MAHALIPAN

Rp 60 Triliun Kebocoran Penerimaan Non-pajak (PNBP) di temukan KPK disektor Kehutanan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 13 Oct 2015 19:39:00 +0700

Wakil Pimp. KPK Zulkarnain. TEMPO/Imam Sukamto

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan yang belum optimal dipungut oleh pemerintah. "Hasil PNBP dari dana reboisasi produksi kayu masih banyak yang belum didapatkan secara optimal," kata Zulkarnain, Wakil Ketua KPK, saat konferensi pers di gedung KPK, Jumat, 9 Oktober 2015.

Zulkarnain mengatakan, sesuai hasil kajian bidang pencegahan lembaganya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 5 triliun setiap tahunnya. Kerugian ini disebabkan oleh adanya produksi kayu bulat yang tidak tercatat, serta pemungutan PNBP yang kurang efektif selama 12 tahun terakhir.

Jika ditotal selama 12 tahun, maka potensi kerugian negara dari PNPB sektor kehutanan tersebut mencapai Rp 60 triliun. "KPK sudah merekomendasikan ke pemerintah," kata Zulkarnain.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengaku telah menerima rekomendasi dari KPK. Isi rekomendasi tersebut, meminta Kementerian memperbaiki sistem tata kelola produksi kayu dan pemungutan PNBP bidang kehutanan.

"Rekomendasi KPK ke Kementerian LHK, agar tidak ada lagi PNBP yang lepas dari kawasan hutan produksi," kata Bambang. "Kami sepakat harus ada koordinasi kementerian terkait pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak."

Menurut Bambang, Kementerian merencanakan pembayaran kegiatan produksi kayu bulat dapat dibayar secara online. Selain itu, kata dia, Kementerian Kehutanan akan mengendalikan lokasi penebangan kayu lewat sistem citra satelit untuk mencegah potensi kebocoran PNBP di bidang kehutanan.

Sumber: http://nasional.tempo.co/FRISKI RIANA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 13 Oct 2015 19:05:00 +0700

Presiden Joko Widodo Perintahkan Mendagri Hapus Dana Bansos

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 22 Dec 2014 16:09:00 +0700

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Indra Akuntono)

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menghapus dana bantuan sosial semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

"Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.

Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.

"Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD," lanjut Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo menegaskan, tidak semua anggaran bansos dihapuskan. Dia mengaku tidak hafal mana jenis anggaran bansos yang bakal dihapus dan mana yang tetap diperbolehkan.

"Ada rinciannya. Saya lupa mana saja. Yang jelas, seperti bansos infrastruktur dan untuk pembangunan masjid, misalnya, tidak dihapus," ujar Tjahjo.

Sekadar latar belakang, sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah merancang RAPBD 2015. Dari 34 provinsi, baru 26 provinsi yang menyerahkan RAPBD-nya pada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang.

Sumber: KOMPAS.com

Artikel terkait : Kemendagri Sebut Bansos untuk Ormas Dihapus

Kemendagri Sebut Bansos untuk Ormas Dihapus

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 22 Dec 2014 15:52:00 +0700

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek. (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

JAKARTA, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek memastikan, tidak semua anggaran bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan APBD semua pemerintah provinsi dihapuskan.

Bansos wajib tidak dihapus, misalnya bansos untuk sejenis program Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Sehat dan sebagainya," ujar Donny di kantornya, Senin (22/12/2014) siang.

Donny melanjutkan, jenis bansos yang kena kebijakan penghapusan ialah bansos untuk organisasi masyarakat dan sejenisnya serta bantuan-bantuan untuk masyarakat yang penyerapannya dianggap banyak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, lanjut Donny, banyak pemerintah provinsi yang menganggarkan dana bansos secara tak rasional. Sering kali dana tersebut digunakan tidak tepat sasaran sehingga cenderung terjadi tindak penyelewengan.

"Ada satu pemerintah provinsi yang anggaran bansosnya sampai 10 persen dari pendapatan. Itu tidak rasional karena anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen saja tidak dipenuhi sama mereka," ujar Donny.

Donny mengatakan, bansos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu pun banyak yang mengakibatkan kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Ke depan, lanjut Donny, Kemendagri berencana menerapkan sistem kluster untuk penganggaran bansos di Indonesia, kemudian pihaknya akan menetapkan pagu anggaran bansos. Namun, dia mengatakan hal itu baru sekadar wacana.

Diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menghapus dana bansos. Penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.

"Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD," ujar Tjahjo.

Sumber: KOMPAS.com

Penggantian Model Pembukuan Bisa Kurangi Korupsi di Daerah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 19 Dec 2014 08:01:00 +0700

Illustrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan penggantian metode pencatatan laporan keuangan daerah dari basis kas ke akrual bisa mengurangi potensi korupsi di daerah. Sebabnya, basis akrual mencatat lebih detail transaksi yang terjadi. "Penyajian data akan lebih komplet, laporannya akan lebih bagus," ujar Zulkarnain di kantor Kementerian Dalam Negeri, kemarin.

Sebelumnya, pencatatan laporan keuangan daerah menggunakan basis kas. Dengan basis ini, transaksi dicatat ketika uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Dalam basis akrual, transaksi dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan, sehingga segala jenis transaksi bakal terekam. "Kalau sistem kas, tak tergambar menyeluruh, katakanlah penyusutan harga barang tak tercatat. Jadi, agak sempit," ujar Zulkarnain.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, suburnya korupsi di daerah salah satunya diakibatkan oleh pencatatan laporan keuangan yang amburadul. "Kami sudah mendapat lampu merah," kata Tjahjo. Karena itu, ia meminta daerah mengganti metode pencatatan laporan keuangannya, dari basis kas ke akrual.

Pemerintah sebenarnya sudah menginstruksikan perubahan metode akuntansi tersebut sejak 2006. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjutinya dengan mengeluarkan peraturan pada 2013. Namun pemerintah daerah tak otomatis melaksanakannya.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan mulai tahun depan metode akrual mulai diterapkan. "Jadi, pencatatan laporan untuk tahun 2016 sudah menggunakan model ini," ujarnya. Menurut Donny, Kementerian, bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, sedang membekali pemerintah daerah dengan metode tersebut.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Moermadi Soerja Djanegara, mengatakan daerah yang masih menggunakan basis kas tak akan memperoleh opini "wajar tanpa pengecualian" (WTP). Kriteria penilaian BPK, antara lain, laporan keuangan daerah mesti memakai standar akuntansi pemerintah. "SAP-nya kan sudah ditetapkan mulai tahun depan memakai akrual, itu yang menjadi dasar," ujar Moermadi. Data BPK pada 2013 mencatat hanya 36 persen daerah yang mendapat opini WTP. TIKA PRIMANDARI.

Sumber: Koran Tempo.com

KPK Bakal Buka Kantor Cabang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 19 Dec 2014 07:45:00 +0700

Kantor KPK

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka kantor cabang. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, kantor cabang pertama akan dibuka di Medan, Sumatera Utara.

“Di Sumatera Utara (Medan), di Kalimantan (Balikpapan), dan di Sulawesi (Makassar). Itu bukan karena saya dari Makassar,” kata Abraham, Senin (15/12).

Ia mengatakan, pembukaan cabang baru tersebut disesuaikan dengan zona wilayah kerja KPK. Akan ada tiga zona, yakni zona barat, tengah, dan timur. Zona barat ada di Sumatera, tengah di Kalimantan, dan timur di Sulawesi. Namun, menurut Abraham, rencana pendirian kantor cabang ini masih menunggu persetujuan pemerintah dan DPR.

“Tapi kita belum tahu apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR sebab ini kan terkait alokasi penganggaran,” tambah Abraham. Bila rencana ini disetujui, KPK baru akan menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Minggu (14/12) menyatakan bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (hadi)

Sumber:www.tumblr.com

Hari Antikorupsi, Momentum Tegakkan Integritas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 19 Dec 2014 07:34:00 +0700

Abraham Samad

Jakarta, 9 Desember 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap 9 Desember. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, momentum ini digunakan menegakkan integritas serta bersinergi dengan semua pihak.

“Momentum ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan integritas serta menjadikan korupsi sebagai musuh bersama sehingga semakin banyak masyarakat yang menyebarkan pesan antikorupsi,” kata Abraham saat memberi sambutan dalam acara pembukaan di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa (9/12). Karena KPK, lanjutnya, tak bisa bekerja sendiri dalam mengemban amanah pemberantasan korupsi. Maka upaya membangun kesadaran dan partisipasi publik tak boleh berhenti. “Kegiatan ini juga merupakan upaya menggandeng semua pihak untuk bersinergi,” katanya.

Faktanya, memang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia telah meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, korupsi masih marak terjadi dengan terungkapnya kasus demi kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan penyelenggara negara.

Karena itu, ia menegaskan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, telah mengintegrasikan sisi penindakan dan pencegahan. Bila dicermati, katanya, upaya yang telah dan sedang dilakukan KPK, juga sejalan dengan “Revolusi Mental” yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Antara lain, “Penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum; Perbaikan sektor strategis; serta Strategi pencegahan yang fokus pada aspek manusia, aspek sistem dan aspek budaya,” sebut Abraham.

Mengangkat tema “Tegakkan Integritas”, KPK berupaya membumikan makna integritas sebagai salah satu dari 9 nilai antikorupsi dengan sejumlah kegiatan, antara lain pameran, panggung apresiasi, seminar dan diskusi, serta lomba seni dan budaya.

Dalam rangkaian kegiatan pameran, menampilkan pameran dan lelang barang gratifikasi, serta pameran integritas yang diikuti 118 peserta dari kementerian/lembaga, BUMN/BUMD/ Swasta, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, media massa dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Beberapa acara seminar dan bincang juga diselenggarakan, antara lain talkshow Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga dan Pentas Budaya Prenggan; Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”; Saresehan Budaya, Refleksi Pemberantasan Korupsi, dengan Lakon “Tangis”; Seminar Nasional “Saya Perempuan Antikorupsi”; serta Seminar “Konsep, Implementasi, dan Optimailisasi Unit Layanan Pengaduan, Keluhan dan Informasi Publik”.

Untuk memeriahkan kegiatan, karnaval budaya Gerakan Antikorupsi digelar dengan menambil rute Jalan Solo hingga berakhir di Lapangan Kridosono. Selain itu, Konser Musik Antikorupsi “Gropyokan Korupsi” dan Proklamasi Antikorupsi akan menghadirkan grup band seperti Gigi, Navicula, Superman Is Dead, Jogja Hiphop Foundation, Shaggy Dog, dan Symphoni.

Sumber: kpk.go.id

Alamat

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 17 Dec 2014 01:51:00 +0700

MAHALIPAN

Alamat:

Jl. Tiga Lingga No. 34 Km 6,

Dairi, Sumatera Utara

Kontak :

6285360048678, 6288261852757

Email:

maha_lipan@yahoo.co.id

maha.lipan@gmail.com

Website:

www.mahalipan.blogspot.com

(MAHALIPAN)

Kejari Sidikalang Tetapkan 3 Orang Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 10 Dec 2014 09:50:00 +0700

Ket. Foto: Bersama dengan pengawai honorer tidak tetap meninjau lokasi penanaman pohon di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) MENCABA Desa Pegagan Julu V Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Ternyata tidak ada yang tertanami. (tim)

Sidikalang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidikalang tetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pada Kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat, sumber dana DAK.TA 2011, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dairi.

Ketiga orang tersebut,masing masing JT selaku Pejabat Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan kegiatan, SP selaku pihak rekanan atau pelaksana pengadaan bahan bibit tanaman, SM selaku pegawai honorer tidak tetap yang melakukan kegiatan dilapangan.

Keterangan Foto: Ada sebagian lahan pada titik awal Daerah Aliran Sungai (DAS) MENCABA Desa Pegagan Julu V Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang ditanami bibit pohon. (tim)

Hal itu disampaikan Kejari Sidikalang melalui Kasi Pidsus Fernando Simbolon yang ditemui TIM diruang kerjanya. Fernando mengatakan, bahwa ketiga orang tersangka, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar hukum UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3, dan untuk itu sejumlah saksi sudah diperiksa bersama ketiganya, maka dengan hasil pemeriksaan sementara Fernando mengakui ada dua alat bukti yang ditemukan dan juga menguatkan mereka bertiga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan tersebut.

Fernando mengatakan bahwa pihak Kejaksaan hingga kini masih melakukan proses pemeriksaan lebih intensif guna mencari bukti bukti yang lebih akurat untuk meningkatkan penyidikan disamping kedua alat bukti yang sudah ada dan akan diteruskan nantinya ke pengadilan tindak pidana korupsi di Medan Sumatera Utara.

Disinggung mengenai banyaknya dugaan dan animo masyarakat Dairi tentang beredarnya sejumlah isu kasus korupsi yang mengendap di lingkup kejaksaan negeri sidikalang, Fernando sedikit menepis dan berkata, “ itu bukan ada yang mengendap, dan itu tetap kita kerjakan sesuai proses maupun prosedur hukum yang belaku. Namun kita butuh waktu untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulkan bukti bukti yang akurat” jawab Fernando (tim/juma)

AKTIVITAS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 9 Dec 2014 23:13:00 +0700

Dari Pemda sampai Kementerian tak punya data izin tambang

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 8 Dec 2014 10:47:00 +0700

Batu bara. Ilustrasi shutterstock.com

Koalisi Anti Mafia Tambang yang terdiri dari sekitar 50 organisasi masyarakat sipil mengungkap karut marut pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Temuan tersebut berawal dari KPK yang melaksanakan koordinasi dan supervisi di bidang Mineral dan Batubara (Minerba) di 12 provinsi.

Pemilihan 12 provinsi yakni berdasarkan potensi hasil tambang yang ada di daerah itu, diantaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara serta Kalimantan Barat.

Anggota AURIGA, Syahrul menuturkan KPK sempat kesulitan lantaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mempunyai data lengkap IUP yang telah dikeluarkan.

"Masalah awal ditemukan ketika KPK meminta semua IUP di Kementerian ESDM. Ternyata mereka tidak punya lengkap," ujar Syahrul di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (7/12).

Kemudian, lanjut Syahrul, KPK meminta data ke tingkat Provinsi. "Karena izin awal ada di provinsi. Tapi provinsi juga ternyata enggak punya," bebernya.

Lantaran ketidaklengkapan data IUP yang dimiliki pejabat tingkat provinsi, tambah Syahrul, KPK pun meminta langsung ke masing-masing kabupaten.

"Dan kabupaten minta lagi di perusahaan. Semua data yang ada di perusahaan," ucapnya.

Seharusnya pemerintah daerah (Pemda) mempunyai data IUP yang sudah dikeluarkan. Sebab, pengurusan izin awal IUP ada di tingkat pemda.

Sebelumnya, Koalisi Anti Mafia Tambang menemukan berbagai kerusakan lingkungan dari hasil eksplorasi tambang yang ada di wilayah Indonesia. Tak sedikit perusahaan tambang yang melanggar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan membongkar wilayah hutan lindung serta konservasi yang harusnya dilindungi negara.

Seharusnya wilayah konservasi merupakan daerah yang dilindungi negara. Dia menuding ada peran Pemerintah Daerah dalam persoalan ini. Sebab, izin awal ada di Pemda.

Syahrul mempertanyakan latar belakang Pemda mengeluarkan IUP di wilayah hutan lindung dan konservasi. Syahrul menambahkan, saat ini terdapat 4.672 IUP yang tidak masuk kategori Clean and Clear. "Atau sebanyak 43,87 persen dari total 10.648 IUP. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola sistem perizinan pertambangan di Indonesia," tegasnya.

Sumber: merdeka.com

TINDAK LANJUT PROSES PENANGANAN KASUS ILLEGAL LOGGIN DI DESA KARING KAB DAIRI

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 6 Dec 2014 23:00:00 +0700

Posisi tunggul kayu meranti

Hasil survei Tim ahli Dinas Kehutanan Kab Dairi bersama Reskrim Polres Dairi ke Register 66 pada hari kamis lalu (13-10-2011) menunjukkan bahwa tunggul kayu meranti bekas penebangan telah ditemukan tepat didalam Hutan Lindung Register 66 (Batu Ardan) pada posisi 98 der 16 mnt 33.894 det Bujur Timur, 2 der 42 mnt 58.116 det, Lintang Utara. ( lihat gambar)

Dalam 6 Tahun, Harta Ketua DPRD Bangkalan Meningkat Rp 4,6 Miliar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 6 Dec 2014 22:20:00 +0700

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita Rp 700 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Selasa (2/12/2014) (AMBARANIE NADIA)

Harta kekayaan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron meningkat sekitar Rp 4,6 miliar dalam kurun waktu sekitar enam tahun atau periode 2002-2008. Hal itu berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di situs acch.kpk.go.id.

Fuad pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada 27 Agustus 2002, saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dari data tersebut, total harta kekayaan yang dilaporkannya saat itu sebesar Rp 1.730.189.747.

Peningkatan harta kekayaan Fuad terlihat dari sejumlah aset tidak bergerak. Dalam data LHKPN tahun 2002, harta tidak bergerak yang dimiliki Fuad sebesar Rp 1.528.822.000. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2008, harta tidak bergerak Fuad meningkat menjadi Rp 3.204.934.000.

Penambahan harta tidak bergerak itu berupa tanah seluas 1000 meter persegi di Kabupaten Bangkalan, tanah seluas 420 meter persegi di Kabupaten Bangkalan, tanah seluas 12.950 meter persegi di Kabupaten Bangkalan, tanah dan bangunan seluas 413 dan 400 meter persegi di Kota Surabaya, tanah seluas 24.060 meter persegi di Kabupaten Bangkalan, serta tanah dan bangunan seluas 966 dan 200 meter persegi di Kabupaten Bangkalan.

Begitu pun dengan harta bergerak Fuad berupa alat transportasi. Pada tahun 2002, harta bergerak Fuad sebesar Rp 200 juta, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 315 juta. Penambahan alat transportasi itu berupa mobil merk Kia Pregio, mobil Toyota Kijang, dan mobil Toyota Yaris.

Peningkatan harta kekayaan Fuad yang menonjol terlihat dari jumlah giro dan setara kas lainnya. Pada tahun 2002, nilai giro yang dilaporkan sebesar Rp 1.367.747, sementara pada tahun 2008 nilai gironya bertambah menjadi Rp 2.799.933.166.

KPK menangkap Fuad pada Selasa (2/12/2014) dini hari, di kediamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Setelah diperiksa hampir 24 jam, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait jual beli gas untuk pembangkit listrik tenaga gas di Jawa Timur. Fuad juga langsung ditahan di rumah tahanan KPK di Guntur, Jakarta Selatan. --- Dari operasi tersebut, KPK juga menetapkan ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral Satu bernama Darmono sebagai tersangka.

Sumber: Kompas.com

Fuad Amin dan Barang Bukti

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 6 Dec 2014 21:56:00 +0700

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan perdananya, Jakarta, Rabu (3/12/2014). Fuad ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Fuad Amin Imron masih berada di arena Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali saat dia diberitahu seseorang bahwa adik iparnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (1/12/2014) siang. Informasi itu membuat Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, ini tak tenang.

Fuad yang hadir di Bali sebagai tamu undangan karena dirinya adalah politikus Partai Gerindra, rekan Partai Golkar di Koalisi Merah Putih, siang itu lalu memutuskan pulang ke Bangkalan.

Sementara itu, tim KPK yang beberapa hari sebelumnya menerima informasi perihal penerimaan uang oleh Fuad tidak mau melepaskan perhatiannya terhadap gerak-gerik mantan Bupati Bangkalan dua periode itu.

Langkah Fuad selalu diikuti. Fuad tak boleh lolos dari pengamatan. Apalagi, tim lain yang bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta sudah mengonfirmasi penangkapan Abdul Rauf dan Antonio Bambang Djatmiko. Rauf adalah adik ipar Fuad yang bertugas menerima uang dari Antonio, Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS).

Di Surabaya dan Bangkalan, tim OTT KPK mulai berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Bangkalan. Mereka tak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam OTT terhadap Fuad. Apalagi, pengaruh Fuad di Bangkalan masih kuat. Setelah dua periode menjabat bupati, 2003-2008 dan 2008-2013, kepemimpinan Bangkalan diteruskan anaknya, Makmun Ibnu Fuad. Anaknya jadi bupati, sedangkan Fuad menjadi Ketua DPRD.

KPK tak mau terjadi insiden seperti saat menangkap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Ketika itu, OTT terhadap Amran terpaksa ditangguhkan beberapa jam setelah penyidik ditabrak mobil. Bahkan, Amran terpaksa ditangkap dini hari di rumahnya oleh KPK dengan membawa sepasukan brimob bersenjata lengkap. Waktu dini hari dipilih karena rumah Amran dijaga puluhan pendukungnya.

Kekhawatiran terjadinya insiden jika Fuad ditangkap memang tak terjadi. OTT terhadap Fuad relatif berjalan mulus.

Petugas kepolisan berjaga saat petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron di Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Kamis (4/12/2014). Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan selama dua periode tersebut ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

Membantu

Ketika memutuskan kembali ke Bangkalan secepatnya, Fuad bermaksud menghilangkan sejumlah barang bukti terkait penerimaan dugaan suap dari PT MKS. Tengah malam ketika Fuad sampai di rumahnya, dia langsung membereskan sejumlah dokumen dan berkas yang mengaitkan dirinya dengan PT MKS.

Salah seorang penyidik KPK yang ikut menangkap Fuad mengatakan, upaya Fuad mencoba menyembunyikan barang bukti itu justru membantu KPK. ”Beberapa saat sebelum ditangkap, dia sempat beres-beres untuk menghilangkan barang bukti. Tapi, dia tertangkap lebih dahulu sebelum sempat menghilangkan barang bukti itu. Jadi, dia berbaik hati mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti itu ke KPK,” ujar penyidik ini.

Salah satu yang hendak disembunyikan Fuad saat ditangkap adalah tiga koper besar. Satu koper di antaranya berisi uang pecahan Rp 100.000 dengan jumlah mencapai Rp 2 miliar. Total uang dalam tiga koper yang diamankan bersamaan dengan penangkapan Fuad itu sebanyak Rp 4 miliar.

Barang bukti terkait kekayaan Fuad ini menjadi salah satu pintu KPK menguak dugaan penerimaan suap yang diduga berlangsung sejak lama. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan, penerimaan suap dari PT MKS ini telah berlangsung sejak tahun 2007, sejak dia masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

Sehari setelah penangkapan, penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Bangkalan dan Surabaya, antara lain lima rumah mewah yang diduga dimiliki Fuad.

Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan banyak dokumen terkait kepemilikan sejumlah rumah mewah di beberapa kota. Gedung AKA di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan, tempat Rauf dan Antonio ditangkap, diduga juga milik Fuad.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, dari penggeledahan di rumah Fuad, penyidik membuka brankas besi dengan perhiasan emas disimpan di dalamnya. KPK juga menemukan rekening bank dan sejumlah aset lain. Ini pula yang jadi awal bagi KPK mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Fuad.

Menurut Adnan, aset-aset yang dikuasai Fuad akan disita KPK karena ada indikasi TPPU. (Khaerudin)

Sumber: Kompas.com

Pemilu Terakhir Transisi Demokrasi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 12 Apr 2014 16:01:00 +0700

Illustrasi

Setelah melewati sejumlah tahapan, Pemilihan Umum Legislatif 2014 akhirnya memasuki tahapan paling krusial yakni pemungutan suara, hari ini. Inilah pertaruhan bagi bangsa lima tahun ke depan. Inilah penentuan apakah Republik ini mampu menapaki era demokrasi yang sesungguhnya atau tetap berkutat di masa transisi menuju demokrasi.

Gelombang reformasi pada 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru memang telah mengentaskan bangsa ini dari alam kediktatoran ke alam kebebasan. Era reformasi ialah tonggak peralihan dari kekuasan oligarki ke kekuasaan demokrasi. Namun sulit disangkal, demokrasi yang sudah 16 tahun menjadi sistem berbangsa dan bernegara masih sebatas formalitas.

Demokrasi masih dipandang dan diposisikan semata sebagai kebebasan, tapi belum menyentuh esensi dan substansi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang kita anut bahkan telah menyimpang arah menjadi sistem yang terlalu liberal. Demokrasi yang jauh dari kearifan lokal, demokrasi yang kebablasan, demokrasi yang diperalat untuk memburu kekuasaan tapi tak memedulikan proses. Dengan model demokrasi itulah, Republik ini terus terjerat segudang persoalan di segala bidang.

Kita telah sepakat memilih jalan demokrasi sebagai panduan hidup bernegara. Akan tetapi, kita pun harus bersepakat bahwa bukan sembarang demokrasi tetapi demokrasi yang sesungguhnya yang mesti menjadi haluan. Karena itulah kita mesti memandang pemungutan suara hari ini sebagai akhir dari masa transisi untuk menuju demokrasi sejati. Memang tidak mudah untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi setelah lebih dari 30 tahun bangsa ini hidup dalam cengkeraman kediktatoran.

Namun, waktu 16 tahun sejak keran reformasi dibuka bukanlah waktu yang sebentar untuk kita lewatkan. Sudah tiga kali pemilu di era reformasi kita gagal mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya sehingga tidak ada alasan lagi pada pemilu keempat berbiaya Rp16 triliun ini kegagalan itu terulang.

Pemilu 2014 ialah momentum yang tepat guna mengakhiri transisi demokrasi. Memang tidak gampang, tetapi bukan berarti mustahil direalisasikan jika ada tekad dan kemauan. Negara-negara lain bisa melampaui masa transisi menuju demokrasi sesungguhnya setelah melewati dua pemilihan umum. Melalui forum ini berkali-kali kita ingatkan agar rakyat tidak lagi apatis, tidak lagi masa bodoh atas masa depan bangsa. Sudah saatnya rakyat bangkit menunjukkan kepedulian dengan menggunakan hak pilih secara cerdas demi mengubah wajah bangsa.

Kuncinya pun sederhana, yakni dengan memilih calon-calon pemimpin yang mampu dan mau menghadirkan perubahan. Bukan mereka yang sudah nyata-nyata selalu sibuk dengan diri sendiri maupun kelompok sehingga abai memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan memilih pemimpin yang kredibel dan kapabel, kita layak mengapungkan harapan bahwa demokrasi akan kian matang di masa mendatang. Demokrasi tak akan lagi direcoki pelanggaran dan kecurangan, tidak lagi pula dinodai permainan politik uang, tetapi sepenuhnya menjadi pertarungan ide dan gagasan demi mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Bangsa yang pintar ialah bangsa yang pantang menyia-nyiakan setiap kesempatan menuju kebesaran. Kita tentu tak ingin dicap sebagai bangsa keledai karena lagi-lagi melewatkan pemilu sebagai peluang untuk mengakhiri era transisi demokrasi menuju demokrasi sejati.

Sumber: metrotv

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 52 UU NO. 14 THN 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 30 Mar 2014 10:35:00 +0700

Rudy Satriyo Mukantardjo

Pada tanggal 3 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setelah sekian tahun penuh dengan pertentangan mengenai materi muatannya.

Satu pihak yang mewakili penguasa informasi berkeinginan agar materi informasi publik harus sesedikit mungkin – menganut regim pembatasan – . Sementara dipihak lain publik – masyarakat – sebagai pihak yang berkepentingan atau berkeperluan dengan informasi menghendaki dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya – regim kebebasan – . Semua dengan argumentasi adalah pasti mengatasnamakan kepentingannya.

Keadaan tersebut harus dinilai sebagai kewajaran, karena kebebasan pasti bersanding dengan pembatasan, sebagai pasangan nilai antinomi. Namun yang penting adalah si pembuat undang-undang mampu memberikan penjelasan atas setiap pembatasan yang diberikan. Bukan ”waton” atau asal ada, namun harus ”maton” benar dan dapat diterima oleh akal sehat.

Dalam keadaan tersebut menurut pendapat saya kurang tepat apabila mempergunakan istilah keterbukaan, karena semata-mata akan mewakili nilai kebebasan, keleluasaan. Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai menjajikan kebebasan, yaitu kebebasan dalam hal masyarakat atau publik memperoleh informasi dengan kwalifikasi informasi publik. Padahal kenyataan materi yang dikandung juga terdapat pembatasan.

Informasi publik, apabila mengambil pengertian yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 adalah Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun apabila difahami dari sisi lain menurut pendapat saya istilah informasi publik berarti adalah informasi yang apabila dinilai dari kandungan materinya dan atau tempat darimana informasi diperoleh adalah memang informasi yang sudah menjadi milik publik.

Tentunya dalam persoalan ini tidak diperlukan adanya pengaturan dan bahkan pembatasan untuk bagaimana publik dapat memperoleh atau mendapatkannya dan atau mempergunakannya. Lha namanya saja adalah informasi publik, tentunya adalah bentuk informasi yang memang sudah atau seharusnya menjadi milik publik atau umum. Misalkan saja informasi yang berada atau dimuat dalam media massa atau telah diumumkan.

Kalau informasi sudah menjadi milik publik, tentunya tidak diperlukan pengaturan bagaimana cara memperoleh atau mempergunakan atau bahkan pemberian sanksi (apalagi sanksi dalam bentuk pidana) untuk persoalan yang terkait memperoleh atau mempergunakan. Sekalilagi karena informasi tersebut sudah milik publik, tentunya tidak perlu mempersoalkan mengapa dan untuk apa dipergunakan. Sehingga menjadi pertanyaan adalah keberadaan dari Pasal 52

Pasal 52

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Karena mempergunakan informasi publik, apakah kemudian ada tindakan kriminalisasi terhadap penggunannya?. Karena sekalilagi yang dipergunakan sudah merupakan informasi publik, milik publik dan diketahui publik.

Sehingga menurut pendapat saya yang diperlukan adalah pengaturan mengenai informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau mengaksesnya.

Salah satu pasal dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK yang mengatur persoalan informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau mengaksesnya, adalah Pasal 52.

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terasa janggal memperhatikan isi dari Pasal 52 tersebut.

Pertama, terkait dengan subyek hukumnya adalah Badan Publik. Dimana pengertian dari Badan Publik adalah lihat Pasal 1 butir 3.

”Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Menjadikan pertanyaan adalah mengapa hal yang terkait dengan pemidanaan adalah untuk korporasi dan bukan Badan Publik (lihat Pasal 52)

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;

b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau

c. kedua-duanya.

Apakah korporasi adalah badan publik? Jelas adalah tidak sama korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Juga korporasi pasti tidak mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sehingga salah apabila meminta pertanggungjawaban kepada korporasi, seharusnya kepada Badan Publik atau mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya.

Kedua, unsur dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Konstruksi yang dipergunakan adalah delik dengan rumusan materiil. Artinya sempurna atau selesainya tindak pidana setelah akibat terjadi yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dirumuskan secara materiil membawa konskwensi dipergunakannya ajaran kausalitas. Yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan dalam bentuk dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dengan akibat dalam bentuk kerugian bagi orang lain.

Seharusnya Pasal 52 tidak dirumuskan sebagai delik materiil, namun adalah dirumuskan sebagai delik formil. Yang artinya selesai atau sempurnanya tindak Pidana bukan setelah menimbulkan akibat, namun begitu perbuatan dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dilakukan selesai atau sempurnalah tindak pidananya. Hal tersebut selaras dengan bahwa tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tidak perlu menunggu akibat, begitu dilakukan maka selesailah tindak pidananya.

Sehingga rumusannya bukan ”dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, namun adalah ”dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Kata “dapat” bermakna potensi dan menjadikannya sebagai delik formil.

Ditulis oleh: Rudy Satriyo Mukantardjo

Sumber: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 24 Feb 2014 14:51:00 +0700

DASAR HUKUM DANA UNTUK SAKSI PARPOL TIDAK JELAS DAN KEBIJAKAN KORUPTIF

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 9 Feb 2014 20:51:00 +0700

Illustrasi (foto:lensa indonesia)

Jakarta, Munculnya usulan dana bagi saksi partai politik (Parpol) yang akan dibiayai APBN 2014 dengan total anggaran senilai Rp 658,03 milyar, menuai banyak kecaman. Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) melalui siaran persnya tegas menyatakan, bahwa usulan dana bagi saksi parpol yang rencananya akan diformalkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) merupakan bentuk kebijakan koruptif, dimana dengan sengaja menerabas peraturan perundang-undangan.

Menurut KUAK, dana bagi saksi Parpol tidak jelas dasar hukumnya. Padahal, baik pada UU Parpol maupun UU Pemilu, melarang keras adanya bantuan/subsidi APBN untuk anggota Parpol dalam bentuk dana saksi Parpol.

“Undang-Undang hanya membolehkan adanya bantuan/subsidi APBN untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU nomor 2 tahun 2008 jo UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik,” jelas KUAK. Itupun pemberian dana tersebut hanya diberikan ketika Parpol dinyatakan berhak memiliki kursi di DPR/DPRD yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara, lanjut KUAK.

Jadi, masih menurut KUAK, bantuan APBN/APBD kepada Parpol bukanlah pada saat proses Pemilu berlangsung. Undang-Undang Pemilu melarang Parpol menerima dana APBN/APBD, demikian pula dari BUMN dan BUMD, tambah KUAK.

“Pejabat politik pun dilarang menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan Pemilu,” tegas mereka.

Sementara Anwar Ma’ruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), dalam wawancara dengan PerspektifNews menyatakan, bahwa rencana pengalokasian dana saksi Parpol dalam Pemilu 2014 yang mendapat dukungan dari pemerintah maupun DPR adalah upaya untuk merampok dana APBN demi kepentingan oligarki politik.

“Dana Rp 658,03 milyar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Anwar Ma’ruf, yang lebih populer dengan panggilan Sastro.

“Saat ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013, dimana tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen),” ungkap Sastro.

“Jika dana itu bisa digunakan untuk membantu rakyat manfaatnya jauh lebih besar,” imbuhnya.

Menurut Sastro, sampai hari ini rakyat indonesia tidak memiliki perlindungan sosial, dimana dapat menjamin kehidupan yang lebih baik, padahal ini jelas adalah keewajiban negara untuk mengadakannya. (BSL)

Sumber : perspektifnews

DASAR HUKUM DANA UNTUK SAKSI PARPOL TIDAK JELAS DAN KEBIJAKAN KORUPTIF

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 9 Feb 2014 20:25:00 +0700

Sejarah Lambang Garuda Pancasila

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 29 Nov 2013 18:55:00 +0700

Majelis Mahkamah Konstitusi Menyatakan Menolak Seluruh Permohonan Para Pemohon dalam Sengketa Pemilukada Kab. Dairi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 20 Nov 2013 20:34:00 +0700

Illustrasi

Jakarta - Hasil sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi pada agenda pengucapan keputusan hari Rabu tanggal 20 November 2013, bahwa Mahkamah tidak akan mempertimbangkan karena setelah mempertimbangkan bahwa terhadap dalil para Pemohon yang selain dan selebihnya, tidak diuraikan secara rinci dan tidak dapat dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sehingga menurut dalil-dalil para pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

[1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4] Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Ham dan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pada pukul 17.38 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya,Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Sumber: Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pemilukada Kab. Dairi, Ahli: Dalil dan Bukti Pemohon Sudah Sempurna

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 19 Nov 2013 09:38:00 +0700

Jakarta 14/11 - Ahli yang dihadirkan pemohon Maruarar Siahaan menyampaikan keahliannya dalam Sidang Sengketa Pemilukada Kab. Dairi di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Jakarta - Maruarar Siahaan menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan oleh Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Nomor Urut 4 Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Parlemen Sinaga-Reinfil Capah, memiliki bobot otentik dan tidak meragukan sama sekali.

“Berdasarkan analisis alat bukti, saya berpendapat bahwa dalil-dalil itu menurut saya secara sempurna terbukti,” ungkap Maruarar yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai ahli dalam sidang Sengketa Pemilukada Kabupaten Dairi dalam Perkara No. 167/PHPU.D-XI/2013, Kamis (14/11) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Maruarar, berdasarkan alat bukti tertulis dan kesaksian yang terungkap dalam persidangan, telah cukup membuktikan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Terpilih Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi (Pihak Terkait). “Karena posisi sebagai incumbent, tentu keunggulannya dapat memiliki kendali terhadap seluruh jajaran pemerintahan dan birokrasi,” urainya.

Disamping itu, Maruarar juga menilai bahwa data statistik yang menunjukkan adanya lonjakan mata anggaran dana bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi dapat dijadikan bukti kuat adanya pemanfaatan anggaran daerah untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada.

“Merupakan indikator dalam statistik sebagai suatu petunjuk di dalam penggunaan keuangan negara untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi,” tegasnya.

Untuk mendukung pendapat tersebut, Pemohon pada kesempatan yang sama juga menghadirkan dua saksi, yakni Dahlan Sianturi dan Pisser Agustinus Somamora. Dalam kesaksiannya, Dahlan memberikan keterangan mengenai proses penyusunan APBD di DPRD Kab. Dairi. Pada intinya, menurut Dahlan, penetapan APBD mendapatkan penolakan dari DPRD Kab. Dairi.

“Pada saat itu kita melihat dari pengaturannya, bahwa peruntukkan dana bansos itu adalah untuk rehabilitasi sosial, untuk perlindungan sosial, untuk bencana alam, untuk jaminan sosial, untuk penanggulangan kemiskinan,” menurut Dahlan yang juga anggota DPRD Dairi dari Fraksi Gabungan Rakyat Bersatu. Menurutnya, penolakan tersebut karena dalam dana bantuan sosial terdapat anggaran untuk wisata rohani sebesar Rp.1 miliar.

Usai mendengarkan keterangan-keterangan tersebut, Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Arief Hidayat, kemudian mengesahkan alat bukti yang diajukan para pihak. Untuk selanjutnya para pihak diminta menyerahkan kesimpulan masing paling lambat pada Jum’at (15/11) pukul 15.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber : Mahkamah konstitusi

PANCASILA

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 15 Nov 2013 11:51:00 +0700

UU Parpol Digugat ke Mahkamah Konstitusi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 15 Nov 2013 09:09:00 +0700

Illustrasi

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpol) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi, Senin (11/11). Kali ini pihak penggugat diwakili pengacara Luthfi Yazid, mempermasalahkan pasal tentang Pancasila pada UU.

Menurutnya, dalam pasal itu termaktub Pancasila sebagai pilar negara, bukan dasar negara seperti tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu pasal dalam UU itu menyebut Pancasila sebagai pilar negara. Pancasila disejajarkan dengan pilar lainnya, yakni Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Seharusnya, Pancasila menjadi dasar negara, bukan pilar,” jelas Luthfi, Senin.

Menurut Luthfi, masalah ini sangat serius karena pilar dan dasar memiliki makna berbeda. Dasar adalah pondasi untuk menopang segala sesuatu, sedangkan pilar adalah tiang penyangga. “Dalam pembukaan UUD ’45 sudah disebut Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sekarang disebut pilar, maka artinya mengubah konstitusi. Sama juga dengan mengubah negara.”

Ia mengatakan, pidato proklamator RI Soekarno pun jelas menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Luthfi, ia hanya berupaya mengingatkan seluruh anak bangsa. Tak masalah apabila gugatannya nanti ditolak oleh MK. Luthfi mengajukan uji materi mewakili beberapa elemen, di antaranya Pusat Studi Pancasila UGM.

Luthfi pun mengkritik Majelis Permusyawaratan Rakyat yang gencar menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan. “Sosialisasi ke mana-mana, anggarannya besar, hasilnya malah bingung dan tidak ada kepastian hukum.”

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id