Opus Citatum

Is "similar meaning" possible at all?

2015-05-06T17:25:00.001-07:00

When I say "I am hungry", does it mean the same for everyone?

Since every experience is unique, I guess the answer should be "no".

But then, how can the world stay in order if no experience is similar?

I think the answer lies in category. Thus, the category (of let's say, hungry) connects the experience. Within the category the experience is different, although from the outside it looks similar.

The risk would be in miscategorization.

#language #experience

Teori Konspirasi BlackHand tentang AirAsia (yang mana saya tidak percaya)

2015-01-01T21:37:00.002-08:00

Konon, seorang blogger di Cina sudah memprediksi kejadian AirAsia. Menurut MalayOnline:

KUALA LUMPUR, Dec 31 — A mystery blogger believed to be a Chinese national has stirred a frenzy online with claims he predicted the disappearance of the Indonesia AirAsia flight QZ8501 nearly two weeks before it happened.
The original posts on a Chinese cyber forum has since spread to other international social networks including Reddit, where it has been loosely translated to claim that a shadowy global organisation had planned to take down the budget carrier, similar to how they had attacked two Malaysia Airlines planes, Flights MH370 and MH17 earlier this year.

Untuk link langsung ke websitenya yang sudah di Google Translate silahkan klik sini.

Kalau saya tidak percaya kebanyakan teori konspirasi, kenapa ini dimuat di blog? Jawabannya, karena orang Indonesia biasanya demen sekali sama teori konspirasi. Saya penasaran dan mau membandingkan berapa traffic postingan ini dibandingkan postingan biasa lainnya. Nanti saya update di post selanjutnya.

Homeserver #3: Backing up photo to local network (Bittorent Sync)

2014-10-11T00:44:00.000-07:00

On my last post, I asked which software should I install in my home server. I want to be able to backup my Android photos to my Intel Nuc Home Server, so look up for possible solutions online.

And the best solution? BitTorent Sync. Yes, there are other softwares that could back up your photos to your local network via wifi, such as this one, but if you also want to back up files in the future, I think bittorent sync would be the better platform.

You have to install bittorent sync in your Android phone and in your Home Server PC, and then set them up.

Now, I want my BT Sync to work only with my local IP. Also, I will have to make sure that BTSync will only backup -- instead of sync -- my files. We'll deal with this later.

Homeserver #2: Which software should you install on your Home Server?

2014-10-09T01:02:00.000-07:00

Other the operating system, this is the list of apps running on my Intel NUC home server:

XAMPP. What is for? Well, XAMPP is used to run apache, mysql, php and perl. For now, I only active the apache. More on this later.
Plex. Installed as my media library and for watching videos.
Crashplan. A backup tool for all PCs in my home network.
Calibre. A software that hosts my ebook library.
Cops. Web based calibre content server. This is the reason why I need Apache to be running on my server. Cops client is dependent on Apache. With cops, I can access my books through the local DNS.
Unified Remote. This is a remote control app that works over wifi (and bluetooth). I installed the server on my home server and the client/controller on my Android.

The server is connected to my TV. So my dumb TV is now becoming rather "smart". I use unified remote to control Plex, browse the internet, shut it down and control other apps.

Anything else I should install on my NUC?

Homeserver #1: Cost of Amahi Apps

2014-09-23T18:53:00.000-07:00

Been considering to create a home server for both fun and work and now browsing at relevant apps. Amahi looks pretty cool, but it's not entirely free. The Amahi software itself is free but the apps are not. The cost of each Amahi apps are not readily transparent. But if you sign up, you'll find out how much it cost. Here's a snippet:

Seems quite pricey for me. So. for now, I think I'll just use a regular Windows with XAMPP for my homeserver, and I'll install this apps separately.

Mohon matikan rokoknya, suami saya Asma dan ada Bayi….

2014-05-09T18:40:00.001-07:00

Jum’at, 9 Mei 2014, saya, istri saya dan bayi kami yang berumur 6 bulan, pergi ke sebuah rumah makan di daerah wisata kuliner Lodaya, Bogor. Tidak banyak pengunjung di rumah makan tersebut, namun ada sekelompok orang di sebuah meja tengah tampak sedang merokok. Ada 4 orang di meja itu, setidaknya ada 3 orang yang tampak merokok (Lelaki, perempuan berjilbab dan perempuan berambut panjang).

Merokok di Area Non-Smoking Dekat Bayi

Di depan rumah makan tersebut ada sebuah baliho vertikal dengan tanda larangan merokok dan kutipan pasal dari Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kotamadya Bogor. Di atas setiap meja makan restoran tersebut juga ada plakat plastik dengan tanda larangan merokoknya serta kutipan Perda KTR Bogor. Perda KTR Bogor juga memberikan beberapa sanksi administratif, denda dan kurungan terhadap beberapa jenis pelanggaran.

Sambil menggendong anak bayi saya yang berusia 6 bulan, istri saya dari meja kami mengangkat plakat larangan merokok dan berkata (kira-kira): “Mas, ada anak bayi dan suami saya asma, rokoknya tolong dimatikan ya”. Ada sedikit argumentasi dengan beberapa wanita yang duduk di meja itu yang tampaknya keberatan, tapi kemudian Pria itu menjawab, “Oh iya, ma’af” dan kemudian mematikan rokoknya.

Namun beberapa saat kemudian, kami masih menghirup asap rokok. Saya meminta kepada pelayan restoran agar memanggil manajernya. Pelayan bilang, bahwa manajernya tidak ada. Dia juga bilang, bahwa kalau ada Satpol PP, mereka bisa kena razia. Saya pun menghampiri mereka. Dengan sangat amat sopan sekali saya bilang permisi. Saya meminta mereka mematikan rokoknya. Tapi tidak digubris. Saya pun mengingatkan sebagai orang hukum, dengan menunjuk plakat Perda KTR di mejanya bahwa di rumah makan ini merokok dilarang. Tetapi beberapa dari mereka tidak menerima dan kemudian saya terlibat beberapa argumentasi. Salah seorang diantara mereka, Ibu Ibu berjilbab yang sedang merokok, bilang bahwa sebelum kami datang banyak juga yang merokok dan baru ini dia dikomplain. Saya menjawab: ada larangan malah dilanggar ramai ramai. Tapi hukumnya, sebagaimana tertulis di meja Ibu adalah disini dilarang merokok [Lihat Argumentum ad Populum]. Salah satu perempuan di meja tersebut juga bilang dia anak anggota**. Saya bertanya, anak anggota apa, DPR?, siapa namanya?Yang tidak dijawab oleh mereka. Belakangan kami baru tau istilah “anak anggota” biasa dipakai untuk anak aparat tertentu. Entah benar atau tidak.

Istri saya sempat mengambil foto saya yang sedang meminta mereka untuk berhenti merokok di area non-smoking tersebut. Dia juga berujar bahwa foto saya meminta mereka berhenti merokok tersebut akan kami unggah ke media sosial.

Namun berkali-kali permintaan kami ditentang. Kami terpaksa keluar dan pergi ke restoran di seberang jalan.

Wanita berambut panjang ** [yang mengaku anak “anggota”] membuka Pintu Mobil, Memaksa Istri Turun dan Mencoba Merebut HP Saat Istri Menggendong Bayi

Selesai di restoran kedua, saya mengambil mobil dan menjemput anak istri saya. Ketika mobil kami siap meninggalkan restaurant, istri saya yang duduk di belakang bersama bayi kami mengambil foto bagian depan restoran tersebut. Rupanya orang yang berargumentasi dengan kami tadi sedang beranjak meninggalkan restoran. Tampaknya mereka melihat kami mengambil foto dan berjalan ke arah mobil kami.

foto: bagian depan rumah makan di Lodaya dengan mobil pelaku parkir di depan nya

Ibu perokok berjilbab berjalan ke pintu saya dan berkata “ini pelanggaran”, saya tidak tahu apa maksudnya. Karena jalan tersebut sempit dan banyak kendaraan antre di belakang, saya bilang saya akan turun setelah memarkirkan kendaraan, tapi si ibu dan temannya tetap berada di dekat mobil kami, menciptakan kemacetan jalan. Si Ibu perokok berjilbab sempat menuduh kami mengancam mereka dan bilang punya pengacara di rumah. Lalu istri saya menjelaskan bukan mengancam, hanya punya suami yang asma dan anak yang alergi. istri saya juga menyampaikan bahwa dia sudah bilang baik-baik berkali kali minta agar mereka tidak merokok. Akan tetapi, lagi lagi alasan si Ibu; dari tadi banyak yang merokok, baru kami saja yang komplain. Dia juga berdalih bahwa dia juga bengek. Loh?!

foto: tiga orang pelaku mendekati mobil kami menyuruh keluar dari mobil, membuka pintu dan berusaha merampas hand phone istri saya.

Seorang perempuan lainnya, yang berambut panjang dan mengaku anak “anggota”, dengan kasar menyuruh istri saya menyerahkan handphone nya dan turun dari mobil. Bayi kami ketakutan mendengan hentakan hentakan suara kasar, ia menangis terus menerus. Istri saya mengangkat anak kami dari car seat ke gendongan. Karena hand phone istri tidak diberikan, perempuan itu lalu membuka tanpa izin pintu mobil belakang dimana istri saya dan anak saya berada. Kemudian perempuan itu berusaha mengambil handphonenya tapi istri saya mengelak dan rengkuhan tangannya mengenai tangan istri saya.

foto: tangan perempuan yang mengaku sebagai “anak anggota” berusaha merampas hand phone istri saya tapi gagal.

Untung tukang parkir restaurant datang melerai, istri saya buru-buru menutup pintu mobil. Masih ketakutan dikeroyok saat menggendong bayi, istri saya berteriak “…tolong…tolong…”. Mendengar istri saya berteriak, perempuan yang berambut panjang mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan sambil beranjak pergi ke seberang jalan ke arah mobil mereka. Karena jalanannya kecil dan kondisinya ramai, banyak sekali saksi yang melihat kejadian itu.

Sebagai penderita asma dan ayah dari bayi yang alergian, ini bukan pertama kali kami meminta perokok mematikan rokok nya di tempat umum. Kami simpatik sekali dengan perokok yang sukarela berhenti merokok saat melihat saya batuk-batuk atau membawa bayi. Kami sadar berhenti merokok itu sulit sekali, jadi bagi teman teman perokok yang rela mematikan api nya untuk kami, salut! Kami pun tidak menilai para perokok yang membully kami sore tadi adalah orang jahat. Tentu mereka manusia juga, punya sisi baik dan buruk. Namun kami merasa sudah terlalu sering melihat dan menjadi korban small injustices. Merokok lah di tempat yang disediakan, yang tidak merugikan orang lain. Sudah saat nya kita stand up, mengkonfrontasikan hak menolak menjadi perokok pasif dan mengkampanyekan sikap welas asih kepada publik.

***********

Crowdmapping

2013-12-16T04:03:00.000-08:00

Entah apa ada yang sudah dengar platform ushahidi, tapi lumayan menarik untuk menjaring data secara crowdsourcing, contohnya http://www.greatlakescommonsmap.org/

http://blog.ushahidi.com/2013/04/22/mapping-our-environment/

di Indo http://rujak.org/ setahu saya pernah install di web nya, tapi kurang updated, mungkin karena kurang insentif orang untuk report dan update.

kalau saya lebih cenderung pakai google map saja, karena lebih gampang untuk collaborate dan buat mark-up nya serta kml nya gampang di export, untuk melaporkan insiden polusi, kebakaran, kecelakaan, jalan rusak dan sebagainya.

ada lagi openstreetmap, yang katanya bagus buat neighborhood mapping, tapi saya belum pernah coba.

PhD foot note

2013-01-21T06:30:00.000-08:00

@ailumulia says: 21.30. Kamchay Mear. Sitting on my bed, under the mosquito net, in a very warm night. Holding my pee, too lazy to go to the toilet which is outside the house, meters away from the front door. Swallowed 2 strong migraine pills. Loud music from neighbor party is banging my ears.

Too dizzy to stand still for my night prayer, almost vomited. Had cookies and milk for dinner. The only restaurant has been closed for days. Am having noodles again and again. Don't know how to use traditional stove works.

Sitting and praying. Talking to God.
Allah, help me to accept this. I know years or months from now, I will wish I enjoy this moment more than I am now. So help me to accept that this is home for now. Help me to accept that my neighbors are incredible noisy. That the toilet is so far away. That tonight is so hot. That I can't hug my other half until 2 weeks from now. That my hormone is trying to kill me once or twice every month. Help me to accept. That's all I need for tonight.

Love u always, God.
M

Selamat Tahun Baru 2013

2012-12-31T08:46:00.001-08:00

@ailumulia write: When I started 2012, I made it very clear that this year will be the hard work year. The year when I must finish most of my field work, Mova must submit and defend his PhD thesis, and the year when we must maintain on and off (again) long distance relationship.

So against all temptations, I put aside desires and unrealistic plans. I said to my self, 2012 I will focus on 2 most matters in my life at this stage: my relationship with Mova and my PhD. It was not easy to focus on only 2 things, since I have million other important things. But to do/be good at these 2 are hard enough. And to maintain these 2 are my priority, at this stage.

Here we are at the end of 2012, I am so grateful for what Mova and I have achieved so far. But this year is not ending yet. To Mova and I, the real new sheet will start in February. Both Mova and I have big milestones in February. And before we pass these milestones, it is hard to speak about new resolution.

Nonetheless, expectations are hardest to kill. This evening, while looking at the last sunset of this year, I prayed for 3 kinds of improvements in me. And in these self improvements, I shall focus on my personality development in 2013.

Happy new year 2013 to those of you who celebrate. Best wishes :)

M&M

I am a Muslim in Transition

2012-12-23T10:17:00.000-08:00

Listening to Tariq Ramadan, about Muslim around the world are loosing their identity and self confidence.. I feel it too.

Few years ago, I knew who I was as a Muslim, and persistent about it. The last few years, I have been going trough pretty significant changes. I am not so sure of who I am, or where I belong to, as a Muslim, anymore.

I am a Muslim in transition. And I am working my ways to go to the next level. I am not confused of who my God is- I am questioning the values I used to embrace. I am a Muslim in transition, I am weak and vulnerable. But I don't loose faith, I am just in transition.

Perda Air Jakarta yang Bertentangan dengan HAM

2012-12-03T02:15:00.001-08:00

Diskursus publik atas sektor air Jakarta sering diramaikan oleh persoalan privatisasi PAM Jaya pada 1997 melalui mekanisme kontrak konsesi.Namun, sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar ketimbang permasalahan privatisasi semata, yakni permasalahan tata-kelola air Jakarta yang diatur lewat berbagai peraturan daerah (perda) yang secara prinsip bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Banyak yang tidak tahu bahwa Jakarta sampai saat ini diatur oleh dua Perda Air yang dari sejak ditetapkan pada zaman Soeharto belum pernah diubah, walau sudah sangat ketinggalan zaman.Perda Nomor 13/92 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dan Perda Nomor 11/93 tentang Pelayanan Air Minum. Apabila tidak segera diubah, peraturan-peraturan ini akan menjadi ganjalan bagi Gubernur Jakarta Jokowi dalam melaksanakan programprogramnya bagi masyarakat miskin.

Bayangkan, dalam Perda Nomor 11/93 Pasal 21, pelanggan air minum yang telat 5 hari dalam melakukan pembayaran rekeningnya akan dikenai denda. Apabila dalam hari keenam belum juga melakukan pembayaran,maka akan dikenai pencabutan sementara. Berdasarkan pasal yang sama, apabila pelanggan menunggak dalam waktu sebulan, sambungannya akan diputus permanen. Dalam judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap UU Air Nomor 7/2004, dan menurut General Comment 15 dari Kovenan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial, jelas dinyatakan bahwa air merupakan HAM yang pemenuhannya wajib dilindungi oleh negara.

Alih-alih melindungi, lewat peraturan-peraturan tersebut negara bahkan secara aktif memutus hubungan warga negaranya dengan bahan dasar kehidupan tersebut hanya karena mereka tidak mampu membayar. Bahkan di negara-negara seperti Inggris, yang aset perusahaan airnya dijual penuh kepada swasta (di Jakarta aset masih dimiliki oleh PAM Jaya), terdapat perlindungan memadai terhadap golongan lemah seperti pensiunan, kaum difabel, serta golongan ekonomi tidak mampu.

Water Industry Act Inggris melarang perusahaan air swasta memutus sambungan air karena ketidakmampuan membayar para pelanggannya. Mengapa persoalan perda air yang tidak manusiawi ini tidak pernah mencuat ke permukaan, sementara kontroversi perihal air di Jakarta selalu berkisar pada persoalan privatisasi? Hal ini adalah karena persoalan tata kelola air secara umum dianggap kurang menarik perhatian publik, sementara persoalan privatisasi dianggap seksi dan kontroversial.
Hal yang juga jarang diketahui oleh publik adalah fakta bahwa sebenarnya Perda Nomor 13/92 tentang PAM Jaya bertanggung jawab terhadap privatisasi air Jakarta. Memang benar bahwa pada 1997 Soeharto membagi dua Jakarta berdasarkan sungai Ciliwung kepada kroni-kroninya untuk menjadi penerima konsesi air dari PAM Jaya.Namun, Perda Nomor 13/92 yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam Pasal 15 (1) Perda Nomor 13/92 disebutkan, untuk melakukan “kerja sama” dengan pihak ketiga selama lebih dari satu tahun, direksi hanya perlu persetujuan dari gubernur.

Pasal ini kemudian dijadikan celah untuk melaksanakan perjanjian konsesi air antara PAM Jaya dengan pihak swasta selama 25 tahun. Padahal, menurut laporan Special Rapporteur PBB untuk HAM Atas Air Catarina de Albuquerque, keputusan-keputusan strategis seperti dalam melakukan privatisasi air tidak cukup hanya diputuskan oleh pihak eksekutif (seperti gubernur), melainkan memerlukan pelibatan publik dan proses politik.

Hal ini dikarenakan sifat air sebagai sumber daya yang tidak mungkin dilepaskan dari politik dan keterhubungannya dengan kewarganegaraan (citizenship). Dengan demikian, setidaktidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh Gubernur Jokowi untuk mereformasi tata kelola air di Jakarta. Pertama, kewenangan PAM Jaya vis a vis operator swasta dalam memutus koneksi air karena ketidakmampuan membayar harus dievaluasi.

Kedua, aturan melakukan kerja sama dengan pihak swasta harus diperbaiki sehingga melibatkan publik. Kebijakan pemutusan air sepihak ini tidak menguntungkan siapa-siapa.Sebab apabila layanan diputus—terdesak oleh kebutuhan dasarnya—beberapa pelanggan mencuri air dengan membolongi pipa air. Hal ini berkontribusi pada kebocoran, berkurangnya tekanan air, selain juga tidak adanya pemasukan dari iuran air.

Menurut penelitian yang dilakukan Bakker dan Kooy (2008), penduduk miskin Jakarta sebenarnya bukannya tidak mampu membayar. Hal yang mereka perlukan hanyalah fleksibilitas dalam membayar, misalnya pembayaran di belakang atau pembayaran dengan cicilan dan keberadaan outlet pembayaran yang dekat rumah sehingga mereka tidak perlu bolos kerja. Hal kedua adalah Jokowi harus mengamandemen Perda Air sehingga keputusan strategis yang berkaitan dengan privatisasi harus ditempuh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya ketentuan ini maka apabila kontrak konsesi selesai nanti, publik dan DPRD DKI harus sepenuhnya dilibatkan apabila terdapat rencana untuk melakukan privatisasi atau kerja sama skala besar dengan pihak swasta. Apabila Jokowi gagal melakukan kedua hal di atas, sistem pengawasan pelaksanaan HAM atas air PBB memungkinkan warga Jakarta maupun pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan keluhan kepada Dewan HAM PBB. Keluhan dapat disampaikan langsung kepada Special Rapporteur masalah Air PBB dengan alamat email srwatsan[ at]ohchr.org.

MOHAMAD MOVA AL’AFGHANI
Kandidat Doktor Hukum Air,
UNESCO Centre for Water Law,
Policy and Science, University of Dundee, Skotlandia

Kumpulan Tweet Fakta tentang #Rokok

2012-12-02T02:20:00.001-08:00

Disarikan dari: Barber S and others, Tobacco economics in Indonesia (Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2008)

Link ke Chirpstory.

Untuk download paper aslinya, silahkan klik disini.

Fw: Your Paper Makes SSRN Top Ten List

2012-11-28T02:38:00.001-08:00

Sent from BlackBerry® on 3

From: "management@ssrn.com" <management@ssrn.com>

Date: Wed, 28 Nov 2012 05:35:24 -0500 (EST)

To: <movanet@gmail.com>

Subject: Your Paper Makes SSRN Top Ten List

Dear Mohamad Mova Al'Afghani:

Your paper, "OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INTEGRATING COMMUNITY-BASED WATER SERVICES INTO THE LEGAL FRAMEWORK: AN INDONESIA CASE STUDY", was recently listed on SSRN's Top Ten download list for: Natural Resources Law & Policy eJournal.

As of 11/28/2012, your paper has been downloaded 41 times. You may view the abstract and download statistics at: http://ssrn.com/abstract=2175474.

Top Ten Lists are updated on a daily basis. Click the following link(s) to view the Top Ten list for:

Natural Resources Law & Policy eJournal Top Ten.

Click the following link(s) to view all the papers in:

Natural Resources Law & Policy eJournal All Papers.

To view SSRN's Top Ten lists for any network, subnetwork, eJournal or topic on the Browse list (reachable through the following link: http://www.ssrn.com/Browse), click the "i" button to the right of the name, and then select the "Top Downloaded" link in the popup window.

Your paper may be included in future Top Ten lists for other networks or eJournals. If so, you will receive additional notices at that time.

If you have any questions regarding this notification or any other matter, please email AuthorSupport@SSRN.com or call 877-SSRNHelp (877 777 6435 toll free). Outside of the United States, call +1 585 442 8170. We are open Monday through Friday between the hours of 8:30AM and 6:00PM, United States Eastern.

Sincerely,

Michael C. Jensen
Chairman
Social Science Research Network

Search the SSRN eLibrary | Browse SSRN | Top Papers

Pentagon-Langley Desperate Housewife

2012-11-14T00:46:00.001-08:00

This Petraeus Scandal is more interesting than Desperate Housewife…. or even Homeland…

Image credit and full story: Nymag.com

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan BP Migas Inkonstitusional (Download)

2012-11-13T19:36:00.001-08:00

Silahkan download Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tumben kali ini Putusan MK hanya 123 lembar, biasanya sampai ratusan. Mungkin karena sudah pernah di JR sebelumnya

Silahkan didownload di tautan ini.

Risalah Rapat Pembahasan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DPR

2012-11-13T03:24:00.001-08:00

Untuk teman teman yang berminat silahkan mendownload risalah pembahasan RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tautan ini.

H.T: Mas Eko

Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

2012-11-07T18:31:00.001-08:00

Untuk teman-teman yang memerlukan, berikut ini adalah Risalah Rapat RUU KIP di DPR. Risalah ini dapat dijadikan sumber alternatif penafsiran apabila didapat ketidakjelasan pengertian pasal-pasal UU KIP. Silahkan download disini. (Hat Tip: D.E. Prayitno).

Draft Paper tentang Anotasi Pasal 11 Ayat 1 (e) tentang Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga bisa didownload disini. Draft ini masih belum diupdate dengan Risalah Rapat diatas dan diskusi dengan Komisi Informasi Pusat, Pattiro dan FOINI di Warung Daun beberapa waktu lalu, serta FGD ICEL soal transparansi Minyak dan Gas tanggal 7 November kemarin. Insya Allah kalau ada waktu akan segera diupdate. Mohon masukannya.

Media Kamboja memberitakan wajah mendiang Raja Sihanouk tampak di bulan

2012-10-23T05:37:00.001-07:00

Konon pada saat ini 10,000 pendeta sedang berkumpul di depan istana raja di Phnom Penh untuk berdoa karena tadi malam warga Kamboja dihebohkan dengan penampakan wajah mendiang Raja Sihanouk di bulan.

Raja Sihanouk meninggal beberapi hari yang lalu di Cina, karena sakit. Berikut petikan berita dari Phnom Penh Post:

“I clearly saw the image of the late king,” Nun Pichsudeny, a resident of the capital’s Meanchey district, said.

“If you look up towards the dark side and concentrate, you can clearly see the smile of the King Father.

“Look for a few more moments at the straight point, and you can see eyes, and further down, his upper body in white clothes. My whole family saw it.”

Others were quick to make light of the alleged sighting by posting blatantly doctored photos on social-network sites of a smiling Sihanouk looking down toward Earth.”

Beritanya di televisi nasional Kamboja dapat dilihat di youtube (Bahasa Khmer):

Mantan Raja Sihanouk adalah raja yang sangat dicintai rakyatnya. Ketika mendengar berita meninggalnya Sihanouk, ribuan rakyat tumpah ruah ke jalan larut dalam kesedihan.

Tampaknya, apabila larut dalam kesedihan, orang dapat melihat hal-hal yang biasanya sulit dilihat.

Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga: Anotasi Pasal 11 ayat (1) (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

2012-10-17T19:04:00.001-07:00

Download versi PDF

Seri Anotasi: Pasal 11 (1) (e)
Draft Versi 01
15 Oktober 2012

Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga
Anotasi Pasal 11 ayat (1) (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

Mohamad Mova Al’Afghani

1. Latar Belakang

Pasal 11 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berbunyi:

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Ayat (1) (e) dari Pasal 11 tersebut memasukkan “perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga” kedalam kategori informasi yang wajib disediakan “setiap saat” oleh badan publik. Dengan demikian, Pasal 11 Ayat 1 (e) memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Badan Publik, (2) Informasi Publik, (3) setiap saat, (4) Perjanjian dan (5) Pihak Ketiga. Makalah ini hanya akan membahas unsur (3)-(5) karena unsur-unsur lainnya sebaiknya dibahas dalam anotasi Pasal lain secara komprehensif.

Selanjutnya, makalah ini akan membahas permasalahan penerapan Pasal 11 (1) (e) ini dalam kasus-kasus di Komisi Informasi Pusat. Komparasi dengan negara lain akan dilakukan secara ad-hoc.

2. Uraian unsur-unsur

a. Pengertian “setiap saat”

UU KIP membedakan setidaknya empat macam kategori informasi: informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11), informasi yang wajib diumumkan sertamerta (Pasal 10), Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9) dan Informasi yang wajib diberikan atas dasar Permintaan (Bab VI). Secara teoritis, informasi yang wajib tersedia setiap saat, sertamerta dan berkala tergolong kedalam “active disclosure”, sementara informasi yang wajib dibuka berdasarkan permintaan tergelong kedalam “passive disclosure”.[1] Pembedaan ini dilakukan berdasarkan inisiatif pembukaan informasi dilihat dari posisi badan publik.

Dalam hal informasi sertamerta, penjelasan Pasal 10 menyatakan bahwa “…yang dimaksud dengan “sertamerta” adalah spontan, pada saat itu juga”. Sementara Pasal 10 sendiri mengatakan bahwa yang wajib diumumkan secara sertamerta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan [atau?] ketertiban umum. Dengan demikian, informasi ini berhubungan erat dengan situasi darurat dan perundangan kebencanaan dan peraturan sektoral lainnya.[2]

Informasi berkala memiliki ciri terdapatnya kewajiban periodikal dalam mengumumkan informasi tersebut. Dalam UU KIP, kewajiban ini berlaku satu kali setiap 6 (enam) bulan. Dari informasi yang disebutkan dalam Pasal 6, seperti informasi perihal kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik, kelihatan badan informasi berkala ini dimaksudkan untuk menunjang akuntabilitas dan proforma Badan Publik dalam kesehariannya.

Perihal informasi yang wajib tersedia “setiap saat”, Buku Anotasi UU KIP yang dibuat oleh KIP dan ICEL telah menjelaskan dengan cukup komprehensif.[3] Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan apakah permintaan informasi diperlukan untuk mengakses informasi yang wajib tersedia “setiap saat” ini. Menurut Buku Anotasi UU KIP: “Sesuai dengan asas akses informasi yang cepat dan tepat waktu serta cara sederhana, maka informasi jenis ini dapat saja disediakan secara proaktif oleh badan publik tanpa harus menunggu adanya permintaan.”.[4] Kata dapat saja dalam kalimat diatas memberikan kesan bahwa sifat “active disclosure” dalam kategori informasi ini tidak bersifat imperatif, melainkan fakultatif saja. Dalam artian, untuk memperoleh informasi ini pun mungkin masih diperlukan usaha dari publik untuk meminta informasi tersebut sebagaimana diatur dalam Bab VI UU KIP.

Apabila diinterpretasikan secara sistematik dengan melihat pada judul Pasal dan Bab, maka akan kelihatan juga bahwa terdapat inkonsistensi tentang sifat “active disclosure” dari informasi yang wajib tersedia setiap saat ini. Misalnya, judul dari Bab IV adalah “Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan” (garisbawah oleh penulis). Peng-umum-an suatu informasi oleh badan publik merupakan sesuatu yang bersifat aktif. Namun demikian, hanya judul pasal 9 (informasi berkala) dan 10 (informasi sertamerta) yang mengandung kata “diumumkan”, sementara Pasal 11 mengenai informasi setiap saat tidak harus diumumkan. Buku Anotasi UU KIP juga mencatat inkonsistensi ini dalam pembahasa RUU KIP di DPR:[5]

“Jadi, pada intinya, Pemerintah ingin mengganti frasa “setiap saat” dengan frasa “dapat diakses,” tetapi keterbukaannya tergantung dari klasifikasi informasi itu sendiri. Apabila ‘setiap saat’ dia akan diumumkan setiap saat, kalau kategorinya adalah ‘serta-merta’ dia di serta merta, ‘berkala’ adalah berkala atas permintaan disana juga.”

Dalam kutipan diatas terdapat kesan bahwa dalam hal informasi setiap saat, terdapat aspirasi bahwa dia akan diumumkan setiap saat. Namun demikian, sebagaimana telah dibahas diatas, judul Pasal 11 tidak mengandung kata “diumumkan” dan Buku Anotasi KIP sendiri memberikan tafsiran bahwa penyediaan informasi tersebut “dapat saja” dilakukan secara proaktif, atau dengan kata lain, tidak harus proaktif walaupun hal itu lebih baik.[6]

Apabila tidak ada kewajiban tegas “active disclosure” terhadap informasi dalam Pasal 11, lalu apa bedanya informasi dalam Pasal 11 dengan informasi lainnya yang dapat diperoleh melalui mekanisme permintaan (Pasal 22)? Dari isi Pasal, kelihatan bahwa pembedaannya adalah adanya kewajiban produksi informasi kepada Badan Publik, misalnya produksi daftar informasi, produksi informasi prosedur kerja, produksi laporan akses pelayanan informasi dan sebagainya. Sedangkan persamaannya adalah bahwa tidak ada kewajiban “active disclosure” terhadap informasi tersebut. Terhadap perjanjian dengan pihak ketiga, pencantuman dalam Pasal 11 ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun. Toh, apabila tidak ada Pasal 11 (1) e, tetap saja perjanjian dengan pihak ketiga merupakan dokumen yang dikuasai oleh badan publik yang dapat diminta untuk dibuka oleh publik.

Dengan tidak tegasnya pengaturan “active disclosure” dalam Pasal 11, seluruh kategori informasi dalam pasal tersebut, termasuk perjanjian dengan pihak ketiga, masih harus dimintakan kembali lewat mekanisme permintaan informasi dalam Pasal 22 agar dapat dibuka ke publik.

b. Pengertian “Perjanjian”

i. Perjanjian menurut Burgerlijk Wetboek

Perjanjian (dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek) termasuk dalam Buku Ketiga BW mengenai Perikatan. Perikatan dapat timbul karena Undang-Undang, maupun karena persetujuan kedua belah pihak. Perikatan yang timbul karena persetujuan kedua belah pihak inilah yang disebut dengan “Perjanjian”. Dengan demikian, konsep perikatan lebih luas dari perjanjian. Walau demikian, hanya “perjanjian” yang dicakup dalam Pasal 11 (1) e UU KIP, bukan bentuk perikatan lainnya.

Pasal 1313 BW berbunyi sebagai berikut:

“Suatu persetujuan (Perjanjian) adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan mengenai syarat sah-nya perjanjian, BW Pasal 1320 menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan (Perjanjian) yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. suatu pokok persoalan tertentu;

d. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa Perjanjian dalam BW tidak terdapat kewajiban harus tertulis, melainkan juga dapat dilakukan secara lisan. Berhubung UU KIP Pasal 11 ayat 1 (e) tidak membedakan antara perjanjian lisan dan tertulis, maka kedua bentuk perjanjian tersebut wajib dibuka apabila diminta oleh publik.

Dalam hubungan bisnis banyak perjanjian yang dituangkan secara lisan, misalnya melalui percakapan telepon. Yang menarik adalah, apakah perjanjian-perjanjian lisan dalam hubungan bisnis sehari hari seperti itu juga wajib dibuka kepada publik? Karena UU KIP tidak membedakan perjanjian lisan dengan tertulis, maka perjanjian yang demikian juga termasuk kedalam informasi yang wajib tersedia “setiap saat”. Pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana sesuatu yang lisan sifatnya dapat tersedia setiap saat?

Pengertian “Perjanjian” disini mencakup annex, addendum, lampiran maupun protokol-protokol pelaksanaan terlepas apapun pengistilahannya. Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman tidak termasuk kedalam pengertian “Perjanjian”, bahkan dapat dikecualikan oleh Pasal 17 (i) UU KIP.[7]

ii. Perjanjian Perdata yang memiliki sifat publik

Dalam beberapa tradisi hukum administrasi, dikenal adanya penyerahan kewenangan penyelenggaraan sektor pemerintahan atau pelayanan publik kepada pihak ketiga, yang disebut dengan “delegasi”. Salah satu bentuk delegasi yang berbentuk perjanjian adalah Konsesi.

Menurut Prajudi, konsesi merupakan kombinasi dari izin dan dispensasi yang diikuti oleh pelimpahan kewenangan pemerintahan secara terbatas kepada penerima konsesi. Ini berbeda dari pengertian konsesi secara umum yang dianut oleh lembaga keuangan seperti World Bank. [8] Dalam tulisannya, Prajudi telah memberikan peringatan bahwa sistem konsesi rawan untuk disalah gunakan, karena besarnya kekuasaan yang dimiliki penerima konsesi.[9] Prajudi memberikan contoh dimana beberapa konsesi memberikan penerimanya kewenangan untuk membuat lapangan terbang, merelokasi penduduk, membentuk satuan pengamanan internal, dan membangun infrastruktur seperti telepon, jalan-jalan dan pembangkit listrik.[10]

Syarifudin[11] menganggap bahwa tugas tugas yang diemban oleh penerima konsesi dan tercantum dalam perjanjian konsesi pada hakekatnya merupakan tugas tugas pemerintahan. Dengan demikian, menurut Syarifuddn, penerima konsesi dapat dianggap sebagai pejabat publik yang mengerjakan tugas tugas pemerintahan.[12] Apabila penerima konsesi merupakan pejabat publik menurut teori hukum administrasi negara, maka keputusan pejabat konsesi merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Instrumen delegasinya sendiri – yang berbentuk kontrak konsesi – pada hakekatnya merupakan bentuk lain dari kombinasi izin, dispensasi dan delegasi, yang mana pada hakikatnya merupakan dokumen publik. Namun demikian, para penulis kontemporer seperti Simatupang beranggapan bahwa kontrak konsesi bukan merupakan Keputusan TUN yang bisa ditelaah oleh Pengadilan TUN.[13]

Para ahli administrasi negara membedakan antara kontrak kontrak yang memiliki dimensi publik – seperti konsesi yang didalamnya terdapat delegasi kewenangan – dengan kontrak kontrak perdata murni yang tidak memiliki aspek delegasi. Menurut Hadjon[14] dkk, kontrak kontrak dimana negara menundukkan dirinya secara privat dan bertingkah laku seperti layaknya subyek hukum perdata lainnya, seperti kontrak kontrak jual-beli, sewa-menyewa atau pengalihan aset tidak tunduk kepada hukum publik, walaupun menkanismenya bisa didahului oleh dan diatur dalam aturan pemerintahan mengenai penggunaan anggaran negara atau penggunaan aset negara.[15] Walupun kontrak kontrak teersebut didahului oleh keputusan TUN, menurut UU PTUN keputusan termaksud tidak termasuk kedalam yurisdiksi TUN.[16]

Akibat hukum dari penerimaan delegasi ini setidaknya ada dua. Pertama, pihak swasta penerima delegasi sejauh melaksanakan kewenangan yang diperolehnya dari pemerintah merupakan pejabat publik yang putusannya secara teoritis dapat dikategorikan sebagai putusan TUN dan jabatannya dianggap sebagai Badan Publik. Kedua, dokumen dimana didalamnya terdapat delegasi kewenangan tersebut – secara teoritis – dapat dikategorikan sebagai dokumen publik, baik karena isinya maupun karena penerima delegasinya merupakan Badan Publik.

Sistem pengadaan barang dan jasa tidak menjadi penentu apakah suatu kontrak berisi delegasi kewenangan pemerintahan ataupun tidak. Yang dapat menjadi patokan adalah isinya sendiri. Apabila suatu kontrak mengandung kewenangan yang bersumber dari hukum publik, baik itu peraturan perundang-undangan maupun keputusan TUN yang mana kekuasaan pihak yang berkontrak tersebut menjadi hilang apabila hukum publik yang menjadi sumber kewenangannya dicabut, maka kontrak tersebut berisi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pengertian “Pihak Ketiga”

Rumusan “…perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga” dalam Pasal 11 ayat 1 (e) UU KIP sebenarnya terkesan aneh. Suatu perjanjian hanya dapat terjadi apabila setidak tidaknya terdapat dua pihak dimana tercapai kata sepakat.[17] Dengan demikian, tidak dimungkinkan terjadi perjanjian apabila hanya dilakukan oleh satu pihak. Lantas, siapa yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” dalam Pasal tersebut? UU KIP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga”.

Celah ini pernah diangkat dalam perkara yang melibatkan Kementrian PU, dimana saksi ahli dari termohon mengatakan bahwa Perjanjian yang dimaksud hanya melibatkan dua pihak, yakni antara pengguna jasa sebagai pihak pertama dan penyedia jasa sebagai pihak kedua dan bukan dengan“pihak ketiga”.[18] Tentu saja, sebagaimana diutarakan oleh KIP dalam putusannya, maksud dari UU KIP disini mungkin adalah bahwa “pihak ketiga” merupakan “pihak lain” dimana Badan Publik melakukan hubungan hukum.[19] Namun demikian, interpretasi ini juga kurang memuaskan, karena dalam melakukan hubungan hukum atau perjanjian, sudah pasti harus dengan pihak lain.

Sebagai perbandingan, FoI Act Commonwealth (Australia) memberikan definisi “Commonwealth Contracts” sebagai berikut[20]:

“Commonwealth contract means a contract to which all of the following apply:
a. the Commonwealth, Norfolk Island or an agency is, or was, a party to the contract;
b. under the contract, services are, or were, to be provided:
i. by another party; and
ii. for or on behalf of an agency; and
iii. to a person who is not the Commonwealth, Norfolk Island or an agency;
the services are in connection with the performance of the functions, or the exercise of the powers, of an agency.”

Definisi diatas berlaku secara kumulatif dan dengan adanya kumulasi ini, penafsiran tentang kontrak mana yang tercakup dalam FoI Act menjadi lebih restriktif. Hal ini karena terdapat kewajiban disclosure yang lebih berat dalam FoI Act (Commonwealth) Australia. Butir a memberikan kewajiban bahwa badan publik harus menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, definisi b memastikan bahwa prestasi perjanjian itu tidak dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan oleh pihak lain dan butir c berkenaan dengan sumber kewenangan melakukan perjanjian.

Adapun kewajiban tambahan dalam FoI Act (Commonwealth) Australia adalah sebagai berikut:

“ 6C Requirement for Commonwealth contracts

(1) This section applies to an agency if a service is, or is to be, provided under a Commonwealth contract in connection with the performance of the functions or the exercise of the powers of the

agency.

(2) The agency must take contractual measures to ensure that the agency receives a document if:

(a) the document is created by, or is in the possession of:

(i) a contracted service provider for the Commonwealth contract; or

(ii) a subcontractor for the Commonwealth contract; and (b) the document relates to the performance of the Commonwealth contract (and not to the entry into that contract); and

(c) the agency receives a request for access to the document”.[21]

Dengan demikian, kewajiban Badan Publik di Commonwealth Australia tidak terhenti pada penyediaan kontrak-kontrak dimana mereka menjadi pihaknya, melainkan juga terhadap dokumen-dokumen lain yang berada dalam penguasaan penyedia barang dan jasa sejauhmana hal tersebut berhubungan dengan proforma dan akuntabilitas badan publik dimaksud, atau apabila badan publik dimaksud mendapat permintaan akses informasi dari khayalak.

Secara filosofis, Pasal 6c dari FoI Act ini memberikan akses informasi dan akuntabilitas terhadap pelimpahan kewenangan dari badan publik kepada pihak lain. Adapun metodologi perlindungan akses ini dilakukan dengan instrumen keperdataan; hal mana dikenal dalam teori hukum sebagai “private ordering”, yakni menggunakan instrumen hukum privat untuk menegakkan hukum publik.

4. Penerapan Dalam Kasus

a. Soal “Pacta Sunt Servanda” dan Pasal 1338

Hampir dalam setiap kasus yang melibatkan perjanjian Badan Publik, Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dikutip oleh Termohon.[22] Termohon seringkali beranggapan bahwa dengan adanya pasal tersebut maka perjanjian yang mereka buat bersifat lex specialis sehingga dapat mengesampingkan undang-undang KIP.[23] Dalam setiap kasus kasus ini, KIP telah memberikan putusan-putusan yang bijak,[24] namun demikian layak untuk kita bahas secara mendalam agar argumentasi-argumentasi semacam ini tidak terjadi lagi, sebab hanya akan membuang-buang waktu saja.

Anggapan ini mungkin terjadi akibat salah paham dari pembacaan Pasal 1338 BW, karena terjemahan yang banyak beredar sekarang ini diterjemahkan dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia puluhan tahun yang lalu sedangkan versi aslinya sulit dijumpai. Versi aslinya, yang juga identik dengan Pasal 1374 lid 1 BW Belanda versi lama berbunyi: "Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet". “Wet” dalam kata inilah yang kemudian diterjemahkan dengan “undang-undang”. Namun demikian, “wet” disini sebenarnya tidak dalam arti kata formil, atau Undang-Undang yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 (1) b dari UU 10/2004[25] melainkan dalam arti hukum yang berlaku mengikat.

Terjemahan lain dari Pasal ini kedalam bahasa Inggris adalah: “All legally made agreements have the force of law to the agreeing parties”.[26] Terjemahan ini lebih tepat karena lebih merefleksikan prinsip “kekuatan mengikat” yang mana merupakan salah satu bagian dari prinsip Pacta Sunt Servanda.[27] Hal ini ditegaskan oleh Hartogh: “Public legislation does not create the power of “private legislation”,but only specifies the condition of its enforceability.[28] Maka jelaslah bahwa pasal 1338 BW bukan berarti ada undang undang tersendiri antara para pihak, apalagi kalau sampai ditafsirkan undang undang ini bisa menyimpangi ketentuan UU KIP. Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa penegakannya nanti akan dilakukan sebagaimana layaknya penegakan undang-undang.

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini maka adalah sebagai berikut: “Seluruh perjanjian yang dibuat berdasarkan undang undang memiliki kekuatan hukum bagi para pembuatnya”. Jadi sebenarnya kata undang-undang dalam terjemahan lama BW tersebut lebih kontekstual apabila diterjemahkan kedalam kata “hukum”.

Perlu dicermati, bahwa sebenarnya Pasal sebelumnya (Pasal 1337) berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Ketentuan pasal ini hendaknya dibaca bersamaan dengan Pasal 1320 yang mensyaratkan bahwa perjanjian hanya sah apabila didasarkan pada “suatu sebab yang tidak terlarang.” Yang menarik didiskusikan disini adalah apakah “klausula kerahasiaan” merupakan sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 jo Pasal 1320?

b. Klausula Kerahasiaan dan Akibat Hukumnya

Salah satu kekhawatiran dari Termohon yang cukup valid adalah kekhawatiran akan gugatan wanprestasi akibat dibukanya “perjanjian dengan pihak ketiga”.[29] Dalam hal ini, prestasi yang diperjanjikan oleh pemohon tertuang dalam klausula kerahasiaan, yakni prestasi untuk tidak membuka perjanjian dan/atau informasi yang timbul akibat dari perjanjian. Salah satu contoh klausula kerahasiaan yang cukup luas tertuang dalam Kontrak Kerjasama Antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta, Pasal 47 ayat 1 sebagai berikut[30]:

“Para pihak, pejabat, direktur, pakar dan/atau karyawan dan agen masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis yang mereka miliki dan peroleh dari masing-masing Pihak, serta dilarang menggunakan informasi tersebut selain untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, kecuali untuk informasi yang dikategori sebagai:

a. informasi yang telah dikuasai/dimiliki oleh satu Pihak, kecuali jika sepatutnya telah diketahui oleh Pihak tersebut bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat rahasia bagi Pihak lainnya;

b. informasi yang telah diketahui umum pada saat pengungkapannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

c. informasi yang setelah pengungkapannya berdasarkan Perjanjian ini menjadi informasi umum.”

Istilah dari “seluruh informasi komersial dan teknis” ini sangat luas dan dapat melingkupi perjanjian itu sendiri maupun informasi lainnya yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama.[31]

Pendapat termohon bahwasanya gugatan wanprestasi dapat timbul atas dibukanya perjanjian ada benarnya. Dari satu sudut pandang, klausula kerahasiaan merupakan suatu prestasi atau janji untuk tidak melakukan hal tertentu yang harus ditepati oleh suatu Badan Publik. Apabila Badan Publik yang bersangkutan melanggar janji ini, maka dapat digugat oleh pihak lainnya dalam perjanjian.

Namun demikian, sebelum memutuskan persoalan yang berkaitan dengan klausula kerahasiaan, Badan Publik atau KI sebaiknya melihat dulu secara seksama model dari klausulanya. Model klausula kerahasiaan bermacam-macam, ada yang bersifat resiprokal, atau berlaku bagi kedua belah pihak – seperti pada kasus Kruha vs PAM Jaya diatas[32] -- atau hanya berlaku satu arah, misalnya pada Model Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nasional:
Clause 3.2:^{^[33]}

The Contractor, Subcontractor (if any) and Personnel without prior written approval from the CO, shall be forbidden during the Contract Period and for a certain period of time afterward as determined in the SCC, to:

(a) use the Contract Document or any other document/information produced by the contractor work for purposes other than for the execution of this Contract;

(b) disclose the above said documents/information to any third party.

Dalam model klausul diatas, kewajiban kerahasiaan hanya berlaku satu arah yakni bagi kontraktor dan subkontraktor, namun tidak bagi badan publik.

Apabila klausulanya berlaku resiprokal – seperti pada kasus Kruha vs PAM Jaya diatas-- memang benar bahwa Badan Publik seperti PAM Jaya dapat digugat oleh pihak lain dalam kontraknya. Dalam hal ini KI tidak memiliki yurisdiksi atas proses peradilan antara Badan Publik dengan pihak yang berkontrak dengannya dan tidak akan dapat memberikan jaminan bahwa Badan Publik yang bersengketa akan dimenangkan atas keputusannya membuka informasi.

Namun demikian, forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam kontrak, baik itu badan arbitrase maupun pengadilan seharusnya mengacu kepada keputusan KIP. Hal ini adalah karena klausula kerahasiaan dalam konteks tertentu menjadi tidak sesuai dengan Undang-Undang. Seperti dibahas diatas, BW Pasal 1337 melarang suatu sebab apabila sebab itu dilarang oleh Undang-Undang. Pemberlakuan klausula kerahasiaan yang melanggar UU KIP (misalnya karena tidak sesuai dengan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) tentunya merupakan causa yang dilarang dan karenanya pengadilan perdata berkewajiban untuk tidak menegakkannya. Dengan demikian, idealnya tercapailah kepastian hukum antara sengketa informasi di KIP maupun Pengadilan dengan sengketa kontrak di Pengadilan Perdata.

Terlepas dari uraian diatas, tetap tidak ada jaminan bahwa pengadilan perdata akan mengacu pada UU KIP maupun Putusan KI. Terlebih lagi, karena tidak tegasnya “active disclosure” dalam Pasal 11 ayat 1 (e), Badan Publik akan cenderung ragu-ragu dalam mempergunakan diskresinya untuk membuka dokumen kontrak dan ini akan menyebabkan kasus-kasus serupa yang berhubungan dengan perjanjian Badan Publik dibawa ke KI.

Untuk menghindari gugatan wanprestasi dan untuk mengurangi tumpukan kasus serupa akibat keraguan Badan Publik dalam membuka kontrak, maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis sebagaimana akan dibahas berikut.

c. Solusi atas gugatan wanprestasi yang disebabkan atas klausula kerahasiaan

Ada dua solusi utama bagi permasalahan gugatan wanprestasi terhadap Badan Publik yang menaati UU KIP, namun solusi ini bersifat ex-post-facto. Pertama adalah ketegasan active disclosure pembukaan kontrak dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan kedua adalah keharusan bagi Badan Publik untuk membuat klausula FoI Waiver, yakni pengecualian keberlakuan klausula kerahasiaan apabila ada permintaan akses informasi atau apabila ada kewajiban hukum lainnya untuk membuka kontrak. Karena permasalahannya sering didapatkan pada kontrak pengadaan barang dan jasa, idealnya FoI Waiver Clause ini dimasukkan sebagai kewajiban peraturan pengadaan barang dan jasa serta dalam model dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Contoh negara yang telah melaksanakan pembukaan kontrak seperti ini adalah Victoria, Australia, , pemerintah New South Wales dan Pemerintah Federal Australia.[34] Pada tahun 2000, Perdana Menteri Victoria mewajibkan pembukaan dokumen kontrak yang bernilai lebih dari 100.000 dollar Australia ke domain publik.^{^[35]} Seluruh kontrak-kontrak ini kemudian didokumentasikan kedalam Contract Publishing System (CPS) yang mana dapat diakses oleh siapapun melalui internet.^{^[36]}

Kewajiban pembukaan kontrak di Victoria, Australia juga tertuang dalam kewajiban pelaporan keuangan badan publik yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Victoria lewat Directive FRD 12A[37] “Disclosure of Major Contracts”. Direktif ini mengacu pada Bracks’ policy statement^{^[38]} dan pedoman implementasinya^{^[39]}

Kebijakan pembukaan kontrak oleh PM Bracks ini membolehkan penghitaman pada kontrak kontrak yang dibuka dengan berpedoman pada Undang Undang FoI Victoria dan keputusan-keputusan sengketa informasi dari Victoria Civil and Administrative Tribunal’s (VCAT) decisions. Selanjutnya, apabila dilakukan penghitaman pada kalimat-kalimat kontrak, maka penghitaman tersebut harus disertai alasannya.^{^[40]} Ada tiga alasan utama untuk dilakukannya penghitaman: (1) rahasia dagang, (2) rahasia bisnis (3) materi yang pembukaannya dapat mencederai kepentingan publik. Rahasia bisnis adalah informasi yang “likely to expose [a private sector contractor] unreasonably to disadvantage”.^{^[41]} Penghitaman ini hanya berlaku bagi enam bilan dan setelahnya ahrus dibuka secara penuh.[42]

Selanjutnya, kebijakan pembukaan kontrak ini diintegrasikan pula dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah di Victoria.^{^[43]} Peraturan pengadaan barang dan jasa di tingkat federal Australia juga tunduk pada ketentuan serupa.

Dalam kontrak pengadaan desalinasi air antara Pemerintah Victoria dengan Aquasure (kontrak mana dapat diunduh di Contract Publishing System Victoria), terdapat klausula kerahasiaan sebagai berikut[44]:

“14.1 Keep Confidential
Subject to clauses 14.2, 14.3 and 14.4, each of the D&C Contractor, the D&C Guarantor and the Independent Reviewer & Environmental Auditor must keep the contents of this deed and all documents and information made available to it under, or in connection with, or in the course of the performance of, this deed or any other Project Document, confidential and must not disclose the same to any other person without the prior written consent of the other party.”

Sedangkan FoI Waiver Clausenya berbunyi:

14.4Public disclosure

a. Project Co, the D&C Contractor, the D&C Guarantor and the Independent Reviewer & Environmental Auditor acknowledge and agree that disclosure by the State, the Minister or any Government Agency may be required:

i. under the Freedom oflnformation Act 1982 (Vie);

ii. under the Ombudsman Act 1973 (Vie); or

iii. to satisfy the disclosure requirements of the Victorian Auditor General, the requirements of Government policy concerning Partnerships Victoria projects, or to satisfy the requirements of Parliamentary accountability; and

iv. in the case of the Minister, to fulfil his or her duties of office.

Dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan pembukaan kontrak ini, FoI Act di Victoria sangat terintegrasi kedalam setidak-tidaknya tiga macam kebijakan dan peraturan sektoral: Pertama adalah policy intention dari PM Bracks, kedua adalah kebijakan pengadaan barang dan jasa dan ketiga adalah kewajiban pelaporan keuangan barang dan jasa FRD12A.

Berhubung kebijakan pembukaan kontrak menjadi bagian dari peraturan pelaporan keuangan FRD12A, maka Auditor-General dari Victoria (fungsinya ekivalen dengan Badan Pemeriksa Keungan dan BPKP) memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Badan Publik di Victoria atas kebijakan tersebut.[45] Dengan demikian, garda terdepan dalam transparansi di Victoria tidak berpusat di satu institusi seperti Komisi Informasi (Victoria bahkan tidak memiliki Komisi Informasi), melainkan merata di setiap institusi.

5. Kesimpulan

Didalam makalah ini terlah diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 11 ayat 1 (e) UU KIP dan hubungannya dengan pasal pasal dalam peraturan lainnya. Sebagaimana dibahas, terdapat beberapa kesalahpahaman tentang penafsiran pasal 1338 BW yang ditemukan dalam praktek dan diklarifikasikan lewat makalah ini. Terakhir, makalah ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara passive disclosure rule lewat hak akses informasi dengan active disclosure rule.

Kewajiban active disclosure pembukaan kontrak dalam Pasal 11 ayat 1 (e) UU KIP dinilai tidak tegas dan tidak strategis. Oleh sebab itu konstruksi yang ada sekarang ini akan mengakibatkan keraguan dari sisi badan publik, tumpukan kasus pada Komisi Informasi dan kemungkinan gugatan wanprestasi.

Untuk menanggulangi hal-hal diatas, makalah ini merekomendasikan integrasi lebih lanjut kebijakan active disclosure kontrak dalam UU KIP kedalam peraturan sektoral, seperti peraturan pengadaan barang dan aturan pelaporan keuangan badan publik. Komisi Informasi tidak akan mampu untuk bekerja sendirian dalam garda terdepan transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan transparansi perlu diinstutionalisasikan kepada peraturan sektoral dan lembaga negara lainnya.

Terhadap kemungkinan gugatan wanprestasi akibat klausula kerahasiaan, makalah ini merekomendasikan agar peraturan pengadaan barang dan jasa memuat model klausula FoI waiver dan mewajibkan Badan Publik untuk mengadopsinya. Dengan metoda ini, tidak ada lagi alasan kekhawatiran akan gugatan wanprestasi karena secara perdata semua pihak yang akan berkontrak dengan pemerintah wajib membuka kontrak dan dokumen lainnya yang berkenaan.

[1] Al'Afghani, M.M., ‘The Role of Legal Frameworks in Enabling Transparency in Water Utilities Regulation’ (PhD Thesis, University of Dundee 2012) Lihat Analytical Framework (Bab II); Lihat juga Al'Afghani, M.M., ‘The transparency agenda in water utilities regulation and the role of freedom of information: England and Jakarta case studies’ 20 Journal of Water Law 129.

[2] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ; dalam hal kontaminasi air, lihat juga Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 68 (2) (b) perihal kewajiban Penyelenggara Air Minum untuk memberikan informasi perihal keadaan khusus

[3] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (1st edn, Indonesian Center for Environmental Law dan Yayasan Tifa 2009)

[4] Ibid hal 144

[5] Ibid hal 142

[6] Ibid hal 144

[7] Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 i

[8] Dalam artian umum, konsesi, bersama affermage dan kontrak manajemen sering diartikan sebagai model dari partisipasi sektor privat. Menurut World Bank, sebuah Konsesi, “…gives a private operator responsibility not only for the operation and maintenance of assets but also for financing and managing investment. Asset ownership typically rests with the government from a legal perspective, however, and rights to all the assets, including those created by the operator, typically revert to the government when the arrangement ends—often after 25 or 30 years.” Lihat Public-Private Infrastructure Advisory Facility, Approaches to private participation in water services : a toolkit (International Bank for Reconstruction and Development and the World Bank 2006) p. 10 Namun demikian, sebenarnya pengertian konsesi yang diambil dari sistem hukum Perancis oleh World Bank ini terkandung delegasi kekuasaan pemerintahan. Karakter delegasi tersebut jarang didiskusikan oleh lembaga keuangan internasional.

[9] Atmosudirdjo, P., Hukum administrasi negara (Ghalia Indonesia 1981) at p.98-99

[10] Ibid at p 98

[11] Syafrudin, “Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan”, tidak dipublikasikan, sebagaimana dikutip oleh Pudyatmoko dalam Pudyatmoko, Y.S., Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (Grasindo 2009)

[12] Marbun, S.F., Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia (UII Press 2003) p.60

[13] Simatupang, D.P., Jawaban Tentang Konsesi (Email Correspondence 2011)

[14] Hadjon, P.M. and others, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law) (Gadjah Mada University Press 1993) p. 166-167

[15] ibid p. 166-167

[16] Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Article 2.b. Pasal ini mengecualikan tindakan perdata dan penjelasannya mengacu pada kegiatan jual beli biasa. Pasal ini dan penjelasannya tidak mengatur perihal tindakan perdata yng didalamnya terkandung delegasi kewenangan.

[17] Indonesian Civil Code, the "Burgerlijk Wetboek" Pasal 1320 a

[18] Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 361/X/KIP/PS-M-A/2011, Antoni Fernando vs Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) Lihat 3.2 butir 4

[19] Ibid Lihat 4.32

[20] Freedom of Information Act 1982, Act No. 3 of 1982 as amended s.4 (interpretation)

[21] Ibid s.6c

[22] Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011, Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) vs Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM) LPAW vs BHP, Keputusan Komisi Informasi Pusat No 001/VII/KIP-PS-A/2010, October 7th, 2010 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011, Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) vs Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:391 / XIl/ KIP-PS-M-A/:2011 LSM Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (Kruha) vs Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya)

[23] Lihat 4.15-4.16

[24] Lihat misalnya ibid para 4.16

[25] Undang Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lihat Pasal 7 (1) b

[26] Hartogh, G., Mutual expectations: a conventionalist theory of law, vol 56 (Springer 2002) hal 178

[27] Wehberg, H., ‘Pacta sunt servanda’ American Journal of International Law 775

[28] Hartogh, Mutual expectations: a conventionalist theory of law hal 178

[29] Misalnya Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) vs Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) para 2.18 poin 7-8 dan 12; 3.17

[30] Daryanto, A., Jawaban Surat KRuHA (Letter No. 581/DIV.T&P/XI/2011 dated November 8 2011 on PAM JAYA's response to FoI Request by KRuHA) (PAM Jaya 2011)

[31] Lebih lengkapnya lihat Al'Afghani, ‘The Role of Legal Frameworks in Enabling Transparency in Water Utilities Regulation’ Bab 5

[32] Daryanto, Jawaban Surat KRuHA (Letter No. 581/DIV.T&P/XI/2011 dated November 8 2011 on PAM JAYA's response to FoI Request by KRuHA)

[33] Center for Public Procurement Policy Development, Model National Procurement Document (2007) Procurement of Works with Prequalification, General Conditions of Contract, clause 3.2 .

[34] Lihat juga peraturan pembukaan kontrak di Pemerintah Federal Australia Government Procurement Act 2001 (ACT) Part 3 http://www.legislation.act.gov.au/a/2001-28/current/pdf/2001-28.pdf serta di Negara Bagian New South Wales, lihat Freedom of Information Act 1981 (Nsw) s.15 A (Disclosure of government contracts with the private sector) http://www.legislation.nsw.gov.au/fullhtml/inforce/act+5+1989+cd+0+N#pt.2-sec.15a

[35] Bracks, S., Ensuring Openness and Probity in Victorian Government Contracts, A Policy Statement (2010) <http://www.growingvictoria.vic.gov.au/CA256D800027B102/Lookup/EnsuringProbityPolicy/$file/Open_pro.pdf> May 3, 2010

[36] Some of the contracts are available in the Victoria Government Contract Publishing System website http://www.old.tenders.vic.gov.au/CA256AEA00206A7D/webpages/PublicContractsFrameset?Open

[37] Department of Treasury & Finance (Victoria), FRD 12A Disclosure of Major Contracts (2005)

[38] Bracks, Ensuring Openness and Probity in Victorian Government Contracts, A Policy Statement

[39] Bracks, S., Ensuring Openness and Probity in Victorian Government Contracts, Implementation Guidelines (2010) <http://www.growingvictoria.vic.gov.au/CA256D800027B102/Lookup/EnsuringProbityGuide/$file/Guide.pdf> May 3, 2010

[40] Bracks, Ensuring Openness and Probity in Victorian Government Contracts, A Policy Statement 41 para.26

[41] Ibid

[42] Ibid para 23

[43] Australian Government, National Public Private Partnership Guidelines, Volume 2: Practitioners’ Guide (2011) para 6.5.3.

[44] The Minister for Water of the State of Victoria and others, Victorian Desalination Project D&C Direct Deed (2009)

[45] Lihat Pearson, D.D.R., Managing the Requirements for Disclosing Private Sector Contracts (2010) <http://www.audit.vic.gov.au/pdf/20100623_Disclosures_Full_Report.pdf> November 10, 2010

Mohamad Mova Al'Afghani invited you to "IWWEF 2013: Legal Aspects of Water Services Provision"

2012-10-17T06:59:00.001-07:00

IWWEF 2013: Legal Aspects of Water Services Provision

Mohamad Mova Al'Afghani invited you to "IWWEF 2013: Legal Aspects of Water Services Provision"

Thu, 17 January 2013, 08:30 GMT+07:00

Bidakara, Jakarta, Indonesia

View Invitation

44 people invited

Meet Dropbydrop at IWWEF 2013. More info here.

Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga: Anotasi Pasal 11 ayat (1) (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

2012-10-17T02:35:00.001-07:00

ABSTRAK:

Makalah ini membahas Pasal 11 ayat (1) (e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai kategori "Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga" sebagai informasi yang harus tersedia setiap saat. Unsur-unsur dari ayat tersebut dibahas secara mendalam. Makalah juga membahas kasus-kasus mutakhir tentang penerapan ayat ini. Metodologi komparasi UU Keterbukaan Informasi Publik Indonesia dengan negara lain diterapkan secara ad-hoc.
Makalah ini merekomendasikan integrasi lebih lanjut UU Keterbukaan Informasi Publik kedalam peraturan sektoral, seperti peraturan pengadaaan barang dan jasa dan peraturan pelaporan keuangan Badan Publik.
Klausula kontrak kerahasiaan dalam perjanjian Badan Publik dapat berpotensi mengganggu pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik terutama akibat gugatan wanprestasi dari pihak ketiga. Makalah ini mengusulkan dibuatnya "FoI Waiver Clause" dalam setiap kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Kategori: Working Paper

Keywords:

Research Interests:

Governance, Transparency, Accountability, Participatory Democracy, Finance

Untuk mengunduh, klik disini.

Screen Capture bio @TrioMacan2000

2012-09-20T01:40:00.001-07:00

Jokowi menang. Nada timeline @Triomacan2000 pun mulai berubah. Nah, sebelum dia rubah bionya, kita capture dulu. Ini bunyinya:

Mari Bersatu Selamatkan Negera Kita dan Jakarta dari cengkraman para mafia, koruptor buronan dan konglomerat2 hitam dengan tidak memilih Jokowi Ahok

Rethinking Islamic Reform: Hamza Yusuf & Tariq Ramadan

2012-08-19T09:12:00.000-07:00

Mova should talk more about this later. From my side, one word: Amazing :)

http://youtu.be/qY17d4ZhY8M

Jokowi vs Foke soal air bersih Jakarta (video)

2012-08-12T06:15:00.001-07:00

Dari video ini, tampak bahwa Jokowi lebih menekankan pada aspek sosio-ekonomi masalah air sementara Foke kepada aspek teknisnya. Sebagai Gubernur incumbent Foke nampak lebih faham soal air bersih Jakarta karena dia menyinggung kurangnya pasokan air baku. Kalau tidak ada air baku, warga miskin pun tidak akan dapat air. Tapi itu masalah teknis. Masalah utama air di Jakarta adalah kurangnya political will. Kelihatannya Jokowi punya sensitivitas soal ini, karena dia berniat memberikan pasokan air pada warga Jakarta Utara. Air minum bisa datang dari suplai tambahan air baku atau dari pengurangan tingkat kebocoran pipa. Satu hal yang Foke tidak bahas adalah transfer air baku dari satu basin ke basin lain kadang menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.

Website pertama di dunia

2012-08-06T01:20:00.001-07:00

Buat yang belum tahu, klik disini untuk melihat website pertama di dunia. Kalau di klik people, maka dapat ditemukan nama dan alamat email Tim Berners Lee, penemu dan inventor world wide web di CERN.

Screenshot: the world’s first web page