Notes Of Law

Membuat Outline Perjanjian Kontrak

noreply@blogger.com (Rinda) — Thu, 25 Oct 2012 07:49:00 +0000

OUTLINE PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI

I. Judul : “PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI”

II. Pembukaan : “Perjanjian Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat Dan Ditandatangani di ___________ pada hari ini ___________ Tanggal ___________ Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas (______-10-2012)”.

III. Konsiderans :

1. (A) Pihak A, Pemilik Tanah Bangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri yang berkedudukan di Jl. ________,Bandung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. (B) Pihak B, Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. B yang berkedudukan di Jl. _________,Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

IV. Recitals :

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat dan beritikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Jasa Konstruksi, dan dengan ini bersama-sama untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

V. Isi Perjanjian :

Pasal 1 : Tugas Pekerjaan

Pasal 2 : Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 3 : Hak dan Kewajiban

- Hak dan Kewajiban A

- Hak dan Kewajiban B

Pasal 4 : Tenaga Kerja dan Upah

Pasal 5 : Keselamatan Kerja

Pasal 6 : Pelaksana Pihak Ketiga

Pasal 7 : Jangka Waktu dan Pemeliharaan

Pasal 8 : Harga Pekerjaan dan Sistem Pembayaran

Pasal 9 : Kenaikan Harga

Pasal 10 : Force Majeur

Pasal 11 : Resiko

Pasal 12 : Sanksi, Pemutusan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 13 : Ketentuan Lain

IV. Penutup

- Pernyataan bahwa A dan B dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatangana perjanjian tersebut.

- Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi meterai.

Contoh Perjanjian Kontrak Pemasangan Reklame

noreply@blogger.com (Rinda) — Thu, 25 Oct 2012 07:42:00 +0000

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Nomor : ...... /.../XII/2012

Pada hari ini, ......... Tanggal ........... Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh (.../12/2012), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa lokasi Pemasangan Reklame, oleh dan antara :

Nama : ...............

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. .................... yang berkedudukan di. Jl. ........................ Semarang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : ...................

Jabatan : President Director

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...................., yang berkedudukan di. Jl. ................... Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian , dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam perjanjian ini :

PASAL 1

LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama dengan ini member ijin kepada Pihak Kedua yang menyatakan setuju menyewa lokasi Billboard milik Pihak Pertama untuk mempromosikan produk milik Pihak Kedua dengan pemasangan 1 (satu) buah billboard ukuran 5 m x 10 m x 1 muka, vertikal, frontlite yang dipasang pada konstruksi milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. ..........................

PASAL 2

JANGKA WAKTU SEWA

2.1. Jangka waktu untuk pemasangan billboard tersebut selama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak visual / MMT billboard pertama kali dipasang dan dijelaskan waktunya oleh keterangan dalam ijin dan pajak reklame yang di bayarkan oleh Pihak Pertama.

2.2. Jangka waktu sewa bisa diperpanjang dengan kententuan selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum masa kontrak berakhir, kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat perjanjian kontrak baru.

PASAL 3

HARGA SEWA

3.1. Kedua belah pihak telah menyepakati harga kontrak sewa lokasi tersebut sebesar Rp.135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

3.2. Harga kontrak tersebut diatas termasuk fasilitas yang disediakan oleh Pihak Pertama, adalah :

- Perijinan dan pajak reklame selama 1 (satu) tahun.

- Sewa lahan pemkot selama 1 ( Satu ) tahun.

- Sewa konstruksi dan panel billboard 1 muka selama 1 ( satu ) tahun .

- Sambungan listrik dan instalasinya.

- Lampu penerangan HPIT @ 400W= 4 unit menyala mulai pukul 17.30 s/d 05.00 WIB.

- Rekening listrik bulanan selama 12 ( dua belas ) bulan .

- Perawatan selama 1 (m satu ) tahun.

- Dua (2) kali cetak materi visual Flexface Fronlite ( MMT ) 5 x 10m.

- Gratis biaya pemasangan materi visual selama dua (2) kali selama masa kontrak.

- Maintenance.

PEMBAYARAN

3.3. Biaya tersebut di atas dibayar oleh Pihak Kedua sebesar 50% saat penandatangan kontrak sewa billboard ini.

3.4. Dan pembayaran pelunasan setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

3.5. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank sebagai berikut :

BCA a.n. PT. ...............

Cabang Jl. .....................

AC ..................

3.6. Pihak Pertama setelah menyelesaikan pemasangan konstruksi lengkap dengan visual yang diinginkan / ditunjuk oleh Pihak Kedua maka akan mengajukan penagihan kepada pihak kedua seharga seperti ditulis pada pasal 3.1 disertai dengan bukti copy surat pembayaran pajak reklame Pemkot Denpasar, bukti PPn dan Pph.

3.7. Apabila terjadi kesalahan dalam jumlah besarnya PPn dan PPh menurut perhitungan / alasan yang diajukan oleh pihak kedua , maka pihak pertama akan meberikan waktu maksimal 10 ( sepuluh ) hari setelah tanggal pengiriman penagihan Pihak Pertama, karena penolakan Ppn / PPh yang telah melewati bulan takwem penagihan akan sulit di realisasi di kantor pelayanan pajak di Indonesia.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

4.1. Pihak Pertama memberikan persetujuan dan ijin untuk menampilkan produk milik Pihak Kedua selama masa kontrak.

4.2. Pihak Pertama menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pemasangan Billboard di lokasi tersebut, namun apabila hal tersebut menjadi kenyataan maka Pihak Kedua bebas dari segala tuntutan, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak pertama juga menjamin bahwa papan reklame / billboard yang terpasang tidak tertutup atau terhalang bangunan / apapun didepanya sehingga dapat terlihat oleh khalayak umum.

4.3. Apabila dikemudian hari Pemkot Kota Denpasar mengeluarkan peraturan baru atau peraturan tambahan yang mengakibatkan reklame dimaksud ditiadakan, sedangkan masa kontrak belum berakhir maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari lokasi pengganti yang tata letaknya bisa diterima oleh kedua belah pihak.

PASAL 5

JAMINAN DAN GANTI RUGI

5.1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala akibat yang diderita PIHAK KEDUA akibat kelalean yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar kerugian, klaim,tututan,gugatan yang diterima atau dialami PIHAK KEDUA , baik secara langsung maupun tidak langsung dan dari pihak manapun.

5.2. PIHAK PERTAMA bersedia membayar ganti rugi terhadap PIHAK KEDUA sesuai perhitungan PIHAK KEDUA atas kerugian yang dialami PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada pasal.

PASAL 6

PEMBONGKARAN REKLAME

6.1. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan sudah tidak diperpanjang lagi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menurunkan visual Reklame beserta lampu-lampu yang telah terpasang dibeberapa lokasi dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak pihak PIHAK PERTAMA menerima konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA bahwa lokasi billboard tersebut tidak diperpanjang dan segala biaya yang diakibatkan dari pekerjaan penurunan Visual beserta lampu-lampu tersebut diatas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

6.2. Bila dikemudian hari dari pihak Dipenda mengeluarkan peraturan-peraturan tambahan atau peraturan-peratura baru yang mengakibatkan papan reklame yang sudah terpasang harus dibongkar atau dipindahkan , maka PIHAK PERTAMA akan merundingkan hal tersebut dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum pembongkaran dilakukan serta PIHAK PERTAMA akan mencarikan lokasi pengganti yang seimbang dan melakukan pemasangan kembali papan reklame tersebut dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA. Dan jika tidak ada tempat yang diangganp sesuai oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan sisa total biaya pekerjaan atau masa peragaan yang belum berjalan dan akan dihitung dengan azas proposional serta disepakati oleh PARA PIHAK.

6.3. Apabila papan reklame sudah harus dibongkar tetapi belum juga ditemukan lokasi yang dianggap seimbang dan disepakati oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK tetapi sepakat akan meneruskan perjanjian kerjasma ini maka jangka waktu yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai Pasal 2 akan diperhitungkan kembali dan kesepakatan terebut akan dibuat secara tertulis serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

6.4. Biaya pembongkarang dan pemasangan kembali papan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

7.1. Tidak satupun pihak dalam perjanjian ini yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan ketentuan–ketentuan perjanjian ini atau mengakhiri perjanjian ini apabila pelaksanaan kewajiban tertunda , tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan force mejeure yang diluar control PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana raung angkasa, kontaminasi radio aktif, pemberontakan, penyanderaan, hura-hura, demonstrasi,pencurian, sabotase dan perang.

b) Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan , perselisihan perburuan , penghentian kerja, embargo, atau kesulitan perburuhan.

c) Setiap peraturan hukum atau peraturan pemerintah lainnya termasuk dicabutnya ijin penggunaan lokasi oleh pihak yang berwenang dan kebijaksanaan permerintah yang berakibat langsung terhadap pembangunan dan penggunaak obyek Sewa.

7.2. Apabila salah satu pihak terkana salah satu kejadian tersebut dalam ayat 7.1 diatas maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam jangka waktu 14 hari kalender.

7.3. PIHAK PERTAMA akan menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh kejadian Force Majeure secepatnya dan segera memberikan sesuatu perkiraan waktu untuk penyelesaiannya kepada PIHAK KEDUA. Untuk biaya perbaikan atas kerusakkan Billboard yang disebabkan oleh kejadian Force Majeure menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

7.4. Jangka waktu yang hilang selama perbaikan akan diperhitungkan kembali berdasarkan kesempatan PARA PIHAK dan diatur secara tertulis serta ditandatangani oleh keduabelah pihak dan merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

7.5. Apabila kejadian-kejadian sebagai mana dimaksud dalam ayat 7.1 diatas berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 30 hari kalender berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat menghentikan sementara Perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK selama 30 hari kalender atau melakukan pengakhiran perjanjian. Dan apabila perjanjian akan diakhiri maka PIHAK KEDUA tetap akan menyelesaikan kewajibannya untuk lokasi yang terpasang papan reklame sesuai dengan biaya pekerjaan yang tercantum pada quotation.

7.6. Selama jangka waktu penghentian sementara, PARA PIHAK akan berusaha untuk mengambil semua tindakkan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi gangguan sehingga papan reklame dapat segera dipasang kembali.

PASAL 8

SANKSI DAN DENDA

8.1. Apabila dalam jangka waktu 60 hari kerja terhitung sejak penandatangan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak berhasil memasang Billboard dan bukan disebabkan oleh keadaan force majeure, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1% ( satu persen ) perhari terhitung dari Billboard yang belum terpasang. Denda keterlambatan ini hanya berlaku untuk 30 ( tiga puluh ) hari.

8.2. Apabila waktu 30 hari sebagaimana tersebut diatas telah lewat dan PIHAK PERTAMA masih juga belum dapat menyelesaikan pekerjaannya,maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan bIaya pekerjaan yang telah dibayarkan dan PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjia ini secara sepihak. Biaya pekerjaan yang akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA akan disesuaikan dengan biaya pekerjaan perlokasi yang dapat terpasang Billboard.

8.3. Apabila keterlambatan pemasangan dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA antara lain kertelambatan persetujuan proof desain maka sanksi dan denda yang tercantum pada ayat 8.1.dan 8.2 tidak berlaku. Proof desain yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 30 ( tiga puluh )hari terhitung sejak surat Perjanjian ini ditanda-tangani.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

9.1. Apabila timbul suatu perselisihan dari perjanjian ini, mengenai kewajiban atau tanggung jawab para pihak atau mengenai apapun PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

9.2. Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai atau salah satu pihak tidak bersedia bermusyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisian dengan memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negari Kota Denpasar.

PASAL 10

LAIN-LAIN

10.1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA.

10.2. Hal-hal yang diatur atau belum tercantum dalam perjanjian ini akan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam dokumen tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dari perjanjian ini.

Semarang, 5 Desember 2012

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

......................... ..............................

Sumber : Google

Tinjauan Umum Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Child Trafficking)

noreply@blogger.com (Rinda) — Sat, 14 May 2011 15:59:00 +0000

“Tinjauan Umum Terhadap Kasus Perdagangan Anak”

(Child Trafficking)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak
1. Pengertian Anak beserta Hak-haknya menurut Hukum di Indonesia
2. Pengertian Anak beserta Hak-haknya menurut Konvesi Hak Anak
B. Pengertian Perdagangan Anak Menurut Pelbagai Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku

BAB III HASIL PEMBAHASAN
A. Kasus Perdagangan Anak di Indonesia
1. Contoh Kasus Perdagangan Anak di Indonesia
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak
C. Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Terkait Perdagangan Anak.

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
C. Daftar Pustaka

---------------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah “harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan seikat uang. Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.

Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang-tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan apada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orangtua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-semata untuk memenuhi ambisi orangtua. Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 60.000 hingga 120.000 orang, sementara ILO sebagaimana dikutip KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23/ 2003 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

B. Permasalahan

Pada masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan, persoalan yang dihadapi anak adalah buruh anak atau anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaa kondisi ekonomi dan ada juga karena dipekerjakan oleh orangtua mereka.
Meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak memperlihatkan korelasi antara krisis ekonomi dari segi pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Komnas Anak mengemukakan bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (trafficking) terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaganya, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tak Cuma di dalam negeri, mereka juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara.
Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan, maka kami mencoba mengangkat permasalahan perihal :

1. Bagaimana karakteristik anak yang diperdagangkan?
2. Apa kebijakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Mendeskripsikan karakteristik anak yang di perdagangkan.
2. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah yang telah di rumuskan dalam sebuah keputusan atau undang-undang.
3. Mendiskripsikan implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk langkah nyata .

Dan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :
• Akademis
1. Memberi sumbangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak yang diperdagangkan.
2. Memberi gambaran mengenai anak yang diperdagangkan untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial khususnya tentang permasalahan anak.
• Praktis
3. Memberikan sumbangan untuk perbaikan dan pengembangan program kesejahteraan anak, khususnya anak yang diperdagangkan.
4. Memberikan gambaran implementasi kebijakan dalam bentuk pelayanan terhadap anak yang diperdagangkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Anak

1. Pengertian Anak beserta Hak-haknya menurut Hukum di Indonesia
2. Pengertian Anak beserta Hak-haknya menurut Konvesi Hak Anak

B. Pengertian Perdagangan Anak Menurut Pelbagai Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Kasus Perdagangan Anak di Indonesia

1. Contoh Kasus Perdagangan Anak di Indonesia
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak
C. Kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Terkait Perdagangan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran
C. Daftar Pustaka

1. Ibnu Amshori, Drs. H., S.H., MA, “Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam,” (Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007).
2. Juli Hastadewi, dkk., “Kondisi dan Situasi Pekerja Anak,” (Unicef Perwakilan).
3. Laporan KPAI kepada Presiden Republik Indonesia, tahun 2008.
4. Aris Merdeka Sirait, Indonesia Pemasok Perdagangan Anak Terbesar di Asia Tenggara (TempoInteraktif.com : 2004)

Indonesia Mereservasi Kovenan Hak Sipil Politik

noreply@blogger.com (Rinda) — Sat, 14 May 2011 15:53:00 +0000

“Apa alasan Indonesia ikut mereservasi Kovenan Hak-hak Sipil Poilitik ? ”

Alasan Indonesia ikut mereservasi Kovenan Hak-hak Sipil Politik terdapat pada Penjelasan Umum dari Kovenan tersebut yaitu :

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting.

Hak-hak tersebut antara lain :

- Hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan);

- Hak atas kewarganegaraan (Pasal 26);

- Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));

- Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2));

- Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2));

- Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); -

- Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan

- Hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari Negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

..….

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

……

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

……

Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumeninstrumen internasional inti mengenai HAM.

Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

“ Mengapa Kovenan Hak-hak Sipil Politik baru diberlakukan setelah 10 tahun dikeluarkan (1966-1976) ? “

Adanya jangka waktu yang lama sampai pada pengadopsian Kovenan, disebabkan sejumlah faktor. Perang dingin antar Blok Barat dan Blok Timur, serta bertambahnya jumlah Negara-negara baru merdeka (Negara ke-3), antar lain menjadi variable yang berkontribusi “tertundanya” perwujudan perjanjian internasional hak asasi manusia.

Munculnya semangat politik merdeka dari bangsa-bangsa terjajah yang ingin membentuk negara merdeka, juga menyebabkan tertundannya perumusan 2 kovenan internasional, karena munculnya gugatan Negara-negara baru yang merasa tidak berpartisipasi dalam perumusan perjanjian internsional. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki kolonial jajahan, juga merasakan sekali situasi di mana harus menerima semua konsekuesi dari perjanjian yang nantinya ditetapkan.

Perlu dilakukan dialog dan kompromi untuk menyetujui sebuah Pasal dalam Kovenan. Setidaknya terdapat 3 contoh sebagai ilustrasi sengitnya perdebatan dalam perumusan Kovenan.

Pertama, Negara-negara dunia ke-3 mendesak dimasukkannya klausula jaminan hak menentukan nasib sendiri untuk secara kolektif, sebuah bangsa secara bebas menentukan sendiri status politiknya, serta menentukan perkembangan, ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif. Hak menentukan nasib sendiri ini, oleh Negara Dunia ke-3 dijadikan argument dasar yang harus dimuat dalam Kovenan Hak-hak Sipil Politik dan juga Hak-hak Ekosob. Hak ini tidak dimuat dalam DUHAM, karenanya dituntut untuk memasukkan penentuan nasib sendiri dalam Kovenan.

Kedua, ketika ingin menjabarkan Pasal 17 DUHAM tentang “Hak Milik” dalam Kovenan, yang pada akhirnya tidak mencapat kesepakatan, Komisi membatalkan merumuskan pasal tentang ini. Debat yang berlangsung berkaitan dengan hak milik individual yang diusulkan negara-negara Blok Barat versus hak milik kolektif yang merupakan pandangan dari Blok Timur.

Ketiga, debat kembali muncul ketika pembahasan sistem pengawasan Internasional. Mayoritas Negara menyetujui rencana pembentukan badan independen ini, Namun perdebatan muncul berkaitan dengan kewenangan badan baru yang nantinya akan dibentuk.

Selain itu, lambatnya proses pengadopsian Kovenan juga disebabkan alokasi waktu yang sempit untuk membahas rancangan naskahnya dalam sidang Majelis Umum di New York. (Adnan Buyung Nasution, 2005: 21-24)

Daftar Pustaka

- lndonesia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik No. 12 Tahun 2005, Penjelasan Umum, butir 2.

- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M.Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia – ed.III., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.

(Judul asli : Major Internastional Human Rights Instruments)

Manfaat Penerapan Strict Liability dalam Konteks Perlindungan Daya Dukung Ekosistem

noreply@blogger.com (Rinda) — Sat, 14 May 2011 14:20:00 +0000

A. Latar Belakang

Secara historis, kesadaran manusia atas lingkungan hidup sudah ada sejak jaman dahulu kala. Menurut teori hukum alam, manusia tidak lagi diarahkan sebagai majikan lingkungan hidup yang serakah namun diarahkan sebagai majikan yang arif dan bijaksana. Biaya dan ongkos-ongkos dari pemanfaatan lingkungan hidup mulai imasukkan dalam proses produksi. Dengan kata lain, pendekatan “use oriented” mulai dikembangkan kepada pendekatan “environtment oriented” dalam artian bagaimana dapt mengelola lingkungan hidup tanpa harus merusak dan/atau mencemarkannya.[1]

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan hidup juga mengamanatkan agar pengelolaan lingkungan hidup tidak lagi dilakukan dengan kualitas yang seadanya, namun menuntut kualitas pengelolaan yang prima dan optimal dengan menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk mencapat tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menyatakan :

“ (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

B. Permasalahan

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Eksploitasi secara tidak terkendali terhadap sumber daya alam sesungguhnya merupakan ketidakadilan terhadap alam dan ketidakadilan antar generasi. itulah sebabnya Daud Silalahi berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, dalam arti bahwa hal itu dapat memberi manfaat besar tetapi tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.[2]

Pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup, berjalan dan ditegakkan secara efektif dimana salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan ini adalah penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict liability ) terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dikemukakan lebih jauh adalah :

“Manfaat Penerapan Strict Liability dalam Konteks Perlindungan Daya Dukung Ekosistem”

C. Pembahasan

Konsep Strict liability pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(“UUPPLH”). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep Strict liability :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict liability) perusahaan dalam kerusakan lingkungan di Indonesia belum pernah terlaksana. Padahal konsep ini sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi korban. Menurut Prayekti Murharjanti, peneliti hukum lingkungan dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), sebenarnya ada beberapa kasus kerusakan lingkungan dimana konsep Strict liability dapat diterapkan.[3]

Beberapa kasus mengenai lemahnya prinsip Strict liability diantaranya adalah :
- The Union Carbide Plant, Bhopal, India 1984

Sebuah pabrik pestisida di Bhopal, India yang dengan sengaja merilis sekitar 40 ton metric isosianat metil ke atmosfer. Akibat kelalaian ini berdampak sangat parah dengan perkiraan korban sekitar 2000 orang, 100.000 luka-luka, 50.000 lebih warga yang cacat sebagian dan seluruhnya.[4]

- Niigata Minimata Disease, japan in 1965

Sebuah pabrik yang membuang limbah berupa zat Metil Merkuri yang menyebabkan polusi udara berisi lebih dari 4.000 jenis racun yang salah satunya bernama Bioaccumulative Toxicant. Banyak warga yang terkena zat ini merasakan mati rasa di tangan dan kakinya, kelumpuhan, kegilaan, koma bahkan kematian.[5]

Sementara itu beberapa kasus di Indonesia salah satunya :

- Kasus PT IntiIndorayon di Sumatra Utara

PT. IIU saat didirikan pada 1983, dan mendapat Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 269.000 hektar. Namun pelaksanaanya tidak seperti yang digambarkan, karena dampak lingkungannya sangat besar seperti penurunan permukaan air danau yang berdampak negative terhadap penggunaan air oleh nelayan, pariwisata, pengusaha transportasi, dan semua pihak yang mencari nafkah yang erat hubungannya dengan keberadaan Danau Toba.[6]

- PT Freeport McMoran Indonesia

Freeport melakukan aktivitas penambangan di Papua yang dimulai sejak tahun 1967. Sampai Bulan Juli 2005, lubang yang diakibatkan penambangan Grasberg mencapai diameter 2,4 kilometer yang meliputi luas 499 ha, dalamnya 800m, sama dengan ketinggian gedung tertinggi di dunia Burj Dubai. Masalah yang timbul dari aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini diantaranya penerimaan negara yang tidak optimal dan peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim serta dampak lingkungan yang luarbiasa. Kerusakan bentang alam seluas 166 km persegi di DAS sungai Ajkwa yang meliputi pengunungan Grasberg dan Ersberg. berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg.[7]

Apabila prinsip Strict liability ini benar-benar dapat ditegakkan akan memberikan manfaat yang antara lain adalah :

- Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berdampak luar biasa besarnya, akan lebih bertanggungjawab. Tidak hanya bertanggungjawab terhadap warga setempat tetapi juga terhadap dampak lingkungan.
- Pemberlakuan amdal dan sistem audit akan lebih terarah dan terpadu untuk proyek-proyek pembangunan dan rencana kebijakan. Mencegah kerancuan amdal yang berdampak pada penggunaan baku mutu lingkungan yang tidak efektif dan efisien.
- Strict liability juga mampu memberikan keefektifitasan kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan serta pendayagunaan instrumen ekonomi yang tidak hanya sekedar himbauan tetapi sebagai perintah yang wajib ditaati oleh pelaku usaha.
- Serta dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi Amdal, audit lingkungan, hasil pemantauan dan informasi tentang produksi lebih jauh, serta penggunaan dan pengolahan limbah maupun bahan beracun dan berbahaya. Sehingga, diharapkan masyarakat tidak menanggung konsekuensi di kemudian hari akibat kelalaian pelaku usaha yang tidak mengindahkan prinsip Strict liability. Dalam hal ini peran pemerintah amat sangat dibutuhkan dalam penjaminan dan perlindungan hukum bagi warga negaranya.[8]

D. Penutup

Kesimpulan

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dalam konteks ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup, berjalan dan ditegakkan secara efektif dimana salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan ini adalah penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

[1] I Made Arya Utama, S.H.,M.H, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan, Cet. Ke-1, Penerbit Pustaka Sutra, Bandung.2007, hal.74.
[2] Silalahi Daud, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkunganIndonesia, Alumni, bandung, 1996,hal.16
[3] HukumOnline.com - http://202.153.129.35/berita/baca/lt4d4cfdf858312/konsep-strict-liability-belum-pernah-terpakai
[4] "TED Case Studies: Bhopal Disaster," Trade and the Environment Database, 1996
[5] Ahni. 2009. Former Canadian Prime Minister Suppressed Mercury Studies, (http://intercontinentalcry.org/former-canadian-prime-minister-suppressed-mercury-studies/, diakses 4 April 2011).
[6] Ir.H. Roikhan.MA, MM. 2009. PT. Inti Indorayon Utama dan Danau Toba, (http://yantimutiara.blogspot.com/2009/07/pt-inti-indorayon-utama-dan-danau-toba.html, diakses 4 April 2011).
[7] http://arki-papua.blogspot.com/2010/08/inilah-fakta-freeport-merugikan-bangsa.html
[8] Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 – Amandemen ke-2. Pasal 28A-28J.

Surat Permohonan Ijin Pada Panitera

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 08:40:00 +0000

Berikut ini merupakan contoh surat permohonan ijin pada Panitera, ketika author mendapatkan tugas untuk melihat jalannya sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung 40141 – Indonesia

Telp : (022) 2033097 Fax : (022) 2042377

Homepage : http://www.unpar.ac.id , email : fhukum@home.unpar.ac.id

_____________________________________________________

Nomor : -

Perihal : Permohonan Ijin

Lampiran : -

Kepada Yth :

Ibu/Bapak Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas kuliah “Hukum Acara Administrasi” yang saya tempuh pada semester ini, saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan :

Nama : Rinda Nur Desvieana

NPM : 2007200186

Ingin meminta ijin kepada Ibu/Bapak Panitera untuk dapat memberikan saya informasi perihal sengketa administrasi yang Ibu/Bapak tangani dan mengikuti jalannya sidang di Pengadilan, guna melengkapi tugas kuliah saya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 November 2009

Mahasiswa Wakil Dekan I

Rinda Nur Desvieana A. Joni Minulyo, SH.,MH.

Contoh Surat Gugatan Perdata

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 04:36:00 +0000

SURAT GUGATAN

Malang, 14 Desember 2009

K e p a d a :

Yang Terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Bandung

Di – Bandung –

Dengan Hormat yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

(nama penerima kuasa/advokat), S.H., Advokat, berkantor di Jalan …….. Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Desember 2009, terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

Nama Lengkap : (nama pemberi kuasa)

Tmpat Lahir : Cisarua

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / Juli 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. No. 18 Bandung

Agama Islam : Islam

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum ( domisili ) di kantor kuasanya tersebut diatas hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama : (nama tergugat)

Pekerjaan : Dirut. P.T. MEKAR JAYA

Tempat Tinggal : Jl. C. 36 Bandung

Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat telah membuat suatu pengikatan untuk melakukan jual beli nomor 542/20.56/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang penjualan gedung perkantoran bertingkat III di :

Kompleks : Gedung Perkantoran Asia Afrika

Terletak di : Jalan, Asia Afrika 40154

Blok : 2

Nomor : 12a

Luas Tanah : 380 M2

Jumlah Lantai : 3.5 (tiga setengah) Lantai

Luas Bangunan : 380 M2

Lantai I : 100 M2

Lantai II : 100 M2

Lantai III : 100 M2

Lantai IV : 80 M2

Bahwa menurut perjanjian yang telah disetujui oleh penggugat dan tergugat, tergugat telah berjanji akan menyerahkan bangunan tersebut untuk dapat dipergunakan kepada klien kami selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009.

Bahwa menurut perjanjian penggugat mengikat diri untuk melunasi sisa harga penjualan dan pembelian sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) kali angsuran bulanan atau sejumlah Rp. 350.000.000 (empat ratus juta rupiah) tiap angsuran per bulan;

Bahwa penggugat selain telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian di atas seperti terbukti menurut perincian pembayaran terlampir juga berkehendak untuk melaksanakan perjanjian tersebut, seperti terbukti dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 20 Maret 2009 dan tanggal 20 Mei 2009 masing – masing sebesar Rp. 350.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Bahwa karena sampai hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2009 tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan secara nyata gedung perkantoran yang tergugat jual dan seharusnya diserahkan kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2009, sehingga telah terjadi wanprestasi.

Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran – teguran secara lisan terhadapnya dan memberikan somasi kepada tergugat. Akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cidera janji tersebut , sudah jelas sangat merugikan bagi penggugat.

Bahwa untuk kerugian mana, penggugat memerlukan penyerahan bangunan secara nyata dan secapatnya untuk mata pencaharian penggugat maka wajar penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebanyak 3 % (tiga prosen ) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2009 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.

Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan bangunan yang telah diperjanjikan akan dijual dan diserahkan kepada penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bangunan tersebut secara nyata kepada penggugat.

2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % (tiga prosen ) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2009 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.

3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 8 uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

SUSSIDAIR:

Dalam perdilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat

Kuasa Penggugat.

(nama penerima kuasa)

Sumber : Google

Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 04:19:00 +0000

Salah satu bahan referensi tugas Hukum Perbankan & Surat Berharga

Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

•Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum

•Merupakan kumpulan modal/saham

•Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya

•Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas

•Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus

atau direksi

•Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas

•Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Dasar Hukum pembentukan PT, masing-masing sebagai berikut:

•PT Tertutup (PT Biasa) :Bberdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

•PT. Terbuka (PT go public): berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

•PT. PMDN : berdasarkan UU No. 6/1968 juncto UU No. 12/1970

•PT. PMA : berdasarkan UU No. 1/1967 juncto UU No. 11/1970 tentang PMA

•PT. PERSERO berdasarkan UU No. 9/1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 (i-company-law-law-40.pdf) adalah sebagai berikut:

1.Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

2.Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

3.Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

4.Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)

5.Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)

6.Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)

7.Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Sedangkan persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penanda-tanganan akta pendirian adalah:

1. KTP dari para Pendiri (minimal 2 orang dan bukan suami isteri). Kalau pendirinya cuma suami isteri (dan tidak pisah harta) maka, harus ada 1 orang lain lagi yang bertindak sebagai pendiri/ pemegang saham

2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis/kelas SIUP yang di inginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan besarnya modal dasar, melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas Perseroan.

Kriterianya adalah:

1. SIUP Kecil modal disetor s/d Rp. 200jt

2. SIUP Menengah modal disetor Rp. 201jt s/d Rp. 500jt

3. SIUP Besar modal disetor > Rp. 501jt

Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan bagi Perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal dasar lagi. Namun demikian, boleh juga modal dasar = Modal disetor. Tergantung dari kebutuhan.

3. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri

(presentase nya)

Misalnya: A = 25% B = 50% C = 25%

4. Susunan Direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Sedangkan untuk ijin2 perusahaan berupa surat keterangan domisili Perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan PKP, maka dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan adalah:

1. Kartu Keluarga Direktur Utama

2. NPWP Direksi (kalau tidak ada, minimal Direktur Utama)

3. Copy Perjanjian Sewa Gedung berikut surat keterangan domisili

dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa)

apabila berstatus milik sendiri, yang dibutuhkan:

-copy sertifikat tanah dan

-copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya

4. Pas photo Direktur Utama/penanggung jawab ukuran 3X4

sebanyak 2 lembar

5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja,

kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini

dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk

PKP atau SIUP

6. Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan ijin2).

Penting untuk diketahui, bahwa pada saat tanda-tangan akta pendirian, dapat langsung diurus ijin domisili, dan NPWP. Setelah itu bisa membuka rekening atas nama Perseroan. Setelah rekening atas nama perseroan dibuka,maka dalam jangka waktu max 1 bulan sudah harus menyetor dana sebesar Modal disetor ke rekening perseroan, utk dapat diproses pengesahannya. Karena apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU PT No. 40/2007.

Lihat artikel perihal : Proses Teknis Pendirian PT (Sumber : Irma Devita)

*****

Tugas Hukum Acara Administrasi/Peratun

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 03:47:00 +0000

Salah satu tugas Hukum Acara Administrasi dengan dosen pengajar : Aloysius Joni Minulyo, SH.,MH.

Rektor yang Dipecat Tempuh Upaya Hukum YPIM Digugat Rp 3 Milyar

Kemelut antara pejabat IKIP Mataram yang dipecat dengan Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) bakal berkepanjangan. Setelah keluarnya SK pemecatan, Rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya yang dipecat akan menempuh upaya hukum. Tak tanggung-tanggung, gugatan dan laporan pidana dilayangkan sekaligus ke tiga lembaga hukum. Ke mana saja gugatan dilayangkan?

REKTOR IKIP Mataram Drs.H.Fathurrahim, M.Si yang dinonaktifkan melalui SK No. 15/YPIM/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999, tidak tinggal diam menyusul SK pemberhentian yang diterimanya. Rektor beserta 11 pejabat yang dipecat menilai SK yang ditandatangani Ketua YPIM Drs.HL.Azhar cacat. Demikian pula dengan Rektor IKIP Mataram yang baru dilantiknya, merupakan pejabat yang tak sah. ”Rektor baru yang dilantik tidak sah, karena diputuskan secara sepihak,” cetusnya. Jika mengacu pada Statuta menurutnya, pemilihan Rektor yang pelantikannya berlangsung di kediaman Ketua YPIM Selasa (25/7) sore lalu, itu tidak prosedural.

Seharusnya, jika pergantian rektor dilakukan, pemilihan dilakukan yayasan berdasarkan pertimbangan yayasan. ”Namun ini mekanisme ini tak dilakukan,” ujarnya. Menyinggung adanya tudingan pembangkangan yang dilakukan rektorat terhadap yayasan ? Fathurrahim dengan tegas membantahnya.”Tuduhan itu fintah,” cetusnya. Soal pengelolaan dana oleh rektorat yang dipersoalkan yayasan menurutnya bahwa dalam Statuta, ada otonomi dalam pengelolaan keuangan. ”Jadi kami bukan melakukan pembangkangan dan kami juga tidak menolak eksistensi yayasan. Apa yang kami lakukan itu mengacu pada Statuta tadi,” jelasnya.

Menyoal keluarnya SK dan dalam dua hari ini, Rektor IKIP yang sah versi yayasan akan memulai tugasnya di IKIP Mataram? Pihaknya katanya, akan tetap bertahan sambil menempuh upaya hukum. ”Kami akan tetap berkantor di sini dan menjalankan tugas seperti biasa. Selain itu kami juga akan melakukan perlawanan secara hukum,” tegasnya. Langkah-langkah hukum apa saja yang ditempuh? Didampingi kuasa hukumnya, Fathur Rauzi, SH dan Karmal Maksudi, SH disebutkan bahwa ada tiga upaya hukum yang ditempuh dalam waktu yang bersamaan. ”Tiga gugatan dan laporan pidana akan kami layangkan serentak hari ini (kemarin-red),” jelasnya.

Layangkan Gugatan

Upaya hukum pertama yang ditempuh yakni menggugat pengurus yayasan yakni Drs.HL.Azhar dkk ke Pengadilan Negeri Mataram secara perdata. ”Ini berkaitan dengan kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat keluarnya SK pemecatan tersebut. Kami menggugat pihak yayasan sebesar Rp 3 milyar,” sebutnya. Gugatan ke dua ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Persoalan yang digugat melalui lembaga ini yakni menyangkut keabsahan SK pemecatan tersebut. Kemudian ke Polda NTB, laporan pidana dilayangkan karena akibat SK pemecatan tersebut telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan bahkan bisa pencemaran nama baik. ”Kalau ke Polda NTB siapa-siapa pelaku dari tindak pidaan itu, tergantung penyelidikan polisi,” terang Fathur Rauzi.

Apapun langkah yang ditempuh pihak-pihak yang bertikai ini, dikhawatirkan yang menjadi korban adalah mahasiswa. ”Saya tinggal menunggu ujian skripsi. Kemelut ini terus terang sangat mempengaruhi konsentrasi saya menghadapi ujuan akhir ini,” keluh seorang mahasiswa yang enggan di sebut namanya. Kemelut di tubuh IKIP Mataram ini menurutnya, sebenarnya sudah terjadi lama. ”Ada kecenderungan pihak Rektorat tidak transparan dalam mengelola dana dari mahasiswa,” ujarnya. Ungkapan senada juga dilontarkan mahasiswi lainnya. ”Pengelolaan dana inilah yang sejak awal menjadi pemicu yang tak menemukan penyelesaian,” ujarnya.

Memang katanya, gebrakan yang dilakukan Rektor Fathurrahim cukup bagus. Sejak kepemimpiannya, IKIP Mataram mengalami perkembangan yang patut dibanggakan. ”Ada fakultas baru yang dibuka. Mahasiswa setiap tahun terus bertambah dan banyak yang tertarik masuk ke sini. Kami akui banyak kemajuan,” aku mahasiswi semester II Fakultas MIPA ini. ”Namun itu tadi, soal pengelolaan dana yang selalu jadi masalah,” katanya. Namun demikian, apapun persoalan yang saat ini berkecamuk di tubuh IKIP Mataram, mahasiswa tidak ingin menjadi korban. ”Jangan korbankan kami. Sudah cukup banyak biaya yang kami keluarkan untuk menempuh studi di sini. Jangan kuburkan cita-cita dan masa depan kami karena konflik ini,” harapnya.

---------------------

SURAT GUGATAN

Mataram, 25 November 1999

Kepada

Yth. Bapak Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Di Mataram

Hal : Gugatan

Dengan hormat,

Nama : Drs.H.Fathurrahim, M.Si

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor non-aktif IKIP Mataram

Alamat : Mataram

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Fathur Rauzi, SH dan Karmal Maksudi, SH

Advokat dan Pengacara dari kantor Hukum Sholeh, Adnan & Associates( SA&a ), berkantor di jalan Ahmad Yani No. 110 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Novembar 1999 bertindak dan untuk atas nama Drs.H.Fathurrahim, M.Si, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

Pengurus Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM)

Nama : Drs.HL.Azhar

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM)

Alamat : Mataram

Selanjutnya akan disebut dengan TERGUGAT.

DASAR GUGATAN

1. Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) Drs.HL.Azhar mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian rektor IKIP Mataram Drs.H.Fathurrahim, M.Si. beserta 11 pejabat lainnya. Dalam penetapan tersebut Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) Drs.HL.Azhar juga melantik Rektor IKIP Mataram yang baru.

2. Surat Keputusan tersebut adalah :

SK No. 15/YPIM/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru.

3. Bahwa kedua Surat Keputusan Menteri dalam negeri tersebut, yaitu SK No. 15/YPIM/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal 53(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

1. Rektor beserta 11 pejabat yang dipecat menilai SK yang ditandatangani Ketua YPIM Drs.HL.Azhar cacat.

2. Rektor baru yang dilantik tidak sah, karena diputuskan secara sepihak, Jika mengacu pada Statuta menurutnya, pemilihan Rektor yang pelantikannya berlangsung di kediaman Ketua YPIM Selasa (25/7), itu tidak prosedural.

3. Jika pergantian rektor dilakukan, pemilihan dilakukan yayasan berdasarkan pertimbangan yayasan, namun mekanisme ini tak dilakukan.

4. Soal pengelolaan dana oleh rektorat yang dipersoalkan yayasan, bahwa dalam Statuta, ada otonomi dalam pengelolaan keuangan. ‘Jadi pihak rektorat bukan melakukan pembangkangan dan juga tidak menolak eksistensi yayasan. Apa yang pihak rektorat lakukan itu mengacu pada Statuta.mOleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat berhak untuk menuntut ;

• Menuntut agar tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, karena dengan keluarnya SK tersebut pemasukan penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik.

• Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat; dengan alasan agar perkara ini tidak semakin berlarut-larut mengigat penggugat harus menghidupi keluarganya.

• Bahwa karena surat keputusan tergugat telah tidak sesuai dengan peraturana perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan demi hukum SK Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram (YPIM) yaitu SK No. 15/YPIM/VII/2006 tertanggal 26 Juli 1999.

• Penggugat memohon PTUN Mataram untuk langsung mengeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan tugas Rektor IKIP Mataram yang baru sampai kasusnya mempunyai keputusan tetap.

•

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutuskan :

I. Dalam Menyatakan Keputusan Batal demi hukum.

Menyatakan batal atau tidak sah SK tergugat, yaitu SK No. 15/YPIM/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru

II. Dalam Pokok Perkara .

1. Menghukum tergugat untuk mencabut kembali SK No. 15/YPIM/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 tentang pemberhentian Drs.H.Fathurrahim, M.Si sebagai rektor IKIP Mataram berserta 11 pejabat lainnya; dan pengangkatan rektor IKIP Mataram baru.

2. Menghukum tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materil dan immateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.000.000,-00 (Tiga Milliar rupiah)

3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.00.000,-00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini.

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum

Hormat Penggugat,

Drs.H.Fathurrahim, M.Si

(Sumber : Missing)

Alasan Penghapus Pidana

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 03:15:00 +0000

Salah satu tugas Hukum Pidana dengan dosen pengajar : Agustinus Pohan, S.H., MS.

I. PENGERTIAN

Alasan penghapus pidana ( strafuitsluitingsground ) diartikan sebagai keadaan khusus ( yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa ) yang jika dipenuhi menyebabkan - meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi - tidak dapat dijatuhkan pidana ( Nico Keijer, 1990 : 1 ). Alasan penghapus pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin mapun yurisprudensi.

Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan dalam ( Sudarto, 87 : 138 ) :

1. Alasan penghapus pidana umum

adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48 - 51 KUHP

2. Alasan penghapus pidana khusus

adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP

Selain yang diatur dalam KUHP, alasan penghapus pidana juga diatur di luar KUHP, yakni :

1.hak mendidik dari orang tua

2.izin dari orang yang dirugikan

3.hak jabatan dari dokter ( gigi)

4.mewakili urusan orang lain

5.tidak adanya melawan hukum materiil

6.tidak adanya kesalahan sama sekali

7.alasan penghapus pidana putative ( Van Bemmelen, 1979 : 179 )

sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :

a) Alasan pembenar ( rechtvaardigingsgrond )
yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana ( strafbaarfeit ) yang dikenal dengan istilah actus reus di Negara Anglo saxon.

b) Alasan pemaaf ( schuldduitsluitingsgrond )
yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban ( toerekeningsvatbaarheid ) yang dikenal dengan istilah mens rea di Negara Anglo saxon.

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, a.n :

a) Noodtoestand ( keadaan darurat )

Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif ( vis compulsiva ), diatur dalam pasal 48 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana “

Ada beberapa ahli yang menggolongkan ” keadaan darurat ” sebagai alasan pembenar namun adapula yang menggolongkannya sebagai alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar ( Utrecht, 1986 : 355 ), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu :

- Perbenturan antara dua kepentingan hukum

Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya

- Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum

- Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum

Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

b) Noodweer ( pembelaan terpaksa )

Diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP :

” barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana “

Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum.

c) Melaksanakan ketentuan undang - undang

Diatur dalam pasal 50 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak dipidana “

Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang - undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

d)Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

Diatur dalam pasal 51 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana “

Seseorang dapat melaksanakan undang - undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum ( Sudarto 1987 : 153 )

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP, a.n :

a) Tidak mampu bertanggungjawab

Diatur dalam pasal 44 KUHP :

” barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ), tidak dipidana “

Dalam memorie van Toelicting yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab ( Sudarto, 1987 : 951 )adalah :

Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang - undang

Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehinga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menetunkan akibat perbuatannya.

b) Overmacht ( daya paksa )

Overmacht merupakan daya paksa relatif ( vis compulsiva ). Seperti keadaan darurat, daya paksa juga diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa, namun dalam memorie van toelichting ( MvT ) daya paksa dilukiskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa orang berada dalam dwangpositie ( posisi terjepit ). Sifat dari daya paksa datang dari luar si pembuat dan lebih kuat ( Sudarto, 1987 : 142 ). Dalam daya paksa perbuatannya tetap merupakan tindak pidana namun ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya.

c) Noodweer exces ( pembelaan terpaksa yang melampaui batas )

Hal ini termasuk pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP :

” pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana “

d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP :

” perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya “

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.

II. YURISPRUDENSI dan MAHKAMAH AGUNG

Yuriprudensi diartikan sebagai keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diikuti oleh hakim - hakim lainnya. Ada beberapa istilah, a.n :

a) Pengetahuan hukum ( rechtsgeleerdheid )àa)Juriprudentia ( bahasa latin )

b) Peradilan tetap atau hukum peradilanàb)Juriprudentie ( bahasa Belanda )

c) Case law atau judge made law ( bahasa inggris )

d) Ueberlieferung ( bahasa Jerman )

teori ilmu hukum ( algemene rechtleer; general theory of law )àe)Juriprudence ( bahasa Inggris ) ilmu hukumàf)Jurisprudenz ( bahasa Jerman ) ( P. Purabacaraka dan S. Soekanto, 1979 : 55 - 56 )

Dalam sistem peradilan pidana ada dua asas yurisprudensi ( P. Purbacaraka dan S. Soekanto, 1979 : 63 - 65 ), yaitu :

1.Asas preseden

berdasrakan asas ini hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari keputusan - keputusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatnya. Asas yang berlaku dia Negara - Negara anglo saxon ini terdapat pengecualiannya :

apabila keputusan terdahulu diterapkan pada peristiwa yang sedang dihadapi dipandang ” plainly unreasonable and inconvenient “

sepanjang mengenai ” dictum ” ( yaitu whatever the judge said that was not necessary to their decision )

2.Asas bebas

berdasarkan asas ini, hakim tidak terikat pada keputusan - keputusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatnya. Asas ini dianut oleh Belanda dan Perancis. Di Indonesia walaupun tidak menganut asas preseden secara mutlak, namun dalam kenyataanya seorang hakim akan memperhatikan keputusan - keputusan hakim lainnya, apalagi keputusan mahkamah agung.

Ada 3 alasan mengapa hakim mengikuti putusan hakim sebelumnya ( Utrecht, 1966 : 138 ) yaitu :

1.Keputusan hakim mempunyai kekuasaan ( gezag )

apalagi keputusan tersebut dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah agung. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim lainnya yan kedudukannya lebih tinggi, khususnya mahkamah agung karena hakim - agung adalah pengawas pekerjaanya. Dengan kata lain karena alasan psikologis.

2.Sebab praktis

dengan mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi, maka kemungkinan diajukan banding atau kasasi semakin kecil.

3.Sebab persesuaian pendapat

hakim mengikuti keputusan hakim lainnya karena mempunyai pendapat yang sama.

Untuk menghasilkan keputusan yang baik dan adil hendaknya hakim memperhatikan baik ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang tentang kekuasaan pokok kehakiaman menyatakan :

” hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “

Oleh karena itu harus meningkatkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya, terutama hakim pada mahkamah agung. Mahkamah agung sebagai pengadilan Negara tertinggi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya.

Mahkamah agung mempunyai tugas utama yaitu mengembangkan hukum melalui yurisprudensi, karena mahkamah agung pemegang monopoli pemeriksaan perkara kasasi. Melalui kasasi mahkamah agung dapat menggariskan, memimpin, dan uitbouwen dan boortbouwen ( mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut ) hukum melalui yurisprudensi. Sehingga hukum sesuai dengan derap dan perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang - undangan itu sendiri kurang adequate. Melalui rechtvinding hakim dapat mengembangkan, memperbarui huku yang dapat akseptabel bagi masyarakat. ( Seno Adjie, 1985 : 41 - 45 )

III. ALASAN PENGHAPUS PIDANA dalam KUH-Pidana , DOKTRIN, dan YURIPRUDENSI

Kitab undang - undang hukum pidana tidak menjelaskan pengertian alasan penghapus dan juga tidak membedakan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyatakan beberapa pasal sebagai hal - hal yang menghapuskan pidana, yaitu :

1.pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab

2.pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau overmacht

3.pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau noodweer

4.pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodweer exces

5.pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang - undang

6.pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

7.pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yuriprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis rechvinding sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang ( ius constituendum ).

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yakni :

1.Alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP

yang juga diakui dalam doktrin maupun yuriprudensi.

2.Alasan penghapus pidana di luar KUHP

berkembang dan diakui dalam doktrin dan yuriprudensi

berdasarkan pembagian tersebut, maka jenis - jenis alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf sbb :

ALASAN PEMBENAR

1) Alasan pembenar dalam KUHP

a) Keadaan darurat

sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif ( vis compulsiva), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu :

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing - masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum.

Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing - maisng merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas ( upaya terakhir ) dan proporsionalitas ( seimbang dan sebanding dengan serangan ) harus dipenuhi.

b) Pembelaan terpaksa

Berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat - syarat yang ditentukan undang - undang, yakni :

perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika

serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum

serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain

pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

c) Melaksanakan ketentuan undang - undang

yang dimaksud adalah undang - undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang - undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang - undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi.

d) Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

2)Alasan pembenar di luar KUHP

a) Hak mendidik orang tua

Dalam mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan.

b) Hak jabatan dokter ( gigi )

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana, perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya.

c) Izin dari orang yang dirugikan

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan.

d) Mewakili urusan orang lain

Suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.

e) Tidak adanya siat melawan hukum materiil

Alasan pembenar ini mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum pidana baik melalui doktrin maupun yurisprudensi. Dalam doktrin alasan pembenar ini sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, yang kemudian banyak digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ajaran sifat melawan hukum yang berfungsi sebagai alasan pembenar adalah ajaran sifat melawan hukum negatif.

Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya bila perbuatan tersebut secara materiil tidak melawan hukum.

ALASAN PEMAAF

Digunakan bila tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pemaaf terdiri dari :

1) Alasan pemaaf dalam KUHP

a) Tidak mampu bertanggungjawab

Yakni mereka yang cacat jiwanya, baik disebabkan oleh gangguan psikis maupun gangguan fisik. Walaupun hakim tidak menjatuhkan pidana Karena jiwanya cacat, namun hakim dapat menetapkan terdakwa dirawat di rumah sakit.

b) Daya paksa

daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi.

c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Syarat yang harus dipenuhi adalah pelaku harus berada dalam situasi pembelaan terpaksa dan pembelaan yang melampaui batas tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Harus ada hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa.

d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkingan pekerjaannya.

2) Alasan pemaaf di luar KUHP

a) Alasan penghapus pidana putatif

Terjadi bila seseorang mengira telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk daya paksa atau pembelaan terpaksa atau menjalankan undang - undang dll, kenyataannya tidak ada alasan penghapus pidana tersebut. Orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana bila perbuatan tersebut dapat diterima secara wajar. Dalam hal ini pelaku berlindung dibawah tidak ada kesalahan sama sekali.

b) Tidak ada kesalahan sama sekali

Berasal dari pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah AVAS ( afwejigheid van alle schuld ). Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku. Termasuk dalam pengertian ini adalah sesat yang dapat dimaafkan.

Alasan - alasan penghapus pidana tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Tanpa adanya alasan penghapus pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana walaupun tidak ada maksud untuk melanggar ketentuan hukum tersebut, atau telah dilakukan sikap hati - hati atau tidak ada kesalahan pada orang tersebut. Baik alasan penghapus pidana yang tertulis maupun tidak tertulis dapat mencegah adanya putusan hakim yang tidak adil.

Dengan dianutnya sifat melawan hukum materiil dan alasan tidak ada kesalahan sama sekali, hakim dapat selalu menghasilkan putusan yang sesuai dengna perkembangan dan rasa keadilan masyarakat dan tidak hanya menjadi corong undang - undang.

IV. PENERAPAN DAN PENEMUAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA MELALUI YURISPRUDENSI

Penerapan alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP dapat dilihat dalam yurisprudensi. Yang diatur di luat KUHP dapat dilihat mulai dari Arrest Hoge Raad tentang tukang susu tanggal 14 februari 1916 yang pada saat itu Hoge Raad sudah mulai mengikuti asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian Arrest Hoge Raad tentang dokter hewan tanggal 20 februari 1933, mulai menganut ajaran sifat melawan hukum materiil. Di Indonesia perkembangan alasan penghapus pidana lebih banyak melalui sifat melawan hukum materiil.

Putusan - putusan mahkamah agung yang sangat baik berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil banyak dijadikan pedoman oleh hakim - hakim lain baik dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun dari mahkamah agung sendiri. Secara tegas diakui bahwa sifat melawan hukum materiil merupakan alasan penghapus pidana diluar undang - undang .(Sumber : Google)

Customary Law & Ekstradisi

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 02:57:00 +0000

I. Latar Belakang Permasalahan

Prosedur ekstradisi seringkali berbelit-belit dan menghabiskan banyak waktu sehingga pemerintah mengesampingkan proses tersebut (Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, hal.293). Legalitas suatu prosedur untuk membawa seorang tersangka ke pengadilan, seringkali, bukan menjadi perhatian utama negara. Pada dasarnya, pengadilan tetap memiliki yurisdiksi untuk mendengar pokok perkara suatu kasus terlepas dari cara penangkapan tersangka (Ibid). Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar yurisdiksi pengadilan dianggap tidak relevan dengan yurisdiksi pengadilan untuk memeriksa pokok perkara. Namun, pada perkembangannya, pengadilan di beberapa negara mulai meninggalkan prinsip ini karena terdapat kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia dalam penangkapan tersebut (Ibid).

Hukum kebiasaan internasional menyatakan bahwa negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap wilayah kedaulatan negara lain tanpa persetujuan negara lain tersebut (SS Lotus Case (France/Turkey); Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits) (Nicaragua/United States)), namun, penangkapan lintas negara masih tetap saja berlanjut (State v. Ebrahim; United States v. Alvarez-Machain; Bennett v. Horseferry Road Magistrates' Court and another; Decision on the Motion for Release by the Accused Slavko Dokmanovic). Penangkapan Ocalan oleh agen Turki di Kenya pada tahun 1999, penangkapan Nikolic oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) di tahun 2002 dan penangkapan tersangka pejuang Taliban dan Al Qaeda setelah tragedi 11 September 2001 menunjukkan hangatnya topik penangkapan lintas negara ini.

II. Konsep Penangkapan Lintas Negara

Berdasarkan pendapat berbagai ahli hukum (Louis Henkin, et al.), terdapat dua unsur dalam penangkapan lintas negara yakni (i) adanya intervensi dari suatu negara terhadap kedaulatan negara lain dan (ii) intervensi tersebut ditujukan untuk membawa pelaku tindak pidana kepada proses peradilan.

Alasan mengapa suatu negara melakukan penangkapan lintas negara adalah ketiadaan jenis kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi dalam perjanjian bilateral ekstradisi.(Third, Restatement of the Foreign Relations of the United States). Contohnya adalah tindak pidana di bidang politik (In re Castioni Case). Alasan lainnya adalah negara dimana pelaku tindak pidana melarikan diri tidak ingin mengadili pelaku tindak pidana tersebut seperti yang nampak pada kasus Pinochet dimana pemerintah Chili memberikan status senator seumur hidup kepada Pinochet sehingga dia memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat diadili.

Lebih lanjut, alasan suatu negara melarang penangkapan lintas negara dikarenakan penangkapan lintas negara melanggar prinsip kedaulatan negara (Pasal 2(4) Piagam PBB dan putusan PCIJ dalam kasus Island of Palmas). Di samping itu, penangkapan lintas negara melanggar prinsip itikad baik (Pasal 26 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Pasal 2(2) dari Piagam PBB). Langkah pertama dari perwujudan prinsip itikad baik tersebut adalah melalui kerjasama internasional (Pasal 86 dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan Pasal 88 dari Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa).

III. Konsekuensi Hukum Penangkapan Lintas Negara berkaitan dengan Kompetensi Peradilan

A. Prinsip Male Captus Bene Detentus

Dalam dua abad terakhir, para hakim dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa pengadilan memiliki kompetensi untuk memeriksa pokok perkara terlepas dari cara penangkapan dilakukan. Inilah dasar dari adanya prinsip male captus bene detentus. Alasan mengapa negara-negara melakukan penangkapan pelaku tindak pidana secara ilegal dikarenakan dalam berbagai sistem hukum kehadiran tersangka merupakan hal yang cukup untuk memberikan pengadilan kompetensi untuk mendengar pokok perkara (R v Lee Kun; Restatement Third, § 422(2)).

Dalam Eichmann Case (Israel v. Eichmann, District Court of Jerusalem), Eichmann diculik oleh agen Israel ketika dia berada di Argentina dan dibawa ke District Court of Jerusalem Israel untuk diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukannya selama perang dunia II. Eichmann mengajukan eksepsi terhadap District Court of Jerusalem Israel dengan dalil bahwa pengadilan Israel tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkaranya karena dia dibawa ke yurisdiksi Israel secara tidak sah. Dalam putusannya, District Court of Jerusalem Israel yang diperkuat oleh Israel Supreme Court menyatakan bahwa cara-cara untuk membawa seseorang ke dalam yurisdiksi pengadilan tidak dapat mengakibatkan pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa pokok perkara. Hal tersebut merupakan urusan luar negeri negara yang bersangkutan yang merupakan hal di luar kompetensi pengadilan.

Alasan lainnya adalah pembebasan tersangka merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayar hanya karena adanya cara-cara yang ilegal untuk membawa tersangka tersebut di hadapan pengadilan. Kebutuhan sosial untuk penanggulangan kejahatan tidak boleh dihambat dengan alasan tidak adanya legalitas dalam proses penangkapan.

B. Prinsip Ex Injuria Non Oritur Actio

Sebaliknya, berdasarkan prinsip ex injuria non oritur actio, yang merupakan tantangan terhadap prinsip tradisional male captus bene detentus, disebutkan bahwa pemerintah tidak dapat dibiarkan mengambil keuntungan dari perbuatannya yang ilegal dengan tetap memiliki kompetensi untuk mendengar pokok perkara. Oleh karena itulah, pengadilan harus menolak mendengar pokok perkara dan melepaskan tersangka. Contohnya, dalam kasus Toscanino, dimana Toscanino adalah warga negara Italia yang ditangkap dan diculik di Uruguay oleh agen Amerika Serikat dan dibawa ke Brazil. Pengadilan tingkat banding menolak keberlakuan Doktrin Ker dan menyatakan bahwa proses hukum yang adil merupakan cita-cita yang lebih besar untuk dicapai dibandingkan dengan kepastian hukum itu sendiri.

Secara historis, prinsip ex injuria non oritur actio ini telah ada pada jaman Roman Empire dimana diputuskan bahwa penjatuhan hukuman tidak dapat dilaksanakan apabila adanya penculikan dalam penangkapan lintas propinsi meskipun ada kerjasama antar pemerintah kedua propinsi dalam penangkapan tersebut (State v. Ebrahim). Di samping itu, berdasarkan Roman Dutch Law ternyata ada banyak juris pada abad ke-16 dan 17 yang mendukung prinsip ini.

Alasannya adalah beberapa prinsip hukum dasar terkandung dalam prinsip ini seperti perlindungan hak-hak asasi manusia, hubungan yang baik antar negara dan proses hukum yang berkeadilan. Individu harus dilindungi dari penangkapan dan penculikan yang ilegal, batas-batas negara harus dihormati, kedaulatan harus dihargai, proses hukum harus adil dan kesewenang-wenangan harus dihindari untuk mencapai integritas hukum. Hal ini juga berlaku sama terhadap negara. Ketika negara merupakan pihak dalam suatu perkara, contohnya dalam perkara pidana, mereka harus datang ke pengadilan dengan ‘tangan bersih’.

C. Prinsip Male Captus Bene Detentus v. Prinsip Ex Injuria Non Oritur Actio

Menariknya, Prinsip Male Captus Bene Detentus v. Prinsip Ex Injuria Non Oritur Actio diseimbangkan oleh ICTY dalam kasus Nikolic. Tersangka dalam kasus ini mengaku bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum karena penculikan terhadap dirinya di wilayah Yugoslavia dan kemudian diserahkan ke agen khusus ICTY. Dalam kasus ini dikemukakan kembali permasalahan klasik tentang male captus bene detentus: apakah pengadilan masih memiliki kompetensi atas tersangka yang ditangkap secara tidak sah?

ICTY Trial Chamber II menyatakan bahwa penangkapan yang tidak sah tidak memiliki konsekuensi terhadap kompetensi pengadilan dimana tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa ada penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ketika dilangsungkan penangkapan. The Appeals Chamber menolak banding dari Nikolic dengan alasan karena bukti-bukti yang dipresentasikan tidak menunjukkan penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dalam proses penangkapannya dan sebagai akibatnya prosedur penangkapannya tidak membatalkan kompetensi ICTY untuk mendengar pokok perkara Nikolic.

IV. Konsekuensi Hukum berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Penangkapan tersangka tindak pidana dapat menimbulkan permasalahan hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, dalam penangkapan lintas negara banyak ditemui kekerasan fisik, pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang dan ancaman terhadap integritas seseorang. Korban-korban tersebut kadang-kadang diseret, dibawa dalam kendaraan yang tertutup rapat dan bahkan tidak mengetahui motif dan identitas pihak yang melakukan penangkapan (Evans (1964) “Acquisition of Custody Over the International Fugitive Offender -- Alternatives to Extradition: A Survey of United States Practice”). Terlebih lagi, pengurangan kebebasan dalam penangkapan lintas negara yang disertai penculikan secara paksa telah gagal dalam mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam penangkapan lintas negara, seringkali terdapat pelanggaran hak atas kebebasan, hak atas proses hukum yang adil dan hak untuk tidak disiksa.

V. Konsekuensi Hukum dalam hal Tanggung Jawab Negara di Mahkamah Internasional

Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan lintas negara, terutama pelanggaran kedaulatan negara lain, pelanggaran prinsip itikad baik dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dituntut di Mahkamah Internasional (International Law Commission Draft Articles on State Responsibility). Dasar dari diajukannya tuntutan (legal standing) yaitu prinsip kerugian langsung (direct injury). Contohnya, apabila terdapat pelanggaran perjanjian internasional. Di samping itu, negara yang warga negaranya menjadi korban juga dapat menuntut ke Mahkamah Internasional dengan dasar prinsip perlindungan warga negara (diplomatic protection).

VI. Penangkapan Lintas Negara dalam Hukum Nasional Indonesia

A. Praktik Penangkapan Lintas Negara dalam Hubungannya dengan Indonesia

Dalam usahanya untuk memberantas terorisme di Indonesia, kasus Umar al-Farouq dan Hambali dapat dipergunakan sebagai contoh bagaimana praktik penangkapan lintas negara di Indonesia. Hambali, seorang WNI yang diidentifikasi sebagai pemimpin Mantiqi I dari Jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok pada tanggal 11 Agustus 2003. Dia ditangkap oleh intelijen Amerika Serikat (CIA) dan dibawa melalui pesawat khusus milik Amerika Serikat ke pangkalan militer Amerika Serikat di Baghram, Afghanistan.

Hambali dicari oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi terornya yang mengancam negara-negara tersebut. Sayangnya, akses pemeriksaan Hambali setelah penangkapan dimonopoli oleh pemerintah Amerika Serikat. Keberadaan Hambali justru masih dipertanyakan karena ketidakseriusan pemerintah Indonesia untuk mengadilinya di pengadilan Indonesia (Tempo, Bom-bom Maut Hambali, 25-31 August 2003; International Crisis Group, Terorisme di Indonesia: Jaringan Nurdin Top, 5 Mei 2006).

Sebelum Hambali, pemimpin Al Qaeda lainnya, Al-Farouq, ditangkap di sebuah masjid di Bogor, Indonesia pada tanggal 5 Juni 2002 melalui kerja sama intelijen Indonesia dan CIA (Human Rights Watch, 25 Maret 2003).

B. Pengaturan Penangkapan Lintas Negara dalam Hukum Indonesia

Dengan menjadi negara peserta Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Piagam PBB, jelas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk tidak melakukan penangkapan lintas negara dimana penangkapan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan prinsip itikad baik.

Tersangka/terdakwa yang menjadi korban penangkapan lintas negara dapat mengajukan upaya hukum praperadilan/eksepsi. Terhadap upaya hukum praperadilan ini diatur dalam Pasal 82 KUHAP.

Eichmann Case

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 02:53:00 +0000

A. Sejarah

Otto Adolf Eichmann (lahir di Solingen, Jerman, 19 Maret 1906 – meninggal di Ramla, Israel, 31 Mei 1962 pada umur 56 tahun, dikenal sebagai Adolf Eichmann) adalah Obersturmbannführer (setara dengan letnan kolonel) Schutzstaffel dan Nazi berpangkat tinggi. Karena bakat organisasi dan kecakapan ideologisnya, ia ditugaskan oleh Obergruppenführer Reinhard Heydrich memfasilitasi dan mengatur logistik deportasi massal ke ghetto-ghetto dan kamp konsentrasi di Eropa Timur yang diduduki Nazi. Setelah perang ia berjalan ke Argentina menggunakan laisser-passer (sejenis paspor) yang didapatkan secara curang yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional dan tinggal di sana dengan identitas palsu. Ia ditangkap oleh agen Mossad dari Israel di Argentina dan diadili di pengadilan Israel atas 15 dakwaan kriminal, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ia dijatuhi hukuman gantung.

B. Kerja dengan Nazi dan SS

Eichmann meninggalkan Austria ke Jerman pada bulan Agustus 1933, di mana ia menjalani pelatihan militer. Ia mengajukan pindah ke SD (Sicherheitsdienst) dan disetujui pada September 1934, memperoleh kedudukan di kantor utama SS di Berlin, dikepalai oleh Reinhard Tristan Eugen Heydrich. Di bulan berikutnya, Eichmann membenamkan diri dalam dunia birokratis atas arsip dan indeks kartu. Ia adalah pekerja yang pandai dan efisien, yang menerima kenaikan terus-menerus, akhirnya mencapai pangkat SS-Obersturmbannfuehrer. Pada 1935, Eichmann dipindahkan ke Departemen II/112, kantor urusan Yahudi di SD.Lamaran naik pangkat ke SS-Untersturmführer.

Berkat usaha keras, akhirnya ia diakui sebagai "ahli" SD pada urusan Yahudi, dan dalam kapasitas ini ia dikirim ke Wina pada tahun 1938 menyusul Anschluss, untuk mengorganisasi emigrasi bangsa Yahudi, sebuah tugas yang dilaksanakannya dengan efisiensi zalim sehingga ia dipanggil untuk menjalankan operasi serupa di Praha. Pada 27 September 1939, Heinrich Luitpold Himmler menciptakan RSHA (Reichssicherheitshauptamt – Kantor Utama Keamanan Reich), mempersatukan percampuran dinas keamanan yang ada dan polisi ke dalam komando tunggal yang dikepalai oleh Heydrich. Eichmann kini melapor ke Heinrich Müller, kepala Gestapo, yang mengangkat Eichmann sebagai kepala Kantor Pusat Emigrasi Yahudi dari Reich, beroperasi dari Berlin.

C. Perang Dunia II

Dengan pecahnya perang, Eichmann menyaksikan perubahan kebijakan yang fundamental– dari emigrasi "sukarela" menjadi deportasi dipaksa. Selama 1939-1940, ia dan kelompoknya, yang akan termasuk tokoh-tokoh seperti Franz Novak, Rolf Günther, Dieter Wislicency, Otto Hunsche, Hermann Krumey, Theodor Dannecker dan Heinz Röthke, di antara lainnya, bertanggung jawab untuk pembuangan ribuan orang Polandia dan Yahudi dari Warthegau ke Pemerintahan Umum, juga pengusiran lebih dari seribu orang Yahudi dari Reich ke Nisko, Polandia timur. Operasi itu memberikan pengalaman berharga untuk deportasi massal di Eropa yang akan datang.

Pada bulan Maret 1941, terjadilah reorganisasi RSHA, sebagai akibat yang seksi Yahudi ditunjuk ke Departemen IVB4, dengan Eichmann sebagai kepalanya. Kegiatan dan tanggung jawab berikutnya atas kematian banyak Yahudi menyusul keputusan mewujudkan "Endlösung" pada tahun 1941 telah didokumentasikan di mana-mana.

D. Setelah PD II

Dengan kekalahan Jerman Nazi pada tahun 1945, Eichmann, yang aktivitas kriminalnya banyak diketahui saat itu, melarikan diri dari kamp tahanan Ober-Dachstetten dan bersembunyi di Jerman Barat. Dengan nama samaran, pertama kali ia bekerja sebagai rimbawan dan kemudian peternak ayam, pada tahun 1950, menyusul jejak buronan Nazi lainnya, ia berimigrasi melalui Italia ke Argentina. Di sana, rezim fasis Juan Peron siap menyambutnya dan macamnya. Kini, dengan nama samaran lain, Ricardo Klement, ia menunggu kedatangan isteri dan 2 puteranya, yang akhirnya bergabung dengannya pada tahun 1952. Selama sekitar 8 tahun, Eichmann hidup sederhana di sejumlah tempat yang berbeda dan melakoni sejumlah pekerjaan sedang. Pada pertengahan tahun 1950-an, sentralitas pada kepentingan Eichmann dalam program pemusnahan bangsa Yahudi telah merebak.

E. Penangkapan

Setelah proses yang berliku-liku, Mossad (badan intelijen Israel) sanggup membuktikan jati diri Eichmann yang sesungguhnya. Sebuah tim diterjunkan ke Buenos Aires, tempat Eichmann tinggal saat itu, untuk membawanya ke Israel untuk diadili atas kejahatannya. Pada bulan Mei 1960, Eichmann diculik dan diterbangkan ke Israel. Lebih dari 9 bulan berikutnya, ia menjadi sasaran interogasi, yang akhirnya sampai ke rekaman tape berdurasi 275 jam, memproduksi catatan 3.564 halaman.

F. Pengadilan

Pengadilan Eichmann bermula pada 11 April 1961 dan selesai pada 15 Desember 1961. Pengadilan itu memancing kontroversi dunia internasional karena pemerintah Israel mengizinkan program berita dunia menyiarkan pengadilan itu secara langsung tanpa pembatasan apapun. Ia dijatuhi hukuman mati. Banding terhadap hukuman itu gagal, ia digantung di tengah malam 31 Mei 1962, yang menjadi satu-satunya hukuman mati resmi yang dilaksanakan dalam sejarah Israel. Tubuh Eichmann dikremasi dengan peralatan sementara yang konon meniru pemandangan di Auschwitz, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, dan Majdanek. Abu jenazahnya ditaburkan di sebuah titik di Laut Tengah, di luar perairan teritorial Israel.(Sumber : Google)

Perbandingan Antara Perikatan dan Perjanjian

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 22 Nov 2010 02:48:00 +0000

Salah satu tugas Hukum Perikatan dengan dosen pengajar : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., M.Hum., CN.

Perbandingan Antara Perikatan Yang Timbul Akibat Persetujuan Atau Perjanjian Dengan Perikatan Yang Timbul Akibat Undang- Undang

1. A. Pengertian Dan Pembatasan Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation).

Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut:

a. Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa(zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

b. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya.

c. Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya.

d. Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.

1. B. Perikatan Dalam arti Sempit

Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang hukum tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan. Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.

1. C. Ukuran nilai

Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan orang, apakah perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang utama.

1. D. Debitur Dan Kreditur

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.

Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik.

Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.

1. E. Macam- macam Perikatan

Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau menurut jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.

a. Perikatan bersyarat, perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu

c. Perikatan alternative

d. Perikatan tanggung menanggung

e. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

g. Perikatan wajar

1. F. Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

a. Karena pembayaran

b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

c. Karena adanya pembaharuan hutang

d. Karena percampuran hutang

e. Karena adanya pertemuan hutang

f. Karena adanya pembebasan hutang

g. Karena musnahnya barang yang terhutang

h. Karena kebatalan atau pembatalan

i. Karena berlakunya syarat batal

j. Karena lampau waktu

----------------------------

2. A. Pengertian Perjanjian

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, kita melihat pasal 1313 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih lainnya”. Ketentua pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

a. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

d. Tanpa menyebut tujuan

e. Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan

f. Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:

- syarat ada persetuuan kehendak

- syarat kecakapan pihak- pihak

- ada hal tertentu

- ada kuasa yang halal

2. B. Asas- asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini:

a. System terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-undang. Sering disebut asas kebebasan bertindak.

b. Bersifat perlengkapan (optional), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri.

c. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak.

d. Bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.

2. C. Jenis –jenis Perjanjian

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajibannya kepada satu pihak dan hak kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalkan hibah.

a. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

c. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

d. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

2. D. Syarat- syarat sah Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus)

b. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

c. Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter)

d. Ada suatu sebab yang halal (legal cause)

3. A . Ketentuan - ketentuan Undang - Undang

Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan atupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang- undang yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan. Perikatan yang timbul karena undang- undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa hutang (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPdt.

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.

Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsur- unsur yang terdapat didalamnya, unsur- unsur tersebut adalah :

a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.

b. Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan.

c. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.

d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.

e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.

f. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak bertentangan dengan undang- undang.

3. B. Hak dan kewajiban pihak- pihak

Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban tersebut dapat diperinci sebagai tersebut di bawah ini :

a. Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban.

b. Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu.

3. C. Pembayaran Tanpa Hutang

Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada hutang tetapi sebenarnya tidak ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada. Dengan demikian ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu yang mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan.

3. D. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad)

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada hubungan kausal

3. E. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi

Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam perundangan- undangan di luar KUHPdt, misalnya undang- undang perburuhan.

Apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan dikarenakan kesengajaan atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbutan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).

3. F. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Alasannya , karena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti halnya manusia pribadi. Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu dikemukakan berbgai teori mengenai badan hukum ada 3 macam yaitu:

a. Teori fictie(perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu diperumpamakan sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini badan hukum tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan.

b. Teori orgaan (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum.

c. Teori yurisdische realiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi.

3. G. Badan Hukum Perdata dan Publik

Ada dua macam badan hukum dilihat dari sudut pembentukannya, yaitu badan hukum pidana dan badan hukum public. Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan hukum perdata, sedangkan pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya adalah anggaran dasar badan hukum itu. Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang, pengesahan tersebut diperlukan supaya badan hukum yang dibentuk itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang- undang. Badan hukum perdata ini misalnya, perseroan terbatas, yayasan .koperasi.

Badan Hukum public dibentuk dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan hukum public ini merupakan badan- badan kenegaraan, misalnya Negara republic Indonesia, daerah Tiongkok I, daerah tingkat II, dan lain- lain. Badan hukum public ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara badan hukum public harus berdasarkan undang- undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, badan hukum public itu melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum public dalam menjalankan kekuasaannya itu mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang- undang. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang- undang. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan. Namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan itu adalah kebijaksanaan penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim, karena sudah masuk dalam bidang politik.

D. Komparasi Antara Perikatan yang timbul Karena Perjanjian dengan Perikatan yang Timbul Karena Undang- Undang

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari perjanjian/ persetujuan. Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang- undang saja ialah perikatan- perikatan yang timbul akibathubungan kekeluargan. Perikatan yang lahir dari undang- undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan sesuatu.

Sedangkan perikatan yang terjadi karena persetujuan atau perjanjian kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam- diam. Cara yang belakangan, sangat lazim dalam kehidupan sehari- hari.(Sumber : Google)

Tugas Hukum Perselisihan

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:14:00 +0000

Salah satu tugas dari Dosen pengajar Hukum Perselisihan : A.F. Elly Erawaty, SH, LL.M., Ph.D.

Kasus Posisi : Perihal Perkawinan Beda Agama

Latar belakang kasus bermula dari Andy Vonny Gani P. yaitu adalah seorang wanita beragama Islam yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang seorang pria beragama Kristen. Kedua belah pihak telah mencukupi persyaratan menikah dengan umur lebih dari 21 tahun dan telah mendapat persetujuan dari Drs. Andi Gani Parengi selaku ayah kandung dari Andy Vonny Gani P. dengan mencantumkannya dalam sebuah surat pernyataan.

Ketika itu Andy Vonny Gani P. ingin melakukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak karena berkaitan dengan pasal 60 ayat 3 jo pasal 63 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sekaligus berkenaan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah yang tidak memungkinnya dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk dikarenakan salah satu pihak bukan beragama Islam. Maka Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Keputusan No.K2/MJ-1/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 perihal penolakan melangsungkan perkawinan diluar agama Islam.

Demikian pula halnya dalam pengajuan Andy Vonny Gani P. kepada Kepala Kantor Catat Sipil perihal permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Akan tetapi permohonannya kembali ditolak yang berkaitan dengan pasal 60 ayat 3 jo pasal 63 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan mengeluarkan Surat Keputusan No. 655/1/1755.4/CS/1986. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt/P/1986/PN JKT PST mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercantum dalam surat penolakan dengan Surat Keputusan No. 655/1/1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Berdasarkan keputusan-keputusan yang telah diterimanya, maka Andy Vonny Gani P. membawa perkara perdata tersebut dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Penyelesaian Kasus Posisi

A. Para Pihak :

– Andy Vonny Gani P. sebagai Pemohon dan Pemohon Kasasi

– Andrianus Petrus Hendrik Nelwan sebagai calon suami Pemohon

– Kepala Kantor Urusan Agama

– Kepala Kantor Catatan Sipil

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

B. Permasalahan :

Andy Vonny Gani P. mengajukan permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dikarenakan berkaitan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah yang tidak memungkinkannya dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk yang diperuntukan hanya bagi yang beragama Islam. Demikian pula penolakan terjadi di Kantor Catatan Sipil yang berkaitan dengan pasal 60 ayat 3 jo pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt/P/1986/PN JKT PST mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercantum dalam surat penolakan dengan Surat Keputusan No. 655/1/1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt/P/1986/PN JKT PST mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercantum dalam surat penolakan dengan Surat Keputusan No. 655/1/1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

C. Proses Perkara di Pengadilan :

Andy Vonny Gani P. membawa perkara perihal penolakan atas dilangsungkannya perkawinan ke dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung membacakan surat-surat yang bersangkutan dan membaca surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt.P/1986/PN JKT PST yang menetapkan :

• Menolak permohonan Pemohon seluruhnya,

• Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan tanggal 5 Maret 1986 No.K2/MJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1/1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan.

• Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.000,00

Sementara dalam pertimbangan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

➔ Pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa diantara Pemohon dan calon suami Pemohon terdapat perbedaan agama, sebab antara pemohon dengan calon suami Pemohon telah terjalin hubungan batin dan saling mencintai serta wali dari kedua belah pihak tidak berkeberatan untuk dilangsungkannya perkawinan sekalipun terdapat perbedaan agama, karenanya Pemohon ingin permohonannya dikabulkan.

➔ Pasal 21 ayat 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami-istri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama dan memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang beragama Kristen di Kantor Catatan Sipil.

D. Sebagian dari Dasar Pertimbangan Kasus :

- Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata tersebut dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan diucapkan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur UU No. 14 Tahun 1985 47 ayat 1 serta memenuhi dasar-dasar dan alasan dengan demikian permohonan kasasi tersebut dapat diterima.

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan. Karena berkaitan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin sekalipun berlainan agama.

- Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan oleh KUA Jakarta adalah tepat karena tidak memungkinkanya dilakukan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk dikarenakan calon suami Pemohon beragama Kristen. Dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk sebagian dan dibebani pula untuk membayar biaya kasasi.

E. Putusan Pengadilan :

MENGADILI

• Mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani P. untuk sebagian;

• Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt/P/PN JKT PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercantum dalam surat penolakan dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

MENGADILI SENDIRI

• Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

• Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang;

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi untuk selebihnya;

• Menghukum Pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp.20.000,00

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Mahkamah Agung pada hari Jumat, 20 Januari 1989.

Lockerbie Case

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:13:00 +0000

Sejarah Lockerbie Case

Pan Am Penerbangan 103 (juga dikenal sebagai pengeboman Lockerbie atau bencana udara Lockerbie di Kerajaan Bersatu; dan juga disebut tragedi atau musibah Lockerbie) adalah penerbangan harian Pan American World Airways dari Bandara Internasional Heathrow, London ke Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Pada 21 Desember 1988 pesawat Boeing 747-100 terdaftar N739PA dan bernama "Clipper Maid of the Seas" meledak di udara pada saat terbang di atas Lockerbie, Dumfries dan Galloway, Skotlandia, ketika sebuah 340-450 gram peledak plastik diledakkan di tempat kargo depan, memicu kejadian-kejadian selanjutnya yang menuju kehancuran pesawat dengan cepat. Angin dengan kecepatan 100 knot (190 km/j) menyebarkan penumpang dan barang lainnya sepanjang 130 km. Dua ratus tujuh puluh satu orang dari 21 negara meninggal, termasuk 11 orang di atas tanah.

Musibah ini menjadi subyek pencarian kriminal terbesar Britania, dipimpin oleh pasukan polisinya yang kecil. Dipandang sebagai penyerangan terhadap Amerika Serikat (189 penumpangnya warga negara Amerika Serikat), kejadian ini merupakan serangan paling menelan banyak korban sampai Serangan 11 September.

Setelah investigasi selama tiga tahun oleh Constabulary Dumfries dan Galloway Skotlandia dan FBI AS, pernyataan dari sekitar 15.000 saksi mata dikumpulkan, tuduhan pembunuhan dikeluarkan pada 13 November 1991 terhadap Abdelbase Ali Mohmed Al Megrahi, seorang pejabat intelijen Libya dan kepala keamanan untuk Libyan Arab Airlines (LAA), dan Al Amin Khalifa Fhimah, stasiun manajer LAA di Bandara Luqa, Malta.

Sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap Libia dan negosiasi dengan pemimpin Libia Kolonel Muammar Gaddafi menghasilkan diserahkannya terdakwa kepada polisi Skotlandia di Belanda yang dipilih sebagai tempat netral pada 5 April 1999. Pada 31 Januari 2001 Megrahi dinyatakan bersalah atas pembunuhan oleh suatu panel yang terdiri dari tiga hakim Skotlandia dan dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun. Fhimah dinyatakan bebas.-- Permintaan banding Megrahi terhadap keputusan pengadilan atas dirinya ditolak pada 14 Maret 2002, dan permohonannya kepada Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia Eropa dinyatakan tidak dapat diterima pada bulan Juli 2003. Pada 23 September 2003 Megrahi mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan Scottish Criminal Cases Review Commission (SCCRC), dan agar perkaranya dilimpahkan kembali sebagai permohonan banding baru kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Pengadilan (High Court). Ia ditempatkan di penjara Greenock dekat Glasgow,dalam rangka menjalani hukumannya, di mana ia terus menyatakan dirinya tidak bersalah. (Sumber : Missing)

Island Of Palmas Case

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:12:00 +0000

Sejarah Island Of Palmas Case

Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh lautan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah melahirkan suatu budaya politik persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam usaha mencapai kepentingan, tujuan dan cita-cita nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang harus ditanggulangi. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah masalah perbatasan NKRI yang mencuat beberapa pekan terakhir ini yaitu klaim Negara Philipina atas pulau Miangas yang secara posisi geografis kedudukannya lebih dekat dengan negara tetangga yang diindikasikan memiliki keinginan memperluas wilayah.

Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki luas 3, 15 km2 dan masuk dalam desa Miangas, Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu dan Trakat Paris tahun 1989, merupakan wilayah Philiphina. Pernyataan Konsulat Jenderal RI untuk Davao City Philipina yang mengejutkan bahwa Pulau Miangas dan Pulau Manoreh berdasarkan peta Spanyol 300 tahun lalu merupakan wilayah Philiphina, bahkan masalah ini dengan UU pemerintah Philipina yang baru, kedua pulau ini telah masuk pada peta pariwisata Philipina. Pemerintah Philipina mengakui keberadaan pulau Miangas sebagai miliknya berdasarkan Trakat Paris tahun 1989, Trakat Paris tersebut memuat batas-batas Demarkasi Amerika serikat (AS) setelah menang perang atas Spanyol yang menjajah Philipina hingga ke Miangas atau La Palmas. Trakat itu sudah dikomunikasikan Amerika Serikat ke Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak ada reservasi formal yang diajukan pemerintah hindia Belanda terhadap Trakat itu. Hingga kini Indonesia dan Philipina belum mengikat perjanjian batas wilayah tersebut.

Putusan Mahkamah Internasional/MI,International Court of Justice (ICJ) tanggal 17-12-2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan sengketa kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia. Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Hal ini telah memancing suara-suara sumbang yang menyudutkan pemerintah khususnya Deplu dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dapat dipahami munculnya kekecewaan di tengah-tengah masyarakat, hal ini sebagai cermin rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air.

Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara P. Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut antara P. Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Disamping itu letak P. Miangas (Indonesia) di dekat perairan Filipina, dimana kepemilikan P. Miangas oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928. Di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaud, Pulau Miangas merupakan titik terluar yang paling jauh dan berbatasan dengan Filipina. Dalam adat Nanusa, Miangas disebut Tinonda. Konon, pulau ini sering menjadi sasaran bajak laut. Selain merebut harta benda, perompak ini membawa warga Miangas untuk dijadikan budak di Filipina. Di masa Filipina dikuasai penjajah Spanyol, Miangas dikenal dengan sebutan Poilaten yang memiliki arti: Lihat pulau di sana. Karena di Miangas banyak ditumbuhi palm mulailah disebut Las Palmas. Lambat laun pulau ini disebut Miangas.

Miangas bukan hanya menjadi sasaran perompakan. Pulau ini memiliki sejarah panjang karena menjadi rebutan antara Belanda dan Amerika. Amerika mengklaim Miangas sebagai jajahannya setelah Spanyol yang menduduki Filipina digeser Amerika. Tapi, Belanda keberatan. Sengketa berkepanjangan terjadi, kasus klaim Pulau Miangas ini diusung ke Mahkamah Internasional. Secara geografis, penjajah Amerika Serikat mulai bersentuhan dengan Sulawesi bagian utara sejak akhir abad ke 19. Di tahun 1898 itu, Amerika baru saja menguasai Filipina, setelah memerangi Spanyol yang ratusan tahun menduduki negara kepulauan itu.

Setelah Spanyol ditaklukkan, muncul sengketa antara Amerika dengan Hindia Belanda. Sejumlah warga Karatung mempertahankan pulau itu sebagai bagian dari gugusan Kepulauan Nanusa. Saat penentuan demarkasi antara Amerika dan Belanda, wakil raja Sangihe dan Talaud, serta tokoh adat Nanusa dihadirkan di Miangas. Dalam pertemuan untuk menentukan pulau itu masuk jajahan Belanda atau Spanyol, salah seorang tokoh adat Petrus Lantaa Liunsanda mengucapkan kata-kata adat bahwa Miangas merupakan bagian Nanusa. Gugusan Nanusa mulai dari Pulau Malo atau disebut tanggeng kawawitan (yang pertama terlihat) hingga Miangas.

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak berubah. Di masa Soekarno menjadi Presiden, hampir tak ada pembangunan di daerah itu. Terutama untuk fasilitas umum, seperti sekolah. Sekolah di pulau-pulau ini paling banyak dijalankan Yayasan Pendidikan Kristen. daerah perbatasan tampaknya selalu berarti wilayah terisolasi, tertinggal. Ini merupakan dampak kebijakan pembangunan nasional di masa lalu. Potensi sumber daya laut yang dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat kepulauan, tidak mendapat perhatian. Sebanyak 16 pulau di Talaud sendiri telah membentuk kabupaten. Dari jumlah itu, sembilan pulau belum didiami dan tujuh pulau lainnya sudah berpenghuni. Pembentukan kabupaten ini tidak lepas lantaran rendahnya tingkat pengembangan daerah perbatasan selama ini.

Tahun 1928 sengketa kepemilikan Amerika Serikat-Belanda diselesaikan oleh arbitrator tunggal, Max Hubber, yang menetapkan Pulau Miangas sebagai milik Belanda.

Pulau Miangas dicantumkan dalam UU No 4/Prp Tahun 1960. Sementara itu, di dalam UU No 3046 Tahun 1961, Filipina tidak mencantumkan Pulau Miangas sebagai Titik Dasar batas laut.

Nuremberg dan Tokyo Case

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:12:00 +0000

Sejarah Nuremberg dan Tokyo Case

Dalam sejarahnya, mahkamah kejahatan perang ad hoc mulai dikenal sejak tahun 1474, yaitu dengan timbulnya peradilan atas Peter von Hagenbach di Breisach Austria. Ia adalah seorang gubernur/ hulubalang Pangeran Charles dari Burgundy yang bertugas di Breisach. Dalam rangka melaksanakan tugas Pangeran, Hagenbach telah melakukan kekejaman luar biasa terhadap penduduk Breisach berupa pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Akhirnya, persekutuan negara-negara Austria, Berne, dan Perancis sepakat untuk mengadili dan menjatuhinya hukuman mati (Sondakh, 2002).

Pada perang dunia ke II, kejahatan perang NAZI yang melakukan pembantaian terhadap kaum Yahudi dan kejahatan perang Jepang terhadap negara-negara lawannya membuahkan dua mahkamah, yaitu Mahkamah Nurnberg dan Mahkamah Tokyo. Mahkamah Nurnberg diciptakan oleh sebuah persetujuan multilateral yang ditandatangani di London antara pemerintah-pemerintah Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, serta pemerintahan sementara Perancis. Sedangkan mahkamah Tokyo ditetapkan oleh Proklamasi khusus dari Jenderal Mc Arthur selaku komandan tertinggi sekutu di Timur Jauh, yang kemudian mendapat limpahan kewenangan dari Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, dan Cina (Sondakh, 2002).

Mahkamah Nurnberg dan Tokyo adalah mahkamah militer yang sifatnya ad hoc. Hanya mengadili kejahatan perang kaum militer di Eropa dan Asia Timur-Pasifik yang terutama dilakukan oleh Jerman dan Jepang pada perang dunia II. Iapun mempunyai sifat internasional karena dibentuk melalui perjanjian antar negara, kendati sponsor utamanya tetap Amerika Serikat.

Mahkamah Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 955 tanggal 8 November 1994. Yurisdiksinya adalah kejahatan genosida (genocide) kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) dan pelanggaran Konvensi Geneva , yang terjadi di Rwanda dan negara-negara tetangganya, antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994.

Sedangkan, Mahkamah Kriminal Internasional untuk Mantan Yugoslavia (ICTY) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 687 tahun 1991. Yurisdiksinya adalah mengadili pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik Balkan (Mantan Negara Yugoslavia : Serbia-Bosnia-Kroasia, dll) sejak 1 Januari 1991. Seperti kita ketahui, konflik Balkan telah berakibat tewasnya ribuan nyawa, pemerkosaan massal, dan penganiayaan berat yang utamanya terjadi pada rakyat Bosnia. Tak kurang dari Slobodan Milosevic, mantan presiden Yugoslavia, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic (belum tertangkap), telah dan akan dihadapkan ke Mahkamah yang berbasis di Den Haag atas tuduhan manjadi ‘jagal’ etnis Bosnia. Berbeda dengan Mahkamah Nurnberg dan Tokyo, Mahkamah mantan Yugoslavia dan Rwanda ini dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Persamaannya, keduanya dapat mengadili individu-individu dan bersifat Ad Hoc.(Sumber : Missing)

Kasus Sipadan Ligitan

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:11:00 +0000

A. Kronologis Sipadan dan Ligitan

Isu hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia mulai menjadi sengketa pada tahun 1969 ketika Indonesia menolak proposal Malaysia yang menjadikan pulau tersebut termasuk bagian dari wilayahnya. Sejak lama memang kedua pulau tersebut di “urus” serta dimanfaatkan oleh Malaysia. Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Dato’ Hussein Onn (PM Malaysia yang Ke-3) pada 26 Maret 1980 di Kuantan-Malaysia tidak menghasilkan keputusan yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Forum-forum ASEAN-pun tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada tanggal 2 November 1998 kedua belah pihak setuju untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Hague, Belanda. Dalam surat bersama kedua negara kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 2 November 1998 kedua belah pihak meminta Mahkamah Internasional untuk “to determine on the basis of the treaties, agreement and any other evidence furnished by the parties whether sovereignty over Pulau Sipadan dan Ligitan belongs to the Republic of Indonesia or Malaysia.” Kedua pihak juga bersedia untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasioal memutuskan memberikan hak kedaulatan kedua pulau tersebut menjadi bagian kedaulatan Malaysia, sengketa itu akhirnya terselesaikan dengan suara Voting 16-1 untuk kemenangan Malaysia.

B. Sejarah Kepemilikan Sipadan dan Ligitan

Profesor Nik Anuar Nik Mahmud seorang ahli sejarah Asia Tenggara di Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah seorang yang diberikan “tugas” oleh pemerintah Malaysia dalam meneliti aspek sejarah dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Peran beliau dalam memberikan argumentasi sejarah yang ilmiah di sidang-sidang Mahkamah Internasional adalah salah satu kunci kemenangan 16-1 Malaysia terhadap Indonesia. Dalam bukunya mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, Prof. Nik Anuar menerangkan dengan rinci dan lugas mengenai aspek sejarah dari kedua Pulau tersebut. Sebagai salah seorang mantan murid Prof. Nik Anuar, saya ingin sedikit memaparkan kepada pembaca mengenai hasil kajian Prof. Nik Anuar mengenai aspek sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia terletak berdekatan dengan pantai Sabah yaitu di Teluk Sibuku. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di garis lintang 40 06’ 39” utara dan garis bujur 1180 37’ 56” timur. Sedangkan luas pulau ini hanya sekitar 7,68 hektar. Pulau Ligitan terletak di garis lintang 040 09’ 48” utara dan garis 1180 53’ 04” timur, pulau ini terletak di ujung gugusan batu karang yang dikenal sebagai Gugusan Ligitan.

Sejarahnya Pulau Sipadan dan Ligitan dimulai pada abad ke-19 ketika Pulau Borneo menjadi rebutan antara Belanda dan Inggris. Belanda menganggap bahwa pulau Borneo masuk dalam wilayah jajahannya berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tahun 1824 sebaliknya Inggris menyatakan bahwa pulau tersebut juga merupakan milik mereka. Pertikaian antara kedua belah pihak terjadi sampai dengan tahun 1891 yang pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah panitia bersama bagi menentukan batas wilayah antara Borneo Belanda dan Borneo Inggris.

Wilayah Borneo Utara termasuk juga semua pulau di sekitar perairan Sulu dan Sulawesi adalah merupakan daerah jajahan Sultan Sulu. Hak ini bukan hanya diakui oleh Sultan Brunei akan tetapi juga Sultan Bulongan dan pihak Belanda. Dalam Instruksi Gubernur Jendral Belanda pada tahun 1846 menyatakan bahwa Belanda tidak mempunyai hak atas wilayah utara dan timur laut Borneo dimulai dari sungai Kimanis sampai dengan Sungai Atas termasuk juga pulau-pulau disekelilingnya. Wilayah tersebut diakui sebagai wilayah jajahan Kesultanan Sulu.

Pada tahun 1878 Sultan Sulu, Sultan Jamal Al-alam secara resmi menyerahkan wilayahnya di Borneo Utara yang dimulai dari Sungai Padasan di Pantai Barat Daya Borneo Utara sehingga ke Sungai Sibuko di Selatan termasuk juga pulau-pulau yang berada di wilayah Tiga Liga Laut kepada Baron De Overbeck dan Alfred Dent. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan oleh karena kedua pulau tersebut berada di luar wilayah yang dimaksud.

Pihak Belanda kemudian menganggap bahwa pulau-pulau yang berada pada Wilayah Tiga Liga Laut sangatlah penting maka pada tanggal 22 April 1903 ada sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian “Confirmation of Cession of Certain Islands off North Borneo” ditanda-tangani oleh pihak Belanda. Isi perjanjian tersebut bahwa semua pulau yang teletak di luar lingkungan Tiga Liga Laut diserahkan kepada pihak Belanda termasuk juga pulau Si Amil, Pulau Mabul, Pulau Kepalai, Pulau Dinawan dan juga “the other islands that are situated alongside or arround or between the islands that are above mentioned.” Khusus status Pulau Sipadan dan Ligitan tidak dibicarakan dalam perjanjian itu oleh karena pihak Belanda menganggap kedua pulau tersebut tidak penting.

Ketika perjanjian itu ditanda-tangani Pihak Belanda tidak mempertikaikan hak Sultan Sulu untuk memberikan pulau-pulau tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pihak Belanda mengakui kedaulatan Kesultanan Sulu atas gugusan kepulauan tersebut. akan tetapi di pihak lain perjanjian ini di tolak oleh Amerika Serikat yang menjajah Filipina pada tahun 1898. Pihak Amerika Serikat menganggap pulau-pulau tersebut masih miliknya, pihak Amerika mengemukakan argumentasi bahwa kesultanan Sulu tidak berhak untuk membuat perjanjian apapun setelah menjadi jajahan Amerika Serikat. Akan tetapi pihak Amerika Serikat membolehkan pihak Inggris untuk mengurus pulau-pulau tersebut asalkan membayar pajak sewa.

Dalam konteks Pulau Sipadan dan Ligitan, kedua buah pulau tersebut telah berada di bawah tanggung-jawab Keresidenan Lahad Datu, dengan kekuasaannya tersebut Residen Lahad Datu mengeluarkan izin bagi para pemungut telur penyu untuk memungut telur penyu di Pulau Sipadan. Maharaja Muhamad dan Panglima Abu Sari adalah orang-orang yang diberikan izin oleh Residen untuk melakukan pemungutan telur tersebut. Sampai dengan situasi ini Belanda tidak melakukan protes terhadap pemberian izin tersebut, andaikata kedua pulau tersebut milik Belanda secara logika mereka tentunya akan melakukan protes. Seperti protes Belanda terhadap Amerika Serikat mengenai kepemilikan Pulau Palmas.

Pulau Palmas adalah sebuah pulau yang terletak kurang lebih 50 batu dari Tanjung San Agustian di Pulau Mindanao. Setelah Filipina dan Kesultanan Sulu ditaklukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1898 pihak Amerika menyatakan bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Hal ini di protes oleh pihak Belanda dengan alasan bahwa pulau tersebut adalah milik mereka karena penduduk di pulau tersebut membayar pajak kepada ketua kampung di Pulau Sangi yang bertuankan orang Belanda. Ketika ini dibawa ke pengadilan, Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Pulau Palmas milik Belanda.

Hal ini yang menunjukkan bahwa pihak Belanda selalu mempertahankan haknya jika itu menjadi milik mereka, begitupun dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Akan tetapi dalam konteks kedua pulau tersebut, Belanda tidak pernah melakukan protes dan klaim bahwa kedua pulau tersebut adalah milik mereka. Pada tahun 1925 pihak Amerika Serikat mengambil keputusan untuk memberhentikan sistem pajak di pulau-pulau tersebut, dalam perundingan antara pihak Amerika Serikat dengan Inggris, kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan dan menetapkan batas antara Filipina dan Borneo Utara.

Perundingan itu akhirnya menetapkan satu garis sebagai batas wilayah. Perundingan itu juga memutuskan bahwa pulau-pulau yang menjadi milik Borneo Utara ialah Pulau Bauning, Pulau Lankayan, Pulau Mantabun, Pulau Mataking dan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dari perundingan itu maka jelaslah bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan berada pada wilayah kekuasaan Inggris dan sejarahnya pihak Belanda tidak pernah mempersoalkan kepemilikan kedua pulau tersebut kepada pihak Inggris.

Pada tahun 1954 setelah Perang Dunia Kedua, Borneo Utara kemudian menjadi koloni Inggris. Pihak Inggris kemudian mengumumkan wilayah Pelantar Laut Borneo Utara berdasarkan kepada garis pangkal lurus (Baseline) yang menghubungkan ujung Pulau Sebatik dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Borneo Utara atau sekarang dikenal sebagai Sabah menjadi bagian dari Malaysia pada tahun 1963, hal ini yang kemudian menyebabkan Malaysia mengumumkan wilayah Pelantar Laut Baru berdasarkan perjanjian undang-undang laut tahun 1958 dan Pulau Sipadan serta Ligitan termasuk dalam wilayah Pelantar Laut Malaysia.

C. Perairan Ambalat: Refleksi Sipadan dan Ligitan

Beberapa argumentasi terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan diatas kemudian membuka peluang kepada kita untuk melakukan refleksi terhadap permasalahan Perairan Ambalat, yang sekarang sedang menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Belajar dari sejarah, setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa kita refleksikan dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia.

Pertama, dalam konteks hubungan bilateral kedua negara memang selalu diwarnai dengan mainstream hot-cold relationship, ada masa-masanya hubungan kedua negara ini sangat romantis tapi ada masa tertentu hubungan itu menjadi agak memanas. Dalam konteks sekarang misalnya kasus klaim-mengklaim Perairan Ambalat, membuat suasana terasa agak memanas. Hal ini seharusnya direspon secara positif sebagai bentuk dari Fanatisme-Nasionalisme dan yang harus dihindarkan adalah pembentukan opini sikap anti Malaysia, karena secara jujur harus diakui kedua negara saling ketergantungan diberbagai aspek.

Kedua, peyelesaian dengan cara diplomasi mungkin akan lebih beretika dan beradab ketimbang masing-masing negara unjuk kekuatan militer. Untuk hal yang satu ini saya menilai bahwa sangat tidak mungkin terjadi Perang konvensional (Conventional War) antara kedua belah pihak bagi menyelesaikan sengketa tersebut. Trend Politik Internasional abad 21 adalah bagaimana menyelesaikan setiap konflik dengan meja perundingan dan melibatkan negara/pihak independent.

Ketiga, Pengalaman dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kita baru tersadar bahwa betapa pentingnya peran para ahli sejarah dan geografi bagi menjaga kedaulatan negara ini. Kajian yang lebih intensif terhadap sejarah Indonesia seharusnya menjadi prioritas utama. Melibatkan lembaga-lembaga penelitian seperti Universitas untuk memberikan masukan bagi menyelesaikan persoalan-persoalan negara seharusnya lebih diutamakan. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan dan bagaimana School of History, Politics and Strategy Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Prof. Nik Anuar sebagai pionirnya mempunyai peranan yang besar bagi kemenangan Voting 16-1 tersebut.

Keempat, keharusan untuk melakukan “mapping” kembali terhadap daerah teritorial Republik Indonesia. Selama ini pemerintah seolah-olah tidak ambil peduli dengan wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga yang pada akhirnya sering menimbulkan konflik yang tidak terduga. Seharusnya dengan sering adanya kasus-kasus konflik perbatasan, pemerintah harus lebih tanggap menjadikan masalah ini sebagai Top Issue dalam kerja-kerja Departemen Luar Negeri. Jika hal ini tidak diantisipasi maka bukanlah hal yang mungkin akan banyak lagi pulau-pulau yang hilang dan kita semua yang akan menanggung kerugiannya.

(Sumber : Google)

Sumber Hukum Internasional

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:10:00 +0000

Pendahuluan :

Kumpulan sumber hukum internasional merupakan aturan dan prinsip yang menjadi rujukan bagi ahli hukum internasional ketika akan menentukan hukum mana dan aturan seprti apa yang akan diberlakukan. Keutuhan dan kekuatan argumentasi hukum akan dinilai dari seberapa kuat sumber-sumber hukum yang digunakannya.

A. Sumber hukum formil dan materiil

Sumber Hukum Formil merujuk kepada adanya proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang menerbitkan ketentuan yang mengikat yang biasanya diterapkan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Dari sebuah hukum formal inilah validitas sebuah hukum ditemukan.
Sumber Hukum Materiil merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan.

Dengan kata lain, sumber hukum materiil memberikan isi dari hukum sementara hukum formil memberikan kewenangan dan validitas pemberlakuannya.

Pasal 38 (1) dari Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice) menyatakan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara yang diajukan, mereka akan merujuk kepada sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Konvensi Internasional, baik umum maupun khusus, yang menjadi hukum dan diakui oleh negara-negara yang berperkara;

2. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti praktek negara yang diterima sebagai sebuah hukum;

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum yangn diakui oleh bangsa yang beradab; dan

4. Keputusan Pengadilan dan ajaran para ahli hukum, sebagai sumber hukum tambahan dalam menentukan adanya sebuah hukum.

Mahkamah Internasional juga mengakui adanya prinsip ex aequo et bono sesuai dengan Pasal 38 (2) yang memungkinkan Mahkamah memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lihat kasus Frontier Dispute Case (Burkina Faso v Mali 1986)

B. Hirarki Prioritas

Urut-urutan yang disebutkan dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional bukanlah merupakan hirarki ketentuan yang didasarkan kepada bobot materiil ketentuan tersebut melainkan hanya urutan prioritas kemudahan penggunaan ketika Mahkamah Internasional akan menggunakannya dalam memutus sebuah perkara.

C. Penjelasan Masing-masing Sumber Hukum

Traktat/ Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua atau lebih negara dalam bentuk tertulis, diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Secara umum dikelompok menjadi dua:

1. Perjanjian Multilateral yaitu sebuah persetujuan yang disepakati oleh lebih dari dua negara. Ketika perjanjian ini merupakan cerminan dari pendapat masyarakat internasional pada umumnya, maka perjanjian tersebut bisa menjadi apa yang disebut dengan “Law-Making Treaty”. Traktat yang membuat Hukum. Perjanjian ini menciptakan norma umum hukum yang akan dipakai oleh masyarakat internasional sebagai prinsip utama di masa mendatang guna menyelesaikan suatu perkara di antara mereka.

2. Perjanjian Bilateral adalah Kontrak Internasional antara dua negara. Tujuan perjanjian ini adalah menetapkan kewajiban-kewajiban hukum tertentu dan segala akibatnya jika melakukan atau tidak melakukan kewajiban tersebut terhadap pihak yang menandatangani kontrak tersebut.

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) telah mengatur hal-hal yang menyangkut proses negosiasi atau penundukkan (accession), validitas, perubahan (amendment), penggantian (modification), pengecualian (reservation), penundaan (suspension) atau pemberhentian (termination) dari sebuah perjanjian internasional.

Pernyataan Sepihak (Unilateral Statement) atau Deklarasi yang memuat hak dan kewajiban suatu negara dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu dapat pula dianggap sebagai sebuah perjanjian sepihak yang menjadi suatu sumber hukum terbatas bagi negara yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Lihat Nuclear Test Case (1974) ICJ Reports, hal 253 paragraf 43

Perjanjian Internasional dapat pula berfungsi sebagai bukti adanya kebiasaan internasional ketika:

1. Ada beberapa perjanjian bilateral terhadap kasus yang serupa yang memakai prinsip-prinsip yang sama atau ketentuan-ketentuan yang serupa sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang sama. Lihat Lotus Case (1927) PCIJ reports, Series A, No. 10

2. Sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh beberapa negara bisa menjadi sebuah kebiasaan jika aturan yang disepakati merupakan generalisasi dari praktek negara-negara dan persyaratan bahwa hal tersebut dianggap sebagai sebuah hukum dapat dipenuhi. Lihat North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report, hal 3

3. Sebuah perjanjian yang ditandatangani beberapa negara yang merupakan hasil kodifikasi dari beberapa prinsip dalam kebiasaan internasional dan secara konsekuen telah mengikat pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Lihat preamble Geneva Convention on the High Seas 1958 dan treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967.

Kebiasaan Internasional (Customary Law)

Ada dua elemen yang harus ada dalam kebiasaan internasional untuk bisa dipakai sebagai sumber hukum internasional:

1. Praktek Negara-negara: Unsur-unsur yang dilihat dalam praktek negara adalah seberapa lama hal itu sudah dilakukan secara terus menerus (duration); keseragaman atau kesamaan dari praktek tersebut dalam berbegai kesempatan dan berbagai pihak yang terlibat (uniformity) serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut (generality). Lihat Fisheries Jurisdiction (Merits) Case (1974) ICJ Reports, hal 3 dan North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report, hal 3

2. Opinio Juris sive Necessitatis. Ini adalah pengakuan subyektif dari negara-negara yang melakukan kebiasaan internasional tertentu dan kehendak untuk mematuhi kebiasaan internasional tersebut sebagai sebuah hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut.

Bukti keberadaan sebuah kebiasaan internasional ialah: Korespondensi Diplomatik, pernyataan kebijakan, siaran pers, pendapat dari pejabat yang berwenang tentang hukum, keputusan eksekutif dan prakteknya, komentar resmi dari pemerintah tentang rancangan yang dibuat oleh ILC, Undang-undang nasional, keputusan pengadilan nasional, kutipan dalam sebuah perjanjian internasional, paktek lembaga-lembaga internasional, dan resolusi yang dikeluarkan Sidang Umum PBB.

Suatu negara bisa secara terus menerus melakukan penolakan terhadap sebuah kebiasaan internasional (persistent objector). Bukti penolakan tersebut harus jelas. Lihat Anglo Norwegian Fisheries Case (1951) ICJ Reports, hal 116. Namun demikian, suatu negara yang diam saja ketika proses pembentukan kebiasaan internasional berlangsung tidak dapat menghindar dari pemberlakuan kebiasaan tersebut terhadapnya.

Suatu kebiasaan internasional bisa saja “exist” di wilayah tertentu saja, misal antar dua negara atau regional saja. Lihat Asylum Case (1950) ICJ Reports, hal. 266 dan The Rights of Passage over Indian Territory Case (1960) ICJ Reports,hal 6

Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini dgunakan ketika perjanjian internasional dan kebiasaan yang ditemukan tidak kuat dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini penting dilakukan agar pengadilan tidak berhenti begitu saja karena tidak ada aturan yang mengatur (non liquet). Namun sampai saat ini belum terlalu jelas apakah yang dimaksud sebagai prinsip hukum hanya yang telah diakui oleh msayarakat internasional ataukah prinsip hukum nasional tertentu saja sudah cukup.

Prinsip hukum umum seringkali berguna dan berfungsi sebagai keterangan untuk menginterpretasikan sebuah kebiasaan atau perjanjian internasional. Hal ini terutama ditemukan dalam naskah persiapan suatu perjanjian internasional.

Prinsip-prinsip yang pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional antara lain adalah Good Faith, Estoppel, Res Judicata, Circumstantial Evidence, Equity, Pacta Sunt Servanda dan Effectivites. Lihat Diversion of Water from the Meuse Case (1937) PCIJ Reports, Series A/B, no 70; Temple of Preah Vihear Case (Merits) (1962) ICJ Reports, hal 6 dan the Corfu Channel Case (Merits) (1949) ICJ Reports hal 4

Keputusan Pengadilan

Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menegaskan bahwa “the decision of the Court shall have no binding effect except between the parties and in respect of that particular case”. Konsekuensinya:

Mahkamah tidak mengakui prinsip Preseden dan keputusan sebelumnya tidak mengikat secara teknis. Tujuannya adalah bahwa mencegah sebuah prinsip yang sudah dipakai Mahkamah dalam putusannya digunakan untuk negara lain atas kasus yang berbeda. Lihat Certain German Interest in Polish Upper Silesia Case (1926) PCIJ Reports, Series A, no 7. Keputusan Mahkamah bukan merupakan sumber formal dari sumber hukum internasional. Keputusan Peradilan hanya memiliki nilai persuasif. Sementara keputusan peradilan nasional berfungsi sebagai acuan tidak langsung adanya opinio juris terhadap suatu praktek negara tertentu.

Hal yang sama juga berlaku untuk ajaran para ahli hukum internasional. Selain dilihat sebagai sebuah doktrin yang melengkapi interpretasi sebuah perjanjian, kebiasaan maupun prinsip umum hukum, sekaligus juga merupakan buki tidak langsung dari praktek dan opinio juris dari suatu negara.

Ajaran Para Ahli Hukum Internasional

Dalam hukum internasional kontemporer, ajaran para ahli berfungsi terbatas hanya dalam analisa fakt-fakta, pembentukan pendapat-pendapat dan kesimpulan-kesimpulan yang mengarah kepada terjadinya trend atau kecenderungan dalam hukum internasional. Tentu saja pendapat dan ajaran-ajaran tersebut bersifat pribadi dan subyektif, namun dengan semakin banyaknya ajaran yang menyetujui akan suatu prinsip tertentu maka bisa dikatakan akan membentuk suatu kebiasaan baru.

Pendapat dari para pejabat di bagian hukum masing-masing negara, tidak bisa dianggap sebagai ajaran para ahli hukum internasional namun justru bisa dilihat sebagai bagian dari prakte negara-negara.

Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi PBB memiliki kekuatan mengikat terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam statuta. Hal-hal tersebut adalah yang terkait dengan urusan administrasi dan keuangan. PBB sendiri tidak memiliki mandat untuk mengeluarkan prinsip-prinsip hukum internasional sehingga satu-satunya cara agar apa yang disepakati di dalam resolusi bisa menjadi prinsip hukum internasional adalah dengan melalui prosedur hukum kebiasaan internasional. Resolusi PBB hanya dianggap merefleksikan opinio juris dari negara-negara yang menyetujui resolusi itu.

Meski demikian tetap harus diperhatikan dengan seksama apakah negara yang menyetujui memang menghendaki pernyataan persetujuannya itu dianggap sebagai opinio juris dan bukan sekedar pernyataan persetujuan belaka.

Kasus-Kasus yang Relevan:

• Nuclear Test Case (1974) ICJ Reports, hal 253: Pernyataan Sepihak sebagai hukum

• North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Reports, hal 3: lamanya (duration) dan tingkat generalisasi (generality) dari praktek negara-negara sebagai prasyarat tercukupi suatu praktek negara menjadi hukum kebiasaan internasional

• Fisheries Jurisdiction Case (1974) ICJ Reports, hal 3: Komentar tentang lamanya dan tingkat generalisasi sebagai prasyarat praktek negara dalam menjadi hukum kebiasaan internasional

• Lotus Case (1927) PCIJ Reports, Series A, no 10: Pernyataan akibat hukum dari pembiaran (acquiescence) dalam pembentukan kebiasaan internasional dan makna dari opinio juris sive necessitatis.

• Asylum Case (1950) ICJ Reports, hal 266: Pernyataan yang mendukung keberadaan hukum nasional sebagai bagian dari hukum internasional

• The Diversion of Water fromthe Meuse Case (1937) PCIJ Reports, Series A/B, no 70: pertimbangan konsep Equity sebagai Prinsip Umun Internasional.

(Sumber : http://bennysetianto.blogspot.com/2006/03/sumber-hukum-internasional.html)

Kasus Lotus antara Prancis VS Turki (1927)

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:09:00 +0000

Kasus Hukum Internasional, Dosen pengajar : Sri Rahayu Octoberina S.W., SH., MPA.

Kasus Lotus antara Prancis VS Turki (1927) dan hubungannya dengan Jurisdiksi Negara dalam hukum Internasional

A. Fakta Hukum

Pada tahun 1926 di laut lepas, sekitar luar wilayah perairan turki terjadi tabrakan kapal uap antara kapal uap Turki ‘Bozkourt’ dan kapal uap Prancis ‘Lotus’. Dalam kecelakaan itu menimbulkan 8 orang korban dari pihak Turki. Ketika kapal uap Lotus bersandar di pelabuhan turki, kapten kapal Lotus yang bernama M. Demons ditangkap oleh pemerintah Turki sekaligus dimintai keterangan. M. Demons ditahan dan diadili oleh Turki dengan alasan telah melakukan tindakan kejahatan pidana pembunuhan yang menimbulkan korban.

Pemerintah Prancis keberatan atas penahanan yang dilakukan Turki, karena dianggap tindakan itu tidak sejalan dengan Hukum Internasionl, dan pihak Turki tidak memiliki Jurisdiksi untuk mengadili perkara itu, dan berpandangan bahwa negara benderalah yang memiliki Jurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas (floating island theory). sehingga permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Internasional Permanen.

B. Permasalahan Hukum

Ada beberapa masalah yang timbul dalam kasus ini :

- Apakah ada ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang melarang turki melaksanakan Jurisdiksinya? (yakni mengadili orang asing ‘M.Demons’ di negaranya).

- Apakah tindakan yang dilakukan Turki sesuai dengan perjanjian Lausanne, dan teori floating island?

C. Putusan

Mahkamah Internasional Permanent atau Permanent Court of International justice (PCIJ) menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Turki adalah benar sesuai dengan Jurisdiksi negaranya. Dan tidak ada larangan dalam hukum kebiasaan internasional bagi suatu negara untuk menjalankan yurisdiksinya atas suatu tindakan pidana yang terjadi diluar negeri, dan merugikan negara tersebut.

D. Analisa

Dilihat dari Putusan Mahkamah Internasional Permanent, bahwa walaupun negara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan jurisdiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri.

Mengenai negara bendera memiliki jurisdiksi eksklusif atas kapal laut lepas, dalam putusan Mahkamah, hukum internasional tidak mengatur ketentuan tersebut. Dan karena kapal turki mengalami kerusakan maka sama saja telah terjadi kerusakan di wilayah turki. Maka hal ini memungkinkan turki memberlakukan jurisdiksinya berdasarkan prinsip territorial objektif, yaitu Jurisdiksi dimana tindakan tersebut diselesaikan, (karena tindakan itu terjadi pada kapal turki, maka sama saja terjadi di wilayah turki), dengan jurisdiksi territorial objektif ini, maka turki berhak menjalankan jurisdiksinya.

Selain itu tindakan penangkaman kapten M. Demons yang dilakukan Turki adalah perwujudan dari asas perlindungan, guna pembelaan atas 8 korban awak kapal turki. Dan asas Nasionalitas Pasif, bahwa suatu negara memiliki jurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. (Sumber : Google)

Kasus Taxaco VS Libya

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:08:00 +0000

Kasus Hukum Internasional, Dosen pengajar : Sri Rahayu Octoberina S.W., SH., MPA.

Kasus Taxaco VS Libya dan kaitannya dengan pertanggungjawaban negara dalam Hukum Internasional

Fakta Hukum

Dalam kasus ini melibatkan dua pihak yaitu antara perusahaan minyak Amerika Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. dengan negara libya. Perusahaan tersebut mengadakan perjanjian kontrak kerjasama dengan Libya dalam bidang pengeksploitasian minyak yang dilakukan oleh perusahaan Texaco di negara Libya.
Dalam kontrak itu salah satunya terdapat “Stabilisation Clause” yaitu klausa yang pada intinya tidak melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan yang berkontrak. Libya tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap Texaco. Namun pada tahun 1973-1974 Libya melanggar kontrak dengan menasionalisasikan seluruh property, hak, asset, dan keuntungan perusahaan Amerika.

Sesuai kontrak yang telah dibuat, apabila terjadi sengketa antara dua pihak, maka sengketa itu akan diajukan melalui jalur Arbitrasi, Dalam hal ini Profesor Dupuy, seorang pengacara internasional Perancis, telah ditunjuk sebagai arbitrator. Texaco yang merasa dirugikan atas nasionalisasi perusahaan tersebut meminta pertanggungjawaban kepada Libya dengan cara restitusi (pengembalian keadaan seperti semula) dan kompensasi (ganti rugi materiil) secara penuh.

Masalah Hukum

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah :

Apakah tindakan Libya dalam menasionalisasikan perusahaan Texaco sah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional?

Putusan

Dalam kasus ini, arbitrase memutuskan bahwa yang dilakukan Libya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, arbitrase mengharuskan Libya bertanggungjawab dengan membayar gantirugi.

Analisa

Jadi ada dua hal yang berkaitan dalam kasus ini, yaitu mengenai :

Pelanggaran kontrak, dan;
Nasionalisasi yang dilakukan Libya.

Kontrak yang dibuat antara Libya dengan Texaco memuat “Stabilisation Clause” yang berdampak dilarangnya para pihak melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Mengenai tindakan nasionalisasi (ekspropriasi), memang merupakan suatu pelnggaran hukum, namun dapat pula sah apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini :

Tidak dilaksanakannya Hak-hak pemilikan perusahaan oleh Negara pemilik perusahaan.

Unsur kepentingan umum.
Ganti rugi yang pantas.

Dalam hal ini, unsure ke-1 bukanlah keadaan yang terjadi pada Libya karena perusahaan itu diduduki secara aktif oleh Texaco sendiri. Unsur ke-2, hingga sekarang belum ada kesepakatan sebatas apa standarisasi untuk kepentingan umum itu. Maka, unsure ke-3 yaitu ganti rugi, merupakan syarat yang dilakukan Libya apabila ingin melakukan eksproriasi. Dengan kata lain jika ingin melakukan nasionalisasi harus membayar kompensasi/ganti rugi berdasarkan Market Value.

Jadi, tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh Libya tidak sah karena tidak disertai dengan ganti rugi yang sah dan melanggar “Stabilisasi Clause” dalam kontrak.(Sumber : Missing)

Menggugat Perjanjian Celah Timor

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:07:00 +0000

Kasus Hukum Internasional, Dosen pengajar : Sri Rahayu Octoberina S.W., SH., MPA.

Sebagai negara yang berbatasan dengan Timor Timur dan Australia di Laut Timor, seharusnya Indonesia mempunyai hak pengelolaan bersama atas minyak dan gas bumi (migas) di Celah Timor. Namun pada 1 Juni 2000 Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia melakukan pertukaran nota diplomatik dengan Menlu Australia tentang pengakhiran Traktat Celah Timor. Sejak saat itu Indonesia kehilangan haknya atas penambangan migas di Celah Timor.

Indonesia selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam perjanjian batas maritim dengan Australia. Pulau Pasir atau yang oleh Australia dinamakan Pulau Ashmore sudah lama dimanfaatkan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus tempat istirahat nelayan kita setelah melakukan penangkapan ikan di Laut Timor. Nelayan yang sering berkunjung ke Pulau Pasir berasal dari Pulau Rote, Flores, Buton, Sabu, Timor, Alor, Sulawesi dan Maluku.

Perjanjian perbatasan Indonesia – Australia harus dikaji kembali dengan menggunakan ketentuan yang tertuang dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982. UNCLOS merupakan perubahan dan kodifikasi dari ketentuan yang telah ada.

Kerangka pengaturannya sangat komprehensif dan meliputi hampir semua kegiatan di laut sehingga dianggap sebagai a constitution for the ocean.

Menciptakan Keadilan

Hal-hal yang harus dikaji sebagai penyempurnaan perjanjian batas maritim dalam rangka menciptakan keadilan di antaranya:

Pertama, kajian teknis mengenai struktur geologi dasar Laut Timor. Hal ini perlu karena UNCLOS 1982 lebih rinci mengatur landas kontinen, khususnya mengenai pembuktian ilmiah tentang struktur geologi dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Informasi yang didapat dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, landas kontinen Indonesia dan Australia adalah satu yang dicirikan dengan kesamaan jenis bebatuan, morfologi pantai, dan pulau serta flora-fauna, bukannya dua landas kontinen yang berbeda seperti argumen Australia selama ini.

Sehingga Australia tidak dapat seenaknya menguasai 85% Laut Timor beserta seluruh kekayaan sumber daya alamnya. Dengan data tersebut dapat dikaji ulang perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972.

kedua perjanjian batas landas kontinen ini berdasar pada Konvensi Jenewa 1958 yang menggunakan kedalaman (isobath 200 meter) sebagai batu pijakan pengaturan. Perjanjian landas kontinen ini merugikan Indonesia, karena kondisi geografis dasar laut Indonesia agak curam sehingga garis batas yang disepakati lebih menjorok ke wilayah pantai Timor Barat (Indonesia).

Padahal, batas landas kontinen pada UNCLOS 1982 ditentukan hingga jarak 200 mil laut yang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Sesuai UNCLOS 1982, negara pantai dapat mengklaim landas kontinennya hingga jarak 350 mil.

Pemerintah Indonesia harus mengkaji kembali perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditandatangani 14 Maret 1997. Karena keduanya telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka perjanjian batas ZEE pun menggunakan ketentuan UNCLOS 1982 sebagai acuan.

Perbedaan penggunaan dasar aturan ini dikhawatirkan menimbulkan konflik di kemudian hari, di mana perjanjian batas landas kontinen menggunakan Konvensi Jenewa 1958, sedangkan perjanjian batas ZEE menggunakan UNCLOS 1982.

Dalam UNCLOS 1982 wilayah ZEE dan landas kontinen tunduk pada aturan yang berbeda. Namun, dalam perkembangan, penyelesaian batas maritim antara ZEE dan landas kontinen cenderung satu garis (Forum Hukum, Vol 2, No.2/2005).

Kedua, mengumpulkan bukti sejarah. Hingga kini, Pulau Pasir berada di bawah kekuasaan Australia. Padahal, jauh sebelum Kapten Ashmore menemukan Pulau Pasir dan Inggris mengklaimnya pada 1878, sejak 609 nelayan Indonesia de facto telah menguasai pulau itu.

Di Laut Utara

Kepemilikan Indonesia atas pulau itu diperkuat hasil kajian Mcknight (1976). Menurut arsip Belanda, seorang saudagar Tionghoa diberi izin pada 1751 mencari kulit penyu di gugusan pulau itu. Jelas kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia jauh lebih dulu dibandingkan dengan kedatangan Kapten Ashmore. Bukti sejarah itu diharapkan dapat memperkuat argumen Indonesia.

Ketiga, pengelolaan bersama. Lepasnya Timor Timur dari RI pada tahun 1999 membuat “bodoh” pemerintah. Betapa tidak, pada 1 Juni 2000 pemerintah mengakhiri Traktat Joint Development atas migas di Celah Timor. Apakah pemerintah tidak pernah tahu mengenai penyelesaian sengketa landas kontinen di Laut Utara antara Jerman dan Belanda di satu sisi dan Jerman dengan Denmark di sisi lain? Sengketa ini dikenal dengan “North Sea Continental Shelf Case “ 1969.

Lepasnya Timor Timur tidak berarti hak-hak berdaulat Indonesia atas migas di Laut Timor ikut hilang, khususnya di Celah Timor. Hal ini disebabkan, pantai Timor Barat NTT berbatasan langsung dengan Celah Timor. Nota diplomatik yang merugikan Indonesia itu harus dipertanyakan, mengapa diplomat kita tidak berdasar pada UNCLOS 1982. Nampaknya pemerintah lebih memperhatikan unsur politis.

Akibatnya, Indonesia kehilangan sumber daya migas yang mencapai sekitar 5.081 juta barel. Selain itu, hak masyarakat Indonesia menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir terberangus. Mereka yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir, tidak segan-segan ditembak aparat Australia dan menenggelamkan perahu nelayan. Indonesia telah kehilangan potensi sumber daya alam.

(Sumber : Missing - Written Only at April 19th, 2006 by Kang Ihin )

Document Mengenai Hukum Administrasi Negara

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:06:00 +0000

Dikarenakan cukup banyak materi yang diberikan oleh Dosen pengajar dalam bentuk Hand Out Power Point, maka Author tidak memiliki cukup banyak waktu dalam menyalin kembali dalam blog ini. Oleh karena itu, teman-teman dapat mengunduh baik salah satu,beberapa atau semua document yang tercantum di bawah ini sesuai kebutuhan akademiknya :)

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen pengajar Hukum Administrasi Negara :

- Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.

- Marlindah J. S. SH., LL.M

Bahan kuliah Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain :

HAN-Pendahuluan
HAN-Pendahuluan 2
HAN-Negara Hukum
HAN-Ruang Lingkup HAN
HAN-Lapangan HAN
HAN-Fungsi HAN
HAN-Susunan Organisasi Pemerintahan
HAN-Kewenangan dan Kedudukan Pemerintah
HAN-Beschikking(Penetapan)
HAN-Beschikking(Penetapan)2
HAN-AAUPB
HAN-AAUPB2
HAN-Perizinan
HAN-Tindakan Pemerintah
HAN-Perbuatan Pemerintah
HAN-Tindakan - Perbuatan HAN

Catatan Penting :
- Document hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk umum apalagi dijual.
- Untuk membantu pembuatan makalah,wajib menyertakan Sumber/Nama Penulis dari Document yang berisi contoh Skripsi dan Per-UU-an. Dilarang keras plagiatisme dalam bentuk apapun.
- Author tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengunduh yang menyalahgunakan Document.
- Terima Kasih ya :)

Pidana Tutupan Dalam Peristiwa 3 Juli 1946

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:04:00 +0000

Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Penologi & Kemasyarakatan, Dosen pengajar : Djisman Samosir, SH,MH.

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

A. Macam – macam Hukum Pidana

i). Pidana dalam KUHP

ii). Tujuan Pemidanaan

B. Latar Belakang Pidana Tutupan

i). Muncul dari Peristiwa 3 Juli 1946

ii).Putusan dan Relevansi Terhadap Pelaku Terkait Peristiwa 3 Juli 1946

C. Penerapan Pidana Tutupan

i). Prospeksi Pidana Tutupan

ii) Relevansi Pidana Tutupan dengan Tujuan Pemidanaan

II. Penutupan

A. Kesimpulan

B. Rumusan Undang – Undang No. 20 Tahun 1946

III. Daftar Pustaka

-------------

I. Pendahuluan

Pada dasarnya seseorang yang melakukan tindak pidana dikenakan suatu akibat hukum berupa pidana. Pidana yang dikenakan itu sebagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi yang bersangkutan, baik pada waktu dijalani maupun setelahnya dengan terlekatnya “cap” mantan narapidana. Mengingat sifat pidana yang demikian itu, tepatlah jika seorang ahli hukum bernama Packer berpendapat bahwa pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana, di samping kejahatan dan kesalahan. Secara lengkap ia menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Limits of Criminal Sanction menyatakan bahwa hukum pidana yang rasional didasarkan pada tiga konsep yaitu kejahatan, kesalahan dan pidana. Ketiga konsep tersebut melambangkan tiga problem dasar dari hukum pidana substansi, yaitu (1) Perbuatan yang bagaimana yang ditentukan sebagai tindak pidana; (2) Pembatasan atau ukuran-ukuran apa yang harus dibuat sebelum seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana; (3) Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang dinyatakan melakukan tindak pidana.

A. Macam-macam Hukum Pidana

i). Pidana dalam KUHP

Pidana merupakan salah satu dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah tindak pidana. Pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana dan membedakan dari jenis hukum yang lain. Pidana berarti nestapa, sengsara atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-43. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

Pidana pokok, yang terdiri dari:

1. pidana mati

2. pidana penjara

3. pidana kurungan

4. pidana denda

5. pidana tutupan (merupakan jenis pidana yang “baru”, karena ada dengan UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).

Pidana tambahan, yang terdiri dari:

1. pencabutan hak-hak tertentu

2. perampasan barang-barang tertentu

3. pengumuman putusan hakim

ii). Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian.

- Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

- Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.

B. Latar Belakang Pidana Tutupan

i). Muncul dari Peristiwa 3 Juli 1946

Sebagaimana diketahui, pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana pokok belum dikenal dalam Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Belanda sejak 1 Januari 1918. Sementara itu pidana tutupan baru diadakan pada tanggal 30 Oktober 1946 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan hukuman tutupan. Apabila diteliti ternyata dari ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1946 tersebut belum terlihat apa alasan atau latar belakang diadakannya jenis pidana tutupan tersebut. Tetapi bagaimanapun juga diadakannya jenis pidana tutupan, bukan tanpa sebab. Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 antara lain disebutkan :

“ Peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan politik pada waktu belakangan ini memberi keinsyafan kepada Pemerintah, bahwa jenis hukuman pokok yang ada dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidaklah lengkap adanya dan tidak pula mencukupi kebutuhan.”

Sejarah singkat tentang Peristiwa 3 Juli 1946, yaitu merupakan suatu percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh pihak oposisi - kelompok Persatuan Perjuangan - terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II di Indonesia. Usaha yang dimotori kelompok Tan Malaka ini maksudnya mendesak Presiden agar mau mengganti kabinet. Karena Kabinet Sjahrir dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda. Apalagi setelah pidato Bung Hatta yang membocorkan bahwa akan diadakan perundingan baru dengan Belanda dimana antara lain akan dicapai kesepakatan wilayah Republik Indonesia akan meliputi sebatas Jawa dan Sumatera saja. Bagi kelompok Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan 100 % atau tidak ada kompromi dengan pihak Imperialis dan Kolonialis itu, kebijaksanaan pemerintah yang dianggap mau menerima tekanan luar itu, harus dibereskan. Maka kaum militer bekerja sama dengan kaum politik untuk melakukan apa yang dinamakan "Peristiwa 3 Juli".

Pada 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok Persatuan Perjuangan - antara lain Tan Malaka, Subardjo, dan Sukarni - ditangkap dengan tuduhan bahwa kelompok ini berencana untuk menculik anggota-anggota kabinet. Pada tanggal 27 Maret 1946, tuduhan tersebut menjadi kenyataan. Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan beberapa anggota kabinet diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia. Keesokan harinya, seluruh kekuasaan pemerintahan diserahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia. Upaya himbauan Soekarno melalui media massa akhirnya berhasil, karena beberapa hari setelah itu seluruh korban penculikan dibebaskan kembali.

Tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jendral Sudarsono, pelaku utama penculikan yang sehaluan dengan kelompok Persatuan Perjuangan, menghadap Soekarno bersama beberapa rekannya dan menyodorkan empat maklumat untuk ditandatangani Presiden, yang menuntut agar Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir II Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik . Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat Presiden mengangkat 13 menteri negara yang nama-namanya dicantumkan dalam maklumat Soekarno tidak menerima maklumat tersebut dan memerintahkan penangkapan para pengantar maklumat. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum 2 sampai 3 tahun, sedangkan Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara.Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1948, seluruh tahanan Peristiwa 3 Juli 1946 dibebaskan melalui pemberian grasi presiden.

ii).Putusan dan Relevansi Terhadap Pelaku Terkait Peristiwa 3 Juli 1946

Dalam Peristiwa 3 Juli 1946 ini, persidangan dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung. Karena didasarkan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang No.7 Tahun 1946 yang para pelaku terkait Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan yustisiabel Peradilan Tentara. Setelah Hakim melakukan beberapa pertimbangan hingga 30 kali dan memakan waktu sekitar 4 bulan, akhirnya Mahkamah memutuskan :

- Membebaskan terdakwa-terdakwa Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, Sumantoro, R. Joyopranoto, R.P Supadno Suryodiningrat dan Marlan, karena tidak terbukti kesalahannya.

- Mempersalahkan terdakwa-terdakwa Mayor Jenderal R.P Soedarsono Dan Muhamad Yamin melakukan kejahatan “memimpin percobaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah” dan menghukum mereka dengan pidana tutupan, masing-masing selama empat tahun dipotong masa tahanan.

- Mempersalahkan terdakwa-terdakwa Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, R. Sundoro Sudyarto

- Martoatmodjo, Buntaran Martoatmodjo, dan Muhamad Saleh melakukan kejahatan “Percobaan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah” dan menghukum mereka dengan pidana tutupan : Ahmad Subardjo dan Iwa Kusuma Sumantri selama 3 tahun; R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo selama 3 tahun 6 bulan; R. Buntaran Martoatmodjo selama 2 tahun dan Muhamad Saleh selama 2 tahun 6 bulan, masing-masing dipotong masa tahanan.

Apabila putusan Mahkamah Tentara Agung tersebut diperhatikan, maka ada dua hal yang menarik yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tutupan dan tentang amar putusannya. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pidana tutupan terhadap para terdakwa, dikemukakan bahwa maksud dari perbuatan para terdakwa adalah untuk “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”, yang dalam hal ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sepenuhnya. Jelas dalam perbuatan para terdakwa terkandung maksud yang mulia, sehingga patut dihormati.

Kendati demikian, Majelis Hakim juga menilai tentang hasil atau akibat dari perbuatan para terdakwa, yaitu bahwa usaha untuk menggulingkan Pemerintah tidak tercapai dan pertumpahan darah tidak terjadi. Hal mana dipandang telah memenuhi kriteria yang ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.20 Tahun 1946, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara-cara keji, sehingga para terdakwa tidak tepat untuk dipersamakan dengan penjahat biasa, yang berarti tidak tepat pula dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tutupan terhadap terdakwa cukup beralasan dan sejalan dengan maksud Undang-undang No. 20 Tahun 1946.

Selanjutnya mengenai amar putusan yang berbunyi “memimpin percobaan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah” dan “melakukan percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah”, agaknya merupakan rumusan yang kurang tepat untuk dipergunakan bagi kejahatan makar. Menurut Pasal 87 KUHP, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

Ini berarti bahwa perbuatan “makar”(aanslag) berbeda dengan “percobaan”(poeging). Karena apabila pengertian “makar” identik dengan “percobaan”, tentu pembuat undang-undang tidak akan merumuskan Pasal 87 KUHP tersebut. Artinya, apakah perbuatan itu selesai atau tidak selesai dilaksanakan, namun semuanya telah tercakup dalam perbuatan makar. Dengan kata lain, perbuatan makar mencakup perbuatan yang telah sempurna dilaksanakan maupun “percobaannya”, dan untuk itu diancam dengan maksimum pidana yang sama.

Di dalam pelaksanaanya, pidana tutupan yang dijatuhkan kepada para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 tersebut dijalankan di Rumah Penjara dan bersama-sama dengan terpidana penjara, menunjukan bahwa pelaksanaan pidana tutupan pada waktu itu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948, yang menghendaki diadakannya Rumah Tutupan tersendiri. Hal ini dapat dipahami, mengingat situasi negara pada waktu itu masih belum stabil, sehingga belum memungkinkan bagi pemerintah untuk membangun suatu Rumah Tutupan tersendiri.Namun para terpidana R.P Soedarsono dan kawan-kawan tidak menjalani seluruh masa pidananya, karena pada tanggal 17 Agustus 1948 mereka dibebaskan setelah mendapat grasi berdasarkan Keputusan Presiden No.109/A/Civ/48 tanggal 17 Agustus 1948.

Dihitung sejak pemidanaan dijatuhkan oleh Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948, maka R.P Soedarsono dan kawan-kawan hanya menjalani pidana tutupan sekitar 80 hari. Suatu jangka waktu yang relatif singkat, jika dibandingkan dengan upaya untuk membentuk jenis pidana tutupan tersebut sampai dengan proses persidangan perkara yang memakan waktu lebih dari 2 tahun 6 bulan. Tetapi bagaimanpun juga, kenyataan ini menunjukan adanya itikad pemerintah yang ingin membedakan perlakukan terhadap pelaku kejahatan politik dengan pelaku kejahatan biasa.

C. Penerapan Pidana Tutupan

i). Prospeksi Pidana Tutupan

Pidana tutupan yang dalam praktek baru satu kali diterapkan itu, terdapat pandangan berupa pembicaraan tentang prospeksi pidana tutupan. Artinya untuk menentukan apakah pidana tutupan masih perlu dipertahankan dalam KUHP baru yang akan datang, sangat tergantung pada pertanyaan apakah terhadap pelaku tindak pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati perlu diberikan perlakuan yang berbeda daripada pelaku tindak pidana biasa. Dengan mengacu pada latar belakang pembentukan pidana tutupan seperti diuraikan di muka, yaitu terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946 yang merupakan tindak pidana politik, maka persoalannya adalah apakah terhadap pelaku tindak politik perlu diberikan perlakuan yang berbeda daripada pelaku tindak pidana biasa. Untuk dapat memahami masalah ini, kiranya perlu ditelusuri sejarah perkembangan maupun pandangan-pandangan terhadap tindak pidana politik itu.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana politik, seorang ahli hukum Hazewinkel Suringa mengemukakan empat teori yaitu :

- Teori Obyektif atau Teori Absolut. Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

- Teori Subyektif atau Teori Relatif. Menurut teori ini, pada dasarnya semua tindak pidana umum yang dilakukan dengan suatu tujuan dan latar belakang politik merupakan tindak pidana politik.

- Teori Predominan. Teori ini membatasi pengertian yang luas dari tindak pidana politik, terutama terhadap

- Teori Political Incidence. Teori ini melihat perbuatan yang dianggap bagian dari suatu kegiatan politik.

Keempat teori tersebut selain diperlukan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana politik, juga diperlukan dalam hal melakukan ekstradisi. Dalam pengaturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang terdapat dalam KUHP Indonesia dianut Teori Obyektif, disamping pula Teori Subyektif dalam Undang-undang No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Ditinjau dari sudut pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana politik terdapat beberapa pandangan dari para sarjana. Menurut Ferri, unsur-unsur psikologis dan pribadi merupakan faktor yang menentukan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana politik.

Mereka yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah merupakan delikuen yang tergerak oleh maksud yang rendah atau dorongan-dorongan egoistis, melainkan mengandung maksud-maksud utopis dan jujur. Meskipun perbuatan itu mempuanyai sifat yang berbahaya. Tetapi karakteristik yang terhormat itu akan hilang, apabila yang menjadi dorongan atau motivasi dari perbuatan itu adalah untuk kepentingan pribadi. Sejalan dengan Ferri, Gustav Redbruch memandang pelaku delik politik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan tindaka atas dasar pertimbangan egois, melainkan atas dasar perbuatannya itu akan memajukan kesejahteraan negara ataupun kesejahteraan masyarakat yang mirip dengan pidana tutupan.

Sementara itu pula perlakuan khusus terhadap pelaku tindak kejahatan politik bukanlah merupakan suatu diskriminasi, karena posisi istimewa dari terpidana politik dalam sejarah pembinaan dianggap suatu keharusan. Bagaimanapun juga tidak dapat dihindarkan adanya hal-hal yang berbeda, terutama yang menyangkut perasaan terpidana. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana politik yang pada umumnya adalah para intelektual yang berarti dirampas kemerdekaanya akan sangat dirasakan sebagai suatu penderitaan yang mendalam, ketimbang perasaan penjahat biasa yang sudah tidak asing lagi bergelut dengan penderitaan hidup sehari-hari. Karena itu pemberian perlakuan istimewa terhadap terpidana politik merupakan hal yang wajar.

ii) Relevansi Pidana Tutupan dengan Tujuan Pemidanaan

Mengenai relevansi pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan, dirujuk tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP baru Tahun 1991/1992. Karena dalam merumuskan tujuan pemidanaan tersebut, tentu para pakar telah mengadakan pengkajian yang mendalam dan berakar pada kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum pidana, menjadi tolak ukur dalam menentukan hal-hal yang dapat diterima dalam tata hukum Indonesia atau dengan kata lain Pancasila harus tercermin dalam tujuan pemidanaan tersebut. Hal ini penting dikemukakan agar dalam menilai pengkaitan pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan, tetap berada dalam konteks pandangan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Tujuan pemidanaan dalam RKHUP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

▪ Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

▪ Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

▪ Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

▪ Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Apabila tujuan pidana tutupan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menurut Konsep KUHP baru, maka tampak bahwa tujuan paling menonjol dari pidana tutupan adalah perlindungan masyarakat. Dengan penerapan pidana tutupan diharapkan dampak prevensi umum terhadap masyarakat, sedangkan penempatan terpidana dalam rumah tutupan mengandung dimensi prevensi khusus melalui rehabilitasi dan resosialisasi terpidana agar menjadi lebih baik dan berguna. Terhadap tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik, memulihkan keseimbangan dan menandatangkan rasa damai dalam masyarakt, yang sejalan dengan pandangan hukum adat, maka pidana tutupan seperti juga jenis pidana lainnya berfungsi sebagai “reaksi adat” terhadap kejahatan yang terjadi.

Demikian pula terhadap tujuan pemidanaan berupa membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka pidana tutupan yang diberikan perlakuan istimewa itu secara psikologis diharapkan dapat lebih cepat dibebaskan secara mental dan spritual, untuk tidak saja melepaskan cara dan gaya hidupnya yang lama, tetapi juga melepaskan cara berfikir dan kebiasaan yang lama. Lagipula dengan memberikan perlakuan istimewa terhadap terpidana tutupan, jelas bahwa pidana tutupan tidak bertujuan untuk menderitakan terpidana atau merendahkan martabat manusia. Dari keseluruhan uraian tentang pemahaman tindak pidana politik dan relevansi pidana tutupan dengan aliran-aliran dalam ukum pidana serta tujuan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan di muka, maka diharapkan agar pidana tutupan mempunyai alasan-alasan kuat untuk dapat dipertahankan dalam KUHP baru yang akan datang.

II. Penutup

A. Kesimpulan

Latar belakang pembentukan pidana tutupan berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 1946 disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa poplitik pada masa perjuangan menegakan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yang berupa pertentangan antara para tokoh pejuang dan tokoh politik kita dalam menentukan cara menghadapi agresi Belanda, yang berpuncak pada Peristiwa 3 Juli 1946. Sementara itu tujuan pidana tutupan, selain untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran terpidana yang bertentangan dengan politik pemerintah dan dianggap berbahaya itu, juga untuk menegaskan bahwa terpidana tutupan tidak dipersamakan dengan penjahat biasa.

Kendati kejahatan yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, namun Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana tutupan, apabila cara melakukan atau akibat yang ditimbulkan perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga tidak cukup alasan bagi Hakim untuk membedakan pelaku dari penjahat biasa. Penerapan pidana tutupan terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan hal yang telah diperhitungkan sebe;umnya, mengingat pembentukan pidana tutupan justru berlatar belakang terjadinya Peristiwa 3 Juli tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana tutupan terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 yang terbukti bersalah, Majelis Hakim Mahkamah Tentara Agung yang bersidang di Yogyakarta pada tahun 1948 memberikan pertimbangan bahwa Peristiwa 3 Juli dikategorikan sebagai kejahatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang menghendaki terpidana ditempatkan di rumah tutupan tersendiri.Mengingat situasi dan kondisi negara pada waktu itu masih belum memungkinkan. Dan pemberian pemberlakuan istimewa terhadap para pelaku Peristiwa 3 Juli 1946 bukanlah suatu hal yang bersifat diskriminasi melainkan untuk membedakan antara tindak pidana politik yang memungkinkan adanya sifat yang berbahaya namun tetap menggunakan rasio secara sehat oleh tindak pelakunya tanpa adanya pertumpahan darah dengan tindak pidana biasa yang umumnya jauh lebih berbahaya secara perbuatan dan merugikan masyarakat dalam kategori kerugian secara fisik dan batin.

B. Rumusan Undang – undang No. 20 Tahun 1946

UNDANG-UNDANG 1946 NOMOR 20

TENTANG

HUKUMAN TUTUPAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

Bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang hukum pidana tentera;

Mengingat :

Pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUMAN TUTUPAN.

Pasal 1.

Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2.

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 3.

(1) Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5.

(2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 4.

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Pasal 5.

(1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.

(2) Peraturan tata-usaha atau tata-tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Oktober 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Menteri Pertahanan

AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan

pada tanggal 1 Nopember 1946.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

III. Daftar Pustaka

Bachrudin, Pidana Tutupan, FH-UI, 1992

Zara, M.Yuanda, Judul : Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia, Penerbit : Media Pressindo, 2009

Undang - undang 1946 Nomor 20 Tentang Hukuman Tutupan

Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana, Dosen Pengampu: Ahmmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Google : http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Sjahrir_I

Prinsip - prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

noreply@blogger.com (Rinda) — Mon, 15 Nov 2010 04:03:00 +0000

Hand Out Hukum Pemda dari Prof. Dr. B. Koerniatmanto

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kedudukan Pemda Pemerintah Daerah dalam NKRI

NKRI - - > (terbagi) daerah-daerah provinsi - - > (terbagi) daerah Kabupaten dan Kota

Prinsip-prinsip

- Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, menjalankan Otonomi seluas-luasnya , disamping otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

a. Otonomi seluas-luasnya :

> Kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat

b. Otonomi nyata :

> Dalam menangani urusan pemerintahan, harus dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan berkewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah & bertanggung jawab

> Penyelenggaraannya hrs sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi (memberdayakan daerah & peningkatan kesejahteraan masyaryakat) sebagai bagian utama dari tujuan nasional

- Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus dan diatur oleh UU dan Negara mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta hak tradisional (sepanjang masih hidup)sesuai dengan prinsip NKRI

- Penetapan kewenangan daerah (ps.10(3) UU No. 32/2024) adalah diluar dari kewenangan Pemerintah (pusat) yaitu :

a. Politik Luar Negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi (peradilan)

e. Keuangan (moneter & fiskal)

f. Agama

Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan Otonomi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta AAUPB, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- peningkatan pelayanan kpd masyarakat,

- pemberdayaan masyarakat, dan

- peningkayan daya saing daerah

Asas-asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

a. Sentralisasi

: Penyelenggaraan pusat (lihat pembagian/penetapan kewenangan pusat & daerah)

b. Dekonsentrasi

: pelimpahan wewenang oleh Pemerintah ke Pemda (Gubernur)

c. Desentralisasi

: penyerahan kewenangan ke daerah (diluar kewenangan pusat) dan diberi kewenangan seluas-luasnya

d. Tugas pembantuan / Medebewind

: Penugasan dari Pemerintah (pusat) ke pemda yang merupakan tugas tertentu (insidentil) --> Pemilu

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

a. Asas Kepastian Hukum

 Asas Negara Hukum

 Mengutamakan landasan peraturan, kepatutan dan keadilan dalan setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara

b. Asas Tertib Penyelenggaraan

 Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian & keseimbangan dlm pengendalian penyelenggaraan negara

c. Asas Kepentingan Umum

 Asas mendahulukan kesejahteraan umum (secara aspiratif, akomodatif dan selektif

d. Asas Keterbukaan

 Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif (dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

e. Asas Proporsionalitas

 Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Asas Akuntabilitas

 Asas yang menentukan bahwa setiap negara dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Asas Efisiensi

 setiap penyelenggaraan harus berdaya guna

h. Asas Efektifitas

 setiap penyelenggaraan harus tepat guna

- UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN