PAPUA MEMBARA

Orang Non Papua Terus Kuasai Kota Wamena

2016-11-02T15:22:00.000-07:00

Ruko di Jl. Trans Irian Pikhe, Kampung Likino Distrik Hubukiak,
Kabupaten Jayawijaya. (Foto: Ronny - SP)

Wamena — Orang non Papua terus menguasai kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan membangun toko dan kios yang dulunya hanya terpusat di kota Wamena, kini terus kuasai hingga ke pinggiran kota Wamena.

Fenomena ini terlihat dari perkembangan dan penyebaran kios dan toko yang sangat cepat di beberapa sudut di Kota Wamena terutama wilayah yang menghubungkan dengan wilayah luar kota, bahwa kios atau ruko milik para pedagang non Papua semakin banyak mengikuti perkembangan kota ke arah pinggiran kota Wamena.

Daerah Barat Wamena, jalan Homhom Moai distrik Hubikiak merupakan salah satu areal yang perkembangannya begitu pesat. Pada tahun 2005 silam wilayah ini masih tertutup hutan lebat, kios-kios hanya terlihat di sekitar pertigaan Jalan Homhom Moai dan Jalan Trans Irian. Tetapi kini ruko dan kios terus dibangun hingga jarak sekitar 3 Km ke arah luar kota.

Sedikitnya 350-an lebih kios dan ruko berjejeran di pinggiran jalan distrik Hubikiak, hampir semuanya milik para pedagang migran. Hal serupa juga tampak di sudut kota Wamena lainnya, di sebelah utara, sekitaran pasar Sinakma, kampung Honelama maupun arah distrik Napua, Kabuaten Jayawijaya.

Rosin, salah seorang pemilik kios di Sinakma mengakui, ia sudah menempati ruko tersebut sejak tahun 2012 dengan cara kontrak tahunan dari pihak TNI sebagai pemiliknya.

“Saya masih nona sudah tempati ruko itu. Tentara semua yang punya tanah ke atas itu dan kita kontrak. Sekarang sudah pindah ke rumah sendiri dan ada ruko lagi. Ruko lama juga tetap (pakai),” kata Rosin, salah seorang pemilik dan pengontrak Ruko dari oknum TNI di Wamena kepada suarapapua.com pada Rabu (2/11/2016).

Pendudukan migran disertai ruko dan kios juga terjadi di sebelah timur kota Wamena yaitu distrik Wouma dan selatan kota Wamena yaitu di wilayah Distrik Wesaput dan sekitarnya.

“Wesaput itu dari kali Baliem sampai dekat bandara sini kios-kios itu orang pendatang punya semua. Itu mulai banyak baru-baru ini tahun 2014 ke sini. Kali Baliem sudah ada jembatan itu nanti mereka bangun di sebelah lagi itu,” kata Logo, warga distrik Wesaput yang ditemui media ini.

Melihat kondisi tersebut, ia khawatir, kedepan tidak ada peluang bagi orang asli Papua (OAP) untuk berdagang sebagai mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidu.p

“Ini bahaya orang pendatang dorang kuasai terus ini, kita mau buka usaha, tapi mereka kuasai terus makin banyak. Jadi susah sekali,” kata Logo.

Senada juga dikemukakan warga asli Papua lainnya, Adam Wenente. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat asli Papua hanyalah proyek yang datang dan pergi, numpang lewat, selalu dinyanyikan oleh oknum-oknum di Pemerintahan tanpa ada hasil yang nyata.

“Buktinya, semua perdagangan dikuasai pendatang, pinang pun mereka (pendatang) jual, minyak, tanah, bensin, kayu bakar, lalu pemberdayaan itu mana? Pemerintah Distrik di luar kota ini juga tidak tegas, harusnya bikin aturan supaya jangan terus menyebar keluar,” kata Adam.

Terpisah, seorang tokoh wilayah adat Wio yang menjadi pusat pembangunan kota Wamena, Elgius Lagoan mengatakan, masyarakat asli wilayah adat suku Wio sejak lama tergeser ke pinggiran karena pembangunan pemerintahan di Jayawijaya bermula di wilayah adat tersebut.

“Padahal kami yang punya ulayat di sini belum memiliki hak ulayat sepenuhnya di kota ini. Kami semua ada di pinggiran kota, itu yang sering terjadi sedikit kecemburuan diantara masyarakat, khusus untuk suku Wio,” tutur Elgius.

Terkait penyebaran pedagang migran di Kabupaten Jayawijaya, Elgius Lagoan mengatakan, sudah seharusnya para pihak pemangku kepentingan di daerah ini memikirkan keseimbangan dalam hal berdagang maupun aktivitas pembangunan lainnya antara orang Papua dan para migran.

“Jadi, tidak harus monopoli oleh warga pendatang, bikin ruko dan sebagainya. Kita harap itu ada keseimbangan. Yang jelas sangat kita khawatir karena dengan adanya pergeseran, maka kami rakyat disini akan terancam,” katanya.

Elgius Lagoan yang juga anggota komisi A DPRD Jayawijaya ini menegaskan, pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk melindungi masyarakat maupun hak ulayatnya yang tersisah ini sebelum habis total.

“Saran kepada pemerintah, tempat-tempat yang tersisa ini kita buat semacam Perda begitu untuk melindungi hak ulayat masyarakat dan aktivitas ekonomi OAP supaya jelas,” ujar Elgius. (Ronny)

Sumber : www.suarapapua.com

Kitab Suci, Rohaniwan dan Penjajahan di Papua

2016-11-02T15:16:00.001-07:00

Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp)

Oleh: Mbagimendoga Uligi

Rohaniwan yang memikul Kitab Suci sedang menghambur-hamburkan ayat-ayat Kitab Suci tanpa makna Teologi di Papua. Para Rohaniwan mengutip ayat-ayat Kitab Suci untuk memuji-muji pemerintah, menginjak-injak jemaatnya dengan cara mengajak jemaat tunduk kepada pemerintah.

“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah,” khotbah para Rohaniwan mengutip surat Paulus kepada Jemaat di Roma (Rm 13:1-3) di media-media lokal di Papua sejak 50 tahun lalu.

Soalnya, sejak kapan Allah menetapkan pemerintahnya di Papua? Apakah benar pemerintah Indonesia di Papua ditetapkan Allah? Apa indikator pemerintah Indonesia di Papua suatu pemerintahan yang ditetapkan Allah? Pemerintah yang ada suatu penetapan Ilahi adalah satu omong kosong para Rohaniwan. Rohaniwan asal mengutip dan mengajar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini untuk Jemaat di Papua.

Karena asal mengutip, seorang Rohaniwan yang mestinya bertugas mengajak dan menuntun jemaatnya keluar dari lingkaran setan kekuasaan yang menindas dan membunuh malah mengajak jemaat menerima perilaku pemerintah yang barbar. Rohaniwan lanjut mengutipnya begini: “Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

Kutipan ini jelas-jelas sang Rohaniwa menutup mata dengan pembunuhan orang Papua atas nama penerapan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia di Papua. Pembunuhan atas keutuhan Negara dianggap lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keutuhan perpuluhan imbalan dari khotbahnya lebih penting daripada keutuhan Jemaatnya. Keberlanjutan pendudukan dengan bedil dianggap lebih penting daripada penghabisan umat Tuhan.

“Khotbah yang mementingkan perpuluhan itu wajah Gereja yang memeras dan menjajah umat Tuhan atas nama iman. Rohaniwan menjual ayat-ayat Kitab Suci,” ujar Yulaghap Yuwukha.

Rohaniwan macam ini kalau dibaca dalam kerangka kitab Perjanjian Lama: Nabi-nabi murni dan nabi-nabi palsu atau nabi pemerintah. Nabi murni dan pemerintah sangatlah beda dari asal usul hingga kepentingan dari khotbahnya. Nabi-nabi murni muncul secara alami. Tidak ada pengangkatan atau pelantikan sebagai nabi. Kehidupannya bisa saja sama seperti masyarakat lain. Kerja kebun dan mengurus keluarganya. Kemudian menyampaikan ilham dengan situasi sosial politik dan keagamaan yang berlangsung kepada masyarakat.

Nabi-nabi pemerintah adalah nabi-nabi yang dilantik dan diakui pemerintah supaya menafsir dan mendoakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Karena itu, Rohaniwan macam ini yang dibawa-bawa untuk mendoakan acara-acara pemerintah. Mereka menyampaikan khotbah-khotbah sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Kita kembali ke Surat Paulus. Para Rohaniwam memang sangat tidak salah mengutipnya surat sang Rasul. Hanya, para Rohaniwan ini mengutip ayat itu tanpa melihat konteks Rasul Paulus menulis surat itu kepada Jemaat di Roma. Rohaniwan mengutip ayat itu begitu saja, lalu memuntahkannya kepada Jemaat. Jemaat yang aman dengan Kitab Suci mengamininya atau menolaknya, namun tidak pernah tunjukkan penolakannya.

Supaya kena konteks, para Rohaniwa mestinya membaca ayat itu dalam konteks jemaat Kristen di Roma atau membacakannya dalam konteks Jemaat Kristen di Papua. Kalau bicara konteks Jemaat Roma, waktu itu Jemaat di Roma berada dalam tekanan pengejaran dan pembunuhan dari orang Yahudi dan orang Roma yang tidak beragama Kristen maupun konflik internal komunitas Yahudi yang menganut Kristen waktu itu.

Karena itu, dalam konteks itu, Paulus menulis surat untuk mengajak Jemaat Roma tetap beriman kepada Yesus dengan nasehat-nasehatnya. Ia menasehati supaya tetap melihat Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan hukum Yahudi atapun pemerintahan yang berkuasa. Paulus menekan saling melayani dalam kerendahan hati sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus.

Ketika menafsir ayat pilihan kaum penjajah itu, Teolog asal Belanda, Groenen OFM mengatakan, memang ayat itu menjadi nasehat Paulus soal hubungan orang percaya dengan Negara, yang dinilai cukup positif. Penilaian positif menjadi penekanan utama dan mesti dimengerti dalam kerangka teologi Paulus dalam Surat Roma.

Sudah tersirat jelas, menurut Gronen, Teologi Paulus dalam Surat Roma dapat dirumuskan “melalui pewartaan Injil semua orang berdosa dibenarkan Allah karena percaya kepada Yesus”. Percaya terhadap misi Yesus historis maupun imanen. Misi Yesus historis sudah jelas memperjuangkan pembebasan manusia. Yesus berjuang membebaskan manusia dari egoisme menguasai dan memeras yang terjadi dalam pemerintahan kekaisaran Romawi yang berkuasa ketika Yesus memperjuangkan pembebasan.

Ketika berbicara konsep suatu Negara, Agustinus, Uskup Hipo, dalam bukunya “City Of God”, menguraikan konsep Negara dan hubungan pemerintahan dan rakyat. Agustinus membedakan negara menjadi dua: negara Surgawi dan negara Duniawi. Agustinus mengatakan, negara Duniawi diperintah oleh manusia. Manusia memimpin dan memerintah penuh dengan keegoisan, kebencian, kejahatan, dan peperangan.

Konsep sebaliknya, Agustinus menggambarkan negara Surgawi dipimpin dan diperintah oleh Allah. Allah memimpin dan memerintah negaranya penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran dan kedamaian. Singkatnya, negara Surgawi diperintah Allah dengan cinta dan pelayanan, serta negara sekular diperintah oleh manusia penuh kebencian demi cinta dirinya.

Kalau begitu, apakah negara Surgawi itu identik dengan lembaga Gereja tempat para Rohaniwan mengadu nasib dan negara Duniawi itu identik dengan lembaga negara pemerintah? Agustinus tidak mempersoalkan konsep kedua negara sebagai lembaga organisasi Gereja dan politik, melainkan sebagai cara hidup. Cara hidup yang ditunjukkan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, yang kemudian diwariskan kepada kita. Kita menerima dan meneruskan warisan itu dalam hidup kita sebagai manusia yang mencintai kejahatan dan kebaikan. Kejahatan sebagai hakikat dari negara sekular dan kebaikan sebagai negara surgawi.

Penggambaran itu menjadi jelas kalau hubungan pemerintah Indonesia dan Jemaat di Papua sudah negatif dengan kejahatan Negara sebagai satu cara hidup, apa artinya para Rohaniwan mengajak jemaat tentang ketaatan terhadap pemerintah? Apakah hubungan positif para Rohaniwan yang makmur dan sejahtera harus menjadi ukuran Jemaat yang menderita, yang punya hubungan negatif harus tunduk kepada pemerintah? Ataukah Jemaat harus menderita demi hubungan positif Rohaniwan dengan Negara?

Penulis adalah tukang angkat barang di pelabuhan Port Numbay, tinggal di Hollandia.

Sumber : www.suarapapua.com

Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

2016-09-13T09:17:00.001-07:00

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote. (IST)

Jayapura — Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua Barat berikut perjuangan penentuan nasib sendiri mendapat tempat tersendiri dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-47 tahun 2016 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, (8-10/9/2016). Perdebatan sengit hingga menelorkan satu poin sebagaimana tertuang dalam poin 18.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyambut satu kemenangan ini dengan sikap optimis, karena dalam forum resmi tersebut para pemimpin kunci di PIF bersuara untuk masa depan bangsa Papua.

“Pada tahun ini semua negeri telah mendukung Papua Barat. Bangsa Papua menang dalam hal dukungan untuk kita. Dukungan datang dari pemimpin kunci Pasifik,” kata Octovianus Mote, sekretaris jenderal ULMWP, usai penutupan KTT PIF ke-47.

Hasil komunike tersebut, bagi ULMWP, satu langkah maju yang akan terus didorong hingga ke tingkat yang lebih tinggi yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Optimisme sama juga diungkapkan Victor F. Yeimo, tim kerja ULMP dalam negeri. “Sangat yakin komitmen negara-negara PIF, terutama Polinesia dan Micronesia yang akan bertindak, bukan dalam kata-kata saja, tetapi tindakan hingga ke PBB,” ujarnya melalui pesan singkat ke suarapapua.com, malam ini.

Ia menambahkan, “ULMWP juga telah diinformasikan bahwa Pacific Islands Coalition on West Papua (PCWP), yang termasuk Solomon Islands, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru dan Tuvalu bersama dengan Pacific Islands Association of NGO (PIANGO) akan tetap bekerja bersama CSO yang lain untuk intervensi kemanusiaan dari PBB, serta mendorong penentuan nasib sendiri (self determination) untuk West Papua di Sidang Umum PBB dan mengangkat masalah ini dengan Sekjen PBB.”

Selain itu, beber Victor, Sekretaris PIF sendiri dalam press release menegaskan bahwa pembicaraan antar pemimpin Pasifik jelas bahwa semua ingin mendorong West Papua ke PBB. (Baca juga: Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB)

Dikabarkan, Emele Duituturaga, direktur eksekutif PIANGO, menyatakan, Australia dan New Zealand Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike kali tentang Papua Barat belum maksimal menjawab desakan masyarakat akar rumput di kawasan Pasifik.

Meski demikian, isu pelanggaran HAM Papua sebagai satu agenda PIF, adalah capaian penting yang akan didorong lebih lanjut. Apalagi, kata Emele, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF berikutnya, sudah menunjukkan sinyal untuk menggelar pertemuan 16 anggota CSO bersama semua pimpinan PIF pada tahun depan di Samoa.

Bagi Emele, usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Sikap Perdana Menteri Samoa, kata Yeimo, jelas. “Perdana Menteri Samoa akan bekerja sama membangun dialog dengan CSO dalam program tahun depan sebagai tindak lanjut komitmen terhadap West Papua,” tandas ketua umum KNPB.

Victor menjelaskan, “Isu yang disebut sensitif adalah soal hak penentuan nasib sendiri sebagaimana yang didorong oleh wakil-wakil dari 16 CSO di TROIKA tetap menjadi fokus para pemimpin PIF, walaupun memang Australia dan New Zealand dengan pertimbangan geopolitik dan ekonomi memperhalus hasil komunike bersama PIF Leaders.”

Upaya mendapat dukungan dari negara-negara, menurutnya, tetap terus berlanjut hingga ke PBB untuk mendapat hak penentuan nasib sendiri.

“Dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik merupakan penentu bagi West Papua ke depan,” tegasnya. (Mary Monireng)

Sumber : www.suarapapua.com

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

2016-09-12T20:42:00.001-07:00

Ilustrasi

Jayapura — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini.”

Ini bunyi poin 18 dari komunike bersama para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 yang berlangsung di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia, 7 hingga 11 September 2016.

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT ini berlangsung. Menurutnya, isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu tersebut tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Victor F. Yeimo, tim kerja ULMWP yang juga ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mengatakan, perjuangan bangsa Papua makin menggema di tingkat internasional dengan dukungan dari negara-negara Pasifik.

“Satu langkah kita, negara-negara Pasifik sudah membulatkan tekad untuk dorong masalah hak penentuan nasib sendiri dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ke PBB,” demikian Yeimo kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis, malam ini.

Tentang komunike PIF ke-47 tahun 2016, sedikitnya 46 poin terbagi dalam 19 bagian yang dihasilkan di akhir KTT kali ini.

Ia menyebutkan tiga poin penting bagi Papua Barat dari komunike bersama para pemimpin negara-negara Pasifik.

Pertama, negara-negara Pasifik mengakui sensitifitas masalah politik West Papua.

Kedua, PIF menyetujui agar tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda.

Ketiga, menjaga untuk melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia.

KTT dihadiri pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili menteri luar negeri. Kiribati diwakili utusan khusus.

Selain anggota, KTT kali ini dihadiri pula anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau yang diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Peninjau di KTT PIF adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Sesuai keputusan, KTT PIF tahun depan akan diselenggarakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47, diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili dua organisasi yang berjuang untuk menggelar penentuan nasib sendiri. (Mary Monireng)

Sumber : www.suarapapua.com

TRWP Secara Resmi Keluarkan UU Revolusi West PAPUA

2016-09-12T20:40:00.001-07:00

Lambang Negara West PAPUA

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) menyampaikan informasi menyusul pembocoran peristiwa penting yang telah terjadi dalam sejarah perjuangan kemeredkaan WEST PAPUAdari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP bahwa Negara WEST PAPUA, Bangsa PAPUA dan TanahPAPUA di bagian barat Pulau New Guinea kini telah dengan resmi, di era revolusi kemerdekaan WESTPAPUA, memiliki sebuah "Undang-Undang Revolusi WEST PAPUA" (disingkat UURWP).

URWP berfungsi sebagai Dasar Hukum bagi semua komponen perjuangan PAPUA Merdeka melandasi perjuangan ini sehingga dalam perjuagnan ini kita tidak dianggap berjuang sebagai LSM/ ORMAS, tetapi kita berjuang dalam sebuah format yang menunjukkan kita telah siap menjalankan pemerintahan Republik WEST PAPUA.

UURWP ini juga perlu dalam rangka memberikan gambaran kepada para sponsor dan pendukung kemerdekaan WEST PAPUA melihat sejak dini wajah WEST PAPUA setelah NKRI keluar dari Tanah Leluhur bangsa PAPUA.

Dari Sekretariat-General TRWP, Lt. Gen Amunggut Tabi menyatakan UURWP diterbitkan oleh MPPTRWP dalam rangka mendorong Parlemen Nasional WEST PAPUA (PNWP) untuk segera mensahkan UURWP atau Undang-Undang yang akan menjadi dasar bersama dalam perjuangan kermedekaanWEST PAPUA. Menurut Tabi dalam suratnya yang diterima redaksi PMNEWS,

UURWP merupakan pijakan hukum perjuangan PAPUA Merdeka, karena kita sudah mendapatkan dari negara-negara merdeka dan berdaulat di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan sehingga kita harus segera tampil sebagai perjuangan yang berbasiskan hukum, perjuangan yang sudah siap mengarah kepada sebuah pemerintahan Revolusioner atau Pemerintahan Transisi Negara Republik WEST PAPUA.

Sudah waktunya kita berbicara sebagai negarawan dan pemimpin bangsa PAPUA, negaraWEST PAPUA. Kami sudah sah diterima sebagai anggota MSG. Dukungan PIF sudah jelas. Proses menuju pembentukan Negara WEST PAPUA sudah matang. Kita harus menyambut perkembangan ini dengan persiapan-persiapan internasl sejak dini. Kalau tidak, negara akan lahir tanpa fondasi yang jelas.

Gen. Tabi melanjutkan dalam pesannya bahwa PNWP segera mengambil langkah-langkah konkrit mewujudkan sebuah Dasar Hukum yang jelas untuk perjuangan PAPUA Merdeka. Kalau tidak kita akan dianggap melanggar UU kolonial. Tabi mengatakan,

Selama ini kita dianggap melanggar hukum kolonial, karena tanah PAPUA di bagian Barat pulau New Guinea ini berada dalam status tak berhukum. Hukum yang berlaku selama ini ialah hukum asing, hukum paksaan, hukum penjajah. Dengan pemberlakukan UURWP, maka wilayah WEST PAPUA, Negara Republik WEST PAPUA, pemerintahan Negara WESTPAPUA dalam pimpinan ULMWP sudah punya dasar hukum yang formil dan jelas sehingga tidak ada yang salah arah dalam mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Amunggut Tabi kembali menegaskan,

Dengan pemberlakukan UURWP ini, per tanggal 13 September 2016 besok hari, Wilayah hukum teritorial WEST PAPUA telah memiliki Payuing Hukum untuk selanjutnya diperealisasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan NKRI.

Sekretaris-Jenderal TRWP kembali menegaskan bahwa tugas-tugas administrasi dalam rangka persiapan kemerdekaan West Paupa yang telah dijalankan oleh Sekretariat-Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi kini memasuki tahapan penghabisan karena tugas administrasi dalam mempersiapkan sebuah Negara dan pemerintahan WEST PAPUA telah selesai.

Berdasarkan Perintah Panglima TPN/OPM Jenderal TPN/OPM MATHIAS WENDA tahun 2006, maka sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan WEST PAPUA telah bekerja dan kini telah menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi perjuangan kemerdekaan Wset PAPUA. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revousi Disiplim Militer TRWP, yang berisi semua hal tentang gerilyawan perjuangan PAPUA Merdeka.

Surat Keputusan tentang Disiplin ini dikeluarkan setelah sayap militer perjuangan PAPUA Merdeka dipisahkan dari sayap politik, yaitu organisasi induk bernama Organisasi PAPUA Merdeka (OPM) dan sayap militer diberi nama Tentara Revolusi WEST PAPUA.

Organisasi PAPUA Merdeka dalam bahasa Inggris disebut Free WEST PAPUA Campaign telah berkampanye dari basis di Kerajaan Inggris dan dalam proses perjuangan sejak itu telah mengerucut menjadi wadah yang telah diakui di pentas politik regional dan global bernama ULMWP (United Liberation Movement for WEST PAPUA - Serikat Pergerakan Pembebasan untuk WEST PAPUA). Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersatu dan mendukung langkah ULMWP.

Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi tentang Undang-Undang Revolusi WESTPAPUA, yang dokumen aslinya akan segera beredar dan disosialisasikan ke seluruh dunia ini berisi dasar hukum untuk perjuangan kemerdekaan WEST PAPUA.

Gen. Wenda melalui Sekretariat-Jenderal berpesan agar semua pihak mempelajari dan menaati UURWP ini sebagia hukum formil resmi dari bangsa PAPUA, untuk wilayah teritorial Negara WEST PAPUA.

Ada dua pesan penting tercantum di dalam UURWP ini, yaitu

Pertama, agar dalam tempo yang ditentukan sesuai SK ini, agar PNWP segera menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus untuk pengesahan UURWP; dan melakukan Amandemen di mana saja dianggap perlu. Agar PNWP tidak berbicara politik, tidak berkampanye ke sana-kemari mencampuri urusan para diplomat dan politikus dari ULMWP, tetapi memfokuskan diri menuntaskan Undang-Undang, dan peraturan-peraturan perjuangan PAPUA Merdeka.
Kedua, agar dalam tempo sebagaimana ditentukan dalam UURWP ini, PNWP segera memberikan mandat kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan Transisi Republik WEST PAPUA, dengan menetapkan Istana Kepresidenan Transisi di salah satu negara di kasawan Pasifik Selatan, dengan selanjutnya dengan segera mengangkat para diplomat, Duta Besar dan menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan UURWP.

Sumber : http://papuapost.com/

VANGO Stands in Solidarity With PIANGO on West Papua

2016-09-11T10:21:00.002-07:00

The Vanuatu Association of Non-Governmental Organisation (VANGO) has expressed its firm solidarity with the Pacific Association of Non-Governmental Organisation (PIANGO) on West Papua.

The VANGO support was expressed by the Chairperson of the Vanuatu national NGO group Ms Lind Peter in an email to PIANGO Executive Director Ms Emele Duituturaga, who is currently in Pohnpei, FSM, where they have held the Civil Society Organisations (CSO) Forum on the eve of the 47th Pacific Islands Forum leaders meeting.

In her media briefing earlier in the week, Ms Duituturaga made PIANGO’s stand on West Papua clear – that the issue was no long a matter for the Melanesian Spearhead Group nor the PIF leaders; but rather a United Nations issue.

VANGO’s Linda Peter says in her email and quoted by Vanuatu reporter covering the Pohnpei PIF meeting Moses Stevens.

“We Vanuatu Civil Society Alliance is in solidarity with other local CSOs here in Vanuatu and will continue to advocate locally, nationally and regionally for the freedom for West Papua in alliance with PIANGO and the global community.

The Vanuatu government is also taking a similar stand in their approach to lobbying support for the independence cause of West Papua.

Director General of the Prime Minister’s Office (Vanuatu) Johnson Naviti, says “now that more regional governments have stood out clear on their support for West Papua, our plans now is to take the mater beyond the region”.

While leaders of the Melanesian Spearhead Group (which was formed initially to spearhead the independence cause of West Papua and Kanaky) have divided over West Papua, Solomon Islands has taken a clear stand with the support of Tuvalu and Nauru in their “Pacific Coalition for West Papua”.

Read more: www.pngfacts.com

Fisheries, West Papua and climate change on Forum agenda

2016-09-11T10:14:00.001-07:00

New Zealand's Prime Minister John Key says fisheries management is critically important for Pacific nations, and he expects it to dominate talks at the Pacific Islands Forum.

Mr Key is in Pohnpei in the Federated States of Micronesia for the talks, where climate change and West Papua will also be on the agenda.

Last year the New Zealand Government pledged $US36 million to support fisheries management in the region and so far about $US21 million has been allocated.

Mr Key said fisheries were the largest resource in the region.

Prime Minister John Key after landing in Pohnpei in the Federated States of Micronesia.

"It's worth over billions of dollars, largely tuna fisheries, and so the big threat of course for Pacific nations is illegal fishing in their waters and unauthorise fishing.

"I think long term one of the issues is also sustainability," he said.

At last year's Forum summit, leaders resolved to request Indonesia to allow it to send a fact-finding mission to Papua.

However the Forum secretary-general Dame Meg Taylor said Jakarta had not allowed this to go ahead.

The Forum's annual gathering is also expected to discuss increasing its membership by adding two French territories on the UN decolonisation list.

Both New Caledonia and French Polynesia have been vying for years to be granted full membership, which since the organisation's inception, was meant to be for independent countries only.

Sumber : www.radionz.co.nz

ROCKIN’ FOR WEST PAPUA: Global Peace Concerts Announced

2016-09-11T10:04:00.000-07:00

Rockin’ For West Papua is a worldwide music, arts and cultural festival of events raising awareness of the genocide and human rights abuses on the indigenous people of West Papua, presented by Rize Of The Morning Star.

“We stand for the arts,

we stand for first nations people

and we stand for West Papua.”

#musicisaweapon

Rockin’ For West Papua gigs are being organised around Australia in Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin, Hobart, Perth, Byron Bay, Gold Coast, Lismore, Newcastle and Arnhem Land with more shows to be announced in all corners of the globe.

CONFIRMED DATES:

Friday 30 September – Sydney AUS: Waywards @ Bank Hotel, Newtown featuring Blackbreaks, The MisMade, The Black Turtles, MC Thorn

Saturday 1 October – Newcastle AUS: The Vault featuring Once Remained, Skinpin, Steinbrenner, The Grounds

Saturday 1 October – Edinburgh UK: Henry’s Cellar Bar featuring Rise Kagona, Samba Sene & Diwan Seneglese, Nawakyipo, Mariam El Sadr & more

Friday 7 October – Lismore AUS: Lismore City Hall Studio featuring Blakboi, The Humans Of Lismore, Atomic Monkey Chunks & Punks For West Papua doco screening

Saturday 8 October – Gold Coast AUS: Currumbin Creek Tavern featuring The Poor, Wartooth, Paging Jimi

Saturday 8 October – Brisbane AUS: Chardons Corner Hotel featuring Kold Creature, Monster Fodder, System Trashed, Kaosphere, Alice Lost Her Way, Locus Give It All

Saturday 8 October – Darwin AUS: The Chippo, 2 stages featuring Clever Monkey, Dave Garnham, Gored Matador, Acid City, Pole Top Rescue, Lungbuster, Ben Evolent, Brother Phoenix, Joy Greer

Saturday 8 October – Gauteng SOUTH AFRICA: Wunderbar @ German Club featuring Slash Dogs, Made For Broadway, Slippery When Wet, Chilean cuisine, Film Screenings

Sunday 9 October – Melbourne AUS: Bendigo Hotel featuring Liquor Snatch, Indigo Rising, DevilsMonkey, Mystic Trio, DJ LAPKAT, Long Holiday, Native Rain, New Age, Elf Tranzporter, MC Izzy Brown, West Papuan String Band and dancers

Saturday 29 October – Perth AUS: Railway Hotel, Fremantle featuring Yob Mob, The U-Nites reggae band plus DJ General Justice & Jah Wisdom Sound System, Potato Stars, Mental Pretzel, Fuzion

Facebook Event Page

MORE GLOBAL CONCERTS TO BE ANNOUNCED SOON

Following the noise made and the funds raised by the ‘Punks For West Papua’ movement and documentary, more rockin’ artists are coming together for several weeks fromSeptember 30 to show the strength of music and help raise funds to assist the plight of the West Papuans, presented by global music & cultural movement Rize Of The Morning Star.

Leader of the ULMWP Benny Wenda said “Indonesia have tanks and guns. West Papuans only have guitars. Music is the only weapon we need for freedom.”

Whilst West Papuan music is outlawed by the Indonesian Military, Rockin’ For West Papua & Rize Of The Morning Star are inviting musicians, artists and anybody who wants to make a stand, to show their colours in the month of October by organising gigs, exhibitions, festivals or any social gathering or display of support to let Indonesia, USA, Australian and UK governments know that we are standing for West Papua.

Filmmaker Anthony ‘Ash’ Brennan who created the award winning documentary “Punks For West Papua” is coordinating the Rockin’ For West Papua shows. Returning from a stint in Rio behind the camera at the Olympic Aquatic Centre, he said “I have been very fortunate in my career in TV to have travelled to the four corners of the globe. I have seen the good and bad in every country. From Indian Slums, to Soweto in South Africa, and more recently the Rio favela's. I have learnt that people who have the least, give the most. They open their hearts with music and art. And I have walked away richer for the experience. A very humbling experience, coming from such a privileged country. Music brings people together, empowers us, and gives us strength to overcome any adversity.”

The people of West Papua have been suffering under Indonesian occupation since 1963. Over 500,000 civilians have been killed, and thousands more have been raped, tortured and imprisoned. Foreign media and human rights groups are banned from operating in West Papua, so people rarely hear about the situation there. The Free West Papua Campaign is bringing the story of West Papua to the world and campaigning for freedom and justice in West Papua, to end the violence of the last 50 years.

Despite the growing global support of the United Liberation Movement For West Papua, in recent months over 800 West Papuan people were arrested and many tortured by Indonesian authorities simply for peacefully calling for full membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG). There has been a surge of human rights abuses as thousands of people joined mass rallies with hundreds arrested at passive demonstrations in West Papua and Indonesia. Even with the media ban, harrowing video evidence has emerged of the brutality that peaceful protesters were met with including children and students.

All funds raised go to Free West Papua.

#musicisaweapon

www.facebook.com/R4WP16

www.facebook.com/R4WP16/events

Additional info & Articles:

http://www.rizeofthemorningstar.com/

www.freewestpapua.org/2016/08/26/global-concert-for-west-papua/

https://wpan.wordpress.com/2016/07/22/herman-wainggai-long-journey-to-freedom/

http://edinburgh.carpediem.cd/events/783769-rockin-for-west-papua-musicisaweapon-at-henrys-cellar-bar/

Earlier this year:

TeenRock.com, UK – “10 Things We Learned From ‘Punks 4 West Papua’”

http://teamrock.com/feature/2016-03-10/how-the-aussie-punk-scene-fought-a-forgotten-war

Green Left Weekly, Aus – “Punks For West Papua: Indonesia’s West Papua Crimes Laid Bare In Award-Winning Doco”

https://www.greenleft.org.au/node/61173

The Brag, Aus – “Five Minutes With Ash Brennan, Producer/Director of Punks For West Papua”

http://www.thebrag.com/arts/five-minutes-ash-brennan-producerdirector-punks-west-papua

For further media info please contact:

DEBORAH GANN – PUBLICIST

RESERVOIR PR+MGMT AUSTRALIA

T: 0481 264 077

E: ReservoirDeb@gmail.com

F: www.facebook.com/ReservoirManagement

Sumber : https://www.engagemedia.org/

Gelar Aksi Tandingan Rakyat Papua, Bara NKRI Bertindak Anarkis di Jayapura

2016-06-01T22:55:00.000-07:00

Massa Bara NKRI Saat Pawai di Jayapura. (Facebook)

Papua - Ribuan rakyat Papua yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diberbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua, pada hari selasa, 31 Mei 2016, menggelar aksi serentak secara damai, sebagai bentuk dukungan kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang rencananya akan didaftarkan sebagai anggota penuh di MSG. Dalam aksi damai yang digelar ini, ratusan aktivis dan rakyat Papua diamankan oleh kepolisian Republik Indonesia di tanah Papua, dan bahkan massa aksi yang hendak bergerak menuju titik aksi yang telah ditetapkan, diblokade oleh aparat gabungan (TNI-Polri) yang telah bersiaga dengan bersenjata lengkap.

Meski ratusan aktivis dan rakyat Papua ditangkap (597 orang), dan massa aksi diblokade oleh TNI-Polri, aksi damai yang dilakukan oleh rakyat Papua tetap berjalan dengan damai, hingga pembacaan pernyataan sikap dilakukan, tanpa ada perlawanan dan tindakan anarkis sedikitpun dari massa aksi terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat.

Sala Seorang Mama Papua, Korban Penganiaayaan Massa Bara NKRI

Guna merespon aksi damai yang dilakukan oleh ribuan rakyat Papua di seluruh tanah Papua, pada 31 mei 2016, hari ini, kamis 02 juni 2016, dikabarkan puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela NKRI (Bara NKRI), melakukan aksi tandingan di kota Jayapura, yang diback up oleh TNI-Polri. Massa aksi yang tergabung dalam aksi yang dimotori oleh Bara NKRI ini sendiri, mayoritas dari massa orang non Papua yang kebanyakan berprofesi sebagai tukang ojek, supir taksi dan beberapa orang pedagang yang berada di Jayapura.

Aksi yang digelar oleh Bara NKRI, dikabarkan dilakukan dengan anarkis, 2 orang mama Papua dianiaya tanpa sebab di depan Kampus Uncen 1, Padang Bulan, toko-toko dan kios-kios sepanjang ruas jalan sentani hingga Jayapura dipaksakan massa untuk ditutup dan pemilik toko serta kios dipaksakan untuk ikut terlibat dalam aksi brutal yang dilakukan Bara NKRI. Tak hanya itu, merasa leluasa karena di back up aparat, ketika massa ini tiba di kantor DPRP, massa membentak-bentak para anggota dewan yang menemui massa ini, dan mengecam beberapa anggota DPRP yang hadir dalam aksi damai yang digelar oleh KNPB bersama rakyat Papua pada tanggal 31 mei kemarin.

Dalam tuntutanya, Bara NKRI menyatakan untuk segera membubarkan KNPB beserta ULMWP, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membangun komunikasi kepada pemerintah Inggris, agas segera mendeportasi Mr. Benny Wenda yang saat ini adalah warga negara Inggris, kembali ke Indonesia, dengan alasan Benny Wenda adalah DPO. Dari pantauan dilapangan disebutkan bahwa, selain diback up oleh TNI-Polri, massa yang tergabung dalam Bara NKRI juga ternyata dibiayai oleh aparat, selain itu, massa yang tergabungpun dibayar oleh aparat untuk sekedar hadir dan terlibat dalam aksi anarkis yang diseting oleh aparat. (wp)

MSG chair denies claims of lack of commitment

2016-05-27T13:14:00.000-07:00

Manasseh Sogavare Photo: RNZI

The chairman of the Melanesian Spearhead Group has denied a media 
suggestion that he is not committed to the upcoming special leaders' 
summit.

Manasseh Sogavare, who is also Solomon Islands' prime minister, has 
singled out the Pacific Islands News Association for an item claiming he
 would not be attending the upcoming MSG summit.

The suggestion by PINA's item that leaders were not giving serious 
attention to the MSG summit has been strongly rejected by Mr Sogavare.

The MSG summit, which was originally scheduled for Port Vila at the start of the month, was postponed at the last minute.

This has been attributed from various parties to either a brief 
period of instability in Solomon Islands politics or the busy schedule 
for leaders of MSG full members: Papua New Guinea, Fiji, Solomons, 
Vanuatu and New Caledonia's FLNKS Kanaks movement.

In the last week or so the summit was re-scheduled for this weekend 
in Papua New Guinea's capital by PNG prime minister Peter O'Neill.

However the MSG chairman is unable to be in Port Moresby at this time as the Solomons parliament is still in session.

Furthermore, Mr O'Neill is in Japan to attend the G7 summit in PNG's capacity as an outreach country.

Mr Sogavare's office proposed that the MSG summit be held from the 29th of May to the 1st of June.

However, Mr O'Neill reportedly told the MSG Chair that these dates would be unsuitable for PNG due to commitments next week as host of an African, Caribbean and Pacific group summit in Port Moresby around the same time.

The office of the MSG Chair said it would be consulting with leaders on new dates and venue for the special leaders' summit.

However the schedule changes, and uncertainty around the date of the 
summit, have added to perceptions of disharmony within the MSG.

It remains unclear why the summit venue was shifted from Vanuatu to PNG.

However there has been clear discord over two issues expected to be addressed at the upcoming summit.

One is the MSG chair's well-publicised frustration over Indonesia's 
response to the MSG's deep concerns about West Papua, a sentiment which 
other MSG members have echoed.

The other issue is the premature announcement of Fiji diplomat Amena Yauvoli as the new Director General of the MSG, something which PNG and Vanuatu took exception to.

However Mr Sogavare said there was no question as to his and other 
leaders' commitment to attending the MSG Summit as there were important 
agendas to be discussed.

These include the motion by Vanuatu for the granting of full MSG membership to the United Liberation Movement of West Papua.



Sumber : http://www.radionz.co.nz/ 

Asian human rights group condemns ‘illegal arrests’ of Papuans

2016-05-24T01:57:00.000-07:00

West Papuan protesters with the Morning Star flag ... call for release of 15 arrested at Mimika, Papua. Image: West Papua Media

The Asian Human Rights Commission has condemned the forced dispersal 
of peaceful Papuan protesters and their illegal arrest in Kampung 
Bhintuka-SP13 field in Mimika, Timika district, this week.

“We have been informed that 12 protesters were taken into police 
custody in Kuala Kencana for further investigation and questioning,” the
 AHRC said in a statement.

“Prior to the protest, the indigenous Papuans had informed the police
 of their intention to call for an end to rampant human rights 
violations in Papua.

“Despite this, the police suddenly forcibly dispersed the 
demonstration, with the claim that one of the protesters called for a 
referendum in his speech for indigenous Papuans who suffer from rampant 
violations conducted by the Indonesian security forces.”

The AHRC said it had also learned that the police had warned and 
intimidated local religious leaders to avoid political activities and 
speaking about human rights violations and referendums in churches.

“Over the last year, countless cases of forced dissolution of 
protesters in Papua and West Papua province have been observed. In all 
of these cases, the police have not taken the responsibility to examine 
whether or not the use of excessive force was lawful.”

At the same time, civilians did not have effective complaint 
mechanisms to challenge the police’s use of excessive force and abuse of
 power, said the AHRC.

Protection obligation

“As state party to the International Covenant on Civil and Political 
Rights with the promulgation of National Law No. 11 of 2005, the 
Indonesian government is obliged to ensure that the right to freedom of 
opinion and assembly is protected, as noted in Article 21 of the 
Covenant:

“The right of peaceful assembly shall be recognized. No 
restrictions may be placed on the exercise of this right other than 
those imposed in conformity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national security or public 
safety, public order (ordre public), the protection of public health or 
morals or the protection of the rights and freedoms of others.”

The government should take the forced dissolution of protests and 
police excessive use of force seriously, particularly as a National 
Commission on Human Rights report states that the highest number of 
human rights violations in Indonesia, including Papua, are conducted by 
the police, said AHRC.

“Besides the failure of police reform, the government is also failing
 to evaluate its policy upon Papua and West Papua, despite the 
protection of indigenous Papuans being a priority of President Joko 
Widodo’s administration.”

The AHRC noted with concern that the law enforcement agencies and 
criminal justice system in Papua and West Papua provinces had themselves
 become part of the problem.

“As a result of the judicial mechanism failing to fulfill the right 
to justice for indigenous Papuans, Papuan people do not see that their 
rights are fulfilled and respected in the manner of Indonesian citizens 
by the government,” said AHRC.

“Rather, the presence of state security forces in the region has led 
to routine violence and the restriction of their freedom of opinion, 
assembly and thought.

‘Release all detainees’

“The government of Indonesia should therefore take immediate action to 
release all detained protesters who took part in peaceful 
demonstrations, and guarantee that any future peaceful protest is 
protected by the law and similar violations will not recur.

“The government should further evaluate the presence of the 
Indonesian security forces in Papua and West Papua province, 
particularly as the proportion of the forces is not equal to that of the
 local indigenous Papuans, and far from protection, their presence has 
only resulted in rampant human rights violations against the Papuans.

“Lastly, the government should be more consistent in implementing the
 International Covenant on Civil and Political Rights and show its 
seriousness by enforcing the law based upon fair trial principles.” 

Merdeka: Media and the case for Papuan civil resistance

Sumber : www.asiapacificreport.nz

NGO claims mixed results on Jakarta's Papua media policy

2015-11-17T06:34:00.000-08:00

The Governor of Papua Province,Lukas Enembe, (far left),
welcomes the Indonesian President Joko Widodo.

Human Rights Watch says Indonesia's new policy on foreign media access to West Papua has had mixed results.

It's six months since President Joko Widodo announced that restrictions on foreign journalists visiting Papua were being lifted.

While a handful of foreign journalists have visited, HRW says there is extremely uneven implementation of Jokowi's policy.

HRW Asia's deputy director Phelim Kine says that within elements of Indonesia's government and security forces, there remains severe resistance to allowing access to Papua.

"It's going to be a long-term process to bring those elements of the government and security agencies who have implemented these restrictions over more than a quarter of a century to step back and to allow foreign media to actually allow foreign media to actually have that unimpeded access that President Joko Widodo - to his credit - has announced should be the case."

Phelim Kine says foreign NGOs, UN rights experts and academics remain restricted from visiting Papua.

HRW is today releasing a new report, "Something to Hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua", which also documents regular self-censorship by journalists based in Papua and the security forces' manipulation of local media outlets.

Mr Phelim Kine says the president's announcement in May was welcome but has been very unevenly applied.

He says it's important that president Widodo send an explicit directive on the policy for all Indonesian security agencies and ministries to follow.

"The absense of that document in a bureaucratic system provides wide wiggle room for bureaucrats to not let people go to Papua. The second thing - and this is hugely important - the government needs to lift its restrictions on access to Papua by international non-government organisations, UN experts and foreign academics."

Sumber : http://www.radionz.co.nz

Two Indonesian soldiers convicted for Papuan deaths

2015-11-17T06:27:00.001-08:00

Two Indonesian soldiers have been convicted and imprisoned for their role in the deaths of two Papuans in Mimika in August.

Jayapura port, Papua

The Jakarta Post reports that the court sentenced Makher Rehatta and Gregorius R. Geta to prison terms of 12 years and three years respectively for murder and aggravated assault.

Two other soldiers are still on trial for their role in the incident in which the four soldiers, who were allegedly drunk, opened fire with assault rifles on a group of Papuans who were holding a local Thanksgiving ceremony in front of a church in Mimika regency.

Human Rights Watch has welcomed the conviction as a rare example of accountability over military abuses in Papua.

However the NGO says it's only a start, since there are many other military abuses which have not been investigated.

In the rare cases where soldiers have been convicted by a military court, the sentences have been extremely lenient.

Sumber : http://www.radionz.co.nz

Pacific News Minute: Unrest in West Papua After Police Shooting

2015-10-01T21:23:00.000-07:00

Credit Wikipedia Commons

Protests in West Papua this week, after Indonesian Police shot two 17 year old boys - one of whom died. This is the fifth time this year that civilians have been fired on by soldiers or police in the restive province, with now eight reported killed. We have more from Neal Conan in the Pacific News Minute.

According to reports, Indonesian police pursued two seventeen year old high school students near a market on Monday and opened fire. Kaleb Bogau was hit in the chest and died on the scene. Efrando Sabarofek was wounded in the chest and leg and was reported in critical condition. As yet, there's been no public statement by police, but Kaleb Bogau's family described the shooting as a political assassination and reportedly refused an apology sent by text message from Paulus Waterpau, the regional chief of police.

The dead boy's father, the Reverend Obed Bogau, is active in a West Papuan independence group. Reports say he asked police to investigate both this case and an incident last month in the same area: Timika, when soldiers fired into a group of ethnic Kamoros at a traditional celebration and killed two. Shortly afterwards, an Indonesian Military Spokesman said the soldiers had been attacked by a mob and fired in self-defense, but the Regional commander, Brigadier General Supartidi, told the Jakarta Post that two officers were drunk when they fired into the crowd and had been arrested.

Last month, West Papuan activists appealed to the Pacific Islands Forum to send a team into West Papua to investigate human rights abuses. The Indonesian representative bluntly told the Forum to "stay out of our business, and not to meddle in the internal affairs of a sovereign state". There was no move to establish a fact finding mission.

Sumber : http://hpr2.org

Sekian Lama Bungkam untuk Papua, Masyarakat Pasifik Minta Maaf

2015-09-07T10:56:00.000-07:00

Emele Duituturaga, Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGOs (PIANGO) - Jubi

Jayapura, Jubi – Pada tahun 1965, sedianya pertemuan konferensi Komisi Pasifik Selatan (SPC) keenam dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura). Saksi bisunya masih ada. Pemerintah Belanda membangun Gedung DPRD Papua untuk pelaksanaan Konferensi Pasifik Selatan ini. Namun pelaksanaan Konferensi SPC ini tidak terwujud. Papua Barat saat itu berada dalam status sengketa dan menunggu pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Sejak saat itulah, hubungan antara Papua dan negara-negara Pasifik seakan putus.

“Sejak tahun 70 an, hubungan Papua dengan Pasifik putus. Sejak itulah kami tidak tahu apa yang terjadi di Papua Barat. Padahal, Papua Barat sebelumnya adalah bagian dari Komisi Pasifik Selatan,” kata Emele Duituturaga, Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGOs (PIANGO) kepada Jubi, Senin (7/9/2015).

Emele menambahkan, sejak media sosial hadir, masyarakat sipil di Pasifik mendapatkan akses untuk tahu apa yang terjadi di Papua Barat. Media sosial, memberikan informasi tentang kekerasan di Papua Barat, selain pembangunan yang terjadi selama hubungan antara Papua Barat dengan Pasifik terputus.
“Media mainstream dan media sosial, memungkinkan kami mendapatkan informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM, sehingga kami bisa mengkonfirmasinya. Karena itulah kami bisa mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,” kata Emele.

Sejak konferensi Komisi Pasifik Selatan (SPC) keenam gagal dilakukan di Jayapura, Papua Barat memang tak memiliki akses dengan Pasifik. Hubungan dengan Pasifik dalam segala lini putus dan beralih ke Jakarta. Demikian juga sebaliknya, negara-negara Pasifik seakan tak memiliki sejarah dengan Papua Barat. Sama halnya dengan masyarakat sipil di Pasifik. Segala peristiwa yang terjadi di Papua Barat, luput dari perhatian mereka. Kekerasan, pembunuhan, perampasan tanah, hingga “pembunuhan” budaya orang asli Papua, melintas begitu saja di atas Pasifik. Mereka bungkam.

Namun lima tahun terakhir, solidaritas Pasifik untuk Papua muncul. Seperti dikatakan Emele, solidaritas ini muncul seiring eksisnya media sosial di Pasifik sebagaimana di belahan dunia lain.
“Pasifik tidak bisa diam lagi. Terutama masyarakat sipilnya. Masyarakat sipil di pasifik berkewajiban membuat pemerintah mereka peduli pada apa yang terjadi di Papua Barat,” kata Emele.

Masyarakat Sipil di Pasifik, lanjut Emele, sepakat untuk mendesak pemimpin negara-negara Pasifik yang akan bertemu minggu ini dalam Pasific Islands Forum (PIF) di Port Moresby untuk membicarakan masalah Papua Barat, selain perubahan iklim.
“Dua hal yang kami dorong untuk pemimpin-pemimpin di Pasifik, perubahan iklim dan dugaan pelanggran HAM di Papua Barat,” ujar Emele.

Perempuan Fiji ini juga mengatakan masyarakat sipil di Pasifik meminta maaf karena telah bungkam sekian lama atas penderitaan saudara-saudara mereka di Papua Barat.
“Dalam pertemuan Pacific’s Civil Society Organisations di Port Moresby 1-3 September lalu, kami telah menyampaikan pada publik permintaan maaf kepada rakyat Papua Barat atas ketidakpedulian kami dan sekian lamanya kami bungkam, tidak bereaksi atas penderitaan saudara-saudara kami di Papua Barat,” jelas Emele.

Ia menambahkan, dua rekomendasi dari pertemuan Pacific’s Civil Society Organisations ini akan disampaikan dalam Civil Society Organisation Regional Forum di Port Moresby, yang dimulai hari Senin (7/9/2015) .

Perempuan Pemimpin Masyarakat Sipil Pasifik lainnya, Pefi Kingi QSM yang mewakili Pacificwin-Vagahau Niue Trust, mengatakan masyarakat sipil di Pasifik sepakat untuk mendesak negara-negara Pasifik yang hadir dalam PIF untuk mengirimkan misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari delegasi PIF, masyarakat sipil dan pemimpin gereja. Pertemuan masyarakat sipil se Pasifik ini juga sepakat untuk mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB sebagai langkah penting untuk kemerdekaan Papua Barat.
“Kami kembali mengingatkan kepada para pemimpin negara-negara Pasifik, Pasifik belum bebas sampai Papua Barat merdeka,” ujar perempuan Maori ini.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor mengatakan suara masyarakat sipil menjadi prioritas utama dari sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIFs). Suara masyarakat sipil, kata Meg taylor, sangat penting dalam mengembangkan kebijakan daerah, terutama informasi untuk para pemimpin negara-negara anggota PIF.
“Saya seorang pendukung utama masyarakat sipil, dan saya percaya bahwa masyarakat sipil yang kuat dan bersemangat sangat penting untuk wilayah kita,” ujar Meg Taylor saat membuka forum regional Organisai Masyarakat Sipil Pasifik di Port Moresby, Senin (7/9/2015).

Meg Taylor yakin, forum ini sangat penting karena menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan tentang beberapa isu kunci yang akan disampaikan pada forum pemimpin Kepulauan Pasifik. (Victor Mambor)

Sumber : www.tabloidjubi.com

LSM Pasifik Desak PIF Kirim Misi Ke Papua Barat

2015-09-07T10:52:00.001-07:00

Jayapura, Jubi – Kelompok masyarakat sipil Pasifik mendesak Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) mengirim misi pencari fakta ke Papua Barat, Indonesia, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) baru-baru ini meminta agar misi pencari fakta dari Forum utama negara-negara kepulauan di Pasifik dikirim ke (tanah) Papua untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Radio New Zealand melaporkan, perwakila masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dari Pasifik telah bertemu di Port Moresby –ibukota PNG, sebelum forum KTT Pemimpin dari negara-negara Pasifik bertemu pekan depan.

Emele Duituturaga dari Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik, atau PIANGO, mengatakan ada dua isu utama dari kelompok tersebut, yakni mereka menginginkan agar para pemimpin dalam Forum itu mengatasi masalah perubahan iklim dan Papua Barat.

Duituturaga mengatakan kelompok itu menginginkan perjanjian mengikat internasional tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, dia juga mengatakan ini waktunya untuk melihat masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat atas kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kita desak misi pencari fakta ke dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini cukup mendesak,” kata Emele Duituturaga, mengutip Radio New Zealand, Jumat (4/9/2015).

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat baru-baru ini diberikan status pengamat di organisasi sub-regional dikawasan Pasifik, Melanesia Spearhead Group (MSG).

Sementara itu, forum tandingan yang didirikan Frank Bainimarana (Fiji), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Development Forum/PIDF) yang telah berlangsung di Fiji mengangkat isu perubahan iklim menjadi agenda utama yang akan dibahas dalam pembicaraan tentang iklim skala internasional di Paris, November nanti. (Yuliana Lantipo)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Benny Wenda: Untuk Papua Barat, ULMWP dan semua keluarga Melanesia, dan Pasifik.

2015-09-04T15:45:00.002-07:00

Benny Wenda

Papua Nugini (PNG) telah menolak aplikasi visa saya untuk memasuki negara itu untuk kedua kalinya. Saya kecewa bahwa PNG sebagai negara demokrasi yang menghargai demokrasi, kebebasan dan keadilan telah mengambil keputusan ini. Yang pertama, saya diberitahu bahwa masalah ini adalah masalah administrasi dan alasan yang diberikan adalah bahwa saya tidak melengkapi dokumen keimigrasian yang diperlukan PNG dan prosedurnya.

Untuk menghadiri undangan Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional (NCD), Hon. Powes Parkop untuk menghadiri konferensi pengungsi hak asasi manusia, dan juga mengambil bagian dalam acara lainnya termasuk perayaan kemerdekaan 40 PNG, dan Pulau Forum Pasifik dalam kapasitas saya sebagai juru bicara United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP); Saya meluncurkan aplikasi visa penuh yang diperiksa oleh pengacara saya dan dahului dengan pemesanan penerbangan.

Beberapa jam sebelumnya saya naik ke pesawat dari London Heathrow ke Port Moresby minggu ini, saya menemukan bahwa imigrasi PNG menolak permohonan visa saya, dan sebagai hasilnya, saya telah membatalkan perjalanan ke PNG. Tidak ada rincian yang tepat atau penjelasan resmi dari Komisi Tinggi PNG di London mengapa aplikasi visa saya ditolak.

Saya menghormati keputusan Pemerintah PNG dan departemen imigrasi, tetapi dengan ini saya memohon kepada pemerintah untuk tidak menghukum perjuangan rakyat Papua Barat. Saya sangat mendorong Perdana Menteri, Peter O'Neill dan semua pemimpin Pasifik untuk berdiri teguh sebagai pemimpin Pasifik dan mendukung isu Papua Barat di pertemuan minggu depan.

Papua Barat adalah salah satu dari lima bidang prioritas teratas pada pertemuan Pacific Island Development Forum, dan saya menghimbau kepada masyarakat PNG dan Pasifik untuk menggalang dukungan Anda pada rekomendasi ditetapkan sebelum para pemimpin.

Kami ULMWP menghimbau para pemimpin Pasifik kami untuk membentuk sebuah delegasi tingkat tinggi PIF untuk melakukan sebuah misi pencarian fakta untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat; dan untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunjuk seorang utusan khusus HAM untuk Papua Barat.

Ada dukungan yang berkembang di Pasifik, dan saya ingin berterima kasih secara pribadi saudara Pacific saya dan saudara yang selalu mendukung perjalanan kebebasan kita. Silakan terus mendukung rakyat Papua Barat dalam perjuangan kami untuk kebebasan. Terima kasih juga untuk teman-teman di Australia, Selandia Baru, dan mereka secara global yang terus mendukung gerakan kebebasan Papua Barat.

Benny Wenda

Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat

Juru Bicara United Liberalition Movement for West Papua

Papua Merdeka!

Sumber : http://m-papua.blogspot.co.id

After 10 years, West Papua activist looks set to walk free

2015-08-21T13:42:00.000-07:00

West Papuan independence activist Filep Karma.

The West Papuan political activist, Filep Karma, is reportedly close to walking free after ten years in prison.

Indonesia's government has reportedly guaranteed Mr Karma's security and freedom of speech once he leaves prison.
Late last week, he rejected an offer of remission on Indonesia's National Independence Day, which was two days ago, saying he would only accept an unconditional release.
Mr Karma has been serving a 15-year jail sentence for treason in Papua's Abepura Prison, after he raised the banned Morning Star flag at a political rally in 2004.
He said he would be happy to walk free the day after National Day, as long as his release was "unconditional".
Mr Karma says he did not commit any crime by raising the flag, and would continue to campaign for West Papuan independence.
Indonesian CNN reports the government as signalling that once out of prison, Filep Karma is free to exercise his democratic rights.

Sumber : http://www.radionz.co.nz

West Papua: Not a bad start for Sogavare

2015-06-23T14:02:00.000-07:00

WE all want our government to support the United Liberation Movement for West Papua’s (ULMWP) bid for membership of the Melanesia Spearhead Group (MSG).

Prime Minister Manasseh Sogavare last Thursday responded to that call.

The Government, he says, will vote to bring West Papua into the MSG fold on “observer status”.

The highly anticipated announcement was received with mixed reactions.

Some say the position is “too soft”.

Others say it is ambiguous.

While others say it’s confusing.

Expectation is the government must support West Papua’s full member into the MSG family.

We are sure Prime Minister Sogavare made the decision to welcome West Papua into the MSG fold on observer status based on advice received from his army of advisers.

At the moment, East Timor and Indonesia enjoy observer status at MSG.

Indonesia has since applied for associate membership status – an application that will also be decided by MSG leaders in Honiara next Wednesday.

West Papua’s application will also be decided at the same meeting.

The government’s decision to support West Papua attaining observer status on MSG may not go down well with many of us.

But it’s a breakthrough for the United Liberation Movement for West Papua and local West Papuan supporters who’ve campaign and lobbied hard for this cause.

The worst we could get from the government is an outright rejection of West Papua’s application.

By giving them observer status, we have finally invited West Papua into the room to access and listen to discussions and deliberations.

And who know, this may be just a start. In a year or two, they may get full membership status.

Remember the political leaders who make these decisions now will not be up there forever.

Some, if not all, may be gone in a year or two.

But the West Papua issue will remain. It’s an issue we all must continue to push to the front burner for public debate and discourse.

So it’s not a bad start for Prime Minister Sogavare and the DCC government.

Sumber : http://solomonstarnews.com

West Papua: a hard choice, but a simple one

2015-06-23T13:49:00.000-07:00

No matter how we slice and dice the issue of West Papuan independence, it always comes down to this: Do the indigenous peoples of a distinct and discrete land mass have the democratic right to self-determination or not?

The answer, according to international law and standards, is an unequivocal yes.

Even a cursory examination of history reveals that Indonesia has systematically ignored and subverted the desires of the people who share the island of Papua with their cultural and ethnic brethren and sistren in Papua New Guinea. They have oppressed these people using military force, and their policies in the region have from the beginning been designed to silence the voice of the indigenous people there.

Indonesian president Joko Widodo’s protestations notwithstanding, there is no free press in the Papuan provinces. Police and military continue to claim in the face of incontrovertible evidence that there is no unrest. And still they claim that even advocating for independence is a crime. Attending a peaceful demonstration is considered grounds for arrest and incarceration. Political activity can get you tortured or killed.

Virtually all of the independence leaders living in exile have faced systematic persecution extending across borders. After he escaped prison and fled for his life, Benny Wenda faced years of forced immobility because of a flagrantly erroneous Interpol ‘red notice’, which falsely accused Mr Wenda of arson and murder.

Just last month, Mr Wenda was denied entry into the United States following an interview with US Homeland Security personnel. No reason was provided at the time. Presumably, the terrorist watch-list, or a similar international mechanism, is being used to curtail his visibility on the world stage.

It needs to be said that Jokowi, and Susilo Bambang Yudhoyono before him, would do more if they could. But the plain truth is that civilian rule of law does not extend to the Papuan provinces. These frontier areas are the under the hegemony of the Indonesian military. The wealth they derive from this island is such that they are content to conduct what has been characterised as a “slow-motion genocide” in order to perpetuate their own prosperity.

It’s despicable, frankly. But nobody seems to have either the power or the political will to end this tyranny. One can argue realpolitik, and claim that Indonesia is moving in the right direction, but it’s clear that politicians in Jakarta allow these depredations to continue on Melanesian peoples even while they take great strides to protect their ethnically Asian populations.

In editorial pages across the region, commentators are writhing and contorting themselves to try to find a dignified, elevated expression of the pending decision: Should the Melanesian Spearhead Group recommend full membership for the United Movement for the Liberation of West Papua (ULMWP)? Will they do it?

The answer to each question is agonisingly simple: Yes, they should; and no, they will not.

Indonesia has already won this round. They won on the day that Voreqe Bainimarama reiterated that Indonesia’s territorial integrity was inviolate. They won doubly when he recommended them for associate membership in the MSG, a move that effectively kills the prospect of any dialogue concerning West Papuan independence in this forum.

The MSG operates on consensus. If there is no agreement, there is no action. Given the opposing stances that Vanuatu and Fiji have taken concerning the ULMWP, no compromise – let alone consensus – seems possible. And given the recent rise to power of Sato Kilman, widely considered to be Indonesia’s cats-paw in Vanuatu, membership for Indonesia is not out of the question.

Regional commentators and political figures wax poetic about the need for dialogue and inclusion. They ignore the rather inconvenient fact that West Papua’s MSG bid is a result of the fact that dialogue within Indonesia is not only impossible, it’s frequently fatal to those who attempt it.

It’s frankly infuriating to see the namby-pamby linguistic contortions that some of those involved have engaged in. Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare’s championship-level equivocation, advocating for observer status for the ULMWP and membership for Indonesia, simply closes the coffin and hands the nails to Indonesia. PNG prime minister Peter O’Neill’s ability to swallow his outrage over human rights abuses seems to increase right alongside his ability to attract Indonesian business interests.

But worst of all is Vanuatu’s deputy prime minister Moana Carcasses, who only last year made history with his presentation of West Papua’s plight to the United Nations. Now, he is reportedly professing that the issue is a difficult one, and that understanding and patience need to prevail.

Fiji, at least, is unapologetic, if shameless, in its stance.

The MSG cannot move out of this morass if it won’t speak clearly about the situation. There is a prima facie case for West Papuan membership in the MSG. If the fact that the chair is currently held by the New Caledonian independence movement weren’t evidence enough, then the words of support from MSG founding member Sir Michael Somare should suffice.

But ULMWP membership is unacceptable to Indonesia. And it has played its hand with care. Ensuring that even Australia did not remain on the sidelines, it prodded and pulled at everyone involved, and got the result that it wanted.

If the MSG is to retain even an iota of credibility, the only line that it can honestly take now is to admit that it cannot usefully function as a forum for discussions concerning Melanesian decolonialisation, because it lacks the strength to resist the overwhelming power of its neighbours.

It’s a fact: Melanesia is weak. There’s no shame in saying so. Indonesia is powerful – powerful enough even to give Australia pause. Indonesia has the will and the political and material resources necessary to ensure that West Papuan independence remains merely a dream for years yet to come. Likewise, armed resistance to an utterly ruthless military cannot succeed. The days of the OPM are past – if they ever existed.

The sooner we come to terms with these truths, the sooner ULMWP can begin developing effective tactics to counteract them. Those of us in Melanesia owe them at least that much.

[First published at the Pacific Institute of Public Policy .]

Sumber : https://redflag.org.au

Jenderal TNI Moeldoko Latih Wartawan Liput di Medan Perang

2015-06-18T01:58:00.002-07:00

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) meneriakkan yel-yel bersama para prajurit Kopassus di Markas Grup-1 Kopassus, Serang, Banten, Rabu (11/3). Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta para raider Komando Strategis cadangan Angkatan Darat (AD) siaga jika sewaktu-waktu harus terjun ke Papua, menghadapi gerakan kemerdekaan Papua Barat (baca: Mentri Pertahanan RI: Cadangkan AD Siaga untuk Papua).

Selanjutnya, TNI membentuk Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan untuk membantu kepolisian menanggulangi terorisme dan gerakan makar (baca: TNI Bentuk Satuan Khusus Tanggulangi Teror dan Makar).

Kini, TNI mengajak awak media untuk melakukan simulasi latihan melakukan peliputan di medan perang. Dalam latihan tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko ingin agar para wartawan mampu memahami situasi di daerah pertempuran.

Dilansir CNN Indonesia edisi Sabtu 13 Juni 2015 memberitakan, sebanyak 85 wartawan, baik media cetak, media online dan media elektronik mengikuti simulasi latihan peliputan di medan perang. Para peserta telah hadir di Gunung Sanggabuana, tempat pelatihan, sejak Kamis malam (11/6/2015) dan selesai pada Sabtu (13/6/2015).

"Ini perlu dicermati bahwa saudara wartawan nanti jika memiliki tugas di wilayah tidak aman, maka perlu memahami situasi di sana," ujar Moeldoko di lokasi latihan Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2015).

"Bagaimana mengetahui cuaca yang baik, memahami medan, dan memahami musuh yang sedang bertikai," ujarnya.

Terkait cara latihan yang dirasa terlalu keras, Moeldoko mengatakan, itu semua diperlukan karena medan perang lebih ekstrem dari yang diajarkan oleh para pelatih. Selain itu, sang jenderal yang sebentar lagi digantikan posisinya oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo itu berencana untuk menjadikan latihan wartawan sebagai agenda rutin.

"Saya kira ini akan rutin ya. Saya sangat setuju jika ini dirutinkan. Di daerah operasi sangat keras maka perlu dilatih cara-cara ekstrem. Kalau normatif tidak bertemu (persamaan dengan medan perang)," kata Moeldoko. (SAL/014/CNN/MS)

Sumber : http://majalahselangkah.com

Razia Aktivis KNPB, Polres Sorong Kota Tahan Satu Anggota

2015-06-17T14:23:00.000-07:00

Rasia Aktivis KNPB yang di lakukan aparat
Polres Sorong Kota - Jubi, Niko

Sorong, Jubi – Aksi demo damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya yang rencananya akan dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Sorong, Rabu (17/6/2015) guna mendukung Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dihentikan aparat dengan melakukan razia. Satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor ditahan Polres Sorong Kota.

Berdasarkan pantauan Jubi, Rabu (17/6) sekitar pukul 10.00 WIT, anggota Kepolisian Polres Sorong Kota dibantu TNI melakukan monitoring sebelum melakukan razia terhadap aktivis KNPB yang berencana akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa dari kawasan komplek perkuburan Kilometer 10 menuju ke kantor DPRD Kota Sorong yang berlokasi di jalan Jupiter kilometer 10 Kota Sorong.

Selang beberapa waktu, tidak ada pergerakan dari pengunjukrasa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang melintas dan dicurigai sebagai aktivis KNPB yang secara diam-diam dan terpisah, ingin melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong.

Hasil razia tersebut akhirnya membuahkan hasil. Anggota Kepolisian berhasil menyita sebuah selebaran dari dalam tas seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan diduga sebagai aktivis KNPB. Dinilai telah berencana melakukan aktivitas terlarang kemudian, barang bukti yang dibawanya disita oleh aparat kepolisian dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait barang bawaannya sebelum akhirnya dilepas kembali.

Juru Bicara KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud alias Gusti Prabu mengaku, KNPB Sorong Raya sekitar pukyul 9.00 pagi WIT, berencana melakukan aksi damai berupa long march menuju kantor DPRD Kota Sorong, namun rencana tersebut dihadang oleh aparat gabugan TNI/POLRI.

“Anggota polisi sempat menahan satu aktivis KNPB Sorong Raya atas nama Nando Kogaya dan satu kendaran motor tapi sudah dibebaskan pada pukul 16.00 WIT,” katan Gusti Prabu.

Menurut nya, tujuan aksi KNPB ingin mendukung penuh ULMWP membawa aplikasi Papua Barat menuju MSG. “ Ingat, rakyat Papua Barat selama 54 tahun hidup bersama indonesia. Namun, orang asli Papua tetap garis dibawa kemiskinan dan melarat di atas kekayaan alam sendiri, “jelasnya melalui telefon seluler. (Niko MB).

Sumber : http://tabloidjubi.com

Perdasus Hak Adat Atas Tanah Sudah Saatnya Dibuat

2015-04-17T09:16:00.002-07:00

Yan Kristian Warinusi (Direktur LP3BH Manowari ) - jubi nees

Sorong, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) untuk segera mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Papua atas tanah, hutan dan sumber daya alam.

Hal ini itu disampaikan Dierktur Eksekuti LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, Rabu (15/4/2015) di Sorong, Papua Barat.

Sebagai bagian dari implementasi riil terhadap amanat pasal 43 dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008. “Langkah awal seharusnya dimulai pula dari segenap kelompok masyarakat adat yang terdapat dalam wilayah adat Doberai dan Bomberai dengan melakukan konsolidasi pada setiap suku adat orang asli Papua di kedua wilayah adat tersebut,” Kata Warinussy .

Dengan konsolidasi tersebut melalui Dewan Adat Papua (DAP) dapat dihasilkan sejumlah pokok pemikiran yang dapat dijadikan sebagai masukan penting di dalam pembahasan rancangan Perdasus tersebut.

Kehadiran Perdasus tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua atas Tanah, Hutan dan Sumber Daya Alam tersebut, sangat penting, demi memastikan akses masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam tersebut diakui dan dihormati oleh negara sebagaimana tersirat di dalam amanat pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara. (Nees Makuba)

Sumber : http://tabloidjubi.com

FMJ-PTP: Pembangunan Mako Brimob Untuk Kepentingan Bupati Bukan Rakyat

2015-04-17T09:13:00.000-07:00

Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua
(FMJ-PTP) ketika menggelar jumpa pers di Wamena. Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Meski belum ada keputusan dari hasil dialog yang difasilitasi DPRD Jayawijaya terkait pro kontra rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, namun kalangan masyarakat Jayawijaya tetap menolak rencana pembangunan tersebut di seluruh wilayah Jayawijaya.

Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) menilai, dari hasil dialog beberapa waktu lalu di DPRD Jayawijaya banyak kejanggalan.

Hal pertama masyarakat yang dihadirkan hanya beberapa perwakilan saja, sehingga terkesan membatasi ruang masyarakat untuk memberikan pendapat. Kedua, terkait dengan penyampaian Kapolres Jayawijaya, bahwa terkait pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya merupakan intruksi langsung dari Kapolda Papua sesuai instruksi dari Mabes Polri.

“Kami ingin sampaikan, itu keliru, karena sesuai dengan pernyataan Kapolda tanggal 31 Januari 2015 di media massa Kapolda sampaikan, terkait rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya bukan rencana Polda tetapi permintaan dari Bupati sendiri. Begitu juga pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri menjelaskan terkait wacana Mako Brimob bukan intruksi Mabes Polri dan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan hanya mendengar dari media saja,” ujar Beni Wetipo kepada wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2015).

“Kami minta dapat diperjelas apa memang instruksi Kapolda atau Bupati soal pembangunan Mako Brimob ini?” tambah Beni Wetipo.

Selain itu, FMJ-PTP melihat sesuai Surat Bupati Jayawijaya,tertanggal 9 Juni 2012 Bupati meminta yang disetujui oleh Lembaga Masyarakat Adat dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan DPRD Jayawijaya agar pembangunan Kompi Brimob saat itu dihentikan dengan berbagai pertimbangan.

“Makanya kami minta Bupati klarifikasi pernyataan ini, padahal sempat menolak juga LMA, DPRD tetapi kenapa sekarang mereka balik ngotot ingin membangun kembali,” tegas Beni Wetipo.

Forum menilai keinginan untuk membangun Mako Brimob di Jayawijaya bukanlah untuk kepentingan rakyat di Jayawijaya tetapi untuk kepentingan Bupati sendiri.

“Kalau Bupati tetap akan membangun Mako Brimob di Jayawijaya, berarti itu bukan untuk kepentingan rakyat tetapi dirinya sendiri. Kalau memang untuk rakyat, Bupati harus mendengar rakyat, karena Bupati dipilih oleh rakyat,” kata Wetipo.

Bahkan dari pengamatan forum sendiri, setelah masyarakat menolak untuk dibangun Mako Brimob di wilayah Molama (Distrik Wouma dan Welesi), kini rencana pembangunan dialihkan ke wilayah Distrik Pisugi dan Witawaya.

Menurut mereka, tim dari PU dan Polres sedang mengukur lokasi di Honay Resort yang rencananya dijadikan tempat sementara, juga sempat melihat kembali tempat awal pembangunan Mako di Pisugi di dekat Pasir Putih atau wilayah Purama.

Untuk itu, kepala suku besar Pisugi dan Witawaya, Cornelis Oagay dengan tegas sudah menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya khususnya distrik Pisugi dan Witawaya.

“Kami nilai dengan kehadiran Brimob di tengah-tengah masyarakat, kehidupan rakyat akan terganggu,” ujar Cornelis Oagay. Bahkan perwakilan dari distrik Hubikiak juga menolak adanya Mako Brimob di wilayahnya. (Islami)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Polisi Bubarkan Sosialisasi Hasil ULMWP di Kaimana

2015-04-17T09:05:00.000-07:00

Add caption

Jayapura, Jubi – Kegiatan sosialisasi hasil United Liberation Movement fo West Papua (ULMWP) yang dihasilkan di Saralana, Vanutu oleh para pimpian organisasi perjuangan pembebasan Papua Barat yang hendak disosialisasikan oleh Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Kaimana sempat dibubarkan oleh aparat dari Polres Kaimana.

“Kegiatan Sosialisasi ULMWP oleh Team Kerja ULMWP wilayah Bomberai di Kaimana sempat dibubarkan oleh Kepolisian Resor Kaimana. Namun setelah negosiasi dengan kami pihak penyelenggara dan dengan adanya penolakan dari masyarakat, kemudian sosialisasi dilanjutkan kembali setelah aparat meninggalkan tempat sosialisai,” ujar Steven Itlay, Team Sosialisasi ULMWP Wilayah Bomberai West Papua dari Kaimana melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Rabu (15/4/2015).

Dijelaskan, sebelumnya kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WP, dihadiri para tokoh-tokoh politik, tokoh agama dan tokoh adat. Diawali dengan doa dan selanjutnya sambutan Ketua KNPB Kaimana atas terselenggaranya kegiatan.

Selanjutnya, pemateri dari team sosialisasi yang dibantu KNPB dan PRD wilayah Kaimana menjalankan kegiatan sosialisasi dengan baik dan mendapat respon dan sambutan yang baik oleh peserta kegiatan.

“Tetapi di tengah jalannya kegiatan sosialisasi Kapolres Kaimana bersama bawahannya datang dengan mengendarai dua truk Dalmas, dua mobil patroli dan satu mobil Avanza mendatangi tempat sosialisasi dan memaksa untuk membubarkan kegiatan sosialisasi sehingga kegiatan terpaksa di tutup pada pukul 12.00,” jelasnya.

Setelah itu, aparat hendak mengamankan beberapa alat seperti baliho, megaphone, fotokopian materi sosialisasi dan lainnya, namun karena pihak pihak penyelenggara kegiatan bersihkeras menolak. Sehingga aparat tidak sempat amankan barang-barang tersebut.

“Setelah itu aparat kembali dan kegiatan sosialisasi dilanjutkan hingga usai dengan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, Bazoka Logo, Juru Bicara Nasional KNPB Pusat kepada Jubi meminta kepada aparat agar hentikan cara-cara basi yang dilakukan oleh aparat untuk menghalangi kegiatan apapun yang dilakukan oleh KNPB dengan alasan apa pun.

“Apa yang kami lakukan ini adalah perjuangan damai dan bermartabat. Bukan perjuangan dengan kekerasan. Aparat harus banyak belajar UU yang dibuat oleh negara Indonesia. Bukan malah melanggar UU yang dibuatnya sendiri dengan cara yang tidak masuk akal. Jadi aparat stop dengan aksi-aksinya untuk menghalangi setiap aktivitas orang Papua,” tegasnya kepada Jubi di Waena, (15/4/2015).

Pemerintah Indonesia melalui jajaran dibawahannya, seperti aparat TNI maupun Polri di tanah Papua diminta menghentikan aksi-aksinya, sebab ruang demokrasi di tanah Papua harus dibuka.

“Kami KNPB tetap dan terus berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua hingga cita-cita bangsa Papua Barat tercapai,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima Jubi, Kapolres Kaimana memimpin langsung ke tempat sosialsasi ULMWP di Kaimana. Jumlah personil yang diturunkan sekitar 30-an anggota. Namun setelah aparat pergi, kegiatan dilanjutan kembali dan berjalan dengan lancar.(Arnold Belau)
Sumber : http://tabloidjubi.com