KOPERASI

AUDISI MENTERI SBY KBI II BAGAIMANA PROFIL CALON MENKOP

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 19 Oct 2009 16:04:00 +0000

Audisi Menteri SBY KIB Jilid 2 akankan kopersi kembali menjadi korban.

Audisi menteri sedang berjalan dan akan berakhir hari ini. Lantas siapa calon menteri koperasi dan UKM? Kemenkop UKM selama ini tidak lebih sebagai komoditas politik balas budi, demikianlah kenyataanya. hampir tidak pernah Kemenkop UKM mendapatkan menteri yang betul2 paham koperasi

Audisi menteri seperti saat ini selalu tidak pernah memunculkan figur profesional untuk memegang kementerian yang menaungi sokoguru ekonomi negeri ini, yang nampak adalah politikus2 dari partai yang dekat dengan kekuasaan. Tengok saja beberapa menteri sebelumnya yang identik dengan PPP sampai dengan Menteri SDA, dan saat yang di proyeksikan menjadi Menkop UKM adalah Syartif Hasan keder Demokrat. Kita sedikit telisik profil beliau, klik link dibawah ini untuk melihat profil syaarif hasan

Profil calon kemenkop UKM

Silahkan anda menilai kira2 kapan kapabilitas koperasi indonesia akan meningkat dibanding dengan koperasi diluar sana ? hanya waktu yang bisa menjawabnya. mending dukung kontes serunya belajar seo :)

MENILAI KAPABILITAS KOPERASI TERBAIK INDONESIA

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 02 Oct 2009 06:12:00 +0000

Koperasi Terbaik Indonesia

Koperasi terbaik indonesia anda tahu? Konon koperasi terbaik indonesia dipegang oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dengan aset sekitar Rp 4 triliun dan untuk primernya Kospin Jasa dengan aset sekitar Rp 1,3 triliun sebagai jawara.

Nilai aset koperasi terbaik indonesia diatas tentu masih sangat jauh dibanding 300 koperasi besar dunia yang dilansir ICA dalam The Global 300 ICA pada tahun 2006 . Koperasi di Jepang dan Amerika mendominasi rangking papan atas. koperasi pertanian Zen-Noh yang beromset Rp 583,73 triliun (USD 63,449 juta) dan aset USD 18,357 juta. Peringkat terkecil dipegang Associated Press Amerika omsetnya mencapai Rp 6 triliun lebih.

Luar biasa bukan? anda juga bisa melihat pengaruh ekonomi koperasi dunia di posting tentang koperasi internasional

CIRI KOPERASI YANG GENUIE ( ASLI)

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 12 Aug 2009 01:34:00 +0000

Nilai Tambah Untuk Anggota Koperasi

Koperasi indonesia mempunya 2 arti penting dala perekonomian anggota. Sebuah koperasi dapat dikatakan benar2 menjalankanprinsip koperasi apabila memenuhi keduanya.

Pertama adalah koperasi didirikan untuk meningkatkan skala ekonomi anggota, artinya bila anggota koperasi biasanya hanya mampu membeli 10 kg beras dengan 100 ribu setelah bergabung dengan kperasi harusnya bisa mendapat 11 kg beras. Bung Hatta mengatakan adalah sebuah idialisme picik apabila koperasi memaksa membeli dari koperasi padahal harga yang diberikan koperasi lebih mahal dari tempat lain.

Kedua adalah dilihat dari segi manajemen koperasi berkoperasi harus bisa meneken biaya operasional.

Ketiga adalah struktur organisasi koperasi mempunyai basis pada aggotanya berbeda dengan PT misalnya yan mempunyai basis pada perusahaanya. Artinya koperasi akan berkembang jika angotanya berkembang terlebih dahulu, jadi jika koperasi bertambah besar sedangkan anggota tidak mengalami perubahan maka itu adalah bentuk kapitalisasi koperasi

Tags : koperasi , manajemen koperasi

KONTES SEO PARA PEMULA

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 19 Jul 2009 18:40:00 +0000

Kontes SEO Para Pemula

Kontes SEO Para Pemula ini sebenanya tidak diikuti oleh blog saya ini. memang sedikit aneh jika blog manajemen koperasi ini tiba2 ngomongin kontes SEO para pemula . Untuk mendukung blog saya yang mengikuti kontes SEO ini saya membuat posting yang berbeda dengan posting2 blog manajemen koperasi ini. jika sebelumnya saya ngomongin masalah Dekopin , sejarah koperasi
dan masih banyak lagi tentang koperasi sekali2 saya posting tentang SEO ya

He2 go Kontes SEO Para Pemula gak menang gak pa2 yang penting berjaya

SEJARAH KOPERASI : HARI KOPERASI HARI LAHIRNYA DEKOPIIN

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 12 Jul 2009 17:35:00 +0000

Reformasi Koperasi Bubarkan Wadah Tunggal , Rasionalkah?

Sejarah koperasi seringkali tidak banyak kita pahami. Hari ini 12 juli kita kembali memperingati hari Koperasi , yah hari raya bagi koperasi dan kesempatan untuk kembali diinggat. Tetapi taukah anda bahwa hari koperasi yang kita peringati setiap tanggal 12 juli sejatinya lebih tepat disebut sebagai hari DEKOPIN ?Pada posting tentang sejarah koperasi saya sampaikan bahwa pada tanggal 12 Juli 1947 pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. hasilnya adalah

a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

b. Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.

c. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusannya.

a. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

b. SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Saya lebih suka menyebut hari koperasi adalah hari dekopin karena sejatinya Tanggal 12 Juli gerakan koperasi tidak memperingati apapun kecuali memperingati lahirnya SOKRI yang kemudian menjadi DEKOPIN. terlepas dari apa yang kita peringati saya lebih tertarik mencermati betapa ide wadah tunggal DEKOPIN sudah sejak lama menjadi perdebatan, alasanya koperasi haruslah demokratis dan wadah tunggal hanya cocok untuk pola otoriter. pada zaman orba yang sentralistik mungkin cocoklah tetapi ketika seluruh aspek di negeri ini mulai mereformasi diri sampai - sampai institusi militer yang sangat menjunjung sistem komando sekalipun mengedepankan ide reformasi, koperasi justru tidaka pernah mengucapkanya, koperasi jauh ketinggalan gerbong. mungkin ide membubarkan wadah tunggal layak kita fikirkan kembali terutam untuk kaum muda, salah satu alasan yang masuk akal menurut saya. sentralisasi koperasi melalui DEKOPIN hanya menyebabkan rebutan lahan basah dan tetntu juga APBN , seperti sekarang:) so siapa ikut:)

Tags : sejarah koperasi , makalah koperasi

MAKALAH EKONOMI KOPERASI

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 30 Jun 2009 14:58:00 +0000

Komuditas Politik Itu Bernama Koperasi

Indonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.

Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.

Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.

Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.

Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.

Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.

Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.

Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.

*) Aktivis dan konsultan koperasi

DEKOPIN CHAOS

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 12 May 2009 09:17:00 +0000

Dekopin Potret Buram Koperasi Indonesia

Dekopin Kembali dipimpin oleh Adi Sasono, mantan Menkop tersebut "katanya" dipilih secara aklamasi oleh Perwakilan dekopin wil dan induk2 koperasi . Pak Adi yang melenggang memimpin dekopin dengan meninggalkan konflik berkepanjangan dengan Kubu Buncit yang digawangi Sri Edi Swasono kini kembali memicu konflik baru, pasalnya pertanggungjawaban yang dia berikan tidak disertai laporan pertanggungjawaban keuangan standar, trus kemana duit puluhan milyar yang tahun lalu di gelontorkan kepada dekopin?

Kepemimpinan Adi sasono menjadi pincang. Baru2 ini beberapa tokoh koperasi yang dulu menjadi pengusung setia Adi Sasono menyeberang ke Buncit, mereka kembali merapatkan barisan untuk menghidupkan kembali gugatan Sri Edi Swasono, bahkan salah satu teman saya yang menjadi ketua salah satu koperasi pemuda juga ikut nimbrung. we ada apa nih, anda ingin tau betapa panjang konflik dekopin berlangsung saya merangkumnya beberapa bagian jejak konflik dekopin anda bisa melihatnya disini

Pusat Jaringan Ekonomi Kerakyatan - Sajadah.Net
Konflik Dekopin rugikan koperasi. Konflik yang kerap menyertai kepengurusan organisasi gerakan koperasi dinilai merugikan upaya penguatan anggota dan pelaku ...

ANTARA :: Konflik Dekopin - Sri EdiSwasono Akan Diselesaikan ...
Menurut Aip yang didampingi sejumlah pimpinan harian lainnya, Dekopin menghormati putusan PTUN tersebut dan akan tetap berupaya agar konflik ini segera ...

.::Jurnalnet.com::. Bengkel Informatif
Konflik Dekopin diselesaikan dengan tawaran kursi kepengurusan. Aliefien (22/03/2005 - 01:22 WIB). Jurnalnet.com Jurnalnet.com (Jakarta): Penyelesaian ...

.::Jurnalnet.com::. Bengkel Informatif
4 Agu 2006 ... Dengan penolakan gugatan itu berarti konflik dalam tubuh gerakan koperasi tersebut yang mencuat pasca Rapat Anggota Dekopin Juli 2004 bisa ...

detikSport : Situs Warta Era Digital | Atasi Konflik Dekopin ...
Atasi Konflik Dekopin, Rapat Anggota Sewaktu-waktu Digelar ... Jakarta - Untuk mengatasi perpecahan di tubuh Dekopin, Forum Fasilitasi Musyawarah Nasional ...

detik Finance: Barometer Bisnis Anda | Atasi Konflik Dekopin ...
Atasi Konflik Dekopin, Rapat Anggota Sewaktu-waktu Digelar ... Forum tersebut diikuti seluruh anggota Dekopin dan Dekopin wilayah (Dekopinwil), ...

detik Finance: Barometer Bisnis Anda | Atasi Konflik Dekopin ...
9 Mei 2005 ... Atasi Konflik Dekopin, Rapat Anggota Sewaktu-waktu Digelar Arin Widiyanti - detikfinance. Jakarta - Untuk mengatasi perpecahan Dekopin, ...

Khusus WNI - KEMENKOP TIDAK TURUT CAMPUR KONFLIK DEKOPIN
website yang diperuntukan bagi wni di persatuan emirat arab.
Konflik Dekopin Diselesaikan dengan Tawaran Kursi Kepengurusan
Penyelesaian konflik dalam tubuh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengarah kepada rekonsiliasi dengan adanya opsi untuk menampung kelompok yang tidak puas ...
Dekopin

KOPERASI ?

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 23 Mar 2009 12:18:00 +0000

Kementrian Koperasi Dan UKM bubar

KOPERASI . Ya Koperasi kian malang, begitu kira2 pendapat sebagian orang, seperti yang di lansir oleh sebuah majalah yang mengusung focus Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri . Kenapa dengan koperasi bila mengacu pada Undang-Undang N0. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terancam bubar

hal tersebut sempat disinggung Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali saat Membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2008 . katagori Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang disebut dalam UU tersebut, dapat diartikan urusan koperasi dan UKM tidak harus dibentuk kementerian tersendiri seperti sekarang ini.

UU tersebut akan semakin membatAsi tugas pokok Kementerian Koperasi dan UKM. Peranan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan sangat berbeda denga yang disebutkan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dimana Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, tapi ya namanya UU ya posisinya diatas PP.

Memang ada tidaknya Kementerian Koperasi dan UKM sangat tergantung kebijakan politis presiden terpilih nantinya.

Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri coba kita perhatikan pendapat yang tidak setuju dengan terancamnya Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kita kutip sebagian “ Nasib Kementerian Koperasi dan UKM, diujung tanduk. Jika instansi ini benar-benar dibubarkan, tugas pembinaan koperasi bakal “dititipkan” di sejumlah instansi lain. Tidak ada lagi perhatian khusus”.
masih dari sumber yang sama disana dibahas bagaimana Di era 80 sampai 90-an, peran pemerintah orba sangat dominan dalam pengembangan koperasi di tanah air. Saat itu melalui Departemen Koperasi, “mengembangkan” koperasi secara bombastis Kredit murah dige¬lontorkan, dan berbagai fasilitas yang mendukung usaha koperasi ditebar bak cendawan dimusim penghujan, hasilnya? Bagaimana dengan program Koperasi Unit Desa ( KUD ) silahkan nilai berapa banyak KUD yang masih bertahan kini.

saat itu struktur pemerintah “dipaksa” meningkatkan pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan koperasi menjadi parameter terpenting keberhasilan gubernur atau bupati di mata pemerintah pusat.

Persoalanya sekarang apakah semua itu cukup menjadikan koperasi maju dan berkembang di Indonesia atau malah sebaliknya. Jika Untung Tri Basuki deputi di kememtrian koperasi mengatakan usaha mikro jumlahnya mendominasi pelaku usaha secara nasional dan peran usaha mikro dalam menggerakkan sektor riil, tidak bisa diremehkan karena UKM kontribusinya pada Produk Domestik Broto (PDB) terus me¬-ningkat. Pada 2007, kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 53,6 persen, dan menyerap tenaga kerja sampai 97,3 persen, mungkin kita perlu cermat itu Usaha Kecil Menegah tetapi berapa persen kontribusi Koperasi? Klo UKM punya kementrian bisa jadi wajar karena jumlahnya mendominasi lebih dari 90 % klo koperasi setelah habis habisan di back up oleh kebijakan politis orba berapa persen sumbangsihnya terhadap PDB. anda bisa cermati dalam posting ini silahkan bandingkan dengan koperasi di negara lain yang nota bene tidak punya departemen koperasi disini

Pada tahun 1993 Kritik tajam dilontarkan Thoby Mutis dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Editor. Thoby, yang saat itu masih menjadi salah seorang direktur di Dekopin, menohok dengan ucapannya yang dijadikan judul wawancara: “Bubarkan Departemen Koperasi!”

So jika Kementrain Koperasi Bubar apakah koperasi Indonesia akan gulung tikar? Kita akan mencoba melihat kemungkinanya pada posting posting berikutnya

PAJAK PENGHASILAN ATAU PPh

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 25 Feb 2009 10:27:00 +0000

Pajak penghasilan atau PPh untuk Koperasi

Pajak penghasilan atau PPh sedang "in" saat ini. Sunset policy yang di luncurkan direktorat pajak untuk mendorong orang atau badan memilik NPWP masih terus diperpanjang. Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan menghitung hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi biaya-biaya. Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut.

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:

1. Untuk WP orang pribadi

Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%
Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25%
Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%

2. Untuk WP berbentuk badan usaha
Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%
Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%
Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas adalah tariff progresif. Artinya setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah.

contoh :

1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :
5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000
10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000
35% x Rp 100.000.000 = Rp 35.000.000
Total = Rp 71.250.000.

2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.
Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 200.000.000 = Rp 60.000.000
Total = Rp 72.500.000.

Bagaimana dengan pajak koperasi? Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.
Modal koperasi terdiri dari :
modal sendiri dan modal pinjaman

Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilaha apa saja yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh

1. Bunga Simpanan Koperasi
Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi

Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh
Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya.

Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 (Lihat
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan pokoknya.
Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi.
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan penerima.
Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 oleh pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000).

Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak

1.	Memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi.
2.	Menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi).
3.	Melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).

Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak

1.	Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000).
2.	Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi hibah dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf f

4.	Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
5.	Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf g Jo Dari Berbagai Sumber Isi tulisan diatas saya ambil dari beberap sumber

MENIMBANG KOMITMEN PESERTA PEMILU 2009 TERHADAP EKONOMI KOPERASI

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 09 Feb 2009 15:29:00 +0000

Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?

PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.

Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.

Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.

Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.

Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI INDONESIA

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 03 Feb 2009 09:32:00 +0000

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;

b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Bentuk Organisasi

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

(3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 3

(1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. Administrasi dan pembukuan;
c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
d. daftar sarana kerja.

(3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

(1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 5

(1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.

(2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha. Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan

Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;
c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 7

(1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

(2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c.mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

(2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:

a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

b. di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

(1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.

(2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
b. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.

(3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.

(4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

(1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
c. insentip bagi Pengelola dan karyawan;
d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

(2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.

(2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

(3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.

(4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

(5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

(6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 16

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

(2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.

(3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.

(4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.

(5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.

(6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
a. anggota;
b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.

(2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:
a. anggota;
b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.

(3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 18

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pasal 19

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.

(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.

(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.

(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Pasal 21

(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:
a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
b. pembelian saham melalui pasar modal;
c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

Pasal 26

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.

(3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
b. Penggantian Pengelola;
c. penggabungan dengan koperasi lain;
d. penjualan sebagian aktiva tetap;
e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:
a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
d. mengalami kerugian;
e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 29

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:
a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;
b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.

(2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:
a. gaji pegawai yang terutang;
b. biaya perkara di Pengadilan;
c. biaya lelang;
d. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
f. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;
g. kreditur lainnya.

Pasal 34

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.

(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.

(3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 35

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:
a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
b. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 37

(1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.

(3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

UMUM

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.
Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini
ada, berfungsi sebagai Kantor Cabang.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota.

Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap ada pada Pengurus.

Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah
meliputi pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah pimpinan dan staf dari badan usaha yang akan diserahi tugas sebagai Pengelola harus mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistim manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan sendiri.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau keduanya.
Huruf b
Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.
Huruf c
Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Ayat (4)
Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
Huruf d
Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk perkembangan dan kelancaran usaha koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola
yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)
Huruf a
Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.
Huruf b
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi
jaringan pelayanan dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang bersangkutan.
Huruf c
Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatip tetapi harus diperhitungkan sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.

Ayat (3)
Huruf a
Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.
Huruf b
Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan aspek likuiditas.

Ayat (4)
Huruf a
Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola
yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.
Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (4)
Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya.
Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.

Ayat (5)
Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Ayat (6)
Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.

Pasal 17

Ayat (1)
Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar
sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan.

Ayat (3)
Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.

Ayat (4)
Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.

Pasal 21

Ayat (1)
Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.

Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan Pinjam.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk menangani kesulitan koperasi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena hal lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
Tujuannya adalah untuk melindungi penyimpan dana.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

KREDIT USAHA RAKYAT

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 27 Jan 2009 11:35:00 +0000

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat ( KUR )

Sebelumnya saya pernah menampilkan posting tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sini. Realisasi Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Per tanggal 31 Desember 2008 mencapai Rp.12.624,1 milyar Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) untuk 1.671.630 debitur Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) atau rata-rata Kredit Usaha Rakyat per debitur sebesar Rp. 7,55 juta. Jika dibandingkan realisasi Kredit Usaha Rakyat per 30 Nopember 2008 sebesar Rp. 12.012,7 milyar untuk 1.566.859 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,67 juta penyaluran Kredit Usaha Rakyat meningkat sebesar Rp. 611,4 milyar (5,09%) dan debitur meningkat sebanyak 104.771 (6,69%)
dan rata-rata kredit menurun sebesar Rp 0,12 juta (-1,50 %)

Kementerian Negara Koperasi dan UKM sendiri akan segera menurunkan plafon pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi di bawah Rp50 juta. Tujuanya jelas agar program Kredit Usaha Rakyat mampu menjangkau lebih luas usaha-usaha mikro di seluruh Tanah Air.

Selama ini masih ada bank yang menyalurkan kredit dengan rata-rata sekitar Rp174 juta per UKM yang mengajukan, Rp165 juta, dan bahkan ada yang rata-ratanya Rp330 juta.

Pada Tahun 2009 Pemerintah akan melanjutkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan menyediakan dana tambahan Rp 10 triliun sehingga akumulasi dana yang beredar pada usaha mikro, kecil menengah (UMKM) mencapai Rp24,5 triliun.

Dilapangan Efektifitas Kredit Usaha Rakyat memang masih
dipertanyakan bahkan beberapa pihak menuding program Kredit Usaha Rakyat merusak pasar Dwinda Ruslan Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) misalanya mempunyai Pendapat yang sangat kapitalis bahwa seharusnya masalah bunga kredit usaha rakyat sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Terlepas efektif tidaknya program ini nyatanya animo KUKM untuk mengakses program ini sedemikian besar, dan pastinya nuansa politis juga kental menyeruak. Sebuah partai mengklaim bahwa program Kredit Usaha Rakyat adalah hasil "pejabat anu" dipartainyaJ

Dari berbagai sumber

KOPERASI INDONESIA : ANALISA SWOT KOPERASI

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 20 Jan 2009 10:54:00 +0000

Perencanaan Strategis Dengan Menggunakan Analisa SWOT Untuk Koperasi Indonesia

Setelah membahas tentang RAT kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara menyusun rencana strategis menggunakan anlisa SWOT untuk Koperasi Indonesia.

Dalam Manajemen Koperasi Perencanaan strategis adalah pengambilan keputusan saat ini untuk koperasi yang akan dilakukan pada masa datang. Pengambilan keputusan dalam organisasi Koperasi Indonesia harus mempertimbangka Sumber daya, kondisi saat ini serta peramalan terhadap keadaan yang mempengaruhi koperasi dimasa yang akan datang.Kita Bisa ambil Contoh Kondisi saat ini disini dan disini

Untuk melakukan perencanaan Strategis dalam koperasi maka pengurus koperasi harus memperhatikan 4 aspek penting yaitu masa depan dan peramalanya, aspek lingkungan baik internal atau eksternal, target kedepan dan terakhir strategi untuk pencapaian target.

Organisasi Koperasi seacara kelembagaan harus mempunyai perangkat organisasi koperasi yang menjadi sarana dalam pencapaian tujuan koperasi. Perangkat fundamental dalam perencanaan strategis yang kemudian menjadi kelengkapan organisasi yang wajib ada adalah parameter-parameter idialisme dasar seperti; visi, misi, goal, objektif,

Untuk mempercepat percapaian Renstra koperasi diperlukan:
- Spesific ( kekhususan)
- Measurable ( Terukur)
- Achieveable ( Dapat dicapai)
- Rationable ( Rasional, dapat dipahami)
- Timebound ( Ada limit/batas waktu)

Bagimana cara menyusun Renstra Koperasi

Renstra koperasi pertama kali kita rumuskan dengan 3 menjawab pertanyaan mendasar:

1. Dimana koperasi kita saat ini berada, dan akan kemana arahan koperasi kita?
2. Kemana tujuan koperasi kita, ingin pergi kemana koperasi kita.?
3. Bagaimana atau dengan apa koperasi kita pergi atau mencapai tujuan tersebut?

Setelah kita berhasil mejawab ke 3 pertanyaan diatas kita akan melakukan evaluasi organisasi koperasi dengan menggunakan Analisa SWOT.

secara terperici tahapan menyusun Renstra koperasi adalah sebagai berikut.

Melakukan Analisa SWOT untuk koperasi Kita
Perumusan SWOT ditujukan sebagai dasar pembuatan strategi. Analisa SWOT adalah pola evaluasi yang mengklasifikasikan kondisi koperasi dengen SWOT yaitu Streght ( Kekuatan) Weakness ( Kelemahan koperasi Kita ) Oportunity ( Peluang Koperasi kita) dan threat ( ancaman pada Koperasi ) . Pengurus harus mengkalsifikasikan hal2 ditas menjadi sebuah tabel yang kemudian dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan dalam renstra koperasi.Seorang pengurus koperasi harus paham betul kondisi koperasinya, Pengurus harus mampu melakukan forecasting atau peramalan kondisi kedepan. Dari forecasting ini kemudian di rumuskan asumsi-asumsi yang relevan. Dari pemetaan kondisi dan permalahan inilah kemudian di rumuskan analisi SWOT Koperasi. Proses pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi diri, dari sini akan ditemukan "strengths" dan weaknesses serta sumberdaya organisasi. Kemdian analisa kondisi eksternal, seperti kondisi pasar, social, ekonomi dan budaya akan meminculkan opportunities dan threats

Menentukan target Koperasi.
Setelah analis SWOt koperasi selesai dilakukan langjah berikutnya adalah menntukan target. Fase ini merupakan salah satubagian terpenting dari penyusunan strategi koperasi. Target ini diperoleh dari proses telaah realistis terhadap analisa SWOT yang telah ditentukan sebelumnya dan target koperasi harus diyakini oleh seluruh komponen organisasi koperasi, bahwa koperasi mampu mencapainya.

Perumusan Strategi Koperasi
Fase ini adalah upaya penyusunan siasat untuk menyelesaikan permasalahan koperasi sekaligus cara untuk pencapaian target koperasi.

Hasil Renstra Koperasi biasanya berupa Garis-Garis Besar program Kerja ( GBPK ) Koperasi yang juga harus disertai dengan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belenja Koperasi ( APBK) hasil perumusan Renstra akan dibaha dan Disahakan di RAT Koperasi

FOOD FOR JALUR GAZA, Salurkan Bantuan anda untuk JALUR GAZA PALESTINA

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 16 Jan 2009 11:15:00 +0000

JALUR GAZA PALESTINA tidak lagi nyaman. Agresi Militer ISRAEL yang mengobarkan PERANG GAZA Selema lebih dari 20 hari telah menewaskan lebih dari 1000 jiwa, sepertiga diantaranya anak2 menjadikan rakyat PALESTINA menderita. GAZA ISRAEL seperti 2 buah nama mengerikan yang berdengung setiap saat di JALUR GAZA. Konflik PALESTINA ISRAEL yang tidak berkesudahan meminta korban sedemikian banyak dari kalangan sipil.

Sampai tanggal 14 januari sedikitnya 1000 orang tewas di JALUR GAZA akibat PERANG PALESTINA ISRAEL yang terus berkecamuk, Upaya diplomasi yang diprakarsai MESIR belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Sampai kapan JALUR GAZA akan terus membara? rakyat PALESTINA tidak akan pernah bisa menjawabnya.

Kami AL AZHAR PEDULI UMMAT dengan segenap yang kami punya akan berusaha membentu saudara kita di JALUR GAZA. Jika anda hendak berpartisipasi menyalurkan bantuan untuk PALESTINA silahkan kontak NO TELP. 722 1504 atau salaurkan bantuan JALUR GAZA pada rekening Bank syariah Mandiri : 002 011 6222 atau Bank Permata Syariah: 097 100 1828. Bantuan anda sangat berarti untuk saudara kita di GAZA

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI INDONESIA

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 15 Jan 2009 11:37:00 +0000

Tata Cara RAT Koperasi
Indonsia

Ketika berbicara tentang koperasi
maka tidak akan bisa terlepas dengan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ). Aktivis Koperasi Indonesia seringkali keliru menterjemahkan Pengertian Rapat Anggota, sihingga fungsi RA atau RAT sebagai forum tertinggi koperasi Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks koperasi apapun bentuknya Koperasi simpan pinjam , koperasi konsumen dll keberadaan RAT dalam koperasi Indonesia memegang peranan sangat penting.

Sampai dengan saat ini Koperasi simpan Pinjam memang mendominasi perkembangan Koperasi Indonesia. Peran besar dalam ekonomi koperasi menjadikan koperasi simpan pinjam menjadi leading dibandingkan koperasi Indonesia dalam bentuk2 lain.

Rapat anggota koperasi Indonesia dialakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebagi RAT, tetapi sesungguhnya Rapat Anggota dapat dilakukan sewaktu2 jika memang terdapat masalah koperasi yang kewenanganya ada pada Rapat anggota.

Kewenangan Rapat anggota yaitu Rapat Anggota berwenang menetapkan :
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Jika sewaktu2 terjadi permasalahan yang hanya bisa diputuskan melalui RA maka pengurus koperasi atau pengawas koperasi atau anggota koperasi dapat mengusulkan pelaksanaan rapat anggota kepada pengurus koperasi. Jika usulan tersebut di dukung oleh 50 % + 1 anggota koperasi atau minimal 2 % dari anggota koperasi ( ketentuan tersebut sesuai dengan AD / ART Koperasi ) maka pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota yang disebut Rapat Anggota istemewa.

Rapat Anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Indonesia yang Rapat oleh anggota koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Ketentuan ini sebenarnya menjadi bagian integral dari koperasi indonesia yang berlaku untuk seluruh koperasi Indonesia.

Keputusan Rapat Anggota koperasi dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau kita sering mengenalnya dengan voting.

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota koperasi yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh anggota koperasi sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi sesuai dengan persyaratan kuorum, dan disetujui oleh semua yang hadir.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota koperasi yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pendapat anggota koperasi yang lain.

Pengambilan pendapat berdasarkan suara terbanyak oleh anggota koperasi dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. Sedangkan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diabil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi yang sesuai dengan persyaratan kuorum dalam AD/ART Koperasi dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota koperasi yang hadir. Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan satu kali pemungutan suara, Pimpinan rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara berjenjang.

Pemungutan suara berjenjang dilakukan untuk memperoleh dua pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. Selanjutnya apabila telah diperoleh dua pilihan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dari dua pilihan tersebut.

Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.

Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat. Anggota yang meninggalkan sidang (walk out) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, maka dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Apabila hasil pemungutan suara ulangan tidak juga memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka masalahnya menjadi batal.

Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin kerahasiaan. Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. Dan apabila hasil pemungutan suara ulang tidak juga berhasil mengambil keputusan maka pemungutan suara secara rahasia menjadi batal.

Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Didalam Rapat Anggota Koperasi berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi mengenai pengelolaan Koperasi.

Rapat Anggota koperasi yang salah satunya bertujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus sebaiknya diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Jika tahun tutup buku Desember maka RAT koperasi dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juli.

Maaf baru bongkaran

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 14 Jan 2009 12:36:00 +0000

Koperasi Indonesia.Untuk lebih memaksimalkan blog manajemen koperasi maka pengelola melakukan pembaharuan tampilan mohon maaf jika agak mengganggu aktivitas pengunjung blog ini:)

salam koperasi

KOPERASI INDONESIA

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 12 Jan 2009 03:17:00 +0000

Koperasi Indonesia Dalam Angka Finish

Posting kali ini masih melanjutkan posting sebelumnya tentang KOPERASI INDONESIA
dalam angka. Tidak ada yang istimewa dalam posting ini masih dalam konteks MANAJEMEN KOPERASI. Saya mencoba membantu menyampaiakan gambaran perkembangan KOPERASI INDONESIA
yang disajikan kemenkop UKM (dulu: departemen koperasi ). Saya hampir tidak melakukan editing apapun terhadap data ini kecuali untuk data dalam bentuk tabel. Saya berharap ada tinjauan kritis dari teman2 untuk melihat secara obyektif dan optimis. Data KOPERASI INDONESIA tahun 2008 telah saya sajikan sebelumnya. Semoga sedikit memberikan pencerahan untuk kita semuaJ

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI INDONESIA SECARA NASIONAL PERIODE 2005-2006

Kelembagaan KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 15 persen)
periode
2005-2006 adalah :

Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen;
Maluku sebesar 18,07 persen;
Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan
Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen.

Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan
jumlah
KOPERASI INDONESIA adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen.

Perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan
peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif
terbesar (di atas 15 persen)
adalah :

Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen;
DKI Jakarta sebesar 20,27 persen;
Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen
Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan
Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen.

Propinsi dengan penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA aktif secara berturut-turut adalah :

Papua Barat sebesar 12,98 persen;
Banten sebesar 10,63 persen;
Kalimantan Timur sebesar 7,18 persen;
Lampung sebesar 3,31 persen;
Sulawesi Utara sebesar 1,75 persen;
Jambi sebesar 0,49 persen; dan
Riau sebesar 0,11 persen.

Sedangkan perkembangan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), adalah :

Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen;
Maluku sebesar 52,63 persen; dan
Gorontalo sebesar 52,41 persen.

Propinsi yang mengalami penurunan jumlah KOPERASI INDONESIA tidak aktif, adalah :

DKI Jakarta sebesar 19,36 persen;
Jawa Timur sebesar 16,31 persen;
Papua Barat sebesar 11,43 persen;
Kalimantan Tengah sebesar 9,52 persen;
Bali sebesar 9,27 persen;
Sulawesi Tengah sebesar 6,67 persen; dan
Nusa Tenggara Barat sebesar 4,63 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah Koperasi Indonesia, KOPERASI INDONESIAaktif dan KOPERASI INDONESIAtidak aktif disajikan pada tabel–1.

Perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAperiode 2005-2006 mengalami peningkatan sebanyak 489.349 orang atau 1,79 persen. Propinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah anggota KOPERASI INDONESIA aktif, yaitu mencapai 107,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya, perkembangan jumlah anggota cukup berfluktuatif. Propinsi dengan peningkatan jumlah anggota terbesar (di atas 12 persen) adalah :

Kalimantan Tengah sebesar 20,83 persen;
Jawa Barat sebesar 15,72 persen;
Jambi sebesar 14,84 persen;
Banten sebesar 13,10 persen; dan
Bangka Belitung sebesar 12,70 persen.

Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah anggota terbesar adalah:

Maluku sebesar 48,28 persen;
DKI Jakarta sebesar 37,76 persen;
Riau sebesar 7,01 persen;
Papua Barat sebesar 6,70 persen;
Sumatera Utara sebesar 6,38 persen;
Sulawesi Tenggara sebesar 4,26 persen;
Bengkulu sebesar 4,12 persen;
Jawa Timur sebesar 4,02 persen;
Papua sebesar 3,78 persen;
Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen; dan
Kalimantan Selatan sebesar 0,41 persen.

Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota KOPERASI INDONESIAdisajikan pada tabel-2.

Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan KOPERASI INDONESIA dari daerah mengingat percepatan pembentukan badan/instansi yang membidangi KOPERASI INDONESIA di daerah tidak berjalan dengan baik. Kabupaten/kota hasil pemekaran biasanya akan mengalami masa transisi pemerintahan, yang kemudian akan berdampak kepada pembinaan lembaga dan penyampaian laporan kinerja KOPERASI INDONESIA ke propinsi. Untuk lebih spesifik perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan KOPERASI INDONESIA juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berKoperasi dalam konteks KOPERASI INDONESIA, hal ini dapat terlihat juga pada pelakasanaan RAT, dimana pada periode 2005 – 2006 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 549 unit KOPERASI INDONESIA atau 1,21 persen; dari 45.508 unit pada tahun 2005 menjadi 46.057 unit pada tahun 2006.

Propinsi dengan peningkatan pelaksanaan RAT terbesar (diatas 25 persen) adalah :

Sulawesi Utara sebesar 75,09 persen;
Kepulauan Riau sebesar 42,68 persen;
Jawa Barat sebesar 29,89 persen;
Sulawesi Tengah sebesar 26,59 persen; dan
Maluku Utara sebesar 25,27 persen.

Sedangkan 11 (sebelas) propinsi lainnya mengalami penurunan pelaksanaan RAT KOPERASI INDONESIA, yaitu :

Banten sebesar 52,97 persen; dan
DKI Jakarta sebesar 38,54 persen;
Jambi sebesar 28,51 persen;
Riau sebesar 16,68 persen;
Bengkulu sebesar 16,49 persen;
Bali sebesar 11,56 persen;
Sumatera Utara sebesar 6,54 persen;
Papua Barat sebesar 4,03 persen;
Sulawesi Selatan sebesar 2,44 persen;
Kalimantan Timur sebesar 0,19 persen; dan
Nusa Tenggara Timur sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-3.

Dari empat indikator perkembangan KOPERASI INDONESIA yang telah dijelaskan, keberadaan KOPERASI INDONESIA sebagai badan usaha di seluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 41.664 orang atau 13,49 persen; dari 308.771 orang (28.736 manajer dan 280.035 karyawan) pada tahun 2005 menjadi 350.435 orang (31.963 manajer dan 318.472 karyawan) pada tahun 2006. Kontribusi terbesar propinsi dalam penyerapan tenaga kerja oleh KOPERASI INDONESIA hanya terjadi di propinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 177,58 persen. Sedangkan propinsi lainnya berfluktuatif. Lima propinsi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 20 persen), adalah :

Jawa Barat sebesar 80,37 persen;
Maluku Utara sebesar 36,41 persen;
Kalimantan Barat sebesar 31,50 persen;
Gorontalo sebesar 28,88 persen; dan
Bangka Belitung sebesar 22,97 persen.

Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA seperti;

Jambi sebesar 15,60 persen;
DKI Jakarta sebesar 9,83 persen;
Kalimantan Tengah sebesar 9,41 persen;
N. Aceh Darussalam sebesar 8,63 persen;
Sumatera Selatan sebesar 8,47 persen;
Sulawesi Tenggara sebesar 8,32 persen;
Sulawesi Utara sebesar 4,85 persen;
Kalimantan Selatan sebesar 4,43 persen;
Jawa Tengah sebesar 3,34 persen;
Kepulauan Riau sebesar 2,40 persen;
Banten sebesar 0,88 persen;
Kalimantan Timur sebesar 0,46 persen;
Jawa Timur sebesar 0,15 persen; dan
Bengkulu sebesar 0,12 persen.

Gambaran rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja KOPERASI INDONESIA disajikan tabel-4.

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI INDONESIASECARA NASIONAL PERIODE 2004-2005

Perkembangan usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh indikator keuangan KOPERASI INDONESIA seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha KOPERASI INDONESIA periode 2005 – 2006 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Modal sendiri
KOPERASI INDONESIA meningkat sebesar Rp. 1.954.652,48 juta atau 13,17 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah modal sendiri KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen)
adalah :

DKI Jakarta sebesar 81,21 persen;
Kalimantan Timur sebesar 77,82 persen;
Gorontalo sebesar 77,06 persen;
Maluku sebesar 62,42 persen; dan
Kalimantan Tengah sebesar 55,30 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan modal sendiri KOPERASI INDONESIA adalah :

Jambi sebesar 84,74 persen;
Sulawesi Utara sebesar 17,89 persen;
Maluku Utara sebesar 14,79 persen;
Riau sebesar 10,90 persen; dan
Papua sebesar 5,18 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal sendiri KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-5.

Dalam hal modal luar Koperasi Indonesia , pada periode yang sama perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA secara nasional mengalami peningkatan 21,36 persen atau Rp. 3.883.016,62 juta; dari Rp. 18.179.195,39 pada tahun 2005 menjadi Rp. 22.062.212,00 juta.

Propinsi dengan peningkatan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA terbesar (di atas 50 persen) adalah:

Nusa Tenggara Timar sebesar 144,99 persen;
Maluku Utara sebesar 105,54 persen;
DI Yogyakarta sebesar 98,41 persen;
Sumatera Selatan sebesar 84,43 persen;
Kalimantan Timur sebesar 72,21 persen;
Gorontalo sebesar 54,49 persen; dan
DKI Jakarta sebesar 50,85 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan jumlah modal luar KOPERASI INDONESIA adalah :

Kalimantan Tengah sebesar 60,07 persen;
Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen;
Maluku sebesar 45,44 persen;
Banten sebesar 25,51 persen;
Riau sebesar 22,73 persen;
Jambi sebesar 6,46 persen;
- Sulawesi Tenggara sebesar 2,57 persen; dan
- Kepulauan Riau sebesar 0,004 persen.

Gambaran rinci perkembangan modal luar KOPERASI INDONESIA aktif disajikan tabel-6.

Disisi lain, perkembangan transaksi usaha KOPERASI INDONESIA yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha
KOPERASI INDONESIA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 53,60 persen atau Rp. 21.886.806,22 juta.

Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan volume usaha KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen) yaitu :

Jawa Timur sebesar 254,77 persen;
Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 177,93 persen;
Banten sebesar 168,93 persen; dan
Gorontalo sebesar 109,59 persen.

Namun demikian
terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan jumlah volume usaha Koperasi Indonesia, diantaranya adalah :

Sulawesi Utara sebesar 47,64 persen;
Jambi sebesar 42,50 persen;
Riau sebesar 23,34 persen;
Kepulauan Riau sebesar 13,87 persen;
Sumatera Utara sebesar 7,68 persen; dan
Nusa Tenggara Timur sebesar 4,39 persen.

Gambaran rinci perkembangan volume usaha KOPERASI INDONESIAaktif disajikan tabel-7.

Seiring dengan peningkatan volume usaha Koperasi Indonesia , perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)
KOPERASI INDONESIA periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 46,33 persen atau Rp. 1.018.497,34 juta.

Propinsi dengan peningkatan nilai SHU KOPERASI INDONESIA terbesar
(di atas 100 persen)
adalah :

Gorontalo sebesar 685,37 persen;
Maluku sebesar 166,43 persen;
Sumatera Utara sebesar 158,02 persen;
N. Aceh Darussalam sebesar 135,40 persen; dan
DKI Jakarta sebesar 105,90 persen.

Sedangkan propinsi dengan penurunan nilai SHU KOPERASI INDONESIA adalah :

Jambi sebesar 41,95 persen;
Kalimantan Selatan sebesar 22,81 persen;
Nusa Tenggara Timur sebesar 12,64 persen;
Banten sebesar 3,05 persen; dan
Kepulauan Riau sebesar 0,0004 persen.

Versi Lengkap dapat di donwnload di sini

Persoalanya kemudian adalah apakah benar kondisi KOPERASI INDONESIA "seperti" data yang disampaikan kemenkop UKM diatas. Data diatas termasuk data KOPERASI SIMPAN PINJAM. Bagi saya apapun hasil yang disajikan pemerintah jangan kita telan bulat2 tetapi juga tidak bisa kita pandang secara skeptis. Sampai dengan saat ini instrumen yang paling bisa dijadikan acuan dalam melihat pergerakan KOPERASI INDONESIA adalah Kementrian KOPERASI UKM terlepas dari kelemahan yang dimiliknya.

Sumber : Depkop

KOPERASI INDONESIA 2008

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 08 Jan 2009 07:18:00 +0000

KOPERASI INDONESIA PERKEMBANGAN SELAMA TAHUN 2008

KOPERASI INDONESIA.Melanjutkan posting sebelumnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah Koperasi Indonesia selama tahun 2008. Dalam 1 tahun terakhir jumlah Koperasi Indonesia bertambah 126 unit. Rincianya adalah Koperasi Indonesia dengan status primer bertambah 119 unit dan Koperasi Indonesia yang berstatus sekunder bertambah 7 unit.

sedikit memang untuk ukuran Koperasi Indonesia, tetapi coba simak. total Koperasi Indonesia primer tingkat nasional mencapai 873 unit dan Koperasi Indonesia sekunder menjadi 165 unit. Sedangkan total Koperasi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi, jumlah yang tidak sedikit. Secara Jumlah Koperasi Indonesia memang cukup fenomenal tetapi secara kualitas masih jauh dibawah usaha2 kapitalis apalagi jika dibandingkan dengan koperasi internasional

Selain itu, dari hasil klasifikasi dan peringkatan, jumlah Koperasi Indonesia berkualitas di tahun 2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia.

Tahun 2007 sebanyak 41.381 Koperasi Indonesia yang berkualitas sehingga terjadi peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia.

Selama tahun 2008 Kemenkop dan UKM telah menyeleksi 3.866 Koperasi Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diumumkan dalam berita negara.

Anggaran APBN tahun 2008 Kemenkop dan UKM sebesar Rp 1,098 triliun telah direaliasikan sebesar Rp 940,95 miliar (85,65 %) sehingga Sisa lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) senilai Rp 157,31 miliar terdiri dari penghematan Rp 60,3 miliar dan lain-lain Rp 97,01 miliar.

Sumber: Kemenkop UKM

KOPERASI INDONESIA dalam angka

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 07 Jan 2009 07:19:00 +0000

PENGERTIAN UMUM DALAM KOPERASI INDONESIA

Akhirnya setelah sekian lama saya bisa juga kembali ngeblog. Mumpung masih " anget" pembahasan tentang tahun baru, saya ingin menampilkan review 1 tahun Koperasi Indonesia, memang data2 tahun 2007 yang saya pakai dan saya dapat dari depkop (teman2 juga bisa mengunduhnya di situs depkop). Ditambambah beberapa data pembanding. Saya akan tampilkan data koperasi indonesia dan analisnya secara bersambung, buanyak banget masalahnya. He2, kita mulai dari yang umum2 dulu yaJ

Depkop mengunakan istilah2 berikut sebagai istilah2 resmi dalam statistik yang disajikan untuk publik.

a. Koperasi indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi indonesia dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi indonesia sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

b. Perkoperasi indonesiaan adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi indonesia.

c. Koperasi indonesia Aktif adalah koperasi indonesia yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi indonesia yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

d. Anggota Koperasi indonesia adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi indonesia serta tercatat dalam buku daftar anggota.

e. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota koperasi indonesia yang pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART koperasi indonesia.

f. Manager adalah orang yang di angkat oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi indonesia.

g. Karyawan adalah orang yang dipekerjakan koperasi indonesia baik dalam menangani organisasi maupun usaha dan mendapatkan gaji dari koperasi indonesia.

h. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

i. Modal Luar adalah modal yang dipinjam koperasi indonesia yang berasal dari anggota, koperasi indonesia lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber-sumber lainnya.

j. Volume Usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan.

k. Sisa hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi indonesia yang di peroleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku, yang bersangkutan.

Sampai jumpa lagi

KOPERASI: CARA MENGHITUNG SHU KOPERASI PART 3

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 15 Dec 2008 12:36:00 +0000

Contoh Perhitungan SHU Koperasi

Melanjutkan posting sebelumnya tentang pengertian SHU Koperasi dan lanjutanya.Sesuai dengan perundang undangan kopesi indonesi pembagian SHU KOPERASI “biasanya” dibagi atas bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya. Dikatakan “biasanya” karena pembagian SHU KOPERASI tetap harus sesuai dengan keputusan anggota di RAT yang dituangkan dalam AD/ART.

Pembagian yang “ideal” dan biasa dipakai pada koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Cadangan : 40 %

SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 %

Dana pengurus : 5 %

Dana karyawan : 5 %

Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %

Dana sosial : 5 %

Persentase penghitungan SHU KOPERASI pun ditentukan pada RAT dan harus dituangkan dalam AD/ART koperasi. Jika anggota menginginkan SHU KOPERASI dibagikan seluruhnyapun tetap boleh, tapi tentu hal ini tidak dianjurkan karena keberadaan dana cadangan dll juga sangat penting untuk keberlangsungan koperasi.

Sesuai janji saya, pada postingan kali ini saya sampaikan cara penghitungan SHU KOPERASI. Secara matematik rumusan penghitungan SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:

SHU KOPERASI = Y+ X

Dimana:

SHU KOPERASI : Sisa Hasil Usaha per Anggota

Y : SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi

X: SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha

Dengan menggunakan model matematika, SHU KOPERASI per anggota dapat dihitung
sebagai berikut.

SHU KOPERASI= Y+ X

Dengan
SHU KOPERASIAE = Ta/Tk(Y)
SHU KOPERASIMU = Sa/Sk(X)

Dimana.

SHU KOPERASI: Total Sisa Hasil Usaha per Anggota
SHU KOPERASIAE : SHU KOPERASI Aktivitas Ekonomi
SHU KOPERASIMU : SHU KOPERASI Anggota atas Modal Usaha

Y : Jasa Usaha Anggota

X: Jasa Modal Anggota

Ta: Total transaksi Anggota)

Tk : Total transaksi Koperasi

Sa : Jumlah Simpanan Anggota

Sk : Simpana anggota total

Contoh:
SHU KOPERASI Koperasi A setelah Pajak adalah Rp. 1000.000,-

Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI koperasi seperti contoh yang disampaiakan sebelumnya maka diperoleh:

Cadangan : 40 % = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-

SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 % = 40% x Rp.1.000.000,- = Rp. 400.000,-

Dana pengurus : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana karyawan : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : 5 %= 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Dana sosial : 5 % = 5% x Rp.1.000.000,- = Rp. 50.000,-

Yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40 %
Atau dalam contoh diatas senilai Rp.400.000,-

Maka Langkah-langkah pembagian SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:

1. Di RAT ditentukan berapa persentasi SHU KOPERASI yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa prosentase untuk SHU KOPERASI modal usaha (simpanan anggota) prosentase ini tidak dimasukan kedalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi ( Y) adalah 70% dan prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30%. Jika demikian maka sesuai contoh diatas

Y = 70% x Rp.400.000,-
= Rp. 280.000,-

X= 30% x Rp.400.000,-
= Rp. 120.000,-

2. Hitung Total transaksi tiap anggota, total simpanan tiap anggota dan total transaksi seluruh anggota serta total simpanan seluruh anggota. Sebagi contoh kita akan menghitung SHU KOPERASI Gusbud. Dari data transaksi anggota diketahui Gusbud bertransaksi sebesar Rp. 10.000,- dengan simpanan Rp. 5000,- sedangakan total transaksi seluruh anggota adalah Rp.10.000.000,- dengan total simpanan anggota adalah Rp.2.000.000,-

Maka
SHU KOPERASIAE Gusbud = Rp. 10.000,-/ Rp.10.000.000,-( Rp. 280.000,-)
= Rp. 280,-
SHU KOPERASIMU Gusbud = Rp. 5000,- / Rp.2.000.000,- (Rp. 120.000,-)
= Rp.300,-

3. Selesai

Contoh diatas diasumsikan bahwa 100% transaksi yang masuk ke koperasi adalah transaksi dengan anggota, padahal dalam kenyataanya pasti ada transaksi dengan non anggota.Nah sekarang bagaimana jika ternyata ada transaksi dengan non anggota? Yups kita akan bahas pada kesempatan lain kepanjanagen ane dah mau pulang dari kantor neh

KOPERASI : SISA HASIL USAHA ( SHU ) KOPERASI Bag.2

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 01 Dec 2008 14:15:00 +0000

Pengertian Istilah dalam Sisa Hasil Usaha koperasi

Melanjutkan postingan sebelumnya tentang cara menghitung Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi saat ini kita akan berbicara lebih jauh tentang pengertian2 yang terdapat dalam konsep SHU.

Memahami SHU Koperasi harus diawali dengan pemahaman pemahaman istilah akuntansi koperasi terlebih dahulu.
SHU total kopersi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi kopersi setelah pajak (profit after tax). Informasi ini dieroleh dari neraca ataupun laporan laba-rugi koperasi.
Transaksi anggota merupakan aktivitas ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Anggota koperasi dalam hal ini adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Kita dapat melihat Informasi ini dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota.
Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya. Anggota dalam hal ini bertindak sebagai pemilik koperasi. Modal anggota disetorkan yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan lainya. Informasi mengenai hal ini didapat dari buku simpanan anggota.
Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu tertentu tahun buku yang bersangkutan.
Bagian (pesentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.
Pembagian SHU menagcu kepada prisip-prinsip koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya partisipasi ekonomi masing-masing anggota. Dasar hukum koperasi Indonesia tetang pembagian SHU anggota koperasi adalah pasal 5, ayat 1; UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasanya menyatakan bahwa, ” pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi,m tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
SHU koperasi dibagikan kepada anggota koperasi berdasarkan dari dua kegiatan ekonomi koperasi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:
1. SHU atas jasa modal
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi terssebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU atas jasa usaha
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.
Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut.
٠ Cadangan koperasi
٠ Jasa anggota
٠ Dana pengurus
٠ Dana karyawan
٠ Dana pendidikan
٠ Dana sosialjavascript:void(0)
٠ Dana untuk pembanguna lingkungan.
Bersambung....!

KOPERASI : SISA HASIL USAHA ( SHU ) KOPERASI Bag.1

noreply@blogger.com (admin) — Thu, 27 Nov 2008 10:31:00 +0000

Pengertian dan Cara Menhgitung Sisa Hasil Usaha Koperasi

Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi seringkali diartikan keliru oleh pengelola koperasi. SHU Koperasi dianggap sama saja dengan deviden sebuah PT, padahal terminology SHU jelas, bahwa SHU adalah “Sisa” dari Usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi
Dalam Manajemen koperasi Sisa hasil usaha (SHU) memang diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost[TC]) dalam satu tahun buku. Bahkan dalam jika ditinjau pengertian SHU dari aspek legalistik, menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Pengertian diatas harus dipahami bahwa SHU bukan deviden seperti PT tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi angoota koperasi, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Artinya, semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.
Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:
1. SHU total kopersi pada satu tahun buku
2. bagian (persentase) SHU anggota
3. total simpanan seluruh anggota
4. total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. jumlah simpanan per anggota
6. omzet atau volume usaha per anggota
7. bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8. bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

TUNAIKAN QURBAN MELALUI QURBAN BY REQUEST 3 AL AZHAR PEDULI UMMAT NO TELP 722 1504, 720 4733

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 24 Nov 2008 06:21:00 +0000

QURBAN (KURBAN) ADALAH salah satu sembelihan yang disyariatkan sebagai ibadah dan amalan ummat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dinyatakan Ibnul Qayyim: “Sembelihan-sembelihan yang menjadi amalan mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah adalah Al Hadyu, Al Adhhiyah (Qurban) dan Al Aqiqah”.

CARA MENYALURKAN QURBAN dengan membagikan dagingnya kepada kaum dhuafa di luar wilayah domisili pekurban sudah menjadi tren. Ide mendistribusikan hewan kurban ke kantung-kantung dhuafa disebabkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat sangat mencolok di wilayah perkotaan dibanding daerah-daerah pelosok Tanah Air.

Pendistribusian hewan kurban yang terkonsentrasi di satu wilayah juga rawan. Ini diakui oleh Ketua Takmir Masjid Istqilal, Adnan Harahap. Menurut Adnan, sering terjadi insiden desak-desakan dan ketidaktertiban pengambilan daging kurban oleh masyarakat. Tahun ini, Panitia Idul Qurban Masjid Istiqlal pun menerapkan pola pembagian daging hewan kurban melalui satu pintu dan dibantu pengamanan dari kepolisian.

AL AZHAR PEDULI UMMAT, melalui program Qurban By Request (QBR) sejak tiga tahun lalu mulai mengkampanyekan dan memfasilitasi penditribusian hewan kurban ke kantung-kantung dhuafa di seluruh Nusantara.

Tahun lalu, tercatat hamper 800 ekor kambing (termasuk kurban sapi yang jika dikonversi samadengan 7 ekor kambing perekor sapi) telah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Prioritas pendistribusian ke wilayah bencana alam, daerah rawan pangan, dan wilayah berpenduduk miskin. kalau Anda punya semangat berbagi, mari bergabung dalam program ini. Ente tunjuk (wilayah distribusinya), ane anter (hewan kurbannya).

SILAHKAN DOWNLOAD FORMULIR QURBAN DISINI

BLOG INDONESIA LAPOTUAK PENGHINA NABI DI TUTUP

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 21 Nov 2008 03:24:00 +0000

Pagi-pagi 2 hari lalu pas mau kekantor liat tipi ada mas Enda Nasution lagi "diobrolin" tentang blog dan keterkaitanya ama Cyber Crime. Salah satu topik menarik yang dibahas adalah munculnya blog lapotuak,sebuah blog berbahasa Indonesia yang menampilkan komik-komik yang menghina Nabi Muhammad. Beber-bener tidak bisa di diamkan. Langsung ane meluncur ke TKP, eh ternyata dah di Suspend tug Blog, Sukur deh.

Pagi ini di sebuah surat kabar nasional topik ini juga dibahs, ternyata sumbernya tetep saja dari sebuah web luar negeri yang sudah ada sejak tahun 2002 dan Blog Lapotuak hanya mentranslatenya saja kedalam bahasa Indonesia.

Save Blogger, No Cyber Crime, Tangkep aja tuh pak polisi pelakunya

Koperasi : Sarasehan Teknologi V - ICT untuk Koperasi

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 19 Nov 2008 12:35:00 +0000

Go Koperasi , Go Open source, go software koperasi indonesia

KOPERASI, Yups Tidak bisa kita nafikan bahwa koperasi terutama koperasi Indonesia sangat identik dengan keterbelakangangan, tidak pandang apakah itu koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi atau berbagai macam jenis koperasi lain. Pemahaman tentang koperasi dan pola MANAJEMEN KOPERASI yang baik ditambah dengan keterbelakangan pengusaan teknologi menjadikan koperasi Indonesia terus terpinggirkan.

Seharusnya berangkat dari kesadaran itu koperasi mampu belajar untuk menjadi lebih baik terutama dalam pengusaan teknologi. Dan sebagai bentuk dukungan mencapai tujuan mulia tersebut saya turut mempromosikan acara saresehan teknologi yang diadakan oleh koperindo. Saya telah sedikit mereview tentang software koperasi Simpan Pinjam ini pada posting sebelumnya. Secara lengkap konsep acara Sarasehan Teknologi V - ICT untuk Koperasi adalah sebagai berikut

Sarasehan Teknologi V - ICT untuk Koperasi
Koperasi, Go Open Source ! Babak ke-2.

TEMA :
Implementasi Perangkat Lunak Berbasis FOSS untuk Gerakan Koperasi Indonesia
Workshop: Implementasi Program Aplikasi SimPin.NetT - Konsep Internet Banking untuk Koperasi.

1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan begitu pesat sudah menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku bisnis. Koperasi sebagai bentuk usaha yang juga menerapkan TIK dalam berbisnis tentunya membutuhkan berbagai perangkat lunak dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Banyak ragam aplikasi yang tersedia tentunya memiliki harga serta kualitas untuk menjadi pilihan yang dapat diimplementasikan oleh koperasi.
Aspek legalitas dan lisensi perangkat lunak adalah merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan dalam rangka implementasi sistem usaha berbasis TIK. Pilihan teknologi yang sesuai dengan hati nurani gerakan koperasi adalah yang berbasiskan FOSS "Free and Open Source Software". Tahun 2007 yang lalu, Koperindo.Com bersama dengan komunitasnya telah menyatakan "Koperasi, Go Open Source !" (KGOS) sebagai langkah konkrit dalam mengimplementasikan TIK. Untuk melanjutkan perjuangan ini, Koperindo.Com mengembangkan sistem aplikasi simpan-pinjam koperasi yang dinamakan SimPin.NetT sebagai perangkat lunak yang legal, bebas, dan "open source" untuk dapat diaplikasikan oleh koperasi-koperasi yang membutuhkannya.
Dalam pengembangan dan uji coba implementasi, kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan dasar tentang perangkat lunak "Free & Open Source" di kalangan SDM penggerak koperasi dan dukungan yang kurang memadai dari Koperindo.Com sendiri karena keterbatasan waktu dan SDM. Di samping itu Koperindo.Com memiliki tanggung jawab bisnis yang harus dijalankannya dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada koperasi yang membutuhkan TIK.
Untuk mendukung gerakan dan semangat "KGOS 2007" maka Koperindo.Com kembali mengadakan Sarasehan Teknologi V dalam bentuk workshop implementasi perangkat lunak berbasis FOSS dan SimPin.NetT untuk komunitas Koperasi Indonesia Online, agar SDM koperasi dapat dipersiapkan dengan sarana TIK yang legal, berkualitas dan diberdayakan secara optimal sesuai dengan semangat gerakan koperasi Indonesia.
Komitmen Koperindo.Com selanjutnya pada tahun 2009, adalah siap memberikan dukungan teknis dan non teknis secara penuh 100% bagi koperasi-koperasi dalam mengimplementasikan SimPin.NetT.

2. Tema Sarasehan Teknologi V - ICT untuk Koperasi

Implementasi Perangkat Lunak Berbasis FOSS untuk Gerakan Koperasi Indonesia
Workshop: Implementasi Program Aplikasi SimPin.NetT

Program Aplikasi SimPin.NetT adalah program aplikasi simpan-pinjam berbasis FOSS yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan database MySQL. Program ini diluncurkan tahun 2006 dan hingga kini terus disempurnakan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana Koperindo.Com belum memberikan dukungan untuk implementasi Program Aplikasi SimPin.NetT maka tahun 2009, Koperindo.Com siap memberikan 100% dukungan teknis dan non teknis untuk semua koperasi yang sudah menjadi mitra Koperindo.Com
Program Aplikasi SimPin.NetT adalah cikal-bakal sistem transaksi simpan-pinjam online berbasis internet untuk koperasi, yang memungkinkan koperasi dan anggota koperasi melakukan aktivitas internet banking.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah :
a. menggugah dan memperkuat semangat gerakan "Koperasi, Go Open Source !"
b. memberdayakan SDM koperasi dalam bidang TIK dengan basis FOSS
c. menjelaskan secara langsung implementasi program aplikasi berbasis FOSS

4. Penyelenggara, Nara Sumber dan Susunan Acara

Sarasehan teknologi kelima diselenggarakan oleh :
Koperindo.Com - Portal Koperasi Indonesia

Yang didukung oleh :
1. DataBisnis
2. Yayasan Penggerak Linux Indonesia

Sarasehan teknologi kelima ini akan diselenggarakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2008
Pukul : 08.30 WIBB - 16.00 WIBB
Tempat : Kadin Jawa Barat Lounge
Dago Plaza Lt.2 - Jl. Ir. H. Djuanda No. 61-63 Bandung

Susunan acara utama dan narasumber :

Sesi pertama :
- Narasumber
Implementasi Perangkat Lunak berbasis FOSS untuk Memberdayakan Gerakan Koperasi Indonesia,
oleh Bapak Rusmnato, Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Asosiasi Open Source Indonesia
AOSI = Asosiasi Open Source Indonesia www.aosi.or.id
- Diskusi dan tanya jawab

Sesi kedua :
Workshop dibawakan oleh Tim Koperindo.Com dan DataBisnis
Implementasi Program Aplikasi SimPin.NetT

Jadwal dan Susunan Acara :
* 08:30 - 09.00 : Pendaftaran Ulang Peserta
* 09.00 - 09.15 : Pembukaan
* 09.15 - 09.45 : Coffee Break
* 10:00 - 11.00 : Sesi I : Implementasi Perangkat Lunak berbasis FOSS untuk
Memberdayakan Gerakan Koperasi Indonesia, oleh Bapak Rusmanto, YPLI
* 11:00 - 12.00 : Diskusi dan Tanya Jawab
* 12:00 - 12.30 : ISOMA
* 12:30 - 16.00 : Sesi II : Workshop dan tanya jawab
* 16:00 Rangkuman, Penutupan Acara dan DOOR PRIZE

5. Peserta dan Undangan

Koperindo.Com menyadari keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan dan untuk acara tersebut para peserta dipungut biaya partisipasi sesuai dengan kemampuan. Jumlah undangan untuk aktivis dan pembina koperasi adalah 100 orang peserta dari Bandung dan berbagai kota/daerah lainnya.
[ ] Mitra Koperindo.Com : Biaya Partisipasi Rp 150.000.-
[ ] Umum / Koperasi lainnya : Biaya Partisipasi Rp 250.000.-
*** untuk permohonan keringanan biaya dapat diajukan kepada panitia SarTek.

Fasilitas peserta :
- GRATIS konsultasi migrasi sistem setelah acara workshop selesai.
- Dukungan teknis dan non teknis untuk SimPin.Net
- Ujicoba dapat dijalankan pada sub domain Koperindo.Com bagi koperasi yang memiliki akses internet (FREE)
- CDR Installer Program Aplikasi SimPin.NetT , Materi Pelatihan
- Makan siang dan coffee break, doorprize

Bandung, November 2008
a.n panitia Sartek V

Endy Chandra