Partai-i

Perubahan Omong Kosong

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Tue, 11 Aug 2015 17:02:00 +0000

Dalam usianya yang tak lama lagi 70 tahun dalam kemerdekaan. Bangsa ini terus belajar dan berubah, berubah kearah yang lebih baik. Pergolakan-pergolakan terjadi dari masa kemasa sepanjang 70 tahun kemerdekaannya. Jika Pak Syafrudin Prawiranega dihitung sebagai pemimpin bangsa ini dalam pemerintahan darurat, sudah 7 presiden yang memimpin dan Pak Joko Widodo sedang dalam proses menjalankan masa jabatannya.

Indonesia mengalami pergantian pemimpin dalam rentan waktu yang cukup lama ketika Pak Soeharto menjadi presiden dan akhirnya mengundurkan diri setelah "didesak" mahasiswa yang menduduki gedung perwakilan rakyat saat itu. Bukan hal yang mudah bagi Pak Habibie menjalankan pemerintahan (transisi) agar Indonesia tidak terpuruk lebih dalam atau bahkan menjadi "bubar".

Semua pemimpin ingin sekali menjalankan pemerintahan yang baik, bahkan Pak Soeharto sendiri. Tentunya bisa dilihat dari jejak Undang-undang, Perpu, Perpres, Kepres dan lain-lain. Katakanlah bagaimana pemerintahan yang dipimpin Soeharto mencoba memberantas korupsi, banyak peraturan yang dibuat oleh beliau saat ini. Atau bagaimana beliau meminta yang-diperintah (rakyat) berpartisipasi dalam pemerintahan dan banyak lagi.

Ada 4 pilar utama agar pemerintah dapat menjalankan tata kepemerintahan yang baik yakni akuntabilitas (pertanggung-gugatan), kredibilitas, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Logika sederhana dari 4 pilar utama tersebut ketika supremasi hukum bisa dicapai maka akuntabilitas pemerintahan terhadap yang-diperintah akan semakin kredibel hingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

Keempat pilar utama tata kepemerintahan yang baik tersebut merupakan serangkaian hal yang harus bisa ditegakkan dan dilaksanakan agar tercipta tata kepemerintahan yang baik hingga bisa mengantar seluruh rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah agar bisa mencapai kondisi tata kepemerintahan yang baik. Kenapa? Karena ketika pemerintah hendak bersungguh-sungguh ingin menciptakan supremasi hukum, akuntabilitas dan meraih kredibilitas dari masyarakat mengharuskan adanya partisipasi masyarakat. Bagaimana tidak? Secara sederhana dapat dicontohkan dalam sebuah proyek yang diselenggarakan pemerintah. Ketika pemerintah membuat proyek jalan. Meminta kepada pengusaha untuk melengkapi semua ijin, prosedur keselamatan dan lain sebagainya. Lalu memang pengusaha menjalankan dan melengkapi semua ijin, namun ada banyak prosedur keselamatan yang dilanggar.

Partisipasi masyarakat akan meningkat ketika tata kepemerintahan yang baik dijalankan bukan hal yang mustahil. Tetapi bukan hal yang muskil ketika tata kepemerintahan yang baik sudah dijalankan dilain pihak partisipasi masyarakat nihil karena mental masyarakatnya sendiri yang masih ingin melanggar aturan karena tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Seperti ketika pemerintah bersungguh-sungguh beritikad baik memberikan pelayanan pembuatan E-KTP selesai dalam 3 x 24 jam, namun karena masyarakat ingin cepat, lalu mereka memberikan uang kepada birokrat agar selesai hari itu juga dengan terdesak kebutuhan untuk melengkapi persyaratan hendak menikah misalnya. Bisa dipastikan, jika partisipasi masyarakat kurang maka tata kepemerintahan yang baik pun akan sirna dan kehilangan arah untuk perubahaan bagi seluruh rakyat.

Jangan berteriak ketika dolar naik, padahal yang-diperintah bisa berpartisipasi untuk menurunkan nilai dolar dengan menghentikan pembelian barang-barang impor. Jangan berteriak harga BBM naik hingga semua bahan pokok naik jika yang-diperintah bisa berpartisipasi dengan menggerakkan perekonomian dengan usaha kemandirian dan kreatifitas. Jangan berteriak birokrasi yang berbelik jika mematuhi peraturan saja susahnya minta ampun dan berteriak-teriak "terlalu banyak aturan" padahal birokrasinya sendiri sudah dipangkas habis-habisan oleh pemerintah.

Semua perubahan yang diinginkan akan menjadi omong kosong jika tak ada partisipasi dari rakyatnya sendiri. Jika pemerintah sudah beritikad baik serta bersungguh-sungguh ingin membuat perubahaan menuju tata kepemerintahan yang baik hingga mencapai pemerintahan yang bersih.

Lalu kenapa kita tidak berpartisipasi dengan peran yang kita jalankan.

Manusia Menyembah Manusia(?)

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 15 Jun 2015 14:25:00 +0000

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, kalimat itu pernah saya dengar dari jaman masih sekolah dasar sampai dengan sekarang. Seringkali dilontarkan oleh para pejabat publik, entah dalam setiap pidato ataupun tatap muka.

Jaman orde baru kalau tak salah di TVRI ada acara dinamika pembangunan, saresehan, kelompencapir dan lain-lain. Ada satu acara lagi dimana pak Harto berdialog dengan rakyat, yang konooooonnnn katanya dialog tersebut sudah diskenariokan.

Efektif dan efisien, penting dijaga dalam suatu perusahaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas keluaran produksi (barang/jasa).

Menjaga efektifitas suatu keluaran tentunya dibutuhkan beberapa hal, seperti baiknya sinergi komunikasi di internal perusahaan dalam hal ini antar karyawan, maupun komunikasi dua arah pimpinan kepada bawahan. Selain itu aturan perusahaan dalam hal standar operasional perusahaan yang baku tapi flexibel tak kalah pentingnya dalam menjaga efektifitas.

Efisiensi perusahaan sendiri terikat dan berhubungan secara bersama-sama sejauhmana efektifitas bisa ditingkatkan dalam etos kerja sebuah perusahaan, yang saya sebut diatas komunikasi dua arah pimpinan dan bawahan yang jelas dan harmoni serta antar karyawan yang baik dan kondusif. Jika suatu pekerjaan efektif maka akan singkron dengan menekan biaya pengeluaran. Dan itu dibutuhkan pemahaman dan tindakan dari operator/karyawan serta atasan dalam menindaklanjuti suatu pekerjaan.

Plautus dengan Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain atau kadang diartikan sebagai man pray upon man (manusia menyembah manusia). Hal tersebut seringkali menjadi sebuah ganjalan dalam membina keharmonisan komunikasi antar karyawan ataupun atasan bawahan. Kerapkali bawahan memberikan masukan kepada atasan dan atasan mendompleng begitu saja tanpa mengapresiasi atas masukan bawahannya. Atau terjadinya clash tersembunyi antar karyawan dimana mereka berlomba-lomba agar kerja mereka bisa diapresiasi atasan sehingga memperoleh insentif yang lebih baik.

Menjaga serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi bukan semata berasal dari titah atasan apalagi aturan tertulis. Kedua hal tersebut dibangun juga atas dasar kerjasama, sebuah sinergi sekumpulan orang yang bahu membahu bekerja agar mencapai hasil akhir yang maksimal. Atau Nicolaus Driyarkara mengajarkan kebalikan dari homo homini lupus yakni homo homini socius, manusia adalah rekan atau teman bagi sesamanya.

Pengawasan Masyarakat

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 08 Jun 2015 15:57:00 +0000

Di alam demokrasi pengawasan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan negara sebagai bentuk partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaannya telah dirintis sejak jaman orde baru melalui inpres No. 1 tahun 1989 tentang pengawasan melekat, didalamnya memuat definisi pengawasan masyarakat sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Setelah reformasi bergulir bermunculan perundangan-undangan memperkuat memberikan payung hukum bagi pengawasan dari masyarakat; dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PermenPAN No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999 dan pasal 34 UU No. 26 tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi. Sebagai akomodasi hak asasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara yakni hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan serta hak perlindungan saksi.

Dalam mengefektifkan pengawasan masyarakat ada dua hal mutlak ada, yakni pintu keterbukaan dari sistem/intrumen/payung hukum yang ditopang oleh struktur pemerintahan, dan yang paling vital adalah kesadaran serta kemampuan dari masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Untuk perundangan telah disebut di atas sebagai payung hukum untuk memasuki sistem pemerintahan diharapkan tidak ada jurang pemisah yang besar antara yang-diperintah dan pemerintah dalam hal pengawasan pengelolaan dan pembangunan negara, sedang struktur dalam pemerintahan masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui Musrenbang untuk tingkat kecamata, BPD, LPM, Ombudsman, Kementrian Dalam Negeri, Bawasda, Bappeda, Media Massa, Partai Politik, Lembaga Adat, Media Sosial dan lainnya.

Kesadaran dan kemampuan masyarakat bisa ditingkatkan melalui pendirian organisasi masyarakat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendukungnya.

Pengawasan masyarakat akan efektif jika ditunjang dengan pengakuan serta tindakan yang responsif dari pemerintah atas laporan yang diajukan oleh masyarakat dengan melakukan perbaikan dan sanksi tegas bagi instansi yang melakukan pelanggaran terhadap pelayanan/pengelolaan negara.

Manusia itu Penyimbol

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 25 May 2015 13:44:00 +0000

Manusia, manusia itu unik. Diantara jutaan manusia, setiap satu manusia tidak akan menyamai satu manusia lainnya. Saking uniknya, manusia mempunyai sisi unik yang tidak dimiliki manusia lain. Keunikan manusia sebenarnya bukanlalh terletak pada kemampuan berpikirnya melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa.

Manusia sebagai Animal symbolicum, makhluk yang mempergunakan simbul, yang secara generek mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Homo sapiens yakni makhluk yang berpikir, sebab dalam kegiatan berpikirnya manusia mempergunakan simbol. (Ernst Cassirer)

Manusia dapat berpikir dengan baik karena ia mempunyai bahasa untuk mengkomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain. Dengan bahasa pula manusia bisa berpikir secara abstrak di mana objek-objek yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Maka dengan adanya transformasi ini maka manusia dapat berpikir mengenai suatu objek tertentu meskipun objek tersebut secara faktual tidak berada ditempat dimana kegiatan berpikir itu dilakukan.

Dengan keunikan tersebutlah maka manusia memiliki harkat lebih tinggi dari makhluk lainnya dimuka bumi ini. Dengan kemampuannya mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya melalui bahasa kepada orang lain sehingga apa yang menjadi buah pikir dan ide serta inspirasinya tercatat, terdengar dan tertulis.

Seperti halnya pemimpin-pemimpin kita dahulu dimulai dari presiden pertama hingga sekarang simbol yang mereka komunikasikan berbeda-beda. Tentunya, dengan keberagaman suku serta budaya di tanah air, pemimpin lebih baik mentransformasikan pemikirannya dengan simbol-simbol yang difahami secara luas, sederhana dan menyeluruh.

Seperti halnya Dahlan Iskan yang menyimbolkan kemeja yang digulung kain lengannya, hingga sebagian dari kita mempersepsikan bahwa beliau senang bekerja daripada berbicara. Atau ketika Jokowi yang menyampaikan pidato diatas kapal pinisi saat dinyatakan oleh KPU beliau memenangkan pemilu presiden 2014, seolah beliau ingin menyampaikan bahwa kepemimpinan beliau kedepan adalah sang kybernan, sang nahkoda. Seorang pemimpin yang akan mendahulukan penumpangnya selamat tak kala perahu hendak karam lalu baru menyelamatkan awak kapal dan dirinya kemudian.

Namun begitu, manusia juga mempunyai nafsu. Sehingga apa yang ada dipikirannya dan dihatinya meletup-letup sehingga iapun mengkomunikasikan secara salah kaprah.

Bukan Kesalahan Yang -Diperintah!

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Sat, 09 May 2015 12:30:00 +0000

Kelakar politik dibawah ini mengindikasikan bahwa semua kesalahan tertumpah ruah kepada rakyat, yang diperintah. Pun seharusnya pemerintah memberikan pendidikan dan penyadaran politik. Kenapa tidak kondisi/keadaan yang terjadi justru tak ada yang mempertanyakan.

Pedagang kaki lima merupakan rakyat
Rakyat memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan walikota
Dewan perwakilan rakyat mengeluarkan perda tentang ketertiban
Walikota melaksanakan perda tentang ketertiban memerintahkan satpol PP menertibkan pedagang kaki lima.

Jika dipahami seksama, kelakar diatas tentunya bermuara kepada rakyat. Semua karena kesalahan rakyat. Bukan pada sebab akibat kenapa rakyat yang diantara mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima tidak tertib berjualan.

Kesadaran dan pendidikan politik masih terlingkup kepada masyarakat minoritas yang telah sadar akan hak dan bagaimana menganalisa segala kejadian/situasi secara objektif.

Pilihanmu, Jangan Sesali!

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Sun, 05 Apr 2015 07:23:00 +0000

http://gurupembaharu.com/home/wp-content/uploads/2010/03/multiple-choice1.jpg

Konstelasi politik saat ini menguras perhatian publik tanah air. Bagaimana tidak, munculnya perselisihan intern dua partai besar; PPP dan Partai Golkar hingga belakangan ini DPR berniat menggunakan Hak Angketnya, belum definitifnya Kapolri serta Ketua KPK. Tidak sampai disitu, kenaikan harga bahan bakar minyak pun turut membawa andil yang cukup besar terhadap instabilitas perekonomian negeri ini.

Hukuman mati gembong narkoba ditunda-tunda pelaksanaannya yang dicurigai oleh masyarakat hal tersebut merupakan hasil tekanan dari pihak asing. Makanan yang tercemar bahan kimia. Tertangkapnya pengiriman daging celeng dan banyak lagi.

Para netizen banyak berkomentar, menuliskan status disosial media dengan nada sinis, pesimis dan kecewa pada pemerintahan saat ini. Menyayangkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk pemilihan presiden 2014 lalu namun menghasilkan kepemimpinan tidak sesuai harapan.

Nada kecewa dan penyesalan dilontarkan masyarakat seharusnya juga mereka menyadari bahwa takdir itu mempunyai banyak pilihan, namun pada akhirnya akan kembali kepada takdir awal. Jadi, siapapun itu yang Anda pilih, jika sudah ditakdirkan begini pada akhirnya, maka takdir itu kita jalani.

Pada 13 Juli 2014 saya menulis diblog sosial dengan judul "Pemilihan Presiden 2019 akan Berbeda (?)" saya sarikan dalam tulisan tersebut bahwa nanti akan ada 5 pasang kandidat presiden, peraturan tentang partai yang bisa mendaftarkan kandidat presiden dan visi misi para kandidat seputar korupsi, pembenahan birokrasi serta stabilitas perekonomian.

Dengan konstelasi perpolitikan saat itu (2014), dimana partai besar yang bisa mencalonkan kandidat presiden di 2019 maka akan ada 3 partai besar. Dengan asumsi awal partai-partai yang besar adalah: Partai PDI-P, Partai Golkar dan koalisi yang dikepalai oleh Partai Gerindra. Demikian jika asumsi awal saya benar, maka akan muncul 3 kandidat presiden. Lalu dari mana kandidat lainnya? Independen, sama-sama kita ketahui bahwa independen bisa mendaftarkan diri diajang pemilihan presiden pada 2019 sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Lalu dari manakah asumsi bahwa partai-partai tersebut bisa mencalonkan kandidatnya? Karena pada 2019 pemilu serentak antara legislatif dan eksekutif, maka sebagai patokan partai yang dapat mengajukan kandidat adalah partai yang lolos "Presidential Treshold" pada pemilu 2014.

Terakhir kenapa korupsi, birokrasi dan ekonomi akan menjadi tema besar kampanye calon presiden 2019? Karena sadar bahwa siapapun pilihan yang saya pilih dan siapapun pemenangnya, ketiga hal tersebut belum akan tuntas ditumpas, dibenahi dan ditata dalam 5 tahun.

Pada pemilihan umum presiden 2014 saya memilih, menyadari serta melaksanakan hak memilih dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pada saat itu, jikapun pilihan saya gagal meraup suara terbanyak, sangat menyadari bahwa inilah yang dinamakan demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, begitu gambaran demokrasi secara sederhana dijabarkan Abraham Lincoln "Founding Father" bangsa Amerika Serikat.

Tak ada rasa penyesalan sedikitpun ketika pilihan saya saat ini memerintah dan banyak mengeluarkan kebijakan yang dirasakan tidak adil oleh sebagian rakyat. Karena saya berjanji akan kritis pada pemerintahan beliau. Kritis dengan objektif dan berkeadilan. Tidak sinis dan pesimis. Karena satu hal yang saya yakini bahwa takdir itu mempunyai banyak pilihan, apapun pilihan saya maka pilihan itu kejadiannya akan menjadi takdir awal yang sudah digariskan.

Pemerintahan yang Bertanggung Jawab?

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Thu, 05 Feb 2015 14:27:00 +0000

Mengapa pemerintah bertanggung jawab? Karena ia, berdasarkan kehendak bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji kepada yang-diperintah (rakyat) berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk menerima kepercayaan yang diberikan. Bukankah ia berhak dan dapat menolaknya? Ataukah ia menerima suatu jabatan karena meraksa terpaksa atau dipaksa, atau tidak ada pilihan lain? Atau ia menerima kepercayaan sebagai suatu panggilan hidup disertai self-commitment?

***

Tanggung jawab (responsibility) berasal dari akar kata Latin respons(us). Kata ini berkaitan dengan kata Latin lainnya respondere, to respond, dan spondere, to pledge, promise. Responsible berarti "answerable or accountable, as for something within one's power or control." Responsibility berarti "the state or fact of being responsible," dan "a particular burden of obligation upon a person who is responsible."

**

Menurut Spiro, responsibility dapat diartikan sebagai accountability(perhitungan), sebagai obligation (kewajiban), dan sebagai couse(penggerak, acts).

Accountibility menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintah terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas dari persoalan, apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus, atau karena tiada pilihan, dan dalam itu ia harus menerima risikonya!

Obligativeness atau obligedness menunjukkan sejauh mana seorang pelaku diperintah menepati, menunaikan, dan memenuhi janji pada suatu saat, sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status sebagai pemerintah, dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi, dampak atau risikonya.

Causativeness menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari statusnya atau jabatannya, untuk bertindak atas inisiatif sendiri berdasarkan pilihan-bebas dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan, dan siap menanggung segala risiko atau akibatnya.

**

Archie B. Carroll tidak memberikan definisi tentang responsibility, melainkan berusaha meletakkan responsibility itu sebagai satu di antara tiga tahap pemikiran tentang peran sosial perusahaan di dalam masyarakat.

Tahap pertama largely defensive, tahap kedua somewhat more reactive dan tahap ketiga anticipatory dan preventive.

Jadi menurut Carroll, tingkat pertanggungjawaban yang tertinggi adalah responsivenessitu: pemerintahan yang responsif atau antisipatif, bukan yang reaktif(jaman Soeharto represif, jaman Habibie pada umumnya reaktif, jaman Gusdur defensif, jaman SBY ?).

***
Edisi perkuliahan

Sumber:
Taliziduhu Ndraha. 2011. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Tanda Negara Birokrasi

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Thu, 05 Feb 2015 14:20:00 +0000

Tanda-tanda negara birokrasi antara lain:

Sistem politik tertutup, artinya begitu sebuah rezim terbentuk, ia membangun lingkungan baru yang dependen sebagai pendukung rezim
Ketatanegaraan sangat formal. Peraturan difungsikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rezim yang sedang berkuasa yang mengindentifikasikan dirinya dengan negara sehingga melindungi penguasa berarti melindungi negara.
Pertanggungjawaban vertikal. Pejabat tidak bertanggung jawab langsung kepada warga masyarakat yang dilayaninya tetapi kepada atasan yang mengangkat atau yang memberikan kedudukan.
Jika dianggap dapat merugikan organisasi maka pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban oknum, tetapi jika dapat merugikan oknum yang adalah pejabat, nama organisasi pun dibawa-bawa.
Rakyat dianggap dan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah.
Fungsi eksekutif dan fungsi kontrol tidak dibeda-bedakan dalam arti dapat dirangkap oleh satu orang.
Pemerintah bersikap represif dan akomodatif. Setiap masalah yang dihadapi dengan taklimat: “Sesuai dengan aturan yang berlaku,” atau “Saya hanya melakukan perintah,” jika penyelesaiannya dianggap menjadi beban birokrasi.
Keadaan dikendalikan melalui teknik-teknik penyeragaman, penyerentakan, penetapan target, wadah satu-satunya, top-down, dan tata-niaga.
Pembatasan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pengendalian pers, dan media massa.
Informasi terteutup, searah, dan monopolistik. Sebagai contoh monopoli informasi oleh unit kerja hubungan masyarakat pada setiap kantor pemerintah.
Tidak ada kompetisi recruitment, tidak ada oposisi, kontrol sosial sangat dibatasi, tidak ada lembaga kepercayaan (misalnya mosi tidak percaya).
Pengangkatan, penunjukan, dan promosi jabatan dilakukan sebagai anugerah pejabat atasan.
Konsekuensi butir 7, bawahan merasa tidak bertanggung jawab karea ia merasa hanya pelaksana belaka; Sementara atasan menuntut dukungan dari bawahan sebagai tanda loyalitas dan siap salah.
Ukuran keberhasilan beukan prestasi tetapi loyalitas terhadap atasan atau kesediaan bekerja sama dalam arti saling melindungi, kendatipun pihak yang satu berbuat salah.
Yang dibiayai adalah input, bukan output atau outcome, artinya yang penting proyek selesai, kuitansi lengkap, masalah yang timbul dan dampak negatifnya dijadikan proyek berikutnya.

(Taliziduhu Ndraha, Kybernology, 2011:Rineka Cipta)

Reinventing Government

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Tue, 06 Jan 2015 09:32:00 +0000

Reinventing Government bukanlah perubahan dalam sistem politik, kampanye reformasi keuangan, reformasi badan legislatif, atau parlemen, batas termin dan lainnya.

Bukan pula reorganisasi, bukan pula memindahkan kotak-kotak pada struktur organisasi. Bukan menghilangkan pemborosan, kecurangan, dan penyelewengan.

Pembaruan pemerintah adalah penciptaan organisasi pemerintah yang secara terus-menerus mencari cara untuk menjadi lebih efisien.

Melakukan perubahan dalam organisasi pemerintah membutuhkan jauh lebih banyak upaya politik, misalnya, karena organisasi pemerintah hidup di lautan politik, sementara bisnis hidup dalam ekonomi pasar.

Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa organisasi swasta ada di dalam system, atau pasar, yang lebih besar yang pada umumnya berfungsi baik. Kebanyakan organisasi swasta yang mencari laba memiliki misi yang jelas, tahu bagaimana mengukur kinerja bottom-lin (hasil akhir atau keuntungan bersih) mereka, menghadapi persaingan, mengalami akibat paling nyata dari kinerja mereka, dan bertanggung jawab kepada pelanggan mereka.

Maka literature manajemen bisnis memusatkan terutama pada perubahan organisasi, bukan tempat organisasi itu berada. Para ahli teori manajemen menyerahkan bidang yang terakhir ini kepada ahli ekonomi.

Dalam pemerintahan, kebanyakan organisasi berada dalam system yang tidak berfungsi baik. Banyak organisasi mempunyai misi ganda (kadang-kadang saling bertentangan); sedikit yang menghadapi persaingan langsung; sedikit yang langsung terkena dampak atas kinerjanya sendiri; sedikit yang mempunyai bottom-line yang jelas (bahkan sedikit yang mengukur kinerja); dan sedikit sekali yang bias dipertanggungjawabkan kepada pelanggan mereka.

Realitas system ini menciptakan insentif dan kondisi yang mendorong organisasi bertindak dengan gaya birokrasi. Sulit untuk membangun organisasi yang bersifat wirausah sebelum realitas ini diubah dahulu.

Oleh karena itu, pendongkrak strategis terpenting dalam sector pemerintah terletak dalam system yang lebih besar, bukan dalam organisasi. Wirausahawan Negara harus mengubah system-sistem yang lebih besar ini-sistem pendidikan, system kesejahteraan, system regualasi, system Negara federal-negara bagian daerah, system anggaran, system kepegawaian, dan sebagainya. Di sini teori manajemen bisnis hanya bisa sedikit membantu.

Yang dimaksud dengan pembaruan adalah transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaba, strutktur kekuasaan, dan budaya system dan organisasi pemerintah.

Pembaruan adalah penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaruan adalah menciptakan organisasi dan system pemerintah yang terus-menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas mereka, tanpa mendapat tekanan dari pihak luar. Pembaruan adalah penciptaan sector pemerintah yang mempunyai dorongan dari dalam untuk melakukan perbaikan – yang oleh sebagian orang disebut system pembaruan diri.

Osborne & Plastrik. Memangkas Birokrasi.

Mitos Reformasi

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Tue, 06 Jan 2015 09:27:00 +0000

Lima Mitos Reformasi Sektor Pemerintah

Mitos Liberal, yaitu pemerintahan dapat diperbaiki dengan pembelanjaan lebih banyak dan berbuat lebih banyak. Kenyataannya, mengucurkan uang lebih banyak pada sistem yang tidak berfungsi tidak akan membawa hasil nyata.
Mitos Konservatif, yaitu pemerintahan dapat diperbaiki dengan pembelanjaan lebih sedikit dan berbuat lebih sedikit. Kenyataannya, menarik dana dari sistem yang tidak berfungsi mungkin menghemat uang wajib pajak, tetapi tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah.
Mitos Bisnis, yaitu pemerintahan dapat diperbaiki dengan menjalankannya seperti menjalankan sebuah lembaga bisnis. Kenyataannya, meskipun penyamaann dengan dunia bisnis dan teknik-teknik manajemen sering membantu, ada perbedaan penting antara realitas sektor pemerintah dengan sektor swasta
Mitos Pegawai, yaitu pegawai negeri dapat berkinerja bagus jika mereka punya cukup uang. Kenyataannya, kita harus mengubah cara penggunaan sumber-sumber daya jika kita menginginkan hasilnya berubah.
Mitos Orang, yaitu pemerintahan dapat diperbaiki dengan cara mempekerjakan orang-orang yang lebih baik. Kenyataannya, masalahnya bukanlah pada orang. Masalahnya terletak pada sistem yang membuat mereka terjebak.

Memangkas Birokrasi. Osborne dan Plastrik

Ciri-ciri Berprasangka Sosial

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 05 Jan 2015 08:18:00 +0000

Prasangka Sosial

Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka itu.

Prasangka sosial terdiri atas attitude-attitude sosial yang negatif terhadap golongan lain dan tidak mempengaruhi tingkah lakunya terhadap golongan manusia lain tadi.

Prasangka sosial pada awalnya hanya merupakan sikap-sikap perasaan negati yang lambat-laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang diprasangkai itu tanpa adanya alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenai tindakan-tindakan diskriminatif.

Tindakan-tindakan diskriminatif itu diantaranya:

Tindakan-tindakan yang bercorak menghambat
Merugikan perkembangan
Mengancam kehidupan pribadi orang yang diprasangkai
Adanya prasangka sosial bergandengan pula dengan stereotip yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang golongan lain yang bercorak negatif.

Stereotip mengenai orang lain sudah terbentuk pada orang yang berprasangka sebelum ia mempunyai kesempatan untuk bergaul sewajarnya dengan orang-orang lain yang dikenai prasangka itu.

Biasanya, stereotip terbentuk padanya berdasarkan keterangan-keterangan yang kurang lengkap dan subjektif.

Beberapa sumber prasangka:

Attitude yang diperoleh dari lingkungan dimana manusia itu berkembang
Bergaul dengan orang yang telah berprasangka sosial

Terjadinya prasangka sosial adalah:

Karena kekurangan pengetahuan/wawasan dan pengertian akan fakta-fakta kehidupan yang sebenarnya dari golongan-golongan orang yang dikenai stereotip-stereotip.
Faktor kepentingan perseorangan atau golongan tertentu yang akan memperoleh keuntungan

Kerugian-kerugian akibat prasangka sosial:

Semua potensi yang dimiliki masyarakat yang heterogen akan terhambat
Menguntungkan golongan tertentu, namun berakibat merugikan masyarakat secara keseluruhan
Terjadinya pelepasan dari rasa frustasi yang dialami oleh orang-orang yang diprasangkai dengan tindakan-tindakan agresif/pengerusakan/pengkambinghitaman dan atau anarkis

Ciri-ciri pribadi orang berprasangka:

Orang-orang yang berciri tidak toleransi
Kurang mengenal akan dirinya sendiri
Kurang berdaya cipta
Tidak merasa aman
Memupuk khayalan-khayalan agresif

Upaya-upaya untuk mengurangi prasangka sosial adalah dengan melakukan pendidikan dari ruang lingkup keluarga, pengetahuan yang dikemukakan secara objektif di sekolah-sekolah, menjauhkan orang/anak dari orang yang sudah memiliki prasangka sosial, media massa berperan secara aktif dan memberikan pengertian serta penjelasan secara gamblang akan kerugian-kerugian prasangka sosial kepada masyarakat secara keseluruhan.

Mengapa Program Perubahan Tidak Menghasilkan Perubahan?

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 05 Jan 2015 08:14:00 +0000

“Why Change Programs Don’t Produce Change” Harvard Business Review tahun 1990 (Mengapa Program Perubahan/Pembaruan tidak Menghasilkan Perubahan/Pembaruan)

Kebanyakan program perubahan tidak berjalan karena dipandu oleh sebuah teori perubahan yang secara fundamental cacat.

Menurut model ini, perubahan adalah seperti sebuah pengalaman konversi.

Bila orang “masuk agama,” perubahan perilaku mereka tentu akan mengikuti.

Demikian pula, perilaku individu dibentuk dengan kuat oleh peran-peran organisasional yang dimainkan orang.

Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengubah perilaku adalah memasukkan orang ke dalam suasana organisasi yang baru, yang menentukan peran-peran baru, tanggung jawab baru, dan hubungan yang baru pada diri mereka.

Demokrasi Politik dan Dalam Jaringan

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 05 Jan 2015 07:49:00 +0000

Perubahan wujud internet dari berbasis 'situs hanya bisa dibaca' (era web 1.0) menjadi 'situs yang bisa komunikasi dua arah' (era web 2.0) dimana sifatnya publik sendiri yang mengkreasi konten.

Kaitannya dengan demokrasi politik dengan perubahan wujud internet diatas yakni kebebasan mengekpresikan pendapat dan berpikir serta nilai-nilai egaliter dapat melampaui batasan-batasan politis.

Bahkan sedemikian kuatnya internet, mampu mendiskusikan agenda isu dan memengaruhi para pengambil keputusan.

Sebab karakter internet yang tak mengenal struktur hierarki, transaksi yang cenderung minim biaya, jangkauan yang global, skalabilitas yang besar, kecepatan waktu respon, dan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk mengatasi disrupsi penyampaian pesan.

Internet dipandang sebagai ruang publik alternatif, jika ruang publik riil tidak berkembang.

Karakteristik ruang publik:

1. jaminan akses bagii semua warga negara
2. persamaan hak antarwarga negara
3. kebebasan untuk berdialog tanpa ada tekanan dan hambatan
4. ruang publik harus terpisah dari negara dan pasar sert tidak didominasi oleh keduanya.
5. Melalui provisi pengetahuan dan informasi, ruang publik mampu membentuk warga negara terliterasi, satu hal penting dalam memfungsikan demokrasi.

Surel dikirim via Kantor Pos.

Politik

noreply@blogger.com (Ary Surya) — Mon, 05 Jan 2015 07:37:00 +0000

Menurut Plato dan Aristoteles, politik adalah suatu usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik.

Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.

Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Menurut Rod Hague, politik adalah kegiatan yg menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Menurut Peter Merkl, politik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Secara umum, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Menurut Parta Winata (opini parta belajar), politik adalah cara-cara mencapai kehidupan bersama yang lebih baik, dilakukan oleh sekelompok orang/pemegang legalitas dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia didalam dan atau diluar negara.