Belajar Ekonomi Syariah

Belajar Ekonomi Syariah - Murabahah, Salam dan Isthisna

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Mar 2015 04:41:00 +0000

Belajar Ekonomi Syariah - Riba

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Mar 2015 04:31:00 +0000

Belajar Ekonomi Syariah - Gharar

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Mar 2015 04:24:00 +0000

Kritik Terhadap Bank Syariah

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 27 Jan 2015 09:06:00 +0000

Kritik Peneliti Bank Indonesia Terhadap Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Emas

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 26 Jan 2015 14:19:00 +0000

Senin, 18 Juli 2011

Quo Vadis Fatwa DSN No 77 tahun 2010

Saya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempertimbangkan apa yang saya harus lakukan untuk merespon kecenderungan terkini dari praktek ekonomi Islam khususnya keuangan dan perbankan syariah yang semakin jauh dari jati dirinya. Kecenderungan itu meliputi apa-apa yang tengah berlangsung di industry dan infrastruktur pendukungnya. Bahwa isu semakin kaburnya batas pemisah antara praktek keuangan syariah dan konvensional sudah menjadi wacana yang ramai didiskusikan pada tingkat global. Namun dengan penentrasi bisnis menuju integrasi pasar keuangan syariah yang semakin kencang, dimana Indonesia juga tidak dapat mengelak dari globalisasi pasar itu, maka mau tidak mau isu tadi juga kini menjadi perhatian stakeholder industry keuangan syariah tanah air. Mencermati ini tentu ada kegundahan dalam hati saya.

Kegelisahan ini sebenarnya telah lama saya tuangkan dalam tulisan, tulisan yang mengungkapkan perkembangan praktek ekonomi Islam tidak diikuti oleh pemahaman yang mendalam dan kolektif pelaku usaha serta masyarakat terhadap nilai-nilai moral ekonomi Islam (akidah dan akhlak). Sementara di sisi industry keuangan syariah perkembangan operasional dan aplikasi produk dikhawatirkan semakin pudar distinction-nya atau karakteristik unik Islam yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah, akibat pemahaman yang tak dalam pada prinsip syariah dan kecenderungan pelaku industry yang pragmatis dalam berstrategi bisnis. Hal ini mengakibatkan watak dan bentuk industry perbankan syariah semakin co-integrated (comingling) dengan apa yang dilakukan konvensional.

Hal itu berlanjut ketika beberapa waktu lalu secara spesifik saya menuangkan kegelisahan saya dengan mengkritik wacana penerapan produk jual-beli emas secara tangguh. Saya menulis tentang produk ini dengan analisa berdasarkan perspektif ekonomi, latar belakang dan implikasinya. Puncaknya ketika saya ikut hadir dalam rapat pleno DSN pada tanggal 3 Juni 2010 di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta. Sebelum rapat saya menyiapkan bahan presentasi tentang latar belakang dan praktek produk jual-beli emas secara tangguh. Dalam rapat pleno tersebut dibahas setidaknya dua draft fatwa, yang pertama fatwa tentang praktek satu produk di pasar modal dan selanjutnya produk jual-beli emas secara tangguh di perbankan syariah.

Dalam rapat pleno tersebut kami dari Bank Indonesia (yang di undang) berhasil meyakinkan bahwa produk tersebut memiliki risiko yang cukup besar dan berimplikasi buruk bagi industry. Dan atas pertimbangan maqashid asy-syariah, maka disepakati bahwa produk tersebut tidak tepat untuk perbankan syariah. Seingat saya ketika itu jika draft produk tersebut disepakati menjadi fatwa maka fatwa tersebut akan bernomor 71.

Namun beberapa waktu kemudian ternyata fatwa untuk produk tersebut tetap keluar dengan nomor 77, dengan alas an yang juga konsisten diungkapkan pada rapat pleno tanggal 3 Juni 2010, yaitu mengakomodasi praktek masyarakat yang telah berlangsung selama ini. Fatwa ini ketika ditanyakan apakah ditujukan untuk perbankan syariah, beberapa sumber dari anggota DSN mengungkapkan secara garis besar bahwa ada kesepakatan bahwa fatwa ini tidak diperuntukkan bagi perbankan syariah. Saya secara pribadi jadi bertanya-tanya, jika tidak ditujukan untuk perbankan syariah mengapa dikeluarkan oleh DSN? Mengapa tidak oleh Komisi Fatwa MUI, seperti fatwa-fatwa umum lainnya? Bukankah keberadaan DSN diperuntukkan khusus bagi industry keuangan syariah? Apakah pelaku industry dilapangan tahu dan memaklumi maksud peruntukan fatwa itu? Bagaimana jika kalangan perbankan syariah menggunakan fatwa itu sebagai dasar sebuah produk?

Dengan alasan kegundahan yang tercermin pada pertanyaan-pertanyaan ini dan semakin maraknya produk jual-beli emas secara tangguh di perbankan syariah yang mengkhawatirkan risikonya, maka saya ingin sekali melihat kembali dan menganalisa dengan lebih detil fatwa DSN nomor 77 ini. Mari kita lihat satu-persatu batang tubuh fatwa DSN nomor 77 hingga sampai pada kesimpulan membolehkan praktek jual-beli emas secara tangguh.

“Menimbang”
Fatwa ini dimulai lazimnya fatwa-fatwa sebelumnya yaitu mengungkapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan (“menimbang”). Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan, yaitu praktek masyarakat yang saat sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat dan pandangan DSN yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut. Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan dari bagian pertimbangan ini, pertama tidak seperti fatwa sebelum-sebelumnya, fatwa kali ini tidak mengungkapkan pertimbangan kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap produk atau akad yang dibahas dalam fatwa dimaksud. Kedua (terkait dengan kesimpulan pertama) fatwa secara implicit memberikan pesan bahwa fatwa ini tidak diperuntukkan bagi LKS khususnya perbankan syariah.

Dari bagian ini, saya jadi bertanya; siapa yang bisa menjamin bahwa fatwa ini tidak akan dijadikan landasan produk LKS, ketika fatwa ini tidak secara tegas menyebutkan batasan-batasan tersebut. Terlebih lagi fatwa ini hadir ketika saat ini LKS khususnya perbankan syariah tengah marak-maraknya menggulirkan produk emas, seakan-akan fatwa ini menjadi pembenaran dari kehadiran produk emas tersebut dan menjadi jawaban atas polemic yang muncul dimasyarakat akibat produk emas tersebut. Alih-alih fatwa ini mampu memberikan jawaban yang kemudian mendamaikan atau memberikan kemashlahatan, saya khawatir sekali malah berpotensi mempertajam polemik muamalah yang sudah ada.

“Mengingat”
Bagian selanjutnya adalah “mengingat”, didalam bagian ini dijabarkan tiga landasan fatwa, yaitu Al Qur’an (Al Baqarah: 275) tentang pembolehan jual beli, Al Hadits tentang jual-beli dan transaksi emas serta kaidah syariah tentang kaidah dasar berlakunya hukum (ushuliyah) dan kaidah mengambil hukum (1 qa’idah ushuliyah dan 4 qa’idah fiqhiyah). Dalil Qur’an yang digunakan merujuk pada dalil induk pembolehan jual-beli yaitu surat Al Baqarah ayat 275. Sementara dalil-dalil dari Hadits mulai menarik untuk dianalisa lebih jauh. Pada landasan dalil hadits ini disebutkan ada enam hadits yang menjadi landasan; (i) jual-beli yang harus berdasar kerelaan pihak yang bertransaksi; (ii) jual-beli emas dengan emas haruslah secara tunai; (iii) jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai; (iv) jangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai; (v) Nabi melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai); (vi) musyawarah dilakukan bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dari enam hadits yang dijadikan dalil, empat diantaranya secara eksplisit dan tegas melarang transaksi emas dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil). Sementara hadits sisanya bukan hadits yang membolehkan tetapi hadits dasar (pegangan) dalam berjual-beli dan hadits yang menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam mengambil sebuah hukum (termasuk hukum berjual-beli), yang mengisyaratkan bahwa pengampilan hukum muamalah dapat dilakukan dengan musyawarah sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Empat hadits yang melarang berjual-beli emas dengan tidak tunai, secara implicit menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata-cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya oleh Nabi. Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Nabi menyadari betul hal ini, mengingat emas sebagai logam mulia secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai (store of value), sebagai ukuran menilai barang lain (unit of account), dan dengan begitu emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran (jual-beli) atau uang (medium of exchange).

Meski karena kemuliaan secara benda emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya. Oleh sebab inilah kemudian penjelasan Nabi pada proses bertransaksi emas (tanpa menjelaskan bentuk emas berupa koin emas, batangan atau perhiasan) terkesan begitu detilnya. Sekali lagi hal ini dipahami bahwa emas memiliki fungsi, peran dan posisi yang penting dalam muamalah. Dan pesan yang cukup keras untuk tidak memperdagangkan emas dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil), sudah sepatutnya disikapi dengan hati. Artinya tidak mudah begitu saja melakukan perdagangan yang bahkan bertentangan dengan substansi pesan Nabi ini. Karena sekali lagi, bahwa pesan yang menonjol dari Hadits-Hadits yang dijadikan dalil pada bagian “mengingat” pada fatwa ini adalah pesan pelarangan memperdagangkan emas dengan cara tidak tunai.

Selanjutnya pada bagian “mengingat”, fatwa ini membahas Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih yang kemudian dijadikan sandaran penetapan kesimpulan fatwa ini. Kaidah Ushul menyebutkan bahwa “hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnya merupakan kelaziman dalam mengambil hukum. Kaidah ini mereferensi dari buku yang ditulis Ali Ahmad al-Nadawiy. Sepanjang pengetahuan saya maksud dari kaidah ini adalah hukum boleh atau tidak boleh dari sebuah perbuatan atau transaksi akan tetap berlaku baik ada maupun tidak adanya illat (alasan).

Pada saya kaidah ushul ini semakin menegaskan bahwa perdagangan emas yang tidak dapat dilakukan dengan tidak tunai, atau tidak begitu saja dapat dianulir dengan illat yang dasarnya tidak kuat, apalagi rasionalitas atau logikanya yang tidak tepat dijadikan illat. Pembahasan ini nanti berhubungan erat dengan bagian selanjutnya yaitu ketika fatwa ini pada bagian “memperhatikan” mengemukakan alasan-alasan (dengan menjabarkan pendapat-pendapat ulama) bahwa saat ini dalam perekonomian formal emas bukanlah benda atau alat yang dijadikan uang secara resmi. Artinya pelarangan Nabi untuk tidak memperdagangkan emas secara tidak tunai tidak begitu saja dapat dianulir dengan alasan bahwa emas saat ini bukan uang resmi yang digunakan secara formal. Kesimpulan ini harus dianalisa dengan lebih mendalam, apakah benar emas bukan uang? Apakah kesimpulan itu hanya bersandar pada fakta hukum positif (formal) bahwa emas tidak digunakan sebagai uang resmi? Mengapa tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa diresmikan atau tidak, emas secara kebendaan (alami) telah melekat padanya fungsi sebagai uang. Nanti saya akan bahas lebih jauh ketika membahas bagian “memperhatikan”.

Setelah itu ada 4 kaidah fikih yang dikemukakan, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu kaidah bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan sisa terakhir menyebutkan kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menyebutkan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar sebuah hukum, setidaknya pernyataan tersebut tidak diterima bulat-bulat (begitu saja) tanpa ada batasan-batasan yang valid, seperti:

a. Sepatutnya tetap mempertimbangkan hal-hal lain yang kesemuanya memiliki kepentingan yang sama, seperti kepentingan kemashlahatan. Artinya adat atau kebiasaan itu memiliki keselarasan tujuan atau semangat dengan dalil-dalil utamanya, misalnya tujuan atau semangat memberikan kemashlahatan bagi urusan muamalah ummat.

b. Selain itu, dalam konteks perdagangan emas ini adat juga harus dilihat substansinya apakah perdagangan emas yang dimaksud sama dengan adat atau kebiasaan perdagangan yang didefinisikan (dilakukan masyarakat) sebagai rujukan. Misalnya apakah adat atau kebiasaan perdagangan emas yang dimaksud seperti perdagangan perhiasan emas secara tangguh sama dengan perdagangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan syariah.

Sementara itu, pada kaidah fikih “bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, haruslah juga disikapi dengan berhati-hati. Ketika mengambil kaidah ini sebagai sebuah dasar hukum, haruslah dipastikan bahwa kegiatan muamalah dimaksud betul-betul tidak masuk dalam ruang-lingkup transaksi yang dilarang (diharamkan). Untuk memastikan hal itu tentu akan sangat bergantung pada kemampuan analisa dalam melihat serta mengenali substansi transaksi tersebut, apakah secara substansi transaksi tersebut betul-betul tidak sama (atau sama) dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah.

Artinya kaidah ini mewajibkan pembuat hukum memahami dengan baik dan dalam ruang-lingkup pelarangan, bukan hanya sebatas dalil-dalilnya tetapi juga filosofinya, substansinya dan implikasinya. Sehingga dengan begitu mampu memilih dan memilah mana kegiatan yang dilarang dan mana yang boleh secara syariah. Dengan begitu pula akan terjaga keselarasan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah kemashlahatan, misalnya keselarasan antara fatwa (secara hukum) dengan logika implikasi ekonomi (secara kemashlahatan). Oleh sebab itulah, saya berpendapat dalam mengambil hukum sebaiknya jangan hanya melihat bentuk luaran dari satu transaksi tanpa melihat substansi (mengenali substansi kegiatan muamalah dapat dilakukan dengan melihat implikasi dari kegiatan muamalah tersebut), dan kemudian secara mudah menggunakan kaidah ini sebagai landasan. Misalnya melihat produk Commodity Murabaha di sisi pembiayaan perbankan syariah, secara bentuk aplikasi sepintas produk ini adalah produk jual-beli yang secara syariah dibenarkan, namun dilihat substansi aplikasinya, tujuan penggunaannya dan implikasinya, pada hakikatnya produk ini sama dengan transaksi kredit konvensional, dimana jual-beli dilakukan untuk menjustifikasi transaksi kreditnya.

“Memperhatikan”
Selanjutnya fatwa ini masuk pada bagian “memperhatikan” yang menjelaskan bahwa fatwa ini memperhatikan tiga hal, yaitu: (i) pendapat para ulama; (ii) pendapat ulama dalam rapat pleno DSN; dan (iii) surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

pada penjabaran pendapat ulama di bagian ini, fatwa ini mengemukakan pendapat dari lima ulama besar yaitu Syaikh ‘Ali Jumu’ah (mufti al-Diyar al-Mishriyah), Prof.Dr. Wahbah al-Zuhaily, Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Dr. Khalid Mushlih dan Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy. Dari pendapat kelima ulama besar ini saya berkesimpulan:

1. Bahwa pendapat ulama tersebut semakin menegaskan kalau perdagangan emas dengan tidak tunai atau tangguh tidak diperkenankan secara syariah, baik emas tersebut dalam bentuk uang (koin pada masa lampau) maupun dalam bentuk bukan uang (batangan/goldbar atau perhiasan). Perlakuan yang berbeda hanyalah pada emas berbentuk perhiasan tetapi bukan perlakuan pembolehan perdagangan dengan tangguh tetapi pembolehan menambah jumlah nilai pembayaran dengan alasan value addition (effort merubah bentuk emas menjadi perhiasan). Kesimpulan ini merupakan pendapat mayoritas dari para ulama. Pendapat ini sejalan dengan alur fikir bahwa emas (harta ribawi – amwal ribawiyah) dalam bentuk apapun tetaplah memiliki fungsi alamiah sebagai uang, yang jika ditransaksikan secara tidak tunai akan berpeluang melanggar syariah.

2. Perdagangan emas dengan tidak tunai diperkenankan sepanjang dalam bentuk perhiasan dengan alasan bahwa emas tersebut dalam bentuk barang bukan uang. Pendapat ini dari perspektif ekonomi memang juga cukup mendasar mengingat emas dalam bentuk perhiasan ketika dibeli bukan hanya diinginkan kemuliaan logam emasnya tetapi juga bentuknya seperti gelang, cincin, kalung dan lain sebagainya. Dalam bentuk ini, emas dapat disamakan dengan pakaian, dan bagaimana memperdagangkannya pun akhirnya disamakan, yaitu dapat diperdagangkan dengan tangguh. Namun Alasan ini akan sangat valid jika prakondisi dari perdagangan ini juga terjaga dan terpenuhi seperti yang dimaksud oleh ulama-ulama yang berpendapat boleh tadi. Prakondisi tersebut seperti bahwa emas yang diperdagangkan berupa perhiasan, pembeli memang bermaksud mendapatkan sekaligus mengambil manfaat dari value addition emas tersebut. Validitasnya tentu akan dipertanyakan jika ternyata prakondisi ini tidak terpenuhi, tidak sama. Apalagi ternyata transaksi itu melibatkan atau dilakukan LKS dimana nature atau karakteristik transaksi yang dimaksud ulama-ulama diatas sangat mungkin jadi terkaburkan.

Secara umum dapat dilihat dalam bagian ini pada fatwa ini, bahwa pendapat yang mayoritas dan masyhur adalah melarang perdagangan emas dengan secara tidak tunai atau tangguh. Bahkan secara eksplisit dan tegas disebutkan oleh Dr. Khalid Mushlih (diungkapkan di fatwa ini) bahwa jual-beli emas dengan uang kertas secara angsuran adalah haram dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Uang kertas dan emas (dalam bentuk apapun) merupakan tsaman (harga, uang). Bagi saya, baik merujuk pendapat ulama atau logika ekonomi terhadap emas, emas secara kebendaan tidak membutuhkan legitimasi atau legalisasi hukum formal untuk dikatakan sebagai uang.

Landasan yang selalu dirujuk dalam pembolehan perdagangan emas dengan tangguh ini adalah fatwanya Syaikh Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa jual-beli emas secara tangguh diperbolehkan selama perhiasan tersebut tidak dimaksud sebagai harga (uang). Dengan kata lain pembolehan itu diperkenankan sepanjang konsisten memelihara emas yang ditransaksikan tersebut berfungsi sebagai perhiasan atau sejenisnya (yang diambil manfaatnya secara kebendaan sekaligus bentuknya sebagai perhiasan). Namun prasyarat Syaikh Ibnu Taimiyah ini akan sangat mungkin terlanggar jika ternyata transaksi emas itu dilakukan dalam ruang-lingkup LKS yang bernuansa investasi, dimana emas akan berfungsi sebagai harga dalam konteks store of value atau unit of account. Apalagi hal ini semakin ditegaskan dengan bentuk emas yang diperdagangkan bukan lagi perhiasan tetapi batangan (goldbar).

Selanjutnya pada bagian “memperhatikan”, fatwa ini mengemukakakn enam urutan alasan sampai dengan kesimpulan terkait perdagangan emas ini dari ulama yang hadir pada saat pleno DSN tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M. Urutan alasan itu dimulai dengan: (i) pengaturan perdagangan emas, (ii) illat emas tidak bisa diperdagangkan dengan tidak tunai karena emas adalah tsaman (uang); (iii) uang (nuqud) adalah media pertukaran dan diterima secara umum atau diterbitkan oleh otoritas; (iv) dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan; (v) emas saat ini diperlakukan oleh masyarakat umum (dunia) adalah bukan tsaman tetapi barang (sil’ah); (vi) disimpulkan dengan urutan alasan pada poin-poin sebelumnya, maka ketentuan perdagangan emas yang tidak memperkenankan secara tidak tunai menjadi tidak berlaku.

Ada beberapa hal yang bagi saya mengganjal pada alasan-alasan DSN diatas, beberapa hal itu diantaranya:

1. DSN mengambil kesimpulan bahwa illat bahwa pelarangan perdagangan emas secara tidak tunai karena emas sebagai tsaman, dari pendapat minoritas yang tidak masyhur. Padahal jika dikaji lebih dalam pelarangan itu pada hakikatnya melekat pada kebendaan emasnya dan relative bukan karena fungsi tsaman-nya. Terlebih lagi mengingat fungsi tsaman itu melekat pada kebendaan emas, karena kemuliaan logam emas. Dan hal ini sebenarnya sudah secara eksplisit diungkap dalam fatwa ini. Lebih detil saya jelaskan pada poin selanjutnya.

2. Saya melihat definisi tsaman lebih luas dari sekedar nuqud (media pertukaran). Emas sebagai tsaman bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) tetapi juga alat penyimpan nilai (store of value) serta alat perhitungan (unit of account). Sehingga tidak berarti jika emas tidak menjadi nuqud (alat tukar) secara resmi maka fungsi tsaman-nya terhapus, karena emas masih menjadi (digunakan) sebagai store of vaue dan unit of account yang paling tepat dan diminati sampai saat ini.

3. Artinya, emas boleh saja tidak menjadi uang secara resmi oleh otoritas tertentu, tetapi secara substansi emas masih diterima oleh masyarakat dunia dimana saja untuk dapat menjadi uang. Emas dengan sifat kemuliaan logamnya akan sangat mudah menjadi alat tukar (nuqud) di wilayah otoritas manapun. Oleh sebab itu saya melihat pendapat DSN lebih menggunakan pendekatan legalisasi formal bukanlah substansi, padahal implikasi pengembangan aplikasi perdagangan emas lebih ditentukan oleh fungsi substansi emas bukan legalitasnya.

4. Dari pendapat-pendapat sebelumnya dan pendekatan yang dilakukan, sangat dimaklumi kemudian DSN berpendapat bahwa emas saat ini diklasifikasikan sebagai barang (sil’ah). Padahal landasan mengklasifikasikannya menurut saya berdasar pada analisa yang kurang dalam dan menggunakan pendekatan yang juga kurang tepat. Jikapun mau konsisten dengan paparan dalil yang dikemukakan, sepatutnya DSN konsisten membatasi sil’ah pada perhiasan dari emas atau sejenisnya, bukan men-generalisasi pada semua emas. Terlebih lagi jika ternyata emas ini ditransaksikan di LKS dimana emas tidak sekedar menjadi barang (sil’ah) pada umumnya, seperti motor, pakaian, rumah atau perhiasan sekalipun.

5. Akhirnya, menurut saya kesimpulan dari pleno DSN ini menjadi wajar seperti yang dituliskan diatas, karena kesimpulan tersebut diambil dengan pendekatan generalisasi. Selain itu kesimpulan ini tidak bersumber pada analisa yang tajam, transmisi logika yang relevan dalam melihat dan mengambil esensi dalil-dalil yang ada dan meramunya. Sehingga dari perspektif ekonomi kesimpulan ini berpotensi mengaburkan substansi ekonomi.

Akhirnya bagian ini ditutup dengan memperhatikan pula surat dari Bank Mega Syariah (BMS) No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. Poin inilah yang menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pesan implicit pada bagian “menimbang”, bahwa fatwa ini seolah-olah member pesan kalau fatwa ini bukan untuk LKS, mengingat dalam bagian “menimbang” itu tidak disebutkan pertimbangan kebutuhan LKS sebagaimana biasanya fatwa-fatwa yang lain. Terlebih lagi, berdasarkan informasi dari beberapa anggota DSN fatwa ini memang memiliki catatan seperti itu; tidak untuk lembaga keuangan syariah. Tetapi mengapa poin memperhatikan surat BMS ini ada? Atau mengapa harus DSN yang mengeluarkan jika bukan untuk LKS? Bukankah DSN berfungsi sebagai otoritas fatwa bagi industry keuangan syariah?

Oleh karena pertimbangan itu, secara fungsi fatwa ini kebingungan akan beroperasi di ranah mana, karena ketidak-jelasan ia ditujukan untuk siapa dan untuk apa. Dari tampilannya yang di terbitkan oleh DSN-MUI, fatwa ini memiliki beberapa kejanggalan;

1. Tidak ada statement secara eksplisit yang menyebutkan fatwa ini ditujukan untuk siapa seperti yang biasa disebutkan pada fatwa-fatwa sebelumnya, khususnya pada poin “menimbang”.
2. Menurut keterangan dari beberapa anggota DSN fatwa ini pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat yang selama ini telah melakukan transaksi emas dengan cicil, misalnya transaksi di took-toko perhiasan emas. Tetapi pertanyaannya mengapa DSN yang mengeluarkan fatwa, padahal eksistensi DSN lebih berfungsi untuk mengurusi fatwa yang dibutuhkan oleh industry keuangan syariah. Dengan kondisi seperti itu, salahkan lembaga keuangan syariah menggunakan fatwa ini sebagai dalil dari produknya?
3. Jika memang tidak ditujukan khusus untuk industry keuangan syariah atau bahkan untuk perbankan syariah, mengapa pada poin “mengingat” no. 3 pada fatwa ini secara eksplisit menyebutkan bahwa fatwa mempertimbangkan “surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas”. Poin ini seakan-akan menegaskan bahwa fatwa ini muncul sebagai respon dari permohonan Bank Mega Syariah.

“Memutuskan”
Pada bagian akhir, fatwa ini mengemukakan keputusannya berupa fatwa jual-beli emas secara tidak tunai dengan penjelasan hukum dan batasan ketentuan. Secara hukum dinyatakan bahwa berjual-beli emas secara tidak tunai boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Menurut saya kesimpulan hukum akan berbeda jika pertimbangan-pertimbangan dilakukan berdasarkan penjelasan yang telah sampaikan pada masing-masing bagian dari fatwa ini. Sementara itu batasan pada kalimat “selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi”, menurut saya cenderung menyederhanakan prakondisi yang dimaksud oleh dalil-dalil yang telah dikemukakan. Sepatutnya pertimbangannya konsisten pada alasan utama yaitu selama emas dalam bentuk perhiasan atau sejenisnya. Karena emas secara kebendaan akibat kemuliaan logamnya, baik resmi atau tidak resmi akan tetap berfungsi sebagai alat tukar, dimana saja dan kapan saja.

Sementara itu untuk penjelasan batasan dan ketentuan, fatwa ini menjelaskan batasan-batasan atau mungkin implikasi lanjutan yang dimungkinkan dari pembolehan emas diperjual-belikan secara tidak tunai, yaitu: (i) harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian; (ii) emas yang dibeli dapat dijadikan jaminan (rahn); (iii) emas yang dijaminkan tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad lain. Yang paling menarik dari penjelasan batasan dan ketentuan ini adalah poin kedua (ii), dimana telah menjadi pengetahuan bersama saat ini emas dapat digadaikan ke bank syariah, dan kombinasi rahn dengan jual-beli tangguh emas inilah yang kemudian tampil dengan produk gadai emas (berkebun emas) di bank-bank syariah.

Fatwa DSN no. 79 tahun 2011
Belum jelas betul fatwa DSN 77 ini pada jual-beli emas secara tidak tunai, namun fakta lapangannya ternyata sudah bergerak jauh dari yang diperkirakan. Inilah yang kemudian semakin membuat kekhawatiran semakin memuncak pada diri saya. Menggabungkan akad jual-beli secara tidak tunai dengan rahn akan berpotensi menimbulkan kekacauan aspek kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Mengapa?

Karena pada penjaminan menggunakan rahn jika dilakukan oleh LKS khususnya bank, maka di dalam rahn itu bank akan menggunakan akad qardh, dimana bank menggunakan dana nasabah (DPK) untuk memberikan dana kepada nasabah yang menjaminkan emasnya. Padahal dalam Fatwa DSN no 19 tahun 2001, qardh tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah. Membingungkan!

Mungkin karena menyadari potensi ini akhirnya dalam rapat pleno DSN pada tanggal 03 Rabi’ul Akhir 1432 H/08 Maret 2011 dikeluarkanlah Fatwa DSN no. 79 tahun 2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Pada Fatwa DSN no. 79 ini singkatnya diputuskan bahwa akad qardh untuk tujuan social seperti pada Fatwa DSN no. 19 tentang al Qardh, tidak boleh menggunakan dana nasabah, tetapi akad qardh untuk tujuan pertukaran dan dapat bersifat komersilal seperti pada Fatwa DSN no. 26 tahun 2002 tentang Rahn Emas, no. 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, no. 31 tahun 2002 tentang Pengalihan Utang, no. 42 tahun 2004 tentang Syariah Charge Card, no. 54 tahun 2006 tentang Syariah Card dan no. 67 tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah, boleh menggunakan dana nasabah.

Saya tidak habis fikir fatwa DSN no. 79 tahun 2011 ini dapat keluar. Karena fatwa ini jelas-jelas merubah wajah keuangan syariah Indonesia yang selama ini dikenal sangat konservatif, sangat dibangga-banggakan karena mampu menjaga harmonisasi sector keuangannya dengan sector riil. Tapi dengan munculnya fatwa DSN no. 79 tahun 2011 ini, Indonesia menjadi Negara yang sangat liberal dalam industry keuangan syariahnya! Dan minta maaf jika pertanyaan yang sangat sederhana akan keluar dari lisan saya: apa bedanya keuangan syariah dengan konvensional? Apa jawab saya kalau orang konvensional menisbahkan kredit mereka sebagai qardh dan bunga itu sebagai biaya administrasi plus margin?

Pertanyaan saya berlanjut jika dihubungkan dengan Fatwa DSN no 77 tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai; apakah fatwa no. 79 ingin memuluskan aplikasi fatwa no 77 oleh bank-bank syariah berupa produk gadai emas yang saat ini sudah berjalan? Meskipun dibantahnya peruntukan fatwa no. 77 untuk LKS, tetapi pertanyaan saya menjadi tidak terbendung karena hubungan yang sangat kuat di dalamnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka saya secara pribadi mengusulkan beberapa rekomendasi perbaikan dalam menganalisa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh DSN:

1. DSN sebaiknya menggunakan pendekatan substansi dalam melihat teknis operasional sebuah produk yang diajukan untuk dimintakan fatwanya.
2. DSN tidak hanya menyandarkan keshahihan syariah pada fatwa-fatwa pada pendapat-pendapat yang diambil dari aspek hukum saja, tetapi juga melihat aspek lain seperti aspek ekonomi, dimana spek tersebut dapat menjadi control agar fatwa betul-betul memberikan kemanfaatan yang optimal bagi ummat.
3. Dari beberapa kelemahan yang ada dalam analisa fatwa, sudah menjadi kebutuhan DSN untuk mempertimbangkan alasan implikasi-implikasi ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan maqashid asy-syariah yang juga akhirnya mempengaruhi pengambilan kesimpulan atau keputusan fatwa.

Disamping semua kekhawatiran saya pada implikasi ekonomi secara luas akibat dasar-dasar aplikasi yang tidak kuat landasannya, karakteristik industry keuangan dan perbankan syariah serta kemanfaatan praktek ekonomi Islam terhadap system ekonomi Islam akan menjadi dikhawatirkan juga semakin hilang. Saya mengajak semua pihak, terutama para akademisi untuk turut berkontribusi memberikan masukan kepada DSN berupa pandangan-pandangan seperti analisa dari perspektif ekonomi terhadap fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan, sedang diproses atau bahkan fatwa yang telah dikeluarkan. Dengan begitu tercipta mekanisme check and recheck yang semakin meningkatkan kualitas aplikasi khususnya praktek keuangan syariah dan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Tulisan inilah bentuk perlawanan saya pada kecenderungan yang ada. Tetapi saya berharap tulisan ini juga menjadi kontribusi saya pada perjuangan ini. dan saya tidak akan meninggalkan perjuangan ini. kekecewaan memang ada tetapi saya berdoa kekecewaan ini tidak akan mampu memaksa saya meninggalkan idealisme untuk terus berjuang. Obsesi perjuangan saya di medan muamalah dunia ini hanya satu yaitu menghilangkan riba dan semua transaksi zalim sejenisnya. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Belajar Ekonomi Syariah - Jual Beli Yang Terlarang

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jan 2015 09:51:00 +0000

Belajar Ekonomi Syariah - Pembagian Jual Beli

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jan 2015 09:44:00 +0000

Belajar Ekonomi Syariah - Jual Beli

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jan 2015 09:30:00 +0000

Financial Risk Management For Islamic Banking & Finance

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jan 2015 09:06:00 +0000

'Ekonomi Syariah Opsi Serius'

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jan 2015 06:28:00 +0000

Republika Selasa, 09 Juni 2009 pukul 02:55:00
'Ekonomi Syariah Opsi Serius'

Boediono nilai ekonomi syariah prosektor riil.

JAKARTA — Ekonomi syariah bisa menjadi kunci Indonesia keluar dari pengaruh krisis keuangan global saat ini. Salah satu sebabnya, sistem ekonomi berbasis nonribawi itu prosektor riil.

‘’Ekonomi syariah merupakan opsi yang serius bagi ekonomi kita,’‘ kata calon wakil pre siden (cawapres) yang diusung koalisi Partai Demokrat, Boediono, saat berkunjung ke redaksi Republika, Senin (8/6), di Jakarta.

Dibandingkan sistem ekono mi konvensional, Boediono meng akui transaksi dalam sistem ekonomi syariah dilandaskan pada kegiatan perekonomian yang konkret. Ini tentu berbeda dengan sistem konvensional yang boleh mendasarkan aktivitasnya pada transaksi derivatif.

‘’Kaitan dengan pembangun an di sek tor riil lepas,’‘ katanya. Sementara itu, sistem ekonomi syariah dilandasi pada sektor riil.

Konsep bagi hasil (risk sharing) tanpa menyerahkan tang gung jawab sepenuhnya kepada debitor, menurut mantan gubernur Bank Indonesia ini, juga se bagai konsep yang mestinya di ikuti perbankan konvensional.

Konsep ekonomi syariah pun tak me nge nal kesenjangan anta ra sektor riil dan finansial. Bila di ekonomi konvensional dua sek tor ini bisa berjalan tak se iring, di ekonomi syariah ada jem batan berupa bagi hasil atau sewa.

‘’Seringkali terjadi dana ha nya berpu tar-putar di sistem keuangan derivatif, tanpa turun ke sektor riil. Ini tidak ter jadi di ekonomi syariah karena konsep bagi hasil itu,’‘ jelasnya. Bahkan, sistem bagi hasil ini telah diterapkan di proyek infrastruktur.

Melihat perkembangan saat ini, eko nomi syariah bisa berpo tensi lebih besar lagi. Pertum buh an ekonomi syariah, diukur dari perkembangan perbankan syariah saat ini, baru sekitar dua persen.

‘’Ekonomi sya riah ha rus dimulai dari tingkat usa ha mik ro, kecil, dan mene ngah (UM KM),’‘ katanya.

Tapi, mantan menko Perekonomian ini mencermati, perkembangan ekonomi syariah jangan sebatas jor-joran pembukaan cabang perbankan syariah di mana-mana. Per tum buh an cabang harus di imbangi de ngan kuali tas layan an dan produk syariah.

‘’Landasan pertumbuhan eko nomi syariah harus rasional. Ja ngan sekadar mendirikan bank-bank perkreditan rakyat syariah, tapi nanti mati di te ngah jalan. Kalau ter jadi, yang rugi syariah juga.’‘

Kompetisi di antara pelaku ekonomi syariah juga harus se hat. ‘’Dan, jangan ada hambatan. Jangan juga terlalu ekstrem, nanti mandek.’‘

Sejak menjadi menkeu di Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarno putri, Boediono mengaku se lalu mendukung perkembang an ekonomi syariah. Kebi jak an ini ia lanjutkan ketika menduduki kursi menko Per ekonomian dan gubernur Bank Indonesia. ‘’Saya yakin ekonomi syariah bisa menan dingi ekonomi konvensional.’‘

Pengamat ekonomi syariah, Adiwar man Azwar Karim, menyatakan, ekonomi syariah semestinya memang menjadi opsi serius dalam sistem perekonomian di Tanah Air. ‘’Sehingga, nilai-nilai syariah bisa menjadi opsi serius,’‘ katanya.

Adanya larangan melakukan transaksi derivatif, menurut Kepala Divisi Sya riah BII, Chairil A Aziz, menunjukkan sistem ekonomi syariah layak menjadi pilihan. ‘’Transaksi di perbankan syariah harus jelas underlying transactionnya sehingga lebih aman,’‘ jelasnya. evy/wed/gie

BOEDIONOMICS

Ada tiga sektor yang menjadi fokus Boediono dalam pembangunan ekonomi ke depan. Boediono berusaha menyeimbangkan dua sejoli tumpuan perekonomian, hard infrastructure dan soft infrastructure.

1. Infrastruktur.
Ini menjadi fokus dan kunci untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Sejak 11 tahun terakhir, sektor ini pas-pasan, bahkan tertinggal dibanding negara Asia lainnya. Sektor listrik, pembangunan jalan, kereta api, dan sarana/prasarana infrastruktur lainnya (hard infrastructure) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Pelayanan masyarakat.
Sesuai slogan pemerintahan bersih, pelayanan masyarakat (soft infrastructure) menjadi poin penting berikutnya. Pengurusan tanah, KTP, dan hal remeh lainnya ternyata berimbas ke dunia usaha. Perbaikan ini harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Soft dan hard infrastructure merupakan dua sejoli tumpuan perekonomian.

3. Intervensi negara untuk kesejahteraan rakyat.
Intervensi ini terutama ditujukan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Dana APBN harus dipakai untuk keperluan masyarakat luas, seperti pembangunan jalan di wilayah pelosok, bantuan langsung tunai (BLT), PNPM, Raskin, KUR, Program Keluarga Harapan, dsb

ICDIF jadikan Jombang sebagai Kota Ekonomi Syariah

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 31 Dec 2008 09:23:00 +0000

oleh : M. Yunan Hilmi

JAKARTA (Bisnis.com): Internasional Center for Development in Islamic Finance (ICDIF) LPPI menjadikan kota Jombang, Jawa Timur sebagai proyek percontohan bagi implementasi ekonomi syariah yang berbasis di Pesantren Tebuireng.

Assistant to CEO ICDIF Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Harisman Sidi mengungkapkan pemilihan Jombang sebagai pilot project karena adanya dukungan dari berbagai kalangan Kota Santri itu. "Ada beberapa anggota DPRD yang juga sebagai pengurus Pesantren Tebuireng. Selain itu, pengasuh pesantren ini K.H Solahuddin Wahid juga mendukung. Tebuireng ini tidak seperti Pondok Gontor, Ponorogo. Yang di Jombang lebih memasyarakat, sementara Gontor lebih eksklusif ibarat menara gading seakan agak terlepas dari masyarakat," jelasnya di Jakarta, hari ini.

Dia menambahkan penerapan prinsip syariah bisa di semua sektor seperti pertanian dan peternakan. Sistem bagi hasil di sektor peternakan misalnya petani sapi dengan cara memelihara sampai mempunyai anak. "Misalnya anaknya dua, akan dibagi satu yang merupakan hak petani. Terserah mau dipelihara terus atau dijual jika sewaktu-waktu membutuhkan uang."

Di sektor keuangan, tuturnya, bisa dimulai dengan pendirian baitul mal wattamwil (BMT) di Pesantren Tebuireng. "Kami juga akan meminta bank-bank syariah atau unit usaha syariah milik bank umum konvensional untuk membuka cabang di Jombang. Untuk sementara pembiayaan syariah melalui bank syariah terdekat di sekitar Jombang seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri."

Harisman mengatakan di beberapa SMP dan SMU sudah berjalan kurikulum ekonomi syariah, bukan hanya di Jombang tapi di beberapa daerah di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. "Di Jombang sifatnya bukan lagi sosialisasi melainkan sudah ke arah implementasi langsung prinsip-prinsip syariah," tuturnya.

BI, lanjutnya, belum mengetahui program kota ekonomi syariah Jombang karena pelaksanaannya oleh LPPI.

ICDIF merupakan lembaga di bawah naungan LPPI yang dibentuk untuk mengantisipasi cepatnya pertumbuhan perbankan syariah. Lembaga ini memberikan pendidikan mengenai perbankan Islam dan membentuk SDM bank syariah yang mampu bersaing dengan negara tetangga.

ICDIF menggandeng sembilan partner yaitu Islamic Research and Training Institute (IRTI) IDB, Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), Islamic Economics Unit College of Business Administration, Kuwait University, UIN Syahid, Unmuh Yogyakarta, Unair Surabaya, Pesantren Tebuireng Jombang, Islamic Insurance Indonesia (IIS), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia.(yn)

Tarif khusus PPh usaha syariah tidak diberlakukan

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 31 Dec 2008 09:15:00 +0000

oleh : Achmad Aris

JAKARTA (Bisnis.com): Direktorat Jenderal Pajak menegaskan tidak ada pemberlakuan tarif khusus dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bidang usaha berbasis syariah.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas bidang usaha berbasis syariah dibuat hanya untuk memberikan kejelasan dan perlakuan yang sama antara bidang usaha berbasis syariah dengan bidang usaha berbasis konvensional.

“Karena sebetulnya kan di sana [bidang usaha berbasis syariah] ada istilah-istilah yang berbeda dengan yang biasa [bidang usaha berbasis konvensional] sehingga perlu ada pengaturan khusus,” jelasnya saat ditemui di kantornya, hari ini.

Selama ini, untuk bidang usaha berbasis syariah dikenai dua jenis pungutan yakni PPh atas penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi jual beli produk syariah. Akan tetapi, saat ini pemerintah berencana hanya mengenakan satu pungutan yakni PPh.

Dalam RUU tentang PPN dan PPnBM yang kini sedang dibahas di DPR, pemerintah telah mengusulkan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi penyerahan barang berdasarkan prinsip syariah bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sepanjang transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan.

Naskah RPP mengenai PPh atas bidang usaha berbasis syariah sendiri kini sudah selesai diharmonisasi oleh Depkum HAM, dan tinggal menunggu persetujuan dari Presiden.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Depertemen Hukum dan HAM Wicipto Setiadi sebelumnya mengungkapkan dalam rapat harmonisasi atas RPP tersebut disepakati bahwa dalam pengenaan PPh atas bidang usaha berbasis syariah, berlaku UU PPh.

Dengan kata lain, ketentuan perpajakan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagaimana yang diberlakukan atas PPh bidang usaha yang berbasis konvensional.

Adapun kegiatan usaha berbasis syariah yang akan dikenakan PPh tersebut meliputi a.l. penghasilan, biaya hak pihak ketiga atas bagi hasil, hak pihak ketiga atas bonus margin, dan pemotongan atau pemungutan pajak.(api)

Dialog Pakar Ekonomi Syariah dari Universitas Trisakti

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 03 Nov 2008 11:52:00 +0000

Dialog Pakar ekonomi Syariah, Mr Sofyan S. Harahap ini patut dilihat oleh seluruh insan pemerhati ekonomi Syariah. Apalagi dengan adanya krisis global yang terjadi saat ini. Dialog ini seakan-akan merupakan jawaban atas krisis yang terjadi.
Untuk pelanggan blog ini akan mendapatkan khusus video ini dari saya. Jadi antum sekalian bisa melihat secara offline. Sedangkan yang belum mendaftar segera daftar, gratis kok. ga ada ruginya. Yang ga daftar juga gak apa-apa, silahkan nikmati aja videonya. Salam :D

”Islamic Banking Awards” versi Om Google.

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 03 Nov 2008 11:41:00 +0000

Google saat ini sudah menjadi kata kerja. Setidaknya dalam dunia online alias internet. Klo kita pengen cari apapun buka aja google dan ketikkan kata-kata yang dicari tadi insya Allah ketemu dech. Istilah kerennya ”googling” aja.
Berangkat dari situ, aku mulai berpikir. Kalau di google aku ketikkan Bank Syariah, bank syariah mana yang akan muncul pada posisi no satu ya ???? hehehe. Iseng-iseng aku aku cobain aja eh...ternyata Bank Syariah Terbaik versi Om Google di raih oleh Bank Syariah Mandiri, wah selamat ya paling tidak ini membuktikan bahwa Bank yang bersangkutan ternyata concern juga menjajaki pasar online, dan penerapan SEO (Search Engine Optimazion) nya sangat luar biasa, salut dech untuk divisi IT-nya.
Dari hasil pencarian tanggal 03 November 2008 Jam 18.37 alias 5 Dulqoidah 1429 Hijriah * cuman ada 2 Bank Syariah yang muncul di mesin pencari google. Yaitu :
1. Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mega

NB: Cobain juga Siapa yang no satu di industri Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, dll
* hasil dari hari ke hari bahkan menit kemenit bisa berubah lho

BAGI HASIL “FIXED RATE” PADA ASURANSI SYARIAH, MUNGKINKAH?????!!!!

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 03 Nov 2008 11:24:00 +0000

Kebetulan ada teman kuliah yang sekarang bekerja di salah satu asuransi syariah. Asuransi tempat temanku itu berasal dari malaysia dan saat ini sedang gencar-gencarnya mengeluarkan produk syariahnya. Alhamdulillah rekanku yang satu ini dipercaya oleh atasannya untuk mendesain salah satu produk asuransi syariah yang akan launching. Ada beberapa hal yang agak mengganjal menurut rekan tadi pada saat akan membuat produk, karena ia diminta untuk membuat produk asuransi yang bagi hasilnya fixed rate alias tetap. ( Nah lo, gimana juga tuch???!!).

Rekan tadi sekedar curhat, bisa ga il, ngeleuarin produk yang kaya’ gituan???. Mmmm…sedikit agak sok mikir aku kasih saran, “ Bisa aja bro, dulu waktu ane di Bank Syariah xxxx pernah juga kita pake mudharabah muqoyyadah, nah muqoyadahnya itu pake murabahah, nah bagi hasilnya fixed dunk, khan berdasarkan margin….he…he…he….temenku cuman nyengir, dan langsung ambil kertas…dan minta aku untuk ngejelasin lebih lanjut dengan coret-coretan. Setelah agak berdebat tentang masalah fiqhnya (pas kuliah debatnya lebih parah lho :P) maka kami berkesimpulan ini bisa diterapkan pada asuransi syariah.

Besoknya waktu lagi buka internet (diwarnet lho suwer, aku bukan orang kaya!!!) salah satu dosenku, yang sekarang juga jadi DPS di salah satu Asuransi Syariah juga OL. Langsung aja aku ajakin ngobrol masalah semalem. Ini rekaman pembicaraannya

saya: Assalamualaikum Ustad

dosenku: Waalaikum salam Lagi dimana?

saya: lagi di warnet, antum lagi ngapain ustad?

dosenku: Lagi mau meeting

saya: masih di indonesia?

dosenku: Insya Allah

saya: klo ada waktu saya mo ngobrol masalah produk asuransi. Jika berkenan

dosenku: Bisa, nggak masalah.

saya: oke ustad, meeting udah mulai?

saya: Bisa ga bagi hasil investasi dalam asuransi, menggunakan Fixed rate?

asuransi syariah

dosenku: Setahu nggak bisa, kan biasanya akadnya mudharabah

saya: klo di bank dulu ada yang fixed pake mudharabah wal murabahah. Contohnya, bank bekerja sama dengan BPRS menggunakan akad mudharabah muqayyadah, (Dengan Batasan) BPRS harus menyalurkan dana yang disalurkan itu dalam bentuk Murabahah kepada nasabah Nah.......berarti walapun ada nisbahnya, tetap fix dunk karena keuntungannya dari margin murabahah Gimana ustad, klo yang seperti itu diterapkan pada asuransi?

dosenku: Tapi kan perusahaan asuransi biasanya investasi di pasar uang, deposito atau lainnya; tdk dalam transaksi murabahah

saya: Klo kita sebagai pihak asuransi invest di Obligasi yang Akadnya murabahah atau Ijaroh gimana? Atau Berarti pertanyaan pertama sudah selesai "Bahwa Asuransi Bisa Melakukan akad Tersebut" Dengan CATATAN Produknya harus yang Fixed

dosenku: Strictly on that basis ya. Tapi harus diingat persh asuransi tidak bisa hanya invest di fixed income, karena itu tdk aman bagi dana mrk, dan risko mrk kan cendrng sgt besar

saya: OK. I Agree with that argument.Pertanyaan selanjutnya:bisa ga misalnya kita mo kasih ke nasabah 10%, tapi yang kita sampaikan nisbahnya bukan fixed ratenya? (Agak ga syariah ya :(

dosenku: Pertanyaannya, apakah nasabah harus tau fixednya? Atau alat marketing kita aja?

saya: Tentu saja sebagai Alat marketing an sich. Secara Sistem dimungkinkan ga?

Jadi manajemen sudah menentukan ratenya. ex:10% tapi yang disampaikan nisabahnya

dosenku: (gak jawab) mungkin meetingnya udah mulai :P

dari pembicarannku dengan dosenku itu, aku berkesimpulan bahwa :

- Asuransi Syariah ”bisa” menetapkan bagi hasil fixed rate melalui Akad Mudharabah Muqoyyadah (Dengan batasan Murabahah, ijarah dan akad-2 fixed lainnya)

- Hal diatas ”mustahil” diterapkan pada perusahaan asuransi Syariah, karena risikonya yang cenderung sangat besar.

- Aku masih bingung, soale aku bukan wong asuransi, kasih masukan aja deh.....setiap sedekah....eh masukan antum semuanya akan ane sampaikan ke teman ane tadi...Sukron Jazakallah Khoiran Katsiron

Bosan..Capek jadi karyawan? ini mungkin Solusinya

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 16 Oct 2008 14:03:00 +0000

Apakah anda mengalami pekerjaan yang sangat menyita waktu Anda sehingga membuat anda merasakan kurangnya waktu liburan dan waktu bersama teman dan Keluarga. Mengalami stagnansi dalam pekerjaan dan capek menjadi karyawan?

Kena macet setiap hari karena harus ke kantor, penghasilan yang pas-pas an dan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan Anda ? Ingin memulai suatu bisnis tapi tidak punya modal atau Tabungan dan boro-boro Passive income..Tidak mempunyai Rumah atau Mobil dan merasa masih banyak potensi diri yang belum dikembangkan.

Dan sudah pernah mengikuti seminar, atau membaca buku tapi tidak menemukan jawabannya juga, maka...mungkin ini solusinya

BISNIS INTERNET

Cara Cepat Dapat Duit di Bisnis Internet, MAU ??

Interview Rahasia dengan Pakar Internet Marketing...

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 16 Oct 2008 14:01:00 +0000

Q : Perkenalan diri Cosa Aranda

A : Nama saya Cosa Aranda, saya mahasiswa di sebuah universitas swasta di Surabaya , mungkin lebih banyak yang mengenal saya dari blog pribadi saya di CosaAranda.Com.

Kesibukkan saya sehari-hari adalah menjalankan bisnis internet dan mengelola perusahaan konsultan bisnis online yang sedang saya rintis sejak beberapa bulan lalu. Pengalaman sebagai pembicara, saya pernah diundang menjadi pembicara di kampus UGM Jogjakarta, wawancara di koran Tempo, koran surya, radio JJFM Surabaya, Radio Singapore International

Q : Sejak kapan mulai bisnis internet?

A : Kenal bisnis internet sendiri sebenarnya sudah sejak tahun 2002, tapi waktu itu masih sekedar ingin tau saja.

Penghasilan waktu itu kebanyakan digunakan untuk membiayai kuliah.

Selanjutnya tahun 2005 baru saya memutuskan untuk lebih serius di bisnis internet, terutama karena melihat prospek ke depannya yang cukup baik.

Q : Berapa sekarang penghasilan perbulannya?

A : Minimal 50 juta per bulan.

Q : Apakah Orang awam dapat menjadi pengusaha online?

A : Ya. Banyak rekan-rekan saya yang sudah sukses yang sama sekali tidak punya latar belakang IT. Yang tidak menempuh jalur kuliah pun juga banyak. Bahkan sekarang anak-anak SMP dan SMA juga sudah mulai mengenal dan menikmati hasil dari bisnis internet yang mereka jalani.

Ini adalah sepenggal dari wawancara kami dengan Cosa Aranda...anda ingin praktek bersama Cosa Aranda secara live ??? dan berinteraksi langsung dengan COSA ARANDA...

Download Audio Interview selengkapnya di http://www.oneresources.com/?download=893

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 Oct 2008 10:00:00 +0000

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami dari Iqtishad.blogspot.com mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H.

Taqobalallahu minna wa minkum, kullu aam wa antum bi khoirin

Muhammad Yunus Mengubah Dunia

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 Oct 2008 09:30:00 +0000

Semangat Muhammad Yunus untuk mengubah dan memberatas kemiskinan patut kita acungi Jempol. Namun, beberapa rekan-rekan aktivis dan pakar ekonomi Syariah sempat mengkritik langkah beliau yang masih memakai Bunga. (Riba) dalam menjalankan Grameen Bank

Bahkan, salah satu pakar yang sempat penulis temui mengatakan bahwa, Nobel yang diterima Muhammad Yunus adalah salah satu cara untuk menghambat Laju ekonomi dan Keuangan Syariah.

Terlepas dari masalah kontroversi tersebut, berikut saya berikan hadiah ebook mengenai Grameen Bank dan Muhammad Yunus. Buku ini spesial saya persembahkan untuk para aktivis ekonomi syariah, terutama anggota milis ekonomi-syariah@yahoogroups.com

Saling bajak di Bank Syariah makin marak

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 27 May 2008 02:29:00 +0000

Oleh Hery Trianto
Bisnis Indonesia

Jakarta: Persaingan memperebutkan sumber daya manusia perbankan syariah berkuaitas tahun ini akan makin ketat menyusul masuknya para pemain baru baik dari unit usaha syariah maupun bank syariah

Kondisi ini, menurut Direktur Bank Muamalat H, M Hidayat sebenarnya mulai mengkhawatirkan mengingat perbankan syariah memiliki tanggung jawab bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan menjadi 5% dari total aset industri perbankan.
“Memang tidak pernah secar terang-terangan sebuah bank membajak. Tetapi itulah itulah kenyataannya, tentu banyak alsan yang dipakai untuk menghindari istilah pembajakan. Padahal kita punya tanggung jawab yang sama,” tuturnya kepada Bisnis, kemarian
Menurut Hidayat, kecenderungan aksi perekutan pegawai bank Syariah dari bank lain ini telah menggejala sejak dua tahun belakangan. Tetapi, katanya, terasa makin besar dalam satu tahun terakhir.
“Tahun ini tak kurang dari 20 orang kru di level menengah Bank Muamalat pindah ke bank lain. Saya kira memang harus segera dipikirkan etika bagaimana cara seperti ini bisa dilakukan dengan elegan,” katanya.
Tahun ini Bank Indonesia memproyeksikan ada 1.200 pembukaan office channeling –kantor layanan syariah dicabang konvensional. Pada saat yang sama sedikitnya lima bank umum Syariah baru akan berdiri seperti Bank Bukopin Syariah –konversi dari bank persyarikatan, Bank Victoria Syariah –konversi Bank Swaguna
Bank sentral juga mengungkapkan perbankan Syariah membutuhkan sumber daya insani sekitar 14.000 orang guna memenuhi pertumbuhan kantor bank syariah sampai dengan akhir 2008 ini, dua kali lipat dari tenaga kerja saat ini.
Direktur Bank Mega Syariah Ani Murdiati mengakui kebutuhan sumber daya manusia yang cukup besar hampir di semua lini bisnis bank syariahtidak diikuti ketersediaan kualitas tenaga kerja yang cukup memadai. Itulah yang menjelaskan terjadinya perpindahan dari satu bank ke bank lain.
“Tahun ini saja kami merekrut 100 orang karyawan baru. Bank-bank lain pasti akan melakukan hal serupa mengingat akan lebih banyak dibuka Bank Umum Syariah,” tuturnya.
Berdasrkan penelusuran bisnis, perputaran bankir syariah berlangsung makin cepat. Direktur Bank Mega Syariah Budi Wisakseno adalah salah satu pelopor perpindahan setelah lama berkarier di Bank Muamalat.
Kepala Divisi BNI Syariah Ismi Kushartantoadalah contoh lain. Sejak lepas menjadi Direktur Bank Syariah Mandiri, bankir yang memulai karier di Bank Mandiri inisempat memimpin BII Syariah dan Bank Permata Syariah.
Direktur Bank Syariah Mandiri Zainal Fanani mengatakan kebutuhan sumber daya manusia untuk perbankan syariah sudah menjadi keniscayaan. (hery.trianto@bisnis.co.id)

BI Belum Akan Konsolidasikan Perbankan Syariah

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 26 May 2008 05:17:00 +0000

Oleh ISM
22 Mei 2008

Bank Indonesia (BI) belum akan melakukan konsolidasi perbankan syariah sepanjang belum ada penambahan bank syariah di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini baru terdapat tiga bank syariah di Indonesia.

"Karena yang full bank syariah baru tiga, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Jadi kita belum konsolidasikan," ujar Deputi Gubernur BI Siti Fadjriah saat menghadiri pelantikan Boediono sebagai gubernur BI, di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (22/5/2008).

Menurutnya, konsolidasi baru bisa dilaksanakan jika perbankan yang sedang melakukan spin-off untuk dijadikan bank syariah segera terlaksana. Dengan demikian, jumlah bank syariah sudah bertambah.

NPF Turun Pembiyaan Konsumsi Meningkat
Rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) perbankan syariah secara tahunan menunjukkan penurunan. Per Maret 2008, NPF perbankan syariah tercatat 4,17 persen, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,73 persen. Penurunan disebabkan oleh restrukturisasi hingga peningkatan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah.

Berdasarkan statistik perbankan syariah BI per Maret 2008, penurunan NPF tersebut terjadi pula pada Januari 2008, sebesar 4,18 persen dan Februari sebesar 4,16 persen. Sedangkan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan, dari keseluruhan pembiayaan mencapai Rp29,629 triliun, NPF mencapai 4,17 persen atau setara dengan Rp1,236 triliun.

Rinciannya pembiayaan lancar sebesar Rp26,993 triliun dengan pangsa 91,1 persen, pembiayaan dalam perhatian khusus sebesar Rp1,399 triliun dengan pangsa 4,72 persen dan pembiayaan kurang lancar sebesar Rp268,966 triliun dengan pangsa 0,91 persen. Selain itu, pembiayaan diragukan sebesar Rp381,855 triliun dengan pangsa 1,29 persen dan macet sebesar Rp586,020 miliar dengan pangsa 1,98 persen.

Disisi lain, pembiayaan konsumsi syariah selama kuartal pertama 2008 memperlihatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,2 persen dibandingkan pembiayaan lainnya. Peningkatan ini disebabkan oleh inovasi produk (pembiayaan) yang semakin banyak dan kerjasama sesama bank syariah membiayai sektor konsumer.

Statistik perbankan syariah BI per Maret 2008 mencatat pembiayaan sektor konsumsi mencatat pertumbuhan (tertinggi) sebesar 11,2 persen dari Rp6,65 triliun pada Desember 2007 menjadi Rp7,40 triliun pada Maret 2008.

Pembiayaan sektor konsumsi tetap tinggi sejak Januari 2008 sebesar Rp6,07 triliun dan Februari sebesar Rp6,81 triliun. Pembiayaan modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 8,48 persen dari Rp15,09 triliun menjadi Rp16,36 triliun.

Sejak awal Januari 2008, pembiayaan mencapai Rp15,59 triliun dan Februari sebesar Rp15,92 triliun. Sedangkan pembiayaan sektor investasi mencatat pertumbuhan 4,07 persen dari Rp5,64 triliun menjadi Rp5,87 triliun. Pada Januari 2008 pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp5,44 triliun dan Februari mencapai Rp5,69 triliun. (Niriah.com)

Bank Syariah BRI Hadir Akhir Juni

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 26 May 2008 05:00:00 +0000

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan segera melepas Unit Usaha Syariah (UUS) miliknya menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) pada akhir Juni 2008. BRI sebelumnya membeli PT Bank Jasa Arta untuk selanjutnya dijadikan UUS pada 19 Desember 2007.

Para kreditur yang dianggap tidak setuju atau keberatan dengan pemisahan ini diberi waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatannya. Menurut rancangan yang dipublikasikan, Senin (26/5/2008), selanjutnya akan dilaksanakan RUPSLB untuk menerima pemisahan ini pada 27 Juni 2008, dan dilanjutkan dengan akta pemisahan.

Selama ini UUS BRI bersama dengan UUS 27 bank umum lainnya menguasai 24% pangsa pasar. Sementara 3 Bank Umum Syaria menguasai 76% pangsa pasar nasional.

Dengan melihat fakta itu, maka BRI selanjutnya melakukan kajian mengenai kemungkinan melakukan pemisahan UUS yaitu dengan cara mengakuisisi bank kecil untuk dikonversi menjadi bank umum. BRI yakin pemisahan ini akan menghasilkan salah satu Bank Umum Syariah Terbaik.

PT Bank Jasa Arta sendiri pada tahun 2007 masih mencatat rugi sebesar Rp 4,6 triliun, dibandingkan laba tahun 2006 yang sebesar Rp 82 miliar. Sementara BRI pada tahun 2007 berhasil mencatat laba bersih Rp 4,838 triliun. (Detikfinance.com)

NISP Buka Unit Syariah September

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 May 2008 07:27:00 +0000

Oleh ISM

Makin banyak bank konvensional tertarik berbisnis syariah. Bank NISP adalah salah satunya. Bank yang kini mayoritas sahamnya dimiliki OCB tersebut merencanakan membuka unit usaha syariah (UUS) pada September 2008.

Direktur Utama NISP, Pramukti Surjaudaja, menegaskan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pembukaan unit syariah bersama dengan OCBC selaku pemilik NISP.

"Kita tetap akan melanjutkan rencana bisnis syariah. Saya targetkan kuartal ketiga sudah bisa berjalan. Mudah-mudahan bulan September," kata Pramukti, Rabu (30/4).

Pembentukan unit syariah NISP saat ini sudah dalam tahap pengembangan sistem. NISP belum menentukan berapa modal yang akan ditanamkan pada unit syariahnya.

Menurut Pramukti, OCBC sebagai bank tertua di Singapura dan memiliki saham NISP sebesar 72,4 persen, akan banyak berperan dalam pembentukan unit usaha syariah ini. OCBC sudah mempunyai bank syariah di Malaysia dan merupakan salah satu bank terbesar di negeri jiran itu.

Islamic Banking OCBC Malaysia telah melayani lebih dari 20 produk keuangan syariah dan mencatatkan aset 3,5 miliar ringgit Malaysia (RM). Pada September 2007 lalu, OCBC telah menyalurkan pembiayaan hingga 1,8 miliar RM. "Kita akan banyak belajar dari OCBC," kata Pramukti.

Unit syariah NISP kelak akan membidik pembiayaan sektor UKM dan konsumtif seperti yang selama ini menjadi fokus NISP. Dengan memanfaatkan office channeling dari jaringan bank induknya, UUS NISP akan langsung bisa melayani nasabahnya melalui 353 kantor cabang dengan 496 ATM yang tersambung dengan 20 ribu ATM di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Source : Niriah.com

BSM Bank Syariah Terbaik, BNI Syariah UUS Terbaik

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 May 2008 07:26:00 +0000

Oleh ISM
12 Mei 2008

Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh penghargaan sebagai bank syariah terbaik 2008 dari Karim Business Counsulting (KBC). Sedangkan untuk kategori Unit Usaha Syariah, penghargaan terbaik direbut UUS BNI.

Terpilihnya BSM sebagai bank syariah terbaik, menurut Direktur KBC Adiwarman A Karim, didasarkan pada penilaian atas rasio-rasio keuangan dan performa kinerja yang melampaui bank syariah lainya.

”Jika dilihat dari rasio keuangan yang ada selama ini BSM lebih besar dan sangat sehat dalam menyelenggarakan bisnis perbankan syariah,” kata Adiwarman dalam acara konferensi pers The Financing Islamic Award di Jakarta Convention Centre, pekan lalu (10/5/2008).

Untuk kategori UUS dengan aset diatas Rp. 500 milyar BNI Syariah terpilih menjadi yang tebaik. "BNI Syariah luar biasa dalam kinerja bisnisnya selama ini,” ujar Adiwarman.

Sedangkan untuk UUS dengan aset di bawah Rp. 500 milyar yang terbaik adalah Bank DKI syariah. Bank milik pemerintah DKI tersebut untuk tahun ini memiliki prestasinya sangat signifikan.

Award seperti yang digagas KBC dan diselenggarakan setiap tahun ini, menurut Adiwarman, sering pula dilakukan oleh beberapa lembaga lainya. Bedanya, penilaian yang dilakukan KBC selain berdasarkan survai laporan keuangan masing-masing bank syariah, KBC juga melakukan turun langsung dan meninjau bank syariah bersangkutan. Selain itu, KBC juga melakukan penelitian di delapan kota besar untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

”Dari jumlah penelitian tersebut akhirnya diperoleh skor angka, bank syariah mana yang layak yang terbaik dan teryata di tahun ini jatuh pada BSM,” jelas Adiwarman.(Niriah.com)

Bank Jabar Kaji 15 Bank untuk Akuisisi

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 May 2008 07:25:00 +0000

Oleh ISM
13 Mei 2008

Rencana Bank Jabar Banten membentuk bank syariah melalui pemisahan usaha (spin off) unit usaha syariahnya makin mengerucut. Bank tersebut kini tengah mengkaji sekitar 15 bank umum untuk diakuisisi.

"Kami tengah memantau kinerja sedikitnya 15 bank yang diusulkan oleh Bank Indonesia," kata Pimpinan Divisi Usaha Syariah Bank Jabar Banten, Rukmana, kepada Bisnis Indonesia belum lama ini.

Rukmana, mengatakan Bank Jabar tidak membuat batasan wilayah bank yang akan dibeli. Pemantauan juga dilakukan terhadap bank yang beroperasi di luar wilayah Jabar.

Untuk memuluskan proses akuisisi, kata Rukmana, Bank Jabar Banten akan membentuk tim konsultan bisnis sebagai tim ahli. Tim ini bertugas mendampingi tim Bank Jabar Banten dalam proses spin off dan memberikan pertimbangan kriteria secara detail bank yang akan diakuisisi.

"Beberapa kriteria seperti harga, sumber daya insani yang dimiliki, termasuk teknologi informasi menjadi pertimbangan," ungkapnya.

Selain membentuk tim konsultan bisnis, Bank Jabar juga berencana membentuk tim konsultan akuntansi guna menilai kesehatan bank yang masuk daftar akuisisi. Bank Jabar menargetkan proses spin off ini selesai pada 2010 (Niriah.com)