PAJAK KITA

DPP Atas Penjualan Motor

2012-05-27T07:14:00.004-07:00

Dalam penjualan motor dari dealer ke pembeli umumnya komponen biaya terdiri dari harga motor, BBN, biaya kirim dan potongan harga. Atas hal tersebut sering terjadi pertanyaan apakah biaya kirim yang dibebankan pembeli merupakan komponen penghitungan DPP dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Merujuk Pasal 1 angka 17 dan angka 18 UU PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN adalah Harga Jual yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dalam penjelasan UU PPN ditegaskan bahwa: "Semua biaya seperti biaya pemasangan, asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, komisi, biaya garansi, bunga, dan biaya lain sepanjang berkaitan dengan penyerahan Barang, merupakan unsur harga jual yang dikenakan pajak"

Kemudian dalam hal pembelian kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukan merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. (SE-21/PJ.51/2000).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga dalam penerbitan faktur pajak untuk pembeli, adalah sebesar Harga Jual motor termasuk biaya-biaya yang ditagihkan ke konsumen karena penyerahan Barang Kena Pajak (motor) tersebut, dalam hal ini termasuk juga biaya ongkos kirim yang merupakan bagian dari Harga Jual. Sehingga atas biaya kirim juga terhutang PPN. (economy.okezone.com)

Form Permohonan Pemindahbukuan (PBK)

2012-05-05T21:15:00.000-07:00

Mengulang artikel yang pernah kami terbitkan, dan memenuhi keinginan pengunjung/pelanggan PAJAK KITA untuk meng-upload Contoh Form Permohonan Pemindahbukuan (PBK). Maka artikel tentang Permohonan Pemindahbukuan kita terbitkan kembali.

Permohonan Pemindahbukuan (PBK) tidak jarang dilakukan oleh wajib pajak karena kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dalam pembayaran pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos/Giro. Dimana kesalahan sering terjadi dalam pengisian Kode Akun Pajak, Kode Jenis Pajak, kesalahan penyilangan masa pajak ataupun pengisian tahun pajak.

Kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, wajib pajak dapat melakukan Permohonan Pemindahbukuan atau sering disebut Permohonan PBK ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Contoh ini bukan merupakan format standar sehingga dapat ditambahkan suatu informasi sesuai kebutuhan.

Format Permohonan Pemindahbukuan (PBK) dapat di download DISINI

Penyampaian SPT 1770S & 1770SS Secara e-Filing

2012-03-12T09:35:00.000-07:00

Dalam rangka keseragaman, kelancaran pelaksanaan dan peningkatkan kepastian hukum serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-95/PJ/2011.

Dalam Surat Edaran ini disampaikan antara lain sebagai berikut :

1. WP OP yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Form SPT Tahunan 1770S atau Form SPT Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

2. WP sebagaimana dimaksud diatas yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing untuk pertama kali, harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN) ke Direktorat Jenderal Pajak.

3. WP atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-FIN dengan cara mengisi formulir permohonan e-FIN :

a. di website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); atau

b. di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

4. Untuk permohonan e-FIN, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. e-FIN diterbitkan paling lama :

1). 3 (tiga) hari kerja, dalam hal permohonan e-FIN disampaikan secara on-line melalui website Direktorat Jenderal Pajak; atau

2). 1 (satu) hari kerja, dalam hal permohonan e-FIN disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. e-FIN disampaikan kepada Wajib Pajak dengan :

1). Dikirimkan ke alamat WP sesuai yang tercantum di Masterfile Nasional Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat; atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dalam hal permohonan disampaikan melalui website Direktorat Jenderal.

2). Disampaikan secara langsung kepada WP atau kuasanya dalam hal permohonan disampaikan dengan cara datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

c. e-FIN merupakan data rahasia Wajib Pajak, sehingga harus disampaikan dalam amplop yang tertutup rapat.

d. Dalam hal WP atau kuasanya datang langsung ke KPP terdekat untuk mengajukan permohonan e-FIN dan diketahui ada perubahan data identitas Wajib Pajak, maka Wajib Pajak atau kuasanya diberikan formulir perubahan data atau perpindahan Wajib Pajak untuk diisi dan kemudian dikirimkan ke KPP sesuai dengan alamat atau domisili terakhir Wajib Pajak dengan dilampiri fotokopi bukti identitas diri Wajib Pajak.

5. Kepala KPP menunjuk petugas di Seksi Pelayanan untuk selalu memantau permohonan e-FIN yang disampaikan melalui website Direktorat Jenderal Pajak setiap hari kerja dengan menggunakan aplikasi e-Filing, agar permohonan Wajib Pajak tersebut dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

6. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat Buku Register e-FIN untuk memudahkan proses pengawasan permohonan e-FIN, yang berisi :

• NPWP;

• Nama Wajib Pajak;

• Kode penerbitan e-FIN;

• Tanggal penerbitan e-FIN;

• Tanda tangan penerima e-FIN, dalam hal permohonan disampaikan langsung ke KPP; dan

• Tanggal pengiriman dan nomor resi pengiriman, dalam hal permohonan melalui website DJP.

7. Account Representative memonitor data e-SPT yang disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :

a. melakukan validasi data NTPN Surat Setoran Pajak (SSP) pada e-SPT dengan data NTPN pada Modul Penerimaan Negara (MPN) dan apabila ditemukan ketidakcocokan AR mengirimkan Surat Klarifikasi NTPN kepada Wajib Pajak dengan format yang telah ditentukan.

b. meneliti dokumen kelengkapan data e-SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak dan apabila tidak lengkap, AR dapat mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT kepada Wajib Pajak dengan format sebagaimana telah ditentukan;

8. Terkait dokumen fisik lampiran SPT Tahunan sebagaimana berikut :

• Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh;

• SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;

• Surat Kuasa Khusus;

• Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri;

• Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib,

tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar apabila isinya sudah di-entry secara benar dan lengkap dalam e-SPT dan disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

PPN & PPnBM Atas Impor BKP

2012-03-02T22:35:00.001-08:00

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atas impor Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk TETAP dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

Namun menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meteri Keuangan Nomor : 27/PMK.011/2012, atas impor sebagian Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, TIDAK dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan TIDAK dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)sebagaimana dimaksud diatas adalah :

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;

9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;

10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

11. Perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;

12. Barang impor sementara;

13. Barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.

Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud diatas sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri;

2. Barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

3. Barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana diatas, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan Pabean.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 08 Februari 2012.

Faktur Pajak Pedagang Eceran Atas Penyerahan JKP

2012-02-17T08:38:00.000-08:00

Setelah dilanda kebingungan hampir selama satu tahun lebih yang dialami oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan usaha penyerahan Jasa Kena Pajak, yaitu atas format faktur pajak. Kini terjawab sudah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor: 1 Tahun 2012 tertanggal 03 Januari 2012, khususnya bagi PKP yang melakukan transaksi jasa kepada konsumen akhir secara tunai.

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

(1) Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;

b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

(3) Termasuk dalam pengertian Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

a. melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;

b. dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud diatas berlaku surut sejak tanggal 1 April 2010.

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) - 2009

2011-11-21T18:51:00.000-08:00

Menindaklanjuti dari beberapa pertanyaan dari pengunjung PAJAK KITA sehubungan dengan pemberlakuan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 39/BC/2008 tanggal 23 Desember 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 formulir yang digunakan untuk pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu adalah formulir SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak)

Untuk mendownload form SSPCP terbaru format excel, klik DISINI

JKP Yang Atas Ekspornya Dikenakan PPN

2011-11-01T19:40:00.000-07:00

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30/PMK.03/2011 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN yang mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011. Dimana dalam Peraturan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

2. Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dibatasi hanya untuk 3 (tiga) jenis JKP, yaitu :

a. Jasa Maklon;

b. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;

c. Jasa Konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

3. Atas penyerahan JKP selain ketiga jenis JKP tersebut diatas ke luar Daerah Pabean :

a. Apabila penyerahan JKP-nya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.

b. Apabila JKP tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang PPN.

4. Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Pelaporan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon, yang dalam ketentuan sebelumnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, menjadi dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

7. Pajak Masukan yang terkait dengan Barang Kena Pajak hasil kegiatan Jasa Maklon yang diekspor tersebut menjadi dapat dikreditkan.

Dokumen Yang Dipersamakan Faktur Pajak - 2011

2011-10-22T22:10:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan keyakinan dan kepastian hukum dalam pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak, Dirjen Pajak menetapkan Peraturan baru tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang merupakan perubahan Kedua atas PER-10/PJ/2010 (Artikel terkait DISINI).

Peraturan baru ini adalah PER-27/PJ/2011 tertanggal 19 September 2011, yang mengubah ketentuan Pasal 1 huruf i PER-10/PJ/2010 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;

c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;

d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Terwujud;

i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

j. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;

k. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Perusahaan Air Minum;

l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;

m. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan.

Sensus Pajak Nasional

2011-09-27T20:05:00.000-07:00

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Dirjen Pajak akan menyelenggarakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.03/2011 tertanggal 12 September 2011 yang mulai berlaku saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan mengumpulkan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukan sensus pajak adalah untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan penerimaan SPT Tahunan PPh, Pemutahiran data wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak.

Dimana sasaran Sensus Pajak Nasional adalah orang pribadi dan badan yang dilokasi sentra bisnis, high house building dan pemukiman.

Tahapan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional :

1. Tim penyisiran berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, Pengelola/Manajemen Perumahan/Apartemen, Perhimpunan dan Tokoh Masyarakat)

2. Tim penyisiran dengan didampingi petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden.

3. Tim penyisiran wajib menunjukkan surat tugas dan identitas petugas sensus dan memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan Sensus Pajak Nasional.

4. Meminta responden untuk mengisi dan/atau menandatangani Formulir Isian Sensus (FIS).

Hal-hal yang ditanyakan dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional antara lain :

Untuk objek sensus orang pribadi dapat meliputi : status, jumlah tanggunggan, sumber penghasilan/jumlahnya, tenaga kerja dan identitas objek pajak.

Untuk objek sensus badan dapat meliputi : identitas badan, penanggung jawab, kepemilikan badan, tenaga kerja, kedudukan badan dan identitas objek pajak.

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional responden diwajibkan memberikan keterangan sebenarnya kepada petugas.

Pengaduan Layanan Perpajakan

2011-09-17T10:09:00.000-07:00

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu penyediaan sarana pengaduan, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor : PER- 26/PJ/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Pengaduan adalah informasi yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana setiap orang atau pihak lain yang menerima kuasa atau pihak-pihak yang mengetahui dan melaporkan informasi sehubungan dengan dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat melakukan Pengaduan ke Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk menerima pengaduan meliputi :

a. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

c. Kantor Pelayanan Pajak

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan sebagai berikut :

- Telepon : 500200

- Faksimili : (021) 5251245

- Email : pengaduan@pajak.go.id

- Surat/secara langsung : Penerima Pengaduan

Ketentuan Proses Pengaduan :

1. Pengaduan yang disampaikan paling sedikit memuat :

a. Identitas pelapor;

b. Nomor telepon pelapor;

c. Identitas terlapor;

d. Uraian pengaduan;

e. Bukti pendukung bila diperlukan

2. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelayanan perpajakan diberikan.

3. Penerima pengaduan melakukan konfirmasi atas pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi pengaduan.

4. Dalam hal persyaratan pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi pengaduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari petugas penerima pengaduan.

5. Penyelenggara pelayanan wajib menindaklanjuti pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengaduan diterima lengkap.

6. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada poin 5 wajib disampaikan kepada pihak pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diselesaikan.

Untuk mengunduh Peraturan ini, silahkan klik DISINI

Bendahara Mahir Pajak

2011-09-13T00:20:00.000-07:00

Bendahara pemerintah sebagai salah satu mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara perlu mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan menyeluruh mengenai kewajibannya sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-51/PJ/2011 telah menerbitkan buku "Bendahara Mahir Pajak"

Buku dalam bentuk ebook ini akan memberikan panduan praktis dan komprehensif bagi bendahara pemerintah yang harus dijadikan pedoman dalam memenuhi kewajiban pajak kepada negara yang meliputi tata cara pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang timbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di satuan kerja masing-masing.

Materi yang dimuat dalam buku "Bendahara Mahir Pajak" antara lain meliputi penjelasan umum tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, simulasi penghitungan pajak, dan cara pengisian berbagai formulir administrasi perpajakan.

Untuk mendownload ebook ini silahkan klik DISINI

Penghitungan PPh 21 Atas THR

2011-08-15T09:09:00.000-07:00

Menjelang Hari Raya umumnya perusahaan membagikan THR kepada para pegawai tetapnya, dimana THR (Tunjangan Hari Raya) atau penghasilan yang sejenis yang biasanya diterima sekali dalam setahun ini wajib dipotong PPh Pasal 21 dengan mekanisme penghitungan sebagai berikut :

1. Menghitung besarnya penghasilan bruto setahun yang meliputi :

a. Penghasilan bruto teratur yang diterima setahun, ditambah dengan

b. Penghasilan bruto tidak teratur.

2. Menghitung penghasilan netto setahun dengan cara mengurangkan penghasilan bruto setahun (tersebut nomor 1) dengan :

a. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto)

b. Iuran yang terikat pada gaji (iuran pensiun dan iuran THT)

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun, dengan cara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif PPh. Pasal 17.

5. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (tanpa penghasilan tidak teratur).

6. Menghitung PPh. Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, dengan cara menghitung selisih antara :

a. PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur setahun (pada angka 4 diatas) dengan,

b. PPh. Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun (pada angka 5 diatas)

Contoh :

Karyawan A (telah ber-npwp dengan status TK/-) adalah pegawai tetap sejak tahun 2009 yang menerima gaji ditahun 2011 sebesar Rp.2.500.000,- per-bulan. Pada bulan Agustus 2011 menerima THR sebesar 1 (satu) kali gaji pokok, yaitu sebesar Rp.2.500.000,- Atas transaksi ini besarnya PPh 21 yang harus dipotong atas THR adalah sbb :

Langkah 1 : menghitung besarnya PPh 21 yang terutang atas gaji pokok setahun.

Gaji sebulan = 2.500.000

Pengurang :

- Biaya jabatan (5% x 2.500.000) = 125.000

Penghasilan neto sebulan = 2.500.000 – 125.000 = 2.375.000

Penghasilan neto setahun = 12 x 2.375.000 = 28.500.000

PTKP (TK/-) = 15.840.000

PKP = 28.500.000 - 15.840.000 = 12.660.000

PPh 21 terutang setahun = 5% x 12.660.000 = 633.000

Langkah 2 : menghitung besarnya PPh 21 yang terutang atas THR.

Gaji sebulan = 2.500.000

Gaji setahun = 12 x 2.500.000 = 30.000.000

THR = 2.500.000

Jumlah penghasilan setahun (Gaji + THR) = 32.500.000

Pengurang :

- Biaya jabatan (5% x 32.500.000) = 1.625.000

Penghasilan neto setahun = 32.500.000 – 1.625.000 = 30.875.000

PTKP (TK/-) = 15.840.000

PKP = 30.875.000 - 15.840.000 = 15.035.000

PPh 21 terutang setahun (Gaji + THR) = 5% x 15.035.000 = 751.750

PPh 21 terutang setahun atas Gaji (hitungan langkah 1) = 633.000

PPh 21 terutang atas THR = 751.750 - 633.000 = 118.750

Tatacara Restitusi PPN Bagi PKP Berisiko Rendah

2011-08-12T09:54:00.000-07:00

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPn BM, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor : 63/PJ/2010 tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan PPN bagi PKP Berisiko Rendah.

Yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah atau PKP Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa :

1. PKP Berisiko Rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan :

a. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau

b. Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Surat Permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak dan diajukan kepada Kepala KPP di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

3. Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak dilakukan penelitian atas :

a. Kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a,b,c,d, dan e UU PPN;

b. Kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;

c. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan

d. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Kepala KPP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud poin 4 diatas telah lewat dan Kepala KPP tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4 berakhir.

6. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan maka :

a. Kepada PKP berisiko rendah diberikan pemberitahuan secara tertulis, dan

b. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

Tatacara Restitusi PPN dan PPn.BM - 2011

2011-07-24T00:43:00.000-07:00

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.03/2010, apabila dalam suatu masa pajak, besarnya pajak masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Atas kelebihan pajak tersebut diatas, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat juga mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) yaitu pada akhir tahun buku.

Dikecualikan dari hal-hal tersebut diatas, kelebihan pajak dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada setiap masa pajak, yaitu oleh :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP berwujud.

2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN nya tidak dipungut.

4. PKP yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud.

5. PKP yang melakukan ekspor JKP.

6. PKP dalam tahap belum berproduksi.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan pajak dengan menggunakan :

1. SPT masa PPN dengan mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”. Atau

2. Dengan surat permohonan tersendiri.

Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) dimana PKP dikukuhkan. Dimana 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) masa pajak.

Dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, PKP diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah apabila :

1. Berstatus sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4c) UU PPN, atau

2. Berstatus sebagai PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C UU KUP, atau

3. Berstatus sebagai PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D UU KUP.

Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) dapat diproses melalui Penelitian atau Pemeriksaan, dimana proses PENELITIAN dilakukan terhadap :

1. PKP berisiko rendah, atau

2. PKP kriteria tertentu, atau

3. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sedangkan proses PEMERIKSAAN dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang dilakukan oleh PKP selain tiga status PKP tersebut diatas.

Kewajiban Dirjen Pajak terkait pemohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang diproses melalui PENELITIAN adalah :

1. Wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Apabila jangka waktu telah lewat dan Dirjen Pajak tidak menerbitkan Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan, dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari dari jangka waktu yang dimaksud poin 1.

Kewajiban Dirjen Pajak terkait pemohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang diproses melalui PEMERIKSAAN adalah :

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.

2. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak berlaku dalam hal PKP dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.

Ketentuan khusus dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) :

1. Dirjen Pajak setelah melakukan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dapat melakukan PEMERIKSAAN kepada PKP berisiko rendah, PKP kriteria tertentu, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

2. Dalam hal hasil pemeriksaan diterbitkan SKP Kurang Bayar terhadap PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu, maka PKP tersebut wajib membayar kekurangan pajak ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan bayar tersebut.

3. Dalam hal hasil pemeriksaan diterbitkan SKP Kurang Bayar terhadap PKP beresiko rendah, maka PKP tersebut wajib membayar kekurangan pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan bayar tersebut.

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

PPh 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, dan Pensiunannya

2011-06-12T20:45:00.000-07:00

Kabar gembira bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Dimana berdasarkan peraturan ini diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud diatas meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi :

a. Pejabat Negara, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau imbalan tetap sejenisnya.

b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.

2. Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud diatas adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).

3. Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) diatas, yaitu berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.

Dasar Pengenaan PPh 21

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Besarnya Penghasilan neto bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI adalah jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar kepada dana pensiun atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besarnya penghasilan neto bagi pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun.

5. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun adalah penghasilan bruto.

6. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh.

7. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wanita berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bagi wanita kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. bagi wanita tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

Tarif Pemotongan Pajak dan Penetapannya

1. Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)

2. Jumlah PKP sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

3. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan dikalikan 12 (dua belas);

b. dalam hal terdapat pembayaran penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas), serta rapel gaji dan/atau tunjangan maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan.

4. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak adalah:

a. atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a dibagi 12 (dua belas);

b. atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a.

5. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Desember adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh PKP selama 1 (satu) tahun takwim dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

6. Tidak termasuk dalam akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang adalah tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, adalah sebagai berikut :

1. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

2. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;

3. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Dalam Hal Tidak Memiliki NPWP

1. Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif umum.

2. Tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) menjadi beban penerima penghasilan.

Kewajiban Pemotong Pajak

1. Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan PPh Psl 21 adalah bendahara pengeluaran pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan melaporkan tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen).

3. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.

4. Bendahara pemerintah dan badan yang ditunjuk wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

5. Bendahara pemerintah dan badan yang ditunjuk wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

INFO :

Telah terbit Aplikasi SPT Masa PPh 23 (G3.1) format excel khusus mengakomodasi objek PPh Pasal 23 atas transaksi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan, Sewa atas penggunaan harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, serta Jasa Lain. Output SPT Masa PPh 23 lengkap dengan Bukti Potong, Daftar Bukti Potong dan SSP (sesuai dgn UU 36/2008 dan PER-53/PJ/2009). Selanjutnya wajib pajak tinggal cetak (print). Dengan kata lain wajib pajak tinggal membubuhkan tandatangan dan cap.

Download Trial, klik DISINI
Cara Pemesanan, klik DISINI

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

2011-05-25T08:07:00.000-07:00

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor : 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur antara lain :

1. Yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2. Nilai Lain yang dimaksud diatas adalah :

a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;

f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;

i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;

j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

3. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud poin 2 huruf j dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf k, tidak dapat dikreditkan.

4. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

Untuk download peraturan ini, silahkan klik DISINI

Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 23 - (G3.1)

2011-05-21T07:56:00.000-07:00

Telah terbit Program Aplikasi SPT Masa PPh 23 Generasi 3 Versi 1 (G3.1) format excel khusus mengakomodasi transaksi objek PPh Pasal 23.

Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan dalam pemenuhan kewajiban pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan, Sewa atas penggunaan harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, serta Jasa Lain.

Keunggulan Program :

1. Telah sesuai dengan UU NO.36 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak PER-53/PJ/2009 pengganti PER-43/PJ/2009.

2. Aplikasi sistem data base dengan format excel yang mampu menampung 40 (empat puluh) transaksi objek pemotongan PPh Pasal 23 setiap bulannya.

3. Aplikasi secara otomatis dapat menghitung besarnya PPh terutang dengan out put formulir SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong, Daftar Bukti Potong, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Wajib pajak / Pemotong pajak tinggal membubuhkan tanda tangan dan cap.

Untuk mendownload Trial Aplikasi ini silahkan klik DISINI

Untuk info/tatacara pemesanan klik DISINI

Dapatkan Program Aplikasi lainnya :

1. Aplikasi SPT Masa PPN 1111 (G3.0) - Download Trial

2. Aplikasi SSP Multi Fungtion (G3.1) - Download Trial

3. Aplikasi SPT Masa PPh Pasal 21 (G3.1) - Download Trial

4. Aplikasi Faktur Pajak (G3.4) - Download Trial

5. Aplikasi SPT Masa PPh Final Pasal 4(2)(V.3) - Download Trial

6. Aplikasi Bukti Potong 1721-A1 (G3.0) - Download Trial

7. Aplikasi SPT Tahunan Badan 1771 (G3.3) - Download Trial

8. Aplikasi SPT Tahunan OP 1770 (G3.1) - Download Trial

9. Aplikasi SPT Tahunan OP 1770s (G3.1) - Download Trial

10. Dan lain-lain.

PPN Usaha Perbankan

2011-05-11T20:39:00.000-07:00

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) khususnya Pasal 4A ayat (3) huruf d dan mengacu Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). Maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-121/PJ/2010

Surat Edaran ini mengatur perlakuan PPN terhadap kegiatan usaha Bank Umum, dimana dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

A. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN, yang karakteristiknya sebagai berikut :

1) Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga, atau

2) Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan;

B. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.

Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;

e. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

f. Menerbitkan surat pengakuan utang;

g. Menjamin atas risiko sendiri :

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5) Obligasi;

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN meliputi :

a. Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;

b. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

f. Membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti :

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

5) Obligasi;

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Disamping hal-hal tersebut di atas, bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini, penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

Atas dasar uraian diatas, maka :

1. Bank yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

2. Wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Tata Cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran ini.

Untuk download Surat Edaran ini, klik DISINI

PPN Atas RS / RSS - 2011

2011-05-02T21:10:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta dengan meningkatnya harga tanah dan bangunan, maka pemberian fasilitas perpajakan atas rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) telah dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini, disebutkan bahwa :

Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

a. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

b. Harga jual tidak melebihi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan

c. Merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Februari 2011.

Untuk download peraturan ini, klik DISINI

Perlakuan Pajak Atas Iklan

2011-04-23T08:49:00.000-07:00

Dalam menjalankan kegiatan usaha tidak sedikit perusahaan berusaha memperkenalkan produknya melalui media Iklan, baik iklan di koran, televisi, internet, radio ataupun media lainnya.

Atas hal tersebut diatas banyak muncul pertanyaan sehubungan dengan aspek perpajakan apa saja yang terkait dengan kegiatan periklanan tersebut. Untuk itu dalam kesempatan ini kami sampaikan garis besar aspek pajak dari kegiatan periklanan adalah sebagai berikut :

1. PPN

Periklanan adalah jenis jasa yang tidak termasuk dalam negative list (jenis jasa yang tidak dikenai PPN). Dengan demikian jasa periklanan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa periklanan adalah sebagaimana Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku pada umumnya, yaitu nilai penggantian.

Untuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media masa sepanjang Iklan Layanan Masyarakat tersebut dibiayai sendiri oleh pihak media masa atau dibiayai oleh sponsor tertentu asalkan identitas atau kepentingan sponsor tidak diungkapkan dalam iklan dan dana yang disediakan oleh sponsor tersebut benar-benar sebesar biaya yang diperlukan untuk membuat Iklan Layanan Masyarakat dimaksud sehingga pihak media massa yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan dari pemasangan Iklan Layanan Masyarakat, tidak terutang PPN.

2. PPh Pasal 23

Jasa periklanan dapat dikategorikan sebagai jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi sehingga jasa periklanan merupakan obyek PPh Pasal 23, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2008.

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa periklanan adalah sebesar 2% dari nilai bruto yang dibayarkan ( tidak termasuk PPN), dan akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP

Contoh Pembatalan, Penggantian Faktur Pajak & Retur BKP

2011-04-07T23:31:00.000-07:00

1. Contoh Pembatalan Faktur Pajak

a. Pada tanggal 1 Januari 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp100.000.000,-

b. Pada tanggal 1 Januari 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,-

c. Pada tanggal 25 Februari 2011 PT.B (PKP Pembeli) membatalkan pembelian, sehingga PT.A (PKP Penjual) harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

d. Sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut, maka :

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan hal sebagai berikut :

a) Dalam hal PT.A (PKP Penjual) belum melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011, maka PT.A (PKP Penjual) harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

b) Dalam hal PT.A (PKP Penjual) telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 sebagai Faktur Pajak Keluaran dengan nilai DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,- maka PT.A (PKP Penjual) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 A2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

Dalam hal PT.B (PKP Pembeli) telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan dengan nilai DPP sebesar Rp100.000.000,- dan PPN sebesar Rp10.000.000,- maka PT.B (PKP Pembeli) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak tersebut pada formulir 1111 B2 dengan mengisi nilai 0 (nol) pada kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

2. Contoh Penggantian Faktur Pajak

a. Pada tanggal 28 Februari 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp280.000.000,-

b. Pada tanggal 28 Februari 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.000-11.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,- dan PPN sebesar Rp28.000.000,-

c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT.A (PKP Penjual) pada SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.

d. Pada tanggal 11 Juli 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,-

e. Atas kesalahan tersebut, pada tanggal 15 Juli 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak Pengganti dengan Kode dan Nomor Seri 011.000-11.00000147, DPP sebesar Rp230.000.000,-. dan PPN sebesar Rp23.000.000,-

f. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan dua hal sebagai berikut :

a) Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 untuk melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 23.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Februari 2011; dan

b) Melaporkan Faktur Pajak Pengganti dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2011 pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol);

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

Harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan, dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 B2 dengan cara sebagai berikut :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000147);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 23.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000050).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.

3. Contoh Penggantian Faktur Pajak Pada Masa Yang Sama

a. Pada tanggal 6 September 2011 PT.A (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada PT.B (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp500.000.000,-

b. Pada tanggal 6 September 2011 PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.000-11.00000210, DPP sebesar Rp500.000.000,- dan PPN sebesar Rp50.000.000,-

c. Pada tanggal 29 September 2011 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp550.000.000,-

d. Atas kesalahan tersebut PT.A (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 29 September 2011 dengan Kode dan Nomor Seri 011.000-11.00000225, DPP sebesar Rp550.000.000,- dan PPN sebesar Rp55.000.000,-

e. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka :

1) PT. A (PKP Penjual) melakukan hal sebagai berikut :

Melaporkan kedua Faktur Pajak tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan cara :

a) Untuk Faktur Pajak yang diganti :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak yang diganti (06-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 0 (nol),

b) Untuk Faktur Pajak Pengganti :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

2) PT. B (PKP Pembeli) melakukan hal sebagai berikut :

a) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti belum pernah dilaporkan, maka PT.B (PKP Pembeli) cukup melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara:

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

b) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dan Faktur Pajak Pengganti diterima oleh PT.B (PKP Pembeli) setelah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dilaporkan, maka PT.B (PKP Pembeli) harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2011 dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (011.000-11.00000225);

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000,-

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.000-11.00000210).

Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.

4. Contoh BKP Yang Diretur

a. Pada tanggal 10 Juni 2011 PT.B (PKP Pembeli) melakukan pengembalian BKP atas pembelian dari PT.A (PKP Penjual) dengan nilai BKP yang dikembalikan sebesar Rp15.000.000,-

b. Pada tanggal 10 Juni 2011 PT.B (PKP Pembeli) menerbitkan Nota Retur atas pengembalian BKP tersebut.

c. Nota Retur yang dibuat oleh PT.B (PKP Pembeli) diterima oleh PT.A (PKP Penjual) pada tanggal 12 Juni 2011.

d. Tata cara pelaporan Nota Retur tersebut bagi PT.B (PKP Pembeli) dan PT.A (PKP Penjual) adalah sebagai berikut :

1) PT.B (PKP Pembeli) melaporkan Nota Retur tersebut pada formulir 1111 B2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Retur;

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur (10-06-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 15.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 1.500.000,- Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang;

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas perolehan BKP yang dikembalikan.

2) PT.A (PKP Penjual) melaporkan Nota Retur pada formulir 1111 A2 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dengan cara :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan nomor Nota Retur;

- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Nota Retur (10-06-2011);

- Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 15.000.000,- dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 1.500.000,- Nilai ditulis dalam tanda kurung sebagai pengurang;

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas penyerahan BKP yang dikembalikan.

Prosedur Penggantian Faktur Pajak

2011-03-27T08:55:00.000-07:00

Dalam rangkan memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam hal pembetulan atau penggantian Faktur Pajak, maka diterbitkan PER-65/PJ/2010 perubahan atas PER-13/PJ/2010.

Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak bagi PKP yang pindah Kantor Pelayanan Pajak maka PKP tersebut diperlakukan sebagaimana PKP yang baru dikukuhkan sehingga wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan nomor urut 00000001 sejak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang baru.

2. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ./2010 dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak yang salah pengisian nomor urutnya diganti dengan Faktur Pajak pengganti dengan mengisi nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan nomor urut yang sebenarnya.

b. Kode Status pada Kode Faktur Pajak Pengganti adalah Kode Status 1 (satu).

c. Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti adalah tahun penerbitan Faktur Pajak yang diganti.

d. Tanggal penerbitan Faktur Pajak Pengganti sama dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak yang diganti.

e. Pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.

f. Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak yang diganti agar diadministrasikan dan digabungkan menjadi 1 (satu) berkas.

g. PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.

Contoh :

Pada tahun 2010 PT A telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 24 faktur. Selama tahun 2011 PT A telah menerbitkan 5 buah faktur. Pada tanggal 20 Maret 2011 PT A mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan sejak Januari sampai dengan Maret 2011. Atas kesalahan tersebut PT A dapat melakukan penggantian Faktur Pajak seperti contoh dibawah ini:

Faktur Pajak yang diganti :

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000025, Tanggal 01 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000026, Tanggal 15 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000027, Tanggal 01 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000028, Tanggal 20 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 010.000-10.00000029, Tanggal 07 Mar 2011.

Faktur Pajak Pengganti :

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000001, Tanggal 01 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000002, Tanggal 15 Jan 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000003, Tanggal 01 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000004, Tanggal 20 Feb 2011.

Kode dan Nomor Seri : 011.000-10.00000005, Tanggal 07 Mar 2011.

Untuk penerbitan Faktur Pajak selanjutnya, nomor urut Faktur Pajak yang digunakan adalah nomor urut 00000006 dan seterusnya.

3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena:

a. pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

b. pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau

c. pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;

dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

4. Faktur Pajak yang di-tipex, dicoret, kena tumpahan tinta, kena tumpahan air atau karena sebab lain yang menyebabkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN menjadi tidak lengkap atau tidak jelas atau meragukan merupakan Faktur Pajak cacat. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

5. Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" namun tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan telah dicantumkan keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi atau penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN, bukan merupakan Faktur Pajak cacat.

Peraturan ini mulai berlaku 01 Januari 2011.

Untuk download peraturan ini, klik DISINI

Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran

2011-03-11T19:03:00.000-08:00

Memperhatikan bahwa karakteristik Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak.

Untuk itu agar memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan Faktur Pajak, maka diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-58/PJ/2010

Dalam peraturan ini disampaikan antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan cara sebagai berikut :

a. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;

b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

2. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

4. Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan :

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;

b. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;

c. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

e. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:

a. bon kontan,

b. faktur penjualan,

c. segi cash register,

d. karcis,

e. kuitansi, atau

f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

6. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP PE, dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE sendiri.

7. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

a. Lembar 1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

b. Lembar 2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.

8. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

9. Lembar ke-2 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

PPN 1111 vs PPN 1111 DM

2011-02-24T17:59:00.000-08:00

Dengan mulai berlakunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 dan Nomor PER-45/PJ/2010 mulai 01 Januari 2011, maka dalam kesempatan ini kami akan memberikan deskripsi ketentuan penggunaan formulir PPN 1111 dan PPN 1111 DM dengan harapan dapat lebih memberikan pemahaman bagi PKP dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak khususnya PPN /PPnBM.

PPN 1111 (PER-44/PJ/2010)

1. SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :

Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan Lampiran SPT Masa PPN 1111:

a. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);

b. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);

c. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);

d. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);

e. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan

f. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

2. SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

3. SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik (eSPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

4. SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak

5. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

PPN 1111 DM (PER-45/PJ/2010)

1. SPT Masa PPN 1111 DM, terdiri dari:

Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05); dan Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM, yaitu :

a. Formulir 1111 A DM (D.1.2.32.13) - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak; dan

b. Formulir 1111 R DM (D.1.2.32.14) - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

2. SPT Masa PPN 1111 DM sebagaimana dimaksud pada diatas wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peredaran Usaha atau Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN No.42/2009.

3. Yang dimaksud berdasarkan Peredaran Usaha adalah : PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010.

4. Yang dimaksud berdasarkan kegiatan usaha tertentu adalah : PKP yang wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 dan melakukan kegiatan usaha yang semata-mata dari : a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau b. penyerahan emas perhiasan secara eceran. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan melakukan kegiatan usaha tertentu, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan kegiatan usaha.

5. SPT Masa PPN 1111 DM baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :

a. Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau

b. Menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

6. SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT) wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak / Nota Retur / Nota Pembatalan) lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

7. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (eSPT), tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

INFO :

Telah terbit Aplikasi SPT Masa PPN 1111 format excel khusus bagi PKP yang membuat faktur pajak tidak lebih 25 faktur setiap bulannya, (Harga Rp.175.000,-). Bagi pelanggan yang melakukan pemesanan dibulan Februari 2011 mendapatkan harga khusus yaitu : Rp.150.000,-

Download Trial Aplikasi PPN 1111, klik DISINI

Info Pemesanan, klik DISINI

APLIKASI SPT MASA PPN 1111

2011-02-16T16:25:00.000-08:00

Menindaklanjuti adanya perubahan format SPT Masa PPN sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-44/PJ/2010, maka manajemen PAJAK KITA kembali menerbitkan APLIKASI SPT MASA PPN Form 1111 dengan format excel yang diperuntukan bagi PKP dengan jumlah transaksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Output Aplikasi ini adalah Induk SPT Masa PPN 1111 lengkap dengan lampiran AB, A1, A2, B1, B2, B3, dan SSP (sesuai dengan UU 42/2009 dan PER-44/PJ/2010). Dimana wajib pajak tinggal entry data transaksi setiap bulannya, maka secara otomatis akan masuk dalam formulir termasuk penghitungan PPN yang kurang (lebih) bayar. Selanjutnya wajib pajak tinggal cetak (print) atau dengan kata lain wajib pajak tinggal membubuhkan tandatangan dan cap.

Untuk download Trial Aplikasi ini, klik DISINI

Info Pemesanan, klik DISINI

(Dapatkan harga khusus untuk pembelian selama bulan Februari 2011)