MYCULTURED

Pasca pemekaran Kabupaten Samosir, Samosir Kini Miliki 128 Desa

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 20 Aug 2011 06:06:00 +0000

Pasca pemekaran Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sekarang kabupaten itu memiliki 128 desa dan enam kelurahan dari sebelumnya hanya 111 desa dalam pulau yang terletak di tengah danau Toba tersebut.

“Sebanyak 17 desa dimekarkan pada enam Kecamatan, telah dilakukan sejak awal bulan lalu,” ujar Kabag Humas Pemkab Samosir, Gomgom Naibaho di Pangururan, Selasa.

Ia mengatakan, pemekaran di Kecamatan Simanindo, Sianjur Mula-mula, Nainggolan, Palipi dan Kecamatan Harian tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya perda Nomor 2 tahun 2011 dan Keputusan Bupati Samosir Nomor 172 Tahun 2011.

Menurutnya, pemekaran desa dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah melalui tiga hal, yakni, efektif, cepat dan efisien.

Kabupaten Samosir, lanjutnya, memiliki motto “satahi saoloan” yang berarti, masyarakat harus dapat berfikir sesuatu hal membangun dengan menyatukan hati dan tekad yang perlu ditanamkan dalam diri warga setempat, guna mempercepat laju pembangunan.

Saat meresmikan 17 desa yang dimekarkan, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon didampingi Ketua DPRD Samosir dan Wakil Bupati meminta masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan dapat membawa perubahan dalam kemajuan pembangunan,
Dikatakannya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa defenitif di wilayahnya, jangan terpengaruh indikasi-indikasi lain, tapi hendaknya memilih sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan dalam memimpin.

Dengan demikian, lanjutnya, akan terpilih kepala desa yang bisa jadi pelayan masyarakat serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya.

Mangindar menjelaskan, setidaknya ada tiga tugas utama bagi penjabat Kepala Desa yang baru, yakni memfasilitasi pemilihan kepala desa definitif, membenahi administrasi desa dan melakukan pembinaan bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Pemkab Samosir Ombang Siboro menambahkan, pemekaran desa di enam kecamatan tersebut merupakan usul dari masyarakat.

Dalam pengajuan usul tersebut, lanjutnya, telah dilakukan proses pengkajian dan penelitian serta penilaian secara berjenjang dan bertahap melalui tim verifikasi internal eksekutif.

“Sejumlah instansi terkait dilibatkan dalam tim observasi, yang merupakan gabungan eksekutif dan legislatif, untuk memastikan kelayakan fisik topografi, geografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang akan dimekarkan,” kata Ombang.

ANTARA Sumut

Sebanyak 12 Guru Berprestasi Sumatera Utara Diundang ke Istana

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 20 Aug 2011 05:53:00 +0000

Sebanyak 12 orang guru dan pengawas sekolah berprestasi di Sumatera Utara diundang ke Istana Negara untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Bahauddin Manik di Medan, Selasa, mengatakan, ke-12 guru dan pengawas tersebut sebelumnya telah menjalani berbagai seleksi mulai dari tingkat kecamatan, kabupatan hingga tingkat provinsi.

Beberapa kriteria penilaian yang dijalani para guru tersebut di antaranya adalah di bidang kepribadian, wawasan, pedagogik, metodologi dan penguasaan teknologi informasi.

“Mereka akan ‘dilaga’ untuk memperoleh predikat guru dan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional dengan guru-guru dari provinsi lainnya. Namun sebelumnya mereka semuanya diundang untuk menghadiri upacara peringkatan proklamasi di istana negara,” katanya.

Ke-12 guru dan pengawas sekolah tersebut yakni Isnaini Yusra Noor Agustin guru TK Negeri Pembina Tebing Tinggi, Salmon Tambunan guru SD SW RK No 2 Sibolga, Jamal Husein Harahap guru SMP Negeri 36 Medan.

Kemudian Siti Zulfah guru SMA Negeri 3 Medan, RR Herliana Christinawati guru SLB-E Negeri Pembina Medan, Siti Aisyah guru TK Kencana Mekar Bah Butong Simalungun, Paujia Rosmini guru SD Negeri 064036 Medan, Akhiruddin Tanjung guru SMP Negeri 2 Deli Tua Deli Serdang, Darazad Daulay guru SMA Negrei I Angkola Selatan Tapanuli Selatan.

Kemudian pengawas sekolah berprestasi yakni Siswanto dari Dinas Pendidikan Langkat, Syafaruddin dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan Kasriana br Barus dari Dinas Pendidikan Karo.

“Kita berharap para guru dan pengawas sekolah tersebut dapat memperoleh predikat terbaik nasional. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kemampuan para guru itu sendiri melewati serangkaian tes yang dilakukna panitia pusat,” katanya.

ANTARA Sumut

Lomba Gondang Naposo Meriahkan Horas Samosir Fiesta III Tahun 2011.

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 20 Aug 2011 05:50:00 +0000

Perlombaan Gondang Naposo di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, bertujuan memeriahkan penyelenggaraan Horas Samosir Fiesta III Tahun 2011.

“Gondang Naposo (Tarian anak muda diiringi kendang, red.) merupakan ajang menggali dan mengangkat seni budaya dalam suatu konsep yang baik dan tepat,” kata Kepala Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Samosir, Theodora Sihotang, di Pangururan, Selasa.

Ia menjelaskan, kegiatan itu juga bermanfaat menggali dan mengangkat legenda, serta seni budaya setempat yang menjadi salah satu modal penting untuk promosi wisata di kawasan tersebut.
Sebab, katanya, even tersebut dapat mempromosikan pariwisata melalui pembinaan generasi muda.

Mereka, katanya, dapat mengembangkan wawasan dan melatih kecakapan berbagai unsur seni, sekaligus meningkatkan program pemasaran lewat tampilan lomba seni budaya.

Ia mengatakan, perlombaan tersebut diikuti peserta berasal dari Kecamatan Harian, Sianjur Mulamula, dan Sitiotio yang dikategorikan dalam wilayah III dirangkaikan dengan kegiatan Horas Samosir Fiesta III Tahun 2011.

Lomba tersebut diikuti sembilan grup dengan masing-masing personel sebanyak 26 orang, berasal dari kelompok Karang Taruna tiga kecamatan itu.

Ia mengatakan, dewan juri dipilih dari pelaku seni budaya di wilayah setempat yakni O. Naibaho, Marlina Simbolon, dan Zico Harianja.

Ia mengharapkan, melalui Gondang Naposo anak-anak remaja dan anggota Karang Taruna bisa semakin terampil dalam mengembangkan berbagai unsur seni budaya yang memiliki rasa cinta dan bangga terhadap kekayaan nilai seni budaya Batak.

Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, menyebutkan, sebagai orang Batak harus bangga terhadap warisan seni budaya.

Masyarakat, katanya, harus melestarikan dan mengembangkan tradisi seni budayanya.

“Suku Batak memiliki unsur seni budaya, aksara, bahasa, dan tatanan hukum adat sehingga layak disebut sebagai ‘Bangso Batak’,” katanya.

Ia mengatakan, Horas Samosir Fiesta sangat mendukung pencapaian visi Kabupaten Samosir sebagai daerah tujuan wisata lingkungan yang inovatif pada 2015 melalui merevitalisasi seni budaya Batak.

Pada masa mendatang, katanya, Samosir dapat menjadi acuan seni budaya Batak.

Ia mengatakan, zaman dulu, Gondang Naposo identik dengan sarana komunikasi, media mencari jodoh pemuda dengan pemudi Batak.

Saat ini, katanya, di samping sebagai ajang komunikasi, keberadaan Gondang Naposo juga ajang pelestarian dan menggali seni budaya Batak untuk diteruskan kepada generasi muda.

Kegiatan tersebut dibagi dalam tiga wilayah dengan maksud agar dapat dinikmati seluruh masyarakat secara menarik.

“Kita juga menyadari bahwa seni budaya ‘tari tortor’ bukanlah hanya sebagai warisan budaya, tapi sudah menjadi salah satu aktivitas bagi masyarakat Batak yang tidak terlepas dari kegiatan adat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mangindar.

ANTARA Sumut

Mantan Bupati Tobasa Tidak Dapat Remisi Kemerdekaan 17 Agustus 2011

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 20 Aug 2011 05:40:00 +0000

Mantan Bupati Toba Samosir, Monang Sitorus yang divonis satu tahun penjara dan menjadi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige, tidak mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-66 Kemerdekaan RI.

“Dari 60 orang narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige yang memperoleh remisi kemerdekaan, Monang Sitorus tidak ikut mendapatkannya, karena yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan,” ujar Kepala Rutan Balige, Tapianus Barus di Balige, Sumatera Utara, Jumat.

Ia menyebutkan, seorang narapidana berhak memperoleh remisi, jika sekurang-kurangnya telah menjalani masa hukuman minimal enam bulan dan berkelakuan baik serta tidak melanggar peraturan selama menjalani hukuman dalam rutan.

Dia mengatakan, mantan Bupati Monang Sitorus yang tersangkut kasus korupsi APBD Toba Samosir sebesar Rp3 miliar tersebut baru menjalani hukuman sekitar enam bulan. Sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, haknya untuk memperoleh remisi akan diajukan.

Pemberian remisi, katanya, merupakan bentuk apresisasi pemerintah atas perilaku dan ketaatan dalam menjalani hukuman bagi terpidana, sehingga setiap tahunnya negara memberikan remisi kepada napi yang memenuhi syarat.

Tapianus menjelaskan, remisi yang diberikan tersebut bermacam-macam. Untuk remisi khusus, paling rendah 15 hari dan paling lama dua bulan, sedangkan remisi umum paling rendah satu bulan dan paling lama enam bulan.

“Dua orang narapida yang mendapat remisi khusus, yakni Boy Sitinjak dan Frengky Silaen langsung bebas, karena masa hukumannya tinggal sebulan lagi, sedangkan 58 orang nara pidana lainnya mendapat remisi umum,” ujar Tapianus.

Sebelumnya, Bupati Toba Samosir (Tobasa), Kasmin Siamanjutak menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian remisi kepada 60 orang warga binaan Rutan Balige tersebut.

Dikatakannya, remisi yang diberikan bukan sekedar hak hukum bagi narapidana, tapi sebagai bukti bahwa negara tetap memberikan penilaian dan penghargaan kepada nara pidana yang berkelakukan baik, terutama selama dalam menjalani masa hukuman.

Dalam kesempatan tersebut, Kasmin membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM RI atas pemberian remisi kepada 60 warga binaan Rumah Tahan (Rutan) dimaksud.

ANTARA Sumut

Olo Panggabean (lahir di Tarutung, 24 Mei 1941 – meninggal di Medan, 30 April 2009)

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 10 Aug 2011 16:57:00 +0000

Sahara Oloan Panggabean (lahir di Tarutung, 24 Mei 1941 – meninggal di Medan, 30 April 2009 pada umur 67 tahun) adalah seorang tokoh yang terkenal karena karena kegiatannya di bidang perjudian dan juga karena sifat filantropinya.

Olo adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Friedolin Panggabean dan Esther Hutabarat. Sampai akhir hayatnya Olo tidak pernah menikah.

Olo Panggabean diperhitungkan setelah keluar dari organisasi Pemuda Pancasila, saat itu di bawah naungan Effendi Nasution alias Pendi Keling, salah seorang tokoh Eksponen ‘66’. Tanggal 28 Agustus 1969, Olo Panggabean bersama sahabat dekatnya, Syamsul Samah mendirikan IPK. Masa mudanya itu, dia dikenal sebagai preman besar.

Wilayah kekuasannya di kawasan bisnis di Petisah. Dia juga sering dipergunakan oleh pihak tertentu sebagai debt collector. Sementara organisasi yang didirikan terus berkembang, sebagai bagian dari lanjutan Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB Pancasila), di bawah naungan dari Koordinasi Ikatan – Ikatan Pancasila (KODI), dan pendukung Penegak Amanat Rakyat Indonesia (Gakari).

Olo Panggabean sering disebut sebagai seorang "raja perjudian" yang berpengaruh di kawasan tersebut, meskipun tuduhan terhadapnya belum dapat dibuktikan pihak berwajib. Dan saat ini IPK dipimpin oleh keponakannya Budi Panggabean

Peristiwa penembakan Brimob
Olo Panggabean pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan. Semasa Brigjen Pol Sutiono menjabat sebagai Kapolda Sumut (1999), IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judi. Tudingan itu membuat Moses Tambunan marah besar. Sebagai anak buah Olo Panggabean, Moses menantang Sutiono untuk dapat membuktikan ucapannya tersebut.

Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Anggota brigade mobile (Brimob) terluka akibat penganiayaan sekelompok orang. Merasa tidak senang, korban yang terluka itu melaporkan kepada rekan – rekannya. Insiden ini menjadi penyebab persoalan, sekelompok oknum itu memberondong “Gedung Putih” dengan senjata api.

Permasalahan dengan Sutanto
Pada pertengahan 2000, ia menerima perintah panggilan dari Sutanto (saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumut) terkait masalah perjudian namun panggilan tersebut ditolaknya dengan hanya mengirimkan seorang wakil sebagai penyampai pesan. Sejak jabatan Kapolri disandang Sutanto pada tahun 2005, kegiatan perjudian yang dikaitkan dengan Olo telah sedikit banyak mengalami penurunan. Semasa Sutanto menjadi Kapolri, bisnis judi Olo diberantas habis sampai keakar akarnya. Sutanto berhasil memberantas judi di Sumatera Utara kurang dari tiga tahun, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Sejak itu, Olo dikabarkan memfokuskan diri pada bisnis legal, seperti POM Bensin , Perusahaan Otobus (PO) dan sebagainya.

Filantropi
Pernah muncul di media massa, ada keluarga yang anaknya disandera rumah sakit karena tak mampu membayar biaya persalinan. Malah tiba-tiba pihak rumah sakit memperlakukan keluarga itu sangat istimewa, karena Olo Panggabean melunasi dan menjamin semua biaya diperlukan. Ada juga keluarga miskin yang digusur paksa oknum petugas Satpol PP, menangis pilu karena gerobak sorong tempatnya berjualan dihancurkan hingga kehilangan mata pencaharian. Malah tiba-tiba memiliki kios permanen atas biaya dari Olo Panggabean.

Kisah Angi dan Anjeli
Kisah sedih bayi kembar siam Angi-Anjeli anak dari pasangan Subari dan Neng Harmaini yang kesulitan membiayai dana operasi pemisahan di Singapura, tahun 2004 adalah satu contoh kedermawanan Olo. Ibu sang bayi, Neng Harmaini, melahirkan mereka di RS Vita Insani, Pematang Siantar, Rabu, 11 Februari 2004 pukul 08.00 WIB, melalui operasi caesar. Kembar siam ini lahir dengan organ jantung, hati dan paru-paru yang saling berdiri sendiri. Bayi kembar siam ini harus diselamatkan dengan operasi caesar, tapi orangtuanya tidak mampu. Di tengah pejabat Pemprovsu dan Pemko Siantar masih saling lempar wacana untuk membantu biaya operasi, malah Olo Panggabean bertindak cepat menanggung semua biaya yang diperlukan. Bahkan saat bayi bernasib sial itu tiba di Bandara Polonia Medan dengan pesawat Garuda Indonesia No. GIA 839 pada Senin 18 Juli 2004 sekitar pukul 11.30, Olo Panggabean menyempatkan diri menyambut dan menggendongnya.

Meninggal dunia
Setelah menjalani pengobatan di Singapura dikarenakan komplikasi diabetes, Olo Panggabean Sang "Godfather" meninggal dunia di Medan pada tanggal 30 April 2009

Wikipedia

Wah, Brankas Olo Panggabean “Dibobol” Orang

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 10 Aug 2011 16:48:00 +0000

Luar biasa. Setelah tokoh kharismatik Olo Panggabean menjadi almarhum, orang baru berani mengganggu. Tak tanggung, brankas berisi uang dan bundelan surat berharga senilai Rp 2 triliun raib digondol orang dari rumahnya di Jalan Sekip no. 36 Medan yang selama ini dikenal dengan Gedung Putih!

Pembobolan brankas almarhum Olo Panggabean ini disampaikan tujuh dari sembilan ahli waris yang akan menerima harta almarhum, Kamis (11/2), di Jalan Sekip. Hebatnya, aksi pembobolan ini sama sekali tanpa menggunakan kekerasan dengan cara merusak. Brankas itu dibuka dengan menggunakan kuncinya.

Mewakili ahli waris, Hara P Panggabean mengatakan, dua brankas milik Olo Panggabean dibongkar si pemegang kunci yang tak lain abang dari Olo Panggabean.

Kecurigaan ini sangat berdasar. Delapan bulan silam, sepekan setelah Olo Panggabean dikebumikan, seluruh ahli waris bertemu untuk membicarakan harta warisan Olo Panggabean. Saat itu, keluarga sepakat untuk menginventarisir harta di dalam dua brankas tersebut. Setelah dihitung, keluarga sepakat, untuk membuka brankas harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Namun, anak Albert M Panggabean abang kandung Alm Olo Panggabean menyampaikan, bahwa ada ahli waris Alm Olo Panggabean yang telah menjual dua unit ganset, sebidang tanah di Belawan, satu unit truk dan ternak lembu, ikan dan ayam di Medan Tuntungan serta mengalihkan satu buah kios No. 110 Blok D di Pasar Petisah.

“Kami baru mengetahui sebulan lalu, kalau harta itu sudah dijual. Makanya kami kumpul dan membuka brankas ini pada Selasa (9/2) dengan memanggil pengacara dan tukang kunci. Tapi setelah dibuka brankas telah kosong,” katanya.

Sebelumnya, kunci brankas dipegang oleh ibu Olo Panggabean. Tapi, karena ibunya pergi ke Jakarta, kunci diserahkan kepada Budi Panggabean. Karena Budi menghargai keluarga tertua, kunci itu lalu diserahkan kepada abang kandung Olo Panggabean yang masih hidup.

“Makanya kami mengetahuinya siapa yang mengambil uang ini. Jadi atas nama keluarga kami akan melaporkan ini kepada pihak kepolisian, sebab jalur kekeluargaan sudah berulang kali dilakukan tidak pernah mau,” tuturnya. Herannya, penjaga rumah Olo Panggabean, Gadod juga ikut raib.

Sebenarnya, keluarga sudah membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru. Tapi, laporan ini belum bisa ditanggapi, sebab harta warisan harus ada kesepakatan bersama dan ditunjukkan seluruh tandatangan bukti ahli waris. Karenanya, sekarang ini tujuh keluarga penerima ahli waris dari harta Olo Panggabean menggunakan pengacara Sjafaruddin SH MH dan Irwansyah Gultom.

Pada keterangannya, Sjafaruddin menerangkan, sekitar sepekan setelah Olo meninggal, ada kesepakatan harta yang disimpan dalam dua brankas dihitung bersama. Setelah dihitung, ada kesepakatan bila membuka brankas harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Oleh karena itu, bundel warisan yang ada di dalam dua brankas ini belum bissadibagikan karena belum ada persetujuan seluruh ahli warisnya. Olo Panggabean sendiri memiliki 10 saudara. Jika Olo meninggal, maka ada sembilan ahli waris, baik kakak, abang dan adiknya berhak atas ahli waris.

“Bila ada sembilan bersaudara, maka semuanya berhak menerima warisan dan yang berlaku juga hukum nasional di sini,” ucapnya. Irwansyah Gultom menjelaskan, ada unsur melawan hak di sini, pasalnya bila tidak putusan pengadilan terhadap penerima harta warisan maka hal yang dilakukan oleh pengambil harta ini melawan hak. “Tindakannya biaa ke arah pidana,” ucapnya.

Adapun isi brankas milik Olo Panggabean senilai Rp 2 triliun yakni 27 buah cincin berlian masing-masing senilai Rp 4 miliar, jam tangan Rolex lima buah masing-masing senilai Rp 3 miliar, gelang dan kalung emas ditaksir bernilai setengah miliar, surat BPKB mobil sebanyak 29 unit, ditaksir senilai puluhan miliar, uang dalam mata uang euro dan dolar Amerika Serikat berkisar ratusan juta dan handphone Vertu satu unit seharga Rp 400 juta serta buku tabungan yang tidak diketahui nilai tabungannya dan sertifikat tanah.

“Atas nama keluarga Alm Olo Panggabean, kami menyampaikan kepada khalayak ramai agar jangan terlebih dahulu membeli harta atas nama Olo panggabean, sebab sekarang ini kami masih proses pembagian harta warisan,” imbaunya.

Medan Talk/sumutpos

Paspor “Aspal” Nazaruddin Keluaran Imigrasi Polonia Medan

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 10 Aug 2011 16:20:00 +0000

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam pelarian ke beberapa negara menggunakan paspor atas nama Syarifuddin, bernomor S068580 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Polonia Medan, Sumatera Utara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan penegak hukum untuk mengusut persoalan paspor asli tapi palsu yang digunakan Nazaruddin ini.

Paspor itu tidak memuat foto asli Nazaruddin, melainkan foto yang mirip dengannya. Tanggal penerbitan paspor tertera 15 Juni 2008.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan keberadaan paspor palsu akan diusut tuntas. “Itu nanti yang termasuk yang diselidiki darimana dia mendapat paspor. Pasti akan ada tindakan lanjutan, bukan sekadar tindak pidana yang dilansir korupsinya, tapi bagaimana yang bersangkutan mendapatkan paspor,” ujar Djoko, Selasa (9/8/2011).

Soal paspor ini, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara berencana akan memberikan keterangan kepada wartawan di Medan. Namun, hingga pukul 12.00 WIB tadi, belum ada keterangan yang diberikan kepada wartawan.

Di lantai II gedung Dephumkam Sumut Jalan Putri Hijau Medan, puluhan wartawan dari berbagai media massa baik nasional maupun lokal terlihat menunggu di lantai II menunggu Kadiv Imigrasi Sumut Bambang Widodo. Sebelumnya, Bambang sudah menemui wartawan dan meminta waktu untuk makan siang dan mengganti pakaian.

Muhammad Nazaruddin diduga terlibat korupsi proyek Bandara Hasanuddin Makassar, dugaan pemerkosaan seorang wanita saat kongres Partai Demokrat di Bandung, menyuap sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, dan terakhir dugaan korupsi pada proyek pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan.

Medan Talk

37 Mantan Anggota DPRD Langkat Diminta Kembalikan Mobil Isuzu Panther yang dibeli dengan anggaran APBD

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Thu, 28 Jul 2011 11:48:00 +0000

Selain menuntut Syamsul Arifin untuk mengembalikan uang pengganti, jaksa penuntut umum (JPU) juga meminta 37 mantan anggota DPRD Langkat untuk mengembalikan mobil Isuzu Panther yang dibeli dengan anggaran APBD. Hal itu terungkap dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Menerintahkan agar 37 orang mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 yang telah menerima mobil atas pembiayaan dari dana APBD Kabupaten Langkat TA 2002 dan 2003 dan belum mengambalikan sampai saat ini, untuk mengambalikannya ke negara,” kata jaksa Risma Ansyari saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (26/7).

Jaksa menjelaskan jika tidak mengembalikan mobil tersebut maka masing-masing anggota DPRD Langkat terebut diwajibkan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp153,41 juta yang telah diperhitungkan kompensasi pembayaran uang pengganti.

Selain anggota DPRD, jaksa juga meminta Direktur CV Anshor Bintang Sembilan sebagai penyedia mobil untuk mengembalikan fee sebesar Rp175,09 juta yang diterimanya pascapembelian 43 mobil tersebut.

Seperti diketahui, dalam kesaksian beberapa mantan anggota DPRD Langkat dipersidangan sempat terungkap kalau mereka menerima mobil untuk kepentingan pelaksaan tugas.

"Menerima Panther dalam kaitan untuk kepentingan melaksanakan tugas. Pada saat itu ada kebutuhan saya untuk memiliki kendaraan sebagai fasilitas penunjang untuk melaksanakan tugas," kata salah seorang mantan anggota DPRD Langkat, Syafrudin Basyir dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu

MediaIndonesia

Mindo Rosalina Manulang: Satu Rupiah Pun Saya Tak Terima!

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 23 Jul 2011 15:38:00 +0000

Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengaku tidak menerima sepeser pun uang terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

Rosa juga membantah jika disebut sebagai perantara yang menghubungkan Wafid Muharam, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan pihak PT DGI yang diwakili Manajer Pemasaran PT DGI Mohamad El Idris. Dia mengaku hanya menjalankan perintah atasannya, anggota Komisi VII DPR, M Nazaruddin.

"Saya enggak ada mengurus apa pun di situ. Saya kan hanya menyampaikan pesan," kata Rosa seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/7/2011).

Rosa, Wafid, El Idris, dan Nazaruddin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dakwaan terhadap Rosa menyebutkan, marketing PT Anak Negeri itu diperintah atasannya, M Nazaruddin, untuk mengawal PT DGI agar diikutsertakan dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rosa juga disebut membantu pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Atas jasanya itu, menurut dakwaan, Rosa dijatahkan fee sebesar 0,2 persen dari nilai kontrak.

"Hasil negosiasi antara terdakwa (Rosa), Mohamad El Idris (Manajer Pemasaran PT DGI), Dudung Purwadi (Direktur Utama PT DGI), dan M Nazaruddin disepakati adanya pemberian uang untuk Nazaruddin 13 persen; untuk daerah, Gubernur Sumatera Selatan 2,5 persen; untuk Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen; untuk panitia pengadaan sejumlah 0,5 persen; untuk Sesmenpora Wafid 2 persen; untuk terdakwa (Rosa) sendiri 0,2 persen," ujar jaksa Agus Salim, membacakan dakwaan.

Selain itu, Rosa menyangkal jika disebut sebagai perantara dalam kasus dugaan suap tersebut. Menurut Rosa, selaku bawahan M Nazaruddin, dia hanya menjalankan tugasnya menyampaikan informasi terkait.

"Pesan dari Pak Nazar, ya saya sampaikan ke PT DGI. Pesannya PT DGI apa, ya saya sampaikan ke Pak Nazar, pesannya Pak Wafid apa, ya saya sampaikan ke Pak Nazar dan Pak Idris. Saya menyampaikan pesan mereka-mereka ini," katanya.

Semua keberatannya itu, kata Rosa, akan dituangkan dalam nota keberatan atau eksepsi yang jadwalnya dibacakan pada Jumat (22/7/2011). Adapun Rosa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet.

Dia diduga turut serta dalam pemberian uang suap kepada Wafid dan Nazaruddin. Rosa lantas didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

KOMPAS

Kisah Kampung Terlupakan di Opera Batak

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 20 Jul 2011 04:27:00 +0000

Kisah 'Senandung Kampoeng Halaman' akan segera ditampilkan dalam Opera Batak. Nyanyian, drama dan tarian tradisional akan dikemas menjadi satu oleh sang sutradara, Rio Silaen.

"Sama seperti sebuah opera, ada orkestrasi full," ujar Rio Silaen, sutradara Opera Batak, di studio BISS kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu 14 Juli 2011.

Sudah tiga setengah bulan para pemain Opera Batak berlatih, selain penampilan Voice of Indonesia, Opera ini juga akan menampilkan beberapa musisi Indonesia seperti Judika, Igor 'Saykoji' dan Cindy 'AFI' Sibarani. Hampir 70 persen bintang-bintang yang terlibat dalam opera ini memang bukan orang Batak. Hal itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sang sutradara.

"Awalnya memang sulit, dari segi pengucapan bahasa aja udah susah, aktornya juga bukan orang Batak. Ketika saya mau melatih tentang adegan di kampung halaman, itu susah karena gerakannya mereka ternyata tetap anak kota. Itu tantangan buat saya. Akhirnya saya kasih mereka contoh video, baru mereka 'ngeh'," kata pria yang lama berkecimpung di yayasan Bina Vokalia tersebut.

Akan ada 100 penampil dalam Opera Batak, mulai dari penari, paduan suara, kolaborasi Gondang Batak dan Orchestra. Dari seniman senior seperti Hakim Tobing hingga si Burung Camar, Vina Panduwinata turut memeriahkan acara yang digelar di Teater Jakarta, TIM tersebut.

Opera Batak akan mengisahkan tentang perjalanan hidup anak Batak yang terlahir dalam keluarga miskin. "Tiap hari harus jualan dan makan ikan asin, dia komplain sama orangtuanya, bilang kalau Tuhan nggak adil," kata Rio.

Dikisahkan, anak tersebut merantau dan sukses di Jakarta. Namun sayang, anak yang diperankan oleh bintang Musikal Laskar Pelangi, Hilmi Fathurrahman itu akhirnya melupakan kampung halamannya.

Opera Batak akan dipentaskan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada 30 Juli mendatang. Tiket dibagi menjadi tiga kelas yaitu Platinum (Rp800 ribu), Gold (Rp600 ribu) dan Silver (Rp300 ribu).

Bulan Oktober mendatang opera ini akan diboyong ke Australia. Setelah itu, Rio juga menyiapkan Opera Batak ini untuk dibawa ke Iran. Rio sengaja mengangkat seni dan budaya Batak dalam pementasannya kali ini. Dia berharap kebudayaan Batak bisa kembali dihidupkan ditengah globalisasi dan modernisasi.

Perjalanan Anak Batak Dalam 'OPERA BATAK'

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 20 Jul 2011 03:56:00 +0000

Menjamurnya pentas teatrikal di Indonesia sepertinya juga membuat Rio Silaen tertarik menampilkan hal serupa. Kali ini dia akan menyuguhkan karya terbarunya, OPERA BATAK.

DItemui saat acara preskon OPERA BATAK di studio BISS, Jl Gunawarman (Senopati) no 42 Jakarta Selatan, Kamis, (14/7). Rio membeberkan pementasan arahannya yang akan melibatkan Judika, Igor Saykoji, Tika Panggabean, Ren Tobing, Cindy AFI, Franky Sihombing dan trRio juga mengatakan bahwa konsep pertunjukannya ini seperti sebuah opera. Banyak nyanyian dengan unsur drama dan campuran tarian tradisional. Tiketnya sendiri dipatok dalam tiga jenis: platinum 800 ribu, gold 600 ribu, silver 300 ribu.

"Kesulitannya sih karena 70% dari mereka yang terlibat bukan orang batak. Jadi sulit waktu bahasa dan pengucapannya. Apalagi gesture mereka yang masih terbawa style kota. Yah tantangan. Apalagi pemeran anak kecilnya, Hilmi Faturrahman juga sibuk sama jadwal laskar pelangi," tambahnya.

Disinggung mengenai lamanya pementasan, Rio hanya berujar bahwa OPERA BATAK akan dilangsungkan satu kali, yakni pada 30 Juli karena jadwal berikutnya berbenturan dengan pelaksanaan ibadah taraweh umat muslim.

"Benernya saya booking teater Jakarta udah sejak Januari, jadi gak karena menjamurnya teater musikal. Tapi karena saat itu pilihannya hanya dua yakni mau setelah atau sebelum lebaran, akhirnya saya ambil sebelum lebaran. Karena setelah lebaran kita pentas di Australia bulan Oktober nanti," pungkasnya.

"Ceritanya itu tentang perjalanan anak Batak. Masa kecilnya miskin, setiap hari harus jualan, makan ikan asin. Dia sampe mengeluh ke orangtuanya karena gabisa main sama temen-temennya. Akhirnya dia berjuang dan sukses di Jakarta," ujarnya

Cuplikan Film "Anak Sasada" Dengan Dialog Berbahasa Batak

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Tue, 19 Jul 2011 06:05:00 +0000

Cuplikan Film "Anak Sasada" Dengan Dialog Berbahasa Batak

Film dalam bahasa Batak Toba ini mengisahkan perjalanan Sabungan meninggalkan kampung kelahiran di Tapanuli akibat kemiskinan. Ia merantau ke Medan dan terlibat permasalahan dengan sekelompok bandit pimpinan Big Pane. Di balik gambaran visual tersebut, film karya Pontyanus Gea ini membenturkan realitas sosio-ekonomi dengan kebudayaan (kebiasaan?) keluarga Batak Toba memperlakukan putra laki-laki satu-satunya di keluarga.

"Anak Sasada" Film Layar Lebar Pertama Berbahasa Batak

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Tue, 19 Jul 2011 06:00:00 +0000

"Anak Sasada" Film Layar Lebar Pertama Berbahasa Batak

Film berbahasa Batak berjudul 'Anak Sasada' segera diluncurkan pada 3 Juli mendatang di Medan. Film berdurasi 120 menit ini mengambil tema kehidupan kakak beradik sejak kanak-kanak hingga dewasa. Seorang anak laki-laki yang manja, angkuh dan penuh kesombongan adalah kekuatan cerita film ini...

Inilah Alasan Istri Ruhut Menunjuk Hotman Paris

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 16 Jul 2011 10:54:00 +0000

Istri Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati, membeberkan alasan mengapa dia menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum dalam menghadapi kasus dengan suaminya. Menurut Anna, Hotman merupakan salah satu pengacara yang paling tidak disukai oleh Ruhut.

"Kenapa saya milih Bang Hotman, karena saya belasan tahun kenal Ruhut, dia selalu cerita di pengadilan bertemu ini itu. Salah satu yang tidak disenangi adalah Bang Hotman," papar Anna saat jumpa pers di Gedung The Boulevard Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Anna mengatakan, ketidaksukaan Ruhut pada sosok Hotman karena persaingan di dalam pekerjaan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keraguan dari pengacara lain dan keraguan diintervensi oleh pihak lain, dia memutuskan untuk menggunakan jasa Hotman.

"Jadi saya memilih supaya tidak ada keraguan dari lawyer yang lain dan biar tidak ada keraguan bahwa Bang Hotman bisa dipengaruhi," kata Anna.

Pasalnya, kata Anna, semalam dia mendapat informasi bahwa komunitas lawyer Batak berusaha mendekati Hotman untuk tidak mendampingi dirinya dalam kasus ini, namun Hotman enggan menanggapi tawaran tersebut.

"Tidak saya maju terus," kata Hotman tegas.

Saat ditanya oleh rekan-rekan wartawan apakah upaya membantu Anna dalam rangka balas dendam kepada Ruhut? Hotman tegas menjawab bahwa Ruhut bukan saingannya.

"Ruhut bukan saingan saya. Perkara saya internasional, dia Bahasa Inggris pun tidak bisa. Jenis perkara kami beda," ungkap Hotman dengan tertawa lepas.

"Tidak laku lawyer dengan melawak. Saya dan Ruhut jauhlah bagai Bumi dan Langit," katanya lagi disambut gelak tawa para wartawan yang meliput.

(http://news.okezone.com/read/2011/07/14/338/479956/alasan-istri-ruhut-menunjuk-hotman-paris)

Marga Sitompul Ruhut Terancam Dicopot...??

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 16 Jul 2011 10:35:00 +0000

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul terancam dikeluarkan dari marga Sitompul. Hal itu karena istri Ruhut, Anna Rudhiantiana Legawati sore tadi melaporkan sang suami ke Dewan Tobing se-dunia karena dianggap telah melalaikan adat istiadat batak.

Pasalnya, Ruhut tidak mengakui pernikahan sah dengan dirinya yang sudah terjadi 16 tahun lalu. Dalam media massa, Ruhut kerap mengatakan pernikahannya dengan Anna tidak sah alias kumpul kebo.

Hal tersebut membuat Anna geram, hingga akhirnya melaporkan sang suami ke Dewan Tobing se-dunia yang berkantor di Gedung The Boulevard Jakarta. Anna yang mendapat marga Tobing setelah menikah dengan Ruhut merasa berhak mendapatkan perlindungan dari organisasi marga Tobing.

"Setelah tiga hari (melaporkan ke Mabes Polri) saya sebagai boru Tobing berhak mendapatkan perlindungan. Saya menginginkan agar keluarga Sitompul untuk tidak semena-semena kepada saya, karena Ruhut sudah mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat," ujar Anna saat jumpa pers di Gedung The Boulevard Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Hal yang sama diungkapkan Kuasa Hukum Anna, Hotman Paris Hutapea menjelaskan pelaporan kepada Ruhut dilakukan setelah melihat pernyataan Ruhut di media.

"Semakin banyak perkataan Ruhut yang mengatakan pernikahan itu kumpul kebo. Kami mengadukan secara hukum adat," kata Hotman.

Tidak hanya itu, Hotman juga membeberkan puluhan foto pernikahan adat Ruhut dan Anna yang dilangsungkan di tanah Batak. Dalam foto tersebut juga menampilkan foto Ruhut dengan kedua orangtuanya beserta anaknya Christian dan Anna yang mengenakan adat Batak.

Kata Anna, dirinya tak akan mempermasalahkan hal ini bila Ruhut bukan berasal dari suku Batak.

"Kalau dia bukan adat Batak tidak masalah, tapi dia kan Batak terikat adat," ucapnya.

Menurut Ketua Dewan Tobing Sedunia, Simon Tobing, Ruhut bisa dikeluarkan dari marga Sitompul.

"Akhirnya dia bisa tidak diakui di dalam marganya, tidak diterima di komunitasnya. Misalnya, kalau datang ke pesta tidak dianggap, nanti anaknya tidak dianggap juga. Itu nanti akan kita bahas dulu dengan pihak keluarga Sitompul," paparnya.

Hotman meminta agar Ruhut dihukum secara adat. "Yang kita minta si Ruhut dihukum secara adat, dikeluarkan dari adat. Soal terwujud atau tidak serahkan saja ke Dewan Tobing Sedunia,” katanya.

(http://news.okezone.com/read/2011/07/14/339/479934/marga-sitompul-ruhut-terancam-dicopot)

Istri Ruhut Anna Rudhianti Megawaty Lapor ke Tobing Sedunia Minta Suaminya Dihukum Adat

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 16 Jul 2011 10:28:00 +0000

Setelah ke Bareskrim Mabes Polri, Rudhiantiana Legawati alias Anna Tobing, yang mengaku sebagai istri Ruhut Sitompul melaporkan kembali suaminya ke pemuka masyarakat Tobing alias Tobing Sedunia.

Anna meminta Tobing Sedunia menghukum politisi Demokrat tersebut secara adat.

"Kita minta di sini agar Ruhut dihukum secara adat. Saya sudah beberapa kali melihat orang yang dikeluarkan dari adat. Jadi adat terbuka untuk Ruhut dikeluarkan," ujar pengacara Anna, Hotman Paris Hutapea, dalam jumpa pers di Jalan Fachruddin No 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2011). Anna diterima raja-raja adat Tobing, termasuk Simon Tobing.

Hotman menceritakan selama 3 hari belakangan ini, Ruhut selalu mengatakan di media Anna bukanlah istrinya. Hubungan keduanya hanyalah kumpul kebo. Namun Ruhut sendiri mengetahui di batu nisan ayahnya tertulis 'Ompu Christian'. Christian adalah anak Ruhut dan Anna.

"Apa Ruhut tidak mengakui tulisan di batu nisan itu? Kalau dia berani mengingkari, ya sudahlah sudah tidak tahu lagi harus bilang apa," ujar kolektor mobil mewah ini.

Menurut Hotman, dari segi agama, kumpul kebo adalah fatal. Begitu juga jika dilihat dari segi hukum. Karena itu kedatangan Hotman dan Anna ke Tobing Sedunia untuk menuntut keadilan Christian sebagai anak.

"Pernikahan itu sudah dicatat di kantor Catatan Sipil Indonesia dan sudah dicap di perwakilan Indonesia di Sydney. Kita menuntut keadilan anaknya," pintanya.

Ketua Dewan Tobing Sedunia, Simon Tobing, mengaku prihatin atas apa yang dialami Anna dan anaknya. Dalam adat Batak, kumpul kebo sangatlah hina dan tabu.

"Kami tidak bisa mengerti kenapa bisa keluar dari mulut public figur seperti itu. Karena Anna boru Tobing adalah sah istri dari Ruhut Sitompul," jelasnya.

Karena itu, lanjut Simon, pihaknya akan berbicara dengan keluarga Sitompul yang terdekat untuk membicarakan mengenai hal ini. Begitu juga dengan hukuman yang akan diberikan kepada Ruhut.

"Hukuman nanti dibicarakan lagi antara keluarga Sitompul dan Tobing. Dia bisa dibuang dari komunitasnya dan akhirnya tidak diakui lagi," ungkapnya.

http://www.detiknews.com/read/2011/07/14/174742/1681476/10/istri-ruhut-lapor-ke-tobing-sedunia-minta-suaminya-dihukum-adat

Anna Rudhianti Megawaty Sentot Rumekso, Istri Ruhut Sitompul Minta Bantuan Kepada Raja Tobing

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 16 Jul 2011 10:15:00 +0000

Setelah mengadukan ke Mabes Polri, Anna Rudhianti Megawaty Sentot Rumekso, istri dari pengacara kondang Ruhut Sitompul mengadukan perilaku suaminya ke Raja Tobing.

Anna yang ditemani Hotman Paris Hutapea, kuasa hukumnya berharap mendapat keadilan secara adat dan bantuan dari Ketua Marga Tobing. "Memang seyogyanya Anna melaporkan kepada kami di Tobing sedunia dan kami Tobing sedunia turut prihatin atas apa yang dialami Anna. Apalagi di media Anna dikatakan bukan istri dari Ruhut, tapi hasil kumpul kebo," ujar Ketua Marga Tobing se-Dunia, Simon Tobing di The Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2011).

Lantaran pernah menyaksikan dan mensyahkan pernikahan antara Ruhut dan Anna yang terjadi pada 2001 secara adat, Tobing sedunia akan siap memberi kesaksian jika diperlukan di pengadilan kelak, mengingat Anna yang sudah mengambil langkah hukum. "Kami akan memberi kesaksian bahwa Anna istri sah Ruhut," tutur Simon Tobing menambahkan.

Sementara itu, Hotman Paris, berharap Ruhut Sitompul yang sudah menyakiti Anna dengan menikah lagi agar dicoret namanya dari marga Tobing dan Sitompul. "Kami membuat pengaduan resmi secara adat Batak, agar ibu Anna mendapat pengakuan adalah istri sah Ruhut, dan dia dikeluarkan dari masyarakat adat," ujar Hotman sengit.

(Oleh CekRicek Editor, CekRicek | CekRicek – Jum, 15 Jul 2011 09.59 WIB/C&R/OMG)

Badan Penanggulangan Bencana Data Korban Gempa Tapanuli

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 15 Jun 2011 16:12:00 +0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara, Sumatra Utara melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat bencana gempa berkekuatan 5,5 skala Richter yang terjadi dua kali pada Selasa (14/6) pukul 07.08 WIB dan 10.01 WIB di wilayah tersebut.

"Kita telah mendata serta membuat laporan atas kerusakan dan korban yang terjadi akibat guncangan gempa berkedalaman 10 km di bawah tanah, pada 30 km arah tenggara kota Tarutung tersebut," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli Utara Tumbur Hutabarat di Tarutung, Rabu (15/6).

Ia mengatakan, gempa berpusat di 1.79 lintang utara (LU) dan 99.13 bujur timur (BT) itu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan di kecamatan Pahae Jae, yakni, robohnya 11 ruang kelas gedung SMA negeri 1, karena rusak berat dan kerusakan pada lima belas ruang kelas SMP Negeri 1.

Selain itu, kerusakan terjadi pada sejumlah rumah ibadah, di antaranya, Masjid Raya Aek Botik, gereja HKI, gereja HKBP Sukamaju serta gereja Bethel Injil yang mengalami rusak berat.

"179 unit rumah penduduk rusak dan korban luka ringan mencapai 50 orang serta mengakibatkan kerusakan pada Balai Benih Ikan dan dua unit bangunan PAUD ditambah 1 unit gedung TK," kata Tumbur.

Kerusakan di kecamatan Pahae Julu, kata dia, mengakibatkan tiga titik jalan lintas Sumatera mengalami longsor dan kerusakan pada gereja HKBP Sigompulon dan HKBP Siumataniari serta satu unit rumah penduduk.

Di kecamatan Simangumban, lanjutnya, guncangan gempa mengakibatkan tujuh unit rumah penduduk rusak berat, 26 unit rusak ringan, 1 unit gereja HKBP dan 1 unit Masjid rusak ringan serta 1 unit gedung SD mengalami kerusakan ringan.

Ia mengatakan, pihaknya telah menghimbau penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar tinggal di tenda sementara.

"Pemda setempat telah berupaya mendirikan Posko dan masih terus mendata kerusakan lain serta menyarankan warga korban untuk tinggal pada tenda yang disediakan," kata Tumbur. (Ant/wt/X-12) (MediaIndonesia.com)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

Korban Gempa Bumi Tapanuli Utara Butuh Bantuan Makanan

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 15 Jun 2011 16:10:00 +0000

Korban gempa bumi di Tapanuli Utara, membutuhkan bantuan makanan dan susu bagi balita. Karena hingga sehari setelah gempa, para korban masih berusaha mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

Dan kini para korban gempa mulai khawatir akan terjadi kekurangan makanan. Warga berharap pemerintah daerah setempat secepatnya menurunkan bantuan tambahan makanan yang lebih memadai. Para korban gempa beru menerima beberapa kotak bantuan mi instan dari kecamatan setempat.

Warga sejak semalam juga bertahan di tenda pengungsian darurat serta didepan rumah masing-masing. Hal itu dilakukan karena mereka khawatir akan terjadi gempa susulan.

Gempa di Tapanuli Utara, terutama di kawasan Pahae dan Kecamatan Sarula, menyebabkan sekitar 167 rumah warga rumah rusak dan 70 diantaranya rusak berat. Kerusakan parah terjadi di Desa Nahormok Marsada, dimana sekitar 30 rumah rusak berat. Sejumlah sekolah juga rusa akibat bencana itu.

Gempa juga menyebabkan longsor di sejumlah titik. Akibatnay jalur lintas Sumatera di kawasan Tapanuli Utara sempat terputus. Namun kini jalur tersebut telah dibersihkan.

Dua Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter kemarin mengguncang kawasan Tapanuli Utara. Warga menyatakan, getaran gempa kedua kalinya yang menyebabkan kerusakan parah.(MediaIndonesia.com)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

Sekolah di Tarutung Diliburkan Pascagempa

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 15 Jun 2011 16:00:00 +0000

Aktivitas belajar mengajar di lokasi gempa di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut), terpaksa diliburkan, karena bangunan sekolah tidak mungkin digunakan.

Apalagi, gempa susulan masih terus menguncang daerah itu, sehingga dikhawatirkan melukai murid jika aktivitas belajar tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, murid yang telanjur datang ke sekolah dipulangkan oleh guru mereka.

Salah satu sekolah yang aktivitas belajar mengajarnya diliburkan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Huria Kristen Indonesia yang kondisi bangunannya retak-retak. Murid-murid sekolah itu dipulangkan setelah guru mengumumkan bahwa aktivitas belajar mengajar ditiadakan.

Sebelum dipulangkan, mereka menyempatkan diri bersama-sama melakukan kebaktian, memohon agar bencana di daerah mereka segera berakhir. Apalagi, para murid akan melaksanakan ujian semester beberapa hari lagi.

Pihak sekolah berencana membuat tenda darurat sebagai sarana ujian. "Kita masih menunggu petunjuk dari kepala sekolah atau Dinas Pendidikan Tapanuli Utara," kata Suparman Hutabarat, salah seorang guru, Rabu (15/5). (MediaIndonesia.com)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

Gempa Selasa (14/6) akibatkan Longsor di Tapanuli Utara

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Wed, 15 Jun 2011 15:58:00 +0000

Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter pada 1.83 Lintang Utara, 99.07 Bujur Timur di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Selasa (14/6), terjadi dua kali yakni pukul 07.08 WIB dan 10.01 WIB, mengakibatkan jalan longsor.

"Gempa berkedalaman 10 kilometer tersebut berada 22 kilometer di sebelah Tenggara Tarutung dan 39 kilometer sebelah Timur Laut Sibolga," kata Kabag Humas Pemkab Tapanuli Utara Jahormat Lumban Gaol di Tarutung, Selasa.

Ia mengatakan, gempa tersebut menimbulkan kerusakan dengan longsornya dua titik jalan lintas Sumatera di Kecamatan Pahae Jae dan guncangan gempa tersebut cukup mengejutkan warga Tapanuli Utara.

Hingga saat ini, lanjutnya, petugas penanggulangan bencana masih berada di lokasi longsor bersama warga masyarakat guna memperbaiki jalan yang rusak, agar arus kenderaaan bisa kembali lancar.

"Informasi yang diperoleh, hingga kini belum ditemukan adanya korban jiwa dan besarnya kerugian akibat longsor tersebut," kata Jahormat.

Dia mengatakan, getaran gempa tersebut juga dirasakan warga Toba Samosir yang berjarak sekitar 70 kilometer dari Kota Tarutung.

Bahkan, jelasnya, sejumlah anggota DPRD Tobasa, yang sedang melaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi atas laporan pertanggung jawaban Bupati, berhamburan lari ke luar dari gedung Dewan.

"Rapat sempat tertunda, karena semua peserta terkejut akibat guncangan gempa yang terasa cukup kuat," ujar Seretaris Dewan, Jaresman Manurung. (Ant/wt/X-12)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

DR. Ferdinand Lumban Tobing, Dokter Pejuang Masa Revolusi

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 11 Jun 2011 07:32:00 +0000

Sebagai pemimpin militer dengan jabatan Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan pada awal revolusi, dr. Ferdinand Lumban Tobing turun memimpin perjuangan gerilya di hutan-hutan.

Ferdinand Lumban Tobing adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berlatar belakang profesi dokter. Ketidaksenangannya terhadap kolonial yang sudah lama tersimpan dalam hati Ferdinand mencapai puncaknya tatkala Ferdinand melihat penderitaan saudara sebangsanya diperlakukan tidak manusiawi di zaman kerja paksa (romusha) yang diberlakukan pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu ia protes terhadap pemerintah pendudukan Jepang, protes yang mengakibatkan dirinya menjadi target pembunuhan tentara Jepang.

Dalam sejarah perjuangannya, putra bangsa kelahiran Tapanuli ini lebih banyak tercatat pada zaman pendudukan Jepang dan zaman revolusi kemerdekaan, yakni perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda merebut kembali Republik Indonesia, peristiwa yang lebih sering dikenal dengan istilah Agresi Militer Belanda.

Ferdinand Lumban Tobing dilahirkan di Sibuluan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada 19 Februari 1899. Namun, berhubung keluarganya pindah ke Pulau Jawa, masa remaja pun dilalui Ferdinand di Pulau Jawa. Bahkan, pendidikan dasar pun dijalani dan diselesaikannya di Depok, Bogor, Jawa Barat.

Selepas sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan Sekolah Dokter di Jakarta yang di zaman kolonial Belanda benama STOVIA. Setamat dari STOVIA pada tahun 1924, ia bekerja sebagai dokter bagian penyakit menular di rumah sakit CBZ, sekarang bernama Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Selama menjalani profesi sebagai dokter, Ferdinand sering dipindah-pindah. Beberapa tahun bekerja di RSCM, ia kemudian dipindahkan ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Dari Tenggarong ia kemudian dipindah ke Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, beliau menjalani tugas sampai tahun 1935 sebelum kemudian dipindahkan lagi ke daerah Tapanuli, tanah kelahirannya. Di daerah Tapanuli sendiri beliau pertama-tama ditempatkan di Padang Sidempuan, kemudian dipindahkan ke Sibolga.

Bersamaan saat Ferdinand bertugas di Sibolga, Perang Dunia II sedang berkobar. Di Indonesia sendiri, pasukan pendudukan Belanda mengalami kekalahan dari pasukan Jepang. Sehingga, bangsa Indonesia yang tadinya merupakan koloni Belanda kemudian digantikan oleh Jepang.

Sesuai pengakuan Jepang sebelumnya, sebagai sesama Asia mereka datang menolong bangsa Indonesia mengusir pasukan Belanda yang notabene berkulit putih alias Eropa, maka di awal kemenangan Jepang, rakyat Indonesia juga merasa senang dengan kemenangan tersebut dan berpikir telah terbebas dari penjajahan. Namun kemerdekaan yang diimpikan rupanya hanya sebuah fatamorgana. Ucapan Jepang hanyalah omong kosong.

Jepang ternyata tidak berbeda dengan bangsa Belanda maupun bangsa imperialis lainnya, ingin menguasai bangsa Indonesia. Bahkan, kekejaman tentara Jepang melebihi tentara Belanda. Semua pria dewasa diwajibkan romusha, yakni kerja paksa untuk mengerjakan pembukaan jalan, membuat benteng dan lain-lain tanpa diupah. Hasil pertanian dan ternak rakyat dirampas dengan paksa tanpa ganti rugi. Barang siapa yang tidak menuruti perintah dihukum penjara, kerja paksa, dibuang, bahkan dibunuh atau hukuman mati.

Di era pendudukan Jepang ini, dokter Ferdinand Lumban Tobing bertugas sebagai dokter pengawas kesehatan romusha. Karena itu, ia menyaksikan dengan jelas bagaimana para romusha (pekerja paksa) - yang ketika itu membuat benteng di Teluk Sibolga - diperlakukan tidak manusiawi oleh tentara Jepang. Dengan perasaan sedih beliau seakan dipaksa menonton kesengsaraan yang dialami saudara-saudara sebangsanya sendiri. Hatinya tidak sanggup menerima. Beliau pun melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Namun akibatnya, beliau dicurigai dan menjadi salah seorang terpelajar Tapanuli yang menjadi target yang akan dibunuh Jepang.

Sebagai dokter, beliau seorang profesional murni. Hatinya tidak sanggup membiarkan orang yang sedang membutuhkan keahliannya menderita, sekalipun itu orang yang tidak disukainya. Maka tatkala seorang tentara Jepang jatuh dari kendaraan, dokter Ferdinand ini pun menyelamatkan nyawa tentara tersebut dengan mengobatinya semaksimal mungkin hingga sembuh. Melihat pertolongan yang diberikannya, tentara Jepang pun mengurungkan niat mengejar dan membunuh Ferdinand.

Di pentas politik, dokter Ferdinand termasuk seorang yang berhasil. Pada tahun 1943 saat masih di zaman pendudukan Jepang, beliau sudah diangkat menjadi Ketua Syu Sangi Kai (Dewan Perwakilan Daerah) Tapanuli, di samping sebagai anggota Cuo Sangi In.

Pada tahun 1945, sejarah dunia tercatat, Perang Dunia kedua berakhir. Jepang menyerah kepada pasukan sekutu. Dengan demikian, pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia pun dipaksa meninggalkan tanah Indonesia. Kesempatan emas tersebut tidak disia-siakan para pemimpin bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia pun diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Di awal kemerdekaan ini, Ferdinand Lumban Tobing diangkat jadi Residen Tapanuli, sejak bulan Oktober 1945.

Namun sebagaimana tercatat dalam sejarah, Pemerintah Kerajaan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Mereka masih berusaha merebut kembali Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah jajahannya dengan melancarkan serangan-serangan militer yang lebih dikenal dengan istilah Agresi Militer I dan II Belanda.

Pada awal revolusi inilah perjuangan Ferdinand semakin nyata dalam mempertahankan kemerdekaan negeri yang sangat dicintainya. Sebagai seorang Residen, beliau ketika itu benar-benar menghadapi suatu situasi yang sangat sulit. Beliau harus menyaksikan dan membiarkan putra-putra daerah keresidenannya, Tapanuli berperang bersabung nyawa melawan saudara sebangsanya sendiri dari Sumatera Timur. Ketika itu, daerah Sumatera Timur yang sebelumnya telah jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer I Belanda, maju memerangi Tapanuli.

Kecintaan akan kemerdekaan negerinya ditambah pendirian yang teguh, tegas dan tak mudah digertak menjadi modal perjuangan Ferdinand Lumban Tobing. Dengan semangat perjuangan yang berkobar dan tak takut mati, maka pada Agresi Militer II Belanda, dengan tanpa ragu sedikitpun Ferdinand bersedia diangkat menjadi Gubernur Militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Dan sebagai pemimpin militer, ia pun harus turun di barisan depan, memimpin perjuangan gerilya di hutan-hutan, naik gunung turun gunung.

Perjuangan ternyata tidak sia-sia, berkat perjuangan seluruh bangsa Indonesia di pusat maupun di daerah, baik yang berjuang di bidang politik, diplomatik, pendidikan, angkat senjata maupun cara lainnya, akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional. Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, dr. Ferdinand Lumban Tobing ditawari menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara tapi ditolak oleh Ferdinand. Namun pada Kabinet Ali I (Juli 1953-Juli 1955) ia bersedia menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Kesehatan (ad interim). Kemudian, ia juga pernah menjadi Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah, dan terakhir menjabat Menteri Negara Urusan Transmigrasi.

Pada usia 63 tahun, tepatnya pada 7 Oktober 1962, beliau meninggal dunia di Jakarta. Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, beliau layaknya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi atas permintaan keluarga, jenazahnya dimakamkan di tanah kelahirannya di Kolang, Sibolga.

Dr. Ferdinand Lumban Tobing dikagumi dan dikenang banyak orang karena perhatiannya yang sangat besar terhadap orang kecil, seperti para romusha di zaman pendudukan Jepang. Dalam membela dan berbuat baik kepada orang kecil tersebut, terlihat bahwa dr Ferdinand tanpa pamrih.

Mengingat jasa-jasa dr. Ferdinand Lumban Tobing dalam perjuangan kemerdekaan, maka atas nama negara, pemerintah menganugerahkan gelar kehormatan kepada beliau sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gelar kehormatan tersebut disahkan dengan SK Presiden Republik Indonesia No.361 Tahun 1962, tanggal 17 Nopember 1962.

Referensi : http://www.tokohindonesia.com/

GURBENUR SUMATERA UTARA:
1. Sutan Muhammad Amin Nasution (18 Juni 1948 - 1 Desember 1948)
2. Ferdinand Lumbantobing (1 Desember 1948 - 31 Januari 1950)
3. Sarimin Reksodiharjo (14 Agustus 1950 - 25 Januari 1951)
4. Abdul Hakim (25 Januari 1951 - 23 Oktober 1953)
5. Sutan Muhammad Amin Nasution (23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956)
6. Sutan Kumala Pontas (18 Maret 1956 - 1 April 1960)
7. Raja Djundjungan Lubis (1 April 1960 - 5 April 1963)
8. Eny Karim (8 April 1963 - 15 Juli 1963)
9. Ulung Sitepu (15 Juli 1963 - 16 November 1965)
10. PR. Telaumbanua (16 November 1965 - 31 Maret 1967)
11. Marah Halim Harahap ( 31 Maret 1967 - 12 Juni 1978)
12. Edward Waldemar Pahala Tambunan (12 Juni 1978 - 13 Juni 1983)
13. Kaharuddin Nasution (13 Juni 1983 - 13 Juni 1988)
14. Raja Inal Siregar (13 Juni 1988 - 15 Juni 1998)
15. Tengku Rizal Nurdin (15 Juni 1998 -5 September 2005)
16. Rudolf Pardede (10 Maret 2006 - 16 Juni 2008)
17. Syamsul Arifin (16 Juni 2008 - sekarang)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

DR. Ferdinand Lumban Tobing Gubsu Kedua (1 Desember 1948 - 31 Januari 1950)

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 11 Jun 2011 06:58:00 +0000

Ferdinand Lumbantobing atau sering pula disingkat sebagai FL Tobing (lahir di Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara, 19 Februari 1899 – meninggal di Jakarta, 7 Oktober 1962 pada umur 63 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatra Utara.

Ia lulu sekolah dokter STOVIA pada tahun 1924 dan bekerja di CBZ RSCM, Jakarta.

Pada tahun 1943 ia diangkat menjadi Syu Sangi Kai' (DPD) Tapanuli dan juga sebagai Chuo Sangi In (DPP).

Setelah kemerdekaan ia diangkat menjabat beberapa jabatan penting seperti Menteri Penerangan dan Menteri Kesehatan (ad interim). Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Beliau dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

GURBENUR SUMATERA UTARA:
1. Sutan Muhammad Amin Nasution (18 Juni 1948 - 1 Desember 1948)
2. Ferdinand Lumbantobing (1 Desember 1948 - 31 Januari 1950)
3. Sarimin Reksodiharjo (14 Agustus 1950 - 25 Januari 1951)
4. Abdul Hakim (25 Januari 1951 - 23 Oktober 1953)
5. Sutan Muhammad Amin Nasution (23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956)
6. Sutan Kumala Pontas (18 Maret 1956 - 1 April 1960)
7. Raja Djundjungan Lubis (1 April 1960 - 5 April 1963)
8. Eny Karim (8 April 1963 - 15 Juli 1963)
9. Ulung Sitepu (15 Juli 1963 - 16 November 1965)
10. PR. Telaumbanua (16 November 1965 - 31 Maret 1967)
11. Marah Halim Harahap ( 31 Maret 1967 - 12 Juni 1978)
12. Edward Waldemar Pahala Tambunan (12 Juni 1978 - 13 Juni 1983)
13. Kaharuddin Nasution (13 Juni 1983 - 13 Juni 1988)
14. Raja Inal Siregar (13 Juni 1988 - 15 Juni 1998)
15. Tengku Rizal Nurdin (15 Juni 1998 -5 September 2005)
16. Rudolf Pardede (10 Maret 2006 - 16 Juni 2008)
17. Syamsul Arifin (16 Juni 2008 - sekarang)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

Sutan Muhammad Amin Nasution Gubernur Sumut Pertama

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 11 Jun 2011 06:26:00 +0000

Sejarah Sumatera Utara
Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Gubernur Sumatera Utara yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin.

Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak zaman Mesolitikum. Penghuninya disebut sebagai orang Austro Melanesoid, banyak mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang Proto Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Deutro Melayu yang berasal dari daerah bagian selatan Cina.

Pada awal tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiou. Pada suatu ketika, terjadi peperangan antara Kerajaan Nagur dan Kerajaa Batangiou yang dimenangkan oleh Kerajaan Nagur. Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi penguasa seluruh Simalungun.

Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumun, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.

Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus menerus terlibat persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. Kekuasaan Kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian utara Sumatera Utara. Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluah pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur. Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya sekitar sepuluh kilometer dari Medan.

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima Aceh bernama Gocah Pahlawan dating ke Deli Tua dan menikah dengan putrid Wan Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.

Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. pada tanggal 1 Februari 1859, Siak menandatangani penjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Belanda juga diizinkan membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah yang yang dirasa perlu. Belanda juga diizinkan, bila perlu, mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak.

Belanda kemudian mengangkat seorang Asisten Residen di Siak. Kekuasaan Belanda ketika itu meliputi seluruh daerah jajahan Siak, yaitu daerah pesisir timur Sumatera. Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda mulai masuk sejak berakhirnya perang Paderi di Sumatera Barat. Untuk wilayah tanah batak pedalaman, cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya "perjanjian tembaga". Penjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara. Selain itu, Belanda juga menyerang dan memduduki Pulau Nias pada tahun 1863.

Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Batakladen, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat. Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut. Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1877 sampai 1907. Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini, berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.

Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis. Pada saat itu, banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang sebagian diantaranya merupakan cabang dari organisai yang berpusat di Jakarta. Mereka adalah Syarikat Ilam, PNI, Gerindo, Partindo, Al Jami'atul Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan organiasi-organiasi pergerakan lain.

Di Tapanuli terdapat pula organisasi keagamaan, khususnya gerejani yang masuk ke daerah ini sejak abad 19. Pengaruh nasionalisme mulai terasa dalam gereja sekitar tahun 1930. Sejumlah orang Batak yang tergabung dalam perkumpulan Hatopan Kristen Batak mengkritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing.

Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. Dalam waktu ingkat, pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Raja-raja di Sumatera Utara kemudian diperintah untuk membantu pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah Jepang. Jepang memerintah di Sumatera Utara secara sewenang-wenang, dan menyengsarakan rakyat. Diantara kebijakan yang menyengsarakan rakyat adalah Romusha. Romusha bertujuan memobilisasi seluruh rakyat untuk membantu Jepang dalam pembangunan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Banyak diantara para romusha ini dikirim ke luar negeri seperti Birma, Thailand dan tempat lain untuk dipekerjakan secara paksa dan tidak manusiawi.

Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal kemerdekaan ini, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas, pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dalam memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, tapatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap sampai sekarang. Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai tahun 1960.

Sampai awal terbentuknya rezim Orde Baru, Sumatera Utara masih disibukan dengan konflik-konflik baik vertical ataupu horizontal. Akibat konflik tersebut, empat gubernur berikutnya tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka adalah Raja Junjungan Lubis (1960-1963), Eny Karim (1963-1963), Ulung Sitepu (1963-1965), dan P.R. Telaumbanua (1965-1967). Pembangunan daerah baru bias dilakukan di era Orde Baru. Gubernur yang menjabat pertama di era Orde Baru adalah Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978). Gubernur berikutnya adalah Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983), Mayjen Kaharuddin Nasution (1983-1988), Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998), Mayjen Teungku Rizal Nurdin (1998-2005), Rudolf Pardede (2005-2008), dan Syamsul Arifin (2008-2013).

Mr. Sutan Muhammad Amin Nasution
Krueng Raba Nasution

Mr SM Amin alias Mr Sutan Muhamad Amin dengan nama kecil Krueng Raba Nasution, lahir di Lho’ Nga (Aceh) pada 22 Pebruari 1904. Dilahirkan oleh seorang ibu bernama Siti Mardiah asal Batang Natal Mandailing, dan ayah bernama Muhamad Taif gelar Raja Aminudin berasal dari kampung Pidoli Dolok, Penyabungan

☐ Masa Kanak-kanak (1915-1919)
■ Solok (1915-1916) ■ Sibolga (1916-1927) ■ Tanjung Pinang (1918-1919)
☐ MASA PEMUDA (1919-1933)
■ Murid MULO/Pasar Baru (1921-1924)
■ Yogyakarta (1924-1927) ■ Batavia Centrum (1927-1933)
☐ MASA DEWASA (1934-1962)
■ Di Kutaraja (1934-1941) ■ Di Jakarta (1951-1953) ■ Masa di Jakarta (1956-1948)
■ Di Tanjung Pinang/Riau (1958-1960) ■ Di Jakarta (1960-1962)
☐ ■ Di Jakarta (1962-1984)
* http://mistersmamin.blogspot.com)

GURBENUR SUMATERA UTARA:
1. Sutan Muhammad Amin Nasution (18 Juni 1948 - 1 Desember 1948)
2. Ferdinand Lumbantobing (1 Desember 1948 - 31 Januari 1950)
3. Sarimin Reksodiharjo (14 Agustus 1950 - 25 Januari 1951)
4. Abdul Hakim (25 Januari 1951 - 23 Oktober 1953)
5. Sutan Muhammad Amin Nasution (23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956)
6. Sutan Kumala Pontas (18 Maret 1956 - 1 April 1960)
7. Raja Djundjungan Lubis (1 April 1960 - 5 April 1963)
8. Eny Karim (8 April 1963 - 15 Juli 1963)
9. Ulung Sitepu (15 Juli 1963 - 16 November 1965)
10. PR. Telaumbanua (16 November 1965 - 31 Maret 1967)
11. Marah Halim Harahap ( 31 Maret 1967 - 12 Juni 1978)
12. Edward Waldemar Pahala Tambunan (12 Juni 1978 - 13 Juni 1983)
13. Kaharuddin Nasution (13 Juni 1983 - 13 Juni 1988)
14. Raja Inal Siregar (13 Juni 1988 - 15 Juni 1998)
15. Tengku Rizal Nurdin (15 Juni 1998 -5 September 2005)
16. Rudolf Pardede (10 Maret 2006 - 16 Juni 2008)
17. Syamsul Arifin (16 Juni 2008 - sekarang)

TOKOH BATAK

BETA MARENDE BATAK

Sutan Muhammad Amin Nasution, Gubernur Sumatera Utara Pertama Dilantik Presiden

noreply@blogger.com (Red Tulip) — Sat, 11 Jun 2011 06:00:00 +0000

Sutan Muhammad Amin Nasution Gubernur Sumatera Utara periode 18 Juni 948 - 1 Desember 1948 dan 23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956.

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, barang kali belum pernah terjadi Presiden melantik Gubernur. Peristiwa sejarah ini terjadi di Sumatera Utara. Pada 19 Juni 1948, Presiden Soekarno melantik Mr. Sutan Muhammad Amin Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara definitif yang dalam suatu upacara yang dilangsungkan di Pendopo Keresidenan Aceh Provinsi Sumatera Utara. Upacara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Sukiman Wiryosandjoyo serta rombongan Presiden lainnya. Pembesar daerah yang hadir antara lain Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Residen Aceh-T.TM.Daudsyah, Sultan Siak Syarif Kasim dan lain-lain.

Sebelum Presiden melantik Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin terlebih dahulu kata pengantar disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan pelantikan tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 1948.

RI Menjadi Kecil

Mungkin ada pertanyaan kenapa pelantikan Gubernur Sumatera Utara yang definitif dilaksanakan di Aceh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita kutip pidato Presiden Soekarno pada 18 Juni 1948 ketika berkunjung ke Bireuen untuk bertemu dengan rakyat. Pidato Presiden itu disampaikan dalam rapat umum malam hari di Cot Gapu Bireuen yang dihadiri sekitar 100.000 rakyat yang datang dari berbagai pelosok daerah. Podium tempat Bung Karno bicara hanya diterangi oleh lampu petromax.

Kami sebagai pengelola surat kabar mingguan "Suasana" yang diterbitkan oleh Penerangan Tentara Resimen V Divisi X hadir dalam rapat umum tersebut mencatat pidato Presiden dengan menggunakan stenograpi, karena waktu itu belum ada tape recorder. Dalam pidatonya yang cukup panjang Presiden Soekarno antara lain mengatakan sebagai berikut :

Dalam naskah Linggarjati Daerah Republik hanya Jawa, Madura dan Sumatera. Setelah Agresi Belanda I, tanggal 21 Juli 1947 banyak tempat diduduki Belanda. Di Sumatera Timur ada Belanda, di Padang ada Belanda, di Palembang ada Belanda, di Jakarta ada Belanda, di Bandung ada Belanda, di Sukabumi ada Belanda, di Semarang ada Belanda, di Surabaya, Bangil, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi diduduki Belanda, dengan demikian Republik kita menjadi kecil.

Selanjutnya ditambahkan, walaupun Republik kita kecil, kita tetap mempertahankan Republik ini menjadi modal perjuangan rakyat Indonesia. Walau Republik ini tinggal sebesar payung, walau Republik ini hanya tinggal Aceh saja, Republik ini tetap kita pertahankan dengan Aceh menjadi modal. Aceh daerah modal Republik ini, modal dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, demikian Presiden.

Melalui pidato Presiden Soekarno ini terjawablah apa sebab Gubernur Sumut dilantik di Aceh, dan tahulah kita betapa gentingnya situasi negara kita di masa itu. Waktu itu memang Yogyakarta belum direbut dan diduduki Belanda, karena itu Presiden Soekarno dan rombongan dapat terbang dari Lapangan Maguo ke Lapangan Terbang Lhok Nga di Banda Aceh dengan menggunakan pesawat Dakota "RI. 002" yang diterbangkan oleh pilot berkebangsaan Amerika bernama Robert Earl Freeberg.

Baru dalam Agresi II tanggal 19 Desember 1948 Yogya direbut Belanda, Presiden Soekarno, PM St. Syahrir dan H. Agus Salim ditawan Belanda di Berastagi dan Parapat, sedangkan Bung Hatta dan pemimpin yang lain ditawan di Pulau Bangka.

15 April Hari Jadi Provsu

Pertanyaan, kenapa hari Jadi Provinsi SU ditetapkan 15 April, sedangkan Gubernur Muda Sumatera Utara Mr. S.M. Amin dilantik 14 April 1947, berarti waktu itu Provinsi Sumatera Utara telah lahir yang dipimpin oleh Gubernur Muda, yang dilantik oleh Wakil Pemerintah Pusat/Gubernur Sumatera Mr. Teuku Moehd Hasan. Dasar hukum pelantikan itu Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan untuk Gubernur-Gubernur Muda di Sumatera yang ditetapkan oleh Wakil Pemerintah Pusat/Gubernur Sumatera tanggal 17 Desember 1947 No. 13/Bkt/U.

Untuk menjawab kenapa 15 April ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara, menurut setahu kami karena Undang-undang No. 10 tahun 1948 diundangkan pada 15 April 1948. Undang-undang tersebut ditetapkan mengingat luasnya Pulau Sumatera maka perlu dibagi menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Undang-undang ini memberi penegasan dalam pasal 3 ayat 3 bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah Gubernur Provinsi tetapi tidak mempunyai hak suara.

Setelah Presiden Soekarno melantik Mr. S.M. Amin menjadi Gubernur Sumut, sekitar 5 bulan kemudian Gubernur Sumatera Utara itu melantik DPR Sumatera Utara dalam sidang paripurna yang dilangsungkan di Tapak Tuan mulai 13 s/d 16 Desember 1948. Mungkin timbul pertanyaan kenapa begitu cepat Gubernur Mr. S.M. Amin bisa melantik para anggota Dewan? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat strategi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Mr. Teuku Moehd Hasan. Setelah Provinsi Sumatera "dimekarkan" menjadi tiga Provinsi dan dilantiknya Gubernur Muda untuk masing-masing provinsi maka Gubernur Muda mempersiapkan perangkat pemerintahan daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, juga perangkat-perangkat daerah lainnya.

Setelah Mr. S.M. Amin dilantik menjadi Gubernur Muda maka Kutaraja (Banda Aceh) menjadi ibukota Provinsi SU. Dalam rangka berkonsultasi dengan partai-partai politik dalam untuk menyusun anggota Perwakilan Rakyat Sumut sangat sulit, karena berhubungan ke Residenan di Tapanuli sangat susah, demikian juga hubungan ke Sumatera Timur. Kesulitan ini dapat dilihat, ketika anggota Dewan dari Tapanuli, dan dari Sumatera Timur dipanggil untuk dilantik dan bersidang di Tapak Tuan. Mereka yang datang dari Tapanuli harus menempuh perjalanan laut dengan menggunakan motor boat, padahal di laut terus menerus kapal perang Belanda melakukan patroli, kalau ada boat ke luar dari daerah pasti akan diberondong dengan senjata otomatis. Demikian anggota Dewan dari Sumatera Timur untuk sampai di Tapak Tuan harus menempuh hutan belantara. Anggota DPR Sumatera Utara berjumlah 45 orang yang bisa menghadiri sidang pertama itu berjumlah 29 orang saja.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat SU dari Tapanuli adalah: Fachruddin (Pesindo), Abdul Hakim (Masyumi), Sutan Mangara Muda (Partai Sosialis), H. Abdul Aiziz (Masyumi) dan Jahya Siregar (Masyumi). Sedangkan yang tidak bisa hadir adalah: A. Sutarjo, Dr. Gindo Siregar, Dr. R.Sunario, Dr. Cashmir Harahap, D.Dyar Karim, Kario Siregar (Ayahanda Raja Inal Siregar), Nulung Sirait, M.Hutasoit, Lokot Batubara, S.M.Simanjuntak, Mr.H.Silitonga, Mr.R.L Tobing, Dr. Warsito, Rustalembanua dan Patuan R. Natigor.

Anggota DPR SU dari Sumatera Timur adalah: Hadely Hasibuan, (Partai Sosialis), A. Xarim MS (PKI), Agus Salim (Sobsi), Herman Siahaan (Sobsi), H.Abdulrahman Syihab (Masyumi), M.Yusuf Abdullah (Pesindo), M. Yunan Nasution (Masyumi), S.M. Tarigan (BTI) dan St.Soaloan (Parkindo).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dari Keresidenan Aceh adalah: Tengku Ismail Jakop (Masyumi), Sutikno P.Sumato (tidak berpartai), M.I.Daud (Partai Sosialis), Abdul Mu'thi (PNI), Affan Daulay (PSSI) Tgk.Abdul Wahab (Masyumi), M.Abdul Syam (PSSI), M.Sariddin (PSSI) Bagindo Bujang (Sobsi) Tgk M.Nur Ibrahim (Masyumi).

Itulah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dari tiga Keresidenan, Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Sedangkan Ketua DPR SU sesuai dengan UU No. 10 tahun 1948 adalah Gubernur tanpa mempunyai hak suara. Adapun yang melantik DPR Sumatera Utara ini adalah Gubernur Sumut Mr.S.M.Amin. Ketika melantik DPR SU ini Mr.S.M.Amin antara lain mengatakan, menjadi anggota Dewan bukan untuk kepentingan segolongan, tetapi untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara. Di antara keputusan yang diambil dalam sidang DPR Sumatera Utara itu adalah ditetapkan Kutaraja Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Sumatera.

Ketua DPR Sumut Pertama

Dengan uraian yang sederhana ini jelaslah kenapa Presiden melantik Gubernur Sumatera Utara di Aceh. Ditetapkannya 15 April sebagai Hari Jadi Provinsi SU, sesuai dengan tanggal diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1948. Gubernur Mr.S.M. Amin melantik Dewan, mewakili Menteri Dalam Negeri Mr. S.M sebagai Ketua DPR SU, juga sesuai kehendak Undang-undang. Kalau selama ini masih kabur siapa sebenarnya Ketua Dewan Perwakilan Sumatera Utara pertama, maka kini sudah terjawab dan dapat dipertanggungjawabkan adalah Mr.S.M.Amin.

Andai kata DPRD SU sekarang ini ingin melestarikan wajah-wajah Ketua DPR SU pertama sampai Ketua Dewan sekarang, maka dapat dimulai dari Ketua pertama Mr. S.M.Amin dan seterusnya.

Masyarakat Sumatera Utara kini dapat melihat wajah para Gubernur Sumatera Utara mulai dari Gubernur pertama hingga Gubernur sekarang di Museum Negeri Sumatera Utara.
Alangkah baiknya kalau ada inisiatif dari pihak DPRD SU untuk melestarikan wajah-wajah Ketua DPRD Sumatera Utara atau dipasang di gedung DPRD SU dan Museum Negeri Sumatera Utara. Hal ini penting untuk kepentingan sejarah. Lain halnya kalau sementara kita memang tidak menghiraukan sejarah.

Mr. Sutan Muhammad Amin Nasution
Krueng Raba Nasution

Mr SM Amin alias Mr Sutan Muhamad Amin dengan nama kecil Krueng Raba Nasution, lahir di Lho’ Nga (Aceh) pada 22 Pebruari 1904. Dilahirkan oleh seorang ibu bernama Siti Mardiah asal Batang Natal Mandailing, dan ayah bernama Muhamad Taif gelar Raja Aminudin berasal dari kampung Pidoli Dolok, Penyabungan.

☐ Masa Kanak-kanak (1915-1919)
■ Solok (1915-1916) ■ Sibolga (1916-1927) ■ Tanjung Pinang (1918-1919)
☐ MASA PEMUDA (1919-1933)
■ Murid MULO/Pasar Baru (1921-1924)
■ Yogyakarta (1924-1927) ■ Batavia Centrum (1927-1933)
☐ MASA DEWASA (1934-1962)
■ Di Kutaraja (1934-1941) ■ Di Jakarta (1951-1953) ■ Masa di Jakarta (1956-1948)
■ Di Tanjung Pinang/Riau (1958-1960) ■ Di Jakarta (1960-1962)
☐ ■ Di Jakarta (1962-1984)

* Oleh Muhammad TWH - Penulis wartawan senior pemerhati sejarah (http://mistersmamin.blogspot.com)

GURBENUR SUMATERA UTARA:
1. Sutan Muhammad Amin Nasution (18 Juni 1948 - 1 Desember 1948)
2. Ferdinand Lumbantobing (1 Desember 1948 - 31 Januari 1950)
3. Sarimin Reksodiharjo (14 Agustus 1950 - 25 Januari 1951)
4. Abdul Hakim (25 Januari 1951 - 23 Oktober 1953)
5. Sutan Muhammad Amin Nasution (23 Oktober 1953 - 12 Maret 1956)
6. Sutan Kumala Pontas (18 Maret 1956 - 1 April 1960)
7. Raja Djundjungan Lubis (1 April 1960 - 5 April 1963)
8. Eny Karim (8 April 1963 - 15 Juli 1963)
9. Ulung Sitepu (15 Juli 1963 - 16 November 1965)
10. PR. Telaumbanua (16 November 1965 - 31 Maret 1967)
11. Marah Halim Harahap ( 31 Maret 1967 - 12 Juni 1978)
12. Edward Waldemar Pahala Tambunan (12 Juni 1978 - 13 Juni 1983)
13. Kaharuddin Nasution (13 Juni 1983 - 13 Juni 1988)
14. Raja Inal Siregar (13 Juni 1988 - 15 Juni 1998)
15. Tengku Rizal Nurdin (15 Juni 1998 -5 September 2005)
16. Rudolf Pardede (10 Maret 2006 - 16 Juni 2008)
17. Syamsul Arifin (16 Juni 2008 - sekarang)