Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran pengelola SPPG Palmerah Polri.

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau area greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di lokasi tersebut, Presiden memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi.

Kepala Negara kemudian melanjutkan peninjauan ke fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi bagian dari pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Presiden meninjau dapur utama SPPG Palmerah Polri yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Sebelum memasuki area dapur, Presiden mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Di dalam dapur, Presiden melihat secara langsung proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Peninjauan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga penyajian makanan bergizi kepada masyarakat.

SPPG Palmerah yang dikunjungi Presiden merupakan salah satu SPPG Polri yang telah beroperasi. Hingga saat ini, Polri telah mengoperasikan 753 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 164 SPPG lainnya berada dalam tahap persiapan operasional, sementara 459 SPPG masih dalam proses pembangunan, sehingga total jaringan SPPG Polri mencapai 1.376 unit yang terdiri atas 1.343 SPPG di wilayah aglomerasi dan 33 SPPG di wilayah terpencil.

Keberadaan 753 SPPG yang telah beroperasi saat ini memberikan manfaat kepada sekitar 1.882.500 penerima manfaat dan menyerap 37.650 tenaga kerja. Apabila seluruh SPPG yang saat ini berada dalam tahap persiapan operasional mulai beroperasi, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi 2.292.500 orang dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 45.850 orang.

Sementara itu, apabila seluruh 1.376 SPPG Polri telah beroperasi penuh, program ini diproyeksikan mampu melayani sekitar 3.440.000 penerima manfaat serta membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 68.800 tenaga kerja. Untuk memperluas jangkauan pelayanan di wilayah terpencil, Polri juga merencanakan penambahan 170 SPPG sehingga total jaringan SPPG yang akan dibangun mencapai 1.546 unit.

Sementara itu, dari Mabes Polri, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri Irjen Pol. Nurworo Danang dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. Polri siap mendukung keberhasilan program ini melalui seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.

Menurutnya, dukungan Polri diwujudkan melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah, penguatan tata kelola operasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran SPPG Polri merupakan bentuk kontribusi nyata institusi Polri dalam mendukung program prioritas Presiden sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan keamanan pangan oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak konsumsi, dan memenuhi standar kesehatan.

Melalui dukungan berbagai fasilitas pendukung, tata kelola yang baik, serta kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kedatangan Presiden disambut antusias oleh para siswa. Presiden meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah ruang kelas, berdialog dengan para pelajar mengenai cita-cita mereka, serta makan bersama siswa yang sedang menikmati menu bergizi. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan tersebut, termasuk saat Presiden dan para siswa menyanyikan lagu Hymne Guru bersama.

Selain meninjau pelaksanaan program di sekolah, Presiden juga melihat langsung operasional SPPG Polri Palmerah beserta ekosistem rantai pasok pangan yang didukung Gudang Ketahanan Pangan Polri. Sistem tersebut memastikan ketersediaan bahan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh penerima manfaat.

Kepala SPPG Polri Palmerah, Mustaqim Mauliddin, S.Tr.Ds., menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kunjungan Presiden ke SPPG Polri Palmerah.

“Kami sangat bangga dan bersyukur dapat menerima kunjungan langsung Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan dan motivasi terkait pelaksanaan program yang sangat mulia ini. Salah satu pesan yang berkesan bagi saya adalah pentingnya terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Mustaqim.

Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan kebanggaannya karena SMPN 111 Jakarta yang dikunjungi Presiden merupakan salah satu penerima manfaat dari SPPG Polri Palmerah.

“Kami merasa bangga karena SMPN 111 Jakarta yang dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden merupakan salah satu penerima manfaat dari SPPG Polri Palmerah. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat,” ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.

SPPG Polri Palmerah saat ini melayani penerima manfaat yang terdiri dari SMPN 111 Jakarta, SDN Palmerah 05, SDN Palmerah 13, TK Kemala Bhayangkari, PAUD Pelangi RW 07, Posyandu Matahari RW 08, Posyandu RW 14, dan Posyandu Balita Melati RW 16, dengan total 2.529 penerima manfaat setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. Dukungan Polri melalui pengelolaan SPPG menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menyukseskan program prioritas Presiden sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu capaian yang paling menonjol adalah keberhasilan BNI dalam meningkatkan skor ESG di level internasional. Perseroan sukses mempertahankan peringkat MSCI ESG Rating pada level A, serta memperbaiki skor Sustainalytics. Pengakuan global ini menempatkan BNI sebagai pemimpin pasar dalam kategori perbankan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Di sisi operasional, BNI menunjukkan hasil nyata dari kebijakan efisiensi energi yang ketat. Perseroan mencatatkan penghematan energi total sebesar 559.194 Giga Joule (GJ) sepanjang periode tahun 2025. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ini didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor utama serta digitalisasi proses bisnis yang masif, yang secara langsung mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas dan konsumsi energi fisik.

Sejalan dengan program efisiensi energi pemerintah, BNI juga agresif dalam memperluas cakupan pembiayaan hijaunya (green portfolio). Hingga akhir tahun, alokasi kredit untuk sektor energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan transportasi ramah lingkungan terus mengalami tren kenaikan. Langkah ini tidak hanya mendukung dekarbonisasi nasional, tetapi juga memberikan stimulus bagi para pelaku usaha untuk bertransformasi menuju model bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Kontribusi BNI terhadap ekonomi nasional tetap solid dengan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan, termasuk dividen yang tetap kuat di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak menghambat kinerja finansial, melainkan menjadi pendorong utama ketahanan bisnis jangka panjang.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG dan inovasi digital yang berkelanjutan, BNI optimis dapat terus menjadi motor penggerak bagi terciptanya ekosistem ekonomi rendah karbon di Indonesia. Sinergi antara kinerja finansial yang sehat dan komitmen lingkungan yang nyata ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan hidup di masa depan.

Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam mengawasi aktivitas pertambangan guna memastikan seluruh regulasi lingkungan dan hukum dipatuhi secara ketat.

Sidak yang berlangsung sejak pagi hari tersebut menyasar sejumlah titik krusial di area konsesi perusahaan, termasuk lokasi pengerukan, dokumen kelengkapan izin, hingga tata kelola lingkungan hidup di sekitar lingkar tambang.

Brigjen Pol Irhamni menegaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan instrumen penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.

Kepolisian berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara investasi ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa semua jalannya aktivitas pertambangan di kawasan PT WIN ini berjalan di atas koridor hukum. Tidak boleh ada kompromi bagi pelanggaran yang merugikan negara maupun yang merusak ruang hidup masyarakat sekitar,” tegasnya di sela-sela peninjauan lapangan.

Dalam sidak tersebut, tim dari Bareskrim Polri memeriksa beberapa aspek utama:

Keabsahan Dokumen: Pemeriksaan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) serta dokumen pelengkap amdal.

Tata Kelola Lingkungan: Peninjauan langsung sistem pengelolaan limbah tambang guna mencegah pencemaran ekosistem lokal.

Batas Wilayah Konsesi: Memastikan aktivitas pengerukan tidak keluar dari koordinat izin usaha pertambangan (IUP) yang telah ditetapkan.

Pihak manajemen PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) menyatakan sikap kooperatifnya selama proses sidak berlangsung.

Mereka membuka akses penuh bagi tim penegak hukum untuk memeriksa seluruh fasilitas dan dokumen yang diperlukan.

Perwakilan manajemen menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk selalu menyelaraskan operasional bisnis dengan regulasi yang berlaku di Indonesia serta siap menerima arahan dari Bareskrim Polri demi perbaikan tata kelola ke depan.

Langkah preventif dan represif di sektor minerba ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku industri pertambangan di wilayah tersebut agar tetap mengedepankan prinsip good mining practices.

Ketua Umum MASKEEI, Andhika Prastawa, mengatakan selama ini pembahasan energi di Indonesia lebih banyak berfokus pada sisi pasokan (supply), sementara aspek permintaan (demand) dan efisiensi energi masih kurang mendapat perhatian.

“Terlihat bicara isu energi hanya bicara dari sisi supply, bicara untuk menghadirkan suplai energi di Indonesia, akan tetapi sisi demand-nya tidak banyak dibahas, bagaimana soal efisiensi energi di gedung-gedung, efisiensi energi di sektor transportasi, sehingga perilaku masyarakat Indonesia saat ini menjadi boros dalam memanfaatkan energi yang ada di Indonesia,” ujar Andhika.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi sektor energi dunia, Indonesia perlu memperkuat strategi konservasi dan efisiensi energi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi nasional.

Andhika menilai konservasi energi bukan sekadar program penghematan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan energi nasional di masa depan.

“Saat ini kita masih bergantung dengan sumber energi fosil, terlihat juga ada pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan), namun dengan laju pertumbuhan energi yang tinggi, maka isu Konservasi dan Efisiensi Energi menjadi relevan di Indonesia, karena kita tidak bisa terus menerus membangun pembangkit listrik atau menghadirkan energi yang saat ini cenderung dipenuhi melalui impor,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MASKEEI, Arya Rezavidi, menyoroti ketidakseimbangan antara tingkat konsumsi energi nasional dan kemampuan penyediaan energi yang tersedia saat ini.

“Undang-Undang no.30 Tahun 2007 tentang Energi, secara garis besar berbicara mengatur supply dan demand soal energi dimana supply dan demand energi di Indonesia harus dijaga keseimbangan nya. Namun saat ini terlihat konsumsi energi di Indonesia saat tinggi sehingga Kementerian ESDM harus bersusah payah menghadirkan supply energi di Indonesia,” ujar Arya.

Menurut Arya, keberhasilan konservasi energi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan energi secara lebih bijak.

“Isu Konservasi dan Efisiensi Energi ini melibatkan semua sektor dan lapisan masyarakat karena poin penting dalam isu Konservasi dan Efisiensi Energi ini adalah mengubah perilaku masyarakat untuk sadar dan aktif melakukan kegiatan hemat energi,” katanya.

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, MASKEEI juga menilai sektor pembiayaan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendukung program efisiensi energi nasional.

Andhika menjelaskan bahwa keberadaan usaha jasa konservasi energi atau Energy Service Company (ESCO) kini telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat melalui PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Usaha Jasa Konservasi Energi.

“PP Nomor 33 Tahun 2023, diperkuat dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2026 tentang Usaha Jasa Konservasi Energi, telah menjamin keberadaan usaha ESCO di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyedia layanan (ESCO / Energy Service Company) dalam melakukan efisiensi dan audit energi bagi industri maupun bangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Denmark, dan Swedia telah lebih dahulu menjadikan konservasi energi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional mereka.

“Di dunia global isu konservasi dan efisiensi energi ini sudah banyak di bahas oleh negara negara seperti Jepang, Korea Selatan, Denmark serta Swedia, sehingga lembaga-lembaga perbankan bisa membiayai usaha-usaha yang mendorong penggunaan hemat energi,” kata Andhika.

Lebih jauh, MASKEEI menilai pengelolaan energi nasional harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai kedaulatan energi, tetapi juga menjamin keberlanjutan energi dalam jangka panjang.

“Keberlanjutan energi adalah poin penting dalam isu energi Nasional, harus ada road map energi yang jelas terkait dengan pengelolaan energi Nasional. Kita bicara Zero Net Emission dan pengembangan Energi Baru Terbarukan, tetapi juga kita masih membutuhkan energi fosil, maka isu konservasi energi, efisiensi energi dan penghematan energi menjadi relevan di Indonesia agar pemanfaatan energi fosil bisa seminimal mungkin, sebab yang dibutuhkan saat ini adalah keberlanjutan energi di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, MASKEEI merupakan organisasi yang bergerak dalam advokasi konservasi dan efisiensi energi nasional. Organisasi ini turut mendorong lahirnya PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, di antaranya USAID, Lawrence Berkeley National Laboratory, International Energy Agency (IEA), dan APEC Working Group dalam pengembangan kebijakan energi berkelanjutan.

“Di era Gig Economy, yang menentukan masa depan bukan siapa yang memiliki peluang lebih banyak, tetapi siapa yang memiliki sistem diri yang lebih siap untuk memanfaatkan peluang tersebut,” kata Syam Basrijal, dalam tulisannya mengenai tantangan dunia kerja modern di tengah berkembangnya Gig Economy.

Menurut Syam Basrijal, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan konektivitas global telah mengubah pola kerja masyarakat secara drastis. Kondisi tersebut melahirkan ekosistem Gig Economy yang memungkinkan seseorang bekerja secara fleksibel tanpa terikat pola kerja konvensional.

Ia menjelaskan, saat ini banyak profesi baru tumbuh melalui platform digital, mulai dari kreator konten, desainer, penulis, programmer, digital marketer hingga konsultan independen.

Gig Economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerja lepas (freelancer), pekerja kontrak jangka pendek, dan pekerja berbasis platform digital. Namun di balik terbukanya peluang besar tersebut, Syam melihat banyak orang justru mengalami kebingungan, mudah kehilangan fokus, hingga kesulitan membangun hasil yang konsisten.

“Masalah terbesar justru berada pada kemampuan manusia mengelola dirinya sendiri,” ujar Syam Basrijal.

Menurutnya, tantangan utama di era Gig Economy bukan lagi soal kurangnya akses informasi maupun keterampilan teknis. Sebab, hampir seluruh pengetahuan kini dapat dipelajari dengan mudah melalui internet dan berbagai platform pembelajaran digital. Meski demikian, ia menilai banyak orang tetap gagal menjalankan apa yang sebenarnya sudah mereka pahami.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar manusia modern bukan lagi persoalan pengetahuan, melainkan persoalan eksekusi,” tuturnya.

Oleh karena itu, Syam Basrijal yang juga merupakan founder Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) tersebut mengaku telah mengembangkan pendekatan bernama Hypno Success Method yang berfokus pada pembangunan sistem diri manusia, bukan hanya peningkatan kemampuan teknis.

Menurutnya, manusia tidak hanya digerakkan oleh logika berpikir, tetapi juga dipengaruhi bawah sadar, emosi, kebiasaan, keyakinan, dan identitas diri.

“Banyak keputusan yang kita ambil setiap hari sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran, melainkan dari program internal yang sudah lama tertanam dan berjalan otomatis,” katanya.

Melalui Restorasi Jiwa Indonesia dan Satya Mindcare, Syam menjelaskan Hypno Success Method dibangun melalui tiga tahapan utama, yakni ; Deep Reprogramming untuk membongkar pola pikir penghambat, Superconscious Alignment untuk menyelaraskan arah hidup, serta Conscious Execution guna membangun tindakan yang konsisten.

Ia menilai keberhasilan di era Gig Economy tidak cukup ditentukan oleh skill semata, tetapi juga kemampuan seseorang mengelola emosi, disiplin, fokus, dan konsistensi diri.

“Masa depan akan lebih banyak dimiliki oleh mereka yang mampu mengelola kesadarannya, mengendalikan dirinya, dan membangun sistem hidup yang selaras dengan perubahan zaman,” ujar Syam Basrijal.

Menurutnya, ketika seseorang tidak lagi dikontrol oleh sistem kerja konvensional, maka faktor penentu keberhasilan sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengendalikan diri sendiri.

“Gig Economy pada akhirnya bukan sekadar perubahan model ekonomi. Ia adalah ujian kedewasaan manusia dalam mengelola kebebasan,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti eratnya kolaborasi kedua negara dalam kerja sama bilateral, menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, serta menegaskan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga perdamaian dunia.

“Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil, karena sains dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapa pun,” kata Prabowo.

Kepala Negara menyambut baik penguatan kerja sama kedua negara melalui kemitraan strategis komprehensif atau comprehensive strategic partnership (CEPA). Prabowo juga mengapresiasi dukungan Macron terhadap peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk pembentukan France Indonesia High Level Business Council yang diharapkan mampu memperkuat hubungan bisnis Indonesia dan Prancis.

“Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

Dalam isu global, Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga membahas pentingnya stabilitas kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Kepala Negara menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Palestina.

“Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi sambutan hangat dan penuh kehormatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada dirinya beserta delegasi Indonesia. Kepala Negara juga menilai hubungan bilateral Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat yang sangat baik.

“Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi, semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arus yang jelas, komitmen yang kuat,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai mitra strategis penting dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang seimbang dan damai. Prabowo optimistis hubungan Indonesia dan Prancis akan terus berkembang dengan komitmen yang kuat dari kedua negara.

“Yang Mulia, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu baik untuk saya dan delegasi saya, dan diskusi kita saya yakin akan membawa hasil yang baik. Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerja sama dalam keadaan dunia yang multipolar,” katanya.

Masjid Fatahillah sendiri terletak tak jauh dari kediaman tokoh nasional Amien Rais di Condongcatur.

Berdasarkan informasi yang beredar, sapi tersebut dikirim oleh seseorang di Jakarta yang belum diketahui namanya. Pengirim diketahui membeli sapi tersebut dari seorang peternak dari Boyolali, Jawa Tengah.

“Iya, ada yang ngirim sapi untuk kurban Idul adha, datang kiriman Sapi jumbo 1,1 Ton berinisial TIW dari Jakarta tapi sapinya dari peternak Boyolali. Pengirimnya hanya bilang dari Pak TIW untuk warga komplek semoga bermanfaat,” kata Ketua Takmir Masjid Fatahillah, Muhani, saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, sapi tersebut sempat menjadi tontonan warga komplek karena ukurannya yang begitu besar.

Muhani belum mengetahui secara pasti siapa pengirim sapi berukuran jumbo tersebut. Namun warga masyarakat menduga bahwa inisial TIW tersebut merujuk pada nama Teddy Indra Wijaya.

“Kami berterimakasih kepada Bapak TIW atas bantuan sapi ini, sudah kami terima dan kami bagikan. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran,” ungkapnya.

Muhani menuturkan, informasi awal pengiriman sapi Simental Jumbo itu bermula ketika dia dihubungi oleh Kepala Dukuh setempat.

Pihak pengurus masjid lantas menyiapkan keperluan untuk proses penyembelihan sapi tersebut.

Muhani menyampaikan, tahun ini total sapi kurban di Masjid Fatahillah sebanyak 5 ekor sapi, serta 14 ekor kambing.

Ketua RT 01, Padukuhan Gejayan, Lilik Prabowo, mengatakan seluruh daging kurban sudah disalurkan ke warga sekitar.

Bahkan lantaran jumlah daging yang terlalu banyak, mereka sampai mendistribusikan daging kurban itu ke beberapa daerah di Jawa Tengah di antaranya diwilayah Kebumen dan Magelang.

“Di RT 01 semua kebagian baik warga muslim maupun non muslim. Kemarin kami bagikan 2 kilogram (per kepala keluarga). Di sini total ada 150 KK,” ungkapnya.

Pihaknya turut berterimakasih atas pemberian bantuan sapi kurban yang dikirim oleh seseorang berinisial TIW.

Pengamat militer Mufti Makarim menegaskan, pelibatan TNI dalam operasi perburuan begal tidak sesuai dengan tugas utama militer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Enggak sesuai (tupoksinya),” kata Mufti saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Mufti, penegakan hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum, yakni Polri. Ia menilai Undang-Undang TNI juga tidak mengatur tentara untuk memburu pelaku kriminal jalanan seperti begal.

“Kalau salah tindak, mau diproses pakai apa? Hukum sipil? TNI enggak mau,” ujarnya.

Karena itu, Mufti berpandangan TNI sebaiknya tidak masuk ke ranah yang bukan kewenangannya, meski memiliki kemampuan untuk membantu penanganan keamanan.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memiliki syarat dan prosedur tertentu. Salah satunya harus ada permintaan dari otoritas sipil karena aparat yang berwenang dinilai tidak mampu menangani situasi.

“Jadi, apapun alasannya, gakkum bukan ranah TNI, kecuali yang eskalasinya di luar kapasitas polisi, misalnya begal di tengah laut di ZEE yang hanya bisa ditangani TNI AL. Kalau urusan di Jabodetabek atau provinsi lain, itu mutlak ranah Polri,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat militer Aris Santoso. Ia menegaskan pengerahan prajurit TNI seharusnya difokuskan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama yang berasal dari kekuatan luar.

“Kalau mengatasi pelaku kriminal, domain polisi,” kata Aris.

Menurut Aris, fenomena pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas seperti begal berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

“Salah satunya ada ikhtiar militer akan masuk ke segala sektor, termasuk yang menjadi domain kepolisian. Pada titik ini perlu ada ketegasan dari pimpinan masing-masing seperti Panglima TNI dan Kapolri,” ujarnya.

Aris menambahkan, memang terdapat tugas OMSP yang melibatkan TNI seperti penanganan aksi terorisme. Namun menurutnya, ancaman terorisme memiliki eskalasi yang jauh berbeda dibanding tindak kriminal umum seperti begal.

Sebelumnya, TNI melalui Kodam Jaya turut dilibatkan dalam patroli dan operasi memburu begal di Jakarta dan sekitarnya. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah personel, termasuk dari satuan batalion tempur, untuk mendukung patroli bersama aparat kepolisian.

“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah. Nah, satuan-satuan yang kami libatkan selain dari satuan kewilayahan Koramil, Kodim kami juga melibatkan satuan batalion tempur,” kata Iskak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung pengamanan Jakarta bersama Tim Pemburu Begal yang dibentuk Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Menurut Iskak, keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara TNI dan Polri.

“Sehingga kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat,” tuturnya.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis mahasiswa, serikat buruh, hingga organisasi masyarakat Papua. Mereka menyoroti risiko konstitusional, demokratis, dan hak asasi manusia dalam draf RPP Tugas TNI sebagai aturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Sekretaris Jenderal Indonesia RISK Centre, Marthin Hadiwinata, mengatakan RPP tersebut membuka ruang perluasan fungsi TNI dalam ranah sipil melalui pasal-pasal yang dinilai lentur dan multitafsir. Menurutnya, hal itu dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan, keamanan, dan tata kelola sipil.

“Dalam konteks saat ini, militerisme tidak hanya hadir ke dalam ruang sipil dan politik, bahkan telah masuk ke ruang-ruang ekonomi, sosial, dan budaya. Rezim saat ini ingin menghilangkan sejarah akan dampak militerisme yang pernah terjadi di Indonesia,” ujar Marthin.

Ia menilai sedikitnya terdapat lima persoalan utama dalam RPP Tugas TNI, yakni perluasan fungsi dan peran TNI di ruang sipil, pengamanan sipil yang menjadi tugas TNI, kewenangan penegakan hukum, pasal-pasal multitafsir, serta intervensi terhadap kewenangan pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, para narasumber sepakat bahwa RPP Tugas TNI bukan sekadar regulasi teknis, melainkan instrumen yang berpotensi memperluas keterlibatan militer di berbagai sektor kehidupan sipil melalui norma yang minim pengawasan.

Ketua Umum KASBI, Sunar, mengingatkan bahwa perluasan kewenangan militer berpotensi menghidupkan kembali pola relasi negara dan masyarakat seperti pada masa Orde Baru. Ia menilai kondisi itu dapat berdampak langsung terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi kelompok buruh.

“Jangan sampai kita kembali ke rezim Orde Baru yang membuat seluruh gerak masyarakat berada dalam pengawasan dan kooptasi militer. Kawan-kawan muda harus lebih terlibat dalam perlawanan terhadap militerisme,” kata Sunar.

Aktivis GMNI, Deodatus Sunda Se, menilai keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan berpotensi menggeser posisi TNI sebagai alat negara menjadi alat kekuasaan politik.

“Ketika tentara menjadi alat pemerintahan, bukan alat negara, maka hal itu tidak dapat lagi dibenarkan. Rakyat dibunuh bukan hanya hak politiknya, tetapi juga hak ekonominya ketika militer masuk terlalu jauh dalam urusan sipil,” ujarnya.

Sementara itu, Yokbeth Fale dari Pusaka Bentala Rakyat menyoroti dampak penerapan RPP di Papua. Ia menilai norma yang tidak jelas dalam aturan tersebut dapat memperluas praktik sekuritisasi dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM.

“Pendekatan militer selalu berangkat dari stigma bahwa semua orang Papua adalah OPM. Ketika masyarakat menolak kebijakan pemerintah, termasuk proyek-proyek pembangunan dan transmigrasi, mereka sering langsung dicap sebagai OPM,” kata Yokbeth.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga menilai keterlibatan TNI di sektor sipil semakin dinormalisasi. Menurutnya, kondisi tersebut akan sulit dikembalikan pada fungsi awal TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Apa yang sudah keluar dari desain dan tugas pokok TNI akan sangat sulit dikembalikan kepada fungsi awalnya. Bahkan nanti, semua tindakan TNI di ranah sipil berpotensi menjadi kebiasaan, ada atau tidak ada RPP,” ujar Ray.

Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Lalu Muhammad Rizaldi, menilai RPP Tugas TNI merupakan upaya pelembagaan keterlibatan militer dalam berbagai sektor strategis negara. Ia menyebut pemerintah tengah membangun dasar hukum untuk menormalisasi kehadiran militer di ruang sipil.

Adapun Peneliti BRIN, Muhamad Haripin, Ph.D., menegaskan pembahasan RPP seharusnya dihentikan sementara karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang menjadi dasar pembentukannya masih diuji di Mahkamah Konstitusi.

“RPP ini harus ditunda dan dibatalkan terlebih dahulu oleh pemerintah karena merupakan aturan turunan dari UU TNI yang saat ini sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi,” tegas Haripin.

Dalam kesimpulannya, IRC menilai RPP Tugas TNI berisiko mempercepat normalisasi militerisme dalam tata kelola pemerintahan, memperlemah supremasi sipil, serta memperbesar potensi pelanggaran HAM. Karena itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan pembahasan dan membatalkan RPP tersebut sampai ada kepastian hukum atas UU TNI di Mahkamah Konstitusi.

IRC juga menyatakan akan menyusun dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RPP Tugas TNI kepada Komisi I DPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap ketentuan yang dinilai melegitimasi perluasan peran militer di ruang sipil.