Muhammadiyah Movement

Anjuran Menikah

2012-02-23T18:41:00.001+07:00

Anjuran Menikah

Wahai Pemuda….

Barangsiapa di antara kalian yang berkeinginan menikah, maka pilihlah wanita-wanita terbaik. Baik untuk agama kalian, baik untuk diri kalian dan baik untuk anak-anak kalian kelak. Maka perhatikan hal-hal berikut.

Pertama, nikahilah wanita-wanita yang taat dalam beragama. Karena sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan diunia adalah wanita shalihah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

الدُنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَعِهَا المَرْأَةُ الصَالِحَةُ

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita shalihah.” (HR. Muslim)

Begitu pula Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjadikan agama sebagai pertimbangan utama, tatkala seorang pria memilih seorang wanita.

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kepribadian Pedagang Muslim

2012-02-23T18:38:00.000+07:00

Di antara kepribadian pedagang muslim yang membedakannya dari selainnya ialah ketangguhan mental dan jiwanya. Berbagai aral yang melintang di jalan hidupnya tidak menjadikan semangatnya luntur. Kegagalan dan tantangan, yang kadang menghiasi perjuangannya, tidak menjadikannya lemah dan kendur semangat. Dia akan selalu optimis dan menatap masa depan dengan penuh kepercayaan. Semboyannya hanya satu, "Selama hayat di kandung badan, maka keberhasilan dan rezekinya pastilah mengalir." Semboyan ini bukanlah diperoleh dari sesuatu yang hampa, melainkan diperoleh dari janji Alloh dan Rasul-Nya.

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ
"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya)." (QS. an-Nahl [16]: 53)

Bank Syariah

2012-02-23T18:34:00.001+07:00

Sudahkah Bank Syariah Di Negeri Ini Sesuai Dengan Syariah?

Ungkapan syariat murni sudah sering kita dengar, namun benarkah klaim tersebut? Ataukah hanya sekedar istilah syariat yang digunakan? Semua ini menuntut kaum muslimin untuk mengetahui hakekat istilah tersebut agar jangan sampai tertipu dan terpedaya dengannya. Perlu diketahui ada kaedah dalam fikih mu’amalah bahwa yang terpenting dan dijadikan pedoman adalah hakekat sesuatu bukan istilah dan lafazhnya.

QS. AL ISRA : 76 - 77

2012-02-23T18:13:00.000+07:00

QS. AL ISRA : 76 - 77

"Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu." (QS. AL ISRA:76-77)

Anggaran Dasar Muhammadiyah

2012-02-23T17:54:00.003+07:00

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

BAB I
NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2
Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4
Identitas dan Asas

(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah.
(2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat (Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allãh )

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7
Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9
Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:
1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10
Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI
PIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13
Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14
Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15
Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16
Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18
Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19
Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20
Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
ORGANISASI OTONOM

Pasal 21
Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 22
Muktamar

(1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Muktamar terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
d. Ketua Pimpinan Daerah
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
(3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23
Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
(2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..
(3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Tanwir

(1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Tanwir terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Wakil Wilayah
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25
Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Wilayah
b. Ketua Pimpinan Daerah
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
d. Ketua Pimpinan Cabang
e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Daerah
b. Ketua Pimpinan Cabang
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
d. Ketua Pimpinan Ranting
e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29
Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X
RAPAT

Pasal 32
Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 33
Rapat Kerja
(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
a. Bersifat redaksional
b. Mempertimbangkan kemaslahatan
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35
Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36
Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:
1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37
Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 38
Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.
(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39
Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 40
Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.
(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV
PERUBAHAN

Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 42
Penutup

(1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Anggaran Dasar 'Aisyiyah

2012-02-23T16:22:00.000+07:00

ANGGARAN DASAR ‘AISYIYAH

BAB I

NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama ‘Aisyiyah

Pasal 2

Pendirian

‘Aisyiyah didirikan oleh K.H.A. Dahlan pada tanggal 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta, untuk waktu yang tidak terbatas

Pasal 3

Tempat Kedudukan

‘Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta

BAB II

IDENTITAS, STATUS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas

‘Aisyiyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, yang berasas Islam serta bersumber kepada Alqur’an dan As-Sunah

Pasal 5

Status

‘Aisyiyah adalah Organisasi Otonom Khusus Persyarikatan Muhammadiyah
Organisasi Otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi

Unsur Pembantu pimpinan yang membidangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut

Pasal 6

Lambang

Lambang ‘Aisyiyah adalah matahari bersinar dua belas di tengah bertuliskan ‘Aisyiyah yang dilingkari kalimat Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allãh dengan huruf arab.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7
Tujuan

Tegaknya agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

Pasal 8
Usaha

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut, ‘Aisyiyah melakukan dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid di segala bidang kehidupan
Usaha‘Aisyiyah diwujudkan dalam program, pelaksanaanya dalam bentuk amal Usaha dan kegiatan
Penentu Kebijakan dan Penanggung jawab program, amal usaha dan kegiatan adalah Pimpinan ‘Aisyiyah

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9
Anggota

Anggota ‘Aisyiyah adalah anggota Muhammadiyah perempuan

BAB V
SUSUNAN , PENDIRIAN, DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 10
Susunan Organisasi

Susunan organisasi ‘Aisyiyah terdiri dari : Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, Pusat
Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 11
Pendirian dan Penetapan Organisasi

Pendirian Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat
Pendirian Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
Pendirian Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
Dalam hal-hal luar biasa, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB V
IPIMPINAN

Pasal 12

Struktur Pimpinan

Struktur Pimpinan Organisasi terdiri atas:

1. Pimpinan Pusat

2. Pimpinan Wilayah

3. Pimpinan Daerah

4. Pimpinan Cabang

5. Pimpinan Ranting

Pasal 13

Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi yang memimpin Organisasi secara keseluruhan
Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar
Jumlah anggota Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa Jabatan
Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih
Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir.

Pasal 14
Pimpinan Wilayah

Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Organisasi tertinggi dalam wilayahnya.
Pimpinan Wilayah bertugas memimpin Organisasi di dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
Pimpinan Wilayah bertang-gungjawab kepada Musyawarah Wilayah
Jumlah Anggota Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah dan sebanyaknya-banyaknya dibawah jumlah pimpinan diatasnya yang terpilih, serta ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan
Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Wilayah terpilih
Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah

Pasal 15

Pimpinan Daerah

Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi tertinggi dalam daerahnya.
Pimpinan Daerah bertugas memimpin Organisasi di dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah
Jumlah Anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang yang dipilih dalam Musyawarah Daerah, dan sebanyaknya-banyaknya dibawah jumlah pimpinan diatasnya yang terpilih, serta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan
Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Daerah terpilih
Apabila dipandang perlu, Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah.

Pasal 16
Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi tertinggi dalam cabangnya.
Pimpinan Cabang bertugas memimpin Organisasi di dalam Cabangnya dan melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya..
Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang
Jumlah Anggota Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang dipilih dalam Musyawarah Cabang, dan sebanyak-banyaknya dibawah jumlah pimpinan diatasnya, serta ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan
Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan dalam dalam Musyawarah Cabang dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Cabang terpilih
Apabila dipandang perlu, Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang

Pasal 17
Pimpinan Ranting

Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Organisasi tertinggi dalam rantingnya.
Pimpinan Ranting bertugas memimpin Organisasi di dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting
Jumlah Anggota PimpinanRanting sekurang-kurang 5 (lima) orang yang dipilih dalam Musyawarah Ranting, dan sebanyaknya-banyaknya dibawah jumlah pimpinan diatasnya yang terpilih, serta ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan
Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Ranting terpilih
Apabila dipandang perlu, Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting

Pasal 18
Pemilihan Anggota Pimpinan

Calon Anggota Pimpinan adalah anggota ‘Aisyiyah
Pemilihan pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan sistem formatur

Pasal 19
Badan Pembantu Pimpinan

Badan Pembantu Pimpinan terdiri dari Majelis dan Lembaga
Majelis adalah Badan Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Organisasi
Lembaga adalah Badan Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Organisasi

Pasal 20
Masa Jabatan Pimpinan dan Badan Pembantu Pimpinan

Masa jabatan Pimpinan Organisasi dan Badan Pembantu Pimpinan disemua tingkat 5 (lima) tahun
Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua (2) kali masa jabatan berturut-turut
Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan, pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 21
Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi, berkenaan dengan ketentuan pada pasal 13 sampai dengan pasal 20, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain

Pasal 22

Penasehat

(1) Pimpinan Organisasi dan Badan Pembantu Pimpinan dapat mengangkat penasehat

(2) Penasehat tidak termasuk dalam struktur pimpinan

BAB VII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 23

Macam Pemusyawaratan dan Rapat

1. Permusyawaratan terdiri atas :

a. Muktamar

b. Tanwir

c. Musyawarah

1) Musyawarah Wilayah

2) Musyawarah Daerah

3) Musyawarah Cabang

4) Musyawarah Ranting

d. Musyawarah Pimpinan

1) Musyawarah Pimpinan Wilayah
2) Musyawarah Pimpinan Daerah
3) Musyawarah Pimpinan Cabang
4) Musyawarah Pimpinan Ranting

2. Rapat terdiri atas :

a. Rapat Pimpinan

1) Rapat Pimpinan tingkat Pusat

2) Rapat Pimpinan tingkat Wilayah

3) Rapat Pimpinan tingkat Daerah

b. Rapat Kerja

1) Rapat Kerja Pimpinan

2) Rapat Kerja Majelis

Pasal 24

Muktamar

Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Organisasi yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat
Muktamar dihadiri oleh

a. Anggota

1) Anggota Pimpinan Pusat

2) Wakil Pimpinan Wilayah

3) Wakil Pimpinan Daerah

4) Wakil Daerah yang diambil dari Cabang

b. Peserta

c. Peninjau

3. Muktamar diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

4. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir dapat mengadakan Muktamar Luar Biasa.

Pasal 25

Muktamar Luar Biasa

Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar ang diselenggarakan karena adanya persoalan yang mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat menunggu Muktamar, sedangkan Tanwir tidak berwewenang memutuskan
Muktamar Luar Basa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir

Pasal 26

Tanwir

Tanwir adalah permusyawaratan Organisasi di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat
Tanwir dihadiri oleh :

a. Anggota

1). Anggota Pimpinan Pusat

2). Wakil Pimpinan Wilayah

3). Wakil Wilayah yang diambil dari Daerah

b. Peserta

c. Peninjau

3.Tanwir diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu periode.

Pasal 27

Musyawarah Wilayah

Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi dalam ‘Aisyiyah di wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah
Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

a. Anggota

1). Anggota Pimpinan Wilayah

2). Wakil Pimpinan Daerah

3). Wakil Pimpinan Cabang

b. Peserta

c. Peninjau

3. Musyawarah Wilayah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 28

Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi dalam ‘Aisyiyah di daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah
Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

a. Anggota

1). Anggota Pimpinan Daerah

2). Wakil Pimpinan Cabang

3). Wakil Pimpinan Ranting

b. Peserta

c. Peninjau

3. Musyawarah Daerah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi dalam Organisasi di Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang
Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

a. Anggota

1). Anggota Pimpinan Cabang

2). Wakil Pimpinan Ranting

b. Peserta

c. Peninjau

3. Musyawarah Cabang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Musyawarah Ranting

Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi dalam ‘Aisyiyah di Ranting , diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting
Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

a. Anggota

1). Anggota Pimpinan Ranting

2). Anggota organisasi dalam Ranting

b. Peserta
c. Peninjau

3. Musyawarah Ranting diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Musyawarah Pimpinan

Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan dalam Organisasi pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
Musyawarah Pimpinan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan program dan penentuan kebijakan berikutnya
Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Organisasi masing-masing tingkat.

Pasal 32

Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Organisasi di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Organisasi.
Rapat Pimpinan membicarakan hal-hal mendesak yang menyangkut kebijakan Organisasi dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Pimpinan

Pasal 33

Rapat Kerja Pimpinan

Rapat Kerja Pimpinan adalah rapat Organisasi yang membicarakan masalah teknis operasional pelaksanaan program Organisasi.
Rapat Kerja Pimpinan diadakan di semua tingkat

Pasal 34

Rapat Kerja Majelis

Rapat Kerja Majelis adalah rapat kerja yang diadakan oleh Majelis untuk membicarakan amal usaha, program dan kegiatan
Rapat Kerja Majelis diadakan apabila dipandang perlu.
Rapat Kerja Majelis diadakan di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah,

Pasal 35

Sahnya Permusyawaratan

Permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh penyelenggara
Jika dalam permusyawaratan yang hadir kurang dari dua pertiga, sah atau tidaknya permusyawaratan ditentukan oleh kebijakan (Pimpinan) Organisasi

Pasal 36

Keputusan Permusyawaratan

Pengambilan keputusan Musyawarah diusahakan dengan cara mufakat.
Apabila tidak dapat dilakukan secara mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan penmungutan suara, yakni suara terbanyak mutlak

Pasal 37

Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Musyawarah

2. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, Musyawarah Pimpinan, Rapat Pimpinan, dan Rapat
Kerja Pimpinan (ditanfidzkan) oleh masing-masing tingkat Pimpinan Organisasi, sedangkan keputusan Raker Majelis ditanfidzkan oleh masing-masing Majelis

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 38

Macam Kekayaan

Kekayaan terdiri atas :

1. Uang dan Surat Berharga

2. Inventaris

Pasal 39

Sumber Keuangan

Sumber keuangan Organisasi diperoleh dari :

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan

2. Dana Wajib Organisasi (DWO)

3. Hasil Hak Milik Organisasi

4. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wasiat, Wakaf, dan Hibah

5. Usaha-usaha Organisasi

6. Sumber-sumber lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 40

Inventaris

Inventaris Organisasi berupa barang bergerak dan tidak bergerak milik Organisasi
Inventaris Organisasi diperoleh dari wakaf, hibah dan peralihan hak

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penyelenggaraan amal usaha, serta pengelolaan kekayaan Organisasi dilakukan oleh Pimpinan diatasnya pada semua tingkat secara periodik dan/atau insidental.
Pelanggaran terhadap ketentuan organisasi akan diberikan sanksi

BAB X

LAPORAN

Pasal 42

Laporan

Laporan pertanggungjawaban Organisasi, keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah masing-masing tingkat Organisasi dan pimpinan setingkat diatasnya. Untuk Pimpinan Pusat disampaikan dalam Muktamar
Laporan Perkembangan Organisasi disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan masing-masing tingkat Organisasi dan pimpinan setingkat diatasnya. untuk Pimpinan Pusat disampaikan dalam Tanwir

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 43

Pembubaran

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Muhammadiyah apabila melakukan penyimpangan terhadap prinsip, garis dan kebjakan Persyarikatan ditetapkan dalam Tanwir Muhammadiyah
Sebelum Tanwir Muhammadiyah, ‘Aisyiyah mengadakan Muktamar Luar biasa yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan pembubaran organisasi
Hasil Keputusan disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti
Sesudah pembubaran segala kekayaan Organisasi diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 44

Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Pimpinan Pusat dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Muktamar yang hadir untuk membicarakan acara tersebut.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 45

Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah berdasarkan Anggaran Dasar

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 46

Penutup

Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-46 yang berlagsung pada tanggal 20 – 25 Rojab 1431 H bertepatan dengan tanggal 3 – 8 Juli 2010 di Yogyakarta dan mulai berlaku sejak di tanfidzkan
Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Biografi KH Hisyam

2012-02-23T11:50:00.001+07:00

Kiai Haji Hisyam - lahir di Kauman, Yogyakarta, 10 November 1883 – meninggal 20 Mei 1945 pada umur 61 tahun adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga. Ia memimpin Muhamadiyah selama tiga tahun. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah murid langsung dari KH. Ahmad Dahlan.

KH. Hisyam lahir di kampung Kauman Yogyakarta tanggal 10 November 1883. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934, kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935, dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia (Jakarta) pada tahun 1936.

KH Hisyam paling menonjol dalam ketertiban administrasi dan manajemen organisasinya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini terjadi barangkali karena KH. Hisyam pada periode kepemimpinan sebelumnya telah menjadi Ketua Bagian Sekolah (saat ini disebut Majelis Pendidikan) dalam Pengurus Besar Muhammadiyah.

Pada periode kepemimpinan Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar tiga tahun (volkschool atau sekolah desa) dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana volkschool gubernemen. Setelah itu, dibuka pula vervolgschool Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan volkschool dan vervolgschool Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standaardschool, yaitu sekolah dasar enam tahun, maka Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. Bahkan, Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inlandse School met de Qur'an Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Hollands Inlandse School met de Bijbel.

Kebijakan Hisyam mengarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Ia berpikir bahwa masyarakat yang ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, karena Muhammadiyah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah, bahkan masih dapat pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-putri mereka. Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah kolonial saat itu.

Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat pada periode Hisyam, maka pada akhir tahun 1932, Muhammadiyah sudah memiliki 103 Volkschool, 47 Standaardschool, 69 Hollandsch-Inlandsche School (HIS), dan 25 Schakel School, yaitu sekolah lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, yang setingkat SLTP saat ini) bagi murid tamatan vervolgschool atau standaardschool kelas V. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Katolik, dan sekolah-sekolah Protestan.

Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah KH Hisyam mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan, dari pemerintah kolonial, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Hal inilah yang menyebabkan Hisyam dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Syarekat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif.

Namun Hisyam berpendirian bahwa subsidi pemerintah saat itu merupakan hasil pajak yang diperas oleh pemerintah kolonial dari masyarakat Indonesia, terutama ummat Islam. Dengan subsidi tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk membangun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda.

Putra-putrinya KH Hisyam disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. Dua orang putranya disekolahkan menjadi guru, yang saat itu disebut sebagai bevoegd. Satu orang putranya menamatkan studi di Hogere Kweekschool di Purworejo, dan seorang lagi menamatkan studi di Europeesche Kweekschool Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar sekolah HIS milik pemerintah (gubernemen). Akhirnya mereka menjadi guru di HIS met de Qur'an Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta.

Berkat jasa-jasa Hisyam dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, maka ia pun akhirnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. KH Hisyam wafat pada tanggal 20 Mei 1945.

(Sumber)

Biografi KH Mas Mansur

2012-02-23T11:31:00.003+07:00

KH Mas Mansur – adalah tokoh Muhammadiyah yang mempunyai ibu Raudhah, adalah seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo Surabaya. Ayahnya bernama KH. Mas Achmad Marzoeqi, seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel, suatu jabatan terhormat pada saat itu.

Masa kecilnya dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar di Pesantren Sidoresmo, dengan Kiai Muhammad Thaha sebagai gurunya. Pada tahun 1906, ketika Mas Mansur berusia sepuluh tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana, dia mengkaji Al-Qur'an dan mendalami kitab Alfiyah ibn Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih dua tahun, Kia Khalil meninggal dunia, sehingga Mas Mansur meninggalkan pesantren itu dan pulang ke Surabaya.

Sepulang dari Pondok Pesantren Demangan pada tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfudz yang berasal dari Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur. Setelah kurang lebih empat tahun belajar di sana, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Penguasa Arab Saudi, Syarif Hussen, mengeluarkan instruksi bahwa orang asing harus meninggalkan Makkah supaya tidak terlibat sengketa itu. Pada mulanya ayah Mas Mansoer tidak mengizinkannya ke Mesir, karena citra Mesir (Kairo) saat itu kurang baik di mata ayahnya, yaitu sebagai tempat bersenang-senang dan maksiat. Meskipun demikian, Mas Mansoer tetap melaksanakan keinginannya tanpa izin orang tuanya. Kepahitan dan kesulitan hidup karena tidak mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya untuk biaya sekolah dan biaya hidup harus dijalaninya. Oleh karena itu, dia sering berpuasa Senin dan Kamis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid-masjid. Keadaan ini berlangsung kurang lebih satu tahun, dan setelah itu orang tuanya kembali mengiriminya dana untuk belajar di Mesir.

Di Mesir, dia belajar di Perguruan Tinggi Al-Azhar pada Syaikh Ahmad Maskawih. Suasana Mesir pada saat itu sedang gencar-gencarnya membangun dan menumbuhkan semangat kebangkitan nasionalisme dan pembaharuan. Banyak tokoh memupuk semangat rakyat Mesir, baik melalui media massa maupun pidato. Mas Mansoer juga memanfaatkan kondisi ini dengan membaca tulisan-tulisan yang tersebar di media massa dan mendengarkan pidato-pidatonya. Ia berada di Mesir selama kurang lebih dua tahun. Sebelum pulang ke tanah air, terlebih dulu dia singgah dulu di Makkah selama satu tahun, dan pada tahun 1915 dia pulang ke Indonesia.

Sepulang dari belajar di Mesir dan Makkah, ia menikah dengan puteri Haji Arif yaitu Siti Zakijah yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai enam orang anak, yaitu Nafiah, Ainoerrafiq, Aminah, Mohammad Noeh, Ibrahim dan Loek-loek. Di samping menikah dengan Siti Zakijah, dia juga menikah dengan Halimah. Dia menjalani hidup dengan istri kedua ini tidak berlangsung lama, hanya dua tahun, karena pada tahun 1939 Halimah meninggal dunia.

Langkah awal Mas Mansoer sepulang dari belajar di luar negeri ialah bergabung dalam Sarekat Islam. Peristiwa yang dia saksikan dan alami baik di Makkah, yaitu terjadinya pergolakan politik, maupun di Mesir, yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan pembaharuan merupakan modal baginya untuk mengembangkan sayapnya dalam suatu organisasi. Pada saat itu, SI dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto, dan terkenal sebagai organisasi yang radikal dan revolusioner. Ia dipercaya sebagai Penasehat Pengurus Besar SI.

Di samping itu, Mas Mansoer juga membentuk majelis diskusi bersama Wahab Hasboellah yang diberi nama Taswir al-Afkar (Cakrawala Pemikiran). Terbentuknya majelis ini diilhami oleh Masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan. Masyarakat sulit diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi yang mereka pegang. Taswir al-Afkar merupakan tempat berkumpulnya para ulama Surabaya yang sebelumnya mereka mengadakan kegiatan pengajian di rumah atau di surau masing-masing. Masalah-masalah yang dibahas berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat keagamaan murni sampai masalah politik perjuangan melawan penjajah.

Aktivitas Taswir al-Afkar itu mengilhami lahirnya berbagai aktivitas lain di berbagai kota, seperti Nahdhah al-Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang menitikberatkan pada pendidikan. Sebagai kelanjutan Nahdhah al-Wathan, Mas Mansur dan Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah yang bernama Khitab al-Wathan (Mimbar Tanah Air), kemudian madrasah Ahl al-Wathan (Keluarga Tanah Air) di Wonokromo, Far'u al-Wathan (Cabang Tanah Air) di Gresik dan Hidayah al-Wathan (Petunjuk Tanah Air) di Jombang. Kalau diamati dari nama yang mereka munculkan, yaitu wathan yang berarti tanah air, maka dapat diketahui bahwa kecintaan mereka terhadap tanah air sangat besar. Mereka berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dan berusaha mengajak mereka untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajah. Pemerintahan sendiri tanpa campur tangan bangsa lain itulah yang mereka harapkan.

Taswir al-Afkar merupakan wadah yang diskusinya mau tidak mau permasalahan yang mereka diskusikan merembet pada masalah khilafiyah, ijtihad, dan madzhab. Terjadinya perbedaan pendapat antara Mas Mansoer dengan Abdoel Wahab Hasboellah mengenai masalah-masalah tersebut yang menyebabkan Mas Mansoer keluar dari Taswir al-Afkar.

Mas Mansoer juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang berbobot. Pikiran-pikiran pembaharuannya dituangkannya dalam media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Soeara Santri. Kata santri digunakan sebagai nama majalah, karena pada saat itu kata santri sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, Soeara Santri mendapat sukses yang gemilang. Djinem merupakan majalah kedua yang pernah diterbitkan oleh Mas Mansoer. Majalah ini terbit dua kali sebulan dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab. Kedua majalah tersebut merupakan sarana untuk menuangkan pikiran-pikirannya dan mengajak para pemuda melatih mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan. Melalui majalah itu Mas Mansoer mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Di samping itu, Mas Mansoer juga pernah menjadi redaktur Kawan Kita di Surabaya.

Tulisan-tulisan Mas Mansur pernah dimuat di Siaran dan Kentoengan di Surabaya; Penagandjoer dan Islam Bergerak di Jogjakarta; Pandji Islam dan Pedoman Masyarakat di Medan dan Adil di Solo. Di samping melalui majalah-majalah, Mas Mansoer juga menuliskan ide dan gagasannya dalam bentuk buku, antara lain yaitu Hadits Nabawijah; Sjarat Sjahnja Nikah; Risalah Tauhid dan Sjirik; dan Adab al-Bahts wa al-Munadlarah.

Di samping aktif dalam bidang tulis-menulis, dia juga aktif dalam organisasi, meskipun aktivitasnya dalam organisasi menyita waktunya dalam dunia jurnalistik. Pada tahun 1921, Mas Mansoer masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansoer dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937-1943.

Mas Mansoer dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Jogjakarta pada bulan Oktober 1937. Banyak hal pantas dicatat sebelum Mas Mansoer terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Suasana yang berkembang saat itu ialah ketidakpuasan angkatan muda Muhammadiyah terhadap kebijakan Pengurus Besar Muhammadiyah yang terlalu mengutamakan pendidikan, yaitu hanya mengurusi persoalan sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetapi melupakan bidang tabligh (penyiaran agama Islam). Angkatan Muda Muhammadiyah saat itu berpendapat bahwa Pengurus Besar Muhammadiyah hanya dikuasai oleh tiga tokoh tua, yaitu KH. Hisjam (Ketua Pengurus Besar), KH. Moechtar (Wakil Ketua), dan KH. Sjuja' sebagai Ketua Majelis PKO (Pertolongan Kesedjahteraan Oemoem).

Situasi bertambah kritis ketika dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Jogjakarta pada tahun 1937, ranting-ranting Muhammadiyah lebih banyak memberikan suara kepada tiga tokoh tua tersebut. Kelompok muda di lingkungan Muhammadiyah semakin kecewa. Namun setelah terjadi dialog, ketiga tokoh tersebut ikhlas mengundurkan diri.

Setelah mereka mundur lewat musyawarah, Ki Bagoes Hadikoesoemo diusulkan untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, namun ia yang menolak. Kiai Hadjid juga menolak ketika ia dihubungi untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Perhatian pun diarahkan kepada Mas Mansoer (Konsul Muhammadiyah Daerah Surabaya). Pada mulanya Mas Mansoer menolak, tetapi setelah melalui dialog panjang ia bersedia menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah.

Pergeseran kepemimpinan dari kelompok tua kepada kelompok muda dalam Pengurus Besar Muhammadiyah tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah saat itu sangat akomodatif dan demokratis terhadap aspirasi kalangan muda yang progresif demi kemajuan Muhammadiyah, bukan demi kepentingan perseorangan. Bahkan Pengurus Besar Muhammadiyah pada periode Mas Mansoer juga banyak didominasi oleh angkatan muda Muhammadiyah yang cerdas, tangkas, dan progresif.

Terpilihnya Mas Mansoer sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah meniscayakannya untuk pindah ke Jogjkarta bersama keluarganya. Untuk menopang kehidupannya, Muhammadiyah tidak memberikan gaji, melainkan ia diberi tugas sebagai guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, sehingga ia mendapatkan penghasilan dari sekolah tersebut. Sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansoer juga bertindak disiplin dalam berorganisasi. Sidang-sidang Pengurus Besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Demikian juga dengan para tamu Muhammadiyah dari daerah-daerah. Berbeda dari Pengurus Besar Muhammadiyah sebelumnya yang seringkali menyelesaikan persoalan Muhammadiyah di rumahnya masing-masing, Mas Mansoer selalu menekankan bahwa kebiasaan seperti itu tidak baik bagi disiplin organisasi, karena Pengurus Besar Muhammadiyah telah memiliki kantor sendiri beserta segenap karyawan dan perlengkapannya. Namun ia tetap bersedia untuk menerima silaturrahmi para tamu Muhammadiyah dari daerah-daerah itu di rumahnya untuk urusan yang tidak berkaitan dengan Muhammadiyah.

Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah Muhammadiyah 1938-1949. Ada duabelas langkah yang dicanangkannya. Selain itu, Mas Mansoer juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik ummat Islam saat itu. Yang perlu untuk pula dicatat, Mas Mansoer tidak ragu mengambil kesimpulan tentang hukum bank, yakni haram, tetapi diperkenankan, dimudahkan, dan dimaafkan, selama keadaan memaksa untuk itu. Ia berpendapat bahwa secara hukum bunga bank adalah haram, tetapi ia melihat bahwa perekonomian ummat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sedangkan ekonomi perbankan saat itu sudah menjadi suatu sistem yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, jika ummat Islam tidak memanfaatkan dunia perbankan untuk sementara waktu, maka kondisi perekonomian ummat Islam akan semakin turun secara drastis. Dengan demikian, dalam kondisi keterpaksaan tersebut dibolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian ummat Islam.

Dalam perpolitikan ummat Islam saat itu, Mas Mansoer juga banyak melakukan gebrakan. Sebelum menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansoer sebenarnya sudah banyak terlibat dalam berbagai aktivitas politik ummat Islam. Setelah menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup berhasil bagi ummat Islam dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) bersama Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasboellah yang keduanya dari Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansoer termasuk dalam empat orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan empat serangkai, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansur.

Keterlibatannya dalam empat serangkai mengharuskannya pindah ke Jakarta, sehingga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo. Namun kekejaman pemerintah Jepang yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia menyebabkannya tidak tahan dalam empat serangkai tersebut, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Surabaya, dan kedudukannya dalam empat serangkai digantikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansoer belum sembuh benar dari sakitnya. Namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda (NICA). Akhirnya ia ditangkap oleh tentara NICA dan dipenjarakan di Kalisosok. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo Surabaya.

Atas jasa-jasanya, oleh Pemerintah Republik Indonesia ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional bersama teman seperjuangannya, yaitu KH. Fakhruddin.

(Sumber)

2012-02-23T09:09:00.000+07:00

"Ipmawan Zuhrie"

KH Ahmad Dahlan dahulu diancam untuk tidak hadir berkunjung ke Banyuwangi. dan bahkan bila tetap melaksanakan beliau diancam dibunuh. Kyai AD malah berkunjung ke daerah ujung banyuwangi tsb, dan akhirnya malah berdiri Pimpinan cabang Muhamamdiyah Banyuwangi.

Coment :

Si Putra Batubara : Dan kiyai dahlan tidak tinggal dipenginapan tp tinggal di rumah warga muhammadiyah

Ipmawan Zuhrie : Boleh itu ditiru oleh anak2 PP IPM, PP Pemuda, PP IMM, PW juga.. nek berkunjung ke daerah tidak tinggal di penginapan atau hotel. hehehehehe.... :) senyum

Si Putra Batubara : Termasuk kegiatan perkaderan jg ya jgn dihotel lah, klw peduli ya sampaikan ke masing2 pimpinan pusatnya, ada berapa pelajar yg bisa diselamatnya kalaw selisih biayanya untuk membiayai pendidikan mereka ^_^

Anggaran Dasar IPM

2012-02-22T21:16:00.001+07:00

ANGGARAN DASAR Ikatan Pelajar Muhammadiyah

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.

BAB II

ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 2

Asas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam.

Pasal 3

Identitas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.

Pasal 4

Lambang

Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berisi runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.

Pasal 5

Semboyan

äÜó¡o„ $tΒuρ Οn=s)ø9$#uρ χ yang berarti : Nuun, demi pena dan apa yang dituliskannya.IPM bersemboyan tβρã

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tanfidz Muktamar XVI IRM

Pasal 7

Usaha

Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah.
Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.
Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya.
Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

BAB IV

BASIS MASSA

Pasal 8

Basis Massa

Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

Pasal 9

Pengertian Pelajar

Pelajar adalah kelas sosial tertentu yang menuntut ilmu secara terus menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

BAB V

KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN

Pasal 10

Anggota

1. Anggota IPM adalah:

Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA.
Pelajar muslim yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 21 tahun.
Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan huruf a dan b, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun.
Anggota sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa diperpanjang keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

2. Hak dan kewajiban serta peraturan lainnya tentang keangotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Kader

Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan Taruna Melati serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.
Ketentuan lain tentang kader dan kekaderan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Tanfidz Muktamar XVI IRM

Pasal 12

Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.
Ketentuan lain tentang simpatisan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi

Ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau masjid atau panti asuhan.
Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat Kecamatan.
Daerah adalah kesatuan cabang-cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah di tingkat Provinsi.
Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam negara.

Pasal 14

Penetapan Organisasi

Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran

Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 16

Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara keseluruhan.
Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM.
Perubahan dan penambahan personil (Reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 17

Pimpinan Wilayah

Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
Pimpinan Wilayah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Pusat dan Wilayahnya.
Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Pimpinan Daerah

Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 19

Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya.
Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 20

Pimpinan Ranting

Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.
Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 21

Pemilihan Pimpinan

Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atasdasar keputusan musyawarah masing-masing.
Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pergantian Pimpinan

Pergantian Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.
Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan pimpinan yang baru.
Setiap pergantian Pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatanefisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dengan memasukkan tenaga kader.

Pasal 23

Masa Jabatan Pimpinan

Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
Jabatan Ketua Umum di setiap level struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
Jabatan anggota pimpinan di setiap level struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut.
Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dapat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan dan mengesahkan Pimpinan Pusat yang baru. Sedangkan serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 24

Perangkapan Jabatan

Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.
Rangkap jabatan dalam IPM, Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.

Pasal 25

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 16 sampai dengan pasal 24 diatas, Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan lain.

BAB VIII

LEMBAGA IPM

Pasal 26

Lembaga IPM

Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
Hal-hal lain mengenai lembaga IPM diatur dalam aturan Pimpinan IPM.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 27

Muktamar

Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Muktamar Luar Biasa(MLB)

Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan/atau terancam dibubarkan yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.
Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil)

Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
Acara dan ketentuan lain tentang Konpiwil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Musyawarah Wilayah (Musywil)

Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah.
Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Acara dan ketentuan lain tentang Musywil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida)

Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.
Acara dan ketentuan lain tentang Konpida diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Musyawarah Daerah (Musyda)

Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Acara dan ketentuan lain tentang Musyda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Konferensi Pimpinan Cabang (Konpicab)

Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu atau dua tahun dalam satu periode.
Acara dan ketentuan lain tentang Konpicab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Musyawarah Cabang (Musycab)

Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Acara dan ketentuan lain tentang Musycab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

Musyawarah Ranting (Musyran)

Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Acara dan ketentuan lain tentang Musyran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan

Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak.
Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
Keputusan Konpiwil, Konpida, dan Konpicab berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Pasal 37

Tanfidz

Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Konpiwil, Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran.
Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat pimpinan berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keputusan Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran, serta rapat pimpinan berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan.
Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

BAB X

RAPAT

Pasal 38

Rapat dibedakan menjadi dua jenis: Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.
Ketentuan lain mengenai rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Pengertian

Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 40

Sumber Keuangan IPM diperoleh dari:

Iuran Anggota.
Uang Pangkal.
Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 41

Pengolalan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 42

Laporan

Pimpinan IPM semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepadapermusyawaratan masing-masing tingkatan. Tanfidz Muktamar XVI IRM.
Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran dasar yang disahkan oleh Muktamar atau Konpiwil.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 44

Pembubaran

Pembubaran Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar Luar Biasa IPM.
Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atau usulan PPMuhammadiyah.
Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 45

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar.
Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya atas persetujuan 2/3 jumlah peserta Muktamar yang hadir.
Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 46

Penutup

Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 dalam Muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah XVI di Solo dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan.
Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lagu Senandung Perjuangan

2012-02-22T19:27:00.003+07:00

Lagu Senandung Perjuangan
Am
Bangulah hai kamu para kader semua

G
Dari lelapmu tentang mimpi – mimpi

F E
Lihatlah sang fajar mulai menyingsing

Am
Singsingkan lengan satukan langkah

G
Teguhkan jihad fissabilillah

F E
Bersama kita tegakkan keadilan kebenaran Tuhan

G E
Beri petunjukmu jalan kemenangan umat islam

Dm Am A Am
Berilah kami kekuatan amalkan Al – Qur’an dari kehidupan

Lirik Lagu Janji Kader IPM

2012-02-22T18:35:00.003+07:00

Lirik lagu Janji Kader

Am E Am
Dikala akhir Taruna Melati
Dm Am
Ada Tanya yang menyentuh dalam hati
Dm Am
Sudah siapkah aku kini
E
Menjadi kader yang sejati
Am E Am
Telah banyak yang aku dapatkan
Dm Am
Tentang arti hidup dan perjuangan
Dm Am E Am
Fisabilillah ditegakkan lewat hati kata dan perbuatan
Dm Am E
Ku mohon kekuatan ya Alloh
Am A
Agar dapat kujalankan
Dm Am E
Amanah umat dan ikatan demi ajaran islam
Am E Am Dm Am
Kini tiiba saat diwujudkan apa yang telah diberikan
Dm Am E Am
Semoga Alloh meridhoi niat hati yang tulus ini

lirik lagu Sang Surya (Mars Muhammadiyah)

2012-02-22T17:26:00.000+07:00

Sang Surya Tetap Bersinar
Syahadat Dua Melingkar
Warna Yang Hijau Berseri
Membuatku Rela Hati

Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku

Di Timur fajar Cerah Gemerlapan
Mengusir Kabut Hitam
Menggugah Kaum Muslimin
Tinggalkan Peraduan

Lihatlah Matahari Telah Tinggi
Di Ufuk Timur Sana
Seruan Illahi Rabbi
Samina Wa Atthona

Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku

Cara Buat Related Post

2012-02-22T15:40:00.001+07:00

Cara Buat Related Post - Related Post ini selain menggunakan thumbnail juga memakai style Marquee plus toolltip, widget ini juga dapat bergulir (berjalan) dan bergerak jauh sisi ke sisi, dan uniknya adalah judul posting akan muncul pada tooltip.

langkah-langkah Pembuatan:

1. Login ke akun blog sahabat, lalu pilih Rancangan.
2. Pilih Edit HTML, backup template anda terlebih dahulu, jaga-jaga kalau terjadi erorr
3. Centang pada Expand Widget Templates
4. Cari kode </head>, untuk memudahkan gunakan Ctrl F
5. Simpan Kode dibawah ini, diatas kode yang tadi, kode </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<style type='text/css'>

#related-posts {float:center;height:100%;min-height:100%;padding-top:5px;padding-left:5px;}

#related-posts h2{font-size: 1.6em;font-weight: bold;color:#000;font-family:Arial, Georgia;margin-bottom:0.75em;margin-top: 0em;padding-top: 0em;}

#related-posts a{-webkit-transition: background 1s ease, color 1s ease;-moz-transition: background 1s ease, color 1s ease;-o-transition: background 1s ease, color 1s ease;}

#related-posts a:hover{background-color:#d4eaf2;-webkit-transition: background 1s ease, color 1s ease;-moz-transition:background 1s ease, color 1s ease;-o-transition:background 1s ease, color 1s ease;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;-o-border-radius:5px;}

.tooltip{width: 115px; color:#000;font:lighter 12px/1.3 Arial,sans-serif;text-decoration:none;text-align:left}

.tooltip span.top{padding:20px 5px 0;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8tV7GEICGpcCR9Ali-s6u_wfgtlmiANU8FshzYtSJj8dj8zpKiPRw87AlU5WVmOkBPT8xIpxIsWIn2F891zAuABVLzhg0evAcvdsmf3lwdL34vf8G2KDXNohWTKHR0icAV1oynHVN3bw/s1600/bt.png) no-repeat top;}

.tooltip b.bottom{padding:2px 5px 6px;color:#548912;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8tV7GEICGpcCR9Ali-s6u_wfgtlmiANU8FshzYtSJj8dj8zpKiPRw87AlU5WVmOkBPT8xIpxIsWIn2F891zAuABVLzhg0evAcvdsmf3lwdL34vf8G2KDXNohWTKHR0icAV1oynHVN3bw/s1600/bt.png) no-repeat bottom;}

</style>

<script type='text/javascript'>window.onload=function(){enableTooltips("calcList")};imgBT=new Image();imgBT.src='http://4.bp.blogspot.com/-WQzi5hugHT8/TsEgEpZVEbI/AAAAAAAAAHs/Vq8oZLnRTVw/s1600/noimage.jpg';</script>

<script src='http://dvslabs.googlecode.com/files/rp-bubbled-thumbnails.js' type='text/javascript'></script>

</b:if>

6. Selanjutnya, cari kode <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> atau <p class='post-footer-line post-footer-line-1'>

7. Simpan Kode dibawah ini, dibawah kode yang tadi, kode <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> atau <p class='post-footer-line post-footer-line-1'>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != "true"'>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script expr:src='"/feeds/posts/default/-/" + data:label.name + "?alt=json-in-script&callback=related_results_labels_thumbs&max-results=12"' type='text/javascript'/></b:if></b:loop>
<h3>Related Posts</h3>
<marquee align='center' behavior='alternate' direction='left' onmouseout='this.start()' onmouseover='this.stop()' scrollamount='2' width='100%'>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl="<data:post.url/>";
var maxresults=10;
var relatedpoststitle="";
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script></marquee>
</div><div style='clear:both'/>
</b:if>

Menengok Sejarah Nasyiatul Aisyiyah

2012-02-22T10:47:00.001+07:00

SEJARAH NASYIATUL AISYIYAH - juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memperhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun ummat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya.

Gagasan Somodirdjo ini digulirkan datam bentuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan erkumputan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School muhammadiyah. Perkumputan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adatah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Pada awalnya, SP mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangkajen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam SP. Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musholla Aisyiyah Kauman). Kegiatan SP Wanita adatah pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu shalat shubuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Perkembangan SP cukup pesat. Kegiatan- kegiatan yang dilakukannya mulai segmented dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan Thalabus Sa'adah diselenggerakan untuk anak-anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilut Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Dirasatul Bannat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah Maghrib bagi anak-anak kecil. Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak- anak yang berumut 7-10 tahun. Sementara itu juga diselenggarakan tamasya ke luar kota setiap satu butan sekali.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam metakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarkhis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktifitas-aktifitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarkhis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan.

Pada tahun 1923, SP Wanita mulai diintegrasikan menjadi urusan Aisyiyah. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1924, SP Wanita telah mampu mendirikan Bustanut Athfal, yakni suatu gerakan untuk membina anak taki-laki dan perempuan yang berumur 4-5 tahun. Pelajaran pokok yang diberikan adalah dasar-dasar keislaman pada anak-anak. SP Wanita juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja. Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang di luar Yogyakarta.

Pada tahun 1929, Konggres Muhammadiyah yang ke-18 memutuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan Aisyiyah Urusan Siswa Praja. Pada tahun 1931 dalam Konggres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta diputuskan semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena cabang-cabang Muhammadiyah di luar Jawa sudah banyak yang didirikan (saat itu Muhammadiyah telah mempunyai cabang kurang lebih 400 buah). Dengan adanya keputusan itu, maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA) yang masih di bawah koordinasi Aisyiyah.

Tahun 1935 NA melaksanakan kegiatan yang semakin agresif menurut ukuran saat itu. Mereka mengadakan shalat Jum'at bersama-sama, mengadakan tabligh ke berbagai daerah, dan kursusadministrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktifitas yang tidak wajar dilaksanakan oleh wanita pada saat itu.

Pada Konggres Muhammadiyah ke-26 1938 di Yogyakarta diputuskan bahwa Simbol Padi menjadi simbol NA, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian Simbol Padi sebagai Mars NA. Perkembangan NA semakin pesat pada 1939 dengan diselenggarakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodasikan potensi, minat, dan bakat putri-putri NA untuk dikembangkan. Selain itu, Taman Aisyiyah juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama Kumandang Nasyi'ah.

Pada masa sekitar revolusi, percaturan politik dunia yang mempengaruhi Indonesia membawa akibat yang besar atas kehidupan masyarakat. Organisasi NA mengalami kemacetan. NA hampir tidak terdengar lagi perannya di tengah-tengah masyarakat. Baru setelah situasi mengijinkan, tahun 1950, Muhammadiyah mengadakan Muktamar untuk mendinamisasikan gerak dan langkahnya. Muktamar tersebut memutuskan bahwa Aisyiyah ditingkatkan menjadi otonom. NA dijadikan bagian yang diistimewakan dalam Aisyiyah, sehingga terbentuk Pimpinan Aisyiyah seksi NA di seluruh level pimpinan Aisyiyah. Dengan demikian, hat ini berarti NA berhak mengadakan konferensi tersendiri.

Pada Muktamar Muhammadiyah di Palembang tahun 1957, dari Muktamar Aisyiyah disampaikan sebuah prasaran untuk mengaktifkan anggota NA yang pokok isinya mengharapkan kepada Aisyiyah untuk memberi hak otonom kepada NA. Prasaran tersebut disampaikan oleh Baroroh. Selanjutnya pada Muktamar Muhammadiyah di Jakarta pada tahun 1962, NA diberi kesempatan untuk mengadakan musyawarah tersendiri. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh NA dengan menghasilkan rencana kerja yang tersistematis sebagai sebuah organisasi.

Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1963 diputuskan status otonom untuk NA. Di bawah kepemimpinan Majetis Bimbingan Pemuda, NA yang saat itu diketuai oleh Siti Karimah mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarahnya yang pertama di Bandung. Dengan didahului mengadakan konferensi di Solo, maka berhasillah NA dengan munasnya pada tahun 1965 bersama-sama dengan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah di Bandung. Dalam Munas yang pertama kali, tampaklah wajah-wajah baru dari 33 daerah dan 166 cabang dengan penuh semangat, akhirnya dengan secara organisatoris NA berhasil mendapatkan status yang baru sebagai organisasi otonom Muhammadiyah.

Prinsip Gerakan NasyiatulAisyiyah, sering juga disebut Nasyiah, adatah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian.

Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh Allah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

Menanamkan Al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan sebagai pedoman berjuang.
Mendidik anggota-anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam.
Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan ketrampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam.
Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat.
Mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi mubalighat motivator yang baik.
Meningkatkan fungsi Nasyiah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.
Membina ukhuwah Islamiyah.
Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Menengok Sejarah Aisyiyah

2012-02-22T10:33:00.001+07:00

SEJARAH AISYIYAH - Asal mula berdirinya Aisyiyah tidak bisa dilepas kan kaitannya dari akar sejarah. Spirit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yangada di uhammadiyah, termasuk Aisytyah. Sejakmendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan sangatmemperhatikan embinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididikmenjadi pemimpin, erta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Di antara ereka yang dididik Kiai Dahlan ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti- Busyro (putri beliau endiri), Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber.

Anak-anak perempuan itu (meskipun usianya baru ekitar 15 tahun) sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum Aisyiyah secara kongkret erbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang enang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan elajaran agama. Kelompok anak- anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-a nak ang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun ilakukan juga oleh Kiai Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan). Ajaran agama Islam tidak memperkenankan engabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Kyai Dahlan bersama-sama KHA. Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri para gadis-gadis dan orang-orang wanita yang sudah tua.Dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama Sapa Tresna.

Sapa Tresna belum merupakan organisasi, hanya suatu gerakan pengajian saja. Oleh karena itu,untuk memberikan suatu nama yang kongkrit menjadi suatu perkumpulan, K.H. Mokhtarmengadakan pertemuan dengan KHA. Dahlan yang juga dihadiri oleh H. Fakhrudin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Awalnya iusulkan nama Fatimah, untuk orga- nisasi perkumpulan kaum wanita Muhammadiyah itu, tetapi nama itu tidak diterima oleh rapat.

Haji Fakhrudin kemudian mengusulkan nama Aisyiyah yang kemudian iterima oleh rapat tersebut. Nama Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuanganwanita yang akan digulirkan ini diharapkan dapat meniru perjuangan Aisyah, isteri Nabi Muhammad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. peresmian Aisyiyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 rajab 1335 H, bertepatan 19 Mei 1917 M. Peringatan Isra' Mi'raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Selanjutnya, K.H. Mukhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh KHA. Dahlan.

Pesan Kiyai Dahlan setelah kepengurusan Aisyiyah secara resmi terbentuk ialah sebagai berikut:

Dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela.
Penuh keinsyafan, bahwa beramal itu harus berilmu.
Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan.
Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. 5. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan peperjuangan Pada tahun 1919, dua tahun setelah berdiri, Aisyiyah merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama Frobel, yang merupakan Taman Kanan-Kanak pertama kali yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya Taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang saat ini telah mencapai 5.865 TK di seluruh Indonesia.

Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyiyah dicanangkan dengan mengadakan pemberantasanbuta huruf pertama kali, baik buta huruf arab maupun latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu- ibu rumah tangga belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Selain itu, pada tahun 1926, Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara Aisyiyah, yang awal berdirinya menggunakan Bahasa Jawa. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi.

Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hat ini, Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

Aisyiyah berkembang semakin pesat dan menemukan bentuknya sebagai organisasi wanita modern. Aisyiyah mengembangkan berbagai program untuk pembinaan dan pendidikan wanita. Diantara aktivitas Aisyiyah ialah Siswa Praja Wanita bertugas membina dan mengembangkan puteri- puteri di luar sekolah sebagai kader Aisyiyah. Pada Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 Siswa Praja Wanita diubah menjadi Nasyi'atul Aisyiyah (NA). Di samping itu, Aisyiyah juga mendirikan Urusan Madrasah bertugas mengurusi sekolah/ madrasah khusus puteri, Urusan Tabligh yang mengurusi penyiaran agama lewat pengajian, kursus dan asrama, serta Urusan Wal'asri yang mengusahakan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Selain itu, Aisyiyah pada tahun 1935 juga mendirikan Urusan Adz-Dzakirat yang bertugas mencari dana untuk membangun Gedung 'Aisyiyah dan modal mendirikan koperasi.

Perkembangan Aisyiyah selanjutnya pada tahun 1939 mengalami titik kemajuan yang sangat pesat. Aisyiyah menambah Urusan Pertolongan (PKU) yang bertugas menolong kesengsaraan umum. Oleh karena sekolah-sekolah putri yang didirikan sudah semakin banyak, maka Urusan Pengajaran pun didirikan di Aisyiyah. Di samping itu, Aisyiyah juga mendirikan Biro Konsultasi Keluarga. Demikianlah, Aisyiyah menjadi gerakan wanita Islam yang mendobrak kebekuan feodalisme dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pada masa itu, serta sekaligus melakukan advokasi pemberdayaan kaum perempuan.

Perkembangan Mutakhir

Amal Usaha Aisyiyah

Menjelang seabad gerakannya, Aisyiyah saat ini telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2.332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6.924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

Selain itu, Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal usaha Aisyiyah bidang pendidikan saat ini berjumlah 4.560, terdiri dari Kelompok Bermain, Taman Pengasuhan Anak, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Tinggi.

Sedangkan amal usaha bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu secara keseluruhan berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduti terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, Aisyiyah hingga kini memiliki 459 amal usaha seperti Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, lembaga Dana Santunan Sosial, tim Pangrukti Jenazah dan Posyandu.

Aisyiyah berpendirian bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonominya. Oleh karena itu, Aisyiyah mengembangkan berbagai amal usaha pemberdayaan ekonomi ini datam bentuk koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam), Baitul Mal wa Tamwil, toko/kios, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA), home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha di bidang ini mencapai 503 buah.

Aisyiyah juga mengembangkan beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang peningkatan kesadaran kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini amal usaha yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3.785.

PENGERTIAN DAN FUNGSI KEPRIBADIAN IPM

2012-02-22T10:10:00.000+07:00

Kepribadian IPM adalah rumusan yang menggambarkan hakikat IPM, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal perjuangan IPM, serta karakter gerakan yang dimilikinya. Kepribadian IPM ini berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi gerak IPM menuju cita-cita terwujudnya pelajar yang ilmu, berakhlak mulia, dan terampil.

MUATAN KEPRIBADIAN IPM

Definisi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

IPM adalah gerakan Islam amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar yang ditujukan kepada dua bidang, pertama perorangan dan kedua masyarakat. Dakwah pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan:

Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid) berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.
Kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun dakwah amar makruf nahi munkar kedua ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dengan ini diharapkan dapat membentuk pelajar muslim yang berilmu, berkahlak mulia, dan terampil sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di kalangan pelajar.

Dasar dan Amal Perjuangan IPM

Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berkahlak mulia, dan terampil sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka IPM mendasarkan segala aspek dan amal perjuangannya atas prinsip-prinsip berikut ini:

IPM adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar.
IPM berperan aktif sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
IPM sebagai gerakan pelajar yang membangun nalar keilmuan dan respon terhadap perkembangan zaman
IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi yang diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dan intervensi.
IPM adalah organisasi independen yaitu organisasi mandiri yang berada dalam bingkai kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.

Penjabaran Dasar dan Amal Perjuangan IPM

IPM Sebagai Gerakan Dakwah di Kalangan Pelajar

IPM memandang bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersifat universal dan jika dihayati, dan diaktualisasikan dengan tepat, ajaran itu membawa daya ubah yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Akan tetapi untuk menuju ke arah itu banyak instumentasi yang harus dipenuhi dan diadakan, diantaranya adalah media dakwah.

Dakwah Islam berfungsi sebagai mediator antara nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas kehidupan umat Islam yang dalam banyak kesempatan terlalu jauh kesenjangannya, artinya umat Islam banyak yang belum tersentuh atau terpanggil oleh nilai luhur ajaran agamanya. Pada konteks ini dakwah sangat penting dan menentukan dalam kehidupan beragama, dengan kata lain tanpa dakwah, Islam tidak akan berarti dan bermakna dalam realitas kehidupan. IPM menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam untuk ambil bagian dalam proses reformasi atau pembaharuan umat. Dakwah Islam IPM adalah dakwah amar makruf nahi munkar yang dipahami sebagai proses; Pertama, pembebasan manusia (liberasi) dari perilaku negatif dan kebiasaan buruk. dan kedua, pelibatan manusia (emansipasi dan transformasi) secara aktif dalam pembangunan kehidupan yang positif pada segala aspek.

Secara institusional, IPM adalah media para kadernya untuk berdakwah. Sehingga dakwah IPM adalah dakwah yang memiliki; Pertama, subyek yaitu kader-kader organisasi yang terdiri dari para pelajar muslim yang concern dan memiliki komitmen perjuangan. Dan kedua, yaitu obyek, yakni sasaran dakwah IPM yang terdiri atas komunitas pelajar dengan pribadi-pribadi pelajar sebagai sasaran pokok. Dalam dakwah IPM, landasan utamanya adalah semangat tauhid. Semangat tauhid artinya bahwa misi perjuangan dakwah IPM adalah menegakkan nilai-nilai Islam seperti yang telah diserukan oleh Allah SWT.

IPM Sebagai Gerakan Kader di Kalangan Pelajar

IPM adalah lembaga kaderisasi yang salah satu fungsinya adalah melakukan proses penyiapan kader-kader untuk terlibat dalam aktifitas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lebih luas dari lingkup IPM. Dan satu pertimbangan yang tidak bisa dipungkiri IPM adalah bahwa IPM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah dan berfungsi menjaga proses kaderisasi di Muhammadiyah. ltu artinya IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah. Fungsi pertama dan fungsi kedua IPM sebagai gerakan kader yang tersebut tadi secara sistematik dapat diurai sebagai berikut:

Fungsi Kader Persyarikatan

PM merupakan organisasi kader bagi Muhammadiyah maka IPM berfungsi sebagai lembaga kaderisasi yang out-putnya adalah kader-kader persyarikatan baik sebagai pimpinan maupun pemegang amal usaha di masa yang akan datang. Untuk itu dalam melakukan fungsi tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses kaderisasinya adalah:

Corak pengkaderan IPM adalah “Paradigma Kritis”, yaitu kaderisasi yang menekankan pada aspek penanaman ideologi yang berbasis pada ilmu. b. Pengembangan Paradigma kritis tersebut bermuara kepada lahirnya trilogy pembaharuan IPM (jihad, ijtihad, dan mujahadah) yaitu etos kerja, etos intelektual dan etos spiritual.

Fungsi Kader Umat dan Bangsa

Komitmen IPM terhadap proses transformasi masyarakat, bangsa dan Negara terwujud dari sumbangan IPM berupa kader-kader yang siap melakukan artikulasi konstruktif dalam rangka pembaharuan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu maka:

Corak rekruitmen kader IPM harus terbuka (inklusif) terhadap berbagai latar belakang dan potensi pelajar.

Dikembangkan pengkaderan-pengkaderan altenatif untuk mengakomodir pluralitas kader dan mengalokasikan kader tersebut pada posisi-posisi yang meluas.

IPM Sebagai Gerakan Keilmuan di Kalangan Pelajar.

Salah satu karakter pokok IPM untuk menegaskan eksistensinya adalah karakter keilmuan. Corak keilmuan IPM tidak lepas dari kristalisasi prinsip kritis transformative yang menjadi patron bagi pelajar muhammadiyah dalam menaggapi realitas secara ilmiah. Karakter keilmuan tersebut memiliki ciri pemikiran secara dialektis, yakni, ilmuiman- amal, iman-amal ilmu, amal-ilmu-iman yang dipahami sebagai kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan dan harus dimiliki oleh setiap kader. Sehingga, gerakan keilmuan IPM tidak terjebak pada diskursus keilmuan yang dibangun atas dasar nalar instrumental, serba-bebas, serba-boleh (anarkisme), maupun perspektif keilmuan yang terpisah jauh dari nilai-nilai ilahiyah/ketuhanan.

Poinnya, karakter keilmuan IPM mengharuskan kadernya untuk memiliki sifat-sifat ilmu, yaitu: kritis (Q.S. Al Isra:36), terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya (Q.S. Az-Zumar:18), serta senantiasa menggunakan daya nalar ((Q.S. Yunus:10). Pokok pikiran tersebut sekaligus sebagai dasar keilmuan IPM yang mencakup rumusan berikut:

Pandangan keilmuan IPM memandang pengetahuan sebagai kesatuan hidup yang hanya dapat tercapai dengan sikap krtis dan terbuka dengan menggunakan akal sehat.
Pandangan keilmuan IPM mendasarkan akal sebagai kebutuhan dasar hidup manusia.
Pandangan keilmuan IPM memandang logika sebagai pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah.

IPM Sebagai Organisasi Otonom Muhammadiyah di Kalangan Pelajar

Eksistensi IPM sebagai gerakan dakwah dan kader adalah untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Dengan kata lain IPM menjadi bagian dalam dakwah Muhammadiyah dengan ruang lingkup yang lebih terbatas, dalam hal ini IPM concern pada pelajar. Sebagai tangan panjang Muhammadiyah dilingkungan pelajar, prinsipprinsip gerakan IRM harus sama dengan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama lslam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pada sisi yang lain IPM adalah sebuah organisasi yang otonom artinya terpisah secara kelembagaan dengan Muhammadiyah. Sebagai organisasi otonom, IPM memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola rumah tangganya sendiri dalam binaan Muhammadiyah. Untuk memadukan antara realitas primordial IPM yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah Muhammadiyah dan IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, maka dapat rumuskan pemahaman sebagai berikut:

IPM selama menjadi organisasi otonom Muhammadiyah berkewajiban untuk menjalankan misi dakwah Muhammadiyah dikalangan pelajar dan. Remaja Tanfidz Muktamar XVI IRM
Sifat otonom IPM atas Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sifat kemandirian dalam bersikap, bertindak, dan mengambil kebijakan selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ikatan dan persyarikatan.

IPM Sebagai Organisasi Independen di Kalangan Pelajar

Manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan membawa sifat dasar merdeka/bebas. Kemerdekaan atau kebebasan manusia tersebut merupakan modal untuk mencapai kemuliaan dan derajat tertinggi sebagai manusia. Kemerdekaan/kebebasan berarti manusia terbebas dan faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh di luar dirinya yang menyebabkan dia tidak leluasa untuk menentukan keberpihakanya kepada sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sifat kemandirian IPM berada dalam frame kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan sikap dalam berpihak (hanya) kepada kebenaran.

Kemandirian IPM secara organisatoris berimplikasi kepada sikap percaya diri untuk bebas melakukan kebijakan dan aktifitas apa saja yang dapat menghantarkan kepada cita-cita dan tujuan perjuangan. Dengan mempertimbangkan pandangan tersebut maka:

IPM bukan organisasi yang menjadi bawahan organisasi manapun
IPM bebas melakukan interaksi dan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan institusi manapun dengan sebuah komitmen yaitu kerjasama dan interaksi yang saling membangun dan menguntungkan. Dan IPM menolak tegas komitmen yang bertujuan merusak prinsip-prinsip dasar Ikatan dan membawa IRM kepada aliansi yang bersifat organisatoris yang permanen sehingga dapat mengikat gerakan IPM secara kelembagaan.
Interaksi dan kerjasama organisatoris yang di bangun IRM dengan organisasi, lembaga, institusi dan instasi manapun tidak mengurangi kritisisme IPM, karena watak perjuangan IRM berkaitan dengan pola-pola hubungan eksternal adalah kritis, konstruktif, dan korektif.

Muqoddimah IPM

Muqaddimah IPM pada hakikatnya merupakan ideologi IPM yang memberi gambaran tentang pandangan IPM mengenai kehidupan pelajar, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara – cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah IPM harus menjiwai segala gerak dan perjuangan IPM serta proses penyusunan kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

"Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh alam semesta. Yang maha pemurah dan maha penyayang. Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau, hamba menyembah dan hanya kepada Engkau, hamba memohon pertolongan. Berilah petunuk kepada hamba akan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”

(QS. Al-Fatihah ayat 1-7).

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang patut dimintai pertolongan. Tiada Tuhan selain Dia. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masingmasing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu, Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir sekaligus sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan beliaulah kita harus mencontoh perilakunya. Dengan semangat itulah IPM berkeyakinan mampu menjadi sebuah organisasi yang memiliki tujuan amar makruf nahi munkar. Selain itu, kelahiran IPM tentu tidak terlepas dari kelahiran Muhammadiyah yang didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran ayat 104).

Kelahiran IPM yang jatuh pada tanggal 18 Juli 1961 tentu tidak lahir pada ruang yang hampa. Dia lahir atas kesadaran kolektif di internal Muhammadiyah, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu sudah berkembang perlu dibentengi ideologi Islam agar akidah mereka kuat atas berkembangnya ideologi komunis pada saat itu. Namun dalam perjalanannya, IPM tidak hanya menjadi organisasi elitis yang tidak menyentuh basis perjuangannya, yaitu pelajar. Karena itu, tuntutan terhadap IPM untuk benarbenar berjuang dan berpihak pada pelajar pun memiliki landasan utama sebagaimana yang termaktub dalam ayat suci Al-Qur’an:

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran ayat 110).

Karena itu, jika IPM ingin dikatakan sebagai the chosen organization, maka dia harus terlibat aktif pada persoalan-persoalan riil di tingkatan pelajar. Tentunya, IPM tidak boleh terlena oleh kejayaan-kejayaan masa lalu dan menjadi diam di masa sekarang. Justru masa lalu itu dijadikan spirit bagi IPM untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Di sinilah kaderisasi di IPM diharapkan mampu menjadi anak panah Muhammadiyah. Landasan untuk melihat masa depan itu tertuang dalam ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr ayat 18).

Apa yang telah dilakukan hari ini dan masa lalu harus menjadi cermin untuk berbuat di masa yang akan datang, sehingga IPM tetap menjadi gerakan pelajar yang kontekstual sepanjang zaman (shaleh li kulli zaman wa makaan). Karena itulah, dalam gerak langkah perjuangannya, IPM tidak boleh mengikuti sesuatu hal tanpa ada landasan ilmu pengetahuan yang jelas. Segala sesuatu harus berlandaskan ilmu yang bisa diterima oleh akal. Hal ini diilhami oleh salah satu ayat Al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’ ayat 36).

Karena berdasarkan ilmu pengetahuan itulah, IPM harus berani bertindak untuk cita-cita perubahan ke arah yang lebih baik. Entitas hidup tidak selamanya diam (given). Karena itu, setiap waktu harus mengalami perubahan. IPM dalam bertindak harus mampu mewujudkan citacita perubahan itu di kalangan pelajar. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang perubahan tersebut.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendirilah yang akan merubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (QS. Ar-Ra’d ayat 11).

Atas dasar pijakan di atas, IPM sebagai salah satu organisasi berbasis pelajar dan juga sebagai salah satu ortom Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk respon terhadap penjagaan ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang pada saat itu. Selain itu, IPM berdiri karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai ideologi perjuangan Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan (sekolah). Karena itu perlu organisasi Muhammadiyah sayap pelajar yang nantinya konsen pada persoalan-persoalan pelajar dan dunianya. Di samping itu pula, Kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal). Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang.

Dalam perjalannya, IPM mengalami tantangan baik di internal maupun di eksternal. Tantangan paling berat adalah berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, Orde Baru, yang meminta IPM harus berasaskan pancasila dalam setiap gerak perjuangannya. Perjalan itu akhirnya berujung pada tahun 1992, pemerintah “menenak” IPM harus berganti nama. Kebijakan pemerintah yang hanya mengijinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi kepelajaran di tingkat nasional membuat IPM yang notabene adalah organisasi pelajar berusaha keras untuk mempertahankan eksistensinya. Maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Tim Eksistensi melihat persoalan dari dua segi. Pertama, masalah itu adalah tekanan luar biasa dari pemerintah untuk mengganti kata “pelajar” sehingga hal ini menyangkut hidup dan matinya IPM. Kedua, dikaitkan dengan perkembangan IPM baik secara vertikal maupun horizontal. adalah realitas empirik yang mendorong keinginan untuk memperluas obyek garapan dakwah IPM. Akhirnya diputuskanlah perubahan nama lkatan Pelajar Muhammadiyah menjadi lkatan Remaja Muhammadiyah.

Keputusan nama oleh PP IRM ini tertuang dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 M. IRM adalah nama lain dari IPM yang memiliki filosofi gerakan yang tidak berbeda dengan IPM. Hanya saja IRM memiliki jangkauan yang lebih luas yakni remaja. IRM dengan garapan yang luas tersebut mempunyai tantangan yang berat karena tanggung jawab moral yang semakin besar. Gerakan IRM senantiasa dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan keremajaan yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI kedua, gejolak untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM kembali hidup pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Pada setiap permusyawaratan muktamar sekanjutnya pun, dialektika pengembalian nama terus bergulir seperti ”bola liar” tanpa titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Muktamar XV IRM di Medan tahun 2006. Pada Muktamar kali ini dibentuk ”Tim Eksistensi IRM” guna mengkaji basis massa IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama.

Di tengah-tengah periode ini pula, PP Muhammadiyah mendukung adanya keputusan perubahan nama itu dengan mengeluarkan SK nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas dasar rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2007. Walaupun ada SK nomenklatur, di internal IRM masih saja mengalami gejolak antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut.

Kemudian, Pimpinan Pusat IRM mengadakan konsolidasi internal dengan seluruh Pimpinan Wilayah IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007, untuk membicarakan tentang SK nomenklatur. Pada kesempatan itu, hadir PP Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM, tetapi perubahan nama itu secara resmi terjadi pada Muktamar XVI IRM 2008 di Solo. Konsolidasi gerakan diperkuat lagi pada Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil) IRM di Makassar, 26-29 Januari 2008 untuk menata konstitusi baru IPM. Maka dari itu, nama IPM disyahkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo.

Atas dasar sejarah di atas, dirumuskan nilai-nilai dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai berikut:

Nilai Keislaman (Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al- Qur’an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.
Nilai Keilmuan (Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu). Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia.
Nilai Kekaderan (Terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia). Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia.
Nilai Kemandirian (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki ketrampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain.
Nilai Kemasyarakatan (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ the real islamic society). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.

MENENGOK SEJARAH IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)

2012-02-22T09:38:00.000+07:00

SEJARAH IPM - Menengok sejarah IPM-IRM membuah semangat perjuangan serasa tumbuh kembali. Betapa tidak, perjuangan yang telah dirasakan oleh para pendahulu IPM begitu sangat luar biasa, pergelutan dengan keadaan intern dan politik menorehkan hasil yang sangat memuaskan.

Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) merupakan metamorfosis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang berdiri tahun 1961. Interpretasi sejarah bisa jadi berbeda-beda dalam memandang perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Namun, proses sejarah organisasi ini memang tidak sederhana.Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muham-madiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah.Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961.

Pada tahun 1919 didirikan Siswo Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muham-madiyah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1926, di Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muham-madiyah). Selanjutnya pada tahun 1933 berdiri Hizbul Wathan yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.Setelah tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri.

Pada tahun 1950, di Sulawesi (di daerah Wajo) didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954, di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Muhammadiyah (yaitu Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah). Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah.

Akan tetapi, upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktifisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri. Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik ummat Islam secara keseluruhan.

Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita) yang berisikan tentang satu kesatuan ummat Islam bahwa :

Ummat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi;
Satu gerakan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);
Satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII);
Satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia(PII);
Satu Kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI).

Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan ummat Islam Indonesia. Di samping itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong angkatan muda Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul Aisyiyah, yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah.

Dengan kegigihan dan kemantapan para aktifis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mulai mendapat titik-titik terang dan mulai menunjukan keberhasilanya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktifitas para pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muham-madiyah.

Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi pelajar Muhammdiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan-pembicaraan mengenai perlunya berdiri organisai pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muham-madiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan keputusan konferensi Pemuda Muham-madiyah di Garut tersebut akhirnya diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Keputusan II/No. 4). Keputusan tersebut di antaranya ialah sebagai berikut :

Muktamar Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendi-dikan dan Pengajaran supaya memberi kesempatan dan menyerahkan kompetensi pemben-tukan IPM kepada PP Pemuda Muhammadiyah.
Muktamar Pemuda Muhammadiyah mengama-natkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muham-madiyah (IPM) dari pembahasan-pembahasan muktamar tersebut, dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan pendapat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendi-dikan dan Pengajaran.

Kata sepakat akhirnya dapat tercapai antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirian IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961, dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia.

Pimpinan IPM (tingkat ranting) didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya Pimpinan IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi.

Dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam UU Keormasan, bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolahsekolah yang ada di Indonesia hanyalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Sementara di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu (Akbar Tanjung) secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM, agar IPM melakukan penye-suaian dengan kebijakan pemerintah.Dalam situasi kontra-produktif tersebut, akhirnya Pimpinan Pusat IPM membentuk team eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengkajian yang intensif, team eksistensi ini merekomendasikan perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muhammadiyah.

Perubahan ini bisa jadi merupakan sebuah peristiwa yang tragis dalam sejarah organisasi, karena perubahannya mengandung unsur-unsur kooptasi dari pemerintah. Bahkan ada yang menganggap bahwa IPM tidak memiliki jiwa heroisme sebagaimana yang dimiliki oleh PII yang tetap tidak mau menga-kui Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya.Namun sesungguhnya perubahan nama tersebut merupakan blessing in disguise (rahmat tersembunyi). Perubahan nama dari IPM ke IRM sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi ini yang tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis remaja yang lain, seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat IPM Nomor VI/PP.IPM/1992, yang selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1992 melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian, secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 Nopember 1992.

Atas dasar sejarah di atas, dirumuskan nilai-nilai dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai berikut:

Nilai Keislaman (Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al- Qur’an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.
Nilai Keilmuan (Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu). Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia.
Nilai Kekaderan (Terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia). Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia.
Nilai Kemandirian (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki ketrampilan pada bidang tertentu (skill) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain.

Nilai Kemasyarakatan (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ the real islamic society). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.

Janji Pelajar Muhammadiyah

Rodhitubillahi robba wabil islami diena, wabimuhammadin nabiyya warasula

Kami pelajar Muhammadiyah berjanji:

Berjuang menegakkan ajaran Islam
Hormat terhadap orang tua dan guru
Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi
Rela berkorban dan menolong sesama
Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa

Review : Contraband

2012-02-21T00:09:00.000+07:00

Contraband (2012)

Directed by Baltasar Kormákur

Produced by Tim Bevan, Eric Fellner, Baltasar Kormákur, Stephen Levinson, Mark Wahlberg

Written by Aaron Guzikowski (screenplay), Arnaldur Indriðason, Óskar Jónasson

(original film screenplay, Reykjavík-Rotterdam) Starring Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Caleb Landry Jones, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, Diego Luna, Robert Wahlberg, Jaqueline Fleming, William Lucking, Amber Gaiennie, Paul LeBlanc, Kent Jude Bernard, Jackson Beals, Connor Hill, David O’Hara

Music by Clinton Shorter Cinematography Barry Ackroyd

Editing by Elísabet Ronaldsdóttir Studio Universal Pictures/Relativity Media/Working Title/Blueeyes Productions/Leverage/Closest to the Hole Productions/Farraday Films/Leverage Entertainment/Studio Canal

Running time 110 minutes

Country United States

Language English

Contraband, merupakan salah satu sajian yang cukup menarik saat ini. Contraband dibintangi oleh mark Wahlberg yang berperan sebagai Chris faraday yang emerankan sebagai actor mantan penyelundup narkoba yang sedang membangun keluarga harmonis bersama istrinya kate (kate Beckinsale) dan dilengkapi dengn dua naknya.

Contraband terlihat cukup mampu untuk menjadi sebuah sajian yang menarik ketika film ini sedang menawarkan sebuah pemandangan akan sekelompok karakter yangs edang menyusun dan melaksanakan tugas mereka. Namun, di sisilain, Contraband juga mencoba untuk membangun sebuah esensi drama dalam aliran kisahnya. Esensi yang, sayangnya, seringkali berakhir dengan terlalu standar dan kurang menarik untuk disaksikan. Berbagai intrik dan permasalahan yang dialami oleh masing-masing karakter juga secara perlahan semakin ditambah seiring dengan bertambahnya perjalanan durasi film ini. Mungkin maksudnya untuk semakin memperumit masalah awal yang sebenarnya terlihat telah terlalu biasa. Namun akhirnya Contraband justru menjadi kehilangan fokus cerita utamanya.

Masa lalu kemudian kembali untuk menghantui Chris ketika adik iparnya, Andy (Caleb Landry Jones), ternyata secara diam-diam juga bekerja sebagai seorang penyelundup narkoba bagi seorang mafia kejam bernama Tim Briggs (Giovanni Ribisi). Dan ketika Andy melakukan sebuah kesalaha dalam pekerjaannya, mau tak mau Chris harus turun tangan dan kembali ke dunia hitam yang telah lama ia tinggalkan.

Akibat kesalahannya, Andy kini berhutang pada Tim sebesar US$700 ribu, yang jika tidak dilunasi dalam waktu dua minggu, maka Tim mengancam tidak akan segan untuk menghabisi Andy dan seluruh anggota keluarganya. Tidak memiliki uang sebesar itu, Chris menyadari bahwa satu-satunya cara untuk dirinya dapat menyelamatkan Andy adalah dengan mengikuti sebuah kegiatan penyelundupan di Panama. Walau tidak mendapatkan izin dari Kate, Chris bersama dengan Andy dan beberapa orang rekannya, akhirnya menyusun rencana mereka. Rencana akhirnya tersusun. Chris meninggalkan Kate dan kedua anaknya bersama sahabatnya, Sebastian Abney (Ben Foster) dan berjanji bahwa pekerjaannya akan berlangsung dengan mulus dan ia akan segera kembali pada Kate.

Contraband ( Universal Oictures/Relativity Media/Working Title/blueeyes Productions/laverage/Closest to the Hole Productions/farraday Films/Leverage Entertainment/Studio canel, 2012)

Review Dream House

2012-02-21T00:04:00.000+07:00

Dream House (2011)

Directed by Jim Sheridan
Produced by James G. Robinson, David C. Robinson, Daniel Bobker, Ehren Kruger
Written by David Loucka
Starring Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts, Marton Csokas, Claire Geare, Taylor Geare, Rachel Fox, Mark Wilson, Jonathan Potts, Lynne Griffin, Elias Koteas, Gregory Smith, Chris Owens, Jane Alexander, Sarah Gadon, Marlee Otto, Joe Pingue, David Huband, James Collins
Music by John Debney
Cinematography Caleb Deschanel
Editing by Barbara Tulliver Studio Cliffjack Motion Pictures/Morgan Creek Productions
Running time 92 minutes
Country United States, Canada
Language English

Deram House,Dengan naskah cerita yang ditulis oleh David Loucka, Dream House berkisah mengenai pasangan Will (Daniel Craig) dan Libby Atenton (Rachel Weisz) yang bersama kedua puteri mereka, Trish (Taylor Geare) dan Dee Dee (Claire Geare), baru saja pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Momen tersebut menjadi salah satu momen paling penting dalam pernikahan Will dan Libby karena bersamaan dengan kepindahan tersebut,

Will Atenton (Daniel Craig), publisher buku kondang itu memutuskan untuk mengundurkan diri pekerjaannya yang menjanjikan untuk memberikan perhatian lebih besar kepada keluarganya. Maka kemudian ia membeli sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir kota New Englad yang tenang dan sepi untuk memulai kembali hidupnya bersama istrinya tercintanya, Libby (Rachel Weisz) dan dua putri kecilnya sembari merintis karir baru sebagai penulis novel.

Kemudian tidak diketahui oleh Will dan keluarganya adalah rumah impian mereka itu rupanya menyimpan sebuah sejarah kelam dibalik aroma cat baru, kehangatan perapian dan ruang-ruang nyamannya. Ya, ada cerita tentang pembunuhan mengerikan yang terjadi pada pemilik sebelumnya termasuk misteri mengejutkan, dan sepertinya hanya Ann Paterson (Naomi Watts), tetangga mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu.

Dimulai dengan Dee Dee yang menyaksikan seorang pria asing sedang mengamati rumah mereka hingga sekumpulan remaja yang menjadikan basement rumahnya sebagai sebuah tempat pemujaan, Will mulai mencurigai ada sesuatu yang aneh dalam rumah barunya. Setelah menyelidiki selama beberapa saat, Will akhirnya menemukan fakta bahwa rumah yang baru mereka beli adalah sebuah rumah yang dulunya menjadi lokasi tempat terbunuhnya satu keluarga dengan dugaan bahwa sang suamilah yang telah membunuh isteri dan kedua puterinya.

Awalnya, Will berniat menyimpan fakta tersebut dari istrinya, Libby. Namun, setelah keanehan demi keanehan terjadi, Will akhirnya memberitahu Libby mengenai apa yang sebenarnya terjadi sekaligus berusaha untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang akan datang kepada mereka.

REVIEW : CHRONICLE (ndrew Detmer, Matt garetty dan Steve Montgomery)

2012-02-20T22:36:00.000+07:00

CHRONICLE (2012)

Directed by Josh Trank,

Produced by John Davis, Adam Schroeder,

Written by Max Landis

(screenplay), max Landis, josh Trank

(story) Starring Dane DeHaan, michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell, Alex Hinshaw, Bo Peterson, Anna Wood, Joe Vas

Cinematography Matthew Jensen

Editing by Elliot Greenberg

Studio Adam Scroeder Production/ Davis Entertainment

Running time 83 minutes

Country United States

Language English

CHRONICLE, film yang disutradarai oleh Josh Trank ini lebih cenderung pada film horror. Film yang dibintangi actor utama Andrew Detmer (Dane Dehaan), Matt garetty (Alex Russell) yang berperan menjadi sepupu Andrew dan Steve Montgomery (Michael B. Jordan) sungguh sangat sayang dilewatkan rasanya. Karakter Andrew disini sebagai seorang pemuda yang mempunyai latar belakang keluarga yang cukup miris. Ibunya yang bernama Karen Detmer (Bo Peterson) menderita sakit kanker. Sedangkan ayahnya yang bernama Richard Detmer (Michael Kelly) berperan sebagai kepala keluarga yang bekerja di pemadam kebakaran. Akan tetapi disebabkan oleh kecelakaan menjadikan dia kehilangan dari pekerjaan. Richard menjadi frustasi dengan keadaan yang menimpanya dan pelampiasan dari frustasi tersebut yang dilakukannya hanya mabuk-mabukan dan sering memukuli Andrew.

Andrew yang mengalami tekanan dari ayahnya dan juga beban pikiran karena ibunya yang terkena kanker, memunculkan pemikiran untuk mendokumentasikan setiap kejadian yang dialami dengan kamera yang dimilikinya. Akan tetapi hal itu menjadikan dia aneh dimata teman-temannya disekolah. Namun untungnya Andrew masih memiliki teman yang selalu menemaninya yaitu Matt yang menjadi sepupunya dan Steve temannya. Saat mereka sedang merekam, mereka menemukan lubang besar yang didalamnya terdapat Kristal misterius. Kristal tersebut menjadikan mereka mempunyai kekuatan magis yang bisa menggerakan benda-benda disekitarnya. Akan tetapi kekuatan tersebut disalahgunakan untuk bersenang-senang. Sifat kekuatan tersebut yang semakin digunakan semakin bersar atau kuat menjadikan ancaman tersendiri terkadap mereka.

Chronicle, film yang hanya diproduksi dengan biaya US$15 juta, tidak mengurangi kualitas baik visual effect ataupun alur ceritanya. Alur cerita yang menegangkan dibarengi dengan visual affect menjadikan chronicle menjadi hidup dan sayang untuk dilewatkan. Apalagi ditambah adegan-adegan yang memunculkan ikatan emosional membuat penonton serasa ingin mengetahui dan penasaran untuk mengikuti kisah selanjutnya.

Peran utama dalam chronicle memang bukan actor-actor terkenal seperti actor hollywood yang lain. Namun, kemampuan acting yang diperankan oleh Dane DeHaan, Alex Russell dan Michael B. Jordan mampu membangkitkan karakter-karakter dalam cerita tersebut menjadi lebih hidup. Terbukti dengan rasa penasaran para penonton dan antusias pengunjung yang berhasrat untuk menikmati ceritanya. Professional actor pendatang baru ini memang sudah tidak diragukan lagi pokoknya.

Sejarah, Prinsip Dasar, dan program IMM

2012-01-30T17:22:00.000+07:00

Sejarah

KELAHIRAN IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah, dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dilakukan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan.

Di samping itu, kelahiran IMM juga merupakan respond atas persoalan-persoalan keummatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM, sehingga kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah. Faktor-faktor problematis dalam persoalan keummatan itu antara lainialah sebagai berikut (Farid Fathoni, 1990: 102):

Situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, pemerintahan yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komunisme di Indonesia.
Terpecah-belahnya umat Islam datam bentuk saling curiga dan fitnah, serta kehidupan politikummat Islam yang semakin buruk.
Terbingkai-bingkainya kehidupan kampus (mahasiswa) yang berorientasi pada kepentingan politik praktis
Melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak, dan semakin tumbuhnya materialisme-individualisme
Sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus, serta masih kuatnya suasana kehidupan kampus yang sekuler
Masih membekasnya ketertindasan imperialisme penjajahan dalam bentuk keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan
Masih banyaknya praktek-praktek kehidupan yang serba bid'ah, khurafat, bahkan kesyi rikan, serta semakin meningkatnya misionaris- Kristenisasi
Kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin memburuk

Dengan latar belakang tersebut, sesungguhnya semangat untuk mewadahi dan membina mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah telah dimulai sejak lama. Semangat tersebut sebenarnya telah tumbuh dengan adanya keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah di Betawi Jakarta pada tahun 1936. Pada saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketuai oleh KH. Hisyam (periode 1934-1937). Keinginan tersebut sangat logis dan realistis, karena keluarga besar Muhammadiyah semakin banyak dengan putera-puterinya yang sedang dalam penyelesaian pendidikan menengahnya. Di samping itu,Muhammadiyah juga sudah banyak memiliki amal usaba pendidikan tingkat menengah.

Gagasan pembinaan kader di lingkungan mahasiswa datam bentuk penghimpunan dan pembinaan langsung adatah selaras dengan kehendak pendiri Muhammadiyah, KHA. Dahlan, yang berpesan babwa "dari kallan nanti akan ada yang jadi dokter, meester, insinyur, tetapi kembalilah kepada Muhammadiyah" (Suara Muhammadiyah, nomor 6 tahun ke-68, Maret || 1988, halaman 19). Dengan demikian, sejak awal Muhammadiyah sudah memikirkan bahwa kader-kader muda yang profesional harus memiliki dasar keislaman yang tangguh dengan kembali ke Muhammadiyah.

Namun demikian, gagasan untuk menghimpun dan membina mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah cenderung terabaikan, tantaran Muhammadiyah sendiri belum memiliki perguruan tinggi. Belum mendesaknya pembentukan wadah kader di lingkungan mahasiswa Muhammadiyah saat itu juga karena saat itu jumlah mahasiswa yang ada di lingkungan Muhammadiyah betum terialu banyak. Dengan demikian, pembinaan kadermahasiswa Muhammadiyah dilakukan melalui wadah Pemuda Muhammadiyah (1932) untuk mahasiswa putera dan metalui Nasyiatul Aisyiyah (1931) untuk mahasiswa puteri.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-31 pada tahun 1950 di Yogyakarta, dihembuskan kembali keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun karena berbagai macam hat, keinginan tersebut belum bisa diwujudkan,sehingga gagasan untuk dapat secara langsung membina dan menghimpun para mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah tidak berhasil Dengan demikian, keinginan untuk membentuk wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah juga masih jauh dari kenyataan.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang, gagasan pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah baru bisa direalisasikan. Namun gagasan untuk mewadahi mahasiswa Muhammadiyah dalam satu himpunan belum bias diwujudkan. Untuk mewadahi pembinaan terhadap mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah membentuk Badan Pendidikan Kader (BPK) yang dalam menjalankan aktivitasnya bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah.

Gagasan untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah dalam satu himpunan setidaknya telah menjadi polemik di lingkungan Muhammadiyah sejak lama. Perdebatan seputar kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berlangsung cukup sengit, baik di kalangan Muhammadiyah sendiri maupun di kalangan gerakan mahasiswa yang lain. Setidaknya, kelahiran IMM sebagai wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah mendapatkan resistensi, baik dari kalangan Muhammadiyah sendiri maupun dari kalangan gerakan mahasiswa yang lain, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di kalangan Muhammadiyah sendiri pada awal munculnya gagasan pendirian IMM terdapat anggapan bahwa IMM betum dibutuhkan kehadirannya dalam Muhammadiyah, karena Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul Aisyiyah masih dianggap cukup mampu untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah.

Di samping itu, resistensi terhadap ide kelahiran IMM pada awalnya juga disebabkan adanya hubungan dekat yang tidak kentara antara Muhammadiyah dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hubungan dekat itu dapat ditihat ketika Lafran Pane mau menjajagi pendirian HMI. Dia bertukar pikiran dengan Prof. Abdul Kahar Mudzakir (tokob Muhammadiyah), dan beliau setuju. Pendiri HMI yang lain ialah Maisarah Hilal (cucu KHA. Dahlan) yang juga seorang aktifis di Nasyi'atul Aisyiyah.

Bila asumsi itu benar adanya, maka hubungan dekat itu selanjutnya sangat mempengaruhi perjalanan IMM, karena dengan demikian Muhammadiyah saat itu beranggapan bahwa pembinaan dan pengkaderan mahasiswa Muhammadiyah bisa dititipkan metalui HMI (Farid Fathoni, 1990: 94). Pengaruh hubungan dekat tersebut sangat besar bagi kelahiran IMM. Hal ini bisa dilihat dari perdebatan tentang kelahiran IMM. Pimpinan Muhammadiyah di tingkat lokal seringkali menganggap bahwa kelahiran IMM saat itu tidak diperlukan, karena sudah terwadahi dalam Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atulAisyiyah, serta HMI yang sudah cukup eksis (dan mempunyai pandangan ideologis yang sama). Pimpinan Muhammadiyah pada saat itu lebih menganak- emaskan HMI daripada IMM. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya pimpinan Muhammadiyah, baik secara pribadi maupun kelembagaan, yang memberikan dukungan pada aktivitas HMI. Di kalangan Pemuda Muhammadiyah juga terjadi perdebatan yang cukup sengit seputar kelahiran IMM. Perdebatan seputar kelahiran IMM tersebut cukup beralasan, karena sebagian pimpinan (baik di Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyi'atul Aisyiyah, serta amal-amal usaha Muhammadiyah) adalah kader-kader yang dibesarkan di HMI.

Setelah mengalami polemik yang cukup serius tentang gagasan untuk mendirikan IMM, maka pada tahun 1956 polemik tersebut mulai mengalami pengendapan. Tahun 1956 bisa disebut sebagai tahap awal bagi embrio operasional pendirian IMM dalam bentuk pemenuhan gagasan penghimpun wadah mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah (Farid Fathoni, 1990: 98). Pertama, pada tahun itu (1956) Muhammadiyah secara formal membentuk kader terlembaga (yaitu BPK). Kedua, Muhammadiyah pada tahun itu telah bertekad untuk kembali pada identitasnya sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar (tiga tahun sesudahnya, 1959, dikukuhkan dengan melepaskan diri dari komitmen politik dengan Masyumi, yang berarti bahwa Muhammadiyah tidak harus mengakui bahwa satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia adalah HMI). Ketiga, perguruan tinggi Muhammadiyah telah banyak didirikan. Keempat, keputusan Muktamar Muhammadiyah bersamaan Pemuda Muhammadiyah tahun 1956 di Palembang tentang "....menghimpun pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah agar kelak menjadi pemuda Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang mampu mengembangkan amanah."

Baru pada tahun 1961 (menjelang Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta) iselenggarakan Kongres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta (saat itu, Muhammadiyah sudah mempunyai perguruan tinggi Muhammadiyah sebelas buah yang tersebar di berbagai kota). Pada saat itulah, gagasan untuk mendirikan IMM digulirkan sekuat-kuatnya. Keinginan tersebut ternyata tidak hanya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah, tetapi juga dari kalangan mahasiswa di berbagai universitas non-Muhammadiyah. Keinginan kuat tersebut tercermin dari tindakan para tokoh Pemuda Muhammadiyah untuk melepaskan Departemen Kemahasiswaan di lingkungan Pemuda Muhammadiyah untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, lahirlah Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang dikoordinasikan oleh Margono (UGM, Ir.), Sudibyo Markus (UGM, dr.), Rosyad Saleh (IAIN, Drs.), sedangkan ide pembentukannya dari Djazman al-Kindi (UGM, Drs.).

Tahun 1963 dilakukan penjajagan untuk mendirikan wadah mahasiswa Muhammadiyah secara resmi oleh Lembaga Dakwah Muhammadiyah dengan disponsori oleh Djasman al-Kindi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dengan demikian, Lembaga Dakwah Muhammadiyah (yang banyak dimotori oleh para mahasiswa Yogyakarta) inilah yang menjadi embrio lahirnya IMM dengan terbentuknya IMM Lokal Yogyakarta.

Tiga butan setelah penjajagan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mere,smikan berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 29 Syawal 1384 H. atau 14 Maret 1964 M. Penandatanganan Piagam Pendirian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dilakukan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, yaitu KHA. Badawi. Resepsi peresmian IMM dilaksanakan di Gedung Dinoto Yogyakarta dengan penandatanganan 'Enam Penegasan IMM' oleh KHA. Badawi, yaitu:

Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam
Menegaskan bahwa Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM
Menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahesiswa dalam Muhammadiyah
Menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undartg, peraturan, serta dasar dan falsafah negara
Menegaskan bahwa ilmu adalá amaliah dan amal adalah ilmiah
Menegaskan bahwa amal WJA aMah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdWan untuk kepentingan rakyat.

Tujuan akhir kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk pertama kalinya ialah membentuk akademisi Islam datam rangka metaksanakan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan aktifitas IMM pada awal kehadirannya yang paling menonjol ialah kegiatan keagamaan dan pengkaderan, sehingga seringkali IMM pada awal kelahirannya disebut sebagai Kelompok Pengajian Mahasiswa Yogya (Farid Fathoni, 1990: 102).

Adapun maksud didirikannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah antara lain adatah sebagai berikut:

Turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa
Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
Sebagai upaya menopang, melangsungkan, dan meneruskan cita-cita pendirian Muhammadiyah
Sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah
Membina, meningkatkan, dan memadukan iman dan ilmu serta amal dalam kehidupan bangsa, ummat, dan persyarikatan

Dengan berdirinya IMM lokal Yogyakarta, maka berdiri pulalah IMM lokal di beberapa kota lain di Indonesia, seperti Bandung, Jember, Surakarta, Jakarta, Medan, Padang, Tuban, Sukabumi, Banjarmasin, dan lain-lain. Dengan demikian, mengingat semakin besarnya arus perkembangan IMM di hampir seluruh kota-kota universitas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan IMM dari organisasi di tingkat lokal menjadi organisasi yang berskala nasional dan mempunyai struktur vertikal.

Atas prakarsa Pimpinan IMM Yogyakarta, maka bersamaan dengan Musyawarah IMM se-Daerah Yogyakarta pada tanggal 11-13 Desember 1964 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pendahuluan IMM seluruh Indonesia yang dihadiri oleh hamper seluruh Pimpinan IMM Lokal dari berbagai kota. Musyawarah Nasional tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada bulan April atau Mei 1965. Musyawarah Nasional Pendahuluan tersebut menyepakati penunjukan Pimpinan IMMYogyakarta sebagai Dewan Pimpinan Pusat Sementara IMM (dengan Djazman al-Kindi sebagai Ketua dan Rosyad Saleh sebagai Sekretaris) sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama di Solo.

Dalam Musyawarah Pendahuluan tersebut juga disahkan asas IMM yang tersusun dalam 'Enam Penegasan IMM', Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM, Gerak Arah IMM, serta berbagai konsep lainnya, termasuk lambang IMM, rancangan kerja, bentuk kegiatan, dan lain-lain.

PRINSIP DASAR ORGANISASI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Tujuan IMM adatah mengusahakan terbentuknyaakademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut :

Membina para anggota menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa, yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.
Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaannya dan pengab diannya kepada allah SWT.
Membantu para anggota khusus dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya.
Mempergiat, mengefektifkan dan menggembirakan dakwah Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat khususnya masyarakat mahasiswa.
Segala usaha yang tidak menyalahi azas, gerakan dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia.

JARINGAN STRUKTURAL IMM

Susunan organisasi IMM dibuat secara berjenjang dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Komisariat. Dewan Pimpinan Pusat adatah tingkat pimpinan tertinggi di IMM yang menjangkau ruang lingkup nasional. Dewan Pimpinan Daerah adatah pimpinan organisasi yang menjangkau suatu kesatuan wilayah tertentu yang terdiri dari cabang-cabang IMM. Pimpinan Cabang adalah pimpinan organisasi yang menjangkau satu kesatuan komisariat IMM. Komisariat IMM adatah kesatuan anggota-anggota IMM dalam sebuah perguruan tinggi atau kelompok tertentu. Saat ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

PROGRAM KERJA

Secara umum program kerja IMM dilaksanakan untuk memantapkan eksistensi organisasi demi mencapai tujuannya, "mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah" (AD IMM Pasal 6). Untuk menunjang pencapaian tujuan IMM tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan program kerja diorientasikan bagi terbentuknya profil kader IMM yang memiliki kompetensi dasar aqidah, kompetensi dasar intelektual, dan kompetensi dasar humanitas. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan, maka program kerja IMM pada dasarnya tidak bisa lepas dari tiga bidang garapan tersebut. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja tersebut memiliki stressing yang berbeda-beda (berurutan dan saling menunjang) pada masing-masing level kepemimpinan.

* Di tingkat Komisariat: kemahasiswaan, perkaderan,keorganisasian,kemasyarakatan.

* Di tingkat Cabang: Perkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian, kemasyarakatan.

* Di tingkat Daerah: keorganisasian, kemasyarakatan, perkaderan, kemahasiswaan.

* Di tingkat Pusat: Kemasyarakatan, keorganisasian, perkaderan, kemahasiswaan.

Berkaitan dengan program kerja jangka panjang, maka sasaran utamanya diarahkan pada upaya perumusan visi dan peran sosial politik IMM memasuki abad XXI. Hal ini tidak lepas dari ikhtiar untuk memantapkan eksistensi IMM demi tercapainya tujuan organisasi (lihat AD IMM Pasal 6). Sasaran utama dan program jangka panjang ini merujuk pada dan melanjutkan prioritas program yang telah diputuskan pada Muktamar Vll IMM di Purwokerto (1992). Program dimaksud menetapkan strategi pembinaan dan pengembangan organisasi secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan selama Lima periode Muktamar IMM.

Periode Muktamar IX diarahkan pada pemantapan konsolidasi internal (organisasi, pimpinan, dan program) dengan meningkatkan upaya pembangunan kualitas institusional dan pemantapan mekanisme kaderisasi dalam menghadapi perkembangan situasi sosial politik nasional yang semakin dinamis. Periode Muktamar X diarahkan pada penguatan orientasi kekaderan dengan meningkatkan mutu sumber daya kader sebagai penopang utama kekuatan organisasi datam transformasi sosial masyarakat. Periode Muktamar XI diarahkan pada penguatan peran institusi organisasi baik secara internal (pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan pembaruan dan amal usaha Muhammadiyah) maupun eksternal (kader umat dan kader bangsa).

Periode Muktamar XII diarahkan pada pemantapan peran IMM dalam wilayah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memasuki era globalisasi yang lebih luas. Periode Muktamar XIll diarahkan pada pemberdayaan institusi organisasi serta pemantapan peranan IMM dalam kehidupan sosial politik bangsa.

Kemudian pelaksanaan program jangka panjang itu memiliki sasaran khusus pada masing-masing bidangnya. Bidang Organisasi diarahkan pada terciptanya struktur dan fungsi organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dan mendukung gerak IMM dalam mencapai tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan bagi terciptanya kekuatan gerak IMM baik ke datam maupun ke luar sebagai modal penggerak bagi pengembangan gerakan IMM.

Bidang Kaderisasi diarahkan pada penguatan tiga kompetensi dasar kader IMM (aqidah, intelektual, dan humanitas) yang secara dinamis mampu menempatkan diri sebagai agen pelaku perubahan sosial bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan pada pembangunan budaya iptek dan penguatan paradigma ilmu yang melandasi setiap agenda dan aksi gerakan IMMdalam menyikapi tantangan zaman.

Bidang Hikmah diarahkan pada penguatan peran sosial politik IMM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta dan partisipasi sosial politik generasi muda (mahasiswa). Bidang Sosial Ekonomi diarahkan pada penumbuhkembangan budaya dan wawasan wiraswasta di lingkungan IMM, terutama dalam membangun dan memberdayakan potensi ekonomi kerakyatan. Bidang Immawati diarahkan pada upaya penguatan jati diri dan peran aktif sumber daya kader puteri IMM dalam transformasi social menuju masyarakat utama.

Sumber :www.muhammadiyah.or.id/

Sejarah dan garis Besar haluan Tapak Suci

2012-01-30T16:56:00.000+07:00

SEJARAH

TRADISI PENCAK SILAT sudah berurat-berakar dikalangan masyarakat Indonesia sejak lama. Sebagaimana seni beladiri di negara-negara lain, pencak sitat yang merupakan seni beladiri khas Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dikembangkan untuk mewujudkan identitas. Demikian pula bahwa seni beladiri pencak silat di Indonesia juga beragam dan memiliki ciri khas masing-masing.

Tapak Suci sebagai salah satu varian seni beladiri pencak silat juga memiliki ciri khas yang bias menunjukkan identitas yang kuat. Ciri khas tersebut dikembangkan metalui proses panjang dalam akar sejarah yang dilatuinya.

Berawal dari atiran pencak sitat Banjaran di Pesantren Binorong Banjarnegara pada tahun 1872, atiran ini kemudian berkembang menjadi perguruan seni bela diri di Kauman Yogyakarta karena perpindahan guru (pendekarnya), yaitu KH. Busyro Syuhada, akibat gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukannya sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan rezim colonial Belanda. Di Kauman inilah pendekar KH. Busyro Syuhada mendapatkan murid-murid yang tangguh dan sanggup mewarisi keahliannya dalam seni pencak silat.

Perguruan seni pencak sitat ini didirikan pada tahun 1925 dan diberi nama Perguruan cik auman yang dipimpin langsung oleh Pendekar M.A Wahib dan Pendekar A. Dimyati, yaitu dua orang murid yang tangguh dari KH. Busyro Syuhada. Perguruan ini memiliki andasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan ini menegaskan seluruh pengikutnya untuk bebas dari syirik (menyekutukan Tuhan) dan mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama dan bangsa. Perguruan Cikauman banyak melahirkan pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas dengan nama Perguruan Seranoman pada tahun 1930.

Perkembangan kedua perguruan ini semakin hari semakin pesat dengan pertambahan murid yang cukup banyak. Murid-murid dari perguruan ini kemudian banyak menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil (APS) untuk melawan penjajah, dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Lahirnya pendekar-pendekar muda basil didikan perguruanCikaumandan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan- perguruan baru, yang di antaranya ialah Perguruan Kasegu pada tahun 1951. Atas desakan murid-murid dari Perguruan Kasegu inilah inisiatif untuk menggabungkan semua perguruan sitat yang sealiran dimulai. Pada tahun 1963, desakan itu semakin kuat, namun mendapatkan tentangan dari para ulama Kauman dan para pendekar tua yang merasa terlangkahi. Dengan pendekatan yang intensif dan dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki ummat Islam menghadapi kekuatan komunis yang melakukan provokasi terhadap ummat Islam, maka gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke datam satu kekuatan perguruandimulai.Seluruhperangkat organisasional dipersiapkan, dan akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke datam satu kekuatan perguruan, yaitu mendirikan Perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1960 yang merupakan keberlanjutan sejarah dari perguruan-perguruan sebelumnya.

Pada perkembangan selanjutnya, Perguruan Tapak Suci yang berkedudukan di Yogyakarta akhirnya berkembang di Yogyakarta dan daerah- daerah lainnya. Setelah meletusnya pemberontakan G30 S/PKI, pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional I Tapak Suci yang dihadiri oleh para utusan Perguruan Tapak Suci yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itulah berhasil dirumuskan pemantapan organisasi secara nasional, dan Perguruan Tapak Suci dikem-bangkan lagi namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Dan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putera Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, karena Tapak Suci Putera Muhammadiyah juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah.

PRINSIP DASAR ORGANISASI

Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah, berjiwa persaudaraan, dan merupakan perkumputan dan perguruan seni bela diri. Maksud dan tujuan Tapak Suci adatah sebagaiberikut:

Mendidik serta membina ketangkasan dan ketrampilan pencak sitat sebagai seni beladiri Indonesia.
Memelihara kemurnian pencak sitat sebagai seni beladiri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral.
Mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah.
Metalui seni beladiri menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan Nasional.

Pencapaian maksud dan tujuan Tapak Suci tersebut dilakukan dengan upaya-upaya berikut:

Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.
Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan untuk melahirkan Kader Muhammadiyah.
Menyelenggarakan pembinaan seni Beladiri Indonesia.
Mengadakan penggalian dan penelitian limu Seni Beladiri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan Seni Beladiri Indonesia.
Aktif datam lebaga olahraga dan seni baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun swasta yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Tapak Suci.
Menggembirakan penyelenggaraan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan proporsi seni beladiri.
Menyelenggarakan pertandingan dan tomba serta pertemuanuntuk memperluas pengalaman dan persaudaraan.
Menyelenggarakan usaha lain yang dapat mewujudkan tercapainya meksud dan tujuan.

STRUKTUR ORGANISASI TAPAK SUCI

Susunan organisasi Tapak Suci dibuat secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang. Pimpinan Pusat Tapak Suci adatah pimpinan tertinggi yang melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Pimpinan Wilayah Tapak Suci berkedudukan di ibu kota propinsi/daerah tingkat I, bertindak sebagai Pimpinan Wilayah sekaligus Komisaris Pimpinan Pusat yang melaksanakan koordinasi administrasi dan operasional daerah. Pimpinan Daerah Tapak Suci berkedudukan di setiap kabupaten/kota administrasi sebagai pelaksana administrasi dan bertindak secara operasional. Untuk melancarkan tugas operasional, Pimpinan Daerah dapat mendirikan cabang Tapak Suci di daerahnya. Pimpinan Pusat juga dapat membentuk Perwakilan Wilayah di luar negeri sebagai pelaksana administrasi dan bertindak secara operasional.

Keanggotaan Tapak Suci terdiri dari siswa, anggota penuh, dan anggota kehormatan. Yang dapat diterima menjadi Siswa Tapak Suci adalah anak-anak, remaja, dewasa putra-putri beragama Islam yang menyetujui anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Anggota Penuh Tapak Suci terdiri dari Kader, Pendekar dan Pimpinan Tapak Suci yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan anggota kehormatan Tapak Suci adalah orang yang karena jabatannya, kedudukannya dan atau keahliannya telah diangkat oleh Pimpinan Pusat Tapak Suci dengan surat ketetapan.

CARIS-GARIS BESAR PROGRAM TAPAK SUCI

Secara garis besar, program-program yang dilaksanakan oleh Tapak Suci Putera Muhammadiyah ialah sebagai berikut:

1. Bidang Kependekaran dan Keilmuan

Mengadakan Diktat Kepemimpinan Pendekar untuk meningkatkan kulaitas, disiplin dan pemahaman nilai-nilai Tapak Suci sebagai Organisasi Kader Muhammadiyah yang sebenar-benarnya dibawah bimbingan Majetis Pendidikan Kader.
Membakukan dan membukukan Pendekar Tapak Suci.
Menyusun materi pendidikan dan pelatihan Tapak Suci
Menyusun dan membakukan keilmuan TapakSuci yang Islami dibawah bimbingan Majetis Tarjih, untuk kurikulum pendidikan kader yang terdiri dari:

Pencak silat Olahraga Kesehatan;
Pencak Silat Olahraga Prestasi
Pencaksilat Seni Prestasi
Pencak Silat Beladiri

Menyusun materi dan pembakuan kurikulum pendidikan AIK.
Memasyarakatkan peraturan untuk peraturan pertandingan Pencak Silat Olah Raga dan Peraturan Perlombaan Pencak Silat Seni.

2. Bidang Pembinaan Organisasi dan Kader

Meningkatkan kualitas dan disiplin serta pemahaman dan penghayatan anggota akan nilai-nilai Tapak Suci sebagai Organisasi Kader Muhammadiyah dan meneliti dengan lebih selektif penerimaan anggota dengan memperhatikan itikat baik serta kemampuan memenuhi kewajiban terhadap organisasi berupa amal nyata.
Tertib administrasi keanggotaan Muham madiyah dengan mendaftar kepada PP Muhammadiyah untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
Tertib administrasi keanggotaan Tapak Suci bagi siswa dengan mendaftar kepada Pimpinan Daerah Tapak Suci untuk mendapatkan kartu tanda siswa Tapak Suci d.Tertib administrasi bagi Kader dan Pendekar dengan mendaftar kepada PP Tapak Suci untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Tapak Suci e.Untuk ketegasan identitas diwajibkan kepada anggta dan pimpinan mencantumkan NBTS dan NBM dalam semua bentuk kegitan administrasi.
Mengintensifkan penyelenggaraan pembinaan, pengkajian dan penataran kemuhammadiyahan, ketapaksucian datam usaha membina anggota kemampuan sebagai pemikir dan pelaku gerakan.
Meningkatkan fungsi organisasi sebagai factor pengembangan, dinamika dan kaderisasi yang mendapat tempat pengembangan yang terarah dan terencana oleh pimpinan persyarikatan.
Meningkatkan hubungan antar organisai ortonom, meningkatkan hubungan dialogis dan demokratis antara ortom dengan pimpinan persyarikatan.
Menentukan dan melaksanakan tindakan admisistrasi terhadap anggota yang tidak memenuhi tanggungjawab dan kewajiban, terutama terhadap anggota yang merugikan nama baik serta perjuangan Tapak Suci.

3. Bidang Pembinaan Prestasi

Menerapkan hasil pembakuan dalam hal :

Peraturan pedoman Pencak Silat Olahraga.
Peraturan oerlombaan Pencak Silat

Melaksanakan kejuaraan-kejuaraan antar-Perguruan Tinggi metalui:

Kejuaraan Nasional Pencak Silat Olah-ragadan seni Tingkat Dewasa
Kejuaraan Nasional Pencak Silat Olah-ragadan Seni unuk Tingkat Remaja.

Melaksanakan Kejuaraan-Kejuaraan antarperguruan Tinggi metalui, kejuaraan PencakSilat Olahraga dan Seni Antar Perguruan Tinggi
Menjadikan even-even IPSI untuk mendata danmengukur Prestasi Tapak Suci tingkat Cabang,Daerah, Nasional maupun Internasional.

4. Bidang Pengembangan Organisasi

Menertibkan pendaftaran utang pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putera Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, dengan ketentuan personit Pimpinan adalah Anggaran Tapak Suci aktif dan Anggaran Muhammadiyah.
Memantapkan dan meningkatkan potensi cabang sebagai tempat pembinaan anggota untuk membimbing kehidupan jama'ah dan pelaksanaan dakwah jama'ah dalam lingkungan.
Memantapkan dan meningkatkan potensi Daerah sebagai wadah dan pendayagunaan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha Tapak Suci serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan anggota datam metaksanakan kewajuban terhadap organisasi.
Berpartisipasi aktif dan ikut mengembangkan alternatif kegiatan bagi mahasiswa di lingkungan kampus terutama dalam upaya pengembangan kader intelektual muslim, mendudukan keberadaan perguruan Tapak Suci di lingkungan perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren setingkat unit Perguruan Tapak Suci dengan peraturan khusus. Mendudukkan perguruan Tapak Suci di Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren Muhammadiyah sebagai unit dan keberadaan di bawah kondisi Pimpinan Wilayah dan operasionalnya di bawah koordinasi pimpinan Daerah.
Untuk mengembangkan perguruan Tapak Suci Putera Muhammadiyah ke luar negeri secara aktif dan terencana.
Mempublikasikan secara luas keberadaan dan kegiatan Tapak Suci.
Menerbitkan kembali majalah FORUM dalam Kalender Tapak Suci.
Mendirikan Perpustakaan Tapak Suci untuk menyimpan benda-benda bersejarah, dll.

5. Bidang Pembinaan dan Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan Siswa Tapak Suci dengan mematuhi peraturan pendidikan untuk setiap kali pendidikan dan latihan.

1 (satu) jam untuk pendidikan Al-Islam dan ke-Muhammadiyah-an
2 (dua) jam untuk latihan Pencak Silat

Mengoperasiolkan tuntutan Pembinaan dan Pendidikan LKPTS.
Mengoperasionalkan kurikulum Pendidikan Kader Tapak Suci yang terdiri dari,

Pencak Silat Olahraga Kesehatan Untuk Kader Muda.
Pencak Silat Olahraga Prestasi untuk Kader Madya.
Pencak Silat Seni untuk Kader Kepala
Pencak Silat Beladiri untuk Kader Utama.
Mengoperasionalkan Tuntutan Pembinaan khusus Al-Islam & Kemuhammadiyahan untuk Siswa dan Kader.

Mengintensifkan Pendidikan&Latihan Tapak Suci

Sekolah-sekolah Muhammadiyah
Perguruan Tinggi
Pondok Pesantren

Memberikan kesempatan dan mencari kesempatan untuk menjalin pendidikan dan latihan Tapak Suci untuk:

Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat pimpinan
Pimpinan tingkat ortom Muhammadiyah semua tingkat Pimpinan
Pimpinan amal usah Muhammadiyah

6. Bidang Penelitian dan Pengkajian

Menggalakkan Penelitian dan Pengkajian terhadap kegiatan Oganisasi
Mengintensifkanpengkajian tentang
perkembangan keilmuan pencak sitat Tapak Suci.
Menyelenggarakan forum-forum ilmiah secara rutin dengan mengundang para ahti, terutama dari keluarga Muhammadiyah.
Menghimpun laporan dari semua tingkat Pimpinan Tapak Suci Putera Muhammadiyah.

7. Bidang Pendayaan Sumberdaya

a. Mengintensifkan pengumpulan dana dari,

luran Siswa
Infaq anggota
Administrasi Ujian Siswa dan Anggota
SWO dari semua tingkat pimpinan
Dana pembinaan dari persyarikatan

b.Menghimpun dana dari Umat yang berupa,

Zakat, Infaq.
Sumbangan yang tidak mengikat

c.Berusaha untuk:

Membentuk badan usaha yang menguntungkan.
Membentuk koperasi Anggota untuk semua tingkat pimpinan
Menyediakan tempatdan mengelola tempat-tempat pembinaan
Memupuk kerja sama dalam bidang pengembangan usaha disemua tingkat.

d. Mendayagunakan keberadaan Anggota Tapak Suci untuk menunjang kegiatan organisasi.

e. Mendayagunakan Pencak Silat sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar

Sumber :www.muhammadiyah.or.id/

Sejarah dan prinsip dasar Hizbul Wathan

2012-01-30T15:16:00.000+07:00

Jejak Sejarah

Bermula dari perjalanan dakwah yangdilakukan Kiai Ahmad Dahlan ke Surakarta pada tahun 1920, berdirinya Hizbut Wathan merupakan inovasi terbuka dan kreatif untuk membina anak- anak muda dalam keagamaan dan pendidikan mereka. Ketika melewati alun-alun Mangkunegaran, Kiai Dahlan melihat anak-anak muda berseragam ( para anggota Javaannsche Padvinder Organisatie ), berbaris rapi, dan metakukan berbagai kegiatan yang menarik. Mereka kelihatan tegap dan disiplin. Sekembalinya di Yogyakarta, Kiai Dahlan memangit beberapa guru Muhammadiyah untuk membahas metodologi baru dalam pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah, baik di sekolah-sekolahmaupun di masyarakat umum. Kiai Dahlan mengungkapkan bahwa alangkah baiknya kalau Muhammadiyah mendirikan padvinder untuk mendidik anak-anak mudanya agar memiliki badan yang sehat serta jiwa yang luhur untuk mengabdi kepada Allah.

Metode padvinder diambil sebagai metode pendidikan anak muda Muhammadiyah di luar sekolah. Hal ini sangat bermanfaat bagi metode pendidikan dan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah, yang semuanya merupakan tindakan strategis yang sangat erat dengan masa depan Islam, pembaharuan masyarakat dan bangsa, serta kecepatan penyebaran gagasan-gagasan pembaharuan dan da'wah Islam.

Gagasan Kiai A. Dahlan tersebut kemudian dikembangkan lagi, setelah diadakan pembahasan oleh beberapa orang yang dipelopori oleh Soemodirdjo, dengan mendirikan Padvinder Muhammadiyah yang terbentuk pada tahun 1921 (Almanak Muhammadiyah, 1924: 49, lihat juga Almanak 1357 H: 226-227) yang diberi nama nama Hizbut Wathan. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa Hizbut Wathan berdiri pada tahun 1919.

Aktivitas-aktivitas kepanduan di lingkungan Muhammadiyah segera dimulai. Syarbini, seorang bekas anggota militer Belanda dan bekas order office, mengadakan latihan berbaris dan berolahraga setiap hari Ahad sore di halaman Sekolah Muhammadiyah Suronatan. Kian hari kian bertambah pengikutnya, tidak lagi terbatas pada guru saja, juga banyak para pemuda Kauman yang ikut berlatih. Yang sangat menarik perhatian masyarakat ialah adanya barisan Padvinder Muhammadiyah yang tegap, disiplin, dan rapi, yang merupakan hal yang sangat menarik bagi masyarakat saat itu.

Semboyan Hizbut Wathan pada waktu itu ialah setia kepada util amri; sungguh berhajat akan menjadi orang utama; tahu akan sopan santun dan tidak akan membesarkan diri; boleh dipercaya; bermuka manis; hemat dan cermat; penyayang; suka pada sekalian kerukunan; tangkas, pemberani, tahan, serta terpercaya; kuat pikiran menerjang segata kebenaran; ringan menolong dan rajin akan

kewajiban; menetapi akan undang-undang Hizbul Wathan (Almanak Muham-madiyah, 1924: 50). Dari semboyan (kewajiban) Hizbut Wathan ini dapat diketahui semangat, cita-cita dan karakter yangakan itanamkan pada setiap anggota pandu Hizbut Wathan. Semboyan itu kemudian menjadi Undang- Undang Hizbul Wathan, dan selalu diucapkan pada setiap latihan dan upacara, sehingga meresap dalam kesadaran setiap anggota Hizbut Wathan, yang pada akhirnya akan membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota pandu Hizbut Wathan.

Pada perkembangan selanjutnya, Hizbul Wathan banyak mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat umum dan kepanduan lain. Di Solo, Hizbut Wathan mendapat tanggapan hangat dari Javaannsche Padvinder Organisatie. H izbut Wathan juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas di masyarakat umum, sehingga Hizbut Wathan akhirnya cepat dikenal di tengah masyarakat.

Dalam berbagai moment, seperti penghormatan atas pengiringan Sultan Hamengkubuwono Vll yang pindah dari Keraton ke Amburukmo, Hizbut Wathan banyak mengambil peran dalam prosesi tersebut. Dalam setiap kongres yang diselenggarakan Muhammadiyah dan Aisiyah, Hizbut Wathan selalu siap untuk membantu menyelenggarakan, menjaga keamanan, menyemarakkan dengan barisan tambur dan terompetnya. Demikian pula di setiap hari besar Islam dan hari besar nasional, Hizbut Wathan selalu tampil dalam barisan 'elite' yang dengan gagah dan tegap berada di tengah-tengah barisan organisasi kemasyarakatan yang lain. Juga, tidak jarang Hizbut Wathan tampil dalam berbagai upacara jumenengan Sri Sultan Hamengkubuono Vill. Di situ Hizbut Wathan tampil dengan barisan tambur dan terompetnya yang dipimpin langsung oleh KHA.Dahlan.

Hizbut Wathan juga sering tampil senciri dengan acara dan kegiatan yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat. Pada giliranya banyak warga masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi mudanya tertarik untuk menjadi anggota Hizbul Wathan. Tidak sedikit dengan golongan yang dulu tidak senang dengan Muhammadiyah tertari kepada Hizbut Wathan-nya, bahkan dari kalangan kaum'abangan' pun tidak sedikit yang memasukan anak-anaknya kedalam pandu Hizbut Wathan.Pesatnya kemajuan Hizbut Wathan rupanya mendapat perhatian pihak NIPV, yaitu perkumpulan padvinder Hindia Belanda yang merupakan cabang dari padvinderij di negeri Belanda (NPV). Pada saat itu, gerakan padvinderij Hindia Belanda (Indonesia) yang dapat pengakuan internasional adalah yang bergabung dalam NIPV tersebut yang merupakan perwakilan NPV. Pimpinan NIPV datang ke Yogyakarta untuk mengajak Hizbut Wathan bergabung ke dalam organisasi NIPV. Usaha-usaha Comissaris NIPVReneff) tiada hentinya untuk mengajak Hizbut Wathan menjadi anggota NIPV, sehingga ketika Kongres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, mereka mengambil inisiatif mengikuti Hizbut Wathan dalam Kongres Muhammadiyah dari awal sampai akhir. Pertemuan dilanjutkan lagi di Yogyakarta oleh wakil NIPV untuk mengajak Hizbut Wathan masuk kedalam organisasi NIPV, tetapi Hizbul Wathan tetap ingin mempertahankan kedaulatannya, tidak mau menerima tawaran dari Reneff (wakil NIPV) tersebut, arena Hizbul Wathan mempunyai prinsip-prinsip tersendiri.

Kepanduan HW dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi wadah pendidikan bagi generasi muda muhammadiyah yang berhasil, sekaligus menjadi sarana da'wah yang ampuh. Banyak anak- anak muda yang tertarik memasuki kepanduan Hizbul Wathan. Mereka merasakan banyak mendapatkan manfaat dan keuntungan menjadi pandu Hizbul Wathan. Tidak sedikit pemuda- pemuda anggota pandu Hizbut Wathan menjadi orang yang percaya diri dan memiliki keperibadian yang baik (memiliki akhlak utama, luhur budi pekertinya, beriman serta bertaqwa kepada Allah) serta menjadi warga masyarakat yang berguna.

Kepanduan Hizbut Wathan melahirkan orang- orang yang kemudian tidak hanya menjadi tokoh Muhammadiyah, tetapi juga menjadi tokoh nasional, seperti Soedirman (Panglima Besar TNI/Bapak TNI), Soedirman Bojonegoro (Mantan Pangdam Brawijaya), Syarbini (Mantan Pangdam Diponogoro/Menteri Veteran), M. Amien Rais (Ketua MPR), Soeharto (mantan Presiden RI II), Daryadmo (Mantan Ketua MPR), Feisal Tanjung (mantan Menko Polkam), Hari Sabarno (Wakil Ketua MPR), dan lain-lain.

Pertumbuhan Muhammadiyah di masa awal tidak dapat dilepaskan dari peranan HW yang selalu menjadi pelopor dalam setiap perintisan berdirinya Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah berdiri di suatu daerah, biasanya lebih dahulu telah berdiri HW. Oleh karena itu, dari HW ini kemudian lahir pemimpin, da'i, dan mubaligh yang ulet, percaya diri, dan disiplin, serta mereka menjadi penggerak Muhammadiyah. Hizbut Wathan diakui sebagai wadah untuk mendidik generasi muda menjadi generasi muda yang disiplin, jujur, berani,mandiri, dan terampil dan berjiwa perwira sebagaimana ditanamkan datam kesadaran setiap anggota Hizbut Wathan metalui perjanjian Hizbul Wathan dan Undang-undang Hizbul Wathan.

Perjalanan Hizbut Wathan terpotong oleh rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 1960 bahwa seluruh organisasi kepanduan harus melebur ke dalam pramuka. Dengan demikian, perjalanan sejarah pandu Hizbul Wathan menjadi terhenti. Geliat untuk bangkit kembali muncul setelah datangnya gelombang reformasi, yaitu keinginan untuk metahirkan kembali gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2000 akhirnya diputuskan bahwa gerakan kepanduan Hizbut Wathan dilahirkan kembali sebagai organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah.

PRINSIP DASAR ORGANISASI

Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan kepanduan putra maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan.

Pencapaian maksud dan tujuan HW dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1.Melalui jalur kepanduan ingin meningkatkan pendidikan angkatan muda putra ataupun putri menurut ajaran Islam.

2.Mendidik angkatan muda putra dan putri agar menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia, berbudi luhur sehat jasmani dan rohani.

3.Mendidik angkatan muda putra dan putrid menjadi generasi yang taat beragama, berorganisasi, cerdas dan trampil.

4.Mendidik generasi muda putra dan putri gemar beramal, amar makruf nahi munkar dan berlomba dalam kebajikan.

5. Meningkatkan dan memajukan pendidikan dan pengajaran, kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran agama Islam.

6.Membentuk karakter dan kepribadian sehingga diharapkan menjadi kader pimpinan dan pelangsung amal usaha Muhammadiyah.

7. Memantapkan persatuan dan kesatuan serta penanaman rasa demokrasi serta ukhuwah sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

8.Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI HlZBUL WATHAN

Susunan organisasi Hizbut Wathan dibuat secara berjenjang dari tingkat Kwartir Pusat, Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah/Kota, dan Kwartir Cabang. Kwartir Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Kwartir Wilayah adalah kesatuan kwartir-kwartir daerah dalam satu propinsi. Kwartir Daerah/Kota adalah kesatuan kesatuan kwartir-kwartir Cabang dalam satu daerah/kota. Sedangkan Kwartir Cabang adatah kesatuan golongan-golongan (tempat pelatihan).

Sejarah Singkat Muhammadiyah

2012-01-28T07:46:00.001+07:00

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan .

Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.

Sumber : www.muhammadiyah.or.id

Muhammadiyah Movement

Anjuran Menikah

Anjuran Menikah

Unmukapasan Surabaya

Kepribadian Pedagang Muslim

Unmukapasan Surabaya

Bank Syariah

Unmukapasan Surabaya

QS. AL ISRA : 76 - 77

QS. AL ISRA : 76 - 77

PD Ipm Kota Surabaya

Anggaran Dasar Muhammadiyah

Anggaran Dasar 'Aisyiyah

Biografi KH Hisyam

Biografi KH Mas Mansur

Anggaran Dasar IPM

Lagu Senandung Perjuangan

Lirik Lagu Janji Kader IPM

lirik lagu Sang Surya (Mars Muhammadiyah)

Cara Buat Related Post

Menengok Sejarah Nasyiatul Aisyiyah

Menengok Sejarah Aisyiyah

PENGERTIAN DAN FUNGSI KEPRIBADIAN IPM

MENENGOK SEJARAH IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)

Review : Contraband

Review Dream House

REVIEW : CHRONICLE (ndrew Detmer, Matt garetty dan Steve Montgomery)

Sejarah, Prinsip Dasar, dan program IMM

Sejarah dan garis Besar haluan Tapak Suci

Sejarah dan prinsip dasar Hizbul Wathan

Sejarah Singkat Muhammadiyah