Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kepatuhan penggunaan kawasan hutan oleh PT Meares Soputan Mining (PT MSM), sekaligus memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Legislator Sumbar II ini, sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap aktivitas usaha yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban rehabilitasi lahan, pemulihan daerah aliran sungai, dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

“Kita tidak sedang memilih antara ekonomi atau lingkungan. Keduanya harus berjalan beriringan. Investasi yang sehat adalah investasi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujar Nevi.

Dalam kunjungan tersebut, Politisi PKS ini mencermati berbagai aspek penting, mulai dari kepatuhan terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pelaksanaan rehabilitasi hutan dan DAS, hingga berbagai aspirasi masyarakat terkait dampak lingkungan yang dirasakan di sekitar wilayah operasional tambang.

Nevi menegaskan bahwa masyarakat sekitar kawasan tambang harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat pembangunan, bukan justru menanggung risiko kerusakan lingkungan. “Kita Upayakan terus mendorong pengawasan yang transparan, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipatif guna mencegah masuknya virus Ebola ke Indonesia. Langkah preventif ini dinilai penting menyusul peringatan darurat yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penyebaran virus Ebola di sejumlah negara Afrika.

Nevi menjelaskan bahwa Ebola merupakan penyakit akibat infeksi virus dari genus orthoebolavirus yang berasal dari hewan liar dan dapat menular kepada manusia. Karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, serta komoditas dari negara-negara yang terdampak wabah harus diperketat.

“Virus Ebola berasal dari hewan liar dan dapat menyebar ke manusia. Karena itu, Badan Karantina Indonesia perlu mengantisipasi secara serius, terutama terhadap negara-negara yang saat ini sedang mengalami penyebaran virus tersebut,” ujar Nevi.

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa Barantin memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional (biosecurity). Menurutnya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia harus menjadi prioritas agar terhindar dari ancaman penyakit dan hama yang berasal dari luar negeri.

Politisi PKS ini juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium karantina di berbagai wilayah Indonesia melalui sertifikasi internasional. Menurutnya, keberadaan laboratorium yang memenuhi standar global akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap berbagai ancaman penyakit.

“Kami meminta agar laboratorium-laboratorium karantina memiliki sertifikasi internasional. Selain itu, pengawasan terhadap barang-barang impor harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem laboratorium yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Nevi menilai pengawasan di bandara dan pelabuhan laut relatif berjalan baik. Namun, ia memberikan perhatian khusus terhadap jalur-jalur darat yang dinilai masih memiliki potensi celah masuknya komoditas ilegal maupun ancaman penyakit dari luar negeri.

“Pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap jalur darat yang pengawasannya tidak semudah di bandara atau pelabuhan. Jangan sampai kita kecolongan masuknya virus atau hama dari luar yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun merusak keanekaragaman hayati Indonesia,” tegasnya.

Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai masuknya virus Ebola ke Indonesia, Nevi mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Walaupun belum ada indikasi Ebola masuk ke Indonesia, kita tetap harus waspada. Penyebarannya kini telah menjangkau negara-negara di luar wilayah asalnya, sehingga langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta, — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara.

“Kami memahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pihak terkait terus melakukan upaya diplomasi dan pendampingan. Kami mendukung penuh langkah-langkah tersebut agar solusi terbaik dapat segera ditemukan,” ujar Nevi.

Menurut Nevi, kasus ini perlu dilihat secara utuh dan humanis. Sebagian besar nelayan tradisional berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun sering menghadapi keterbatasan alat navigasi dan informasi batas wilayah perairan internasional. Karena itu, pendekatan perlindungan terhadap warga negara harus tetap dikedepankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Nevi juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, terdapat ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memastikan para nelayan mendapatkan perlakuan yang proporsional dan menjunjung prinsip kemanusiaan. Pemerintah perlu terus mengawal proses hukum yang berlangsung serta memastikan hak-hak para nelayan terpenuhi selama masa penahanan.

Selain penanganan kasus saat ini, Nevi mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui penyediaan alat navigasi yang terjangkau, peningkatan literasi batas wilayah laut, serta penguatan sistem peringatan dini bagi kapal-kapal nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan. Langkah tersebut penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Kita berharap para nelayan dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Negara harus hadir melindungi warga negaranya, sekaligus memperkuat kapasitas nelayan agar dapat melaut dengan aman, produktif, dan sesuai ketentuan hukum internasional,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.

Politisi PKS ini menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

Semarang — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang, namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. Politisi PKS ini menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. “Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat,” tutup Nevi Zuairina.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. “Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu”, ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi.

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina.

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi perhatian kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama SIG yang membahas evaluasi kinerja tahun 2025 dan roadmap pengembangan usaha tahun 2026.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa kinerja SIG sepanjang 2025 menunjukkan tekanan signifikan pada profitabilitas. Pendapatan tercatat sekitar Rp37,8 triliun atau turun 2,6% secara tahunan, sementara laba bersih anjlok tajam hingga hanya Rp191 miliar.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga jual dan tingginya beban biaya, terutama energi, yang mencapai sekitar 54% dari struktur biaya produksi.

“Masalah utama SIG saat ini bukan semata pada penjualan, tetapi pada struktur industri yang mengalami oversupply dengan tingkat utilisasi hanya sekitar 54%. Ini menciptakan perang harga yang terus menekan margin perusahaan,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menekankan bahwa model bisnis lama berbasis penjualan semen sebagai komoditas tidak lagi relevan. Transformasi menuju perusahaan solusi bahan bangunan (building material ecosystem) menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Transformasi ini harus mencakup penguatan produk turunan seperti mortar, readymix, dan solusi konstruksi terintegrasi.

Selain itu, Nevi melihat peluang besar dari program pembangunan 3 juta rumah yang berpotensi meningkatkan permintaan hingga 9 juta ton semen. Ia mendorong SIG tidak hanya menjadi pemasok, tetapi menjadi pemain utama melalui skema bundling produk dan integrasi ekosistem konstruksi nasional.

Dalam konteks global, ia juga mengingatkan risiko geopolitik yang berdampak pada volatilitas energi dan logistik. Oleh karena itu, percepatan penggunaan energi alternatif seperti biomassa dan RDF, serta strategi hedging energi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas biaya produksi.

Komisi VI DPR RI juga mendorong SIG memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan peran sebagai market stabilizer industri, serta mempercepat roadmap transformasi bisnis agar tidak terjebak dalam industri dengan margin rendah secara permanen.

“Tanpa transformasi yang cepat dan intervensi kebijakan yang tepat, SIG berisiko menjadi perusahaan besar namun tidak memberikan nilai tambah optimal bagi negara,” tutup Nevi Zuairina