PAJAK KITA

e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0

2019-11-08T08:40:00.000+07:00

Nama
e-SPT Masa PPh Pasal 21-26
Versi
2.4.0.0

e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0 adalah update terbaru dari aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26, memperbaharui aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi sebelumnya yaitu e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2.3. Pokok-pokok perubahan pada versi ini, yaitu:

Menu bukti poting tidak final, bagi yang tidak ber-NPWP atau bukan pegawai, untuk PTKPnya dianggap berstatus TK/0;
Pembetulan atas pembulatan per-seribu dikenakan untuk pendapatan kena pajak bagi pegawai harian yang dibayarkan secara bulanan, bukan PPh nya yang dibulatkan;
Untuk SPT Induk, poin B.1.3 s.d B.1.10 untuk kolom Jumlah Penerima Penghasilan dan kolom Jumlah Penghasilan Bruto sudah dapat di edit, sedangkan untuk Jumlah Pajak Penghasilannya, tidak dapat di edit;
Tombol ’Select All’ sudah tersedia untuk menghapus bukti potong;
Untuk bendahara pemerintah / pembuat bukti potong A2 sudah ditambah NIP/NRP;
Bukti potong tidak final Pasal 26, DPP nya otomatis sudah sama dengan bruto;
Help Manual pada aplikasi e-SPT ini sudah dibuat detail;
Untuk pengguna yang telah meng-install aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi sebelumnya, cukup install file patch update versi 2.4.0.0 yang tersedia. Untuk pengguna baru dan belum pernah meng-install aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dapat meng-install dengan file Single Installer Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0 yang telah disediakan tanpa perlu meng-install versi sebelumnya.

Pengguna
Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26

Files
SingleInstallerE-SPT2126_V2.4.zip
Patch2.4.0.0.zip

Format Permohonan Surat Keterangan (PP 23)

2019-11-05T16:55:00.000+07:00

Nama
Format Permohonan Surat Keterangan (PP 23)
Permohonan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria S
ebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pengguna
Orang Pribadi, Badan, Bendahara, Kuasa Wajib Pajak

Tanggal Berlaku
Jum, 08/24/2018 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Penghasilan

Berkas
Lampiran
Permohonan SuKet PP23.pdf

Referensi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018

Format Pemberitahuan Wajib Pajak yang Memilih dikenai PPh Tarif sesuai Ketentuan Umum

2019-11-05T16:52:00.000+07:00

Nama
Format Pemberitahuan Wajib Pajak yang Memilih dikenai PPh Tarif sesuai Ketentuan Umum
Contoh pemberitahuan wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan.

Pengguna
Orang Pribadi, Badan, Bendahara, Kuasa Wajib Pajak

Tanggal Berlaku
Jum, 08/24/2018 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Penghasilan

Berkas
Lampiran
Pemberitahuan PPh Tarif Umum.pdf

Referensi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018

Format Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

2019-11-05T16:48:00.002+07:00

Nama
Format Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

Wajib Pajak harus memiliki SKJLN sebelum melakukan impor untuk memenuhi ketentuan bahwa impor BKP yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor BKP.

Permohonan penerbitan SKJLN tersebut dibuat sesuai dengan format terlampir.

Pengguna
Pengguna JKP

Tanggal Berlaku
Sel, 06/25/2019 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Pertambahan Nilai

Berkas
Lampiran
SKJLN.pdf

Referensi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2019

Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

2019-11-05T16:38:00.001+07:00

Nama
Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (PMK 32/PMK.10/2019)
Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.10/2019.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% (nol persen).

Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian.

Pengguna
Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan

Tanggal Berlaku
Jum, 03/29/2019 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Pertambahan Nilai

Berkas
Lampiran
PE JKP PMK32.pdf
Petunjuk Pengisian PE JKP.pdf

Formulir Permohonan EFIN

2019-11-05T16:34:00.001+07:00

Nama
Formulir Permohonan EFIN
Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN. Permohonan ini dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Permohonan EFIN berikut. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019.

Pengguna
Orang Pribadi, Badan, Bendahara, Kuasa Wajib Pajak

Tanggal Berlaku
Rab, 03/27/2019 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Semua Jenis Pajak

Berkas
Lampiran
Formulir Permohonan EFIN.pdf

Referensi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019

Form DGT

2019-11-05T16:25:00.001+07:00

Nama
Form DGT Surat Keterangan Domisili
This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non-corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representatives or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

Pengguna

Wajib Pajak Luar Negeri
Tanggal Berlaku
Sel, 01/01/2019 - 12:00

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Semua Jenis Pajak

Berkas
Lampiran
Form DGT.pdf

Referensi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018

Formulir Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah

2019-11-05T14:18:00.001+07:00

Nama

Formulir Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah

Contoh Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Pengguna

Orang Pribadi, Badan, Kuasa Wajib Pajak

Tanggal Berlaku

Kam, 04/12/2018 - 12:00

Status

Masih berlaku

Jenis Pajak

PPh, PPN

Berkas

Lampiran

Permohonan Penetapan WP Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah.pdf

Formulir Pendaftaran Elektronik LK (EOI)

2019-11-05T14:14:00.004+07:00

Nama
Formulir Pendaftaran Elektronik LK
Versi 2018.03.28

Pengguna
Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Entitas Lain

Tanggal Berlaku
Rab, 03/28/2018 - 12:00

Status
Masih berlaku

Berkas
Lampiran
EOI Form.zip

Laporan Pasca Amnesti Pajak

2019-11-05T14:04:00.000+07:00

Laporan Pasca Amnesti Pajak
Versi 2018.03.05

Format Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Wilayah NKRI dan Format Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan sesuai Lampiran PER-03/PJ/2017 dalam bentuk dalam format Excel Binary File Format (.xls).

Laporan disampaikan dalam bentuk hasil cetak bersama dengan softcopy.

Perhatian:

Pastikan bagian tanda tangan terdapat pada Kolom B dan terdapat jarak 3 baris kosong dari baris terakhir daftar (tabel) harta.

Pengguna
Peserta Amnesti Pajak
Tanggal Berlaku
Sen, 03/05/2018 - 12:00
Status
Masih berlaku
Jenis Pajak
Pajak Penghasilan
Berkas
Lampiran
Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah NKRI.v2018.02.26.xls

Format Pelaporan Utang dan Modal

2019-11-05T08:56:00.000+07:00

Nama
Format Pelaporan Utang dan Modal

Format Lampiran Penghitungan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal dan Lampiran Laporan Utang Swasta Luar Negeri sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017

Pengguna
Wajib Pajak Badan

Status
Masih berlaku

Jenis Pajak
Pajak Penghasilan

Berkas
Format Laporan PER25PJ2017.xlsx

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2019

2019-11-05T08:49:00.000+07:00

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing

Tanggal Ditetapkan
2019-09-25

Regulasi File
PER - 17.PJ_.2019.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-607/PJ/2019

2019-11-05T08:46:00.002+07:00

Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Gangguan pada Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga pada Tanggal 10 September 2019

Tanggal Ditetapkan
2019-09-11

Regulasi File
KEP 607 PJ 2019 SALINAN.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.10/2019

2019-11-05T08:42:00.003+07:00

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, danjatau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu

Tanggal Ditetapkan
2019-09-06

Regulasi File
128_PMK.010_2019Per.pdf

Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019

2019-11-05T08:31:00.001+07:00

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat

Tanggal Ditetapkan
2019-08-27

Regulasi File
122_PMK.03_2019Per.pdf

Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019

2019-11-05T08:28:00.002+07:00

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Tanggal Ditetapkan
2019-08-16

Regulasi File
117PMK032019.pdf

Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019

2019-11-05T08:24:00.000+07:00

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

Tanggal Ditetapkan
2019-08-07

Regulasi File
PP Nomor 55 Tahun 2019 - Salinan.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019

2019-11-05T08:21:00.003+07:00

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Tanggal Ditetapkan
2019-07-04

Regulasi File
PP-Nomor-50-Tahun-2019-Salinan.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019

2019-11-04T17:22:00.002+07:00

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Tanggal Ditetapkan
2019-07-03

Regulasi File
PER - 14.PJ_.2019.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019

2019-11-04T17:20:00.000+07:00

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Tanggal Ditetapkan
2019-07-02

Regulasi File

PER - 13.PJ_.2019.PDF

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

2019-11-04T17:17:00.002+07:00

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Tanggal Ditetapkan
2019-06-25

Regulasi File
PP_Nomor_45_Tahun_2019.pdf

Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2019

2019-11-04T17:14:00.000+07:00

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Impor Yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak

Tanggal Ditetapkan
2019-06-25

Regulasi File
PER - 12.PJ_.2019.pdf

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019

2019-11-04T17:11:00.000+07:00

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Tanggal Ditetapkan
2019-06-20

Regulasi File
Salinan PER-11_PJ_2019.pdf

Status Regulasi

Masih Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019

2019-11-04T17:09:00.000+07:00

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

Tanggal Ditetapkan
2019-06-19

Regulasi File
93_PMK.03_2019Per.pdf

Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan

Status Regulasi
Masih Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019

2019-11-04T17:06:00.000+07:00

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.93/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Tanggal Ditetapkan
2019-06-19

Regulasi File
92_PMK.03_2019Per.pdf
Sumber
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan

Status Regulasi
Masih Berlaku