matakamera.net - Media Informasi Kaya Inspirasi, Berita Terkini Hari Ini

DPRD Kota Madiun Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Program Prioritas Bakal Diperkuat

2026-08-12T19:14:42.029+07:00

Rabu 12 Agustus 2026

MADIUN, matakamera.net – DPRD Kota Madiun bersama Pemkot Madiun menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (12/8/2026).

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, perubahan KUA-PPAS menjadi momentum untuk memasukkan sejumlah program prioritas yang sebelumnya belum tertampung. Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah dilakukan untuk memetakan program yang belum tercapai sekaligus menyempurnakan pelaksanaannya.

Menurut Armaya, tahapan tersebut penting agar program dalam RKPD tetap berjalan selaras dengan target pembangunan daerah. Dewan akan mencermati kembali kegiatan yang telah maupun belum terealisasi, termasuk program pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi inklusif.

“Kita bedah semuanya agar tidak melenceng dari aturan dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut terdapat empat prioritas pembangunan yang tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Keempatnya meliputi penguatan ekonomi dan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, harmonisasi budaya, serta inovasi daerah.

Bagus menegaskan, perubahan anggaran dilakukan untuk mengevaluasi capaian selama tahun berjalan sekaligus memaksimalkan program prioritas. Sejumlah program bahkan akan di-upgrade sebagai bagian dari upaya membangun fondasi pembangunan 2026 sebelum memasuki tahap transformasi pada 2027.

Dari sisi pendapatan daerah, Pemkot Madiun juga mencatat adanya perubahan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain-lain yang sah.

“Ini yang nantinya akan kita maksimalkan,” kata Bagus.

Setelah nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS ditandatangani, Pemkot Madiun akan melanjutkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pembahasannya bakal kembali melibatkan DPRD melalui rapat dengar pendapat sehingga setiap perubahan kegiatan dapat dikawal dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Rif/Pas/2026

Ibu-Ibu PKK Desa Betet Tampil Kompak, Semarakkan Gerak Jalan HUT RI ke-81 di Ngronggot

2026-08-11T17:57:03.181+07:00

Selasa 11 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Selasa (11/8/2026).

Sebanyak 70 regu mengikuti lomba gerak jalan yang digelar pemerintah kecamatan setempat.
Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai instansi, pemerintah desa hingga kategori umum.

Mereka menempuh rute sejauh kurang lebih lima kilometer dengan penuh semangat. Salah satu peserta yang mencuri perhatian warga adalah regu Ibu-Ibu PKK Desa Betet.

Mengenakan seragam dan tampil dengan langkah yang kompak, para anggota PKK Desa Betet terlihat percaya diri menyusuri rute gerak jalan. Kekompakan tersebut menjadi bagian dari upaya mereka turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81.

“Kegiatan ini murni untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Kami sangat antusias dan bersemangat ikut serta, dan tentunya berharap bisa membawa pulang gelar juara,” ujar salah seorang anggota regu PKK Desa Betet di sela-sela kegiatan.

Antusiasme peserta dan warga yang menyaksikan membuat suasana gerak jalan semakin meriah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, membangun kekompakan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat Kecamatan Ngronggot dalam menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia.

Rif/Pas/2026

Karnaval Budaya HUT ke-81 RI di Nganjuk Kedepankan Toleransi, PHBN Siapkan Tenda Ibadah

2026-08-11T17:36:13.912+07:00

PHBN memasang tenda ibadah di lokasi pemberangkatan peserta pawai budaya, di halaman Stadion Anjuk Ladang Nganjuk, Selasa (11/8/2026)

Selasa 11 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Pelaksanaan karnaval dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nganjuk tak hanya mengedepankan semarak budaya. Panitia Hari Proklamasi dan Hari Nasional (PHBN) Kabupaten Nganjuk juga memastikan kegiatan berjalan dengan tetap menghormati waktu dan kebutuhan ibadah peserta.

Ketua PHBN Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, mengatakan rangkaian Pawai Budaya HUT ke-81 RI Tahun 2026 di Nganjuk melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan dan masyarakat umum. Di antaranya Karnaval TK/RA pada Minggu (9/8/2026), karnaval SD/MI pada Senin (10/8/2026) dan karnaval tingkat SMP/MTs pada hari ini, Rabu (11/8/2026).

Sedangkan puncaknya, yakni karnaval kategori SMA/SMK dan umum akan digelar pada Sabtu (15/8/2026). Seluruh rangkaian karnaval dimulai sekitar pukul 13.00.

Menurut Puguh yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, penataan waktu tersebut menjadi bagian dari upaya panitia menjaga toleransi, mengingat peserta berasal dari latar belakang yang beragam. Panitia juga menyiapkan sarana ibadah di lokasi pemberangkatan, Stadion Anjuk Ladang, Ploso, karena belum tersedia musala permanen.

Penampilkan salah satu peserta karnaval/pawai budaya tingkat SMP/MTs HUT RI ke-81 di Kabupaten Nganjuk

“Ini juga sebagai bentuk toleransi. Peserta yang beragama Islam diharapkan bisa melaksanakan salat Dzuhur terlebih dahulu. Panitia juga menyiapkan tenda dari BPBD untuk dijadikan sarana ibadah,” ujarnya.

Selain fasilitas ibadah, panitia juga menetapkan sejumlah ketentuan kepada peserta karnaval. Dalam technical meeting, menurut Puguh peserta diminta tidak menggunakan sound horeg maupun perangkat yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan panitia. Lalu, peserta juga dilarang mengenakan kostum atau pakaian yang dianggap tidak mencerminkan adat dan budaya, seperti laki-laki mengenakan pakaian perempuan secara berlebihan.

Puguh mengatakan, aturan tersebut diterapkan agar karnaval benar-benar menjadi ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus budaya masyarakat Nganjuk.

“Judulnya kan pawai budaya. Jadi kami berharap penampilan peserta tetap mencerminkan adat dan budaya kita,” ujarnya.

Rangkaian PHBN Kabupaten Nganjuk sendiri telah berlangsung sejak awal Agustus. Kegiatan mencakup berbagai agenda, mulai olahraga, kegiatan kemanusiaan, keagamaan hingga pawai budaya yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai elemen masyarakat.

Puncak peringatan akan berlangsung pada 17 Agustus melalui upacara detik-detik Proklamasi dan malam resepsi kenegaraan. Selain itu, PHBN juga berkolaborasi dalam pelaksanaan Adhyaksa Night Run yang digelar Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama sejumlah pihak. Agenda tersebut nantinya turut diramaikan dengan kegiatan pasar yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan di Kabupaten Nganjuk.

Rif/Pas/2026

Momentum HUT ke-81 RI, Direktur Sekolah Perubahan HM Basori Sampaikan Pesan Kebangsaan

2026-08-10T16:52:40.217+07:00

Senin 10 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Direktur Sekolah Perubahan Nganjuk, H.M. Basori M.Si., menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan kebangsaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Momentum kemerdekaan, menurut Basori, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, serta komitmen membangun bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

H.M. Basori berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi energi baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Dengan semangat kemerdekaan, ia mengajak masyarakat menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta bersama-sama mendorong lahirnya perubahan positif dan berkelanjutan.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil dan makmur,” pungkas Basori.

Rif/Pas/2026

Ketua DPC Peradi Nganjuk Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI, Momentum Perkuat Supremasi Hukum dan Keadilan

2026-08-09T21:37:39.919+07:00

Ahad 9 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Ketua DPC Peradi Kabupaten Nganjuk, Firman Adi, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, momentum kemerdekaan dimaknai sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat supremasi hukum, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera dan berkeadilan.

Firman Adi berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata seluruh elemen bangsa.

“Mari kita jadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, serta bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Firman Adi juga mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif demi kemajuan bangsa dan daerah.

Rif/Pas/2026

Puncak HUT Ke-28, IJTI Nganjuk Perkuat Profesionalisme Pers, Sinergi dan Kepedulian Sosial

2026-08-09T17:21:38.598+07:00

Ahad 9 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pokja Nganjuk menggelar Tasyakuran Puncak Peringatan HUT ke-28, di halaman Kantor IJTI Pokja Nganjuk, Ahad (9/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri anggota IJTI Pokja Nganjuk, jajaran Forkopimda Nganjuk, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers.

Ketua IJTI Pokja Nganjuk Sofian Hanafi mengatakan, usia 28 tahun bukan sekadar angka. Momentum tersebut menjadi refleksi bagi insan jurnalis televisi untuk semakin matang dalam menjalankan profesi sekaligus menjaga kemerdekaan pers.

“Usia ke-28 ini bukan sekadar angka, melainkan penanda bahwa wadah profesi kita dituntut untuk semakin dewasa, matang, dan tangguh dalam merawat kemerdekaan pers serta menjaga kedaulatan informasi nasional,” ujarnya.

Menurut Sofian, IJTI Pokja Nganjuk berkomitmen mendorong peningkatan kompetensi anggota serta konsisten berpegang pada kode etik jurnalistik. Independensi juga menjadi prinsip yang harus dijaga agar produk jurnalistik tetap menghadirkan informasi yang berimbang dan edukatif bagi masyarakat.
“Jadilah penjelas di tengah kesimpangsiuran dan pembawa kesejukan bagi masyarakat Nganjuk,” tukasnya.

Sofian juga menyebut, IJTI terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, terutama dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menurutnya, kemitraan dengan berbagai pihak tetap penting. Namun, harus berjalan tanpa mengurangi independensi dan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengapresiasi kiprah jurnalis yang tergabung dalam IJTI Pokja Nganjuk. Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Jurnalis menjadi mediator, berada di tengah-tengah, menyampaikan program-program pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Begitu pula menyampaikan aspirasi masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah,” kata Marhaen.

Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen itu menekankan, fungsi tersebut harus tetap dijalankan dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, insan pers juga dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

“Sekarang ini dunia jurnalisme luar biasa perkembangannya. Maka jangan henti-henti untuk belajar, belajar, dan belajar. Konsolidasi-konsolidasi peningkatan SDM juga sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Marhaen juga mengajak insan pers di Nganjuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang sehat diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi pembangunan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah.

Tak hanya menjadi momentum refleksi, puncak HUT ke-28 IJTI Pokja Nganjuk juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, penghargaan, dan apresiasi kepada generasi muda. Salah satunya penyerahan hadiah lomba esai ilmiah dan orasi kebangsaan yang digelar dalam rangka HUT IJTI ke-28 bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

Untuk kategori Lomba Orasi Kebangsaan, juara pertama diraih Raisa Arrusyda dari MAN 2 Nganjuk dengan nilai 98. Juara kedua Merlinda dari UMPS Nganjuk dengan nilai 95, sedangkan juara ketiga diraih Hafidz Septian dari SMA Bina Insani Baron dengan nilai 94.

Sementara pada kategori Lomba Esai Ilmiah Kebangsaan, juara pertama diraih Risca Khoirun Nisa’ dari STIKes Satria Bhakti Nganjuk dengan nilai 94. Juara kedua Wiar Nanika Vilora dari SMA Negeri 1 Nganjuk dengan nilai 93, dan juara ketiga Nur Ika Ameilia dari Universitas PGRI Mpu Sindok dengan nilai 92.

Rangkaian kegiatan sosial juga menjadi bagian penting dalam peringatan HUT IJTI kali ini. Sebelumnya, sejak 2 Agustus 2026, IJTI Pokja Nganjuk menggelar bakti sosial berupa cek kesehatan gratis di Kantor Pemkab Nganjuk.

Pada puncak acara, IJTI bersama sejumlah pihak menyerahkan santunan, uang saku dan sembako kepada anak yatim piatu dan duafa. Selain itu, diberikan pula bantuan kacamata gratis secara simbolis kepada anak yatim piatu melalui dukungan LAZISMU Kabupaten Nganjuk.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh jajaran Forkopimda, Ketua IJTI Korda Majapahit, Ketua IJTI Pokja Nganjuk, Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk serta perwakilan LAZISMU.

Selain kegiatan sosial, IJTI Pokja Nganjuk juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan pers, keterbukaan informasi publik, pelayanan masyarakat, serta sinergi dengan insan pers.

Penghargaan Tokoh Peduli Pers di Kabupaten Nganjuk antara lain diberikan kepada Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi. Penghargaan juga diberikan kepada Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono atas sinergitas, keterbukaan informasi publik dan kemitraan strategis bersama insan pers.

Apresiasi berikutnya diberikan kepada Dandim 0810/Nganjuk Letkol Arh Mohamad Taufan Yudha Bhakti atas sinergitas, dedikasi dan keterbukaan informasi publik, termasuk dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan juga menerima penghargaan atas sinergitas, dedikasi dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung kemerdekaan pers di Kabupaten Nganjuk. Penghargaan serupa diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dr. Dino Kriesmiardi atas sinergitas, transparansi penegakan hukum dan keterbukaan informasi publik.

Dari institusi peradilan, penghargaan diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Oki Basuki Rachmat atas sinergitas, keterbukaan informasi publik dan transparansi pelayanan peradilan.

Sementara dari sektor pelayanan publik dan sosial, penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk dr. Tien Farida Yani, Ketua BAZNAS Nganjuk Dr. H. Zainal Arifin, Direktur Utama EDC Group Indonesia dr. Erry Dewanto, Ketua PMI Kabupaten Nganjuk Drs. Lishandoyo, serta Ketua ORDA ICMI Kabupaten Nganjuk Muhammad Roissudin.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur BPR Anjuk Ladang Nur Khamdani atas komitmen dan keterbukaan informasi dalam mendukung literasi keuangan dan penguatan ekonomi daerah. Kemudian kepada Pimpinan Anang Hartoyo Law Firm Anang Hartoyo atas komitmen, integritas dan sinergitas dalam advokasi serta edukasi hukum dan perlindungan kebebasan pers.

Sementara itu, Ketua Komunitas Sosial Nganjuk Peduli Sesama Supadi menerima penghargaan atas kepedulian sosial, jiwa kedermawanan dan sinergitas dalam menggerakkan aksi kemanusiaan bersama insan pers.

Peringatan HUT ke-28 IJTI Pokja Nganjuk kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan Ketua IJTI Korda Majapahit bersama Ketua IJTI Pokja Nganjuk, didampingi Bupati Nganjuk dan jajaran Forkopimda.

"Seluruh rangkaian acara dalam peringatan HUT ke-28 IJTI ini mencerminkan bentuk komitmen untuk menjaga profesionalisme, memperkuat sinergi lintas elemen dan kepedulian sosial kepada sesama," pungkas Sofian Hanafi.

Rif/Pas/2026

Musorkab Tetapkan Anik Herawati Kembali Jadi Ketua NPCI Nganjuk 2026-2031, Bidik Prestasi Atlet Makin Mendunia

2026-08-08T15:29:15.704+07:00

Sabtu 8 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Nahkoda National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Nganjuk kembali dipercayakan kepada Anik Herawati. Anik terpilih secara aklamasi sebagai Ketua NPCI Nganjuk masa bakti 2026–2031 dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) yang digelar di Aula Kantor Disnakertrans Kabupaten Nganjuk, Sabtu (8/8/2026).

Musorkab dihadiri langsung oleh Ketua NPCI Jawa Timur Imam Kuncoro, Kabid Poldagri Bakesbangpol Nganjuk Akim Swasono, jajaran pengurus, anggota, serta para atlet paralimpik Kabupaten Nganjuk. Jalannya musyawarah berlangsung lancar di bawah koordinasi Ketua Panitia Joni Tri Wahyudi.

Kembali dipercaya memimpin NPCI Nganjuk, Anik mengaku siap berkomitmen untuk melanjutkan program pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Penguatan pembinaan dinilainya penting untuk menjaga konsistensi prestasi sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi atlet disabilitas Nganjuk untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

"Kepercayaan ini tentu menjadi tanggung jawab bagi saya. Ke depan kami akan terus melakukan pembinaan dan memberikan ruang kepada atlet-atlet paralimpik Nganjuk untuk berkembang dan berprestasi," ujar Anik.

Selama kepemimpinan periode sebelumnya, lanjut Anik, NPCI Nganjuk telah menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah atlet binaan berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi kepengurusan periode 2026–2031 untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan regenerasi atlet.

Ketua NPCI Jawa Timur Imam Kuncoro mengapresiasi proses Musorkab NPCI Nganjuk yang berjalan tertib dan lancar. Dia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi organisasi serta meningkatkan prestasi atlet, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

"Ke depan NPCI Nganjuk diharapkan tidak sekadar mempertahankan capaian yang telah diraih. Lebih dari itu, kepengurusan baru dituntut melahirkan atlet-atlet potensial sekaligus mengukir prestasi yang semakin tinggi di berbagai ajang olahraga paralimpik," ujar Imam.

Sementara itu, Kabid Poldagri Bakesbangpol Nganjuk Akim Swasono menekankan pentingnya organisasi olahraga disabilitas terus menjaga soliditas dan menjalankan roda organisasi sesuai aturan.

"Dukungan dan kolaborasi antara pengurus, atlet, serta pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem olahraga yang inklusif dan berprestasi," pungkas Akim.

Rif/Pas/2026

HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Advokat Hary Masrukin Sebut Jadi Momentum Perkuat Keadilan dan Supremasi Hukum

2026-08-08T11:48:03.663+07:00

Sabtu 8 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga nilai-nilai kemerdekaan.

Advokat dan Konsultan Hukum Hary Masrukin, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 RI, dengan harapan Indonesia semakin kokoh sebagai negara yang berdaulat, menjunjung tinggi hukum, serta mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” ujar Hary Masrukin.

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Hary berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.

Menurutnya, supremasi hukum, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“Semoga Indonesia semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya, integritas, serta pengabdian untuk negeri,” pungkasnya.

Rif/Pas/2026

M. Fauzi Irwana Ucapkan Selamat HUT ke-81 RI: Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

2026-08-08T08:23:29.811+07:00

Sabtu 8 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, M. Fauzi Irwana SE, menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, Fauzi Irwana menilai momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, serta menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Menurut Fauzi, kemerdekaan bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk melanjutkan perjuangan melalui kerja nyata dan kontribusi terbaik bagi bangsa. Ia berharap semangat HUT ke-81 RI dapat menumbuhkan optimisme, gotong royong, serta komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berkeadilan dan sejahtera.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari terus bergerak bersama, menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” ujarnya.

Rif/Pas/2026

Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Puguh Wicaksono Ucapkan Selamat HUT ke-81 RI: Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

2026-08-08T07:56:29.127+07:00

Sabtu 8 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Puguh Wicaksono, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, Puguh Wicaksono mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, serta bersama-sama mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

Puguh Wicaksono mengatakan, kemerdekaan bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk melanjutkan perjuangan melalui kerja nyata dan gotong royong. Ia berharap semangat HUT ke-81 RI dapat menjadi energi positif bagi masyarakat Nganjuk dan seluruh Indonesia untuk terus berkarya, menjaga kerukunan, serta mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang semakin berdaulat, berkeadilan, dan makmur.

"Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kontribusi terbaik demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Puguh.

Rif/Pas/2026

Jalan Rigid Beton Desa Bajang Diresmikan, M. Fauzi Irwana Kawal Pemerataan Infrastruktur di Wilayah Pinggiran

2026-08-07T19:43:19.343+07:00

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk mendampingi Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, saat meresmikan jalan rigid beton di Desa Bajang, Kamis (6/8/2026)

Jumat 7 Agustus 2026

NGANJUK, matakamera.net – Pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran Kabupaten Nganjuk terus dikebut. Salah satunya melalui peresmian jalan rigid beton di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kamis (6/8/2026). Proyek tersebut diharapkan mampu mendongkrak konektivitas sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi dan pertanian masyarakat.

Peresmian dilakukan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bersama Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro. Turut mendampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk M Fauzi Irwana yang selama ini mengawal wilayah Kecamatan Ngluyu sebagai daerah pemilihannya.

Fauzi mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang merealisasikan pembangunan jalan beton di kawasan pinggiran. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi desa.

"Sebagai perwakilan warga di DPRD, khususnya yang mengawal wilayah Ngluyu, kami sangat bersyukur atas diresmikannya jalan rigid beton ini. Akses transportasi yang mulus dan kokoh ini sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat Desa Bajang untuk memperlancar aktivitas perekonomian dan pertanian," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pemerataan pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum di wilayah yang masih membutuhkan perhatian.

Sementara itu, Bupati Marhaen Djumadi bersama Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro menyambut baik dukungan legislatif dalam percepatan pembangunan daerah. Sinergi antara eksekutif dan DPRD dinilai menjadi kunci agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga pelosok desa.

Peresmian jalan rigid beton ditandai dengan pemotongan pita serta peninjauan langsung kondisi jalan oleh bupati, wakil bupati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD M Fauzi Irwana, dan jajaran pejabat daerah yang hadir. Kehadiran mereka disambut antusias ratusan warga Desa Bajang yang berharap keberadaan jalan baru tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rif/Pas/2026

TMI Ngawi Salurkan Bantuan Alsintan Petani dari Presiden Prabowo, Dorong Mekanisasi dan Swasembada Pangan

2026-08-03T16:56:04.256+07:00

Senin 3 Agustus 2026

NGAWI, matakamera.net - DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Ngawi, Senin (3/8/2026). Bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat mekanisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan menyasar kelompok tani di tiga kecamatan, yakni Pitu, Karangjati, dan Bringin. Beragam jenis alsintan disalurkan, mulai dari traktor roda empat, traktor roda dua, combine harvester, hingga power sprayer dan hand sprayer sesuai kebutuhan masing-masing kelompok tani.

Di Kecamatan Pitu, Poktan Tani Makmur di Dusun Gunung Rambut, Desa Pitu, dan Poktan Seger Waras di Dusun Pelemsih, Desa Pitu, masing-masing menerima satu unit traktor roda empat.

Sementara itu, di Kecamatan Karangjati, Poktan Among Tani 2 di Desa Rejuno memperoleh satu unit traktor roda empat. Poktan Karya Tani di Desa Sumberbening dan Poktan Sido Makmur 2 di Desa Rejomulyo masing-masing menerima lima unit power sprayer.

Poktan Sumber Mulyo di Desa Rejomulyo mendapatkan satu unit combine harvester, sedangkan Poktan Tani Manunggal di Desa Legundi menerima satu unit traktor roda dua.

Adapun di Kecamatan Bringin, Poktan Rukun Makmur di Desa Dero memperoleh lima unit hand sprayer untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi, Pujiyem, mengatakan bantuan alsintan merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memperjuangkan kepentingan petani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Menurutnya, mekanisasi pertanian menjadi salah satu kunci meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mendongkrak hasil produksi.

"Bantuan ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan dimiliki secara pribadi apalagi diperjualbelikan. Kami berharap seluruh penerima dapat merawat dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh seluruh anggota kelompok tani," ujarnya.

Pujiyem menambahkan, penggunaan alsintan diharapkan mampu mempercepat pengolahan lahan, menekan biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian, serta meningkatkan hasil panen yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan petani.

Terpisah, Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi yang juga Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Fraksi Gerindra Komisi II, Riski Wahyu N, menilai bantuan alsintan telah memberikan dampak nyata bagi para petani. Sebelum adanya bantuan, petani kerap kesulitan memperoleh alat pertanian karena harus mencari dan menunggu giliran penggunaan, terutama saat musim tanam maupun panen.

"Kini akses terhadap alsintan jauh lebih mudah sehingga pekerjaan di lahan bisa diselesaikan lebih cepat. Dampaknya, hasil pertanian meningkat, pendapatan petani bertambah, sekaligus membuka peluang kerja di desa. Kami berharap ketersediaan alsintan di setiap kecamatan terus bertambah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan," tegasnya.

Melalui penyaluran bantuan tersebut, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi berharap mekanisasi pertanian terus berkembang, produktivitas sektor pertanian meningkat, serta para petani memiliki sarana yang memadai guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Rif/Pas/2026

RSUD Kota Madiun Mengucapkan Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu NKRI!

2026-08-03T13:05:49.645+07:00

Senin 3 Agustus 2026

Direktur RSUD Kota Madiun dr Muhammad Nur Sp.OG., MM. beserta jajaran dan staf mengucapkan:

Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia Tahun 2026. Dirgahayu NKRI!

"Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur"

OTT Bupati Pemalang, Dr. WP Djatmiko: Cermin Meluasnya Distorsi Etika Teleologi Pejabat Publik

2026-07-31T10:11:05.309+07:00

DR W.P. Djatmiko dan Lusi Dian Wahyudiani SH., S.IP, konsultan hukum pada Kantor Hukum Dr Djatmiko & Partners

Jumat 31 Juli 2026

JAKARTA, matakamera.net - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa malam (28/7/2026), sesungguhnya bukan sekadar insiden hukum yang berdiri sendiri. Melainkan menjadi mata rantai ke-18 dari rangkaian OTT terhadap Kepala Daerah (Kada) dan pejabat publik sepanjang tahun ini.

Jika dicermati secara jernih hal tersebut menunjukkan sebuah eskalasi kuantitatif yang menyingkapkan patologi kualitatif dalam ranah tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebagaimana kasus korupsi Kada sebelumnya, bahwa titik episentrum dugaan rasuah kali ini pun kembali bersarang di ranah klasik, yakni pada pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Menariknya, ada sebuah ironi struktural yangtragis dalam pengertian klasiknya, dimana pada 16 Juni 2025, yaitu tepat setahun lebih satu bulan sebelum penangkapannya, Anom Widiyantoro duduk di ruang rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK. Sang Kada mendengarkan langsung peringatan lembaga antirasuah tentang tiga titik rawan korupsi di pemerintahannya: penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan SDM.

Dalam forum tersebut, ia bahkan menegaskan komitmennya untuk berbenah, seraya menyatakan telah "belajar" dari nasib yang menimpa pendahulunya, Bupati Pemalang periode 2021–2025 Mukti Agung Wibowo, yang juga tersandung OTT KPK. Bahwa pribadi yang secara eksplisit telah diwejang peta bahayanya, bahkan telah mengucapkan ikrar moral di hadapan institusi KPK, pada akhirnya jatuh ke liang yang sama persis yang telah menelan pendahulunya.

Fenomena kultural politis ini bukan lagi sekadar kegagalan individual, melainkan menyerupai apa yang dalam tradisi tragedi Yunani disebut sebagai nasib yang tak terelakkan (moira). Korupsi terjadi karena struktur di sekelilingnya tetap dibiarkan utuh, tidak tersentuh, dan karenanya terus-menerus melahirkan hasil yang serupa, siapapun figur yang menduduki tampuk tertinggi kekuasaan di daerah.

Fenomena korupsi Kada berulang inilah yang semestinya dapat membongkar secara telak asumsi yang selama ini banyak dipercaya secara naif dalam wacana publik. Bahwa korupsi Kada disamping sebagai persoalan integritas personal yang rapuh juga adanya beban mengembalikan biaya politik yang mahal ketika kontestasi pemilu Kada dilaksanakan.

Munculnya distorsi etika teleologi tidak dapat diselesaikan melalui pakta moral, janji politik, atau imbauan preventif belaka. Kasus Pemalang justru menjadi bukti empiris yang keras bahwa moral suasion, betapapun tulusnya, tidak akan pernah mampu menahan laju korupsi selama arsitektur kelembagaan yang menopang kekuasaan Kada tetap dibiarkan cacat. Dengan kata lain, persoalan ini harus dibaca bukan sebagai defisit karakter, melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam desain institusional Pilkada dan pemerintahan daerah secara menyeluruh di Indonesia.

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, penulis buku best seller "Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum" (2020) dan "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Integralistik" (2025), menjelaskan bahwa praktik korupsi dalam pemerintahan daerah (Pemda) pada umumnya berakar dari beban pengembalian ongkos politik yang sangat tinggi yang telah dikeluarkan sewaktu mengikuti kontestasi Pilkada.

Beban “mengembalikan” inilah pemicu munculnya distorsi etika teleologi pada pribadi sang Kada. Distorsi etika teleologi pada dasarnya merupakan penyimpangan prinsip moral yang menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan akhir, dimana seseorang keliru menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan pribadi dapat membenarkan cara-cara melanggar hukum.

Ketimpangan psikologis ini, menurut praktisi hukum alumnus Undip Semarang menyubur akibat realitaadanya dua sisi yang saling berkelindan secara dialektis: di satu sisi terdapat kekuasaan yang demikian besar yang melekat pada diri Kada, sementara di sisi lain mekanisme pengawasan internal Pemda yang lemah, dan nyaris seremonial.

Bahwa adanya pergeseran orientasi moral pada pribadi Kada yang semula berorientasi pada kemaslahatan publik (bonum commune) menjadi berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok ini, menunjukkan adanya sebuah pergeseran teleologis yang, ironisnya, dapat terjadi bahkan pada aktor yang secara verbal dan formal telah mendeklarasikan komitmen anti korupsinya di hadapan institusi KPK.

Fenomena ongkos politik tinggi dalam Pilkada, jelasnya lebih lanjut, merupakan kondisi struktural di mana setiap kandidat dituntut mengeluarkan dana yang fantastis, mulai dari kebutuhan kampanye, honorarium saksi di setiap tempat pemungutan suara, hingga mahar politik kepada partai-partai pengusung. Semakin banyak partai yang berkoalisi mengusung, secara logis, semakin kompleks pula jalinan kepentingan yang harus dirawat pasca kemenangan.

Tidak jarang, demi memenuhi kebutuhan tersebut, kandidat terpaksa menjual sebagian besar aset pribadinya, bahkan berutang kepada sanak saudara, teman, hingga meminjam dari lembaga perbankan. Adapun yang sering terjadi adalah bahwa sejak hari pertama menjabat, sang Kada sesungguhnya telah memulai masa jabatannya dalam posisi defisit yang menuntut pelunasan.

Adapun dampak destruktif dari pola pembiayaan semacam ini, apabila kandidat yang bersangkutan berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut, akan memicu lahirnya praktik korupsi, menyuburkan oligarki, melahirkan dinasti politik, serta melanggengkan perilaku politik transaksional yang pada akhirnya merusak integritas demokrasi di Indonesia.

Pandangan senada disampaikan oleh Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.I.P., Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners yang berkantor di City Tower Lantai 12, N1, Jalan M.H. Thamrin 81, Jakarta.

Penyelenggaraan politik elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia tak dapat dipungkiri membutuhkan ongkos politik yang sangat besar. Hal ini menurut Lusi Dian disebabkan Pemilu di Indonesia masih erat dengan praktik politik transaksional sehingga hal tersebut memicu fenomena biaya politik tinggi (high cost politics).

"Kasus Pemalang, di mana sang Kada bahkan telah menerima peringatan dini secara langsung dari KPK setahun sebelum penangkapannya, semestinya menjadi alarm keras bahwa akar persoalan bukan terletak pada kurangnya kesadaran individu, melainkan pada struktur pembiayaan politik yang sejak semula telah cacat," tegasnya.

"Konsekuensi dari biaya politik tinggi tersebut mengakibatkan maraknya budaya korupsi yang dilakukan oleh pemenang Pilkada, menyuburkan oligarki, serta semakin menguatnya dinasti politik di Indonesia. Selama nomenklatur pembiayaan Pilkada tidak direformasi secara mendasar, setiap ikrar anti korupsi yang diucapkan seorang Kada di hadapan KPK, betapapun tulusnya diucapkan, hanya akan menjadi retorika seremonial yang pada akhirnya kandas di hadapan tekanan psikologis untuk mengembalikan modal politik," tambah Lusi Dian.

Pengacara yang juga alumni FISIP UNAIR ini menambahkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu persoalan paling mendasar terletak pada kedudukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, yang secara struktural berada di bawah kendali Kada. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius, di samping keberadaannya yang selama ini dipandang sangat marjinal, yaitu sebuah paradoks kelembagaan yang, meminjam kerangka teori keagenan (principal-agent problem), menempatkan agen pengawas dalam posisi yang secara struktural bergantung penuh kepada pihak yang justru seharusnya ia awasi.

Dengan demikian asimetri informasi dan asimetri kekuasaan berjalan seiring, saling menopang, dan pada akhirnya melumpuhkan fungsi kontrol itu sendiri.
Dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan Kada, pola yang kerap muncul berkaitan erat dengan praktik rente kekuasaan, seperti pengaturan proyek, jual beli jabatan dalam birokrasi, hingga transaksi politik yang melibatkan aktor-aktor ekonomi lokal, yaitu sebuah konfigurasi yang tampak berulang secara hampir identik, seperti dalam kasus Pemalang.

Menyikapi persoalan tersebut, Dr. WP Djatmiko menyatakan perlunya dilakukan proses rethinking, reshaping, dan redesigning terhadap sistem pengawasan internal Pemda secara menyeluruh dan tidak setengah hati. Reformasi kelembagaan menjadi agenda yang penting dan mendesak, agar fungsi pengawasan tidak lagi berada dalam posisi subordinatif terhadap Kada, melainkan berdiri secara mandiri dan tidak lagi melebur dalam struktur kelembagaan Pemda.

Mantan dosen MM Universitas Airlangga, Surabaya, dan MM Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, ini menegaskan bahwa salah satu gagasan untuk mengurangi praktik korupsi di daerah adalah dengan menata ulang kedudukan Inspektorat Daerah agar tidak lagi berada langsung dibawah Kada.

Dengan struktur yang lebih independen, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif dan profesional, tanpa tekanan politik dari Kada yang seharusnya menjadi obyek pengawasannya.

Di sisi lain, sistem pemberantasan korupsi juga tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada lembaga penegak hukum semata. Keterbatasan sumber daya serta luasnya cakupan wilayah administrasi membuat pengawasan terhadap ratusan pejabat publik di daerah mustahil hanya dibebankan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap kekuasaan Kada. Peran organisasi masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, serta masyarakat luas menjadi elemen penting dalam membangun kontrol sosial terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah. Pemberantasan korupsi di daerah dan di pusat harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat," papar Dr. WP Djatmiko.

Menegaskan kembali pandangan tersebut, Steven P. Hamonangan Tampubolon, S.H., Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners mengingatkan bahwa upaya pembaruan yang hanya berhenti pada tataran substansi hukum (legal substance), tanpa disertai pembenahan yang setara terhadap struktur hukum (legal structure) yang menopangnya, pada hakikatnya hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat kosmetik dan berjangka pendek.

"Perbaikan norma hukum yang dilakukan secara terus-menerus, apabila tidak diiringi dengan penataan ulang terhadap struktur kelembagaan yang menjalankan norma tersebut, pada akhirnya tidak akan pernah mampu melahirkan budaya hukum (legal culture) yang baik.

Padahal, cita-cita penyelenggaraan negara pada hakikatnya ditujukan semata-mata demi kemaslahatan rakyat, sebagaimana tertulis dalam adagium klasik ‘salus populi suprema lex esto’ bahwa 'keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.'

"Kasus Pemalang mengajarkan kita bahwa adagium ini tidak dapat ditegakkan hanya dengan forum peringatan dan janji lisan. Bahwa fenomena korupsi berulang pada Kada menuntut modifikasi arsitektur kelembagaan institusi Pemda yang secara struktural dapat memaksa kepatuhan Kada, bukan sekadar mengimbaunya," tegasnya.

Rif/Pas/2026

Gegara Batas Tanah, Tukang Becak Lansia di Nganjuk Babak Belur Dianiaya Keponakan

2026-07-28T17:38:42.929+07:00

Advokat DR Wahju Priji Djatmiko menunjukkan foto-foto kliennya yang terluka dan dirawat di RS akibat penganiayaan

Selasa 28 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net - Wiji (76), pria lansia asal Lingkungan Bulakmojo, Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Nganjuk setelah diduga menjadi korban penganiayaan.

Lansia yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak itu diduga dianiaya oleh JK (40), yang merupakan anak angkat dari kakak perempuan Wiji.

Advokat DR Wahju Prijo Djatmiko ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum secara cuma-cuma (pro bono).

Wahju mengatakan, pendampingan diberikan setelah Arifin, putra korban, mendatangi kantor hukumnya karena mengaku awam terhadap proses hukum.

Menurut Wahju, berdasarkan informasi yang diterimanya dari keluarga, dugaan penganiayaan berawal dari perselisihan terkait batas lahan.

"Korban dan keluarganya meminta pendampingan kepada kami. Kami siap membantu secara pro bono agar korban memperoleh hak-hak hukumnya dan mendapatkan keadilan," ujar Wahju, Selasa (28/7/2026).

Kasus tersebut menurut Wahju telah dilaporkan ke Polsek Nganjuk Kota dengan Nomor STTLPM/62/VII/2026/SPKT Polsek Nganjuk Kota tertanggal 27 Juli 2026.

Berdasarkan laporan polisi, peristiwa diduga terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, di jalan umum Lingkungan Bulakmojo, Kelurahan Werungotok.

Dalam laporan itu disebutkan korban diduga dipukul beberapa kali pada bagian mata dan pelipis hingga terjatuh. Korban juga mengalami luka lebam di sekitar mata, luka robek pada pelipis, serta mimisan sehingga harus mendapatkan penanganan medis.

Lebih lanjut Wahju menjelaskan, perkara tersebut telah ditangani Polsek Nganjuk Kota. Terduga pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum.

Menurut Wahju, tindakan main hakim sendiri tidak boleh dibenarkan dalam kondisi apa pun. Karena itu, ia berharap penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

"Main hakim sendiri atau eigenrichting sangat berbahaya. Kami berharap pelaku diberikan hukuman yang setimpal sehingga menjadi efek jera dan kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Dari hasil kajian tim kuasa hukum, Wahju menyebut dugaan perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran Pasal 466 KUHP Nasional, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) maupun ayat (2).

Sementara itu, Arifin membenarkan bahwa sebelum insiden terjadi, ayahnya sempat mengingatkan terkait batas lahan yang menjadi pokok perselisihan. Tak lama setelah itu, korban diduga mengalami penganiayaan hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Rif/Pas/2026

DPRD Kabupaten Madiun Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Agus Prayitno Resmi Gantikan Ali Masngudi Jadi Wakil Ketua

2026-07-27T19:09:31.714+07:00

Senin 27 Juli 2026

MADIUN, matakamera.net – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna pada Senin (27/7/2026), dengan dua agenda penting. Selain menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 bersama bupati, rapat juga menetapkan pergantian antar waktu (PAW) unsur pimpinan DPRD dari Ali Masngudi kepada Agus Prayitno.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, dengan kehadiran Agus Prayitno sebagai Wakil Ketua DPRD pihak berharap mampu memperkuat soliditas lembaga legislatif selama sisa masa jabatan 2024-2029.

"Harapannya semakin baik, semakin kompak, dan segera menyesuaikan dengan regulasi serta bergabung menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD," ujar Fery usai rapat paripurna.

Dalam kesempatan itu, Fery juga menyoroti hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2025. Ia berharap besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berikutnya dapat ditekan agar tidak kembali membengkak.

"Kami berharap SILPA jangan terlalu banyak. Tahun ini harus benar-benar menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah mempercepat tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk penyelesaian persoalan aset daerah.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, pergantian unsur pimpinan DPRD merupakan proses yang lazim dalam sistem demokrasi dan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pergantian pimpinan ini sudah sesuai regulasi. Kami berharap sinergi, kolaborasi, dan kemitraan yang selama ini terjalin baik antara eksekutif dan legislatif tetap terus berjalan," ujar Hari.

Terkait rekomendasi DPRD atas pertanggungjawaban APBD 2025, Hari memastikan seluruh masukan dewan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Semua rekomendasi yang disampaikan DPRD akan kami tindak lanjuti, termasuk yang berkaitan dengan perubahan anggaran maupun masukan lainnya," imbuhnya.

Menanggapi sorotan mengenai SILPA, Hari menjelaskan bahwa sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan karena pemerintah daerah memilih tetap mematuhi regulasi dibanding memaksakan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi melanggar aturan.

"Daripada melanggar regulasi, lebih baik kita sesuaikan. Namun kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas dan akan kami lanjutkan pada tahun anggaran berikutnya," ujarnya.

Hari juga mengungkapkan proses sertifikasi aset daerah terus berjalan. Dari sekitar 8.000 aset milik Pemkab Madiun, kini tersisa sekitar 400 bidang yang belum bersertifikat.

Menurutnya, penyelesaian aset tersebut membutuhkan kehati-hatian karena masih terdapat persoalan riwayat kepemilikan dan ahli waris yang harus dipastikan terlebih dahulu.

"Kami tidak ingin setelah sertifikat terbit justru muncul persoalan hukum. Karena itu seluruh data akan disinkronkan bersama pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun yang baru, Agus Prayitno, menyebut pergantian dirinya menggantikan Ali Masngudi telah melalui mekanisme sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2024.

Menurut Agus, pengunduran diri Ali Masngudi dilakukan atas pertimbangan pribadi dan kepentingan keluarga, kemudian diproses melalui rekomendasi DPP Partai Demokrat hingga akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

Agus menyatakan siap menjalankan amanah sebagai pimpinan DPRD dengan berpedoman pada sumpah jabatan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Madiun.

"Harapan kami tentu bekerja sebaik-baiknya, taat pada peraturan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Madiun," pungkas Agus.

Her/Pas/adv/2026

Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Mas Tatit Ajak Generasi Muda Belajar dari Sejarah Demokrasi

2026-07-27T18:32:15.131+07:00

Senin 27 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net - Dalam momentum 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah.

Menurutnya, Kudatuli merupakan salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia yang sarat nilai perjuangan, keberanian, dan pengorbanan.

Pesan tersebut disampaikan Mas Tatit, sapaan akrabnya, saat menggelar doa bersama dan refleksi malam peringatan Kudatuli di pendopo kediamannya di Jalan Yos Sudarso II, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Minggu malam (26/7/2026).

Kegiatan dihadiri para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus PDI Perjuangan Nganjuk, serta kader muda.

Mas Tatit mengatakan, generasi muda saat ini menikmati iklim demokrasi yang jauh lebih terbuka. Karena itu, mereka perlu memahami proses panjang yang dilalui bangsa hingga mencapai kondisi tersebut.

"Generasi muda jangan sampai putus dari sejarah. Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi tidak lahir begitu saja, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan banyak orang," ujarnya.

Mas Tatit menilai nilai-nilai yang lahir dari peristiwa 27 Juli 1996 tetap relevan hingga kini, yakni keberanian membela kebenaran, menjaga persatuan, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam refleksi tersebut, Mas Tatit juga mengenang almarhum Soesilo Muslim, sesepuh PDI Perjuangan Nganjuk sekaligus ayahandanya, yang menjadi salah satu pelaku sejarah saat mempertahankan Kantor DPP PDI Pro Megawati dalam peristiwa Kudatuli di Jakarta.

Menurutnya, kisah para pelaku sejarah bukan untuk membangkitkan romantisme masa lalu, melainkan menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus agar memiliki karakter tangguh, berintegritas, dan peduli terhadap masa depan bangsa.

"Semangat perjuangan para pendahulu harus diwariskan kepada generasi muda. Bukan untuk menghidupkan konflik masa lalu, tetapi agar mereka memahami bahwa persatuan, demokrasi, dan kepedulian terhadap rakyat harus terus dijaga," tegasnya.

Melalui momentum peringatan 30 tahun Kudatuli, Mas Tatit berharap masyarakat, terutama kalangan muda, semakin menghargai sejarah bangsa dan menjadikannya bekal untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Rif/Pas/2026

Ketua DPRD Nganjuk Apresiasi Bhayangkara Adhyaksa Offroad 2026, Jadi Ajang Promosi Wisata

2026-07-27T15:41:35.209+07:00

Senin 27 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net – Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengapresiasi penyelenggaraan Baong #4 Bhayangkara Adhyaksa Offroad 2026 yang digelar Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama Forkopimda. Menurutnya, event tersebut bukan sekadar ajang otomotif, tetapi juga menjadi wadah memperkuat sinergi lintas instansi sekaligus mengenalkan potensi wisata Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat luas.

Event dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 itu resmi dibuka di Monumen dr. Soetomo, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Sabtu (25/7/2026). Sebanyak 250 peserta dengan 174 kendaraan off-road ambil bagian dalam dua kategori, yakni Extreme dan Fun.

Tatit menilai kolaborasi Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pemkab Nganjuk, Polres Nganjuk, TNI, komunitas otomotif, dan berbagai unsur Forkopimda menjadi contoh sinergi yang positif. Kegiatan seperti ini diharapkan terus berlanjut karena mampu memberikan dampak bagi promosi daerah dan sektor pariwisata.

"Event seperti ini sangat positif karena tidak hanya mempererat kebersamaan antarinstansi, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan potensi wisata Nganjuk kepada masyarakat, khususnya melalui jalur-jalur off-road yang dimiliki daerah ini," ujar Tatit, Senin (27/7/2026).

Hadir dalam pembukaan tersebut Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Dino Kriesmiardi, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Oki Basuki Rachmat, Sekretaris Daerah Nur Solekan, jajaran Kodim 0810/Nganjuk, Kejari Nganjuk, Polres Nganjuk, komunitas Ngajiro (Nganjuk Jeep Offroad), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Marhaen Djumadi mengatakan kegiatan off-road tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi dan menguji adrenalin, tetapi juga mempererat silaturahmi serta membangun sinergi antarlembaga dan komunitas otomotif.

Selain itu, event tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu destinasi wisata otomotif yang menarik sehingga dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

Sebelum peserta diberangkatkan, perwakilan komunitas Ngajiro mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan, menjaga sportivitas, serta tetap berada di jalur yang telah ditentukan untuk menghindari kerusakan lingkungan.

Usai doa bersama, jajaran Forkopimda secara simbolis melepas peserta menjelajahi jalur ekstrem "Anjuk Ladang". Etape pertama dimulai dari Monumen dr. Soetomo menuju kawasan wisata Jolotundo Glamping Park di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, yang menjadi lokasi bermalam sebelum peserta melanjutkan etape kedua pada hari berikutnya.

Rif/Pas/2026

Gelar Doa-Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Ketua DPRD Nganjuk Ajak Teladani Semangat Juang dan Persatuan

2026-07-26T21:45:10.873+07:00

Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menggelar doa bersama dan refleksi peringatan Kudatuli, Ahad malam (26/7/2026)

Ahad 26 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net - Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengajak masyarakat Nganjuk dan keluarga besar PDI Perjuangan untuk menjadikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai pelajaran berharga. Utamanya dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ajakan itu disampaikan Tatit saat menggelar doa bersama dan refleksi malam peringatan 30 Tahun Kudatuli di pendopo kediamannya di Jalan Yos Sudarso II, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Minggu malam (26/7/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri para sesepuh PDI Perjuangan Nganjuk, jajaran pengurus DPC, badan partai, serta kader-kader ideologis.

Doa bersama yang disertai deretan nasi tumpeng itu menjadi momentum mengenang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus mengambil hikmah dari perjuangan para pendahulu.

Menurut Tatit, Kudatuli tidak hanya menjadi bagian dari sejarah PDI Perjuangan, tetapi juga merupakan catatan penting dalam perjalanan bangsa yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat.

"Peristiwa ini bukan sekadar sejarah partai, tetapi juga sejarah demokrasi Indonesia. Nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan pengorbanan di dalamnya patut menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Tatit.

Tatit mengatakan, perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dibangun dengan mudah. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pejuang demokrasi, mulai dari tenaga, air mata hingga nyawa.

"Perjalanan membuka ruang demokrasi di negeri ini diiringi keringat, air mata bahkan nyawa. Karena itu, semangat perjuangan tersebut harus terus diwariskan kepada generasi sekarang agar tidak mudah melupakan sejarah," katanya.

Dalam refleksi tersebut, Tatit juga mengenang almarhum Soesilo Muslim, sesepuh PDI Perjuangan Nganjuk sekaligus ayahandanya, yang menjadi salah satu pelaku sejarah saat mempertahankan Kantor DPP PDI Pro Megawati dalam peristiwa Kudatuli di Jakarta pada 27 Juli 1996.

Menurutnya, keteladanan Soesilo Muslim bersama para pejuang demokrasi lainnya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap teguh memegang nilai pengabdian, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama.

"Semangat para senior bangsa dan para pejuang demokrasi itulah yang harus kita teladani. Bukan hanya untuk membangun partai, tetapi juga untuk membangun daerah dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.

Ia berharap semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa Kudatuli dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat agar terus menjaga persatuan, merawat demokrasi, dan bersama-sama membangun Nganjuk yang lebih baik.

Peringatan tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku sejarah sekaligus harapan agar nilai-nilai perjuangan, kebersamaan, dan demokrasi tetap terjaga di tengah kehidupan bermasyarakat.

Rif/Pas/2026

TMI Ngawi Kompak Dukung Don Muzakir Jadi Wamentan RI, Dinilai Paham Kebutuhan Petani

2026-07-25T14:50:44.993+07:00

DPD TMI Kabupaten Ngawi solid mendukung Ketum TMI Don Mizakir jadi Wamentan RI

Sabtu 25 Juli 2026

NGAWI, matakamera.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Ngawi secara kompak menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP TMI Don Muzakir, untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul kosongnya jabatan Wamentan setelah Sudaryono dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan dukungan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengurus DPD TMI Kabupaten Ngawi yang digelar secara daring, Sabtu (25/7/2026).

Ketua DPD TMI Kabupaten Ngawi, Pujiyem, mengatakan Don Muzakir merupakan sosok yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun organisasi petani sekaligus menjembatani aspirasi petani dengan pemerintah.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan berbagai program strategis Kementerian Pertanian yang selama ini telah memberikan manfaat bagi petani.

"Kami menilai Pak Don Muzakir memiliki kapasitas, pengalaman, dan pemahaman yang kuat terhadap persoalan pertanian. Beliau juga sangat dekat dengan petani sehingga kami berharap dapat dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian RI," ujar Pujiyem.

Pujiyem menambahkan, berbagai program modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, hingga penguatan ketahanan pangan nasional membutuhkan figur yang memahami kondisi petani di lapangan.

Karena itu, DPD TMI Kabupaten Ngawi berharap pemerintah mempertimbangkan sosok Don Muzakir untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Kementerian Pertanian.

"Kami siap mendukung siapa pun yang ditugaskan pemerintah. Namun, jika diberikan kesempatan, kami meyakini Pak Don Muzakir mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan petani di daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat DPD TMI Kabupaten Ngawi, Riski Wahyu N., mengatakan Don Muzakir selama ini dikenal aktif membangun konsolidasi organisasi dan mendorong berbagai program pemberdayaan petani di berbagai daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai pengalaman organisasi Don Muzakir menjadi bekal penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan para petani.

"Beliau (Don Muzakir, red) memahami persoalan pertanian dari bawah, sering turun langsung bertemu petani, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kami berharap beliau dapat diberi kepercayaan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian RI sehingga berbagai program pembangunan sektor pertanian dapat terus berlanjut," ungkap Riski.

Her/Pas/2026

Dukung Sudaryono Pimpin BGN, Tani Merdeka Ngawi Siap Kawal Program Gizi hingga Tingkat Petani

2026-07-25T14:27:10.607+07:00

DPD Tani Merdeka Indonesia Ngawi Dukung Penuh Sudaryono Jadi Kepala BGN

Sabtu 25 Juli 2026

NGAWI, matakamera.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Dr. Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Organisasi petani tersebut juga menegaskan kesiapan mengawal pelaksanaan berbagai program strategis BGN yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi yang digelar secara daring dari Sekretariat DPD Tani Merdeka di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Jumat malam (24/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ngawi, Pujiyem mengatakan, petani di Ngawi telah merasakan dampak positif berbagai program Kementerian Pertanian, khususnya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Menurut Pujiyem, Tani Merdeka selama ini aktif mengawal proses pengusulan hingga penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

"Kelompok tani di Ngawi sudah banyak yang merasakan manfaat bantuan alsintan. Kehadiran alat pertanian modern membuat pekerjaan petani lebih ringan, biaya produksi lebih efisien, serta proses tanam dan panen menjadi lebih cepat. Dampaknya tentu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani," ujar Pujiyem, Sabtu (25/7/2026).

Pujiyem menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan organisasi petani mampu memberikan hasil nyata di lapangan. Karena itu, pihaknya siap mendukung program-program BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono.

Menurut Pujiyem, peran petani tidak hanya sebatas memproduksi pangan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat.

"Kami optimistis di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono, Badan Gizi Nasional akan semakin kuat menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat. Tani Merdeka siap menjadi mitra pemerintah, mulai dari penyediaan pangan hingga pemberdayaan petani sebagai pilar ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Hal senada disampaikan Dewan Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Ngawi, Riski Wahyu N.. Menurut Riski, seluruh jajaran Tani Merdeka siap memberikan dukungan terhadap program yang dijalankan Sudaryono.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi dari Fraksi Gerindra itu menyebut pengalaman Sudaryono saat menjabat Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting dalam memimpin Badan Gizi Nasional.

"Pak Sudaryono kini dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional dan juga merupakan Dewan Pembina DPP Tani Merdeka Indonesia. Karena itu, kami siap mendukung sekaligus mengawal setiap program yang dijalankan demi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat," pungkas Riski.

Her/Pas/2026

10 Hari Kerja Nonstop Berbuah Manis, Nganjuk Peduli Gelar Tasyakuran Rampungnya Bedah Rumah Mbah Sojo

2026-07-24T18:26:03.777+07:00

Jumat 24 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net - Rampungnya program bedah rumah Mbah Sojo disyukuri Komunitas Nganjuk Peduli melalui tasyakuran yang digelar di Sekretariat Nganjuk Peduli, Kamis malam (23/7/2026).

Ini menjadi ungkapan syukur atas selesainya pembangunan rumah layak huni yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk melalui kolaborasi lintas sektor.

Acara dihadiri langsung Mbah Sojo beserta keluarganya, puluhan relawan Nganjuk Peduli, Ketua Nganjuk Peduli Supadi, serta Ketua PWI Kabupaten Nganjuk Bagus Jatikusumo.

Tasyakuran diisi doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas keberhasilan program kemanusiaan tersebut.

Momentum itu juga menjadi bentuk penghormatan kepada tim relawan Nganjuk Peduli yang menjadi ujung tombak pembangunan fisik rumah Mbah Sojo. Selama 10 hari berturut-turut, sejak 14 hingga 23 Juli 2026, para relawan bergotong royong mengerjakan pembangunan dari pagi hingga larut malam. Bahkan kerap bekerja hingga tengah malam demi memastikan rumah selesai tepat waktu.

Ketua Nganjuk Peduli Supadi mengatakan, keberhasilan pembangunan rumah Mbah Sojo merupakan buah dari ketulusan para relawan yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya tanpa mengharapkan imbalan.

"Kami sangat bangga dengan seluruh relawan Nganjuk Peduli. Selama 10 hari mereka bekerja tanpa mengenal lelah, dari pagi hingga tengah malam, agar Mbah Sojo bisa segera menempati rumah yang layak. Inilah makna gotong royong yang sesungguhnya. Ketika kepedulian menjadi gerakan bersama, maka harapan bagi masyarakat dapat benar-benar diwujudkan," ujar Supadi.

Ketua PWI Kabupaten Nganjuk Bagus Jatikusumo menegaskan, keberhasilan program bedah rumah tersebut tidak lepas dari semangat kebersamaan seluruh pihak yang terlibat.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada relawan Nganjuk Peduli yang menjadi motor pembangunan fisik rumah ini. Ketulusan mereka bekerja siang dan malam menjadi inspirasi bahwa kepedulian sosial masih sangat kuat di Kabupaten Nganjuk.

Bagus mengatakan, PWI Nganjuk memang menjadi penggagas program ini. Namun keberhasilannya adalah hasil sinergi Polres Nganjuk, Pemerintah Kabupaten, Baznas, PLN, Nganjuk Peduli, dunia usaha, dan masyarakat.

"Semoga semangat 'Sinergi untuk Negeri' ini terus terjaga dan melahirkan lebih banyak aksi kemanusiaan," kata Bagus.

Suasana tasyakuran berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Mbah Sojo bersama keluarganya tampak haru saat menyampaikan terima kasih kepada para relawan yang selama 10 hari mendampingi proses pembangunan hingga rumah impiannya akhirnya berdiri kokoh.

Rif/Pas/2026

Sidang Perdana Pengeroyokan Maut Sukorejo Bergulir, Kuasa Hukum Korban Desak Vonis Maksimal

2026-07-22T18:14:54.119+07:00

Tim kuasa hukum korban pengeroyokan maut Sukorejo di Pengadilan Negeri Nganjuk, Rabu (22/7/2026)

Rabu 22 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net – Sidang perdana kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan Minal Khosirin dan melukai tiga korban lainnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, resmi dimulai di Pengadilan Negeri Nganjuk, Rabu (22/7/2026).

Persidangan yang dipimpin majelis hakim diawali dengan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan langsung dilanjutkan pemeriksaan saksi serta alat bukti.

Perkara yang menyedot perhatian publik tersebut kini memasuki tahap pembuktian.

Seusai sidang, tim kuasa hukum korban yang terdiri dari Kukuh Hari Prayogo, Sandy Satria dan Hary Masrukin SH, MH, menegaskan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa apabila terbukti bersalah.

Kuasa hukum korban, Kukuh Hari Prayogo, mengatakan proses persidangan harus berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

"Tugas kami memastikan proses persidangan berjalan transparan dan berkeadilan bagi korban. Kami akan terus mengawal perkara ini hingga majelis hakim menjatuhkan putusan dan para terdakwa dihukum seberat-beratnya," tegas Kukuh.

Menurutnya, dakwaan JPU yang menggunakan Pasal 262 ayat (1) sampai ayat (4) KUHP Baru tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sudah tepat dan diharapkan dapat diterapkan secara maksimal.

Senada, anggota tim kuasa hukum korban, Hary Masrukin SH MH, menegaskan pihaknya akan mengawal setiap tahapan persidangan agar tidak keluar dari koridor hukum. Ia berharap seluruh fakta yang terungkap di persidangan mampu memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

"Kami akan mengawal perkara ini sampai inkrah. Semua proses harus berjalan objektif, transparan, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Harapan kami, putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarganya," ujar Hary Masrukin.

Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa, Asmijan, mengatakan sidang berlangsung lancar. Menurutnya, karena sebagian terdakwa masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum, proses persidangan memang dilakukan dengan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat.

"Agenda hari ini pembacaan dakwaan. Karena peradilan pidana anak bersifat cepat dan sederhana, setelah dakwaan langsung dilanjutkan pemeriksaan saksi dan surat. Alhamdulillah persidangan berjalan lancar," katanya.

Untuk diketahui, persidangan yang berlangsung tertutup bagi umum di Ruang Sidang Kartika ini dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. Dalam persidangan, Tim JPU Kejari Nganjuk yang terdiri dari Ratrieka Yuliana, S.H. dan Liya Listiyana, S.H., M.H., mendakwa ke-18 ABH dengan Pasal 262 Ayat (4), Ayat (3), dan Ayat (2) KUHP.

Pasal tersebut disangkakan terkait tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka hingga kematian.

Berdasarkan surat dakwaan, perkara ini bermula dari insiden kekerasan yang terjadi pada Rabu, 24 Juni 2026 dini hari di jalan umum dekat SDN 1 Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Para terdakwa anak diduga terlibat dalam aksi penghadangan dan pengeroyokan terhadap rombongan sebuah perguruan silat. Akibat insiden tersebut, satu orang korban dinyatakan meninggal dunia akibat trauma benda tumpul, sementara beberapa korban lainnya menderita luka berat dan luka ringan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Dino Kriesmiardi menegaskan bahwa seluruh proses hukum dijalankan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum acara dan berpedoman pada sistem peradilan pidana anak. Pihaknya juga memastikan bahwa Kejari Nganjuk menjunjung tinggi netralitas dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) selama proses pembuktian di persidangan.

"Kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan penuntutan secara profesional, proporsional, dan objektif. Karena perkara ini melibatkan anak-anak dan kebetulan sangat menarik perhatian masyarakat luas, kami bersama aparat keamanan dari Kepolisian dan Pengadilan terus berkoordinasi guna memitigasi potensi gangguan agar situasi tetap aman, tertib, dan kondusif hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)," ujar Dino Kriesmiardi.

Rif/Pas/2026

Disorot Kasus Bendungan Margopatut, Sekda Nganjuk Malah Asyik Duet dengan Biduan

2026-07-22T17:52:49.255+07:00

Rabu 22 Juli 2026

NGANJUK, matakamera.net – Di saat penyidikan dugaan korupsi feasibility study (FS) Bendungan Margopatut terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk Nur Solekan justru menjadi sorotan publik usai terlihat menikmati hiburan dengan bernyanyi bersama seorang biduan.

Momen tersebut terjadi dalam sebuah kegiatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk, Rabu (22/7/2026). Dalam video yang beredar, Nur Solekan tampak santai mendendangkan lagu sambil menikmati alunan musik bersama sang biduan.

Aksi itu memantik beragam komentar lantaran dilakukan di tengah proses penyidikan dugaan korupsi FS Bendungan Margopatut yang juga menyeret namanya sebagai saksi. Bagi sebagian masyarakat, penampilan tersebut dinilai kurang mencerminkan kepekaan terhadap situasi yang sedang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Nur Solekan telah memenuhi panggilan penyidik Kejari Nganjuk pada Senin (6/7/2026) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi FS Bendungan Margopatut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Nur Solekan merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan setelah penyidik menggeledah Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk.

"Statusnya masih sebagai saksi. Ini panggilan pertama dan yang bersangkutan langsung hadir," ujar Koko.

Ia juga memastikan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Meski demikian, Kejari belum menetapkan tersangka karena masih melengkapi alat bukti serta menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

"Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan tentu akan ada penetapan tersangka. Tetapi kami tidak terburu-buru karena masih harus menunggu melengkapi alat bukti dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara," tegasnya.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, kemunculan Sekda Nganjuk bernyanyi bersama biduan pun menjadi ironi yang memancing sorotan. Meski secara hukum Nur Solekan masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, penampilan tersebut dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah tingginya perhatian publik terhadap penanganan dugaan korupsi Bendungan Margopatut.

Rif/Pas/2026

Jemput Bola ke Desa, Bapenda Kabupaten Madiun Buka Layanan Pajak dan Ingatkan Batas Akhir Bayar PBB

2026-07-22T15:40:04.007+07:00

Bupati Madiun terjun langsung dalam kegiatan Bahana Bersahaja yang digagas Bapenda Kabupaten Madiun

Rabu 22 Juli 2026

MADIUN, matakamera.net – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun kembali mengoptimalkan pelayanan publik dengan menghadirkan layanan perpajakan langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera). Kali ini, pelayanan digelar di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, selama 21–22 Juli 2026.

Melalui layanan jemput bola tersebut, warga tidak perlu datang ke kantor Bapenda untuk mengurus berbagai administrasi perpajakan. Beragam layanan disediakan, mulai pemecahan dan mutasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultasi pajak daerah, hingga sosialisasi pembayaran pajak secara daring maupun melalui QRIS.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat mengatakan, kehadiran Bapenda dalam Bahana Bersahaja merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Selain memberikan pelayanan administrasi perpajakan, kami juga mengingatkan masyarakat agar segera melunasi PBB sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. Jika melewati batas waktu tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 1 persen setiap bulan," ujarnya.

Tak hanya layanan PBB, Bapenda juga membuka pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk permohonan waris. Warga juga dapat mengurus pendaftaran objek pajak baru, pembetulan data, mutasi, pembatalan, hingga pengurangan pajak.

Bapenda berharap pelayanan langsung di tingkat desa ini semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.

Her/Pas/adv/2026