ARTIKEL KEHUTANAN & LH

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Mon, 16 Mar 2026 05:52:00 +0700

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa susunan organisasi Kementerian Kehutanan terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan
m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Taman Nasional Maras

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Pada era kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto Ditjen Gakkum KLHK mengikuti kementerian KLHK berreproduksi dengan membelah diri menjadi 2 organisasi menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perlindungan dan pembangun.... kita menggunakan istilah "membelah diri" dengan makna bahwa walaupun Ditjen Gakkum Kehutanan baru berdiri tapi tidak perlu waktu lama untuk belajar harus bisa langsung jalan dan berlari menegakkan tusi.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Susunan organisasi Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen)

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Berdasarkan Pasal 349 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Tugas Ditjen Gakkum Kehutanan adalah :

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

Berdasarkan Pasal 350 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Fungsi Ditjen Gakkum Kehutanan adalah:

perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan,pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Batu Belimbing

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Berdasarkan Pasal 351 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan;
c. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan;
d. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan;
e. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan; dan
f. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Struktur Organisasi Ditjen Gakkum Kehutanan

a. Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas Sekdit

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi Sekdit

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan; dan
pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

BBG

Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Gakkum Kehutanan terdiri atas:

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik;
Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Gakkum Kehutanan

Struktur Organisasi Sekditjen Gakkum Kehutanan

b. Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

Tugas

Berdasarkan Pasal 361 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa tugas Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan adalah:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional serta penanganan pengaduan kehutanan

Fungsi

Berdasarkan Pasal 362 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa tugas Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan adalah:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional serta penanganan pengaduan kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan hutan, intelijen, pencegahan pengamanan hutan, penanganan patroli siber dan kejahatan transnasional, serta penanganan pengaduan kehutanan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pantai Tapak Hantu

Susunan Organisasi
Berdasarkan Pasal 363 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan terdiri atas:

Subdirektorat Penanganan Pengaduan Kehutanan;
Subdirektorat Pencegahan Ancaman dan Gangguan Hutan dan Hasil Hutan;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

c. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

Tugas

Berdasarkan Pasal 370 Permenhut No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa tugas Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan adalah

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan serta penaatan sanksi administratif

Fungsi

Berdasarkan Pasal 371 Permenhut No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa fungsi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan adalah:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pengenaan sanksi administratif, penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, monitoring dan evaluasi kesepakatan, serta penaatan sanksi administratif; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Caffee Munjang Mangrove Kurau

Susunan Organisasi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan terdiri atas:

Subdirektorat Pengawasan Kehutanan dan Pengenaan Sanksi Administratif;
Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Kehutanan;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dit PPSAKK

d. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan

Tugas

Berdasarkan Pasal 379 Permenhut No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa tugas Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan adalah:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum.

Fungsi

Berdasarkan Pasal 380 Permenhut No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa untuk melaksanakan tugas Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pengamanan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, diseminasi, penanganan barang bukti, fasilitasi penegakan hukum pidana kehutanan dan penanganan upaya hukum; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Danau Kaolin Kolong Biru

Susunan Organisasi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan terdiri atas:

Subdirektorat Penindakan Perambahan Kawasan Hutan dan Kejahatan Kebakaran Hutan;
Subdirektorat Penindakan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Keanekaragaman Hayati dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan

Struktur Organisasi Dit PPK

e. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Tugas

Berdasarkan Pasal 388 Permenhut No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa tugas Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan adalah: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dit PKH menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan;
f. pelaksanaan dukungan pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Mercusuar Tanjung Kalian

Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas:

Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan;
Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Sub direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan

Subdit Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas:

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
bimbingan teknis dan supervisi,
evaluasi dan pelaporan di bidang sistem peringatan dan deteksi dini,
penyiapan peta rawan kebakaran hutan dan lahan,
pelaksanaan posko,
keteknikan,
penyadartahuan,
patroli,
peran serta peningkatan peran serta masyarakat peduli api dan unsur lainnya,
kerja sama dan kemitraan,
penyelenggaraan monitoring usaha pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan mitra,
dukungan uji kepatuhan di bidang pengendalian kebakaran hutan,
dukungan modifikasi cuaca sebagai mitigasi kebakaran dan
dukungan pencegahan kebakaran di luar kawasan hutan.

f. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

Tugas

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya dan pengamanan hutan

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
c. penyusunan standar instrumen di bidang penegakan hukum dan perlindungan hutan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan;
g. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan dan pelatihan kehutanan polisi kehutanan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus pendidikan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Batu Tahu

Susunan Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan terdiri atas:

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Penegakan Hukum;
Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Pengamanan Hutan;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

Logo Gakkum kehutanan

loggo gakkum kehutanan

#logoKementerianKehutanan

#Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca UU No 1 Tahun 2026

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Thu, 8 Jan 2026 20:11:00 +0700

Dengan diberlakukannya Undang Undang RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai tanggal 2 Januari 2026 berimplikasi terjadi perubahan/penyesuaian pidana dalam Undang Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

implikasinya berbeda beda untuk setiap Pasal antara lain:

ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus.
sebelumnya pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, setelah penyesuaian ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
Perubahan maksimal pidana denda;
perubahan maksimal pidana penjara.

Pada bagian akhir artikel ini telah kami susun matrik perubahanya.

Tindak pidana KSDAE

Jika kita baca Undang Undang RI No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) saya memahami bahwa bahwa Tindak Pidana adalah: perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum tanpa ada alasan pembenar.

Sehingga dapat dirumuskan Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan obyeknya Secara garis besar ada 3 tindak pidana bidang KSDAE yaitu

Tindak pidana terhadap Kawasan Suaka Alam,
Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Dilindungi (TSL), dan
Tindak pidana terhadap Kawasan Pelestarian Alam.

Daftar Tindak Pidana Khusus Bidang KSDAE adalah Sbb:

1. Tindak Pidana Terhadap Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan suaka alam terdiri dari:

a. cagar alam;

Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan Tumbuhan, Satwa, dan Ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alamiah.

b. suaka margasatwa.

Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman danlatau keunikan jenis Satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Apa saja perbuatan terhadap kawasan Suaka Alam yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya?

Perbuatan:

Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dalam artikel ini disingkat UU KSDAE) berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam"

Bagaimanakah bentuk bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam ?

Pasal 19 ayat (2) UU KSDAE berbunyi:

"Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam;
b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam;
c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam;
d. melalnrkan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam;
e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam;
f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam;
g. mengambil dan/atau memindahkan benda apapun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam."

Sanksi pidana:

Sanksi pidana perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Suaka Alam dibedakan berdasarkan Subyek hukum apakah orang perseorangan atau korporasi dengan perincian sebagai berikut:

Sanksi pidana subyek hukum orang perseorangan
Sanksi pidana subyek hukum orang perseorangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan kehutuhan Kawasan Suaka Alam dikelompokkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) pengelompokan ini dibedakan berdasarkan berat sanksi pidananya

Pasal 40 ayat (1) UUKSDAE menyebutkan:

"Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
d. mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII~~ "

dengan diberlakukannya Undang Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai tanggal 2 Januari 2026 berimplikasi terjadi perubahan/penyesuaian pidana dalam Undang Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga ancaman pidana Pasal 40 ayat (1) setelah penyesuaian adalah:

dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 40 ayat (2) UUKSDAE menyebutkan:

"Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;
b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa puo, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau
c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI"

dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Sanksi pidana subyek hukum Korporasi

ini yang aga aneh, Sanksi pidana subyek hukum Korporasi melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan kehutuhan Kawasan Suaka Alam dikelompokkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) tidak diketahui mengapa dibagi 2 kelompok sementara sanksi pidananya sama

Pasal 40 ayat (3) UU KSDAE menyebutkan:

"Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a;
b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;
c. melalnrkan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau
e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII"~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 40 ayat (4) UU KSDAE menyebutkan:

"Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f;
b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau
c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

2. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

Daftar jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digolongkan menjadi jenis yang dilindungi

Perbuatan dilarang

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (1) huruf a)
mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesattran Republik Indonesia; (Pasal 21 ayat (1) huruf c)
melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; (Pasal 21 ayat (1) huruf d)
melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.(Pasal 21 ayat (1) huruf e)
memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b)
menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi; (Pasal 21 ayat (2) huruf c)
mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi; (Pasal 21 ayat (2) huruf d)
mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah (Pasal 21 ayat (2) huruf e)
Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; (Pasal 21 ayat (2) huruf f)
melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya (Pasal 21 ayat (2) huruf g)

Sanksi Pidana

Pasal 40A ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi: "Orang perseorangan yang melakukan kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

untuk selengkapnya daftar ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa dilindungi dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sbb:

Pasal 40A

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf e
d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c;
g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf d; dan/atau
h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;
b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf e; dan/atau
c. memasukkan tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(3) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa inn terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf f,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(4) Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Ttrmbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf e;
d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf b;
f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c;
g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d; dan/atau
h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(5) Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;
b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf e; dan/atau
c. memasukkan Ttrmbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(6) Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf f,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

3. Tindak Pidana Terhadap Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kawasan Pelestarian Alam merupakan Hutan konservasi terdiri dari:

a. taman nasional;

b. taman hutan raya;

c. taman wisata alam.

Sanksi pidana terkait perbuatan yang dilarang terhadap Kawasan Pelestarian Alam yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sbb:

Pasal 40B

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
b. menghilangkan dan/atau merunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (21huruf c;
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa puo, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau
c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

(3) Korporasi yang melakukan kegiatan:

a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b;
c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c;
d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d; dan/atau
e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

(4) KorPorasi yang melakukan kegiatan:

a. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f;
b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pufl, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g; dan/atau
c. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h,

~~dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.~~

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Berikut matrik perubahan ketentuan pidana sebagai implikasi diberlakukannya Undang Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang Undang No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE:

Pidana Tindak Pidana KSDAE

Pidana denda dirumuskan berdasarkan kategoris, adapun besar pidana denda merujuk pada ketentuan Pasal 79 Undang Undang RI No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sbb:

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp 500.000.000,0 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Besar pidana denda berdasarkan kategori menurut KUHP

Sumber:

UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE
UU No 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE
UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
UU No 20 Tahun 2025 Tentang KHUHAP
UU No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuain Pidana

KUMPULAN SOP KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Thu, 4 Dec 2025 08:57:00 +0700

Untuk meningkatkan kinerja, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan telah ditetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kumpulan SOP Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Standar Operasional Prosedur bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dan/atau pihak terkait dalam melakukan Langkah kegiatan dan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan sarana prasaarana.

Berdasarkan lampiran Perdirjen PPI No 12 tahun 2021 tentang SOP Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdapat 47 SOP Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai berikut:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PENGENDALIAN KARHUTLA

SOP Patroli Rutin Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Patroli Mandiri Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Patroli Udara dalam rangka Pencegahan Karhutla; (pdf SOP)
SOP Pembuatan Peta Rawan Karhutla di Wilayah Kerjanya; (pdf SOP)
SOP Pendampingan Pembukaan/Penyiapan/Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); (pdf SOP)
SOP Pelatihan Pembuatan Briket, Manggot, Cuka Kayu dan Kompos dalam rangka Pendampingan/Pembinaan PLTB; (pdf SOP)
SOP Pelatihan Pembuatan dan Kewirausahaan Asap Cair (Cuka Kayu) dalam rangka Pendampingan/Pembinaan PLTB; (pdf SOP)
SOP Pengelolaan Bahan Bakaran; (pdf SOP)
SOP Pembuatan Sekat Bakar; (pdf SOP)
SOP Pemeliharaan Sekat Bakar; (pdf SOP)
SOP Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Kampanye Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pembuatan Bahan dan/atau Alat Peraga Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pengolahan Data Informasi Monitoring Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK); (pdf SOP)
SOP Pengolahan/Penyajian Data-Informasi Monitoring Hotspot kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pengumpulan Data dan Informasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Apel pagi dan Sore Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pos Komando Tingkat Pusat Unit Pelaksana Teknis dan Doaps/Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/Unit Pengelolaan Hutan; (pdf SOP)
SOP Penjagaan di Menara Pengawasan Api; (pdf SOP)
SOP Kesamaptaan; (pdf SOP)
SOP Siaga Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Simulasi Mobilisasi dan Simulasi Pemadaman Karhutla; (pdf SOP)
SOP Pemadaman Kebakaran Hutan dan Laham Secara Mandiri/Gabungan; (pdf SOP)
SOP Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tanah Mineral Secara Langsung; (pdf SOP)
SOP Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan pada Gambut; (pdf SOP)
SOP Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan dari Udara; (pdf SOP)
SOP Mopping-Up (Penyapuasn Bara Api); (pdf SOP)
SOP Pengawasan/Monitoring Areal Belas Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pemeliharaan Peralatan Pemadaman; (pdf SOP)
SOP Pemeliharaan Peralatan Tangan Dalkarhutla; (pdf SOP)
SOP Pemberian Label pada Peralatan Pemdaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Kodefikasi Daops dan Personil Regu Pemadam; (pdf SOP)
SOP Peminjaman Kendaraan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pengoperasian Mesin Pompa Pemadam; (pdf SOP)
SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pertolongan Pertama pada Luka Berdarah dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Penyelamatan Korban; (pdf SOP)
SOP Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pertolongan Mandiri pada Korban Patah Tulang dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pertolongan Mandiri pada Korban Pingsan dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan; (pdf SOP)
SOP Pemanfaatan Lahan Kosong di Lingkungan DAOPS; (pdf SOP)
SOP Penjagaan di Pos Jaga; (pdf SOP)
SOP Pemeliharaan Sapras Deteksi Dini Karhutla CCTV Thermal Camera; (pdf SOP)
SOP Manggala Agni Pendamping Desa (MAPD). (pdf SOP)

Perdirjen PPI No P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2021 tentang SOP Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (pdf)

(pdf lengkap Perdirjen PPI No 12 tahun 2021 beserta lampiran seluruh SOP)

BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Fri, 21 Mar 2025 23:15:00 +0700

Sejak diundangkannya Peraturan menteri Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, berdasarkan Pasal 31 huruf b maka sejak tanggal 21 Maret 2025 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbelah dengan hasil salah satunya menjadi Balai Penegakan Hukum Kehutanan

Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang selanjutnya disebut Gakkumhut adalah UPT yang melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan

Tugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut):

Balai Gakkumhut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, pelanggaran hukum kehutanan.

Fungsi Balai Gakumhut

pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan;
pelaksanaan penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
pelaksanaan penanganan pelanggaran di bidang kehutanan;
pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan;
pelaksanaan pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; dan
pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi Balai Gakumhut terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Wilayah I;
c. Seksi Wilayah II;
d. Seksi Wilayah III; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Balai Gakkumhut

Tugas Subbagian Tata Usaha Balai Gakkum

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Tugas Seksi Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III melaksanakan kegiatan:

melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan,
penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan,
penanganan pelanggaran di bidang kehutanan,
fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan, pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,
fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan, advokasi hukum, dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan.

Pos Penegakan Hukum Kehutanan

Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Seksi Wilayah dapat dibantu oleh pos penegakan hukum kehutanan yang merupakan unit kerja nonstruktural.

Balai Gakumhut terdiri dari 5 Balai.

1. Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera

Balai Gakumhut Wilayah Sumatera Berkedudukan di Medan

Seksi Wilayah I Medan lokasi kantor Medan, wilayah kerja: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Seksi Wilayah II Pekanbaru lokasi Kantor Pekanbaru, wilayah kerja: Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat

Seksi Wilayah III Palembang

Wilayah kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung

Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera

2. Balai Gakkumhut Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Balai Gakkumhut Wilayah Jabalnusra

3. Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi

Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi

4. Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan

Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan

5. Balai Gakkumhut Wilayah Maluku dan Papua

Balai Gakkumhut Wilayah Maluku dan Papua

Untuk lebih jelas silahkan download Peraturan menteri Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan | lihat/baca/download

PAKAIAN DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN 2025

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Thu, 27 Feb 2025 09:10:00 +0700

Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, etos kerja, dan jiwa korsa Pegawai, dengan dinamika perubahan lingkungan strategis untuk memberikan citra positif bagi Aparatur Sipil Negara, serta memberikan rasa bangga dan semangat untuk menjaga nama baik institusi dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dilakukan pengaturan mengenai penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penggunaan Pakaian Dinas secara tepat dan disiplin sebagai identitas dapat meningkatkan solidaritas, persatuan, kesatuan, wibawa, citra, rasa kebersamaan, sikap mawas diri dan motivasi dalam meningkatkan kinerja Pegawai. Pengaturan Pakaian Dinas digunakan sebagai pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas agar terwujud ketertiban di lingkungan Kementerian Kehutanan. untuk itu menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 62 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Maksud diterbitkannya SK Menhut No 62 tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam menggunakan Pakaian Dinas berikut atributnya. dengan tujuan untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, persatuan dan kesatuan, seta rasa kebersamaan Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Seragam Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib digunakan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas :

Pakaian Dinas Harian;
Pakaian Dinas Lapangan;
Pakaian Sipil Lengkap;
Pakaian Dinas Khusus;
Pakaian Batik Korpri; dan
Pakaian Batik Nusantara.

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagai berikut:

Senin dan Selasa, memakai Pakaian Dinas Harian;
Rabu dan Kamis, memakai pakaian bebas, rapi dan sopan atau Pakaian Dinas Lapangan;
Jumat, memakai Pakaian Batik Nusantara;
Pakaian Sipil Lengkap digunakan pada acara-acaгa resmi seperti pelantikan pejabat, acara resmi kenegaraan, dan acara resmi lainnya;
Penggunaan Pakaian Dinas Khusus lingkup Kementerian Kehutanan, yaitu Pakaian Polisi Hutan, Pakaian Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Pakaian Manggala Agni, dan Pakaian Penyuluh Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan; dan
Pakaian Batik Korpri digunakan pada hari besar yang dirayakan dengan upacara bendera atau pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

1. Pakaian Dinas Harian Kementerian Kehutanan Pria 2025

PDH KEMENHUT PRIA 2025

2. PDH Kementerian Kehutanan Wanita (Hijab) 2025

PDH Wanita (hijab) 2025

3. PDH Kementerian Kehutanan Wanita (Celana Panjang) 2025

PDH Wanita (celana panjang) 2025

4. PDH Kementerian Kehutanan Wanita (Hijab dan Celana Panjang) 2025

PDH Wanita (Hijab dan Celana Panjang) 2025

5. PDH Wanita (Kemeja dan Rok Span)

PDH wanita (kemeja rok span)

6. Pakaian Dinas Lapangan Kemenhut Pria

PDL Pria Kemenhut

7. PDL Kemenhut Wanita (Hijab)

8. PDL Kemenhut Wanita

PDL Kemenhut Wanita

9. Rompi dan Topi Kementerian Kehutanan 2025

Rompi dan Topi Kementerian Kehutanan 2025

DAFTAR JENIS TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI BERUBAH LAGI

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Wed, 25 Dec 2024 23:08:00 +0700

Berubah lagi sekarang terdapat 904 Tumbuhan dan satwa dilindungi

daftar burung dilindungi

Setelah 28 Tahun penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi baru terjadi perubahan, sungguh luar biasa di tahun 2018 terjadi 3 kali perubahan daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dalam 1 tahun, sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada tanggal 21 Januari 2019,

Berdasaran Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sekarang terdapat 904 Tumbuhan dan satwa dilindungi (lihat di sini)

Daftar jenis tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi pada lampiran Permen LHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (lihat di sini)

Buku Satwa dilindungi (mamalia)

Buku Burung Dilindungi

Buku Satwa dilindungi (amfibi dan reptil)

Perbuatan dilarang dengan ancaman sanksi pidana terhadap TSL yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sbb:

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (1) huruf a)
mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesattran Republik Indonesia; (Pasal 21 ayat (1) huruf c)
melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; (Pasal 21 ayat (1) huruf d)
melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.(Pasal 21 ayat (1) huruf e)
memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b)
menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi; (Pasal 21 ayat (2) huruf c)
mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi; (Pasal 21 ayat (2) huruf d)
mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah (Pasal 21 ayat (2) huruf e)
Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; (Pasal 21 ayat (2) huruf f)
melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya (Pasal 21 ayat (2) huruf g)

Perubahan Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dilindungi

Peraturan Menteri Kehutanan 2024-2025, Permen LH 2024-2025, Permen LHK 2023 dan 2024

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Wed, 25 Dec 2024 10:43:00 +0700

Permenhut Tahun 2025

Permenhut Tahun 2025

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru | pdf

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan | pdf

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Satu Data Kementerian Kehutanan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan (link)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 (link)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (link pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (pdf)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan (pdf)

Permen LH/BPLH Tahun 2025

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon (Pdf Permen LH)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (Pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Lingkungan Hidup (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Lahan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup (Pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kalpataru (Pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik (pdf)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (pdf)

Permenhut Tahun 2024

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Permenhut No 1 Tahun 2024)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH No 1 Tahun 2024)

PERMENLHK TAHUN 2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023 | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus | baca/ download permen LHK

batu belimbing bangka

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L | baca/ download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | baca/download Permen LHK | baca/ download pdf permen

gunung lumut Belitung

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas | baca/ download pdf permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | baca/ download pdf permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil | baca/ download pdf permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan | baca/ download pdf permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru | download/ baca Permen LHK | Baca Buku Permen LHK No 14 Tahun 2023

Pantai Airmanis Kota Padang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar | Baca/Download Permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara | link download

PERMENLHK TAHUN 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah lingkup Departemen Kehutanan | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024 | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  | pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup  | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penghargaan Wana Lestari  | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa  | link download

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan  | link downloadoad

DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 24 Dec 2024 09:32:00 +0700

Mulai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres No 140 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Perpres No 175 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (Perpres No 182 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Perpres No 183 tahun 2024)
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Permenhut No 1 Tahun 2024)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH No 1 Tahun 2024)

Fire Bos 😁

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi 2 kementerian yaitu:

Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

adapun terkait SOTK nya diatur dalam:

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Permenhut No 1 Tahun 2024)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH No 1 Tahun 2024)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bahwa susunan organisasi Kementerian LH/BPLH terdiri atas:

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon;
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
Inspektorat Utama;
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan;
Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya; dan
Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu Lingkungan.

Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Permen LH No 1 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 tahun 2024 Pemerintah menilai bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) penting untuk melanjutkan tugas dan fungsinya sehingga bertransformasi membelah diri menjadi 2 organisasi yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. pada artikel kali ini kami merangkum SOTK Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Kedudukan

Berdasarkan 125 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala dipimpin oleh Deputi.

Tugas

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengawasan dan penangananpengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
pelaksanaan tugas administrasi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Penegakan Hukum LH

Struktur Organisasi

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas:

Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup;
Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup; dan
Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Penegakan Hukum LH

a. Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Tugas

Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup terdiri atas:

Subdirektorat Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
Subdirektorat Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

bersambung...

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE KEMENTERIAN KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 24 Dec 2024 08:00:00 +0700

a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan
m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pantai Tapak Hantu

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kedudukan Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Fungsi Ditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 128 Permenhut RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
g. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pulau Punai Pasir Padi

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perencanaan Konservasi;
c. Direktorat Konservasi Kawasan;
d. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
f. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Struktur Organisasi Ditjen KSDAE

Kita bandingkan susunan organisasi Ditjen KSDAE pada masa KLHK dengan era Kementerian Kehutanan dalam matrik sbb:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas:

Berdasarkan Pasal 130 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Sekditjen KSDAE mempunyai tugas:

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakanfungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
d. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.

Tampi Air Mesu

Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE terdiri atas:

Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja SamaTeknik;
Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Struktur Organisasi Sekditjen KSDAE

b. Direktorat Perencanaan Konservasi

Tugas:

Berdasarkan Pasal 139 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Perencanaan Konservasi mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi potensi, penataan zona dan blok, rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, dan kerja sama pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tanjung tinggi

Susunan Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi terdiri atas:

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
Subdirektorat Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi

Struktur Organisasi Dit Perencanaan Konservasi

c. Direktorat Konservasi Kawasan

Tugas:

Berdasarkan Pasal 148 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Fungsi:

Berdasarkan Pasal 149 Permenhut No 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Konservasi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaandan peran serta masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, tamann asional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan padakawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, danpengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pantai Tapak Hantu

Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan terdiri atas:

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan;
Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan

Struktur Organisasi Dit Konservasi Kawasan

d. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Tugas:

Berdasarkan Pasal 157 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi spesies dan genetik.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, dan jenis invasif tumbuhan dan satwa liar; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas:

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik;
Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Struktur Organisasi Konservasi Species dan Genetetik

e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tugas

Berdasarkan Pasal 166 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan bahwa Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri atas:

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, Panas Matahari, Angin, Panas Bumi, dan Karbon;
Subbagian Tata Usaha; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

f. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

Fungsi

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Batu Belimbing

Susunan Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi terdiri atas:

a. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem;

b. Subdirektorat Bina Areal Preservasi;

c. Subbagian Tata Usaha; dan

d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Struktur Organisasi DITJEN GAKKUM KEHUTANAN

logo Kementerian Kehutanan

Permenhut No 1 Tahun 2024

LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 26 Nov 2024 21:46:00 +0700

Logo Kementerian Lingkungan Hidup terbaru

Mulai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibelah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup diatur dalam:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres No 140 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Perpres No 175 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (Perpres No 182 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Perpres No 183 tahun 2024)
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Permenhut No 1 Tahun 2024)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH No 1 Tahun 2024)

Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdampak pada perubahan Logo Kementerian, Logo menjadi penting dalam suatu organisasi karna Logo adalah simbol dari suatu organisasi kelompok dan bisa juga perorangan yang mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kelompok atau organisasi tersebut. Seperti apakah logo Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dasar hukum penggatian logo KLHK menjadi Logo KLH/BPLH adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2024 tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Kepmen LH/BPLH No 27 tahun 2024)

Penggunaan Logo Kementerin LH bertujuan untuk :

Menguatkan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa dan karsa seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
Meningkatkan citra, wibawa, dan menguatkan identitas serta kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
Mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai dasar (core Value) BerAKLAK di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Gambar Logo Kementerian Lingkungan Hidup terbaru tahun 2024 adalah

logo Kementerian Lingkungan Hidup

Logo Kementerian LH mulai berlaku sejak tanggal 8 November 2024 untuk digunakan pada :

Kop surat dinas;
Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
Papan nama kantor;
Pakaian dinas pegawai;
Identitas barang milik negara;
Kegiatan ketatalaksanaan admnistrasi; dan/atau
Kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.

Logo Kementerian Lingkungan Hidup 2024

TUGAS, FUNGSI, ORGANISASI DAN LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 26 Nov 2024 12:04:00 +0700

Logo Kementerian Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres No 140 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Perpres No 175 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup (Perpres No 182 tahun 2024)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Perpres No 183 tahun 2024)
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Permenhut No 1 Tahun 2024)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (PermenLH No 1 Tahun 2024)

LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN RI

Logo Kementerian Kehutanan

Dasar hukum logo Kementerian Kehutanan terbaru tahun 2024 diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (SK Menhut No 1 Tahun 2024)

Logo Kementerian Kehutanan dipergunakan pada logo kantor, seragam dinas, kop surat dinas dan berbagai kegiatan Kementerian Kehutanan, berlaku mulai tanggal 18 November 2024

Gambar logo Kementerian Kehutanan terbaru tahun 2024 adalah :

logo Kementerian Kehutanan

Makna logo Kementerian Kehutanan terbaru tahun 2024

makna lingkaran dalam logo Kementerian Kehutanan

Lingkaran melambangkan bumi beserta kehidupan di dalamnya. Bermakna keseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya.

makna pohon dgn 5 cabang dalam logo Kementerian Kehutanan

Pohon dengan 5 (lima) cabang melambangkan kehidupan yang lestari dan terus bertumbuh. 5 (lima) dahan bermakna tekad Kementerian Kehutanan dalam melestarikan Hutan Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

makna 5 titik air dalam logo Kementerian Kehutanan

5 (lima) Titik Air melambangkan hutan sebagai sumber kehidupan. Lima titik air bermakna prinsip Kementerian Kehutanan yaitu prinsip pemerataan pemanfaatan, prinsip pemerataan kesejahteraan, prinsip hutan sebagai sumber energi, prinsip ekologi dan prinsip partisipasi.

makna logo Kementerian kehutanan

3 (tiga) manusia mengangkat tangan melambangkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem hutan. Bermakna peran aktif Kementerian Kehutanan dalam membangun solidaritas, kolaborasi dan partisipasi dalam menjaga hutan Indonesia.

makna warna hijau dalam logo Kementerian Kehutanan

Warna Hijau melambangkan kemakmuran dan kelestarian. Bermakna tekad Kementerian Kehutanan menjadikan hutan sebagai sumber kebaikan dan keadilan ekologi dan ekonomi kerakyatan

makna warna coklat dalam logo Kementerian Kehutanan

Warna Coklat melambangkan tanah dan kesuburan. Bermakna keseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan setiap jengkal wilayah hutan Indonesia

Logo Kementerian Kehutanan 2024 background transparan

Logo Kementerian Kehutanan

Tugas Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Kehutanan

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Kementerian menyelenggarakan fungsi:

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian Kehutanan terdiri atas:

Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
Inspektorat Jenderal;
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

#logokementerianLingkunganHidup

Wewenang Polisi Kehutanan

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 2 Jan 2024 07:46:00 +0700

Polhut berwenang melaksanakan Pulbaket untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan

Pada artikel kali ini akan diuraikan tentang pengertian Polisi Kehutanan (polhut) dan wewenang Polhut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha Perlindungan Hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang Kehutanan. (Pasal 1 angka 76 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan)

jika kita cermati ada perbedaan pengertian Polhut di PP No. 23 tahun 2021 ini dengan dengan konsiderannya Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pada Pasal 1 angka 15 (hal 201) berbunyi:

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Kewenangan Polhut

Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emtif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif, meliputi:

mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;
dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan
melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Kehutanan.
Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan.

Jagawana

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Fri, 5 Aug 2022 09:17:00 +0700

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 | baca/unduh di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022 | baca/unduh di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Dalam Negeri | Baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022 | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora | baca/download pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem | baca/download di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon | baca/download permen LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/menlhk/setjen/kum.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah | Baca/download pdf permen

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Baca /download Peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Baca/download peraturan

Silahkan baca dan/atau download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada situs resminya

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KSDAE TERBARU 2021

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Fri, 16 Jul 2021 06:59:00 +0700

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan artikel kami terkait Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah kami perbaharui halaman dengan Judul "DIREKTORAT JENDERAL KSDAE KEMENTERIAN KEHUTANAN"

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas Ditjen KSDAE yang diatur dalam Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tidak berubah sama seperti yang disebutkan dalam PermenLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 namun untuk menjalankan tugas tersebut ada perubahan fungsi dari Ditjen KSDAE

Tugas Ditjen KSDAE:

Berdasarkan Pasal 132 Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Fungsi Ditjen KSDAE (Pasal 133 Permenlhk No 15 Tahun 2021)

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUSUNAN ORGANISASI DITJEN KSDAE TERBARU 2021

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi;
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan
Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KSDAE TERBARU 2021

A. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. terdiri atas:

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi SEKDITJEN KSDAE

STRUKTUR ORGANISASI SEKDITJEN KSDAE TERBARU 2021

B. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi. (Pasal 144 Permenlhk No 15 Tahun 2021)

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi terdiri atas:

Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

STRUKTUR ORGANISASI DIT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI DITJEN KSDAE KLHK

C. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya. terdiri atas:

Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi;
Subdirektorat Kemitraan Konservasi, Bina Daerah Penyangga, dan Bina Cinta Alam;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

D. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik. DIT KKHGS terdiri atas:

Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik;
Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

STRUKTUR ORGANISASI DIT KKHSG DITJEN KSDAE

E. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, DIT PJLKK terdiri dari:

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi;
Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Panas Bumi dan Karbon pada Kawasan Konservasi;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

STRUKTUR ORGANISASI DIT PJLKK DITJEN KSDAE

F. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengelolaan dan pemulihan ekosistem, serta pembinaan pengelolaan ekosistem esensial. DIT BPPE terdiri dari:

Subdirektorat Pemulihan Ekosistem;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DIT BPPE DITJEN KSDAE KLHK

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Thu, 15 Jul 2021 19:31:00 +0700

GAKKUM KLHK

Update terbaru artikel DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN silahkan klik di sini

Pada saat ini satu satunya kementerian yang memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan nama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disingkat DITJEN PHLHK, dikenal juga dengan sebutan DITJEN GAKUM LHK

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagaimana eksistensi Ditjen Gakkum LHK pasca diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021?

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap Eksis di KLHK diatur dalam BAB VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tugas DITJEN GAKKUM LHK

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (Pasal 492 Permen LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Fungsi DITJEN GAKUM LHK

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen), Pada saat ini Dirjen Gakum dijabat oleh Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN GAKKUM LHK TERBARU 2021

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN GAKKUM LHK

Ditjen Gakkum LHK

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM

Tugas Sekditjen Gakum LHK:

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Fungsi Sekditjen Gakkum LHK:

koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SEKDITJEN GAKKUM LHK

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tugas DIT PPSA LHK

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi DIREKTORAT PPSA LHK

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penaatan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

DIT PPSA LHK terdiri atas:

Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penaatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan serta pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Subdirektorat Penerapan Sanksi Administrasi; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

.STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PPSA KLHK

STRUKTUR ORGANISASI DIT PPSA LHK

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Tugas Direktorat PSLH DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Fungsi Direktorat PSLH DITJEN GAKKUM LHK KLHK

penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

DIT PSLH Terdiri dari:

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PSLH

STRUKTUR ORGANISASI DIT PSLH

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dit PPLHK) sebelumnya dinamakan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Dit PPH)

Tugas Direktorat PPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dit PPLHK) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi

Fungsi DIT PPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Dalam melaksanakan tugas DIT PPLHK menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

Subdirektorat Pencegahan Bidang Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, dan pencegahan atas ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kehutanan
Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan dan operasi pengamanan hutan serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup.
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DIT PPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tugas DIT PHPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Fungsi DIT PHPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Dalam melaksanakan tugas DIT PHPLHK menyelenggarakan fungsi:

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakanhukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dit PHPLHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

STRUKTUR ORGANISASI DIT PHP LHK DITJEN GAKKUM LHK KLHK

Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Kayu terbaru 2021

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Sun, 4 Jul 2021 08:11:00 +0700

Sebelumnya Dokumen legalitas pengangkutan hasil hutan kayu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488), Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada tanggal 1 April 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 395 pada saat Peraturan Menteri LHK ini mulai berlaku maka Permen LHK No P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dokumen pengangkutan kayu olahan

Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

a. SKSHHK;

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH

SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan:

Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

Siapakah yang menerbitkan atau penerbit SKSHH SKSHHK?

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.

SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan

Masa Berlaku SKSHHK ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. SKSHHK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHK wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut

SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK

Contoh format SKSHH Kayu Bulat terlampir dalam Lampiran XVIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Format SKSHHK Kayu Bulat

Contoh format SKSHH Kayu Olahan terlampir dalam Lampiran XIX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

FORMAT SKSHHK KAYU OLAHAN

b. Nota Angkutan

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.

Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya. Masa berlaku Nota Angkutan ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.

Dokumen Pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan

Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan

Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan:

arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
lanjutan kayu hasil lelang.

Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

FORMAT SKSHH NOTA ANGKUTAN

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Dokumen SAKR untuk Pengangkutan Kayu Rakyat 2021

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Sat, 3 Jul 2021 08:24:00 +0700

Dokumen legalitas pengangkutan kayu rakyat

Kayu tidak selalu berasal dari pohon yang tumbuh dalam kawasan hutan negara, ada juga yang berasal dari hutan hak, dapat dikatakan hutan hak adalah hamparan lahan tempat tumbuh pohon pepohonan yang tidak berada dalam kawasan hutan negara, hutan hak biasanya berupa kebun atau pekarangan. Pengertian hutan hak secara autentik dalam peraturan perundangan disebut dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan berbunyi: "Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah".

Bagaimanakah peraturan pengangkutan kayu dari hutan hak atau lahan atau pengangkutan kayu asal kebun masyarakat terbaru tahun 2021?

Sebelumnya ketentuan mengenai dokumen pengangkutan kayu berasal dari budidaya, pengangkutan kayu rakyat, pengangkutan kayu hasil kebun atau atau pengangkutan kayu hasil hutan hak diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada tanggal 1 April 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 395 pada saat Peraturan Menteri LHK ini mulai berlaku maka Permen LHK No P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan PermenLHK Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.

Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak. (Pasal 1 Angka 76 Permen LHK No. 8 tahun 2021)

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat atau TPT-KB adalah tempat untuk menampung Kayu Bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan.

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atau PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

Berikut Contoh Format Dokumen SAKR

CONTOH FORMAT SURAT ANGKUT KAYU RAKYAT SAKR

Penggunaan Dokumen SAKR hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertipikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara. Dokumen SAKR berlaku untuk kayu budidaya yang termasuk dalam daftar Appendix Convention on International Trade in Endangered Species.

Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama sama nota perusahaan.

SAKR digunakan untuk menyertai:

pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.

Siapakah yang membuat atau mengadakan blanko SAKR?

Siapakah yang menerbitkan SAKR?

Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak. Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dapat dilakukan dengan salinan dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan.

SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.

SAKR yang menyertai pengangkutan lanjutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba pada TPT-KB dan Pemegang PBPHH dengan mencantumkan nomor SAKR sebelumnya dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hutan.

SAKR kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:

lembar ke-1: pengangkutan; dan menyertai bersama-sama
lembar ke-2: untuk arsip pemilik Hutan Hak atau I pengirim.

Masa berlaku SAKR ditetapkan oleh penerbit dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. Dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku SAKR telah berakhir, dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nakhoda di atas kertas bermeterai cukup.

Bagaimana untuk pemanfaatan kayu pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk selain kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai?

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 ayat (2) Permen LHK No 8 Tahun 2021 bahwa Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai yang ditetapkan dengan keputusan.

daftar jenis kayu yg dapat diangkut dengan dokumen SAKR

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Setelah Undang Undang Cipta Kerja

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Wed, 30 Jun 2021 07:59:00 +0700

Berdasarkan ketentuan Paragraf 3 Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beberapa ketentuan alam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diubah, termasuk terkait perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah: "Perbuatan melanggar larangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum melanggar larangan tersebut".

Apasajakah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Pasal 22 angka 24 UU Cipta Kerja merubah bunyi Ketentuan Pasal 69 UUPPLH terkait perbuatan yang dilarang, sehingga perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 69 UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan UUCK adalah antara lain:

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
membuang limbah ke media lingkungan hidup;
membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Apakah semua perbuatan yang melanggar larangan sebagaimana disebut pasal 69 di atas merupakan tindak pidana lingkungan hidup? ... jawabannya kita kembalikan ke pengertian tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana disebut diawal bahwa unsur tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya melanggar perbuatan yang dilarang tetapi juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Disinilah perubahan yang terjadi di era UUCK terdapat dekriminalisasi Tindak pidana lingkungan hidup yang sebelum UUCK merupakan tindak pidana setelah UUCK bukan lagi tindak pidana, perbuatannya masih dilarang tapi bukan merupakan tindak pidana.

Tindak pidana lingkungan hidup berupa Pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup dalam rumusan UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus yaitu perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup?

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen iain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Apakah yang dimaksud dengan Perusakan lingkungan hidup?

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Undang Undang Cipta Kerja

Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (rechtdelicten), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. namun setelah undang undang cipta kerja terdapat beberapa ketentuan yang terdampak dihapus atau diubah.

Berikut Daftar Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Paragraf 3 Pasal 22 UU Cipta Kerja

Menjadi pertanyaan bagi saya bahwa dalam Undang undang Cipta Kerja Pasal 99 Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tidak dihapus sementara pada pada ketentuan Paragraf 3 Pasal 22 angka 32 berbunyi "Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan pasal 82C..." sementara bunyi pasal 82B ayat (3) berbunyi "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif."

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

-dihapus-

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau

c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

-dihapus-

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

-dihapus-

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Amdal, UKL-UPL atau SPPL

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Mon, 14 Jun 2021 21:49:00 +0700

daftar usaha wajib Amdal, UKL-UPL atau cukup SPPL

Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang mulai berlaku sejak 1 April 2021 dan dengan diundangkannya Permen LHK No 4 Tahun 2021 ini maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Wajib Amdal, UKL-UPL atau cukup SPPL

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Daftar Usaha atau Kegiatan yang wajib Amdal UKL-UPL atau SPPL, ada baiknya dicatat dulu mengenai Pengertian Usaha dan/atau Kegiatan, Pengertian Amdal, Pengertian UKL-UPL dan Pengertian SPPL sbb:

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

USAHA ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

Tidak semua usaha atau kegiatan Wajib Amdal, Usaha atau Kegiatan apa saja yang wajib Amdal?

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas:

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang yang besaran/skalanya wajib memiliki Amdal disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (lihat di sini)

bersambung ...

PERHUTANAN SOSIAL

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Mon, 14 Jun 2021 06:10:00 +0700

Pengertian Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Ketentuan mengenai Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Pada saat Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320) mulai berlaku, terdapat 5 peraturan Menteri LHK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi antara lain:

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);
Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
Permen LHK No. P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
Permen LHK No. P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 491); dan
Permen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014),

PEMBAGIAN PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial terdiri atas:

a. Hutan Desa (HD);

Hutan Desa (HD) adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

b. Hutan Kemasyarakatan (HKm);

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

d. Hutan Adat;

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

e. Kemitraan Kehutanan.

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

BENTUK PERHUTANAN SOSIAL SESUAI FUNGSI KAWASAN HUTAN

Hutan Konservasi, dalam bentuk Kemitraan Konservasi.
Hutan Lindung, dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan/atau kemitraan kehutanan.
Hutan Produksi, dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat dan/atau kemitraan kehutanan.

Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
a. Persetujuan Pengelolaan HD;
b. Persetujuan Pengelolaan HKm;
c. Persetujuan Pengelolaan HTR; dan
d. Persetujuan kemitraan kehutanan.

Penetapan untuk penetapan status Hutan Adat.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:
a. Perseorangan;
b. kelompok tani hutan; atau
c. koperasi.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm, dan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang

bersambung ....

PERSETUJUAN LINGKUNGAN, AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan PERIZINAN BERUSAHA

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Fri, 12 Mar 2021 16:39:00 +0700

PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA

Dengan pengundangan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat perubahan ketentuan terkait izin lingkungan (sekarang persetujuan lingkungan), Amdal, UKL-UPL dan SPPL

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:

a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau

c. SPPL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri. Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKLUPL, atau SPPL.

Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Suatu Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
Pencocokan ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
Jika: a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, atau b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang: termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan: a. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada lampiran ini; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengfcualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan Pasal 10 (PP No 22/2021).
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (PP No 22/2021) maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Persetujuan Lingkungan

Apakah yang dimaksud dengan Persetujuan Lingkungan?

Persetujuan Lingkungan adalah: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal

Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL

Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
penyusunan Formulir UKL UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan melalui Amdal

Apakah kriteria rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal?
kriteria rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. meliputi:

jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan lindung.

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan lindung gambut;
c. kawasan resapan air;

d. sempadan pantai;

e. sempadan sungai;

f. kawasan sekitar danau atau waduk;

g. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

h. cagar alam dan cagar alam laut;

i. kawasan pantai berhutan bakau;
J. taman nasional dan taman nasional laut;

k. taman hutan raya;
1 taman wisata alam dan taman wisata alam laut:

m. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

n. kawasan cagar alan. geologi;

o. kawasan imbuhan air tanah;

p. sempadan mata air;

q. kawasan perlindungan plasma nutfah;

r. kawasan pengungsian satwa;

s. terumbu karang;

t. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

u. kawasan konservasi maritim;

v. kawasan konservasi perairan; dan

w. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan, Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas:

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
proses dan kegiatannya yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
penerapan teknologi yang diperkirakan mernpunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang merniliki sertifikat kompetensi. Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal, akan tetapi Dalam hal instansi lingkungan hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, aparatur sipil negara dapat menjadi penyusun amdal
Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung iawab Usaha dan/atau Kegiatan

Amdal terdiri dari:
a. Formulir Kerangka Acuan

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

b. Andal;

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan

c. RKL-RPL.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Tahapan Penyusunan Amdal

pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencanaUsaha dan/ atau Kegiatan;
pengisian. pengajuan, pemeriksaan, .dan penerbitan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan
penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
Penilaian Andal dan RKL-RPL

bersambung...

Persetujuan Lingkungan melalui UKL UPL
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPLmeliputi:

jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting
Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang di kecualikan dari wajib Amdal

bersambung ...

Tindak Pidana Kehutanan Setelah Undang Undang Cipta Kerja

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 16 Feb 2021 07:49:00 +0700

Tindak Pidana Bidang Kehutanan

Tindak pidana bidang kehutanan adalah:

"perbuatan melanggar ketentuan undang-undang (Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) beserta perubahannya) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya"

Perambahan kawasan hutan merupakan Tindak Pidana Kehutanan

Setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan ancaman pidananya sebagai berikut:

A. Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Menimbulkan Kerusakan Hutan

Perbuatan:
Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
Pasal 50 ayat (1) UU No 41 Th 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 78 ayat (1) UU No 41 Th 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Perambahan (mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan ilegal)

Perbuatan:
setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat (2) huruf a)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (2))

3. Membakar Hutan

Perbuatan:
Setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 ayat (2) huruf b);

Sanksi pidana:

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,O0 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (3))

Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (4))

4. Memanen atau memungut hasil hutan

Perbuatan:
Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
(Pasal 50 ayat (2) huruf c)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (5))

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (Pasal 50A ayat (1))

5. Menyimpan hasil hutan ilegal

Perbuatan:
Setiap orang dilarang menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
(Pasal 50 ayat (2) huruf d)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (6))

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (Pasal 50A ayat (1))

6. Mengembalakan ternak dalam kawasan hutan

Perbuatan:
Setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
(Pasal 50 ayat (2) huruf e)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (8))

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (Pasal 50A ayat (1))

7. Membuang benda penyebab kebakaran

Perbuatan:
Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; (Pasal 50 ayat (2) huruf f)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 78 ayat (9))

8. Membawa dan Mengangkut TSL tidak dilindungi

Perbuatan:
mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
(Pasal 50 ayat (2) huruf g)

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (10))

9. Penambangan dalam Hutan Lindung

Perbuatan:
Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
(Pasal 38 ayat (4) UU No 41 Th 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 14 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sanksi pidana:
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,O0 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 78 ayat (7))

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi danlatau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dirampas untuk negara.

Download softfile Tindak Pidana Kehutanan dalam UU 41 Tahun 1999 pasca UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (File Doc | File Pdf)

B. Tindak Pidana Bidang Kehutanan (Perusakan Hutan) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setelah Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1, Penebangan Pohon oleh perorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah).
(Pasal 82 ayat (1))

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Pasal 82 ayat (2))

2. Penebangan Pohon ilegal oleh Korporasi

Korporasi yang

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana bagi :

a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
(Pasal 82 ayat (3))

3. Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh orang perorangan dengan sengaja

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 83 ayat (1))

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 83 ayat (3))

4. Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh orang perorangan karena kelalaian

Orang perseorangan karena kelalaiannya:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(Pasal 83 ayat (2))

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.00O,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 83 ayat (3))

5. Mengangkut/memiliki hasil hutan ilegal oleh Korporasi

Korporasi yang:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
(Pasal 83 ayat (4))

6. Membawa Alat menebang ilegal oleh orang perorangan dengan sengaja

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 84 ayat (1))

7. Membawa Alat menebang ilegal oleh orang perorangan karena kelalaian

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 84 ayat (2))

8. Membawa Alat menebang ilegal oleh Korporasi

Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi:

a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. (Pasal 84 ayat (3))

9. Membawa alat berat atau alat angkut dlm kawasan hutan oleh orang perorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 85 ayat (1))

10. Membawa alat berat atau alat angkut dlm kawasan hutan oleh Korporasi

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang l,azim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi:

a. pengurLrsnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
(Pasal 85 ayat (2))

11. Mengedarkan/menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar oleh orang perseorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau;

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).(Pasal 96 ayat (1))

12. Mengedarkan/menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar oleh Korporasi

Korporasi yang:
a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau;

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (Pasal 96 ayat (2))

13. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, danf atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c.menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

14. Pengangkutan kayu tanpa dokumen

Pasal 88

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

15. Melakukan kegiatan Penambangan ilegal dalam kawasan hutan

Pasal 89

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:
a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

16. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Pasal 90

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

17. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat

Pasal 91

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

18. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha oleh orang perseorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(Pasal 92 ayat (1) huruf a)

19. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha oleh Korporasi

Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. (Pasal 92 ayat (2) huruf a)

20. Membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan ilegal oleh orang perseorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(Pasal 92 ayat (1) huruf b)

21 Membawa alat berat untuk kegiatan perkebunan ilegal oleh Korporasi

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. (Pasal 92 ayat (2) huruf b)

22 Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh orang perseorangan dengan sengaja

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 93 ayat (1))

23. Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh orang perorangan karena kelalaian

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 93 ayat (2))

24. Mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun oleh Korporasi

korporasi yang:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danf atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. (Pasal 93 ayat (3)

25. Pemalsuan Perizinan berusaha oleh orang perseorangan

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.O00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(Pasal 96 ayat (1))

26. Pemalsuan Perizinan berusaha oleh Korporasi

Korporasi yang:

a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,

dipidana bagi:

1, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. (Pasal 96 ayat (2))

27. Tindak Pidana perusakan hutan dengan subyek hukum pejabat

Setiap Pejabat yang:

a.menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuaidengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;

b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;

d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Wed, 6 Jan 2021 21:38:00 +0700

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

Dengan diundangkannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Tanggal 2 November 2020. | Baca/Download Pdf

dan diundangkannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan) | baca di sini

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | baca di sini

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | baca di sini

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan | baca di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Berdampak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus disesuaikan, Berikut daftar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (klik baca di sini)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021 | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam | Baca/Download Pdf
Permenlhk No 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium | Baca/Download Pdf
Permen LHK No. 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus | Baca/Download Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah | Pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca/download pdf
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan | baca/download
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca/download
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Uji Kelayakan Lingkungan | baca/unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Tidak Berbahaya dan Beracun | baca/unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Untuk Penugasan dari Lingkungan | baca/unduh
Permen LHK No. 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Keterlambatan dan Pembayaran PNBP Bagi Wajib Pajak Pelaku Usaha Kehutanan Yang Terkena Pandemi Corona Virus Disease 2019 | baca/unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | baca/unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca|unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Yang Dilindungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | baca/unduh
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Perangkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan | unduh/baca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan | baca/download
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar | baca/unduh
bersambung ...

#Permen

#PermenLHK terbaru

Next....

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 | baca/unduh di sini

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan

Silahkan baca dan/atau download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada situs resminya

Nilai Nilai Gakkum KLHK

CUCAK IJO JADI BURUNG DILINDUNGI

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Fri, 18 Sep 2020 00:08:00 +0700

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88019) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ... maka sejak tanggal 21 Januari 2019 burung cica daun besar (Chloropsis sonnerati) dalam bahasa inggris dikenal dengan nama Greater Green Leafbird atau dalam bahasa lokal dikenal dengan nama Cucak ijo masuk dalam daftar jenis burung dilindungi undang undang, nomor urut 297 dalam lampiran Permen LHK No. P.106

Burung Cucak ijo merupakan burung kicau dengan ciri ciri

Ciri ciri burung Cucak ijo (Chloropsis sonnerati) :

Panjang 20-22 cm. merupakan cicadaun terbesar.
Bulu bagian atas berwarna hijau berkilau dan kuning keemasan di bawah. Paruh berujung kait panjang. Jantan memiliki topeng hitam yang menutupi mata tenggorokan, memiliki strip biru di dagu. Betina tidak memiliki topeng, tetapi memiliki strip biru pucat pada dagu. Betina mempunyai mata kuning.
Burung yang belum dewasa mirip burung betina tetapi berwarna lebih kuning. Iris coklat gelap, paruh dan kaki abu-abu kebiruan.

Klasifikasi ilmiah burung Cucak ijo (Chloropsis sonnerati)

Klasifikasi ilmiah
Kerajaan:	Animalia
Filum:	Chordata
Kelas:	Aves
Ordo:	Passeriformes
Famili:	Chloropseidae
Genus:	Chloropsis
Spesies:	C. sonnerati
Nama binomial
*Chloropsis sonnerati* Jardine & Selby, 1827

Selain Burung cucak ijo, keluarganya yang juga masuk dalam daftar burung dilindungi adalah:

No urut P.106	Famili	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
292	Chloropseidae	Chloropsis media	cicadaun dahi-emas
293	Chloropseidae	Chloropsis cochinchinensis	cicadaun sayap-biru
294	Chloropseidae	Chloropsis kinabaluensis	cicadaun sayap-biru kalimantan
295	Chloropseidae	Chloropsis moluccensis	cicadaun sayap-biru sumatera
296	Chloropseidae	Chloropsis cyanopogon	cicadaun kecil
297	Chloropseidae	Chloropsis sonnerati	cicadaun besar
298	Chloropseidae	Chloropsis venusta	cicadaun sumatera

293 Cicadaun Sayap Biru

292 Cicadaun Dahi Emas

Cucak ijo dilindungi

Cucak Hijau dilindungi

Cucak ijo dilindungi

ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa dilindungi dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sbb:

Pasal 40A

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf e
d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c;
g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf d; dan/atau
h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII

(2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;
b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf e; dan/atau
c. memasukkan Tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

DAFTAR JENIS BURUNG DILINDUNGI

noreply@blogger.com (M. HARIYANTO) — Tue, 15 Sep 2020 16:05:00 +0700

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, disebut 93 Burung Langka dilindungi undang-undang, walau dalam judul disebut jenis namun jika kita baca dengan seksama dalam lampiran tersebut terdapat daftar 14 famili, empat genus, dan empat anak jenis

Jenis jenis burung yang dilindungi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa statusnya dapat berubah (dinamis), status dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority);

Pada saat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88019) mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 11 Juli 2018, maka Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803), yang berisi daftar 294 jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya jenis burung dilindungi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan 912 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya 564 jenis burung

Belum genap 2 bulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 11 Juli 2018, berdasarkan Pasal II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228) yang diundangkan pada tanggal 5 September 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permen LHK No. P.92 tahun 2018 juga ga berumur panjang temen temen, dipergantian tahun 2018 - 2019 kembali terjadi perubahan daftar jenis burung dilindungi.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada tanggal 21 Januari 2019 maka kembali terjadi perubahan terhadap Daftar jenis satwa dilindungi termasuk jenis burung dilindungi.

Berikut daftar nama-nama burung dilindungi undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 :

Nomor di lampiran P106/2018)	Famili	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
204	Aegithalidae	Psaltria exilis	cerecet jawa
292	Chloropseidae	Chloropsis media	cicadaun dahi-emas
293	Chloropseidae	Chloropsis cochinchinensis	cicadaun sayap-biru
294	Chloropseidae	Chloropsis kinabaluensis	cicadaun sayap-biru kalimantan
295	Chloropseidae	Chloropsis moluccensis	cicadaun sayap-biru sumatera
296	Chloropseidae	Chloropsis cyanopogon	cicadaun kecil
297	Chloropseidae	Chloropsis sonnerati	cicadaun besar
298	Chloropseidae	Chloropsis venusta	cicadaun sumatera
304	Cnemophilidae	Cnemophilus loriae	cendrawasih loria
305	Cnemophilidae	Cnemophilus sanguineus	cendrawasih jambul
306	Cnemophilidae	Loboparadisea sericea	cendrawasih sutera
317	Corvidae	Cissa chinensis	ekek layongan
318	Corvidae	Cissa thalassina	ekek geling
319	Corvidae	Corvus florensis	gagak flores
320	Corvidae	Corvus fuscicapillus	gagak kepala-coklat
321	Corvidae	Corvus orru	gagak orru
322	Corvidae	Corvus splendens	gagak rumah
323	Corvidae	Corvus tristis	gagak kelabu
324	Corvidae	Corvus typicus	gagak sulawesi
325	Corvidae	Corvus unicolor	gagak banggai
326	Corvidae	Corvus validus	gagak halmahera
327	Corvidae	Crypsirina temia	tangkar centrong
328	Corvidae	Dendrocitta cinerascens	tangkaruli kalimantan
329	Corvidae	Dendrocitta occipitalis	tangkaruli sumatera
330	Corvidae	Platylophus galericulatus	tangkar ongklet
331	Corvidae	Platysmurus leucopterus	tangkar kambing
337	Estrildidae	Lonchura vana	bondol arfak

338	Estrildidae	Lonchura oryzivora	gelatik jawa
351	Fringillidae	Chrysocorythus estherae	kenari melayu
386	Leiotrichidae	Garrulax bicolor	poksai sumatra
387	Leiotrichidae	Garrulax leucolophus	poksai jambul
388	Leiotrichidae	Garrulax rufifrons	poksai kuda
389	Leiotrichidae	Laniellus albonotatus	cica matahari
390	Leiotrichidae	Leiothrix laurinae	mesia telinga-perak
406	Meliphagidae	Macgregoria pulchra	cendrawasih elok
407	Meliphagidae	Melipotes carolae	melipotes foja
408	Meliphagidae	Melipotes fumigatus	melipotes pipi-kuning
409	Meliphagidae	Melipotes gymnops	melipotes arfak
411	Monarchidae	Eutrichomyias rowleyi	seriwang sangihe
412	Monarchidae	Symposiachrus boanensis	kehicap boano
413	Monarchidae	Symposiachrus brehmii	kehicap biak
414	Monarchidae	Symposiachrus everetti	kehicap tanah-jampea
415	Monarchidae	Symposiachrus julianae	kehicap kofiau
416	Monarchidae	Symposiachrus sacerdotum	kehicap flores
417	Muscicapidae	Cyornis concretus	sikatan besar
418	Muscicapidae	Cyornis ruckii	sikatan aceh
419	Muscicapidae	Cyornis sanfordi	sikatan matinan
420	Muscicapidae	Cyornis brunneatus	sikatanrimba coklat
421	Muscicapidae	Muscicapa sodhii	sikatanrimba sulawesi
422	Nectariniidae	Aethopyga duyvenbodei	burungmadu sangihe
423	Nectariniidae	Aethopyga mystacalis	burungmadu jawa
424	Nectariniidae	Aethopyga siparaja	burungmadu sepah- raja
425	Nectariniidae	Anthreptes rhodolaemus	burungmadu leher- merah
426	Nectariniidae	Cinnyris buettikoferi	burungmadu sumba
430	Paradisaeidae	Astrapia nigra	astrapia arfak

431	Paradisaeidae	Astrapia splendidissima	astrapia cemerlang
432	Paradisaeidae	Cicinnurus magnificus	cendrawasih belah- rotan
433	Paradisaeidae	Cicinnurus regius	cendrawasih raja
434	Paradisaeidae	Cicinnurus respublica	cendrawasih botak
435	Paradisaeidae	Drepanornis albertisi	paruhsabit ekor-kuning
436	Paradisaeidae	Drepanornis bruijnii	paruhsabit paruh-putih
437	Paradisaeidae	Epimachus fastosus	paruhsabit kuri-kuri
438	Paradisaeidae	Epimachus meyeri	paruhsabit coklat
439	Paradisaeidae	Lophorina magnifica	toowa cemerlang
440	Paradisaeidae	Lophorina superba	cendrawasih kerah
441	Paradisaeidae	Lycocorax obiensis	cendrawasih gagak-obi
442	Paradisaeidae	Lycocorax pyrrhopterus	cendrawasih gagak
443	Paradisaeidae	Manucodia ater	manucodia kilap
444	Paradisaeidae	Manucodia chalybatus	manukodia leher- keriting
445	Paradisaeidae	Manucodia jobiensis	manukodia jobi
446	Paradisaeidae	Paradigalla brevicauda	paradigalla ibinimi
447	Paradisaeidae	Paradigalla carunculata	paradigalla ekor- panjang
448	Paradisaeidae	Paradisaea apoda	cendrawasih besar
449	Paradisaeidae	Paradisaea minor	cendrawasih kecil
450	Paradisaeidae	Paradisaea rubra	cendrawasih merah
451	Paradisaeidae	Parotia berlepschi	parotia foja
452	Paradisaeidae	Parotia carolae	parotia carola
453	Paradisaeidae	Parotia sefilata	parotia arfak
454	Paradisaeidae	Phonygammus keraudrenii	manukodia terompet
455	Paradisaeidae	Pteridophora alberti	cendrawasih panji
456	Paradisaeidae	Seleucidis melanoleucus	cendrawasih mati- kawat
457	Paradisaeidae	Semioptera wallacii	bidadari halmahera
461	Pellorneidae	Ptilocichla leucogrammica	berencet kalimantan

462	Pellorneidae	Turdinus macrodactylus	berencet besar
463	Petroicidae	Petroica archboldi	robin salju
464	Petroicidae	Petroica bivittata	robin gunung
476	Pittidae	Erythropitta arquata	paok kalung-biru
477	Pittidae	Erythropitta dohertyi	paok dohertyi
478	Pittidae	Erythropitta granatina	paok delima
479	Pittidae	Erythropitta venusta	paok topi-hitam
480	Pittidae	Erythropitta caeruleitorques	paok mopo-sangihe
481	Pittidae	Erythropitta celebensis	paok mopo-sulawesi
482	Pittidae	Erythropitta inspeculata	paok mopo-talaud
483	Pittidae	Erythropitta macklotii	paok mopo-papua
484	Pittidae	Erythropitta palliceps	paok mopo-siau
485	Pittidae	Erythropitta rubrinucha	paok mopo-amboyna
486	Pittidae	Erythropitta rufiventris	paok mopo-sultan
487	Pittidae	Hydrornis baudii	paok kepala-biru
488	Pittidae	Hydrornis caeruleus	paok sintau
489	Pittidae	Hydrornis schneideri	paok schneider
490	Pittidae	Hydrornis guajanus	paok pancawarna-jawa
491	Pittidae	Hydrornis irena	paok pancawarna- sumatera
492	Pittidae	Hydrornis schwaneri	paok pancawarna- kalimantan
493	Pittidae	Pitta elegans	paok laus
494	Pittidae	Pitta maxima	paok halmahera
495	Pittidae	Pitta megarhyncha	paok bakau
496	Pittidae	Pitta moluccensis	paok hujan
497	Pittidae	Pitta morotaiensis	paok morotai
498	Pittidae	Pitta nympha	paok bidadari
499	Pittidae	Pitta rosenbergii	paok hijau-biak
500	Pittidae	Pitta sordida	paok hijau

501	Pittidae	Pitta versicolor	paok lantang
598	Ptilonorhynchidae	Ailuroedus buccoides	burungkucing kuping- putih
599	Ptilonorhynchidae	Ailuroedus melanotis	burungkucing tutul
600	Ptilonorhynchidae	Amblyornis flavifrons	namdur dahi-emas
601	Ptilonorhynchidae	Amblyornis inornata	namdur polos
602	Ptilonorhynchidae	Amblyornis macgregoriae	namdur jambul-emas
603	Ptilonorhynchidae	Archboldia papuensis	namdur archbold
604	Ptilonorhynchidae	Chlamydera cerviniventris	namdur coklat
605	Ptilonorhynchidae	Chlamydera lauterbachi	namdur dada-kuning
606	Ptilonorhynchidae	Sericulus ardens	namdur api
607	Ptilonorhynchidae	Sericulus aureus	namdur topeng
608	Pycnonotidae	Setornis criniger	empuloh paruh-kait
622	Rhipiduridae	Rhipidura euryura	kipasan bukit
623	Rhipiduridae	Rhipidura javanica	kipasan belang
624	Rhipiduridae	Rhipidura phoenicura	kipasan ekor-merah
659	Sturnidae	Acridotheres melanopterus	jalak putih-sayaphitam
660	Sturnidae	Acridotheres tricolor	jalak putih- punggungabu
661	Sturnidae	Acridotheres tertius	jalak putih-tunggirabu
662	Sturnidae	Gracula religiosa	tiong emas
663	Sturnidae	Gracula robusta	tiong nias
664	Sturnidae	Gracula venerata	tiong nusa-tenggara
665	Sturnidae	Leucopsar rothschildi	curik bali
676	Timaliidae	Stachyris grammiceps	tepus dada-putih
686	Turdidae	Cochoa azurea	ciungmungkal jawa
687	Turdidae	Cochoa beccarii	ciungmungkal sumatera
691	Zosteropidae	Heleia javanica	opior jawa
692	Zosteropidae	Zosterops flavus	kacamata jawa

693	Zosteropidae	Zosterops nehrkorni	kacamata sangihe
694	Zosteropidae	Heleia wallacei	kacamata wallacea

Untuk daftar seluruh jenis burung yang dilindungi dalam Permen LHK, dapat dilihat pada bagian Lampiran dari Permen LHK No. P.106.

PERINGATAN

Pasal 40A

(1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf e
d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf c;
g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf d; dan/atau
h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII

(2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:

a. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf c;
b. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf e; dan/atau
c. memasukkan Tumbuhan dan/atau Satwa yang berasal dari luar negeri yang statusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan internasional yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.