Matoa

Plato dan Internet

2016-12-07T19:58:00.000-08:00

Judul buku: Plato dan Internet
Penulis: Kieron O’Hara
Diterbitkan oleh Penerbit Jendela
Cetakan I, Oktober 2002. Vi+81 halaman. Ukuran 11x17,5 cm.
ISBN: 979-95978-97-6

Peresensi: Sanimala B.

Dunia terus bergerak! Siapa yang tidak punya keahlian, kemampuan, ketrampilan, dia akan jadi penonton, kelaparan, digilas dunia yang terus maju. Maka di era baru ekonomi modern ini, hidup ditentukan oleh keuntungan kompetitif. Misalnya bagi tenaga kerja atau seorang pebisnis. Bagi pebisnis dan karyawan/tenaga kerja, pengetahuan dan kreativitas adalah yang utama disamping ketrampilan mengelola dan melakukan pekerjaannya. Dan di dunia semodern ini, kemana lagi orang mencari pengetahuan itu bila tidak searching di internet, misal: menggunakan mesin pencari data: google, selain (tentu saja) saluran pengetahuan dan ketrampilan primer: sekolah, kursus, pelatihan dan sejenisnya.

Internet pada satu sisi menjanjikan keberlimpahan informasi sehingga memberi kemudahan akan akses terhadap suatu hal secara cepat dan akurat. Tak pelak, internet adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia-bergerak yang kita hidupi hari ini. Tetapi kadangkala, internet membuat orang bingung dalam menentukan sikap terhadap luapan informasi di dalamnya. Terbukti dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan kebingungan, misal: orang tidak lagi tanya soal bagaimana mengumpulkan dan mendapat informasi, tapi tanya bagaimana cara ia bisa manfaatkan dan pakai informasi itu dengan tepat. Kenyataannya, di tengah jutaan data dalam internet, kita menemukan diri kita tenggelam dalam lautan informasi seraya mengalami kekurangan pengetahuan yang justru benar-benar kita butuhkan untuk hidup sehari-hari di tengah realitas hidup di tempat kerja, di lingkungan tempat kita tinggal, dll.

Lalu kita tanya, apa itu pengetahuan? Apakah semua informasi yang kita dapat akses di internet adalah pengetahuan? Kieron O’Hara juga bertanya begitu. Jawaban dan argumen-argumen pendukungnya dapat kita baca dalam bukunya, Plato dan Internet, yang diterjemahkan dari judul aslinya, Plato and Internet, sebagai Buku Seri Postmodern. Peneliti senior pada Intelligence, Agents and Multimedia Group pada University of Southampton ini antara lain membeberkan pada kita, betapa tidak semua informasi di internet bisa menjadi pengetahuan kita (bahkan berpotensi menenggelamkan kita dalam lautan data/informasi dengan bikin kita tetap miskin pengetahuan).

Poin penting yang dijelaskan O’Hara adalah penegasannya bahwa perbedaan esensial saat ini tidak lagi terletak para perdebatan esensi antara pengetahuan dan keyakinan, tetapi antara pengetahuan dan informasi. Informasi barulah kumpulan-kumpulan data, sementara pengetahuan adalah informasi yang sudah dibingkai dengan kerangka tertentu. Jadi, informasi tidaklah sama dengan pengetahuan, sebagaimana keyakinan tidak sama dengan pengetahuan. Menurutnya, apa yang penting bukanlah ‘fakta-fakta apa saja yang anda ketahui’, tetapi ‘apa yang anda ketahui untuk anda kerjakan’, dan bahwa kita mestinya menumbuhkan harapan yang sama dengan harapan kita pada internet, juga pada alam dan lingkungan sekitar kita (data-data informasi di internet dan semua informasi hasil rekaan panca indra kita di alam dan lingkungan di sekitar adalah sama kedudukannya).

Lalu, bagaimana bisa nama Plato dicatut dan dihubungkan dengan internet sekenanya dalam buku ini? Jawaban atas tanya seperti ini yang bikin menarik isi buku ini, menurut saya. Jawabannya sudah bisa diduga: Plato adalah ilmuan dan filsuf yang banyak bicara soal epistemologi atau teori pengetahuan. Pada zamannya, yang ramai diperdebatkan dan dianalisa adalah soal sama atau tidaknya pengetahuan dan keyakinan dengan jalan memperbandingkannya. Walau menurut O’Hara, perdebatan tentang apakah keyakinan dan pengetahuan itu sama, kini esensi perdebatan yang lebih patut untuk diperdebatkan adalah betapa bedanya informasi dan pengetahuan –dengan mengamini bahwa keyakinan berbeda dengan pengetahuan. Itulah alasan Plato dihubungkan dengan internet sebagai saluran informasi untuk pengetahuan manusia di zaman-bergerak ini.

Perbedaan keyakinan dan pengetahuan digambarkan O’Hara dengan mengutip uraian Plato dalam bentuk dialog (hal. 11):

SOCRATES: Menurut anda, apakah mengetahui dan meyakini mempunyai arti yang sama, atau adakah perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan?

GEORGIAS: Saya musti mengatakan bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan.

SOCRATES: Tepat. Dan anda dapat membuktikannya seperti ini, jika anda ditanya, bernarkah ada keyakinan sejati, dan, di sisi lain keyakinan palsu, dan anda pasti akan menjawab: tepat.

GEORGIAS: Ya.

SOCRATES: Namun, adalah pengetahuan yang benar, dan adakah pengetahuan yang keliru?

GEORGIAS: Tentu saja tidak.

SOCRATES: Dengan demikian jelaslah bahwa pengetahuan dan keyakinan tidaklah sama.

Buku ini menarik dan menjadi sangat penting untuk dibaca saat ini, di tengah dunia dengan peran internet yang sangat besar ini karena akan memberi setiap pembaca, pandangan yang komprehensif soal data, informasi dan pengetahuan. Penjelasan O’Hara dimulai dengan telaah epistemologi dari pemikiran-pemikiran Plato tentang pengetahuan dan para skeptik yang menyerangnya. Lalu masuk pada keberlimpahan informasi melalui World Wide Web (WWW) dengan bahasa universalnya, Hypertext Markup Language (HTML). Dimana server “berpura-pura” seolah-olah semua file yang ada padnya tersimpan dalam satu sumber saja, yaitu dengan menyediakan sebuah sistem alamat file yang konsisten: Uniform Resource Locators (URL) dalam WWW. Keterbukaan HTML memungkinkan setiap orang menciptakan isi dan kemudian menempatkannya dalam WWW. Hasilnya adalah ledakan data: naskah, gambar, suara, video, dan lain sebagainya (bukan pengetahuan).

Pembahasan dalam buku ini akan memasuki manajemen pengetahuan, setelah menjelaskan apa itu internet, web, server, LTML dan URL. Pokok bahasan ini akan berfungsi untuk menjelaskan secara detail soal apa itu ‘data’, ‘informasi’ dan ‘pengetahuan’.

Buku ini sangat penting dibaca oleh semua kalangan. Bagi pelajar/mahasiswa agar memahami bahwa tidak semua data dalam internet adalah pengetahuan; agar mampu menghindarkan diri dari bahaya krisis pengetahuan di tengah berlimpahnya data dan informasi di internet. Buat para pengajar, buku ini penting untuk memahami karakteristik anak dan zaman-bergerak ini: agar tugas-tugas dapat disesuaikan (atau lebih tepatnya, dirancang) agar tidak membuat anak didik terjerumus atau malah tenggelam dalam lautan informasi dengan tetap miskin pengetahuan. Bagi para praktisi dan pengguna internet: buku ini cocok untuk memahami dunia kecil dimana disana ada jutaan data informasi, agar kita tidak menganggap dunia di dalam sana sebagai dunia nyata dan justru terasing di dunia nyata; agar tidak terperangkap dalam lautan informasi sehingga lupa bahwa semua itu adalah data-data dan informasi yang perlu kita kelola agar jadi pengetahuan sesuai kebutuhan kita; juga agar kita tidak lupa bahwa informasi dan data bisa kita akses juga di alam dan lingkungan sekitar kita (tidak harus melalui internet).

Bagi kita di Papua, buku ini mungkin hanya bisa dimengerti dengan baik oleh mereka yang telah punya pengetahuan cukup, dan berpotensi hanya tinggalkan ‘kapala oleng’ bagi kita-kita yang belum terbiasa dengan beberapa kata-kata filsafat dan kata-kata ilmiah. Lalu, berhubung biaya akses internet mahal (dan tentu saja, kita di Papua jarang akses informasi luar), ada tiga hal yang perlu kita ketahui, menurut saya, berkaitan dengan internet sebagai sumber data dan informasi.

Pertama: internet dipenuhi oleh data-data (ada data yang benar, ada data tipu-tipu) dan informasi (ada informasi benar, ada informasi salah). Kesalahan kita (menganggap semua data dan informasi di internet itu benar) memahami apa itu internet, apa itu data, apa itu informasi dan apa itu pengetahuan bisa berakibat fatal bagi pemahaman kita. Kenapa fatal? Karena pemahaman yang terbentuk itulah yang akan jadi pedoman tindakan-tindakan dan sikap kita di dunia nyata.

Kedua: di internet, sehubungan dengan poin pertama tadi, data dan informasi banyak yang sengaja disebar untuk kepentingan-kepentingan tertentu: kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi-politik, kepentingan militer, kepentingan lain-lain yang tidak dapat kita sebut satu-satu. Kesalahan pada poin pertama tadi mengakibatkan kita mati konyol dipermainkan beragam kepentingan itu demi keuntungan mereka atas kita orang Papua dan tanah air kita yang kaya raya: tanah Papua.

Ketiga: data dan informasi di internet sama kedudukannya dengan semua hal yang dapat kita tangkap dengan indra. Alam, sesama manusia dan fenomena-fenomena/gejala sosial-politik di tempat kita tinggal, di kota tempat kita berada, telah menyajikan data dan informasi setiap hari. Sebagai orang Papua, justru semua informasi dan data yang dekat dengan lingkungan tempatan kita (semua informasi di Papua) itulah yang dapat kita kelola jadi pengetahuan: pengetahuan bagi kita orang Papua untuk turut berpartisipasi, bahu membahu, keluar dari semua belenggu penjajahan untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah. Karena semua data itu bersinggungan dengan hidup kita di tanah ini, maka kita dengan gampang bisa memerifikasi kebenaran dan merefleksikan itu demi perbaikan-perbaikannya ke depan, yang justru memberi kita pedoman dan sudut pandang yang jelas: kita harus bagaimana dan harus melangkah seperti apa untuk kita pu hidup ke depan!

Karena kadang-kadang, kalau kita over tenggelam lebih dalam lagi di dasar samudera informasi ‘luar’ yang asing itu, kita bisa jadi ‘orang asing’ betulan di kehidupan nyata kita, atau malah (sambil jadi ‘orang asing’ tadi) memberi efek-efek tertentu dalam pikiran (dan pada waktunya nanti akan keluar dalam bentuk tindakan, kata-kata, kehendak): yang luar itu yang lebih bagus; yang luar itu yang lebih jago; kita harus seperti mereka yang di luar sana; kita harus tiru-tiru mereka disana; kita belum maju kalau tidak seperti mereka di luar sana; kita lebih tratau apa-apa dari mereka di luar sana; kita harus ini, itu, dst, dst, dst. Semoga tidak. Semoga internet tidak bikin kita orang-orang Papua jadi orang lain (the others peoples) di tanah air kita, di tengah saudara-saudara kita di kampung, di kota, di lembah, di gunung, di pinggir pantai dan bibir jurang, di ngarai, selat, teluk, tanjung dan di seantero tanah air Papua.

Semoga kita sungguh-sungguh jadi manusia Papua yang sejati dan tak tergoyahkan di tengah lautan data dan informasi yang ada! []

Pemekaran dan Proses Pemusnahan Manusia Papua Melalui Pendidikan

2016-06-10T05:28:00.003-07:00

Gambar ini diambil dari indoprogress.com

Penulis: Mikael Kudiai*

”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri,” oleh Pdt. I.S. Kijne, WasiorManokwari, tanggal 25 Oktober 1925.

BICARA soal pendidikan di Indonesia pasti tidak ada ujungnya. Pernyataan itu kerap muncul di kalangan terpelajar seperti organisasi-organisasi gerakan mahasiswa dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia hari ini punya banyak kontroversi, lebih-lebih di kalangan elit institusi pendidikan di Indonesia. Satu hal menarik yang akan saya angkat dalam tulisan ini adalah soal situasi pendidikan di Papua dari kacamata negatif, dalam arti dampak yang kerap timbul dan berakar di Papua. Di samping itu, tulisan ini hendak menunjukkan proses menuju pemusnahan manusia Papua lewat pendidikan. Pemusnahan ini diartikan sebagai sebuah proses luntur dan hilangnya manusia Papua yang sesungguhnya.

Sebelumnya, saya sepakat dengan tulisan Johanes Supriyono berjudul “Pendidikan di Papua, Masalah Serius.”[1] Benar, pendidikan di Papua saat ini adalah masalah kompleks yang serius. Ada beberapa poin penting yang sudah diuraikan di dalam tulisan tersebut, soal kisah klasik pendidikan Papua, seperti cerita-cerita tentang gedung sekolah yang reyot, jumlah guru yang sedikit, dan minimnya ketersediaan buku-buku pelajaran di pedalaman. Kisah seperti ini dimiliki bukan saja oleh generasi sekarang. Generasi-generasi sebelumnya sudah lebih dulu mengalami.

Tidak banyak yang berbeda dari foto-foto gedung sekolah dasar di pedalaman Papua pada tahun 1980’an dengan yang ada sekarang ini. Boleh jadi, sepanjang sejarah berdirinya sekolah-sekolah di pedalaman, yang punya perpustakaan bisa dihitung jari. Profil sekilas murid-murid pun sama: sedikit yang mengenakan sepatu, seragam yang kumal, dan lusuh. Jumlah guru tidak bertambah secara signifikan. Bahkan, sekolah-sekolah di pedalaman Papua pada umumnya kekurangan guru.

Hal lain yang disinggung Supriyono adalah soal semangat pendidikan untuk pembebasan yang belum jadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai lewat pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Peserta didik dibimbing untuk mengenali dirinya: sejarah, tanah kelahiran, silsilah, dan segala macam pengetahuan yang paling dekat dengan mereka. Semangat pembebasan diawali dengan mengenal diri sendiri dan perlahan mulai mengenali yang lain. Dengan demikian, anak-anak pun pada masanya akan mengerti secara lebih utuh diri mereka sendiri. Tanpa ruang untuk memahami diri sendiri, pendidikan bagi anak-anak Papua hanya akan membuat mereka jadi orang lain.

Dalam konstruksi pendidikan di Papua saat ini, di samping kedua masalah mendasar tadi, banyak juga masalah pendidikan yang mendera segala lini kehidupan manusia Papua. Tetapi yang mendasar adalah bagaimana untuk mencerdaskan manusia Papua untuk mengenali diri mereka.

Lalu bagaimana kita melihat proses masalah pendidikan yang saat ini dialami oleh orang Papua? Masalah ini adalah masalah riil yang saya sendiri alami. Beberapa poin penting yang perlu kita simak untuk menjawab pertanyaan ini adalah benarkah pendidikan di Papua jadi masalah serius sebab saat ini pendidikan justru menggiring pada proses pemusnahan manusia Papua? Dari sini kita mencoba untuk melihat titik masalah yang kerap timbul berdasarkan proses kerja pemerintah Indonesia.

Pemekaran Provinsi, Wilayah dan Kota

Saat ini, sebab utama dari tidak berkembangnya pribumi Papua adalah akibat pemekaran kota dan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu momen penting lain dalam sejarah Papua adalah pembagian “bumi cenderawasih” ini jadi 1 provinsi baru dan puluhan daerah baru. Dalam kosakata pemerintah disebut pemekaran.

Sejarah Pemekaran Provinsi Papua dimulai sejak turunnya dua Undang-Undang (UU) yang sama sekali tidak berjalan, yaitu UU Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Papua menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Barat dan UU Nomor 5 tahun 2000. Setelah gagal dalam memberlakukan kedua UU tersebut, untuk meredam perjuangan nasionalisme Papua untuk merdeka, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarno Putri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001.[2] Namun hingga saat ini, Provinsi Papua hanya dibagi menjadi dua provinsi besar, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tetapi untuk Papua Barat menjadi dasar pemekaran yang dibentuk tanpa payung hukum yang jelas.

Yang perlu dipahami di sini adalah, terbaginya kesatuan pulau Papua adalah bukti lain dari terkikisnya integrasi orang Papua dalam bentuk yang berbeda. Pemekaran wilayah dan kota menjadikan orang Papua susah untuk berpikir ke depan akan nasib mereka yang memiliki banyak pemimpin dan impian luhung. Saat ini Provinsi Papua yang besar terbagi jadi dua provinsi besar yang sama-sama menjalankan peran dan fungsi pemerintahan sendiri-sendiri. Kalau kita tinjau dari sejarah orang Papua, kesatuan kebudayaan dari 250 lebih suku yang mengayomi pulau Papua membenarkan integritas dan kesatuan yang masih terbangun. Dampak terpecah-belahnya provinsi, daerah dan kota menjadikan orang Papua tidak mampu bersaing dengan arus globalisasi yang serba cepat datangnya.

Disamping itu, pulau Papua sendiri dibagi menjadi puluhan kabupaten dan kota. Dampak negatif utama arus modern yang menimpa masyarakat jauh melebihi yang diterima masyarakat di luar Papua seperti: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Contoh riil seperti di wilayah saya sendiri di Meepago. Wilayah Mee-pago dihuni oleh satu suku besar, yaitu suku Mee yang menjalani hidup dengan sistem kekerabatan yang memberikan kesejahteraan bagi suku Mee. Namun setelah diperluas jadi lima kabupaten, konflik internal pun terjadi hingga saat ini. Dengan permasalahan batas wilayah ditambah konflik perebutan jabatan antar elit politik. Masyarakat asli sendiri tidak mampu bersaing dengan orang non-Papua yang datang hanya mencari nafkah dengan membuka usaha-usaha mereka.

Keterbelakangan langgeng disebabkan sistem pemekaran yang dibuat oleh pemerintah pusat. Orang Papua dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik semata.

Pemekaran juga membikin orang Papua menjadi malas untuk berkebun, membuka usaha sendiri, menjadi pendidik, dan lain-lain. Sistem pemekaran membuat orang Papua jauh meninggalkan kebudayaannya sendiri. Hal penting lainnya setelah pemekaran, orang asli Papua sendiri dibentuk untuk berlomba masuk ke dalam birokrasi pemerintahan yang ada.

Pemekaran Diterapkan, Guru-Guru Lama di Tarik ke Dinas

Sebelum pemekaran banyak sekali orang asli Papua yang dididik oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mendorong orang asli Papua untuk menjadi pendidik dan menularkan ilmunya pada masyarakat. Setelah Pepera 1969, kepentingan Indonesia dan Amerika bersekongkol memanipulasi dan merekayasa Pepera tersebut. Proses penyadaran mental dan intelektual dalam pengetahuan yang didorong Belanda diambil alih Indonesia. Banyak sekali orang-orang, juga generasi ayah saya, yang tersingkir.

Setelah Soekarno membuat Papua menjadi satu provinsi dan lima kabupaten di tanah Papua, banyak sekali orang asli Papua bekas didikan Belanda yang tidak lagi menjadi guru. Mereka masuk ke dalam birokrasi pemerintahan pada waktu itu. Sampai saat ini orang Papua dalam sistem pendidikan sangat terjajah oleh peran pemerintah yang begitu ambisius melakukan suatu hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya orang Papua setempat. Contoh riilnya di Mee-pago, ayah teman saya, seorang guru yang sudah mengajar pada tahun 1970’an hingga tahun 2009. Setelah 2010, akibat pemekaran wilayah dan kota dibuat oleh pemerintah Indonesia, ia tidak lagi mengajar di sekolah yang dulunya dia mengabdi.

Contoh lainnya, di Mee-pago. Pasca pemekaran guru-guru yang lama semua ditarik ke dinas. Hingga saat ini sekolah tersebut hampir ditutup karena tidak ada guru yang mau mengajar. Gedung sekolah pun tidak sama seperti gedung sekolah yang ada di perkotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi akibat program pemerintah melalui pemekaran yang memecah-belah proses pendidikan secara sistematis.

Pemekaran Diterapkan, Orang Papua Dibentuk Untuk Tidak Mau Menjadi Guru

Pemekaran dibuat oleh pemerintah Indonesia, setelah itu orang Papua dibentuk untuk tidak tertarik menjadi guru. Hal ini terjadi di generasi orang asli Papua saat ini. Korbannya jelas generasi muda Papua. Para murid itu yang pada dasarnya punya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak[3].Saat ini, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, generasi ayah saya menjadi korban pemekaran, dan generasi saat ini mendapatkan hal yang sama. Pemekaran memberikan ruang yang besar tetapi sistem kerja imperialis membenarkan pembunuhan karakter dan watak orang Papua melalui kerja pemekaran yang dibuat secara sistematis.

Meski lapangan pekerjaan mulai tersedia, hampir semua orang, termasuk orang dari luar Papua berlomba menjadi pegawai negeri sipil atau pekerjaan dinas lainnya di Papua. Lapangan pekerjaan malah membunuh kebudayaan dan relasi sosial orang asli Papua. Misalnya, banyak sekali sanak saudara saya sendiri yang setelah selesai kuliah dari perguruan tinggi mengadu nasib ikut pemilihan jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ikut ujian CPNS, hingga lapangan pekerjaan lainnya yang serba instan yang dibuat oleh pemerintah. Generasi saat ini dibentuk untuk hidup instan bagai menunggu hujan datang di musim kemarau.

Kurikulum Pendidikan Indonesia yang Bertentangan Dengan Nilai, Budaya, dan Sejarah Orang Papua

Berdasarkan pengalaman saya mengecap pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah menengah Sekolah Menengah Atas (SMA), saya merasa kurikulum yang ada telah melepaskan orang Papua dari kebudayaan aslinya. Sewaktu kelas 4 SD, saya sudah diajarkan secara keras untuk belajar tentang kerajaan-kerajaan di Jawa, tentang kembalinya Papua dalam Indonesia dari versi Indonesia, belajar tentang kehidupan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Juga belajar soal sejarah candi-candi, seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan lain sebagainya.

Hal yang kerap melintas dalam benak saya adalah, apakah yang hidup dahulu adalah mereka yang sudah saya belajar dari SD hingga SMA? Ataukah setelah saya selesai sekolah, saya akan dibentuk untuk ikut dengan apa yang mereka terapkan? Juga, apakah saya tidak mempunyai silsilah dan budaya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering muncul dan terekam dalam ingatan masa lalu saya.

Kalau seperti ini, sudah jelas proses pemusnahan karakter merujuk pada hilangnya nalar dan budaya orang Papua. Tentu ini masalah yang merujuk pada hilangnya identitas diri sebagai orang Papua.

Tidak mengenali diri sendiri, tidak mengenali lingkungan sosial masyarakat Papua, bahkan tidak mengerti dan memahami eksistensi diri?

Kembali untuk memahami tulisan Supriyono di atas. Semangat pendidikan yang membebaskan harus menjadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai dengan pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Sayangnyapendidikan yang membebaskan itu tidak dirasakan oleh orang Papua sebagai bangsa yang sedang ditindas.

Prospek nilai dan norma orang Papua tercermin erat dalam nilai-nilai adat yang mengikat lingkungan sosial orang Papua. Nilai dan norma itu sering dianggap sebagai suatu kekeliar, sebabnya karena kurikulum pendidikan pemerintah yang tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Papua. Kehidupan orang Papua diubah untuk tidak mengenali diri sendiri sebagai orang Papua yang mempunyai identitas otonom. Semenjak SD hingga SMA saya tidak pernah mendapatkan pendidikan yang bermuatan budaya Papua.

Terkadang juga kita dipaksakan untuk belajar sejarah orang lain. Misalnya, ini tidak menyinggung pembaca atau siapa pun tetapi ini nyata dan perlu untuk kita memahami dan belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tidak ada satu pun orang Papua yang menjadi pahlawan proklamator Indonesia dan kita dipaksakan untuk belajar tentang hal ini. Tetapi proses sejarah orang Papua yang dimanipulasi oleh Indonesia dan Soekarno demi kepentingan mereka pun tidak diajarkan kepada orang Papua. Seakan yang kita belajar di bangku pendidikan hanyalah hasil rekayasa pemerintah untuk membenarkan bahwa Papua masuk ke Indonesia adalah murni berkat kemenangan Indonesia.

Tetapi kita tidak sadar bahwa PBB, Amerika Serikat, dan Indonesia bekerja sama demi kepentingan ekonomi politik, hingga Pepera 1969 direkayasa Indonesia. Banyak sekali orang Papua yang memperjuangkan kebenaran pada saat itu, dibunuh oleh TNI (dulu ABRI) melalui aksi-aksi dan penyampaian pendapat yang mereka lakukan pada saat itu.

Memang, pendidikan di Papua dalam proses pembelajaran sangat tidak seksi. Pendidikan di Papua berbasis pada kepentingan kalangan tertentu yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan cara-cara yang sistematis untuk membunuh dan memusnahkan watak orang Papua secara bertahap. Hingga sampai saat ini, orang Papua ada yang sudah melupakan budayanya mereka. Tentang silsilah orang Papua yang sesungguhnya pun sudah dimatikan dengan penerpaan pendidikan yang sudah di buat oleh pemerintah Indonesia.

Program SM3T dan Indonesia Mengajar, untuk Siapa?

Beberapa waktu lalu saya diikutsertakan dalam sebuah pertemuan mewakili mahasiswa Papua. Pertemuan tersebut membahas pengalaman para sarjana Indonesia yang ikut Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu, para sarjana tersebut menceritakan pengalaman mereka ketika mengajar setahun di tempat mereka mengabdi, satu di antaranya di Papua. Sebagai orang Papua saya diminta menceritakan kondisi pendidikan di Papua. Banyak sekali keprihatinan, suka, duka mereka ketika mengajar di Papua. Mereka menceritakan banyak hal soal kondisi pendidikan riil di Papua menurut apa yang sudah mereka lihat dari kacamata pendidikan dan apa yang sudah mereka buat di Papua.

Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka sebelum seleksi SM3T dengan latihan naik gunung, melewati rawa, melewati sungai, dan masih banyak lagi. Ada sebuah cuplikan video yang mereka putar pada saat itu dan ini menarik untuk disimak soal pendidikan yang mereka berikan untuk murid orang asli Papua. Dalam video itu, beberapa dari mereka mengajarkan bernyanyi “Gundul-Gundul Pacul”, “Lagu Indonesia Raya” dan sebuah lagu yang berasal dari daerah Kalimantan. Mereka mengajarkan tentang pendidikan dan keadaan di luar Papua. Dari pertemuan ini, setelah berpikir kembali tentang apa yang mereka lakukan di sana, saya malah menjadi bingung. Apa yang mereka ajarkan di Papua sangat bertentangan dengan kehidupan dan lingkungan sosial orang Papua yang sesungguhnya.

Sekarang kembali pada pemekaran yang dibuat pemerintah Indonesia. Satu alasan penting yang sudah diuraikan di atas, bahwa setelah adanya pemekaran di Papua orang asli Papua dibentuk untuk tidak menjadi guru. Proses itu diteruskan dengan bergulirnya program pemerintah Indonesia berupa program transmigrasi besar-besaran mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi saat ini.

Demikian juga dengan program-program seperti SM3T dan Indonesia Mengajar yang berjalan hingga sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan generasi Papua yang mau menjadi guru dan mengajarkan tentang pola kehidupan mereka sendiri? Ini menjadi pertimbangan besar setelah semua dibuat konstruktif dan sistematis oleh pemerintah Indonesia.

Dari pengalaman yang sudah diceritakan di atas, -pelajaran yang dapat dipetik adalah bagaimana guru-guru dari program SM3T dan Indonesia Mengajar menerapkan pola pendidikan yang bertentangan jauh dari kehidupan sosial budaya masyarakat yang sesungguhnya. Dan ini menyingkirkan dan memerosotkan nilai, budaya, dan sejarah orang Papua yang sesungguhnya.

Apakah yang harus dipersalahkan adalah model pelatihan mereka sebelum diberangkatkan? Ataukah mereka harus diseleksi selama satu tahun untuk mengenali bumi Papua yang sebenarnya? Ini harus dilakukan supaya kita dapat memahami secara seksama terlebih dahulu kondisi masyarakat dimana mereka ditempatkan. Memang, pendidikan di Papua sangat tidak membebaskan.

TNI Menjadi Jawaban Dalam Pendidikan, Ironis!

Sejak 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia demi persiapan New York Agreement (Pepera 1969). Tetapi setelah penyerahan tersebut, cepat-cepat Amerika menandatangani kontrak pertama PT Freeport pada tahun 1967, sebelum dilakukannya Pepera 1969, tanpa melibatkan orang Papua sebagai pemilik hal ulayat atas tanahnya sendiri.

Setelah itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penyisiran-penyisiran dan kekerasankekerasan terhadap rakyat Papua, sebelum persiapan Pepera 1969. Hingga tahun 1969, Pepera dilakukan dengan banyak sekali pelanggaran yang dibuat oleh ABRI (TNI). Hingga Papua diserahkan secara paksa, masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sejarah singkat ini, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat non-Papua bisa memahami sejarah orang Papua yang sesungguhnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, TNI hadir di atas tanah Papua menjadi trauma masa lalu orang Papua yang dilakukan pada Mei 1963, Pepera 1969, bahkan hingga saat ini.

Hampir di seluruh tanah Papua, TNI jadi aktor pembunuhan. Dengan berbagai stigma yang mereka berikan hanya karena orang Papua berambut gimbal maka mestilah ia separatis. Orang Papua yang mengajarkan budaya mereka dikatakan separatis, orang Papua yang melanggar birokrasi pemerintahan Indonesia dituduh makar dan lain sebagainya. Bukan hanya TNI, Polri juga ikut-ikutan melakukan berbagai pelanggaran terhadap kemanusiaa di Papua.

Ketakutan tersebut berdampak pada guru-guru orang Papua yang masih tersisa dan disingkirkan oleh pemerintah Indonesia. Kurangnya jumlah tenaga pengajar di Papua menjadi dalih bagi TNI untuk menjadi guru pengganti bagi orang asli Papua. Semua dibuat sistematis dan orang Papua sendiri akan saling menyalahkan satu sama lain.

Program SM3T dan Indonesia mengajar di Papua sejalan dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh TNI. Kalau pandangannya seperti ini, maka jelas sekali bahwa program semacam ini bukanlah jawabannya. L alu mau dikemanakan orang Papua? Konteks pendidikan membenarkan kenyataan yang realistis saat ini di Papua. TNI datang mengajar, konsekuensinya guru-guru orang asli Papua pun tersingkirkan.

Sekarang kalau diamati, soal pendidikan yang diberikan TNI pada para pelajar Papua, jauh dari penerapan pendidikan yang sesungguhnya mesti membebaskan. Pendidikan berkurikulum saja menjadi masalah apa lagi TNI yang mengajar dengan pola mereka yang represif. Yang diajarkan pun paling-paling sekedar cara menyanyikan lagu Indonesia Raya, latihan baris-berbaris, berhitung, dan lain-lain. Semuanya menjauhkan segala bentuk budaya dan sejarah orang Papua. Kenyataan ini terjadi di pegunungan Papua, seperti Puncak Papua, Merauke, Puncak Jaya, Wamena, dan beberapa daerah terpencil lainnya di Papua.

***

Dari beberapa uraian singkat di atas, jelaslah bahwa pendidikan di Papua saat ini dalam sebuah proses pemusnahan pada subjek manusia Papua. Pemusnahan watak, cara, dan perilaku orang Papua dengan berbagai program, kebijakan, dan Undang-Undang yang dibuat berdasarkan kepentingan pemerintah Indonesia. Proses panjang tersebut, harus dipatahkan dengan pendidikan yang membebaskan dan radikal.

Satu hal penting yang perlu untuk kita orang Papua dan non-Papua pahami adalah sama seperti yang diungkapkan oleh Pdt. I.S. Kijne dikutipan di atas. Sampai saat ini menjadi keyakinan orang Papua tentang hal ini. Orang Papua tidak akan berkembang dan bangkit, ketika mereka masih dipimpin orang lain.***

Penulis adalah mahasiswa talapas.
————–
[1] Baca: http://majalahselangkah.com/content/petisi-death-star-ala-star-wars-ditolak
[2] Baca: http://etnohistori.org/politik-pemekaran-daerah-dan-siasat-elit-lokal-di-papua.html

[3] Baca: http://majalahselangkah.com/content/-nasib-pendidikan-bagi-anak-bangsa-di-wilayahpemekaran

Catatan:

Tulisan ini pernah dipublikasikan di indoprogress.com. Kami merasa penting untuk dipahami lagi, dan kami mempostingkannya kembali di blog ini. Selamat membaca!

Menentukan Nasib Sendiri

2016-06-07T00:38:00.003-07:00

Masa aksi KNPB for Freedom West Papua. Foto:Ist.

Penulis: Sanimala B.

“Kau yang anak bangsa Papua: Setidaknya, jangalah kau jadi sekrup yang menguatkan roda sistem dan struktur raksasa yang menjajah yang diciptakan kolonial Indonesia bersama kuasa kapitalisme global ini, yang terus menggilas seluruh impian, cita-cita, dan harapan merdeka dan kedamaian hidup bangsa Papua di atas tanah airnya ini.”

***

Bangsa Papua, kemanakah arah Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan? Jawabannya adalah ia sedang berjalan ke arah yang berlawanan dengan cita-citanya. Di awal kemerdekaan (tentu saja, mengenai hal ini, setiap orang Papua pasti telah mempelajarinya dalam pelajaran Sejarah, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Indonesia punya cita-cita agung, sebuah cita-cita yang sederhana namun tinggi, yakni bebas dari kolonialisme dan penjajahan, berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari -ajaran Soekarno/Marhaen). Dalam hal ekonomi misalnya, kebebasan yang dimaksud akan bercirikan, 1) Indonesia tidak lagi menjadi daerah pasar bagi rpoduk-produk asing, 2) Indonesia tidak lagi menjadi sumber bahan mentah dan setengah jadi untuk diekspor ke luar, dikelola disana, dan dikembalikan lagi pada rakyat Indonesia untuk dikonsumsi, dan 3) Orang Indonesia tidak lagi dijadikan budak, pekerja kasar dengan upah di bawah standar, dijajah, diambil segala kepunyaannya tanpa upaya balasjasa dan budi yang diterima.

Cita-cita kemerdekaan juga, sebagaimana tergambar dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan akan keagamaan, bahwa setiap orang berhak menentukan agama apa yang dipeluk dan dijalankan. Menciptakan kesadaran akan pentingnya harkat dan martabat manusia, sehingga Indonesia bercita-cita membangun manusia Indonesia yang benar-benar menjadi manusia: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kehidupan berbanggsa dan bernegara menjadi adil, beradab!

Indonesia harus berlandaskan hukum, dan bersifat kerakyatan. Segala keputusan dirundingkan, dimusyawarakan, lalu diambil sebuah mufakat. Ada sistem perwakilan masyarakat yang mewaliki kepentingan rakyat untuk turut serta merancang dan memberi masukan dalam mengatur arah kebijakan dan pembangunan agar benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Semua itu guna menciptakan suatu tatanam masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam UUD 1945, bangun ekonomi Indonesia yang sesuai dengan sistem kerakyatan Indonesia adalah koperasi, dan haluan pembanguan ekonomi adalah berdasarkan kekeluargaan, gotong-royong, dalam semangat ekonomi kerakyatan.

Landasan dan fonasi sistem ekonomi-politik sebagaimana tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai dasar dan ibu kandung dari segala regulasi dan peraturan-peraturan yang secara berturut dan berkesinambungan diproduksi sesuai kebutuan, semuanya menjamin kedaulatan rakyat adalah yang utama dalam sisitem ekonomi-politik bangsa Indonesia. Bahwa rakyatlah yang memegang kendali dan tampuk pimpinan dalam negara Indonesia ini. Lalu bagaimana dengan prakteknya saat ini. Sudahkah Indonesia berjalan dalam relnya menuju kepada cita-citanya yang luhur-mulia itu? Apakah Indonesia telah berbalik haluan? Kenyataan yang kita amati hari ini memberi kepada kita jawabannya.

Indonesia sudah berada pada posisi negara berkembang. Pembangunan infrastruktur telah maju, walau terpusat di daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kita melihat Indoensia semakin hari semakin maju, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Indonesia juga subur dengan berbagai kegiatan usaha/bisnis. Indonesia menjadi tempat bagi investor asing dan negara-negara yang berkepentingan menanamkan pengaruh modalnya di Indonesia. Indonesia cukup terbuka untuk menyisihkan kekayaan-kekayaan alamnya buat dikelola investor, dan itu merangsang pembangunan, memberi lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, dan tentu saja, mendatangkan penghasilan bagi negara. Tapi di balik itu semua, rakyat Indonesia mayoritas mulai kehilangan hak-haknya.

Mulai dari tanah dan air yang telah mereka pertahankan dengan mengorbankan segalanya, bahkan nyawa mereka sekalipun itu yang mulai berpindah tangan ke para investor dan pemodal asing untuk eksploitasi tambang, tempat didirikannya pabrik, untuk sumur minyak bumi dan gas alam. Rakyat mulai kehilangan tanah dan tanah dan air itu, bersama dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, oleh negara, untuk kepentingan pembangunan katanya, dipindah-tangan ke para pemodal asing.

Usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro yang digalakkan rakyat Indonesia mulai dihancurkan daya majunya oleh hadirnya Mall, supermarket-supermarket, barang-barang import dari luar negeri, sehingga kreativitas dan daya saing mati. Kematian daya saing ini lebih-lebih karena pandangan negara yang lebih memercayai produk luar negeri dan abai pada usaha mikro rakyat sendiri. Apalagi koperasi, yang cocok dengan corak hidup rakyat Indonesia sudah lama dimatikan, tak perperhatikan, tidak dijadikan landasan bangun ekonomi Indonesia. Maka berlahan-lahan rakyat Indonesia yang sudah dimatikan produktivitasnya itu menjadi pedagang penyalur barang luar negeri, tergantung pada dinamika pasar global yang dimainkan pedangang-pedagang besar asing, dan cenderung menjadi bangsa konsumtif.

Lambat laun, Indonesia mulai mengobral semua kekayaan alamnya para para investor. Tanah lepas pantai untuk pengeboran minyak untuk para investor dari berbagai negara dari luar negeri. Hutan dan kayunya untuk para investor dari luar negeri. Tambang-tambang dan mineral, minyak bumi dan gas alam untuk dieksploitasi perusahaan-perusahaan milik luar negeri. Lalu hitung-hitung, rakyat Indonesia menjadi pekerja-pekerja kasar di pabrik, industri, tambang-tambang milik asing itu, yang berdirinya di atas tanah, air dan kekayaan mereka itu: potret ini mirip potret Indonesia sebelum 17 Agustus 1945, seperti para budak Indonesia itu bekerja jadi buruh-buruh kasar pada perusahaan-perkebunan asing.

Lalu bagaimana dengan ajaran berdiri di atas kaki sendiri? Sejak gerakan 30 September 1965 dan tumbangnya rezim Soekarno, ditandatanganinya undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA), haluan dan arah yang dituju kapal yang namanya Indonesia ini telah berubah! Ia tidak lagi percaya pada kekuatan ekonomi kerakyatan dengan mengandalkan rakyatnya sendiri untuk mengelola segala potensi ekonomi yang ada padanya. Indonesia malah mengambil segala potensi itu daripada rakyat Indonesia dan mengoralnya pada modal asing untuk dikelola. Indonesia tidak lagi memandang rakyat sebagai yang utama, pemegang kendali tertinggi negara, pemilik tanah, air dan udara Indonesia. Rakyat tidak lebih dari para pelayan: menyediakan tanah dan airnya Cuma-Cuma buat para perampok dan perampas asing itu, lalu mereka harus menghambakan diri menjadi pekerja-pekerja dengan gaji rendah. Negara diharuskan puas dengan kontribusi rendah paerusahaan-perusahaan asing itu.

Mengapa sejak itu posisi Indonesia menjadi begitu lemah, seakan-akan dikendalikan asing dalam ekonomi, dan punya kekuasaan politik ompong yang gagal melindungi segala milik dan kekayaannya, rakyat yang menjadi pilar keberadaan negara? Karena hakikat kemerdekaan politik Indonesia telah diancurkan hegemoni neo-liberalisme, wajah baru kapitalisme global. Indonesia telah jauh dililit utang luar negeri dan mau tak mau harus mematuhi aturan dan syarat-syaratnya. Idonesia tak mampu berbuat apa-apa saat pendapatan negara untuk belanja sebagian besar ternyata tergantung kepada kontribusi para investor-intvestor itu, sehingga suara-suara dan kepentingan mereka harus diutamakan negara daripada suara rakyatnya, yang telah berdarah-darah dalam musin perjuangan kemerdekaan, sebenarnya untuk melepaskan ikatan-ikatan seperti ini.

Sementara warisan penjajah lainnya: korupsi, birokrasi yang sarat kepentingan, dan pengaruh neo-liberalnya, tidak terpisahkannya penguasa dan pengusaha, semakin menjadikan pilar-pilar dan alasan mengapa Indonesia harus merdeka tersingkir jauh dari hadapan kepentingan banyak pihak asing. Ternyata kemerdekaan politik Indonesia tidak menjamin kemerdekaan ekonomi yang telah hancur lebur di hadapan dominasi kapitalisme global.

Jadinya, kekayaan Indonesia tidak 100% dinikmati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia di hadapan pemerintahannya sendiri menjadi budak para perampok asing dengan berbagai perusahaannya. Penjajahan ekonomi, sosial-budaya itu terulang kembali dalam tubuh Indonesia yang merdeka politik. Untuk merdeka lagi 100%, jelas bukan perkara mudah! Menjadikan rakyat Indonesia makmur, beradab, adil, sejahtera, itu jelas mimpi pada 17 Agustus 1946 dan mimpi hari ini, dan akan tetap jadi mimpi selama penjajahan ekonomi belum dihancurkan!

Lalu bagaimana kita membayangkan tanah air dan bangsa Papua dalam kekuasaan Indonesia yang terjajah itu? Bangsa Papua juga ikut terjajah oleh kuasa kapitalisme global itu. Bangsa Papua dijajah oleh dua pihak: Indonesia dan kuasa kapitalisme global. Keduanya sama-sama mementingkan sumber daya alam Papua dan sangat tidak peduli pada manusia Papua yang sedang menuju kepunahan akibat sistem dan struktur yang menjajah oleh kedua pihak di atas tadi.

Maka pilihan bangsa Papua adalah sudah pasti Papua merdeka. Merdeka untuk memutus mata rantai penjajahan oleh Indonesia dan kuasa kapitalisme global. Merdeka ekonomi politik yang 100%. Menentukan nasib sendiri lebih baik daripada pasrah menerima nasib dijajah akibat terus pasrah pada kungkungan jajahan kolonialisme Indonesia yang juga dijajah kuasa kapitalisme global.

Pertanyaannya, bagaimana memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan itu? Bangsa Papua pula yang harus menjawabnya! Apa saja yang bangsa Papua miliki buat dioptimalkan dalam proses mencapai kemerdekaan?

Lihatlah potensi-potensi yang ada. Bangsa Papua terdiri dari 312 suku bangsa, dengan lebih dari 1,5 juta penduduk yang tersebar di seantero tanah air Papua. Rakyat Papua adalah keuatan utama perlawanan, karena perlawanan harus berbasis rakyat: lahir dari kesadaran rakyat yang ditindas, disingkirkan, dianiaya, dibunuh, dirampok tanah-tanah adatnya, dibunuh sanak-keluarganya. Merekalah kekuatan revolusi bangsa Papua menuju merdeka. Rakyat Papua di atas teritori Papua dari Merauke di selatan dan Jayapura di ujung utara sebagai batas timur. Kepulauan Mapia di utara hingga pulau Adii di selatan, hingga pulau Waigeo, pulau Gam dan kepulauan Raja Ampat di ujung barat teritori Papua. Semua orang Papua perlu dioptimalkan, menjadikan mereka massa rakyat revolusioner menuju kemerdekaan Papua.

Bangsa Papua punya organisasi-organisasi perjuangan. Mereka telah bersatu dalam satu wadah payung, namanya The United Liberation Movement for West Papua/ULMWP, atau organisasi persatuan perjuangan untuk pembebasan bangsa Papua. Setiap organisasi perjuangan akan mempertahankan eksistensi organisasinya masing-masing, tetapi tetap patuh pada koordinasi ULMWP sebagai wadah payung, guna mencapai kemerdekaan. Koordinasi antara para pemimpin organisasi dan ULMWP tetap jalan. Maka bangsa Papua sudah punya wadah politik untuk berjalan, punya pengurus yang mengurus dan meimpin bangsa Papua menuju merdeka.

Lalu apa tugas generasi revolusioner ini? Maksudnya, apa tugas pemuda-pemudi Papua yang sadar dan melek pengetahuan akan revolusi ini?

Kau yang pemuda-pemudi tak sekolah, anak-anak jalanan, sarjana-sarjana tak kerja, pelajar dan mahasiswa.

Dengar ... dengar tanah air memanggilmu jadi garda revolusi bangsa.

Timbalah dulu ilmu revolusi dari sumur kita. Di tengah-tengah rakyatlah hadirmu dengan tetap setia pada program dan straktat. Jadilah sobat bagi rakyatmu.

Bangkitkan motivasi. Tuntun rakyat ke jalan revolusi.

Bersama rakyat di kebun, di hutan, di tanah-tanah lapang dan bebukitan, di pantai dan pegunungan, di jalanan, di meja diskusi dan penjara penjajah.

...bersama petani, nelayan, kaum buruh tambang dan kuli tinta, kuli bangunan, buruh terdidik, rakyat kita yang miskin-papa, komunitas-komunitas dan kelompok: gelorakan asa menuju merdeka-kita!

Demi merdeka-kita, berlakulah tongkat bagi si buta.

Berlakulah jururawat bagi si sakit.

Berlakulah jurutulis wartakan duka-asa.

Berlakulah ahli hukum lindungi rakyat
.

Jadi guru bagi rakyatmu: jelaskan transformasi dunia, jelaskan nafsu penjajah. Jelaskan hakikat dan maksud merdeka-kita.

Di setiap ladang otak dan lembah hati yang subur tanahnya dalam setiap tubuh dan jiwa anak bangsa Papua itu, semailah benih kebenaran kita!

Hadirmu jadi pemimpin rakyat. Pimpinan yang bersama rakyat... bersama menghadang-menerjang... bersama hidup-mati di medan juang!

Tanpa ragu tanpa gentar... Majuuuuu!

Usiiirrrrrr penjajah !!

Hancurkan!!! Koyakkkk, cabik-cabikkkkkk... !!!

...tanpa ampun-tanpa gentar, tanpa kata mundur-tanpa kecut nyali... maju dan hancurkan! ...hingga penjajah terpukul-mudur! ...hingga penjajah menyerah!

Bergeraklah bagai bayangan, 24 jam sehari, 60 menit sejam, 60 detik semenit.

Bersama massa rakyat, pena, toa, debu jalanan, bau amis darah dan lantai dekil penjara

... dengan kain kumal-lusuh di tubuh, mulut bau, gimbal rambut, anak panah dan M-16 di sepanjang belantara dan bibir pantai

Bersama rakyat setia hingga ajal di garis juang, hingga tak satupun penjajah mengiri-mencuri merdeka-kita.

Hingga hormatlah kita-tersisa pada Bintang Kejora perkasa melambai di langit biru West Papua.

...dibasahi rintik airmata merdeka-bahagia anak-cucu harapan merdeka-kita.

[]

Eksploitasi SDA Papua Antara Tahun 1989-2010

2016-06-07T00:07:00.001-07:00

Ilustrasi penolakan eksploitasi. Ist.

Berikut adalah sebagian kasus yang dilaporkan dalam terbitan berkala Down To Earth (DTE) selama lebih dari tahun 1989 hingga 2010, yakni selama 22 tahun terakhir. Sumbernya adalah buletin DTE. Angka dalam kurung mengacu pada edisi terbitan berkala DTE. Daftar ini memang kurang lengkap, tetapi memberikan indikasi besarnya kerusakan sumber daya Papua dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya ia memberi gambaran bagaimana kolonialisme Indonesia telah membuka pintu lebar-lebar bagi kapitalisme-imperialisme global mengambil segala yang berharga dari tanah air milik bangsa Papua itu. Berikut ringkasannya:

Eksploitasi SDA Papua Antara Tahun 1989-2010

1989: Marubeni dari Jepang dijadwalkan untuk mulai mengimpor kayu serpih dari daerah hutan bakau di Teluk Bintuni sebagai bagian dari proyek bersama PT Bintuni Utama Murni yang mencakup kegiatan pabrik kayu serpih di Pulau Amutu Besar. Tak ada AMDAL, dan konsesi itu tumpang tindih dengan area hutan konservasi (1). Di Jepang protes terhadap proyek itu dilancarkan oleh JATAN dan FoE Jepang (6).

Scott Paper melanjutkan rencana pembukaan perkebunan dan proyek bubur kayu di Merauke setelah mendapat persetujuan pemerintah pada bulan Oktober 1988 (1). Surat protes dilayangkan oleh sejumlah ORNOP (2) dan aksi protes juga dilancarkan di Jakarta (3). Perusahaan akhirnya menarik diri dari proyek tersebut (6).

Perusahaan Finlandia Rauma-Repola Oy tengah menjajaki kerja sama patungan dengan PT Furuma Utama Timber Co, untuk mengembangkan proyek kertas dan bubur kayu di Papua (6).

Konglomerat Indonesia PT Garuda Mas melakukan studi kelayakan untuk pabrik pemrosesan sagu di distrik Sorong (1). PT Sagindo Sari Lestari telah membangun pabrik sagu di Bintuni-Manokwari (4)

Enam puluh enam dari 77 pemegang HPH dilaporkan telah menghentikan kegiatan penebangan mereka (1). Perusahaan Australia McLean Ltd berencana untuk melakukan penebangan di atas lahan HPH seluas 60.000 hektare di daerah Mamberamo melalui kerja sama dengan PT Sansaporinda, yang disebut Mamberamo Forest Products (5).

Gucci dan Christian Dior dikabarkan berminat atas investasi kulit buaya. Sekitar 2.500 lembar kulit buaya telah diekspor ke Perancis sejak1987 oleh PT Skyline Jayapura (2). Perburuan buaya dan penyelundupan kulit buaya dilaporkan terjadi di daerah Sungai Mamberamo, dengan melibatkan kekerasan dan korupsi dalam perdagangan itu (3).

BUMN PT Aneka Tambang berencana untuk membuka tambang nikel di Pulau Gag dengan dukungan finansial dari Queensland Nickel Joint Venture, Australia (3).

Ekspansi besar-besaran terjadi di tambang Freeport dengan peningkatan produksi emas sebanyak tiga kali lipat dari 5 ton menjadi 15 ton dalam 3 tahun ke depan dan produksi konsentrat tembaga dari 25.000 ton menjadi 40.000 ton per hari. Freeport merayakan ulang tahunnya yang ke 21 sambil meraup keuntungan terbesar yang pernah dicapai. Seorang pekerja medis melaporkan telah terjadi 143 kecelakaan kerja yang serius dan 4 kematian dalam 3 tahun terakhir (5).

Perusahaan patungan penebangan hutan Korea Selatan-Indonesia, You Liem Sari (anak perusahaan You One Construction) dan PT Kebun Sari telah menghancurkan penghidupan 90 keluarga di Muris, dekat Jayapura (6).

Enam perusahaan pertambangan emas asing, satu dari Inggris dan lima dari Australia, mengincar emas di Papua (6).

1990: Investigasi oleh kantor berita Jepang, Kyodo, menemukan bukti pembalakan liar di Teluk Bintuni oleh Bintuni Utama Murni Wood Industries yang didukung oleh Marubeni (7). Di Teluk Bintuni, pemilik tanah suku Iraturu menuntut royalti dari perusahaan, sementara kampanye terhadap keterlibatan Marubeni dalam perusakan hutan bakau terus berlanjut di Jepang (10). Perusahaan itu diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan didenda oleh Menteri Kehutanan karena pembalakan liar (11).

Perusahaan minyak Amerika Serikat Conoco akan melakukan pengeboran sumur minyak yang konon terbesar di Papua di daerah Kepala Burung sesuai dengan perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara Pertamina (8).

Pengapalan pertama ke Jepang tepung sagu yang diproduksi oleh Sagindo Sari Lestari melalui kegiatannya di Teluk Bintuni. Perusahaan itu mengumumkan rencana untuk mendatangkan 200 keluarga transmigran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. (9).

Gubernur Suebu mempertimbangkan rencana sebuah konsorsium Australia untuk membangun pabrik pembuangan limbah beracun di Nappan, Teluk Cenderawasih, untuk memproses limbah tingkat tinggi dari Australia, Indonesia dan Singapura (9). Proyek peluncuran roket pendorong satelit di Biak juga tengah direncanakan bersama dengan sebuah perusahaan Amerika Serikat (9).

Freeport melakukan negosiasi untuk memperluas kawasan kontrak menjadi 20 kali lebih besar dari luas awalnya. (10). Ornop Indonesia SKEPHI melaporkan bahwa 77 pemegang HPH sudah mendapatkan 12,9 juta hektare dan mengatakan bahwa 70% dari hutan Papua seluas 41,8 juta hektare telah dialokasikan untuk berbagai jenis eksploitasi (penebangan hutan, pembangunan waduk, lokasi transmigrasi, perkebunan, pertambangan dan minyak) (10).

PT Yapen Utama Timber siap menghancurkan hutan perawan Pulau Yapen dan penghidupan masyarakat di pulau itu (10).

Pemerintah memberikan lampu hijau kepada 19 pabrik bubur kayu baru, empat di antaranya berada di Papua (11).

Gubernur Suebu mengatakan bahwa survei satelit yang dilakukan oleh ahli AS menunjukkan bahwa Papua memiliki cadangan emas terbesar di dunia (11).

1991: Perusahaan negara Inhutani II diumumkan sebagai pengganti Scott Paper di Merauke (12). Pemerintah Kanada mendanai studi kelayakan bagi perusahaan kayu/proyek bubur kayu yang didanai Bank Pembangunan Asia di Sorong. Perusahaan yang mengajukan diri untuk menjalankannya adalah PT Kayu Lapis, salah satu kelompok perusahaan kehutanan besar di Indonesia yang sudah melakukan penebangan hutan di Teluk Bintuni melalui anak perusahaannya PT Henrison Iriana. Perusahaan ini dikabarkan memiliki dua HPH, masing-masing di kelurahan Wasior dan Babo (12).

Proyek sagu PT Sagindo Sari Lestari berencana untuk mendatangkan 8.000 keluarga transmigran lagi untuk bekerja di proyek tersebut (12).

Sepuluh ORNOP dari AS, Inggris, Jepang, dan Belanda menyuarakan keprihatinan mereka atas dampak pertambangan Freeport dan perluasan proyek yang tengah berlangsung terhadap masyarakat adat Papua dan lingkungannya (12). Freeport menanggapi dengan membantah telah melakukan kesalahan, tetapi bersedia mengatur pertemuan dengan ORNOP AS Environmental Defense Fund bersama dengan WALHI dan wakil WWF di Jakarta serta memasang iklan untuk mencari staf lingkungan hidup. (13). Perusahaan itu menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan kontrak selama 30 tahun yang mencakup wilayah 2,5 juta hektare lahan dan CEO James Moffett mengklaim bahwa ia “menancapkan tombak pembangunan ekonomi ke jantung tanah Irian Jaya”. Tambang itu memiliki cadangan emas terbesar yang pernah dipublikasikan (14). Bakrie Group membeli 10% saham Freeport Indonesia (15). Serangkaian berita surat kabar melaporkan kisah perjanjian antara pemimpin adat dan perusahaan itu tahun 1974 dan perlunya melakukan renegosiasi perjanjian tersebut (15).

Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun daerah wisata internasional di Pulau Biak dengan enam hotel yang akan dibangun di atas tanah seluas 325 hektare (13).

Empat perusahaan lain (termasuk tiga perusahaan internasional) telah menyerahkan proposal untuk melakukan eksplorasi tembaga di Papua (13).

Kantor gubernur Papua menyatakan bahwa Bintuni Utama Murni Wood Industries telah membuka hutan bakau seluas 300 hektare secara ilegal. Perusahaan itu, dengan dukungan perusahaan Jepang, Marubeni, belum membayar denda yang dikenakan tahun lalu (13).

Dikabarkan ada proyek pembangunan waduk pembangkit listrik tenaga air di Sentani dengan dukungan keuangan dari Jerman (13).

1992: Moi, masyarakat adat di Sorong, menolak kehadiran perusahaan penebangan hutan PT Intimpura di tanah nenek moyang mereka, melakukan protes, bertemu dengan wakil perusahaan dan pemerintah dan menyerukan agar dikenakan denda. Perusahaan terus melakukan pembalakan meskipun belum memenuhi janjinya terhadap masyarakat. Masyarakat setempat tak mengetahui adanya rencana pembalakan sampai kegiatan itu dimulai. (16).

Tiga perusahaan – PT Yapen Utama, Wapoga Timber dan Barito Pacific Timber melakukan penebangan hutan di Pulau Yapen, meskipun diprotes warga setempat (19).

Perusahaan patungan Perancis –Australia PT Nabire mendapat ijin untuk melakukan eksplorasi emas di lahan seluas lebih dari 825.000 ha di Papua. Perusahaan itu adalah BRGM dari Perancis dan Consolidated Rutile dari Australia, juga perusahaan Indonesia, PT Darma Bakti Cirendeu. Perusahaan asing lainnya, Montague Gold, telah memiliki tiga proyek eksplorasi patungan di Papua (16).

Sebuah konsorsium bank Jerman akan menyediakan dana 70% untuk membangun pabrik peleburan di Gresik, Jawa Timur, untuk melebur tembaga dari tambang Freeport (16). Dampak kegiatan Freeport yang membuang puluhan ribu ton limbah batu setiap hari ke sungai setempat merusak daerah dataran rendah, mengakibatkan banjir di hutan-hutan dan mempengaruhi penghidupan masyarakat setempat (18).

PT Astra, perusahaan yang pernah menjadi mitra Scott Paper dalam proyek bubur kayu di Merauke, mengundurkan diri dari kerja sama itu karena masalah keuangan (18).

Perusahaan tambang batu bara milik negara PT Tambang Batubara Bukit Asam akan bekerja sama dengan 20 perusahaan daerah dalam usaha patungan baru di bidang batu bara, termasuk di Papua (17).

1993: Warga desa Moi di Sorong, melakukan penyerangan untuk ketiga kalinya terhadap base camp perusahaan kayu PT Intimpura (yang dimiliki oleh militer) setelah protes mereka terus menerus diabaikan (20/21). Ancaman dan intimidasi terus dilancarkan terhadap masyarakat setempat yang melakukan protes terhadap pembalakan yang terus berlanjut (22). Konflik serupa juga terjadi di distrik Manokwari antara warga Sou di distrik Bintuni, dan perusahaan penebangan hutan PT Yotefa Sarana Timber (20/21).

Rencana pembangunan lembah Sungai Mamberano diumumkan oleh Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie (20/21).

Perusahaan AS Eastern Mining bekerja sama dengan dua perusahaan Indonesia untuk melakukan eksplorasi emas dan tembaga di Papua (21/21).

Freeport akan meningkatkan pemrosesan biji besi menjadi 115.000 ton per hari hingga 1996 (22).

1994: Departemen Kehutanan menekankan pentingnya relokasi pemrosesan kayu dari Sumatra dan Kalimantan ke Papua (24).

Perusahaan Kanada Inco terus melakukan eksplorasi tembaga terbatas di Papua. Ketika ornop menyuarakan keprihatinannya, perusahaan itu mengatakan puas dengan catatan HAM Indonesia (24). Sementara itu perusahaan patungan antara Ingold dari Kanada dan Eastern Mining dari AS memperoleh ijin eksplorasi emas dan tembaga serta kontrak produksi (24).

1995: RTZ (sekarang Rio Tinto) membuat perjanjian dengan Freeport untuk mendanai ekspansi di tambangnya, dan memperolah saham di Freeport dan bagian keuntungan dari ekspansi itu sebagai imbalannya. Australian Council for Overseas Aid melaporkan bahwa 37 orang tewas dalam beberapa bulan terakhir ini di tangan militer dan aparat keamanan Freeport dan Freeport dituduh terlibat dalam penyiksaan dan intimidasi 13 warga, penembakan 3 warga desa, dan hilangnya 5 warga desa (25). Protes terhadap keterlibatan RTZ di Freeport dilancarkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan itu di London (25). WALHI menggugat Departemen Pertambangan dan Energi ke pengadilan, menuduh departemen itu gagal dalam melakukan konsultasi secara memadai sebelum menyetujui AMDAL Freeport (26). Pernyataan oleh pimpinan Amungme menyerukan dihentikannya pembunuhan dan penyiksaan, penggusuran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan pertambangan Freeport. Laporan oleh Keuskupan Katolik menunjukkan adanya bukti pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan di daerah konsesi pertambangan (27). Sementara itu kapasitas pemrosesan biji besi akan ditingkatkan menjadi antara 175.000-200.000 ton per hari dan Presiden Suharto menyetujui investasi Freeport (27). Badan Investasi Swasta Luar Negeri (Overseas Private Investment Corporation) pemerintah AS membatalkan jaminan risiko politik untuk Freeport senilai US$ 100 juta. Surat OPIC kepada perusahaan itu mengungkapkan adanya kerusakan lingkungan yang besar. Badan Jaminan Investasi Multilateral (Multilateral Investment Guarantee Agency) dari Bank Dunia juga didesak untuk melakukan pembatalan serupa atas jaminan yang diberikan tahun 1990 (28). Mahasiswa AS melancarkan protes terhadap Freeport. Suharto membuka kota tambang Kuala Kencana dekat tambang Freeport, dan gugatan WALHI terhadap Freeport kandas (28). Menteri Kehutanan Djamaluddin menginginkan agar perusahaan kayu meningkatkan penebangan hutan di Papua (29/30).

1996: Angka resmi menunjkkan bahwa produksi kayu telah meningkat tiga kali lipat tahun 1992-3 dibandingkan dengan dekade sebelumnya sebesar 1,3 juta m3 dari 68 HPH, tetapi ini tak cukup dan Departemen Kehutanan mendorong lebih banyak produksi. Jakarta menawarkan ijin bagi pabrik penggergajian dan pabrik bubur kayu baru untuk Papua. Tingkat royalti yang lebih rendah diberlakukan sebagai insentif (29/30).

Enambelas proyek bubur kayu diumumkan, termasuk pabrik dengan kapasitas 300.000 ton per tahun yang akan dijalankan oleh Jayanti Group mulai 2003 (29/30).

Terjadi kerusuhan massa dan penyerangan terhadap properti Freeport di Tembagapura dan Timika serta kota baru Kuala Kencana, setelah seorang warga suku Dani, yang tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh karyawan Freeport, kemudian dikabarkan tewas dan dilempar ke jurang. CEO Freeport datang menemui pemimpin Amungme yang mewakili korban dan mengajukan tuntutan. Pemimpin adat Tom Beanal menggugat perusahaan itu di AS dan meminta ganti rugi sebesar US$6 miliar (29/30). Freeport menyorongkan penyelesaian berupa 1% dari keuntungan kotor untuk program pengembangan masyarakat dan sebagai imbalannya perusahaan dapat terus beroperasi dalam lahan konsesi seluas 2,6 juta hektare. Freeport membatalkan jaminan risiko politik dari MIGA maupun OPIC (yang sebelumnya telah diberikan kembali) (31).

Sedikitnya 82 keluarga (sebagian besar keluarga dari Jawa di lokasi transmigrasi) meninggalkan proyek PT Sago Sari Lestari karena upahnya terlalu kecil untuk dapat bertahan hidup (29/30).

Texmaco menggantikan Astra untuk proyek Scott Paper di Merauke dan akan memproduksi rayon, bukan bubur kayu (32). Perusahaan lain, Tanah Merah Hutan Lestari, tengah mengembangkan perkebunan kayu seluas 350.000 ha di wilayah itu. (32).

1997: Kekerasan terjadi, dipicu oleh suatu kasus perkosaan yang melibatkan karyawan-karyawan Papua Freeport, mengakibatkan 6 tewas dan 52 luka (33). Timbul lagi kekerasan di tambang Freeport-Rio Tinto yang menewaskan sedikitnya empat warga Papua (35). Di daerah hilir, warga tergusur oleh lumpur dan limbah tailing yang dibuang Freeport, yang telah menenggelamkan Koperapoka Lana dan merusak 300.000 ha hutan. Sementara itu, ditemukan cadangan emas baru (32). Pemerintah mendapati bahwa air sungai tak layak untuk dikonsumsi (32). Gugatan oleh pemimpin Amungme Tom Beanal, dan Yosepha Alomang ditolak di AS (32). Saham Bakrie di Freeport diambil alih oleh Nusamba, yang berada di bawah kendali keluarga Suharto dan kroninya si raja kayu Bob Hasan (33). Lebih banyak pasukan akan ditempatkan di Timika (32) dan Freeport membangun barak bagi militer setempat (35).

BHP mengumumkan proyek tambang nikel di Pulau Gag, melalui kerja sama dengan perusahaan tambang negara, PT Aneka Tambang (35).

Suharto menginstruksikan pemerintah agar membangun satu juta hektare perkebunan di Papua (35)

Rencana pembangunan pembangkit listrik, industri berat dan produksi pangan di daerah aliran sungai Mamberamo diumumkan. Ada rencana untuk menarik investor Jerman (32). Seperti halnya mega proyek lahan gambut Kalimantan Tengah, Mamberamo ditampilkan sebagai cara untuk mengembalikan swadaya beras (34). Seminar mengenai Mamberamo diadakan di Jakarta untuk menarik investor (35).

Penemuan gas di Teluk Bintuni diumumkan oleh perusahaan AS Atlantic Richfield (ARCO – ladang gas itu kemudian menjadi proyek Tangguh, yang dikendalikan oleh BP) (32).

1998: Pemerintah mengumumkan tak akan mengeluarkan ijin penebangan hutan lagi di Indonesia pada tahun 1998, kecuali di Papua dan Timor Timur (36).

Disetujui kontrak pertambangan nikel di Pulau Gag untuk usaha patungan BHP dan Aneka Tambang (37).

Badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS) membuat daftar proyek baru untuk mengeksploitasi sumber daya Papua di tujuh zona. Rencana tersebut mencakup transmigrasi besar-besaran yang dipadukan dengan penebangan hutan, proyek kayu lapis, kelapa sawit, gula tebu dan serat tekstil di Merauke dan eksploitasi gas di Teluk Bintuni (37).

Mantan Gubernur Suebu (yang duduk di badan pengawas pembangunan untuk wilayah Indonesia Timur) mengumumkan bahwa Jerman, Jepang dan Australia telah menyepakati untuk menanamkan modal di mega proyek Mamberamo (37). Rencana untuk mega proyek itu tidak terpengaruh oleh ’krismon’ dan laporan menyebutkan bahwa pembebasan tanah mulai berjalan. (37).

Sekitar 2.100 orang akan dipindahkan dari kota tambang Freeport Timika ke lokasi transmigrasi (37). Freeport terlibat dalam pembunuhan 11 orang dan tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh militer Indonesia di dekat tambangnya. Kekerasan itu didokumentasikan dalam laporan pemimpin gereja di Mimika (38). Dinding air setinggi 20 kaki dimuntahkan Danau Wanagon, di mana Freeport membuang limbah tambangnya, mengakibatkan banjir di desa Waa dan sejumlah banjir dan tanah longsor, yang menelan korban dua pekerja (39). Kegiatan perusahaan diselidiki oleh sebuah komisi DPR yang mendapati bahwa perusahaan itu belum memberikan cukup manfaat bagi masyarakat setempat. Terjadi mogok kerja di pertambangan karena masalah gaji (39). Sementara itu, jatuhnya Suharto memicu munculnya tuntutan akan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat Papua di seluruh wilayah itu (38).

Detail rencana ARCO dan mitranya untuk mengeksploitasi gas di proyek Tangguh diumumkan ke masyarakat luas (39).

1999: Penguasaan tanah besar-besaran, termasuk ribuan hektare di Papua, oleh keluarga Suharto mulai merebak, ,dengan sedikitnya 5 perusahaan terlibat dalam sektor perkebunan, perikanan dan industri. (40). Sementara pembicaraan tentang ‘otonomi’ dan ‘Dialog Nasional’ mengenai Papua berlanjut, Departemen Kehutanan menyerukan agar pemerintah distrik Merauke memastikan adanya pembukaan lahan dan penyelesaian pemberian kompensasi sehingga perkebunan kelapa sawit, gula dll milik Texmaco dapat mulai beroperasi. (40)

Kanwil Kehutanan mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan permohonan ke pemerintah pusat untuk pembangunan 20 proyek perkebunan kelapa sawit baru skala menengah dan besar serta fasilitas pemrosesannya di distrik Jayapura, Merauke, Nabire, Fakfak dan Manokwari (40). Sebuah pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sorong oleh Korindo Group (melalui anak perusahaan Bangun Karya Irian) tengah menunggu persetujuan. Dua anak perusahaan lain sudah mengembangkan perkebunan seluas 3.000 ha di Merauke (40).

Sebuah pembangunan perkebunan baru di wilayah Arso diumumkan, dengan pengembang PT PNII – perusahaan perkebunan negara - dengan perkebunan seluas 102.000 ha dan membangun pabrik pengolahan minyak sawit mentah (CPO) (42). Lahan seluas 1 juta hektare dialokasikan untuk ‘Zona Pembangunan Ekonomi Terpadu Biak’ untuk ditanami padi, sagu dan kelapa sawit, dan akan dikembangkan oleh PT Dato, konsorsium perusahaan Malaysia dan Jerman (42). PT Varita Majutama (anak perusahaan Jayanti Group, yang menjalankan proyek kayu lapis, sagu dan pengalengan ikan di Biak) memperluas perkebunan yang sudah ada di Babo, Teluk Bintuni, dengan mengerahkan tenaga kerja transmigran dan perusahaan itu merencanakan untuk membangun kilang pengolahan dan pelabuhan. (42). Sinar Mas mengatakan akan membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit mentah dengan fasilitas pelabuhan di distrik Jayapura dan sudah menanam kelapa sawit di perkebunan seluas 13.000 hektare di sana.(42). Perusahaan lain (PT Tujuh Wali-Wali dan PT Prabu Alaska) tengah menunggu persetujuan untuk proyek mereka di distrik Jayapura dan Fakfak (42).

Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA) mengancam akan menutup tambang Freeport-Rio Tinto kalau perusahaan itu tidak mengubah cara kerjanya. (40). Skandal korupsi yang melibatkan Menteri Perekonomian Ginandjar Kartasasmita, Aburizal Bakrie dan Freeport, memicu munculnya tuntutan untuk melakukan negosiasi ulang atas kontrak perusahaan yang dibuat tahun 1991 itu. Sementara itu Presiden Habibie menginstruksikan para menteri untuk membantu perusahaan pertambangan itu agar meningkatkan produksinya menjadi 300.000 ton per hari (40) dan perluasan wilayah tambang disetujui setelah Freeport sepakat untuk meningkatkan pembayaran royalti atas tembaga dan emas yang dikeruk (41).

Wakil Papua yang hadir dalam pertemuan peresmian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengecam penyerobotan tanah dan sumber daya mereka oleh pemerintah pusat di Jakarta yang kemudian membagi-bagikannya ke berbagai perusahaaan. Mereka menuntut kemerdekaan dari Indonesia (Terbitan khusus DTE Oktober 1999). Sebuah kampanye internasional diluncurkan untuk mendesak pemerintah agar mengakui bahwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat)1969 adalah penipuan (43).

Continental Energy, untuk anak perusahaannya Apex Ltd, menandatangani kontrak bagi hasil dengan Pertamina untuk melakukan eksplorasi atas blok seluas 9.500 km persegi di lepas pantai timur laut Papua (43).

Perwakilan Papua Barat meminta Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat agar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Mamberamo melakukan konsultasi dengan 7.300 warga yang terimbas. Perwakilan itu menyatakan bahwa hingga saat ini ”hampir semua kebijakan dan keputusan untuk apa yang disebut ‘pembangunan’ di Papua Barat dibuat tanpa sepengetahuan mereka” (43).

2000: Dengan latar belakang tuntutan terbuka untuk kemerdekaan atau paling tidak dialog mengenai status politik Papua, warga Papua mengajukan tuntutan baru untuk penutupan tambang Freeport-Rio Tinto dan ditariknya pasukan militer dari Timika (44). Penahan waduk Wanagon ambruk dua kali, menyebabkan tewasnya empat pekerja kontrakan dan banjir yang parah di daerah hilir. Pengurangan sementara dalam pemrosesan biji besi diberlakukan (47). WALHI menggugat Freeport karena pelanggaran undang-undang pengelolaan lingkungan hidup (47). Kapal survei yang dioperasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan adanya banyak endapan dari tambang Freeport di Laut Arafura (47). Freeport menyepakati kerangka kerja nota kesepahaman dengan organisasi masyarakat LEMASA dan LEMASKO (47).

Informasi dari Badan pengelolaan Lingkungan Hidup (Bapedal) di Jayapura menunjukkan bahwa 57 perusahaan kayu telah menebang pohon di lahan seluas 11 juta hektare. Bapedal menyebutkan nama enam perusahaan dengan HPH seluas lebih dari 200.000 hektare yang menguasai lahan sejumlah total 6,8 juta ha. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) mengatakan bahwa banyak perusahaan menghentikan operasi karena konflik dengan masyarakat. (45).

Dewan Presidium Papua yang baru dan pro-kemerdekaan mengeluarkan resolusi mengenai investasi asing. Investasi asing disambut baik selama investor menghargai hak-hak masyarakat adat Papua dan lingkungannya. (47).

Kesepakatan ‘road for logs’ (jalan untuk kayu) yang melibatkan empat perusahaan Korea Selatan ditandatangani di Jakarta. Sesuai dengan kesepakatan ini perusahaan-perusahaan tersebut akan membangun jalan sepanjang 11.280 km yang menghubungkan Jayapura dengan Nabire dan Sorong dan sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan hak penebangan pohon selebar lima kilometer di sebelah kiri dan kanan sepanjang jalan baru tersebut. (47).

Sementara itu masyarakat setempat dari Yapen Waropen menuntut kompensasi atas penebangan hutan dari perusahaan Korea lainnya, Kodeco (47).

2001: Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua akhirnya dikeluarkan pada bulan Oktober, dua tahun setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah agar daerah memperoleh bagian yang lebih besar atas pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam (51). Tenggat waktu 1 Mei bagi pengesahan RUU itu ditunda (49). Demonstran menolak otonomi dan menyerukan kemerdekaan sementara pihak keamanan menggilas demonstrasi politik, menangkap para pemimpin Papua yang pro-kemerdekaan. Puluhan orang dilaporkan tewas setelah ditembak dan/atau dihajar pihak keamanan. (49).

Perusahaan merger Inggris/AS, BP/Amoco (dahulu ARCO) merencanakan untuk memulai produksi dari ladang gas raksasa Tangguh di Teluk Bintuni tahun 2005. Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf mengatakan bahwa proyek itu akan merupakan ujian bagi UU Lingkungan Hidup yang baru, yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam AMDAL. Kepala Bapedalda Ali Kastella mengatakan bahwa proyek itu mengancam ribuan hektare hutan bakau (48). Masyarakat adat Sebiar (Sebayar) mengancam akan menghentikan kegiatan BP Tangguh jika perusahaan itu gagal membayar ganti rugi yang telah dijanjikan atas pohon sagu yang hancur selama survei yang dilakukan tahun 1996-1997 (49).

Pembunuhan terhadap sejumlah pekerja penebang dan polisi memicu operasi brutal oleh Brimob di Wasior. Perusahaan yang terlibat adalah PT Dharma Mukti Persada,. Kejadian tersebut mengundang debat mengenai potensi pelanggaran HAM di sekitar lokasi BP Tangguh (50).

Bulan Februari Indonesia melelang 21 blok eksplorasi, termasuk 6 blok di Laut Arafura(48).

Freeport-Rio Tinto ditengarai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia sebagai satu dari dua perusahaan yang paling mencemari di Indonesia timur, tetapi pemerintah kembali memberikan perusahaan itu ijin untuk berproduksi lebih banyak sebesar 230.000 ton per hari (49). WALHI memenangkan gugatan atas Freeport dan perusahaan itu dinyatakan bersalah melanggar UU Lingkungan Hidup No 23/1997. Pihak militer menegaskan bahwa mereka siap mengamankan fasilitas Freeport dari ancaman keamanan di tengah-tengah seruan untuk menarik pasukan militer keluar dari Papua. Freeport menemukan lebih banyak tembaga dan emas dalam wilayah konsesinya. (51).

Mega proyek Mamberamo akan berjalan terus, menurut pejabat tingkat provinsi, tetapi Bank Dunia membantah sedang mempertimbangkan untuk mendanai waduk pembangkit listrik tenaga air itu dan mengindikasikan bahwa proyek itu merupakan gagasan yang buruk. (49). Rombongan pimpinan masyarakat adat dari Mamberamo pergi ke Jakarta untuk menuntut penghentian proyek, tetapi pemerintah tampaknya sudah berketetapan untuk terus melanjutkannya dan “terus mendesak masyarakat setempat agar menerima rencana itu” (50).

Peraturan baru untuk menghentikan pertambangan di hutan lindung diperdebatkan oleh perusahaan-perusahaan tambang, termasuk BHP, yang merencanakan untuk mengembangkan tambang nikel di Pulau Gag di perairan Papua.

2002: BP melakukan analisis dampak HAM di Tangguh di tengah-tengah kekhawatiran mengenai pengaturan keamanan gaya Freeport di Teluk Bintuni dan potensi pelanggaran HAM terhadap warga setempat. Pendudukan base-camp BP di Manokwari selama sehari penuh oleh masyarakat setempat memaksa dihentikannya kegiatan proyek Tangguh. Sejumlah ornop di Manokwari menyerukan moratorium. BP membentuk komisi (TIAP) untuk pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaan proyek itu, lalu komandan militer Papua mengunjungi lokasi proyek dan menyatakan bahwa militer memiliki kewajiban untuk melindungi lokasi proyek semacam itu. (53/54). Pengunjung lokasi melaporkan kekhawatiran masyarakat setempat yang mendalam atas masa depan mereka (55).

Data pemerintah menunjukkan bahwa 3,3 juta hektare dari 11,5 juta hektare hutan yag dimaksudkan untuk dijadikan hutan lindung di Papua tumpang tindih dengan konsesi pertambangan. Hal yang sama juga terjadi pada 1,5 juta ha dari 7,5 juta hektare hutan konservasi Papua. Perusahaan yang terlibat termasuk BHP dan Freeport. Gubernur Solossa melobi untuk mencabut larangan atas proyek BHP (53/54). BHP adalah satu dari enam perusahaan yang pertama kali mendapat persetujuan untuk melanjutkan operasinya, setelah pemerintah bertekuk lutut karena mendapat tekanan kuat untuk mengijinkan pertambangan di hutan lindung (55).

Menteri Kehutanan Prakosa meminta Gubernur Papua Solossa untuk mencabut keputusan yang mengijinkan ekspor kayu merbau yang berharga yang bertentangan dengan larangan pemerintah pusat (53/54). Pelanggaran HAM terkait dengan bisnis pembalakan liar dilaporkan oleh kelompok HAM di Papua, ELSHAM (55). International Crisis Group mengeluarkan laporan yang menunjukkan hubungan antara militer, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan pembayaran uang keamanan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Pejabat militer atau “yayasan” yang dijalankan oleh militer dilaporkan menjadi pemilik saham dalam perusahaan penebangan hutan PT Hanurata dan Jayanti. Kasus-kasus intimidasi yang melibatkan Jayanti di Teluk Bintuni dilaporkan, juga penembakan oleh pasukan Kopassus yang menelan korban di lokasi PT Wapoga Mutiara Timber,130 km barat Jayapura. ICG merekomendasikan moratorium penebangan komersial untuk Papua dan penghapusan keterlibatan militer secara bertahap dalam ekstraksi sumber daya alam. (55).

Papua mengalami demam penebangan hutan yang berpusat di daerah Kepala Burung dengan banyak pembeli asing yang berminat atas kayu merbau. Banyak kasus penebangan liar dan penyelundupan kayu yang dilaporkan. Mafia kayu yang terkait dengan kerusakan hutan yang meningkat pesat muncul di Sorong berupa kolusi antara pejabat setempat, militer/polisi dan perusahaan kayu. (55). Terdapat 53 ijin HPH skala besar di Papua, mencakup 11-13 juta hektare, ditambah ratusan ijin HPH skala kecil yang dikeluarkan sejak 1998. Dibandingkan dengan daerah lain, laju kegiatan penebangan lebih rendah dan jumlahnya berkurang sekitar 1,8 juta ha antara 1985 dan 1997. Produksi kayu antara 1995-2000 adalah 1,7 juta meter kubik per tahun (37% dari target pemerintah). Tak ada pembangunan hutan produksi kayu dan laju pembangunan perkebunan rendah dibandingkan dengan daerah lain. (55).

Pekerja HAM berada di bawah tekanan dalam melakukan investigasi terbunuhnya tiga orang (satu warga Indonesia dan dua warga Amerika) di dekat tambang Freeport-Rio Tinto yang mengarah pada adanya keterlibatan militer. Perusahaan diketahui membayar puluhan juta dolar untuk pasukan pengamanan. Kejadian yang diprovokasi oleh militer di dekat pertambangan diyakini merupakan upaya untuk membenarkan keberadaan militer yang terus bercokol di sana dan pembayaran mereka. Sementara itu pemerintah Papua memiliki rencana untuk mendapatkan 15% saham pertambangan itu dan juga meminta adanya langkah-langkah secukupnya untuk mengatasi polusi pertambangan (55).

Medco, Perusahaan energi Indonesia terbesar yang terdaftar (dalam bursa efek Indonesia), membeli 90% saham dalam blok eksplorasi minyak dan gas di Yapen (56).

2003: Pemegang saham perusahaan memaksa Freeport untuk mengungkapkan berapa besar uang keamanan yang telah dibayarkan dan terus dibayarkan ke polisi dan militer di Papua. Hal ini mengundang debat mengenai praktik manipulasi penguasaan kendali keamanan dan pelanggaran HAM terkait dengan kegiatan Freeport. (57) Tanah longsor di lubang tambang raksasa Grasberg menewaskan delapan korban, yang segera memicu aksi protes di Indonesia dan London terhadap pertambangan (59). Yosepha Alomang, pembela HAM dari masyarakat adat Amungme menerbitkan kisah pribadinya selama tinggal di dekat tambang Freeport dan penderitaan yang dialaminya di tangan militer ketika ia memprotes dampak pertambangan itu (63).

Timbul lebih banyak keraguan mengenai proyek gas Tangguh dengan dipublikasikannya rangkuman atas penilaian dampak HAM proyek itu dan laporan dari Majelis Penasehat Independen Tangguh (TIAP). Kekhawatiran baru termasuk usulan pembagian Papua menjadi tiga provinsi (pemekaran) dan implikasi meningkatnya kehadiran militer yang ditimbulkan (57).

Delegasi DPRD dan pejabat Dinas Kehutanan menolak untuk mencabut ijin penebangan hutan dalam pertemuan dengan pejabat Departemen Kehutanan di Jakarta. Dalam masa demam logging di Papua tahun lalu, ijin HPH mencakup kawasan seluas 11,8 juta hektare diberikan kepada 44 perusahaan. (57).

Timbul kekhawatiran mengenai dampak potensial rencana BHP untuk menambang nikel di pulau Gag terhadap ekosistem kelautan Raja Ampat yang tak jauh dari situ. Diplomat Australia melakukan lobi agar penambangan dapat terus berlanjut di hutan lindung atas permintaan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, termasuk BHP (58).

2004: Situasi politik yang memburuk di Papua dan munculnya kembali militer sebagai kekuatan yang dominan dalam politik Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan HAM di Tangguh (60).

WALHI melaporkan bahwa ekspor kayu illegal dari Papua telah mencapai 600.000 meter kubik per bulan (61).

2005: Laporan yang dibuat EIA-Telapak mengenai pembalakan liar di Papua mengungkapkan bahwa Papua adalah pusat pembalakan liar utama di Indonesia. Setiap bulan sejumlah 300.000 meter kubik kayu diselundupkan ke Cina. Ada jaringan korupsi dan intimidasi yang melibatkan sindikat broker dan penghubung yang kuat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Cina. Masyarakat adat Papua hanya mendapat ‘uang receh’ sebagai pengganti sumber daya hutan mereka yang sangat berharga yang harus mereka serahkan. Distributor lantai kayu terkemuka di AS, Goodfellow Inc, menjual produk yang berasal dari kayu ilegal Papua. Beberapa menteri memerintahkan penggrebekan atas pembalakan liar di Papua, tetapi hal ini menjadi rumit karena hukum Papua dan nasional yang saling bertentangan mengenai siapa yang berhak atas penerbitan HPH (65)

Pernyataan masyarakat adat Soway, Wayuri dan Simuna yang menyerukan dihentikannya kegiatan proyek Tangguh di Teluk Bintuni hingga masalah yang berlarut-larut mengenai tanah diselesaikan. Tiga ratus ornop dan individu menandatangani surat mendesak Chief executive BP Lord Browne agar tidak meneruskan proyek itu sampai kekhawatiran tentang HAM dan konteks politik secara lebih luas diatasi. Seorang mantan vice-president BP turut mengkritik proyek itu dan TIAP dituduh meremehkan kekhawatiran atas pelanggaran HAM (65).

Ada rencana untuk membangun pangkalan militer di Taman Nasional Wasur di Merauke (65)

Mahkamah Konstitusi Indonesia memenangkan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ingin meneruskan kegiatan mereka di hutang lindung – termasuk BHP, di Pulau Gag, padahal ada laporan mengenai ancaman dan suap (66).

Global Witness mendesak agar dilakukan investigasi terhadap kegiatan Freeport sesuai dengan hukum AS dan Indonesia terkait dengan pembayaran terhadap petugas militer dan polisi. Ada keterlibatan seorang mantan komandan militer di Papua. Pejabat yang sama pernah menduduki jabatan militer senior di Timor Timur ketika tindakan sewenang-wenang oleh pasukan dan militia yang didukung oleh angkatan darat Indonesia terjadi. (66)

2006: Detail atas pembayaran Freeport terhadap personel polisi dan militer diungkapkan lebih lanjut dalam laporan investigasi New York Times (68). Dua laporan secara terinci melaporkan dampak lingkungan hidup Freeport (WALHI) dan dampak sosialnya (Yahamak/ELSHAM), serta mencakup masalah seputar pendulangan emas oleh masyarakat setempat di aliran pembuangan tailing Freeport. Para demonstran di Jakarta mendesak agar tambang ditutup (69). Dana pensiun pemerintah Norwegia mencabut investasinya di Freeport dengan alasan etika (71).

Bank Pembangunan Asia menyetujui pinjaman untuk Tangguh, meskipun ada protes dari Ornop. Pemimpin gereja Baptis Papua Pendeta Socratez Sofyan Yoman mengirim surat ke BP untuk menyatakan keberatan atas hubungan perusahaan dengan pemerintah yang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar ‘area proyek’ Tangguh (68).

Secara resmi, Papua merupakan provinsi kedua terkaya di Indonesia, tetapi perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan rata-rata 10% dalam dekade terakhir dan aliran pendapatan meningkat sejak diberlakukannya otonomi khusus, 40% warga Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan – lebih dari dua kali lipat angka rata-rata nasional (68).

Menteri Kehutanan Kaban Malam mengumumkan rencana China Light untuk menanamkan modal sebesar US$1 miliar dalam proyek penebangan dan pemrosesan kayu untuk memasok kayu keras merbau bagi fasilitas olahraga di Olympic Games 2008 di Beijing (69).

Hutan-hutan di Papua gundul dengan laju yang jauh lebih pesat daripada yang sebelumnya diperkirakan, menurut analisis Forest Watch Indonesia. Hanya 45% hutan yang masih utuh (17,9 juta ha). Penyebab utamanya adalah penebangan komersial besar-besaran. Greenpeace menyorot enam pabrik pemrosesan kayu besar di Papua, termasuk Henrison Iriana (anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia). Peraturan daerah khusus (Perdasus) memberi masyarakat hak untuk mengelola usaha penebangan skala kecil, tetapi komitmen Jakarta untuk mendukung langkah desentralisasi patut dipertanyakan (69).

BHP mengatakan perusahaan itu tak akan membuang tailingnya ke laut di tambang nikel yang sedang direncanakan di Pulau Gag dan tak akan melanjutkan kegiatan penambangan jika daerah itu dijadikan Situs Warisan Budaya Dunia. (76-77).

2007: Ada pertanyaan mengenai emisi CO2 dari proyek Tangguh di samping kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai situasi keamanan dan pelanggaran HAM (73).

Buruh mogok di tambang Freeport-Rio Tinto karena praktik diskriminasi tenaga kerja. JATAM dan WALHI menerbitkan buku baru mengenai Freeport. Disampaikan petisi yang mendesak pemerintah untuk menangani masalah Freeport (73). Dua perempuan tewas tertembak dan seorang luka dalam demonstrasi di lokasi pertambangan (76-77).

Rencana besar untuk perkebunan kelapa sawit –antara 1 dan 3 juta hektare tengah dipromosikan di Papua. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia mengatakan bahwa terdapat lebih dari 2 juta hektare yang tersedia untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Saat ini tengah dikembangkan sekitar 90.000 ha di provinsi Papua dan 30.000 di provinsi Papua Barat (75). Gubernur Suebu mengatakan ia telah setuju untuk menyediakan sejuta hektare tanah untuk investasi kelapa sawit sesuai permintaan Sinar Mas, Medco dan Felda (BUMN Malaysia) dengan fokus untuk memasok pasar bahan bakar solar nabati (biodiesel) (75). Sinar Mas memiliki rencana untuk proyek kelapa sawit di distrik Mappi, Boven Digul dan Merauke, serta telah menandatangani nota kesepahaman untuk 200.000 ha di masing-masing distrik (75). Sinar Mas dilaporkan memiliki rencana ambisius untuk 2,8 juta hektare di ketiga distrik itu, serta tiga distrik lain di bagian utara Papua (Sarmi, Keerom dan Jayapura). Investor lain dalam demam kelapa sawit ini adalah perusahaan Malaysia Genting Bhd (kelapa sawit untuk bahan bakar nabati), perusahaan Indonesia Muting Mekar Hijau (kelapa sawit dan gula); perusahaan Indonesia Rajawali Corp (distrik Keerom), Indomal (distrik Merauke). Trans Pacific, perusahaan patungan Indonesian-Singapura-Cina dilaporkan berminat untuk mengembangkan bahan bakar agro dari sagu (75).

Masalah yang berlarut-larut mengenai hak atas tanah, akses terhadap sumber daya alam dan pekerja migran, dilaporkan oleh International Crisis Group terkait proyek-proyek perkebunan kelapa sawit milik perusahaan Korea Korindo di distrik Boven Digul. ICG memperkirakan bahwa proyek Sinar Mas di bagian selatan Papua saja akan memerlukan didatangkannya tenaga kerja non-Papua sejumlah 42.000– lebih dari jumlah keseluruhan populasi distrik itu saat ini (75). Ada laporan mengenai penyiksaan dan pembunuhan dua warga Papua di dekat perkebunan Korindo dan kematian seorang pekerja Korindo (75).

Gubernur Suebu mengatakan ia ingin melindungi lebih dari setengah tanah yang ditargetkan untuk pembangunan dan menggunakan hutan lindung untuk menghasilkan kredit karbon (75).

2008: Gubernur Suebu menandatangani Nota Kesepahaman dengan Emerald Planet dan New Forests Asset Management untuk menaksir potensi karbon di Mimika, Mamberamo dan Merauke. Suebu mengatakan bahwa dari 31,5 juta hektare kawasan hutan di Papua, 50% diperuntukkan bagi konservasi, 20% untuk produksi dan 30% untuk konversi termasuk perkebunan dan pertanian (76-77). Proyek percontohan REDD telah dikembangkan di Pegunungan Cyclops dekat Jayapura bersama dengan Fauna and Flora International, tapi masih menunggu persetujuan dari Jakarta (79).

BP dan Rio Tinto mengumumkan keuntungan global dalam jumlah besar. Sementara itu di Papua, sembilan belas pendulang emas tewas ketika tailing longsor di dekat pertambangan Freeport-Rio Tinto. Di Teluk Bintuni, TIAP melaporkan adanya penambahan 100 pasukan ke Bintuni dan 30 ke Babo, dekat proyek Tangguh. Media cetak di Papua mengungkapkan keprihatinan akan pembatasan penghidupan nelayan dan relokasi di Teluk Bintuni karena proyek Tangguh (76-77).

Seiring meroketnya harga pangan dunia, direncanakan mega proyek yang disingkat MIRE (pendahulu MIFEE) untuk Merauke yang melibatkan investor dari Saudi Arabia dan dialokasikan 1,6 juta hektare tanah. Lima perusahaan lokal terlibat (PT Sumber Alam, PT Wolo Agro Lestari, PT Comexindo, PT Medco dan PT Bangun Cipta Sarana). Timbul pertanyaan mengenai apakah produksi itu sebagian besar akan diekspor atau digunakan untuk keperluan domestik. (78).

Medco sudah mulai membangun pabrik kayu serpih di Merauke dan berencana untuk membangun pabrik bubur kayu dan kertas tahun 2012. Dua perusahaan lain, Modern Group dan International Paper dikabarkan berminat atas proyek bubur kayu di Merauke (78).

Koalisi 20 kelompok masyarakat sipil Papua meluncurkan kampanye di Jakarta untuk menyelamatkan warga dan hutan Papua, yang berada di bawah ancaman penebangan, perkebunan kelapa sawit, dan tanaman untuk bahan bakar agro lainnya, serta proyek jalan. Mereka ingin pemerintah berhenti mengeluarkan ijin kehutanan sebelum ada peraturan daerah mengenai hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam. (78). Data Departemen Pertanian menunjukkan bahwa sekarang terdapat 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dan 6 di antaranya sudah mulai mengembangkan konsesinya; dua perkebunan kakao dan dua perkebunan sagu (78).

Laporan oleh gereja Protestan di Papua mengenai pengembangan proyek kelapa sawit oleh PT Rajawali Group di distrik Keerom menimbulkan kekhawatiran mengenai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan akses ke tanah masyarakat dan dampak sosialnya. Jaringan ornop Foker LSM Papua mengeluarkan film mengenai kelapa sawit di Keerom (78).

BHP Billiton menarik diri dari proyek nikel pulau Gag. Ornop setempat mendesak dihentikannya proyek-proyek pertambangan nikel lainnya di daerah itu, yang lebih kecil dan sebagian sudah berproduksi (79).

2009: Komitmen perubahan iklim BP untuk proyek Tangguh dicermati lebih dekat seiring dengan akan beroperasinya proyek gas itu. Sekitar 3 juta ton karbon dioksida akan dilepaskan per tahun, menurut dokumen AMDAL (80-81).

Freeport mengakui bahwa perusahaan itu masih membayar militer Indonesia (80-81). Adanya penembakan-penembakan yang mengakibatkan korban tewas di dekat pertambangan memicu organisasi masyarakat sipil setempat untuk menyerukan dialog damai guna menyelesaikan konflik di Papua. Warga Amungme selaku pemilik tanah mengajukan gugatan baru terhadap Freeport dan menuntut ganti rugi sebesar US$30 miliar untuk perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM (82).

Sedikitnya 3 perusahaan eksplorasi pertambangan Australia mencari kandungan tembaga dan emas besar di Papua, yaitu Hillgrove Resources di distrik Sorong dan Manokwari, Arc Exploration Ltd (dahulu Austindo Resources Corporation) di Teluk Bintuni, melalui perusahaan bernama PT Alam Papua Nusantara, dan Nickelore Ltd, di daerah yang berbatasan dengan konsesi Freeport (82).

Pemerintah provinsi Papua mengumumkan rencana untuk membangun waduk pembangkit listrik tenaga air di Komauto untuk memasok listrik, mendukung proyek semen di Timika serta pembangunan pariwisata di Paniai (83).

2010: Pemerintah menargetkan lahan seluas 250.000 hektare untuk perkebunan tanaman industri dan tanaman rakyat pada tahun 2010-2014 dari total jumlah 2,7 juta hektare dalam skala nasional. Hutan yang baru merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (84). Penebangan liar dianggap sebagai penyebab banjir bandang di distrik Wasior yang menelan banyak korban. (87). Perusahaan Cina, Far East, ingin menanamkan modal dalam pertambangan batu bara di 5 daerah di distrik Manokwari (87).

***

So, kitorang ingin dong tetap rampas kita smua anak-anak bangsa Papua ini pu kekayaan alam; mo terus diperbudak dan diperhamba kroni-kroni kapitalis-imperialisme global; mo tetap ada dalam jajahan mereka; ato mo bangkit melawan dan berjuang? Sa pilih berjuang. Mati dalam perjuangan lebih terhormat daripada mati menyerah diperbudak!

Penyadur: Sanimala B.

Menyimak Sekelumit Gagasan Freire

2016-05-09T12:53:00.000-07:00

Foto Paulo Freire yang diambil dari harirsilk.wordpress.com

Penulis: Johanes Supriyono*

Tulisan ini berupa ringkasan dari tulisan tentang pandangan Paulo Freire tentang pendidikan. Sumbernya ada dua seperti saya cantumkan pada tulisan ini. Saya menandai gagasan-gagasan Freire yang bagi saya pribadi menarik dan kemudian saya sarikan di sini.

Harapan saya, tulisan ringkas ini pun memberikan suatu yang berharga bagi kita di Papua ketika bercakap-cakap tentang pendidikan.

Paulo Freire. Pedagogi Hati. (terjemahan A. Widyamartaya). Kanisius: Yogyakarta, 2001.

Beberapa pokok gagasan yang menarik untuk saya cermati kemudian dan sekaligus dielaborasi adalah: ketidaknetralan pendidikan. Artinya, pendidikan, dalam pandangan Freire, memihak pada yang miskin dan sengsara; mereka kaum tertindas dan termarginalisasi oleh yang berkuasa.

Secara tegas pendidikan yang diproposisikan oleh Freire melibatkan pendidikan politik sebagai salah satu agenda utamanya. Pendidikan tidak sekadar sebagai upaya untuk mengerti realitas melainkan mempertanyakan (mengkritisi) realitas. Realitas tidak dipandang sebagai suatu yang ada begitu saja melainkan melibatkan aktor tertentu yang memproduksi realitas atau yang mengkondisikan paradigma tertentu untuk memahami realitas.

Sebagai contoh realitas politik tidak mengasing dari kehidupan banyak orang. Kekuasaan tidak serta merta datang begitu saja dan otomatis melegalisasi yang berkuasa untuk bertindak ini atau itu. Pendidikan progresif yang digagas oleh Freire mendidik orang untuk mempertanyakan kesahihan penguasa menjalankan pemerintahan. Pendidikan, dengan demikian, berperan sebagai daya dorong (motivator) yang memberanikan orang-orang untuk memandang realitas di hadapannya, tidak mengizinkan realitas begitu saja menempati ruang publiknya.

Bertanya merupakan tindak ekspresi individu terhadap realitas di luar dirinya secara aktif menggugat adanya yang lain itu. Bertanya adalah lambang pemberontakan yang tidak seharusnya dimatikan atau dibunuh.

Freire dengan yang saya bahasakan sebagai pemberontakan menghendaki bahwa pendidikan bukanlah relasi hierarkial pendidikmurid yang menempatkan murid sebagai subordinan melainkan dalam situasi sosial-politik spesifik menjadi proses pencerahan untuk mengerti dunia hidupnya. Yang ditegaskan oleh Freire bukanlah pengertian akan segala hal melainkan kehendak dan kemauan keras untuk mengerti banyak hal.

Membangun hasrat orang untuk mengumpulkan informasi semakin banyak bagi dirinya sendiri itu jauh lebih sulit daripada mempasifkan orang untuk menerima (receptif) informasi dari orang lain.

Pendidikan metafora gua Plato

Untuk memulai bagian ini saya ingin meyakini bahwa pendidikan tidak berlari menjauh dari realitas sehari-hari yang paling akrab. Pendidikan, yang sangat saya pahami sebagai proses pemanusiawian, tidak dapat melayang tinggi menjauh dari kepedihan hidup sesama. Sebaliknya pendidikan mesti menukik di antara penderitaan yang diderita oleh mereka yang paling menderita.

Maka itu pendidikan yang sesungguhnya membangun kehendak untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakmautahuan akan penderitaan orang lain atau ketidaksadaran akan penderitaan diri sendiri. Dalam pengertian yang paling luas pendidikan adalah pembebasan dari belenggu; serupa dengan seorang yang memaksa diri ke luar dari kungkungan gua dalam perumpaan yang dibuat oleh Plato.

Yang dipikirkan oleh Freire tentang pendidikan secara relatif mendekati pemikiran Plato tersebut. Pendidikan mesti memihak kepada kepentingan mereka yang terbelenggu dan bukan basa-basi ketundukan pada yang berkuasa. Dalam bentuk yang paling banci dan ini yang saya temukan baru-baru saja adalah pendidikan yang diabdikan pada kepentingan kaum neoliberal yang menguasai pasar. Kekuatan kapital mereka telah demikian berkuasa untuk membuat orang menyerahkan dirinya dalam ketidakberdayaan untuk menjadi abdi karena desakan bertahan hidup.

Lebih lanjut pemikiran Freire tentang pendidikan merupakan proses penyadaran dan sekaligus partisipasi radikal dari kaum tertindas untuk merdeka dan menentukan "nasib" hidupnya sendiri. Pendidikan adalah proses pendampingan agar manusia terlepas dari belenggu penindasan dan keterikatan pada yang berkuasa. Pendidikan adalah pemberdayaan anak didik untuk dapat sadar dan menggugat komunitasnya.

Ilustrasi yang menarik dan sekaligus kontras untuk memperlihatkan kegagalan pendidikan di sekolah di Jakarta tempat saya dulu mengajar sesuai kerangka pemikiran Freire adalah indoktrinasi palsu hubungan antarsiswa berbeda kepercayaan. Proses penjejalan doktrin-doktrin yang keliru menyangkut cara beragama mereka mencipta suatu sekat yang membuat canggung dalam hubungan satu dengan yang lain karena aku berbeda dengan mereka dan perbedaan itulah yang ditonjolkan.

Perbedaan malah menjadi titik tekan sehingga tidak membangun sebuah suasana kondusif bagi solidaritas. Yang mencuat ke permukaan adalah bahwa kita berbeda dan tidak seharusnya kita dapat melakukan suatu hal bersama-sama karena kita berbeda.

Pendidikan [agama] semakin mengarahkan pada diri sendiri dan tidak menuju pada pembekalan ortopraksis yang altruis. Kondisi yang demikian menuntut siswa untuk tidak banyak berinteraksi dengan dunia real yang lain: teman-temannya yang berbeda kepercayaan dan sekaligus mereka yang menderita sengsara.

Pendidikan yang berpihak, sebagaimana digagas oleh Freire, memberikan pendasaran yang kokoh bagi pedagogi pemanusiaan murid-murid dengan terlibat dalam dunianya; dunia yang menanggung azab dan sengsara, dunia kaum terpinggirkan. Justru kalau pendidikan agama berangkat dari sikap kita terhadap realitas kegagalan masyarakat, lenyapnya solidaritas terhadap yang miskin dan sengsara maka kita akan menemukan bahwa pendidikan agama bukanlah proses diferensiasi dari yang beragama berbeda melainkan membangun kebersamaan untuk membangun jagat hidup manusia yang lebih baik.

Maka itu pendidikan agama yang humanis mensyaratkan sebuah usaha untuk retrospeksi pada kekurangpelibatan dalam urusan sosial sehari-hari. (lihat. Agama Cinta Agama Masa Depan)

Dedy Kristanto.Pendidikan Religiositas sebagai Media Olah Rasa dalam Basis Nomor 01-02, Januari-Februari 2001.

Pedagogi religiositas yang ditawarkan diambil dari rumusan Denis Collins bahwa "bereksistensi berarti bertindak secara politis" (hal 56). Dalam rumusan pendidikan agama di Indonesia dapatlah dirumuskan bahwa konteks sosial yang demikian memprihatinkan mampu memberikan kondisi khusus untuk penumbuhan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan pelingkupan kehidupan pada peserta didik secara istimewa. Konteks merupakan locus refleksi siswa yang sudah diterangi dengan kesadaran sosial yang wajar.

Dengan demikian saya merasa sah untuk menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan siswa untuk bertindak politis demi hominisasi. Bagaimana siswa dapat merefleksikan lingkungan hidupnya? Bagaimana siswa mengakrabi lingkungan tempatnya bertumbuh sehingga tidak terasing? Bagaimana siswa dapat mengenali permasalahan-permasalahan sosial-religius dalam masyarakat dan menggugatnya? Maka itu pendidikan pada hakikatnya merupakan "percakapan" guru-murid-realitas dunia.

"Pedagogi religiositas hendak mengubah model pelajaran agama tradisional menjadi model dialogal transformatif. Usaha ini sebenarnya mau menempatkan peran agama dalam realitas kehidupan yang nyata di mana agama terlibat mencipta struktur sosial dan politik sistem kekuasaan. Demitologisasi agama terus dilakukan agar para siswa menjadi semakin mengerti bahwa selama ini agama telah dijadikan alat untuk menciptakan politic of fear" (hal. 57)

"Freire skeptis bahwa pendidikan tradisional dapat melahirkan pribadi-pribadi yang berpikiran kritis yang dapat menjadi agen perubahan sosial. pendidikan tradisional hanya menekankan penumpukan pengetahuan . baginya, pendidikan tidak berhenti di situ, tetapi harus membuat manusia berpikir kritis dan tergerak untuk mnejadi agen-agen perubahan sosial."

"Arah dan tujuan pendidikan Freire jelas: pendidikan yang dituntut situasi kita adalah pendidikan yang membuat membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungan dan turun tangan dalam lingkungan tersebut; pendidikan yang mampu memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya zaman dan memberikan kepercayaan dan kekuatan untuk menghadapi bahaya-bahaya tersebut; bukan pendidikan yang membuat akal kita menyerah patuh pada keputusan-keputusan orang lain."

Kiranya kita bisa menimba pengetahuan dari Freire untuk mengubah paradigma yang berlaku dalam pendidikan kita di Papua. Dengan perubahan paradigma, kita bisa berharap bahwa pada generasi yang akan datang kita temukan insan-insan Papua yang kritis, sangat terlibat dengan kehidupan sesamanya, mampu berbela rasa, dan tidak menyerah, dan terus membangun kehidupan bersama yang lestari.

*Johanes Supriyono adalah penulis buku Semiotika dan Melangkah ke Dunia Luas (Pengulatan Anak-anak Papua). Alumnus Magister Universitas Indonesia itu penulis kolom di majalahselangkah.com. Ia bisa dihubungi melalui: hansprie@gmail.com

-----------------------------------------------------

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Selangkah, dimuat kembali untuk tujuan pembelajaran.

Surat dari Mama

2016-04-19T22:09:00.000-07:00

Tanah Papua. Foto ilustrasi: Ist.

Anakku,

Perkenankan aku hadir, mengungkapkan kegelisahan hati ini, melalui untain bait kata-kata, melalui surat ini. Mungkin kata-kata saya ini kurang berkenan di hatimu, anakku, saya meminta maaf. Tetapi saya berusaha hadir di hadapanmu melalui surat ini, apa adanya, dengan segala yang ada padaku.

Anakku,

baiklah sebelumnya kuucapkan rasa syukurku kepada Bapa di Sorga, Sang Pemberi Kehidupan. Hanya karena Dia, saya masih dapat bertahan, memberimu makanan ala kadarnya dari segala keterbatasanku saat ini, dan engkau hidup. Menemanimu, di setiap hidup, karya, dan perjuanganmu, anakku.

Sebelum terlambat, biarlah kutuliskan surat ini untukmu.

Anakku, kita memang sepantasnya bersyukur pada-Nya. Dia yang di Ataslah yang memberimu diriku untuk engkau tempati, anakku. Aku tidak membencimu, hanya karena engkau berkulit hitam, dari rumpun Melanesia, anakku.

Aku tidak membencimu, hanya karena engkau berambut keriting, anakku. Akulah ibumu, dan aku sangat mencintaimu, anakku. Akulah ibumu, yang memelihara engkau, dengan susu dan madu, dan engkau hidup. Terpujilah Bapa yang di Atas selama-lamanya, atas segala berkat-Nya ini.

Anakku,

Aku adalah Ibumu. Aku bangga karena engkau memanggilku ‘Mama’. Akulah Ibumu, tanah Papua, yang memeberimu kehidupan dengan segala yang ada padaku. Dan engkau hidup. Selamanya aku adalah Ibumu, dan selamanya engkau adalah anakku. Engkaulah permata hatiku.

Anakku ,di saat-saat seperti ini, senyuman sering tersungging di bibirku. Bukan senyuman sinis, anakku, tetapi senyuman kebahagiaan, mengenang masa lalu hidup kita yang sangat indah dan harmonis.

Anakku,

Sejak engkau di dalam kandungan ibumu, aku menanti-nantikan engkau dengan senang hati. Tak henti-hentinya aku bersyukur kepada Dia yang di Atas, yang telah menghadirkanmu, dan mempercayakanmu untuk diasuh olehku. Terus terang, aku bangga engkau lahir.

Aku bangga melahirkan manusia sepertimu. Engkau unik. Tidak ada anak sepertimu yang dimiliki oleh ibu-ibu yang lain di dunia, seperti Afrika, Amerika, Australia, Asia, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Engkau unik. Dan engkau yang unik itu dipercayakan Dia yang di Atas padaku. Sungguh, anakku, bangganya aku memilikimu; Anakku, manusia Papua.

Anakku,

Ketika engkau tumbuh besar, aku berusaha membentuk karaktermu. Aku berusaha membuatmu merasa memiliki semuanya yang kita punyai. Dengan kerasnya alam Papua, engkau kuajarkan untuk menjadi pribadi yang tidak pernah mengenal kata menyerah.

Engkau berusaha kubentuk menjadi pribadi yang menyukai tantangan, dan menjadikan tantangan dan kesukaran menjadi semangat untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi.

Anakku. Walau demikian, engkau adalah permata hatiku. Aku menyayangimu. Dan kuberi apapun yang kau butuhkan, hanya dengan sedikt kerja keras darimu, asalkan kau mau sedikit usaha. Anakku, aku telah menyediakan diriku sebagai tanah yang sangat subur, dimana engkau dapat bercocok tanam dan hidup.

Aku telah menyediakan diriku sebagai air, di mata-mata air di seluruh tanah ini. Itulah air susu ibu, anakku. Dan dengan meminumnya, engkau kini tumbuh dewasa. Dengan kerasnya alam, aku merangsang engkau untuk dapat mengolah dan memanfatkan otak, pikiran, pemberian Dia yang di Atas, untuk kehidupanmu sehari-hari. Dan engkau berhasil. Engkau memang jenius, anakku.

Anakku, akhirnya ingin kukatakan, bahwa aku ingin membentukmu menjadi manusia yang berwatak keras, dengan mimik muka yang keras. Itulah cirimu, anakku. Itulah gambaran semangat hidupmu yang selalu dijiwai oleh kerja keras, dan pantang menyerah, yang hidup di tengah kerasnya alam, tetapi melimpah ruah susu dan madunya, anakku.

Aku sangat bangga padamu. Aku bangga, karena di dalam hitam kulitmu, mimik mukamu yang oleh sebagaian orang disebut menyeramkan, Dia yang di Atas memberimu hati putih, putih seputih salju abadi, anakku. Hatimu lembut, penyayang, punya hati nurani, dan berbela rasa terhadap diriku sebagai ibumu, juga terhadap sesama dan alam. Inilah yang menjadikanmu sampai saat ini disebut ‘manusia alam’; manusia yang sangat berkaitan erat dengan alam. Aku bangga padamu, anakku, manusia hitam, pemilik hati putih, seputih salju abadi.

Anakku, bila kau sakit, akulah yang telah menyediaimu obat-obatan alami yang sangat berkhasiat menyembuhkan semua sakit yang engkau derita. Anakku, bersamaku, engkau aman, tenteram, dan sejahtera. Terpujilah Dia yang di Atas, yang memberkatiku, dan memberkatimu, anakku.

Anakku,

Kehidupan kita dahulu sangatlah indah. Kita hidup saling berdampingan, dan saling membutuhkan. Kita saling berkaitan erat. Dan kita hidup harmonis, saling memberi. Kita hidup dahulu, saling menghargai sebagai layaknya anak dengan ibunya. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Itulah kehidupan kita dahulu.

Anakku,

Engkau, dengan setiap suku bangsamu, kubiarkan menempati wilayahnya masing-masing dariku. Aku berusaha adil padamu, anakku. Aku memeberikan semua yang engkau perlukan. Ketahuilah, aku telah membagi diriku, dam memperhatikan dan memeliharamu masing-masing, dengan caraku sendiri di tempat tinggalmu masing-masing.

Di dalam kelompok-kelompok suku bangsa itu, engkau hidup. Tetapi dari sanalah engkau kuajari rasa saling menghargai antara sesama suku bangsa. Engkau kuajari bagaimana harus hidup harmonis, walau ada sedikit perbedaan antar kolompok suku bangsamu. Anakku, aku bangga padamu. Ketahuilah, jauh di balik kelompok suku bangsamu itu, engkau hanyalah satu. Kulitmu sama sama hitam. Rambutmu sama-sama keriting. Engkau adalah satu: Papua.

Anakku,

Ketika engkau telah tua, dan telah mendapat perhentian, seperti nenek moyangmu, Aku berduka, anakku. Tetapi yang lebihnya dari itu, aku juga bangga padamu, karena engkau akan kembali lagi ke pelukanku. Aku mencintaimu, anakku, selamanya engkau adalah anakku, dan selamanya engkaulah permata hatiku, manusia berkulit hitam, pemilik hati putih.

Anakku,

Ketika engkau berjuang untuk eksistensi kita sebagai sebuah bangsa, aku juga turut berjuang dengan caraku, anakku. Dan ketika Sang Sampari berkibar, sungguh, bangganya aku ini. Yang harus kamu tahu, anakku, akau akan sangat bangga, ketika engkau merasa bangga sebagai satu bangsa: Papua, dan akan ikut bersedih, jika kalian terjebak dalam jebakan perbedaan, anakku.

Akulah ibumu, dan akulah yang paling mengetahui apa yang terjadi denganmu. Karena harus kamu tahu, bahwa kebanggaan dan sukacitamu sebagai sat bangsa adalah juga sukacitaku. Dan kesedihan dan dukacitamu dalam penjara suku, adama dan golongan adalah juga dukacitaku.

Anakku,

Sejak hari bersejarah itu, setelah kau pilih kita bergabung dengan mereka di sana, engkau tahu anakku, sakitnya hati ini. Mengapa anakku?

Tubuhku mulai dikoyak-koyak, anakku. Besi-besi panas menancap masuk hingga ke dasar tubuhku yang paling dalam, anakku. Semua isi perutku diambil mereka semuanya. Anakku, aku kini mulai tidak berdaya. Mereka dengan kasarnya mengambil semua kepunyaanmu, harta warisanmu itu, yang selama ini kusimpan jauh di dalam tubuhku. Anakku, aku mulai tidak berdaya. “Apa kau rela membiarkan harta warisan leluhurmu ini diambil semuanya oleh mereka, anakku?”

Anakku,

Hutan-hutan tempat engkau bermain, tempat suaka margasatwa bernyanyi kini mulai dibabat, anakku. Anakku, gunung-gunung tinggi dan danau tempat bersemayam roh leluhurmu, mulai kau izinkan untuk dicemari. Anakku, aku besedih.

Dengan mataku sendiri aku melihat engkau dengan bangganya berusaha mendatangkan proyek penghancuran atas diriku. Anakku, engkau dengan bangganya menempati kursi-kursi kepemimpinan, tetapi buta nurani ketika engkau menjadi pemimpin.

Anakku, engkau sendiri yang malah menandatangami proyek proyek penghancuran tubuhku. Anakku, sadarkah engkau dengan segala perbuatnmu ini? Anakku, dimana nuranimu kau siman? Teganya kamu melihatku begini ...

Anakku, harusnya engkaulah yang harus melindungiku. Dari mana engkau hidup, bila tidak di atasku, dan bersamaku? Siapa yang akan menjagamu, bila aku tidak berdaya lagi? Ibu Afrika, Amerika, dan lainnya hanya akan memeperhatikan anak-anak mereka, anak Afrika, Amerika, dan lainnya. Aku, Ibumu, Mama dari semua orang Papua lah yang akan memperhatikanmu, anakku Papua. Anakku, kini aku bertanya; “Sampai kapan besi-besi panas yang tertusuk jauh di dasar tubuhku ini, yang menghisap urat nadiku ini kau lepaskan?”

Anakku,

Kini, kulihat kebersamaanmu itu mulai pudar. Rasa sebangsa dan setanah airmu mulai hilang. Bela rasa dan hati nuranimu mulai tumpul. Anakku, mengapa engkau mulai demikian? Aku tidak mengajarimu demikian. Anakku, darimana kau dapatkan semua jalan menuju kebinasaan ini?

Anakku,

Aku perhatikan engkau baik-baik. Kepentingan diri sendirilah yang mulai kau perjuangkan. Kepentingan kelompokmulah yang utama. Engkau anakku, dengan segala kehormatan dan kekayaanmu, engkau mulai melupakan diriku. Engkau mulai melupakan Ibumu, yang membesarkan engkau dengan air susu dan madu.

Kini engkau mulai melupakan saudara sebangsamu, yang sementara ini hidup tersingkir, terbuang di tanahnya, bahkan terhadap ribuan orang yang dari waktu ke waktu cepat kembali ke pelukanku karena timah panaspun, kau hanya menutup mata.

Anakku, kini kulihat semua kebijakanmu hanya sarat KKN. Anakku, sadarlah! Engkau kini dibentuk menjadi sebuah baut yang hanya menguatkan sebuah roda raksasa, yang terus berputar. Sayangnya roda itu berputar ke arahmu, yang akan menggilas bangsamu, masa depanmu dan anak cucumu, juga akan menggilas hari esokmu, dan hari esok anak cucumu yang akan kau lahirkan.

Anakku, sebagian dari engkau telah mengenyam pendidikan. Sadarkah engkau? Anakku, sekali lagi; sadarkah engkau dimana engkau berada, apa yang terjadi, dan di mana posisimu di tengah semua gejolak ini?

Anakku,

Hatiku sedih. Hatiku sakit, seperti disayat silet berlumur sari cabai, memikirkan masa depan kita. Masa depan engkau anakku, dan anak cucumu nanti, dan masa depan aku, ibumu. Jujur, masa depan kita suram, anakku. Bagaimana kiranya kehidupan kita kelak, anakku?

Anakku, turutilah nasihatku ini.

Janganlah menjadi sekrup yang menguatkan roda raksasa ini, yang terus berputar ke arah kita untuk menggilas seluruh impian, cita-cita, dan harapan hidup kita di tanah ini. Berhati-hatilah anakku, dalam setiap tindakanmu. Di dalam benakmu, ingatlah selalu Tuhanmu, sesamamau sebangsa, dan petuah dari leluhurmu. Ingat perjalanan hidup kita dahulu, sampai saat ini.

Anakku, waktu tidak akan menunggu kita. Ibumu ini hanya dapat mengungkapkan perasaan padamu, hanya melalui gejolak alam yang selalu tidak kau tangkap. Anakku, engkaulah tumpuan harapanku.

Engkaulah tumpuan harapan semua alam raya Papua. Engkaulah tumpuan harapan saudara saudarimu sebangsa dan setanah air Papua. Kini, akan seperti apa kehidupanmu kelak, haruslah kau tentukan dengan melakukan sesuatu, sekarang juga. Ingat, saat ini juga anakku..

Akakku, sekali lagi, lakukan sesuatu sekarang juga, demi kebaikan kehidupan kita bersama anakku. Demi kehidupanmu di atas tanah ini sebagai sebuah bangsa. Demi kehidupan anak cucumu nanti. Demi keharmonisan hidup kita.

Anakku,

Walau engkau mengkianatiku, engkau tetaplah Anakku. Engkau permata hatiku, dan takkan kubiarkan engkau sendirian. Buatlah sesuatu, saat ini juga, demi kehidupan kita yang lebih baik di hari esok, anakku.

Aku tetap mencintaimu, anakku, karena engkaulah anakku. Selamanya akulah ibumu, dan engkaulah mutiara terindah pemberian Dia yang di Atas padaku untuk kuasuh, dan kuanggap engkau anakku. Engkaulah permata hatiku, anakku; anakku Papua, pemilik hati putih, seputih salju abadi.

Anakku, kini kutunggu balasan surat darimu. Kutunggu balasan suratmu melalui tindakan dan aksi nyata. Anakku, selamanya akulah ibumu, dan aku berada di setiap hidup, doa, karya dan perjuanganmu. Bebaskanlah diriku, dirimu, dan bebaskanlah anak cucumu yang akan hadir nanti di tanah Papua ini, dari tirani penindasan dan penderitaan ini. Berjuanglah, ayo ... berdirilah, dan lakukanlah! Gapailah masa depan yang indah gemilang untuk kehidupan kita di alam bebas.

Salam dan doaku, untukmu, anakku Papua. Dia yang di Atas akan selalu bersamamu, dalam setiap perjuangan kebenaranmu. Salam dan doa dari roh-roh leluhurmu Papualah yang senantiasa akan mengiringi langkahmu meniti jalan perjuangan ini.

Amin.

Ibumu tercinta,

Tanah Papuua.

Penulis: Sanimala B.

(Mahasiswa Papua, kuliah di tanah Jawa)

Perjuangkan Kemerdekaan Papua Barat yang 100%

2016-04-19T21:55:00.001-07:00

Demo AMP tahun 2014. Foto: Ist.

Penulis: Patrick Yakobus*

Karena penjajah Indonesia dan kuasa Kapitalisme global yang menjadi korni-kroninya meninabobokan kita dari perjalanan menuju kemerdekaanb Papua dan mengambil untung darinya, kuperingatkan kau saat ini: kemerdekaan 100% bangsa Papua yang lahir-batin hanya ada dari hasil perjuangan sendiri di atas semua daya dan kekuatan sendiri.

Melihat perkembangan dan arah pendangan gerakan-gerakan politik kita zaman ini, penting bagi kita untuk melihat dua haluan pandangan orang Papua saman ini yang berbeda, yakni kemerdekaan yang diimpikan akan diberikan oleh negara-negara, Perserikatan Bangsa-bangsa, oleh Tuhan, dan kepercayaan sejenisnya.

Kedua, pandangan bahwa kemerdekaan Papua Barat yang penuh dan utuh diraih melalui perjuangan bangsa Papua sendiri. Baiklah kita menelaah satu per satu. Kita lebihkan yang kurang dan kurangi yang lebih.

Hakikat Kemerdekaan

Dalam zaman semodern ini, masih saja orang Papua percaya, kemerdekaan akan diberikan oleh bangsa-bangsa tertentu, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh pengara-negara pasifik, dan negara-negara lain. Ada jugalah di antara kita muncul pandangan bahwa Papua akan dimerdekakan sendiri oleh Tuhan. Benarkah? Jawab: tidak!

Zaman ini, tak ada kemerdekaan hasil pemberian. Bila terkesan diberikan, pasti ada harga yang harus dibayar. Mau bukti? Banyak. Banyak bangsa-bangsa yang awalnya memperjuangkan kemerdekaan sejati akhirnya hanya berdaulat secara politik dan hidup dalam penjajahan ekonomi, budaya dan sosial dari kuasa kapitalisme global.

Kita harus mengakui bahwa banyak orang di kalangan kita percaya kemerdekaan akan ada suatu saat nanti, sebagai anugerah dari Tuhan, atau penggenapan firman Tuhan! Saudara-saudara, bila ia adalah pemimpin perjuangan, janganlah mempercayai dia karena filosofinya itu. Juga bila salah seorang ataupun beberapa diantara kita, percaya kemerdekaan akan diberikan oleh negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, negara-negara Pasifik, atau United Nations (PBB), jangalah kau diperdayai dan ditipu.

Tak ada kemerdekaan tanpa harga. Kemerdekaan tidak gratis. Penegakannya tidak segampang menerima karena diberi. Itu semua menipu dan mematikan mental dan semangat orang Papua maju merebut kemerdekaan bangsanya sendiri!

Kemerdekaan Papua yang diperjuangkan adalah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh segenap rakyat Papua secara bersama-sama dengan cara bangsa Papua sendiri, dengan segala daya-upaya yang ada pada diri bangsa Papua sendiri. Kemerdekaan ini mempercayai kekuatan sendiri untuk mencapai kemerdekaannya dan tidak menggantungkan harapan pada bantuan dari pihak luar. Bangsa Papua harus yakini, mereka mampu membuat diri mereka sebagai bangsa Papua itu merdeka dan berdaulat 100% di atas tanahnya secara utuh dan penuh.

Maka kemerdekaan jenis ini diperjuangkan atas dasar kesadaran akan situasi penjajahan. Kesadaran itulah yang membuat api revolusi bangkit, di bawah bendera keyakinan akan hari esok yang lebih baik bagi anak dan cucu-cicitnya kelak di atas genangan darah dan tulang belulangnya. Kemerdekaan jenis ini mengandalkan aksi massa rakyat tertindas. Kemerdekaan jenis ini melahirkan para pemimpinnya yang tidak berbeda kelas dengan rakyat yang dipimpinnya. Mereka senasib di jalan-jalan, mereka sependeritaan di penjara-penjara penjajah, mereka sehidup-semati di garis batas pertempuran. Para pemimpinnya bukan sekelompok elite yang memerintah ini dan itu tanpa bersama-sama rakyat merasakan bergerakan yang sesungguhnya di bawah tering matahari, guyuran hujan dan dengan perut kelaparan hanya demi merdeka!

Mereka percaya kepada massa rakyat tertindas, massa aksi daripada barisan-barisan rakyat dari berbagai kesatuan yang berderap langkahnya menuju titik kemerdekaan itu. Maka hakikat kemerdekaan yang utuh dan penuh adalah bila masyarakat tertindas dari golongan kelas menengah dan bawah dilepaskan dari kukungan penjajahan: tanah mereka diberi/dikembalikan, hak hidup dijamin, punya akses sebagai manusia, setara dengan kelas ekonomi menengah dan atas.

Potret Dunia

Sejak semula pula dunia kita mengetahuai pertentangan dua paham raksasa: kapitalisme dan sosialisme/komunisme.

Banyaklah pula negara-negara yang menganut salah satu dari kedua sistem ini. Banyaklah juga yang menerima dan menggabungkan kedua paham ini dalam praktek membangun kehidupan yag baik bagi rakyatnya di masing-masing negara. Dan ukuran untuk menilai baik dan kurang cocoknya dua paham ini untuk Papua terletak kepada kondisi kebangsaan kita saat ini.

Maka konon karena itu pula, banyak negara-negara merdeka, termasuk Indonesia dibuat bertekuk lutut oleh negara-negara penganut paham kapitalisme di bawah pimpinan Amerika Serikat. Indonesia adalah contoh nyata, melalui gerakan 30 September, kapitalis kembali berdaulat penuh menjajah negara dan bangsa Indonesia, yang berdampak juga pada masuknya praktek paham kapitalisme itu di tanah air kita, Papua Barat.

Maka kapitalis sebagai champion dunia dengan aktivitasnya memproduksi barang dan jasa, baik yang penting juga yang tidak. Melalui pendidikan di negara-negara di semua belahan dunia, mereka mendoktrin bahwa hanya modal dan kapital sajalah yang mampu menyelamatkan dunia menuju kemakmuran dunia.

Sementara konon terdengar oleh kita, pengaruh hegemoni kapitalisme global itu sudah masuk kepada nadi transformasi dunia: dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan, tekonlogi dan industri, perkembangan paham dan penyebarannya, hingga pada soal klasik, mencari daerah baru yang kaya sumber alam sebagai sumur bahan baku bagi industri dan pabrik milik mereka.

Maka dunia pada sisi usaha, dilpomasi dan hubungan antar negara dengan berbagai implementasi hubungan kekerabatannya dengan negara-negara lain mencoba membangun hubungan ekonomi untuk kelanjutan usaha, pabrik, industri dan lain-lain.

Bayangkan bila negara-negara yang kaya Sumber Alam seperti Papua menutup pintu buat negara-negara industri dan negara-negara besar. Mereka akan jatuh miskin, dan seiring perkembangan, negara-negara kecil seperti Papua yang punya sumber alam akan jadi negara-negara baru yang kaya, maju dan terkemuka di dunia. Tapi ini tidak terjadi. Negara-negara dan daerah-daerah dunia ketiga yang miskin, tersingkir, difabel, di tanah air merekalah letak sumber alam yang pada gilirannya menjadi perebutan kuasa kapitalisme. Mereka (negara kecil dan berkembang) –sadar/tidak- telah menjadi roh yang menumbuhkan dan membesarkan Amerika Serikat dan kapitalisme itu sendiri.

Persekongkolan dan hubungan-bungungan antar negara-negara secara umum lebih didorong oleh latar belakang ekonomi. Negara-negera kelas satu: negara industri, negara-negara dengan perkembangan SDM dan Iptek yang mumpuni telah dan sedang menjadikan negara-negara kelas dua: negara berkembang, dengan sumber daya alam yang masih kaya sebagai kumpulan negara yang berada di dalam lingkaran pengaruhnya, hanya dengan kepentingan pabrik-pabriknya tetap mengepulkan asap.

Maka antara negara yang memberi pengaruh dan negara-negara yang berada dalam lingkaran pengaruhnya baik langsung maupun tak langsung akan ada hubungan-hubungan. Secara langsung adalah dengan cara terang-terangan. Misal: dengan penanaman modal asing Amerika di Indonesia. Secara tidak langsung, yakni dengan menjalankan desain prosedur dengan jalan penciptaan struktur dan sistem untuk menghasilkan situasi dan kondisi seperti yang diinginkan negara pemberi pengaruh itu sendiri, sehingga kebijakan yang diambil negara-negara yang dalam lingkaran pengaruhnya sejalan dengan target dari rangsangan negara-negara kelas satu tadi.

Tekad dan Keberanian

Padamu angkatan muda, perikop ini kutulis. Mereka yang tua akan berpikir tentang keluarga dan makan-minum istri-anak. Mereka yang anak-anak dan remaja masih sibuk mengurus pendidikan untuk berpengetahuan guna memahami hidup.

Padamu angkatan muda, generasi muda Papua: Lihatlah derita dan tangisan rakyatmu ini. Kini kaulah yang harus berkomitmen dan memiliki tekad yang bulat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat hingga tiang bendera tetap berdiri mengibarkan Sang Bintang Kejora. Tekadmu yang setegar batu karang akan melahirkan barisan panjang anak muda Papua yang bertekad sama.

Tekadmu akan melahirkan keberanian untuk menanggung dan menerima segara konsekwensi daripada jalan yang kaupilih: menjadi angkatan muda Papua menegak hak kemerdekaan Bangsa Papua. Ini konsekwensi logis daripada pilihanmu: dipukul, disiksa, ditembak, dipenjara, bahkan dibunuh. Sudah sanggupkah menanggungnya? Katakan sanggup! Katakan sanggup dengan segenap jiwamu! Maka tanah air Papua mendengar bulat tekadmu.

Ujian datang dalam waktu dekat ini. Angkatan muda Papua akan diuji mental, keberanian dan persatuannya. Apakah angkatan muda Papua serius, sekali lagi, serius memperjuangkan kemerdekaan Papua? Apakah angkatan muda Papua akan tetap setia di garis juang dalam materi dan aksi dalam payung ULMWP, melalui berbagai organisasi dan faksi perjuangan menuju merdeka? Apakah angkatan muda Papua akan jadi seperti kelompok diplomat yang bicara saja? Apakah angkatan muda Papua akan jadi seperti kelompok anak kecil yang maju dengan berani tapi akhirnya lari terbirit-birit bila peluru berdesing?

Saya percaya anak-anak muda Papua punya tekad dan keberanian. Sata tahu, angkatan muda Papua tidak takut mati, tak takut pada peluru, siksaan, pukulan. Saya tahu, angkatan muda Papua selalu ingin Papua merdeka 100% di atas daya upaya sendiri. Saya percaya, angkatan muda Papua percaya pada massa rakyat Papua untuk mencapainya.

Merdeka!!!

*) Penulis adalah aktivis Papua.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Selangkah, dimuat kembali untuk tujuan pembelajaran.

Lusifer Bunuh Diri

2016-04-06T04:37:00.003-07:00

Foto ilustrasi. Ist.

Penulis: Sanimala B.

Inilah cerita paling bodoh yang pernah kudengar. Beberapa saat saya diam mengulang-ulang kata-katanya dalam hati, lalu pada ulangan yang keempat, urat geliku terangsang juga. Tawaku jebol bak bendungan yang tak sanggup menahan debit air. Tawaku menggelegar tak tertahankan. Selaput mataku basah. Titik-titik bening yang dari kelenjar air mata itu berderai juga di pipi. Barangkali lelaki sinting itu berkata-kata demikian akibat kadar alkohol yang tinggi menguasai tubuhnya, akibat mabuk.

Hampir jam satu malam.

Di tempat ini, anak-anak Papua lelaki dan perempuan telah menjelma jadi putera-puteri sang gelap. Mereka makin larut saja dalam pelukan pesona keremangan lampu-lampu aneka warna yang kelap-kelip, berirama, bertenaga. Namun terangnya tetap kalah dengan gelap ruangan cafe ini. Dalam perangkap gelapnya, anak-anak manusia lupa daratan, hanyut dalam erangan-erangan kenikmatan, teriakan gembira, canda-tawa lepas, goyang-goyang erotic dan tatapan-tatapan birahi.

Menurut Mas Jo, si pelayan cafe, ini jam-jam panennya. Biasanya para pemain di Belok Kanan Samabusa akan menyempatkan diri ke cafe ini meneguk beberapa gelas bir usai bercinta. Juga pemain-pemain pengganti yang tunggu giliran main. Samabusa bagai kota idaman kumbang-kumbang kota Nabire kala malam. Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Belok Kanan itulah taman bunganya. Ini taman milik pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama para iblis dari seberang sana. Ada bunga Manado, bunga Jawa, bunga Ambon, bunga Toraja, bunga Batak, bunga Kalimantan dan bunga NTT di taman ini. Bunga-bunga ini mekarnya tiap waktu.

Tapi kumbang Papua, kumbang Toraja, kumbang Jawa, kumbang Manado, kumbang NTT, mereka itu beraninya menghisap sari madu bunga-bunga tadi ketika subuh, saat bintang-bintang tertidur lelap dan bulan asyik memadu kasih bersama sang surya pujaan hatinya. Ketika puteri bulan mencuri waktu tidur pangeran surya dan asyik berduaan di balik tirai lan, anak-anak manusia menerobos pekatnya malam Nabire yang ditinggal pergi sinar bulan itu, menuju Belok Kanan.

Lalu aku? Aneka soal hidup yang mencekik hari-hariku belakangan ini membuatku rutin melarikan diri dari satu cafe ke cafe lain. Rasanya semua cafe di kota kecil di bibir Teluk Cenderawasih ini telah kusinggahi. Datang seorang diri, memesan bir sebotol, lalu duduk berjam-jam melamun sambil menyaksikan beberapa pengunjung yang bergoyang, atau menghempaskan tatapan kosong kepada para penyanyi panggung, atau memandangi para penari yang menari erotic.

Tapi segala soal hidup itu seolah telah jatuh cinta padaku. Mereka tak ingin berpisah dariku, ibarat aku cinta pertamanya. Sedemikian kuat usahaku melepasnya, makin kuat pula ia menggerogoti pikiran dan hatiku.

Lelaki sinting itu datang ketika kurenungkan pemecatanku yang tak masuk akal itu. Pemecatanku itulah pangkal krisis keungan yang melanda keluargaku. Ia pula pangkal anakku yang pertama tak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia juga pangkal nak kelimaku meninggal karena tak mampu biayai operasi ginjal. Dan terakhir, isteriku yang rewelnya minta ampun itu sakit keras dan tergolek di rumah tanpa mampu kurawat dari rumah sakit yang mahalnya tetap terasa walau Otsus yang katanya untuk menadikan hidup bangsa Papua lebih baik itu sudah 13 tahun bergulir.

“Sungguh! Saya Lusifer. Setan pencabut nyawa itu.”

“Aakhh! Stop sudah kau banyak bicara. Kebanyakan minum!” Tapi muka temboknya itu membuatku cepat-cepat terdiam. Ia serius. “Ssssstt!” Kini dia mulai merapatkan telunjuknya ke bibir. “Jangan sampai ada yang menguping pengakuanku ini,” nyaris berbisik dari dekat telingaku.

Aku masih tetap bikin sikap cuek bebek. Kini ketenanganku mulai terganggu dan kubenci lelaki ini. Menambah beban pikir. Tapi dia terus merancau tanpa memedulikanku.

“Hei, jadi kau tak percaya aku Lusifer?”

Kutatap dia dalam-dalam. Mengangguk padanya dengan harapan lelaki sinting dalam pengaruh alkohol itu segera berlalu setelah mendapat anggukanku.

“Manusia memang tak mudah percaya. Tidak sama dengan bangsa malaikat sepertiku. Manusia, oh manusia.” Ia mulai merancau sendirian sambil pantatnya menindih kasur tipis di atas bangku tinggi. Kini kami semeja, berhadapan. Ini hari yang sangat sial bagiku. Beban pikirku pada posisi begitu beratnya, lalu lelaki ini datang mengusik tenangku. Seberapa detik kemudian, kupikir-pikir, barangkali bisa melemaskan tegang urat syarafku.

“Akan kubuktikan kebenaran kata-kataku. Jangan kaget setelah ini.” Ia bicara meyakinkan. Duduknya dibetulkan, menghadapku penuh.

“Namamu Mikael. Mikael Butu. Kau anak satu-satunya. Ayah dan ibumu telah meninggal, meninggalkan kau dan empat saudara perempuanmu yang telah meninggal semuanya juga. Sejak 23 tahun yang lalu kau jadi pegawai negeri sipil, mengajar di Sekolah Dasar sebagai guru. Enam tahun belakangan, kau diangkat bekerja di kantor dinas pendidikan. Isterimu selalu cerewet dan ia sedang sakit keras saat ini, dan itu sedang jadi beban pikirmu. Anakmu ada enam. Yang pertama kau tak mampu biayai kuliahnya karena kau didepak keluar dari dinas dua tahun yang lalu dan kini jadi guru biasa.”

Ada nada meremehkan diriku dalam uraiannya. Selain takut dan heran karena semua uraiannya benar-benar merupakan keadaanku, ada rasa geram dalam dada.

“Cuihhh! Kau bahkan berpikir kau mungkin bukan seorang lelaki yang baik karena tidak menjadi suami dan ayah dan baik dalam keluargamu,” dia memainkan jenggotnya dengan matanya tak lepas dari wajahku, “Itu baik menurutku. Daripada sebagian lelaki lainnya yang masa bodoh dan lari dari tanggungjawab, seperti yang kau lakukan ini. Tapi, kau pikir alkohol dapat membawamu pergi dan melahirkanmu lagi di dunia lain untuk hidup baru lepas dari semua beban hidupmu di dunia saat ini? Oh, tidak! Onani saja kau! Seperti keinginanmu tidur dengan para wanita ini namun tidak berani kau sentuh mereka karena kau ingat ajaran agamamu yang kau pegang teguh. Sadarlah! Kau ada di dunia ini dan tetap ada di dunia ini sampai kau melewati gerbang sakratul maut ...”

Kini bulu romaku menegang. Semua yang dikatakannya itu benar. Darimana ia mengethaui semuanya tentangku? Diam-diam aku tertarik bicara dengannya.

Dia menatapku. Ketika kualihkan pandanganku pada botol anggur di depanku, ia menggeser botol itu ke depannya, lalu mengambil paksa gelas yang ada di tanganku. Menuangkan bir ke dalamnya. Ia meneguknya. Kuperhatikan saja tingkahnya yang semakin aneh. Benar-benar sinting.

“Saya tahu kau makin tak mempercayaiku.” Tiba-tiba telponnya berdering ... Ia meraba sakunya, mengeluarkan sebuah benda berukuran Hp Nokia biasa tapi berbentuk aneh. Berbentuk tengkorak. Lalu usai bicara sekitar dua menit dengan seseorang di seberang sana, ia bergegas meneguk sisa bir di gelasnya sambil berdiri.

“Hei, jangan bengong. Pergilah ke rumahmu. Istrimu mencemaskanmu saat ini. Lalu besok pagi, tanyalah tetangga-tetanggamu. Ini telpon dari atasanku untuk mencabut nyawa Mosez, calon bupati kabupaten Nabire nomor urut empat itu.”

Lelaki sinting itu pergi meninggalkanku yang bingung dan tertawa kecil-kecil, menertawai ketololannya itu.

***

“Mikael, kau dengar soal kematian itu?” Keesokan harinya, sobat karibku yang anggota partai pohon beringin itu bertanya padaku dari seberang sana.

“Belum. Kematian apa, siapa yang meninggal?”

“Itu, pimpinan partai kami, Mosez, yang calon bupati Nabire itu. Tadi malam sekitar jam dua subuh dia meninggal karena serangan jantung, jatuh dari lantai dua, jatuh melalui anak-anak tangga hingga terhempas tak bernyawa di lantai satu.”

“Tuhann ...” Lelaki itu langsung tergambar di depanku. Matanya yang merah. Bau alkohol yang menyegat. Pakaiannya yang terlalu rapih dan harum. Potongan badannya yang biasa-biasa saja tapi kekar dan berotot. Sorot matanya yang tajam di balik beberapa helai gimbal rambutnya yang melingkar ke depan menutupi jidatnya. Hidungnya yang mancung. Caranya mengaku kalau dia adalah Lucifer, malaikat pencabut nyawa itu. Lalu terakhir, Hp tengkorak dan telponnya usai berpisah itu ...

Tubuhku merinding membayangkannya. Buru-buru telpon kututup setelah satu-dua kata dengannya.

***

Di cafe yang lain dekat Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, saya sedang meneguk bir, entah gelas keberapa, saat itu Lusifer muncul. Ia berada di depanku tiba-tiba saja, tanpa saya sadari. Lalu ia duduk bersebelahan denganku.

“Bagaimana kabarmu?” Ia bertanya padaku. Kali ini aku ketakutan.

“Ssstt! Jangan takut. Belum sampai waktunya kucabut nyawamu,” ia tersenyum kecil, enteng, benar-benar lepas, tanpa ada secuil beban dalam nada bicaranya.

“Kau jangan minta kuambil nyawamu cepat-cepat. Umurmu masih panjang,” ia memandangku dengan tatapan iba padaku. Diambilnya bir di hadapanku, lalu gelas yang di tanganku dirampasnya juga.

“Jangan lagi minum alkohol. Tubuhmu tidak lama lagi keropos karena alkohol. Kau tahu, aku sudah bosan mencabut nyawa orang-orang Papua, kaummu itu. Terakhir seorang balita tadi sore, ia terjangkit virus HIV dari ayahnya yang langganan sari bunga Belok Kanan. Yaa, iba, tapi bagimana lagi, barangkali atasanku iba lihat masa depan yang penuh derita di hadapan bayi kecil tanpa nama itu.”

Kupandangi Lusifer. Matanya agak berkaca-kaca. Baru kali ini ia terlihat sedih. Kubiarkan saja. Ia menepis kasar tanganku saat kuraih gelas kaca kecil untuk menegak bir lagi. Lalu ia menegak bir tiga kali tanpa jeda. Lalu menghempaskan nafas beratnya sambil menggelengkan kepala, membuatku tertarik hendak mengetahui apa sebab malaikat pencabut nyawa itu terlihat seperti manusia dengan banyak beban pikiran.

“Sebagai malaikat pencabut nyawa manusia, apa kesanmu saat mencabut nyawa?”

Dia diam sejenak. Barangkali berpikir. Lalu tersenyum ditahan. “Tak ada yang luar biasa. Urusan cabut-mencabut nyawa manusia itu memang merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan bila kita gunakan ukuran manusia. Dalam dunia kemalaikatan, ia tetap berperikemalaikatan. Itulah tugasku.”

Saat kubuka mulut hendak bertanya, ia telah melanjutkan ceramahnya. Ia memang suka bicara dan ocehan Lusifer selanjutnya sudah pasti menjawab bakal pertanyaan yang hendak terlontar dari mulut. Ia malaikat, seperti biasa, ia tahu isi hatiku.

“Tapi kadang sedih juga saat menyadari kitalah penyebab tangis dan hati pilu lantaran ditinggal pergi sanak-saudara mereka karena kita telah mencabut nyawanya. Disitu kusadari aku benar-benar punya dosa teramat berat dalam dunia manusia menurut hukum kemanusiaan. Satu-satunya yang menghiburku adalah bahwa dalam dunia kemalaikatan, tindakanku sudah sepantasnya sebab ia sesuai kodrat dan tugasku.”

Setelah kalimat itu, Lusifer terlihat sedih. Wajahnya muram. Sorot matanya yang selalu tajam subuh ini terlihat sayu. Barangkali ia baru saja mencabut nyawa seorang terhormat dari tempat yang jauh, dari Merauke atau Sorong, atau Jayapura, dan baru kembali dengan beban pikir karena tangis pilu sanak-kerabatnya yang membekas di hati. Aku mulai menduga-duga.

Ia menegak segelas bir lagi.

“Aku ingin pensiun.”

Aku kaget bukan main. Kutatap wajahnya.

“Serius! Aku ingin pensiun.” Ia selalu tahu kegundahan hatiku, dia malaikat.

“Tapi aku patuh pada apa kehendak atasanku. Bila ingin tetap pada tugasku mencabut nyawa manusia, setidaknya aku dipindahkan ke pulau lain. Saya tidak ingin di tanah Papuamu ini. Hitung-hitung, kaummu, orang-orang Papuamulah yang selama ini paling rajin minta kucabut nyawa. Kaummulah yang paling banyak mengerumuni saluran-saluran kematian. Bila kaummu musnah di atas tanah airmu sendiri, aku tak ingin disalahkan. Itu saja.”

***

Aku tak mengerti mengapa kami begitu dekat dan cepat akrab. Sebagai malaikat, ia paling lihai meladeni setiap suasana hatiku. Aku jadi tenang setiap berdua dengannya. Ia memberiku banyak masukan soal hidup. Lama-lama, aku jadi lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam dengan si Lusifer di beberapa tempat. Kami bicara soal ekonomi, penjajahan Indonesia, kuasa kapitalisme global yang mencekik masa depan bangsa Papua, soal kesehatan, pendidikan.

Lusifer paham betul soal politik. Politik lokal Papua, politik nasional Indonesia. Politik dunia, dia jagonya. Caranya menguaraikan segala soal perihal politik bagiku adalah yang paling super. Barangkali Mata Najwa mengundangnya sebagai narasumber dan mengiklankannya, trafic-rank Metro TV pasti naik drastis. Selain karena pasti saja dunia malaikat heboh dan menggalang jutaan warga malaikatnya menonton Mata Najwa lantaran salah satu dari antara mereka diundang bangsa manusia untuk diawawancarai secara resmi, tapi juga karena ulasan-ulasan politiknya pasti menyentak, membugkam para narator sejarah bermulut lebar itu, lalu membuka semua cakrawala dan tabir pembungkus sekat-sekat pembalut segala kebusukan para pejabat negara ini yang korup. Lebih-lebih saat Lusifer bicara soal sejarah West Papua, proses aneksasi Papua menjadi bagian dari NKRI, Lusifer jagonya. Setidaknya, itu penilaianku dari beberapakali kami diskusi. Dari para almarhum tokoh Papua yang berdiam di alam baka setelah dibunuh militer NKRI itu, Lusifer telah banyak tahu soal West Papua. Toh juga, ia Lusifer. Ia hanya cukup memandang mata lawan bicara untuk mengetahui segalanya yang ada di batok kepala mereka.

... lalu obrolan kami selalu berakhir pada persoalan selangkangan, soal seks. Kalau bicara soal ini, aku selalu ketakutan. Penjelasan Lusifer soal yang terakhir ini akan berujung pada kepunahan kaumku.

Tapi, hitung-hitung, beruntung aku mengenalnya. Berbagai soal hanya perlu beberapa menit atau jam untuk berdiskusi dengannya. Segalanya terurai bagai benang di tangan pemintal.

Soal pertemuan kami? Ia malaikat. Ia bisa datang kapan saja ia mau, muncul tiba-tiba di hadapanku, lalu menghilang tiba-tiba. Aku sudah tahu, kedatangannya mungkin karena aku merindukannya dalam hati, ia selalu serba tahu. Atau karena beberapa hal yang ingin dia diskusikan denganku atau aku ingin diskusikan. Ia menghilang juga selalu tiba-tiba. Tapi ini tidak membuatku kaget juga. Pasti karena tugas, itu saja pikirku.

Suatu kali Lusifer datang, tentu saja tiba-tiba, dan duduk di depanku. Kali ini selera humornya seakan-akan telah hilang. Ia tidak banyak bicara. Ia menemani aku minum sampai sebotol bir di hadapanku tandas. Lalu ia mengajakku ke tempatnya. Ini kali pertama ia mengajakku.

Ruangannya tidak istimewa. Ada tempat tidur, lemari pakaian, kamar mandi, rak sepatu dan sandal, lemari buku, AC dan kipas angin kecil. Ada jam alarm di meja kecil dengan pasangan kursi artistik di sudut kanan kamar, membuat ruangan ini kelihatan mewah. Yang aneh tentu saja tombak dengan ujung gagang berukiran tengkorak. Kuduga itu tombak pencabut nyawa. Kubayangkan bagaimana setiap nyawa tamat di ujung tombak itu. ...ngeri!

“Aku lelah jadi malaikat pencabut nyawa!” Lusifer bicara tegas.

“Mengapa?”

“Sudah berkali-kali kuajukan pensiun. Atasanku tidak menggubris. Bahkan membahas berkas permohonanku saja tidak.” Terlihat dari wajah kecoklatannya karena malas, bosan, lelah, persis lemon busuk.

“Mengapa begitu?” tanyaku menyelidik.

“Kau tahu, selain karena kucabut nyawa kaummu karena telah habis usia menurut ketentuan atasanku, ada banyak hal yang membuat kaummu semakin sedikit saja jumlahnya di atas tanah airmu. Aku tak ingin menanggung ini.”

Ia Lusifer, ia malaikat. Lalu tanpa diminta, sebelum pertanyaan terlontar, ia telah mulai menceramahiku yang tak mengerti alur bicaranya itu.

“Lihatlah bangsamu, kaummu. Anak-anakmu lelaki lebih mudah kujumpai di cafe, diskotik dan tempat-tempat prostitusi, tapi juga paling mudah kujumpai di Gereja, Masjid, di tempat-tempat doa dan KKR. Tidakkah kau tahu, itu penistaan terhadap Tuhan tingkat tinggi? Dari mulutmu sendiri keluar pujian penyembahan, puji-pujian syukur dan doa mohon rahmat, lalu dengan kakimu kau arahkan tubuh menuju bar, karote, tempat-tempat prostitusi lalu membiarkan dirimu hanyut dibalut dosa. Heii, Mikael. Apa maunya kaummu itu?”

Matanya tajam menatapku. Aku diam saja menyadari benarnya.

“Kau sama sekali tak sadar, selain kematian karena sudah batas waktu hidupmu, kaummu juga mati konyol karena virus HIV, alkohol, peluru militer, strum listrik, hingga racun. Kaummu juga mati karena pembiaran atas bobroknya kesehatan, ekonomi dan pendidikan yang semakin mecekik bangsamu, tapi yang tak kumengerti dan membuatku pusing kepala ini, kau dan bangsamu malah terlalu gemar mencari dan menjemput saluran-saluran kematian itu.”

Aku yang mulai memahami arah bicaranya itu tetap tertunduk. Ada getaran malu merayapi hati. Ia seorang malaikat pencabut nyawa yang iba padaku. Pada kaumku.

“Toh, jadinya aku tak kerja. Kaummu telah mati sebelum waktunya kucabut nyawamu. Sudah kuminta berkali-kali, aku tak ingin jadi kambing hitam dari kekonyolan bangsamu, Mikael. Sudah kuminta mutasi kerja. Sudah kuminta pensiun. Ratusan kali, malah. Tapi atasanku tak ingin memindahkanku ke daerah lain, juga tak ingin membuat surat pensiun untukku. Cuti pun tidak.”

Ia menarik nafas panjang lagi. Menatapku lekat-lekat.

“Aku ingin bunuh diri.”

Aku kaget bukan main. Tapi gerakannya super cepat. Ia malaikat dan aku manusia, gerakan tangannya seperti seratus kali lebih cepat dari gerakan tangan tercepatku. Saat kuhindarkan tubuhnya dari gerakan tangannya yang bagai bayangan itu, tombak bergagang tengkorak tadi sudah menancap di dadanya, tepat di jantungnya.

Aku salah tingkah, bingung harus bagaimana. Hatiku berdebar-debar. Semua ini terjadi begitu cepat. Kulihat darah keluar pelan-pelan dari sisi tombak tengkorak yang merobek tulang dadanya hingga ke jantung itu. Darahnya hitam agak kemerahan, kental. Tubuhnya terkulai lemas tak bernyawa di depanku.

Saat itulah telpon tengkoraknya berdering. Hatiku lebih berdebar-debar kali ini, “Bila benar ia Lusifer, apakah mungkin ini panggilan Sang Tuhan dari surga?” []

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Tanah Jawa.

Keturunan Orde Baru di Papua (Bagian 1)

2016-04-02T02:05:00.000-07:00

Gambar diambil dari indoprogress.com

Penulis: Mikael Kudiai*

Siapa yang tak tahu, istilah keturunan? Silsilah ka? Asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan seorang anak otomatis menurut kewarganegaraan bapaknya (baca: KBBI) ka? Yang jelas, keturunan tidak jauh berbeda dengan sebuah karakter pewarisan orang tuahnya atau moyang sebelum-sebelumnya kepada generasi-generasi berikutnya. Agaknya miris ketika kelekatan pewarisan itu melebar hingga masuk ke watak dan perilaku secara terstruktur dalam satu tatanan sistem birokrasi (baca: lembaga Militer, PNS, hingga para pemimpin provinsi hingga desa) yang memang bukan semata.

Lingkaran setan terbesar keturunan dalam sejarah Indonesia adalah pada rezim otoritarian Orde Baru. Sangat miris, konspirasi tragedi G30S PKI yang mengorbankan ribuan bahkan jutaan manusia yang distigma bergabung dalam pemberontakan pada tahun 1965. Propaganda yang sangat kejam, bahkan melebihi batas rata-rata kemanusiaan yang sesungguhnya. Ini adalah kekuatan Soeharto dan antek-anteknya dalam lingkaran keluarga. Konspirasi lingkaran setan yang begitu kejam yang benar-benar mengerikan.

Parahnya lagi ketika membaca sepotong tulisan di Belok Kiri Fast tentang watak Orde Baru[1] yang dijelaskan, dalam rentang waktu yang sangat lama, 32 tahun, rezim Orde Baru dan Jendral Suharto mendirikan sebuah kekuasaan yang sangat efektif dalam memberangus dan mencuci-otak sebagian besar rakyat Indonesia. Suharto tidak menjalankan sebuah junta militer, tapi sebuah pemerintahan militeristis yang totaliter.

Semua posisi-posisi strategis, sejak menteri, gubernur, bupati hingga ke tingkat desa, dijabat atau dikendalikan oleh militer. Sementara portofolio menteri-menteri ekonomi dijabat oleh teknokrat-teknokrat lulusan Amerika Serikat, terutamanya Berkeley, sehingga dinamakan Mafia Berkeley yang menjalankan ekonomi Keynesian atau kapitalisme negara.

Ditambah depolitisasi atas seluruh kehidupan berpolitik, yaitu penyederhanaan partai-partai politik menjadi tiga partai yang berada di bawah kendali rezim; pengendalian lembaga legislatif dan yudikatif; pemberangusan pers, serikat buruh, serikat tani, dan lain-lainnya.

Tak hanya itu, rezim otoriter Orde Baru juga membentuk sebuah lingkarang keluarga dengan memegang[2] panggung-panggung media seperti koran online dan cetak Kompas dan media TVRI. Misal salah satu berita yang sangat menjijikan dan mengesampingkan warga Tionghoa sebagai bentuk pelecehan masyarakat yang distigma PKI, Kompas mengusulkan “surat lahir” dan “nama keluarga” untuk menjamin legitimasi KTP. Isi beritanya begini, “Gubernur/KDH Djakarta Raya Mayjen KKO Ali Sadikin menerangkan bahwa untuk memperoleh kartu penduduk harus setahu tanggung jawab seorang kepala keluarga dan Kepala RT, yang kemudian barulah seorang lurah diperbolehkan untuk memberikan Kartu Penduduk yang diminta itu. “Prosedur itu perlu dilaksanakan mengingat belakangan ini sering terdapat penjalah gunaan kartu penduduk jang mereka peroleh dengan tjara jang tidak melalui prosedure seperti pernah dilakukan ex Brigdjen Supardjo” (“Prosedur aru untuk Peroleh Kartu Penduduk”, Kompas, 27 Januari 1967)

Propaganda ini yang melegitimasi tatanan sistem masyarakat hingga akar-akarnya, yang menurut hemat saya menjalar hingga Papua. Bagaimana tidak? Sadar atau tak sadar coba tengok sistem kerja dan kinerja birokrasi sistem di Papua!

Yang jelas, buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya, begitu kata salah satu pepatah kuno. Bukan begitu? Selama setengah abad, satu hal yang perlu kita pahami adalah kekuasaan paling terbesar dan memegang panggung Indonesia adalah lembaga militer.

Hal paling sederhana, adalah ketika para aktivis melakukan demonstrasi damai, tetap saja ruang-ruang demokrasi dibungkam tanpa alasan yang jelas dan tak logis. Pembunuhan ruang-ruang demokrasi semakin hari kian membabibuta dalam tatanan masyarakat. Semua adalah hasil propaganda Orde Baru ini katakan saja hasil keturunan picikan yang begitu keci.

Tak perlu basa-basi, ada beberapa alasan yang bisa dibenarkan, bahwasannya para birokrat di Papua adalah keturunan Orde Baru, yaa, katakan saja, anak cucunya Soeharto:

Pertama, struktur pemerintahan di Papua dijadikan seperti sistem dinasti. Anda tahu, sistem dinasti birokratis? Sistem ini paling menjijikan, tak berperikemanusiaan dan tak berpengetahuan.

Dalam sebuah artikel yang ditulis[3] oleh Indra Jaya Piliang, dijelaskan bahwa sistem politik dinasti terjadi di mana orang-orang yang berasal dari satu keluarga atau sistem kekerabatan saling menyokong dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Dinasti politik yang terbentuk dalam era demokrasi adalah sebuah dinamika, bukan sesuatu yang disengaja. Kebebasan berdemokrasi memungkinkan kalangan the have dan the have not untuk berkompetisi di dalam kotak-kotak suara.

Kalangan berpendidikan tinggi sama nilainya dengan mereka yang sama sekali tak menempuh jenjang sekolah formal. Dari sini terlihat kesenjangan mendalam antara praktisi politik yang memiliki segalanya untuk bisa menang dan kalangan yang sama sekali tak bisa membeli sandal jepit. Mau bagaimana lagi? Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia memang disusun seperti itu. “Ketamakan” dalam berdemokrasi muncul akibat ketakutan atas rezim otoritarian di masa lalu, selama 32 tahun. Seperti puasa yang lama, tiba-tiba saja ketika saat berbuka tiba, seluruh hidangan ingin dimakan.

Anda tahu, ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun? Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Goerge Aditjondro[4] tentang [KEKAYAAN SUHARTO] Cakupan, Dampak & Tanggungjawabnya Terhadap Rakyat, dijelaskan secara detail, bagaimana Soeharto membangun sebuah sistem dinasti kerajaan besar demi kepentingannya yang dipasang di seluruh keluarganya. Misal, perusahan yang dipegang oleh anaknya Titien Soeharto yang menyebar hingga kalangan masyarakat bawa dijadikan budak. Menjijikan bukan?

Hal seperti ini sudah terbangun di Papua sejak lama paska Papua dianeksasikan ke dalam Indonesia. Katakan saja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Lihat, semisal, pergantian pemimpin, marga Kudiai menjadi pemimpin Pemprov, pasti seluruh jajaran dalam bidang-bidang adalah orang-orang di lingkaran keluarganya, tanpa melihat pengetahuan yang dia miliki.

Tak hanya dilingkaran Pemprov, diperparah lagi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Daerah-daerah yang sering terjangkit penyakit keturunan Orde Baru yang terjadi silih berganti ini juga terjadi di Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Serui, Fak-Fak, Kaimana, Merauke, Biak, Jayapura, Sentani, Keroom, Mapi, Boven Diguel, Sorong, Tambrau, Raja Ampat, Timika, Mamberamo, Manokwari, dan daerah-daerah kabupaten lain yang dimekarkan oleh pemerintah pusat (Jakarta) karena tawaran politik pemusnahan yang isinya adalah uang. Sistem dinasti sudah melebihi batas-batas yang sangat parah atas individu-individu yang memang benar karena ketidaktahuannya dia, atau kekurangan pengetahuan, atau kebodohannya dia, dan atau sudah mengetahui tetapi sengaja membuat sistem tersebut. Entahlah!

Kedua, pemerintah daerah yang masih terus memelihara pelanggaran HAM. Kasus ini menurut hemat saya biasa terjadi. Bahkan sering. Memelihara pelanggaran HAM terkadang terlihat lumrah dalam masyarakat kita, tetapi secara struktural, pembiaran pelanggaran HAM juga sering sekali dilakukan dengan alasan kepentingan tertentu.

Beberapa waktu lalu, pada 08 Desember 2014, telah terjadi penembakan[5] liar yang jelas-jelas dilakukan oleh militer Indonesia di Paniai yang mengorbankan lima siswa SMA meninggal dunia.

Sesudah kasus tersebut benyebar hingga kronologis kejadiannya tiba di Komnas HAM dan memakan waktu berbulan-bulan pemerintah Indonesia tak merespon apa-apa soal kasus tersebut, Bupati Paniai, dengan keras mengeluarkan stegmen tentang ancamannya untuk mengundurkan diri dan melepaskan garuda[6] sebagai seorang pemimpin negara.

Banyak kalangan masyarakat, apa lagi para keluarga korban dengan begitu keras mengeluarkan pernyataan kepada pemerintah Indonesia untuk segera tuntaskan tragedi tersebut. Tetapi hingga sampai hari ini, apa hasilnya? Bupati Paniai masih menduduki kursi hangat, rakyat Papua di Paniai masih dalam traumatis kejadian tersebut.

Pembiaran seperti ini dengan slogan akan mengundurkan diri ini, bisa saja kita katakan sebagai sok tahu, tetapi hanya omongan kosong belaka. Toh, siapa sangka - kejadian ini masih saja menjadi kejadian yang menguncang seluruh Indonesia, bahkan dunia hingga sampai saat ini yang hanya melegitimasi legalitas individu tersebut sebagai pemimpin.

Tak hanya itu, juga kejadian penembakan Arlince Tabuni[7] di Tiom, kabupaten Lany Jaya pada 01 Juli 2013 lalu. Sekarang, ada Pemda setempat yang mengomel-ngomel untuk tetap pertahankan proses penyelesaian ini? Hanya omongan kosong belaka.

Kasus-kasus seperti ini tak hanya terjadi di kedua kota saja, bahkan di seluruh daerah di Papua hampir sering sekali terjadi kejadian seperti ini. Terus, untuk apa posisi para pemimpin seperti ini di Papua? Kategori ini yang bisa kita katakan sebagai keturunan Orde Baru – keturunan Soeharto yang tak jauh beda hanya memelihata pelanggaran HAM dan loyalitas dia sebagai pemimpin. [Bersambung]

--------------------------------------------

Penulis adalah mahasiswa talapas.

Pustaka:

[1] (Baca: http://belokkirifest.org/2016/02/22/menyoal-propaganda-orde-baru/) Dikutip pada 01 April 2016
[2] (Baca: http://indoprogress.com/2015/08/orde-baru-dan-pembentukan-keluarga/) Dikutip pada 02 April 2016
[3] (Baca: http://lautanopini.com/2013/10/23/dinasti-politik-dan-politik-dinasti/) Dikutip pada 02 April 2016
[4] (Baca: https://indocropcircles.wordpress.com/2013/03/04/kekayaan-suharto/) Dikutip pada 02 April 2016
[5] (Baca: www.papuansbehindbars.org/?p=3393&lang=id) Dikutip pada 02 April 2016
[6] (Baca: http://tabloidjubi.com/2015/06/04/bupati-paniai-siap-lepas-garuda-jika-tidak-ungkap-pelaku-kasus-paniai-berdarah/) Dikutip pada 02 April 2016
[7] (Baca: http://tabloidjubi.com/2013/07/12/arlince-tabuni-tewas-karena-tembakan-oknum-anggota-tni/) Dikutip pada 02 April 2016

Maria Ulang Tahun

2016-04-01T03:09:00.000-07:00

Ilustrasi dari mizzqiyut.blogspot.com

Penulis: Topilus B. Tebai*

Pukul satu malam. Jarum jam panjang telah menunjuk angka tiga, tergelincir lima belas menit dari angka dua belas. Hari itu Maria ulang tahun. Sejak tadi pukul dua belas malam ia telah terjaga. Ia memang tak berencana untuk merayakan hari ulang tahunnya. Untuk apa? Ia bahkan merasa hidupnya sia-sia. Hambar. Tak punya arti.

Ia telah berusia dua puluh dua tahun mulai hari ini. Ia merasa tak ingin hidup. Ide itu tiba-tiba saja munculnya, datang merasuki pikirannya. Maria sedang berbaring di atas kasur tipis di atas tempat tidur kayu dalam kamar kosnya. Pintu letaknya di sudut barat. Sebelah kanannya ada lemari pakaian, lalu meja dan sebuah kursi. Di sebelahnya ada meja rias dengan sebuah cermin besar, ukuran dua kali satu meter. Sebuah cermin dari masa lalu. Lalu ada rak dengan beberapa buku catatan. Di tengahnya adalah tempat tidurnya. Sebuah kamar yang sempit, dua kali dua meter.

Di luar suasana tampak sepi, hanya angin subuh yang berseliweran, menerpa kamarnya melalui jendela yang telah sengaja ia buka. Teman-teman kosnya telah tertidur lelap. Abepura pasti sedang dibalut gelap dan dibuai mimpi. Jayapura masih diliputi gelap.

Sesaat pikirannya melayang ke Iikebo, Moanemani, Dogiyai. Ia melayang-layang melewati masa kecilnya yang bahagia, masa taman kanak-kanaknya yang lucu di St. Teresia Kecil, lalu hinggap sesaat di enam tahun masa kecil di SD YPPK St. Petrus Nabire, terbang lagi melintasi pegunungan Koboure hingga sesaat singgah menikmati nostalgia masa SMP St. Fransiskus Asisi Moanemani. Tapi ia tak ingin singgah di SMA N 2 Dogiyai. Ia jadi begitu takut, tiba-tiba.

Maria bangkit dari tempat tidurnya lalu menuju cermin raksasa itu.

“Kau tahu?!” Ia bicara pada dirinya sendiri dalam cermin. Nadanya gamang. “Empat tahun bukan waktu yang singkat menanggung semua ini.” Maria mulai mencopoti pakaian yang membungkus tubuhnya. “Saya kasihan sama kau. Banyak hal yang mestinya tidak perlu kau lihat dan kau alami dalam hidup ini, nyatanya kau harus hadapi juga,” sambung Maria. Malam beku tanpa suara. Jarum jam panjang telah tergelincir hingga ke angka enam, jam satu lewat tiga puluh menit. Suara cecak di langit-langit kamar terdengar timbul tenggelam, ia mungkin terbangun oleh tingkah Maria.

Kaos hitam yang melengket di tubuhnya ia lepas. Begitu juga celana pendeknya, BH, hingga celana dalamnya berguguran satu-satu ke lantai, sampai tak ada seutas benang pun tersisa. Inilah seremoni sederhana menyambut ulang tahunnya.

Barangkali cecak di langit-langit itu yang bernasib mujur. Setelah terbangun tengah malam karena ribut Maria di bawah sana, akhirnya ia dapat tontonan gratis. Binatang kecil itu berdecak kagum sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Sementara Maria dibawah sana tak peduli pada ocehan cecak. Matanya tajam pada wanita di cermin tanpa busana itu, bayangan dirinya sendiri.

Kulitnya yang cokelat manis.tergambar jelas-jelas di cermin Dalam keremangan malam, tubuhnya seolah memancarkan sinar gaib. Hidungnya agak kecil, mancung. Pinggulnya ramping. Andai Maria menoleh sambil tersenyum, lelaki mana tak meleleh hatinya. Rambut keritingnya berkilat, panjangnya sebahu, diikat satu konde ke belakang. Di Universitas Cendrawasih, banyak yang terpesona pada rambutnya kala ia kepang dua, atau dibiarkanya terurai sehingga berombak, mirip wambut wanita bibir danau Sentani. Apalagi saat diurai angin senja. Lalu lihatlah dua bukit kembar yang misterius, yang siap menerkam para petualang, memerosokkannya ke dalam jurang sebelum sampai ke puncak, membuatnya tersesat, lupa jalan pulang, hilang ingatan. Ialah sepasang buah dada mencuat, dihiasi puting cokelat segarnya yang menyembul malu-malu.

Tapi Maria muak melihat itu semua.

Maria muak melihat tubuhnya yang ramping tanpa cacat itu. Maria tak ingin ada hidungnya yang ramping dan mancung itu. Maria benci pada pinggulnya yang ramping. Maria menolak rambutnya yang keriting sebahu itu. Maria benci pada rambutnya yang berkilat indah. Maria muak pada payudaranya yang menggantung indah. Maria paling tak suka vaginanya. Maria benci semua unsur-unsur yang menjadikannya perempuan.

Maria benci jadi perempuan. Iya, ia tak ingin jadi perempuan. Menjadi perempuan bukan kemauannya. Ia kini butuh sesuatu yang bisa melindunginya dari hujatan, cemooh, vonis dosa dan cibiran yang keluar dari nuraninya sendiri.

***

Melihat tubuhnya di cermin, ia ingat lelaki itu. Martin namanya. Seorang yang beragama Katolik, asal Jawa, menjadi anggota Kopassus. Tugas di Moanemani, menjelang empat bulan saat ia menegur Maria jam enam sore saat ia pulang usai les persiapan ujian nasional SMA. Ia selalu nongkrong di depan rumah dinas petugas bandar udara yang tak berpenghuni itu.

Setiap hari Rabu dan Jumat, usai les dan tiap pukul enam sore, Maria selalu melihatnya nongkrong di depan rumah itu. Selain rumah itu letaknya di depan asrama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), katanya, agar lebih leluasa bicara dengan isterinya jauh di seberang sana, Bandung, tanah Jawa.

Awal tahun, Moanemani selalu lebih sering diguyur hujan. Begitulah lembah Moanemani yang memang terletak di ketinggian tiga ribu kaki dari atas permukaan laut. Letaknya lembah hijau itu diapit beberapa pegunungan dengan gunung Dogiyai, Maago, Deiyai dan Waiyai, udara terperangkap, pengap, selalu tertutup awan dan sering hujan. Maria dengan kondisi ibunya yang telah ditinggal pergi sang ayah sudah hidup pas-pasan, tapi tak mungkin cukup untuk membeli payung.

Maka saat hujan pulang sekolah atau les, bersama kedua temannya, Linda dan Berta, mereka selalu berdiri di teras SMA, atau di rumah tempat Martin biasa menelpon itu, atau di emper kios di komplek pasar Moanemani, sebelum tiba di rumah yang tetaknya di Iikebo, tak jauh di ujung selatan pasar.

Potongan sore yang kelam itu adalah suatu sore saat hujan terus mengguyur Moanemani dan Maria sendirian berteduh di rumah dinas tak berpenghuni itu. Martin datang dengan payungnya. Ia menarik Maria dengan kasarnya ke dalam rumah itu, ke salah satu biliknya, dan menyuruhnya menanggalkan pakaiannya satu demi satu, sementara Martin merancau selalu tergoda melihat tubuh mulusnya itu kala pulang les sore. Martin mengaku terpesona dengan mata indahnya, rambut yang dikonde ke belakang dan terawat itu, bukit kembarnya yang kenyal itu, pinggulnya yang melenggak lenggok sempit itu... .

Maria tak punya pilihan. Depannya ada pistol terarah ke jidatnya. Ia perempuan. Ia tak kuasa melawan. Lalu di luar, hujan makin deras saja dan malam semakin kelam tanpa setitik cahaya memberi sinarnya mengusir gelap. Ia terlentang dan lelaki itu menggagahinya. Lalu ia terkulai lemas tak bertenaga saat Martin pergi ke asramanya tanpa sedikitpun peduli pada Maria. Seekor anjing melolong mengiris hati saat titik-titik air mata Maria jatuh ke pipi, menyatu dengan guyuran air hujan. Dengan gontai dan sakit, Maria pulang menuju rumahnya. Si Ibu sibuk memasak, tak peduli pada Maria yang pulang lebih malam dari biasa, sementara

Maria juga tak kuasa menceritakan semuanya. Apa daya.

Cepat-cepat Maria ke meja riasnya. Mengambil lipstik dan menuliskan sesuatu di dinding cerminnya, bertenaga, dengan segenap kekuatan yang ada padanya: “Aku benci Martin. Aku benci tentara Indonesia.”

***

Maria masih dalam keadaan telanjang saat tetak jarum jam menyadarkannya bahwa ini sudah pagi jam empat. Beberapa menit berselang, nada dering Hpnya meraung-raung kecil, suaranya tertahan bantal yang menindihnya. SMS dari Daniel.

“Selamat ulang tahun, Yumabeuu[1]. Selamat tambah tua. Ketemu jam 8 di kantin kampus pagi ini. Saya ingin traktir ko makan. Jangan terlambat. Oke? Aniya dimi akeepa[2].”

Siapa sangka di balik senyum menawan dan kecantikan alaminya itu, ia menyimpan rahasia sengeri ini? Tak ada. Bahkan Daniel pun tak tahu. Tentu saja Maria menutup rapat-rapat perihal ini agar tidak diketahui Daniel Iyai. Ia tentu tak ingin lelaki itu mengetahui semua itu. Ia tak ingin cerita ini menjadikan lelaki itu pergi darinya, tak ingin. Bahkan Maria selalu berusaha melupakan semua perihal ini, tapi semua usahanya selalu sia-sia.

Ia melempar Hp ke ujung kasurnya dan menghempaskan tubuh bugilnya di atas kasur. Mencoba tertidur tapi tak bisa. Matanya mencoba menggerayangi langit-langit kamar. Hanya ada lampu philips yang tak bercahaya. Lalu sarang laba-laba yang kentara samar-samar.

Tiba-tiba ada yang jatuh tepat di paha Maria. Menggerayangi kulitnya yang sensitif. Seperti disegat arus listrik, Maria tersentak dan memekik. Semua bayangan tentang masa lalu kembali tergambar. Ia mencari apa yang membuatnya demikian. Ketika pandangannya ke arah lantai, ia melihat seekor cecak lari terbirit-birit menuju lorong di bawah lemari.

***

Maria tidak tidur malam itu. Tapi setelah seremonial tadi malam, ia merasa perlu meminta maaf pada Daniel yang benar-benar mencintainya. Ia sebenarnya tak sudi kejadian itu menimpanya, tapi apa daya.

Benar. Daniel ada di kantin. Hanya dia sendiri dengan segelas teh hangat di depannya, sedang ia duduk di bangku pojok tempat biasa mereka duduk dan menghabiskan waktu saat menunggu kuliah berikutnya tiap hari.

“Saya minta maaf.”

“Hahaha... Kenapa minta maaf?”

“Cinta ko. Aniya dimi akeepa.”

“Sa cinta ko juga. Selamat ulang tahun, Yumabeuu.”

Tangan saling terulur. Keduanya saling berjabat tangan lalu berpelukan mesra. Di luar, daun kersen kering berguguran saat angin timur menerpanya sedikit kencang.

--------------------------
Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Tanah Jawa. Buku antologi cerpennya, Aku Peluru Ketujuh, akan diterbitkan bulan ini.

Notes:

[1]. Dalam bahasa suku Mee, Papua, Yumabeuu adalah sebuah panggilan sayang untuk kekasih.

[2]. Aniya dimi akeepa artinya Segenap pikiranku ada padamu. Dipakai umumnya oleh lelaki atau perempuan untuk menggambarkan bagaimana kuat ia mencintainya.

Kunjungan Luhut, MEA, dan Kebuntuan Kapitalisme

2016-03-28T16:05:00.000-07:00

Sumber gambar seputarforex.com

Penulis: Adolfh Seno

Berbagai media mainstream, baik media lokal Papua maupun kolonial Indonesia memberitakan bahwa Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) ditemani oleh beberapa pejabat penting seperti Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sedang mengunjungi Papua dan Fiji.

Kunjungan yang ditolak mentah-mentah oleh pemuda dan masyarakat Papua tersebut membuktikan bahwa, negara Republik Indonesia ini benar-benar kepala batu (baca: keras kepala) untuk tetap mempertahankan Papua menjadi wilayah pemerasan Imperialisme dan melalui NKRI. Sebelumnya Luhut Pandjaitan mengeluarkan pernyataan keras terhadap para tokoh Pembebasan Nasional Papua untuk meninggalkan wilayah Papua, atas dasar geliat politik Pembebasan Nasional Papua yang terus menjalar ke setiap sudut-sudut ruang di bumi.

Di tingkat nasional pemerintah kolonial, antusiasme Luhut mengunjungi Papua juga dipicu oleh sikap Lukas Enembe yang terus memberontak menolak Otsus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus itu menurut Lukas merupakan produk yang gagal, produk yang basi (baca: tidak berlaku), dan perlu dihangatkan supaya sedikit lebih enak (baca: biar lebih baik).

Pemerintah Indonesia tentu tidak akan memberikan perbaikan atas keterpaksaan pengesahan UU Otsus tahun 2001 yang merupakan satu produk politik untuk meredam semangat berdaulat Rakyat Papua. Luhut dan pihak Jakarta menganggap Otsus masih enak untuk dikonsumsi oleh pemerintah Papua, dengan lontaran dana 52 Triliun lebih untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Di samping perang statement tentang Otsus, penembakan-penembakan terus terjadi beruntun di wilayah Papua.

Nampak jelas, pihak Indonesia semakin kalang kabut akibat goyangnya stabilitas ekonomi politik dunia, disamping kekhawatiran China dengan goncangan ekonominya yang memaksa Tiongkok harus bertarung di Laut China Selatan. Dalam kunjungan tersebut tentu sangat berhubungan erat dengan struktuk kerangka kapitalisme kian keropos dan kebijakan Masyarakat Ekonomi yang sedang marak-maraknya menghapus batas-batas negara demi kepentingan kaum kapitalis di Asia Tenggara.

Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa hal yang akan ditempatkan dalam pembahasan mendasar, di antaranya sosialisasi dan penjelasan tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, narkoba, terorisme, dan deradikalisme, serta lebih khusus membahas perkembangan politik dan keamanan. Dalam beberapa topik tersebut, isu keamanan dan terorisme menjadi masalah yang semakin serius di bahas. Isu yang ditingkat dunia semakin basi akibat stabilitas ekonomi yang goyang.

Papua adalah ladang subur bagi kejayaan Imperialisme, sebuah tahapan khusus dari sebuah sistem binatang yang bernama Kapitalisme menurut persfektif Lenin[1]. Kapitalisme telah menjelma menjadi satu kekuatan monopoli yang terus menghisap manusia dan sumber daya alam (SDA) oleh segelintir manusia di bumi rakyat dunia.

Hal utama di dalam tahapan ini adalah pergeseran kapitalisme menuju persaingan bebas oleh kapitalisme monopoli. Tahap yang ditandai dengan lahirnya kekuatan Multy National Corporation (MNC), di satu pihak kapital finansial adalah kapital dari beberapa bank monopoli yang sangat besar, yang merger dengan kapital dari asosiasi-asosiasi monopoli industrialis. Di lain pihak penguasaan dunia yang tanpa dibatasi oleh batas negara. Kapital finansial ini didukung oleh Bretton Woods Institution, yaitu: Bank Dunia (World Bank, Dana Moneter Internasional (IMF) dan GATT/WTO kemudian diaplikasikan pada tiga sistem yaitu liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi).

Dalam memandang tujuan kunjungan Luhut ke Papua, merupakan satu bentuk penekanan sistematis terhadap perjuangan pembebasan Nasional dan semangat pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat sipil Papua, baik melalui aksi-aksi fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan penekanan yang dilakukan oleh kelas kapitalis di Amerika Latin, yang secara periodik menyerang kemampuan berorganisasi dan bernegosiasi secara langsung kepada kaum buruh. Kelas kapitalis melakukan negara sebagai alat kekuasaannya untuk menyerang kekuatan prosgresif dari buruh, tani, nelayan, pemuda, dan kelompok-kelompok tertindas lainnya.

Mesti ditinjau dari basis material yang melatarbelakangi pihak jakarta kepala batu untuk melakukan kunjungannya ke Papua. Tentunya, akibat perkembangan kapitalisme yang tidak memandang batas wilayah atau negara, mesti dianalisis bahwa kunjungan Luhut merupakan sebuah kekhawatiran yang amas sangat dari krisis yang melanda Amerika dan Eropa serta China.

Situasi Dunia hari ini sedang mengalami goncangan yang hebat di tahun 2016. Seperti dalam tulisan Alan Woods[2], bahwa para ekonom hari ini sedang serius memperkirakan bahwa ekonomi dunia memasuki kemerosotan berikutnya, yang mungkin dimulai di Asian sebagai akibat perlambatan tajam dari ekonomi Tiongkok yang perkasa. Tanggal 28 Desember 2015 lalu, Financial Times menerbitkan sebuah artikel oleh Gideon Rachman dengan judul menarik: Babak Belur dan Gelisah – Seluruh Dunia Berada di Ujung Tanduk: Tahun 2015, sentimen keresahan tampak melanda seluruh pusat-pusat kekuasaan dunia. Dari Beijing ke Washington, Berlin ke Brazilia, Moskow ke Tokyo, pemerintah-pemerintah, media, dan rakyat merasa kebingungan dan terombang-ambing.

Ketakutan terus menghantui para pakar Ekonomi dunia yang semakin cemas dengan masa depan yang semakin menuju jurang kehancuran kapitalisme. Zona Eropa sekarang sedang melalui krisis yang paling serius di dalam sejarahnya. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya bahwa atas kontradiksi antar nasional yang sedang mencuat dengan retaknya hubungan Yunani, Prancis, Irlandia, Jerman, dan Italia. Uni Eropa sedang bertarung menghadapi hari-hari yang sulit.

Krisis yang pecah semenjak 2008 seperti juga yang dikatakan oleh sejumlah ekonom borjuasi yang lebih cerdas seperti John Ing, CEO Maison Placements Canada, merupakan awal dari krisis satu ke krisis lainnya. Situasi ini seperti mengulangi apa yang mereka bangun sebelum perang Imperialisme yang diawali oleh krisis kapitalisme awal tahun 1925. Perang Dunia (PD) II, yang dipicu oleh perekonomian dunia saat itu yang terombang-ambing dan berakhir dengan pembantaian umat manusia.

Di Amerika dengan situasi politik yang tidak stabil, hampir semua media sedang menyoroti para bakal calon presiden dari Partai Republik, yakni Donald Trump. Tampaknya para elit borjuis Amerika semakin meragukan badut yang satu ini. Dari sudut pandang kelas penguasa tampaknya Hilary Clinton lebih signifikan dibanding Trump. Namun dukungan masif lebih dibanjiri oleh Bernie Sanders, kandidat dari Partai Demokrat akibat kekecewaan mendalam Rakyat Amerika terhadap kaum elit borjuis di Amerika. Revolusi Politik ala Bernie Sanders menjadi jargon yang terus menggema di telinga jutaan Rakyat dalam setiap kampanyenya.

Di samping pergolakan dalam negeri, pergolakan di luar negeri Amerika pun tidak kalah ributnya. Washington mengamati situasi ini dengan perasaan campur aduk, was-was, dan tidak berdaya. Perang melawan teror yang dikampanyekan oleh Amerika dan sekutunya kini bukanlah sesuatu yang woaow di Irak. Klaim bahwa tentara Irak yang lemah dan pengecut di bawah kendali AS, yang katanya telah merebut kembali Ramadi dari tangan ISIS, ternyata hanyalah dusta belaka.

ISIS dan Amerika ibarat sebuah peluru senjata yang berbalik mengenai tuannya. Amerika kini mau tidak mau harus tunduk di bawah tangan Putin yang menguasai Suriah. Bahkan sekutu-sekutu Eropanya pun semakin tunduk di bawah Moskow. Ekonomi yang pincang di Eropa semakin membuat borjuasi Eropa butuh pasar dan gas Rusia untuk membersihkan kekacauan di Suriah dan menanggulangi pengungsi yang terus membanjiri tiada henti.

Di Arab, kelompok penguasa Saudi kini sedang menuai badai. Demonstrasi-demonstrasi masa telah meletus di berbagai kota dengan slogan seperti, “Mampuslah Bangsawan Saudi…!”.

Di China awal tahun 2016 dikejutkan dengan 3 kali kejatuan harga saham. Pemerintah China berusaha mencoba mendamaikan situasi. Tajuk utama koran Tiongkok People’s Daily, menyangkal pendapat ini dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tiongkok hanyalah demam sementara yang bisa diatasi. Berbeda dengan beberapa media barat yang menggambarkan bahwa apa yang terjadi adalah sinyal mengakhiri model China. Persoalannya adalah over produksi di sektor-sektor yang menjadi tumpuhan ekonomi China, seperti; batubara, bijih besi, baja, kapal, panel surya, dan properti. Hal ini pula yang mendorong pihak Tiongkok terus keras kepala terlibat konflik Laun China Selatan yang kaya akan kandungan minyak dan gas serta batu bara.

Sementara di Jepang, kepercayaan semakin pudar, dan menyangsihkan kemampuan reforma-reforma radikal, yang dikenal sebagai Abenomics, untuk memecahkan siklus hutang dan deflasi Jepang. Keresahan Jepang semakin membengkak akibat berlanjutnya ketegangan-ketegangan dengan Tiongkok.

Dari problem pelemahan ekonomi di Eropa, Indonesia pun nampaknya mulai menunjukkan wajah kecemasan. Indonesia yang merupakan pelayan negara-negara Imperialisme pusat, selalu bergantungan pada tangkai-tangkai kapitalis. Ketiga para negara imperialis berada di atas awan, maka negara ini pun akan berdiri di atas awan, ketika negara-negara imperialisme jatuh, maka Indonesia pun akan berada di situasi yang paling hancur. Hal ini terbukti ketika terjadi perlambatan ekonomi di China yang mengakibatkan pelemahan terhadap nilai mata uang rupiah dan kembali pulih ketika Tiongkok berhasil menambal bolongan lapisan ekonomi mereka.

IMF beberapa waktu yang lalu berteriak kencang kepada negara-negara di Asia harus berperan dalam menjaga perekonomian global. Kepada Indonesia, IMF memperingatkan untuk merevisi kebijakan kekuangan di tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa situasi perekonomian sedang kocar-kacir.

Indonesia hari ini sedang mempersiapkan seluruh kekuatannya untuk bersaing dalam kompetisi yang dibangun oleh para kapitalis Asia Tenggara. Dalam kunjungan Luhut sangat berkaitan erat dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang beberapa waktu lalu telah diresmikan untuk dilaksanakan. Penembakan yang menewaskan 4 orang di Puncak Jaya, tentu memperlambat jalan Trans Papua yang ditargetkan harus menyambung akses ke berbagai pusat kota di Papua terhambat. Di tahun 2009 Susilo Bambang Yudoyono mendeklarasikan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang membentuk turunannya ke dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat untuk membangun jalur-jalur pengurasan SDA atau bahan-bahan mentah dari Papua.

Dalam asal-usul dan perkembangan MEA, sangat relevan untuk mempejalari asal usul dan perkembangan UNI EROPA yang dibangun uasi Perang Dunia ke-2, jelas krisis yang sebelumnya yang terbangun atas wilayah-wilayah koloni yang melepas ikatan-ikatan kapitalisme pada jamanya. Kini UNI Eropa telah menemui jalan buntunya. Unit-unit persatuan regional yang terbentuk, tentunya sangat berkaitan erat dengan aspek ekonomi, di antaranya terbentuk akibat kontradiksi kapitalisme sendiri dan kebutuhan akan pasar untuk penyebaran produk-produk.

Tanpa ucapan khusus dan basa-basi, MEA kini telah diberlakukan. MEA secara ringkas berisi limat hal, yakni; Arus bebas barang, Jasa, Tenaga Kerja Terampil, Investasi, dan Modal. Dalam hal persaingan menuju masyarakat ekonomi, Filiphina telah menyiapkan 1000 orang, Thailand telah menyiapkan ratusa pebisnis, ribuan guru di Vietnam sedang mengikuti kursus bahasa dan budaya Indonesia, Singapura telah menyiapkan ratusan konsultan keuangan dan, Ribuan warga Myanmar sedang mengikuti pelatihan montir kendaraan bermotor dan sevice HP. Semua persiapan ini akan melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

MEA dideklarasikan di antara kekuatan ekonomi politik dunia yang semakin ambruk. Berbeda dengan UNI Eropa yang dibentuk saat masa developmentalisme dari tahap kapitalisme. Impian yang hampa di kalangan kaum kapitalisme Asia Tenggra akan sebuah pasar bebas yang sebebas-bebasnya akan terbentur pada realita kapitalisme yang pahit dan justru akan menciptakan situasi politik yang meledak-ledak seperti di Yunani, cepat atau lambat.

Situasi ini tentu membuat berbagai negara-negara di berbagai belahan dunia goyang dan was-was. Bagaimana tidak? Dua kelompok pemimpin ekonomi (Amerika dan UNI Eropa) hari ini sedang berada dalam situasi yang terseok-seok. Hal ini jelas membawa shocktherapy yang amat mendalam di kalangan ekonom dunia. Tidak bisa dibilang tidak bahwa bencana over-produksi ini bila bertahan dalam waktu yang lama maka kemungkinan Chaos (Perang) bukanlah hal yang mustahil terjadi. Dalam catatan-catatan ilmiahnya, Marx pernah mengatakan bahwa, kapitalisme sedang menggali kuburnya sendiri akibat kontradiksi-kontradiksi di kalangan kapitalis. Dari penggalan kalimatnya yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah para penggali dan pengubur untuk melenyapkan setan kapitalisme ini? Penggali kubur yang dimaksud adalah kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya seperti, petani, nelayan, perempuan, miskin kota, pemuda, pelajar dan mahasiswa. Melenyapkan kapitalisme yang dimaksud di sini ialah dengan melakukan Revolusi dan menguburkannya di sini bermaksud untuk memusnahkan tatanan kapitalisme.

Seperti pertanyaan di atas bahwa, sang penggali kubur atau kelas-kelas yang selalu memberikan kontradiksi melawan kapitalisme ini harus siap dalam menghajar dan menguburkan kapitalisme. Tentunya hanya praktik yang dapat membuat perubahan yang nyata bukan celoteh-celoteh melalui media-media sosial sejenisnya. Bukan juga melalui tulisan-tulisan panjang. Seperti yang dikatakan Lenin bahwa, bukan lagi kita mengelotek atau hanya berteriak-teriak tanpa tindakan nyata. Hal utama yang harus dilakukan oleh organisasi Revolusioner saat ini adalah menghapuskan paham reformis di antara gerakan. Bangun kekuatan progresif, ciptakan massa Rakyat terdidik, dan kuburkan kapitalisme selamanya.

Penulis adalah mahasiswa jalanan

Pustaka:

[1] Baca: (https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1916/1916-hakpenentuannasibsendiri.htm) dikutip pada 28 Maret 2016

[2] Dalam koran Militan Indonesia edisi 22, Februari 2016 tentang 2016, Dunia di Ujung Tanduk

Siasat Apatisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta

2016-03-19T12:28:00.000-07:00

Penyakit Apatisme (Foto: Ilustrasi)

Penulis: Mikael Kudiai

Pengantar

Setidaknya di Yogyakarta, saya sudah menjelang empat tahun. Hiruk-piuknya kota ini terkadang susah sekali untuk kita pila, terutama pada situasi akhir-akhir ini. Memahami situasi pada akhir-akhir ini memang sedikit sulit, di kalangan mahasiswa Papua, situasi kota Yogyakarta, dan situasi militer sendiri yang sering bermain peran dalam melegitimasi kekerasan struktural dan fisik di kalangan masyarakat Yogyakarta sendiri.

Dengan melihat situasi seperti itu, ditambah dengan berbagai pertimbangan yang tertumpuk dalam kepala saya, maka lahirlah ide untuk mencoba menganalisis secara struktual tentang situasi mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Sebelum melanjut, disini saya akan menjelaskan soal siasat terbentuknya sikap apatisme mahasiswa Papua yang secara dialeitis dan historis terbentuk karena, pertama, kurikulum pendidikan kolonialisme Indonesia di Papua yang mengakibatkan kekerasan struktural itu tercipta, kedua, situsi Yogyakarta sendiri dan akibatnya terhadap mahasiswa Papua, ketiga, meninjau kembali data Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2014 yang bocor kemarin, dan keempat, akibat terjadinya sikap apatisme di kalangan mahasiswa Papua di Yogyakarta.

Pendidikan Kurikulum Indonesia di Papua

Ketika Soewardi Soerjaningrat kembali ke Indonesia pada September 1919, kemudian ia segera bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar yang sudah dia alami waktu dia di sekolah binaan saudaranya, kemudian dia digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922: Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa.

Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa (Dwi Suswono, 2003: 159).

Disamping Ki Hadjar Dewantoro membentuk sekolah terebut, dia juga merekrut para pemuda mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk belajar.

Sistem kurikulum pun dia buat yang berkonteks dan keberhasilan dibentuknya Tamansiswa merupakan langkah awal, bagaimana Indonesia melahirkan kader-kader pejuang yang sungguh-sungguh berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Belajar dari perjuangan sistem pendidikan yang berkontekstual yang dibentuk Ki Hadjar Dewantoro, di Papua tidak ada hal seperti demikian, walau Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sudah digulirkan hingga sekarang menjelang sekitar 6 tahun.

Dalam UU Otsus secara transparan dan sempurna, telah di atur tentang pendidikan yang kontekstual[1]. Otsus yang dilegitimasi pada saat periode kepresidenan Megawati, lahir karena murni status politik Papua Merdeka[2]. Dengan lahirnya status politik Papua Merdeka dan diberikannya Otsus oleh elit Jakarta, rakyat Papua menggiurkan penolakan keras dan Otsus pun hingga sampai saat ini tidak berjalan dengan baik. Yang diperparah dalam bidang pendidikan.

Di sisi lain, kurikulum Indonesia di Papua, bagai praktek pendidikan di sekolah-sekolahnya binatang[3]. Bagaimana tidak? Orang Papua dalam periode pendidikan, berjalan tak beraturan dan tak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat Papua sendiri.

Dengan adanya sistem pendidikan yang kurang masif, maka legitimasi kehancuran pun secara dinamis terjadi, entah dalam masyarakat kelas bawa, menengah dan kelas atas.

Sekarang apakah benar, pendidikan Papua itu melegitmasikan adanya kekerasan struktural dalam masyarakat Papua?

Nah untuk menjawabnya, saya punya pengalaman. Beberapa waktu lalu, saya bersama salah satu kakak saya dari Papua, namanya Ibiroma Wamla[4]. Kami berdua pergi kampus Universitas Sanata Dharma (USD) bertemu dengan dosen sastra.

Disana, saya dengan kakak saya ini sempat diberitahukan begini,

“Saya ini heran dengan sikap mahasiswa Papua di Yogyakarta,” ujar dosen itu.

“Kenapa anak Papua itu maunya mabuk-mabukan, maunya buat kekacauan, buat onar, dan lain-lainnya. Setelah saya pelajari lagi lebih jauh tentang Papua, ternyata benar, semua sudah di bentuk secara tersistematis untuk tidak mengenali diri mereka sendiri melalui pendidikan. Makanya mereka lebih ekstrim menjadi orang lain.” Lanjutnya.

Coba kita melihat kembali situasi pendidikan di Papua. Lebih dari yang sudah saya jelaskan di atas, kita orang Papua sudah dan terus dibuat menjadi orang lain. Misal, ketika di bangku SD, pendidikan yang didapatkan tak pernah diajarkan tetang, pahlawan-pahlawan seperti Theys Hiyo Eluai, Tomas Wanggai, Arnold AP, dan beberapa tokoh pejuang Papua lainnya sebagai pendidikan yang kontekstual di Papua.

Mungkin ini terlau jauh, juga misal tentang budaya, belum pernah ada pendidikan yang diajarkan untuk anak-anak Papua tentang, misal dalam suku Mee, Papua, bagaimana membuat Koteka (pakaian adat laki-laki), Moge (pakaian adat perempuan), atau pun Noken. Saya punya pengalaman yang cukup ambisius tentang pendidikan. Walau pun ada beberapa yang memulainya dengan inisiatif sendiri untuk membuat pendidikan yang kontekstual, pasti tekanan dari dinas pendidikan setempat atau dari aparat keamanan selalu memberikan teror atau intimidasi.

Hal paling gila adalah, rata-rata mahasiswa Papua setelah kuliah mulai mengetahui tentang siapa sebenarnya, Nelson Mandela, Marten Luther King JR, Mahatma Gandhi, dan lain-lainnya, yang sebenarnya mesti itu diajarkan di bangku SD, SMP, atau SMA.

Hal seperti ini yang membuat kita mahasiswa dan masyarakat Papua, menjadi orang lain. Saya benarkan apa yang disampaikan oleh dosen USD tersebut, bahwa kita dibentuk menjadi orang lain karena sistem pendidikan kolonial yang disetting oleh Jakarta.

Militer yang “Provokatif” di Yogyakarta

Beberapa waktu lalu, saya membaca statusnya[5] Made Supriatma yang diposting pada tanggal 02 Desember 2015 lalu tentang munculnya Paksi Katon di Yogyakarta yang memprovokasi anti separatisme. Kalimat yang dituliskan Made di bagian terakhirnya begini,

“Yang menjadi persoalan adalah haruskah soal-soal separatis dan unjuk rasa ini ditangani oleh orang semacam Muhammad Suhud? Mengapa aparat-aparat keamanan lebih suka menggunakan 'proxy' orang-orang seperti Suhud?”

Pertanyaan ini mempertegas, sebenarnya ada apa dibalik munculnya Paksi Katon dan beberapa organisasi taktis lainnya yang dibentuk untuk membungkam dan membunuh demokrasi di kota Yogyakarta.

Untuk menjawab pertanyaan ini, pemetaan persoalan provokasinya anti separatisme bukan hal baru bagi mahasiswa Papua juga organ-organ kiri di Yogyakarta. Hal ini hampir setiap tahunnya terjadi dan dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Paksi Katon, Front Anti Komunis Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Jogja Rembuk, Banser, GP Ansor, Pareanom, Gerakan Pemuda Islam, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, dan Pagar Nusantara yang menjadi dalang utama pembunuhan demokrasi dengan memanfaatkan isu-isu anti separatisme dan komunisme di Yogyakarta.

Sekarang, mengapa dengan begitu saja, militer dalam hal ini aparat-aparat keamanan membiarkan kemunculan adanya unsur kelompok-kelompok tersebut bermain di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang berada di Yogyakarta?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya punya pengalaman. Saya bersama teman-teman saya dari Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] punya pengalaman yang cukup ambisius dengan keberadaan organisasi-organisasi tidak jelas ini. Pengalaman kami ketika kami melakukan aksi demonstrasi pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Juli 2014[6] lalu di Yogyakarta.

Hamin dua hari, sebelum tanggal 1 Juli, Paksi Katon melakukan sebaran isu anti separatisme di setiap titik di Yogyakarta dengan memasang paleho dan spanduk di setiap titik-titik pusat kota Yogyakarta. Tak jauh dari tempat pusat mahasiswa Papua, di Jalan Kusumanegara, depan Asrama Papua Kamasan I pun ditempeli baleho dengan tulisan, “Yogyakarta Anti Separatisme”[7]. Pada saat itu kami tidak menanggapi dan memberikan pernyataan balik. Hingga tangga 01 Juli tiba.

Kami melakukan aksi demonstrasi damai dari rute Asrama Kamasan I Papua, hingga long murch ke Malioboro. Tidak sampai disana, tepat di Makam Pahlawan, kami dihadang oleh sekitar ratusan aparat keamanan, dalam hal ini Polisi. Polisi menyuruh kami tidak melakukan aksi demonstrasi damai hingga ke Malioboro.

Setelah bernegosiasi, ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh para kepolisian adalah ada kelompok tandingan yang sedang mau menghadang aksi kami. Kelompok itu adalah Paksi Katon.

Kejadian yang membuat saya sama kawan-kawan semakin yakin, Paksi Katon dan Polisi bekerja sama untuk membunuh dan membungkam ruang-ruang demokrasi pasca demonstrasi AMP adalah, pertama, ketika kami dihadang, para aparat keamanan sama sekali tidak mengijinkan demonstrasi kami berjalan hingga ke Malioboro, kedua, karena kami tetap mempertahankan untuk tetap akan mau long murch ke Malioboro, para pihak Polisi menyuruh Paksi Katon untuk mengibar spanduk provokasi anti separatisme di Yogyakarta. Ketika, setelah para polisi menyuruh dikibarkan spanduk tersebut, polisi juga menyuru ketua Paksi Katon, Muhammad Suhut untuk berhadapan langsung oleh kami masa AMP. Itu beberapa kemungkinan yang membuat kami semakin yakin, bahwa, Paksi Katon adalah organisasi legalnya aparat keamanan.

Lebih lanjut lagi, aksi kami pada saat tanggal 01 Desember 2015 di Jakarta. Tiga hari sebelum keberangkatak kami masa AMP dari Jogja ke Jakarta, spanduk provokasi Yogyakarta anti separatis dipasang di setiap titik di Yogyakarta. Hingga tangga 30 November, kami berangkat.

Setelah sekitar 360 masa AMP ditahan di Polda, saya ditelpon oleh salah satu kawan saya di Yogyakarta. Katanya organisasi pengacau, Paksi Katon telah mengeluarkan pernyataan[8] dengan mengatakan, “Yogyakarta kota pelajar, budaya, dan wisata yang aman damai telah dikotori dan dibuat tidak nyaman oleh OPM. Saya mengajak semua warga Yogya untuk peduli dan menjaga Yogyakarta dari gerakan separatis OPM ... Mari kita bangkit dan usir gerakan separatis OPM di Yogyakarta."

Bersamaan dengan itu, Paksi Katon bersama Polisi masuk di Asrama Papua Kamasan I dan membuat kekacauan di Asrama. Kebetulan di depan asrama ada satu gambar berlukis Bintang Kejora. Nah, gambar itu saya diberitahukan oleh teman saya bahwa yang menghapus gambar itu adalah Polisi dengan memakai pisau sangkur mereka.

Hingga akhirnya Paksi katon bersama dengan sekitar 29 organisasi tersebut, mengeluarkan pernyataan bahwa Yogyakarta anti separatisme. Pernyataan tersebut juga dibenarkan juga oleh salah satu anggota DPR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Chang Hendryanto[9] dengan mengatakan pihaknya sepakat dengan pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh para organisasi Paksi Katon.

Kalau isunya hingga membunuh dan membungkam ruang-ruang demokrasi di Yogyakarta, berarti seperti apa yang sudah disampaikan[10] oleh Aris Yeimo, Presiden Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) di Yogyakarta, bahwa, “Mengingat tindakan siar kebencian adalah tindak pidana dan diskriminasi rasial. Ini adalah Pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 156 Junto Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Junto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang peghentian diskriminasi ras dan etnis, sehingga para pelaku baik secara invidu maupun organisasi wajib diberikan sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku demi melindungi hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia. Sembari mewujudkan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Setelah dikeluarkan pernyataan dari Ipmapa Yogyakarta, Paksi Katon dan beberapa organisasi anti separatisme lainnya sempat melakukan seminar di UIN Sunan Kalijaga (Suka Yogyakarta). Momen tersebut dihadiri juga dari kami mahaiswa Papua.

Diakhir seminar, salah satu mahasiswa Papua, sempat bertanya, apa yang kalian pahami tentang separatisme dan diskriminasi. Jawaban yang kami terima dari pemateri-pemateri tersebut melenceng jauh, dengan mereka mengatakan, sebenarnya anti separatisme itu bukan ditujukan kepada mahasiswa dan pelajar Papua di Yogyakarta.

Dengan pernyataan seperti itu semakin jelas, bahwa apa yang mereka lakukan dan bicarakan dalam seminar tersebut, pertama, organisasi yang diketuai oleh Muhammad Suhut ini masih membangun sebuah polularitas walau isu yang mereka bangung benar-benar mereka tak mereka pahami, kedua, organisasi semacam Paksi Katon ini murni bukan dari inisiatif Kraton Yogyakarta, tetapi inisiatif mereka sendiri, dan ketiga, isu separatisme dan anti komunis merupakan isu utama mereka untuk membangun dengan membungkam ruang-ruang demokrasi di Yogyakarta.

Disini semakin jelas, bahwa dari perwakilan DPR Yogyakarta, Paksi Katon dan beberapa organisasi yang menyebarkan isu anti separatisme, hingga para aparat keamanan, memiliki suatu garis koordinasi untuk membungkam dan membunuh ruang-ruang demokrasi di Yogyakarta.

Nah, dari sebaran provokasi isu di atas, terlepas dari sistem keistimewaan Yogyakarta, dalam hal ini adalah posisi Kraton Yogyakarta sendiri.

Berhubungan dengan posisi Kraton Yogyakarta yang hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan tebaran isu anti separatisme di atas, Kraton Yogyakarta sendiri memiliki sejumlah persoalan, di antaranya adalah legalitas pewarisan posisi Kraton Yogyakarta sendiri, soal keistimewaan Yogyakarta yang berhak menjadi Gubernur dan Wakilnya, dan tanah-tanah milik rakyat yang diklaim sebagai hak pakai oleh Kraton Yogyakarta.

Misalnya soal Sultanaat Gronden (SG) dan Pakualamanaat Gronden (PAG) di Yogyakarta yang berdasarkan Rijksblad Kasultanan No. 16/1918 dan Rijksblad Kadipaten No. 18/1918, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten. Ribuan hektar SG di seluruh DIY, kini terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul dan Sleman) (Kabare, Juli 2007, hlm. 14-15). Selain SG, PAG masih luas juga, dan terkonsentrasi di Kulon Progo. Kedua jenis tanah keraton itu merupakan sumber pendapatan kedua keraton itu dari sahamnya di Hotel Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, Saphier Square, dan padang golf Merapi.

Pengelolaan tanah-tanah keraton itu berada di bawah yurisdiksi kantor Paniti Kismo, yang dikepalai oleh GBPH Hadiwinoto, adik Sultan HB X, dengan gelar Penghageng Kawedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo (Kabare, Juli 2006, hlm. 60-62). Legalisasi SG dan PAG melalui UU Keistimewaan Yogyakarta, sudah berkali-kali ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono X (Kabare, Juli 2007, hlm. 13).

Di tengah-tengah situasi persoalan di atas, mahasiswa Papua selalu saja menjadi kambinghitamnya persoalan-persoalan di atas oleh pihak-pihak aparat keamanan yang bergraunnya dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti Paksi Katon.

Rentetan kasus ketika keistimewaan Yogyakarta menjadi persoalan yang semakin besar, ada banyak kasus-kasus yang hingga sampai saat ini belum diselesaikan secara hukum oleh aparat keamanan dan para pengadilan di Yogyakarta. Misalnya kasus pembacokan Paulus Petege[11], salah satu mahasiswa Papua yang hingga kini pihak kepolisian tidak memberikan jawaban apa-apa soal kasus ini, kedua pembunuhan Elizabeth Isir[12] di Rel Kereta Api di Timoho yang hingga kini juga belum diselesaikan secara hukum, ketiga, kasus pembacokan Yafet Adii[13] di Selokan Mataram oleh kelompok-kelompok Patimura Mudah yang hingga kini aparat keamanan tidak menyelesaikan kasus ini, dan masih banyak lagi kasus-kasus pembunuhan hingga tabrakan misterius yang hingga kini belum diungkitkan oleh pihak kepolisian di Yogyakarta.

Situasi ini menimbulkan sebuah kekecewaan yang sangat fatal oleh mahasiswa Papua terhadap aparat keamanan dan pengadilan negeri di DIY.

Disamping menimbulkan sebuah kekecewaan terhadap sikap pemerintah DIY, traumatisnya rentetan isu pun bergulir di kalangan mahasiswa Papua yang sedang berstudi di Yogyakarta. Dengan adanya traumatis dan pandangan yang diskriminatif ini, mahasiswa Papua menjadi dipojokan oleh sikap-sikap otoriternya aparat hingga membunuh mentalitas mahasiswa Papua itu sendiri.

Apa lagi diperparah dengan kosntruksi pandangan yang diskriminatif yang terbangun di Papua, pendidikan Papua yang mengajarkan orang Papua menjadi orang lain, hingga terbawa di Yogykarta. Dan di Yogyakarta malah diperpara dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan keamanan dan Paksi Katon yang membangun isu yang sangat sensitif kepada mahasiswa Papua.

Akhirnya sikap apatis itu mulai muncul di kalangan mahasiswa Papua itu sendiri. Apatis dengan menghiraukan persoalan Papua, apatis dengan mengorbankan kuliah dan apatis dengan sistem kebersamaan orang Papua yang terbangun hingga luntur dan lebur perlahan-lahan.

Meninjau Data BIN Tahun 2014 yang Bocor

Beberapa waktu lalu data Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2014 tentang pemetaan orang Papua mulai dari mahasiswa, pelajar, aktivis HAM, hingga rakyat Papua sendiri, bocor di Australia. Isu bocornya data tersebut hebo di seluruh kalangan rakyat Papua[14]. Perbedaan yang mencolok antara data Kopasus tahun 2011 dan data BIN 2014 ada pada sistematika dan strategi militer untuk membunuh orang Papua. Kalau data tahun 2011, pemetaannya dan target ditujukan dan dilakukan dengan memberikan daftar DPO. Tetapi kalau tahun 2014 semakin ringan. Lebih pada pembunuhan karakter dan cara berpikir orang Papua.

Bocornya data BIN ini, dijelaskan di bagian OPS bagian 1 proses pemetaannya hingga dari kalangan mahasiswa Papua dari organisasi luar kampus hingga luar kampus di Yogyakarta. Seperti paguyuban-paguyuban mahasiswa Papua, ikatan induk Ipmapa Yogyakarta, AMP Komite Kota Yogyakarta dan organisasi-organisasi mahasiswa Papua di tingkatan kampus.

Dari proses pemetaan tersebut, dijelaskan lagi soal targetan dan strategi yang akan dilakukan oleh BIN dengan memakai Bantuan Kepolisian atau Intelijen (Banpol) yaitu mahasiswa atau rakyat Papua sendiri.

Khusus di Yogyakarta, dijelaskan secara menyeluruh seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Targetan dan strategi tersebut dari akhir 2015 hingga awal tahun 2016, semakin parah. Terbukti ketika, pertama, setiap paguyuban-paguyuban (organisasi kabupaten) mahasiswa Papua sudah disibukan dengan berbagai kegiatan masing-masing, tetapi tidak pada koordinasi Ipmapa Yogyakarta, kedua, banyak penyusup-penyusup yang masuk di kalangan paguyuban mahasiswa Papua dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang pro terhadap NKRI dan militer. Misal seperti kegiatan kepemimpinan, traning, workshop dan lain-lainnya yang menjauhkan nasionalisme kepapuaan sendiri. Kasus ini terbukti di ikatan mahasiswa Papua di Malang. Bagaimana BIN memakai mahasiswa Papua melakukan seminar[15] yang pro terhadap pemerintah Indonesia.

Ketiga, dijelaskan secara rinci targetan-targetan BIN untuk membunuh kesadaran nasionalisme mahasiswa Papua dengan seperti yang sudah dijelaskan di atas, minimal mendukung program MP3EI, Proyek pembangunan, dan lain-lainnya di Papua. Dan ini sudah terbukti sendiri di Yogyakarta. Seperti beberapa waktu lalu Freeport melakukan perekrutan besar-besaran untuk mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan memakai kampus-kampus teknik di Yogyakarta. Misal, UGM, STTNS, dan UPN Veteran. Dalam acara seminar di STTNS, saya sempat ikut seminarnya, tetapi apa yang dijelaskan dan dibawakan di seminar itu? Pemateri membagi-bagikan kejayaan Indonesia untuk mahasiswa Papua, dijelaskan sikap-sikap postif dari Freeport, dan lain-lain yang pro terhadap program pemerintah Indonesia.

Pasca sebelum bocornya data BIN ini, keyakinan para pemimpin organisasi Ipmana dan AMP dari berbagai pembacaan-pembacaan situasi yang sering kami lakukan membenarkan ketika data BIN tersebut bocor.

Dari berbagai kasus dan permainan BIN di atas, korban utama adalah mahasiswa Papua sendiri di Yogyakarta. Korba tersebut melegitimasikan sikap apatis di tengah-tengah situasi kota Yogyakarta yang benar-benar menjadi sebuah ladang pusat para militer bermain peran dengan mengkambinghitamkan mahasiswa Papua demi kepentingan mereka.

Apatisme Mahasiswa

Dari beberapa kasus yang sudah saya jelaskan di atas, mulai dari pendidikan kolonialisme Indonesia yang diterapkan di Papua, hingga berakibat pada perilaku, sikap dan cara berpikir orang Papua, lalu masuk ke situasi Yogyakarta sendiri dengan tebaran isu anti separatisme kepada mahasiswa Papua, juga meninjau data BIN, saya berkesimpulan bahwa, sikap apatisme mahasiswa Papua setidaknya timbul karena hal tersebut.

Bagaimana tidak? Kekerasan struktural di masa perbudakan struktural di Papua sudah dan terus melegitimasi hancurnya Papua secara struktural. Proses yang panjang hingga mahasiswa Papua itu sendiri apatis terhadap persoalan-persoalan Papua. Masalah di Papua itu tak hanya soal perusahaan, pelanggatan HAM secara fisik, tetapi lebih parah adalah ketika mentalitas dan cara berpikir orang Papua dihancurkan berkeping-keping hingga orang Papua menjadi orang lain.

Lahirnya para borjuis-borjuis lokal pun timbul karena pertentangan sistem kapitalisme di Papua. Juga borjuis-borjuis lokal itu menjadi jaminan dan melegitimasi masyarakat kelas menengah dan bawa di Papua.

Terakhirnya bahwa, untuk membongkar ruang-ruang tersebut, tak cukup ketika kita hanya memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan. Tetapi persoalan seperti ini penting untuk menjadi bahan penyadaran yang panjang. Minimal dalam bidang pendidikan yang terlepas dari sistem pendidikan kolonialisme di Papua.

Penulis adalah mahasiswa talapas.

Pustaka:

[1](Baca: http://docplayer.info/345109-Bagian-iii-pendidikan-di-era-otonomi-khusus-papua.html) Dikutip pada 17 Januari 2016

[2] Skripsi Agustinus Dogomo tentang “Dinamika Otonomi Khusus Papua”. Hlm. 129.

[3] (Baca: http://kudiaim.blogspot.co.id/2015/12/membayangkan-sekolah-binatang.html) Dikutip pada 17 Januari 2016

[4] (lihat: https://www.facebook.com/Ibiroma?fref=ts) Dikutip pada 17 Januari 2016

[5] (Baca: https://www.facebook.com/m.supriatma/posts/10153449964428533) Dikutip pada 18 Januari 2016

[6] (Tonton: https://www.youtube.com/watch?v=kr5usQOB4uw) Dikutip pada 18 Januari 2018

[7] (Baca: http://jogja.tribunnews.com/2014/08/15/masyarakat-jogja-cinta-damai-tolak-aksi-separatis-mahasiswa-papua) Dikutip pada 18 Januari 2016

[8] (Baca: http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/01/fjas-tolak-aksi-separatis-dan-sara-di-yogyakarta) Dikutip pada 18 Januari 2016

[9] (Baca: http://news.okezone.com/read/2015/12/01/510/1258861/dprd-diy-mahasiswa-asal-papua-jangan-buat-ulah) Dikutip pada 18 Januari 2016

[10] (Baca: https://kabarmapegaa.blogspot.com/2015/12/ipma-papua-diy-spanduk-sebar-kebencian.html) Dikutip pada 18 Januari 2016

[11] (Baca: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/12/09/15242571/Relawan.Jokowi.Desak.Penuntasan.Kasus.Pelanggaran.HAM) Dikutip pada 18 Januari 2016

[12] (Baca: http://hamsi-kaimana.blogspot.co.id/2010/05/jenazah-elisabet-isir-diterbangkan-ke.html) Dikutip pada 18 Januari 2016

[13] (Baca: http://watagaiye.blogspot.co.id/2015/03/pembacokan-dilakukan-oleh-sekelompok.html) Dikutip pada 18 Januari 2016

[14] (Baca: http://www.infospesial.net/62258/media-australia-bocorkan-dokumen-rahasia-bin-soal-operasi-papua/) Dikutip pada 18 Januari 2016

[15] (Baca: http://majalahbeko.blogspot.co.id/2016/01/mahasiswa-papua-di-malang-bubarkan.html) Dikutip pada 18 Januari 2016.

Marx di Angkringan Satpam

2016-03-16T20:57:00.002-07:00

Karl Marx (Foto: Ilustrasi)

Penulis: Adolfh Seno

Hampir seminggu lebih hujan tak mengguyur kota Yogyakarta. Setiap titik kota hingga perkampungan kumuh sudah begitu kering. Yang ada hanya air bekas cucian milik Barabas, pemilik Angkringan Sarang Anak-Anak Tolak Penindasan Antar Manusia (Satpam) di pinggiran jalan di suatu sudut kota.

Belum memasuki bulan pertama di semester awal, musim hujan pun tiba dan membasahi kota pendidikan tersebut.

Angkringan beratap terpal berwarna cokelat hitam yang sering digunakan untuk tempat nongkrong para tokoh-tokoh buangan dari berbagai daerah pun, diguyur hujan pada saat itu.

Dari kejauhan, tempat itu terlihat seperti perkemahan anak-anak pramuka. Tentu anda tahu bagaimana membayangkan situasinya.

Di samping kedua sisi meja yang menjajakan bungkusan nasi, gorengan, dan jajanan lainnya, ditempatkan juga dua buah bangku panjang dibawanya.

Disitu ada Camilo. Camilo adalah seorang pelajar. Dia duduk posisi paling pojok disamping Tan Cu seorang nelayan yang sempat singgah disitu. Disitu juga ada Ernest seorang dokter dan Celia seorang aktivis perempuan. Mereka berdua duduk berhadapan dengan Tan Cu dan Camilo.

Tiga bulan lalu, Camilo mendapat stigma sebagai seorang pemberontak karena melawan dan menentang pajak pembangunan yang dianggapnya sebagai permainan birokrasi yang menguras uang orang tuah siswa di kota itu.

Mereka masing-masing santai dengan kopi hitam yang diletakannya di depan meja berukuran setinggi dada.

Dari kejauhan, seorang nelayan asal Tiongkok ini terlihat sedang memainkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang menyindir itu dibuatnya berulang-ulang.

Karena tidak menerima gaya Tan Cu, Camilo, anak Ernest ini membalas dengan kerutan dahi menampilkan wajah kurang setuju dengan gaya dan ekspresi Tan Cu.

Situasi di angkringan itu semakin memanas karena aktivitas mereka berdua.

Di tempat milik Barabas ini, tidak pernah memandang adanya senior atau junior, laki-laki atau perempuan, suku, etnis, apalagi agama, tetapi di sini semua dianggap setara.

Semua yang ada di tempat itu sadar bahwa perbedaan-perbedaan sepeti rasialisme, diskriminasi, konflik agama, dan lain-lainnya itu tercipta akibat perjuangan ekonomi dalam masyarakat berkelas.

***

Hujan tak kunjung henti. Aku berlari berlari secepat mungkin dari tempat kerjaku menuju Angkringan milik Barabas. Kebetulan, aku sering sekali mampir di Angkringan itu karena kekhasan kopi hitam yang dijualnya beda dari yaang lainnya.

Setibanya, aku langsung memesan kopi,

“Broo, aku pesan Black Coffee ya,”

Barabas sengaja tidak menanggapi apa yang aku bicara.

“Mas broo, aku pesan kopi hitam,” dengan nada keras aku katakan ke manusia pemilik angkringan ini.

Dia kaget dan sejenak balik ke aku.

“Ohhhh, sory mas, aku ngak lihat tadi. Soalnya aku sedikit sibuk,”

“Iyooo, kopi hitam satu.” Kata saya dengan nada emosi.

Tempat ini membuat aku tertarik dan selalu ingin kesini, karena siapa pun yang ke Angkringan ini juga semua menolak pikirannya si Adam. Si Adam adalah pemilik Hotel Melatih yang berdiri tepat di depan angkringan ini.

Dengan memiliki kekayaannya yang berlimpa, Si Adam menganggap semua manusia egois, sangat ambisius tanpa memandang nasib sesama manusianya. “Konon katanya hotel ini telah membuat rakyat pemilik tanahnya digusur dengan kebijakan pembersihan dan tata ruang kota oleh pemerintah yang ditundukkan oleh uang Pak Adam,” kata barabas sambil mengantarkan kopiku.

“Trus, yang gusur bangunan itu siapa-siapa?” tanya Camilo ketika mendengarkan aku dan Barabas berbincang.

“Yang gusur itu, Polisi dan Tentara yang dibayar oleh si Adam untuk membantai siapa saja saja yang melawannya.” Jawab si mantan preman pemilik angkringan ini.

“Adam itu sosok yang sejak masa mudanya telah menjadi seorang pengusaha besar,”

“Sekarang, dia adalah Direktur Utama di PT. Smith yang memiliki anak perusahaan yang tersebar di berbagai daratan bumi dan berkonsenterasi di berbagai bidang.” Lanjut Barabas sambil menjelaskannya.

Setelah si pemilik Angkringan itu bercerita panjang lebar mengenai Si Adam tersebut, karena kami yang ada disitu semakin serius mendengar apa yang dia katakan, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal datang menghampiri kami.

“Eeee kawan-kawan, coba lihat siapa yang datang,” kata Barabas dengan mengajak kami melihatnya.

Orang itu berbadan besar. Karena diguyuri hujan, dia membungkus kepalanya dengan karung goni dari guyuran hujan.

“Utang lagi, pasti berutang si tua brewokan itu, pasti saja”. Mantap preman pemilik angkringan berambut gimbal itu menggeruti.

“Tapi kasihan juga, kata orang disini, Dia paling miskin, ada anaknya pernah meninggal karena Dia tidak mampu membawanya ke rumah sakit untuk berobat, Dia baru lima bulan lalu di sini, karena di depak dari negeri seberang”, kata penjaga angkringan itu sambil mencuci beberapa gelas yang kotor menggunakan air hujan.

Kami asyik berdiskusi tentang situasi Papua yang beberapa waktu lalu memanas di media mainstrim Indonesia sambil yang lainnya mengesampingkan ajakan si penjaga Angkringan Satpam itu.

“EHhmmmmm…..,” suara itu mengheningkan suasana diskusi sekejap saja.

Suara seorang tua brewokan, berdiri tepat di belakang Ernest. Aku sebelumnya belum mengenal pria ini, karena jarang ia kemari untuk berbelanja atau berdiskusi ditempat ini.

"Hei, kau jangan terlalu heran dengan kehadiran para elit borjuis itu, pemerintah negara Inggris, pemilik media maistrem atau siapapun itu, jangan heran dengan media murahan yang diskriminatif itu,” suaranya agak tegas sambil menatapku tajam.

“Dalam situasi rakyatmu yang seperti sekarang ini, kelompok yang sok-sokan baik, dengan bahasa-bahasa nafsu mereka yang berkedok kemanusiaan, kelompok yang sok perhatian dengan situasi kalian Orang Asli Papua (OAP) yang benar-benar dibuat terbelakang, ditindas SDMnya juga dikuras semkain habis itu akan bermunculan, pada saat kalian mulai memberontak ingin bebas." Jelaskannya lagi.

Nampaknya pria ini sudah beberapa menit berdiri dan mendengarkan perbincangan kami dan dia melontarkan pun tidak jauh dari apa yang sedang kami diskusi.

Si brewok itu tak henti-hentinya memotong perbincangan kami dan terus menjelaskan, "Mereka akan sok perhatian memberi bantuan-bantuan, menayangkannya melalui media-media provokatif untuk menghancurkan psikologi, untuk memperbaiki status kebusukan mereka di dalam hati kalian.”

Karena keasyikan berbicaranya, si pemilik angkringan itu memberikan kode de si prewon ini untuk mau menagih utang-utangnya.

"Mereka itu hanya ingin memperbaiki tatanan penjajahan mereka yang hampir kalian hancurkan," lanjutnya.

Barabas menampilkan wajah kusutnya. Nampaknya ia walau hatinya tak sampai menolak permintaan si brewokan itu untuk berhutang gorengannya.

"Ingat!, Hanya kau orang Papua sendiri dan persatuan rakyat tertindas di seluruh dunia yang bisa hancurkan semua bentuk penindasan dan tentunya dengan ideologi yang benar-benar matang ntuk menghancurkannya.” katanya sambil mengangkat kresek berisi gorengannya. Kebetulan walau ditagus utang-utangnya oleh si pemilik angkringa ntersebut, tetapi si brewok itu tetap saja belum ada uang, dan dia masih mau berutang gorengan kepada pemilik angkringan tersebut sambil bercerita panjang lebar.

Pria itu membuat situasi benar-benar tegang. Ernest sesekali menghisap rokok Cerutu kesukaannya sambil memandang Camilo anaknya.

Celia mulai mengangkat gelas kopinya dan mengatakan, “Benar sobat, kira-kira bagaimana perjuangan perempuan di Papua? Harus dikoordinir, agar perempuannya dapat mengerti posisinya untuk membebaskan bangsa Papua dari segala bentuk penindasan,”

“Sangat penting membangun sektor untuk mendidik akar rumput agar dapat sadar dengan laju dan perkembangan dunia yang sedang dihajar habis oleh kapitalisme. Minimal mereka dapat sadar situasinyalaa,” tambah si aktivis perempuan itu yang sedang menikmati kopi yang baru saja ia pesan.

Aku masing merenung tanpa menanggapi pertanyaan dan pernyataan si aktivis perempuan itu. Aku juga masing penasaran siapa pria brewokan itu?

Perkataannya langsung mengingatkanku, bahwa memang benar, belakangan banyak isu Papua yang dimuat dalam media-media nasional milik kolonial. Mulai dari isu tolak Otonomi Khusus (Otsus), Freeport, hingga Isu Papua Merdeka. Hal ini bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan untuk dimuat di media diskriminatif mereka dan memang memunculkan banyak pertanyaan.

Sangat benar pikirku dalam benak, bahwa Otsus yang kini kata para aktivis kalau gagal itu muncul dari perlawanan rakyat Papua tahun 1990-an. Otsus yang diberikan tahun 2001, yang kini diibaratkan gula-gula manis pemerintah Indonesia itu hanya untuk menenangkan pemberontakan akar rumput.

“Woooeee, woee sobat, ayo pikir apa kau ini? Jawab dulu pertanyaan saya?” Celia menegurku merasa diabaikan pertanyaannya tadi.

Pria itu hilang sekejap dalam gelapnya malam yang diguyur hujan yang tak kunjung berhenti. Kepergiannya dari angkringan ini pun tanpa pamit dari kami.

Memang benar dan aku semakin yakin, apa yang dikatakan pria brewok tersebut, gumamku dalam hati setelah meneguk kopi yang sudah dingin.

Berarti para birokrat sedang dan terus menjadi jalan untuk mencari cela meloloskan bisnis mereka, benar bahwa si Lukas Enembe (Gubernur Papua) sedang mencari cela meloloskan Otsus Plus yang kata seorang kawan saya merupakan berisi aturan-aturan tentang pengelolahan hasil SDA. Ada pun kelompok lainnya sedang berjuang untuk menempatkan OAP menjadi prisedir Freeport Indonesia.

Yang lebih lagi membenarkan pernyataan si brewo tadi lagi adalah apa hubungannya pemerintah Inggris mengunjungi Papua dengan menawarkan pendidikan untuk Papua. Padahal, saat Inggris memimpin UNI EROPA dalam sidang Dewan HAM PBB yang ke-54 pun pihak mereka keras kepala mendukung diktator Soeharto yang melakukan pembantaian di Timor Leste dan sekarang pun kita tahu mereka itu siapa.

“Haiii, kau jangan tidur, ayo jawab pertanyaanku tadi, atau kamu penasaran dengan si tua tadi?” Tanya Celia sambil menuntut pertanyaannya dijawab. Hampir sepuluh menit aku merenung karena pertimbangan dari kata-kata si brewok tadi.

“Ia benar, si Brewok tadi siapa ya? Aku sangat penasaran? Dia seakan memberi jalan terang terhadap semua renungan dan pertanyaanku selama ini,” kataku sambil menghisap rokok yang hampir mati.

Tanco menegakkan badannya, sambil menggulung rokok Lampionnya dan menjawab pertanyaanku, “Dia tokoh yang telah berimajinasi tentang tatanan umat manusia,”

“Maksudnya?” tanyaku sambil memajukan telingaku di mulut Tanco.

“Karena Dia, manusia semakin sadar posisinya di bumi ini, bahwa semua manusia adalah pencipta dan menyadarkan menusia bahwa, manusia itu memiliki kesamaan hak tanpa memandang kekotak-kotakkan yang diciptakan kelompok rakus itu,” kata Tanco menjawab pertanyaanku.

“Dia karena tidak punya uang, sering pindah-pindah rumah, pendapatannya tidak cukup untuk biaya makan, membayar ongkos rumah, apalagi sekolah anak-anaknya. Dia juga diusir dari tempat tinggalnya akibat tulisan-tulisannya yang sarat akan kritik dan propaganda,” ujar Camilo melanjutkan penjelasannya tentang si brewok itu.

Barabas hanya senyum kecil-kecil di sudut angkringan, sepertinya merasa puas telah membantunya selama ini.

“Apa menulis?” Tanyaku lebih penasaran.

“Benar, Ia sering membaca, menulis, berdiskusi, dan sangat aktif di organisasi buruh,” tambah Ernest.

“Kamu tahu? Aku meninggalkan tugasku sebagai dokter akibat tulisan-tulisannya. Aku lebih memilih menjadi petani sambil membantu mereka yang memerlukan bantuanku,”

“Dia pernah menulis bahwa, memang kita harus mendapatkan uang untuk dapat hidup dan bekerja, tetapi jangan kita bekerja untuk mendapatkan uang,” lanjut Ernest.

Aku masih menanti jawaban yang tepat bahwa sebenarnya siapa orang itu.

“Aku sangat menanti-nanti buku pertamanya, yaitu Das Kapital I yang ia tulis,” kata Ernest sambil mengisap rokok Cerutunya.

“Ooo berarti Dia Karl Marx?” tanyaku meminta pembenaran.

“Benar!, makanya tadi kami terdiam ketika Dia mulai berkata-kata,” kata Ernest lagi.

“Apaaaaaa?” aku terjatuh dari tempat tidurku, karena kaget, bagai mimpi buruk.

“Cih, di mana aku?” kataku dalam hati.

“Ah, mimpi!” aku mengucak-ngucak mataku.

“Sial ini hanya mimpi ternyata,” kataku sendirian sambil berdiri dan membuka jendela kamarku.

Mimpi yang mengajarkan sesuatu, bahwa mereka sedang mengatur sesuatu yang besar untuk menjatuhkan kami ke dalam lubang yang lebih dalam dari pada penindasan Kapitalisme.

Penulis (nama samaran) adalah mahasiswa yang sedang kuliah di Yogyakarta.

OAP: Tanah Dorang Ambil, Kitorang Mati!

2016-03-16T03:09:00.001-07:00

Foto Petrus Kindem. Tampak-anak-anak-Kampung Selil, Distrik Uliln, Papua, sedang bermain bulutangkis di areal HGU Bio Inti Agrindo. Sumber: www.mongabay.co.id

Penulis: Topilus B. Tebai

Tanah air Papua itu mama bagi semua orang Papua. Setiap 312 suku bangsa yang menempati tanah air Papua ini dilahirkan, dibesarkan, diasuh dan diberi makan oleh mama Papua. Tanah air Papua itu nafas hidup kita. Tanah dorang ambil, kitorang mati!

Kita mulai dengan tanya kita punya diri. Patok saja, dari bapa punya bapa (kakek). Dia melangsungkan hidup di atas tanah adatnya. Dia punya kebun di atas tanah adatnya. Dari kebun yang di atas tanah itu, dia tanam berbagai jenis bahan makanan. Lalu di sisa lahan yang lain, dia berburu. Dapat daging untuk dia makan. Untuk suku bangsa Papua yang lain, mereka punya hutan-hutan sagu milik kelompok/komunitas hidup. Saat persediaan sagu habis, ramai-ramai mereka ke hutan sagu, bikin sagu, lalu pulang. Mereka berburu untuk ambil daging.

Kebun dengan bahan makanan itu ada dimana? Di atas tanah. Hutan sagu dan aneka macam kuskus, rusa, burung, babi hutan, itu ada dimana? Di atas tanah. Jadi kita punya hidup sejak dari bapa punya bapa, sangat tergantung pada tanah Papua ini. Bahkan setelah kebudayaan luar dari sisi corak produksinya yang lebih bertumpu pada kegiatan perdagangan, mengenal siklus keuangan, dan mengenal kapital dan pasar itu datang, kita orang Papua yang di dalamnya 312 suku bangsa ini masih hidup dalam tahapan mencukupi kebutuhan kita sendiri dengan berburu, mengumpulkan bahan makanan, bertani/berkebun. Walau pendatang hasil migran sudah di tahapan kapitalisme dengan mengandalkan pasar dan perputaran uang untuk hidup, kita yang 312 suku bangsa di Papua ini masih mengandalkan tanah Papua ini untuk hidup!

Maka untuk pembangunan ekonomi hari ini, apabila pemerintah Indonesia dan aparatnya di daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah Papua ingin agar kita bangsa Papua maju dalam ekonomi, mereka seharusnya tidak melepaskan kita dengan tanah yang menghidupi. Bila Indonesia benar-benar ingin agar orang Papua maju dan menjadi sejahtera, maka sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam konteks ekonomi adalah kebijakan-kebijakan yang memproteksi dan melindungi tanah-tanah adat milik orang Papua, melindungi kepemilikan tanah adat, meregulasikannya.

Tapi apa yang terjadi saat ini?

Tanah Papua dianggap milik negara. Ada dalam undang-undang dasar negara ini, bunyinya antara lain bilang, “... tanah, air dan udara adalah milik negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat ...” dan seterusnya. Tanah Papua milik negara Indonesia, bukan milik masyarakat adat Papua. Maka tanah-tanah adat tidak diproteksi. Hak milik masyarakat adat hilang. Apa akibat dari hal ini?

Saya bingung apa istilah yang pas, kit samakan saja dengan sistem ‘lelang.’ Indonesia membagi tanah Papua, petak-petak. Lalu masing-masing petak dengan kekayaan dan potensi alamnya yang khas itu dilelang kepada para investor, para pemodal asing maupun lokal dan kolaborasi. Mereka mengambil petak-petak tanah Papua. Mereka tidak peduli, petak-petak tanah itu sebenarnya adalah milik pusaka suku-suku bangsa Papua yang jumlahnya 312 itu. Lalu mereka bikin industri pertambangan, pengeboran, penebangan hutan untuk perkebunan sawit, dan lain-lain. Eksploitasi dan eksplorasi terus berlanjut atas dasar undang-undang penanaman modal dari Indonesia.

Lalu terjadilah yang demikian: Orang Papua kehilangan tanah. Artinya orang Papua kehilangan tempat bikin kebun sebagai sumber bahan makanan. Orang Papua kehilangan hutan-hutan sagu. Orang Papua kehilangan tanah tempat berburu. Orang Papua kehilangan penopang kehidupannya. Istilahnya, tanah dorang ambil. Lalu kitorang tunggu mati!

Tapi sabar, para investor itu, mereka cerdik. Indonesia punya skema juga untuk siasati kitorang punya kehidupan kekiniaan yang seperti di atas itu. Lalu mereka bilang ke kita: Kalian orang Papua, masuklah ke dalam perusahaan-perusahaan itu, jadilah pekerja di sana dengan gaji dan fasilitas yang memadai. Uang ganti rugi dan hak ulayat akan kami berikan, silahkan kalian pakai buat beli apa saja. Kami akan bangun fasilitas umum, pasar, sekolah dan rumah sakit, dan lain-lain dan lain-lain. Intinya dorang bicara banyak! Lalu Otonomi Khusus juga berikan kepada kita orang Papua kucuran dana segar yang melimpah. Apalagi dalam program Respek, setiap kampung dapat lebih dari 100 juta. Kita senang. Kita bahagia karena ada uang buat belanja segala kebutuhan hidup. Kita bahagia karena ada fasilitas dari perusahaan dan lain-lain dan lain-lain. Terus?

Kita tidak sadar bahwa tanah kita sudah berpindah tangan ke dorang dan sudah jadi milik dorang. Kita tidak sadar bahwa kita punya sumber kehidupan itu (tanah kita) telah digantikan perannya oleh para perusahaan itu, para investor itu, oleh uang Otsus itu, oleh beras Raskin itu. Kita tidak sadar bahwa kita sekarang menggantungkan kita punya detak nafas ini kepada segala sesuatu yang asing, yang tidak kita kenali, yang tidak kita produksi sendiri, yang tidak kita mengerti alur dan sistemnya. Kita tidak sadar bahwa tanah air yang memberi kita kehidupan sejak nenekmoyang kita itu telah kita persembahkan ke hadapan imperialisme-kapitalisme global melalui pintu (UU PMA) yang dibuka lebar-lebar oleh Indonesia yang mengaku diri ‘kitorang pu bapa’ itu.

Pikir-pikir, kita sudah serahkan harta paling berharga yang bangsa Papua punya: tanah air Papua. Kita telah berikan tanah air yang memastikan detak nafas kita tetap ada itu kepada dorang. Lalu kita sudah menggantungkan detak nafas kita kepada sistem, cara kerja, hasil-hasil produksinya mereka, yang asing bagi kita.

Masuk akal kah? Jelas tidak! Bangsa Papua sudah rugi besar! Bangsa Papua sudah bikin kesalahan besar: memberi nafas hidupnya kepada orang lain untuk dikendalikan! Ini tidak masuk akal. Ini kesalahan besar bangsa Papua! Padahal orang Papua mengaku diri punya akal budi, harkat dan martabat, marifat dan budi pekerti.

Pikir-pikir, apa yang bisa bangsa Papua banggakan tanpa tanah air?

Perusahaan-perusahaan itu habiskan segala harta karun yang dikandung dalam tanah kita, yang sebenarnya itu adalah milik pusaka kita. Harta karun itu adalah emas, tembaga, titanium, uranium, minyak bumi, nikel, kayu, batubara, dan lain-lain dan lain-lain. Lalu tanah jadi tandus, kering kerontong! Dorang kastinggal begitu saja tanah itu. Di atasnya dibangun bangunan-bangunan, apartemen, supermarket-supermarket. Siapa yang tempati semua itu? Siapa yang jadi ‘pemain-pemain’ di sana? Orang Papua? Akh, tipu besar!

Kitorang lihat hasil pendidikan Indonesia saat ini pada orang asli Papua: sudah berapa sarjana, magister dan doktor asli Papua? Mereka masih hidup semua kah banyak yang mati muda? Mereka yang berpendidikan itu hanya segelintir, iya to?. Lalu bagimana dengan 80% orang asli Papua di leposok-pelosok yang buta huruf hingga hari ini? Bagaimana dengan penerapan penyelenggaraan pendidikan yang sangat buruk di Papua saat ini? Kita harus mengerti, dengan penyelenggaraan pendidikan yang model begini, kita orang asli Papua dipersiapkan hanya untuk jadi pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh upahan, staf-staf rendahan di dalam perusahaan-perusahaan, di perkantoran dan segala divisi yang akan dibangun kelak. Istilahnya, kalo su bisa baca surat pernyataan dan tandatangan surat penyerahan tanah, ko su pintar!

Di Jawa, Sumatera, Sulawesi, di Malaysia, di Australia, Amerika, Jepang, China, ada jutaan tenaga kerja yang siap ke Papua, untuk memenangkan persaingan dengan kita bangsa Papua dalam ranah pasar bebas, sebuah skema pembangunan ekonomi kawasan tanpa ada sekat-sekat yang menghalangi, yang saat ini Indonesia dorang sedang dorong. Kita orang Papua, dengan tingkat kemiskinan tinggi, dengan tingkat angka buta huruf 80%, dengan tingkat pendidikan yang rendah, dengan tingkat HIV/AIDS tinggi, dengan masyarakat yang masih dalam tahapan peradaban komunal dan tribal, kita mau buat apa? Kita sudah tertinggal 50 langkah ke belakang. Kita jelas-jelas tidak mampu mengikuti alur main kapitalisme dan pasar bebas yang sudah di depan mata.

Pilihan terakhir, dan sayangnya, telah jadi satu-satunya pilihan adalah kembali kepada pengenalan diri kita dan penataan segala sistem yang bersinggungan dengan kehidupan kita. Tak terkecuali penataan sistem ekonomi-politik.

Maka satu-satunya cara bagi orang Papua adalah kembali menjadikan tanah Papua milik ke-312 suku bangsa asli Papua itu. Lalu khusus untuk Papua, dibangunlah sistem pembangunan ekonomi yang partisipatoris dan emansipatoris, yang menjadikan sifat hubungan kepemilikan tanah oleh suku-suku bangsa Papua sebagai landasan utama pembangunan ekonomi. Jadi syarat pembangunan ekonomi Papua sudah harus dari pengakuan tanah adat, peran tanah bagi hidup orang Papua, dan pengembangan ke depannya adalah memutus mata-mata rantai ketergantungan yang mengalihkan ketergantungan manusia Papua pada alam (tanah airnya) kepada segala sesuatu yang di luar dari tanah air mereka.

Bila tidak seperti di atas, kita bilang, Indonesia itu penjajah. Dorang hanya pentingkan tanah air Papua yang kita punyai dan ingin merampasnya dari kita untuk kepentingan ekonomi mereka tanpa pedulikan kita bagsa Papua dengan segala kondisi sosial ekonomi, budaya dan peradaban kita saat ini.

Kalau saya berpikirnya begini, kamu terserah. Indonesia dan aparatur pemerintahannya segera kembalikan tanah air Papua agar kembali menjadi milik masyarakat adat Papua. Atur dalam regulasi dan undang-undang. Disahkan! Peran negara dalam mengikat perjanjian eksplorasi, eksploitasi di atas tanah adat Papua ditiadaka. Berbagai ikatan ketergantungan kepada segala sesuatu yang tidak bisa dihasilkan manusia Papua mesti diupayakan untuk dihapus dari segala sistem hidup yang diterapkan. Ada pengakuan terhadap hubungan alamiah antara manusia Papua dan tanah airnya untuk hidup. Kalau Indonesia tetap jalankan sistem pembangunan ekonomi seperti saat ini, dimana eksplorasi dan eksploitasi tambang dan sumber-sumber daya alam Papua lainnya sebagai satu-satunya jalan membangun ekonomi Papua, didukung kucuran dana Otsus yang justru menciptakan dan memperkuat ketergantungan, saya pikir orang Papua harus tempuh jalan radikal untuk menyelamatkan kehidupannya.

Jalan radikal itu adalah kemerdekaan Papua. Hanya kemerdekaan yang akan mengembalikan tanah Papua kembali ke pangkuan rakyat Papua. Hanya kemerdekaan yang memberi bangsa Papua kesempatan menata kembali segala sistem kehidupan ekonomi-politiknya berlandaskan perkembangan peradabannya. Hanya kemerdekaanlah yang akan jadi pagar politik bagi bangsa Papua -bukan NKRI, bukan Otsus produksi NKRI- yang akan memagari bangsa Papua dari arus pasar bebas (pengaruh kuasa kapitalisme global) yang akan mengacaukan dan menghancurkan tatanan hidup bangsa Papua.

Topilus B. Tebai adalah penulis lepas.

Pembunuhan 5 Remaja Papua dan Hubungannya Dengan Freeport (Bagian 2)

2016-03-16T03:07:00.004-07:00

Foto: Penembakan pelajar SMA di Paniai pada 08 Desember 2014

Penulis: Ismantoro Dwi Yuwono

Lebih parahnya lagi, wakil presiden Jusuf Kalla, dalam menanggapi pelanggaran HAM di Papua berkomentar, kalau rakyat kena tembak dianggap melanggar HAM, tetapi kalau TNI-Polri yang kena tembak tidak melanggar HAM seperti yang sering terjadi di Papua. Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sebenarnya berakar pada lemahnya produktifitas rakyat Papua dan gaya hidup konsumtif rakyat Papua. Dan oleh karena itulah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Papua, rakyat Papua harus meningkatkan produktifitas dan menekan gaya hidup konsumtif.

Argumen dari Jusuf Kalla tersebut menunjukan bahwa dia membuta terhadap kenyataan yang tengah terjadi di Papua. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa untuk meningkatkan produktifitas butuh biaya dan perhatian dari pemerintah Indonesia, sedangkan selama ini rakyat Papua bertahun-tahun telah dimiskinkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakannya yang pro-terhadap modal asing dan abai terhadap kesejahteraan rakyat, dalam hal ini rakyat Papua.

Produktifitas yang dimaksud oleh Jusuf Kalla, tentu saja, dalam pengertian kerangka teori pembangunan yang bertumpu pada ketergantungan terhadap modal asing. Dengan demikian, Jusuf Kalla tampaknya mengarahkan rakyat Papua untuk mengamini keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di tanah Papua, salah satunya yang terbesar adalah Freeport-McMoran Copper & Gold. Dari argumentasinya tersebut, terselip pesan secara implisit, bahwa hendaknya rakyat Papua mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu perusahaan asing, diantaranya Freeport, membutuhkan buruh-buruh murah, siap bekerja dengan baik dan berkualitas untuk kepentingan proses akumulasi kapital yang dilakukan oleh modal asing.

Jusuf Kalla lupa kalau selama ini pemerintah Indonesia tidak care (abai) terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Pemerintah hanya care (perduli) pada kepentingan pemodal asing di tanah Papua dan menindas rakyat Papua, baik melalui tindakan represifnya melalui TNI-Polri maupun pemiskinan secara terstruktur. Bagaimana mungkin rakyat Papua bergaya hidup konsumtif, kecuali para elitenya, apabila hidup mereka miskin, sengsara, kelaparan dan kurang gizi.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan seorang aktivis dari Papua (atas permintaan dari yang bersangkutan nama dan organisasi tidak penulis sebutkan), Papua hingga hari ini masih ditelantarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya penduduk miskin di sana-sini, infrastrukturnya pun sangat buruk dan dibangun oleh masyarakat setempat tanpa adanya uluran bantuan dari korporasi, Freeport dan pemerintah Indonesia; di Yahukimo misalnya, sepanjang perjalanan rumput-rumput begitu tinggi, jalanan tidak diaspal, jembatan dibuat dari kayu oleh penduduk setempat, penerangan listrik (lampu) tidak ada, rumah-rumah pun banyak sekali yang kumuh bagaikan gubuk-gubuk di tengah hutan atau gubuk-gubuk yang dibangun seadanya di daerah persawahan. Aktivis yang penulis wawancara ini menanyakan dimana dana otonomi khusus yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia kepada Papua?! Tidak ada pembangunan di Papua, penduduk papua banyak yang miskin dan kelaparan. Dan pelanggaran HAM pun sering terjadi di tanah Papua. Sungguh Jusuf Kalla menutup mata terhadap hal ini.

Aktivis lain dari Papua yang penulis wawancarai mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia datang ke Papua memperkenalkan demokrasi dan keadilan tetapi tidak ada demokrasi dan keadilan di Papua, pemerintah Indonesia pun selalu meneriakan HAM, namun pelanggaran HAM di tanah Papua terus terjadi. Mereka—pemerintah Indonesia hanya perduli pada korporasi [terutama terhadap Freeport-McMoran Copper & Gold] tidak perduli pada rakyat Papua.

Permasalahan pelanggaran HAM di tanah Papua oleh TNI-Polri benar berakar pada permasalah ekonomi, tapi bukan permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Jusuf Kalla [terkait dengan produktivitas rakyat Papua], tetapi permasalahan ekonomi-politik yang bersifat struktural dimana modal asing dan sepak terjang kapitalis di tanah Papualah yang merupakan aktor utamanya. Kemunculan OPM dan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri berakar dari sini. Jika Jusuf Kalla menuduh kalau rakyat yang menembak TNI-Polri tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, namun jika TNI-Polri yang menembak rakyat adalah sebaliknya, pertanyaan yang harus disodorkan kepada Jusuf Kalla, rakyat yang mana? Rakyat di Indonesia tidak memiliki alat untuk menembak, seperti pistol (senjata api genggam yang pendek dan kecil). Apakah yang dimaksud oleh Jusuf Kalla adalah OPM? Jika, iya, Jusuf Kalla tampaknya harus lebih banyak belajar mengapa OPM terbentuk dan membuka pikiran lebar-lebar mengapa mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia?

Sejarah pertambangan Freeport di tanah Papua mencatat: Untuk mengamankan kepentingan modalnya Freeport tidak segan-segan membayar mahal TNI-Polri untuk menindas buruh-buruh dan rakyat Papua yang menuntut keadilan terhadap dampak beroperasinya perusahaan pertambangan tambaga dan emas itu. Tidak tanggung-tanggung 300 juta digelontorkan oleh Freeport untuk jasa keamanan dari TNI-Polri setiap bulannya. ICW (Indonesia Corruption Watch) bahkan mencatat, Freeport membayar jasa keamanan untuk kepolisian dan TNI sebesar 79,1 juta dolar AS atau sekitar Rp. 711 miliar, selama tahun 2001-2010. Bahkan Freeport meminta kepada pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat keamanan modal dengan cara menambah jumlah TNI-Polri di tanah Papua.

Respon pemerintah Indonesia terhadap permintaan Freeport tersebut positif, tercatat pada tahun 2012 jumlah TNI di tanah Papua cukup tinggi: untuk personil-tentara Angkatan Darat berjumlah 12.000-13.000 prajurit, TNI Angkatan Laut berjumlah 1.272 prajurit, TNI Angkatan Udara berjumlah 570 prajurit. Sehingga total tentara yang menjaga kemanan modal Freeport di tanah Papua berjumlah 14.842 prajurit.

Jika dibandingkan dengan Aceh dalam situasi darurat militer pada tahun 2003, jumlah pasukan di sana sebanyak 33.703, sementara Papua dan Papua Barat hari ini tidak dalam situasi darurat militer maupun sipil, tetapi memiliki pasukan setengah dari jumlah pasukan yang berada di Aceh dalam keadaan darurat militer pada tahun 2003.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kasus ini, sama seperti pendahulunya (mantan Presiden SBY), akan memperkuat keamanan modal Freeport di tanah Papua dan berencana untuk membangun kodam (komando daerah) baru. Kebijakan dari Joko Widodo ini jelas merupakan kebijakannya yang berpihak pada kepentingan Freeport bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Sudah cukup banyak pelanggaran HAM yang dilakukan TNI-Polri di tanah Papua untuk mengamankan modal Freeport. Dengan kebijakannya tersebut Joko Widodo justru akan lebih memperparah pelanggaran HAM di tanah Papua.

Berbagai cara yang digunakan oleh TNI-Polri untuk mengamankan kepentingan modal Freeport akan dilakukan, dari menindas aksi-aksi massa yang dilakukan oleh buruh sampai pada pamer kekuatan militer kepada rakyat Papua. Dengan menunjukkan (pamer) kekuatan militer yang mematikan pada rakyat Papua, Freeport-TNI-Polri berharap rakyat Papua akan berpikir dua kali untuk menuntut keadilan terhadap sepak terjang Freeport yang merugikan masyarakat Papua.

Penembakan yang mengakibatkan 5 remaja Papua tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka serius tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang yang sangat sempit, yakni karena disebabkan oleh 3 remaja yang meminta TNI menyalakan lampu mobil yang dikendarainya pada malam hari. Tindakan brutal TNI-Polri tersebut sangat ada kaitannya dengan kepentingan Freeport dalam mengamankan modalnya.

Kondisi buruk buruh-buruh Freeport dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar dan tidak jauh dari pertambangan Freeport—kota Enarotali salah satunya—merupakan ancaman potensial bagi Freeport. Ancaman yang menjadi nyata ketika mereka melakukan perlawanan karena alasan kondisi buruk yang mereka alami. Untuk mencegah dan merepresi perlawanan itulah Freeport mengedepankan TNI-Polri sebagai anjing penjaga (watch dog)-nya. Superioritas TNI-Polri harus dibangun, dan TNI-Polri pun perlu untuk pamer kekuatan di hadapan rakyat Papua walaupun harus dengan cara membunuh, seperti yang terjadi pada kasus penembakan 5 remaja di Enarotali-lapangan Gobay, Pinai, Papua.

Pendekatan keamanan selalu saja dipakai oleh Pemerintah Indonesia dan Freeport dalam meredam protes buruh dan rakyat Papua. Dengan kata lain, baik pemerintah maupun Freeport selalu bekerjasama “memelihara konflik” di tanah Papua melalui pendekatan keamanan (baca: tindakan represi TNI-Polri). Fakta sejarah memberikan catatan, aksi massa yang dilakukan oleh buruh Freeport pada 18 Maret 2006 (semasa SBY-Jusuf Kalla berkuasa) yang menuntut keadilan hingga permintaan untuk menutup tambang Freeport dihadapi dengan represi oleh TNI-Polri. Terjadi bentrokan berdarah di Abepura pada saat itu. Pendekatan-pendekatan keamanan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Freeport hingga hari ini.

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di notesnya penulis di akun facebook pribadinya. Kami menyadari bahwa tulisan ini sangat penting untuk kita pahami bersama, bagaimana sistem kapitalisme itu berjamur dan bermain bersama praktek militerisme untuk melindungi kekayaan alam Papua demi kepentingan mereka.

Redaksi Matoa

Pembunuhan 5 Remaja Papua dan Hubungannya Dengan Freeport (Bagian 1)

2016-03-16T02:53:00.002-07:00

Foto: Penembakan pelajar SMA di Paniai pada 08 Desember 2014

Penulis: Ismantoro Dwi Yuwono

Pada 8 Desember 2014, tepatnya pada pukul 10.00 WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur), Senin pagi, terjadi tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat gabungan Polri (Polisi Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Kota Enarotali, Kabupaten Paniai. Aparat gabungan ini dengan membabi buta menembaki rakyat Papua yang tidak bersenjata, yang berusaha ingin berdialog dengan mereka.

Akibat dari aksi brutal dua aparat gabungan tersebut 4 orang tewas seketika, disusul 5 jam kemudian 1 orang yang dibawa lari ke rumah sakit (RSUD [Rumah Sakit Umum Daerah] Madi-Papua) oleh penduduk setempat, karena tertembak di bagian perutnya, tewas. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat menolong Abai Gobai dari kematian yang mengerikan yang disebabkan oleh perutnya yang robek dan peluru yang bersarang di dalamnya.

Berikut ini adalah nama-nama rakyat Papua yang mati karena kebrutalan aparat gabungan tersebut:

Aksi brutal yang dilakukan dua aparat gabungan tersebut berawal dari aksi ugal-ugalan aparat TNI yang mengendarai sebuah mobil dan tidak menyalakan lampu di malam hari. Ketika mobil itu melintas di pondok natal, yang berlokasi di kogekotu, paniai (Jalan Raya Enarotali-Madi) mobil tersebut diberhentikan oleh tiga orang remaja yang sedang berjaga-jaga di pondok natal tersebut. Mereka menghentikan dan menahan mobil tersebut hanya untuk menyarankan kepada pengendaranya agar lampu mobil dinyalakan agar tidak terjadi kecelakaan.

Ditegur seperti itu si pengendara bukannya merespon dengan baik, tetapi malah kembali ke Markas TNI di Kota Madi. Dari sana si pengendara mengajak teman-teman TNI-nya kembali ke tempat mobil itu diberhentikan, di Tokoguto, dan tempat mobil itu ditahan.

Gerombolan TNI tersebut kemudian mengejar 3 remaja Papua berusia belasan tahun, yang telah dengan lancang menghentikan mobil yang dikendarai oleh tentara tersebut. Satu orang tertangkap, dikeroyok, digebuki dan di injak-injak hinga babak belur dan pingsan. Remaja yang telah pingsan ini kemudian dilarikan oleh warga ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan medis.

Pada pagi harinya masyarakat berkumpul di lapangan Gobay, Pinai, Papua, untuk berdialog dan meminta pertanggungjawaban aparat yang telah menganiaya hingga pingsan remaja itu. Namun belum sempat mereka melakukan dialog dengan aparat TNI dan meminta pertanggungjawaban, tiba-tiba saja aparat gabungan TNI-Polri melakukan aksi brutal. Menembaki rakyat Papua yang sedang berkumpul pada waktu itu. Dari aksi brutal tersebut, sebagaimana telah penulis tunjukan di muka, 5 orang tewas, dan semuanya adalah anak remaja, dan 13 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena keadaannya yang sangat kritis. Ada pun TNI yang telah melakukan aksi brutal tersebut berasal dari kesatuan TNI 753 Batalyon wilayah Nabire.

Berita tentang pembunuhan rakyat Papua oleh TNI-Polri itu pun menyebar bagaikan gelombang siaran radio dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya, memicu ribuan rakyat Papua berkumpul dan menyemut di lapangan karel Gobay. Lapangan yang bersebelahan dengan Komando Rayon Militer (Koramil) Paniai Timur-Papua.

Ribuan rakyat Papua itu berkumpul untuk meminta pertanggungjawaban dari Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) dan Pangdam (Panglima Daerah Militer). Mereka meminta Polda dan Pangdam Papua datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengubur ke-4 orang Papua yang tewas (1 orang yang tewas telah dikubur oleh keluarganya) dan menyeret ke jalur hukum tentara dan polisi yang telah melakukan pembunuhan. Massa meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Ke-4 jenasah korban penembakan brutal TNI-Polri tersebut dibaringkan berjajar di lapangan karel Gobay oleh massa. Massa tidak akan mengubur ke-4 jenasah tersebut apabila Polda dan Pangdam belum datang untuk mempertanggungjawabkan tindakan brutal itu.

Namun, ketika hingga 10 Desember 2014 Polda dan Pangdam tidak datang untuk bertanggungjawab, ribuan massa itu pun kasihan terhadap jenasah yang dibaringkan tersebut. Dan oleh karena itulah, kemudian massa menguburkan ke-4 jenasah tersebut. Korban dikubur tepat di depan Kantor Komando Rayon Militer (Kodam) Paniai Timur, yang bersebelahan dengan lapangan karel Gobay. Tepat di bawah tiang bendera merah putih. Ribuan massa itu sangat menyesali ketidakdatangan Polda dan Kodam.

Sementara itu pada 19 Desember 2014 Front Mahasiswa Papua Jogjakarta (FMPJ) melakukan aksi demonstrasi di depan bundaran UGM (Universitas Gadjah Mada). Dalam orasinya Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilkukan oleh TNI-Polri di Paniai-Papua. Mereka menagih janji Joko Widodo yang diucapkannya sebelum dia menjadi Presiden Republik Kapitalis Indonesia. Saat itu Joko Widodo pernah berjanji, bahwa seandainya dia menjadi Presiden dia akan menuntaskan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kini Joko Widodo telah benar-benar menjadi Presiden, dan oleh karena itulah saatnya Joko Widodo merealisasikan janji yang pernah diucapkannya.

Saat FMPJ melakukan aksi aparat polisi yang berjaga di lokasi itu melakukan provokasi dengan mengejek pendemo dengan berteriak-teriak menirukan bahasa khas Papua. Tindakan rasis polisi tersebut dibarengi dengan menyerang para pendemo dengan tameng dan tongkat kayu, sehingga terjadi keributan.

Ejekan bernada rasis tersebut tidak dihiraukan oleh pendemo, mereka tetap berdemonstrasi, berorasi meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua yang telah menewaskan 5 orang remaja-rakyat Papua.

Massa yang kesal diprovokasi oleh polisi, melampiaskan kekesalannya dengan cara membakar ban kendaraan bermotor. Dan ketika itulah polisi meminta paksa para pendemo untuk membuka jalan yang diblokir sambil memadamkan api dan menyerang pendemo dengan bogem mentah (tinju tangan kosong) dan tongkat kayu.

Setelah keributan usai, massa aksi terus dilanjutkan. Dalam orasi massa menambahkan tuntutan bahwa aparat kepolisian harus menghormati kebebasan berpendapatan karena itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hak asasi manusia (HAM) itu sendiri.

“45 tahun lebih kami mencoba untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia namun yang kami dapat malah pelanggaran HAM! Kami cuma ingin bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan menuntut apa yang dijanjikan di masa kampanye!” teriak salah satu massa aksi.

Tidak hanya rakyat di Papua dan mahasiswa-mahasiswa Papua di Yogyakarta, berbagai lembaga yang menilai pelanggaran HAM oleh TNI-Polri adalah sebuah kejahatan meminta pemerintah Indoensia bertanggungjawab terhadap hal itu. Salah tuntutan mereka adalah Joko Widodo diminta untuk segera membentuk tim penyelidik untuk melakukan pengusutan terhadap pelanggaran HAM tersebut.

Diantara lembaga-lembaga yang menuntut terhadap pengusutan pelanggaran HAM tersebut adalah lembaga Amnesty Internasional (AI). Lembaga HAM internasional ini bermarkas di London. Lembaga ini meminta agar pemerintah Indonesia segera menyelidi penggunaan aparat keamanan yang mematikan di Kabupaten Paniai, Papua, yang menyebabkan 5 orang warga sipil tewas.

Amnesty Internasional juga meminta dibentuknya tim investigasi yang cepat, independen dan imparsial atas pembunuhan dan penggunaan kekuataan yang berlebihan oleh aparat keamanan Indonesia di Paniai.

Beberapa insiden yang menurut Amnesty Internasional belum dilakukan pertanggung jawababn, yakni, pembunuhan tiga warga Papua di Kongres Rakyat Papua III (Oktober 2011), saat pemogokan tambang di Timika (Oktober 2011), dan saat pertemuan agama di Sorong (Mei 2013) atau pembunuhan aktivis politik Mako Tabuni (Juni 2013).

Selain Amesty Internasional ada sejumlah organisasi yang menuntut hal yang sama pada pemerintah Indonesia, seperti Expo Waena, Gapura Universitas Cendrawasih, dan Kampus Umel Mandiri. Beberapa komponen lembaga yang tergabung dalam aksi kali ini adalah Jaringan Perempuan Papua, Mahasiswa Papua Peduli HAM, KontraS, BUK Papua, SKPKC Fansiskan Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Forum Independen Mahasiswa (FIM), Garda-P, dan Baptis Papua. Berbagai organisasi pro-terhadap penegakan HAM ini melakukan aksi massa di depan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mendesak DPRP pro-aktif dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua.

“Kasus Wasior 2001 dan Wamena Berdarah 2003 yang sudah dilakukan investigasi secara independen oleh Komnas HAM saja masih tertahan di Kejaksaan Agung, apalagi kasus-kasus HAM lainnya. Kami pesimis dengan kebijakan Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Pilipus Rohaba (koordinator aksi).

Walau pun rakyat Papua dan berbagai organisasi tersebut mengencangkan suara bahwa pelanggaran HAM telah menewaskan 5 remaja Papua tersebut adalah TNI-Polri, namun pemerintah Indonesia berusaha untuk menolak kenyataan itu, dan menuding bahwa penembakan itu dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan oleh TNI-Polri. Ironis!

Argumen dari Jusuf Kalla tersebut menunjukan bahwa dia membuta terhadap kenyataan yang tengah terjadi di Papua. Tampaknya dia tidak berpikir bahwa untuk meningkatkan produktifitas butuh biaya dan perhatian dari pemerintah Indonesia, sedangkan selama ini rakyat Papua selama bertahun-tahun telah dimiskinkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakannya yang pro-terhadap modal asing dan abai terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Papua.

Produktifitas yang dimaksud oleh Jusuf Kalla, tentu saja, dalam pengertian kerangka teori pembangunan yang bertumpu pada ketergantungan terhadap modal asing. Dengan demikian, Jusuf Kalla tampaknya mengarahkan rakyat Papua untuk mengamini keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di tanah Papua, salah satunya yang terbesar adalah Freeport McMoran Copper & Gold. Dari argumentasinya tersebut, terselip pesan secara implisit, bahwa hendaknya rakyat Papua mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu perusahaan asing, diantaranya Freeport, membutuhkan buruh-buruh murah, siap bekerja dengan baik dan berkualitas untuk kepentingan proses akumulasi kapital yang dilakukan oleh modal asing.

Jusuf Kalla lupa kalau selama ini pemerintah Indonesia tidak care (abai) terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Pemerintah hanya care (perduli) pada kepentingan pemodal asing di tanah Papua dan menindas rakyat Papua, baik melalui tindakan represifnya melalui TNI-Polri maupun pemiskinan secarat terstruktur. Bagaimana mungkin rakyat Papua bergaya hidup konsumtif, kecuali para elitenya, apabila hidup mereka sengsara, kelaparan dan kurang gizi.

Permasalahan pelanggaran HAM di tanah Papua oleh TNI-Polri benar berakar pada permasalah ekonomi, tapi bukan permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Jusuf Kalla, tetapi permasalahan ekonomi-politik yang bersifat struktural dimana modal asing dan sepak terjang kapitalis di tanah Papualah yang merupakan aktor utamanya. Kemunculan OPM dan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri berakar dari sini.

Sejarah pertambangan Freeport di tanah Papua mencatat. Untuk mengamankan kepentingan modalnya Freeport tidak segan-segan membayar mahal TNI-Polri untuk menindas buruh-buruh dan rakyat Papua meminta keadilan terhadap beroperasinya perusahaan pertambangan tambaga dan emas itu. Tidak tanggung-tanggung 300 juta digelontorkan oleh Freeport untuk jasa keamanan dari TNI-Polri setiap bulannya. ICW (Indonesia Corruption Watch) bahkan mencatat, Freeport membayar jasa kemanan untuk kepolisian dan TNI sebesar 79,1 juta dolar AS atau sekitar Rp. 711 miliar, selama tahun 2001-2010. Bahkan Freeport meminta kepada pemerintah Indonesia untuk semakin memperkuat keamanan modal dengan cara menambah jumlah TNI-Polri di tanah Papua.

Berbagai cara yang digunakan oleh TNI-Polri untuk mengamankan kepentingan modal Freeport, dari menindas aksi-aksi massa yang dilakukan oleh buruh sampai pada menunjukkan kekuatan militer kepada rakyat Papua. Dengan menunjukkan kekuatan pada rakyat Papua, TNI-Polri berharap rakyat Papua takut dalam menuntut keadilan terhadap sepak terjang Freeport yang merugikan masyarakat Papua.

BERSAMBUNG

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di notesnya penulis di akun facebook pribadinya. Kami menyadari bahwa tulisan ini sangat penting untuk kita pahami bersama, bagaimana sistem kapitalisme itu berjamur dan bermain bersama praktek militerisme untuk melindungi kekayaan alam Papua demi kepentingan mereka.

Redaksi Matoa

Pembunuh Bayangan

2016-03-16T02:06:00.000-07:00

Foto: Ilustrasi

Penulis: Topilus B. Tebai

BUNUH! Dalam benakku, hanya ada kata itu: Bunuh!

Memang, itulah tugasku, membunuh. Namaku? Bagaimana aku memberitahu kau, sedang aku pun tak mengetahui siapa diriku? Yang aku tahu, aku pembunuh. Pembunuh bayangan. Aku tahu, aku lahir untuk membunuh. Lebihnya? Tidak penting bagiku kini.

Barangkali yang muncul dalam imajimu adalah sosok berperawakan menyeramkan dengan jenggot tebalnya, atau alisnya yang tebal, dengan mata semerah darah, bila kau ketik kata “pembunuh” dalam mesin pencari di otakmu.

Entalah! Yang jelas, aku bukan seperti yang kau bayangkan. Aku manusia seribu wajah. Aku manusia seribu bahasa. Aku manusia seribu karakter. Aku hadir dalam setiap tarikan nafasmu.
Aku berada dimana kau berada, berdiri di setiap persimpangan jalan, berjalan di belakangmu, mengikuti kemana kau pergi. Aku masuk di tempat kau masuk, dan duduk di belakang tempatmu duduk, mengawasimu.

Barangkali, kau pernah bertemu aku. Mungkin di pasar, katika aku dengan sepeda tuaku berteriak-teriak dengan keringat di dahi, berjualan koran. Sangkamu, aku benar penjual koran. Nyatanya? Itu wajahku ketika mengamati mangsa.

Barangkali, kau pernah bertemu aku di tempat karaoke. Di warung makan. Aku mungkin kau lihat saat menjadi pelayan, atau menjadi salah satu wanita penghibur yang menemanimu kala itu. Itulah aku, dan sekali lagi, kau tak tahu siapa aku, bahkan saat kau berada di atasku, dalam jarak yang tidak lebih dari satu sentimeter, di atas ranjang, bersiap menindihku dengan gelora.

Kau tidak sadar bahwa saat itu, aku berduaan sediri dengan calon pembunuh dirimu. Aku!
Pemuda, barangkali kau lihat aku ketika aku datang padamu. Aku duduk bersamamu, dengan cepat merebut kepercayaanmu, lalu mengajakmu minum. Ketika kau mabuk, aku tinggal memencet tut-tut di Hpku, memanggil rekan-rekanku. Dan saat rekan-rekanku datang, aku sudah enyah dari antaramu. Itulah aku, pembunuh bayangan, bergerak bagai bayangan. Membunuh dalam sekejab, bagai kelebat bayangan.

Barangkali, kau pernah bertemu aku di tempat wisata. Ketika itu, mungkin aku menjadi seorang wisatawan. Dengan wanita, bir, dengan celana pendek, dan kau tak menyangka bahwa akulah dia. Itulah wajahku ketika refresing. Kata Boss, aku perlu refresing. Katanya, itu semacam jeda iklan untuk kemudian melanjutkan filmnya. Seperti jeda sejenak untuk iklan di Global TV.

Barangkali kau juga pernah bertemu aku. Ketika itu, aku jadi pengojek. Aku mengantarmu ke tempat tujuanmu. Dalam perjalanan, aku bertanya, dimana kau tinggal, dari mana asalmu. Kau jawab tanpa pikir panjang, tidak sadar bahwa akulah pembunuh bayangan, yang dapat melenyapkanmu dalam hitungan detik. Itulah wajahku ketika aku bertugas.

Mungkin juga kita pernah duduk bersama di Cafetaria kapal. Mungkin dalam perjalanan Surabaya –Jayapura. Kita cerita banyak hal. Dengan cepat kau percayai aku. Jangan heran kawan, aku memang ahlinya untuk itu.

Dan ketika informasi berhasil kukorek darimu, esok pagi takkan kau temukan aku dengan wajah lama. Aku telah berwajah baru. Mungkin pedagang, mungkin juga anak buah kapal yang sering mondar mandir di depanmu. Aku cukup lihai membutakan matamu untuk memandangku. Inilah aku, pembunuh bayangan. Bergerak bagai bayangan.

Juga mungkin, kita pernah bertemu. Aku saat itu kau lihat sebagai jurnalis, reporter, koresponden, mahasiswa, aktivis yang berteriak di jalan, atau sebagai pejabat pemerintahmu yang vokal. Itulah aku, pembunuh bayangan.

Aku muncul padamu ketika kau belum berpikir tentang kemungkinan bagi aku untuk hadir di sekitarmu, dan menghilang sebelum kau menyadari, bahwa beberapa detik lalu, aku telah berdiri di sampingmu, duduk di belakangmu, mengintaimu, menunggu kesempatan pas.
Kau tahu, pembunuh yang baik akan menunggu kesempatan yang tepat. Seperti itulah aku. Bila kesempatan itu tak kunjung datang, aku lihai menciptakan kesempatan. Dan... lewatlah kau!

Ketika kita berkontak mata, bukan sorot mata merah dan tajam menusuk, atau dengan alis mata tebal yang kau temui. Takkan kau jumpai aku dengan perawakanku seperti itu. Aku proffesional.

Ketika di dekatmu, aku hadir dengan bola mata bulat, dengan rambut kelopak yang lentik, dengan alisnya yang tipis menawan, yang membuat hatimu berteriak: ‘Aduhai...betapa cantiknya bidadari itu..’ Dan ketika kalimat itu terucap dari bibirmu, kau tak tahu siapa diriku sebenarnya.

***
CEPAT, teliti, rapi, aman, dan terpercaya. Itu kredibelku sebagai pembunuh. Boss percaya aku. Kau? Bagiku, kau tidak lebih dari seonggok daging segar di tanganku, dengan embun darah berceceran di tanganku, yang membuat air liurku menetes, ingin segera memangsamu, menghirup darah segarmu. Hidupmu begitu mudah kucekat.

Bagiku, bagi Boss yang mengaturku, menghilangkanmu dari buminya Tuhan ini terlampau gampang. Seperti sekerat daging segar, dengan tetasan darahnya, ranum, menggugah selera. Namun aku takkan menelanmu. Aku cukup memangsamu sedikit demi sedikit. Bila kau lemah, aku bangkitkan kau, untuk kemudian kumangsa kau.

Kau sumber hidupku. Tak ada kau, darimana kudapat sesuap nasi untuk aku dan keluargaku hidup? Tidak! Aku ingin terus hidup, dan ini pekerjaanku: mengintai, mengamati. Bila kau terlalu kuat, kupangkas kau. Bila terlalu lemah, kuberi sublemen tambahan. Ketika kau bangkit, kupangkas lagi. Begitu seterusnya.

***
Siang ini, aku iseng membuka Koran Online Sampari (www.sampari.com). Koran Online Sampari, majalah terbesar di tanah Papua. Dalam laporan peristiwa, kulihat foto mangsaku terbaru dicetak. Aku tertarik membaca tulisannya:

“Martinus Dororume ditemukan rombongan pemuda dalam keadaan tak bernyawa kena bacokan benda tajam di tikungan Sky Land, pagi hari ini, Senin (23/11) pukul 07.00. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ia meninggal akibat bacokan benda tajam sekitar 4 jam yang lalu. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Polisi yang menyelidiki menghubungkan kematian ketua umum FPCC dengan beberapa mahasiswa pegunungan yang mabuk di tikungan Sky Land malam itu, sampai pagi. Mereka telah diamankan polisi. Polisi juga mengamankan tiga buah sabit di TKP sebagai bukti.”

Aku keluar dari warung internet. Dari tempat biasa, segera aku berganti wajah. Kini, dengan kamera tergantung di leher, dengan kaos putih menempel, aku berjalan kaki menuju Sky Land. Sampai di TKP, aku wawancarai juru bicara FPCC. Aku wawancarai saksi mata, juga polisi, juga penasehat hukum ternama di daerah itu. Aku hanya ingin mendeteksi, barangkali kerja tim bayangan terbongkar.

Bila terbongkar, aku mesti bertindak cepat melindungi Boss. Keadaan mesti kuciptakan agat Boss tidak terperciki masalah. Bagaimana aku bisa jadi wartawan? Tenang. Aku cukup lihai. Lihat, apa yang kukalungkan ini?

Kartu pers!

***
Aku tak tahu alasan Boss memberiku tugas memangsa ketum FPCC itu. Ketika target masuk, aku bergerak. Awalnya, selama sebulan, aku masuk FPCC. Martinus, katika turun jalan, ia orasi dalam demo menuntut tanggungjawab negara atas korbanku sebelumnya di tempat lain, berkoar-koar bak air pancur memancarkan air: kencang, mengalir, bertenaga.

Aku tertawa geli. Martinus tidak sadar, bahwa pembunuh rekannya itu, yang ia kutuk dalam orasinya itu, adalah orang yang menolongnya kini di jalan, menyorongkan pengeras suara di dekat mulutnya, agar gema kutukannya begitu jelas terdengar.

Sekali ini, Martinus tidak menyadari, bahwa ia telah begitu dekat berada dengan pembunuh rekannya. Juga ia tak menyadari, target berikut dari Boss yang masuk adalah dirinya, Martinus. Dan calon pembunuh dirinya, kini berada tidak lebih dari sementer dari dirinya. Siapa lagi bila bukan diriku. Bagiku yang seorang pembunuh, aku menikmati fenomena langka seperti ini.

Kejadian itu kini sudah 2 minggu berlalu. Aku dengar, keempat pemuda itu dipenjara masing-masing 7 tahun dengan tuduhan membunuh ketua FPCC. Sehari setelah itu, keluarga martinus membunuh seorang dari keluarga mereka yang telah dihukum dan mendekam di penjara itu sebagai balas dendam.

Aku tertidur di apartemen dengan nyenyak. 5 jam berselang, aku baca lagi di pertal berita Sampari, terjadi pentrok antar orang Papua sendiri di Jayapura, dan korban tak terhindarkan lagi. Penyebabnya? Aku dan implementasi taktikku: Satu pembunuhan, 100 kematian. Satu pembunuhan, 100 perpecahan.

Pada saat yang sama, Hpku berdering. Pesan dari Boss:

“Selamat. Satu pembunuhan, 100 kematian. Dana telah dicairkan. Cek di rekening: @80.000.000. Mat bersenang-senang!”

Waktunya jeda iklan, sobat. Film ini akan segera berlanjut, setelah jeda iklan ini. Terget berikut akan dikonfirmasi Boss, dan film akan segera dimulai. Khusus untuk calon korbanku yang hobinya berkoar-koar di jalan bagai air yang tercurah di tanah ini, semoga saja mottoku dapat kurealisasikan: satu pembunuhan, 100 kematian. 1 pembunuhan, 100 perpecahan. [] TAMAT.

Catatan:
Cerpen ini pernah dimuat di blog pribadinya penlis (www.lemari-sastra.blogspot.com), kami menyadari bahwa Cerpen ini sangat penting untuk dibaca dan mesti harus hidup terus sebagai belak penyadaran tentang persoalan di Papua melalui karya sastra Papua.

Redaksi MATOA

Apa itu Teori?

2016-03-16T01:50:00.000-07:00

Penulis: Ismantoro Dwi Yuwono

“Tak mungkin berubah begitu saja tanpa kita mau berusaha, tak ada perjuangan yang sia-sia yakinlah penindas pasti binasa.” (Red Flag)

Seorang teman baikku (seorang akademisi dari sebuah universitas di Yogyakarta) dalam suatu diskusi dengan diriku pernah melontarkan sebuah argumen yang membuat benakku harus menyanggah lontarannya tersebut, karena menurutku lontarannya tersebut bermuatan arus (mainstream) pemikiran borjuis dan elitis yang menjauh dari kepentingan massa rakyat. Aku melihat argumen teman baikku itu mengespresikan adanya retakkan antara teori dan kepentingan untuk berpraksis, kepentingan massa rakyat dalam membangun pikiran kritis dan aksi mengubah dunia.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menghakimi lontaran dari teman baikku itu, tulisan ini aku buat untuk diposisikan sebagai anti tesis dalam tradisi dialektika-Marxis, demi untuk menghancurkan sekaligus membangun sesuatu demi menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (ambarbinangun: bar ambyar njur dibangun). Berangkat dari sini, maka izinkanlah aku untuk ber-anti tesis ria dengan dirimu (pikiranmu), wahai teman baikku.

Temanku mengatakan bahwa sebuah teori baru bisa dikatakan teori apabila dia memenuhi 3 syarat minimal. Apakah syarat minimal itu? Pertama, teori harus mengalami uji coba yang panjang, dan yang Kedua, sebuah teori harus diakui secara universal, dan Ketiga sebuah teori harus netral—tidak memihak. Sayangnya temanku ini tidak memberikan argumen tentag definisi teori, dia hanya mengemukakan 3 syarat minimal itu saja. Tidak diberikannya definisi terhadap teori ini, menurutku, adalah tindakan yang sangat fatal (kalau tidak ingin dibilang konyol) karena hal itu akan menyeret orang pada kebingungan terhadap pengertian dari teori itu sendiri.

Untuk kepentingan menguji lontaran dari teman baikku itu, menurut diriku perlu untuk melakukan pendefinisian teori sebagai titik tolak membongkar ideologi yang bersembunyi dibalik argumentasi yang dilontarkan oleh teman baikku itu.

Dalam pandanganku teori itu tidak lebih dari sebuah alat analisis atau sering juga diistilahkan dengan pisau analisis yang harus terintegrasi dengan kepentingan rakyat tertindas. Jadi, teori itu harus memihak, memihak pada kepentingan rakyat tertindas, tidak netral. Konkretnya begini, teori adalah sebuah alat untuk menjelaskan sesuatu secara rasional dan memihak. Berangkat dari sini, maka dapatlah dikatakan bahwa orang yang sedang berpikir secara teoritis adalah orang yang sedang memberikan penjelasan rasional terhadap obyek yang berada di luar dirinya dan buah dari pemikirannya tersebut diabdikan untuk membebaskan manusia dari ancaman dan kondisi yang menindas. Baiklah, untuk lebih mengkonkretkan lagi definisi teori yang aku bacotkan ini aku akan menjelaskannya dalam bentuk peristiwa berikut ini:

Misalnya dibenak kita muncul pertanyaan (setelah mengamati suatu obyek) begini, mengapa gunung merapi meletus? Ada dua jawaban yang bisa menjelaskan peristiwa itu, yang Pertama penjelasan yang bersifat mistis nir-rasional, dan jawaban Kedua bersifat materiil-rasional. Jawaban mistis misalnya karena Kyai Sapu Jagat sedang berahi (konak/horni/ngaceng) dan kemudian dia bersetubuh (ngentot) dengan Nyai Roro Kidul dan dari persetubuhannya itulah, maka Kyai Sapu Jagat memuncratkan spermanya dalam bentuk letusan gunung merapi. STOP! Tulisan ini tidak berurusan dengan jawaban yang bersifat mistis seperti itu, tulisanku ini hanya sudi-mengakui jawaban yang bersifat materiil-rasional..!! TEGAS AKU KATAKAN BAHWA JAWABAN YANG BERSIFAT MISTIS BUKAN JAWABAN YANG BERSIFAT TEORITIS KARENA TIDAK MEREFLEKSIKAN AKAL SEHAT. Jawaban materiil-rasional memberikan penjelasan bahwa letusan gunung merapi itu adalah fenomena alam yang menandakan bahwa magma yang ada di dalam perut bumi yang tersumbat oleh batu besar berhasil mendesak dan mendorong dirinya keluar. Keberhasilan magma mendesak, mendorong, dan kemudian keluar dari perut bumi inilah yang menyebabkan sebuah gunung merapi meletus. Jawaban-penjelasan secara materiil-rasional seperti inilah yang dinamakan dengan TEORI.

Teori yang hadir untuk menjelaskan fenomena alam itu sebenarnya merupakan refleksi dari sikap pikiran setelah mengamati hal-hal yang bersifat materiil (keterancaman dan terjadinya “penindasan” alam terhadap manusia). Terus apa hubungannya dengan kepentingan massa rakyat? Sudah jelas teori itu bermanfaat bagi massa rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan rasional (baca: merubah prilaku) dalam membaca tanda-tanda alam demi menyelamatkan diri dari amukan letusan gunung merapi yang menindas. Inilah relevansi teori dengan kepentingan massa rakyat. Jadi, tidak terjadi retakan antara teori dengan massa rakyat.

Teori yang lahir dari pengamatan materiil tersebut, dalam perkembangannya, tidak hanya berhenti pada ranah ilmu-ilmu alam tetapi kemudian berkembang pada ranah ilmu-ilmu sosial sejalan dengan berkembangnya modus produksi manusia. Sama seperti halnya dengan ilmu alam, ilmu sosial pun bergerak dan berkembang mengkuti dinamika kepentingan massa rakyat. Namun, harus digaris bawahi bahwa pergerakan dan perkembangan teori ini tidak berada di ruang kosong, dalam pergerakan dan perkembangannya dia harus berhadap-hadapan secara dialektis dengan penemuan-penemuan baru dari massa rakyat. INILAH UJIAN YANG TERPENTING DARI SEBUAH TEORI: UJIAN TERHADAP PENEMUAN BARU DARI MASSA RAKYAT…!! BUKAN UJIAN DALAM BENTUK DIA (TEORI) HARUS DIPERDEBATKAN SECARA AKADEMIS DAN KEMUDIAN JIKA LOLOS AKAN MENDAPATKAN HADIAH NOBEL (atau lulus dalam ujian skripsi, tesis, atau disertasi secara formal yang menandakan bahwa dirinya telah berhasil-selesai mengenyam pendidikan ala borjuis). DAN KARENA TELAH DIUJI SECARA AKADEMIS, MAKA DIA BERHAK UNTUK MENYANDANG TEORI UNIVERSAL. Sungguh sebuah pemahaman yang keliru!

Tidak berhenti sampai di sini: Ujian dari massa rakyat ini pun tidak bersifat statis, artinya ujian yang hanya muncul dari perenungan di atas menara gading, tetapi ujian ini lahir dari proses yang bersifat materialis-historis, artinya teori terlahir dan kemudian terbangun karena dinamika dari perjuangan kelas. Inilah argumenku yang bertentangan dengan argumen teman baikku itu. Jika temanku itu menganggap teori terpisah dari perjuangan kelas (netral-tidak memihak), maka aku dengan tegas menggariskan bahwa teori harus lahir dan terbangun dari terjadinya pertarungan antara kelas penindas dan kelas yang ditindas. Jika teori tidak lahir dari perjuangan kelas, maka sebuah teori hanyalah berposisi sebagai budak bagi kepentingan kelas penindas, misalnya teori yang dilontarkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton—Fungsionalisme-Struktural—yang berusaha menyumbat perjuangan kelas demi kemapanan kelas borjuis (penindas).

Yoi Pace! Pertarungan antar teori di ranah pegerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan, berangkat dari apa yang sudah aku sampaikan tersebut, sebenarnya merupakan ekspresi dari pertarungan kelas penindas versus kelas yang tertindas. Dan berangkat dari sini, dapatlah pula dipahami bahwa teori adalah refleksi dari basis (hubungan produksi) yang saling bertarung. Artinya untuk melanggengkan hubungan produksi yang menindas hal itu tidak saja memunculkan teori yang membudak pada kelas penindas, tetapi hal itu juga berdampak pada lahirnya teori yang merupakan refleksi dari kekuatan yang berusaha “merontokan” hubungan produksi yang menindas tersebut. Misalnya untuk melawan teorinya Adam Smith yang memberikan legitimasi terhadap penindasan model kapitalisme, maka lahirkan teori yang berkepentingan membebaskan massa rakyat tertindas (proletariat): Marxisme.

SEKALI LAGI PENULIS GARISKAN SECARA TEGAS BAHWA TEORI ADALAH SEBUAH ALAT UNTUK MENJELASKAN SESUATU SECARA RASIONAL DAN BERWATAK MEMIHAK. TEORI YANG TIDAK MEMIHAK ADALAH TEORI YANG BERUSAHA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN PALSU.

Sebuah teori agar menjadi teori tidak perlu diuji secara akademis yang kemudian dari situ dia menyandang “pangkat/jabatan [elite]” universal dan tidak memihak, namun keharusan yang wajib (tidak boleh tidak..!!) dijalani adalah ujian yang menguji dia mampu atau tidak untuk membebaskan massa rakyat yang terperangkap dalam kesadaran palsu dan kemudian membangkitkan kesadaran untuk berlawan?! Berangkat dari sini, maka sebuah lembaga pendidikan bukanlah lembaga tempat orang adu bacot tetapi merupakan medan bagi bertarungnya ideologi penindas (kapitalis) dengan pihak yang tertindas (proletar). Dan, lembaga-lembaga pendidikan itu tidak hanya ada di ruang-ruang kelas yang sejuk, nyaman dengan dosen-dosen dan mahasiwa/mahasiswinya bepenampilan sok bersih, perlente (tampak gagah (bagus, apik, tampan, rapi, necis); suka berpakaian rapi), glamor dan bergaya borjuis tetapi juga ada di tempat-tempat kaum tertindas diperlakukan tidak adil, diperas/dihisap tenaga kerjanya.

Catatan: Jika ingin mendapatkan penjelasan (teori) komprehensif terhadap terjadinya penindasan yang terjadi dalam sistem kapitalisme dan bagaimana kapitalisme melanggengkannya, menurut penulis, kaum tertindas harus mempelajari teori-teori Marxis. Tidak hanya berhenti memberikan penjelasan, tetapi teori-teori Marxis akan menuntun kaum tertindas untuk membebaskan dirinya dari kondisinya yang tertindas. Jadi, Marxisme bukanlah dogma tetapi merupakan alat penjelas dan penuntun untuk melakukan perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan kaum tertindas.

Kepentingan utama bagi kaum tertindas dan kaum intelektual mempelajari ajaran-ajaran Marxis adalah untuk merubah keadaan bukan untuk menopang hubungan produksi yang bersifat menindas, apalagi hanya untuk kesenangan atau gagah-gahanan. Dan harus diingat bahwa usaha untuk mempelajari Marxis hanyalah salah satu usaha saja untuk memahami terjadinya penindasan. Dan, karena merupakan salah satu usaha, dia harus diperlengkapi dengan usaha-usaha lainnya, yakni gerakan berlawan. Karena tanpa adanya gerakan berlawan, nasib tidak akan berubah begitu saja, teori hanya berhenti sebagai teori, bahkan jika teori didiamkan begitu saja dan hanya dijadikan kesenangan intelektual, maka teori akan membusuk (dimandulkan peranan revolusionernya oleh orang bersangkutan, orang yang paham teori).

Karl Marx pernah berkata bahwa teori bukanlah sesuatu untuk bersenang-senang, tetapi alat untuk melakukan suatu perubahan (Karl Marx dalam Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001). Karl Marx pun juga pernah berkata dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Tesis on Feuerbach” bahwa selama ini para filsuf (pemikir/penteori-pen.) hanya berpikir tentang dunia tidak berpikir bagaimana untuk mengubah dunia padahal kepentingan utama dari teori adalah mengubah dunia!

Ramadan di Yogyakarta, Sabtu 27 Juli 2013

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di tikusmerah.com. Kami menyadari bahwasannya tulisan ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik demi sebuah pemahaman yang konstruktif dan idealis mulai dari memahami, apa itu teori dan bagaimana mengaplikasikannya.

Redaksi Matoa

Tolikara: Agama dalam Masyarakat Kelas dan Jalan Keluar Revolusioner

2016-03-14T00:03:00.000-07:00

Penulis: Pandu Jakasurya

Idul Fitri 17 Juli 2015 di Tolikara, Papua, ternoda. Toleransi dicemari, hak asasi manusia dilangkahi. Tetapi yang paling mengkhawatirkan di atas semuanya, rakyat pekerja, yang semestinya bersatu untuk melawan penindas mereka, yakni kapitalis serta aparat pemerintahan mereka, terpecah belah dalam garis agama dan ras. Umat Islam yang sedang melaksanakan Salat Id didatangi oleh anggota-anggota muda jemaat GIDI (Gereja Injili Di Indonesia), untuk menyampaikan keberatan mereka mengenai digunakannya pengeras suara selama ibadah. Kejadian berikutnya, yang simpang siur tetapi setidaknya bisa kita katakan dengan cukup pasti di sini: terjadi bentrokan dan aparat melepaskan tembakan ke kerumunan, sekian banyak kios dan rumah terbakar, dan bahkan masjid pun terbakar sebagai akibatnya. Dalam bentrok dengan aparat 12 orang tertembak, salah seorang di antaranya yang berumur 15 tahun meninggal dunia.

Sekali di-blow up di media sosial, reaksinya sudah bisa dibayangkan. Ada kemarahan, dari caci-maki hingga seruan untuk melakukan pembalasan. Ada ungkapan penyesalan, permohonan maaf, dan seruan agar insiden tersebut diusut tuntas. Kedengaran juga suara-suara yang saling menyalahkan. Upaya-upaya untuk meredam konflik segera dilakukan.

Soal agama terbilang sangat sensitif. Tidak terkecuali di sebuah negeri yang berbingkai negara-bangsa yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dikenal sebagai negeri yang berhasil mengembangkan toleransi antarumat beragama, “sedikit” gesekan bisa menyulut konflik yang berakibat fatal. Kerusuhan Ambon, Halmahera, dan Poso misalnya.

Persoalannya kompleks. Bagi banyak orang di negeri ini, agama adalah acuan final pemaknaan hidup. Selain itu, agama juga penanda jati diri. Coraknya tidak semata individual, tetapi komunal. Saya Kristen, saya bagian dari umat Kristen. Saya Muslim, saya bagian dari umat Islam.

Keterasingan (alineasi), yaitu suatu keadaan di mana manusia tidak bisa beraktualisasi optimal guna menjadi dirinya sendiri, diyakini bisa dijawab dengan agama, yang tak lain dari suatu institusionalisasi sosio-kultural dari keterarahan transendental manusia. Persoalannya, agama itu sendiri problematis. Ia ambivalen, di mana unsur-unsur yang mengukuhkan alienasi berdampingan, bila tidak dikatakan bercampuraduk, dengan unsur-unsur yang membebaskan.

Ambivalensi ini terkait secara langsung dengan wujud agama sebagai institusionalisasi sosio-kultural dari keterarahan transendetal itu sendiri. Keterarahan transendental (yang tidak mesti dipandang bercorak teistik) menyangkut aspirasi manusia untuk beralih dari being-in-itself menjadi being-for-itself, dari keberadaan yang terkungkung oleh berbagai keterbatasan (bahkan penindasan, penghisapan, dan marjinalisasi) kepada keberadaan di mana ia bisa mengaktualisasikan dirinya secara optimal, menjadi “manusia seutuhnya.” Dengan kata lain, keterarahan transendetal menuntut manusia untuk membebaskan diri dari alienasi.

Namun, karena dilakoni dalam konteks sosio-kultural, yang kendati berbeda-beda namun berasaskan modus produksi yang membelah manusia ke dalam kelas-kelas serta menstrukturkan hubungan antarmanusia berdasarkan hal itu, dalam kata lain sistem yang kita kenal hari ini sebagai kapitalisme, keterarahan transendetal itu mengalami kooptasi, domestifikasi (penjinakan), dan distorsi. Tak heran bila dalam sejarah kita melihat agama-agama berfungsi sebagai pemberi legitimasi dan justifikasi bahkan menjadi alat penindasan. Pemilik budas vis-a-vis budak, kaum feodal vis-a-vis tani sahaya, kapitalis vis-a-vis kaum buruh, dan di dalam itu semua, perempuan ditundukkan di bawah laki-laki.

Dalam perkembangannya, selalu ada perjuangan internal agama-agama. Kaum konservatif kontra kaum progresif. Kaum konservatif bersiteguh menjadikan agama sebagai acuan final pemaknaan hidup sekaligus penanda jati diri personal-komunal. Klaim-klaim kebenaran yang bercorak eksklusivistik tak terhindarkan. Kebenaran hanya ada di sini, tidak ada di sana. Kritis kepada yang di sana, tetapi percaya buta kepada yang di sini. Kasihan yang di sana, tidak selamat seperti yang di sini. Atau, ketika konservatisme beralih menjadi fundamentalisme, yang di sana itu musuh tuhan, dan oleh karena itu musuh kita juga. Setelah mati mereka layak dibuang ke neraka, dan semasa di bumi wajib kita perangi. Demikianlah, alienasi justru dikukuhkan.

Di lain pihak, kaum progresif, yang kemudian sering dilabel sebagai kaum liberal, berusaha “membuang abu sekaligus mewarisi dan meneruskan api” agama. Bagi mereka, keterarahan transental manusia adalah yang utama. Mendukung, menginspirasi, dan memfasilitasi keterarahan transendental adalah nilai hakiki agama. Bentukan-bentukan sosio-kultural yang mengkooptasi, mendomestikasi, dan mendistorsi keterarahan transendental harus dibongkar, disisihkan, atau didemitologisasikan. Mereka berani mengkritisi agama mereka sendiri (sebagai institusionalisasi sosio-kultural), sekaligus berani mengapresiasi agama lain (karena keterarahan transendentalnya). Karena itu mereka terbuka untuk berdialog dan bekerja dengan penganut agama lain (yang biasanya juga sama-sama liberal) demi proyek kemanusiaan yang membebaskan.

Konservatisme, dengan kelekatannya pada ide tentang agama sebagai acuan final pemaknaan hidup dan penanda jati diri, semakin bercorak menindas (dan dengan demikian makin mengukuhkan alienasi) bila berkedudukan sebagai mayoritas dalam masyarakat. Entah dalam masyarakat homogen secara religius-formal (masyarakat dengan satu agama), atau dalam masyarakat yang heterogen (masyarakat dengan lebih dari satu agama). Klaim kebenaran yang mutlak dan eksklusif diberi “asupan kekuasaan” dari keunggulan jumlah. Yang lain dianggap salah, dan seharusnya ditiadakan (entah via upaya mempertobatkan [gaya konservatif], atau dibinasakan/diperangi [gaya fundamentalis]). Lebih-lebih yang dianggap sebagai rival! Jadilah tirani mayoritas. Ya, mayoritas yang teralienasi. Dalam insiden Tolikara kita melihat salah satu ekspresi dari tirani mayoritas ini, yakni tirani mayoritas Kristen konservatif atas minoritas Muslim. Tirani mayoritas Kristen konservatif ini juga dialami oleh aliran-aliran Kristen lain yang tidak diizinkan berkembang di sana.

Lebih berbahaya lagi bila konservatisme yang sudah mendapatkan “asupan kekuasaan” via mayoritas itu tumbuh dalam masyarakat yang secara ekonomi-politik tertindas: kemiskinan yang parah, kelas penguasa yang korup, sistem ekonomi yang memperkaya segelintir orang dan memelaratkan sebagian terbesar warga masyarakat, serta tidak berdayanya hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aspirasi pembebasan dikooptasi, dijinakkan, dan distorsi oleh konservatisme. Dalam konteks masyarakat Tolikara, GIDI yang berhaluan konservatif itu bergandeng tangan dengan penguasa lokal dan berperan sebagai pemandu spiritual bagi mayoritas Kristen di sana. Lengkaplah sudah: Konstantinianisme mini atau Corpus Christianum kecil.

Di sisi lain, kaum progresif (“ekumenis”) di kalangan umat Kristen di Indonesia (yang lazimnya terwakili oleh PGI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), tidak cukup berani untuk berterus terang apa-adanya kepada pemerintah dan masyarakat tentang persoalan bangsa Papua pada umumnya, dan masyarakat Tolikara pada khususnya. Mereka tahu apa yang sudah berlangsung sekian lama hingga kini di Papua, yakni suatu bangsa yang mendapati diri beralih dari kekuasaan negara yang satu (Negeri Belanda) ke negara yang lain (NKRI) tanpa pernah merasa membuat keputusan untuk peralihan itu. Mereka juga tahu eksploitasi dan penindasan yang dialami bangsa dan alam Papua sejak mereka hidup di bawah naungan NKRI. Mereka tentu juga tidak bisa dikatakan sama sekali tidak mengerti tentang apa yang terjadi di balik Insiden Tolikara itu.

Tapi, bisakah kita berharap lebih banyak dari kaum progresif Kristen ini? Tidak. Kebanyakan dari mereka adalah elit-borjuis kecil yang di satu sisi berbasis gereja-gereja yang ditopang oleh para kapitalis Kristen dan di sisi lain selalu berusaha memposisikan diri dalam hubungan yang selaras dengan negara. Elit borjuis kecil tidak sama dengan intelektual organik. Lapisan kelasnya sama, tapi perspektif kelasnya lain. Sementara para intelektual organik kebanyakan terdiri dari borjuis kecil yang melakukan “bunuh diri kelas” (istilah Marxis Almircar Cabral), para elit borjuis kecil senang bicara kritis sejauh tidak mengancam privilese-privilese yang mereka peroleh sebagai produsen ideologis untuk melestarikan kapitalisme. Akibatnya, elan progresif agama, yakni keterarahan trasendental ibarat burung yang patah sebelah sayapnya.

Lantas bagaimana?

Rakyat Papua, termasuk masyarakat Kristen Tolikara, membutuhkan perspektif baru. Demikian juga umat Islam. Tapi lebih-lebih: rakyat pekerja Tolikara, Papua, dan Indonesia. Persoalannya, pertama, adalah agama yang terkooptasi, terdomestikasi, dan terdistorsi; kedua, kelas penguasa yang korup dan berseberangan dengan aspirasi sejati mereka: pembebasan.

Seturut dengan itu, perjuangan yang layak dikobarkan bukanlah perjuangan berdasarkan garis agama (Islam versus Kristen), bukan pula berdasarkan garis rasial (pribumi Papua versus pendatang). Perjuangan-perjuangan berdasarkan garis rasial dan garis agama hanya akan merugikan rakyat pekerja dan menguntungkan kelas penguasa. Berjuanglah menurut garis perjuangan yang tepat, yakni perjuangan kelas. Itulah perjuangan rakyat pekerja yang bersatu dalam kepemimpinan kelas buruh, vis-a-vis kelas penguasa, yang terdiri dari kelas kapitalis, kapitalis-birokrat, dan alat-alat kekerasan yang ada pada mereka. Untuk itu, Papua dan Tolikara membutuhkan kehadiran sebuah organ perjuangan yang memiliki teori, tradisi, dan program yang tepat, yakni “teori dan praksis revolusioner proletariat” berasaskan “pembebasan rakyat pekerja oleh rakyat pekerja itu sendiri.” Tak lain, Marxisme Revolusioner.

Solusi yang dibutuhkan untuk masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan pembebasan nasional yang dihadapi oleh rakyat pekerja Papua adalah solusi yang bersifat revolusioner. Yang dibutuhkan bukanlah penyangkalan bahwa ada ketegangan antar agama di Papua, dengan merujuk pada sikap toleransi yang katanya adalah inheren dalam masyarakat Papua dan Indonesia; yang dibutuhkan bukanlah “dialog antar umat” yang munafik dan impoten, yang hanya menutup-nutupi realitas dan pangkal dari ketegangan-ketegangan yang ada, yakni sistem penindasan kapitalisme di Papua yang bersandingan dengan penindasan nasional; yang dibutuhkan bukanlah lagi dan lagi “penyelidikan”, cukup sudah dengan segala penyelidikan dan inquiry guna “mencari aktor intelektual” di balik ledakan ini. Yang dibutuhkan adalah persatuan revolusioner antar kelas pekerja Indonesia dan Papua, persatuan yang berdasarkan pemahaman bersama bahwa pangkal dari semua permasalahan yang ada adalah kapitalisme, sistem ekonomi yang memberikan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi (bank, pabrik, tambang, perkebunan, dsb.) kepada segelintir pemilik modal, dan kebutuhan untuk merenggut seluruh kekuatan ekonomi ini dari tangan mereka dan diserahkan kepada rakyat pekerja untuk dijalankan secara demokratis.

Untuk mencapai persatuan revolusioner ini, tugas terutama dari rakyat pekerja Indonesia adalah memenangkan kepercayaan dari rakyat pekerja Papua yang telah lama tertindas dan tercekik di dalam bingkai kapitalis NKRI. Ini menuntut agar gerakan buruh Indonesia mencantumkan di dalam program perjuangan mereka: pendirian sebuah pemerintahan buruh sosialis yang akan mengakui tanpa syarat hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Papua dan semua nasionalitas yang tertindas. Di atas program ini maka kaum buruh Indonesia akan bisa memulai membangun sebuah barisan kelas yang rapat dengan rakyat pekerja Papua, dan menghancurkan semua sekat-sekat agama, ras, dan etnik yang mengkotak-kotakkan mereka.

Postcriptum

Di Militan, kami berasal dari berbagai latar belakang. Kebanyakan di antara kami beragama Islam. Ada juga yang Kristen. Ada yang religius, ada yang non-religius. Tapi perdebatan soal agama bagi kami sudah selesai. Kami dipersatukan oleh komitmen yang sama, yakni komitmen kepada kelas revolusioner, kelas yang mengemban tugas sejarah dan peradaban, kelas yang akan memimpin kelas dan lapisan-lapisan tertindas lainnya dalam perjuangan mengakhiri sistem supereksploitatif kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem yang lebih adil, manusiawi, dan demokratis, Sosialisme. Kelas itu adalah kelas buruh, proletariat. Mari, bergabunglah dengan kami untuk membangun Sosialisme sedunia. ***

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di militanindonesia.org. Kami menyadari bahwasannya tulisan ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik demi sebuah pemahaman yang konstruktif dan idealis demi pendidikan yang masif di Papua.

Redaksi Matoa

Pembunuhan Theys: Antara Kepentingan dan Arus Pergantian Pemimpin Indonesia 2014 [Bagian 1]

2016-03-13T23:25:00.001-07:00

Penulis: Andhy Pekey

Pada awalnya untuk menuliskan tulisan ini sedikit kontraversi antara apa yang ingin saya tuliskan dan bagaimana kepentingan belaka dari kaum elit pusat terutama jakarta yang mencoba untuk menghancurkan tuang gerak orang Papua pada saat itu.

Tapi setelah banyak pertimbangan dan kesetaraan untuk menghubungkan antara kepentingan dan partai politik dari pembunuhan tersebut, secara struktural dan fungsional kepentingan menjadi aktor dari pembunuhan tokoh karismatik bangsa Papua 13 tahun yang lalu.

Tiga belas tahun yang lalu, tepatnya 10 November 2001, pukul 10.30 Waktu Papua (WP), Komandan Satgas Tribuana (Kopassus) Kol. Inf. Hartomo datang menjemput Theys Hiyo Eluay, pemimpin besar Papua, di rumahnya. Berselang setengah jam kemudian, Theys Hiyo Eluay berangkat dari rumah menuju Hotel Matoa untuk mengikuti rapat Presidium Dewan Papua.

Namun pemimpin besar Papua ini tak pernah pulang ke rumahnya di Sentani. Esok harinya, 11 November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan sudah tak bernyawa dalam mobilnya di KM 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Tubuh Theys dalam posisi duduk terletang dan kedua kakinya memanjang ke depan. Di bagian pusat perutnya ada bekas goresan merah lembab. Tak ada yang menyangkal, Theys meninggal karena dibunuh (dilansir dari tabloidjubi.com edisi 10 November 2014).

Secara sadar kita telah mengerahui bahwa pembunuhan Teys yang beberapa tahun belum diketahui kasus pembunuhan tersebut. Kalau kita tinjau berdasarkan berbagai fakta dan kenyataan mengenai pembunuhan tersebut adalah murni pembunuhan oleh kopasus Indonesia yang sekarang kita kenal dengan para pembunuh gelap dalam berbagai bentuk. Apa lagi di Papua!

Sekarang bagaimana dengan antara kepentingan dengan pergantian pemimpin di Indonesia? Kita tinjau 13 tahun silam, melawal lupa. Kepentingan politik pusat yang membuat adanya arus pergantian pemimpin padasaat itu menyebabkan kontaversi para elit Papua dengan pergantian pemimpin pada saat itu, akibat pembunuhan dan pembantaian terhadap tokoh karismatik bangsa Papua pun terjadi.

Sekarang kita coba untuk analisis pembunuhan tersebut dari adanya kepentingan dengan arus peragantian pemimpin Indonesia pada saat itu:

Pembunuhan Theys Hiyo Eluai dalam Kepentingan Pusat

Beberapa waktu lalu saya nontop percikap video debat capres/cawapres dalam gonjang-ganjing pemimpin indonesia, tetapi debat bukan dari capres/cawapres tetapi perwakilan dari masing-masing kandidat dari kedua capres/cawapres video matanajwa di Metro TV edisi 20Agustus 2014.

Dalam debat ramai antara kandidat pro Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK salit taring menarik mengingat semua kesalahan-kesalahan beberapa tahun silam antara kedua kubuh. Dari Prabowo membongkar semua kekejaman yang dilakuakn oleh Jokowi-JK yang di tamengkan oleh Megawati, juga Prabowo-Hatta tentang kekejaman tragedi Trisakti 1998 hingga Mapenduma di Papua.

Ada satu percikan kata yang sempat keluar soal kasus Teys Hiyo Eluai 13 tahun silam. Dari kubu Prabowo-Hatta yang sempat melontarkan kata tersebut. “Kalau begitu, kasus pembunuhan Teys juga belum tertuntaskan. Itu semua terjadi di zamannya ibu Mega, kami punya data tentang pembunuhan tersebut. Kalau bicara soal pelanggaran HAM, zaman Ibu Mega juga pembantaian dan pembunuhan masyaraakat terlalu marak. Kami punya data kalau kita bicara soal bongkat-bongkar pelanggaran masa lalu.”ujar salah satu pendukung tim pro Prabowo-Hatta.

Sejenak keherangan. Bukan saja keherangan tapi heran dengan kejadian seperti ini. Lahirnya kepentingan politik elit pusat hingga terbongkarnya kekejaman negara ini dari tameng pelanggaran HAM masa lalu oleh pemimpin pusat.

Secara analisisnya pembunuhan dan pembantaian 13 tahun silan secara sadar kenyataan tersebut adalah rill. Pembunuhan yang sadar dan nyata berencana dari masa pemerintahannya Megawati, bagaimana mungkin, pencuri tidak mau jujur. Kasus pembunuhan Teys yang belum tertuntaskan. Bukan rekayasa belaka, ini sebuah slogan yang keluar dari mulut kubu Prabowo-Hatta. Secara hukum kalau dibuktikan, Megawati adalah aktor pembunuhan toko karimatik Bangsa Papua.

Kasus yang belum tertuntaskan dalam slogan tersebut mempunyai makna antara positif-negatif dalam peran tersebut. Sedikit mengkritisi slogan tersebut, bagaimana kalau kasus tersebut dibuktikan pada saat debat, padawaktu itu?Karena ketakutan kubuh dari Jokowi-JK pun diam sejenak. Mungkin kasus tersebut benar dan sadar dilakukan pada saat zaman Megawati.

Mempunyai data yang lengkap tentang pembunuhan Theys, bukan apa tetapi itu kata yang dikeluarkan kubuh Prabowo-Hataa. Mempunyai data yang lengkap terkait penculikan dan pembunuhan tersebut.

Ryamizard Ryacudu dikenal sebagai Jenderal TNI yang kerap mengkritik para aktivis HAM. Dia sempat meragukan kemampuan sipil dalam memerintah negara ini. Di penghujung 2003, Ryamizard pernah menyebut, siapa pun yang menentang kebijakan militer harus dianggap anti pemerintah dan target yang layak disingkirkan.

Ryamizard juga pernah menyakiti hati orang Papua karena menyatakan anggota Kopassus yang membunuh pimpinan besar Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan.

“Orang bilang para anggota Kopassus bersalah, mereka melanggar hukum. Hukum apa? Menang negara ini adalah negara hukum. Tapi bagi saya, mereka adalah pahlawan karena orang yang dibunuh adalah pemimpin pemberontak.” Kata Ryamizard saat itu. Seperti dikutip dari tabloidjubi.com edisi 29 Oktober 2014. [Bersambung]

Penulis adalah mahassiwa Papua kuliah di Jayapura, West Papua

Membaca Luka, Membaca Perlawanan

2016-03-13T18:44:00.001-07:00

Penulis: Endhiq A. Pamungkas

Judul : Tanah Tabu

Penulis : Anindita S. Thayf

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tebal : 240 halaman

Cetakan : I, Mei 2009

Di cover depan dituliskan bahwa Tanah Tabu merupakan Pemenang Lomba Menulis Novel DKJ 2008. Beberapa tahun terkahir ini DKJ memang rutin menggelar lomba penulisan novel. Salah satu pemenang lomba penulisan novel DKJ yang sempat bikin heboh adalah Saman karya Ayu Utami.

Sebagai novel pemenang lomba—apalagi pemenang pertama dan satu-satunya—tentu saya mengharapkan Tanah Tabu menawarkan sesuatu yang lain bila dibandingkan novel-novel Indonesia yang saat ini bertebaran di toko buku, yang rata-rata mengusung tema seragam: kalau tidak bertema keagamaan-keagamaan biasanya bertema seks. Oleh karena itu, dengan kehadiran Tanah Tabu saya berharap bisa menemukan tema lain.Apakah novel ini menawarkan tema lain itu?

Tanah Tabu berlatar lokasi Papua—sebuah lokasi yang jarang disentuh oleh novel-novel Indonesia . Ada tiga narator dalam novel Tanah Tabu: Pum, Kwee dan Aku. Mereka saling bergantian menceritakan peristiwa-peristiwa yang mereka alami atau pernah dengar. Antara Pum dan Kwee tidak jarang sering bersitegang. Pum yang merasa lebih tua merasa mempuyai hak untuk menasihati Kwee. Sementara Kwee yang lebih muda melihat Pum suka mengatur-ngatur. Tetapi mereka akan bersatu ketika melindungi tokoh Aku. Ke mana pun tokoh Aku pergi, Pum dan Kwee selalu menjaga dan menemani. Pum dan Kwee memang tokoh misterius dalam Tanah Tabu. Penulis novel ini, Anindita, begitu lihai menyembunyikan identitas Pum dan Kwee. Apabila tidak jeli kita akan terkecoh mengenal sosok Pum dan Kwee.

Tanah Papua dalam Tanah Tabu diceritakan sebagai tempat yang mengenaskan. Tanah yang kaya akan emas ini menjadi jarahan kaum pendatang. Penduduk asli hidup miskin dan terbelakang. Kehidupan mereka semakin terpinggirkan dari zaman ke zaman. Ketika mereka ingin menuntut hak, malah dituduh sebagai pemberontak. Melawan kesewenang-wenangan berarti harus berhadapan dengan orang-ornag berseragam dan bersenjata. Ironi-ironi inilah yang diceritakan secara bergantian oleh Pum, Kwee dan Aku dengan gaya mereka sendiri-sendiri, yang kadang lucu, kadang mengharukan.

Kompleksitas tema dalam Tanah Tabu yang meliputi masalah-masalah feminisme, militerisme, pasca kolinial dan politik, mampu ditulis dengan apik oleh Anindita. Terlihat kalau Anindita menguasai teknik penulisan novel dengan baik. Sudut pandang dalam Tanah Tabu memang melompat-lompat, tetapi tetap padu dalam sulaman-sulaman cerita yang utuh. Dengan teknik cerita yang “canggih” ini kita diajak masuk ke dalam suasana tanah Papua yang kadang-kadang magis, ironis, menakutkan dan penuh gejolak, dengan dahi tanpa harus berkurut, dan bisa-bisa justru kita tersenyum kecut. Dongeng lain tentang tanah Papua dalam Tanah Tabu ini memang menarik untuk dibaca.

Mabel: Bukan Perempuan Tangung-Tangung

Sosok Mabel dalam Tanah Tabu cukup sentral. Kwee menggambarkan Mabel sebagai perempuan sebesar gunung yang mampu mematahkan leher orang dewasa. Usia Mabel sudah tua tetapi masih bertenaga. Mabel lahir ketika Belanda datang ke Lembah Baliyem pada tahun 1946. Pasangan keluarga Belanda yang bertindak sebagai pemimpin rombongan kemudian menjadikan Mabel sebagai anak angkat. Mulailah Mabel berkelana mengikuti tuan barunya.

Ikut dengan keluarga Belanda menjadikan Mabel terpelajar. Ia mampu berbahasa Indonesia dan Belanda dengan baik. Ia banyak membaca buku. Walaupun begitu, karena ikut keluarga Belanda yang tidak ingin penduduk pribumi bisa mengenyam pendidikan yang baik di sekolah, Mabel pun dilarang sekolah.

Mabel berpisah dengan tuannya ketika Papua masuk kedalam wilayah Indonesia . Sang tuan harus meninggalkan Papua, kembali ke Belanda. Maka Mabel ditemani Pum harus hidup mandiri. Dari sinilah kehidupan Mabel yang sebenarnya dimulai.

Dua kali Mabel menikah. Suami pertama meninggalkanya setelah terjadi perang suku. Suami keduanya pergi setelah para penambang emas mulai berdatangan. Setelah itu, Mabel hanya hidup ditemani Johanis, anaknya, dan Pum, sahabat karibnya.

Sebagai perempuan yang menjadi tiang keluarga dan ibu, Mabel terus berjuang untuk hidup. Dia hidup dari berlandang dan menjaul hasil kebun. Awalnya, hidup Mabel tanpa ganguan sampai suatu malam ia ditangkap orang-orang berseragam dan bersenjata karena dituduh melindungi kaum pemberontak. Selama beberapa waktu ia disiksa dan diperlakuan tidak manusiawi agar mengakui kesalahan. Sampai akhirnya ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sejak saat inilah Mabel mulai berubah. Ia yang awal-awalnya perempuan “biasa-biasa” saja berubah menjadi perempuan yang kritis terhadap kondisi lingkungannya. Siksaan ternyata justru menempanya menjadi perempuan yang tangguh.

Mabel mengkritisi pertambangan emas yang tidak memperhatikan penduduk pribumi, militer yang sewenang-wenang, para suami yang gemar main pukul terhadap istrinya dan partai politik yang suka obral janji. Dengan caranya sendiri ia bertumbuh sebagai seorang feminis, yang tidak hanya membela kaum perempuan semata, tetapi juga membela orang-orang pribumi yang tertindas. Bisa dikatakan, Mabel-lah sang penjaga Tanah Tabu dari tangan-tangan jahat yang ingin menjarah. Terhadap itu semua Mabel selalu menganjurkan untuk selalu melawan. “Kita harus tetap kuat…Jangan menyerah. Terus berjuang demi anak cucu kita. Mereka harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” pesan Mabel.

Akankah Mabel mampu melindungi Tanah Tabu?

Antara Etnografi dan Pasca Kolonial

Tanah Tabu bisa dikatagorikan sebagai novel etnografi. Yaitu, sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis tentang “hal lain” yang baik secara goegrafis maupun antropologis berada di luar wilayah si penulis. Dalam biografi disebutkan Anindita dilahirkan di Makassar dan sekarang menetap di Yogyakarta . Dan, ia kemudian menjadikan Papua, sesuatu “hal lain”, sebagai latar lokasi dan tulang punggung novelnya. Maka lahirlah novel etnografi tentang Papua.

Sebagai novel etnografi, Tanah Tabu menarik untuk disimak, bukan saja sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai kajian antropogi. Cerita yang terudar di dalamnya memberikan pandangan-pandangan baru tentang tanah Papua. Kisah-kisah yang ada membuat kita lebih memahami tentang Papua yang sampai sekarang terus bergejolak dan mengapa tetap melawan—bahkan ingin memisahkan dari Indonesia .

Selain itu, Tanah Tabu juga mengudar gagasan pasca kolonial. Pasar dalam Tanah Tabu menghubungkan “dunia pribumi” dengan “dua asing”. Pengaruh-pengaruh pasca kolonial tergambar ketika Aku bertemu dengan seorang pemuda yang membawa hp produk terbaru ,tidak jauh dari pasar—hp sebagai simbol benda asing di kepala Aku yang “pribumi”. Juga di depan pasar ada jalan luas yang menghubungan dengan dunia lain yang hanya bisa dinikmati oleh kaum pendatang: komplek pertambangan emas. Komplek tersebut menampilkan dunia lain yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang “pribumi”. Dari sinilah jejak-jejak kolonial dalam bentuknya yang baru tergambar dengan jelas: dunia “penjajah” yang berbeda dengan dunia “yang dijajah”. Setelah Tentralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Tanah Tabu merupakan novel kekinian yang kembali mengangkat tema pascakonial. Tak pelak lagi kalau Tanah Tabu perlu diapresiasi secara lebih luas agar kajian pascakonial dalam karya sastra kembali bergairah.***

Penulis adalah alumni Fakultas Filsafat UGM.

Sumber : LPM Hayamwuruk

Catatan:

Resensi ini dikirimkan oleh penulis ke email redaksi sastrapapua.com. Setelah diposting di sastrapapua.com, kami menyadari bahwa tulisan ini juga sangat penting untuk dibaca oleh siapa saja dan dimana saja, maka kami memposting ulang tulisannya di blog ini.

Redaksi MATOA

Potensi SDM Papua Diselimuti Ketersediaan SDA

2016-03-13T15:00:00.001-07:00

Felix Minggus Degei

Pembangunan dan perkembangan suatu daerah sangatlah ditentukan oleh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sumber Daya Manusia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan pembangunan dan perkembangan suatu daerah. Akan tetapi, ia adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pembangunan dan perkembangan suatu daerah.

Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi kebutuhan utama bagi Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Hal tersebut, apabila dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimilikinya. Ibarat tuaian banyak, akan tetapi pekerjanya sangat sedikit.

Hal di atas, bukan berarti Orang Asli Papua memang kurang mampu atau tidak mampu. Sesungguhnya, Orang Asli Papua memiliki potensi sumber daya manusia yang tidak kalah banding dengan orang dari luar Tanah Papua. Betapa tidak mungkin? Buktinya Orang Asli Papua banyak yang sukses di bidang pendidikan dan karier.

Sebagai contoh, sebut saja mereka adalah; Prof. Dr. Baltazar Kambuaya, MBA., Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai, M. Sc., Pdt. Dr. Benny Giay, Pastor Dr. Neles K. Tebay, Pr., Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Eds., Dr. Soriel Mofu, M. Ed., M. Phil. (Orang Asli Papua pertama penakluk Universitas Oxford Inggris-Rektor UNIPA sekarang), Pdt. Drs. Socratez S. Yoman, M.A., (penulis buku tersubur asli Papua), Septinus George Saa (Pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004). Vanny Blessia (Perempuan Asli Papua yang tepatnya pada tanggal 4 Mei 2013 lalu, berhasil wisuda dengan predikat Cum laude dari bidang Health Science atau ilmu keperawatan dan kesehatan dari Corban University USA.) Tentunya, masih banyak lagi Orang Asli Papua, yang juga sedang muncul gemilang dengan keahlian dan spesialisnya masing-masing.

Pada hakekatnya, kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang kurang mampu atau tidak mampu. Mengapa demikian? Karena, pada saat kisah penciptaan manusia pertama, kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa-Nya sendiri.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta pada hari keenam dengan maksud dan tujuan tersendiri. Oleh karena itu, Ia menciptakan kita dengan keunikan tersendiri.Keunikkan antara kita manusia dengan ciptaan yang lainnya adalah karena kita dilengkapi dengan akal budi. Maksud dan tujuannya supaya manusia menjadi penjaga, pewaris, tuan atas segala ciptaan-Nya yang lain.

Akan tetapi, seringkali manusia terlihat kurang mampu bahkan tidak mampu. Hal tersebut bukanlah masalah kodrati yang dibawa sejak lahir. Tetapi, tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah faktor lingkungan tempat dimana seseorang itu hidup dan berkembang.

Alam dimana seseorang hidup dan berkembang juga sangat berpengaruh terhadap tata cara dan perilaku manusia sekitarnya. Masyarakat yang hidup dan tinggal di pesisir pantai, mereka pandai dalam melaut untuk menangkap ikan, udang dan lain-lain yang ada di laut. Selain itu, mereka juga pandai dalam menogok sagu sebagai makanan pokoknya.

Sama halnya juga masyakarak yang hidup dan tinggal di hutan dan pegunungan. Mereka pandai dalam hal berkebun dan berburu. Kedua perilaku di atas ini memang sudah menjadi mata pencaharian Masyarakat Adat Papua beradasarkan lingkungan dimana mereka tinggal.

Akan tetapi, seringkali keberadaan dan ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar, memengaruhi semangat dan etos kerja masyarakat setempat. Masyarakat yang berasal dari daerah yang tanahnya gersang, padang gurun, tanpa tumbuhan dan air lebih aktif dan kreatif.

Sikap tersebut biasanya muncul karena mereka berupaya kerja keras untuk mendapatkan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga, jangan heran jika banyak filusuf dan penemu ternama yang berasal dari daerah yang alamnya kritis, gersang bahkan tidak subur, contohnya Israel, Yunani, dan lain-lain.

Mengapa demikian?. Tentunya, karena secara psikologis mereka dipaksakan oleh alam sekitarnya untuk menemukan atau mengadakan sesuatu yang susah dan tidak ada tersebut menjadi ada.

Bagaimana tidak mungkin? Jika, mereka tidak kerja keras maka konsekuensinya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup mereka.

Hal tersebut, sangatlah berbeda dengan kita Orang Asli Papua yang berasal dari alam yang penuh dengan susu dan madu itu.

Betapa tidak mungkin, alam telah menyediakan segala sesuatu dan masyarakat tinggal menikmatinya tanpa harus kerja keras. Realitas seperti ini sebenarnya secara psikologis sangat berpengaruh terhadap semagat dan etos kerja masyarakat setempat.

Pengaruh ketersediaan alam tersebut juga, seringkali berakibat pada semangat belajar dari Generasi Muda Papua sebagai potensi SDM kelak di daerahnya sendiri. Apapun alasannya, di dunia ini tentunya memiliki hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Sehingga, janganlah heran jika banyak generasi muda potensi SDM Papua kelakyang berpikirnya terlalu instan, maunya cepat, tanpa proses yang panjang, bahkan menjadi malas kerja. Karena masih percaya bahwa,kita akan mendapatkan segala sesuatu itu dengan mudah dan cepat. Sebagaimana, seperti hanya dengan melangkah dua atau tiga kaki ke depan pasti ada makanan yang alam sediakan.Hal inilah yang harus disadari sepenuhnya oleh kita. Jika tidak, kita akan terperangkap jadi penonton belaka.

Selain alam memanjakan, program-program Pemerintah Indonesia yang berjalan saat ini juga membuat masyarakat sangat tidak berdaya. Programnya seperti; Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberian beras untuk rakyat miskin (Bantuan RASKIN) dan lain-lain. Ibaratnya pemerintah hanya terus memberikan ikan, tanpa memberitahu ataupun memberikan mata kail supaya mereka sendiri bekerja dan berusaha untuk menangkapnya.

Realita seperti ini, sesungguhnya menjadi tantangan terberat untuk kita generasi muda potensi SDM Papua kelak. Mengingat kita berasal dari alam yang menyimpan segala yang sangat misterius. Baik itu dari hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui (unrenewableresources).

Sesungguhnya, kita manusia bukanlah benda mati seperti televisi atau robot yang harus dijalankan atau diatur oleh alat yang namanya remot pengontrol. Mestinya, kita harus rajin dan ulet untuk memberdayakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan akal budi yang kita miliki.

Jika tidak, kita akan selalu hanya menjadi penonton belaka dari permainan dan pergulatan yang dilakukan oleh orang-orang luar. Padahal, mareka adalah orang-orang yang sesungguhnya berasal dari sumber daya alam yang tidak sebading dengan yang kita miliki.

Idealnya, semakin banyak kita memiliki harta kekayaan alam, maka semakin banyak pula tuntutan terhadap kita untuk menjaga dan melestarikannya. Tidak ada sejarah di dunia ini yang mengatakan bahwa untuk kepentingan orang atau kolompok tertentu dapat diurus oleh orang lain.

Hal yang ada dan lazim terjadi adalah bahwa pihak ketiga datang hanyalah untuk mau merusakdan menghancurkan dari kondisi sesungguhnya.

Kini saatnya, kita anak tanah menjadi tuan di negeri kita sendiri. Akhir kata, Orang Asli Papua Juga Bisa.

Penulis: Felix Minggus Degei adalah Alumnus dari Program Studi Bimbingan dan Konseling (Psikologi), Universitas Cenderawasih Jayapura Papua tahun 2012. Menaruh Perhatian pada Masalah Pendidikan dan Kebudayaan di Papua.

Catatan:

Tulisan ini pernah dimuat di majalahselangkah.com. Kami menyadari bahwasannya tulisan ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik demi sebuah pemahaman yang konstruktif dan idealis demi pendidikan yang masif di Papua.

Redaksi Matoa

Sekolah di Papua Seharusnya Membebaskan

2016-03-13T14:33:00.000-07:00

Wajah anak-anak Papua dalam carut marutnya pendidikan Papua (Foto: Ist)

Penulis: Fransiskus Kasipmabin

"Di muka bumi ini tidak satu pun yang menimpa orang-orang tak berdosa separah sekolah. Sekolah adalah penjara. Tapi dalam beberapa hal sekolah lebih kejam ketimbang penjara. Di penjara, misalnya, Anda tidak dipaksa membeli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara," (Bernard Shaw)

Judul tulisan di atas merupakan sebuah refleksi pribadi saya selama perjalanan mengikuti proses pendidikan (pendidikan sekolah formal) sampai saat ini. Refleksi adalah sebuah pengharapan.

Pengharapanlah membangkitkan kembali segala bentuk tindakan manusia. Walaupun dunia ini diporak-porandakan oleh segala hal, namun masih ada harapan akan perbaikan dunia, yaitu pengharapan.

Saat ini, kita dihadapkan pada berbagai persoalan baik itu persoalan sosial, persoalan kesejahteraan, persoalan korupsi, persoalan kebebasan-berekspresi, persoalan kemanusiaan, sampai dengan persoalan tawar menawar pemekaran.

Pemekaran yang ditawarkan saat-saat ini misalnya adalah sebuah paket khusus pemerintah pusat yang kemudian diperdagangkan oleh para pejabat lokal di Papua. Ia dinilai penuh muatan yang dapat mengiring masyarakat asli Papua pada sebuah keadaan yang buruk.

Namun, bangsa ini masih akan bernapas karena ada pengharapan yang besar untuk bangkit membangun kembali, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini.

Lalu, apa sebenarnya pengharapan bagi seorang tokoh pendidikan kritis, Paulo Freire. Pengharapan bagi Freire adalah sebuah kesaksian dan penghargaan tentang daya hidup batin sekian generasi manusia yang tidak beruntung dan tentang kekuatan yang kerap kali diam. Namun, lapang pada diri berjuta-juta orang yang tidak pernah rela membiarkan pengharapannya padam: orang-orang di seluruh dunia yang telah diberdayakan oleh pedagogi kaum tertindas.

Oleh karena demikian, kesaksian saya dan kesaksian semua manusia di bumi ini, bumi Indonesia dan bumi Papua perlu direfleksikan bersama. Refleksi saya, sekolah adalah sebuah kesaksian. Hadirnya sekolah, saya mengenal dan memahami segala sesuatu yang digelapkan sengaja maupun tidak sengaja, belum diperlihatkan, disembunyikan, kemudian, keluar dari kedok kegelapan, keluar dari lembah kebodohan menuju pembebasan diri demi kemerdekaan universal.

Meneropong sejarah peradaban sekolah di Papua menarik untuk disimak. Hadirnya sekolah di Papua memunyai misi yang besar. Misi itu apakah kemudian akan menjadi kenyataan?

Saya mengotak-atik jendela google, menyangkut sejarah masuknya pendidikan (sekolah) di Papua, membuka halaman demi halaman buku ternyata belum menemukan, mungkin beberapa buku yang tidak sempat saya temukan masih ada terkait dengan sejarah masuknya pendidikan. Namun, menarik sekali ketika melihat sebuah tulisan (artike) di bloggernya sejarah pekabaran injil di Mansinam. Di sana saya menemukan apa yang saya cari.

Saya melihat sebuah artikel yang mengisahkan tentang sebuah buku dari Pdt. Jusuf Fredrik Onim, M.Th yang berjudul "87 tahun Sejarah Pendidikan Teologi di tanah Papua". Buku ini didapati data beberapa sekolah dasar pertama di Mansinam yang didirikan pada tahun 1856, dan beberapa bulan kemudian sebuah sekolah di buka di Kwawi.

Setahun setelah injil masuk di tanah Papua 1867 sekolah ketiga di buka di Andai, Manokwari, dan menurut data dari buku tersebut ada sebuah sekolah di Fanindi, sehingga sampai tahun 1875, tercatat ada 6 buah sekolah.

Peran sekolah yayasan di Papua membangkitkan motivasi belajar bagi warga pribumi. Baik yayasan Kristen maupun Katolik sangat berperan penting karena sekolah tersebut menciptakan generasi yang akan menjadi pemimpin (pejabat) di Papua, sehingga mereka menjadi pemimpin di bebrapa kabupaten di Papua.

Selain itu, peran Gereja melalui Yayasan Kristen ditentukan dengan banyaknya lembaga yang dikelolah oleh yayasan ini, sekitar 826 pada tahun 1962, YPK 463 dan YPPK 363 dan Pemerintah Belanda sendiri 27 Sekolahan.

Pendidikan katolik masuk melalui wilayah selatan. Pendidikan Kristen pada zaman itu dikhususkan untuk orang-orang asli Papua, sedangkan katolik dibebaskan kepada semua kaum, seperti anak-anak kei, bugis dan Maluku yang datang ke tanah Papua.

Setelah melewati beberapa fase (kedudukan Belanda dan Jepang), kemudian bangkitnya nasionalisme Indonesia paskah kemerdekaan, maka pendidikan Jawanisme dan model pendidikan budaya bisu mulai bergerak ke penjuruh nusantara termasuk Irian Jaya (kini Papua dan Papua Barat).

Pendidikan budaya bisu merupakan sebuah paket yang dipaketkan langsung dari Jawa untuk dipergunakan di seluruh Indonesia termasuk Bangsa Papua Barat. Gerakan budaya bisu menyangkut semua aspek, dan dengan target-target tertentu. Misalnya pendidikan Indonesia di Papua dengan target menumbuhkembangkan nasionalisme bangsa Indonesia. Inilah timbul hegemoni Jawasentris di bumi Papua.

Menarik sekali, baru-baru ini beredar video tentang kasus penganiayaan guru terhadap murid di salah satu sekolah ternama di Jayapura. Sampai-sampai walikota Jayapura turun tangan dalam kasus pemukulan tersebut. Walikota menaggapi kasus pemukulan, kemudian sidak atau kunjungan mendadak ke sekolah, untuk mengetahui kebenarannya. Hal tersebut membuktikan, bahwa penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah amat sangat kurang benar.

Proses belajar di sekolah dari dulu sampai saat ini menemukan (mengamati), guru adalah raja dari segala makluk hidup yang menghidupi kehidupan di sekolah, baik itu siswa, gedung, hewan, segala tanaman dan lain-lainnya.

Murid harus patuh dan setia terhadap perintah guru. Apa pun yang diperintahkan guru, murid dengan senang hati melaksanakannya. Guru adalah komandan sedangkan murid adalah perajurit yang siap untuk melaksanakan perintah komandan. Mereka tunduk kepada atasanya. Itulah fenomena sekolah di Papua.

Pengalaman saya dulu di sekolah. Saya sangat menghormati dan patuh sampai takut terhadap guru. Di luar jam sekolah pun saya harus hormat kepada guru. Takut karena perintahnya harus dilaksanakan, jika mengabaikan perintahnya atau belum dikerjakan, maka hukuman lebih berat dari tugas yang diberikan oleh guru tersebut.

Sekolah semacam ini menciptakan manusia robot. Manusia yang dikendalikan oleh tuannya, sehingga Manusia tersebut patuh terhadapnya. Sekolah bermodel ini bukan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan membantu menciptakan manusia kuli bangunan pemerintah (menjadi PNS), kuli bangunan korporat, kuli bangunan LSM asing dan lainnya.

Selain itu, Peraktek pendidikan (guru di sekolah) yang menyedihkan dan melelahkan. Guru melampaui batas kewajarannya. Regulasi yang dibuat sekolah pun memberatkan murid. Aturan yang dibuat seolah-olah murid menjadi korban dari aturan tersebut. Diwajibkan harus memakai seragam sekolah, batik sekolah, makai sepatu, jika tidak memiliki semuannya akan dikeluarkan dari sekolah dan lain-lainya.

Kemudian, sekolah memiskinkan kreatifitas murid. Mematikan cara berfikir murid. Solah-olah murid tidak apa-apanya, hanyalah sebuah becana kosong yang siap diisi oleh guru. Sekolah medel ini bagi Freire adalah pendidikan model Banking. Guru seharusnya mendorong dan mendukung siswa untuk berekspresi mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu bakat dan minatnya di sekolah.

Seharusnya guru menjadi teman, guru menjadi pembimbing yang setia dan mendorong bagi siswanya untuk lebih mengenal dirinya, lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya yang ada di wilayah tersebut.

Sekolah membebaskan murid bermain sepuas mereka. Bermain bersama gedung, bersama bunga-bunga, pepohonan dan taman disekeliling sekolah. Bebas bermain selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan sampai bertahun-tahun. Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah adalah milik mereka (anak murid).

Kemudian, aturan yang dibuat seharusnya memperhatikan aspek-aspek lain dari siswa. Tidak sama ratakan tetapi kemudian memperhatikan dari segala segi, baik keinginan siswa, latar belakang siswa dan lainnya yang perlu untuk diperhatikan. Karena aturan dibuat untuk ditegakan dan dilaksanakan oleh penghuni sekolah. Apa lagi aturan tersebut memberatkan bagi siswa sedangkan guru belum terikat dengan aturan.

Wajah sekolah sepert ini seharusnya segera diubah. Jika masih saja diterapkan di negeri ini, negeri bangsa orang Papua di Papua, saya yakin dan percaya bahwa sekolah itu akan menciptakan manusia robot, manusia yang ingin menjadi PNS, menciptakan manusia bermental kuli bangunan, siap dipekerjakan di mana-mana.

Dan pada akhirnya, manusia tersebut tunduk kepada para penguasa, tunduk kepada korporat, tunduk kepada para kapitalis sehingga seluruh kekayaan yang menghuni ditanah ini, bangsa ini, bangsa Indonesia dan bangsa Papua akan menghilang ditelan para penghisap hasil bumi itu.

Sekolah diharapkan membuka diri. Sekolah keluar dari dokma-dokma yang dibangun oleh model pendidikan jawasentris. Sekolah seharusnya keluar dari segala jenis kegiatan yang membunuh siswa secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah model perbudakan yang dibangun ini, harus segera dihakiri.

Moh. Yamin menwarkan beberapa pandangan yang seharusnya sekolah perhatikan, di antaranya sekolah didesain dengan lingungan yang kondusif dan menyenangkan, menciptkan ruang berinteraksi antara sesama murid, guru dan staf lainnya dalm sekolah dengan penuh persahabatan kemudian perlu untuk dilakukan.

Sekolah dideasin untuk wadah bagi murid berdinamika dan berporoses demi pengembangan dirinya dan menyemai nilai pendidikan untuk memperkuat jati diri anak murid.

Kemudian, Moh.Yamin berkata dalam Beny Susetyo, kegiatan pendidikan yang terjadi saat ini hanyalah sebuah proses pembelajaran yang memaksa siswa untuk menelusuri atau menaiki tangga pendidikan yang tidak berujung. Lebih ironis lagi, pengajaran yang mewajibkan sekolah seperti pendapat Ilich (1999:517), membunuh kehendak banyak orang untuk belajar mandiri.

Sekolah membebaskan adalah sebuah potret penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada proses pembelajaran dalam kelas dan menjadikan ruangan kelas itu dialog kritis dan transpormatif. Oleh sebab itu, sekolah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada murid untuk mencari tau sendiri dan menemukan, menganalisa, mengkritis atas segala sesuatu dan mencari jalan keluar untuk menjadi solusi menyelasikan masalah.

Oleh karena demikian, untuk mengetahui bagimana sekolah yang membebaskan itu? Moh.Yamin mengatakan Pertama, pendidikan yang dilandasi semangat pembebasan serta perubahan ke arah yang lebih baik; Kedua, keberpihakan. Keberpihakan merupakan ideologi pendidikan itu sendiri yang bertujuan membebaskan semua siswa tanpa menggunaka label apapun;Ketiga, metodoli yang dibangun berdasarkan kegembiraan siswa dan guru dalam proses pembelajaran; Keempat, mengutamakan partisipasi dan komunikasi yang sehat antara peneglola pendidikan, guru, siswa, kali kelas dan masyarakat di lingkungan tersebut.

Dengan demikian, mengakhiri ulasan singat ini, saya berpandangan bahwa sekolah yang membebaskan adalah sekolah yang menciptakan peradaban baru. Keluar dari segala bentuk penindasan, mengutamakan kepentingan siswa. Siswa diberi kebebasan, tidak terikat oleh segala sesuatu aturan atau regulasi yang dibuat oleh sekolah. Menciptakan hal baru, mengakomodir seluruh kepentingan bersama menuju sutu peradaban baru, demi terwujudnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena demikian, saya berharap sekolah-sekolah di Papua setidaknya mentransformasi diri menuju sekolah yang unggul, mengedepankan kreatif, menciptakan inovasi-inovasi baru, agar bisa bersaing dunia luar. Semoga!

Fransiskus Kasipmabin adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta.

Pendidikan di Papua, Masalah Serius!

2016-03-13T14:28:00.002-07:00

Foto: Ilustrasi

Johanes Supriyono

Entah sampai kapan masalah pendidikan di Papua yang sangat serius bisa terurai. Sejauh ini tanda-tanda ke arah itu belum tampak. Persoalan-persoalan yang mendasar masih membelit anak-anak Papua, termasuk yang di sekolah dasar. Kondisinya serba terbatas, terutama untuk daerah-daerah pedalaman. Layanan pendidikan belum merata. Pertanyaanya: kapan Papua akan merdeka dari kebodohan? Anak-anak Papua boleh jadi merdeka dari kebodohan jika ada kondisi minimal yang memungkinkan mereka untuk belajar.

Kisah Klasik

Cerita-cerita tentang gedung sekolah yang reyot, guru yang sedikit, dan tanpa buku-buku pelajaran di pedalaman sudah usang. Kisah seperti ini dimiliki bukan saja oleh generasi sekarang. Generasi-generasi sebelumnya sudah lebih dulu mengalami.

Tidak banyak yang berbeda dari foto-foto gedung sekolah dasar di pedalaman Papua pada tahun 1980-an dan yang ada sekarang ini. Boleh jadi sepanjang sejarah sekolah-sekolah di pedalaman belum banyak yang memiliki perpustakaan. Profil sekilas murid-murid pun sama: hanya sedikit yang bersepatu, seragam yang serba kumal, dan lusuh. Jumlah guru tidak bertambah secara signifikan. Bahkan, sekolah-sekolah di pedalaman Papua pada umumnya kekurangan guru.

Boleh jadi masih ada kesamaan-kesamaan yang lain: kekurangan gizi yang menyebabkan hambatan kesehatan, kesulitan membaca dan berhitung karena tidak ada alat bantu ajar, kesulitan mengakses sekolah dari kampung, dll. Boleh diduga juga bahwa ada anak-anak usia sekolah yang meninggal duniadata tentang hal ini akan sangat berdampak terhadap kebijakan pendidikan di Papuadengan berbagai sebab: penyakit, kecelakaan, dll.

Kisah-kisah suram pendidikan pada umumnya dan pendidikan dasar ini masih bisa lebih panjang. Pertanyaannya: mengapa kondisi pada puluhan tahun lalu tidak banyak berbeda dengan kondisi sekarang ini? Dengan lain kata, mengapa pembangunan pendidikan di Papua terkesan jalan di tempat? Kini dapat dibayangkan, anak-anak Papua akan tersingkir dari kancah dunia yang berkembang pesat.

Harus diakui, perkembangan positif dunia pendidikan di Papua tidak cukup kentara. Ini tentu masalah yang tidak kecil. Gelombang kekecewaan terhadap pendidikan di Papua tidak pernah surut. Akan tetapi, sejauh ini pun masalah belum tampak akan terurai. Kisah klasik suramnya pendidikan di Papua masih terus berlanjut, entah hingga kapan. Kebutuhan anak-anak Papua akan pendidikan dan pengetahuan masih belum tercukupi.

Masalah Besar

Penyelenggaraan pendidikan idealnya membantu anak-anak peserta didik membuka akses mereka terhadap pengetahuan, yang membantu mereka untuk bertumbuh dan berkembang dalam banyak aspek hidup mereka. Pengetahuan menyumbang pada derajat hidup anak-anak Papua. Artinya, pengetahuan membantu mereka untuk menumbuh-kembangkan hakikat kemanusiaan mereka; mengenal dan menyerap nilai-nilai universal. Pengetahuan akan turut membentuk perspektif hidup anak-anak, akan membangun cara mereka menghayati hidup (way of life). Pendidikan membantu anak-anak didik untuk memiliki mata-budi dan mata-hati yang lebih peka sehingga bisa memandang lebih luas dan merasa lebih dalam. Pendidikan menggerakkan anak-anak untuk merdeka, untuk membangun kebebasaannya sendiri (mandiri) dan kebebasan bersama yang lain.

Dalam kenyataan, cukup banyak anak Papua tidak mengenyam pendidikan yang memerdekakan ini. Masalah-masalah besar membelenggu pendidikan di Papua dan mengancam potensi anak-anak Papua untuk tumbuh sebagai insan-insan yang merdeka.

Pertama, semangat pendidikan yang membebaskan belum menjadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai dengan pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Peserta didik dibimbing untuk mengenali dirinya: sejarahnya, tanahnya, silsilahnya, dan segala harta pengetahuan yang ada paling dekat dengan mereka. Semangat pembebasan diawali dengan mengenal diri sendiri dan perlahan mengenal yang lain. Dengan demikian, anak-anak pun pada masanya akan mengerti lebih utuh diri mereka. Tanpa ruang luas untuk mengerti diri sendiri pendidikan bagi anak-anak Papua, anak-anak Papua lebih cenderung menjadi orang lain.

Semangat pendidikan yang membebaskan ini menggerakkan peserta didik untuk menyadari masyarakatnya. Kesadaran ini pada saatnya bertransformasi menjadi rasa cinta yang mendalam (compassion) terhadap tanah dan bangsa. Pendidikan bukan hanya soal mengalirkan pengetahuan tetapi juga soal mengonstruksi paradigma-paradigma dan membangun nilai.

Inilah masalah terbesar pendidikan di Papua: tidak menggerakkan insan-insan muda untuk merdeka!

Kedua, tidak berkembang kultur pendidikan yang sehat. Boleh diakui atau disangkal, budaya pendidikan di Papua sedang (di)rusak oleh praktik-praktik berulang yang semangatnya bertentangan dengan jiwa pendidikan ideal.

Dalam percakapan keseharian, sekolah dikesankan sebagai lembaga pencetak ijazahselembar kertas yang berfungsi sebagai legitimasi untuk menempati jabatan publik. Ijazah jauh lebih bernilai daripada seluruh proses belajar sehingga seseorang pantas diberi ijazah. Bahkan, merebak pula berbagai praktik transaksi tidak sehat demi mendapatkan ijazah.

Pemberian ijazah dengan mengabaikan prasyarat-prasyarat vital, yaitu proses pendidikan yang sehat, merusak kultur pendidikan sekaligus membangun budaya bohong. Praktik ini mengosongkan proses pendidikan dari makna yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, praktik seperti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa proses pendidikan tidak memiliki korelasi langsung dengan ijazah. Sudah tentu, jika praktik ini terus berulang, masyarakat dan anak-anak pun akan bertanya-tanya: sekolah untuk apa? Masyarakat akan terperangkap dalam krisis pendidikan yang kian lama, kian parah.

Ketiga, belum terbentuk masyarakat melek pendidikan. Masalah pendidikan di Papua antara lain menjadi berlarut-larut karena masyakarat melek pendidikan belum sepenuhnya terbentuk. Bertautan dengan praktik yang sudah disinggung, oleh sebagian masyarakat sekolah masih belum sepenuhnya dipahami sebagai lembaga pendidikan. Sekolah lebih sebagai lembaga pemberi gelar. Bukan mustahil perilaku masyarakat yang haus gelar ini bisa memanipulasi sekolah dan membajak sekolah untuk tidak mengemban tugas sejatinya.

Secara kasar, sekolah ditekan agar memainkan peran utama menjual gelar sambil menyelenggarakan pendidikan yang pura-pura. Artinya, pendidikan yang diselenggarakan dibajak untuk sebatas menjadi kedok belaka. Tentu saja, perilaku ini tidak bermanfaat bagi anak-anak belia Papua selain menjadi contoh kasus yang buruk dan merongrong hasrat mereka akan pendidikan. Pendidikan tidak bisa direduksi menjadi proses meluluskan atau memberi ijazah belaka.

Seandainya praktik-praktik yang pada hakikatnya malah melawan pendidikan ini terus lestari di Papuademi alasan apa punbukankah ini kontraproduktif untuk masyarakat Papua sekarang dan generasi yang akan datang? Anak-anak belia Papua belum akan mengenyam pendidikan selama praktik ini masih lestari dan menjadi jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan sebagai insan berpendidikan.

Solusinya?

Jelaslah bahwa langkah pertama dan paling penting untuk mengatasi perkara pendidikan di Papua adalah konsep pokok pendidikan Papua yang komprehensif, yang secara matang dipikirkan dan didiskusikan. Cukup banyak ahli dari berbagi disiplin untuk dimintai sumbangan pemikiran. Pendasaran filosofis untuk pendidikan mesti ada.

Filosofi pendidikan Papua yang matang dan diproyeksikan untuk menjawab permasalahan kontemporer dan masa depan akan memberikan pendasaran yang kuat untuk menyusun perencanaan pendidikan di Papua. Tanpa pendasaran yang kokoh, pendidikan di Papua kehilangan visi yang tegassekadar menjadi kumpulan aksi-aksi yang berdiri sendiri dan lemah dalam hal ikatan dengan konteks Papua dewasa ini serta justeru kontraproduktif terhadap masyarakat Papua. Yang paling diperlukan sekarang ini adalah pemikiran yang kokoh dan sangat relevan dengan persoalan pendidikan di Papua. Jika pemikiran ini sudah ada, solusi-solusi yang lain akan dengan sendirinya muncul.

Johanes Supriyono adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia, peneliti ahli di Lembaga Pendidikan Papua (LPP)

Catatan:

Redaksi Mato

Nasib Pendidikan Anak di Wilayah Pemekaran Papua

2016-03-13T08:21:00.000-07:00

Foto: Ilistrasi

Penulis: Topilus B. Tebai

PENDIDIKAN. Bicara tentang pendidikan memang luas. Pada tulisan ini, penulis hannya menyoroti bagaimana pendidikan yang ada di daerah kita jauh melenceng dari hakekat pendidikan yang semestinya ada, salah satu di antaranya adalah karena adanya pemekaran wilayah.

Seluruh pelosok Papua telah mengidap wabah. Ya, wabah yang cepat sekali menyebarluas. Awalnya ada reformasi. Tim 100 Papua berdialog dengan Gusdur. Megawati memberi Otonomi Khusus yang katanya sebagai jawaban atas aspirasi penentuan nasib sendiri (self determination) bangsa Papua.

Setelah Otsus diberikan, Papua diberi uang Otsus. Berbarengan dengannya, seluruh daerah di tanah Papua berlomba-lomba memekarkan diri. Inilah wabah yang dimaksud: Pemekaran. Banyak elit lokal Papua memekarkan wilayahnya masing-masing, dan itu fakta, terlepas dari pertanyaan, apakah mereka memekarkan wilayah itu benar atas dasar keprihatinan mereka, atau demi harta dan kekuasaan.

Yang mesti diketahui, pemekaran itu tidak sembarang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya jumlah penduduk, penghasilan daerah, sumber daya manusia yang nantinya menopang keberlangsungan daerah pemekaran itu, dan banyak lagi.

Banyak pengamat mengatakan, banyak wilayah di Papua disetujui pusat untuk memekarkan diri, walau tidak memenuhi beberapa kriteria. Entahlah, apa alasannya. Terlepas dari itu, kembali ke awal, apa dampaknya terhadap pendidikan?

Banyak dampak. Anda lebih memahami ini, karena bisa jadi, pembaca adalah salah satu yang langsung merasakan masalah ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama: banyak guru yang meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai pengajar, dan beralih profesi menjadi pegawai pemerintah. Siapa yang akan menggantikan mereka sebagai guru? Entalah!

Akibatnya, proses belajar mengajar di daerah pemekaran tersendat-sendat, tidak semestinya. Korbannya jelas generasi muda Papua, para murid itu yang pada dasarnya punya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.

Kedua: Ketika guru banyak beralih profesi dan pelajaran terbengkalai, dapat dipastikan, pendidikan yang semestinya tidak didapat para siswa. Ketika ujian nasional tiba, pastinya posisi siswa sangat berat, apalagi kenyataan berbicara, mereka belum dibekali dengan pendidikan yang mestinya mereka dapat.

Di sisi lain, kepala sekolah, dinas pendidikan (fenomena ini bukan hanya di daerah pemekaran baru) yang cenderung menjadikan kuantitas kelulusan sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan akan berusaha meluluskan anak didiknya.

Karena sadar tidak ada bekal ilmu yang cukup untuk menghadapi ujian nasional, akhirnya pemberian kunci jawaban menjadi solusi terakhir. Satu hal yang pasti: kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah ingin prestise, ingin bangga bukan malu. Dan tentunya, prestise, kebanggaan itu mereka dapat bila semua anak didik lulus 100%.

Di sini, pembunuhan masa depan anak bangsa Papua oleh anak bangsa Papua sendiri terjadi. Mestinya terbalik bukan? Itu yang terjadi.

Ketiga: Sekolah bukan dipandang lagi sebagai tempat belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi beralih fungsi menjadi tempat memproduksi Ijazah. Ini sepertinya dilatarbelakangi oleh terbukanya lapangan pekerjaan di daerah pemekaran baru, apalagi putera daerah yang notabene diutamakan dalam pengangkatan pegawai negeri.

Bila orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang cukup ditugaskan di pemerintahan, menjadi guru, atau apa saja, pembangunan yang baik, yang dicita-citakan pasti tinggal mimpi. Pembangunan akan jalan di tempat. Ini bahaya!

Keempat: Hakikat pendidikan yang sebenarnya, yakni proses memanusiakan manusia berlahan dikesampingkan. Yang terjadi adalah sekolah dijadian tempat untuk mendapat ijazah. Dari dasar pemikiran ini, banyak ijazah palsu beredar. Dengan ijazah palsu, seseorang bisa menduduki jabatan tertentu.

Peredaran ijazah palsu ini seakan didukung oleh uang Otsus yang beredar, hingga untuk mendapat ijazah palsu tidak sulit. Belakangan ini, banyak gelar muncul tanpa kuliah, istilah kerennya, kuliah sulapan.

Sepertinya benar, kini yang ada di pikiran bukan bagaimana mengubah dan membawa hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi bagaimana mendapat prestise dan kehormatan dengan menduduki jabatan tertentu.

Kelima: Banyak guru siluman hadir di Papua. Mereka tidak memunya latarbelakang pendidikan di bidang yang mereka emban untuk menajar. Banyak juga masyarakat biasa menjadi guru setelah menjalani proses tes PNS dengan ijazah palsu.

Bayangkan, bagaimana bentuk generasi muda Papua nantinya, hasil didikan para guru siluman ini. Ini penghancuran masa depan bangsa.

Keenam: Kebudayaan luar yang masuk, arus modernisasi dan globalisasi ikut memengaruhi pelajar. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan karenanya. Adanya HP misalnya. Sebaik-baiknya teknologi, ada dampak negatif yang bsia merusak moral dan nilai manusia Papua. Ini dapat kita lihat Papua.

***

Sebenarnya, banyak dampak lainnya. Yang terpenting untuk direfleksikan adalah, bahwa di balik manisnya pemekaran, masa depan bangsa Papua terancam. Guru yang beralih profesi, adanya guru siluman, maraknya ijazah palsu, pengaruh lingkungan dan modernisasi, semua membuat anak muda Papua yang mengenyam pendidikan menjadi terabaikan.

Pelajar Papua, anak muda Papua masa kini di pelosok Papua, mereka adalah korban dari keegoisan dan kepentingan pribadi elit lokal akan prestise, harta, kekuasaan, jabatan. Sayang, sepertinya tindakan kita sendiri itu seperti mengubur impian dan dambaan kita, orang Papua, akan hari esok yang lebih cerah.

Pembangunan yang vital adalah membangun manusia. Papua saat ini butuh perhatian serius bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Sering saya dengar orang berkata, Bila ingin membangun sebuah bangsa yang kuat dan mandiri, didiklah anak muda.

Pendidikan untuk anak muda Papua penting, lebih penting dari pembangunan lainnya. Membangun sebuah bangsa mestinya dimulai dari pembangunan manusianya. Mestinya fenomena ini perlu disikapi bersama, demi masa depan dan eksistensi kita orang Papua sebagai sebuah bangsa diatas tanah kita ke depan.

Topilus B. Tebai adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta.

Catatan:

Redaksi Matoa