PAJAKITA

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Sesuai PMK Nomor : 78/PMK.03/2010

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 14 May 2012 04:11:00 +0000

Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. Peraturan Menteri Keuangan ini efektif berlaku mulai tanggal 1 April 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya akan saya sebut dengan Undang-undang PPN).

Seiring dengan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang, maka PMK Nomor 78/PMK.03/2010 ini pun telah mengalami beberapa kali perubahan atau merupakan hasil perubahan dari peraturan menteri keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Riwayat peraturan menteri keuangan yang diterbitkan sebelum PMK ini dapat disebutkan secara kronologis sebagai berikut :

KMK Nomor : 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989
KMK Nomor : 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994
KMK Nomor : 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994
KMK Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000
PMK Nomor : 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010

Ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN

Sebelum kita mencoba “menguliti” apa yang diatur di dalam PMK Nomor 78/PMK.03/2010, mari kita coba pahami ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN.

Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN menyatakan, apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN menjelaskan pengertian penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan atas penyerahan barang atau jasa diatur di dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang PPN.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN.

Maka berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN tersebut, jika dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan dua macam penyerahan sekaligus yaitu penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Artinya, pengusaha kena pajak dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan jika memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut :

Dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak sekaligus melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak
Pajak Masukan untuk penyerahan yang tidak terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti.

Hal-hal yang Diatur Dalam PMK Nomor 78/PMK.03/2010

Selanjutnya, apa sebenarnya yang diatur dan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan ini? Hal-hal yang diatur dalam PMK ini paling tidak meliputi;

Ketentuan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan dan juga melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Pedoman / cara penghitungan
Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Pembatasan penggunaan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
Contoh penghitungan

Perlakuan pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan dan juga melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

Pada Pasal 8 PMK Nomor 78/PMK.03/2010, dinyatakan bahwa Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Selanjutnya di dalam Lampiran PMK ini diatur bahwa, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan juga melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dapat terjadi dalam kondisi antara lain :

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak),
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha,
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana diuraikan di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukanadalah sebagai berikut :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya :
1. Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;
2. Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya :
1. Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
2. Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
3. Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Misalnya :
1. Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;
2. Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

Pedoman Penghitungan Pajak Masukan

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dimaksudkan dalam PMK ini diformulasikan dengan persamaan matematis sebagai berikut :

	P = PM X Z
dengan ketentuan :
	P	:	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	PM	:	Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
	Z	:	Persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Pengusaha Kena Pajak yang telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan seperti tersebut diatas harus menghitung kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut:

Untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun :

	P’ =	PM	X Z'
		T
dimana :
	P'	:	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku
	PM	:	Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
	T	:	Masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan ketentuan; untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun, sedang untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena Pajak adalah 4 (empat) tahun
	Z'	:	Persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku

Untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang :

	P’ =	PM	X Z'
dimana :
	P'	:	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku
	PM	:	Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
	Z'	:	Persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

Contoh penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maupun penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dapat dibaca pada lampiran PMK Nomor:78/PMK.03/2010 atau Anda dapat men-download-nya di halaman ini.

Pembatasan Penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan untuk menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat (7) Undang-undang PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp.1.800.000.000. (PMK Nomor 74/PMK.03/2010).

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan untuk menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat (7a) Undang-undang PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu (PMK Nomor 79/PMK.03/2010).

Catatan Penulis atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010

Definisi Penyerahan Yang Terutang Pajak

Definisi menurut memori Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN :

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Definisi menurut Pasal 1 ayat (6) PMK Nomor : 78/PMK.03/2010 :

Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dari 2 (dua) definisi “penyerahan yang terutang pajak” tersebut di atas, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian Penulis :

Menurut memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam definisi ini, ketentuan pengenaan PPN disebutkan secara umum dan tidak menyebutkan pasal tertentu dari Undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketentuan pengenaan PPN pada Undang-undang PPN terdapat pada Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D. Pasal 16C Undang-undang PPN mengatur pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri sehingga tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang atau jasa. Sedang Pasal 16D secara jelas menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak ….dst. Sehingga kita dapat memahami bahwa penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak sesuai Pasal 4 dan Pasal 16D Undang-undang PPN. [Definisi I]

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) PMK Nomor : 78/PMK.03/2010, Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam definisi ini secara jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang PPN [saja], sedangkan penyerahan BKP yang dikenai PPN sesuai Pasal 16D tidak termasuk dalam pengertian/definisi penyerahan yang terutang pajak. [Definisi II]

Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa definisi penyerahan yang terutang pajak menurut memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN berbeda dengan definisi penyerahan yang terutang pajak menurut PMK Nomor 78/PMK.03/2010. Perbedaan ini tentu akan menjadi masalah pada saat kita menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Ilustrasi kasus seperti dibawah ini akan memberikan penjelasan bahwa perbedaan definisi tersebut akan mempengaruhi hasil penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak.

Ilustrasi Kasus
PT. Gema Sawit Moncer (GSM) sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu meliputi perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit (CPO). Pada bulan Januari 2011 perusahaan menjual 2 (dua) unit genset lama merk Sukomat kapasitas 1000kVA yang sudah tidak digunakan, dengan harga total Rp.1.200.000.000. Atas penjualan genset tersebut Perusahaan telah memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak.
Pada bulan yang sama, Perusahaan juga membeli 3 (tiga) unit truck baru dengan harga Rp.300.000.000 per unit dan telah menerima faktur pajak (nilai PPN sebesar Rp.90.000.000. Masa manfaat truck sebenarnya 5 (lima) tahun, tetapi untuk tujuan penghitungan sesuai PMK ini ditentukan paling lama 4 (empat) tahun. Truck tersebut akan digunakan untuk kegiatan perkebunan dan produksi CPO.
Selanjutnya diketahui bahwa total peredaran usaha selama tahun buku 2011 adalah Rp 100.000.000.000 yang berasal dari penjualan CPO sebesar Rp 80.000.000.000 dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp 20.000.000.000.

Pertanyaan :
Berapakah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT. GSM pada saat penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada akhir tahun buku?

Jawaban sesuai Definisi I :

P’	=	PM	X	Z'
		T
	=	90.000.000		X	80.000.000.000
		4			101.200.000.000
	=	17.786.561
Penjelasan :
P'	:	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku = Rp.17.786.561
Z'	:	Persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak (Rp.80.000.000.000) terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku (Rp.80.000.000.000 + Rp.20.000.000.000 + Rp.1.200.000.000 = Rp.101.200.000.000)

Jawaban sesuai Definisi II :

P’	=	PM	X	Z'
		T
	=	90.000.000		X	81.200.000.000
		4			101.200.000.000
	=	18.053.360
Penjelasan :
P'	:	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku = Rp.18.053.360
Z'	:	Persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak (Rp.80.000.000.000 + Rp.1.200.000.000) terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku (Rp.80.000.000.000 + Rp.20.000.000.000 + Rp.1.200.000.000 = Rp.101.200.000.000)

Dari ilustrasi di atas menunjukkan secara jelas bahwa hasil penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Definisi I berbeda dengan hasil penghitungan menurut Definisi II, dengan selisih perbedaan sebesar Rp.266.798 per tahun buku atau secara total sebesar Rp.1.057.194. Besar atau kecilnya selisih tersebut tergantung kepada besarnya nilai penyerahan BKP (eks Pasal 16D UU PPN), dalam hal ini adalah nilai penjualan aktiva berupa genset.

Keterkaitan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010

Memperhatikan ketentuan mengenai perlakuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diuraikan pada poin a dan poin b di atas, menurut Penulis, lebih tepat jika dikatakan bahwa ketentuan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada poin a dan poin b tersebut merupakan penegasan dan penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN. Alasannya adalah sebagai berikut :
- Perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada poin a dan poin b tersebut tidak melibatkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 9 ayat (6) UU PPN
- Ketika Pengusaha Kena Pajak sudah dapat mendefinisikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam poin a, berarti bagian penyerahan yang terutang pajak sudah dapat diketahui dengan pasti, maka jelas ini merupakan “wilayah” Pasal 9 ayat (5) UU PPN. Contoh kasus yang dimuat pada Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN, akan lebih memperjelas alasan ini.
- Disisi lain, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada poin b, dimana Pengusaha Kena Pajak juga sudah dapat mendefinisikan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, juga jelas merupakan wilayah Pasal 9 ayat (5) mengingat bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanyalah Pajak Masukan yang berkenaan (digunakan) untuk kegiatan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sebaliknya Pajak Masukan yang tidak berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, tidak dapat dikreditkan.
Pemuatan ketentuan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan seperti pada poin a dan poin b di atas dalam PMK Nomor 78/PMK.03/2010 ini, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai dasar pengkreditan Pajak Masukan. Karena atas suatu perlakuan pengkreditan Pajak Masukan, misalnya Pajak Masukan atas pembelian pupuk pada perusahaan produsen jagung dan minyak jagung (terintegrasi), maka perlakukan tersebut bisa mendasarkan pada Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN atau bisa juga mendasarkan pada Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN juncto Pasal 8 PMK Nomor 78/PMK.03/2010. Padahal antara Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN mengatur hal yang berbeda.

Dalam implementasinya, terutama pada ranah official-assessment (pemeriksaan pajak) akan sangat mungkin menimbulkan dispute antara wajib pajak dan fiskus. Bisa terjadi fiskus mendasarkan pada Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN juncto Pasal 8 PMK Nomor 78/PMK.03/2010 atas penyesuaian fiscal (koreksi) yang dilakukan, sementara menurut Wajib Pajak seharusnya dasar hukumnya adalah Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN.

Namun demikian, perlu diketahui juga bahwa atas Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 ini sudah pernah dilakukan permohonan hak uji materiil oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengeluarkan putusannya pada awal Januari 2011. Adapun keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini adalah menolak permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon yaitu GAPKI. Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (16), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5) jo. Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN.

Adapun mengenai hubungan antara Pasal 8 PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dengan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN, tidak termasuk dalam objek yang dilakukan permohonan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu isu kekurangtepatan pemuatan ketentuan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan seperti dimaksud pada poin a dan poin b dalam PMK Nomor 78/PMK.03/2010 ini, masih relevan untuk didiskusikan.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN, namun demikian didalamnya mengatur juga ketentuan yang terkait dengan materi Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN.

Terdapat perbedaan definisi penyerahan yang terutang pajak antara Memori penjelasan Pasal 9 ayat (5) Undang-undang PPN dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010. (setidaknya menurut pemahaman Penulis).

Ketentuan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan di dalam PMK ini dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
1. Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya
2. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan seluruhnya
3. Pajak Masukan dikreditkan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Wed, 22 Feb 2012 07:36:00 +0000

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak (PKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak secara nasional. Registrasi ulang tersebut akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan 31 Agustus 2012, oleh kantor pelayanan pajak setempat atau Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

Secara nasional registrasi ulang akan diterapkan terhadap sekitar 700 ribu PKP terdaftar per Desember 2011. Menurut penjelasan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) DJP Dedi Rudaedi, dari sekitar 700 ribu PKP terdaftar baru sekitar 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Diduga pemilik Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang tak melaporkan SPT masa PPN ini sebenarnya sudah tidak memiliki usaha, tapi masih terdaftar. Karena itu, para pengusaha diminta untuk melakukan daftar (registrasi) ulang. (www.pajak.go.id, 15 Februari 2012).

Dari pelaksanaan registrasi ulang tersebut, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap PKP yang memenuhi kriteria tertentu.

Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah :

Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain.
Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya, atau
Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Verifikasi yang dilakukan terhadap PKP yang memenuhi kriteria tertentu tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak benar-benar tidak mempunyai persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila berdasarkan laporan hasil verifikasi diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak termasuk dalam kriteria tertentu maka akan diterbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan mengenai registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak tersebut diatur dala Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012.

The Use of Annual Income Tax Form Template in the English Language in accordance with PER-4/PJ/2011

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Fri, 09 Dec 2011 00:17:00 +0000

To make it easy for corporate taxpayers and individual taxpayer, especially for a foreign citizen taxpayer, the government (Directorate General of Taxes) have created a template or tool for taxpayers who do not understand Indonesian language in filling the Annual Income Tax.

This template is a refinement of the template that was created earlier. The enhancement is done to adjust the old template with the annual income tax return form, as specified in the Regulations the Director-General of Taxation Number PER-34/PJ/2010, which is effective from tax year 2010.

The templates are in PDF and displayed in a form of the Annual Income Tax in the English language that can generate a print-out form of the Annual Income Tax in Indonesian and English which has been filled.

Templates of the Annual Income Tax can be obtained by downloading the http://www.pajak.go.id/ site or obtained at the Tax Office where taxpayer is registered, or you can download from here. [Form 1771 US Dollar] or [Form 1771 Rp]

Batasan Pengusaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0000

Tulisan ini untuk menjawab pertanyaan beberapa pembaca yang menanyakan tentang batasan kapan pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mungkin yang menjadi pertanyaan pembaca tersebut adalah; pada batas peredaran usaha berapakah sebuah entitas usaha berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk melengkapi pembahasan, akan diuraikan juga isu-isu lain yang terkait. Isu lain yang kami rasa cukup penting adalah tentang batasan pengusaha kecil, kapan pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP serta bagaimana pengenaan PPN untuk pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Batasan Pengusaha Kecil

Di dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN diatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau melakukan ekspor BKP/JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kecil.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 didefinisikan bahwa Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan peredaran bruto disini adalah pengertian peredaran bruto dari sudut pandang PPN yaitu jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengusaha yang peredaran usahanya dalam satu tahun buku telah melebihi Rp 600.000.000 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, karena sudah tidak termasuk dalam batasan sebagai pengusaha kecil. Walaupun kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak berlaku untuk Pengusaha Kecil, Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka melekatlah kewajiban padanya untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Kapan pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000. Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa pengusaha sebenarnya telah berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi hal tersebut tidak dipenuhi pengusaha.

Pengenaan PPN untuk pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Kewajiban perpajakan bagi Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Pengusaha memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000.

[Mencoba] Mendefinisikan Kendaraan Bermotor Jenis Station Wagon

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sun, 26 Sep 2010 00:00:00 +0000

Pada tulisan kali ini saya masih ingin mengulas sedikit mengenai salah satu perubahan dalam Undang-undang PPN terbaru (UU. Nomor 42 Tahun 2009). Salah satu perubahan yang saya maksudkan adalah ketentuan pada Pasal 9 ayat (8) huruf c UU Pajak Pertambahan Nilai. Untuk melihat perubahan tersebut, berikut saya kutipkan bunyi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN sebelum dan setelah mengalami perubahan.

Sebelum mengalami perubahan (UU. Nomor 18 Tahun 2000) :

Pasal 9 ayat (8), Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Setelah mengalami perubahan (UU. Nomor 42 Tahun 2009) :

Pasal 9 ayat (8), Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk : c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
Dari materi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN di atas, baik sebelum atau setelah mengalami perubahan, maka ada beberapa hal yang patut untuk kita cermati :

Perubahan redaksi pada kalimat "... kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi..." menjadi " ... kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon ..."

[Mencoba] Mendefinisikan Kendaraan Bermotor Berupa Station Wagon

Perubahan redaksi pada kalimat "... kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi..." menjadi " ... kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon ..."

Tidak dipungkiri bahwa sebelum ketentuan ini mengalami perubahan, kita sering mengalami kesulitan untuk menerapkan ketentuan ini di lapangan disebabkan karena kesulitan atau ke-gamang-an kita dalam mendefinisikan kendaraan bermotor jenis jeep, station wagon, van dan kombi. Hal ini karena memang belum ada ketentuan perpajakan yang menjelaskan atau memberikan batasan dan kriteria yang pasti mengenai jenis kendaraan jeep, station wagon, van dan kombi. Sangat cepatnya perkembangan industri otomotif dalam persaingan merebut hati konsumen melalui model-model terbaru yang ditawarkan, menambah permasalahan tersendiri.

Namun kita patut bersyukur karena pada ketentuan yang baru, pasal ini telah mengalami perubahan (atau bisa diartikan juga sebagai penyempurnaan) dari ketentuan sebelumnya, sehingga menjadi lebih sederhana. Kita menjadi lebih mudah memahami bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam konteks pasal ini adalah atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon.

Permasalahan yang masih tersisa adalah sebuah pertanyaan, apakah definisi (batasan) dan bagaimana spesifikasi kendaraan bermotor yang termasuk sebagai station wagon?

[Mencoba] Mendefinisikan Kendaraan Bermotor Berupa Station Wagon
Pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN terbaru, disebutkan bahwa pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Sebagian besar kita pasti sudah sangat familiar dengan kendaraan jenis sedan, sehingga tidak perlu untuk dijelaskan di sini. Adapun untuk kendaraan jenis station wagon adalah tugas dan tujuan saya menuliskannya di blog ini.

Mengingat bahwa peraturan perpajakan belum ada yang memberikan definisi dan penjelasan spesifikasi station wagon (asumsi Penulis), maka Penulis akan berusaha memberikan referensi yang memadai agar Anda bisa mendefiniskan kendaraan (mobil) apa saja yang masuk kriteria sebagai station wagon.

Station Wagon Menurut Wikipedia
"A station wagon or estate car is a body style variant of a sedan/saloon with its roof extended rearward[1] over a shared passenger/cargo volume with access at the back via a third or fifth door (the liftgate or tailgate), instead of a trunk lid. The body style transforms a standard three-box design into a two-box design — to include an A, B & C-pillar, as well as a D pillar. Station wagons feature flexibility to allow configurations that either favor passenger or cargo volume, e.g., fold-down rear seats."

Menurut definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebuah mobil station wagon pada dasarnya merupakan variant dari jenis sedan, dengan atap diperpanjang kebelakang melampaui ruang penumpang dan kargo/barang, dengan akses di belakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintu-ekor/tail-gate), bukan dari bagasi.

Ilustrasi gambar di bawah ini mudah-mudahan dapat memperjelas definisi ini. Pada gambar atas adalah jenis sedan dimana badan mobil terdiri atas tiga kotak (pada gambar dibedakan dengan warna) yaitu bagian depan (ruang mesin), bagian tengah (ruang penumpang) dan bagian belakang (bagasi/kargo). Sedang station wagon adalah gambar yang tengah, dimana badannya hanya terdiri dari dua kotak yaitu bagian depan (ruang mesin) dan bagian belakang (ruang penumpang dan kargo/barang).

Station Wagon Menurut The American Heritage Dictionary
The American Heritage Dictionary defines a station wagon as "an automobile with one or more rows of folding or removable seats behind the driver and no luggage compartment but an area behind the seats into which suitcases, parcels, etc., can be loaded through a tailgate."

Definisi dari The American Heritage Dictionary lebih memperjelas gambaran kita akan sebuah station wagon, dimana digambarkan bahwa station wagon adalah sebuah mobil dengan satu atau lebih baris kursi yang dapat dilipat atau dilepas di belakang sopir dan tidak ada ruang bagasi [seperti pada sedan] tapi sebuah ruang di belakang kursi di mana koper, paket, dll, dapat dimuat melalui sebuah pintu belakang.

Penggunaan Istilah Station Wagon dan Perkembangannya
"Station wagon" atau "wagon" adalah istilah yang secara umum digunakan dalam bahasa Inggris United States, Australia, Kanada dan New Zealand. Sedang "estate car" atau "estate" adalah umum digunakan pada British English.

Pabrikan-pabrikan mobil dunia telah memasarkan body-style wagon dengan istilah yang bermacam-macam; misalnya Audi dengan "Avant", BMW dengan "Touring", Citroen dengan "Break", Volkswagen dengan "Variant", Opel dengan "Caravan", Wartburg dengan "Tourist", Fiat dengan "Weekend", Mazda dengan "Estate", serta pabrikan lainnya dengan istilah yang berbeda pula.

Persamaan dan Perbedaan Station wagon dengan Hatchback
Persamaan antara Station wagon dengan hatchback adalah keduanya mempunyai design konfigurasi yang sama yaitu dua kotak, kotak bagian depan adalah ruang mesin dan kotak belakang adalah ruang penumpang dan kargo/barang dalam satu ruang, serta terdapat pintu belakang untuk akses kargo/barang. Disamping mempunyai persamaan, keduanya juga mempunyai sedikit perbedaan yang antara lain adalah sebagai berikut :

Ruang Kargo/barang. Ruang kargo pada station wagon lebih luas dengan jendela pada ruang kargo juga lebih luas, sedang pada hatchback relatif lebih sempit dan jendela yang minim, bahkan mungkin tanpa jendela samping di area kargo.
Kursi. Pada station wagon mempunyai dua atau tiga baris kursi penumpang sedang pada hatchback hanya satu atau dua baris kursi saja.
Suspensi Belakang. Suspensi belakang pada station wagon pada umumnya didesign dengan suspensi yang lebih memungkinkan untuk mengangkut beban tambahan dibanding dengan hatchback.
Pintu Belakang. Pintu belakang pada hatchback biasanya didesign dengan fitur pintu berengsel dibuka keatas (top-hinged liftgate) atau kombinasi dengan pintu dibuka ke bawah untuk akses ke ruang kargo/barang.

Spesifikasi Station Wagon
Dari uraian tentang definisi station wagon di atas maka dapat kita simpulkan bahwa station wagon adalah sebuah mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Konfigurasi badan mobil terdiri dua kotak (two-box) yaitu kotak depan (ruang mesin) dan kotak belakang (ruang penumpang dan kargo/barang menyatu dalam satu ruang), bukan tiga kotak (three-box) sebagaimana sedan.
Mempunyai akses keruang penumpang/kargo melalui pintu belakang (bukan bagasi)
Mempunyai dua atau tiga baris kursi penumpang

Hatchback mempunyai spesifikasi mirip dengan station wagon, hanya size dan volume badan (body) relatif lebih kecil, sehingga kita kategori-kan juga sebagai station wagon.

Mengidentifikasi Mobil di Pasar Indonesia
Setelah kita mengetahui spesifikasi khusus dari kendaraan jenis station wagon maka dengan mudah kita akan bisa mengidentifikasi apakah sebuah mobil termasuk dalam kriteria sebagai station wagon atau bukan.

Berdasarkan spesifikasi yang sudah disebutkan di atas, untuk mobil keluaran Toyota yang dipasarkan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai station wagon antara lain Avanza, Innova, Rush, Fortuner, Previa, Land Cruiser dan Alphard.

Pada mobil keluaran Suzuki yang termasuk kategori station wagon antara lain Aerio, Escudo, Vitara, Karimun dan Katana.

Pada mobil keluaran Honda antara lain CRV, Odyssey dan Freed. Pada mobil keluaran Hyundai antara lain Tucson, H-1, dan Santa Fee.

Adapun untuk Jazz (Honda), Yaris (Toyota), X-Over (Suzuki), Aveo (Hyundai), dan yang sejenisnya mempunyai spesifikasi sebagai Hatchback, merupakan station wagon dengan ukuran relatif lebih kecil.

Uraian di atas mudah-mudahan mengurangi ke-gamang-an kita untuk mengidentifikasi apakah suatu jenis kendaraan bermotor termasuk dalam kategori station wagon atau bukan sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Keterangan-keterangan Yang Harus Dicantumkan Pada Faktur Pajak Per 1 April 2010

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 10 May 2010 16:02:00 +0000

Kita tentu sering mendengar istilah faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak Standar adalah Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. (PenjelasanPasal 13 ayat (5) UU. Nomor 18 Tahun 2000).

Sedangkan Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) UU Nomor 18 Tahun 2000. Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5), maka Faktur Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan.

Pada Undang-undang PPN yang baru (UU. No. 42 Tahun 2009) tidak dikenal lagi istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana. Oleh karena itu formulir faktur pajak yang harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak perlu disesuaikan, dari "Faktur Pajak Standar" menjadi "Faktur Pajak".

Di dalam Pasal 13 ayat (5) UU. Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Pasal 13 ayat (5) adalah merupakan salah satu pasal dalam UU. PPN yang mengalami perubahan. Perubahan dimaksud adalah perubahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU. Nomor 42 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Kalau kita perhatikan, perubahan keterangan yang harus dicantumkan pada faktur pajak adalah tidak perlu lagi mencantumkan jabatan dari pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak.

Lebih lanjut kalau perhatikan contoh formulir faktur pajak pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-13/PJ/2010, tidak perlu lagi mencantumkan NPPKP dan tanggal pengukuhan PKP baik untuk PKP Penjual maupun PKP Pembeli. Formulir Faktur Pajak sesuai ketentuan PER-13/PJ./2010 dapat didownload di sini (Faktur Pajak Rupiah dan Faktur Pajak Valas)

Faktur Pajak 2010, Kapan Harus Dibuat?

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Fri, 07 May 2010 09:25:00 +0000

Di dalam Pasal 13 ayat (1a) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 dijelaskan bahwa faktur pajak harus dibuat pada:

saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Hal yang baru atau merupakan ketentuan baru terkait dengan kapan faktur pajak harus dibuat adalah apa yang disebutkan pada poin a sebagaimana tersebut di atas, bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Ketentuan pada poin b, poin c dan poin d tidak mengalami perubahan atau sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan berikut hanya menguraikan hal yang terkait dengan ketentuan pada poin a, sedangkan poin b, poin c dan poin d dianggap sudah jelas.

Terkait dengan poin a, pada ketentuan yang berlaku sebelumnya (sebelum 1 April 2010), faktur pajak harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. Namun jika pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, maka faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran.

Contoh kasus:

Jika penyerahan BPK dan/atau JKP dilakukan pada bulan April 2009 maka faktur pajak harus dibuat paling lambat tanggal 31 Mei 2009. Kecuali jika pembayaran dilakukan sebelum tangggal tersebut, misalnya pembayaran tanggal 20 Mei 2009 maka faktur pajak harus dibuat paling lambat tanggal 20 Mei 2009.

Mulai tanggal 1 April 2010, berlaku ketentuan baru bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP. Atau dapat diartikan bahwa tanggal faktur pajak harus sama dengan tanggal saat penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan.

Contoh kasus :

PT. Hijau Muda melakukan penjualan barang dagangan (BKP) memenuhi P.O. tertanggal 3 April 2010 dari PT. Biru Tua. Sesuai perjanjian barang tersebut akan sampai di gudang pembeli (PT. Biru Tua) pada tanggal 30 April 2010, dan pembayaran akan dilakukan 30 hari setelah barang diterima. Karena masalah transportasi barang tersebut baru diterima di gudang PT. Biru Tua pada tanggal 5 Mei 2010, dan tanda terima barang ditandatangi oleh pejabat dari PT. Biru Tua pada tanggal tersebut. Invoice diterbitkan oleh PT. Hijau Muda pada tanggal 5 Mei 2010 dan mengirimkannya kepada PT. Biru Tua. Dan pada tanggal 3 Mei 2010 PT. Biru Tua melunasi hutangnya kepada PT. Hijau Muda. Pertanyaannya adalah kapan faktur pajak harus dibuat oleh PT. Hijau Muda?

Pada kasus tersebut, PT. Hijau Muda harus membuat (menerbitkan) faktur pajak pada tanggal 5 Mei 2010. Mengapa faktur pajak harus diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2010? Karena penyerahan BKP terjadi pada tanggal 5 Mei 2010, yaitu pada saat hak atas BKP berpindah dari Penjual (PT. Hijau Muda) kepada Pembeli (PT. Biru Tua). Penyerahan BKP pada kasus ini, termasuk penyerahan barang kena pajak karena suatu perjanjian (jual-beli) [lihat Pasal 1A UU. Nomor 42 tahun 2009]. Dan penyerahan hak atas BKP ini dibuktikan dengan dokumen serah terima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Faktur Pajak Gabungan

Adapun untuk Faktur Pajak Gabungan, harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Faktur Pajak Baru Per 1 April 2010 Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Tue, 04 May 2010 15:48:00 +0000

Salah satu tema penting terkait dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 sejak 1 April 2010 adalah tema tentang faktur pajak. Tema ini penting karena perubahan beberapa ketentuan pada undang-undang tersebut terkait erat dengan faktur pajak dalam kedudukannya sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam beberapa forum diskusi, milist, dan situs jejaring social yang sempat saya baca, saya menangkap ada “kegundahan” yang dialami wajib pajak dalam mengimplementasikan ketentuan baru ini.

Kegundahan ini saya kira beralasan, karena kekhawatiran terjadinya kesalahan dalam penerbitan faktur pajak yang tentu membawa konsekuensi tertentu. Konsekuensi tertentu dimaksud bisa berupa denda administrasi pajak atau tidak dapat dikreditkannya faktur pajak karena cacat.

Untuk mengurangi kegundahan dan kegamangan ini, saya akan mencoba untuk menguraikan beberapa hal penting terkait ketentuan baru mengenai faktur pajak. Disamping itu juga akan diuraikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan ketentuan baru (transisi) mengenai faktur pajak.

Identifikasi perubahan-perubahan yang terkait dengan faktur pajak tersebut, dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 dengan ketentuan-ketentuan pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PER-159/PJ/2006. Perubahan-perubahan yang diuraikan adalah perubahan-perubahan yang substansial, perubahan yang sifatnya redaksional yang sifatnya hanya untuk memperjelas pengertian atau batasan tidak diuraikan dalam tulisan ini.

Perubahan-perubahan Mengenai Faktur Pajak

Jika kita pelajari secara seksama Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 dan kita bandingkan dengan PER-159/PJ/2006, maka kita akan mendapatkan beberapa perubahan terkait dengan faktur pajak. Perubahan-perubahan tersebut meliputi :

Saat Faktur Pajak harus dibuat
Perubahan keterangan-keterangan yang dimuat pada Faktur Pajak
Batas akhir pemberitahuan tertulis penggunaan kode cabang pada Kode Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setempat (Pasal 7 ayat [2] PER-13/PJ/2010)
Batas akhir pemberitahuan tertulis Penambahan dan/atau Pengurangan penggunaan kode cabang pada Kode Faktur Pajak oleh PKP kepada Kepala KPP Setempat (Pasal 7 ayat [5] PER-13/PJ/2010)
Batas akhir pemberitahuan tertulis perihal nomor urut pada faktur pajak telah mencapai angka 99999999 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan) sebelum bulan Januari awal tahun kalender berikutnya, oleh PKP kepada Kepala KPP Setempat (Pasal 9 ayat [6] PER-13/PJ/2010)
Batas akhir pemberitahuan tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak (Pasal 10 ayat [1] PER-13/PJ/2010)
Batas akhir pemberitahuan tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani faktur pajak oleh PKP Orang Pribadi kepada Kepala KPP Setempat (Pasal 10 ayat [3] PER-13/PJ/2010)
Batas akhir pemberitahuan tertulis perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani faktur pajak oleh PKP kepada Kepala KPP Setempat (Pasal 10 ayat [4] PER-13/PJ/2010)

Itulah perubahan-perubahan penting mengenai faktur pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (8) UU. Nomor 42 Tahun 2009 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38/PMK.03/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 juncto PER-13/PJ/2010. Penjelasan masing-masing perubahan tersebut akan diuraikan pada tulisan berikutnya.

Pengenaan PPN Pasal 16C Atas Kegiatan Membangun Sendiri (Bagian II)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Tue, 13 Apr 2010 01:13:00 +0000

Tarif, Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Terutangnya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan Membangun sendiri adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah saat mulai dibangunnya bangunan.

PPN KMS = 10% x 40% x Total Biaya (tidak termasuk harga tanah)

Pembayaran dan Pelaporan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

Pajak Pertambahan Nilai terutang tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Bangunan Digunakan Oleh Pihak Lain

Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti Surat Setoran Pajak asli PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.

Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Pengkreditan PPN Masukan

PPN Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Kegiatan Membangun Sendiri (Bagian I)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 12 Apr 2010 00:37:00 +0000

Istilah Kegiatan Membangun Sendiri mulai kita kenal sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tepatnya terdapat pada Pasal 16C undang-undang tersebut, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Pada UU. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, Pasal 16C ini mengalami sedikit perubahan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Pengertian dan Definisi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 595/KM.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, yang dimaksud dengan Membangun Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C UU. PPN adalah :

a. membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha;
b. luas bangunan 400 m2 atau lebih;
c. bangunan bersifat permanen.

Pengertian tersebut mengalami perubahan redaksional (tidak substantif) seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 554/KMK.03/2000 tanggal 22 Desember 2000 menjadi sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen.”

Namun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002, ada perubahan yang signifikan terkait mengenai batasan luas bangunan dalam konteks kegiatan membangun sendiri ini, dari batasan luas bangunan 400 m2 atau lebih menjadi 200 m2. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002, yang mengatakan :

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen."

Terhitung mulai tanggal 1 April 2010 seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.03/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, batasan luas bangunan mengalami perubahan lagi dari luas bangunan 200 m2 atau lebih menjadi 300 m2 atau lebih. Selain mengenai batasan luas bangunan yang mengalami perubahan, terdapat juga penegasan-penegasan lain terkait mengenai kegiatan membangun sendiri.

Agar lebih jelas dan lengkap di bawah ini adalah petikan bunyi Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan tersebut :

Pasal 2 ayat (3)
Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pasal 2 ayat (4)
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
c. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapat diikhtisarkan bahwa kegiatan membangun sendiri (bangunan) yang dikenakan (terhutang) Pajak Pertambahan Nilai adalah kegiatan membangun sendiri dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

(1) Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
Persyaratan pertama membatasi bahwa kegiatan membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pihak yang membangun. Sebagai ilustrasi, jika sebuah perusahaan pabrikan obat (PT. XYZ) membangun sendiri sebuah bangunan gudang penyimpanan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan membangun sendiri gudang penyimpanan yang dilakukan oleh PT. XYZ, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PT. XYZ (sebagai pabrikan obat). Berbeda kasusnya jika yang melakukan pembangunan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang real estate, maka kegiatan membangun sendiri tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

(2) Bangunan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
Ketentuan ini memberikan penegasan atas apa yang belum disebutkan secara eksplisit pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, bahwa siapapun yang akan menggunakan bangunan, digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain, bukanlah faktor yang relevan untuk menentukan apakah termasuk sebagai Kegiatan Membangun Sendiri atau bukan.

(3) Konstruksi bangunan terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan/atau baja
Pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, syarat bangunan adalah permanen. Persyaratan “permanen “ pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.03/2010 diubah dengan batasan tentang konstruksi bangunan yang digunakan, sehingga mengurangi interpretasi yang bermacam-macam.

(4) Diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
Ketentuan dan batasan ini cukup jelas bahwa bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Sehingga dengan demikian jika bangunan diperuntukkan tidak sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, maka tidak termasuk sebagai kegiatan membangun sendiri.

(5) Luas bangunan minimal 300m2
Luas bangunan yang termasuk sebagai Kegiatan Membangun Sendiri adalah bangunan dengan luas minimal 300m2 (tiga ratus meter persegi).

Download Formulir Perpajakan

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sun, 24 Jan 2010 16:39:00 +0000

Formulir-formulir perpajakan berikut ini dapat Anda download untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, baik terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan ke kantor pajak, meliputi pelaporan bulanan (SPT Masa) maupun tahunan (SPT Tahunan). Sebagian besar telah menggunakan format excel sehingga mudah untuk dipergunakan. | Halaman ini telah diperbarui, silakan Klik di sini.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan

SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Rupiah Tahun Pajak 2009 PER-39/PJ/2009
- Excel | Form-1771 Rupiah | Lampiran Khusus | Lampiran Khusus Transkrip LK |
- Pdf | Form-1771 Rupiah | Lampiran Khusus | Lampiran Khusus Transkrip LK |
SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Dollar Tahun Pajak 2009 PER-39/PJ/2009
- Excel | Form-1771 Dollar | Lampiran Khusus | Lampiran Khusus Transkrip LK |
- Pdf | Form-1771 Dollar | Lampiran Khusus | Lampian Khusus Transkrip LK |
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770 Tahun Pajak 2009 PER-34/PJ/2009
- Excel | Form-1770 | Form-1770S | Form-1770SS |
- Pdf | Form-1770 | Form-1770S | Form-1770SS |
SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Rupiah Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum: PER-81/PJ/2007 | Excel 245kb
SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Dollar Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 278kb
SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan Form-1771Y Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 59kb
SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form-1721 Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 211kb
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770 Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 381kb
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770S Tahun Pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 104kb
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770SS Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007, PER-8/PJ/2008 | Excel 131kb
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form-1770SS Tahun Pajak 2008 | Dasar hukum : PER-24/PJ/2008, PER-7/PJ/2009 | Excel 627kb
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pembetulan Form-1770Y Tahun pajak 2007/2008 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007 | Excel 55kb
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Form-1771 Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form-1721 Tahun Pajak 2007 | Dasar hukum : PER-81/PJ/2007

SPT Masa Pajak Penghasilan

SPT Masa PPh Pasal 21 | Mulai berlaku Juli 2009 | Petunjuk Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 | Dasar hukum : PER-32/PJ/2009 | Excel 326kb
SPT Masa PPh Pasal 23/26 | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23/26 | Bukti Potong PPh Pasal 23 | Bukti Potong PPh Pasal 26 | Mulai Nopember 2009 | Dasar Hukum : PER-53/PJ/2009 | Pdf 527kb
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)New !!! | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat(2 | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat(2) Bunga Deposito | Bukti Potong PPh Final Hadiah Undian | Bukti Potong PPh Final Penjualan Saham | Bukti Potong PPh Final Bunga Deposito | Mulai Nopember 2009 | Dasar hukum : PER-53/PJ/2009 | Pdf

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

SPT Masa PPN 1108 | Mulai Masa Januari 2008 | Dasar hukum : PER-180/PJ/2007, PER-14/PJ/2008, PER-29/PJ/2008
SPT Masa PPN 1108 | Mulai Masa Januari 2008 | Dasar hukum : PER-180/PJ/2007, PER-14/PJ/2008, PER-29/PJ/2008
SPT Masa PPN 1107 | Mulai Jan 2007 s/d Des 2007 | Dasar hukum : PER-146/PJ/2006, PER-142/PJ/2007 | Excel 172Kb
SPT Masa PPN 1195 | Mulai Masa Januari 1995 s/d Desember 2006 | Dasar hukum : KEP-12/PJ/1995, KEP-155/PJ/1997, KEP-222/PJ/1997 | Excel 235Kb

| Halaman ini telah diperbarui, silakan Klik di sini |

Pengenaan PPN Pasal 16D Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sun, 27 Dec 2009 17:34:00 +0000

Pengenaan Pasal 16D yang mengatur tentang Pengalihan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, termasuk pasal yang mengalami perubahan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Perubahan pada Pasal 16D yang dilakukan dalam undang-undang ini bisa dikatakan cukup signifikan dan relatif lebih memberikan kepastian hukum.

Agar dapat melihat perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan dalam Pasal 16D UU PPN, berikut disajikan persandingannya :

Pasal 16 D Sebelum mengalami perubahan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Pasal 16D setelah mengalami perubahan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Perubahan-perubahan :
Berdasarkan persandingan Pasal 16D sebelum dan sesudah perubahan, sebagaimana diuraikan di atas, dapat pahami sebagai berikut :

Perubahan kata “aktiva” menjadi frase “Barang Kena Pajak berupa aktiva”
Penggunaan istilah Barang Kena Pajak berupa aktiva memberikan batasan yang lebih jelas atas objek yang diserahkan dalam konteks Pasal 16D, karena istilah Barang Kena Pajak mempunyai definisi yang jelas dalam Undang-undang PPN (baca Pasal 1 UU PPN), berbeda dengan istilah “aktiva” yang definisinya kurang begitu jelas diterangkan di dalam UU. PPN.

Kriteria atau persyaratan pengenaan PPN
Di dalam Pasal 16D sebelum perubahan, persyaratan pengenaan PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya (menurut ketentuan) dapat dikreditkan.
Sedangkan menurut Pasal 16D setelah perubahan, dapat dikatakan bahwa semua penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan PPN, kecuali atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.

Pengenaan PPN Pasal 16D Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Bagian-II)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Fri, 18 Dec 2009 05:57:00 +0000

Ilustrasi Kasus

Board of Directors (B.O.D) PT. XYZ sebuah perusahaan pembuat sepeda terkenal merk “P” telah memutuskan untuk mengganti sebagian mesin-mesin yang dibeli tahun1998 kepada distributor lokal yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan bermaksud melepas mesin-mesin tersebut pada awal tahun 2010 dengan cara menjualnya kepada calon pembeli, dan kebetulan sudah ada pihak yang bersedia untuk membelinya (calon pembeli bukan Pemungut PPN).

Perusahaan juga bermaksud untuk menjual tiga buah kendaraan jenis sedan perolehan tahun 2000 yang selama ini digunakan oleh para direksi, dan akan menggantinya dengan kendaraan baru. Sebagai informasi tambahan PT. XYZ adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Ditjen Pajak.

Terkait dengan rencana penjualan mesin-mein dan kendaraan tersebut, ada beberapa permasalahan yang perlu kita jawab yaitu, apakah atas penjualan mesin-mesin dan kendaraan tersebut harus dikenakan PPN? Bagaimana mekanisme pengenaannya? Bagaimana cara mempertanggungjawabkan PPN terutangnya?
Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan pada Bagian-I tulisan ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa aktiva yang akan dilepas (dijual) terdiri atas dua jenis yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor jenis jenis sedan.
Mesin-mesin yang dibeli pada tahun 1998 adalah mesin-mesin yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dibeli dari Pengusaha Kena Pajak PPN dipungut dengan faktur pajak standar, dengan demikian PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Kendaraan bermotor jenis sedan yag dibeli tahun 2000, menurut ketentuan yakni Pasal 9 ayat (8) UU PPN 1984, tidak dapat dikreditkan.
PT.XYZ sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak.

Kesimpulan

Atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang akan dilakukan pada awal 2010, dikenakan PPN Pasal 16D sebesar 10% dari harga jual-nya. Sebagai pertanggungjawaban atas pengenaan PPN tersebut diterbitkan faktur pajak dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (Lampiran 1 Romawi II Formulir 1108A).
Atas penjualan aktiva berupa kendaraan bermotor jenis sedan tidak dikenakan PPN karena salah satu persyaratan dalam Pasal 16D UU PPN 1984 yaitu bahwa PPN yang dibayarkan pada saat perolehan aktiva tersebut (menurut ketentuan) dapat dikreditkan tidak terpenuhi.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Pengenaan PPN Pasal 16D Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Bagian-I)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sat, 12 Dec 2009 17:51:00 +0000

Tulisan ini terdiri atas dua bagian, bagian pertama akan mengulas tentang aspek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dengan pendekatan historis tentang perubahan-perubahan ketentuan terkait pengenaan PPN dan cara mempertanggungjawabkan pajak terutangnya, sejak tahun 1984 hingga sekarang. Sedang pada bagian kedua akan disajikan ilustrasi kasus untuk memperjelas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang relevan.

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sebelum 1 Januari 1995

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (selanjutnya akan disebut UU. PPN 1984) atau sebelum tanggal 1 Januari 1995, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 huruf d sub 2) sub c) Undang-undang PPN 1984, beserta memori penjelasannya.

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sejak 1 Januari 1995

Perubahan mendasar terjadi melalui Pasal 16D Undang-undang PPN 1984. Pasal ini mengatur bahwa penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dikenakan pajak, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

Di dalam memori penjelasan Pasal 16D UU PPN 1984, dikatakan bahwa penyerahan mesin , peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan UU PPN 1984, dapat dikreditkan. Sebaliknya apabila Pajak Pertambahan Nilai dimaksud tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan undang-undang , maka atas penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan PPN, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN ini karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif misalnya faktur pajaknya cacat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984.
Dengan demikian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dikenakan PPN jika memenuhi 2 (dua) persyaratan kumulatif sebagai berikut :

Yang melakukan penyerahan atau pemindahtanganan adalah Pengusaha Kena Pajak,
PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Kata “dapat” pada persyaratan yang kedua ini memberikan indikasi bahwa ketentuan tersebut bersifat normatif. Apakah Pajak Pertambahan Nilai tersebut benar-benar sudah dikreditkan atau belum, bukan faktor yang relevan. (Untung Sukardji, 2005).

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak-nya adalah Harga Jual.

Cara Mempertanggungjawabkan PPN yang Terutang atas Pengalihan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Periode 1/1/1995 s.d. 31/12/2006)

Cara mempertanggungjawabkan PPN terutang atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, adalah sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 sebagai berikut:

PPN yang terutang atas pengalihan aktiva eks Pasal 16D UU. PPN 1984 harus disetor seluruhnya atau sebesar Pajak Keluaran, dengan menggunakan SSP tersendiri, jadi berbeda dengan cara mempertanggungjawabkan Pajak Keluaran lainnya.

Penyetoran tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengallihan

Atas pengalihan tersebut dapat dibuatkan Faktur Pajak Standar, namun tidak perlu dicantumkan pada formulir 1195 A1 (Lampiran Pajak Keluaran) SPT Masa PPN 1195.

Pelaporan pada SPT Masa PPN dilakukan pada bulan terjadinya pengalihan aktiva tersebut . Sedangkan SSP-nya harus dilampirkan pada SPT Masa PPN yang bersangkutan dan mengisi kode J butir 8 (Kode I.2

Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya UU. PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), maka atas pengalihan aktiva tersebut, tidak terutang PPN.

Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut memperoleh fasilitas penangguhan Pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena Penangguhan Pembayaran PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

Cara Mempertanggungjawabkan PPN yang Terutang atas Pengalihan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sejak 1/1/2007 s.d. 31/3/2007)

Sejak diberlakukannya PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk Isi dan Cara Penyampaian SPT Masa PPN, yaitu mulai masa pajak Januari 2007, PPN yang terutang tidak disetorkan dengan SSP tersendiri tetapi dengan cara menerbitkan faktur pajak dan melaporkannya pada SPT Masa PPN Lampiran 1 Romawi II Formulir 1107A sebagai Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-11/PJ.52/2006, apabila PKP terlanjur menyetor PPN atas Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN) dengan SSP tersendiri (Kode Jenis Setoran 104), maka setoran tersebut dimasukkan ke butir II huruf b Formulir 1107 (Induk SPT) yaitu PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama.

Secara umum tidak ada perbedaan antara faktur pajak yang diterbitkan atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN) dengan faktur pajak yang diterbitkan atas penyerahan BKP/JKP lainnya. Yang membedakan hanyalah kode transaksi yang harus dicantumkan pada faktur pajak, yaitu kode “09” untuk Pengalihan Aktiva (eks Pasal 16D).

Cara Mempertanggungjawabkan PPN yang Terutang atas Pengalihan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (sejak 1/1/2008)

Masa pajak Januari 2008 adalah masa pajak dimana wajib pajak sudah harus menggunakan formulir 1108, hal diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-180/PJ./2007 tanggal 28 Desember 2007. Sebagaimana pada formulir 1107, PPN yang terutang tidak disetorkan dengan SSP tersendiri , tetapi dengan cara menerbitkan faktur pajak atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan (eks. Pasal 16D UU PPN), dilaporkan pada Lampiran 1 Romawi II Formulir 1108A. Kode transaksi pada faktur pajak adalah “09” (dalam hal pengalihannya bukan kepada Pemungut PPN).

Ketentuan ini masih berlaku paling tidak sampai dengan saat diberlakukannya UU. Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak, Perluasan Objek PPN Sesuai UU. Nomor 42 Tahun 2009

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Thu, 19 Nov 2009 05:41:00 +0000

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah diundangkan tanggal 15 Oktober 2009. Undang-undang ini mulai berlaku per 1 April 2010. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan dalam undang-undang ini, dan salah satu perubahan substansial yang dilakukan adalah perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Sebelum adanya perubahan, objek PPN adalah sebagai berikut :

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Impor Barang Kena Pajak;
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, objek PPN ditambahkan 2 (dua) objek pajak baru yaitu :

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Yang dimaksud dengan Ekspor BKP Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar daerah pabean. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU. PPN memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, yang terdiri atas 6 (enam) hal sebagai berikut :

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, angka 2, atau angka 3 di atas;
Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio, dan;
Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ekspor Jasa Kena Pajak
Yang dimaksud dengan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian Ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean. Batasan kegiatan dan jenis jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Pajak atas ekspor BKP dan ekspor JKP
Seperti halnya atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP juga dikenakan tarif pajak 0%.

Perubahan Formulir SPT Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 12 Oct 2009 04:20:00 +0000

Sudahkah Anda mengetahui bahwa sejak 1 Nopember 2009 ada formulir perpajakan baru yang harus Anda gunakan ketika anda melakukan pemotongan PPh dan pelaporan ke kantor pajak? Formulir perpajakan baru yang saya maksudkan di sini adalah formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 beserta bukti pemotongan/pemungutan dan daftar bukti pemotongan/pemungutan.
Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009. Peraturan Dirjen Pajak ini menghapuskan/mencabut peraturan yang ditetapkan sebelumnya yakni PER-43/PJ/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang praktis hanya berlaku efektif satu bulan sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Oktober 2009.
Jika Anda menginginkan untuk men-download PER-53/PJ/2009 silakan klik di sini. Atau Anda ingin mendownload secara lengkap formulir-formulir tersebut (format pdf) silakan klik di sini.
Mulai 1 Nopember 2009 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam PER-53/PJ/2009, dimana kita harus melakukan beberapa perubahan pada bentuk formulir baik SPT Masa maupun bukti pemotongan/pemungutan PPh. Perubahan-perubahan bentuk formulir disini mencakup beberapa aspek seperti redaksi pada formulir-formulir tertentu, jumlah/rangkap formulir yang harus dibuat pada bukti pemotongan/pemungutan dan peruntukannya (seperti pada bukti pemotongan PPh Final atas bunga deposito /tabungan) serta perubahan-perubahan lainnya.

Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 29 Jun 2009 02:50:00 +0000

Ketika kita berbelanja barang-barang tertentu di toko, katakanlah kita membeli barang elektronik, kita sering mendapatkan secarik dokumen transaksi yang bernama faktur Pajak. Atau kalau kita memeriksa struk belanja kita, biasanya tertera disitu jumlah PPN yang kita bayar. Ini artinya, ketika kita melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang kita beli maka pada saat yang sama kita juga membayarkan PPN-nya kepada negara melalui penjual barang tersebut. Lho kok membayar PPN-nya kepada penjual? Ya, karena negara telah memberikan semacam otorisasi kepada para penjual barang dan/atau penyedia jasa tersebut untuk memungut PPN dari konsumen. Kemudian mereka harus menyetorkan kepada negara atas PPN yang telah mereka collect tersebut.

Pertanyaannya adalah, apakah semua penjual barang dan/atau penyedia jasa tersebut boleh melakukan pemungutan PPN? Bagaimana caranya agar bisa melakukan pemungutan PPN? Bagaimana kewajiban pengusaha kena pajak?
Itulah beberapa hal yang akan kita bahas pada tulisan ini.

Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah semua penjual barang dan/atau penyedia jasa bisa melakukan pemungutan PPN, jawabannya "tidak". Hanya wajib pajak yang sudah dikukuhkan oleh otoritas pajak sebagai pengusaha kena pajak (PKP) saja yang dapat melakukan pemungutan PPN dari konsumennya. Jika pengusaha sebagai wajib pajak belum dikukuhkan sebagai PKP tetapi melakukan pemungutan PPN, maka itu merupakan pelanggaran dan ada konsekuensi hukumnya. Atau telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi justru tidak melakukan pemungutan PPN ketika melakukan penjualan produknya, juga akan ada sanksi hukumnya.

Untuk dikukuhkan sebagai PKP maka wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, atau wajib pajak badan wajib mendaftarkan usahanya kepada kantor pelayanan pajak. Caranya dengan mendatangi dan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Jangka waktu pemrosesannya paling lama 1 hari kerja, dan kepada wajib pajak akan diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Jika pengajuannya bersamaan juga dengan permohonan NPWP, maka wajib pajak SPPKP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP.

Setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, maka pengusaha tersebut wajib menerbitkan faktur pajak setiap melakukan transaksi penjualan produk kepada konsumen atau pelanggan sebagai bukti pemungutan PPN yang mereka lakukan. Faktur Pajak dibuat minimal 3 rangkap, 1 untuk pembeli, 1 untuk penjual dan 1 untuk dilaporkan ke kantor pajak sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Wed, 24 Jun 2009 03:07:00 +0000

Pada tulisan saya sebelumnya, Kewajiban Wajib Pajak saya telah jelaskan bahwa salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pertanyaannya adalah apakah semua orang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak?

Tulisan saya kali ini akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas.

Pada tulisan saya sebelumnya, saya sengaja menggunakan kalimat "Kewajiban Wajib Pajak", ini artinya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan hanya melekat kepada seseorang yang telah memenuhi syarat baik secara subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak menurut ketentuan undang-undang Perpajakan. Undang-undang Perpajakan kita menjelaskan bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut ketentuan undang-undang.

Saya akan buatkan ilustrasi untuk memperjelas hal ini. Jika Cristiano Ronaldo (CR7-MU) datang ke Indonesia karena dikontrak oleh perusahaan jamu PT. Air Manjur untuk sebuah iklan produknya dan mendapatkan honor sebesar misalnya Rp 3 milyar, dia tidak perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak karena tidak memenuhi persyaratan subjektif (karena dia WNA) sebagai wajib pajak di Indonesia, walaupun telah memenuhi persyaratan objektif, yaitu menerima penghasilan di Indonesia. Kecuali jika dia kemudian tertarik dengan gadis Indonesia, menikah dan kemudian memutuskan untuk tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya maka persyaratan subjektif terpenuhi.

Seorang bernama Paijo (mohon maaf jika ada yang namanya sama) berprofesi sebagai penjual rokok asongan di depan stasiun Jatinegara, penghasilannya sehari Rp 20 ribu. Persyaratan subjektif terpenuhi karena dia WNI, tetapi penghasilannya masih di bawah PTKP sehingga persyaratan objektif tidak terpenuhi, dan dia tidak wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Jika kemudian, karena kejujurannya, dia dipinjami modal oleh seseorang dan dengan modal itu dia kembangkan usahanya dengan membuka sebuah toko distributor rokok, dan penghasilan bersihnya menjadi Rp 5 juta per hari maka persyaratan objektif menjadi terpenuhi karena penghasilannya menjadi di atas PTKP. Dan dia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.

Jadi sekarang menjadi jelas siapa yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.

Walaupun anda bukan seorang usahawan, misanya hanya seorang karyawan dari sebuah perusahaan swasta, tetapi penghasilan neto anda setahun telah melebihi PTKP maka sebagai warga negara yang sebaiknya anda harus bergegas ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan kartu NPWP.

Nah, sebelum anda berangkat ke kantor pajak, ada beberapa hal yang harus anda siapkan sebagai data pendukung untuk mengisi formulir permohonan seperti saya uraikan berikut :

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
- Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
Untuk Wajib Pajak Badan:
- Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
- surat penunjukan sebagai Bendahara;
- Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
- Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation;
- Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
- NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.

Anda sebagai Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha anda sebagai Wajib Pajak, tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor.

Anda tidak perlu menyampaikan hardcopy data pendukung sebagaimana dimaksud pada rincian tersebut diatas seperti KTP, paspor dsb. pada saat menyampaikan formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau formulir permohonan pengukuhan PKP dan/atau formulir permohonan pengukuhan PKP. Setidaknya inilah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008. Tetapi yang perlu diperhatikan, anda harus mengisi formulir permohonan tersebut secara benar dan lengkap.

Anda akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah di ditandatangani oleh petugas pendaftaran setelah Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak diisi secara lengkap. Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Kepada anda sebagai Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP.

Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP, petugas pajak dalam jangka waktu paling lama 1 tahun akan melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib Pajak.

Semoga ulasan saya di atas cukup bisa menjelaskan terkait beberapa pertanyaan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Formulir Baru SPT Masa PPh Pasal 21, Mulai Juli 2009

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 22 Jun 2009 09:45:00 +0000

Sebagian dari Anda barangkali ada yang sudah mengetahui bahwa saat ini telah diberlakukan ketentuan baru tentang bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009. Ketentuan ini efektif mulai berlaku sejak 1 Juli 2009, artinya mulai masa pajak Juli 2009 wajib pajak sudah harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan formulir baru sesuai yang ditentukan oleh peraturan Dirjen Pajak ini.
Sedikit pekerjaan tambahan memang bagi anda yang kebetulan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemotongan pajak di perusahaan tempat anda bekerja. Karena anda tentu harus mencari atau menyiapkan formulir baru-nya.

Namun jangan khawatir karena saya sudah siapkan formulir barunya (hasil download dari website-nya Ditjen Pajak). Anda bisa mendapatkan (mendownload) file-nya di blog ini pada menu Downloads, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 dapat anda dapatkan di menu Kumpulan Peraturan.

Disamping SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 yang harus menggunakan formulir baru, Bukti Pemotongan PPh yang digunakan juga mengalami perubahan. Semuanya bisa Anda dapatkan di sini. Jadi dalam paket download sudah berisi formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

Kewajiban Wajib Pajak

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sun, 14 Jun 2009 15:47:00 +0000

Kita tentu sudah sering sekali mendengar istilah wajib pajak. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan wajib pajak? Menurut Pasal 1 ayat (2) UU.Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berbicara mengenai kewajiban maka kewajiban yang melekat pada wajib pajak adalah sebagai berikut :

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
Menghitung, memotong/memungut dan membayar sendiri pajak dengan benar
Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT) dan menyampaikannya ke kantor pelayanan Pajak sesuai ketentuan mengenai batas waktu penyampaian
Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
Jika dilakukan pemeriksaan wajib :
1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Tue, 26 May 2009 14:21:00 +0000

Terhitung mulai tahun pajak 2009 atau tepatnya mulai 1 Januari 2009 telah diberlakukan ketentuan baru Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu mengacu kepada ketentuan pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam tahun berjalan yaitu tahun pajak 2009, ketentuan ini sudah harus diterapkan pada saat kita menghitung PPh pasal 21 masa (bulanan).

Dalam tabel di bawah disajikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan terbaru (UU. Nomor 36 Tahun 2008) sekaligus perbandingan dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Tabel PTKP dan Persandingannya
Status Wajib Pajak	UU.No.36/ 2008	137/PMK.03/ 2005	564/KMK.03/ 2004	UU.No.17/ 2000
Wajib Pajak Orang Pribadi	15.840.000	13.200.000	12.000.000	2.880.000
Tambahan utk Wajib Pajak Kawin	1.320.000	1.200.000	1.200.000	1.440.000
Tambahan utk istri yang penghasilannya digabung dgn penghasilan suami	15.840.000	13.200.000	12.000.000	2.880.000
Tambahan utk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang utk setiap keluarga	1.320.000	1.200.000	1.200.000	1.440.000
Masa berlaku (Tahun Pajak)	2009 dst.	2006 s/d 2008	2005	2001 s/d 2004

Contoh Penghitungan PTKP Tahun Pajak 2009:

Tuan Sarimin, status kawin, mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak. Maka PTKP-nya dapat dihitung sebagai berikut :

Untuk Wajib Pajak Pribadi	15.840.000
Tambahan untuk status kawin	13.200.000
Tanggungan 3 anak [3 x Rp 1.320.000]	3.960.000
Jumlah PTKP	21.120.000

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN atau PPnBM

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Thu, 21 May 2009 17:29:00 +0000

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terhitung mulai 16 Desember 2008, ketentuan mengenai tata cara pengembalian pembayaran PPN dan PPnBM mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ./2008 tanggal 16 Desember 2008. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-48/PJ./2008 mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006.

Pengertian-pengertian
Pengertian-pengertian yang perlu dipahami dalam peraturan ini antara lain :

Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pengusaha Kena Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pengusaha Kena Pajak Tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 di atas.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPn BM dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Surat pemberitahuan Masa PPN dengan mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)” atau melalui surat permohonan tersendiri apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Permohonan pengembalian ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Kelengkapan Permohonan Pengembalian
Menurut Pasal 3 ayat (1) PER-48/PJ/2008 permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilengkapi dengan faktur pajak dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya (PER-122/PJ/2006), maka persyaratan kelengkapan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN menurut ketentuan ini menjadi lebih sederhana. Kelengkapan permohonan pengembalian tersebut dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian. Dalam hal kelengkapan permohonan pengembalian disusulkan, pengusaha kena pajak harus menyampaikan seluruh kelengkapan permohonan pengembalian paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.
Dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu, kelengkapan tersebut di atas tidak wajib disampaikan.

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian pembayaran pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 23

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sat, 16 May 2009 14:33:00 +0000

Dalam tulisan saya sebelumnya mengenai Objek Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa pembayaran pajak terutang atas penghasilan dilakukan melalui pemotongan, atau pemungutan atau dengan cara dibayar sendiri oleh pihak yang menerima penghasilan.

Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas Dividen, bunga, royalty, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan.

Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh; dan
- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang PPh.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana tersebut diatas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 [lihat disini].
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan atas:
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU. PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU. PPh;
bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku efektif sejak 1 Januari 2009.

Update Peraturan Perpajakan Terkini

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Sun, 10 May 2009 03:07:00 +0000

Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terutama dalam posisinya sebagai wajib pajak adalah terlalu seringnya terjadi perubahan regulasi/peraturan perpajakan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat tentu saja cukup menyulitkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dituntut untuk juga menyesuaikan diri dan mengikuti ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang baru.

Di sisi lain, perubahan peraturan perpajakan yang sering sekali dilakukan oleh pemerintah juga merupakan sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari karena regulasi itu dibuat untuk mengikuti dinamika perekonomian yang berkembang. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pajak sebagai salah satu instrumen untuk ikut mengatur perekonomian. Sehingga sangatlah wajar jika peraturan perpajakan ini sangat dinamis, mengikuti dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Untuk membantu memberikan update informasi tentang perkembangan peraturan perpajakan, melalui blog ini akan disajikan informasi penerbitan peraturan perpajakan terbaru. Informasi ini akan selalu saya update agar anda tidak ketinggalan informasi sehingga kewajiban perpajakan dapat anda tunaikan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, untuk sementara file-file peraturan terkini belum dapat anda dowlnload. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain saya akan menyediakan fasilitas download file peraturan di Blog ini. Pembatasan lain yang saya lakukan adalah hanya peraturan-peraturan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat secara umum yang disajikan. Dan diawali dengan peraturan perpajakan yang diterbitkan bulan April 2009. Selamat mengikuti di tulisan saya, ---Kumpulan Peraturan Perpajakan---.

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Yang Bergerak Dalam Bidang Industri Rokok

noreply@blogger.com (Ahmadi) — Mon, 04 May 2009 04:09:00 +0000

Beberapa hari yang lalu, ada kawan saya yang baru bergabung di perusahaan industri rokok di Cepu, menanyakan kepada saya mengenai PPh Pasal 22 yang terkait dengan industri rokok. Agar jawaban saya bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, tidak ada salahnya kalau saya posting penjelasannya di blog saya ini.

Apa yang menjadi Objek PPh Pasal 22 dan siapa yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 ?

Pembahasan ini kita mulai dengan mengenal secara umum objek PPh Pasal 22 dan siapa yang menjadi pemungut pajak-nya. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah :

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

Dengan demikian badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri rokok harus memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi rokok di dalam negeri. Namun sebelum melakukan pemungutan pajak, badan usaha tersebut harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak, dan mempunyai Surat Keputusan Penunjukan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok yang tergolong pengusaha pabrik hasil tembakau golongan kecil sekali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/2001.

Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok yang tergolong pengusaha pabrik hasil tembakau golongan kecil sekali adalah jika jenis produksinya adalah SKT atau KLB atau KLM atau CRT maka batasan produksi tahun takwim maksimal 20 juta batang. Jika jenis produksinya TIS maka batasan produksi maksimal dalam 1 tahun takwim adalah 1,5 juta bungkus dengan berat bersih maksimal 75 juta gram.

Berapa tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi rokok ?

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari harga bandrol dan bersifat final.

Bagaimana mekanisme pemungutan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi rokok?

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, industri rokok selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar ke-1 untuk Pembeli, lembar ke-2 untuk KPP, dan lembar ke-3 untuk Pemungut Pajak.

Dalam hal penjualan rokok dilakukan oleh industri rokok secara kanvas kepada pembeli perseorangan yang belum mempunyai NPWP, maka NPWP pembeli pada Bukti pemungutan PPh Pasal 22 Final diisi "0.000.000.0.kode KPP tempat pembeli berdomisili".

Dalam hal terjadi retur, maka PPh Pasal 22 atas penjualan rokok yang dikembalikan (retur) setelah masa pajak terjadinya penjualan, dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian, kecuali apabila dalam masa pajak terjadinya pengembalian industri rokok mengganti dengan rokok yang sama, baik fisik maupun harganya.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak dan apabila ada lembar kedua Nota Retur.

Perubahan peraturan mengenai Pemungutan PPh Pasal 22 oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri rokok

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 ada perubahan yang cukup mendasar mengenai kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang industri rokok. Jika sebelumnya, industri rokok harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, maka sejak 1 Januari 2009 badan usaha yang bergerak dalam bidang industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai badan pemungut PPh Pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008).
Sebagai konsekuensinya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyalur/distributor rokok dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan umum tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-52/PJ./2008 tanggal 31 Desember 2008)

Dasar hukum :

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannyasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkeu RI Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/PJ./2001 tanggal 27 Juni 2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-529/PJ./2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok di Dalam (berlaku s/d 31 Desember 2008)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-52/PJ./2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok.