HUKUM KEHUTANAN

Kijang (Muntiacus muntjak) Bertaring

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Tue, 29 Nov 2011 18:30:48 PST

Kijang (Muntiacus muntjak) biasa juga disebut kidang atau muncak, merupakan mamalia asli Indonesia, dengan ukuran tubuh sebesar Kambing Otawa, berkaki empat dengan kaki depan sedikit lebih kecil dari pada kaki belakang, kulit bagian atas berwarna coklat emas berambut licin seperti berminyak sedangkan pada bagian bawah berwarna putih, Kijang jantan mempunyai ranggah (tanduk) yang pendek, tidak melebihi setengah dari panjang kepala dan bercabang dua, yang menarik perhatian saya bahwa ternyata kijang memiliki taring yang keluar.

Klasifikasi ilmiah kijang:
Kerajaan: Animalia;
Filum: Chordata;
Kelas: Mammalia;
Ordo: Artiodactyla;
Sub-ordo: Ruminantia;
Famili: Cervidae;
Subfamili: muntiacinae;
Genus: Muntiacus;
Spesies: Muntiacus muntjak. N
ama Binomial: Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780).

berbeda dengan apa yang saya baca diliteratur, beberapa tempat di Propinsi lampung nama daerah kijang berbeda dengan menjangan, menjangan adalah nama lain dari Rusa Sambar. Kijang mulai melakukan aktifitasnya menjelang malam hari, makanan kijang adalah rumput, daun-daun muda yang terjangkau serta umbi/umbian.

PERINGATAN

Kijang (Muntiacus muntjak) termasuk mamalia yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

BURUNG RAJA UDANG vs BURUNG KEPODANG

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Thu, 06 Oct 2011 07:33:14 PDT

Akhir september 2011, tujuh hari di cagar alam kepulauan krakatau tidak seperti biasa hanya beberapa jenis satwa saja yang menampakkan diri sebagai bagian dari eksotisnya gunung anak krakatau, yang menarik perhatian saya adalah burung raja udang dengan burung kepodang, awalnya saya mengira bahwa burung raja udang dan burung kepodang adalah jenis burung yang sama, ternyata berbeda Bro.

Burung Raja Udang yang saya jumpai di gunung anak krakatau berukuran sebesar kepodang, hanya bagian tubuhnya didominasi warna putih, sayap dan ekornya berwarna biru laut dan hitam, jika diperhatikan struktur tubuhnya tidak proporsional sebagaimana burung pada umumnya, berkepala besar, paruh besar panjang dan runcing, nampak kurang seimbang dengan ukuran tubuhnya yang relatif kecil. Kaki pendek, begitu juga lehernya.

Makanan burung Raja udang yaitu ikan kecil, katak dan serangga. Bertengger diam-diam di ranting kering atau di bawah lindungan dedaunan dekat air, burung ini dapat tiba-tiba menukik dan menyelam ke air untuk memburu mangsanya. Raja udang memiliki kemampuan untuk mengetahui posisi mangsanya di dalam air, melalui bentuk lensa matanya yang mirip telur. Burung raja udang juga dapat memburu reptil, kodok dan serangga yang nampak di atas tanah atau di semak-semak.

Burung Raja udang merupakan salah satu aves yang dilindungi undang-undang
Kerajaan: Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Coraciiformes
Upaordo: Alcedines

Burung Kepodang (Oriolus chinensis) merupakan burung berkicau yang merupakan fauna identitas provinsi Jawa Tengah disamping burung perkutut, orang Sunda biasa menyebut burung Kepodang ini dengan sebutan Bincarung. Sedangkan beberapa daerah di Sumatera menyebutnya sebagai Gantialuh dan masyarakat di Sulawesi menyebutnya Gulalahe. Burung Kepodang ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Black Naped Oriole. Di Malaysia disebut burung Kunyit Besar. Sedangkan dalam bahasa ilmiah (latin), Burung Kepodang disebut Oriolus chinensis.

Deskripsi Burung Kepodang (Oriolus chinensis): pada saat dewasa panjang mulai ujung ekor hingga paruh berkisar 25 cm. Bulunya berwarna kuning keemasan sedang bagian kepala,sayap dan ekor ada sebagian bulu yang berwarna hitam. Ciri khas burung Kepodang adalah terdapatnya garis hitam melewati mata dan tengkuk. Iris mata burung Kepodang berwarna merah sedangkan paruhnya berwarna merah jambu dan kedua kakinya berwarna hitam. Burung Kepodang mempunyai siulan seperti bunyi alunan seruling dengan bunyi “liiuw, klii-lii-tii-liiuw” atau “u-dli-u”. Selain mempunyai ocehan yang sangat keras dan nyaring, Kepodang juga pandai menirukan suara burung Ciblek, Prenjak, Penthet bahkan suara burung Raja Udang.

Habitat, Persebaran, dan Konservasi. Habitat asli Burung Kepodang (Oriolus chinensis) adalah di daerah dataran tinggi. Namun burung ini dapat juga ditemui di hutan terbuka, hutan mangrove dan hutan pantai hingga ketinggian 1.600 m dpl. Kepodang tersebar luas di mulai dari India, Bangladesh, Rusia, China, Korea, Taiwan, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipina, Malaysia, hingga Indonesia. Di Indonesia, burung berbulu indah ini dapat dijumpai di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Meskipun terdapat penurunan populasi burung kepodang di alam, burung kepodang belum termasuk sebagai aves yang dilindungi undang-undang.

Klasifikasi Ilmiah burung kepodang: Kerajaan: Animalia; Filum: Chordata; Kelas: Aves; Ordo: Passeriformes; Famili: Oriolidae; Genus: Oriolus; Spesies: Oriolus chinensis

PERINGATAN

BURUNG Raja Udang termasuk, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).

TRENGGILING (Manis javanica) Mamalia Ompong

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sun, 25 Dec 2011 20:53:10 PST

Trenggiling atau tenggiling, atau pangolin, atau peusing bahasa Inggrisnya “Scaly Ant Eater”, atau nama latinnya Manis javanica (untuk jenis trenggiling yang hidup di Indonesia dan Malaysia) adalah hewan mamalia (menyusui) yang tidak bergigi alias ompong.

Trenggiling hidup di daerah hutan hujan tropis dataran rendah. Bentuk tubuhnya memanjang. Panjang dari kepala sampai ekor trenggiling dewasa sekitar 90 cm, sedang panjang ekornya sekitar 40 cm, beratnya dapat mencapai 12 kg. Umumnya trenggiling betina lebih pendek dari trenggiling jantan. Ia memiliki lidah yang dapat dijulurkan hingga sepertiga dari panjang tubuhnya untuk mencari semut disarangnya. Disamping itu trenggiling mempunyai 2 pasang kaki yang pendek, mulut, mata, telinga dan sisik yang keras.

Sisik tenggiling yang bersifat keras, tebal dan tajam itu membantu melindungi dirinya dari musuh. Selain itu ia melindungi dirinya dari musuh dengan cara menggulung badannya hingga seperti bentuk bola sehingga sulit dimakan oleh predator seperti ular namun justru posisi ini memudahkan manusia untuk menangkapnya, Ia dapat pula mengibaskan ekornya yang bersisik tajam sehingga bisa melukai pengganggunya. Trenggiling aktif melakukan kegiatannya di malam hari.

Makanan trenggiling adalah serangga terutama semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman sehingga keberadaan trenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga, punah atau berkurangnya populasi trenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga.

Diwaktu siang ia bersembunyi di lubang sarangnya. Diantaranya ada yang tinggal diatas dahan pohon. Ia suka bersarang pada lubang-lubang yang berada dibagian akar-akar pohon besar atau membuat lubang di dalam tanah yang digali dengan menggunakan cakar kakinya. Atau ia menempati lubang-lubang bekas hunian binatang lainnya. Pintu masuk kelubang sarang selalu ditutupnya.

Musim kawin trenggiling jatuh pada bulan April sampai Juni. Setelah sang betina mengandung beberapa bulan, ia akan melahirkan anaknya. Anak yang baru dilahirkan beratnya sekitar setengah kg (500 gr), panjang sekitar 45 cm, dan tak lama setelah lahir anak trenggiling langsung bisa berjalan. Waktu lahir sisik si anak masih lembut, namun akan menjadi keras dalam masa 2 hari. Biasanya induk trenggiling akan menjaga anaknya 3 sampai 4 bulan. Selama itu sang anak sering di bawa-bawa oleh induknya di atas ekornya.

Trenggiling terdiri dari satu jenis (genus) dan 7 spesies / species (rumpun), yaitu spesies :

Manis Javania, hidup tersebar di Indonesia, Malaysia dan Indochina.
Manis Pentadactyla, hidup di Nepal, Himalaya Timur, Myanmar dan China.
Manis Carssicaudata, hidup di India dan Srilangka.
Manis Tertradactyla, trenggiling tak berekor yang hidup di Asia.
Manis Temmenki, hidup di Asia.
Manis Triscuspis, hidup di Asia.
Manis Gigantea, hidup di Afrika.

Jika diibaratkan tumbuhan trenggiling ibarat pohon kelapa karena seluruh bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia dan bernilai ekonomis tinggi, hal ini yang menyebabkan populasi trenggiling di alam menurun tajam sedangkan penangkaran atau budidaya belum diupayakan.oleh karena itu predator utama trenggiling bukan ular tetapi MANUSIA.

PERINGATAN

Trenggiling termasuk satwa liar mamalia yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Sumber:
- iwandahnial.wordpress.com

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2012

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Tue, 24 Jan 2012 19:44:36 PST

Peraturan Menteri Kehutanan No.:P.1/Menhut-II/2012,
Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi

Peraturan Menteri Kehutanan No:P.2/Menhut-II/2012,
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan

burung ALAP ALAP TIKUS (Elanus caeruleus)

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sun, 18 Sep 2011 20:15:41 PDT

Pertama berjumpa dengan burung alap-alap tikus saya terkesan akan sorot matanya yang tajam dengan iris mata berwarna merah menyala, tapi walau terkesan saya ngga mau tuh punya mata model gitu, dibilang sakit mata nanti...hik..hik..hik ...saya merasa heran, dari beberapa alap-alap tikus yang saya lihat tidak semuanya bermata merah ada juga matanya berwarna kuning jagung... ternyata menurut ahli pada saat masih muda iris mata burung alap-alap tikus berwarna kuning dan setelah dewasa brubah menjadi merah.

Klasifikasi ilmiah burung Alap-Alap Tikus:
Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Aves
Order : Accipitriformes
Family : Accipitridae
Genus : Elanus
Species : Elanus caerulues

Deskripsi burung alap-alap tikus: Berukuran 30 cm. Berwarna putih, abu-abu dan hitam. Berbecak hitam pada bahu, bulu primer hitam panjang khas. Dewasa : mahkota punggung, sayap pelindung dan bagian pangkal ekor abu-abu. Muka, leher dan bagian bawah putih, paruh berwarna hitam kaki berwarna kuning. Pada jenis burung yang masih muda, iris matanya berwarna kuning, tapi saat sudah dewasa iris matanya berubah menjadi merah, di daerah burung ini dinamai elang tikus, elang, elang putih, alap-alap.

Makanan burung alap alap tikus:

Memakan binatang pengerat dengan ukuran kecil(40-90 gram), Kelelawar, burung-burung kecil, reptil dan serangga. Berburu dari tenggeran sambil mengawasi pergerakan mangsanya. Terbang melayang pelan sambil mengawasi mangsa dan meluncur menangkap mangsanya ketika mangsa buruanya terlihat.

PERINGATAN

burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus) termasuk jenis burung yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Kucing Hutan ( Felis bengalensis )

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Mon, 19 Sep 2011 20:33:45 PDT

Walaupun namanya Kucing Hutan tetapi satwa liar ini tidak selalu berada di dalam kawasan hutan, saya pernah berjumpa dengan keluarga kucing hutan di lahan masyarakat, bersarang/berlindung di bawah batu-batu besar.

Deskripsi Kucing Hutan (Felis bengalensis): berukuran sama seperti kucing rumahan, Bulu tubuhnya halus dan pendek Warnanya khas, yaitu kuning kecoklatan dengan belang-belang hitam di bagian kepala sampai tengkuk Selebihnya bertotol-totol hitam Pola warna ini sama sekali tidak terdapat pada kucing-kucing liar lainnya. Bagian bawah perut putih dengan totol-totol coklat tua. Ekornya panjang, lebih dari setengah panjang badannya. Kucing hutan selalu tampak berkeliaran, sendirian atau berpasangan jantan dan betina.

Masa reproduksi kucing hutan sepanjang tahun dengan masa kehamilan sekitar 70 hari. Pada setiap kelahiran dihasilkan 2 - 4 ekor anak. Sampai 10 hari, anak kucing hutan belum dapat membuka mata. Akan tetapi begitu dapat melihat, segera anak kucing ini dapat mencari mangsanya sendiri. Kucing betina dibantu yang jantan di dalam mengasuh anak. Anak kucing hutan menginjak masa dewasa kelamin ketika mencapai umur 13 bulan.

Klasifikasi ilmiah Kucing Hutan:
Kerajaan: Animalia;
Filum: Chordata;
Kelas: Mamalia;
Ordo: Carnivora;
Famili: Felidae;
Genus: Felis

Habitat Kucing Hutan (Felis bengalensis): Tempat hidup yang dihuninya ialah hutan dan kawasan bertetumbuhan di dekat perkampungan. Kucing ini mempergunakan sarang yang dibuatnya di gua-gua yang kecil atau di liang-liang batu. Pada siang hari kucing ini tidur di sarang ini, baru pada malam hari keluar mencari mangsa. Mangsanya berupa binatang-binatang kecil apa saja, seperti burung, kelelawar, tikus, ular, kadal dan juga kancil. Ketangkasannya memanjat pohon dan kemahirannya berenang sangat membantu di dalam perburuannya mencari mangsa. Kucing hutan sering melompat dari atas pohon untuk menerkam mangsa di atas tanah. Penyebarannya luas, mulai dari Lembag Amur di Rusia sampai ke Cina, India dan Asia Tenggara. Di Indonesia, kucing ini ditemukan di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan.

Klasifikasi ilmiah Kucing Hutan:
Kerajaan: Animalia;
Filum: Chordata;
Kelas: Mamalia;
Ordo: Carnivora;
Famili: Felidae;
Genus: Felis

Habitat Kucing Hutan (Felis bengalensis): Tempat hidup yang dihuninya ialah hutan dan kawasan bertetumbuhan di dekat perkampungan. Kucing ini mempergunakan sarang yang dibuatnya di gua-gua yang kecil atau di liang-liang batu. Pada siang hari kucing ini tidur di sarang ini, baru pada malam hari keluar mencari mangsa. Mangsanya berupa binatang-binatang kecil apa saja, seperti burung, kelelawar, tikus, ular, kadal dan juga kancil. Ketangkasannya memanjat pohon dan kemahirannya berenang sangat membantu di dalam perburuannya mencari mangsa. Kucing hutan sering melompat dari atas pohon untuk menerkam mangsa di atas tanah. Penyebarannya luas, mulai dari Lembag Amur di Rusia sampai ke Cina, India dan Asia Tenggara. Di Indonesia, kucing ini ditemukan di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan.

Kucing Hutan (Felis bengalensis) termasuk satwa liar mamalia yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2))

Dokumen Izin Pengangkutan Kayu

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Mon, 19 Sep 2011 20:41:25 PDT

Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan". Jika ketentuan ini dilanggar maka diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999)

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah:

dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (Pasal 1 angka 29 PP No. 6 tahun 2007)

SKSHH sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (General Term) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan yang termasuk SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) adalah:

a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;

b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;

c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302;

d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303;

e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402;

f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan

(Pasal 13 ayat (1) Permenhut Nomor : P. 8/Menhut-II/2009)

A. DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU DARI HUTAN NEGARA

Hutan Negara adalah: Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.Ada beberapa jenis dokumen legalitas (surat keterangan sah hasil hutan) yang dipakai dalam pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan negara, yaitu antara lain :

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR. (Pasal 1 angka 49 Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. (Pasal 1 angka 50 Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL). (Pasal 1 angka 51 Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

dengan ketentuan:

Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK hanya berlaku untuk : 1 (satu) kali penggunaan;1 (satu) pemilik; 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; 1 (satu) alat angkut; dan 1 (satu) tujuan pengangkutan. (pasal 14 ayat (1) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Pengisian blanko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik
pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. (Pasal 13 ayat (3) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan lanjutan KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (4) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (5) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (Pasal 13 ayat (6) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO. (Pasal 13 ayat (7) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan. (Pasal 13 ayat (8) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim. (Pasal 13 ayat (9) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengolahan yang akan diangkut ke sentra industri atau tempat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO. (Pasal 13 ayat (10) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)
Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKB. 402. (Pasal 13 ayat (11) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

Pengangkutan KB yang akan diolah pada industri yang berada di dalam areal IUPHHK sesuai dengan izin industri dari Pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut :

Seluruh KB yang siap diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya.
Seluruh KB yang akan diangkut dari TPK hutan ke lokasi industri terlebih dahulu diterbitkan SKSKB.
Pengangkutan KB tersebut pada butir b, dilakukan secara bertahap dengan disertai dokumen FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB tersebut.
Setiap FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB sesuai prosedur yang berlaku.
Di TPK Industri, kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB, dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB.
Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan (Pasal 15)

Warna blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO dibedakan menurut :

a. Provinsi di Jawa dan Madura, Bali, NTB, NTT menggunakan warna dasar putih.

b. Provinsi di Sumatera menggunakan warna dasar kuning.

c. Provinsi di Kalimantan menggunakan warna dasar merah.

d. Provinsi di Sulawesi menggunakan warna dasar biru.

e. Provinsi di Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua menggunakan warna dasar hijau.

(Pasal 50 ayat (2) Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

Ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai berikut:

Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB terdiri dari tujuh digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
Penetapan nomor seri blanko FA-KB terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.
Penetapan nomor seri blanko FA-KO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
Penetapan nomor seri Blanko FA-KO dimaksud pada butir c hanya berlaku bagi industri primer yang mengolah KB/ KBK menjadi KO berupa kayu gergajian dan Tempat Penampungan Terdaftar.
Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Masa berlaku dokumen SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO ditentukan oleh penerbit dokumen dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal; Pengisian tanggal mulai berlakunya dokumen SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO sesuai dengan tanggal penandatanganan/ penerbitan dokumen oleh Penerbit Dokumen.

Penerbit Dokumen SKSKB adalah: Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) yaitu pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.

Penerbit Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO adalah: karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur.

Tata Cara Permohonan Penerbitan SKSKB:

Dalam setiap penerbitan SKSKB, pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada P2SKSKB dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
KB yang akan diangkut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya.
Permohonan penerbitan SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri : a. Persediaan/stock KB pada saat pengajuan permohonan; b. Bukti pelunasan PSDH dan DR; c. Daftar Kayu Bulat (DKB); d. Identitas pemohon;(Pasal 17 Permenhut No. : P. 55/MENHUT-II/2006)

Kayu Bulat (KB) adalah: bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih. (Pasal 1 angka 38a.)

Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm. (Pasal 1 angka 38a. )

Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari : kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang. (Pasal 1 angka 39)

Hasil hutan berupa KB, KBK dan HHBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. (Pasal 59 ayat (3))

Bersambung Ke Artikel....Dokumen Pengangkutan Kayu Rakyat...

Si Belang Harimau Sumatera

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Mon, 12 Sep 2011 01:39:31 PDT

Si belang

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan predator penting yang dapat menjaga keseimbangan mata rantai makanan (food chains) dalam hutan pulau Sumatera, berkurangnya jumlah Harimau Sumatera berdampak populasi Babi Hutan tak terkendali dan dapat menjadi hama bagi masyarakat disekitar hutan.

Deskripsi Harimau Sumatera:
Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap diantara semua subspesies harimau lainnya, pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat kadang kala dempet. Belang harimau sumatra lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Terdapat selaput di sela-sela jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang. Harimau sumatera umumnya beraktifitas dimalam hari.

Harimau Sumatera bukan jenis satwa yang biasa tinggal berkelompok melainkan jenis satwa soliter, yaitu satwa yang sebagian besar waktunya hidup menyendiri, kecuali selama musim kawin atau memelihara anak.

Panjang Harimau Sumatera jantan dapat mencapai 2,2 – 2,8 meter, sedangkan betina 2,15 – 2,3 meter. Tinggi diukur dari kaki ke tengkuk rata-rata adalah 75 cm, tetapi ada juga yang mencapai antara 80 – 95 cm, dan berat 130 – 255 kg. Hewan ini mempunyai bulu sepanjang 8 – 11 mm, surai pada Harimau Sumatera jantan berukuran 11 – 13 cm. Bulu di dagu, pipi, dan belakang kepala lebih pendek. Panjang ekor sekitar 65 – 95 cm (Direktorat Pelestarian Alam, 1986 ; Hafild dan Aniger, 1984 ; Kahar, 1997 ; Macdonald, 1986 ; Mountfort, 1973 ; Saleh dan Kambey, 2003 ; Sutedja dan Taufik, 1993 ; Suwelo dan Somantri, 1978 ; Treep, 1973).

Klasifikasi ilmiah Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae):
Kerajaan: Animalia; Filum: Chordata; Kelas: Mammalia; Ordo: Carnivora; Famili:Felidae; Genus: Panthera; Spesies: Panthera tigris; Upaspesies: Panthera tigris sumatrae. Nama trinomial: Panthera tigris sumatrae (Pocock, 1929).

Makanan:
Harimau Sumatera termasuk jenis Carnivora yang biasanya memangsa : Rusa Sambar (Cervus unicolor), Kijang (Muntiacus muntjak), Kancil (Tragulus sp.), dan Babi hutan (Sus sp.). Kerbau liar (Bubalus bubalis), Tapir (Tapirus indicus), Kera (Macaca ), Landak (Hystrix brachyura), Trenggiling (Manis javanica), jenis-jenis Reptilia seperti kura-kura, ular, dan biawak, serta berbagai jenis burung, ikan, dan kodok dan jenis-jenis satwa liar lainnya. Hewan peliharaan atau ternak yang juga terkadang menjadi mangsa Harimau, diantaranya adalah Kerbau, kambing, domba, sapi, Anjing dan ayam.

Reproduksi:
Harimau sumatra dapat berbiak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari kesepuluh, meskipun anak harimau di kebun binatang ada yang tercatat lahir dengan mata terbuka. Anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Sehabis itu mereka dapat mencoba makanan padat, namun mereka masih menyusu selama 5 atau 6 bulan. Anak harimau pertama kali meninggalkan sarang pada umur 2 minggu, dan belajar berburu pada umur 6 bulan. Mereka dapat berburu sendirian pada umur 18 bulan, dan pada umur 2 tahun anak harimau dapat berdiri sendiri.

Tipe lokasi yang biasanya menjadi pilihan habitat Harimau Sumatera di Indonesia bervariasi, dengan ketinggian antara 0 – 3000 meter dari permukaan laut, seperti :

Hutan hujan tropis, hutan primer dan sekunder pada dataran rendah sampai dataran tinggi pegunungan, hutan savana, hutan terbuka, hutan pantai, dan hutan bekas tebangan
Pantai berlumpur, mangrove, pantai berawa payau, dan pantai air tawar
Padang rumput terutama padang alang-alang
Daerah datar sepanjang aliran sungai, khususnya pada sungai yang mengalir melalui tanah yang ditutupi oleh hutan hujan tropis
Juga sering terlihat di daerah perkebunan dan tanah pertanian
Selain itu juga banyak harimau ditemui di areal hutan gambut.

Terdapat 9 subspesies harimau yang tiga diantaranya telah dinyatakan punah. Kesembilan subspisies harimau tersebut adalah:

Harimau Indochina (Panthera tigris corbetti) terdapat di Malaysia, Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.
Harimau Bengal (Panthera tigris tigris) Bangladesh, Bhutan, China, India, dan Nepal.
Harimau Cina Selatan (Panthera tigris amoyensis) China.
Harimau Siberia (Panthera tigris altaica) dikenal juga sebagai Amur, Ussuri, Harimau Timur Laut China, atau harimau Manchuria. Terdapat di China, Korea Utara, dan Asia Tengah di Rusia.
Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) terdapat hanya di pulau Sumatera, Indonesia.
Harimau Malaya (Panthera tigris jacksoni) terdapat di semenanjung Malaysia.
Harimau Caspian (Panthera tigris virgata) telah punah sekitar tahun 1950an. Harimau Caspian ini terdapat di Afganistan, Iran, Mongolia, Turki, dan Rusia.
Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) telah punah sekitar tahun 1972. Harimau Jawa terdapat di pulau Jawa, Indonesia.
Harimau Bali (Panthera tigris balica) yang telah punah sekitar tahun 1937. Harimau Bali terdapat di pulau Bali, Indonesia.

PERINGATAN

Harimau Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Sumber: harapanrainforest, Alamendah'S blog (http://alamendah.wordpress.com), Konservasi Harimau Sumatera Secara Komprehensif (www.harimau-sumatera.blogspot.com)

Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata)

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 17 Sep 2011 03:54:35 PDT

Awalnya saya mengira bahwa Bunga Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata) berwarna hitam, lalu apa indahnya...,

ternyata perkiraan saya keliru, Bunga Anggrek Hitam sangat indah dan elegan tersusun pada rangkaian tandan dengan panjang 15-20 cm dan jumlah bunganya mencapai 14 kuntum per tandan. Kelopak bunga berbentuk lanset, lancip dan berwarna hijau muda, mahkota bunga lancip berwarna hijau muda, di tengahnya terdapat lidah (labellum) berbentuk biola bertekstur warna hitam dan background warna hijau muda.

Anggrek hitam termasuk dalam anggrek golongan simpodial. Anggrek tipe ini membentuk rumpun, dimana tiap satuan tanaman saling terhubung dengan akar tinggal (rhizome). Tunas baru yang tumbuh muncul dari tanaman sebelumnya secara mendatar dan tumbuh ke atas. Tunas baru tersebut akan tumbuh lebih besar dan akan terlihat menggelembung pada batangnya. Disini terbentuk apa yang disebut sebagai umbi semu (pseudobulbs). Umbi semu berfungsi menyimpan air dan cadangan makanan dan jika tanaman ini kekurangan air ia tidak akan segera kekeringan Batangnya membentuk umbi semu, bundar panjang, pipih dengan panjang 10-15 cm. daunnya berbentuk lonjong, belipat-lipat panjang mencapai 40 cm dan lebar 10 cm.

Klasifikasi Ilmiah Anggrek Hitam:
Kingdom: Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)
Sub Kelas: Liliidae
Ordo: Orchidales
Famili: Orchidaceae (suku anggrek-anggrekan)
Genus: Coelogyne
Spesies: Coelogyne pandurata

PERINGATAN Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata) termasuk tumbuhan yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Setiap orang dilarang untuk :

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (2))

Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka ancamannya:

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ( Pasal 40 ayat (2))
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ( Pasal 40 ayat (4))

Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 17 Sep 2011 02:23:02 PDT

Deskripsi Burung Jalak Bali: sepintas penampilannya mirip dengan burung Jalak Putih dan burung Jalak Suren, Burung Jalak Bali memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya memiliki bulu yang putih di seluruh tubuhnya kecuali pada ujung ekor dan sayapnya yang berwarna hitam. Mata burung Jalak Bali berwarna coklat tua, daerah sekitar kelopak mata tidak berbulu dengan warna biru tua, Burung Jalak Bali mempunyai jambul yang indah, baik pada jenis kelamin jantan maupun pada betina, Jalak Bali mempunyai kaki berwarna abu-abu biru dengan 4 jari jemari (1 ke belakang dan 3 ke depan), Paruh runcing dengan panjang 2 - 5 cm, dengan bentuk yang khas dimana pada bagian atasnya terdapat peninggian yang memipih tegak. Warna paruh abu-abu kehitaman dengan ujung berwarna kuning kecoklat-coklatan.

Burung Jalak Bali Pertama kali dilaporkan penemuannya oleh Dr. Baron Stressmann seorang ahli burung berkebangsaan Inggeris pada tanggal 24 Maret 1911. Atas rekomendasi Stressmann, Dr. Baron Victor Von Plessenn mengadakan penelitian lanjutan (tahun 1925) dan menemukan penyebaran burung Jalak Bali mulai dari Bubunan sampai dengan Gilimanuk dengan perkiraan luas penyebaran 320 km2.

Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dengan nama lokal Jalak Bali, Curik Putih, Jalak Putih Bali merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan endemik yang ada di Indonesia tepatnya di pulau Bali, dengan sebaran terluasnya antara Bubunan Buleleng sampai ke Gilimanuk, namun pada saat ini terbatas pada kawasan Taman Nasional Bali Barat tepatnya di Semenanjung Prapat Agung dan Tanjung Gelap Pahlengkong yang habitatnya bertipe hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim dan savana

Klasifikasi Burung Jalak Bali :

Kerajaan : Animalia
Phylum : Chordata
Kelas : Aves

Ordo : Fasseriformes

Famili : Sturnidae
Genus : Leucospar

Species : Leucopsar rothschildi (Stressmann 1912)

PERINGATAN
Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

ULAR DILINDUNGI

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Fri, 07 Oct 2011 01:39:03 PDT

Pengenalan jenis ular dan pengetahuan status perlindungannya penting bagi polhut BKSDA dan petugas terkait lainnya, sebagai SOP penanganan perkara jika terjadi pelanggaran dan masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

Syarat keabsahan pemanfaatan Jenis ular dilindungi undang-undang berbeda dengan jenis ular tidak dilindungi tetapi terdapat dalam Apendix CITES atau jenis ular tidak dilindungi dan tidak terdapat dalam Apendix CITES demikian pula sanksinya apabila terdapat pelanggaran.

Beberapa kali BKSDA Lampung diminta mengidentifikasi satwa liar jenis ular dan status perlindungannya oleh kepolisian dan karantina hewan untuk memastikan legalitas peredarannya, secara pribadi saya ucapkan terimakasih, penghargaan dan salut pada kawan-kawan dikepolisian dan karantina yang menaruh perhatian terhadap pelestarian satwa liar.

Ada 3 satwa liar jenis ular dilindungi undang-undang sebagaimana disebut dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999 yaitu:

1. ULAR SANCA BODO (Python molurus)

Ular sanca bodo dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Asiatic Rock Python, Burmese Python, atau Tiger Python. Sedangkan dalam bahasa latin disebut Python molurus (Linnaeus, 1758) Ular sanca bodo mempunyai warna dasar kulitnya coklat muda hingga coklat tua, ada pula yang kuning atau krem, dengan belang-belang hitam atau coklat tua. Corak belang pada sanca bodo berupa jaringan dengan mata jaring hampir berbentuk segi empat. Ular sanca bodo termasuk ular besar (Boidae) karena mampu mencapai panjang 10 meter. Di Indonesia, ular sanca bodo dapat ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumbawa, hingga sebagian Sulawesi.

Klasifikasi ilmiah ular sanca bodo
Kerajaan: Animalia;
Filum: Chordata;
Kelas: Reptilia;
Ordo: Squamata;
Famili: Pythonidae;
Genus: Python;
Spesies: Python molurus;
Subspesies: Python molurus molurus dan Python molurus bivittatus (Linnaeus, 1758)

2. ULAR SANCA HIJAU (Chondropython viridis)

Ular Sanca Hijau merupakan hewan yang sebagian besar kegiatannya pada pepohonan (arboreal), dan aktif pada malam hari (nokturnal). Ular ini mempunyai ciri berwarna kuning atau merah kecoklatan pada saat muda, dan berwarna hijau saat dewasa, pupil mata vertikal, kepala yang tampak besar dengan leher yang semakin mengecil.

3. ULAR SANCA TIMOR (Phyton timorensis)

PERINGATAN

ULAR SANCA BODO, ULAR SANCA TIMOR DAN ULAR SANCA HIJAU termasuk reptil yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).

Badak Sumatera

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 17 Sep 2011 03:55:28 PDT

Badak Sumatera merupakan salah satu mamalia dilindungi, nama ilmiah badak Sumatera adalah Dicerorhinus Sumatrensis, berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari suku kata; Di berarti dua, Cero berarti cula dan rhinos berarti hidung, sedangkan Sumatrensis merujuk pada Pulau Sumatera (akhiran ensis dalam bahasa Latin menunjuk pada wilayah atau daerah).

Badak Sumatera dapat dijumpai mulai dari kaki pegunungan Himalaya di hutan dan India Timur, menyebar ke seluruh Myanmar, Thailand, dan Semenanjung Malaysia, dan di pulau Sumatera serta Kalimantan. Pada umumnya jenis ini dapat hidup dengan lebih baik di habitat alamnya dibandingkan badak Jawa. Hal ini sebagian mungkin karena satwa ini lebih banyak menghuni pegunungan dan hutan di dataran tinggi dimana tidak banyak gangguan pembangunan dan pembalakan. Sebaliknya dengan badak Jawa yang merupakan jenis yang tinggal di daerah pantai dan lembah sungai (SKBI, 1993:57).

Populasi Badak Sumatera baik di Indonesia maupun di seluruh dunia sangat terancam punah. Populasi yang ada saaat ini sangat kecil, tersebar dan sebagian besar terancam oleh perburuan liar dan lenyapnya habitat. Sungguhpun seandainya tidak terjadi kehilangan jumlah lebih lanjut, populasi yang ada sekarang ini sangat kecil sehingga sangat peka terhadap bencana alam, kelemahan genetik dan demografik, sebagaimana umumnya terjadi pada populasi yang kecil. Berdasarkan data dari International Rhino Foundation pada tahun 2005 diperkirakan populasi badak Sumatera saat ini hanya sekitar 300 (tiga ratus) ekor yang tersebar di hutan-hutan Sumatera, penyebarannya terdapat di daerah Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan di Riau (Dedi Candra, 2005: 6-7. “ Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis),” Warta Konservasi Taman Nasional Way Kambas. Edisi Kedua).

Keberadaan badak Sumatera terancam punah akibat perburuan sejak tahun 1992. Perburuan yang terjadi sering memutus mata rantai perkembangan satwa langka yang sejak tahun 2001 masuk dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna/CITES (Konvensi perdagangan internasional flora dan fauna langka) (Siaran Pers Dephut No: S.374/II/PIK-1/2005).

Faktor penyebab menurunnya populasi badak Sumatera, selain karena ancaman perburuan liar maupun adanya perambahan dan konversi hutan antara lain, juga disebabkan sulitnya satwa ini untuk berkembangbiak di habitatnya yang dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik satwa tersebut.

Karateristik badak Sumatera antara lain, adalah sebagai berikut:

menurut Taksonomi, badak Sumatera tergolong dalam suku Rhinocerotidae bangsa perissodactyla (berkuku tiga), kekerabatan terdekat dengan suku Tapiridae (tapir) dan suku Equidae (kuda), merupakan mamalia normatif sejati;

tinggi badannya antara 120 cm – 135 cm, panjangnya antara 240 cm – 270 cm dengan berat tidak lebih dari 900 kg;

lapisan kulit tidak terlalu banyak, hanya dua lipatan besar yang menonjol. Lipatan yang pertama melingkari paha di antara kaki depan dan lipatan yang kedua di atas perut bagian samping serta terdapat beberapa lipatan kecil di daerah leher;

warna kulit umumnya coklat tua kemerahan, tetapi penampilan akan berubah tergantung dari air atau lumpur tempat berkubang;

tubuhnya ditumbuhi rambut (eksotik) walaupun rambut yang lebat hanya tumbuh di ujung telinga. Inilah yang paling membedakan badak Sumatera dengan badak lainnya;

memiliki 2 (dua) cula, cula belakang lebih pendek dari cula depan bahkan kadang hanya berupa bongkol kecil. Cula badak jantan lebih panjang dibandingkan badak betina; hidup soliter (menyendiri) di dalam hutan yang luas kecuali pada musim kawin;

sangat suka berkubang; suka berjalan jauh, sangat sensitif dengan daya penciuman dan pendengaran yang sangat baik dan merupakan satwa nocturnal (aktif di malam hari);

perkembangbiakan atau reproduksinya sangat lambat, awal kawin umur 6-7tahun, bunting 15-18 bulan, mengasuh anak selama 2 (dua) tahun, setiap lahir hanya satu ekor;

bagian tumbuhan yang biasa dimakan adalah pucuk daun, ranting, batang, kulit, akar, bunga dan buah dengan kesukaan dominan tingkat sapling seperti semak dan pohon-pohonan. Adapun cara makan Badak Sumatera adalah dengan memangkas, menarik, merobohkan atau mematahkan;

keberadaan badak Sumatera dapat dideteksi dari jejak khas yang ditinggalkannya, potongan bekas makan, tanda putaran bekas semak (twisting) dan urinasi bekas demarkasi atau kubangannya yang jelas berbeda dari satwa lainnya (terdapat bekas cula di dinding kubangan),

PERINGATAN

Badak Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Selain Badak Sumatera di Indonesia juga terdapat spesies lain yaitu Badak Jawa

Sumpah Saksi / Ahli pada Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Fri, 15 Apr 2011 00:08:41 PDT

Foto: Prasetyo Utomo-Antara-Anugrahadiwarta

Saksi atau ahli pada perkara tindak pidana kehutanan dimungkinkan tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan terlebih saksi petugas Polisi Kehutanan, karena mereka sering menjalankan tugas negara di daerah “blank signal”, “blank hotspot”, “blank pos office”, “blank mall”, “blank map”, ......PNS Kementerian Kehutanan peredaran (mutasi) tugasnya “nasional”, dan dapat liburan dengan ambil cuti ke luar negeri..., walaupun mereka juga manusia biasa yang bisa sakit dan meninggalkan dunia, sehingga butuh waktu, tenaga, biaya, dan perjuangan untuk menyampaikan surat panggilan menghadiri sidang dan menghadiri sidang pengadilan

Pada masa penelitian berkas perkara tindak pidana kehutanan beberapa wakru yang lalu, jaksa peneliti memberi prapenuntutan (petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan) untuk mengambil sumpah saksi dan membuat berita acaranya dengan pertimbangan mirip-mirip dengan catatan pada paragraf pertama, hal yang belum pernah saya kerjakan dalam proses penyidikan2 sebelumnya, biasanya hanya AHLI saja yang diambil sumpahnya. Untuk itu saya mencatat seputar pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah saksi atau ahli dalam blog ini:

Saksi adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Keterangan Saksi adalah: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Keterangan Ahli adalah: “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Beberapa ketentuan KUHAP terkait sumpah:
Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali, bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP)

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP)

Jika keterangan itu (keterangan pada proses penyidikan-M) sebelunya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. (Pasal 162 ayat (2) KUHAP)

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengambil sumpah saksi/ahli:

Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pada prinsipnya di kantor penyidik
Ditanyakan agama saksi dan kesediaannya diambil sumpahnya;
Tenaga rokhaniawan dari agama yang sesuai dengan saksi/ahli
Konsultasi dengan rokhaniawan yang bersangkutan tentang segala sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk kepentingan pengambilan sumpah
Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama saksi/ahli: Untuk yang beragama Islam disediakan kitab suci Al-Quran; Untuk yang beragama Kristen Katolik dan Protestan disediakan kitab suci injil; Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan kitab suci Weda; Untuk yang beragama Budha disediakan kitab suci Pancaran Bahagia.
Saksi;
Sesuai dengan agama saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah;
Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi, ditandatangani oleh penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah.

LAFAL SUMPAH SAKSI:
Sesuai agama dan kepercayaan SAKSI, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah/janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sbb:
Untuk saksi yang beragama ISLAM, petugas saksi rohaaniawan sumpah memegang kitab Al Qur’an di atas kepala yang diambil sumpah dan mengucapkan “ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

Untuk saksi yang beragama KATOLIK, saksi berdiri sambil mengangkatkan tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan Merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis serta mengucapkan: “ DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MENERANGKAN DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN.”

Untuk saksi yang beragama PROTESTAN, saksi berdiri sambil mengangkatkan tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf V serta mengucapkan: “DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MENERANGKAN DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN. SEMOGA ALLAH MENOLONG SAYA.”

Untuk saksi yang beragama HINDU DHARMA: “DEMI IDA SANGHYANG WIDI WASA SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

Untuk saksi yang beragama BUDHA: “DEMI SANGHYANG ADHI BUDHA SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. JIKA SAYA BERDUSTA ATAU MENYIMPANG DARIPADA YANG TELAH SAYA UCAPKAN INI, MAKA SAYA BERSEDIA MENDAPATKAN KARMA YANG BURUK”

Untuk saksi yang memeluk aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA AKAN MENDAPAT KUTUKAN KEPADA SAYA”

LAFAL SUMPAH AHLI:
Sesuai agama dan kepercayaan AHLI, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah/janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sbb:
Untuk Ahli yang beragama ISLAM: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan”

Untuk Ahli yang beragama KATOLIK;“Demi Allah, Bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

Untuk saksi yang beragama PROTESTAN: “Demi Allah, Bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”

Untuk Ahli yang beragama HINDU DHARMA:“Demi Ida Sanghyang Widi Wasa saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan”

Untuk Ahli yang beragama BUDHA:“Demi Sanghyang Adhi Budha saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. jika saya berdusta atau menyimpang daripada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia mendapatkan karma yang buruk”

Untuk Ahli yang memeluk aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa:“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli telah/akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan mendapat kutukan kepada saya”

Contoh blanko Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi silahkan download DI SINI
Contoh blanko Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli silahkan download DI SINI

Kode Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sun, 19 Sep 2010 18:08:55 PDT

Mungkin kita sering mendengar penyebutan istilah P21, P16, P19 disebut oleh jaksa atau penyidik dalam proses perkara pidana, untuk mengingat arti dari istilah kode P 21, P 16, P 18, P 19 saya mencatatnya dalam blog ini, istilah P-21, P-16, P-18, P-19 yang berhubungan dengan proses perkara pidana merupakan kode administrasi perkara pidana kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kode Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan adalah sebagai berikut:

P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2 Surat Perintah Penyelidikan

P-3 Rencana Penyelidikan

P-4 Permintaan Keterangan

P-5 Laporan Hasil Penyelidikan

P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8 Surat Perintah Penyidikan

P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10 Bantuan Keterangan Ahli

P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Pennyidikan

P-18 Hasil Penyidikan Belum Lengkap

P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24 Berita Acara Pendapat

P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28 Riwayat Perkara

P-29 Surat Dakwaan

P-30 Catatan Penuntut Umum

P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34 Tanda Terima Barang Bukti

P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39 Laporan Hasil Persidangan

P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41 Rencana Tuntutan Pidana

P-42 Surat Tuntutan

P-43 Laporan Tuntuan Pidana

P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45 Laporan Putusan Pengadilan

P-46 Memori Banding

P-47 Memori Kasasi

P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat

P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat

P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana

Sumber: Hukumonline.com

Badak Jawa Tak Sebanyak Orang Jawa

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 17 Sep 2011 03:56:20 PDT

GAMBAR: BLOG.UNILA.AC.ID

Badak adalah binatang berkuku ganjil (perrisodactyla), pada tahun 1758 Linnaeus telah memberi nama marga (genus) Rhinoceros sondaicus kepada Badak Jawa.

Rhinoceros: berasal dari bahasa Yunani yaitu rhino, berarti “hidung” dan ceros, berarti “cula” , sondaicus merujuk pada kepulauan Sunda di Indonesia. (Bahasa Latin -icus mengindikasikan lokasi); “Sunda” berarti “Jawa”.

SEJARAH BADAK
Badak muncul pada jaman tertier (± 65 juta tahun yang lalu) dan terdiri dari 5 periode :

Periode Paleocene ( ± 60 - 50 juta tahun yang lalu)
Periode Eocene (± 50 - 45 juta tahun yang lalu
Periode Oligocene (± 35 - 25 juta tahun yang lalu)
Periode Miocene (± 25 - 10 juta tahun yang lalu
Periode Pleocene (± 10 juta tahun yang lalu)

Seperti halnya Dinosaurus yang telah punah 70 juta tahun yang lalu, badak yang pada enam puluh juta tahun yang lalu ada 30 jenis yang hidup di bumi juga mengalami kepunahan. Pada saat ini hanya 5 jenis badak hidup di dunia diantaranya 3 jenis badak hidup di Asia, yaitu:

Badak Sumatera (Sumatran rhino) bercula dua atau Dicerorhinus sumatrensis Fischer, 1814
Badak Jawa (Javan rhino) bercula satu atau Rhinocerus sondaicus Desmarest, 1822
Badak India (Indian rhino) bercula satu atau Rhinocerus unicornis Linnaeus, 1758
Badak Hitam Afrika bercula cula (Black Rhino) atau Diceros bicormis
Badak Putih Afrika bercula dua (White Rhino) atau Cerathoterium simum

DESKRIPSI BADAK JAWA (Rhinoceros sondaicus)

Tinggi dari telapak kaki hingga bahu berkisar antara 168-175 cm.
Panjang tubuh dari ujung moncong hingga ekor 392 cm dan panjang bagian kepala 70 cm.
Berat tubuhnya dapat mencapai 1.280 kg.
Tubuhnya tidak berambut kecuali dibagian telinga dan ekornya.
Tubuhnya dibungkus kulit yang tebalnya antara 25-30 mm.
kulit luarnya mempunyai corak yang mozaik.
Lipatan kulit di bawah leher hingga bagian atas berbatasan dengan bahu.
Di atas punggungnya juga terdapat lipatan kulit yang berbentuk sadel (pelana) dan ada lipatan lain di dekat ekor serta bagian atas kaki belakang.
Badak Jawa bercula satu Ukuran cula dapat mencapai 27 cm.
Badak betina tidak mempunyai cula,
Warna cula abu-abu gelap atau hitam, warnanya semakin tua semakin gelap, pada pangkalnya lebih gelap dari pada ujungnya.

Secara taksonomi Klasifikasi Badak Jawa sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub phylum : Vertebrata
Super kelas : Gnatostomata
Kelas : Mammalia
Super ordo : Mesaxonia
Ordo : Perissodactyla
Super famili : Rhinocerotides
Famili : Rhinocerotidae
Genus : Rhinoceros (Linnaeus, 1758)
Spesies : Rhinoceros sondaicus (desmarest, 1822)

PERILAKU BADAK

Badak termasuk binatang nocturnal artinya segala aktivitasnya dilakukan pada sore, malam, dan pagi hari. Pada siang hari pada umumnya mereka beriistirahat. Bekas tidurnya sering ditemukan berada dekat dengan sebuah kubangan atau di bawah pohon atau rumpun bambu, sering pula ditemukan di hutan terbuka pada puncak sebuah bukit Badak berbaring tidur dan istirahat dengan satu atau kedua kakinya merentang ke depan, berlawanan dengan Diceros yang sebelum berbaring mereka menyusun jerami disekelilingnya dengan kaki depannya. Ketika beristirahat badak meletakan sebagian sisi tubuhnya ke tanah. Badak bukan tipe penidur yang sungguh. Badak sering dijumpai beristirahat di tanah padat selain kubangan. Tempat beristirahat ditandai dengan bekas atau jejak kulit badak di tanah, tetapi kadang-kadang tidak berbekas bila tanahnya cukup keras. Badak beristirahat tidak selalu berbaring, tetapi berdiri, terlihat ngantuk (tidur ayam) dengan kepala terkulai ke bawah.

Badak jantan kelihatannya lebih senang mengembara dari pada badak betina. Badak Secara teratur selalu mengikuti lintasan-lintasan yang sama, terutama didekat tempat berkubang dan tempat untuk salt licks (penggaraman), selalu mengikuti jalur-jalur tertentu yang sering digunakan oleh generasi badak sebelumnya. Berjalan pelan dan siap siaga, dengan tubuh dilumuri tanah, dan ini berlangsung selama 24 jam. Bila menemukan jalur-jalur lain dalam hutan dan yang disenanginya, badak akan terus berkeliling di daerah tersebut selama berhari-hari

Badak dapat berjalan dengan melangkah, lari atau melompat-lompat, kedua cara terakhir ini hanya terlihat pada hewan-hewan yang melarikan diri. Kemampuan badak melewati tanah-tanah terjal sangat mengagumkan. Bila diganggu, badak dapat membuat lompatan, yaitu dengan kaki depan terangkat dan ditekuk melewati semak belukar.

MAKANAN BADAK JAWA

Tidak kurang dari 190 jenis tumbuhan merupakan sumber pakan bagi badak. Dari jumlah tersebut, 4 jenis merupakan sumber pakan utama, yaitu kedondong hutan (Spondias pinnata), tepus (Ammomum sp), selungkar (Leea sambucina) dan segel (Dillenia excelsa). Jenis tumbuhan pakan banyak ditemukan pada daerah belukar di Ujung Kulon bagian timur seperti Nyiur, Nyawaan, Citelang, Cikarang, Pamegaran, Cigenter dan Cihandeuleum. Tumbuhan pakan di dalah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon berhasil diidentifikasi sebanyak 453 jenis tumbuhan, diantaranya berupa pohon 362 jenis (80%) dan sebanyak 148 jenis dari 62 famili dengan 120 genus merupakan pakan badak. Pakan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Bagian tumbuhan yang dimakan berdasarkan temuan di lapangan adalah pucuk, daun, umbut, batang, kulit dan buah dengan tingkat kesukaan 87 % tingkat sapling.

(sumber artikel: Yayasan Badak Indonesia)

PERINGATAN

Badak Jawa termasuk satwa liar dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:
Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Kuis interaktif:
Apa perbedaan dan persamaan Badak Jawa dengan Orang Jawa ?....

PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Tue, 26 Apr 2011 19:28:55 PDT

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan.

Satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, beruang, Buaya, orang utan, Kera, Babi dll

konflik manusia - satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal dan berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut.

Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan kehabitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali kehabitatnya satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa)

PENGERTIAN

Satwa Liar adalah adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

Konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya.

Penanggulangan konflik manusia-satwa liar adalah proses dan upaya atau kegiatan mengatasi atau mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar.

Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

PRINSIP PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR

A. Manusia dan satwa liar sama-sama penting

Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pihak pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik.

B. Site spesific.

Variasi karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas, membuat intensitas dan solusi penanganan konflik bervariasi di masing-masing wilayah, menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai faktor yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang beragam pula di masing-masing wilayah konflik. Solusi yang efektif disuatu lokasi, belum tentu dapat diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula sebaliknya.

C. Tidak ada solusi tunggal

Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif.

D. Skala landsekap

Satwa liar tertentu, termasuk gajah dan harimau, memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya (home range based mitigation).

E. Tanggungjawab multi pihak

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Tue, 31 Aug 2010 02:03:10 PDT

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. sedangkan Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.(Pasal 1 angka 2 UU No.5 Th. 1990)

Saya kurang suka pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menggunakan kata “bijaksana”, karena kebijakan akan cendrung tidak sesuai peraturan dan atau tidak prosedural, apalagi sekarang "tuntutan setoran" pendapatan negara/daerah semakin kuat, saya kawatir penafsiran terhadap kata bijaksana akan menjebak kita kepada hal-hal yang tidak berpihak terhadap aspek konservasi. Saya lebih suka jika rumusan pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah: "Pengelolaan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan peraturan, prosedural dan arif, agar awet, murni, dan manfaat secara berkesinambungan."

Penambahan kata ”Arif” dimaksudkan bahwa walaupun Sumber Daya Alam Hayati masih dapat dimanfaatkan sesuai peraturan dan prosedur, tetapi “hendaknya pemanfaatannya tidak berlebihan dan memperhatikan keseimbangan”.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan:
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan.

Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:
a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada;
agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:
a. penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
b. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
c. pemeliharaan dan pengembangbiakan.

Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan adalah potensi kawasan berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan dan satwa, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut.

HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Tue, 22 Jun 2010 02:07:58 PDT

Menurut saya konsep dan tujuan hutan kemasyarakatan cukup bagus, hanya harus ada "benang merahnya" antara pengertian hutan dengan kebun, karena hutan merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat satwa dan tumbuhan; di kebun satwa dianggap HAMA; rumput dan semak dianggap GULMA, sehingga dibasmi oleh pemilik kebun, sedangkan di hutan, satwa/tumbuhan apapun jenisnya merupakan bagian ekosistem yang menjadi mata rantai yang saling membutuhkan dan ketergantungan (simbiosismutualisme) Jangan sampai keberadaan HKM mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. untuk itu pengelolaan HKM harus dilaksanakan dengan profesional.

Hutan Kemasyarakatan adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah: upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

SORRY buat yang bukan MASYARAKAT SETEMPAT !....

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan: belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan

SORRY, TIDAK ADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI HUTAN KONSERVASI !......

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. IUPHKm dapat diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri. IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

IUPHKm pada HUTAN LINDUNG meliputi kegiatan: pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pada HUTAN PRODUKSI meliputi kegiatan: pemanfaatan kawasan; penanaman tanaman hutan berkayu; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; pemungutan hasil hutan kayu; pemungutan hasil hutan bukan kayu.

IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan, Jika ketentuan ini dilanggar maka akan dikenai sanksi pencabutan izin.

Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi,maka :

a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.

b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, Gubernur, dan Kepala KPH;

IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun, Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir

Hapusnya IUPHKm

jangka waktu izin telah berakhir;

izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;

izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;

dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;

secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;

IUPHHK HKm

Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri. IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

Per PerUU terkait:
1. Permenhut RI Nomor : P. 37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
2. Permenhut RI NOMOR : P. 18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
3. Permenhut RI NOMOR : P. 13/Menhut-II/2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan

IZIN BERBURU

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Wed, 17 Nov 2010 18:36:48 PST

Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh jenis satwa buru (satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu) termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.

Orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu (Pemburu) yang akan melakukan kegiatan berburu, harus memiliki SURAT IZIN BERBURU yang diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA (Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat) atau pejabat yang ditunjuk.

TATA CARA PERMOHONAN IZIN BERBURU

Pemohon mengajukan permohonan izin berburu kepada Kepala UPT KSDA setempat, dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian setempat Dengan mengisi formulir isian permohonan izin berburu yang telah disediakan dan melampirkan:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian setempat;

Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;

foto copy akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya bagi pemburu warga negara asing; serta

membayar pungutan izin berburu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagi pemburu tradisional tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud poin 5 dan 6.

(Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu (dimodifikasi))

KETENTUAN LARANGAN

Pemegang izin berburu, dilarang :

melakukan kegiatan berburu di luar tempat berburu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu.

melakukan kegiatan berburu melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu.

melakukan kegiatan berburu di luar musim berburu yang telah ditetapkan.

melakukan kegiatan berburu tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu.

melakukan kegiatan berburu menggunakan alat berburu tidak sesuai dengan jenis satwa buru yang akan diburu.

memindah-tangankan izin berburu kepada orang lain.

(Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu)

SANKSI

Pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin berburu.

Ketentuan sanksi tidak menutup kemungkinan dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu (dimodifikasi))

Tempat Berburu

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur;
Areal Buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan;
Kebun Buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak, untuk kegiatan perburuan.

Perburuan (segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu) satwa buru diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem.

Peraturan Terkait

UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE
PP No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
PP No. 7 tahun 1999
PP No. 8 tahun 1999
Permenhut RI No. P. 17/Menhut-II/2010 Tentang Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru
Permenhut RI No. P. 18/Menhut-II/2010 Tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu
Permenhut RI No. P. 19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Thu, 15 Apr 2010 19:30:28 PDT

Pengertian Penangkapan adalah:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 20 KUHAP)

Yang berwenang melakukan penangkapan:

Pada pengertian penangkapan di atas tidak menyebutkan bahwa hanya penyidik polri yang berwenang melakukan penangkapan; hal ini berarti bahwa baik penyidik yang disebut pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP (penyidik polri) maupun penyidik yang disebut pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP (PPNS) seharusnya berwenang melakukan penangkapan;

Kewenangan Penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dan penangkapan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri. Sedangkan PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);

Kewenangan PPNS Kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 dan Pasal 77 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999, dalam ketentuan UU No. 5 tahun 1990 PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana bidang KSDAHE, namun dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf f UU No. 41 th 1999 PPNS kehutanan berwenang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana UU 41 Th 99 yaitu PP 45 th 2004 tentang Perlindungan hutan disebutkan bahwa ”Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka” (Pasal 36 ayat (3)).

Menjawab pertanyaan sahabat Sulistianto tentang kewenangan kita (polhut/PPNS) melakukan penangkapan dalam kasus tumbuhan dan satwa liar, menurut saya bahwa tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar di atur dalam UU No. 5 tahun 1990 (bidang KSDAHE), oleh karena itu kewenangan yang melekat pada PPNS kehutanan adalah kewenangan yang secara limitatif telah ditatur oleh UU No 5 tahun 1990 yaitu pasal 39, berdasarkan ketentuan tersebut maka kita (Polhut/PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dalam hal tertangkap tangan ppns atau polisi kehutanan wajib melakukan penangkapan (Pasal 111 ayat (1) KUHAP), untuk menyiasatinya jika memang perlu dilakukan penangkapan maka disarankan untuk minta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri dengan cara mengirim surat permohonan bantuan penangkapan dengan melampirkan: Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Laporan Kemajuan Penyidikan namun jika proses penyidikan belum dimulai upayakan tersangka tertangkap tangan.

Tertangkap tangan adalah

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 angka 19 KUHAP)

Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksananya telah memberikan wewenang kepada PPNS dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada KUHAP, sedangkan menurut KUHAP Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan PPNS Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu.

Saya khawatir jika kewenangan itu dipaksakan digunakan akan menyebabkan konflik karena belum ada juknis pelaksanaannya, kita (kementerian kehutanan) seharusnya segera membuat juknis rangkaian proses penyidikan, agar ppns kehutanan benar-benar profesional dalam melaksanakan tugas, ya.... jika kementerian kehutanan belum sanggup minta bantuan lah ke polri dan kejaksaan.

Ketentuan lain mengenai penangkapan:

• Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
• Pelaksanaan tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
• Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat
• Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan
• Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
• Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bersambung…

TINDAK PIDANA KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 13 Nov 2010 04:50:18 PST

Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) adalah: “perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut”.

secara garis besar saya membagi tindak pidana kehutanan menjadi dua bidang:

A. Tindak Pidana Bidang Kehutanan yaitu TIPIHUT yang diatur dalam UU NO. 41 TH 1999

Perbuatan yang dilarang:

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1))
Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (Pasal 50 ayat (2))
mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 ayat (3) huruf a)
merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf b);
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a.500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (Pasal 50 ayat (3) huruf c)
membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d);
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e);
menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, ataumemiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f);
melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri (Pasal 50 ayat (3) huruf g);
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h);
menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i);
membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j)
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k);
membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf l); dan
mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 50 ayat (3) huruf m)

Sanksi Pidana

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (1))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (2))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3))
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7))
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (10))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (11))
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (12))
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (Pasal 78 ayat (13))
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 78 ayat (14))

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. (Pasal 78 ayat (15))

B. Tindak Pidana Bidang KSDAHE yaitu TIPIHUT yang diatur dalam UU NO. 5 TH 1990

Perbuatan yang dilarang:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1))
mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a);
mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b)
mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c);
memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf d);
mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e).
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.) (Pasal 33 ayat (1))
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. (Pasal 33 ayat (3))

Sanksi Pidana

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1))
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2))
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3))
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4))

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Wed, 01 Jun 2011 01:33:29 PDT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, (Pasal 1 angka 1 KUHAP) ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

PPNS KEHUTANAN

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari ketentuan di atas tersurat bahwa penyidik polri lebih diutamakan untuk melakukan penyidikan, Menurut saya hal ini jelas inkonsistensi dengan ketentuan Pasal 107 KUHAP bahwa untuk tindak pidana kehutanan penyidik polri tidak perlu repot-repot melakukan Penyidikan,, cukup memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS, menerima laporan dilakukannya penyidikan dari PPNS dan penyerahan berkas perkara dari PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum , itulah manfaatnya ada PPNS; agar Penyidik Polri dapat lebih fokus pada penyidikan Tindak Pidana Umum. dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU kehutanan terkesan bahwa Kementerian kehutanan tidak confident dengan PPNSnya.

Menurut saya karena tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana special bukan general maka akan lebih pas jika dalam UU kehutanan ketentuan yang menunjuk pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan berbunyi:

"Penyidikan tindak pidana kehutanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan",
kemudian dalam penjelasannya atau ayat berikutnya dijelaskan
"bahwa dalam hal tidak ada PPNS Kehutanan atau PPNS Kehutanan Tidak Mampu atau merupakan tindak pidana lain bukan merupakan tindak pidana kehutanan penyidikan diserahkan kepada Penyidik Polri"

PPNS Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan pegawai Negeris Sipil instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) calon harus memenuhi persyaratan sbb:

masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;

berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung; Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atas usul dari pimpinan kementerian yang membawahi PNS tersebut; Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya dihadapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. (PP No. 58 tahun 2010)

KUHAP tidak memberikan wewenang secara rinci kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana penyidik polri di atas, Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kewenangan PPNS kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu bahwa PPNS berwenang untuk:
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;

Membuat dan menandatangani berita acara;

Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sedangkan Kewenangan PPNS kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang KSDAHE disebutkan secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu:

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Membuat dan menandatangani berita acara;

Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menurut saya kewenangan PPNS sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kehutanan kurang lengkap karena tidak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang mendasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu tidak diberikannya kewenangan secara tegas oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Mari kita bandingkan dengan kewenangan PPNS bea dan cukai (dep Keuangan):

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnyayang terkait;

mengambil sidik jari orang;

menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;

menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 1995 tentang Kepabeanan)

dari jumlah item kewenangannya saja 2 kali lipat lebih banyak jumlahnya daripada kewenangan yang dimiliki PPNS Kehutanan

Namun demikian sahabat2 PPNS tidak perlu pesimis untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan, terbukti bahwa saya saja yang lemah pengetahuan dan pengalaman penyidikan saja dapat menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana kehutanan

PPNS Kehutanan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik tidak menjadi subordinasi dari penyidik polri tetapi hanya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri, adapun bentuk koordinasi dan pengawasannya telah diatur dalam Pasal 107 KUHAP yaitu:
Untuk kepentingan penyidikan penyidik polri memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS (Pasal 107 ayat (1));

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dilakukan penyidikan oleh PPNS kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum maka PPNS melaporkan hal ini kepada penyidik polri (Pasal 107 ayat (2)), dalam ketentuan KUHAP tidak disebutkan bahwa PPNS harus memberitahukan (melaporkan) dimulainya penyidikan kepada penuntut umum hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (3)), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP.

Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum. (Pasal 109 ayat (3) KUHAP)

TATA CARA TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Sat, 20 Nov 2010 18:31:29 PST

Tukar menukar kawasan hutan adalah: perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Oooo.... ternnyata hanya HP atau HPT yang bisa ditukar-tukar,

Hutan Lindung dan Hutan Konservasi tetap aman..... Alhamdulillah

Tukar menukar kawasan hutan tidak boleh mengurangi luas kawasan hutan tetap dan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK; dan
tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.
dilarang menebang pohon dan wajib mempertahankan keadaan vegetasi hutan pada kawasan perlindungan setempat pada areal dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
Untuk tukar menukar kawasan hutan pantai berupa mangrove/bakau, lahan pengganti harus lahan pantai berupa mangrove/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan hutan mangrove/bakau.
Dalam hal tidak tersedia lagi lahan pengganti berupa mangrove/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan hutan mangrove/bakau, dapat diganti dengan lahan lain dengan persyaratan tambahan sesuai rekomendasi Tim Terpadu.

Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk:

pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; (penempatan korban bencana alam; kepentingan umum, termasuk sarana penunjang);
bmenghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan;
memperbaiki batas kawasan hutan.

PERSYARATAN LAHAN PENGGANTI:

1. letak, luas dan batas lahan penggantinya jelas;

2. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

3. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;

4. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;

5. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan

6. mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

TATA CARA PERMOHONAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

1. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

a. menteri atau pejabat setingkat menteri;

b. gubernur;

c. bupati/walikota;

d. pimpinan badan usaha; atau

e. ketua yayasan.

2. Permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Sekretaris Jenderal;

b. Direktur Jenderal; dan

c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

SYARAT PERMOHONAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

Persyaratan Administrasi

surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;
izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha;
rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan lain, meliputi:· profil badan usaha atau yayasan;· Nomor Pokok Wajib Pajak;· akta pendirian berikut perubahannya; dan · laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Persyaratan Teknis

proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman;
pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit.

Untuk lebih jelas silahkan baca:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 32/Menhut -II/2010

tentang TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh polisi kehutanan dan PPNS Kehutanan

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Wed, 29 Dec 2010 07:02:12 PST

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh polisi kehutanan dan PPNS Kehutanan dalam rangka perlindungan hutan yang akan saya kemukakan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) kinerja Polisi Kehutanan atau PPNS Kehutanan dalam rangka perlindungan hutan:

FAKTOR INTERNAL
A. Faktor Penegak Hukum (Polhut-PPNS Kehutanan)

Jumlah (quantity), rasio perbandingan antara jumlah personil polhut dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah PPNS Kehutanan dapat menjadi salah satu Faktor faktor yang dapat menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) kinerja Polisi Kehutanan atau PPNS Kehutanan dalam rangka perlindungan hutan.
Kualitas (Quality), jumlah personil yang cukup juga harus di tunjang dengan kemampuan personal dari polhut atau PPNS Kehutanan, seperti kata pepatah ”lebih baik mengirim se-ekor Harimau daripada mengirim lima ekor keledai” untuk berperang, artinya bahwa intelektual, skill (keterampilan), visi, dapat menjadi salah satu Faktor faktor yang dapat menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) kinerja Polisi Kehutanan atau PPNS Kehutanan dalam rangka perlindungan hutan.
Kondisi Fisik (kebugaran), polhut larinya, berenangnya harus lebih cepat, lompatnya harus lebih tinggi dan olah kanuragannya harus lebih sakti dari penjahatnya. Untuk itu polhut harus senantiasa menjaga kebugaran dengan rutinitas olah raga yang dapat menjaga kebugaran dan mengasah keterampilan
Psikologis/kejiwaan
Solidaritas sosial: polhut juga manusia mahluk sosial yang memiliki perasaan, baik hati dan adat ketimuran; adakalanya dalam melaksanakan tugas polhut berhadapan dengan pelaku yang telah dikenal dan atau pelaku yang terkenal atau pelaku yang memiliki link dengan orang2 kuat (atasan langsung, pejabat kepolisian, pejabat pemda, dsb)
Moral (morality) ..jabarkan sendirilah….
Ekonomi

2. Faktor Sarana Prasarana (infrastructure)

Serupa dengan faktor person, bahwa sarana prasarana juga harus memperhatikan jumlah, kwalitas, fungsi dan pemanfaatannya. Sarpras ada tapi tidak bisa digunakan untuk apa? untuk itu polhut/ppns kehutanan harus dilengkapi dengan sarpras tersendiri yang dipisahkan dari penggunaan kepentingan lain dengan kondisi yang siap pakai dan "tidak ketinggalan zaman" atau tidak kalah tangguh dengan sarpras penjahat. untuk memenuhi kebutuhan sarpras maka dianut pola pikir:

Yang belum ada, diadakan sesuai standar;
yang ada dipahami fungsinya, didayagunakan sesuai peruntukan, dan dirawat;
Yang rusak, diperbaiki;
Yang kurang, ditambah;
yang sudah kuno atau kadaluarsa, dibarukan.

standar peralatan polisi kehutanan diatur dalam PERMENHUT No. : P.5/Menhut-II/2010 tentang standar Peralatan polhut (baca/download DI SINI)

3. Faktor Dana

Untuk memobilisasi penyelesaian perkara dan akomodasi petugas tentu tidak bisa mengandalkan gaji yang diterima oleh petugas setiap bulannya yang sudah dipotong koperasi, bank, kredit rumah, kredit kendaraan dsb. Perlu anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang jumlah dan volumenya disesuaikan dengan kondisi setempat, dan sistem penganggaran yang fleksibel namun bertanggungjawab. selama ini daftar rangkaian kegiatan telah ditentukan secara limitatif dalam hal penganggarannya, dan dalam proses penyidikan terdapat kegiatan yang sulit dipertanggungjawabkan administrasi pelaporan keuangannya.

4. Pemimpin (manager) dan Kepemimpinan (managerial)

Polhut maupun PPNS Kehutanan bukanlah lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pimpinan, karena kinerja polhut maupun ppns dinilai oleh pimpinannya sehingga apabila tidak loyal terhadap pimpinannya maka akan mempengaruhi karirnya untuk itu faktor pemimpin juga dapat menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) kinerja Polisi Kehutanan atau PPNS Kehutanan dalam rangka penegakan hukum.

Bersambung.....

5. Faktor Hukum
6....

FAKTOR EKSTERNAL

1. Masyarakat:

Kita menyadari bahwa apresiasi masyarakat terhadap penegakan hukum kehutanan masih kurang, contoh sederhana kita jarang sekali menyaksikan ada pemilik satwa liar dilindungi ditangkap oleh masyarakat kemudian diserahkan kepada petugas seperti maling ayam atau maling sandal walaupun perbuatan memiliki satwa liar dilindungi ilegal dan pencurian sama-sama merupakan tindak pidana

2. Penghargaan
polhut bertugas bukan lagi didaerah terpencil, tapi ....

Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

noreply@blogger.com (M. Hariyanto) — Fri, 19 Nov 2010 23:20:55 PST

Perubahan fungsi kawasan hutan adalah: perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan, antara lain:

1. kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;

dengan ketentuan:

tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
memenuhi kriteria hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2. kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi;

dengan ketentuan:

tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi; dan
memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

3. kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

dengan ketentuan wajib memenuhi kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung
sesuai peraturan perundang-undangan.

Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan, meliputi perubahan dari:

kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau
kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2,3, 4, 5, dan 6 di atas hanya dapat dilakukan dalam hal:

sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan;
cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami; atau
memenuhi kriteria sebagai fungsi kawasan hutan konservasi yang diusulkan.

Perubahan fungsi kawasan hutan diusulkan oleh:

a. bupati/walikota untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

b. gubernur untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Sekretaris Jenderal;

b. Direktur Jenderal;

c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;dan

d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Persyaratan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan harus dilengkapi persyaratan:

a. usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b. rekomendasi bupati/walikota apabila yang mengusulkan gubernur atau rekomendasi gubernur apabila yang mengusulkan bupati/walikota pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 (memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung )
c. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
d. rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan

sumber: Permenhut No. P. 34/Menhut-II/2010 tentang TATA CARA PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN