Keterkejutan publik bisa dimaklumi. Edhy Prabowo dan Juliari Batubara adalah dua menteri aktif pertama dalam Kabinet Indonesia Maju (Joko Widodo-Maruf Amin) yang dicokok KPK. Selama ini publik melihat Edhy dan Juliari sebagai pejabat negara dengan rekam jejak cukup bersih. Citra media yang melekat dalam diri keduanya pun relatif positif: muda, santun, cerdas, berprestasi, dan berasal dari partai besar (Edhy dari Gerindra dan Juliari dari PDIP).

Keduanya juga boleh dibilang sebagai pejabat negara dengan kekayaan berlimpah. Sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Juliari memiliki kekayaan Rp 47,1 miliar, sementara Edhy memiliki kekayaan Rp 7,42 miliar.

Sebelum terjadi penangkapan oleh KPK, keduanya bahkan aktif dalam kampanye gerakan antikorupsi di lembaga kementerian yang mereka pimpin. Penangkapan keduanya seolah membuka mata publik bahwa citra positif seorang pejabat di panggung media bisa berlawanan dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata.

Dunia Panggung

Erving Goffman, sosiolog terkemuka Amerika Serikat, dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menjelaskan bahwa dunia sosial tak ubahnya adalah sebuah panggung pertunjukan. Dalam teori yang ia sebut sebagai dramaturgi, Goffman membedakan dunia sosial menjadi dua: panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage).

Panggung depan adalah ruang di mana seseorang menampilkan diri di depan publik: dunia buatan, dunia pencitraan, dunia semu-palsu yang sengaja diciptakan untuk dilihat dan menyenangkan para penonton. Sementara itu, panggung belakang adalah ruang di mana seseorang tampil sebagai dirinya sendiri: dunia yang otentik, dunia yang sebenarnya dengan segala cacat dan celanya.

Merujuk Goffman, dalam kehidupan sosial seseorang cenderung berusaha menampilkan diri secara sempurna di depan orang lain. Secara naluriah, di depan publik setiap orang melakukan apa yang oleh Goffman disebut sebagai manajemen kesan (impression management). Bukan hal yang aneh, misalnya, ketika berada di depan publik, seseorang bersikap santun, ramah, terbuka, bersahabat, ceria, sabar, atau agamis, namun ketika tidak sedang berada di depan publik ia bisa bersikap sebaliknya.

Menurut Goffman, manajemen kesan dilakukan seseorang dengan tujuan untuk membangun citra diri positif dan mendapatkan penerimaan dari orang lain. Lebih jauh, dalam dunia sosial, seseorang akan memanfaatkan modal yang dimiliki untuk tampil mengesankan di depan publik. Penampilan fisik, pakaian, cara bicara, kekuasaan, gelar, jabatan, kekayaan, keyakinan, silsilah keluarga, hingga jaringan pertemanan kerap menjadi properti penampilan diri seseorang di panggung depan dunia sosial.

Mengecoh Khalayak

Dalam perspektif dramaturgi, penangkapan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara adalah bukti bahwa pencitraan “bersih” dan “antikorupsi” oleh para koruptor di panggung depan (media) telah berhasil mengecoh khalayak publik.

Sejatinya, sudah menjadi rahasia umum bahwa panggung politik Indonesia sangat rentan praktik korupsi. Temuan lembaga Transparency International Indonesia (2018), misalnya, menyebutkan bahwa lembaga-lembaga politik adalah tempat yang paling banyak melahirkan para koruptor di Indonesia.

Yang menarik, di tengah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik yang terus menurun dan situasi bencana Covid-19 yang sedang melanda, para koruptor ternyata begitu piawai menyembunyikan aksi korupsi mereka dari pengamatan publik. Mereka gesit bersiasat dan berkelit. Mereka menyadari betul bahwa setiap sisi kehidupan mereka akan selalu menjadi sorotan publik.

Dalam situasi seperti itu, manajemen kesan dalam panggung politik, terutama sebagai penyelenggara negara yang bersih, menjadi sangat penting. Pencitraan sebagai pejabat negara yang selalu berada di garis depan upaya pemberantasan korupsi harus selalu dijaga. Padahal, di belakang panggung, dengan cara sembunyi-sembunyi, praktik-praktik korupsi ternyata justru dilakukan oleh para oknum pejabat negara ini.

Praktik-praktik korupsi dilakukan, misalnya, dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan, melibatkan bawahan, asisten, teman, atau jaringan pihak ketiga, hingga mempermainkan aturan perundang-undangan. Layaknya panggung belakang pertunjukan drama yang tertutup, panggung kotor kehidupan para koruptor ini pun berusaha ditutup rapat-rapat dengan menampilkan citra diri yang positif di depan publik.

Ketika mereka tertangkap tangan, barulah publik tersadar bahwa oknum pejabat negara yang terkesan bersih dan antikorupsi di media ternyata adalah para koruptor.

Kasus suap yang melibatkan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara bukan tidak mungkin sebenarnya juga sedang dan masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tinggi di negeri ini. Di satu sisi, di depan panggung publik, mereka menampilkan diri sebagai pejabat yang bersih. Namun, di sisi lain, di belakang sorotan kamera, mereka tak lebih dari para bromocorah pencuri uang rakyat.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat harus mewaspadai tingkah polah para oknum pejabat kotor yang niscaya menisbatkan diri sebagai malaikat pembela kepentingan rakyat. Penampilan bersih dan nyaris sempurna di panggung politik nyatanya bukanlah jaminan atas integritas dan komitmen mereka untuk melawan praktik-praktik korupsi.

Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia hari ini (9/11), terungkapnya kasus korupsi oleh para menteri itu sepatutnya menjadi momentum berharga untuk mencermati kembali latar belakang, rekam jejak, dan perilaku para pejabat penyelenggara negara yang tidak banyak mendapat sorotan publik. Jangan sampai terulang, masyarakat terkecoh oleh tipu daya pencitraan penampilan “bersih” dan “antikorupsi” para oknum pejabat negara, yang sebenarnya justru para pencuri uang rakyat.

Medhy Aginta Hidayat, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura.

Artikel opini ini telah dimuat di Detik.com, Rabu, 9 Desember 2020.

Image credit: Detik.com

Kemenangan Biden, bersama Kamala Harris sebagai wakil presiden, disambut gegap gempita oleh para pendukungnya. Kurun empat tahun pemerintahan di bawah presiden Donald Trump – yang penuh kontroversi, ketegangan, dan ketidakpastian – nampaknya menjadi pemicu kegembiraan besar atas kemenangan Biden. Kemenangan Biden, yang berasal dari Partai Demokrat dan secara ideologis berlawanan dengan Trump yang berasal dari Partai Republik, seolah memberi harapan besar akan kembalinya kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Amerika Serikat ke kondisi “normal.”

Oleh banyak pengamat, kemenangan Biden juga dilihat sebagai simbol kekalahan Trumpisme, gaya berpolitik kontroversial yang telah mengantarkan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat di tahun 2016, meskipun seringkali dianggap un-American (tidak mewakili Amerika). Trumpisme sendiri adalah gaya berpolitik Donald Trump yang dicirikan oleh paham konservatif-ultra-kanan, populisme ultra-nasionalis, nativisme (yang cenderung ke arah proteksionisme), White-Supremacy, serta anti-globalisme. Trumpisme juga dicirikan oleh penolakan terhadap kemapanan tradisi politik Amerika Serikat, penolakan terhadap sains dan fakta ilmiah, penyimpangan terhadap pakem komunikasi publik yang santun dan diplomatis (Trump kerap menyebut lawan politiknya dengan julukan negatif, misalnya Sleepy Joe), serta penggunaan retorika politik yang berbasis polarisasi sentimen identitas ras, etnik, dan agama.

Selain itu, Trumpisme juga dicirikan oleh strategi komunikasi politik Donald Trump yang tidak segan memanfaatkan hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian demi kepentingan politiknya. Michiko Kakutani dalam bukunya The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump (2018), mengungkapkan bahwa Donald Trump adalah politisi Amerika Serikat yang paling piawai memanfaatkan kebohongan (falsehood) demi libido politik. Trump tertangkap tangan telah berkali-kali berbohong bahkan setelah ia duduk di kursi kepresidenan. Koran The Washington Post (1/8/2018), misalnya, mencatat bahwa sejak menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017 hingga 1 Agustus 2018, Trump telah membuat setidaknya 4.229 klaim keliru atau menyesatkan ke publik. Trump berulangkali secara sadar menggunakan kebohongan untuk mendapatkan sorotan kamera media massa, mengalihkan perhatian publik akan isu-isu tertentu, dan yang lebih penting lagi, demi mengeksploitasi sentimen dan emosi para pendukung fanatiknya.

Kemenangan Biden dengan demikian dianggap akan mengakhiri penyebaran ideologi hitam Trumpisme yang dibawa oleh Donald Trump dan mengembalikan budaya politik beradab (civic political culture) di Amerika Serikat. Namun, benarkah bersamaan dengan kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi kepresidenannya, ideologi Trumpisme juga serta-merta akan turut hancur? Nampaknya tidak semudah itu.

Hasil Pilpres kali ini menunjukkan bahwa tidak sedikit rakyat Amerika Serikat yang terlanjur menyukai dan mendukung janji-janji ideologi Trumpisme. Faktanya, di luar dugaan banyak lembaga jajak pendapat, perolehan suara Donald Trump dalam Pilpres AS kali ini justru meningkat dan lebih banyak dibanding Pilpres AS di tahun 2016. Secara nasional, popular votes yang diperoleh Trump mencapai 48% atau sekitar 70 juta suara. Angka ini meningkat 7,3 juta dibanding perolehan suara Trump di Pilpres 2016 (Reuters, 8/11/2020). Fakta ini menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk Amerika Serikat ternyata setuju dan menerima apa yang dilakukan Trump melalui ideologi Trumpisme.

Koalisi dan militansi para pendukung Trump dalam Pilpres kali ini juga justru jauh lebih kuat. Ribuan pendukung Donald Trump di berbagai kota di Amerika Serikat terlihat selalu memadati ajang kampanye yang diadakan sebelum Pilpres berlangsung. Dibanding Pilpres 2016, para pendukung ideologi Trumpisme kini juga semakin menyebar di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat Amerika Serikat. Kelompok etnik Hispanik dan kulit putih kelas-menengah yang sebelumnya tidak banyak memilih Trump, dalam Pilpres kali ini justru cenderung mendukung Trump (Newsweek, 4/11/2020). Realitas sosiologis masyarakat Amerika Serikat yang gelap dan laten (tidak terlihat), kini menampak jelas dalam ideologi Trumpisme – merayakan supremasi ras dan etnik tertentu (maraknya White Supremacy dan aksi rasisme), nativistik (dengan slogan America-First), anti-asing (menolak imigran Muslim dari Timur Tengah, membangun tembok tebal di perbatasan Meksiko), hingga anti-sains (menolak saran ilmuwan dalam penanganan Covid-19).

Meskipun Donald Trump kalah dalam kontestasi Pilpres AS kali ini, diakui atau tidak, ideologi Trumpisme nampaknya masih akan terus mempengaruhi realitas politik elektoral di Amerika Serikat. Trumpisme belum mati. Ia masih hidup. Ia hanya matisuri. Bukan tidak mungkin jika dalam Pilpres 2024 nanti Trumpisme hidup lagi dengan wajah dan tokoh yang berbeda. Mungkin bahkan lebih kuat dibanding Donald Trump sendiri. Era kepemimpinan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris nampaknya harus menerima kenyataan telah tumbuh suburnya benih Trumpisme di tanah demokrasi Amerika Serikat. Tantangan politik Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat adalah untuk menyatukan kembali rakyat Amerika Serikat yang telah terbelah tajam selama masa empat tahun kepemimpinan Donald Trump, dengan ideologi Trumpisme yang dibawakannya.             

Medhy Aginta Hidayat

Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura dan doktor sosiologi alumnus Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di harian Jawa Pos, Senin, 9 November 2020.

Image credit: DW.com

Terungkapnya praktik prostitusi daring yang melibatkan artis ini tentu bukanlah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sejumlah kasus dengan modus operandi yang sama, tetapi dengan pelaku dan lokasi yang berbeda, telah beberapa kali terjadi di Indonesia.  

Pertanyaan menggelitik yang kemudian muncul adalah: mengapa kalangan pesohor (celebrity), yang secara sosial-ekonomi sebenarnya tergolong berkecukupan, jika tidak malah berlebih, masih terjerumus dalam praktik prostitusi?

Godaan Konsumerisme

Teori sosial tradisional biasanya mengaitkan praktik prostitusi dengan faktor kemiskinan dan tekanan hidup subsisten para pekerja seks komersial (Perschler-Desai, 2006). Merujuk teori ini, para pekerja seks komersial dianggap sebagai mereka yang kurang beruntung secara ekonomi: miskin, tidak berpendidikan dan berasal dari daerah pedesaan. Prostitusi dipahami secara sederhana sebagai fenomena para pekerja seks komersial yang ingin mendapatkan keuntungan material secara cepat dan mudah, di tengah kondisi sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Namun, fenomena praktik prostitusi dalam realitas kehidupan masyarakat kita dewasa ini sejatinya telah sangat jauh berubah. Transaksi seks kini tidak semata-mata didorong oleh urusan ekonomi: kebutuhan untuk bertahan hidup. Banyak pelaku praktik prostitusi dewasa ini ternyata justru adalah mereka yang secara ekonomi tidak bisa disebut sebagai golongan ekonomi kelas bawah. Praktik prostitusi daring yang melibatkan kalangan artis, misalnya, justru dilakukan oleh mereka yang nyata-nyata berasal dari golongan ekonomi kelas atas, atau setidaknya golongan kelas menengah-atas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mary Finn dan kawan-kawan dari Michigan State University menunjukkan bahwa praktik prostitusi saat ini tidak lagi semata didorong oleh tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal (subsistensi), melainkan lebih karena keinginan untuk memperbesar daya konsumsi (Finn, 2017). Para pelaku praktik prostitusi, dalam pengertian ini, sebenarnya adalah mereka yang terbiasa hidup dalam pusaran dan godaan ideologi konsumerisme, bukan mereka yang serba berkekurangan. Hasrat berbelanja yang menggebu dan keinginan untuk memiliki gaya hidup tertentu (baca: mewah) seringkali justru menjadi motif utama para pelaku terlibat dalam praktik prostitusi dewasa ini.

Lebih jauh, masih menurut Finn, para pesohor – artis, penyanyi, model, selebgram dan bintang iklan – yang terjerumus ke dalam dunia hitam prostitusi sebenarnya adalah mereka yang terbiasa hidup berkelimpahan (2017). Habitus mereka sebagai pesohor selalu menawarkan imbalan materi berlimpah yang seolah tanpa henti. Dalam ruang habitus seperti ini, tekanan untuk selalu menjaga penampilan fisik, mengikuti trend gaya hidup terkini, memiliki barang-barang mahal dan bermerk, serta tuntutan sosial (social pressure) dunia hiburan yang hedonis seringkali menjadi faktor pemicu bagi sebagian oknum artis untuk menjajal dan akhirnya terlibat dalam aktivitas bisnis prostitusi. Dengan kecantikan yang mereka miliki sebagai pesohor, para artis pelaku praktik prostitusi kerap mengambil jalan pintas demi mendapatkan sejumlah besar imbalan materi secara mudah dan cepat.

Glamorisasi Gaya Hidup      

Selain godaan gaya hidup konsumtif dan hedonis, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi – terutama media sosial – ternyata juga turut mendorong semakin maraknya praktik prostitusi di kalangan pesohor. Platform media sosial Instagram, misalnya, disebut turut andil dalam membentuk kebiasaan “glamorisasi” gaya hidup para pesohor, melalui kebiasaan mengunggah foto-foto diri mereka (Finn, 2017). Merujuk Roland Barthes, seorang filsuf dan kritikus budaya dari Perancis, glamorisasi adalah fenomena memperindah, mempercantik dan memperagung penampilan obyek tertentu sebagai penanda simbolik (1957). Melalui proses glamorisasi, obyek-obyek visual yang sebenarnya biasa-biasa saja terlihat menjadi lebih indah dan cantik. Film, iklan dan dunia fashion, misalnya, adalah obyek-obyek visual yang jamak mengalami proses glamorisasi.

Dalam konteks habitus para pesohor di dunia hiburan, proses glamorisasi gaya hidup nampak dalam unggahan foto-foto diri mereka melalui media sosial Instagram. Penampilan fisik yang serba sempurna, cantik, indah, mewah, mahal dan berkelas seringkali secara sengaja berusaha ditampilkan demi menjaga citra glamor mereka di mata publik dan penggemar.

Padahal, di balik foto-foto glamor mereka di media sosial, tidak sedikit artis yang menjalani kehidupan sehari-hari yang berbeda di dunia nyata, menjadi kurang populer atau bahkan kehilangan sumber penghasilan di dunia hiburan. Akibatnya, ketika tuntutan sosial sebagai public figure untuk selalu tampil sempurna semakin kuat, sejumlah oknum artis akhirnya memilih mengambil jalan pintas dengan menjadi pekerja seks komersial demi mempertahankan citra dan status gaya hidupnya sebagai pesohor.

Akhirnya, fenomena praktik prostitusi di kalangan artis yang kian merebak bukanlah semata-mata karena persoalan kekurangan ekonomi. Gaya hidup konsumtif, hedonis dan glamor, yang kemudian berkembang menjadi tekanan sosial (social pressure) di dunia hiburan, sejatinya justru lebih berpotensi menjadi faktor pemicu tindak penyimpangan sosial ini. Upaya menghentikan praktik prostitusi di kalangan artis dengan demikian seyogyanya juga menyasar upaya penyadaran dampak negatif gaya hidup para pesohor yang cenderung konsumtif, hedonis dan glamor.

Medhy Aginta Hidayat
Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Trunojoyo, Madura.

Image credit: Media Indonesia

Segera setelah terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air, media sosial di Indonesia dipenuhi oleh berbagai informasi, foto dan video jatuhnya pesawat tersebut. Melalui kanal media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube, berita-berita tentang jatuhnya pesawat Lion Air disebarluaskan. Tagar #PrayforJT610 pun berlalu-lalang mendominasi linimasa media sosial, terutama Facebook dan Twitter.

Medsos di tengah bencana

Dengan karakteristiknya yang unik – realtime, berbasis-pengguna, egaliter, berdaya jangkau luas dan interaktif – media sosial sebenarnya dapat berperan positif dalam peristiwa bencana. Setidaknya terdapat tiga peranan penting media sosial ketika terjadi bencana.

Pertama, sebagai kanal informasi alternatif. Dibanding media konvensional lainnya – koran, radio, televisi – media sosial seringkali menjadi sumber informasi pertama ketika terjadi bencana. Facebook, misalnya, akan mengaktifkan fitur informasi keselamatan Save Check yang menyebarkan informasi awal manakala terjadi bencana. Selain itu, pasca bencana, media sosial juga terbukti efektif sebagai kanal penyebarluasan informasi bagi keluarga korban, pemerintah dan masyarakat umum.   

Kedua, sebagai media komunikasi cepat-tanggap. Dalam situasi bencana yang serba kacau, media sosial juga banyak dimanfaatkan sebagai media komunikasi darurat. Sifat media sosial yang interaktif dan user-generated, memungkinkan para penggunanya untuk dapat mengirimkan pesan (teks, gambar maupun video), mendiskusikan dan menindaklanjuti informasi bencana. 

Ketiga, sebagai media volunteerism. Ketika terjadi bencana, tidak hanya pemerintah yang mengambil inisiatif penanganan korban. Dalam situasi seperti inilah media sosial memainkan peranan, yakni sebagai ruang berkumpulnya para relawan. Kelompok-kelompok relawan, misalnya, dapat memanfaatkan fitur-fitur Facebook untuk membentuk grup relawan, mengorganisir event atau bahkan menghimpun donasi bagi para korban bencana.      

Media sosial, harus diakui, bisa sangat bermanfaat dalam upaya penanganan kondisi darurat bencana. Namun, di balik peranan penting yang bisa dimainkannya, muncul satu persoalan pelik: bagaimana memastikan kebenaran informasi bencana yang menyebar melalui media sosial? Bagaimana jika informasi itu adalah hoaks?  

Melawan hoaks bencana

Karakter media sosial yang nyaris tanpa sensor – tanpa mekanisme moderasi dan penyuntingan – memang menjadi celah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dalam peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air JT610, misalnya, tersebar video dan foto-foto hoaks mengenai detik-detik jatuhnya pesawat tersebut.

Jika dibiarkan, hoaks yang tersebar di tengah-tengah situasi bencana seperti ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekacauan dalam skala yang lebih luas. Upaya menangkal hoaks di tengah bencana seyogyanya tidak semata dilakukan oleh pemerintah. Para pengguna media sosial pun harus terlibat aktif dalam upaya meredam penyebarluasan hoaks di tengah situasi bencana.

Pertama, pengguna media sosial harus berusaha menahan diri agar tidak serta merta tergoda dan menyebarkan informasi, gambar, foto, atau video bencana. Sikap kritis diperlukan ketika membaca informasi bencana melalui media sosial. Jika tidak berasal dari media arus utama, sebaiknya dilakukan double-check untuk memastikan kebenaran informasi bencana.

Kedua, mengambil waktu sejenak untuk berpikir jernih dan bertanya: apakah informasi yang hendak kita bagikan akan berdampak baik, atau malah sebaliknya? Bukan tidak mungkin, niat baik untuk menyampaikan informasi tentang bencana, justru ternyata malah membantu para produsen hoaks dalam menciptakan kepanikan dan kekacauan sosial.

Ketiga, hanya mengambil dan menyebarkan informasi dari sumber media arus utama yang kredibel dan terpercaya. Dalam realitas media sosial, siapapun berhak memproduksi informasi. Kebenaran bisa jadi bukan tujuan utama. Dalam situasi demikian, pengguna media sosial benar-benar dituntut untuk pandai memilah-milah informasi yang berdasarkan fakta dan bukan informasi palsu.   

Dengan bersikap bijak dan hati-hati ketika menyebarkan informasi bencana melalui media sosial, sejatinya kita telah turut membantu upaya penanganan bencana dengan cara yang paling sederhana: menghentikan penyebaran informasi palsu atau hoaks bencana.

Medhy Aginta Hidayat
Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura.

Image credit: Media Indonesia

Survei nasional bertajuk Pelita Yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia ini juga menemukan fakta bahwa faktor pemahaman keagamaan yang sempit, aspek demografis dan keterlibatan dalam organisasi keagamaan tertentu turut mempengaruhi meningkatnya gejala intoleransi di kalangan guru di Indonesia.

Hasil temuan survei ini tentu sangat memprihatinkan. Galibnya, lembaga pendidikan adalah pranata persemaian budi pekerti luhur. Sekolah, dan terutama guru, adalah agen utama sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma, termasuk nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bersama. Namun, yang terjadi kini justru sebaliknya. Guru kini ditengarai menjadi agen tumbuhnya benih-benih perilaku intoleran.   

Secara sosiologis, tumbuhnya benih-benih perilaku intoleran di kalangan guru dapat dibaca sebagai produk berkembangnya habitus intoleransi di dunia pendidikan. Merujuk sosiolog Pierre Bourdieu, setiap perilaku individu ditentukan oleh habitus (1972). Habitus adalah konsep yang dibuat Bourdieu untuk menjelaskan disposisi perilaku menubuh (embodied) yang dibentuk oleh norma, nilai dan kebiasaan melalui pengasuhan dan pendidikan. Misalnya, cara berjalan, cara berbicara, cara marah, cara berpikir atau bersikap. Alih-alih sadar, dalam perspektif Bourdieuan, cara kita berjalan, berbicara, berpikir atau bahkan bersikap terjadi secara spontan dan seringkali tanpa sadar.

Melalui pendidikan formal, selain juga pengasuhan dalam keluarga, habitus intoleransi niscaya tumbuh dan berkembang. Guru yang memiliki sikap intoleran, dengan demikian, cenderung berada dalam habitus intoleransi dan berpotensi menyebarluaskan habitus intoleransi di kalangan anak didiknya. Di sekolah, habitus intoleransi bisa mengejawantah dalam bentuk diskriminasi (bullying) berdasarkan suku, agama, ras, atau gender, pembatasan interaksi sosial berdasarkan latar belakang tertentu, serta penguatan identitas primordial.

Selain ditentukan oleh habitus intoleransi, perilaku intoleran di kalangan guru juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural. Bangkitnya paham primordialisme dan konservatisme keagamaan, misalnya, ditengarai menjadi salah satu pemicu meningkatnya gejala intoleransi di Indonesia (Bruinessen, 2013). Dalam gejala conservative turn ini, identitas primordial keagamaan menjadi identitas utama (marked identity) dan sekaligus pembeda dengan identitas yang lain (Brekhus, 2015). Dengan dalih kebenaran identitas agama tertentu, tanpa disadari dapat tumbuh benih-benih perilaku intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Di samping itu, perilaku intoleran di kalangan guru juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan lahirnya masyarakat digital yang membuka ruang penyebaran paham-paham ideologi transnasionalisme (James, 2017). Dalam konteks ini, internet dan terutama media sosial memberi ruang bagi siapapun, termasuk guru, untuk mengakses informasi dan pengetahuan keagamaan secara mudah dan nyaris tanpa sensor. Ajaran-ajaran keagamaan yang sempit, menyesatkan dan bahkan radikal, dengan mudah dibaca oleh para guru. Sebagai akibatnya, paparan pemahaman keagamaan yang keliru ini semakin menyuburkan benih sikap dan perilaku intoleran di kalangan guru.

Hasil temuan survei PPIM tentang meningkatnya gejala intoleransi di kalangan guru adalah alarm peringatan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Guru perlu kembali kepada khittah-nya sebagai bagian penting lembaga pendidikan yang bertujuan membentuk watak peserta didik yang “beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab” (Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Upaya konkret yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan dunia pendidikan adalah dengan mulai membangun habitus dunia pendidikan nasional yang toleran dan menghargai perbedaan. Misalnya, dengan melakukan pembenahan dalam proses pendidikan guru yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemajemukan, pencegahan penyebaran nilai dan perilaku intoleran melalui seleksi guru yang lebih ketat, peningkatan intensitas interaksi antar sekolah dengan latar belakang keagamaan yang berbeda, hingga pemberian pemahaman keagamaan yang lebih terbuka, moderat dan toleran kepada para guru.

Belum terlambat bagi para guru untuk berubah. Jangan sampai benih-benih intoleransi di kalangan guru dibiarkan tumbuh dan menggerogoti pohon kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Medhy Aginta Hidayat
Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura.

Image credit: Media Indonesia

Merujuk Freedom House, praktik manipulasi media sosial dalam pilpres dilakukan dengan berbagai cara. Sejumlah cara yang lazim digunakan, di antaranya dengan mencuri data pengguna media sosial, membajak akun pengguna media sosial berpengaruh, menampilkan iklan politik tertarget, hingga menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.

Cara-cara lain yang digunakan ialah dengan memanfaatkan akun palsu (bots dan troll) untuk mengangkat isu-isu tertentu, menyensor konten opini yang berlawanan, hingga membayar buzzers dan influencers di media sosial untuk mengarahkan pilihan suara warga negara dalam pilpres.

Bahaya medsoskrasi

Ajang pilpres, termasuk di Indonesia, seharusnya menjadi perayaan demokrasi yang menggembirakan. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa terlibat dan menentukan hasil pilpres secara demokratis. Warga negara memilih secara sadar, sukarela, rasional, dan bertanggung jawab -bukan karena keterpaksaan, ketakutan, intimidasi, manipulasi, atau godaan uang.

Pilpres dalam sistem demokrasi mensyaratkan peran penting warga negara. Kekuasaan tertinggi (kratos) berada di tangan warga negara (demos), bukan di tangan segelintir orang (aristos). Prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dibangun untuk melindungi hak-hak warga negara. Adagium demokrasi, ‘vox populi, vox dei’ (suara rakyat ialah suara Tuhan) atau ‘government of the people, by the people, for the people’ (kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat), menggambarkan betapa pentingnya peran warga negara dalam proses demokrasi yang sehat.

Pilpres dalam sistem demokrasi juga menjunjung tinggi hak pilih warga negara. Prinsip one man one vote, satu orang satu suara, benar-benar dijaga. Setiap warga negara tidak peduli apa pun latar belakang, status sosial-ekonomi atau jabatannya memiliki kedudukan yang sama ketika memilih. Kekuasaan politik diperoleh berdasarkan prinsip suara terbanyak. Siapa mendapat suara terbanyak, dialah yang menang. Itulah esensi demokrasi.

Sayangnya, di era media sosial dewasa ini, sistem demokrasi bisa dengan mudah terpeleset menjadi ‘medsoskrasi’. Apa itu ‘medsoskrasi’? Medsoskrasi ialah sistem politik yang ditegakkan media sosial (medsos), yang mana kekuasaan tertinggi (kratos) tidak lagi berada di tangan rakyat (demos), melainkan di tangan para pengguna media sosial (medsos). Artinya, siapa yang mampu memanipulasi pilihan suara warga negara melalui media sosial, dialah yang menang.

Dalam sistem medsoskrasi, berlangsung praktik-praktik manipulasi fakta, data, angka, penyebaran ujaran kebencian, hoaks dan fitnah, serta penggiringan opini warga negara. Para rente politik pemburu kekuasaan membabi buta menghalalkan segala cara demi meraih kursi kekuasaan. Prinsip ‘yang penting menang’ menjadi panglima. Etika dan moralitas disingkirkan. Uang lebih berkuasa ketimbang rekam jejak, gagasan, dan program kerja.

Medsoskrasi ialah sistem politik yang ditegakkan media sosial (medsos), yang mana kekuasaan tertinggi (kratos) tidak lagi berada di tangan rakyat (demos), melainkan di tangan para pengguna media sosial (medsos).
Click To Tweet

Dalam ajang pilpres di era medsoskrasi, tidak lagi berlaku prinsip one man one vote. Akan tetapi, satu orang sama dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan lebih suara. Hal ini dimungkinkan karena dengan dukungan dana yang besar, aktor-aktor politik bisa dengan mudah memanipulasi media sosial untuk memengaruhi suara para pemilih.

Lebih jauh, medsoskrasi juga era percakapan politik warga negara lebih banyak terjadi di ruang virtual yang emosional, tertutup, dan berdimensi satu, bukan di ruang publik yang substantif, bebas, rasional dan emansipatoris (Habermas, 1962).

Di platform media sosial populer, seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Whatsapp, kelompok-kelompok hiperpartisan pendukung calon presiden berhadapan, saling menyalahkan. Lalu, saling mencaci maki dan bahkan saling memusuhi hingga berpotensi memecah belah ikatan sosial warga negara dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Dalam era medsoskrasi, semakin sulit menemukan percakapan warga negara yang santun, objektif, jujur, cerdas, dan bermutu. Emosi lebih penting ketimbang akal sehat. Perasaan lebih utama ketimbang pikiran. Hasrat untuk mengalahkan lebih dikedepankan ketimbang upaya untuk memahami. Setiap kubu pendukung calon presiden merasa berhak menjadi yang paling benar. Setiap hidup dalam gelembung ‘filter bubble’ dan ‘echo chamber’ mereka sendiri: memegang teguh keyakinan yang mereka yakini sembari menolak apa pun keyakinan yang lain (Kakutani, 2018).

Menjaga demokrasi

Sistem demokrasi yang sehat sejatinya mempersyaratkan adanya ruang perbedaan pendapat. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang mereka yakini. Setiap warga negara tidak merasa takut atas sensor, paksaan, atau manipulasi dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam konteks inilah, praktik manipulasi penggunaan media sosial demi memengaruhi pilihan suara warga negara dalam pilpres menjadi bahaya besar bagi sistem demokrasi.

Menghadapi situasi seperti ini, Cass Sunstein dalam bukunya #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media (2018) mencatat perlunya tiga prakondisi yang patut dijaga agar demokrasi tetap tegak berdiri di tengah maraknya praktik manipulasi penggunaan media sosial. Pertama, perlunya menjaga paparan informasi, pandangan, dan posisi yang berbeda-beda dalam ruang media sosial.

Kedua, perlunya menjaga pemahaman atas pengalaman hidup bersama yang sejatinya dimiliki para pengguna media sosial. Ketiga, perlunya mengembangkan kecakapan dan literasi digital dalam menggunakan media sosial.

Pilpres tentu saja bukanlah perang yang harus dimenangkan dengan prinsip menghalalkan segala cara. Pilpres ‘hanyalah’ mekanisme demokratis memilih pemimpin yang seharusnya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai, norma, etika, dan moralitas. Upaya licik memenangi kontestasi pilpres dengan memanipulasi penggunaan media sosial harus segera dihentikan. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika ajang pilpres dilakukan dengan cara-cara kotor, manipulatif, dan merusak akal sehat.

Medhy Aginta Hidayat

Dosen Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo, Madura. Doktor Sosiologi Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di Media Indonesia, Kamis, 31 Januari 2019.

Image credit: MediaIndonesia.com

Fenomena prostitusi daring di Indonesia mulai merebak seiring dengan semakin berkembangnya piranti teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial, serta semakin terjangkaunya harga piranti dan gawai teknologi turut mendukung berkembangnya fenomena prostitusi daring di Indonesia. Sejak tahun 2015, sejumlah kasus transaksi prostitusi daring telah diungkap oleh pihak kepolisian RI dan para pelaku pun telah dijatuhi hukuman penjara (Tempo, 2017).

Namun, yang menarik, modus penggunaan media daring – terutama media sosial – dalam transaksi prostitusi daring nampaknya terus berlangsung dan bahkan cenderung semakin meningkat. Muncul pertanyaan menggelitik: mengapa media daring – terutama media sosial – menjadi pilihan utama modus praktik prostitusi dewasa ini?

Anonimitas Media Sosial

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus praktik prostitusi daring yang terjadi di Indonesia berlangsung dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial dipergunakan sebagai sarana promosi, komunikasi dan transaksi seks ilegal secara daring. Media sosial yang banyak dipergunakan sebagai sarana praktik prostitusi daring, secara berturut-turut, adalah Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp serta Line (Prayudi, 2018). Dalam kasus penangkapan artis VA dan AS di Surabaya, misalnya, terungkap bahwa sindikat prostitusi daring ini menggunakan Twitter dan Instagram dalam menjalankan aktivitasnya.

Penetrasi pengguna internet yang besar dan jangkauan media sosial yang melampaui batas-batas geografis menjadi alasan utama pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi daring saat ini. Selain itu, dibanding laman, blog atau forum, media sosial saat ini lebih dipilih terutama karena karakternya yang anonim. Anonimitas pengguna di dunia maya inilah yang mendorong para pelaku praktik prostitusi konvensional-tradisional untuk beralih ke media sosial sebagai sarana untuk menjual jasa mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Mary Finn dari Michigan State University terhadap 71 pelaku prostitusi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa para pekerja seks saat ini memanfaatkan media sosial dengan dua pertimbangan utama: faktor ekonomi dan keamanan (2017).

Anonimitas pengguna di dunia maya inilah yang mendorong para pelaku praktik prostitusi konvensional-tradisional untuk beralih ke media sosial sebagai sarana untuk menjual jasa mereka.
Click To Tweet

Secara ekonomi, dibanding praktik prostitusi konvensional-tradisional, transaksi prostitusi secara daring – dengan sarana utama media sosial – ternyata sangat jauh lebih menguntungkan. Dalam penelitiannya Finn mencatat bahwa 80% transaksi prostitusi di Amerika Serikat ternyata lebih banyak diperoleh secara daring ketimbang luring. Lebih jauh, keuntungan praktik prostitusi daring pun meningkat drastis karena para pekerja seks dapat memotong matarantai mucikari yang selama ini sangat dominan dalam praktik prostitusi konvensional-tradisional.

Selain itu, dalam penelitian yang sama Finn juga menemukan bahwa media sosial banyak dipilih oleh para pelaku prostitusi daring karena dianggap relatif terjaga aspek keamanannya. Selain mudah digunakan dan berdaya jangkau luas, media sosial dianggap memungkinkan siapa pun untuk membuat akun palsu, menyamarkan atau mengganti identitas dan foto diri, atau bahkan menggunakan foto orang lain sebagai profil akun media sosial mereka. Hanya dengan berbekal gawai yang terhubung dengan internet, para pekerja seks dapat memanfaatkan media sosial untuk menjual jasa mereka. Melalui media sosial, dengan kata lain, para pelaku bisnis prostitusi memanfaatkan karakter anonimitas media sosial untuk menawarkan jasanya secara lebih aman dari incaran pihak kepolisian.

Penyalahgunaan Medsos

Harus diakui, praktik prostitusi daring tidak bisa ditutup begitu saja seperti halnya praktik prostitusi konvensional-tradisional yang biasanya berada dalam suatu area lokalisasi. Terungkapnya sejumlah kasus prostitusi daring tidak serta merta berarti bahwa praktik menjual jasa seks secara ilegal ini akan berakhir. Lebih jauh, upaya mengatasi masalah sosial baru (new social problems) yang muncul karena penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi – seperti halnya prostitusi daring – tidak bisa dilakukan secara parsial. Hal ini karena penyalahgunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring pada dasarnya adalah dampak residual teknologi dalam realitas kehidupan masyarakat postmodern dewasa ini.

Karenanya, upaya penanganan secara komprehensif multibidang seyogyanya perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam masalah prostitusi daring ini. Pertama, upaya menghentikan penyalahgunaan media sosial untuk dalam praktik prostitusi daring seharusnya dilakukan secara lebih serius oleh pemerintah. Harus diakui, regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan media sosial selama ini selama ini lebih terfokus kepada masalah penyebaran berita palsu, ujaran kebencian dan maltransaksi keuangan. Aturan perundang-undangan yang dapat menjerat secara hukum para pelaku prostitusi daring – baik itu mucikari, pekerja seks maupun para pengguna jasa seks – seyogyanya perlu segera dibuat dan diterapkan.

Kedua, perusahaan-perusahaan media sosial seyogyanya perlu turut ambil bagian dalam upaya menghentikan praktik prostitusi daring yang ditengarai akan semakin meningkat. Persoalan penyalahgunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan isu terorisme, hoaks, ujaran kebencian atau fitnah. Media sosial kini juga dimanfaatkan untuk praktik prostitusi daring. Karenanya, aturan ketat mengenai pembuatan akun media sosial berdasarkan identitas asli pengguna (misalnya dengan keharusan menyertakan kartu identitas, foto diri, dan bahkan sidik jari), serta pemberian sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran aturan penggunaan media sosial harus mulai diterapkan.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring sudah seharusnya diantisipasi sejak dini oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penanganan kuratif setelah munculnya kasus prostitusi daring di kalangan artis, seperti yang baru saja terungkap di Surabaya, tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu upaya preventif yang melibatkan pelbagai pihak yang terlibat dalam masalah sosial ini. Jika tidak, dampak sosial dan daya rusak yang diakibatkan oleh praktik prostitusi daring ini niscaya akan jauh lebih besar ketimbang praktik prostitusi konvensional-tradisional.

Medhy Aginta Hidayat Dosen Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura. Doktor sosiologi alumnus Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di Media Indonesia, Selasa 8 Januari 2019.

Image credit: MediaIndonesia.com

Merujuk laporan dari Freedom House, praktik-praktik manipulasi media sosial untuk kepentingan pilpres dilakukan dengan sejumlah cara, di antaranya mencuri data para pengguna media sosial, membajak akun sejumlah pengguna media sosial berpengaruh, menampilkan iklan media sosial dark post secara tertarget, menyebarkan fake news dan hoaks, menggunakan army of bots dan troll farms untuk mengangkat isu-isu tertentu, hingga membayar buzzers dan influencers media sosial untuk membentuk dan mengarahkan opini publik dalam Pilpres.

Salah satu preseden buruk manipulasi media sosial untuk kepentingan pilpres adalah penyalahgunaan 87 juta data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica untuk pemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016. Oleh Cambridge Analytica, data pribadi pengguna Facebook digunakan untuk memanipulasi kondisi psikologi calon pemilih agar memberikan suara untuk Trump. Hasilnya? Secara mengejutkan Donald Trump terpilih menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat.

Manipulasi media sosial

Dalam era digital dewasa ini, kehadiran media sosial sejatinya berperan positif memperluas ruang partisipasi publik. Media sosial adalah “teknologi pembebasan” (Diamond, 2010), ruang bersuara bagi mereka yang selama ini tidak mendapat tempat dalam ruang utama diskursus publik.

Namun, di sisi lain harus diakui bahwa media sosial juga seringkali dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik. Melalui media sosial, seseorang dengan mudah melakukan manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu, misalnya pilpres. Politik pecah belah dan adu domba di era digital ini, misalnya, seringkali justru terjadi di media sosial.

Jika ditilik secara lebih mendalam, praktik manipulasi media sosial dimungkinkan karena tiga faktor. Pertama, akses penggunaan media sosial yang mudah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2017) menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia 143,26 juta, atau setara 54,68% dari total jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 95% mengakses media sosial, terutama Facebook dan Twitter. Wajar jika penetrasi masif ini dengan mudah menggoda siapapun untuk memanfaatkan media sosial secara manipulatif.

Kedua, lemahnya aturan perundang-undangan dan rendahnya literasi media sosial. Harus diakui, di banyak negara termasuk di Indonesia, kebebasan berekspresi di media sosial tidak diimbangi dengan literasi media sosial. Banyak pengguna media sosial yang belum sepenuhnya memahami etika penggunaan media sosial. Lebih jauh, dalam hal minat baca, data dari World’s Most Literate Nations Ranked yang disusun oleh Central Connecticut State University (2016) menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti. Artinya, kebanyakan orang Indonesia sangat aktif bermedia sosial, namun malas membaca dengan cermat informasi yang beredar di dalamnya. Akibatnya, bisa ditebak, pengguna media sosial di Indonesia sangat rentan menjadi korban hoaks untuk kepentingan politik.

Ketiga, motif kepentingan individu atau kelompok pengguna media sosial. Panasnya kontestasi Pilpres 2019, misalnya, diyakini akan menjadi motif utama praktik manipulasi media sosial demi mencapai kemenangan capres-cawapres tertentu. Tingginya penetrasi pengguna media sosial, ditambah dengan rendahnya literasi digital dan lemahnya aturan hukum, mendorong para kontestan pilpres untuk berpikir pendek menghalalkan segala cara demi meraih kursi kekuasaan.

Menghindari medsoskrasi

Pilpres, termasuk di Indonesia, seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang bebas, jujur, dan adil. Setiap warganegara dengan bebas bisa terlibat, mengikuti, dan menentukan hasil pemilu. Pilihan diberikan kepada capres-cawapres secara sadar, sukarela, dan rasional — bukan karena paksaan. Itulah esensi pilpres dalam alam demokrasi: kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Sayangnya, dalam realitas budaya media sosial dewasa ini, demokrasi bisa dengan mudah terpeleset menjadi “medsoskrasi”. Inilah era ketika kekuasaan politik diperoleh berkat bantuan media sosial, di mana kekuasaan tertinggi (kratos) bukanlah di tangan rakyat kebanyakan (demos), melainkan di tangan suara para pengguna media sosial (medsos) yang telah dimanipulasi. Di media sosial, tidak berlaku prinsip satu orang satu suara (one man one vote), tetapi bisa jadi satu orang memiliki kekuatan setara puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan lebih suara.

Inilah era ketika kekuasaan politik diperoleh berkat bantuan media sosial, di mana kekuasaan tertinggi (kratos) bukanlah di tangan rakyat kebanyakan (demos), melainkan di tangan suara para pengguna media sosial (medsos) yang telah…
Click To Tweet

Dalam realitas media sosial, hal ini dimungkinkan karena dengan modal finansial yang dimiliki, aktor-aktor politik bisa dengan mudah memanfaatkan lembaga-lembaga konsultan, seperti Cambridge Analytica, untuk mempengaruhi suara para pengguna media sosial dalam pemilu. Dalam konteks ini, munculnya kelompok-kelompok bayaran seperti Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA) adalah indikasi tengah berlangsungnya praktik manipulasi media sosial untuk kepentingan politik di Indonesia. Kelompok-kelompok ini berusaha mempengaruhi opini dan pilihan politik publik melalui media sosial dengan cara menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, hoaks, dan fitnah demi tujuan politik tertentu.

Ajang pilpres dalam realitas medsoskrasi seperti ini sangat rentan terjerembab ke dalam sistem politik oligarki. Dalam sistem politik oligarki, segelintir orang memiliki kekuasaan besar untuk berkuasa dan memimpin pemerintahan. Dalam sistem politik medsoskrasi, mereka yang memiliki modal sosial, ekonomi dan budaya lebih besar, dengan mudah dapat membajak dan “membeli” suara pemilih melalui praktik manipulasi media sosial demi meraih kekuasaan dalam pilpres.

Agar terhindar dari praktik manipulasi media sosial dan medsoskrasi, pemerintah dan DPR perlu segera duduk bersama untuk menyusun legislasi penggunaan media sosial, khususnya untuk kepentingan politik. Aturan hukum yang membatasi penggunaan media sosial untuk berkampanye, jumlah dana iklan melalui media sosial, hingga sanksi hukuman pidana kepada siapapun yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan politik, perlu segera dipikirkan. Tanpa aturan dan sanksi yang jelas, tidak mustahil, manipulasi media sosial demi kepentingan politik akan semakin menjadi-jadi menjelang perhelatan Pilpres 2019 nanti.

Medhy Aginta Hidayat

Dosen mata kuliah Dimensi Sosial Teknologi, Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo, Madura; doktor sosiologi Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di Detik.com, Senin 5 November 2018.

Image credit: RoarMedia.com

Hasil penelitian ini mengejutkan. Aral dan timnya sampai pada dua kesimpulan penting. Pertama, bahwa hoaks menyebar lebih cepat ketimbang berita faktawi. Penelitian ini menemukan fakta bahwa hoaks di Twitter menyebar 6x lebih cepat untuk mencapai 1,500 orang dibanding berita faktawi.

Kedua, bahwa hoaks menyebar lebih luas ketimbang berita faktawi. Aral dan timnya menemukan fakta bahwa berita bohong 70% lebih banyak di-retweet ketimbang berita faktawi.

Era dromologi

Paul Virilio, seorang filsuf asal Perancis, dalam bukunya Speed and Politics: An Essay on Dromology (1986), menyatakan bahwa realitas kebudayaan dewasa ini digerakkan oleh logika dan obsesi akan kecepatan.

Virilio menyebutnya sebagai era dromologi. Dromologi berasal dari bahasa Yunani “dromos” yang artinya berlari kencang dan “logos” yang artinya semesta pengetahuan. Secara sederhana, dromologi berarti semesta berpikir yang digerakkan oleh prinsip kecepatan.

Berbeda dengan era modernitas yang digerakkan oleh prinsip produksi dan era modernitas-lanjut (late-modernity) yang ditegakkan oleh prinsip konsumsi, merujuk Virilio, era postmodernitas ditegakkan oleh prinsip dromologi. Logika dromologi menuntun untuk menjadi yang tercepat, yang pertama, yang terdepan. Adagium era dromologi adalah: siapa cepat dia menang. Siapa menang dia berkuasa. Siapa lambat dia tertinggal. Siapa tertinggal dia kalah.

Menurut Virilio, logika dromologi menguasai nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat postmodern dewasa ini: transportasi, produksi, konsumsi, politik, komunikasi, teknologi, gaya hidup, media, pekerjaan, waktu senggang, seni, olahraga dan bisnis. Beberapa contoh fenomena dromologi misalnya adalah maraknya restoran cepat-saji (fast-food), perlombaan teknologi kereta cepat (bullet train), berkembangnya bisnis membaca cepat (speed-reading), obsesi akan kecepatan akses internet, percepatan teknologi pertukaran data daring (online data-exchange), hingga hasrat untuk selalu mengikuti kabar terbaru (breaking news) di media sosial dan ketakutan akan ketinggalan informasi atau fear of missing out (FOMO).

Dromologi berasal dari bahasa Yunani “dromos” yang artinya berlari kencang dan “logos” yang artinya semesta pengetahuan.
Click To Tweet

Dalam konteks logika dromologi, fenomena penyebaran hoaks yang lebih cepat ketimbang berita faktawi bisa dibaca sebagai konsekuensi logis kejayaan prinsip kecepatan dalam realitas masyarakat postmodern. Dengan bantuan perkembangan teknologi informasi – terutama media sosial – serta terbitnya era post-truth dimana emosi dan perasaan lebih penting ketimbang fakta dan data (McIntyre, 2018), berita bohong kini dengan mudah dapat disebarluaskan dengan kecepatan dan daya jangkau yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan dorongan emosi, para pengguna media sosial kini dengan mudah melupakan prinsip verifikasi, hilang nalar, grusa-grusu dan terburu-buru ingin menjadi yang pertama mengabarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya, inilah era dromologi kebohongan.

Celakanya, dalam masyarakat post-truth, logika dromologi kebohongan kerap dijadikan alat propaganda demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Michiko Kakutani dalam bukunya The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump (2018), misalnya, mengungkapkan dengan gamblang bagaimana Donald Trump memanfaatkan logika dromologi kebohongan demi meraih kursi kepresidenan. Dengan teknik propaganda ‘firehose of falsehood’, Brad Parscale, direktur kampanye digital Donald Trump di ajang Pilpres 2016, mengakui bahwa timnya sengaja menyebarluaskan hoaks secara masif dan berulang melalui media sosial, terutama Facebook, sebagai strategi untuk meraih kemenangan bagi Trump. Hasilnya? Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-45.

Yang menarik, bahkan setelah menjadi presiden sekalipun, alih-alih berhenti menebar hoaks, Trump ternyata masih memanfaatkan logika dromologi kebohongan demi mempertahankan kekuasaannya. Koran The Washington Post (1/8/2018), misalnya, mencatat bahwa semenjak hari ketika ia diangkat sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017 hingga saat ini, Trump telah membuat 4.229 klaim keliru, tidak benar, atau menyesatkan ke publik masyarakat Amerika Serikat.

Trump secara sadar menyebarkan hoaks untuk mendapatkan sorotan kamera media, mengalihkan perhatian publik akan isu-isu tertentu, dan yang lebih penting lagi, untuk mengeksploitasi emosi para pendukung fanatiknya. Dengan memanfaatkan logika dromologi kebohongan – bahwa hoaks menyebar lebih cepat dan lebih luas ketimbang berita faktawi – Trump memanipulasi fakta dan mengeksploitasi emosi khalayak demi mempertahankan kekuasaannya.

Mencegah dampak negatif

Dampak negatif dromologi kebohongan – menghilangnya batas antara kebohongan dan kebenaran, terciptanya perpecahan dalam masyarakat, tersebarnya rasa tidak percaya, ketakutan dan kebencian, hingga tersulutnya konflik antar kelompok dan kekerasan fisik – tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dromologi kehobongan, sejumlah cara setidaknya bisa ditempuh. Pertama, prinsip kehati-hatian, menjaga jarak, bahkan skeptis, dan selalu melakukan verifikasi, check and re-check, ketika mengakses informasi harus menjadi pegangan, terutama bagi para pengguna media sosial.

Kedua, negara dan pemerintah seyogyanya terlibat lebih aktif dalam upaya mencegah dampak buruk penyebaran hoaks, terutama melalui media sosial. Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada para pengguna media sosial. Pendidikan literasi digital seyogyanya segera menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan efek jera, sanksi dan hukuman terkait penyebaran berita bohong di media sosial juga harus lebih tegas, lebih berat dan tidak tebang pilih.

Ketiga, penegakan hukum dan pemberian sanksi seharusnya tidak hanya ditujukan kepada penyebar hoaks, tetapi juga kepada perusahaan penyedia layanan media sosial. Dengan kata lain, perusahaan penyedia layanan media sosial harus dituntut untuk ikut bertanggungjawab terhadap pelbagai praktik penyalahgunaan platform yang mereka ciptakan, termasuk praktik penyebaran hoaks.

Hanya dengan upaya proaktif, preventif dan kolaboratif, maka dampak negatif dromologi kebohongan akan dapat diminimalisir. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika praktik-praktik penyebaran hoaks terus dibiarkan dan menggerogoti fondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Medhy Aginta Hidayat

Dosen mata kuliah Dimensi Sosial Teknologi, Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura. Doktor sosiologi Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di Media Indonesia, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Image credit: Media Indonesia

Perilaku kekerasan bukan terjadi tanpa sebab. Secara sosiologis, akar penyebab perilaku kekerasan sangatlah kompleks. Secara umum, para sosiolog membedakan dua faktor penyebab perilaku kekerasan: internal dan eksternal. Secara internal, faktor psikologis cenderung dominan. Faktor karakter dan kondisi kejiwaan pelaku kekerasan berperan penting mendorong terjadinya tindak kekerasan. Seseorang dengan emosi temperamental lebih cenderung melakukan tindak kekerasan ketimbang mereka yang memiliki emosi stabil (Bennett, 2005).

Secara eksternal, perilaku kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya. Perbedaan kepemilikan modal sosial, ekonomi dan budaya bisa memicu perilaku kekerasan. Selain itu, budaya kekerasan dan paparan aksi kekerasan di media massa (koran, TV, internet, media sosial) juga menjadi faktor terus berulangnya perilaku kekerasan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perilaku kekerasan tidak bisa diredam hanya dengan memproduksi lebih banyak instrumen kontrol sosial: aturan, hukuman, sanksi, larangan (Kivel, 2010). Akar penyebab perilaku kekerasan seringkali tidak tersentuh oleh upaya-upaya struktural-legal-formal. Diperlukan pendekatan kultural-sosiologis yang lebih holistik untuk mencegah berulangnya perilaku kekerasan.

Habitus kekerasan

Secara sosiologis, merujuk Pierre Bourdieu dalam bukunya Outline of a Theory of Practice (1972), setiap perilaku manusia ditentukan oleh kalkulasi kepemilikan modal, arena (field) dan habitus. Perilaku ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki – modal sosial (jaringan pertemanan), ekonomi (uang), budaya (pendidikan), dan simbolik (penghargaan). Selain itu, perilaku juga ditentukan oleh aturan main dalam arena dimana seseorang berada, serta habitus yang dimiliki.

Habitus adalah konsep yang dibuat Bourdieu untuk menjelaskan disposisi perilaku menubuh (embodied) yang dibentuk oleh norma, nilai dan kebiasaan melalui pengasuhan dan pendidikan. Misalnya, cara berjalan, cara berbicara, cara marah, cara berpikir atau bersikap. Alih-alih sepenuhnya sadar, dalam perspektif Bourdieuan, cara kita berjalan, berbicara, berpikir atau bahkan bersikap terjadi secara spontan dan seringkali tanpa sadar.

Dalam pemahaman ini, habitus kekerasan adalah disposisi atau cara-cara melakukan tindak kekerasan yang seringkali dilakukan secara spontan atau tanpa sadar oleh para pelaku aksi kekerasan. Manakala habitus kekerasan berjalin kelindan dengan ketimpangan kepemilikan modal (sosial, ekonomi, budaya dan simbolik) dalam arena tertentu, maka mewujudlah tindak kekerasan.

Secara sosiologis, merujuk Pierre Bourdieu dalam bukunya Outline of a Theory of Practice (1972), setiap perilaku manusia ditentukan oleh kalkulasi kepemilikan modal, arena (field) dan habitus.
Click To Tweet

Memutus akar kekerasan

Meminjam dialektika modal-ranah-habitus Bourdieu, upaya mengakhiri aksi kekerasan seharusnya menyasar ketiga akar perilaku kekerasan tersebut. Pertama, meminimalisir, jika tidak mungkin mengakhiri, ketimpangan kepemilikan modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik. Ketimpangan besar-kecilnya jaringan pertemanan (modal sosial), minimnya ketersediaan dana (modal ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan (modal budaya), serta perbedaan prestasi atau penghargaan (modal simbolik) turut menyulut berkobarnya api kekerasan dalam masyarakat. Upaya memutus perilaku kekerasan dengan demikian seyogyanya juga memperhatikan faktor ketimpangan-ketimpangan ini.

Kedua, memahami secara utuh arena dimana perilaku kekerasan terjadi. Setiap perilaku kekerasan terjadi dalam ruang sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda-beda. Aturan main atau ‘feel of the game‘ setiap arena pun berbeda-beda (Bourdieu, 1972). Dalam kasus perilaku kekerasan suporter sepakbola, misalnya, ‘feel of the game‘ arena suporter sepakbola berbeda dengan arena pendidikan di pesantren atau arena gedung wakil rakyat. Pendekatan kultural, non-legal dan non-struktural – ketimbang formal, legal dan struktural yang mengedepankan sanksi hukuman – boleh jadi lebih tepat digunakan untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan di lapangan bola.

Ketiga, memutus mata rantai habitus perilaku kekerasan. Kembali ke kasus kekerasan suporter sepakbola, narasi kekerasan dalam arena ini boleh jadi mengejawantah melalui alam bawah sadar dalam pelbagai bentuk: julukan nama organisasi suporter (Viking, Panser Biru), salam suporter (Satu Nyali: Wani!), logo organisasi organisasi (Macan Kemayoran, Singo Edan), yel-yel (“Bersatu dalam jiwa, bersatu dalam nyawa”), nyanyian dan koreo, hingga cuitan-cuitan fanatisme organisasi suporter sepakbola di media sosial. Narasi-narasi kekerasan yang barangkali tanpa sadar telah dibangun oleh organisasi dan anggota suporter sepakbola harus segera dihentikan. Secara umum, keluarga, sekolah, masyarakat dan media massa bisa memainkan peranan penting dalam memutus mata rantai habitus perilaku kekerasan.

Akar perilaku kekerasan sejatinya bukan semata berasal dari dalam arena kekerasan itu sendiri. Perilaku kekerasan terjadi dalam kelindan dialektika kalkulasi modal, arena dan habitus yang lebih luas dan kompleks. Pendekatan parsial yang cenderung menyalahkan satu dua pihak dalam berbagai kasus aksi kekerasan – termasuk dalam kasus kekerasan suporter sepakbola yang baru-baru ini kembali terjadi – tidak akan menyelesaikan masalah. Diperlukan pendekatan holistik untuk mencegah berulangnya tragedi kekerasan, tidak hanya di arena sepakbola, tetapi juga di pelbagai arena kehidupan yang lain.

Medhy Aginta Hidayat

Dosen Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo, Madura.

Artikel opini ini telah dimuat di harian Kompas, Jum’at, 12 Oktober 2018.

Image credit: Kompas.id