Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi.

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi.

“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.

Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional.

Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen.

“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global.

Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen penting seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia dalam negeri menyebabkan sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumber ini juga menambahkan, lonjakan harga bahan baku ini mulai menekan berbagai sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi tidak hanya menggerus margin pelaku usaha, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga barang konsumsi masyarakat.

Menurut Nevi, kondisi ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan transformasi industri. Ia mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk optimalisasi penggunaan bahan daur ulang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu segera mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain seperti kawasan Afrika dan India, agar rantai pasok tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang melalui penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian industri.

Selain itu, Politisi PKS ini juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku.“Jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil. Negara harus hadir menyelamatkan industri plastik nasional sebelum dampaknya semakin luas,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina.

Sumatera Barat — Bulan suci Ramadan dimaknai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah di Sumatera Barat, Nevi bersama relawan dan kader PKS melaksanakan rangkaian aktivitas sosial dan keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyerahan bantuan ambulans kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Payakumbuh. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi masyarakat.

“Ambulans ini diharapkan dapat membantu PMI Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi darurat dan kegiatan kemanusiaan,” ujar Nevi.

Selain itu, Anggota DPR yang kini duduk di komisi VI ini juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat melalui DPD PKS Kabupaten Lima Puluh Kota. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan warga selama menjalani ibadah Ramadan.

Menurut Nevi, Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan saling berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Semangat berbagi di bulan Ramadan harus terus kita hidupkan. Kepedulian sosial menjadi bagian penting dari nilai-nilai kebersamaan yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II tersebut.

Kegiatan berbagi juga dilakukan melalui pembagian takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Rumah Aspirasi Hj. Nevi Zuairina di Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Aksi berbagi ini disambut antusias oleh masyarakat yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Tidak hanya kegiatan sosial, Nevi juga menghadiri kegiatan keagamaan seperti dauroh Al-Qur’an di Kota Padang yang diikuti oleh para generasi muda dan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan Ramadan.Di Kota Pariaman, kader PKS bersama relawan juga melaksanakan kegiatan pembagian takjil di empat kecamatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, Nevi turut menghadiri rangkaian kegiatan remaja masjid di Masjid Baiturrahman Kalampaian, Pasar Kambang, Kota Padang, sekaligus meninjau kesiapan Posko Mudik PKS yang disiapkan untuk membantu masyarakat selama arus mudik Lebaran.

Nevi berharap berbagai kegiatan Ramadan ini dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat nilai ibadah sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

Bekasi — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini, keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

“Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah.

Anggta FPKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, Legislator asal Sumbar II ini mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina.

Makassar — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sektor transportasi nasional dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal Maret 2026.

Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini, pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan. Jumlah tersebut menuntut kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya BUMN yang bergerak di sektor transportasi darat, laut, dan udara.

“Momentum mudik adalah peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kualitas pelayanan harus benar-benar dipastikan sejak jauh hari,” ujar Nevi.

Politisi perempuan Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Komisi VI DPR RI melakukan dialog dan pendalaman bersama sejumlah mitra kerja strategis, antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelola BUMN, PT DAM, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Pelita Air, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), PT IAS, PT Angkasa Pura, PT Pertamina, serta Perum Bulog.

Pertemuan tersebut membahas secara komprehensif kesiapan sektor transportasi, energi, dan pangan dalam menghadapi momentum Idul Fitri 2026 yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta kebutuhan logistik secara signifikan.

Nevi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada titik-titik tertentu yang berpotensi menjadi bottleneck transportasi nasional.

“Kita tidak hanya bicara jumlah armada, tetapi juga bagaimana sistem koordinasi antar moda berjalan dengan baik. Integrasi informasi jadwal, pengaturan arus penumpang, dan manajemen operasional harus dilakukan secara terpadu,” jelasnya.

Selain aspek operasional transportasi, Nevi juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi energi dan ketersediaan pangan selama periode Lebaran. Menurutnya, kesiapan pasokan BBM serta stabilitas stok bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan libur Idul Fitri.

Legislator PKS yang dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor ekonomi dan pelayanan publik ini juga menilai pentingnya penguatan sistem pemantauan secara real-time selama periode puncak mudik melalui dashboard monitoring terpadu antar BUMN.

“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Ini penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat,” tambahnya.

Nevi juga mengingatkan agar seluruh operator transportasi memastikan standar keselamatan sebelum armada dioperasikan, termasuk melalui pemeriksaan kelaikan operasional secara menyeluruh.

“Saya berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

_SIARAN PERS_

Pasaman Barat — Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina.

Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, bantuan paket Ramadan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pasaman Barat.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Paket yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Dalam keterangannya, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen untuk terus membersamai masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan menguatkan solidaritas. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di pusat, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah-tengah warga,” ujar Nevi.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat yang mewakili penyaluran bantuan tersebut menyampaikan bahwa amanah dari Hj. Nevi Zuairina adalah agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan penuh empati. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan warga menjadi momen berharga untuk mendengar kondisi dan harapan mereka.

Salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu kebutuhan keluarga menjelang dan selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Nevi Zuairina di wilayah Sumatera Barat II.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Pasaman Barat,” tutup Nevi Zuairina.