Materi IPS

Indiae Orientalis Insularumque Adiacientium Typus

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Fri, 05 Dec 2014 03:36:00 +0000

Indiae Orientalis Insularumque Adiacientium Typus merupakan peta “tonggak sejarah” Asia Tenggara termasuk Kepulauan Indonesia. Peta ini menampilkan perpaduan terbaik ilmu kartografi dan informasi tentang wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia pada tujuh puluh tahun pertama abad ke-16. Peta ini dimuat dalam sebuah atlas geografi modern yang berjudul Theatrum Orbis Terrarum yang disusun oleh Abraham Ortelius (1527 – 1598). Atlas ini dibuat dalam lembar-lembar tepisah yang memuat 25 lembar teks dan 53 buah peta cetakan lempeng tembaga. Deskripsi asli menggunakan tulisan latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa. Sejak edisi tahun 1608 dipublikasikan dalam bahasa Belanda, Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, dan Itali.

Peta ini menggambarkan kepulauan Indonesia yang terakhir dibuat sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. Penggambarannya sangat luas, dari wilayah bagian barat India yang dikuasai Portugis, menyambung ke Cina, Jepang, Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Indonesia sampai Papua, bahkan sampai pantai Barat laut Amerika. Pulau- pulau di Indonesia masih terlihat dalam bentuk yang belum sempurna meskipun susunan atau tata letaknya sudah terlihat baik. Di dalam peta ini Pulau Jawa disebutkan sebagai Iava Maior.

Di sisi lain tampak pulau-pulau penghasil rempah-rempah seperti Ternate, Tidore, dan sekitarnya di bagian selatan. Machian dan Bacam digambarkan dengan letak yang tepat sampai sebelah barat Pulau Halmahera (Gigolo). Digambarkan pula Pulau Buru, Pulau Ambon yang sekarang disebut Seram, serta bagian kepala burung Pulau Papua digambarkan dalam tiga pulau kecil. Pulau Gebe, di mana Perancis pertama kali mendapatkan cengkeh dan Pala pada abad ke-18 terlihat tepat di garis equator di antara Pulau Halmahera dan Papua.

Penggambaran peta ini dipadu dengan gambar-gambar serta penulisan teks yang unik, sehingga menjadikan peta ini sangat menarik. Peta ini dikoleksi oleh Museum Nasional sebagai salah satu dari koleksi Geografi Museum Nasional.

Sumber :

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/museumnasional/2014/06/20/indiae-orientalis-insularumque-adiacntium-typus/

Sejarah Kelas XII - Revolusi Hijau

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Wed, 03 Dec 2014 23:26:00 +0000

Revolusi Hijau

Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Hasil yang nyata adalah tercapainya swasembada (kecukupan penyediaan) sejumlah bahan pangan di beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan (pokok), seperti India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, serta Indonesia, untuk menyebut beberapa negara. Norman Borlaug, penerima penghargaan Nobel Perdamaian 1970, adalah orang yang dipandang sebagai konseptor utama gerakan ini. Revolusi hijau diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation, yang mengembangkan gandum di Meksiko (1950) dan padi di Filipina (1960)^[1].Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas (bimbingan masyarakat) adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras^[2]. Tujuan tersebut dilatarbelakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. Gerakan Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disabut Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur.Gerakan ini berhasil menghantarkan Indonesia pada swasembada beras.

Revolusi hijau di Indonesia

Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara – negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989. Disamping itu, Revolusi Hijau juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan karena ternyata Revolusi Hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektare, dan petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan. Sebab sebelum Revolusi Hijau dilaksanakan, keadaan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia sudah timpang, akibat dari gagalnya pelaksanaan Pembaruan Agraria yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965.^[3]

Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting^[4]: penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi.

Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena Revolusi Hijau tetapi karena ekses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kritik lain yang muncul adalah bahwa Revolusi Hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara berkembang karena ia tidak memberi dampak nyata di Afrika.

Dampak positif revolusi hijau

Produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan (karbohidrat) meningkat. Sebagai contoh: Indonesia dari pengimpor beras mampu swasembada dan bisa mengekspor beras ke India.

Permasalahan dan dampak negatif

Penurunan produksi protein, dikarenakan pengembangan serealia (sebagai sumber karbohidrat) tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah.
Penurunan keanekaragaman hayati.
Penggunaan pupuk terus menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk.
Penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten^[5].

Sumber : Wikipedia

Materi ekonomi: Pendapatan nasional

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Tue, 18 Nov 2014 08:18:00 +0000

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Sejarah

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Konsep

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Penghitungan

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ()

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin

Contoh soal :

PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?

jawab :

g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%

Manfaat

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Faktor yang memengaruhi

Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

Sumber : Wikipedia

KRONOLOGI PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Sat, 15 Nov 2014 10:21:00 +0000

Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan adalah :

1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani

Pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, antara lain: 1. Bartholomeus Diaz, berhasil menyusuri pantai barat Afrika sampai di Ujung Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good Hope). 2. Vasco da Gama, berhasil mendarat di Calicut, India. 3. Alfonso de Albuquerque, berhasil menundukkan malaka (1511) dan Maluku (1512). 4. Christopher Columbus, Berhasil menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di kepulauan Bahama dan menemukan Benua Amerika. 5. Ferdinand de Magelhaens, berhasil tiba di Filiphina 6. Cortez, berhasil menduduki Mexico (1519) dengan menakhlukkan bangsa Indian Aztec dan Maya. 7. Pizarro, berhasil menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.

Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia sampai dengan Terbentuknya VOC.

Pada tahun 1602, dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur (cukup disingkat Kongsi dagang milik Belanda) dibawah pimpinan Johan Olderbarnevelt . Tujuan dibentuknya VOC adalah :
a. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol.Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi hak Istimewa (hak Octroi), yaitu :

a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika
c. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan
d. Hak menyatakan perang dan atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi
e. Hak mengangkat pegawai
f. Hak memungut pajak
g. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri.

Beberapa Kebijakan yang diberlakukan oleh VOC di Indonesia antara lain : a. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. b. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. c. Ekstirpasi = Hak VOC untuk menebang atau menggagalkan panen rempah-rempah agar tidak terjadi Over Produksi yang dapat menurunkan harga rempah-rempah.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan menindak pelanggarnya.

Sebab-sebab kejatuhan VOC :
a. Biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia sehingga menghabiskan kas Negara.
b. Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mendorong mereka melakukan Korupsi. Korupsi tersebut otomatis menjadikan pemasukan Negara berkurang drastic.
c. Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa maupun pedagang Asia lainnya.
d. Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan merugi tetapi tetap membayarkan keuntungan kepada pemegang Saham.
e. Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis sehingga menjadikan jalur perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang.

2. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles (1808-1811)

Langkah-langkah pembaharuan yang harus dilakukan Daendles :

a. Dalam bidang pemerintahan:
1. Pusat pemerintahan (weltevreden) dipindahkan agak masuk kedaerah pedalaman.
2. Membentuk secretariat Negara (Algement secretaric).
3. Membagi pulau jawa menjadi 9 prefektur dan 31 Kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen yang langsung dibawah pemerintahan Wali Negara (Daendles). Setiap residen membawahi beberapa bupati. b. Dalam bidang hukum dan peradilan:
membentuk 3 jenis peradilan berdasarkan ras, yaitu peradilan orang Eropa, Orang Pribumi dan pengadilan untuk orang timur asing. c. Dalam bidang militer dan pertahanan :
1. Membangun jalan Anyer-Panarukan, yang disebut jalan pos besar

( De Grote Post Weg)

2. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 menjadi 20000
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
5. Membangun benteng-benteng pertahanan
d. Dalam bidang ekonomi dan keuangan :
1. Membentuk dewan pengawas keuangan Negara (Algemene Rekenkaer).
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai
4. Pajak in natura (contingenten) dan Verplichte Leverantie.
5. Mengadakan monopoli perdagangan bebas
e. Dalam bidang sosial :
1. Pemberlakuan kerja rodi
2. Mengembangkan perbudakan
3. Menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan / sultan
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

3. Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)

Pada masa ini Indonesia berada dalam kekuasaan Perancis
Kebijakan utama Raffles adalah Pertanian Bebas (petani pribumi bebas menanm tanaman apa saja, baik kebutuhan sendiri maupun tanaman ekspor) & Sewa Tanah (Landrent) Kebijakan Raffles adalah : a. Bidang pemerintahan
1. Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi menjadi beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi (kecamatan) dan setiap divisi merupakan kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawah pemerintahan pusat.

b. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) dan sistem penyerahan wajib.
3. Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah sehingga tanah yang dikelola oleh petani harus membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awalnya secara perorangan, tetapi karena petugas tidak cukup maka dipungut per desa dan dibantu oleh Bupati dan kepala desa.
5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Hukum.
Membentuk badan penegak hukum yaitu Court of Justice (tingkat residence), Court of Request (divisi) dan police magistrate.
d. Bidang Sosial.
1. Menghapuskan kerja rodi
2. Penghapusan perbudakan
3. Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam dan menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya.
1. ditulisnya buku tentang History of Java
2. mendukung Bataviaasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-hambatan yang dialami oleh Raffles :
a. Keuangan negara dan pegawai yang cakap sangat terbatas.
b. Masyarakat Indonesia masih sangat tradisional dalam pertanian, bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak tertarik untuk menanam tanaman ekspor dunia.
c. Sistem ekonomi yang sangat tradisional dan belum mengenal sistem peredaran uang. (ini juga penyebab gagalnya sistem Landrent, karena pajak yang dibayarkan harus dalam bentuk uang, sedangkan masyarakat belum mengenal dengan baik sistem uang tersebut).
d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat serta kepemilikan tanah yang berdasarkan warisan, sehingga menyulitkan untuk menentukan berapa luas tanah yang kena pajak dan siapa yang akan membayar pajak.
e. Adanya pejabat yang korup dan bertindak sewenang-wenang.
f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.

4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch (1830-1870)

Kebijakan yang dikeluarkan adalah sistem tanam paksa ( culture stelsel) Ketentuan Tanam Paksa adalah :
1. penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi. Penyimpangan-penyimpangan kebijakan tanam paksa :
1. Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.
2. Tanah yang digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah tersebut masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga paksaan

5. Politik Pintu Terbuka ( 1870)
Latar belakang pemberlakuan kebijakan tersebut :
a. tanam Paksa
b. berkembangnya paham liberalisme di Eropa.
c. Kemenangan partai liberal di Belanda
d. Traktat Sumatera 1871
Landasan utama pelaksanaan kebijakan adalah pembebasan lahan tidak lagi dimiliki oleh Negara belanda saja namun di tuntut untuk di buka bagi pihak swasta dan pemilik modal yang ingin berinventasi di Indonesia. Akibat sistem politik liberal kolonial. a. Bagi Belanda
1. Memberikan keuntungan besar bagi kaum swasta Belanda dan colonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan. b. Bagi Indonesia
1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat
5. Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja rodi.

6. Politik Etis

Dicetuskan oleh Van Deventer

Latar belakang pemberlakuan kebijakan :
a. Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.
b. Tanam paksa memberi keuntungan kepada Belanda tetapi penderitaan bagi rakyat.
c. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
e. Adanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda. Isi kebijakan Politik Etis adalah:

Irigrasi (pengairan),
Emigrasi (perpindahan penduduk),
Edukasi (pendidikan).

Politik etis mengalami kegagalan, penyebabnya adalah :
a. Sistem ekonomi liberal hanya member keuntungan yang besar bagi belanda.
b. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.
c. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat. Pengaruh kebijakan Kolonial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia:
1. Indonesia mengenal sistem ekonomi uang dan mulai meninggalkan sistem barter.
2. Indonesia mengenal sistem peradilan dan hukum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan sosial ketiga setelah Belanda dan Eropa di strata satu dan Cina di strata kedua.

4. Indonesia mengenal cara bertanam yang baik dan tanaman yang laku di pasaran Eropa.
5. Indonesia mengenal peralatan industri dan mengalami kemajuan dalam bidang teknologi baik dalam transportasi, industry dan komunikasi.

Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap Belanda Sebelum Tahun 1800
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.

Sesudah Tahun 1800
1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura
2. Perang Paderi (Imam Bonjol)
3. Perang Diponegoro
4. Perang Aceh
5. Perang Bali
6. Perang Bone
7. Perang Banjarmasin,

Apa itu Inflasi ?

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Sat, 11 Oct 2014 16:22:00 +0000

Pada Kesempatan kali ini ekonomi kelas x .blogspot.com akan membahas mengenai inflasi. Materi ini saya ulas guna untuk memudahkan kalian memahami Pendapatan Nasional

Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi di setiap negara. Semua negara baik negara maju maupun berkembang pasti mengalami apa yang disebut inflasi, hanya besarannya saja yang berbeda. Tingkat inflasi yang dialami negara maju seperti Amerika dan Jepang misalnya mengalami inflasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pengertian inflasi sering didefinisikan dengan kalimat yang berbeda-beda. Meskipun pernyataan dalam definisi itu berbeda tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama, yaitu membicarakan mengenai barang-barang kebutuhan masyarakat yang harganya naik secara terus-menerus. Jadi, yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu peristiwa dalam perekonomian di mana ada kecenderungan harga-harga dari semua barang naik secara terus-menerus atau berulang-ulang.

Yang dimaksud dengan harga (price) adalah harga-harga dari semua kebutuhan masyarakat, secara terus-menerus artinya kenaikan harga barang-barang tersebut bukan hanya satu kali saja tetapi naik secara berulang-ulang. Kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang lazimnya terjadi jika pembelanjaan bertambah dibanding pertambahan penawaran atau persediaan barang dan jasa di pasar. Dengan demikian, jelaslah bahwa penekanan istilah inflasi hanya dipakai terhadap kenaikan tingkat harga yang berlangsung secara terus-menerus atau berkepanjangan.

Kenaikan harga yang berlangsung sekaligus seperti lazimnya kenaikan harga beberapa barang pokok pada saat akan lebaran tidak dapat dikatakan inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut. Kejadian semacam ini diistilahkan sebagai kenaikan tingkat harga.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan tingkat inflasi Indonesia dengan negara lain. Jelas bahwa inflasi di Indonesia termasuk yang paling tinggi.

Ada beberapa istilah dalam menganalisis/menanggapi terhadap tingkat inflasi, antara lain:

a) Inflasi Menyusut

Yaitu tingkat inflasi yang cenderung turun dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini ditandai

dengan turunnya Indeks Harga Konsumen dari satu periode ke periode berikutnya.

b) Inflasi Terus Meningkat

Yaitu inflasi yang cenderung meningkat dari satu periode ke periode berikutnya yang dapat dilihat dari

kenaikan IHK tiap periode.

c) Inflasi Tidak Berubah

Yaitu tingkat inflasi yang cenderung konstan, misalnya pada bulan November 2004 2005 tercatat IHK

sebesar 106,4 % dan pada bulan Desember 2004 tercatat angka yang sama 106,4%. Maka hal ini

dapat dikatakan inflasi tidak berubah.

Sejarah Kerajaan Kediri

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Sat, 11 Oct 2014 15:14:00 +0000

Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno. Pusat kerajaanya terletak di tepi S. Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai.

Berdirinya Kerajaan Kediri

Penemuan Situs Tondowongso pada awal tahun 2007, yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kadiri diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Beberapa arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri. Arca yang ditemukan di desa Gayam, Kediri itu tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Syiwa Catur Muka atau bermuka empat.

Pada tahun 1041 atau 963 M Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya yaitu Mpu Bharada. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Kahuripan menjadi Jenggala (Kahuripan) dan Panjalu (Kediri) yang dibatasi oleh gunung Kawi dan sungai Brantas dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya (1289 M), kitab Negarakertagama (1365 M), dan kitab Calon Arang (1540 M). Tujuan pembagian kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi pertikaian.

Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta sungai Brantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, dan Pasuruhan, ibu kotanya Kahuripan, sedangkan Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan masing-masing kerajaan saling merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga sehingga terjadilah peperangan.

Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan takhta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan (1042 – 1052 M) dalam prasasti Malenga. Ia tetap memakai lambang Kerajaan Airlangga, yaitu Garuda Mukha.

Pada awalnya perang saudara tersebut, dimenangkan oleh Jenggala tetapi pada perkembangan selanjutnya Panjalu/Kediri yang memenangkan peperangan dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan demikian di Jawa Timur berdirilah kerajaan Kediri dimana bukti-bukti yang menjelaskan kerajaan tersebut, selain ditemukannya prasasti-prasasti juga melalui kitab-kitab sastra. Dan yang banyak menjelaskan tentang kerajaan Kediri adalah hasil karya berupa kitab sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab Kakawin Bharatayudha yang ditulis Mpu Sedah dan Mpu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kediri/Panjalu atas Jenggala.

Perkembangan Kerajaan Kediri

Dalam perkembangannya Kerajaan Kediri yang beribukota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan Kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Akan tetapi hilangnya jejak Jenggala mungkin juga disebabkan oleh tidak adanya prasasti yang ditinggalkan atau belum ditemukannya prasasti yang ditinggalkan Kerajaan Jenggala. Kejayaan Kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya (1185-1222) berselisih dengan golongan pendeta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Akuwu Tumapel Tunggul Ametung.

Namun kemudian kedudukannya direbut oleh Ken Arok. Diatas bekas Kerajaan Kediri inilah Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari, dan Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari. Ketika Singasari berada di bawah pemerintahan Kertanegara (1268 1292), terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Jayakatwang, raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singasari bergabung dengan Bupati Sumenep (Madura) untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya pada tahun 1292 Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan Kerajaan Kediri.

Perkembangan politik kerajaan kediri

Mapanji Garasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Alanjung (1052 – 1059 M). Mapanji Alanjung kemudian diganti lagi oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Pertempuran yang terus menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut hingga munculnya nama Raja Bameswara (1116 – 1135 M) dari Kediri.

Pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja Bameswara menggunakan lencana kerajaan berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang biasa disebut Candrakapala. Setelah Bameswara turun takhta, ia digantikan Jayabaya yang dalam masa pemerintahannya itu berhasil mengalahkan Jenggala. Berturut-turut raja-raja Kediri sejak Jayabaya sebagai berikut.

Pada tahun 1019 M Airlangga dinobatkan menjadi raja Medang Kamulan. Airlangga berusaha memulihkan kembali kewibawaan Medang Kamulan, setelah kewibawaan kerajaan berahasil dipulihkan, Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kamulan ke Kahuripan. Berkat jerih payahnya , Medang Kamulan mencapai kejayaan dan kemakmuran. Menjelang akhir hayatnya , Airlangga memutuskan untuk mundur dari pemerintahan dan menjadi pertapa dengan sebutan Resi Gentayu. Airlangga meninggal pada tahun 1049 M.

Pewaris tahta kerajaan Medang Kamulan seharusnya seorang putri yaitu Sri Sanggramawijaya yang lahir dari seorang permaisuri. Namun karena memilih menjadi pertapa, tahta beralih pada putra Airlangga yang lahir dari selir. Untuk menghindari perang saudara, Medang Kamulan dibagi menjadi dua yaitu kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan, dan kerajaan Kediri (Panjalu) dengan ibu kota Dhaha. Tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Hal ini dapat terlihat hingga abad ke 12 , dimana Kediri tetap menjadi kerajaan yang subur dan makmur namun tetap tidak damai sepenuhnya dikarenakan dibayang- bayangi Jenggala yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal itu menjadikan suasana gelap, penuh kemunafikan dan pembunuhan berlangsung terhadap pangeran dan raja – raja antar kedua negara. Namun perseteruan ini berakhir dengan kekalahan jenggala, kerajaan kembali dipersatukandi bawah kekuasaan Kediri.

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN KEDIRI

Sistem pemerintahan kerajaan Kediri terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan , adapun raja – raja yang pernah berkuasa pada masa kerajaan Kediri adalah:

Shri Jayawarsa Digjaya Shastraprabhu

Jayawarsa adalah raja pertama kerajaan Kediri dengan prasastinya yang berangka tahun 1104. Ia menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu.

Kameshwara

Raja ke dua kerajaan Kediri yang bergelar Sri Maharajarake Sirikan Shri Kameshwara Sakalabhuwanatushtikarana Sarwwaniwaryyawiryya Parakrama Digjayottunggadewa, yang lebih dikenal sebagai kameshwara I (1115 – 1130 ). Lancana kerajaanya adalah tengkorak yang bertaring disebut Candrakapala. Dalam masa pemerintahannya Mpu Darmaja telah mengubah kitab samaradana. Dalam kitab ini sang raja di puji–puji sebagai titisan dewa Kama, dan ibukotanya yang keindahannya dikagumi seluruh dunia bernama Dahana. Permaisurinya bernama Shri Kirana, yang berasal dari Janggala.

Jayabaya

Raja kediri ketiga yang bergelar Shri Maharaja Shri Kroncarryadipa Handabhuwanapalaka Parakramanindita Digjayotunggadewanama Shri Gandra. Dengan prasatinya pada tahun 1181. Raja Kediri paling terkenal adalah Prabu Jayabaya, di bawah pemerintahannya Kediri mencapai kejayaan. Keahlian sebagai pemimpin politik yang ulung Jayabaya termasyur dengan ramalannya. Ramalan–ramalan itu dikumpulkan dalam satu kitab yang berjudul jongko Joyoboyo. Dukungan spiritual dan material dari Prabu Jayabaya dan hal budaya dan kesusastraan tidak tanggung–tanggung. Sikap merakyat dan visinya yang jauh kedepan menjadikan prabu Jayabaya layak dikenang.

Prabu Sarwaswera

Sebagai raja yang taat beragama dan budaya, prabu Sarwaswera memegang teguh prinsip tat wam asi yang artinya Dikaulah itu, , dikaulah (semua) itu , semua makhluk adalah engkau . Tujuan hidup manusia menurut prabu Sarwaswera yang terakhir adalah mooksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan paramatma. Jalan yang benar adalah sesuatu yang menuju kearah kesatuan , segala sesuatu yang menghalangi kesatuan adalah tidak benar.

Prabu Kroncharyadipa

Namanya yang berarti beteng kebenaran, sang prabu memang senantiasa berbuat adil pada masyarakatnya. Sebagai plemeluk agama yang taat mengendalikan diri dari pemerintahannya dengan prinsip , sad kama murka, yakni enam macam musuh dalam diri manusia. Keenam itu adalah kroda (marah), moha (kebingungan), kama (hawa nafsu),loba (rakus),mada (mabuk), masarya (iri hati).

Srengga Kertajaya

Srengga Kertajaya tak henti–hentinya bekerja keras demi bangsa negaranya. Masyarakat yang aman dan tentram sangat dia harapkan. Prinsip kesucian prabu Srengga menurut para dalang wayang dilukiskan oleh prapanca.

Pemerintahan Kertajaya

Raja terakhir pada masa Kediri. Kertajaya raja yang mulia serta sangat peduli dengan rakyat. Kertajaya dikenal dengan catur marganya yang berarti empat jalan yaitu darma, arta, kama, moksa.

Kehidupan sosial masyarakat kerajaan kediri

Kehidupan sosial masyarakat Kediri cukup baik karena kesejahteraan rakyat meningkat masyarakat hidup tenang, hal ini terlihat dari rumah-rumah rakyatnya yang baik, bersih, dan rapi, dan berlantai ubin yang berwarna kuning, dan hijau serta orang-orang Kediri telah memakai kain sampai di bawah lutut. Dengan kehidupan masyarakatnya yang aman dan damai maka seni dapat berkembang antara lain kesusastraan yang paling maju adalah seni sastra. Hal ini terlihat dari banyaknya hasil sastra yang dapat Anda ketahui sampai sekarang.

Hasil sastra tersebut, selain seperti yang telah dijelaskan pada uraian materi sebelumnya juga masih banyak kitab sastra yang lain yaitu seperti kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya yang ditulis Mpu Panuluh pada masa Jayabaya, kitab Simaradahana karya Mpu Darmaja, kitab Lubdaka dan Wertasancaya karya Mpu Tan Akung, kitab Kresnayana karya Mpu Triguna dan kitab Sumanasantaka karya Mpu Monaguna. Semuanya itu dihasilkan pada masa pemerintahan Kameswara.

Kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Ling-Wai-Tai-Ta yang disusun oleh Chou Ku-Fei pada tahun 1178 M. Kitab tersebut menyatakan bahwa masyarakat Kediri memakai kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumahnya rata-rata sangat bersih dan rapi. Lantainya dibuat dari ubin yang berwarna kuning dan hijau. Pemerintahannya sangat memerhatikan keadaan rakyatnya sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi tiga berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan.

1. Golongan masyarakat pusat (kerajaan), yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya.

2. Golongan masyarakat thani (daerah), yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah thani (daerah).

3. Golongan masyarakat nonpemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wiraswasta. Kediri memiliki 300 lebih pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu, ada 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan.

Kerajaan Kediri lahir dari pembagian Kerajaan Mataram oleh Raja Airlangga (1000-1049). Pemecahan ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan di antara anak-anak selirnya. Tidak ada bukti yang jelas bagaimana kerajaan tersebut dipecah dan menjadi beberapa bagian. Dalam babad disebutkan bahwa kerajaan dibagi empat atau lima bagian. Tetapi dalam perkembangannya hanya dua kerajaan yang sering disebut, yaitu Kediri (Pangjalu) dan Jenggala. Samarawijaya sebagai pewaris sah kerajaan mendapat ibukota lama, yaitu Dahanaputra, dan nama kerajaannya diubah menjadi Pangjalu atau dikenal juga sebagai Kerajaan Kediri.

Kondisi Ekonomi pada Jaman Kerajaan Kadiri

Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas dan ulat sutra. Dengan demikian dipandang dari aspek ekonomi, kerajaan Kediri cukup makmur. Hal ini terlihat dari kemampuan kerajaan memberikan penghasilan tetap kepada para pegawainya dibayar dengan hasil bumi. Keterangan ini diperoleh berdasarkan kitab Chi-Fan-Chi dan kitab Ling-wai-tai-ta.

Karya Sastra dan Prasasti pada Jaman Kerajaan Kadiri

Prasasti pada Jaman Kerajaan Kadiri diantaranya yaitu:

a. Prasasti Banjaran yang berangka tahun 1052 M menjelaskan kemenangan Panjalu atau Kadiri atas Jenggala

b. Prasasti Hantang tahun 1135 atau 1052 M menjelaskan Panjalu atau Kadiri pada masa Raja Jayabaya.Pada prasasti ini terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kadiri Menang.Prasasti ini di keluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk Desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang dengan Jenggala.Dan dari Prasasti tersebut dapat di ketahui kalau Raja Jayabhaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri.

Prasasti Jepun 1144 M

Prasasti Talan 1136 M Seni sastra juga mendapat banyak perhatian pada zaman Kerajaan Kadiri. Pada tahun 1157 Kakawin Bharatayuddha ditulis oleh Mpu Sedah dan diselesaikan Mpu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Korawa, sebagai kiasan,kemenangan.

Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman Kerajaan Panjalu-Kadiri. Pada tahun 1157 Kakawin Bharatayuddha ditulis oleh Mpu Sedah dan diselesaikan Mpu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Korawa, sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabhaya atas Janggala.

Selain itu, Mpu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Ghatotkachasraya. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Mpu Dharmaja yang menulis Kakawin Smaradahana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga bernama Mpu Monaguna yang menulis Sumanasantaka dan Mpu Triguna yang menulis Kresnayana.

Di samping kitab sastra maupun prasasti tersebut di atas, juga ditemukan berita Cina yang banyak memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat dan pemerintahan Kediri yang tidak ditemukan dari sumber yang lain. Berita Cina tersebut disusun melalui kitab yang berjudul Ling-mai-tai-ta yang ditulis oleh Cho-ku-Fei tahun 1178 M dan kitab Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau-Ju-Kua tahun 1225 M. Dengan demikian melalui prasasti, kitab sastra maupun kitab yang ditulis orang-orang Cina tersebut perkembangan Kediri.

Runtuhnya Kediri

Runtuhnya kerajaan Kediri dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya , terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menggangap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa meyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok , akuwu Tumapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Ganter, pada tahun 1222 M. Dalam pertempuarn itu Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya, pada masa itu menandai berakhirnya kerajaan Kediri.

Setelah berhasil mengalah kan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena perilakunya yang baik, Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka Hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ia bekerjasama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.

sumber : http://juragansejarah.blogspot.com/2012/05/sejarah-kerajaan-kediri.html#ixzz2ADhwPsUY

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Tue, 12 Aug 2014 03:44:00 +0000

1) Makna Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

2) Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang.

3) Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Tampil tiga tokoh.

1. Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara Indonesia(dalam pidato)

- Peri Kebangsaan

- Peri Kemanusiaan

- Peri Ke-Tuhanan

- Peri Kerakyatan

- Kesejahteraan rakyat

Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan rancangan (tertulis)

- 1. Ke-Tuhanan Yang maha Esa

- 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

- 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

- permusyawaratan/ Perwakilan

- 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia

2. Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulan dasar negara Indonesia yaitu:

- Persatuan

- Kekeluargaan

- Kesimbangan lahir dan batin

- Musyawarah

- Keadilan rakyat

3. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang menjadi dasar negara merdeka, yaitu:

- Kebangsaan Indonesia

- Internasionalisme atau kemanusiaan

- Mufakat atau demokrasi

- Kesejahteraan sosial

- Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter”.

Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 – 17 Juli 1945 menerima laporan Panitia Sembilan tentang isi Piagam Jakarta, membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 dan tugasnya selesai BPUPKI dibubarkan.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:

- Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

- Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Persatuan Indonesia

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh KNIP.

4) Fungsi Pokok Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai landasan setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Sedangkan sebagai ideologi negara, dasar, pandangan bagi sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:

- Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan

- Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

- Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa

- Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara

PENGERTIAN DAN JENIS BANK

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Mon, 14 Jul 2014 03:31:00 +0000

Di sekitar tempat tinggalmu mungkin banyak berdiri kantor-kantor bank. Atau bahkan kamu menjadi penabung di salah satu bank tersebut. Memang, sebagian besar orang saat ini telah banyak yang memanfaatkan jasa perbankan, bagaimana dengan dirimu?

Bank banyak dikenal sebagai lembaga yang menerima simpanan dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat pembayaran segala macam bentuk pajak seperti listrik, telepon, dan PDAM, serta pemindahan uang atau tranfer. Dengan demikian transaksi ekonomi banyak sekali yang melibatkan bank.

Jadi dari berbagai kegiatan bank di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian bank?

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

a. Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan peminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya.

b. R.G. Hawtery, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit.

c. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.

2. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut.

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut.

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis.

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan halhal sebagai berikut.

a. Likuiditas

artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek.

b. Solvabilitas

artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Rentabilitas

artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya.

d. Soliditas

artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat.

Kamu telah mengenal jenis-jenis bank dilihat dari berbagai segi, baik segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Nah, pada pembahasan kali ini akan difokuskan pada jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan bank syariah. Keempat jenis bank ini peranannya cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang simak pembahasannya masing-masing.

a. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum (banker’s bank), sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Adapun tugas bank sentral antara lain sebagai berikut.

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

3) Mengatur dan mengawasi bank.

4) Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Untuk memperjelas pemahamanmu tentang hubunganantara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah, kamu perlu memperhatikan UU Nomor 23 Tahun 1999, yang antara lain memuat sebagai berikut.

1) Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.

2) Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

3) Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI.

4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN.

5) Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.

6) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah.

7) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Selanjutnya hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional antara lain sebagai berikut.

1) Dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral Negara lain dan organisasi atau lembaga internasional.

2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara RI sebagai anggota.

b. Bank Umum

Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial (commercial bank). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi tersebut, kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan berikut ini.

1) Menghimpun dana (funding) dalam bentuk:

a) simpanan giro (demand deposit), artinya simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro,

b) simpanan tabungan (saving deposit), artinya simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank,

c) simpanan deposito (time deposit), artinya simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo) untuk penarikannya.

2) Menyalurkan dana (lending) atau menjual dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, dalam bentuk:

a) kiriman uang (transfer), artinya jasa pengiriman uang lewat bank,

b) kliring (clearing), artinya penagihan warkat (suratsurat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota,

c) inkaso (collection), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri,

d) kartu kredit atau ATM atau bank card,

e) Letter of Credit (L/C), artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk,

f) cek wisata (trevellers cheque) artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan,

g) dan jasa-jasa lainnya.

Sedangkan fungsi bank umum antara lain sebagai berikut.

1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.

2) Memberikan kredit pada masyarakat.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi hal-hal berikut.

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Memberikan kredit.

3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Larangan yang dikenakan pada Bank Perkreditan Rakyat, antara lain sebagai berikut.

1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.

2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3) Melakukan penyertaan modal.

4) Melakukan usaha perasuransian.

d. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam.

Dalam perdagangan Islam ada dua konsep utama, yaitu:

1) larangan atas penerapan bunga,

2) sebagai penggantiannya dipakai sistem bagi hasil.

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan nasabah adalah sebagai mitra investor, digunakan teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah, yaitu seorang pemilik modal memberikan modal dan mudharab (mitra tenaga kerja) memberikan kecakapan teknik dan keterampilan. Laba dibagi antara keduanya menurut persentase yang disetujui dengan mengacu pada prinsip keadilan (persentase ditentukan oleh usaha).

Bank syariah juga bisa melakukan aktivitas di pasar devisa dan menjalankan jasa perbankan lainnya, seperti surat kredit dan surat jaminan. Selain itu dapat melakukan trust business, real estate, dan jasa konsultan.

Prinsip bank syariah antara lain sebagai berikut.

a. Prinsip mudharabah

(pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil), di mana bank memberi modal, nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.

b. Prinsip murabahah

(prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan), di mana nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengi- rimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kedua belah pihak.

c. Prinsip musharakah

(pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal), di mana bank dan nasabah menjadi mitra usaha yang masing-masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba di muka untuk waktu tertentu.

d. Prinsip ijarah

(pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan).

e. Prinsip ijarah wa iqtina

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain).

Pendapatan Nasional

noreply@blogger.com (KIR SMAN 1 KANDANGAN) — Mon, 14 Jul 2014 03:23:00 +0000

II. Pendapatan Nasional
1. Pengertian Pendapatan Nasional
Dalam ilmu ekonomi pendapatan nasional merupakan konsep yang menarik untuk
dipelajari. Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan pendapatan
nasional. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari pendapatan
nasionalnya. Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara pasti
diarahkan untuk meningkatkan untuk menstabilkan pendapatan nasional.
Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Setiap
negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut
merupakan suatu cara mengumpulkan informasi perhitungan terhadap hal-hal sebagai
berikut.
a. Nilai berbagai ibarang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
b. Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional
c. Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan
untuk menciptakan produk nasional tersebut.
2. Konsep-Konsep Pendapatan Nasional
a. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)
Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi
oleh suatu negara dalam periode tertentu atau satu tahun termasuk barang dan jasa
yang diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut dan oleh penduduk
negara lain yang tinggal di negara bersangkutan.
b. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP)
Produk Nasional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu
masyarakat suatu negara selama periode tetentu baik yang tinggal di dalam negeri
maupun di luar negeri.
c. Produk Nasional Netto (PNN) atau Net National Product (NNP)
Produk Nasional Neto adalah produk nasional bruto dikurangi penyusutan barangbarang
pengganti modal dalam proses produksi.
d. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) = NNI
Pendapatan Nasional Neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak
langsung dan ditambah dengan subsidi
e. Pendapatan Perorangan (Personal Income = PI)
Pendapatan Perongan adalah seluruh jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar
sampai di tangan masyarakat ditulis dalam rumus: PI = NNI = transfer payment –
(laba ditahan + iuran asudanri + iuran jaminan sosial + pajak perseorangan)
f. Pendapatan Disposable/ setelah pajak (Disposible Income)
Pendapatan Disposible adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Rumusnya: Disposible Income = Personal Income – Pajak Penghasilan.
g. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu.
II. Metode Perhitungan Pendapatan Naisonal
Ada beberapa pendekatan untu menghitung pendapatan nasional antara lain sebagai berikut:
1. Pendekatan Pendapatan
Pendekatan Pendapatan (income a product) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.
a. Kompensasi untuk pekerja
Pekerja mendapat upah dan gaji serta penerimaan lain, seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya.
b. Keuntungan Perusahaan
Merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya
c. Pendapatan Usaha Perorangan
Merupakan pendapatan yang diterima dari enggunaan tenaga kerja dan hasil usaha orangan, seperti petani
d. Pendapatan Sewa
Merupakan balas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi
e. Bunga Netto
Bunga neto dibayar oleh perusahaan sikurangi dengan bunga uang diterima oleh perusahaan, ditambah netto yang diterima dari luar negeri
Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut
NI = Yw + Yr + Yi + Yp
Keterangan :
NI = Pendapatan Nasional
Yw = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya
Yr = Pendapatan bersih dari sewa
Yi = Pendapatan dari bunga
Yp = Pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan
2. Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah eluruh banda dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian.
Pendekatan Pengeluaran
Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlakan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa (C) pengeluaran investasi (I), tabungan (S), pengeluaran pemerintah (G), pengeluaran sektor ekspor impor (X-M)
Pendekatan ini dapat dirumuskan:
PDB = C + I + G + (X-M) atau
PDB = C + S + G + (X-M)
Keterangan :
PDB : Produk Domestik Bruto
C : Konsumsi rumah tangga
I : Investasi
S : Tabungan
G : Pengeluaran pemerintah
X : Total Expor
M : Total Impor
Perhitungan Pendapatan Nasional
Produk Pamesti Bruto (PPB)
Dikurangi pendapatan netto luar negeri
Produk Nasional Bruto (PNB)
Penyusutan
Produk Nasional Netto (NNP)
Pajak tak langsung
Pendapatan Nasional Netto (NNI)
Transfer payment
Dikurangi
Dana jamsos
Pajak penghasilan
Laba tak dibagi
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pajak langsung
Pendapatan disposibel (DI)

Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional
Tujuan penghitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu satu tahun. Manfaat yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:
Mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian
Dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa. Dapat ditentukan pula besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan nasional dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedang Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang adalah negara Industri.
Menurut PBB, perekonomian suatu negara terdiri dari 11 sektor usaha, yaitu sebagai berikut:
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
Pertambangan dan penggalian
Industri pengolahan
Listrik, gas, dan air minum
Bangunan
Perdagangan, hotel, dan restoran
Pengangkutan dan komunikasi
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Sewa rumah
Pemerintah dan pertahanan
Jasa-jasa lain
Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu
Data mengenai pendapatan nasional dibuat setiap tahun, maka kita dapat membandingkan besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi sebagai berikut.
Ada tidaknya kenaikan/penurunan perekonomian
Ada tidaknya perubahan struktur ekonomi
Pertambahan dan pengurangan kemakmuran materiil
Kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasakarn jumlah penduduknya.
Membandingkan perekonomian antarbangsa atau antar daerah
Data perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara laindan antar satu daerah/provinsi dengan daerah/provinsi lain. Kita dapat membandingkan pendapatan per kapita antara Amerika Serikat dengan Jepang dan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Perbandingan ini berguna untuk menilai seberapa jauh kita tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara lain yang yang lebih maju atau lebih terbelakang dari kita.
Merumuskan kebijaksanaan pemerintah
Perhitungan pendapatan nasional berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan produk nasional bruto setinggi 8%, maka perhitungan pendapatan nasional inilah yang kita lihat. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor, pertanian 8% itu dialokasikan kepada sektor pertanian misalnya 5%, sektor industri 15%, pertambangan 12% dan seterusnya.

Dari kecepatan pertumbuhan sektor pertanian dalam subsektor tanaman bahan makanan pemerintah dapat menentukan kebijakan pengadaan pangan. Misalnya dapat tidaknya bahan makanan disediakan dari produksi dalam negeri dan seberapa besar masih harus diimpor. Berdasarkan pendapatan per kapita, pemerintah dapat pula menentukan kebijakan kependudukan dan penggunaan dana investasi.
Pendapatan Per kapita
Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Adapun rumusnya sebagai berikut.
Pendapatan Per Kapita=(Pendapatan nasional)/(Jumlah penduduk)
Pendapatan per kapita terhitung secara berkala, biasanya per satu tahun.
Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain
Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain
Sebagai data untuk kebijakan atau sebgai bahan baku pertimbangan mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ekonomi
Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara
Pendapatan per kapita sebagai barometer untuk mengukur taraf hidup rata-rata masyarakat suatu negara masih ada kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan oleh berikut ini.
Tingginya pendapatan per kapita suatu negara dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan dan harga barang keperluan sehari-hari
Tingginya pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan secara realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat kesejahteraannya.
Tingginya pendapatan per kapita tidak menjelaskan mengenai masalah pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja.
Berdasarkan Bank Dunia (World Bank) tingkat pendapatan per kapita suatu negara dibedakan menjadi empat kelompok
Negara berpendapatan rendah (Low Income Economics)
Negara berpendapatan rendah yaitu negara yang memiliki PNB per kapita $ 675 atau kurang
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah (Lower Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah, yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 675 – $ 2.695
Negara yang berpendapatan menengah tinggi (Upper Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah tinggi, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 2.695 – $ 8.355
Negara yang berpendapatan tinggi (High Income Economics)
Negara yang berpendapatan tinggi yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita diatas $ 8.355
Pendekatan Pengeluaran
Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlakan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa (C) pengeluaran investasi (I), tabungan (S), pengeluaran pemerintah (G), pengeluaran sektor ekspor impor (X-M)
Pendekatan ini dapat dirumuskan:
PDB = C + I + G + (X-M) atau
PDB = C + S + G + (X-M)
Keterangan :
PDB : Produk Domestik Bruto
C : Konsumsi rumah tangga
I : Investasi
S : Tabungan
G : Pengeluaran pemerintah
X : Total Expor
M : Total Impor
Perhitungan Pendapatan Nasional
Produk Pamesti Bruto (PPB)
Dikurangi pendapatan netto luar negeri
Produk Nasional Bruto (PNB)
Penyusutan
Produk Nasional Netto (NNP)
Pajak tak langsung
Pendapatan Nasional Netto (NNI)
Transfer payment

Dikurangi
Dana jamsos
Pajak penghasilan
Laba tak dibagi
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pajak langsung
Pendapatan disposibel (DI)

Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional
Tujuan penghitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu satu tahun. Manfaat yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:
Mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian
Dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa. Dapat ditentukan pula besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan nasional dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedang Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang adalah negara Industri.
Menurut PBB, perekonomian suatu negara terdiri dari 11 sektor usaha, yaitu sebagai berikut:
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
Pertambangan dan penggalian
Industri pengolahan
Listrik, gas, dan air minum
Bangunan
Perdagangan, hotel, dan restoran
Pengangkutan dan komunikasi
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Sewa rumah
Pemerintah dan pertahanan
Jasa-jasa lain
Membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu
Data mengenai pendapatan nasional dibuat setiap tahun, maka kita dapat membandingkan besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi sebagai berikut.
Ada tidaknya kenaikan/penurunan perekonomian
Ada tidaknya perubahan struktur ekonomi
Pertambahan dan pengurangan kemakmuran materiil
Kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasakarn jumlah penduduknya.
Membandingkan perekonomian antarbangsa atau antar daerah
Data perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara laindan antar satu daerah/provinsi dengan daerah/provinsi lain. Kita dapat membandingkan pendapatan per kapita antara Amerika Serikat dengan Jepang dan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Perbandingan ini berguna untuk menilai seberapa jauh kita tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara lain yang yang lebih maju atau lebih terbelakang dari kita.
Merumuskan kebijaksanaan pemerintah
Perhitungan pendapatan nasional berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan produk nasional bruto setinggi 8%, maka perhitungan pendapatan nasional inilah yang kita lihat. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor, pertanian 8% itu dialokasikan kepada sektor pertanian misalnya 5%, sektor industri 15%, pertambangan 12% dan seterusnya.
Dari kecepatan pertumbuhan sektor pertanian dalam subsektor tanaman bahan makanan pemerintah dapat menentukan kebijakan pengadaan pangan. Misalnya dapat tidaknya bahan makanan disediakan dari produksi dalam negeri dan seberapa besar masih harus diimpor. Berdasarkan pendapatan per kapita, pemerintah dapat pula menentukan kebijakan kependudukan dan penggunaan dana investasi.
Pendapatan Per kapita
Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Adapun rumusnya sebagai berikut.
Pendapatan Per Kapita=(Pendapatan nasional)/(Jumlah penduduk)
Pendapatan per kapita terhitung secara berkala, biasanya per satu tahun.
Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain
Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain
Sebagai data untuk kebijakan atau sebgai bahan baku pertimbangan mengambil kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ekonomi
Sebagai data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara
Pendapatan per kapita sebagai barometer untuk mengukur taraf hidup rata-rata masyarakat suatu negara masih ada kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan oleh berikut ini.
Tingginya pendapatan per kapita suatu negara dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan dan harga barang keperluan sehari-hari
Tingginya pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan secara realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat kesejahteraannya.
Tingginya pendapatan per kapita tidak menjelaskan mengenai masalah pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja.
Berdasarkan Bank Dunia (World Bank) tingkat pendapatan per kapita suatu negara dibedakan menjadi empat kelompok
Negara berpendapatan rendah (Low Income Economics)
Negara berpendapatan rendah yaitu negara yang memiliki PNB per kapita $ 675 atau kurang
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah (Lower Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah, yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 675 – $ 2.695
Negara yang berpendapatan menengah tinggi (Upper Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah tinggi, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 2.695 – $ 8.355
Negara yang berpendapatan tinggi (High Income Economics)
Negara yang berpendapatan tinggi yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita diatas $ 8.355
Manfaat perhitungan pendapatan per kapita:
1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun
2. Sebagai data perbandingan tingkat suatu negara dengan negara lain
3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup negara dengan negara lainnya
4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi
V. Hubungan Pendapatan Nasional Penduduk dan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduknya besar maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapitanya mungkin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan penduduk, tetapi belum tentu selurh rakyat menikmat kemakmuran. Untuk itu harus ada aspek pemerataan pendapatan.
Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan biasa digunakan Koefisien Gini (Gini Ratio). Adapu kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk sebagai penerima pendapatan dengan persentase pendapatan yang nyata-nyata diterima disebut Kurva Lorenz.

VI. Membandingkan PDB dan Pendapatan Per Kapita Indonesia dengan Negara Lain
Berdasarkan PDB suatu negara bisa menunjukkan tingkat produktivitas masyarakat di negara tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Berikut ini kita akan melihat PDB yang dihasilkan Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
VII PDB Indoneia Menurut Sektor Usaha
PDB Indonesi menurut sektor usaha dari tahun 1004 – 2009 seperti dalam tabel di bawah ini :
Slide 1

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	247.163,6	253.881,7	262.402,8	271.509,3	284.620,7	296.369,3
2. Pertambangan dan Penggalian	160.100,5	165.222,6	168.031,7	171.278,4	172.442,7	179.974,9
3. Industri Pengolahan	469.952,4	491.561,4	514.100,3	538.084,6	557.764,4	569.550,8
4. Listrik, Gas & Air Bersih	10.897,6	11.584,1	12.251,0	13.517,0	14.993,6	17.059,8
5. Konstruksi	96.334,4	103.598,4	112.233,6	121.808,9	130.951,6	140.184,2
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	271.142,2	293.654,0	312.518,7	340.437,1	363.813,5	367.958,8
7. Pengangkutan dan Komunikasi	96.896,7	109.261,5	124.808,9	142.326,7	165.905,5	191.674,0
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	151.123,3	161.252,2	170.074,3	183.659,3	198.799,6	208.832,2
9. Jasa-jasa	152.906,1	160.799,3	170.705,4	181.706,0	193.024,3	205.371,5
Produk Domestik Bruto	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.126,7	1.964.327,3	2.082.315,9	2.176.975,5

Secara lengkap dapat di download disini