Sumatera Barat – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Khatam Al-Qur’an Santriwan dan Santriwati MDTA Al-Ihsan Sabil, Tobo Ladang, Pakan Sinayan, yang berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan kebahagiaan.

Menurut Nevi, tradisi Khatam Al-Qur’an merupakan seremoni atas selesainya membaca Al-Qur’an. Selain itu, giat ini juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan kecintaan generasi muda terhadap kitab suci sebagai pedoman hidup.

Politisi PKS ini berharap semangat mempelajari Al-Qur’an tidak berhenti pada acara khatam, melainkan terus berlanjut melalui kebiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat kepada seluruh santri dan santriwati yang telah menyelesaikan pembelajaran Al-Qur’an. Semoga ini menjadi awal perjalanan panjang untuk terus menjaga kedekatan dengan Al-Qur’an, sehingga lahir generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” ujar Nevi.

Legislator PKS dari Sumbar II itu menilai, keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), surau, dan rumah tahfiz memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter anak-anak sejak usia dini. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan tantangan sosial, pendidikan Al-Qur’an menjadi benteng moral yang memperkuat keimanan sekaligus membangun kepribadian yang tangguh.

Nevi juga memberikan penghargaan kepada para guru mengaji, ustaz, ustazah, pengurus madrasah, orang tua, dan seluruh masyarakat yang dengan penuh keikhlasan membimbing anak-anak hingga mampu menyelesaikan bacaan Al-Qur’an. Menurutnya, keberhasilan para santri merupakan buah dari kerja sama dan keteladanan seluruh elemen masyarakat.

“Kita perlu terus menjaga tradisi keislaman yang telah diwariskan oleh para ulama dan ninik mamak di Ranah Minang. Semangat membangun generasi Qur’ani harus menjadi gerakan bersama agar nilai-nilai agama tetap tumbuh di tengah kehidupan masyarakat,” tambahnya.

“Saya berharap kegiatan Khatam Al-Qur’an terus berkembang di berbagai nagari dan jorong di wilayah Sumatera Barat II sebagai bagian dari ikhtiar melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki fondasi keimanan yang kokoh. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pembinaan generasi muda yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Nevi Zuairina.

Padang Panjang — Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Youth Smart Camp 2026 dan Mentor Academy 2026 di MIFAN Waterpark & Resort, Padang Panjang. Menurutnya, kedua kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai Ketua PW Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) Sumatera Barat periode 2025–2030, Nevi menegaskan bahwa pembinaan anak dan remaja harus menjadi perhatian bersama. Hal tersebut sejalan dengan kiprah ALPPIND yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, penguatan ekonomi perempuan, serta pengokohan ketahanan keluarga sebagai fondasi lahirnya generasi unggul.

Menurut Nevi, remaja saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan derasnya arus informasi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan ruang pembinaan yang tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, dan kepercayaan diri.

“Smart Camp dan Mentor Academy merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki kepedulian sosial. Saya memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan berharap pembinaannya tidak berhenti pada pelaksanaan acara, tetapi terus berlanjut melalui komunitas dan pendampingan yang berkesinambungan di setiap daerah,” ujar Nevi.

Nevi menilai tindak lanjut berupa pembentukan komunitas anak talent dan penguatan jaringan mentor merupakan kekuatan utama program ini. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, setiap peserta akan memiliki ruang untuk terus bertumbuh, mengembangkan potensi, sekaligus menumbuhkan semangat kolaborasi dan kepemimpinan.

Lebih lanjut, Aktivis perempuan Sumbar ini menegaskan bahwa semangat kegiatan ini sejalan dengan Program pemerintah untuk regenerasi bangsa. Menurutnya, kaderisasi yang berkualitas harus dibangun sejak usia muda agar lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan semangat melayani masyarakat.

“Saya berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, membangun jejaring, serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dari pembinaan yang dilakukan hari ini, insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, kompeten, dan siap memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Nevi Zuairina.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua agenda besar di daerah pemilihannya, yakni Pelatihan Saksi dan Semarak Muharam, sebagai bagian dari implementasi semangat K2P2 (Kader, Kaderisasi dan Pelayanan Publik) yang menjadi salah satu fokus pembinaan DPP PKS.

Menurut Nevi, kedua kegiatan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Pelatihan saksi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kader yang memiliki integritas, disiplin, serta memahami tata kelola demokrasi secara baik.

Sementara itu, Semarak Muharam menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan sosial, penguatan nilai-nilai keislaman, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Semangat K2P2 mengajarkan bahwa kader harus terus bertumbuh, hadir melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu saya menyambut baik pelaksanaan Pelatihan Saksi dan Semarak Muharam di Sumatera Barat II sebagai ikhtiar bersama memperkuat kualitas kader sekaligus memperluas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa penguatan kader merupakan fondasi penting bagi lahirnya kepemimpinan yang amanah dan profesional. Pelatihan saksi bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter kader yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

Di sisi lain, Semarak Muharam menjadi ruang untuk memperkokoh ukhuwah dan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, tahun baru Islam merupakan momentum memperbarui semangat hijrah menuju pribadi dan masyarakat yang lebih baik, sekaligus memperkuat budaya gotong royong serta kepedulian terhadap sesama.

“Politik pelayanan harus diwujudkan melalui aksi nyata. Kehadiran kader di tengah masyarakat tidak hanya ketika momentum politik, tetapi juga dalam kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Inilah nilai yang terus kami dorong melalui K2P2,” lanjut legislator PKS asal Sumatera Barat tersebut.

Nevi berharap kedua agenda ini dapat memperkuat sinergi antara struktur partai, kader, relawan, dan masyarakat dalam membangun daerah yang semakin maju, religius, dan berdaya saing. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan setiap kegiatan sebagai sarana meningkatkan kapasitas diri, memperluas manfaat bagi lingkungan, serta memperkokoh semangat melayani bangsa.

“Insya Allah, ketika kader terus dibina dan pelayanan kepada masyarakat semakin diperkuat, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Mari jadikan Pelatihan Saksi dan Semarak Muharam sebagai ikhtiar bersama menghadirkan manfaat, mempererat persaudaraan, dan membangun Sumatera Barat yang semakin maju dan penuh keberkahan,” tutup Nevi Zuairina.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kepatuhan penggunaan kawasan hutan oleh PT Meares Soputan Mining (PT MSM), sekaligus memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Legislator Sumbar II ini, sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap aktivitas usaha yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban rehabilitasi lahan, pemulihan daerah aliran sungai, dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

“Kita tidak sedang memilih antara ekonomi atau lingkungan. Keduanya harus berjalan beriringan. Investasi yang sehat adalah investasi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujar Nevi.

Dalam kunjungan tersebut, Politisi PKS ini mencermati berbagai aspek penting, mulai dari kepatuhan terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pelaksanaan rehabilitasi hutan dan DAS, hingga berbagai aspirasi masyarakat terkait dampak lingkungan yang dirasakan di sekitar wilayah operasional tambang.

Nevi menegaskan bahwa masyarakat sekitar kawasan tambang harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat pembangunan, bukan justru menanggung risiko kerusakan lingkungan. “Kita Upayakan terus mendorong pengawasan yang transparan, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipatif guna mencegah masuknya virus Ebola ke Indonesia. Langkah preventif ini dinilai penting menyusul peringatan darurat yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penyebaran virus Ebola di sejumlah negara Afrika.

Nevi menjelaskan bahwa Ebola merupakan penyakit akibat infeksi virus dari genus orthoebolavirus yang berasal dari hewan liar dan dapat menular kepada manusia. Karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, serta komoditas dari negara-negara yang terdampak wabah harus diperketat.

“Virus Ebola berasal dari hewan liar dan dapat menyebar ke manusia. Karena itu, Badan Karantina Indonesia perlu mengantisipasi secara serius, terutama terhadap negara-negara yang saat ini sedang mengalami penyebaran virus tersebut,” ujar Nevi.

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa Barantin memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional (biosecurity). Menurutnya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia harus menjadi prioritas agar terhindar dari ancaman penyakit dan hama yang berasal dari luar negeri.

Politisi PKS ini juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium karantina di berbagai wilayah Indonesia melalui sertifikasi internasional. Menurutnya, keberadaan laboratorium yang memenuhi standar global akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap berbagai ancaman penyakit.

“Kami meminta agar laboratorium-laboratorium karantina memiliki sertifikasi internasional. Selain itu, pengawasan terhadap barang-barang impor harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem laboratorium yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Nevi menilai pengawasan di bandara dan pelabuhan laut relatif berjalan baik. Namun, ia memberikan perhatian khusus terhadap jalur-jalur darat yang dinilai masih memiliki potensi celah masuknya komoditas ilegal maupun ancaman penyakit dari luar negeri.

“Pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap jalur darat yang pengawasannya tidak semudah di bandara atau pelabuhan. Jangan sampai kita kecolongan masuknya virus atau hama dari luar yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun merusak keanekaragaman hayati Indonesia,” tegasnya.

Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai masuknya virus Ebola ke Indonesia, Nevi mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Walaupun belum ada indikasi Ebola masuk ke Indonesia, kita tetap harus waspada. Penyebarannya kini telah menjangkau negara-negara di luar wilayah asalnya, sehingga langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta, — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara.

“Kami memahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pihak terkait terus melakukan upaya diplomasi dan pendampingan. Kami mendukung penuh langkah-langkah tersebut agar solusi terbaik dapat segera ditemukan,” ujar Nevi.

Menurut Nevi, kasus ini perlu dilihat secara utuh dan humanis. Sebagian besar nelayan tradisional berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun sering menghadapi keterbatasan alat navigasi dan informasi batas wilayah perairan internasional. Karena itu, pendekatan perlindungan terhadap warga negara harus tetap dikedepankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Nevi juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, terdapat ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memastikan para nelayan mendapatkan perlakuan yang proporsional dan menjunjung prinsip kemanusiaan. Pemerintah perlu terus mengawal proses hukum yang berlangsung serta memastikan hak-hak para nelayan terpenuhi selama masa penahanan.

Selain penanganan kasus saat ini, Nevi mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui penyediaan alat navigasi yang terjangkau, peningkatan literasi batas wilayah laut, serta penguatan sistem peringatan dini bagi kapal-kapal nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan. Langkah tersebut penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Kita berharap para nelayan dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Negara harus hadir melindungi warga negaranya, sekaligus memperkuat kapasitas nelayan agar dapat melaut dengan aman, produktif, dan sesuai ketentuan hukum internasional,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.

Politisi PKS ini menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

Semarang — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang, namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. Politisi PKS ini menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. “Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. “Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu”, ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina.