PajakOnline - Peraturan Pajak Terlengkap

Peraturan : PER-13/PJ/2012

Fri, 04 May 2012 07:00:00 WIT

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JEN DERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TI GA) KILOGRAM

Peraturan : KEP-145/PJ/2012

Tue, 24 Apr 2012 07:00:00 WIT

REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan : KEP-163/PJ/2012

Wed, 25 Apr 2012 07:00:00 WIT

NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DAN ANGKA KAPITALLSASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012

Peraturan : KEP-161/PJ/2012

Wed, 25 Apr 2012 07:00:00 WIT

PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

Peraturan : SE-05/PJ/2012

Tue, 14 Feb 2012 07:00:00 WIT

PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan : 52 TAHUN 2011

Thu, 22 Dec 2011 07:00:00 WIT

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU

Peraturan : SE-04/PJ/2012

Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 WIT

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Peraturan : PER-04/PJ/2012

Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 WIT

PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Peraturan : 254/PMK.04/2011

Wed, 28 Dec 2011 07:00:00 WIT

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

Peraturan : SE-02/PJ./2012

Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 WIT

PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Peraturan : SE-03/PJ./2012

Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 WIT

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Peraturan : PER-5/PJ/2012

Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 WIT

REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012

Peraturan : 1 TAHUN 2012

Tue, 03 Jan 2012 07:00:00 WIT

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

Peraturan : PER-51/PJ/2011

Fri, 30 Dec 2011 07:00:00 WIT

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peraturan : 74 TAHUN 2011

Thu, 29 Dec 2011 07:00:00 WIT

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Peraturan : KEP-02/PJ/2012

Mon, 09 Jan 2012 07:00:00 WIT

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKA DAN KANTOR PENGALOLAN DATA EKSTERNAL

Peraturan : SE-97/PJ/2011

Wed, 28 Dec 2011 07:00:00 WIT

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Peraturan : PER-45/PJ/2011

Thu, 29 Dec 2011 07:00:00 WIT

TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Peraturan : PER-43/PJ/2011

Wed, 28 Dec 2011 07:00:00 WIT

PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Peraturan : PER-44/PJ/2011

Thu, 29 Dec 2011 07:00:00 WIT

TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Berita : Dugaan Pencucian Uang-Ketua Tim Pemeriksa Wajib Pajak Diperiksa

Tue, 15 May 2012 07:00:00 WIT

JAKARTA� Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Herly Isdiharsono.

Berita : Jaksa selidiki tiga PNS dalam kasus Dhana

Mon, 14 May 2012 07:00:00 WIT

JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) soal aliran dana mencurigakan dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) kepada Dhana WIdyatmika, bekas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Berita : Pemerintah akan Merevisi Pajak Barang Mewah Elektronik

Sat, 12 May 2012 07:00:00 WIT

JAKARTA. Kementerian Perindustrian berniat menyesuaikan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPnBM) atau luxury tax untuk produk elektronik. Salah satunya adalah membebaskan kulkas kapasitas 310 liter dari PPnBM.

Berita : Denda Pajak Restoran Rp1,8 Miliar

Fri, 11 May 2012 07:00:00 WIT

MEDAN � Perhitungan pajak yang ditentukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih banyak membingungkan wajib pajak, khususnya dari kalangan pemilik restoran. Akibatnya,pemilik restoran tetap saja memiliki tunggakan meski secara persentase 95% restoran di kota Medan telah memiliki surat pembuktian pajak tahunan (SPPT) dan membayar pajak ke pemerintah,termasuk melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Kepala Seksi Penetapan, Dispenda Kota Medan Indra membenarkan adanya selisih pajak yang cukup besar yang belum dibayarkan pemilik restoran di Kota Medan pada 2011. �Jumlah pajak yang kurang bayar itu dimasukkan sebagai denda dan jumlahnya mencapai Rp1.883.283.000.

Berita : 86 Kelurahan Gagal Penuhi Target PBB

Fri, 11 May 2012 07:00:00 WIT

MAKASSAR � Sebanyak 86 dari 143 kelurahan serta empat kecamatan yang ada di Kota Makassar, gagal merealisasikan target peneriman dari sekor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kuartal I 2012.

Berita : PDAM Setor Pajak Rp900 Juta per Tahun

Thu, 10 May 2012 07:00:00 WIT

BANDUNG � Beberapa waktu lalu,DPRD Kabupaten Bandung mempersoalkan mengenai tidak adanya kontribusi PDAM Tirtawening Kota Bandung yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Berita : Revisi Perda PBB-DPRD Segera Surati Pemko

Wed, 02 May 2012 07:00:00 WIT

MEDAN� DPRD Medan berencana mengirimkan surat resmi berisi saran agar Pemerintah Kota (Pemko) berinisiatif merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesan dan Perkotaan.

Berita : Pengusaha dari Luar Sulbar Tak Mau Bayar Pajak

Wed, 02 May 2012 07:00:00 WIT

MAMUJU � Pengusaha yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dianggap sering membandel dalam membayar pajak. Akibatnya target penerimaan pajak di daerah itu tidak mencapai target. �Salah satu penghambat memaksimalkan penerimaan pajak di Provinsi Sulbar karena pengusaha dari luar Sulbar malas membayar pajak di Sulbar,� kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Mamuju FN Rumondor di Mamuju, kemarin. Ia mengatakan, pengusaha dari luar Sulbar yang banyak bekerja di Sulbar tidak mau mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP) baik perseorangan maupun perusahaannya.

Berita : Pengusaha dari Luar Sulbar Tak Mau Bayar Pajak

Wed, 02 May 2012 07:00:00 WIT

Berita : Pajak Banten Lari ke Jakarta Rp 1 Triliun

Wed, 02 May 2012 07:00:00 WIT

TANGERANG, KOMPAS - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten memperkirakan, sebanyak Rp 1 triliun pajak perseorangan milik Banten hilang setiap tahunnya. Nilai pajak tersebut tersedot ke DKI Jakarta karena sebagian besar warga Banten masih membayar pajak ke DKI Jakarta. Salah satu cara mengembalikan uang milik masyarakat Banten itu adalah dengan sensus dan sosialisasi kepada wajib pajak perorangan atau pribadi.

Kurs Pajak dan Bea Materai: 28 Mei 2012 s.d 3 Juni 2012

Mon, 28 May 2012 07:00:00 WIT

Kurs Pajak dan Bea Masuk yang berlaku tanggal 28 Mei 2012 s.d 3 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KM.1/2012 tanggal 28 Mei 2012

Download File : SSP Format Terbaru (sesuai Per-38.PJ.2009)

SSP Format Terbaru (sesuai Per-38.PJ.2009)

Download File : Form Perubahan Data WP Orang Pribadi

Form Perubahan Data WP Orang Pribadi

Download File : SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770 SS

SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770 SS

Download File : SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770 S

SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770 S

Download File : SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770

SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009 - 1770

Download File : SPT Tahunan Badan Tahun 2009 - Dollar

SPT Tahunan Badan Tahun 2009 - Dollar

Download File : SPT Tahunan Badan Tahun 2009 - Rupiah

SPT Tahunan Badan Tahun 2009 - Rupiah

Download File : Formulir 1721 Tahun 2009 sesuai Per-32/PJ/2009 (revisi)

Formulir 1721 Tahun 2009 sesuai Per-32/PJ/2009 (revisi)

Download File : SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2009

SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2009

Download File : SSP tahun pajak 2009

SSP tahun pajak 2009

Tarif PPN dan Pengkreditan Pajak Masukkan

Sat, 23 Jan 2010 18:54:55 WIT

Saya mau tanya tentang Tarif PPN untuk Barang yang berbahan baku sampah plastik, dan Apabila Pajak Masukan tidak dapat ditarik karena merupakan bukan NPPKP bagaimana perlakuannya? Terimakasih

Konsultasi Banding

Fri, 29 Jan 2010 16:33:27 WIT

Selamat Siang Mohon informasi tentang persyaratan banding,tentang masalah ppn yang dalam faktur pajak ada kesalahan nama yang seharusnya nama Purwanto Handriarto tetapi tertulis nama CV.Prestige Furniture Terimakasih

Impor Barang Kena Pajak

Wed, 17 Feb 2010 01:34:43 WIT

Selamat Sore, Saya mau tanya jika saya beli part mobil type landcruiser dari australia (bumper, kaca, lampu), karena hanya disana adanya, pajak/bea apa saja yang harus saya bayar dan berapa besarnya? salam, evan

Banding atas Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi STP PPN

Mon, 23 Mar 2009 16:19:02 WIT

Siang , Apa STP PPN yang sudah diminta permohonan untuk dihapus atau dikurangi ke Kanwil dan ditolak masih bisa diajukan banding ke pandilan pajak? Terimakasih

Keberatan atas Luas Tanah dalam SPPT PBB

Mon, 23 Mar 2009 17:20:52 WIT

Ukuran luas tanah di SPPT PBB berbeda (lebih besar) dengan yg tertera di sertifikat hak milik, bagaimana proses untuk perbaikan data tersebut ? Terimakasih

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan yang baru masuk Kerja di tengah tahun

Wed, 25 Mar 2009 20:15:54 WIT

Dear Pajak Online, Ada karyawan kami yang baru masuk pertengahn tahun, pada saat dia akan melaporkan PPh orang pribadi ada 2 yaitu 1721-a1 dari perusahaan kami dan perusahaan yang lama. Bagimana cara melaporkannya di 1770S karena kalau dia gabungkan penghasilan 1770S maka akan timbul kurang bayar. Mohon untuk kaus ini saya bisa di kiriman contoh PPh 1770S-nya. Best regard, Stevie

Pajak Masukkan atas Pembelian Kijang dapat Dikreditkan ?

Thu, 12 Mar 2009 16:33:14 WIT

Pak/Mbak, di Perusahaan kami membeli mobil kijang kan harus bayar PPNBM dan PPN, apakah PPN nya bisa dikreditkan?? Maksudnya kami dipungut PPN dan PPNBM. Apakah Pajak Masukkannya (PPN yang telah kami bayar) bisa kami kreditkan. Terimakasih.

Cara memakai Norma Penghitungan Penghasilan Bruto

Mon, 26 Jan 2009 15:26:59 WIT

Bagaimana Cara mengitung pajak Orang pribadi dengan menggunakan norma penghitungan dan syaratnya apa aja??

Pajak Penghasilan atas Dokter

Sat, 24 Jan 2009 01:41:31 WIT

Saya seorang dokter, bekerja praktek di 2 rumah sakit sebagai dokter tamu (tidak tetap) dan 1 tempat praktek Pribadi. Rumah sakit sudah memotong setiap bulan sebesar 7,5%. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghitung PPh 21 saya, apakah saya memakai Norma Perhitungan ? Terima kasih

Pembebanan Hutang Direksi kepada Perusahaan

Sat, 27 Dec 2008 01:53:41 WIT

Apakah secara pajak,HUTANG DIREKSI di suatu perusahaan bisa di akui sebagai beban perusahaan terhadap direksi tersebut