Membangun Bangsa Yang Besar

CANDI BOROBUDUR SEJARAH DAN FILOSOFINYA

2016-05-10T16:02:00.001+07:00

CANDI BOROBUDUR

SEJARAH DAN FILOSOFINYA

Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Pendahuluan

Candi Borobudur merupakan candi Buddha, terletak di Desa Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Meski Candi Borobudur merupakan candi terbesar kedua setelah Candi Ankor Wat di Kamboja (Jeffry, 2012). Tetapi karena banyak keistimewaan yang dimilikinya, maka tidak sedikit pula para ahli yang mengatakan, bahwa Candi Borobudur adalah candi atau vihara, sekaligus salah satu monument Buddha terbesar di dunia. Selain itu, candi ini juga memiliki koleksi relief Buddha terlengkap di dunia (Pratama, 2014). Bahkan ada yang mengatakan, Candi Borobudur adalah sebuah mahakarya agung, sebuah monumen Buddha terbesar di dunia yang telah diakui UNESCO. Candi ini merupakan contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika senirupa warisan kejayaan Dinasti Buddha di Indonesia (Putro, 2014).

Candi Borobudur merupakan bentuk bangunan yang tiada duanya di dunia. Borobudur mirip bangunan piramida Cheops di Gizeh Mesir. Dari kejauhan, Borobudur tampak seperti susunan bangunan berundak atau semacam piramida dan sebuah stupa. Namun berbeda dengan piramida raksasa Mesir dan Piramida Teotihuacan Meksiko, piramida Borobudur berupa punden berundak yang tidak ditemukan di daerah dan belahan dunia manapun, termasuk India tempat kelahiran agama Buddha. Inilah salah satu kelebihan Candi Borobudur yang merupakan kekhasan arsitektur Buddhis di Indonesia (Jeffry, 2012).

Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat Buddha berlatih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha (Pratama, 2014).

Candi Borobudur merupakan ‘puzzle’ atau ‘lego’ dari sekitar dua juta balok batu vulkanik raksasa yang dipahat sedemikian rupa sehingga dapat saling mengunci (interlock) meski tanpa menggunakan semen atau perekat apapun. Borobudur yang dibangun memakan waktu sekitar 75 tahun ini bukanlah hanya sekedar tumpukan ‘puzzle’ batu raksasa, meski teknik menyusun batu-batu ini pun adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Borobudur juga menyimpan pesona keindahan karya seni bernilai tinggi bermuatan sejarah, budaya, dan agama. Kesepuluh pelataran Borobudur adalah sebagai representasi filsafat Buddha Mahayana, yang menggambarkan sepuluh tingkatan Boddhisatwa yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Borobudur serupa dengan kitab Buddha yang dipahat di batuan dengan kualitas dan kuantitas pahatan relief dan jenis cerita yang sarat dengan makna, serta dilengkapi dengan rapang dan stupa yang tak kalah mengagumkan (http://www.indonesia.travel/id/destination/233/borobudur). Para pendiri Borobudur bermak-sud melalui Candi Borobudur ajaran-ajaran Buddha dapat tersajikan secara visual.

Oleh karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki Borobudur – baik yang bersifat fisik (materi), arsitektur, estetika, maupun yang bersifat non materi, yakni filosofi ajaran Buddha yang terkandung di dalamnya – inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun makalah ini. Dengan harapan, mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang hazanah budaya warisan nenek moyang. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengungkap sejarah, nama, arsitektur, filosofi dan sesuatu yang telah hilang dari warisan budaya yang adiluhung ini.

Nama Borobudur

Menurut Prof. Dr. Poerbotjaroko, nama Borobudur berasal dari kata ‘boro’ dan ‘budur’. Boro berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kompleks ‘candi, biara atau asrama’. Sedangkan kata budur merujuk pada bahasa Bali, ‘beduhur’ yang berarti ‘di atas’. Pendapat ini dikuatkan oleh Prof. Dr, Stutterheim yang berpendapat bahwa Borobudur berarti ‘biara di atas sebuah bukit’. Sedangkan menurut Prof. J.G. De Casparis, berdasarkan prasasti Karang Tengah, nama Borobudur berasal dari bahasa Sansekerta, Bhumi Sambhara Bhudhara yang berarti ‘Bukit himpunan kebajikan sepuluh tingkatan Boddhisattwa’ (Soediman, 1968: 10-11).

Berdasarkan prasati Kayumwungan, Borobudur adalah sebuah biara yang mengandung berlipat-lipat kebijakan Sugata atau Buddha. Namun istilah biara ini terasa janggal bila difahami mengikuti pengertian tentang sebuah biara sebagaimana dikenal umum sekarang. Menurut Hudaya Kandahjaya dalam desertasinya istilah biara ini merujuk ke istilah teknis lainnya yang memungkinkan orang memahami rancangan arsitektur Borobudur. Istilah yang dimaksud adalah sebuah bentuk biara khusus yang dikenal sebagai sebuah bangunan atap (kumagara), yang punya sejarah panjang dan mengalami banyak perubahan makna sepanjang sejarah agama Buddha. Borobudur, tegasnya, adalah sebuah struktur tempat Buddha Sakyamuni tinggal selama berada di dalam Rahim ibunya. Struktur itu berbentuk sebagai hasil dari berlipat-lipat kebijakan Buddha Sakyamuni (Gunawan, 2004).

Sejarah Berdiri

Ada beberapa versi berkenaan dengan waktu pembangunan candi Borobudur, sebagian berpendapat, masa pembangunan candi Borobudur diperkirakan memakan waktu sekitar satu abad, antara 750-847 M dalam tiga generasi kerajaan Buddha Wangsa Syailendra. Pembangunan candi ini dimulai pada masa Maharaja Dananjaya yang bergelar Sri Sanggramadananjaya, dilanjutkan oleh putranya, Samarattungga, dan diselesaikan oleh cucu perempuannya, Sang Dyah Pramodhawardhani.

Sedangkan menurut Prof. J. G. De Casparis, berdasarkan prasasti Karang Tengah, dengan sengkala: rasa sagara kstidhara atau tahun Caka 746 (824 M), dibangun oleh raja Samaratungga dari dinasti Syailendra. Sedangkan berdasarkan prasti Klurak (784M) pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 M, yaitu pada masa kekuasaan Dyah Pramodhawardhani.

Penemuan Kembali dan Restorasi

Pada permulaan abad ke 18, disebutkan dalam Babad Tanah Jawa bahwa Mas Dana yang memberontak kepada Pakubuwana I (1709-1710). Ia ditangkap di ‘Redi Borobudur’ (Gunung Borobudur). Lima puluh tahun kemudian (1757-1758) seorang Sultan dari Yogyakarta melakukan perjalanan ke Borobudur untuk melihat 1000 patung (Soediman, 1968: 14).

Selama pereode pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1814), Gubernur jenderal itu demikian tertarik kepada peninggalan Candi Borobudur, sehingga ia memerintahkan kepada H.C. Cornelius seorang military engineer, untuk membersihkan Candi Borobudur yang sebagian telah runtuh dan terkubur tanah, serta ditumbuhi belukar dan tertimbun sampah (ibid). Hartmann, Residen Kedu, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda, meneruskan pekerjaan Cornelius. Atas upaya Hartmann akhirnya pada tahun 1835 seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minat Hartmann terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi dari pada tugas sebagai pejabat pemerintah. Hartmann tidak menulis laporan atas kerjanya. Dari pekerjaan Hartmann itu beredar kabar bahwa ia telah menemukan rapang Buddha yang belum selesai (unfinished Buddha) dalam dagoba. Meski yang ditemukan Hartmann hingga sekarang tetap menjadi misteri (lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/boro-budur).

Upaya restorasi selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilsen, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik, untuk mempelajari monumen ini dan menggambar ratusan relief. Disamping Wilsen, J.F.G. Brumund juga ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih rinci. Brumund dapat merampungkan tugasnya pada tahun 1859. Karena Brumund tidak bersedia bekerjasama dengan Wilsen, sehingga pemerintah Hindia Belanda kemudian menugaskan C. Leemans yang mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumund dan Wilsen. Monografi pertama dan penelitian lebih detail tentang Borobudur diterbitkan dalam tahun 1873, dilanjutkan dengan terjemahannya dalam bahasa Perancis setahun kemudian. Sedangkan foto pertama diambil dalam tahun yang sama (1873) oleh ahli engrafi Belanda, Isidore van Kinsbergen (ibid).

Borobudur kembali menarik perhatian ketika Yzerman dalam tahun 1885 menemukan kaki candi yang tersembunyi. Foto-foto tentang relief pada kaki tersembunyi itu dibuat antara tahun 1890-1891. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk menjaga kelestarian Borobudur, sehingga membentuk tim terdiri atas tiga ahli, yaitu Brandes (sejarawan seni), Theodoorus van Erp (insinyur ahli teknik bangunan genie militer), dan Van de Kamer (Insinyur ahli konstruksi bangunan). Dalam tahun 1902, tim ini mengajukan proposal untuk pemugaran dengan biaya sekitar 48.800 Gulden. Pemugaran dilaksanakan antara tahun 1907-1911 dipimpin oleh Theodoorus van Erp.

Setelah jaman kemerdekaan, pada akhir tahun 1960-an, Pemerintah RI mengajukan permintaan dana pemugaran kepada masyarakat dunia untuk menyelamatkan Borobudur. Dalam tahun 1973 Pemerintah RI dan UNESCO merencanakan pemugaran menyeluruh terhadap Candi Borobudur. Rencana tersebut dilaksanakan antara tahun 1975-1982.

Arsitektur

Theodoorus van Erp tertarik untuk meneliti dan mempelajari seluk-beluk Candi Borobudur. Untuk itu ia melakukan studi banding selama beberapa tahun di India. Ia juga pergi ke Sri Langka untuk melihat susunan bangunan puncak Stupa Sanchi di Kandy, sampai akhirnya Van Erp menemukan bentuk Candi Borobudur (Afrianti, 2008). Denah candi Borobudur membentuk mandala (Sansekerta: lingkaran, kesempurnaan), yaitu pola geometris yang melambangkan alam semesta dalam kosmologi Buddha. Ajaran Buddha membagi alam semesta menjadi tiga unsur yang disebut ‘dhatu’ (Gunawan, 204).

Menurut hasil penelitian Robert von Heine Geldern dari Austria, bahwasannya nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal tata budaya pada jaman neolitik dan megalitik yang berasal dari Vietnam Selatan dan Kamboja, yang dikenal dengan kebudayaan Dongson. Oleh karena itu, arsitektur Borobudur merupakan kombinasi dari unsur-unsur lokal, yaitu unsur-unsur arsitektur megalitik punden berundak atau piramida bertingkat warisan budaya prasejarah di Indonesia, seperti piramida bertingkat Gunung Padang di Jawa Barat dengan konstruksi stupa dan mandala (ajaran Buddha).

Arsitektur Borobudur memiliki dasar berupa bujur sangkar berukuran 123 m (400 kaki) pada setiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 teras di atasnya berbentuk lingkaran. Tingkatan tertinggi berupa stupa besar yang disebut dhatugarba (dhagoba). Di atas dhagoba dulu terdapat catra (tiga buah payung bertingkat), yang runtuh karena disambar petir.

Menurut prasati Klurak (784 M), pembangunan candi ini dibantu oleh seorang guru dari Ghandadwipa (Bengalore) bernama Kamaragacya dan seorang pangeran dari Kasmir bernama Visvawarman yang bertindak sebagai penasehat ahli dalam ajaran Tantra Vajrayana Buddhis (Putra, 2012).

W.O.J. Nieuwenkamp (1931) mengajukan teori bahwa dataran Kedu dulunya adalah sebuah danau, dan Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai, dan postur Buddha di Borobudur melambangkan ‘sutra teratai’ yang kebanyakan ditemui dalam naskah keagamaan Buddha Mahayana. Tiga pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga melambangkan kelopak bunga teratai. Akan tetapi teori Nieuwenkamp ini banyak menemui bantahan para arkeolog, yang mengatakan bahwa daratan di sekitar Borobudur pada masa pembangunannya merupakan daratan kering, bukan dasar danau purba. Sementara para pakar geologi justru mendukung teori Nieuwenkamp dengan menunjukkan bukti adanya sendimen lumpur di dekat situs ini. Sebuah penelitian stratigrafi, sendimen tahun 2000 mendukung keberadaan danau purba di lingkungan sekitar Borobudur (http://id.wikipedia. org/wiki/Borobudur).

Menurut legenda setempat arsitek Candi Borobudur bernama Gunadharma. Legenda tentang Gunadharma ini oleh penduduk setempat sering dikaitkan dengan Bukit Menoreh, yang berada tidak jauh dari Borobudur. Bukit itu jika dilihat dari Borobudur mirip dengan seorang raksasa yang sedang tidur telentang. Dalam legenda tersebut diceritakan, setelah Gunadharma berhasil membangun Candi Borobudur, ia beristirahat tidur telentang dan karena kelelahan sehingga menemui ajalnya. Jasadnya kemudian berubah menjadi Bukit Menoreh.

Teknik Pembangunan

Banyak orang ketika melihat candi apapun, terutama candi-candi yang dibangun menjulang tinggi seperti Candi Prambanan (47 m), dan Candi Borobudur (42 m), menanyakan bagaimana cara mengangkat dan meletakkan batu sebesar dan seberat itu ke atas puncak candi yang setinggi itu, padahal waktu itu belum ada alat berat (misal crane) untuk mengangkat dan meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang tinggi. Untuk itu, para ahli menyamakan teknik pembangunan candi-candi di Indonesia termasuk Candi Borobudur dengan pembangunan piramida di Mesir. Teknik tersebut adalah teknik ‘timbun, tarik dan dorong’. Setiap satu deret batu secara horizontal telah selesai disusun, kemudian bagian luarnya ditimbun dengan tanah atau pasir sampai sejajar dengan permukaannya. Dengan demikian batu-batu berikutnya tidak perlu diangkat melainkan cukup ditarik dengan tali yang kuat dan didorong sehingga dapat disusun secara horisontal pada posisinya. Demikian dan seterusnya hingga selesai pembangunannya. Setelah selesai tanahnya digali kembali dan disingkirkan, meski teknik ini sulit untuk dibayangkan.

Batu-batu candi Borobudur disusun dengan menggunakan teknik interlocking stone, saling kait mengkait. Sebagian batu ada pasaknya dan sebagian yang lain ada lubangnya, dan batu-batu itu disusun secara kait mengkait. Keterkaitan antara batu yang satu dengan batu yang lain tidak menggunakan perekat semisal adukan semen.

Setelah candi yang terbuat dari batu andesit ini selesai dibangun kemudian dilapisi vajra lepa, yaitu adukan dari tujuh unsur yang sudah tidak diketahui unsur-unsurnya. Vajra lepa ini berwarna kuning keemasan dan tidak bisa ditumbuhi lumut. Fungsi lapisan vajra lepa ini selain agar sela-sela atarbatu tidak bisa kemasukan air hujan dan tidak ditumbuhi lumut. Sehingga, sebelum Candi Borobudur runtuh, candi ini selain megah dan indah juga sangat memukau karena vajra lepa yang membukusnya memancarkan warna kuning keemasan[1].

Filosofi Ajaran Buddha

Stutterheim dan N.J. Krom, mengemukakan landasan falsafah dan agama yang melatarbelakangi berdirinya Candi Borobudur adalah ajaran Buddha Dharma aliran Mahayana-Yogacara dan ada kecenderungan bercampur dengan aliran Tantrayana-Vajrayana.

Menurut Prof. Dr. W.F. Stutterheim (1929), bahwa Candi Borobudur itu merupakan ‘replika’ dari alam semesta yang menurut ajaran Buddha terdiri atas 3 unsur, yaitu: 1) Kamadhatu (unsur nafsu); 2) Rupadhatu (unsur wujud); dan 3) Arupadhatu (unsur tak berwujud). Sedangkan menurut Prof. J. G. De Casparis (1950) bahwa Borobudur bertingkat 10 menggambarkan secara jelas filsafat agama Buddha Mahayana yang disebut ‘Dasabodhisatwabhumi’. Filsafat itu mengajarkan, bahwa setiap orang yang ingin mencapai tingkat kedudukan sebagai Buddha harus melampaui 10 tingkat Bodhisatwa. Apabila telah melampaui 10 tingkat itu, maka manusia akan mencapai kesempurnaan dan akan menjadi Buddha.

Kamadhatu yaitu bagian kaki candi, yang menggambarkan kehidupan awam yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu (seksual) yang rendah. Pada tingat ini dipenuhi dengan 160 panel relief Karmawibhangga. Relief ini menggambarkan tentang hukum karma, hukum sebab akibat dari suatu perbuatan baik dan buruk. Bahkan relief ini secara jelas menggambarkan tentang nafsu dan kenikmatan, perbuatan dosa serta hukuman yang diterima, dan sebaliknya tentang perbuatan baik dan pahalanya. Karena oleh pemerintah Hindia Belanda relief Karmawibhangga dianggap tabu, sehingga relief tersebut ditutup oleh J.W. Yzerman dengan sekitar 12.750 m2 batu penutup.[2]

Rupadhatu, menggambarkan tingkatan hidup manusia yang sudah terlepas dari kama, tetapi masih terikat dari rupa (materi), atau kehidupan yang masih mengejar kekayaan duniawi. Bagian ini terdiri dari empat lorong yang dihiasi 1300 panel relief yang panjang seluruhnya mencapai 2,5 km.

Arupadhatu, denah lantai berbentuk lingkaran, dan dindingnya polos tidak ada relief. Ini menggambarkan tingkatan dimana manusia sudah terbebas dari rupa (nafsu terhadap materi). Tetapi manusia belum mencapai tingkat nirwana. Rapang-rapang Buddha ditempatkan di dalam stupa yang berlubang-lubang seperti kurungan. Di tingkat ini, rapang Buddha berada dalam stupa dengan lubang berbentuk layang-layang (diamond shape) yang melambangkan bahwa pada tingkatan ini manusia meskipun sudah berupaya meninggalkan nafsu duniawi tapi masih belum stabil, dan kadang-kadang masih goyah tergoda oleh indahnya nafsu duniawi; Di atas tingkat arupadhatu, ada tiga tingkatan lagi, yaitu:

a. Nirwana yang paling bawah, ditandai dengan lubang stupa berbentuk layang-layang (diamond shape) yang melambangkan bahwa meskipun sudah berada di nirwana tapi masih belum stabil dan kadang-kadang masih goyah.

b. Parinirwana, tingkat kedua, ditandai dengan lubang stupa berbentuk persegi (square shape) yang melambangkan bahwa pada tingkatan ini manusia sudah stabil keyakinannya untuk meninggalkan sepenuhnya nafsu duniawi;

c. Mahaparinirwana, tingkatan tertinggi, dilambangkan dengan stupa yang terbesar, stupa polos tanpa lubang, yang disebut Dhatugharba (Dhagoba), dimana manusia sudah mencapai tingkatan ketiadaan wujud yang sempurna. Dengan stupa tanpa lubang, tidak membatasi pandangan sama sekali, karena pada tingkatan ini manusia melihat bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Atau sebagai lambang kasunyatan, kesunyian dan ketiadaan sempurna, dimana jiwa manusia sudah tidak terikat hasrat, keinginan, dan bentuk serta terbebas dari lingkaran samsara.

Rapang Buddha

Di Candi Borobudur terdapat banyak rapang Buddha duduk bersila dalam posisi teratai dan mudra atau sikap tangan tertentu. Rapang Buddha dalam relung-relung di tingkat Rupadhatu ditata berdasarkan deretan di sisi luar pagar langkan, jumlahnya semakin berkurang pada tingkat atasnya. Pada deretan pagar langkan pertama terdapat 104 rapang, deret kedua 104 rapang, deret ketiga 88 rapang, deret keempat 72 rapang, deret kelima 64 rapang. Jumlah keseluruhan rapang Buddha di tingkat Rupadhatu sebanyak 432 rapang.

Pada tingkat Arupadhatu (tiga pelataran melingkar), rapang Buddha diletakkan dalam stupa-stupa berlubang. Pada pelataran melingkar pertama terdapat 32 rapang, pelataran kedua 24 rapang, dan pelataran ketiga 16 rapang. Semuanya berjumlah 72 rapang. Secara keseluruhan jumlah rapang di tingkat Rupadhatu dan Arupadhatu seharusnya (sesuai dengan aslinya) terdapat 504 rapang Buddha, namun 43 rapang telah hilang, dan 300 rapang dalam kondisi rusak, kebanyakan tanpa kepala. Kepala rapang Buddha banyak diburu para pencuri dan dijual kepada para kolektor, kebanyakan dibeli oleh museum luar negeri.

Di tingkat paling tinggi, dalam dhagoba pernah diketemukan rapang Buddha yang belum selesai (unfinished Buddha), yang semula diduga sebagai rapang Adibuddha. Setelah diadakan penelitian, tidak pernah ada patung dalam dhagoba. Rapang yang tidak selesai itu merupakan kesalahan pamahatnya pada zaman dulu. Menurut kepercayaan, rapang yang salah dalam pembuatannya tidak boleh dirusak (Jeffry, 2012).

Tjoek Kertosari[3] mengatakan, bahwa pada waktu Ratu Sirikit – dari Thailand – berkunjung ke Indonesia, Sirikit mengatakan kepada Presiden Soekarno, bahwa kakeknya, Raja Chulolongkorn memiliki rapang Buddha terbuat dari emas yang ada hubungannya dengan peninggalan jaman kejayaan Buddha di Jawa. Kertosari menghubungkan rapang emas itu dengan apa yang dilakukan Hartmann, Residen Kedu yang membersihkan Candi Borobudur (1842), hanyalah sebuah kedok dari pencurian rapang emas yang ada dalam dhagoba dan Hartmann yang memasukkan patung yang tidak selesai itu ke dalam dhagoba.

Kepemilikan Raja Chulolongkorn atas rapang emas tersebut juga bisa dikaitkan dengan tindakan penjarahan situs bersejarah yang direstui oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Raja Chulolongkorn ketika mengunjungi Jawa (1896) menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintahn Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan delapan gerobak penuh rapang dan bagian bangunan candi. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 rapang Buddha dan 30 potong batu relief, dua patung singa, relief kala, tangga dan gerbang, dan arca dwaraphala (Soediman, 1968: 14-15). Beberapa artefak ini, arca singa dan dwaraphala dipajang di Museum Nasional Bangkok (http;//id.wikipedia.org/wiki/ Borobudur).

Sekilas rapang-rapang Buddha terlihat serupa, akan tetapi jika dilihat berdasarkan ikonografi, rapang Buddha mudah dibedakan berdasakan mudra (sikap tangan). Ada lima jenis mudra, kesemuanya berdasarkan empat arah mata angin ditambah satu di tengah. Rapang Buddha yang terdapat pada keempat pagar langkan memiliki empat mudra yang berbeda, sesuai dengan arah rapang itu menghadap, yakni: timur, selatan, barat, dan utara. Sedangkan rapang Buddha pada pagar langkan kelima dan rapang Buddha dalam 72 stupa berlubang menampilkan mudra tengah atau sentral.

Mudra rapang Buddha di Candi Borobudur dilihat dengan mengikuti arah pradaksina yaitu mengelilingi candi mengikuti arah putaran jarum jam, dapat disimak dalam table berikut:

Tabel: 1

Mudra Rapang Budda Candi Borobudur

Dhyani Buddha	Arah Mata Angin	Mudra	Makna/Lambang	Letak Rapang
Aksobhya	Timur	Bumisparsa	Bersumpah kepada bumi	PagarLangkan ba- ris 1-4 Rupadhatu
Ratnasambawa	Selatan	Wara	Kedermawanan	PagarLangkan ba- ris 1-4 Rupadhatu
Amitabha	Barat	Dhyana	Meditasi	PagarLangkan Ba- ris 1-4 Rupadhatu
Amoghasiddhi	Utara	Abhaya	Menangkal Bahaya	PagarLangkan ba- ris 1-4 Rupadhatu
Wairocana	Tengah	Witarka	Akal Budi	PagarLangkan ba- ris ke 5 Rupadhatu
Wairocana	Tengah	Dharmacakra	Pemutaran roda dharma	Di dalam 72 stupa berlubang Arupa-dhatu

Relief Borobudur

Candi Borobudur dihiasi dengan relief terpanjang di dunia (2,5 km). Relief tersebut terdiri dari beberapa judul cerita. Susunan dan judul cerita relief pada dinding dan pagar langkan candi dapat disimak pada bagan atau tabel berikut ini:

Tabel: 2

Relief Candi Borobudur

Tikat	Letak		Judul Cerita	Jumlah Panel
Kamadhatu (kaki candi asli)	Dinding kaki (tertutup batu Yzerman)		Karmawibhangga	160
Rupadhatu	Tingkat 1	Dinding	a. Lalitavistara	120
		Dinding	b. Buddhacarita	120
		Langkan	a. Jatakamala/avadana	372
		Langkan	b. Jatakamala/avadana	128
	Tingkat 2	Dinding	Gandaviyuha	128
	Tingkat 2	Langkan	Jatakamala/avadana	100
	Tingkat 3	Dinding	Gandaviyuha	88
	Tingkat 3	Langkan	Gandaviyuha	88
	Tingkat 4	Diding	Gandaviyuha	84
	Tingkat 4	Langkan	Gandaviyuha	72
Jumlah				1.460

a. Karmawibhangga

Adalah relief yang menggambarkan suatu cerita yang mempunyai korelasi sebab akibat (hukum karma). Di ranah Kamadhatu, beberapa relief Karmawibhangga menggambarkan hawa nafsu manusia, seperti perampokan, pembunuhan, penyiksaan dan penistaan. Relief Karmawibhangga ini tidak hanya menggambarkan perbuatan jahat tetapi juga menggambarkan ajaran sebab akibat dari perbuatan baik.

Setiap panel Karmawibhangga bukan merukan suatu rangkaian cerita (berseri), melainkan merukan potongan-potongan cerita yang berisi kisah-kisah yang di antaranya menggambarkan perilaku masyarakat Jawa pada masa lalu, meliputi perilaku keagamaan, mata pencaharian, struktur sosial, tata busana, peralatan hidup, jenis-jenis flora dan fauna dan sebagainya.

Relief Karmawibhangga ini terdiri dari 160 panel, namun relief tersebut tersembunyi karena ditutup struktur batu. Batu penutup ini kemudian dikenal dengan nama batu Yzerman.

b. Lalitavistara

Berisi riwayat Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita, yakni lahirnya Sang Buddha di dunia sebagai Pangeran Sidharta Gautama, putra Raja Sudhodana dan permaisuri Maya dari Negeri Kapilawastu. Riwayat tersebut berakhir dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat Kota Benares, yang secara simbolis dinyatakan sebagai pemutaran Roda Dharma.

c. Buddhacarita

Adalah berbagai cerita tentang sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai pageran Sidharta. Isinya merupakan pokok penonjolan perbuatan-perbuatan baik, seperti sikap rela berkorban dan suka menolong yang membedakan Sang Bodhisattwa dengan makhluk lain.

d. Jatakamala

Merupakan cerita fable yaitu kisah yang melibatkan tokoh satwa yang bersikap dan berfikir sebagai manusia.

e. Avadhana

Pada dasarnya hampir sama dengan Buddhacarita akan tetapi tokohnya bukan Sang Buddha, melainkan orang lain. Cerita ini terhimpun dalam kitab Diwyawadana yang berarti perbuatan mulia kedewaan dan kitab Avadanasataka atau seratus cerita Avadana.

f. Gandawyuha

Merupakan deretan relief menghiasi dinding lorong ke 2, adalah cerita Sudhana yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usaha mencari ‘pengetahuan tertinggi’ tentang ‘kebenaran sejati’. Penggambarannya dalam 460 panel didasarkan pada kitab suci Buddha Mahayana yaitu kitab Gandavyuha dan pada bagian terakhir (penutup) diambil dari cerita dari kitab Bhadracari.

Yang Tersembunyi dan Yang Hilang

Di ranah Kamadhatu, beberapa relief Karmawibhangga menggambarkan hawa nafsu manusia, seperti perampokan, pembunuhan, penyiksaan dan penistaan. Relief Karmawibhangga ini tidak hanya menggambarkan perbuatan jahat tetapi juga menggambarkan ajaran sebab akibat dari perbuatan baik. Pengunjung Borobudur tidak dapat menyaksikan relief ini kecuali hanya sebagian kecil di salah satu sudut, karena relief ini tertutup oleh batu Yzerman.

Pemerintah Hindia Belanda mempertahankan batu penutup ini karena memandang relief Karmawibhangga sebagai tabu, meskipun relief ini sebenarnya merupakan suatu ajaran yang memiliki nilai tinggi, karena tidak hanya menggambarkan perbuatan jahat tetapi juga menggambarkan ajaran sebab akibat dari perbuatan baik, serta potongan-potongan cerita yang berisi kisah-kisah yang di antaranya menggambarkan perilaku masyarakat Jawa pada masa lalu, meliputi perilaku keagamaan, mata pencaharian, struktur sosial, tata busana, peralatan hidup, jenis-jenis flora dan fauna dan sebagainya.

Jika pengunjung bisa menyaksikan relief Karmawibhangga ini mereka akan dapat mempelajari dan mengambil nilai-nilai serta pesan-pesan dari Karmawibhangga, bahkan dapat membandingkannya dengan relief-relief yang terdapat di Candi Kajuraho di India yang mendapat julukan sebagai the most erotis temple in the world.

Masih banyak misteri yang menyelimuti Candi Borobudur, antara lain tentang danau purba yang mengitarinya, dan bagaimana teknik pembangunannya, terutama tentang teknik pengangkatan bungkahan-bungkahan batu besar ke puncak candi setinggi 42 m. Selain itu, di dalam dhagoba juga ada misteri yang masih belum tersingkap jelas hingga sekarang. Apakah benar dalam dhagoba terdapat rapang Adhibuddha yang belum selesai (unfinished Buddha), atau rapang emas yang kemudian berada di Thailand, atau kosong sama sekali?

Banyak pula yang telah hilang dari Candi Borobudur, dari 504 rapang Buddha, 43 rapang telah hilang, dan 300 rapang dalam kondisi rusak, kebanyakan tanpa kepala. Yang sangat memprihatikan adalah hilangnya pengetahuan dan teknik pembuatan vajra lepa. Dari unsur-unsur apa vajra lepa dibuat dan bagaimana teknik pembuatannya?

Daftar Bacaan

Afrianti, Dwi, Hal Ihwal Candi Borobudur; Filosofi, Sejarah, dll.

Gunawan, Irwan, ‘Desertasi Mengungkap Asal-usul dan Pembangunan Borobudur’, Kompas, http://print.kompas.com/baca/2015/06/02/Desertasi-Mengungkap-Asal-usul-dan-Pembangun-Borob.

http://id.wikipedia.org/wiki/Borobudur (diunduh, 15/06/2015: 14.32).

http://www.indonesia.travel/id/destination/233/borobudur/article/202/membaca-ribuan-panil-relief-pada-candi-borobudur.

Jeffry, Handoyo El, Borobudur: Folosofi dan Sejarah yang Terkubur. 20 Juli 2012.

Pratama, Ganang Nur, Candi Borobudur Yogyakarta. 5 Oktober 2014.

Putra, Resha Permana, Kisah Borobudur. Blog, 08 November 2012.

Siputro, Relief Borobudur; Buku Kehidupan Manusia Jawa Kuno, 12-08-2014.

Soediman, Drs., Glimpses of The Borobudur. Jogjakarta: Kanisius, 1968.

-o0o-

[1] Disampaikan oleh Tjoek Kertasari (salah seorang instruktur di Brahman’s Cakti Cultural Guide Course, Yogyakarta) dalam praktek guiding di Candi Borobudur (1974). Kertasari juga menunjukkan kepada para peserta kursus sisa-sisa serpihan vajra lepa yang masih menempel di salah satu batu candi.

[2] Pada waktu rencana pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1975, berkenaan dengan keberadaan batu Yzerman ada dua wacana yang berkembang, pertama batu Yzerman akan dibuka, tetapi karena batu itu juga berfungsi sebagai penahan dinding bawah candi, sehingga wacana itu tidak mungkin diwujudkan. Kedua, batu Yzerman tetap dipertahankan keberadaannya, tapi dibuat terowongan, sehingga para pengunjung bisa membaca relief Karmawibhangga. Tapi wacana yang kedua ini juga tidak dapat diwujudkan.

[3] Tjoek Kertosari, adalah seorang guide senior yang biasa mendampingi tamu-tamu negara sejak tahun 1950-an.

REVITALISASI WADUK DAN DANAU

2015-09-30T08:46:00.002+07:00

REVITALISASI WADUK DAN DANAU

UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KERUKUNAN

ANTARUMAT BERAGAMA

Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Selasa, 2 Desember 2014, sekitar jam 9 pagi, Presiden Jokowi update status dalam akun facebooknya tentang kunjungannya ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Jawa Tengah. Presiden prihatin dengan kondisi waduk itu dan menyarankan agar direvitalisasi, termasuk penanaman pohon di wilayah hulu. Postingan itupun saya beri komentar, bahwa saya setuju dan, menurut hemat saya, belakangan ini bukan hanya waduk-waduk saja yang mendesak untuk segera direvitalisasi, tetapi banyak juga danau-danau yang harus segera direvitalisasi.

Sebenarnya berbicara tentang revitalisasi waduk/danau merupakan pekerjaan yang sama, karena antara waduk dan danau bedanya hanya pada proses penciptaannya saja. Waduk adalah danau buatan, sedangkan danau tercipta secara alami. Sedangkan dari sisi fungsi juga tidak ada bedanya. Fungsi utama dari keduanya adalah untuk menampung air pada waktu musim hujan sehingga tidak terjadi banjir dan menyimpannya agar pada musim kemarau daerah di sepanjang aliran sungai yang mata airnya dari waduk/danau tidak kekurangan air, terutama untuk kepentingan pengairan sawah dan ladang. Selain itu, waduk/danau bisa dimafaatkan sebagai sumber air minum oleh perusahaan air minum PAM/PDAM; sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA); sebagai obyek wisata; dan perikanan air tawar.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat terpenuhi, maka waduk/danau perlu dijaga debit airnya. Debit air dalam waduk/danau akan dapat terjaga dalam kondisi normal jika hutan di wilayah hulu terjaga dengan baik. Karena jika di wilayah hulu terjadi kerusakan hutan, apalagi sampai terjadi penggundulan hutan, maka pada musim hujan, debit air waduk atau danau akan melebihi daya tampung. Kondisi seperti ini sangat membahyakan terutama bagi waduk, karena bisa jebol dan menimbulkan banjir bandang yang sangat mengerikan. Akibat lainnya, di wilayah hulu akan terjadi erosi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan waduk/danau. Selain itu, di musim kemarau permukaan air wanduk/danau akan mengalami penurunan dan di daerah hilir akan mengalami bencana kekeringan. Para petani di daerah hilir akan mengalami kesulitan memperoleh air guna mengairi sawah/ladang dan empang tempat budidaya ikan.

Kondisi demikian juga akan berdampak buruk bagi PLTA. Kekurangan air berarti akan mengurangi tenaga pemutar turbin yang berdampak pada penurunan kapasitas daya dan distribusi listrik akan mengalami gangguan. Akhirnya, terjadi pemadaman listrik secara bergantian. PAM/PDAM juga akan mengalami gangguan. Karena sumber airnya berkurang, maka distribusi airnya ikut berkurang dan kualitas airnya pun jadi menurun. Sebagai obyek wisata akan menjadi kurang menarik. Pada waktu musim hujan sangat berbahaya karena ancaman banjir bandang, seperti yang pernah terjadi di obyek wisata lereng Gunung Arjuna di Mojokerto. Sementara pada musim kemarau hutan yang gundul dan permukaan air yang menurun tentu bukan merupakan pemandangan yang indah.

Oleh karenanya, revitalisasi waduk/danau dengan penanaman pohon atau reboisasi di wilayah hulu akan dapat menormalisasi kondisi waduk atau danau dan sekaligus menormalisasi semua fungsi-fungsinya. Tentu tidak cukup melakukan revitalisasi dengan reboisasi di wilayah hulu. Karena masih banyak hal-hal yang merusak fungsi waduk/danau yang belum mendapat perhatian, antara lain keberadaan keramba para cukong dari kota (bukan milik petani ikan) yang semakin hari semakin bertambah banyak.

Pemerintah setempat kelihatan abai terhadap keberadaan keramba ini. Padahal keberadaan keramba-keramba di waduk/danau sangat mengganggu atau sebagai bentuk usaha yang tidak ramah lingkungan, bahkan sangat membahayakan. Pertama, keberadaan keramba di waduk/danau sangat mengganggu pemandangan bagi waduk/danau sebagai obyek wisata. Dengan keberadaan keramba-keramba, aktivitas wisata akan mengalami kesulitan untuk dikembangkan. Misalnya jika pariwisata itu akan dikembangkan untuk kegiatan olah raga air, seperti renang, dayung, ski air, kano, atau sekedar mainan speda air dan naik perahu keliling danau akan menghadapi kesulitan. Padahal semakin banyak kegiatan pariwisata yang disediakan atau ditawarkan maka semakin tinggi pula daya jual suatu obyek wisata. Jika obyek wisata semakin ramai maka pemerintah setempat akan memperoleh banyak keuntungan, antara lain: dengan semakin ramainya kunjungan wisata maka akan dibutuhkan tempat penginapan (hotel), restoran, bisnis souvenir, sarana transportasi, biro jasa perjalanan dan bisnis-bisnis jasa lainnya. Dengan semakin banyaknya bentuk-bentuk usaha yang bermunculan, maka akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dampak positifnya akan terjadi pengurangan jumlah pengangguran dan dengan semakin banyaknya bentuk usaha maka semakin banyak juga penerimaan pajak yang diterima pemerintah setempat.

Kedua, dampak dari budaya ikan di waduk/danau dengan keramba sangat berbahaya, karena sisa makanan ikan yang mengendap di dasar waduk/danau akan membusuk dan menjadi racun. Jika keberadaan keramba ini dibiarkan, berarti setiap hari terjadi pembibitan racun secara terus menerus. Akumulasi racun itu akan menjadi racun abadi yang tersimpan bersama lumpur di dasar waduk/danau. Racun ini akan merusak ekosistem dan mebunuh ikan dan biota-biota lain yang ada di dalam waduk/danau dan di sepanjang aliran sungai yang mata airnya dari waduk/danau tersebut. Yang memprihatinkan jika racun itu sampai memunahkan ikan endemik yang hidup di waduk/danau tertentu. Misalnya ikan bilih yang terkenal sangat lezat dan gurih rasanya, yang merupakan ikan endemik Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, kalau sampai punah gara-gara racun dari keramba tentu sangat mengenaskan. Karena tidak ada ikan bilih di tempat lain. Hal ini sangat mungkin akan terjadi, karena beberapa tahun yang lalu banyak ikan mati di Danau Maninjau di provinsi yang sama, karena terjadi fenomena alam gelombang arus bawah yang membawa racun yang tertimbun lumpur di danau itu. Fenomena semacam itu pernah terjadi juga di Waduk Jatiluhur Jawa Barat, bahkan sudah terjadi dua kali.

Oleh karenanya, pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat waduk atau danau tidak boleh abai terhadap keberadaan keramba-keramba seperti itu. Waduk/danau sangat mendesak untuk segera disterilkan dari keramba-keramba ikan. Dinas-dinas perikanan hendaknya belajar kepada petani ikan di Vietnam yang berhasil membudidayakan ikan dori (patin) dan menguasasi pasar ikan patin dunia. Padahal ikan patin yang dibudidayakan di Vietnam itu berasal dari Indonesia. Mereka membudayakan patin bukan di waduk/danau tapi di empang-empang sepanjang aliran sungai. Sehingga sisa-sisa makanan ikan tidak mencemari waduk/danau sebagai sumber air bersih yang dibutuhkan bukan hanya untuk manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya yang berada di lembah sepanjang aliran sungai di bawah waduk/danau.

Sebagai contoh danau yang perlu direvitalisasi adalah Danau Maninjau yang berada di ujung bawah Kelok Ampik Puluh Ampik yang cukup terkenal. Saya sangat tertarik dengan keindahan alam danau ini. Selain keindahan alamnya, ada yang spesifik di danau ini, yaitu keberadaan pohon kelapa yang tumbuh di tepi danau. Bukan sekedar karena pohon kelapa yang tumbuh melengkung ke tengah danau tapi keberadaan pohon kelapa itu sendiri sangat spesifik. Karena pohon kelapa tidak bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dimana biasanya danau tercipta. Keindahan alam dan spesifikasi yang dimiliki serta lokasi danau yang di ujung Kelok Ampik Puluh Ampik yang juga merupakan salah satu jalur dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi seharusnya danau ini memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi faktanya tidak demikian. Keindahan alam danau ini dirusak oleh keberadaan keramba-keramba ikan dan tebing-tebing sekeliling danau tampak kusut masai ditumbuhi rumput-rumput liar dan sepanjang tepian danau berjejer rumah penduduk yang semrawut.

Pada tahun 2014 ada dua danau yang saya kunjungi, yaitu Danau Wae Kuri (danau asin) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur dan Telaga Ngebel di Ponorogo, Jawa Timur, dan pada tahun 2015 saya mengunjungi Danau Mas Harum Bastari di Rejang Lebong Bengkulu yang kondisinya tidak seindah dan seharum namanya. Danau Wae Kuri cukup indah tidak ada kerusakan di sekitar danau, airnya yang asin cukup menarik untuk dipromosikan. Sehingga membuat orang yang datang ke SBD penasaran untuk mengunjunginya. Tapi sayangnya jalan menuju danau asin itu tidak ada rambu-rambu penunjuk jalan, dan jalannya sebagian belum diaspal dan sangat gersang. Oleh karena itu, dalam makalah saya yang saya sampaikan dalam semiloka di Hotel Sinar Tambolaka SBD Tanggal 16-18 September 2014 bersama aparat Kantor Kementerian Agama Kabupaten SBD, para pemuka lintas agama, pemuka masyarakat dan adat, saya sarankan agar dilakukan gotong royong antarumat beragama untuk penghijauan jalan-jalan menuju obyek-obyek wisata, antara lain jalan menuju Danau Asin Wae Kuri. Kegiatan semacam ini dapat dijadikan sebagai modal sosial bridging atau modal sosial yang menjembatani atar penganut agama yang berbeda untuk memelihara kerukunan di antara mereka. Bahkan kegiatan ini bukan sekedar menciptakan ‘kerukunan pasif’ tetapi merupakan ‘kerukunan aktif’, yaitu wujud kerukunan yang tinggi tingkatannya. Karena hubungan antarumat beragama tidak sekedar rukun, tetapi mereka dapat melakukan kerjasama. Lebih dari itu, jika gotong royong pengijauan itu berhasil – jalan menuju Danau Asin Wae Kuri menjadi hijau dan indah dan danau itu banyak dikunjungi wisatawan – berarti mereka telah berhasil pula membangun memori kolektif yang indah.

Banyak waduk dan danau di negeri ini yang dapat direvitalisasi dengan cara gotong goyong antarumat beragama, dengan melibatkan tokoh-tokoh maupun pemuda lintas agama, dan jika kegitan itu berhasil, misalnya dapat mempercantik obyek wisata dan meningkatkan daya jual atau jumlah kunjungan wisatawan. Keberhasilan itu di satu sisi, akan dapat meningkatkan income daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; Di sisi lain akan meciptakan kerukunan aktif, berupa kerja sama antarumat beragama dan wujud fisik keberhasilannya merupakan memori kolektif yang indah.***

MENGURAI MASALAH KEMACETAN LALU LINTAS SECARA SISTEMIK

2011-06-17T14:14:00.000+07:00

MENGURAI MASALAH KEMACETAN LALU LINTAS SECARA SISTEMIK
Oleh: Haidlor Ali Ahmad
“Jakarta akan mengalami stagnant pada tahun 2014” bahkan ada yang memrediksi lebih cepat, sebelum 2014. Suatu prediksi yang cukup mencemaskan. Tapi prediksi semacam itu penting untuk memberikan peringatan dini utamanya kepada para pejabat pembuat kebijakan di negeri ini dan khususnya di wilayah ibu kota dan sekitarnya (Jabodetabek). Agar mereka bisa mengantisipasi jauh-jauh hari sebelum prediksi itu menjadi kenyataan dan jangan sampai mereka baru berfikir atau bertindak setelah kena skak-star.
Meski kemacetan lalu lintas bukanlah suatu keniscayaan tapi untuk dihapuskan sama sekali tentu tidak mungkin. Namun kemacetan lalu lintas tentu bisa diminimalisasi. Upaya meminimalisasi kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah suatu keharusan dan sangat mendesak. Karena semakin bertambah parah kemacetan lalu lintas akan berakibat semakin boros penggunaan bahan bakar dan semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Yang lebih menyeramkan bila membayangkan “bagaimana jika ibukota yang tercinta ini benar-benar mengalami stagnant”.
Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas sudah dilakukan, seperti pembangunan fisik sarana dan prasarana transportasi, meliputi pelebaran jalan, pembangunan jembatan layang (fly over), under pass, jalan layang, jalan bebas hambatan (jalan tol), hingga pembangunan jaringan bus way. Berbagai aturan juga diterapkan, seperti three in one, dan buka tutup jalan tertentu bagi kendaraan umum dan lain-lain. Namun, di tempat-tempat tertentu kemacetan tetap sebagai pemandangan rutin sehari-hari. Meski ada juga yang berhasil, misalnya kemacetan lalu lintas di jalur Cikarang-Karawang yang disebabkan banyaknya pintu rel kereta api. Untuk mengatasinya di Cikarang dibangun jembatan layang, selebihnya dibangun jalur baru menghindari pintu kereta. Setelah pembangunan jembatan layang dan jalur baru itu selesai, jalur Cikarang-Karawang relatif lancar.
Ketidakberhasilan beberapa upaya penanggulangan kemacetan lalu lintas – menurut hemat penulis - dikarenakan banyak penanggulangan kemacetan lalu lintas yang bersifat parsial, terpisah-pisah dan tidak membentuk sub-sistem transportasi. Misalnya, pemberlakuan aturan three in one dan keberadaan jalur bus way yang seharusnya dapat membentuk suatu sub-sistem lalu lintas di ibu kota, tapi justru berdiri sendiri-sendiri. Dua jenis upaya penanggulangan kemacetan lalu litas itu – dapat dikatakan – tidak menyelesaian masalah, sebaliknya justru menimbulkan masalah baru. Diberlakukannya three in one memunculkan joki, dan dibangunnya koridor bus way mengakibatkan semakin menyempitnya jalur bagi jenis kendaraan lain yang akhirnya menambah kemacetan. Bahkan sparator bus way, telah banyak menelan korban jiwa pengendara sepeda motor.
Memang dua jenis upaya penanggulangan kemacetan lalu lintas itu diadopsi dari negara yang berbeda, aturan three in one diadopsi dari Singapura, sedangkan bus way dari Columbia. Tapi sebenarnya dua jenis solusi kemacetan lalu lintas itu bisa dikawinkan menjadi sebuah sub-sistem lalu lintas di ibukota. Aturan three in one diberlakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan harapan mereka berpindah ke public bus (Trans Jakarta) yang relatif lebih lancar, karena menggunakan jalur khusus (bus way). Namun faktanya tidak demikian, pengguna kendaraan pribadi ketika memasuki kawasan three in one – karena tidak ada solusi tempat parkir kendaraan – mereka menggunakan jasa para joki untuk dapat memasuki kawasan three in one.
Di sini tampak adanya mata rantai yang putus (missing link) dalam sub-sitem sarana transportasi antara pemberlakuan aturan three in one dengan bus way, yaitu ketiadaan sarana (tempat/gedung) parkir, yang memadai, aman dan pelayanannya cepat. Seharusnya di pintu-pintu masuk kawasan three in one tersedia sarana parkir yang sedemikian rupa, dan nyambung dengan stasiun bus way, sehingga membentuk suatu sub-sistem transportasi. Dengan demikian para pengguna kendaraan pribadi ketika memasuki kawasan three in one, bisa memarkir mobilnya dan berganti naik Trans Jakarta (bus way).
Selain itu, ada beberapa kebijakan pembangunan yang kurang tepat yang ikut menambah kemacetan di Jakarta, antara lain:
Pembangunan kota yang melebar
Pembangunan kota yang melebar menjadikan jarak dari tempat tinggal komuter menuju ke tempat pekerjaan menjadi semakin jauh. Hal ini mengakibatkan kendaraan (khususnya kendaraan umum) yang mereka gunakan semakin lama berada di jalan. Kemacetan yang kita hadapi sekarang antara lain karena sekitar 4,5 juta komuter tinggal di luar kota Jakarta (di wilayah Bodetabek). Kendaraan umum yang mengangkut mereka dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 1.30 – 3.00 jam, bahkan bisa lebih. Karena jarak tempuh yang panjang dan lamanya waktu tempuh, maka dibutuhkan jumlah kendaraan yang cukup banyak, agar para pengguna jasa angkutan umum itu tidak terlalu lama menunggu di halte. Akibatnya kendaraan semakin banyak dan lama berderet di jalan.
Masalah jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja yang relatif jauh ditambah semakin tidak nyaman dan tidak amannya keadaan dalam kendaraan umum karena banyak pengamen, pencopet, penjambret dan penodong telah mendorong para komuter untuk menggunakan motor dan mobil pribadi sebagai alat transportasi menuju tempat kerja. Mobil-mobil pribadi yang jumlahnya semakin meningkat berakibat semakin banyak menyita ruas jalan dan para pengguna motor yang belakangan jumlahnya meningkat drastis ditambah kurang disiplinnya mereka, selap-selip kiri-kanan, menjadikan trotoar (yang merupakan hak para pejalan kaki) sebagai jalur darurat ketika menghadapi kemacetan, bahkan sering mengambil jalur berlawanan arus sehingga menambah semakin kompleknya permasalahan kemacetan lalulintas di ibukota.
Jika pemerintah DKI membangun kota Jakarta secara vertikal (pemukiman penduduk dalam bentuk flat atau apartemen) sehingga dapat menampung lebih banyak komuter berdomisili di Jakarta, maka jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja menjadi semakin pendek (dekat). Dengan demikian dapat dipastikan waktu yang dibutuhkan bis kota untuk mengantar/mengangkut komuter dari tempat tinggal ke kantor dan sebaliknya akan menjadi semakin pendek, diperkirakan hanya sekitar 15-30 menit. Hal ini secara otomatis akan mengurangi jumlah kendaran yang diperlukan dan akan mengurangi jumlah kendaran berada di jalan, atau mengurangi kemacetan lalu-lintas di Jakarta.
Untuk itu disarankan agar pembangunan kota (khususnya untuk perumahan/pemukiman) yang melebar ke seluruh wilayah Bodetabek ditinjau kembali dan dikembalikan kepada kebijakan pembangunan perumahan ibu kota Jakarta secara vertikal sebagaimana dulu pernah dicanangkan oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1970-an.
Jalan yang multi fungsi
Dalam hal tertentu multi fungsi memiliki nilai plus, misalnya gedung multi fungsi (serba guna), bisa untuk rapat, seminar, pesta pernikahan dan lain-lain sangat menguntungkan bagi pemiliknya dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan.Tapi tidak bagi penggunaan jalan, misalnya jalan raya dijadikan sebagai terminal bayangan, tempat dagang, konser musik, pesta pernikahan dan lain-lain, karena banyak pihak yang dirugikan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pada kenyataannya jalan yang multi fungsi atau tepatnya penyalahgunaan jalan untuk selain infrastruktur transportasi bukan hal yang asing terjadi di Jabodetabek. Misalnya, jalan di samping Pasar Tambun Bekasi dan Jalan Pembangunan Cikarang sudah berubah menjadi pasar, Jalan Ir. H. Juanda Bekasi, pada ruas dari depan lapangan sepak bola hingga terminal bus hampir separuh badan jalan dipenuhi pedagang kaki lima (PKL); demikian pula di sekitar terminal Pulo Gadung Jakarta dan masih banyak lagi jalan yang telah berubah fungsi menjadi pasar. Padahal sebenarnya penyalahgunaan jalan sebagai tempat berdagang itu bukan karena pasarnya sudah tidak mampu menampung pedagang yang ada, buktinya Pasar Baru dan Pasar Lama Cikarang masih banyak tempat kosong, tapi mengapa Jalan Pembangunan berubah menjadi pasar?
Untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan jalan menjadi tempat berdagang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama pemerintah daerah dalam membangun atau mengelola pasar tradisional hendaknya memperhatikan masalah kebersihan dan drainasenya, agar kondisi pasar tidak kotor dan becek. Dengan demikian masyarakat tidak merasa segan belanja di pasar tradisional dan pedagangnya tidak pindah ke jalanan (mejadi PKL); Kedua, dalam membangun pasar hendaknya memperhatikan arus pengunjung (feng sui) agar pengunjung tidak hanya datang/masuk dari satu arah, misalnya dari depan saja. Yang demikian ini dapat berakibat pasar bagian belakang menjadi sepi dari pengunjung, sehingga para pedagang yang berada di bagian belakang berpindah menjadi PKL. Untuk mengatasi hal tersebut, tempat parkir hendaknya dipindah ke bagian belakang, agar arus pengunjung merata baik dari depan maupun dari belakang; Ketiga, hendaknya yang berwajib dan para petugas bisa bersikap preventif terhadap munculnya PKL. Pada kenyataannya kemunculan PKL tidak serentak dalam jumlah yang banyak, melainkan mereka muncul satu demi satu. Oleh karena itu ketika mereka baru muncul hendaknya para petugas segera menertibkan. Kalau upaya penertiban menunggu jumlah PKL menjadi banyak, yang dihadapi petugas akan semakin berat.
Sering penanganan PKL menjadi seperti lingkaran setan, apabila kemunculnya dibeking oleh oknum pejabat/aparat pemerintah. Penulis pernah mewawancarai beberapa orang PKL dan petugas retribusi di salah satu wilayah pinggiran Jakarta, ternyata kemunculan PKL ada yang merupakan tindakan back street dari pemda setempat. Kebijakan yang tidak bijaksana itu dilakukan untuk memperoleh sumber dana kesejahteraan bagi pegawai pemda, melalui pebayaran retribusi PKL. Sehingga penarikan retribusi bagi para pedagang di siang hari bisa berlangsung 2-3 kali dan bagi pedagang pada malam hari lebih parah lagi, bisa 4 kali, salah satunya dilakukan oleh preman.
Keberadaan PKL ternyata ada yang memelihara dan terdapat banyak unsur yang ikut berperan di balik keberadaan PKL. Sandiwara penggusuran PKL sudah sering kita saksikan bersama. Betapa galak dan teganya petugas penertiban bertindak, mereka layaknya centeng-centeng kompeni mengobrak-abrik lapak PKL. Mereka menyita berbagai jenis barang dagangan, berbagai jenis gerobag, dan perlengkapan dagang lainya. Tapi ternyata semua itu dapat ditebus dan beberapa hari kemudian PKL menjamur kembali.
Sandiwara yang sama juga terjadi berkenaan dengan penertiban angkutan umum yang mangkal di terminal-terminal bayangan maupun yang ngetem di persimpangan jalan yang rawan macet. Dalam melakukan aksinya, oknum petugas biasanya menggunakan mediator preman atau calo. Tapi kalau setoran kurang memuaskan, oknum-oknum petugas pun bertindak secara langsung dengan menilang sopir yang melanggar rambu-rambu dengan meminta SIM/STNK. Kadang sopir menyelipkan uang di STNK atau keneknya yang turun dari kendaraan dan melakukan negosiasi dengan petugas. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang menjadi biang kemacetan lalu lintas? Apakah karena sopir yang tidak disiplin atau petugasnya yang tidak disiplin? Apakah karena PKL yang menjajakan barang dagangannya hingga ke jalanan, atau karena petugas penertiban yang selalu bermain sandiwara dalam menjalankan tugasnya, atau kebijakan pemda yang tidak bijaksana yang berupaya mempertahankan keberadaan PKL demi menambah kemakmuran diri dan anak buahnya?
Membangun sub-sistem tranportasi KA dan bus kota terpadu
Untuk meminimalisasi kemacetan juga dapat dilakukan dengan membangun sub-sistem transportasi kereta api (KA) dan bus kota terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu membangun terminal/jalan raya terpadu dengan stasiun/jalur rel KA. Selama ini antara terminal bus dan stasiun KA di wilayah Jabodetabek semuanya terpisah. Sejauh pengamatan penulis, hanya stasiun KA Pasar Senen dan terminal bus Pasar Senen yang agak berdekatan letaknya, tapi tidak membentuk suatu sub-sistem yang terpadu, sehingga para penguna jasa angkutan umum, misalnya dari Pasar Senen tujuan Bekasi hingga Cikarang masih sulit berpindah dari terminal bus ke stasiun KA atau sebaliknya. Karena selain jaraknya untuk ukuran orang jalan kaki masih cukup jauh, apalagi jika membawa tentengan yang cukup berat, dan di terminal bus tidak ada informasi/jadwal KA.
Untuk mewujudkan sub-sistem transportasi yang terpadu antara KA dan bus kota, menurut hemat penulis, bisa diwujudkan antara stasiun KA Kota (Beos) hingga stasiun KA Cikarang. Sepanjang jalur rel KA antara dua stasiun tersebut dapat dibangun jalan raya, yang merupakan pengembangan dari jalan raya antara stasiun KA Jatinegara - stasiun KA Cakung. Sepanjang jalur tersebut hendaknya juga dibangun terminal bus secara terpadu dengan stasiun KA, antara lain di Beos, Pasar Senen, Klender I (sekarang didekatnya ada pangkalan angkot), Cakung (sekarang sudah ada terminal bayangan metro mini dan angkot), Kranji, Bekasi dan Cikarang. Di stasiun-stasiun tersebut hendaknya juga disediakan tempat parkir mobil pribadi dan motor (seperti di stasiun Bekasi), sehingga mereka yang menggunakan mobil pribadi atau motor dengan mudah bisa berpindah ke kendaraan umum bus kota atau KA. Dengan dibangunnya jalan raya Beos – Cikarang, sekurang-kurang ada tiga keuntungan, pertama dapat diwujudkan sub-sistem transportasi KA-bus kota terpadu sepanjang jalur tersebut; Kedua, dapat menambah panjang jalan yang tersedia di Jabodetabek; Ketiga, dapat memperpendek jarak Beos-Cikarang. Hal ini dapat dipastikan dapat mengurangi kemacetan di jalur-jalur lainnya, minimal pada jalur-jalur yang biasa dilewati para komuter dari Cikarang dan Bekasi menuju Jakarta.
Menerapkan manajemen lalu lintas yang baik
Prinsip manajemen yang baik adalah bekerja secara efektif dan efisien. Untuk mengukur suatu manajemen yang baik dapat dicontohkan dengan suatu tes secara sederhana. Tes pertama diperankan oleh seorang koki yang memasak makanan di dapur. Karena belum menggunakan manajemen yang baik, ia harus bergerak secara bolak balik dari meja, ke lemari tempat menyimpan bahan mentah dan bumbu, ke kran air, dan ke depan kompor. Dalam tes ini, kaki koki itu diolesi semacam kapur sehingga bisa meninggalkan jejak di lantai. Hingga selesai masak, koki itu menghabiskan waktu 25 menit dan terdapat 43 jejak telapak kaki; Tes kedua, menggunakan manajemen yang baik, ada perubahan tata ruang di dapur, lemari diganti rak yang digantung di atas meja, kompor berada di sebelah kiri meja dan kran di sebelah kanan. Dengan adanya perubahan ini ternyata koki dalam memasak hanya membutuhkan waktu 15 menit dan hanya meninggalkan 21 jejak kaki. Dengan penerapan manajemen yang baik terlihat adanya penghematan waktu dan tenaga (energi).
Model tes semacam itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengaturan lalu lintas. Dalam pengaturan lalu-linats, penulis amati pada titik-titik kemacetan banyak yang disebabkan karena tidak menggunakan manajemen yang baik seperti pada tes tahap pertama. Banyak terminal bus/angkot atau perkantoran yang memiliki 2 pintu gerbang yang menjadikan pintu kedua dari arah datangnya kendaraan sebagai pintu masuk. Sedangkan pintu pertama justru dijakan pintu keluar.
Jika pintu kedua digunakan sebagai pintu masuk dan pintu kesatu sebagai pintu keluar, alokasi waktunya akan lebih lama dan jejak ban yang ada di jalan akan lebih panjang apabila dibandikan dengan menggunakan pintu kesatu sebagai pintu masuk dan pintu kedua sebagai pintu keluar. Pengaturan lalu-lintas seperti itu mengakibatkan bekas ban kendaraan akan membentuk simpul di jalan dan simpul ini akan menimbulkan kemacetan. Karena sebenarnya kendaraan yang masuk dan keluar dari tempat tersebut harus 2 kali melewati ruas jalan antara pintu kesatu dan pintu kedua. Sebaliknya jika pintu kesatu dijadikan pintu masuk dan pintu kedua dijadikan pintu keluar maka kendaraan yang masuk dan keluar dari tempat tersebut sebenarnya tidak pernah melewati ruas jalan antara pintu kesatu dan pintu kedua.
Kalau penerapan manajemen lalu-lintas yang boros waktu dan energy itu hanya pada satu gedung perkantoran saja dampaknya tidak begitu terasa. Tapi jika ada 10 gedung perkantoran yang letaknya berderet dan semuanya mengunakan pintu kedua sebagai pintu masuk dan pintu kesatu sebagai pintu keluar, apalagi jika jumlah kendaraan cukup banyak yang keluar masuk gedung-gedung tersebut, dapat kita bayangkan berapa banyak kendaraan yang dua kali melewati ruas jalan di depan setiap gedung perkantoran itu.
Oleh karena itu jika kita semua tidak menginginkan terjadinya kemacetan lalulintas, melalui tulisan ini penulis menghimbau kepada: (1) Para pejabat/aparat terkait dalam upaya penanggulangan kemacetan lalu lintas hendaknya tidak memilih solusi yang bersifat parsial, tetapi memilih solusi yang membentuk sub-sistem lalu-lintas yang lebih besar; (2) Para pengambil kebijakan tata ruang kota hendaknya meninjau kembali pembangunan kota yang melebar (horisontal) dan memilih pembangunan kota secara vertikal, layaknya pembangunan kota-kota yang modern; (3) Para pembuat kebijakan di pemda-pemda hendakanya tidak membuat kebijakan yang tidak bijaksana yang dapat menimbulkan menjamurnya PKL di jalanan; (4) Para petugas penertipan PKL dan lalu litas jalan raya hendaknya bisa berdisiplin dan tidak bermain sandiwara; (5) Para pembuat kebijakan terkait pemilihan pintu masuk kendaraan ke terminal dan gedung-gedung kantor hendaknya bisa segera mengubah pilihan yang kurang tepat itu.
Jika semua tindakan-tindakan yang menyimpang itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan hidup karena gaji tidak mencukupi, hendaknya segera dibicarakan bersama wakil-wakil rakyat. Dengan demikian bisa dikalkulasi berapa sebenarnya gaji yang layak secara riil. Di era reformasi ini hendaknya wakil-wakil rakyat dan para pengambil kebijakan sudah bisa berfikir positif dan realistis dalam menentukan besarnya gaji dari orang nomor satu di negeri ini hingga orang nomor paling buntut. Karena kita ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia hayal.***

MAWAS DIRI, BENARKAH KITA SEBAGAI BANGSA YANG BESAR?

2010-10-22T22:12:00.001+07:00

MAWAS DIRI, BENARKAH KITA SEBAGAI BANGSA YANG BESAR?
Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Kita ini bangsa besar. Begitulah selalu bangsa lain melihat bangsa ini, apalagi dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Alamnya sangat cocok untuk pertanian ditambah tambang dan minyak yang dimilikinya. Indonesia diberikan kekayaan alam yang luar biasa yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Apalagi dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia merupakan pasar yang besar. (Marwah Daud Ibrahim, http://id-id.facebook.com/ topic.php?uid=40510165487 &topic=7800). Klaim-klaim Indonesia sebagai bangsa yang besar semacam itu belakangan ini (sejak terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia-Malaysia) demikian marak dikemukan orang baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Di telinga awam orang Indonesia, pernyataan seperti itu tentu tidak menimbulkan kesangsian sama sekali.
Tapi klaim-klaim semacam itu, di satu sisi, memang perlu, apalagi pada saat seperti sekarang ini, dimana bangsa kita sedang dilecehkan oleh bangsa lain. Karena, klaim semacam itu dapat menimbulkan kebanggaan dan dapat meningkatkan harga diri bangsa, serta dapat meningkatkan semangat juang untuk melawan pelecehan tersebut. Tapi di sisi lain kita tidak boleh terus menerus dimabuk klaim-klaim semacam itu, terutama bagi kalangan tertentu (yang berpendidikan tinggi).
Menurut hemat penulis, bagi kalangan berpendidikan tinggi perlu mengetahui kondisi riil bangsa kita sendiri, apakah benar bangsa kita sekarang ini sebagai bangsa yang besar? Hal ini penting diketahui, karena pertama, bagaimana kita bisa mengukur kekuatan lawan, jika kita tidak bisa mengukur kekuatan sendiri. Kedua, jika kita tidak mengetahui kondisi bangsa sendiri bagaimana kita bisa berbenah diri.
Indikator Bangsa yang Besar
Bangsa yang besar bukanlah sekedar bangsa yang memiliki wilayah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar, seperti yang kita miliki. Apalagi jika kekayaan alam, seperti pertambangan dan daerah perkebunan sudah dikuasai perusahaan mulitinasioanal milik asing. Karena itu sebenarnya kebesaran suatu bangsa lebih ditentukan oleh keunggulan dalam penguasaan soft power dan hard power. Tapi apabila suatu bangsa, telah unggul dalam penguasaan soft power dan hard power maka luas wilayah negara dan jumlah penduduk yang sedemikian rupa akan melengkapi kebesarannya.
Yang dimaksud dengan soft power adalah kekuatan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi; sedangkan hard power adalah kekuatan di bidang kemiliteran, meliputi penguasaan persenjataan (alutsista) termasuk teknologinya, dan kekuatan personil militer baik jumlah (kuantitas) maupun kualitasnya.
Dengan indikator tersebut kita dapat mengukur di mana posisi bangsa kita, apakah bangsa kita benar-benar sebagai bangsa yang besar atau klaim-klaim bahwa kita adalah bangsa yang besar hanyalah suatu klaim pelipur lara saja.
Dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya kita tidak kalah dibandingakan dengan bangsa Malaysia, buktinya masih banyak mahasiswa dari negeri Jiran yang menuntut ilmu di berbagai bidang di Indonesia. Tapi di bidang ekonomi, kita harus akui kita sudah jauh tertinggal dibandingkan mereka, indikatornya gaji pegawai negeri dan upah buruh di Indonesia jauh di bawah gaji pegawai negeri dan upah buruh di sana.
Disinilah kita perlu menyadari, bahwa akibat dari lemahnya ekonomi kita ini, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) unskill (buruh kasar di perkebuan dan pembantu rumah tangga) yang berburu ringgit di sana. Karena jumlah TKI unskill yang begitu banyak mencari kehidupan di negeri Jiran, akibatnya jiran kita itu memandang rendah bangsa kita, dan mereka menyebut para TKI itu dengan sebutan inferior, “Indon”. Selain itu, (akibat dari lemahnya ekonomi) pemerintah kita tidak mampu menghargai para cerdik pandai dengan penghargaan yang sepantasnya, sehingga tidak sedikit para cerdik pandai yang kita miliki kabur ke negara lain. Mereka akhirnya dimanfaatkan kepandaiannya oleh bangsa-bangsa lain yang mampu membayar mereka dengan layak. Ini tentu saja di satu sisi akan menghambat langkah kemajuan bangsa kita, dan di sisi lain semakin mendorong kemajuan bangsa yang mampu menggaji mereka.
Berkenaan dengan keunggulan penguasaan hard power, kekuatan personil, bagi bangsa kita yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, dilihat dari ketersediaan SDM, tidak masalah. Pemerintah akan merekrut berapa saja personil militer tidak akan kekurangan. Demikian pula jika dilihat dari semangat juang anak bangsa, negeri ini tidak akan kekurangan personil militer, apalagi sampai membangun legiun asing (foreign legion). Itu sangat tidak perlu. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu tanpa ada rekrutmen dari pemerintah, begitu hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan, serta merta banyak anak-anak muda yang siap menjadi sukarelawan. Memang jauh berbeda jika dilihat dari kemampuan keuangan negara, apakah pemerintah mampu merekrut calon personil militer sehingga negeri ini memiliki jumlah personil militer yang seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Negara?
Untuk alutsista, karena budaya korupsi yang sudah merajalela sejak era orde baru, maka banyak terjadi belanja alutsista fiktif. Ketika BJ Habibie menjadi presiden kaget sekali melihat alutsista yang ada sudah ketinggalan jaman dan jumlahnya tidak memadai. Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan pesawat tempur, yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur yang sudah usang dan sebenarnya juga sudah tidak laik terbang. Tapi apa mau dikata bak pepatah “tidak ada rotan akar pun jadi”, tidak ada pesawat yang baru, pesawat usang pun jadi. Akibatnya, banyak pahlawan yang gugur bukan di medan perang.
Kekurangan alutsista juga terlihat di lautan, banyak pintu-pintu gerbang laut dan selat yang tidak terjaga, sehingga banyak tamu tidak diundang berbondong-bondong memasuki wilayah lautan kita untuk menjarah kekayaan alam kita. Sekalinya laut itu dijaga, yang jaga pasukan tanpa senjata. Sehingga layaknya panggung dagelan, “apa tumon, sekuriti koq digondol maling?” (apa gak aneh, sekuriti koq dibawa lari sama maling?). Tapi itulah faktanya, kejadian penculikan penjaga keamanan laut kita yang dilakukan oleh “malingsia”. Peristiwa tersebut berbuntut pada munculnya ketegangan hubungan antara Indonesia-Malaysia beberapa waktu yang lalu.
Langkah-langkah menuju bangsa yang besar
Jika kita ingin menjadi bangsa yang besar bisa kita awali dari penguasaan shoft power atau unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Untuk itu kita perlu membenahi sistem pendidikan kita, antara lain meliputi kurikulum, meningkatkan SDM tenaga pengajar, dan sarana fisiknya. Dalam upaya pembenahan kurikulum, kita tidak perlu buang-buang waktu, tenaga dan pikiran, apalagi membuang banyak dana dengan metode “kelinci percobaan” seperti yang terjadi selama ini. Akibat dari itu semua, muncul kata-kata sumbang “setiap ganti menteri ganti kurikulum”. Untuk itu kita cukup melakukan bench marking atau remodeling dari kurikulum yang dimiliki bangsa lain yang berhasil dalam dunia pendidikan, seperti Inggris yang kurikulumnya tidak pernah diubah sejak sebelum revolusi industry; atau menyontoh Jepang yang juga berhasil dalam dunia pendidikan, sehingga dengan hanya menguasai soft power saja bisa menjadi bangsa yang besar.
Untuk meningkatkan SDM kita memang sudah pada saatnya menghargai guru (tenaga pengajar dari tingkat SD-perguruan tinggi). Sudah bukan saatnya lagi kita menjadikan guru sebagai sosok “wagu lan kuru” (culun dan kurus karena gajinya kecil), juga sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Guru harus kita hargai dan kita hormati dengan memberikan gaji yang lebih dari cukup, sehingga kita bisa merekrut tenaga guru dari mereka yang lulus terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Untuk sarana fisik, jangan sampai ada lagi syair tentang “gedung sekolah yang seperti kandang ayam”. Caranya bukan dengan memarahi profesor yang membaca syair, tapi dengan pembangunan secara riil gedung-gedung sekolah yang representatif.
Selain itu, untuk meningkatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti dan kegiatan basic research. Peningkatan kuantitas (jumlah) SDM peneliti ini sangat perlu karena jumlah peneliti kita yang paling rendah di antara negara-negara Asean. Meskipun jumlah total peneliti Indonesia terbesar di antara negara-negara Asean (42.722 orang), tapi jika dihitung per juta penduduk, peneliti Indonesia hanya 199, masih di bawah Tailan (292), Malaysia (503) dan jauh dibawah Singapura (5.713). Berdasarkan data statistic UN-ESCAP (2009) posisi Indonesia juga masih di bawah Iran (947) dan Pakistan (310) (Subejo, The Jakarta Post, 02 Jul 2010)
Perlu diketahui bahwa jumlah peneliti yang dimiliki suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan kemajuan negara tersebut. Contoh: Singapura sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara memiliki peneliti terbanyak dibandingkan negara-negara lain di kawasan tersebut; Jepang memiliki peneliti terbanyak di Asia setara dengan yang dimiliki AS dan negara-negara maju di Eropa Barat. Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM peneliti ini perlu adanya keseriusan para pejabat pengambil kebijakan.
Selama ini kebijakan manajemen kegiatan penelitian – meliputi penyediaan dana dan alokasi waktu kegiatan – menunjukkan ketidakseriusan para pembuat kebijakan. Jika dilihat dari jumlah anggaran penelitian yang disediakan pemerintah, pada tahun anggaran 2010, anggaran penelitian kita masih dibawah 1% dari total anggaran (0,07%), jauh di bawah Singapura (2,36%), Malaysia (0,63%), Thailand (0,25%), dan Vietnam (0,19%)(Subejo,ibid).
Dengan anggaran ala James Bond (0,07%) di negeri ini masih sering terjadi tarik menarik kepentingan atara pejabat pembuat kebijakan dan peneliti, terutama berkaitan dengan alokasi waktu kegiatan penelitian, dimana para pembuat kebijakan menghendaki alokasi waktu yang sependek-pendeknya, sedangkan para peneliti menginginkan alokasi waktu yang lebih panjang. Menurut hemat penulis, dalam hal ini sebenarnya tidak perlu adanya debat kusir seperti itu, melainkan cukup melakukan bench marking dari kebijakan manajemen penelitian di negara-negara maju (kalau kita ingin maju). Cara ini lebih arif dan sesuai dengan prinsip “win-win solution”. Selain itu, perlu juga pemberian gaji yang lebih dari cukup bagi para peneliti. Sehingga dalam hal ini, pemerintah juga bisa merekrut untuk SDM peneliti dari mereka yang lulus terbaik.
Untuk pembenahan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, para pengambil kebijakan juga bisa berguru kepada mantan murid kita (Malaysia) yang sekarang sudah lebih pintar dan sukses dibandingkan gurunya. Yang sebenarnya kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan tetangga kita itu adalah dari pemberian gaji pegawai/upah buruh yang lebih dari cukup. Dengan gaji yang seperti itu ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain: (1) Meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga berbagai macam industri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik; (2) Pegawai dan buruh di sana bisa membuka lapangan kerja minimal dua orang bagi setiap keluarga, yaitu pembantu rumah tangga (PRT) dan sopir pribadi. Gaji yang diberikan kepada PRT dan Supir juga lebih dari cukup; (3) Para penerima gaji (dari kalangan kerah putih sampai kerah biru, bahkan hingga pekerja un-skill seperti PRT dan buruh perkebunan) dapat menabung setiap bulan; (4) Dari kemampuan menabung ini, masyarakat di sana secara ekonomi bisa tumbuh dan berkembang, sehingga muncul kelas menengah yang tidak hanya mampu membangun usaha di dalam negeri saja, tapi juga membuka usaha atau investasi di negara-negara lain, termasuk di negara kita.
Sudah saatnya kita sekarang mawas diri. Apakah kebijakan “bermiskin ria” yang selama ini dilaksanakan di negeri ini masih akan kita lestarikan, dan kita biarkan anak-anak bangsa harus berburu real di Timur Tengah, berburu ringgit di negeri Jiran yang tidak jarang diantara mereka menerima nasib yang menyedihkan, disiksa, dilecehkan, diperkosa dan bahkan tidak sedikit yang pulang tinggal jasad. Kalau kita memang ingin menjadi bangsa yang besar, unggul dalam penguasaan soft power dan hard power, kita tidak perlu malu-malu belajar kepada siapapun termasuk kepada murid kita yang memang sekarang sudah lebih pintar dan lebih maju dari gurunya.
Dengan mawas diri dan meninggalkan kebijakan-kebijakan yang kurang kondusif terhadap kemajuan, serta mau berguru kepada siapapun, termasuk kepada musuh, semoga kita bisa menjadi bangsa yang besar.***

JIKA KITA SAMA-SAMA BERFIKIR POSITIF

2010-10-15T23:15:00.000+07:00

JIKA KITA SAMA-SAMA BERFIKIR POSITIF
Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Selama ini sering kita dengar para pejabat terutama pejabat tinggi menganjurkan agar kita semua bisa berfikir positif. Anjuran tersebut utamanya ditujukan kepada para aktivis yang sering mengkritisi kinerja pemerintah, agar mereka tidak selalu memandang kekurangannya saja tetapi juga bisa melihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai pemerintah. Tentu saja anjuran itu sangat baik agar semua komponen bangsa ini lebih optimis dalam menyongsong masa depan. Tapi sayangnya, para pejabat sendiri justru belum bisa berfikir positif, dengan kata lain masih sering berfikir negatif. Cara berfikir negatif para pejabat ini tampak, antara lain ketika mereka memandang jumlah rakyat dan pegawainya yang sangat besar, serta wilayah negaranya yang sangat luas. Mereka selalu memandang hal tersebut sebagai beban.
Cara berfikir para pejabat – khususnya para decision maker (pembuat kebijakan) – yang negatif ini sangatlah merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi kemajuan bangsa dan negara. Bahkan keterpurukan bangsa ini dan ketertinggalannya dibandingkan bangsa-bangsa lain dapat diduga merupakan akibat dari cara berfikir negatif para pejabat. Karena dari cara berfikir negatif para pejabat yang demikian (memandang luas wilayah, jumlah rakyat dan pegawai semuanya sebagai beban), maka dasar pengambilan kebijakannya pun berpangkal dari beban yang ditanggung pemerintah. Sehingga orientasi kebijakan yang diambil pun sekitar pengurangan beban tersebut.
Selain itu, cara berfikir negatif para pejabat itu juga mengindikasikan kurang seriusnya mereka mengemban amanat rakyat. Karena dengan cara berfikir negatif itu para pejabat dengan mudah berkilah atas kekurangmampuan dan kegagalannya dengan mengkambinghitamkan jumlah rakyat dan pegawainya yang sangat besar serta wilayah negara yang sangat luas. Sebenarnya berfikir negatif tentang jumah rakyat dan pegawai yang sangat besar, terutama terhadap wilayah negara yang sangat luas itu sama saja dengan sikap kurang (kalau tidak boleh dikatakan tidak) mensyukuri nimat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini.
Yang perlu ditekankan bahwasanya jumlah rakyat dan aparat/pegawai yang sangat besar, serta wilayah yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke – setara dengan rentang wilayah Benua Eropa dari batas paling barat sampai batas paling timur – adalah merupakan nikmat kebesaran bangsa yang sudah given. Meskipun hal itu bukan indikator utama bagi bangsa yang besar. Tapi jika bangsa ini memiliki keunggulan soft power (ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi) dan hard power (kekuatan militer), maka jumlah rakyat dan luas wilayah itu akan melengkapi kebesaran bangsa kita.
Dalam menetapkan besaran gaji PNS, kebijakan pemerintah juga berangkat dari beban. Sebagai ilustrasi, setelah 10 tahun tidak ada penyesuaian gaji PNS, sementara dalam satu dasa warsa itu telah terjadi inflasi 15%, tentu sudah waktunya ada penyesuaian gaji. Logikanya untuk penyesuaian gaji PNS harus dinaikan 15% dari gaji pokok. Tapi ketika ada usulan penyesuaian gaji 15% dari gaji pokok, setelah dihitung-hitung 15% kali total gaji pokok PNS seluruh Indonesia, yang muncul berapa kenaikan beban yang harus ditanggung pemerintah? Kemudian penyesuaiannya tidak 15%, tapi hanya 10%. Bahkan belakangan ini sering kenaikannya tidak ditambahkan pada gaji pokok, karena kalau gaji pokok naik, kelak pensiunannya juga ikut naik. Alasanya selalu dikaitkan dengan berapa beban yang harus ditanggung pemerintah? Oleh sebab itulah gaji pegawai di negeri ini sangat jauh dibandingkan dengan misalnya, gaji pegawai di negeri Jiran. Padahal dengan gaji yang rendah pegawai negeri (akibat dari cara berfikir negatif) rakyat Indonesia menjadi tidak berdaya, menjadi terpuruk dan semakin tertinggal bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
Hal ini akan sangat berbeda jika para pembuat kebijakan bisa berfikir positif, maka mereka akan melihat bahwa luas wilayah, jumlah rakyat dan pegawai adalah aset. Sehingga kebijakan yang muncul adalah bagaimana mengelola aset ini supaya lebih berkembang dan semakin menguntungkan. Jika melihat jumlah pegawai ini sebagai aset yang bisa diberdayakan, maka pemberian gaji kepada pegawai bukan sebagai beban lagi, melainkan sebagai investasi. Dengan demikian semakin besar gaji yang diberikan kepada para pegawai, maka semakin besar pula investasi yang ditanam oleh pemerintah. Sehingga anak cucu kita kelak akan dapat menuai investasi yang ditanam pemerintah sekarang dengan hasil yang berlipat ganda. Sebaliknya, jika yang ditanam pemerintah adalah beban, maka anak cucu kita akan menuai beban yang berlipat ganda pula.
Logika penanaman investasi melalui gaji pegawai ini sangatlah sederhana. Jika pegawai di negeri ini memperoleh gaji lebih dari cukup meliputi seluruh kebutuhan hidup, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, sosial, agama, dan rekreasi, maka pada tahap kecukupan pertama, para pegawai akan dapat merekrut minimal 2 tenaga kerja (pembantu rumah tangga dan sopir pribadi). Karena gaji para pegawai cukup besar, mereka pun akan mampu menggaji PRT dan sopirnya cukup besar pula. Tidak seperti sekarang gaji PRT dan sopir pribadi sekitar Rp 600 – 800 ribu/bulan.
Jika pemerintah bisa membuat dan melaksanakan kebijakan seperti itu, sama dengan pemerintah telah membuat hujan emas di negeri sendiri. Sehingga TKI/TKW kita tidak perlu mencari hujan emas di negeri jiran, yang pada kenyataannya bukan hujan emas yang mereka terima, melinkan penyiksaan, pelecehan seksual, bahkan perkosaan dan pembunuhan. Gaji pegawai dan upah buruh yang lebih dari cukup juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya akan perdampak positif pada perkembangan ekonomi, karena berbagai macam/jenis industri yang sudah ada akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dengan gaji pegawai yang lebih dari cukup, mereka akan menabung sisa gajinya. Jika tabungannya sudah cukup banyak, berarti mereka telah memasuki tahap kecukupan kedua, mereka akan membuka usaha, semisal home industry, peternakan, perikanan, perdagangan, biro jasa dan lain-lain. Bukan tidak mungkin pada tahap ini mereka (yang memiliki feeling bisnis yang baik) sudah bisa melakukan usaha joint venture bersama teman-teman mereka, sehingga mereka bisa mewujudkan bentuk usaha yang cukup besar.
Pada tahap kecukupan ketiga, mereka sudah bisa merambah usaha yang besar seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, atau menjadi manufacturer dan lain-lain. Dalam tahapan ini akan dapat tumbuh secara alami dari kalangan kelas menengah kebawah menjadi kelas menengah keatas atau pengusaha bersekala besar (patrisia kota), yang selama ini nyaris tidak pernah ada pertumbuhan semacam itu. Sebagaimana selama ini ditunggu-tunggu oleh Richard Tanter dan Kenneth Young dalam bukunya The Politics of Middle Class Indonesia.
Dari mereka yang tumbuh secara alami menjadi kelas menengah keatas itu ada harapan dari bangsa ini untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Karena mereka akan menjadi penyeimbang bahkan menjadi benteng masuknya konglomerat asing. Sehingga mereka akan menjadi majikan di negeri sendiri. Sehingga para TKI tidak perlu lagi berburu ringgit ke negeri Jiran, berburu dolar ke Hongkong, atau berburu real ke Arab Saudi, tapi cukup di negeri sendiri bisa menjala rupiah sebanyak-banyaknya.
Akan tetapi jika penguasa di negeri ini tetap berfikir negatif sehingga bangsa kita tetap terpuruk maka para TKI akan tetap berbondong-bondong mengadu nasib di negeri orang. Lebih mengenaskan lagi jika informasi yang pernah penulis terima (sekian tahun yang lalu) dari seorang ketua ormas Islam di Sumatera Utara ternyata benar, bahwa ada sekitar 28 juta hektar perkebunan di Sumatera Utara sudah dikuasai oleh cukong-cukong dari negeri Jiran. Jika itu benar tentu sekarang perkebunan yang dikuasai cukong-cukong asing itu sudah semakin luas. Yang memprihatinkan kelak, buruh-buruh kita baik kerja di luar negeri maupun di dalam negeri majikannya sama, yakni orang asing. Lalu di mana letak martabat bangsa ini? Apakah bangsa ini memang ditakdirkan menjadi budak-budak bagi bangsa-bangsa lain baik di luar maupun di dalam negeri? Selanjutnya, sumonggo kersa paduka ingkang kuwaos wonten negari menika. Kawula namung nyadong dawuh.***

BELAJAR KEPADA MALAYSIA

2010-10-09T19:33:00.000+07:00

BELAJAR KEPADA MALAYSIA
Oleh: Haidlor Ali Ahmad
Uniknya Hubungan Indonesia-Malaysia
Hubungan Indonesia-Malaysia cukup unik, mengalami pasang surut, dari hubungan yang harmonis, saling tolong menolong hingga hubungan yang konfrontatif. Pertama hubungan bangsa serumpun, karena kedua bangsa ini sama-sama rumpun Melayu. Hubungan antara dua bangsa ini sering disebut sebagai saudara serumpun; Kedua, sebagai tetangga, sehingga bangsa Indonesia menyebut bangsa Malaysia dengan sebutan Jiran (tetangga); Ketiga, sebagai musuh, ketika bangsa Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia; Keempat, hubungan antara guru-murid. Pada masa konfrontasi sudah banyak cerdik cendekiawan dari Indonesia yang mengajar di negeri semenanjung itu, apalagi setelah rujuk dan tidak konfrontasi lagi, banyak mahisiswa Malaysia yang belajar di Indonesia; Kelima, kembali menjadi sahabat, hubungan dua bangsa ini bertambah semakin akrab. Antara dua bangsa serumpun ini saling tolong-menolong. Sesama rumpun Melayu, bangsa Indonesia ikut prihatin terhadap ketertinggalan saudaranya di negeri semenanjung itu dibandingkan dengan etnis-etnis lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia begitu bersemangat membantu saudaranya untuk memenangkan Pemilu, sehingga dikirimlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sana secara besar-besaran.
Keenam, dalam hubungan tolong-menolong terjadi hubungan symbiotic (saling menguntungkan). Di satu sisi, etnis Melayu di sana dapat memenangkan pemilu, sehingga partai orang Melayu menjadi partai penguasa. Selain itu perkebunan di negeri semenanjung itu berkembang dengan pesat; Di sisi lain, pemerintah Indonesia yang menghadapi masalah pengangguran mendapatkan solusi pasar kerja ke sana; Ketujuh, rupa-rupanya hubungan yang saling menguntungkan itu tidak berjalan seimbang. Hal ini tentu saja dapat dijelaskan dengan gampang. Karena, berapa banyak keuntungan yang peroleh Indonesia dengan mengirimkan tenaga un-skill, dibandingkan dengan Malaysia yang memperoleh keuntungan dari para majikan alias cukong-cukong pemilik perkebunan. Maka, bangsa Malaysia semakin kaya raya, sedangkan bangsa kita berjalan di tempat (kalau tidak boleh dikatakan semakin tambah miskin). Akibatnya, hubungan antara Indonesia-Malaysia kembali kurang harmonis. Sebagai majikan, bangsa Malaysia pun menjadi angkuh, mereka menyebut TKI dengan sebutan “Indon” yang merupakan sebutan inferiority (merendahkan); Kedelapan, setelah menjadi semakin kaya, orang-orang Melayu di semenanjung itu pun lupa bahwa mereka sukses melalui kemenangan dalam pemilu dari dukungan suara para imigran TKI. Mereka juga lupa bahwa dulunya sebagai murid, mereka banyak belajar dari Indonesia. Sehingga, murid yang songong (tidak tahu sopan santun) ini makin hari makin ngelonjak (tidak tahu diuntung). Banyak TKI yang disiksa, dilecehkan, diperkosa, bahkan dihilangkan nyawanya. Bukan itu saja, berbagai warisan seni-budaya bangsa Indonesia mereka klaim sebagai seni-budaya mereka. Belum puas dengan itu, mereka rebut Pulau Sipadan dan Ligitan, serta memancing-mancing persoalan di Blok Ambalat.
Belakangan hubungan Indonesia-Malaysia semakin kurang baik, bahkan kedaulatan NKRI pun dilecehkan, yakni penculikan dan perlakuan yang kurang bersahabat yang dilakukan polisi diraja Malaysia terhadap petugas patroli laut Indonesia. Akibatnya, berbagai komponen bangsa ini berang dengan melakukan demo, bahkan ada yang siap menjadi sukarelawan untuk mengganyang Malaysia. Tapi pemerintah Indonesia terlihat gamang, tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Kegamangan pemerintah ini dapat dimaklumi, karena dalam hal ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu dilema, menuruti kemarahan rakyat salah, tidak menuruti juga salah, karena posisinya memang serba salah. Pertama, untuk berperang pemerintah Indonesia memang belum siap. Antara lain karena alutsista yang kurang memadahi. Ketika BJ Habibie jadi presiden sangat kaget melihat kondisi alutsista yang ada, baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Ketidaklayakan alutsista itu semakin menampakkan jati diri ketika kecelakan pesawat militer terjadi berulang-ulang kali; Kedua, bagaimana pun juga Malaysia adalah majikan dari ratusan ribu TKI kita. Jika sampai terjadi konflik terbuka, mau dikemanakan TKI kita? Jika mereka dieksodus dari Malaysia, mereka hanya akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia; Ketiga, Malaysia termasuk anggota negara-negara Persemakmuran, sudah pasti banyak teman dan pembelanya. Sementara negara kita sebagai negara bebas aktif, sehingga belum ketahuan negara mana yang akan bersimpati.
Oleh karena itu, untuk sementara hendaknya kita bisa melupakan pelecehan yang telah dilakukan bangsa lain itu. Sebaliknya, hendaknya bangsa ini bisa bersikap lebih arif, sehingga bisa mawas diri, dan berbenah diri. Dalam hal ini ada kearifan lokal yang dimilki rakyat negeri ini “musuh adalah guru yang bijaksana”. Sehingga bangsa ini tidak keberatan belajar kepada Malaysia, agar bangsa ini bisa kembali lebih jaya dibandingakan –minimal– dengan tetangga.
Bangsa Indonesia bisa belajar kepada Malaysia dalam banyak hal, antara lain:
1. Tentang pemberdayaan rakyat, dalam hal ini Malaysia termasuk Negara yang berhasil dalam pemberdayaan rakyat dan ini merupakan kunci keberhasilan Malaysia. Dalam upaya pemberdayaan rakyat ini Malaysia melakukannya melalui (a) Jalur pendidikan. Oleh karena itu mereka menjadi murid dari siapapun termasuk murid dari bangsa Indonesia. Memang mujur bagi negeri di semenanjung ini, ketika datang seorang konsultan pendidikan ke Indonesia dan menghadap kepada presiden (pada waktu itu). Tapi apa jawaban presiden kurang lebih “Maaf, kami sedang konsentrasi pada pembangunan ekonomi, untuk mengejar ketertinggalan bangsa kami dari bangsa-bangsa lain”. Maka konsultan pendidikan tersebut menghadap perdana menteri negara tetangga yang doktor itu, tanpa babibu, diterimalah konsultan tersebut. Dengan kerja serius konsultan dan adanya gayung bersambut dari perdana menteri dan seluruh rakyatnya, bak main sulap, sim salabim, sang murid pun dalam sekejap sudah lebih pintar dari gurunya; (b) melalui penghargaan terhadap rakyat yang diwujudkan dengan pemberian gaji (remunerasi) baik kepada pegawai negeri maupun buruh yang lebih dari cukup meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan rekreasi. Dengan gaji yang lebih dari cukup, ekonomi kerakyatan Malaysia dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sehingga rakyat Malaysia tumbuh menjadi kuat dengan semakin banyaknya kelas menengah. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi kelas menengah Malaysia sudah go international. Seorang tokoh pimpinan ormas dari Sumatera Utara mengatakan kepada penulis beberapa tahun yang lalu, bahwa ada sekitar 28 juta hektar perkebunan di Sumatera Utara sudah dibeli oleh cukong-cukong dari negeri Jiran.
2. Tentang investasi. Investasi rupa-rupanya sudah menjadi tradisi di negeri Jiran, karena pegawai negeri dan buruh memiliki gaji lebih dari cukup, dan sisanya biasa ditabung (saving) yang selanjutnya diinvestasikan. Rupa-rupanya tradisi investasi itu bukan tradisi kecil-kecilan, sehingga dana haji di sana juga diinvestasikan di perkebunan di Kalimantan Barat (informasi dari seorang pimpinan ormas di Kalimantan Barat). Dengan investasi tersebut di masa mendatang biaya haji di sana sudah pasti akan semakin murah tapi pelayanannya semakin prima, dengan hotel yang mewah dan dekat dengan Masjid Al-Haram. Dalam hal ini hendaknya pemerintah Indonesia cq kementerian terkait dapat belajar dari Malaysia, Dana Abadi Umat (DAU) yang kita miliki jangan disimpan di bawah bantal saja. Tapi hendaknya bisa diinvestasikan seperti dana haji di negeri Jiran. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Makanya gak usah malu-malu, mari kita belajar kepada murid kita yang sekarang sudah lebih pandai!!!***

APAKAH ANDA BAYANGAN DARI WIBISANA ATAU KUMBAKARNA

2010-10-09T16:51:00.000+07:00

APAKAH ANDA BAYANGAN DARI WIBISANA ATAU KUMBAKARNA
Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Berdasarkan etimologi, kata wayang berasal dari kata ayang-ayang (bayang-bayang). Wayang merupakan suatu pertunjukan drama boneka bayangan dari karakter dan perilaku manusia di dunia. Meski pada perkembangan selanjutanya ada pagelaran wayang yang diperagakan oleh manusia, yakni wayang orang (wayang wong). Namun pada dasarnya “cerita” (lakon) dan tokoh dalam pewayangan tetap merupakan cerminan (sanepan) dari karakter manusia dan perjalanan hidup atau lakon–nya. Sebagai ilustrasi, laki-laki yang secara fisik gagah perkasa dan memiliki karakter pemberani, mempunyai tekad yang kuat, tidak mau kompromi terhadap tindak kejahatan, berperilaku dan bertutur kata sedikit agak kasar tapi baik, orang yang seperti itu dianggap sebagai wewayangane (bayangan dari) Bima. Laki-laki yang berwajah ganteng dan digandrungi banyak wanita dianggap sebagai bayangan Arjuna. Sedangkan perempuan yang lincah, gesit, pemberani dan suaranya lantang dianggap sebagai bayangan dari Srikandi.
Selain tokoh-tokoh dari cerita Mahabarata ada dua tokoh dari cerita Ramayana yang menarik untuk dijadikan cerminan apalagi jika dikaitkan dengan kontek tema besar tulisan ini “Membangun Bangsa yang Besar”. Karena dua tokoh ini sangat cocok sebagai cerminan bagi para pemimpin atau para pejabat. Dua tokoh dimaksud adalah Bambang Wibisana dan Kumbakarna.
Bambang Wibisana adalah satu-satunya dari empat bersaudara kakak beradik dari keluarga Rahwana (Dasamuka) yang tidak berwujud diyu (raksasa). Ia seorang satria pembela kebenaran. Meskipun tubuhnya kecil, ia pemberani dan bersikap tanpa kompromi terhadap tindak kejahatan. Oleh karena itu, ketika Rahwana (sang kakak) menculik Dewi Sinta, dalam suatu rapat keluarga kerajaan, ia langsung memrotesnya dan menyarankan agar Sinta dikembalikan kepada suaminya, Rama Wijaya. Tentu saja Rahwana sangat murka, tapi Wibisana tetap bersikeras menyarankan agar Sinta dikembalikan untuk menghindari terjadinya peperangan. Sebagai raja yang sakti, memiliki aji pancasona, Rahwana semakin marah menjadi-jadi dan mengusir Wibisana. Rahwana menganggap Wibisana sebagai orang yang takut perang, sehingga disarankan agar bergabung bersama balatentara Rama.
Sebaliknya, sosok Kumbakarna adalah seorang raksasa yang bertubuh sangat besar. Ia pun ikut menyarankan agar Sinta dikembalikan. Tapi ketika sang kakak sangat murka ia hanya menunduk, tidak berani menatap mata kakaknya. Seusai pertemuan keluarga kerajaan itu, ia menyatakan mengundurkan diri dari urusan kerajaan dan melakukan tapa tidur. Ritual tapa tidur yang dilakukan Kumbakarna ini berakhir ketika bala tentara Rama yang berupa pasukan kera datang menyerbu kerajaan Alengka. Untuk membangunkan Kumbakarna tidaklah gampang, berbagai bunyi-bunyian di tabuh, terompet ditiup di depan lubang telingnya, tapi ia tidak juga mau bangun. Ia baru bangun ketika bulu yang ada di jempol kakinya dicabut.
Setelah bangun kemudian ia minta disiapkan hidangan makanan yang enak-enak dan sangat banyak. Setelah kenyang barulah ia maju ke medan perang. Di medan perang Kumbakarna dikeroyok oleh ratusan kera yang dipimpin oleh kera sakti, Hanoman. Akhirnya Kumbakarna gugur setelah hidungnya digigit oleh Hanoman hingga putus dan seluruh tubuhnya tercabik-cabik oleh gigitan ratusan ekor kera. Kumbakarna terbunuh secara mengenaskan yang merupakan karma dari perbuatan ayahnya, Resi Wisrawa yang pernah membunuh lawannya dengan cara aniaya. Apakah Kumbakarna gugur sebagai pahlawan? Apakah dia seorang patriot sejati? Ternyata setelah jasadnya dikremasi, dia tidak bisa moksa, arwahnya tidak diterima oleh para dewa di kahyangan. Agar bisa moksa ia harus menyatukan diri dengan Bima.
Kenapa Kumbakarna yang gugur di medan perang tidak bisa menjadi pahlawan dan arwahnya tidak bisa diterima oleh para dewa? Untuk itu, kita perlu mengetahui filosofi di balik sosok raksasa Kumbakarna. Pertama, ketika Wibisana diusir dari istana, Kumbakarna menjadi kecut nyalinya. Ia membayangkan bagaimana jika dirinya juga diusir. Sebagai orang yang doyan makan, ia merasa takut kapiran (keblangsak) tidak memperoleh jatah makan dari istana. Kumbakarna dalam bahasa agama (Islam) dapat dikategorikan sebagai orang yang “hubud dunya wa karahiyatul maut” (cinta dunia dan takut mati). Dalam diri Kumbakarna, kecil sekali hasratnya untuk membela kebenaran. Ketika menghadapi tantangan, ia pun mengurungkan niatnya membela kebenaran dan memilih untuk mencari selamat. Nafsunya terhadap dunia cenderung berlebihan, sehingga ia lebih memilih cari selamat dan masa bodoh terhadap urusan orang lain.
Kedua, perbuatan bertapa tidur menunjukkan bahwa ia dalam mencari selamat memilih menutup mata dan telinga, tidak mau peduli terhadap kejahatan dan penderitaan rakyat. Karena kecintaannya yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi, mengakibatkan ia menjadi demikian dungu. Kedunguan itu tercermin dari betapa sulitnya membangunkan Kumbakarna dari tapa tidur. Ketiga, sebelum maju perang Kumbakarna minta disediakan makanan yang lezat-lezat dengan jumlah yang banyak. Ini menunjukkan pamrih (interes) pribadi yang tinggi di balik dari apa yang akan dikerjakan. Keempat, perang yang dilakoninya di pihak yang salah, meski ia katakan bahwa ia berperang bukan karena membela Rahwana tapi membela negara. Kelima, benarkah Kumbakarna berperang untuk membela Negara? Padahal negara itu terbentuk dari tiga unsur, yakni rakyat, wilayah (territory) dan pemerintah. Sedangkan Kumbakarna bersikap dungu (menutup mata dan telinga) terhadap nasib rakyat.
Sosok raksasa yang besar mencerminkan bahwa orang (pejabat) yang memiliki karakter dungu seperti Kumbakarna ini jumlahnya banyak sekali. Sebaliknya sosok satria pahlawan pembela kebenaran sejati meski dieksodos tetap tegar melawan kebatilan. Sayangnya pahlawan pembela kebenaran, yang peduli terhadap nasib orang lain, terutama nasib rakyat ini bertubuh kecil. Fisik yang kecil ini bisa dimaknai, bahwa orang yang berjiwa seperti Wibisana ini jumlahnya hanya sedikit.
Selanjutnya marilah kita mawas diri, apakah kita ini bayangan dari Bambang Wibisana yang berani mengatakan yang benar meskipun pahit (kulil haq walau kana murran). Atau kita ini termasuk orang yang sok membela negara, padahal sebenarnya hanya mencari keselamatan diri sendiri dan tidak peduli dengan kedzaliman yang terjadi di depan mata. Atau hanya sebagai pahlawan kesiangan seperti Kumbakarna, orang lain sudah berperang ia baru bangun tidur.***

MENJUAL NAMA DAN ASET NEGARA BELAJAR DARI PAK GESANG

2010-09-28T00:23:00.002+07:00

MENJUAL NAMA DAN ASET NEGARA
BELAJAR DARI PAK GESANG
Oleh: Haidlor Ali Ahmad
Berbicara soal jual-menjual, ada istilah menjual nama yang artinya menggunakan nama orang lain, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Biasanya nama orang yang bisa dijual adalah nama orang-orang terkenal dari tingkat RT sampai tingkat nasional. Pada prinsipnya nama-nama yang bisa dijual adalah nama-nama yang bisa dijadikan jaminan. Dengan menjual nama, si penjualnya bisa ikut bonafide, karena oleh lawan transaksinya akan memandang yang bersakutan mempunyai hubungan atau kedekatan dengan pemilik nama yang dijual itu.
Jual nama ini tentu saja tidak seijin atau di luar pengetahuan si pemilik nama. Oleh karena itu, jual nama ini termasuk bisnis ilegal. Sehingga, jika si pemilik nama mengetahui namanya di jual, biasanya akan marah-marah. Karena jual nama bukan perbuatan yang baik maka tidak patut ditiru dan harus dijauhi.
Ada lagi istilah jual aset negara alias jual kekayaan negara. Jual asset negara ini biasanya dilakukan oleh para penguasa yang pikirannya cupet (pendek). Penguasa yang berpikiran pendek adalah penguasa yang gampang panik ketika menghadapi situasi devisa negara menipis, dia tidak bisa mencari solusi, akhirnya mengambil jalan pintas menjual aset negara. Yang pasti penguasa yang seperti itu hanya bisa melihat jangka pendek saja, dia tidak bisa melihat jangka panjangnya seperti apa.
Penguasa seperti itu tentu saja hanya memikirkan keselamatan kekuasannya saja. Yang penting kekuasaannya stabil, tidak peduli harus menjual BUMN dan daerah pertambangan di-ijon-kan kepada perusahaan multi nasional dalam jangka yang panjaaaaang sekali. Akibatnya, anak cucu tinggal gigit jari. Semula mereka berfikir akan mendapat warisan kekayaan alam yang berlimpah, gak tahunya semuanya sudah menjadi milik orang asing.
Yang lebih menyedihkan, di kemudian hari anak cucu kita, baik bekerja di luar negeri, maupun bekerja di dalam negeri bosnya sama (orang asing). Lalu apa artinya dengan kemerdekaan yang pernah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kita peringati setiap tahun?
Pada saat para penguasa telah menjual BUMN dan telah meng-ijon-kan daerah-daerah pertambangan, seiring itu pula kemerdekaan – terutama untuk anak cucu kita – telah ikut terjual atau tergadaikan. Kita tidak tahu apakah anak cucu kita kelak bisa menebus kemerdekaan yang telah tergadaikan itu? Sebagai orang yang masuk dalam kategori “selemah-lemahnya iman” kita hanya mampu berdoa “amit-amit jabang bayi” Yaa Tuhan jangan kau lahirkan anak cucu kita jika hanya akan menjadi budak orang asing di negeri sendiri.
Rupa-rupanya dalam soal jual-menjual kita harus belajar kepada Pak Gesang. Meskipun, Priyayi Solo yang satu ini tidak piawai dagang, padahal beliau hidup di lingkungan keluarga saudagar batik. Tapi Sang Maestro ternyata piawai dalam hal jual-menjual dan akibat bisnis jual menjual yang dilakukannya sangat bertolak belakang dengan jual nama yang biasa dilakukan orang, padahal beliau juga jual nama; juga bertolak belakang dengan penguasa yang menjual aset negara, padahal beliau juga menjual aset negara.
Pak Gesang telah menjual nama Bengawan Solo, tapi tidak ada yang marah, karena tidak ada yang dirugikan. Pak Gesang telah menjual aset negara (Bengawan Solo), tapi sungai yang mata airnya di kaki Gunung Seribu itu tetap milik kita dan kelak akan dapat diwarisi anak cucu kita.
Dengan menjual Bengawan Solo dalam kemasan lagu kroncong, Pak Gesang telah menjadi seorang Maestro Kroncong, nama bangsa menjadi harum ke seantero dunia. Bengawan Solo dijual tidak dibeli oleh perusahaan multi nasional, tapi dibeli oleh berbagai bangsa. Secara pribadi Pak Gesang memperoleh keuntungan, antara lain beliau menjadi seorang maestro kroncong, tapi bangsa dan anak cucu juga tidak kehilangan aset negara (Bangawan Solo), sehingga kita semua ikut berbangga. Ketika beliau dipanggil yang Maha Kuasa kita pun ikut berduka cita sedalam-dalamnya.
Jika kita mau menyontoh Pak Gesang, masih banyak nama dan aset negara yang lain yang bisa kita jual, dengan tanpa ada yang dirugikan. Banyak nama dan aset negara dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote yang bisa kita jual dalam kemasan kroncong persis seperti yang dilakukan Pak Gesang, atau dalam kemasan dangdut, pop, rock dan seriosa, atau dalam kemasan lain, seperti novel yang selanjutnya bisa diangkat ke layar kaca atau layar lebar, semuanya terserah anda. Yang penting dalam hal ini tidak ada yang dirugikan.
Tentunya agar anak bangsa ini bisa semakin kreatif, maka disinilah letak tugas para penguasa untuk merubah citra menjadi pemimpin yang bisa ngayomi, bisa tut wuri handayani, ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa. Lebih utama jika para pemimpin bisa memberdayakan rakyat. Agar bisa memberdayakan rakyat, hendaknya para pemimpin bisa merubah cara pandang, misalnya cara pandang terhadap rakyat. Selama ini, para pemimpin selalu memandang rakyat dengan pandangan negatif (rakyat sebagai beban), hendaknya diubah menjadi cara pandang positif (rakyat sebagai aset dan sumber daya).
Apabila para pemimpin sudah bisa memandang rakyat sebagai aset dan sumber daya serta ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan rakyat, maka semboyan “mati satu tumbuh seribu” bukan mustahil bisa menjadi kenyataan. Sehingga di masa mendatang bukan mustahil akan muncul Gesang-Gesang yang lain dan dapat semakin mengharumkan nama bangsa. Demikian juga dalam lingkungan birokrasi dapat pula muncul ribuan Gesang, karena pada hakekatnya aset negara juga bisa dijual dan tetap utuh sebagai milik bangsa serta dapat diwariskan kepada anak cucu, jika aset negara dijual (misalnya) dalam kemasan industri pariwisata. Selamat para pemimpin dan rakyat negeri ini mudah-mudahan dari anda-andalah munculnya Gesang-Gesang yang lain.***

MANAJEMEN PERJALANAN DINAS BERDAMPAK MENGANAKTIRIKAN RAKYAT DI DAERAH TERPENCIL

2010-09-18T12:33:00.003+07:00

MANAJEMEN PERJALANAN DINAS
BERDAMPAK MENGANAKTIRIKAN RAKYAT DI DAERAH TERPENCIL
Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Manajemen perjalanan dinas yang sedang diterapkan pemerintah sekarang ini secara lahiriah kelihatan demikian apik, karena manajemen perjalanan dinas ini berbasis pengeluaran riil. PNS atau petugas yang melakukan perjalanan dinas harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya dengan bukti-bukti berupa kwitansi, bil hotel, tiket pesawat lengkap dengan boarding passnya, kecuali pengeluaran riil yang sulit dibuktikan seperti jika harus menginap di rumah penduduk apabila perjalanan dinasnya ke daerah pedesaan dan tidak ada hotel atau losmen. Akan tetapi, manajemen perjalanan dinas tersebut jika kita cermati dengan saksama terasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik keapikannya itu.
Sekurang-kurangnya, ada dua hal yang menarik bagi penulis berkenaan dengan manajemen perjalanan dinas itu. Pertama, petugas yang melakukan perjalanan dinas di samping untuk menunaikan tugas, ia (secara sadar atau tidak) sambil mengantarkan upeti (asok nglondong pengareng-areng) kepada kaum kapitalis. Sebagai ilustrasi saya paparkan rincian perjalanan dinas yang saya laksanakan di Aceh baru-baru ini, (1) Tiket pesawat Jakarta-Banda Aceh PP Rp 3.771.000,- (2) Uang harian 10 hari @ Rp 300.000,- total Rp 3.000.000,- (3) Uang hotel 9 hari @ Rp 760.000,- total Rp 6.840.000,- (4) Uang taksi rumah–Bandara Sukarno-Hatta PP Rp 460.000,- Dari rincian tersebut terlihat betapa besarnya uang yang dipersembahkan kepada kaum kapitalis, pemilik saham pada perusahaan penerbangan dan hotel berbintang jika dibandingkan dengan yang diterima oleh petugas. Petugas perhari hanya menerima Rp 300.000,- kotor, karena masih digunakan untuk biaya makan siang dan malam, beli minuman, biaya transportasi lokal di tempat dinas, beli obat-obatan atau bahkan ke dokter bila sakit, dan untuk keperluan lain yang tidak terduga. Wal hasil kecil sekali uang yang mengalir ke saku petugas yang bersangkutan. Karena manajemen ini berbasis penggunaan riil, maka jika ada kelebihan uang tiket pesawat dan hotel harus dikembalikan kepada negara.
Selain itu, yang tidak pernah terpikirkan oleh para pengambil kebijakan, bahwa di lingkungan masyarakat paguyuban, ada tradisi oleh-oleh yang harus dibawa oleh orang yang berpergian untuk mereka yang ditinggalkan. Oleh karena itu, di kalangan PNS yang masih terikat dengan pola kehidupan masyarakat paguyuban dalam perjalanan dinas mereka ada social cost yang mereka tanggung, yakni biaya membeli oleh-oleh untuk keluarga, teman sekantor (seruangan kerja) dan tetangga dekat (tangga sak iyuping blarak). Jika seseorang sering melakukan perjalanan dinas dan tidak pernah membawa oleh-oleh, yang bersangkutan akan terkena sangsi sosial, minimal akan mendapat julukan sebagai orang pelit. Dari sisa uang saku yang tinggal sedikit itu atau dari uang bekal (uang pribadi), petugas mememenuhi kebutuhan sosialnya, membeli oleh-oleh. Bekenaan dengan itu, penulis pernah bertemu dengan beberapa orang PNS yang mengatakan tidak mau/enggan disuruh ikut penataran di daerah/kota lain atau perjalanan dinas lainnya karena yang bersangkutan pernah/sering tekor.
Kedua, ada perbedaan yang mencolok antara perjalanan dinas di kota besar dengan di kota kecil apalagi di pedesaan. Perjalanan dinas di kota-kota besar dana untuk menginap di hotel bervariasi sesuai dengan standar masing-masing kota dari sekitar Rp 600 ribu – Rp 1 juta lebih. Perjalanan dinas di kota-kota kecil yang hanya tersedia hotel kelas melati, tarifnya antara Rp 150 ribu – Rp 300 ribu. Jika di pedesaan dan tidak ada penginapan, petugas menginap di rumah penduduk, cukup tidak cukup, dianggarkan sehari semalam hanya Rp 150 ribu. Dengan demikian terdapat kelebihan uang hotel yang sangat buanyaak sekaliii yang harus dikembalikan ke negara.
Manajemen seperti ini secara sekilas memang kelihatan cukup baik. Tapi kalau dicermati secara lebih mendalam tampak adanya faktor “x” yang menarik untuk diurai. Pertama, tugas di kota besar tentu saja jauh lebih nyaman dan menyenangkan, karena mendapat fasilitas hotel berbintang, tidur di atas spring bed dengan sprei putih bersih, udara yang sejuk karena kamarnya ber-AC, tidak ada nyamuk, dan kecil sekali kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Sementara jika tugas di kota kecil hanya tersedia hotel kelas melati, kadang-kadang tidak ada AC, hanya pakai fan, kasur kapuk yang sudah mulai mengeras, sprei kumal tidak diganti-ganti, dan banyak nyamuk. Apalagi jika di pedesaan, bisa tidur di kasur seperti apa pun keadaannya dengan sprei dekil masih untung. Penulis pernah selama 2 bulan menginap di rumah penduduk dan tidur di atas bale bambu dengan alas tikar mendong. Masalah nyamuk jangan ditanya. Rumah tanpa plafon, sewaktu-waktu ada angin bertiup kencang mata bisa kelilipan. Bahkan penulis pernah disengat lebah hitam yang banyak bersarang menggantung di bawah genting yang tanpa plafon. Tugas di pedesaan lebih riskan, sulitnya sarana transportasi dan kemunginan adanya ancaman kejahatan seperti pencurian lebih tinggi dibandingkan dengan tugas di kota. Jika kondisi yang sedemikian rupa tidak ada kompensasinya sama sekali, dan sebaliknya kelebihan uang hotel – atas nama pengeluaran riil – harus dikembalikan, maka ketimpangan seperti itu akan menimbulkan kecenderungan orang lebih memilih perjalanan dinas di kota-kota besar.
Menejemen seperti ini dapat diduga bahwa pengambil kebijakan sengaja menggiring perjalanan dinas mengarah ke kota-kota besar. Ada standar hotel berbintang tempat menginap sesuai dengan pangkat/golongan kepegawaian petugas. Hal ini menunjukkan adanya indikasi monopoli dari pengambil kebijakan dan kroni-kroninya pemilik saham pada berbagai hotel berbintang untuk memastikan perjalanan dinas hanya menginap di hotel berbintang bukan di hotel melati. Bagi para pembuat kebijakan, monopoli ini penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Karena dengan naiknya occupation rate (tingkat hunian) hotel-hotel berbintang yang tarifnya jauh lebih tinggi dibandingkan tarif hotel melati, dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di negeri ini. Tapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini, hanyalah kaum kapitalis antara lain pemilik saham hotel-hotel berbintang. Sementara pemilik hotel melati hanya gigit jari dan rakyat jelata masih harus memperpanjang penderitaannya.
Yang lebih mengenaskan, perjalanan dinas yang cenderung berkutat di kota-kota besar akan berakibat semakin terabaikannya masyarakat di pedesaan, di daerah terluar dan di daerah perbatasan. Jika tidak ada yang peduli terhadap rakyat yang berada nun jauh di sana, lalu dimana letak keadilan dan janji-janji pemerataan kesejahteraan. Ini bukan celoteh tanpa hujah, karena keadilan dan kesejahteraan rakyat termaktub dalam Pancasila. Lalu, seperti apakah para pengambil kebijakan memandang Pancasila? Apakah sila-sila dalam Pancasila itu hanya dianggap sebagai mantra-mantra yang cukup dibaca dalam ritual-ritual resmi kenegaraan? Besar kemungkinan benar begitu, jika realitanya Pancasila tidak pernah dipedomani.
Kebijakan yang memanjakan kaum kapitalis dan berdampak pada sikap penganaktirian terhadap rakyat yang berada nun jauh dari pusat itu hendaknya menjadi perhatian bagi para penguasa di negeri ini. Hal ini penting, kalau tidak ingin rakyat yang di perbatasan lebih akrab dengan pemerintah negeri tetangga dibanding dengan pemerintahnya sendiri. Jika para penguasa tetap tidak mau peduli jangan pura-pura kaget kalau wilayah kekuasaannya di perbatasan di ambil sepulau demi sepulau oleh negara tetangga yang lebih peduli.
Mudah-mudahan para penguasa di negeri ini sadar bahwa sebenarnya mereka adalah para pemimpin yang sedang mengemban amanat rakyat. Yang namanya pemimpin tentu tidak akan mengabaikan rakyatnya yang berada di pelosok, di daerah terluar dan di daerah perbatasan. Kepedulian para pemimpin terhadap rakyat yang berada di daerah terpencil khususnya di daerah perbatasan diharapkan tidak sekedar lip service, tetapi benar-benar tulus dan mampu menyejahterakan mereka setara dengan kesejahteraan rakyat di seberang tapal batas. Dengan kesejahteraan yang sedemikian rupa, kita tidak perlu lagi khawatir akan terjadi penggeseran patok batas negeri atau penjarahan terhadap pulau-pulau terluar, karena rakyat di sana akan selalu siap menjadi patriot tanpa menunggu komando dari pusat.
Oleh karena itu, untuk tidak mengabaikan rakyat di daerah terluar/perbatasan, hendaknya para pejabat pembuat kebijakan agar meninjau kembali kebijakan manajemen perjalanan dinas yang cenderung menggiring para petugas hanya berkutat di kota-kota besar itu. Selanjutnya, para pembuat kebijakan dapat mengubahnya menjadi manajemen perjalanan dinas yang lebih peduli kepada rakyat yang berada jauh dari pusat kekuasaan, sehingga mereka juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat, karena mereka juga warga negara Indonesia.***

BUPATI/WALIKOTA KREATAIF: BUDI DAYA LEBAH MADU DARI DESA SAMPAI KE KOTA

2010-09-15T17:04:00.000+07:00

BUPATI/WALIKOTA KREATAIF:
BUDI DAYA LEBAH MADU DARI DESA SAMPAI KE KOTA
Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Kreatif yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah kreatif dalam pengertian positif. Artinya kretaif yang tidak merugikan orang lain dan hasilnya bisa dinikmati orang banyak, Hal ini perlu penulis tegaskan karena belakangan ini banyak orang yang kreatif tapi bersifat negatif, karena kreatifitasnya merugikan orang lain. Misalnya tukang tambal ban menyebar paku di jalanan supaya banyak mobil atau motor yang bannya kena paku, kemudian menambal ban di bengkelnya;; Hecker membobol ATM melalui kemampuannya menguasai kecanggihan teknologi computer; Pejabat yang melakukan tindak korupsi dengan kemampuannya membuat jaringan yang sistemik, dan perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya yang menggunakan kecerdasan otak dan kecanggihan teknologi. Pada dasarnya orang-orang yang berbuat jahat dengan menggunakan kecerdasan dan kelicikan ini adalah orang-orang kreatif. Tapi kreatifitasnya itu merugikan banyak orang. Kalaupun menguntungkan orang lain hanya terbatas kelompoknya saja. Jika dikalkulasi secara lebih cermat antara kemaslahatannya dengan kemadlorotannya, lebih banyak kemadlorotannya.
Selanjutnya, tulisan ini penulis tujukan kepada bupati/walikota karena, dua pejabat inilah sebenarnya yang memiliki posisi strategis. Karena keduanya memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, dan yang paling/ seharusnya tahu tentang competitive advantage yang dimiliki wilayahnya, serta memiliki garis komando kepada camat dan lurah. Karena posisi strategisnya itu, sehingga bisa muncul seorang bupati yang bernama Sutran yang bisa merubah petani Trenggalek yang sebelumnya hanya bisa memproduksi gaplek menjadi mengenal tanaman cengkeh; dan Bupati Karanganyar menjadikan wilayah di lereng bagian barat Gunung Lawu menjadi terkenal dengan sebutan Kabupaten Anturium. Yang tentunya sebagian penduduk di wilayahnya merasakan betapa derasnya aliran rupiah mengisi koceknya selama daun lebar bergelombang itu mengalami booming.
Contoh-contoh pejabat kreatif positif, sebenarnya masih banyak, tapi kalau mereka yang kreatif itu hanya level lurah/kepala desa maka yang ikut makmur pun biasanya hanya sebatas kelurahan/desa itu saja. Misalnya Kepala Desa Kiringan Magetan tahun 1990-an, yang berhasil menjadikan sebagian warganya menjadi peternak ayam telor. Sehingga di desanya nyaris tidak ada pengangguran, karena hampir semua warga terlibat dalam bisnis ayam petelor, disamping menjadi peternak, ada yang menjadi suplayer makanan ayam, pedagang telor, dan pekerja di peternakan.
Khayalan indah penulis, jika 50% bupati/walikota seluruh negeri ini kretaif positif, jumlah pengangguran, pengemis, dan penyandang masalah sosial lainya akan menurun secara drastis. Demikian pula angka kriminalitas akan ikut turun. Sehingga jika kita bepergian akan semakin nyaman, tidak lagi dihantui oleh penodong, penjambret dan pencopet, Jika naik kendaraan umum kita bisa tidur nyenyak, karena privasi kita tidak diganggu oleh para pengamen.
Letak posisi strategis bupati/walikota karena kewenangan dua pejabat ini untuk membuat regulasi. Misalnya jika komoditas tertentu secara nasional sudah over produksi, maka para bupati/walikota bisa melakukan rapat tingkat nasional, bisa menetukan daerah mana yang mendapat proteksi tetap memproduksi komoditas tersebut, dan daerah mana yang harus mengganti jenis produksinya.
Barangkali ini sekedar contoh yang bisa dilakukan oleh para bupati/wali kota. Belakangan ini sering dikampanyekan kegiatan penghijauan lewat berbagai mass media, terutama TV, dengan berbagai slogan, “Satu orang satu pohon”; “Tanamlah pohon, sebelum kau ditanam” dan lain-lain. Tentunya bagi bupati/walikota semangat dan tindakan riil penghijauan itu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini perlu penulis tekankan karena kampanye penghijauan yang sedemikian rupa gegap-gempitanya, tapi realisasinya di daerah-daerah dan kota-kota hampir seluruh Indonesia yang pernah penulis jelajahi, dari Sabang sampai Keerom (perbatasan Indonesia-PNG di bagian utara), penghijauan nyaris hanya lip servise saja. Karena banyak jalan-jalan sepanjang kota yang panas tanpa pohon, ketika muncul ruko-ruko banyak pohon yang baru mulai rimbun ditebang. Sangat mungkin penebangan pohon masih jauh lebih pesat meski tanpa suara. Sementara penghijauan gaungnya nyaring sekali, meskipun realisasinya masih sepi.
Memang penghijauan banyak memiliki musuh-musuh bisu tapi sangat ganas, di tengah hutan ada banyak pembalak, di pinggiran hutan banyak petani miskin yang mencari kayu bakar, di kota-kota pemilik ruko dan pemasang iklan sangat benci dengan pohon rimbun karena dianggap sebagai penghalang,
Untuk itu penulis memberanikan diri memberikan saran penghijauan, dengan sekali rengkuh dayung dua-tiga pulau dapat dicapai, yakni penghijauan yang memiliki banyak manfaat. Pertama, untuk menjaga kesejukan udara, menyerap polusi dan memproduksi oksigen. Sebagaimana sering dikampanyekan dalam program-program penghijauan; Kedua, untuk keindahan, ini juga sering juga dikampanyekan; Ketiga, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Agar ketiga manfaat ini dapat diwujudkan maka pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan harus tepat.
Untuk manfaat pertama, pilihan tanamannya meliputi tiga jenis, yakni pohon besar, tinggi dan rindang, pohon perdu, dan rumput-rumputan yang dapat menutup tanah. Dengan ketiga jenis tumbuhan ini penyerapan terhadap polutan dapat maksimal, sehingga dapat menambah oksigen dan kesegaran udara. Untuk manfaat kedua, pohon besar dan rindang yang indah adalah pohon trembesi. Pohon ini selain indah dan rindang daunnya kecil, dan tembus sinar matahari, daunya berfungsi seperti paranet. Sehingga dibawahnya masih bisa ditanami tanaman yang lebih kecil, jenis perdu atau rumput, rumputan. Selain itu untuk keindahan bisa dipilih pohon yang banyak bunganya dan indah seperti pohon johar, bungur dan flamboyan. Untuk tanaman perdu yang banyak berbunga misalnya dipilih pohon kemuning, bunga merak dan hujan mas. Untuk jenis rumput rumputan bisa dipilih rumput jenis krokot, yang berbunga indah dan beraneka warna. Untuk manfaat ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat, dengan dipilihnya tanaman berbunga, terutama tanaman yang memiliki bunga kupu-kupu banyak memiliki serbuk sari dan nectar yang menjadi makanan lebah, Ada lagi jenis tanaman berbatang semu yang bunganya mengandung banyak nektar yang disukai lebah adalah bunga tasbih atau kana italia. Jika sepanjang jalan dan seluruh lahan tidur dihijaukan dengan pilihan tanaman seperti di sebut di atas maka masyarakat dari desa hingga ke wilayah perkotaan bukan mustahil akan dapat berternak lebah.
Dari ternak lebah akan dihasilkan madu, yang bermanfaat untuk kesehatan yang bisa untuk menmenuhi kebutuhan rumah tangga atau bisa juga dijual. Dan madu merupakan komoditi yang lumayan nilai jualnya.
Untuk para bupati/walikota selamat mencoba, dan semoga rakyat semakin sejahtera dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Jika bupati/walikota kreatif, itu semua bukan sekedar isapan jempol tapi realita.***

Mengapa bukan subsidi beras ?

2010-09-15T10:32:00.000+07:00

MENGAPA BUKAN SUBSIDI BERAS?

Oleh: Haidlor Ali Ahmad

Rasanya sudah bosan, setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia, di negeri ini terjadi gonjang-ganjing. Karena pemerintah merasa beban subsidi BBM semakin berat, sehingga ada upaya pengurangan subsidi, dan muncullah kebijakan (yang tidak popular) menaikan harga BBM dalam negeri. Akibatnya, timbul reaksi berupa demo menolak kenaikan harga BBM. Sampai kapan kita selalu disibukan dengan tarik menarik masalah subsidi BBM. Menurut hemat saya, sepanjang pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM, selama itu pula, kita harus siap-siap digoncang kenaikan harga minyak dunia, yang berbuntut pada pengurangan subsidi/kenaikan harga BBM dalam negeri, demo dan demo lagi.

Plus, Minus Subsidi BBM

Subsidi BBM sebenarnya sudah sejak lama, bahkan sejah era orde baru, sudah dikritisi sebagai subsidi yang controversial dan tidak adil. Karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan orang-orang kaya. Semakin banyak seseorang memiliki mobil, berarti semakin banyak pula mereka menerima subsidi. Sebaliknya semakin miskin seseorang, apalagi orang yang tidak menggunakan kompor minyak untuk memasak, dan hanya menggunakan pelita untuk penerangan rumahnya, maka sangat kecil pula ia menikmati subsidi BBM. Namun demikian, ketika subsidi BBM ini di kurangi (harga BBM dalam negeri dinaikan) maka dampaknya akan dirasakan oleh kalangan masyarakat miskin. Karena harga barang kebutuhan hidup sehari-hari akan ikut merayap naik paska kenaikan harga BBM, demikian pula tarif jasa angkutan.

Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dalam negeri selalu dipolitisir, untuk menggoncang rezim yang sedang berkuasa, dengan dalih “membela kepentingan rakyat kecil”. Meskipun pemerintah sudah menjelaskan, kurang lebih, bahwa subsidi BBM, sebagai bentuk subsidi barang yang banyak dinikmati kalangan menengah ke atas, sehingga perlu diganti dengan subsidi orang. Yaitu subsidi yang diberikan kepada orang miskin yang memang membutuhkan bantuan, berupa bantuan langsung tunai (BLT). Namun penjelasan tinggal penjelasan, demo menolak kenaikan harga BBM terus berlangsung, dengan mengatas namakan “kepentingan rakyat kecil” mengguncang pemerintah.

Plus, Minus BLT

Di satu sisi, BLT memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan subsidi BBM, karena BLT merupakan subsidi yang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan batuan. Tapi di sisi lain, BLT banyak menuai kritik dan dianggap kurang mendidik dan tidak mendorong orang miskin semakin bergairah untuk bekerja. Dengan BLT justeru pemerintah telah menjadikan orang miskin semakin tergantung dan menadahkan tangannya. Bahkan belakangan BLT dikritik sebagai budaya sawer, si pemberi (pemerintah) ingin menunjukkan diri sebagai sosok pemurah, atau sosok yang suka member. Alih-alih money-politic pakai uang negara.

Oleh karena itu saya menyarankan agar BLT diganti dengan subsidi beras. Tapi yang saya maksudkan subsidi beras ini bukan subsidi beras untuk orang miskin (raskin), karena raskin sama saja dengan BLT tidak mendidik dan tidak menumbuhkan semangat kerja. Di samping itu dua-duanya juga rawan penyelewengan, tidak sampai kepada sasaran. Kalaupun tidak ada penyelewengan, untuk sampai kepada sasaran yang tepat, dua-duanya sangat tergantung pada data orang miskin yang ada di desa/kelurahan. Sementara data orang miskin di desa/kelurahan banyak yang kurang valid, dan kriterianya tidak jelas. Sehingga banyak terjadi orang yang benar-benar miskin tidak dapat BLT/raskin, sedangkan orang yang sebenarnya tidak layak menerima malah dapat.

Subsidi Beras

Subsidi beras yang saya maksudkan di sini sebagaimana subsidi beras yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang dilakukan dengan cara beras dari petani dibeli oleh pemerintah dengan “harga tinggi” (yang menguntungkan petani), kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya dari petani.

Dibandingkan dengan subsidi lainnya, subsidi beras seperti ini banyak memiliki keunggulan, pertama subsidi beras merupakan subsidi yang paling adil. Semua rakyat yang makan nasi mendapat subsidi yang relatif sama, karena kekuatan makan antar individu tidak jauh berbeda; Kedua, dengan harga pembelian padi yang ditetapkan pemerintah di atas harga produksi dan Bulog menjadi satu-satunya pembeli padi dari petani. Nasib petani tidak lagi di tangan para tengkulak/pedagang produk pertanian. Sebagaimana yang selama ini sering terjadi, para tengkulak/pedagang selalu mempermainkan harga produk pertanian. Jika musim panen tiba harga padi menurun, sebaliknya jika musim paceklik (ketika petani sudah jarang yang memiliki simpanan padi) harga padi membumbung tinggi. Dengan subsidi beras ini, fluktuasi harga semacam itu tidak akan terjadi lagi. Sehingga hal ini menjadikan para petani pasti untung, kecuali jika terjadi pencana alam.

Ketiga, kebijakan subsidi beras yang sedemikian rupa dapat menggairahkan para petani untuk menanam padi. Dengan demikian program swasembada beras akan menjadi suatu keniscayaan; Keempat, selama ini ekonomi kerakyatan sering digembar-gemborkan para calon pemimpin dan tokoh-tokoh politik tapi tak kunjung diwujudkan. Bersamaan dengan implementasi subsidi beras, berarti pemerintah telah mewujudkan ekonomi kerakyatan. Dengan terwujudnya ekonomi kerakyatan maka ketahanan ekonomi bangsa pun akan semakin kokoh; Kelima, jika petani semakin bergairah, maka kehidupan ekonomi di pedesaan akan semakin bergairah pula. Pemuda-pemuda desa pun dalam mengais rejeki tidak perlu keluar kampung, karena rejeki kampungan pun tidak kalah daya tariknya dibandingkan dengan rejeki kotaan. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah kota tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan pencegahan urbanisasi.

Bagaimana Mengalihkan Subsidi BBM ke Subsidi Beras

Kalau bangsa ini ingin hidup tenang, tidak selalu digoncang dengan kenaikan harga minyak dunia dan segala akibatnya, mau gak mau pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk mencabut sama sekali subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM kepada pasar. Berat memang menyapih kalangan pengusaha dan orang-orang kaya (konglomerat) yang manja ini lepas dari botol susu BBM. Karena sikap para klomerat di negeri ini terhadap pemerintah sudah seperti Yahudi yang selalu menggelendoti pemerintah AS. Setiap muncul kebijakan pengurangan subsidi/menaikan harga BBM mereka selalu mempolitisasi menggerakkan para demonstran dan konyolnya lagi selalu mengatasnamakan orang miskin yang semakin menderita karena kenaikan harga BBM.

Memang jika pengurangan subsidi/menaikkan harga BBM akan terasa berat jika tidak ada kompensasi. Sayangnya kompensasi yang pernah diberikan pemerintah berupa BLT, bukan subsidi beras. Jika kompensasi yang diberikan pemerintah berupa subsidi beras dengan mekanisme sebagaimana sudah saya uraikan di atas, maka dampaknya akan sangat berbeda. Karena subsidi beras dapat memperkokoh basik ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Sehingga pengurangan subsidi BBM yang dilakukan setahap demi setahap dan akhirnya dihapus sama sekali, hampir pasti tidak akan menimbulkan reaksi sebagaimana yang pernah terjadi. Karena sebenarnya yang paling sering menimbulkan reaksi bagi umumnya rakyat kebanyakan adalah masalah perut. Maka jika perut mereka kenyang hampir pasti mereka tidak mudah dikompori oleh kalangan konglomerat yang manja yang kehilangan botol susu BBM-nya.***