Singkawang, MC – Kantor Imigrasi Singkawang mendorong pemanfaatan Aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK) untuk memperkuat pengelolaan data perkawinan campur. Hal itu disampaikan dalam talk show yang digelar di Ballroom Hotel Mahkota Singkawang, Senin (6/4/2026).

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat membuka talk show tersebut mengatakan, aplikasi LDK tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi layanan imigrasi, tetapi juga mempermudah administrasi perkawinan lintas negara di daerah.

Menurutnya, kemudahan akses dan integrasi data melalui aplikasi itu akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencatatan dan pengurusan dokumen bagi warga yang menikah dengan warga negara asing.

“Selama ini, Singkawang memiliki cukup banyak warga yang menikah dengan warga negara lain, seperti dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia, hingga Korea. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, proses administrasi akan menjadi jauh lebih sederhana,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia menambahkan, sinkronisasi data antara imigrasi dan pemerintah daerah akan memperkuat basis data kependudukan, sehingga setiap dokumen yang diterbitkan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.

Selain aspek administrasi, ia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan data keimigrasian dapat berkontribusi pada upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan data yang tercatat secara sistematis, pemerintah memiliki kemampuan lebih baik untuk melakukan pelacakan dan memastikan perlindungan terhadap warga negara yang terlibat dalam perkawinan campur.

Sementara itu, Ketua Tim Layanan Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Angga Adwiyantara, menegaskan bahwa pengelolaan data dalam sistem tersebut mengedepankan aspek keamanan dan kerahasiaan.

Ia menjelaskan, seluruh data keimigrasian yang mencakup informasi visa, perlintasan, izin tinggal, paspor, hingga deportasi dikelola melalui sistem tertutup dengan pengawasan ketat.

“Data ini bersifat sangat sensitif karena memuat informasi pribadi. Setiap instansi yang mengakses wajib memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan menjaga kerahasiaannya,” kata Angga.

Menurut dia, sistem database Direktorat Jenderal Imigrasi telah dilengkapi dengan jaringan VPN tertutup serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah potensi kebocoran data.

Melalui forum talk show tersebut, integrasi dan pemanfaatan data keimigrasian diharapkan semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik sekaligus perlindungan warga negara di tengah meningkatnya mobilitas global. (Gun)

Humas Singkawang

The post Imigrasi Singkawang Dorong Integrasi Data Kawin Campur Lewat Aplikasi LDK appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang mulai mematangkan program pengembangan desa wisata terpadu dengan menitikberatkan pada konsep agroeduwisata. Kawasan yang meliputi Desa Wisata Batu Belimbing dan Agroeduwisata Nyarumkopdiarahkan tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga pusat pembelajaran berbasis potensi lokal.

Konsep ini mengintegrasikan sektor pariwisata dengan pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu memperkuat daya tarik wisata sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Pemerintah Kota Singkawang bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi tersebut, Kamis (2/4/2026).

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dan menjadi langkah konkret untuk menyelaraskan perencanaan dengan kondisi riil.

“Peninjauan ini penting untuk memastikan kesiapan kawasan sekaligus melihat langsung potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya.

Ia menilai kepercayaan OJK yang memilih Singkawang sebagai lokasi pengembangan menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Pemerintah kota, kata dia, akan segera mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparatur wilayah hingga kelompok masyarakat seperti poktan dan pokdarwis. Konsolidasi ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan sekaligus memperkuat pola pengelolaan yang sudah berjalan.

“Kami ingin kawasan wisata ini lebih tertata, bersih, dan memiliki daya tarik yang kuat sehingga berdampak langsung pada peningkatan kunjungan dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, menegaskan OJK berperan sebagai inisiator program, namun implementasinya membutuhkan sinergi lintas pihak.

Menurutnya, komitmen Pemerintah Kota Singkawang menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Terlebih, Singkawang telah diposisikan sebagai hub sekunder pengembangan ekowisata dan wellness tourism di Kalimantan.

Program ini ditargetkan mencapai puncak pada Agustus mendatang. Waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan siklus pertanian, khususnya momen panen yang dinilai memiliki daya tarik visual dan promosi.

“Hamparan sawah yang menguning akan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat publikasi wisata,” ujarnya.

Rochma menambahkan, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga edukasi berbasis potensi lokal. Pengunjung nantinya dapat mempelajari aktivitas pertanian, peternakan, hingga budidaya perikanan seperti ikan nila.

Ia berharap program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal sektor agraris sekaligus menumbuhkan ketertarikan terhadap potensi daerah.

“Edukasi menjadi bagian penting agar generasi muda lebih mengenal dan mencintai potensi lokal,” kata Rochma. (Do)

Humas Singkawang

The post Singkawang Siap Kembangkan Kawasan Wisata Terpadu Berbasis Edukasi appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Pemilik usaha odong-odong roda tiga di Kota Singkawang meminta kelonggaran waktu selama enam bulan untuk beralih ke kendaraan roda empat. Permintaan itu muncul dalam kegiatan penertiban yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) dan tim gabungan, Rabu (1/4/2026).

Kepala Dishub Singkawang, Eko Susanto, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil dialog langsung dengan para pelaku usaha di lapangan. Mereka menyatakan kesanggupan untuk beralih, namun membutuhkan waktu guna menyiapkan modal.

“Dari hasil diskusi, mereka meminta waktu hingga enam bulan untuk beralih ke odong-odong roda empat,” kata Eko.

Sebagai tindak lanjut, Dishub akan mengundang para pemilik untuk menandatangani surat pernyataan komitmen. Dalam kesepakatan itu, pemerintah menetapkan sanksi tegas berupa penyitaan kendaraan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada perubahan.

“Jika dalam enam bulan belum beralih, kendaraan akan disita sesuai kesepakatan,” katanya.

Eko menilai sikap para pelaku usaha tersebut menunjukkan adanya kesadaran baru terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Ia menyebut peralihan ke kendaraan roda empat sebagai langkah awal penataan transportasi wisata yang lebih aman.

Menurutnya, kebijakan masa tenggang juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Selama periode tersebut, odong-odong roda tiga masih diizinkan beroperasi dengan pengawasan, agar pelaku usaha tetap memiliki pemasukan.

“Kami melihat ini dari sisi kemanusiaan. Mereka butuh waktu dan biaya untuk beralih, sehingga tetap kami izinkan beroperasi sementara dengan pengawasan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh risiko operasional selama masa tenggang tetap menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Di sisi lain, pelaku usaha menyambut kebijakan tersebut sebagai jalan tengah. Salah satunya, Syaradi, menyatakan komitmennya untuk memenuhi standar keselamatan dengan beralih ke odong-odong roda empat.

Ia mengaku peralihan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara usaha odong-odong menjadi sumber utama penghidupan.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam enam bulan ini. Karena ini mata pencaharian kami, kami butuh waktu untuk mengumpulkan modal,” kata Syaradi. (Gun)

Humas Singkawang

The post Peralihan ke Roda Empat, Pemilik Odong-odong di Singkawang Minta Tenggat 6 Bulan appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Sebanyak 25 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (1/4/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, di Balairung Kantor Wali Kota. Dari total PNS yang dilantik, 19 orang mengisi jabatan fungsional dan enam lainnya menempati jabatan pelaksana.

Muhammadin mengatakan, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal tanggung jawab penuh sebagai aparatur sipil negara dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Mereka kini telah resmi menjadi PNS. Artinya, mereka harus bekerja sesuai sumpah jabatan dan mampu menghadirkan inovasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan memiliki konsekuensi moral dan spiritual.

“Pengabdian ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Ia berharap, pelantikan ini menjadi momentum bagi para PNS untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Gun)

Humas Singkawang

The post 25 CPNS Singkawang Sah Jadi PNS, Wawako Minta Perkuat Layanan Publik appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Singkawang mulai mendorong pengembangan kawasan wisata terpadu melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (1/4/2026).

Kepala OJK Kalbar, Rochma Hidayati, mengatakan keterlibatan OJK merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah melalui program Peningkatan Ekonomi Daerah (PED).

“Setiap OJK provinsi memiliki program Peningkatan Ekonomi Daerah (PED). Di Singkawang, kami fokus pada pengembangan kawasan desa wisata terpadu seperti Batu Belimbing dan Nyarumkop,” ujarnya.

Menurut Rochma, Singkawang dipilih karena memiliki keunggulan dari sisi toleransi, budaya, serta kekayaan alam.

“Singkawang ini dianugerahi banyak kelebihan, mulai dari toleransi agama, budaya, hingga wisata gunung dan pantai yang bisa dikembangkan secara terpadu,” katanya.

Ia menambahkan, arah pengembangan wisata akan difokuskan pada konsep ekowisata dan wellness tourism yang sejalan dengan tren global.

“Paradigma pariwisata saat ini sudah berubah. Wisata berkelanjutan dan regeneratif menjadi tren, dan ini peluang besar bagi Singkawang,” ujarnya.

Rochma juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan tersebut. “Kita harus lepaskan ego sektoral dan membangun kolaborasi agar tercipta kemudahan berwisata di Singkawang,” katanya.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, mengapresiasi dukungan OJK dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.

“Ini kegiatan yang luar biasa. Kami berterima kasih kepada OJK yang telah memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia menyebut Singkawang memiliki potensi wisata yang relatif lengkap. “Singkawang ini komplit, punya alam, laut, dan budaya yang tidak dimiliki daerah lain,” katanya.

Pemerintah kota, lanjut dia, terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan akomodasi.

“Kita siapkan kemudahan akses, penginapan, dan tentu suasana toleransi yang menjadi kekuatan utama Singkawang,” ujarnya.

Data kunjungan wisatawan menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 1.410.043 kunjungan, sementara hingga Februari 2026 mencapai 50.678 kunjungan.

“Ini menunjukkan bahwa Singkawang semakin diminati sebagai destinasi wisata,” katanya.

Ke depan, Pemkot Singkawang akan memperkuat agenda kegiatan wisata sepanjang tahun. “Kita ingin setiap bulan ada event, sehingga Singkawang tidak hanya ramai saat momen tertentu saja,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan juga akan diperluas ke sektor sport tourism, eduwisata, serta penguatan UMKM lokal.

“Harapannya, pengembangan ini memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” katanya.

FGD ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam pengembangan kawasan wisata terpadu di Singkawang.

“Jika berhasil, kawasan wisata terpadu ini bisa menjadi model pengembangan ekowisata di Kalimantan bahkan Indonesia,” ujarnya. (Do)

Humas Singkawang

The post OJK dan Pemkot Singkawang Dorong Pengembangan Wisata Terpadu appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih (PDPB) triwulan I tahun 2026. Data pemilih hasil pemutakhiran yang telah ditetapkan pada rapat pleno terbuka pada Rabu (1/4/2026) itu sejumlah 177.011 pemilih.

“Pada hari ini, kami telah menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan  I tahun 2026 sejumlah 177.011 pemilih. Terdiri dari pemilih laki-laki 89.122 pemilih, dan pemilih perempuan 87.889 pemilih,” kata Anggota KPU Kota Singkawang Umar Faruq.

Umar merinci data pemilih hasil pemutakhiran. Di Kecamatan Singkawang Tengah terdapat 734 pemilih baru, 647 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 328 perbaikan data pemilih. Di Kecamatan Singkawang Barat ada 374 pemilih baru, 612 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 226 perbaikan data pemilih. Di Kecamatan Singkawang Timur terdapat 186 pemilih baru, 159 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 103 perbaikan data pemilih.

Sedangkan Kecamatan Singkawang Utara terdapat 513 pemilih baru, 182 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 160 perbaikan data pemilih. Kecamatan Singkawang Selatan ada 490 pemilih baru, 387 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 345 perbaikan data pemilih.

“Secara keseluruhan ada 2.297 pemilih baru, 1.987 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 1.162 perbaikan data pemilih,” sebut Umar.

Dalam rapat pleno, KPU Kota Singkawang mendapatkan masukan data pemilih untuk dimutakhirkan.

“Iya. Kami mendapatkan masukan data pemilih dari Bawaslu Kota Singkawang. Ada 16 data pemilih tidak memenuhi syarat. Pada saat itu juga kami tindaklanjuti. Selain itu, kami juga mendapatkan masukan dan saran dari Disdukcapil, Polres, dan Kodim,” kata Umar.

Sebagaimana diketahui, PDPB adalah kegiatan untuk memelihara dan memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Kegiatan PDPB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sebelumnya, KPU Kota Singkawang telah menetapkan rekapitulasi PDPB triwulan IV tahun 2025. Jumlahnya 176.701 pemilih.

Humas Singkawang

The post KPU Singkawang Tetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Triwulan I appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, meski isu serupa terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, menegaskan bahwa kabar pemutusan kontrak yang ramai diberitakan media nasional tidak berdampak pada kebijakan di Singkawang.

“Kami mendapat informasi itu dari media nasional, tetapi kami pastikan hal tersebut tidak terjadi di Singkawang,” ujar Muhammadin, Rabu (1/4/2026).

Kepastian tersebut, kata dia, didasarkan pada hasil rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah kota telah menghitung kemampuan anggaran dan memastikan pembayaran gaji PPPK paruh waktu tetap terjamin.

“Memang ada efisiensi anggaran, tetapi dari hasil rapat dengan BKPSDM dan dinas terkait, anggaran masih cukup untuk membayar gaji PPPK paruh waktu,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Singkawang masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat terkait status PPPK paruh waktu. Meski demikian, Muhammadin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi para pegawai tersebut.

Ia menyatakan, jika nantinya ada kebijakan pusat yang berpotensi merugikan PPPK paruh waktu, pihaknya akan berupaya memperjuangkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan di Singkawang.

“Kalau ada kebijakan yang mengarah pada pemutusan kontrak karena alasan anggaran, kami akan berupaya agar hal itu tidak terjadi di Singkawang,” ujarnya.

Muhammadin juga menekankan bahwa PPPK paruh waktu memiliki kontribusi penting dalam jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, keberadaan mereka dinilai tidak bisa dipisahkan dari pelayanan publik di Kota Singkawang.

“Jasa dan pengorbanan mereka sangat besar bagi jalannya pemerintahan,” katanya.

Ia pun mengimbau para PPPK paruh waktu untuk tetap tenang dan menjalankan tugas seperti biasa, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Tidak perlu khawatir. Tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Muhammadin. (Gun)

Humas Singkawang

The post Singkawang Jamin Kontrak PPPK Paruh Waktu Aman di Tengah Isu Nasional appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang mencatat capaian kinerja pembangunan yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026), di Ruang Utama Kantor DPRD Kota Singkawang.

Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusional sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“LKPJ juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia menyebutkan, secara umum kondisi makro pembangunan Kota Singkawang pada 2025 menunjukkan tren positif. IPM meningkat dari 74,68 pada 2024 menjadi 75,67 pada 2025.

Selain itu, persentase penduduk miskin turun dari 4,54 persen menjadi 4,28 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,92 persen menjadi 7,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan, dari 5,06 persen pada 2024 menjadi 5,39 persen pada 2025.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan pada 2025 mencapai Rp1,037 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,033 triliun.

Pada sektor pendidikan, capaian angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang usia melampaui target yang ditetapkan. Sementara di bidang kesehatan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 80,06 persen, dengan fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna sebesar 78,17 persen.

Di sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, sejumlah indikator juga menunjukkan capaian yang melampaui target. Panjang jalan kota dalam kondisi baik terealisasi 272,374 kilometer, melebihi target 261,543 kilometer.

Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses air minum melalui jaringan perpipaan mencapai 53,31 persen, lebih tinggi dari target 52,39 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita bersama membangun Kota Singkawang yang maju, atraktif, dan berkelanjutan,” ujarnya. (Do)

Humas Singkawang

The post Kinerja Pembangunan Singkawang 2025 Meningkat, IPM Naik dan Kemiskinan Turun appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang kembali masuk kerja dengan mengikuti apel gabungan pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Apel berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (30/3/2026).

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, bertindak sebagai pembina apel, menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.

“Anda semua telah berkomitmen dan bersumpah untuk mengikuti aturan dan disiplin yang berlaku sejak awal menjadi ASN,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia juga meminta kepala perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan pegawai di unit kerja masing-masing. Penegakan aturan dinilai penting guna menjaga kinerja organisasi tetap optimal.

“Kepala perangkat daerah, camat, dan lurah diminta melakukan pendataan kehadiran serta memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan,” tegasnya.

Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya penguatan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sinergi dinilai menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kerja sama tim dan antar-OPD harus terus diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, ASN diingatkan untuk menjaga sikap dan perilaku, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat peran mereka sebagai representasi pemerintah di mata publik.

“Jaga sikap dan perbuatan kita, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” ujarnya. (Gun)

Humas Singkawang

The post Apel Gabungan Pasca Idulfitri, Tekankan Disiplin dan Sinergi ASN appeared first on Media Center Kota Singkawang.

Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa kegiatan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan akan kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Senin, 30 Maret 2026, usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dan cuti bersama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembelajaran daring dalam periode tersebut. Seluruh sekolah diminta menyelenggarakan proses belajar mengajar secara langsung seperti biasa.

“Pelaksanaan pembelajaran di Kota Singkawang tetap dilaksanakan secara tatap muka. Tidak ada pembelajaran daring. Hal ini kami sampaikan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Asmadi, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh peserta didik di Kota Singkawang.

Selain itu, Asmadi juga menyampaikan bahwa pengaturan kerja dari rumah (work from home/WFH) tidak diberlakukan bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Seluruh insan pendidikan tetap menjalankan aktivitas kerja secara normal di satuan pendidikan masing-masing.

“Kami tetap memberlakukan kehadiran seperti biasa bagi tenaga pendidik dan kependidikan, sambil terus melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Pihaknya, kata Asmadi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan demi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan di daerah tersebut.

Ia berharap dengan kepastian kebijakan ini, proses pembelajaran dapat berjalan optimal serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Singkawang.

Humas Singkawang

The post Disdikbud Singkawang Pastikan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Pasca Libur Idulfitri appeared first on Media Center Kota Singkawang.