nadton hermawan

KALENDER PENDIDIKAN 2015/2016

noreply@blogger.com (naton) — Thu, 25 Jun 2015 04:59:00 +0000

Solahkan Yang Butuh di sedot :

Kalender Pendidikan 2015/2016

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 2015 PROV. PAPUA

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 24 Jun 2015 02:22:00 +0000

A. Latar belakang

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan penuntasan buta aksara dan penuntasan program wajib belajar indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai indikator standar keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 ( sembilan ) tahun, maka program ini dinilai berhasil apabila APS penduduk usia 7 – 12 tahun ( SD ) dan APS penduduk usia 13 – 15 tahun (SMP) mencapai 100 persen. BPS Provinsi Papua tahun 2013 mencatat bahwa APS penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 75,51 persen, sementara usia 13 – 15 tahun mencapai 73,27 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat 24,49 persen penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah, dan sebanyak 26,73 persen penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Papua belum sepenuhnya berhasil, baik pada jenjang pendidikan SD/sederajatataupun SMP/sederajat. Namun melihat kondisi pendidikan di Provinsi Papua dan untuk menjawab tantangan pendidikan di masa mendatang, maka kita tidak hanya terfokus pada program wajib belajar 9 tahun tetapi harus sudah mulai merintis penuntasan program wajib belajar 12 tahun sejak dini. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan generasi – generasi mendatang yang berkualitas dan berkompeten.

Dalam rangka menjawab tantangan implementasi program wajib belajar 12 tahun serta dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, maka suasana dan tatanan pendidikan kita juga berkembang. Dengan arus teknologi dan informasi sehingga dunia pendidikan di tanah Papua juga ikut berkembang dan dapat tercermin melalui kondisi satuan pendidikan terutama di perkotaan baik tingkat SD, SMP, SMA maupuan SMK atau sederajat yang menunjukan mutu dan kualitas proses pembelajarannya semakin baik sehingga dalam berbagai kompetisi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, Papua mampu berprestasi dan bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia. Kondisi yang dihadapi ini membuat sekolah-sekolah yang mempunyai mutu pendidikan baik sangat diminati oleh masyarakat sehingga dalam proses penerimaan siswa baru terjadi tumpukan pelamar pada sekolah-sekolah tertentu.

Untuk mengatasi kondisi di atas dan melihat kondisi daerah Papua dengan adanya Otonimi khusus Papua ( Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 ); maka perlu adanya suatu Petunjuk atau Panduan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang mengatur tentang Tata Cara dan Ketentuan yang wajib dipedomani setiap Kabupaten / Kota dalam melaksanakan PSB di wilayah Provinsi Papua. Panduan ini mengatur tentang secara tehnis tentang Proses Penyaluran dan Penerimaan Siswa pada setiap satuan pendidikan sehingga Kabupaten / Kota ataupun satuan pendidikan tidak melakukan kegiatan PSB sesuai kehendaknya masing-masing tetapi memegang teguh pada prinsip keberpihakan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga tidak merugikan masyarakat umunya dan khususnya Masyarakat Asli Papua sesuai dengan tuntutan otonomi Khusus.

KLIK DISINI UNTUK UNDUH PEDOMAN PPDB 2015

DAFTAR REFERENSI DOKUMEN YANG MENJADI DASAR AGREGASI DATA DI PDSP

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 29 Apr 2015 02:22:00 +0000

No.	Nama Formula/Paramater	Keterangan	Bentuk Pendidikan	Acuan	Ref.Dok
1	Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar	Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar di SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	SD/MI	SPM	Buka file
2	Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI	Rombel atau rombongan belajar SD/MI adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar di SD/MI, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, bahwa Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar	SD/MI	SNP	Buka file
3	Akreditasi Sekolah SD/MI	Akreditasi sekolah SD/MI adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan SD/MI yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.	SD/MI	BAN-SM	Buka file
4	Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV	Perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing SD/MI, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2 (IP-7) menyebutkan ketentuan bahwa di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.	SD/MI	SPM	Buka file
5	Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi	Perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing SD/MI, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2 (IP-7) menyebutkan bahwa di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD/MI	SPM	Buka fil

Integrasi Padamu Negeri ke Dalam Dapodik Merupakan Keniscayaan

noreply@blogger.com (naton) — Sat, 25 Apr 2015 20:45:00 +0000

Jakarta (Dikdas): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering mendapat komplain dari pengelola pendidikan terkait sistem pendataan. Kemendikbud dianggap mengeluarkan dua sistem pendataan yang merepotkan sekolah, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Padamu Negeri.

“Yang di data sama, tetapi aplikasinya berbeda,” jelas Hamid Muhammad, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, saat membuka acara Penyelerasan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Gedung D lantai 3 Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2015.

Menurut Hamid, protes atas dua sistem pendataan ini telah menjadi isu berkepanjangan dan merebak luas terutama di media sosial. Bahkan ada yang mengadu langsung ke Mendikbud Anies Baswedan. Ia berharap hal ini segera diakhiri dengan mengintegrasikan Padamu Negeri ke dalam Dapodik.

Sementara Yul Yunazwin Nazaruddin, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), mengatakan, eksistensi Dapodik sah secara hukum karena didukung oleh Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Sebaliknya, ia tak pernah menemukan dasar hukum legalitas Padamu Negeri baik berupa peraturan menteri maupun aturan lainnya.

Maka, Yul menambahkan, integrasi dua sistem pendataan tersebut merupakan suatu keniscayaan. Padamu Negeri diintegrasikan ke dalam Dapodik. “Kami hanya ingin menyatukan pendataan. Kami akan mengambil yang baik-baik di Padamu Negeri agar tidak terjadi dua kali pengumpulan data,” kata Yul.

Di lapangan, pihak yang merasa keberataan dengan kehadiran dua sistem pendataan adalah operator sekolah. Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator sekolah bertanggung jawab atas beberapa aplikasi.

“Satu operator terlalu banyak kerjaan,” ujarnya saat ditemui di sela Training of Trainer Sistem Pendataan Pendidikan Dasar di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2015. Akibatnya, kinerja mereka menurun dan tidak bisa optimal.

Para operator, lanjut Ngurah, berharap Kemendikbud hanya menggunakan satu sistem pendataan yaitu Dapodik. Sebab Dapodik digunakan sebagai basis data dalam berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Peran LPMP

Selain membahas Dapodik, Hamid juga mengulas peran LPMP. Mendikbud, katanya, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa LPMP merupakan institusi yang memandu program peningkatan mutu pendidikan di daerah. “Semua kegiatan yang terkait peningkatan mutu harus disimpulkan pada kegiatan LPMP,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tambah Hamid, secara administratif telah menempatkan LPMP di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan begitu, diharapkan koordinasi antarlembaga dapat lebih mudah dilakukan.

Acara Penyelerasan Fungsi LPMP dihadiri oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah serta para Kepala LPMP se-Indonesia. Acara diisi dengan paparan dan diskusi bertema Revitalisasi Fungsi Pendataan Pendidikan, Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Strategi Penjaminan Standar Pengajaran, dan Sinkronisasi Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan.

Sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id

JUKNIS TUNJANGAN DIKDAS 2015

noreply@blogger.com (naton) — Sat, 28 Mar 2015 23:55:00 +0000

Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan dibayarkan melalui pusat.
Pada tahun 2015, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara sistem digital Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan manual. Melalui sistem digital, pemberkasan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara online melalui Dapodik diperbaharui (updated) secara terus menerus.
Untuk kelancaran penyaluran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme dana transfer daerah, maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan pendidikan.
Terkait beredarnya berita tentang terjadinya perubahan mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi yang isunya melekat pada gaji, maka dengan ini diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebut belum ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015.

Petunjuk Teknis Kualifikasi S1 Dikdas (25 Feb 2015) (Download)
Petunjuk Teknis STF Dikdas (25 Feb 2015) (Download)
Petunjuk Teknis TP Pusat (25 FEBRUARI) (Download)
Petunjuk Teknis TP Transfer (24 Feb 2015) (Download)
Petunjuk Teknis Tunjangan Khusus Dikdas (25 Feb 2015) (Download)

Atau
JUKNIS TUNJANGAN DIKDAS 2015

Jasa Cetak ID Card ( Kartu Pelajar, Kartu NISN, Kartu Nama Dll )

noreply@blogger.com (naton) — Tue, 14 Oct 2014 14:26:00 +0000

Langsung Masbro saya melayani cetak aneka ID Card terkhusus Kartu Pelajar dan Kartu NISN dengan bahan PVC Mirip e-KTP dan ATM. Berikut Penampakannya :

Kartu Pelajar 1


Kartu Pelajar 2

Kartu Pelajar 2

Kartu NISN MI

Kartu NISN SD

Spesifikasi :
Ukuran 86 x 54 mm (Standar ID Card)
Bahan Kertas PVC Khusus ID Card
Dicetak Dengan Tinta Khusus Anti Luntur dan Pudar Walau Kena Air dan Cahaya Matahari

Harga
Tebal 0,76 mm Rp. 15.000/Lembar
Tebal 0,94 mm Rp. 20.000/Lembar

Kontak Buat Yang Minat :
Hp. 08124891502
Email : naton.hermawan@gmail.com , naton.hermawan@yahoo.co.id

WorkShop :
Jlr Va Arsopura Kec. Skanto Kab. Keerom Prov. Papua 99469

UNDUH BROSUR PROMO DI SINI

Saya juga melayani pengiriman luar Jayapura dan Keerom !

Formasi CPNS 2014 Provinsi Papua dan Papua Barat (Update 18-09-2014)

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 27 Aug 2014 22:14:00 +0000

Berikut Formasi CPNS Khusus Prov. Papua dan Papua Barat yang telah saya simpan dalam format pdf (sumber; panselnas.menpan.go.id) unduh via dropbox

PROVINSI PAPUA

1	Pem. Prov Papua
2	Kab. Asmat
3	KAB. BIAK NUMFOR
4	KAB. BOVEN DIGOEL
5	Kab. Deiyai
6	Kab. Dogiyai
7	Kab. Intan Jaya
8	KAB. JAYAPURA
9	KAB. JAYAWIJAYA
10	Kab. Keerom
11	Kab. Lanny Jaya
12	Kab. Mamberamo Tengah
13	KAB. MAPPI
14	Kab. Merauke
15	Kab. Nabire
16	Kab. Paniai
17	Kab. Pegunungan Bintang
18	Kab. Puncak
19	Kab. Puncak Jaya
20	KAB. SARMI
21	Kab. Supiori
22	Kab. Tolikara
23	Kab. Yahukimo
24	Kab. Yalimo
25	Kab. Waropen
26	KOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA BARAT

1	PROV. PAPUA BARAT
2	Kab. Manokwari
3	Kab. Maybrat
4	Kab. Sorong Selatan
5	Kab. Teluk Bintuni
6	KOTA SORONG
7	Kab. Manokwari Selatan
8	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
9	Kab. Kaimana

Formasi CPNS 2014 Update 28-08-2014

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 27 Aug 2014 21:05:00 +0000

ormasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah formasi yang informasinya sudah tersedia sampai saat ini

A. Formasi Nasional 2014 terdiri atas 71 (tujuh puluh satu) Kementerian/Lembaga.

No	Kementerian / Lembaga
1	Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian
2	Kementerian - 27 (dua puluh tujuh) kementerian
3	Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan) lembaga
4	Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara - 8 (delapan) lembaga

B. Formasi Daerah terdiri atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas) Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	WILAYAH	Jumlah
		Formasi
1	Pulau Sumatera dan sekitarnya - 10 (sepuluh) provinsi
2	Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara - 9 (sembilan) provinsi
3	Pulau Kalimantan - 5 (lima) provinsi
4	Pulau Sulawesi - 6 (enam) provinsi
5	Kepulauan Maluku dan Papua - 4 (empat) provinsi

Reformasi Sistem Pengadaan CPNS

noreply@blogger.com (naton) — Tue, 19 Aug 2014 03:47:00 +0000

1. Tujuan Reformasi Sistem Seleksi CPNS :
a. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral, yaitu memiliki ciri-ciri: 
1) memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat 
2) mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
3) memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat mengembangkan kapasitas kinerja organisasi pemerintah 
4) memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku (kompetensi) sesuai dengan tuntutan jabatan 
b. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

2. Dampak Yang Diharapkan : 
a. Memperoleh putra-putri terbaik bangsa yang kompeten menjadi CPNS; 
b. Seleksi CPNS yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai landasan dasar pembentukan profesionalisme PNS dan pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia;
c. Mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi CPNS harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

3. Materi Seleksi CPNS : 
a. Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD); 
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai bidang tugas masing-masing jabatan:
1) Tenaga honorer sebagai tenaga kesehatan dengan tes bidang kesehatan;
2) Tenaga honorer sebagai tenaga pendidik (Guru) dengan tes bidang kependidikan;
3) Tenaga honorer sebagai tenaga teknis dan administrasi dengan tes bidang administrasi umum
c. Untuk pelamar umum, instansi dapat melakukan tes kompetensi bidang dalam arti tes kompetensi bidang tidak wajib diadakan sehingga dapat melakukan TKD saja atau TKD dan TKB, sesuai kebutuhan jabatan.

4. Kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS meliputi : 
a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi: 
1) Pancasila 
2) Undang Undang Dasar 1945
3) Bhineka Tunggal Ika
4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)
b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai : 
1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, 
2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. 
3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, 
4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai: 
1) Integritas diri, 
2) Semangat berprestasi, 
3) Kreativitas dan inovasi, 
4) Orientasi pada pelayanan, 
5) Orientasi kepada orang lain, 
6) Kemampuan beradaptasi, 
7) Kemampuan mengendalikan diri, 
8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, 
9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, 
10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan 
11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

5. Tipe Soal Tes Kompetensi Dasar
a. Tipe soal untuk jenjang pendidikan SD, SLTP
b. Tipe soal untuk jenjang pendidikan SLTA, DI, DII, DIII/Sarjana Muda
c. Tipe soal untuk jenjang pendidikan S1, S2, S3

6. Penetapan Penilaian TKD
Penilaian TKD dengan nilai ambang batas tertentu (passing grade) dari masing-masing sub tes (TWK, TIU dan TKP) ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional

7. Penyusunan Soal
a. Soal Tes Kompetensi Dasar PNS disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
b. Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
Untuk TKB bagi Tenaga Honorer:
- Soal tes bidang kesehatan disusun Kementerian Kesehatan;
- Soal tes bidang kependidikan disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Soal tes administrasi umum disusun oleh BKN.

Unduh Surat Menteri PANRB ditujukan kepada PPK Pusat/Daerah, klik disini

FORMASI SEMENTARA CPNS 2014

noreply@blogger.com (naton) — Fri, 15 Aug 2014 02:59:00 +0000

P E R H A T I A N !!

Wajib membaca "Alur Pendaftaran" sebelum membaca halaman ini.

Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
A. Formasi Pusat terdiri atas 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga.

No	Kementerian / Lembaga	Jumlah
		Formasi
1	Kementerian Koordinator - 3 (tiga) kementerian	87
2	Kementerian - 27 (dua puluh tujuh) kementerian.	18,253
3	Lembaga Pemerintah Non Kementerian - 28 (dua puluh delapan)	4,783
	lembaga
4	Lembaga Negara - 2 (dua) lembaga & Sekretariat Lembaga Negara -	1,805
	terdiri atas 8 (delapan) lembaga
	TOTAL	24,928

B. Formasi Daerah terdiri atas 400 (empat ratus) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 455 (empat ratus lima puluh lima) Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	WILAYAH	Jumlah
		Formasi
1	Pulau Sumatera dan sekitarnya - 10 (sepuluh) provinsi	11,347
2	Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara - 9 (sembilan) provinsi	8,376
3	Pulau Kalimantan - 5 (lima) provinsi	6,644
4	Pulau Sulawesi - 6 (enam) provinsi	4,920
5	Kep. Maluku dan Papua - 4 (empat) provinsi	7,537
	TOTAL	38,824

ALUR PENDAFTARAN CPNS 2014

noreply@blogger.com (naton) — Fri, 15 Aug 2014 02:54:00 +0000

P E N T I N G: PENDAFTARAN BELUM DIBUKA !!

1. UJIAN DENGAN C.A.T.: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 secara Nasional dilaksankan dengan ujian/test menggunakan C.A.T. (Computer Assisted Test). Info dapat dibaca di Situs Web Kemenpan & RB (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1513)
2. PERSYARATAN UMUM: WNI berusia 17 s/d 35 tahun, memiliki KTP yang berlaku, berbadan sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai lowongan formasi yang diminati.
3. ALAMAT E-MAIL: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 hanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di Portal ini dimana pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang berlaku.
4. ISI DATA DENGAN AKURAT: Semua informasi/jati diri yang diisikan ke formulir pendaftaran disini harus akurat dan benar untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan pihak lain serta kemungkinan adanya konsekwensi hukum yang dapat terjadi dikemudian hari. Peserta yang sah hanya berhak mempunyai 1 (satu) kali kesempatan pendaftaran.
5. PERSYARATAN KHUSUS/TAMBAHAN : Terdapat persyaratan khusus/tambahan pada lowongan formasi dari instansi-instansi tertentu. Harap membacanya dengan teliti.
6. CERMAT dan TELITI : Harap mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran ini.
7. GRATIS : Proses Penerimaan CPNS tidak dipungut biaya sepeserpun sejak dari pendaftaran s/d pengumuman hasil akhir.

DIAGRAN ALUR !

FORMASI AWAL KLIK DISINI

Jadwal Kegiatan Pengadaan CPNS 2014

noreply@blogger.com (naton) — Fri, 15 Aug 2014 01:53:00 +0000

Surat Atas Nama Menteri PANRB
Nomor       : B/2870/M.PANRB/7/2014
Tanggal      :25 Juli 2014
Lampiran     : 2 Halaman
Hal             : Jadwal kegiatan pengadaan CPNS 2014

Kemdikbud Luncurkan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen)

noreply@blogger.com (naton) — Sun, 04 May 2014 08:45:00 +0000

Jakarta, Kemdikbud --- Tahun ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemdikbud telah mengembangkan aplikasi pendataan untuk menjaring data individual sekolah menengah, yaitu SMA, SMK dan SMA-LB. Aplikasi tersebut diberi nama aplikasi Dapodikmen, yang dapat diakses dengan alamat http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dikmen, Achmad Jazidie mengatakan, aplikasi Dapodikmen ini bukan merupakan aplikasi baru, melainkan pengembangan dari aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah) yang dimiliki Ditjen Dikmen sebelumnya. “Dapodikmen ini pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang sudah ada. Sehingga PAS untuk SMA, SMK dan SMA-LB diintegrasikan,” ujarnya dalam peluncuran Dapodikmen di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, (02/05/2014).

Jazidie menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 0293/MPK.A/PR/2014, tidak ada lagi penjaringan data di luar sistem pendataan Dapodik. “Ini sudah menjadi kebijakan menteri,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya data untuk sebuah perencanaan. Dan perencanaan merupakan langkah awal untuk pengembangan berbagai hal, termasuk di bidang pendidikan.

Sementara Sekretaris Ditjen Dikmen, Sutanto mengatakan, Dapodikmen juga dibutuhkan untuk mendukung suksesnya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan implementasi Kurikulum 2013. Ditjen Dikmen, katanya, sudah menyiapkan perangkat lunak (software) Dapodikmen dan buku manual penggunaan aplikasi untuk dibagikan ke sekolah-sekolah sehingga memudahkan operator sekolah dalam menggunakan aplikasi Dapodikmen.

Acara peluncuran Dapodikmen juga dihadiri Staf Ahli Mendikbud Bidang Organisasi dan Manajemen, Abdullah Alkaff. Peluncuran ditandai dengan dibunyikannya sirine dan pemutaran video profil Dapodikmen.

Ini Penjelasan Aplikasi Dapodikmen

Aplikasi Dapodikmen merupakan perkembangan dari aplikasi PAS (Paket Aplikasi Sekolah), sehingga bukan merupakan aplikasi baru yang mengharuskan operator sekolah mendata ulang data-data sekolah. Untuk pemutakhiran data, operator sekolah dapat melengkapi data PAS yang menyesuaikan dengan struktur data Dapodikmen dengan tujuan mendapatkan data yang akurat dan lengkap.

Untuk dapat menjalankan aplikasi Dapodikmen, pengguna aplikasi dapat mengunduhnya di alamat http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id. Spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) yang diperlukan adalah processor minimal pentium IV, memory minimal 512 MB, storage tersisa minimal 100 MB, dan CD/DVD drive jika instalasi dilakukan melalui media CD/DVD.

Sedangkan spesifikasi minimal perangkat lunak (software/operating system) yang diperlukan adalah Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 32 & 64 Bit, Windows 8 32 & 64 Bit, dan Windows 8.1 32 & 64 Bit. Kemudian untuk browser dapat menggunakan Google Chrome (sangat disarankan dan bersih dari plugins-plugins), Opera, dan Mozila Firefox.

Pengguna aplikasi Dapodikmen terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik, dan operator sekolah, yang memiliki perannya masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai pembagi guru mengajar di setiap rombongan belajar (rombel) dan mengawasi operator sekolah dalam pengisian aplikasi Dapodikmen.

Peran PTK adalah sebagai pengajar dan pelaksana, sekaligus bertugas mengisi formulir individual PTK dan mengecek kebenaran dan kelengkapan data individu yang dientri oleh operator Dapodikmen. Peran peserta didik adalah mengisi formulir Peserta Didik dimana formulir diserahkan kepada orang tua untuk diisi secara lengkap.

Sedangkan operator sekolah memiliki tiga peran. Pertama, menyebarkan formulir pendataan kepada sekolah, PTK, dan peserta didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientri ke dalam aplikasi. Kedua, mengentri data sesuai dengan data yang terisi di formulir pendataan. Dan ketiga, mengirim data ke server melalui aplikasi Dapodikmen

Rapat Koordinasi Kepala Sekolah, Operator Sekolah dengan Operator Dapodik dan Operator Tunjangan Profesi di Gusek VIII Skanto

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 30 Apr 2014 06:22:00 +0000

Rabu, 30 April 2014 bertempat di SD Inpres 2 Arso 3 diadakan rapat koordinasi yang di hadiri oleh Kepala SD/MI beserta Operator dapodik di Gusek VIII Skanto yang terdiri dari 8 SD dan 2 MI guna melakukan koodinasi menyikapi hasil verfikasi data dapodikdas Gusek VIII oleh P2TK dikdas selaku penyalur Aneka Tunjangan berdasar data dapodikdas. Pada pertemuan ini juga di tampilkan oleh operator tunjangan profesi data-data guru yang belum lengkap pada dapodik sehingga menghambat penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru yang bersangkutan sehingga wajib dan mendesak untuk segera di perbaiki. Pertemuan kali ini juga sebagai ajang Silaturahmi antara kepala sekolah dan operator sekolah di Gusek VIII Skanto dengan Operator dapodikdas dan Operator Tunjangan Profesi Kabupaten keerom sehingga terjalin komunikasi yang baik guna menghasilkan kualitas data yang valid sehingga tidak menghambat penyaluran aneka tunjangan, hal ini disampaikan oleh Bapak I Wayan Teken S.Pd selaku Ketua Gusek VIII Skanto yang juga Kepala SD Inpres 1 Arso IV. Pertemuan ini juga di Hadiri Oleh Bapak Sugito, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Gusek VIII Skanto.

Pada Pertemuan ini pula terbentuk Group atau semacamnyalah he he he (habis belum di namain sih) Operator dapodikdas Gusek VIII Skanto yang bertujuan mempererat komunikasi dan kerjasama operator dapodikdas Gusek VIII Skanto dan nih yang pualinggggg penting memperjuangkan Nasib Operator Dapodikdas Gusek VIII Skanto he he he, dengan susunan :

KOORDINATOR : YUSUP RONI ( SD KECIL ALANG-ALANG V)
ANGGOTA :
1. SLAMET SUGIYANTO ( SD INPRES 2 ARSO III)
2. ALI SAID (SD INPRES ARSO IX)
3. AGUS (SD KECIL GUDANG GARAM)
4. HASANUDIN (SD INPRES ARSO XII)
5. MEY (SD INPRES 1 ARSO IV)
6. SITI ATIKAH (SD INPRES 2 ARSO IV)
7. KUSNADI (SD INPRES 1 ARSO III)

Edaran Pedoman Hardiknas 2014 dan Sambutan Mendikbud

noreply@blogger.com (naton) — Tue, 29 Apr 2014 19:30:00 +0000

SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2014
JUMAT, 2 MEI 2014
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera,
Hadiru sekdian yang saya hormati,Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur ke hadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2014, dalam keadaan sehat wal afiat serta penuh semangat.
Dalam kesempatan yang balk ini, atas nama Pemerintah saya ingin menyampaikan ucapan "Selamat Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2014". Semoga segala ikhtiar kita yang terus-menerus untuk memajukan dunia pendidikan yang semakin terjangkau, semakin berkualitas di seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera membuahkan hasil. Perkenankan pula, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah, organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lain atas segala ikhtiar, kepedulian, dan perhatian yang telah diberikan dalam memajukan dunia pendidikan.

Tema yang dipilih pada peringatan Hardiknas 2014 ini, yakni Pendidikan untuk Peradaban Indonesia yang Unggul. Tema itu, mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya sangat teknis dan bersifat kekinian semata, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia untuk membangun peradaban yang unggul.
Hadirin yang saya hormati,
Dalam dunia pendidikan ada dua hal yang sangat mendasar, yaitu yang pertama terkait dengan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang mana akses tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Beberapa kebijakan dan program seperti BOS untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Siswa Miskin, Bidikmisi, Pengiriman Guru untuk daerah terpencil, terdepan dan tertinggal, melalui SM3T, Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pendirian perguruan tinggi negeri baru dan sekolah berasrama merupakan sebagian dari upaya untuk meningkatkan akses secara inklusif dan berkeadilan.
Alhamdulillah, kebijakan dan program tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil itu ditandai antara lain dengan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang cukup tinggi dan lebih inklusif terutama pada tingkat SMP/MTs, SMA/A/K dan Perguruan Tinggi.
Kedua, yaitu yang terkait dengan kualitas yang dalam hal ini, sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana. Beberapa kebijakan dan program yang telah ditetapkan, antara lain, pendidikan dan pelatihan guru berkelanjutan, penerapan Kurikulum 2013, dan rehabilitasi sekolah yang rusak, baik rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Melalui penerapan Kurikulum 2013

secara bertahap dan menyeluruh, tahun ajaran 2014/2015 merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas selain juga merupakan momentum untuk melakukan penataan sistem perbukuan pelajaran.
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada para guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyukseskan implementasi Kurikulum 2013. Insya Allah, melalui Kurikulum 2013 itu, anak¬anak kita akan memiliki kompetensi secara utuh yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan generasi emas, yaitu generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan generasi emas itulah, kita bangun peradaban Indonesia yang unggul, menuju kejayaan Indonesia 2045.
Tentu kita harus bersyukur atas segala keberhasilan, capaian, dan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan, tetapi kita juga sangat memahami dan menyadari bahwa masih banyak pekerjaan, agenda, dan persoalan yang harus kita selesaikan di tahun-tahun mendatang.
Kita semua berkeinginan agar program-program yang balk dapat dipertahankan, diteruskan bahkan ditingkatkan. Namun, program yang kurang balk, harus ditinjau ulang keberlanjutannya untuk disempurnakan agar menjadi program yang jauh Iebih balk dan bermanfaat.
Hadirin yang saya muliakan,
Tahun 2014 ini, bagi saya adalah tahun terakhir dalam menjalankan amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, melalui peringatan Hardiknas Tahun 2014 ini, sebagai Menteri dan pribadi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas partisipasi, kerja sama, dan perhatiannya yang

sangat luar biasa dalam menyukseskan program-program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi yang telah kita raih, adalah prestasi kita semua.
Tentu, saya sangat menyadari dan memahami dalam menunaikan amanah itu masih banyak kekurangan, kelemahan, dan kekhilafan. Untuk itu, perkenankan dari lubuk hati yang sangat dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para pemangku kepentingan. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita ke depan semakin maju.
Hadirin yang saya hormati,
Akhirnya, marl kita tingkatkan upaya, kerja sama, dan keikhlasan kita dalam memberikan Iayanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, penggiat, serta pecinta dunia pendidikan dan kebudayaan di seluruh tanah air. Semoga apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan selama ini, menjadi bagman dari amal kebajikan kita. Amin. Terinna kasih.
Wasalamfalaiktim w rahmatullahl wabarakathuh.

Edaran Upacara Hardiknas 2014.pdf

Sambutan Hardiknas 2014.pdf

Surat Edaran Mendikbud tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Reguler Tahun 2014 dan Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 2010 - 2013

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 23 Apr 2014 09:41:00 +0000

Surat Edaran Mendikbud tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Reguler Tahun 2014 dan Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 201-2013

Kepada Yth.

Saudara Bupati
Saudara Walikota

seluruh Indonesia

Dengan terbitnya :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1798/SJ Tanggal 8 April Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
Juknis Penyaluran TPG PNSD Kemdikbud tanggal 4 April 2014;
SK TPG PNSD tahun 2014 yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud dan sudah dikirimkan ke Kabupaten dan Kota;
SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010–2013 yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud merujuk hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sudah dikirimkan ke Kabupaten dan Kota;

bersama ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyalurkan TPG PNSD triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013 paling lambat tanggal 30 April 2014. Bupati/Walikota melaporkan pembayaran TPG PNSD triwulan tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014 dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pembayaran TPG bukan PNS, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan peningkatan kualifikasi, dan insentif guru bantu yang disalurkan melalui APBN sudah mulai dibayarkan sejak akhir Maret 2014 melalui nomor rekening masing-masing guru.

Untuk guru TK dan kelompok bermain, disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Pencairan untuk guru TK dan kelomok bermain dilakukan dengan membawa KTP dan Surat Keterangan dari satuan pendidikan yang memuat NUPTK/NIGB/Nomor Induk Mahasiswa ke BRI terdekat. Untuk guru SD/SMP/SDLB/SMPLB/SLB/pengawas dibayarkan melalui rekening masing-masing.

Untuk guru SMA dan SMK, pencairan disalurkan melalui Bank BNI 46 sebagai bank penampung/penyalur.

Guru dapat melihat daftar nama penerima TPG PNSD dan atau guru Bukan PNS secara online pada alamat:

Jenjang Dikmen : http://ptkdikmen.kemdikbud.go.id

Jenjang Dikdas : http://p2tkdikdas.kemdikbud.go.id

Jenjang PAUD : http://pptkpaudni.kemdikbud.go.id

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

Sumber http://kemdikbud.go.id

Selamat Buat rekan-rekan Guru yang sudah terbit SKTP, buat jenjang Dikdas jangan lupa ma Operator Dapodik di sekolah ya karena mereka yang berjasa atas terbitnya SKTP Bapak dan Ibu Guru Sekalian karena penerbitan SK Aneka Tunjangan Dikdas berdasar 100% dari DAPODIK.

Mengatasi BSD "GAGAL KONEKSI DATABASE" Pada Patch 2.07 Dapodikdas

noreply@blogger.com (naton) — Fri, 18 Apr 2014 12:06:00 +0000

Met malam gan ditengah kesibukan Ujian Nasional SMA dan SMK akhirnya bisa post lagi nih... kali ini akan membahas kegagalan aplikasi BSD terkoneksi ke database setelah instal Patch 2.07.
Langsung aja sobat :

Masuk ke C:\Program Files\Dapodikdas\database
cari file pg_hba
lalu klik 2x akan tampil seperti ini

Lalu pilih NotePad, setelah terbuka dengan notepad scroll ke bagian paling bawah seperti gambar dibawah ini

cari kata pasword (4 kata pasword) lalu ganti dengan trust seperti gambar diatas bila sudah save aja lalu close. Coba Jalankan Aplikasi Backup Sinkron Dapodik (BSD).

Semoga Bermanfaat yuaaaaaaa !

DAPODIKMEN 2014 (PENGGANTI PAS SMA/SMK)

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 09 Apr 2014 11:13:00 +0000

Selamat malam rekan semua,,setelah beberapa lama Ditjend Dikmen menggunakan Aplikasi PAS SMA dan SMK sebagai aplikasi pengumpulan data seluruh satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK seluruh indonesia akhirnya beralih ke DAPODIKMEN Saudara dari DAPODIKDAS jenjang dikdas yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi berbasis web beda dengan yang lama (PAS) berbasi dekstop. Dimana sepengetahuan saya sih DAPODIKMEN hingga saat ini belum release resmi alias masih testing tapi info terkini bahwa akan segera di release secara resmi dalam waktu dekat. Ada 3 kelengkapan Dapodikmen layaknya dapodikdas :

Instaler Dapodikmen (versi 8.0.0 terbaru) dan Patch bila sudah instal versi sebelumnya

Prefill atau data dasar satuan pendidikan

Kode Registrasi

Sangat disarankan menggunakan Browser atau Peramban Google Chrome !
Langkah Awal Unduh dapodikmen 8.00 disini
Fixed = Bug Ptk yang tidak tampil ketika melakukan filter penugasan ptk di tabel ptk
Improved = Tabel daftar tugas tambahan PTK di samping tabel PTK
Improved = Aplikasi Sinkronisasi Terbaru

Unduh Prefill uji coba disini

Unduh Kode registrasi uji coba disini

Langsung Instalasi look this picture :

Bila sudah selesai instal buat folder prefill_dapodik di drive C untuk meletakkan prefill hasil unduh tadi

Bila kedua langkah tersebut selesai tinggal registrasi deh

Selamat testing sambil menunggu release resmi berupa kode registrasi unik setiap sekolah yang akan disalurkan melalui KKDATADIK Kab/Kota. Buat Satuan Pendidikan yang telah sinkron PAS SMA/SMK, pada perfill dapodikmen sudah ada data sesuai data terakhir yang di kirim via PAS tapi bagi yang belum pernah sinkron PAS ya memualai dari awal pengisian datanya.

File Pendukung :

Dokumentasi Dapodikmen SMK

Dokumentasi Dapodikmen SMA

Formulir Pendataan

FC BARCELONA SCREEN SAVER

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 09 Apr 2014 01:29:00 +0000

Salam Sobat semua, selamat memeriahkan Pesta demokrasi Pemilu Legislatif yuaaa bagi yang tidak golput kayak saya he he he... kali ini saya akan berbagi aplikasi FC Barcelona Screen Saver keluaran resmi dari website FC Barcelona, so ini penampkannya so hanya buat para cules niiiii

menu jadwal pertandingan

tabel klasemen la liga

tabel UCL

UNDUH FC BACELONA SCREEN SAVER DI SINI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 61/PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI PNSD TAHUN 2014

noreply@blogger.com (naton) — Mon, 07 Apr 2014 21:35:00 +0000

“Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum dalam pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun anggaran 2014 telah terbit. Penerbitan PMK tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit tentang kekurangan pembayaran tunjangan guru 2010-2013. Dengan terbitnya PMK itu, kekurangan tunjangan guru pada tahun 2010-2013 pun segera dibayar,” kata Mendikbud M. Nuh kepada wartawan di Gedung A Kemdikbut, Jakarta, Senin (7/4).

Mendikbud menjelaskan dengan telah keluarnya PMK No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 pada 3 April 2014 itu, diharapkan semakin ada kepastian pembayaran tunjangan guru.

“Uangnya ada, persoalan dukungan administrasi ada melalui SK, perintah membayarkan melalui PMK juga ada. Jadi tidak ada alasan bagi (pemerintah) kabupaten dan kota untuk tidak membayarkan (tunjangan guru),” tegas Mendikbud.Ia menjelaskan, dari hasil audit BPKP yang membutuhkan waktu sekitar 4 (empat bulan), jumlah kekurangan tunjangan guru tahun 2010-2013 mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan dana yang masih tersimpan di kas daerah kabupaten/kota sekitar Rp 6 triliun. “Jadi setelah dibayar masih ada Rp 2 triliun di kas daerah,” jelasnya.Mendikbud menambahkan, di dalam PMK diatur juga jadwal pembayaran tunjangan guru untuk tahun anggaran 2014. “Untuk triwulan kedua dibayar paling lambat akhir minggu ke-4 bulan Juni, triwulan ketiga paling lambat bulan September, dan triwulan keempat paling lambat bulan November,” ujarnya.

Akan Mengawal

Dalam kesempatan itu, Mendikbud M. Nuh menegaskan, pihaknya bertekad akan mengawal penyaluran tunjangan guru tersebut untuk memastikan penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, Kemdikbud akan bekerja sama dengan dua kementerian lain dalam mengawal penyaluran tunjangan guru, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Instrumen inspektorat harus melekat dan berjalan. Baik di Kemdikbud, di Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan. Tiga inspektorat ini yang akan mengawal,” katan M. Nuh.

Jika ada pemerintah daerah yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, kata Mendikbud, pihaknya akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. “Tentu kalau seandainya diduga tidak memiliki niat baik untuk menyalurkan, sedangkan kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, penerima sudah jelas, uangnya sudah ada, tapi niat menyalurkan tidak ada, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke APH, aparat penegak hukum,” tegasnya.

Dalam jumpa pers itu, Mendikbud juga memberikan informasi alamat Unit Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) jika ada pengaduan atau laporan terkait tunjangan guru dan hal lain yang terkait dengan PTK. Untuk PTK PAUDNI, beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130. Email: programptkpaudni@yahoo.co.id, tunjangangurutk@yahoo.co.id . Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id .

Adapun untuk PTK Dikdas beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580. Email : p2tk.dikdas@gmail.com, subditprogramp2tkdikdas@gmail .com , Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id. Sedangkan untuk PTK Dikmen beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113. Email : ptkdikmen@gmail.com, tunjangandikmen2@yahoo.co.id . Website : http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id.

UNDUH PMK NO.61/PMK.07/2014 KLIK DISINI

UNDUH LAMPIRAN PMK NO.61/PMK.07/2014 KLIK DISINI

PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 2014

noreply@blogger.com (naton) — Mon, 07 Apr 2014 11:56:00 +0000

Penetapan Peserta

Peserta sertifikasi adalah calon peserta dengan status verifikasi sebelumnya sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai buku satu penetapan peserta sertifikasi 2014 dan bagi pengawas diangkat sebelum 1 Januari 2009.

Calon peserta tidak dimasukan kedalam kategori sebagai peserta sertifikasi jika salah satu kriteria berikut dipenuhi :

Usia tidak rasional, usai pertamakali mengajar <18th. Pada keterangan informasi detail peserta ditandai dengan Usia tidak rasional.
Bidang studi sertifikasi tidak sesuai buku 1 tahun 2014. Pada keterangan informasi detail peserta ditandai dengan Bidang Studi Sertifikasi Salah.
Bidang studi sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)[224] atau Guru Berlatar Belakang TIK[488], untuk bidang studi tersebut belum dapat dilakukan sertifikasi guru tahun 2014 mengingat belum ada petunjuk teknis beban kerja guru TIK.

Tindak Lanjut

Bagi peserta sertifikasi periksa kembali kebenaran bidang studi sertifikasi untuk diperbaiki jika diperlukan melalui operator AP2SG dinas kabuptaten/kota. Lengkapi dokumen pendukung jika belum lengkap. Menunggu tahap selanjutnya yaitu cetak dokumen A1.

Bagi calon peserta dengan usia tidak rasional, lakukan perbaikan TMT Pendidik melalui operator AP2SG dinas kabuptaten/kota dengan menyertakan bukti dokumen fisik data sebenarnya.

Bagi calon peserta dengan bidang studi tidak sesuai buku 1, lakukan perbaikan bidang studi sertifikasi melalui operator AP2SG dinas kabuptaten/kota.

Bagi pengawas jika ada kesalahan TMT Pengawas, tanggal mulai diangkat sebagai pengawas, lakukan perbaikan TMT Pengawas melalui operator AP2SG dinas kabuptaten/kota.

Bagi guru tidak lulus sertifikasi 2013, peserta UKG 2013, dan atau peserta UKG 2014 belum verifikasi data segera lengkapi dokumen pendukung ke dinas kabupaten/kota masing-masing

UNTUK MELIHAT DATA PESERTA SELENGKAPNYA DISINI
Pilih Kriteria Pilih Provinsi lalu Kabupaten/kota

Berikut ini adalah data kabupaten Keerom Provinsi Papua ( http://sergur.kemdiknas.go.id )

NO	NUPTK	NAMA	TEMPAT TUGAS	PEND.	USIA	MK	GOL.
1	1737741643200052	SOLEMAN	SDN Inp. 1 Arso 3	SMA	50_07	22_11	III/C
2	0758741644200012	ZAINUDIN	SDN INPRES 2 ARSO IV	SMA	50_07	22_00	III/D
3	5451741643200023	CHRISPINUS RAHAWARIN, S.Pd	SMA YPPK Taruna Tegasa	S1	50_00	11_10
4	5040743647200023	Philipus Alang	SDN INPRES ARSO VI	SMA	48_03	19_01	IV/A
5	9948744647300092	Harini	SMA PEMBANGUNAN 6 YAPIS	S1	47_05	13_11
6	0240745648300063	MARIA PESEBO	SDN INPRES PIR II ARSO	SMA	46_02	21_09	IV/A
7	3459746648300042	VERONIKA FEBRONIA	SDN INPRES ARSO XIII	S1	45_10	12_10	II/D
8	8951746649200012	TUGIMAN	SDN INPRES ARSO V	SMA	45_05	21_03	IV/A
9	3041746649300023	SUMARTILAH	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	S1	45_04	23_09	III/D
10	1852747653300002	YOHANA MERI SOREAN	SDN INPRES ARSO XIII	S1	44_06	14_02	III/C
11	0943747649300052	Juariah	SDN INPRES ARSO VI	SMA	44_05	17_10	IV/A
12	4141748652300003	MURYATI	SD Inp. Arso X	S1	43_03	19_02	IV/A
13	5447748651200023	HARI WIDODO	SDN Inp. 1 Arso 3	S1	43_00	17_10	III/B
14	5644749651300082	Mariana Rita	SDN INPRES ARSO VI	SMA	42_08	20_07	IV/A
15	0647749651110092	SLAMET HARDIYANTO	SMKN 2 KEEROM	S1	42_08	08_11
16	7933749651300052	MARILIN FRANSINA W	SDN INPRES ARSO IX	S1	42_06	13_00	III/B
17	6548749651300033	BARIYAH	SD Inpres 2 Arso II	D2	41_11	19_11	IV/A
18	9457750652300022	Irmawati	SDN INPRES I ARSO IV	S1	41_10	17_10	III/C
19	0651750652300042	REGINA GRIAPON	SDN INPRES ARSO XII	S1	41_08	19_02	III/B
20	6938751654200012	Joni Seru	SDN INPRES I ARSO I	S1	40_05	10_00	III/A
21	6049751654300023	BERNARDA MAKAI	SD Inp. suskun Wambes	S1	40_04	12_04	II/A
22	7346751653300033	SUGIYANTI	SD Inpres 2 Arso II	D2	40_01	17_06	IV/A
23	7637752654300062	ANIK SULASTRI	SMPN 1 Arso	S1	39_08	08_11
24	1461753655300012	ROSMIDAR	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	S1	38_10	08_08
25	7037753655300103	YULININGSIH	SMPN 7 YETTI	S1	38_04	08_04	III/A
26	6341754658300003	TABITA WAMBUKOMO	SDN INPRES ARSO XIII	S1	37_01	13_00	II/C
27	0656756657300072	JUMININGSIH	SMPN 1 Arso	S1	35_08	09_04
28	4738756661200002	WILLEM PULL	SD YPPK Yambrab	S1	35_07	10_00	II/C
29	5749756657200022	YOSUA SIMA FORKI	SD YPK ALFA OMEGA NAMLA	S1	35_07	10_04	III/A
30	9538760661300013	Wiji Susilowati	SMA PEMBANGUNAN 6 YAPIS	S2	30_11	08_04	III/A

Permendikbud Kurikulum 2013

noreply@blogger.com (naton) — Wed, 19 Mar 2014 01:18:00 +0000

Sedikit basa-basi :
Oleh : Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media

Ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013. Apa saja?

Pertama, kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar (baca: kompetensi pedagogi/akademik). Didalamnya terkait dengan metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-ratanya 44,46.

Kedua, kompetensi akademik (keilmuan), ini juga penting, karena guru sesungguhnya memiliki tugas untuk bisa mencerdaskan peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, jika guru hanya menguasai metode penyampaiannya tanpa kemampuan akademik yang menjadi tugas utamanya, maka peserta didik tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan apa-apa.

Ketiga, kompetensi sosial. Guru harus juga bisa dipastikan memiliki kompetensi sosial, karena ia tidak hanya dituntut cerdas dan bisa menyampaikan materi keilmuannya dengan baik, tapi juga dituntut untuk secara sosial memiliki komptensi yang memadai. Apa jadinya seorang guru yang asosial, baik terhadap teman sejawat, peserta didik maupun lingkungannya.

Keempat, kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Pada diri gurulah sesungguhnya terdapat teladan, yang diharapkan dapat dicontoh oleh peserta didiknya.

Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan.

Kesiapan guru lebih penting dari pada pengembangan kurikulum 2013. Kenapa guru menjadi penting? Karena dalam kurikulum 2013, bertujuan mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.

Melalui empat tujuan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif.

Disinilah guru berperan besar didalam mengimplementasikan tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptip terhadap perubahan.

Kumpulan Permendikbud Kurikulum 2013

Surat Edaran Mendikbud Implementasi Kurikulum 2013

Ujian Nasional 2014 Kabupaten Keerom

noreply@blogger.com (naton) — Mon, 17 Mar 2014 21:41:00 +0000

Ujian Nasional atau UN kini bagi momok menakutkan bagi bagi peserta didik tingkat akhir untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, terlebih menakutkan bagi gurunya sebenarnya he he he karena yang sibuk mempersiapkan adalah guru peserta didik biasanya justru nyantaiii abis he he he pengalaman di sekolah sih gitu.

Langsung aja sobat semua Peserta didik dinyatakan lulus apabila (permendikbud no 97 th 2013) :

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran

2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran

3. lulus ujian S/M/PK; dan

4. lulus UN

KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN (Peraturan BSNP No 0022/P/BSNP/XI/2013)

1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
c. lulus Ujian Sekolah (US); dan
d. lulus Ujian Nasional (UN).
2. Kelulusan peserta UN Pendidikan Kesetaraan dari satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia.

KELULUSAN UJIAN NASIONAL (Peraturan BSNP No 0022/P/BSNP/XI/2013)

1. Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.

2. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari:
a. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
b. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
c. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2 dan 3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
d. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 untuk SMK/MAK dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
e. Nilai sekolah yang dikirimkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat harus diverifikasi oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima oleh Pelaksana UN
Pusat.
3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai UjianTeori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan;
b. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ;
5. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
6. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

9. Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus apabila memiliki ratarata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
10. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat kompetensi (NDK) pada satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN Pendidikan Kesetaraan, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NDK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN Pendidikan Kesetaraan

PESERTA UN KABUPATEN KEEROM

SATUAN PENDIDIKAN	PESERTA
6 SMA/ 2 MA	497
2 SMK	86
13 SMP/ 2 MTS	838
SD/MI (US/M)	968
TOTAL	2389

PAKET A	43
PAKET B	42
PAKET C	94
TOTAL	179

TOTAL	2568

WAKTU PELAKSANAAN UN

POS UN SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Serta UNPK klik disini

SKL UN Permendikbud no 97 th 2013 Klik disini

POS Ujian Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Klik disini

Paparan BSNP tentang UN 2014

Perbaikan POS US/M SD/MI

Permendikbud no 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru

noreply@blogger.com (naton) — Sun, 16 Mar 2014 10:13:00 +0000

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:
1. Guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

2. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan.
3. Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi.

4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah proses pelatihan guru bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas.

5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

6. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar.

Pasal 2
(1) Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota atau antarprovinsi.

(2) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1) pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya.

(3) Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya.

Pasal 3
(1) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya dilakukan melalui jalur:
a. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
b. Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau
c. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari
perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.

(2) Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai atas beban APBN, APBD atau masyarakat.

(3) Mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya disesuaikan dengan pedoman teknis jalur program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru dilaksanakan di LPTK yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Langsung Unduh Permendikbud no 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru

Permendikbud No 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Angka Kredit Guru

noreply@blogger.com (naton) — Sun, 16 Mar 2014 05:17:00 +0000

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
(1) Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

(2) Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

Pasal 2
Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan berdasarkan PAK guru yang telah dipergunakan untuk penetapan keputusan kenaikan pangkat terakhir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3
(1) Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah angka kredit kumulatif.
(2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utama dan penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Pasal 4
(1) Penyesuaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diuraikan ke dalam angka kredit subunsur pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
(2) Penyesuaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format PAK.

Pasal 5
Guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah:
a. guru PNS; dan
b. guru Bukan PNS yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat (inpassing).

Pasal 6
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian PAK guru PNS:
a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian PAK guru bagi:
1. Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, dan
2. Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya;
c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya;
d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya; atau

e. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya.
(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1:
a. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Utama, golongan ruang IV/e;
b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/c dan Guru Utama golongan ruang IV/d;
c. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/b.
(3) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2:
a. Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri, bagi Guru Utama, golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e;
b. Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri, bagi Guru Madya, golongan ruang IV/b dan golongan ruang IV/c;
c. Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri, bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, golongan ruang ruang IV/a.
(4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian angka kredit guru bukan PNS:
a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
c. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.
(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/a;
b. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang ruang III/d.
(3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8
Prosedur pengusulan penyesuaian PAK guru PNS dan bukan PNS sebagai berikut:
a. Gubernur/bupati/walikota, Menteri Agama, Menteri pada kementerian lainnya/ pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya bagi guru PNS jabatan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungannya;
b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru PNS jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
c. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya bagi guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
d. Kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS madrasah yang mempunyai jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya. Selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut;

e. Kepala sekolah pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada instansi tersebut bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
f. Kepala Sekolah mengusulkan kepada gubernur melalui kepala dinas pendidikan provinsi bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS golongan II di lingkungannya;
g. Kepala sekolah mengusulkan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS golongan II di lingkungannya.

Pasal 9
(1) Usulan penyesuaian PAK bagi guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut.
a. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotocopy penetapan angka kredit terakhir;
c. fotocopy ijazah terakhir tertinggi yang telah dinilai untuk memperoleh angka kredit dan disahkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
d. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
e. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi);dan
f. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/ konselor.
(2) sulan penyesuaian angka kredit bagi guru bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan g dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut:
a. fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;
b. fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;
c. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
d. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi);dan
e. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/konselor.

Pasal 10
Tata cara penyesuaian PAK guru PNS dan guru bukan PNS tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Usul penyesuaian PAK guru PNS dapat dilakukan bersamaan dengan usul penilaian untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

Pasal 12
Bagi guru PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini sedang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional guru dengan alasan berikut:
a. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsonal guru;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih,
disesuaikan PAK dan jabatannya bersamaan dengan proses pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Unduh Permendikbud no 4 Tahun 2014 Klik disini

Unduh Lampiran Permendikbud no 4 Tahun 2014 Klik disini

Produk Hukum yang Berkaitan dengan Guru