Participatory Geographical Information System (PGIS)

Logo Segitiga Biru Diatas Dasar Jingga: Logo BNPB

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 16 Jan 2012 03:11:00 +0000

Kenapa yah, logo penanggulangan bencana di hampir tiap negara menggunakan atau menyertakan logo segitiga biru dengan latar belakang jingga? Kalau kita minta bantuan Mbah Google untuk mencari logo-logo lembaga atau badan penanggulangan bencana maka kita akan menemukan banyak negara yang menyertakan atau menggunakan logo tersebut.

Ternyata lambang itu punya nilai yang tinggi loh, bahkan sederajat dengan lambang Palang Merah/Bulan sabit Merah. Selama ini yang banyak diketahui orang adalah hanya lambang Palang Merah/Bulan Sabit Merah saja yang merupakan lambang perlindungan, dimana orang yang menggunakan lambang itu, gedung yang menggunakan lambang itu, termasuk kendaraannya akan mendapat perlindungan disaat konflik bersenjata (perang) dan tidak boleh dijadikan obyek serangan militer.
Organisasi yang menggunakan lambang segitiga biru dengan dasar jingga juga mendapat perlindungan, dan itu ada aturannya yang berlaku internasional dan pengaturannya ada dalam dokumen yang sama dengan perlindungan terhadap lambang Palang Merah/Bulan sabit Merah, yaitu Konvensi Jenewa 1949 – yang dikuatkan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengenai Konflik Internasional (untuk lebih jelas silahkan lihat disini dan disini).
Siapakah organisasi atau lembaga yang boleh menggunakan lambang itu? Organisasi atau lembaga yang boleh menggunakannya adalah mereka yang menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Berangkat dari sinilah organisasi penanggulangan bencana mengadopsi lambang segitiga biru dengan latar belakang jingga, baik secara sadar maupun ikut-ikutan karena melihat sebagian besar di dunia organisasi penanggulangan bencana menggunakan logo ini.

Apapun yang terjadi, baik sadar maupun ikut-ikutan, lembaga yang menggunakannya haruslah mengetahui nilainya dan juga aturannya. Bagi yang ikut-ikutan harus membuka mata dan menyadari bahwa logo itu bukanlah sekedar segitiga namun ada aturannya.

Nah, di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan pemegang mandat penanggulangan bencana mengadopsi logo ini, pertanyaannya sudah tahukah lembaga itu dan juga mereka yang bekerja di badan tersebut dari tingkat nasional (BNPB) sampai tingkat Kabupaten/Kota (BPBD/Badan Penanggulangan Bencana Daerah), serta juga masyarakat dan lembaga mitra lainnya mengenai logo ini?. Semoga mereka memahaminya. Memang secara pragmatis tahu atau tidak arti ini tidak akan mempengaruhi kinerja BNPB dan BPBD saat ini, karena yang utama adalah bagaimana mengelola risiko bencana dengan baik sehingga kerugian dan korban jiwa bisa direduksi bila bencana masih belum bisa dihilangkan.
Namun arti lambang ini akan memiliki nilai lebih disaat negara dalam situasi konflik bersenjata, dan para Pihak yang bertikai harus mengetahui ini dan memberikan perlindungan kepada organisasi ini dalam menjalankan fungsinya melindungi masyarakat.
Jadi bukan hanya lambang Palang Merah dan Bulan sabit Merah yang mendapat perlindungan, logo perlindungan masyarakat yang diwakili segitiga ini juga merupakan lambang perlindungan.

Berikut ini beberapa contoh penggunaan lambang segitiga biru diatas dasar jingga:
1. National Directorate General for Disaster Management of Hungary

2. The Western regional branch of the National Disaster Management Organisation (NADMO)Ghana.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

7 Gunung Berapi Di Indonesia Dalam Status Siaga

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Sun, 08 Jan 2012 01:10:00 +0000

7 gunung berapi dari 127 gunung berapi di Indonesia saat ini dalam kondisi status Siaga (Level III) oleh PVMBG. Situs resmi BNPB telah melansir informasi ini dan saat ini sedang disusun rencana kontinjensinya dipimpin oleh BNPB/BPBD setempat. Ketujuh gunung itu adalah Gunung Papandayan (Jawa Barat), Karangetang dan Lokon (Sulawesi Utara), Ijen (Jawa Timur), Gamalama (Maluku Utara), Krakatau (Banten dan Lampung), dan Lewotolo (NTT).

Ketujuh gunung ini berada pada kepulauan sunda besar dan kepulauan sunda kecil.

Berikut ini adalah daftar gunung-gunung tersebut, termasuk di dalamnya adalah karakteristiknya dan juga koordinat puncaknya:

1. G. Papandayan – Garut, Jawa Barat. Koordinat 7.32°S 107.73°E dengan ketinggian 2,665 meter dpl. Tipe letusan eksplosif, magmatik. Bahaya primer dari gunung ini adalah awan panas, aliran lava, hujan abu. Sedangkan bahaya sekundernya adalah lahar dingin. KRB III radius 5 km. Luas daerah bahaya 92,9 km2. Saat ini tidak ada pengungsi.
2. G. Anak Krakatau – Selat Sunda, Jawa Barat dan Lampung. Gunung ini terletak di 6.102°S 105.423°E selat sunda dan memiliki ketinggian 813 meter dpl. Gunung ini memiliki tipe letusan magmatik dengan lava basaltik dengan SiO2 rendah. Bahaya primer dari gunung Anak Krakatau adalah aliran lava, eflata dan hujan abu. Daerah yang terdampak hanya sekitar pulaunya saja dengan KRB radius 3 km yang tidak ada penduduk. Masih dalam fasa membangun sehingga sering meletus tetapi tidak dahsyat. Letusan dahsyat akan terjadi sesudah 3-16 abad setelah letusan 1883.
3. G. Ijen – Jawa Timur. Memiliki ketinggian 2,799 meter dpl dan puncaknya pada koordinat 8.058°S 114.242°E. Tipe lutusan gunung ini adalah freatik dengan bahaya primer air asam pH <1 dan gas beracun dari danau kawah yang mengalir ke kali Banyupahit hingga muara sungai, lahar letusan, abu vulkanik dan awan panas. Bahaya sekunder berupa perluasan awan panas dan lahar hujan. KRB atau kawasan rawan bahaya gunung ini adalah 1,5 km. Penduduk terancam 9.000 orang.
4. G. Gamalama – Maluku Utara. Gunung ini terletak 0.80°N 127.33°E dengan ketinggian 1,715 meter dpl. Tipe letusan eksplosif dengan bahaya primer berupa aliran lava, awan panas, lontaran batu pijar dan hujan abu, sedangkan bahaya sekunder berupa lahar dingin. KRB III = 2,5 km. Saat ini pengungsi akibat lahar dingin sebanyak 3.638 jiwa atau 896 KK.
5. G. Lewotolo – NTT. Gunung dengan ketinggian 1,423 meter ini memiliki tipe letusan eksplosif dengan bahaya primer berupa bom gunung api, awan panas dan aflata, sedangkan bahaya sekunder berupa lahar dingin. Puncak gunung ini terletak pada koordinat 8.272°S 123.505°E. Uniknya, daerah bahaya gunung Lewotolo berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 km. Penduduk yang terancam 16.000 jiwa. Saat tulisan ini di lansir 500 jiwa mengungsi. Sejak tahun 1660 hingga saat ini belum pernah terjadi letusan hebat yang menyebabkan jatuhnya korban manusia.
6. G. Lokon terletak di provinsi Sulawesi Utara dengan puncaknya pada 1.358°N 124.792°E. gunung dengan tipe letusan eflata (bom dan lava) ini memiliki bahaya primer berupa aliran lava dan awan panas serta bahaya sekunder lahar dingin. KRB III = 3,5 km. Penduduk terancam sebanyak 12.000. pengungsian belum ada.
7. Gunung yang dalam status siaga di provinsi Sulawesi Utara lainnya adalah gunung Karangetang yang berketinggian 1,784 meter dan berlokasi pada 2.78°N 125.40°E. tipe letusan gunung api ini adalah eksplosif dengan bahaya primer aliran lava, awan panas dan semburan bom pijar, sedangkan bahaya sekunder berupa lahar dingin. KRB gunung saat ini adalah 5 km. Saat ini belum tercatat ada pengungsi.

Kesiapsiagaan memang diperlukan di Indonesia yang kaya akan hazard yang berpotensi menjadi bencana. Diharapkan semua daerah yang memiliki ancaman bencana membuat rencana kontinjensi dan melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.

Berikut ini dapat anda jadikan acuan apa-apa saja yang sebaiknya dilakukan bila anda berada di daerah gunung api yang sedang aktif:
1. Jaga hubungan informasi dengan pihak berwenang, misalnya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah), atau PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana geologi), untuk mendapatkan informasi terkini tentang gunung dan status daerah anda. Ingat pengalaman gunung Merapi di tahun 2010 yang KRB dan status-nya bisa berubah dengan cepat.
2. Kenali daerah anda, mana daerah yang berbahaya dan mana daerah yang aman.
3. Susunlah rencana keluarga anda bila terjadi letusan
4. Tentukan titik temu keluarga anda
5. Siapkan tas pertolongan pertama dan tas darurat di rumah anda
6. Bila sudah terjadi hujan abu, gunakan masker dan kacamata demi kesehatan anda dan keluarga
7. Tutup sumber air bersih agar terlindung dari abu gunung.
8. Jaga hubungan komunikasi dengan keluarga dan kerabat anda.

Tulisan lain yang berguna terkait tulisan ini adalah: Menset Radius Bahaya Letusan Gunung Api dengan GPS Garmin

Sumber:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_volcanoes_in_Indonesia
2. http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=713
3. http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=712

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

BENCANA TERUS MENINGKAT: STATISTIK BENCANA 2011

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Tue, 03 Jan 2012 11:38:00 +0000

Trend bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika tahun 2002 ada 190, 2005 ada 691 bencana dan 2010 ada 2.232 kejadian bencana. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, puting beliung dan gelombang pasang merupakan jenis bencana yang dominan di Indonesia. Data bencana tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa sekitar 89% dari total bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi terjadi rata-rata hampir 70% dari total bencana di Indonesia. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan bertambahnya jumlah penduduk makin memperbesar ancaman risiko bencana. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar.

Pada tahun 2011, bencana di Indonesia terjadi sekitar 1.598 kejadian bencana. Data ini masih sementara karena belum seluruhnya data di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkumpul. Jumlah orang meninggal dan hilang mencapai 834 orang. Menderita dan mengungsi 325.361 orang. Rumah rusak berat 15.166 unit, rusak sedang 3.302 unit dan rusak ringan 41.795 unit. Dari 1.598 kejadian bencana tersebut, sekitar 75% adalah bencana hidrometerologi. Sedangkan bencana geologi seperti gempabumi, tsunami dan gunung meletus masing-masing terjadi 11 kali (0,7%), 1 kali (0,06%) dan 4 kali (0,2%). Dampak yang ditimbulkan oleh gempabumi 5 orang meninggal dan rumah rusak sebanyak 7.251 unit.

Berdasarkan jumlah kejadian terbanyak, paling banyak adalah banjir (403 kejadian), kemudian kebakaran (355), dan puting beliung (284). Puting beliung merupakan fenomena kejadian yang terus meningkat secara tajam jumlah kejadiannya dalam 10 tahun terakhir. Hal ini sangat berkaitan dengan perubahan iklim global dan lingkungan. Berdasarkan korban meninggal dan hilang, kecelakaan transportasi kapal mendominasi dibandingkan dengan bencana lain. Korban jiwa dari kecelakaan transportasi 372 orang meninggal, sedangkan tanah longsor 192 orang dan banjir 160 orang. Kecelakaan yang dimaksud ini bukan lalu lintas. Sedangkan berdasarkan jumlah orang mengungsi, banjir mencapai 279.523 orang, erupsi gunungapi 9.699 orang, dan banjir dan longsor 9.053 orang.

Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah kejadian dan korban serta kerugian yang ditimbulkan bencana lebih kecil pada tahun 2010. Pada tahun 2010, jumlah kejadian bencana mencapai 2.232 kejadian. Jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 2.139 orang, menderita dan mengungsi sekitar 1,7 juta orang dan menimbulkan rumah rusak berat 52.401unit. Bencana banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai dan erusi Gunung Merapi adalah bencana terbesar pada tahun 2010. (Sumber :DR. Sutopo Purwo Nugroho)

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

5 Desember: International Volunteer Day

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Tue, 06 Dec 2011 03:59:00 +0000

Betapa bangganya saya, hari ini di hari Sukarelawan Internasional saya dapat bersama-sama dengan sukarelawan pengurangan risiko bencana dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal dari SAR Sampoerna, Pasag, Kappala, Muhammadiyah, Yakkum, Perkumpulan Skala, Lingkar dan juga komunitas-komunitas. Sukarelawan ini terbukti berperan besar dalam penanggulangan bencana di Indonesia, sejak fase pra sampai pasca bencana.

Mereka berkumpul disini dalam kegiatan Konferensi Nasional ke-7 Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat, yang diadakan di Cangkringan Sleman. Konferensi kali ini sangat berbeda dengan Konferensi-konferensi sebelumnya. Karena konferensi kali ini dilaksanakan di kompleks hunian sementara masyarakat penyintas erupsi merapi tahun lalu, konferensi sebelumnya dilakukan di hotel.

Para sukarelawan yang hadir dikegiatan ini, mungkin tidak seterkenal sukarelawan response, namun mereka sangat dikenal oleh masyarakat penyintas, kenapa? Karena mereka tetap ada setelah gonjang ganjing berita padam. Mereka terus bekerja untuk membuat penyintas kembali berdaya, disaat mereka mulai dilupakan. Mereka bekerja bukan untuk disorot di kamera media, tapi karena jiwa samaritan mereka.
Kawan-kawan sukarelawan, baik prb maupun response saya haturkan dirgahayu, mari terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik dan berketahanan.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Menset Radius Bahaya Letusan Gunung Api dengan GPS Garmin

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Sun, 23 Oct 2011 04:43:00 +0000

Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi, rangkaian ini disebut dengan cincin api atau the ring of fire. Dalam sebulan bisa beberapa gunung berapi di Indonesia aktif dan mengancam masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebut saja misalnya disaat tulisan ini dibuat, gunung Marapi di Sumatera Barat sedang menunjukkan ancamannya.

Disaat sebuah gunung berapi mengancam terjadinya bencana, ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akan melansir jarak bahaya suatu daerah dengan pusatnya adalah kawah. Misalnya, 13 Km dari kawah adalah daerah berbahaya. Nah, para sukarelawan yang bertugas menyelamatkan jiwa para warga disekitar gunung itu harus tahu jarak ini, baik untuk keselamatan orang yang akan dibantunya, juga yang terpenting adalah keselamatan dirinya. Jangan sampai malah memasuki jarak bahaya sehingga keselamatan terancam. Bagaimana caranya? Kan sulit juga untuk mengukur jarak apakah dibawah 13 Km atau diatas 13 Km.

GPS dapat digunakan sebagai alat pemberi peringatan bila sukarelawan memasuki jarak kurang dari 13 Km ini. Saya contohkan adalah GPS Garmin keluarga Etrex dan Map.

Langkah-langkah tersebut adalah:
1. Ketahui koordinat kawah yang dilansir oleh PVMBG athttp://www.blogger.com/img/blank.gifau sumber lain yang bisa dipercaya. Menurut GeoHack Koordinat Kawah Marapi adalah: 0° 22′ 51.6″ S, 100° 28′ 22.8″ E. Dalam studi kasus berikut yang bersumber dari sini, daerah yang harus di jauhi adalah 3 Km dari kawah. Untuk daftar koordinat gunung berapi di Indonesia bisa dilihat disini sebagai acuan.

2. Masukkan koordinat gunung Marapi tersebut dengan cara:
a. Klik Mark
b. Ganti nomor di field atas dengan nama Marapi Kawah
c. Ganti Location dengan koordinat Kawah Marapi 0° 22′ 51.6″ S, 100° 28′ 22.8″ E
d. Klik OK
e. Data telah tersimpan

3. Buka halaman Main Meu > Klik Proximity, kemudian:
a. Pilih field yang masih titik-titik > klik > tampil halaman Find > klik Waypoints
b. Temukan Marapi Kawah > Klik
c. Klik Use yang terletak di kanan bawah
d. Tampil halaman Proximity Waypoints > pindahkan kursor ke field Radius pada baris Marapi Kawah > Klik
e. Ketikkan jarak bahaya yang pada studi kasus ini adalah 3 Km, bila sudah > klik OK (akan sangat arif bila anda tidak memasukkan jarak pas 3 Km, lebihkanlah, karena kondisi dilapangan bisa berubah dengan cepat)
f. Maka data sudah tersimpan
g. Hasilnya adalah bila anda mengaktifkan GPS dan anda mencapai radius yang tadi kita ketikkan maka alarm GPS akan berbunyi untuk memberitahukan anda. Mohon diingat, suara alarm ini kecil sehingga anda kami harap terus memantau GPS yang anda bawa demi keselamatan.

4. Untuk memilih bunyi alarm pada fungsi ini, klik Proximity Alarm Tones di bagian bawah halaman Proximity Waypoints. Jangan lupa beri tanda centang pada Proximity Alarms yang berada di bagian bawah halaman Proximity Alarm Tones.

5. Bila anda telah berhasil, maka pada halaman Map akan tampil garis putus-putus yang melingkari titik/waypoint(s) yang anda beri fungsi proximity.

Demikian share dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa: Utamakan Keselamatan.

http://www.blogger.com/img/blank.gif

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Sukarelawan Penanggulangan Bencana dan Pisau Lipat

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 26 Sep 2011 12:51:00 +0000

Hampir setahun lalu, Gunung Merapi mempertunjukkan kekuatan dan ancamannya. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi [Provinsi DIY dan Jawa Tengah] yang jumlahnya ratusan ribu harus mengungsi dari sekitar lereng Merapi tidak sedikit juga yang membawa hewan ternaknya). Demikian pula [mungkin jumlahnya hampir ribuan] mereka yang menamakan dirinya sukarelawan yang akan membantu para penyintas Gunung Merapi.

Bukanlah saat ini tulisan ini membahas tentang nasib penyintas, namun saya akan membahas nasib seorang, yah hanya seorang, yang seorang itu adalah sukarelawan yang harus ditangkap polisi dan mendekam bulanan di balik jeruji ruang tahanan kantor polisi salah satu propinsi yang terdampak. Kenapa dia sampai mengalami nasib seperti itu? Apakah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sukarelawan di Aceh namun malah mencuri barang bantuan ? bukan, ia bukan ditangkap karena itu, tapi ia ditangkap karena membawa pisau lipat, pisau lipat yang umum digunakan oleh pekerja dan sukarelawan kemanusiaan disaat menjalankan tugasnya.

Alasan penangkapan karena ia melanggar aturan mengenai negara dalam bahaya dan darurat (konflik bersenjata). Lalu apakah karena aturan itu sehingga pisau lipat yang saya yakin akan dapat menyelamatkan banyak nyawa justru tidak boleh dibawa oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ? apakah polisi yang dilapangan bekerjasama dengan kita akan memperlakukan kita seperti itu ? Saya rasa polisi akan tetap menjadi kawan kita apakah disaat bersama-sama menjalankan tugas mulia menyelamatkan jiwa sesama atau disaat tidak dalam status bencana.

Saya dalam tulisan ini akan berbagi pengalaman bagaimana agar kita (sukarelawan penanggulagan bencana/ tim rescue atau penyelamat) akan aman membawa pisau dan justru akan dimaklumi oleh rekan kita dari anggota kepolisian.

Hargai Polisi sebagai aparat penjaga keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia
Bila kita berjumpa polisi yang sedang bertugas melakukan razia senjata tajam atau api atau narkoba, atau yang sepele razia lalu lintas, lakukanlah hal berikut :
1. Berlakulah sopan dengan polisi bila ia memberhentikan kita dan menanyakan diri kita serta meminta menggeledah tas kita, bagaimanapun ia memang memiliki wewenang melakukan razia demi keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia.

2. Berikan salam, kemudian anda bisa membuka pertanyaan dengan : "Selamat Malam [sesuai situasi tentunya] Pak/Bu, ada yang bisa saya bantu ?"

3. Berikan identitas diri dan surat tugas yang diminta oleh Polisi sehingga Polisi bisa mengidentifikasikan kita sebagai tim penyelamat.

4. Jawablah segala pertanyaan Polisi dengan profesional. Tim Penyelamat, dan Sukarelawan adalah orang yang terlatih untuk tidak mengutamakan emosi dalam menghadapi situasi apapun, betulkan kawan ? Emosi hanya akan membangkitkan emosi pihak lain.

Tips aman membawa pisau lipat:
Disaat bertugas dilapangan baik itu respons bencana maupun kegiatan kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bencana, saya selalu membawa pisau lipat tipe Rescue Tool, namun saya tidak "polos" dalam membawa pisau. Saya membekali diri dengan hal-hal yang bersifat administratif, berikut ini pengalaman saya disaat bertugas atas nama PMI:
1. Surat tugas dari lembaga dimana saya bertugas.

2. Kartu Pengenal dari lembaga saya bertugas atau lebih dikenal dengan ID Card.
Di belakang kartu pengenal PMI biasanya ada tulisan permohonan bantuan kepada Pihak TNI/Polri dan Pemerintahan setempat untuk membantu pemegang kartu tersebut sehingga ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

3. KTP

4. Buku Petunjuk Pelaksanaan Satgana PMI.
Nah untuk Kawan-kawan di PMI, buku ini penting untuk selalu dibawa disaat bertugas karena buku ini memiliki kekuatan hukum, didalamnya mencantumkan bahwa buku ini adalah panduan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI untuk dijalankan disegala jajaran dan tingkatan PMI dari Nasional sampai Desa.
Dan dibuku ini pula dicantumkan bahwa pisau lipat adalah perlengkapan perorangan dari anggota Satgana PMI [lihat Bab III, hal. 11 tentang Perlengkapan Perorangan] selain itu pisau jenis lain sebagai perlengkapan operasional [lihat juga Bab III, hal 11 tentang Perlengkapan Operasional]. Sehingga buku ini dapat membantu kawan-kawan anggota PMI yang sedang bertugas sebagai satgana bila menghadapi situasi dimana ada razia.

5. Jaga hubungan baik dengan kepolisian dimana kita ditugaskan.

Bagaimana bila organisasi tempat kita bersumbangsih belum seperti PMI?
Mungkin tips yang juga pernah saya dan beberapa teman saya lakukan bisa dilakukan teman-teman, berikut ini mungkin berguna:
Bekali diri anda dengan:
1. Surat tugas dari organisasi anda.

2. Kartu Pengenal dari organisasi anda.

3. KTP.

Bila sudah lengkap :
1. Datanglah ke Polsek atau Polres dimana Organisasi anda berada, jelaskan siapa anda dan anda menjalankan tugas dari organisasi apa dan berkantor dimana serta akan ditugaskan ke daerah bencana mana.

2. Mintalah surat jalan dari kepolisian tersebut, mintalah kepada kepolisian untuk mencantumkan bahwa anda membawa pisau [baik itu pisau lipat atau pisau P3K, atau pisau lainnya yang terkait dengan penugasan anda].

3. Bila anda sudah mendapatkan surat jalan tersebut dan juga sudah berada di daerah penugasan, segeralah melaporkan diri ke kepolisian setempat dengan menunjukkan surat jalan anda dan tunjukkan barang-barang yang tertera di surat jalan bila diminta.

4. Saya yakin, bila ini anda lakukan, pihak kepolisian pasti akan menyambut anda dengan baik bahkan akan memberikan perlindungan dan bantuan. Rekan saya bahkan sampai diberikan makan segala loh, sudah dianggap seperti kawan oleh polisi-polisi tersebut walaupun baru kenal.

Naik Pesawat
Nah ini juga momok bagi beberapa rekan yang akan bertugas dan membawa pisau lipat, mereka takut disita oleh pihak bandara. Langkah berikut ini pernah saya dan juga beberapa teman saya lakukan tanpa kehilanga pisau lipat:
1. Jangan bawa pisau kedalam kabin, masukkan saja ke dalam tas yang akan dimasukkan dalam bagasi pesawat, lebih baik lagi bila dimasukkan ke dalam sarung pisau.
2. Bisa juga pisau tidak dimasukkan kedalam bagasi, tetapi anda titipkan kepada pihak maskapai penerbangan sebagai Security Item yang artinya pisau ini nantinya akan dititipkan kepada pilot dan bisa kita ambil dibagian Lost & Found. Pada saat check in sampaikan niat anda ke petugas nanti ia akan membantu anda.
3. Jangan sampai lupa seperti yang pernah saya alami, pisau terbawa sampai pemeriksaan mau naik pesawat, hasilnya pisau V********x kesayangan saya disita, huhuhu sedihnya.

Selamat bertugas, semoga aman dan selamat.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Peta [Baru] NavNet Untuk GPS Garmin, Mudik Pake GPS Yuk!?

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 24 Aug 2011 14:49:00 +0000

Kawan-kawan, Navigasi[dot]net rutin memberikan peta untuk GPS anda. Kali ini versi yang diluncurkan dalam rangka HUT RI adalah versi 2.11.
Versi ini lebih lengkap dibandingkan versi terdahulunya. Saya lebih mempercayakan peta ini dibandingkan peta lain untuk GPS saya, karena dibuat oleh anak Indonesia maka peta ini lebih tinggi akurasinya, lebih banyak info terkini dan gratissss.

Bagaimana menggunakan peta ini di GPS anda? ikutilah langkah berikut :
1. Unduhlah file gmapsupp.img yang ada disini.
2. Kopi file tersebut bila sudah terunduh.
3. Paste di folder garmin di micro-sd GPS anda, bila yang anda gunakan adalah micro-sd baru maka buatlah terlebih dahulu folder garmin, kemudian di folder ini paste-lah file yang tadi dikopi
4. Sekarang peta anda sudah bisa digunakan, tinggal anda masukkan lagi ke slot kartu memori yang ada di GPS anda. Jangan lupa, GPS garmin hanya bisa membaca peta dengan nama file gmapsupp.img

Selamat bernavigasi.

http://www.blogger.com/img/blank.gif
GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Sat, 13 Aug 2011 13:53:00 +0000

Kawan-kawan mappers, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-undang tentang pemetaan, nomor dan nama lengkapnya adalah: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, tentang Informasi Geospasial.

Dalam UU ini diatur bagaimana pembuatan peta dan prosesnya, juga termasuk hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang dilarang dan juga ancaman sanksi.

Silahkan teman-teman baca dan pelajari sehingga di lapangan dan pemprosesan peta sampai pembuatan peta tidak ada masalah dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang;
b. bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial;
c. bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi Geospasial;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.
9. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
11. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
12. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
13. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.
14. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.
15. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
18. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
20. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
IG diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keterbukaan;
d. kemutakhiran;
e. keakuratan;
f. kemanfaatan; dan
g. demokratis.

Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
c. mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BAB III
JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Jenis IG terdiri atas:
a. IGD; dan
b. IGT.

Bagian Kedua
Informasi Geospasial Dasar

Pasal 5
IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. jaring kontrol geodesi; dan
b. peta dasar.

Pasal 6
Jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. JKHN;
b. JKVN; dan
c. JKGN.

Pasal 7
Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
berupa:
a. Peta Rupabumi Indonesia;
b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
c. Peta Lingkungan Laut Nasional.

Pasal 8
(1) JKHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal untuk IG.
(2) Koordinat JKHN ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu, dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.
(3) JKHN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian koordinat horizontal.

Pasal 9
(1) JKVN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk IG.
(2) Tinggi JKVN ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu, dinyatakan dalam datum vertikal tertentu, sistem tinggi tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.
(3) JKVN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian vertikal.

Pasal 10
(1) JKGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan sebagai kerangka acuan gayaberat untuk IG.
(2) JKGN ditetapkan dengan metode pengukuran geodetic tertentu, mengacu pada titik acuan gayaberat absolut, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.
(3) JKGN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian gayaberat.

Pasal 11
Setiap orang wajib menjaga tanda fisik jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12
Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. garis pantai;
b. hipsografi;
c. perairan;
d. nama rupabumi;
e. batas wilayah;
f. transportasi . . .
g. transportasi dan utilitas;
h. bangunan dan fasilitas umum; dan
i. penutup lahan.

Pasal 13
(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a) garis pantai surut terendah;
b) garis pantai pasang tertinggi; dan
c) garis pantai tinggi muka air laut rata-rata.
(3) Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis pantai ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata.
(4) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah.
(5) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mengacu pada JKVN.

Pasal 14
(1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.
(2) Pada Peta Rupabumi Indonesia, hipsografi digambarkan dalam bentuk garis kontur mukabumi dan titik ketinggian di darat.
(3) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional, hipsografi digambarkan dalam bentuk garis kontur mukabumi, titik ketinggian di
(4) darat, batimetri, dan titik kedalaman di laut.

Pasal 15
Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikumpulkan dengan menggunakan tata cara pengumpulan nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
(2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Pasal 17
(1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu.
(3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000.
(2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan pada skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000.
(3) Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.

Bagian Ketiga
Informasi Geospasial Tematik

Pasal 19
IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacu pada IGD.

Pasal 20
Dalam membuat IGT dilarang:
a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau
b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.

Pasal 21
(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat
(3) dipertanggungjawabkan.
(4) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

BAB IV
PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 22
(1) IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-
(3) Undang ini.
(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 23
(1) IG yang berjenis IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
(2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
(4) menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan.
(5) Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Pasal 24
(1) Badan dapat mengintegrasikan:
a. lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru; dan
b. IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru.
(2) Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan DG;
b. pengolahan DG dan IG;
c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
d. penyebarluasan DG dan IG; dan
e. penggunaan IG.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data Geospasial

Pasal 26
(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
(2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. DG Dasar; dan
b. DG Tematik.

Pasal 27
(1) Pengumpulan DG dilakukan dengan:
a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
b. pencacahan; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:
a. sistem referensi geospasial; dan
b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 28
(1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
a. dilakukan di daerah terlarang;
b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
c. menggunakan wahana milik asing selain satelit.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(1) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
(2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data
(3) dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.
(4) Penolakan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul data.
(5) Pengumpul data dapat melanjutkan kegiatan pada kawasan tersebut apabila pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengolahan Data dan Informasi Geospasial

Pasal 30
Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan proses atau cara mengolah data dan informasi geospasial.

Pasal 31
(1) Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang:
a. berlisensi; dan/atau
b. bersifat bebas dan terbuka.
(2) Pemerintah memberikan insentif bagi setiap orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan perangkat lunak pengolah DG dan IG yang
(1) bersifat bebas dan terbuka.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1) Pengolahan DG dan IG harus dilakukan di dalam negeri.
(2) Dalam hal sumber daya manusia dan/atau peralatan yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri, pengolahan DG dan IG dapat dilakukan di luar negeri.
(3) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Pengolahan DG dan IG meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

Pasal 34
(1) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:
a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
b. format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 35
Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam bentuk:
a. tabel informasi berkoordinat;
b. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
c. peta digital;
d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
e. peta multimedia;
f. bola dunia; atau
g. model tiga dimensi.

Pasal 36
Penyajian IG dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b sampai dengan huruf g wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

Pasal 37
Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

Pasal 38
(1) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG.
(2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 39
(1) Instansi Pemerintah menyerahkan duplikat IGT yang diselenggarakannya kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional dan di bidang arsip nasional dan dapat mengaksesnya kembali.
(2) Pemerintah daerah menyerahkan duplikat IGT yang diselenggarakannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan daerah dan di bidang arsip daerah dan dapat mengaksesnya kembali.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40
(1) Pengamanan DG dan IG juga dilakukan terhadap tanda fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2).
(2) Pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar IG:
a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
b. terjaga kerahasiaannya untuk IG yang bersifat tertutup.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial
Pasal 41
Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

Pasal 42
IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat terbuka.

Pasal 43
(1) IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah bersifat terbuka.
(2) IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 44
(1) Penyelenggara IG yang bersifat terbuka menyebarluaskan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.
(2) Penyelenggara IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dan mengumumkan standar pelayanan minimal untuk penyebarluasan IG yang diselenggarakan.
(3) Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka.

Pasal 45
(1) Pemerintah membangun jaringan IG untuk penyebarluasan IG secara elektronik.
(2) Jaringan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara bertingkat dan terintegrasi pada jaringan IG pusat dan jaringan IG daerah.
(3) Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan.
(4) Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan.
(5) Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.

Bagian Keenam
Penggunaan Informasi Geospasial

Pasal 47
(1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggara IG.

Pasal 48
Untuk memperoleh dan menggunakan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
(1) Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya.
(2) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data.
(3) Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas.
(4) Metadata dan/atau riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 50
Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG.

Pasal 51
Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Pasal 52
Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Pasal 53
(1) Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG.
(2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PELAKSANA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 54
Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

Pasal 55
(1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga
(2) yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
(1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. akte pendirian badan hukum Indonesia; dan
b. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
b. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.
(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.
(5) Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur denganvPeraturan Kepala Badan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 57
(1) Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT.
(2) Pembinaan penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a. penyelenggara IGT; dan
b. pengguna IG.
(3) Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
b. pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
d. penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah.
(4) Pembinaan kepada pengguna IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
b. pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 58
Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum dilarang menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan, atau mengubah tanda fisik yang merupakan bagian dari JKHN,
JKVN, dan JKGN serta instrumen survei yang sedang digunakan.

Pasal 59
(1) Setiap orang dilarang mengubah IGD tanpa izin dari Badan dan menyebarluaskan hasilnya.
(2) Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGD yang diubah-tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60
(1) Setiap orang dilarang mengubah IGT tanpa izin dari penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya.
(2) Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGT yang diubah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61
Setiap orang dilarang membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang.

Pasal 62
Setiap orang dilarang menyebarluaskan IG yang belum disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 65
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 59 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 66
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 67
Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 68
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, penyelenggara IG tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Sebelum Badan yang dimaksudkan Undang-Undang ini ditetapkan, penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
(1) Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan IG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 71
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

ttd.

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
INFORMASI GEOSPASIAL
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi dalam arti luas sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut adalah termasuk Informasi Geospasial.
Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.
Dengan menyadari pentingnya IG dalam pembangunan di berbagai sektor, IG harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi.
IG secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan IG juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat.
Untuk mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IG, perlu diatur kategorisasi secara pasti. Secara umum IG terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD mencakup acuan posisi dan peta dasar, adapun IGT mencakup berbagai ragam tema, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. IGD menjadi acuan pembuatan berbagai IGT. Oleh karena itu, salah satu ciri penting IGD adalah unsur-unsurnya tidak berubah dalam waktu yang lama sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur tersebut.
Selain kategorisasi IG, perlu diatur pula masalah kelembagaan dalam penyelenggaraan IG. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian siapa yang bertanggung jawab atas data dan informasi tertentu.
Selanjutnya diperlukan pengaturan tentang sumber daya manusia dan badan usaha di bidang IG, sehingga industri IG dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemajuan industri IG akan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan IG di tengah masyarakat dan dalam proses pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan IG dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan IG bersama.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan IG dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kemutakhiran" adalah bahwa IG yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "keakuratan" adalah bahwa penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kemanfaatan” adalah bahwa IG harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah bahwa penyelenggaraan IG dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “acuan posisi horizontal” adalah bahwa JKHN dijadikan sebagai referensi geometris posisi horizontal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “metode pengukuran geodetik tertentu” adalah cara pengukuran untuk memperoleh posisi horizontal dengan ketelitian yang diperlukan, memanfaatkan teknologi penentuan posisi geodetik horizontal, baik secara diam (statis) maupun bergerak (kinematis/dinamis), secara sporadis maupun terus menerus (kontinyu), dan secara pasif maupun aktif.
Yang dimaksud dengan “sistem referensi koordinat tertentu” adalah sistem untuk menggambarkan koordinat dari titik kontrol geodetik horizontal.
Yang dimaksud dengan “tanda fisik” adalah suatu objek alam atau buatan yang bersifat permanen dan stabil yang digunakan sebagai titik kontrol geodetik horizontal.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tingkat ketelitian koordinat horizontal” adalah ukuran kedekatan nilai koordinat horizontal hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “acuan posisi vertikal” adalah bahwa JKVN dijadikan sebagai referensi posisi tinggi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “metode pengukuran geodetik tertentu” adalah cara pengukuran untuk memperoleh posisi vertikal dengan ketelitian yang diperlukan, memanfaatkan teknologi penentuan posisi geodetik vertikal.
Yang dimaksud dengan “datum vertikal tertentu” adalah bidang yang menjadi acuan tinggi yang ditetapkan untuk menggambarkan posisi tinggi.
Yang dimaksud dengan “sistem tinggi tertentu” adalah sistem yang dipilih untuk mengubah data tinggi dari satuan potensial gayaberat menjadi satuan metrik.
Yang dimaksud dengan “tanda fisik” adalah suatu objek alam atau buatan yang bersifat permanen dan stabil yang digunakan sebagai titik kontrol geodetik vertikal.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tingkat ketelitian vertikal” adalah ukuran kedekatan nilai tinggi hasil pengukuran terhadap nilai tinggi sebenarnya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerangka acuan gayaberat” adalah bahwa JKGN dijadikan sebagai referensi penentuan nilai gayaberat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “metode pengukuran geodetik tertentu” adalah cara pengukuran untuk memperoleh nilai gayaberat dengan ketelitian yang diperlukan, memanfaatkan teknologi
penentuan gayaberat.
Yang dimaksud dengan “acuan gayaberat absolut” adalah nilai gayaberat yang ditentukan dengan pengukuran gayaberat secara mandiri.
Yang dimaksud dengan “tanda fisik” adalah suatu objek alam atau buatan yang bersifat permanen dan stabil yang digunakan sebagai titik kontrol geodetik gayaberat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tingkat ketelitian gayaberat” adalah ukuran kedekatan nilai gayaberat hasil pengukuran terhadap nilai gayaberat sebenarnya.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan “tanda fisik jaring kontrol geodesi” adalah satu kesatuan antara tanda titik kontrol geodetik dan objek permanen-dan-stabil yang ditempatinya yang digunakan untuk JKHN, JKVN, dan JKGN.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hipsografi” adalah data ketinggian yang bisa digambarkan dengan berbagai cara, seperti titik-titik tinggi, matriks tinggi (model elevasi digital), garis khayal yang
menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama (garis kontur), atau warna yang mencerminkan ketinggian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perairan” adalah garis yang menunjukkan pertemuan daratan dengan permukaan tubuh air (massa air) pada suatu wilayah tertentu, seperti laut, sungai, danau, dan rawa.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “nama rupabumi” adalah nama yang diberikan kepada unsur rupabumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia. Istilah “nama rupabumi” juga dikenal dengan “toponim”.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “batas wilayah” adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antarkelurahan/desa, antarkecamatan, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarnegara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “transportasi dan utilitas” adalah titik atau garis yang menggambarkan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “bangunan dan fasilitas umum” adalah titik atau garis yang menggambarkan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “penutup lahan” adalah garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pasang surut air laut” adalah naik turunnya posisi muka air laut yang disebabkan pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “surut terendah” adalah saat ketika muka air laut pada kedudukan air paling rendah dalam suatu periode tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan International Hydrographic Organization (IHO).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pasang tertinggi” adalah saat ketika muka air laut pada kedudukan paling tinggi dalam suatu periode tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan International Hydrographic Organization (IHO).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tinggi muka air laut rata-rata” adalah tinggi muka air laut dari hasil rata-rata pengukuran pasang surut laut dalam suatu periode tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan International Hydrographic Organization (IHO).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “garis pantai ditentukan dengan mengacu pada JKVN” adalah garis pantai dan JKVN membentuk suatu kesatuan, karena pengamatan pasang surut diperlukan dalam membangun JKVN dan JKVN diperlukan dalam menentukan garis pantai.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “garis kontur” adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “batimetri” adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “simbol” adalah penggambaran batas dengan menggunakan tanda-tanda khusus sesuai dengan kaidah kartografi.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bertahap” adalah diselenggarakan secara berjenjang, wilayah demi wilayah, skala demi skala, atau berselang waktu sesuai dengan prioritas kepentingan.
Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah diselenggarakan secara teratur sesuai dengan sistem dan teknis pemetaan.
Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu untuk memutakhirkan IG yang ditentukan berdasarkan kondisi, teknologi, kebutuhan, prioritas, dan anggaran yang tersedia.
Yang dimaksud dengan “periodik” adalah kurun waktu tertentu, misalnya setiap 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 10 (sepuluh) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “mengacu” adalah IGD dijadikan sebagai referensi geometris untuk pembuatan IGT.
Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tingkat ketelitian geometris” adalah ukuran kedekatan yang terkait dengan posisi, bentuk, panjang, luas, dan/atau tinggi.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “batas” adalah garis batas hak atas tanah dan batas kawasan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-
Undang tentang Penanggulangan Bencana atau undang-undang sejenisnya yang menyebut tentang kawasan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen IGT” adalah dokumen yang berisi IG sebagai penunjang dalam penetapan batas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan sendiri” adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk disebarluaskan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “DG dasar” adalah DG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “DG tematik” adalah DG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “instrumentasi ukur dan/atau rekam yang dilakukan di darat” adalah peralatan yang dioperasikan di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi, misalnya alat meteran, teodolit, total station, Global Positioning System (GPS), lasercanner, gravimeter, dan alat lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Yang dimaksud dengan “instrumentasi ukur dan/atau rekam pada wahana air” adalah peralatan yang dipasang pada wahana air, misalnya alat echo-sounder, secchi-disc, dan water-checker.
Yang dimaksud dengan “instrumentasi ukur dan/atau rekam pada wahana udara” adalah peralatan yang dipasang pada wahana terbang seperti kamera, sensor radar, dan sensor lidar.
Yang dimaksud dengan “instrumentasi ukur dan/atau rekam wahana angkasa” adalah peralatan yang dipasang pada satelit seperti sensor optik, sensor radar, dan sensor lidar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencacahan” adalah pengumpulan data tidak dengan alat, melainkan dengan penghitungan di suatu lokasi, misalnya menghitung jumlah rumah, wawancara, atau penyebaran kuesioner.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem referensi geospasial” adalah datum geodesi, sistem referensi koordinat, dan sistem proyeksi.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “daerah terlarang” adalah daerah yang oleh instansi yang berwenang dinyatakan terlarang pada kurun waktu tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah kawasan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, atau setiap orang.
Yang dimaksud dengan “penguasa” adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, atau setiap orang yang menguasai kawasan tersebut.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membahayakan” adalah suatu kondisi bahaya yang disepakati antara pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan dengan pengumpul data.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bersifat bebas dan terbuka” adalah bahwa perangkat lunak yang gratis atau tidak perlu membayar untuk mendapatkannya, dan pengguna dapat melakukan modifikasi perangkat lunak tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem proyeksi” adalah sistem penggambaran muka bumi yang tidak beraturan secara matematis pada bidang datar.
Yang dimaksud dengan “sistem koordinat standar nasional” adalah suatu sistem yang menjadi standar nasional dalam menentukan posisi suatu objek secara unik di muka bumi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “format” adalah cara penyimpanan data secara digital, misalnya dalam format SHP, DXF, dan JPEG.
Yang dimaksud dengan “basis data” adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur pada media digital.
Yang dimaksud dengan “metadata” adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “peta cetak” adalah informasi geospasial yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “peta digital” adalah peta dalam format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “peta interaktif” adalah peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara pengguna dan peta tersebut.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “peta multimedia” adalah peta digital yang dilengkapi dengan fasilitas media rupa rungu (audio visual).
Huruf f
Yang dimaksud dengan “bola dunia” adalah penyajian informasi geospasial pada sebuah objek berbentuk bola. Istilah “bola dunia” juga dikenal dengan globe.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “model tiga dimensi” adalah penyajian informasi geospasial yang menampilkan relief atau ketinggian dari permukaan bumi.
Pasal 36
Yang dimaksud dengan “tingkat ketelitian sumber data” adalah tingkat kedetailan sumber data yang masih dapat dibaca dengan jelas dan ukuran kedekatan nilai dalam data tersebut terhadap nilai sebenarnya.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah cara menyimpan, sehingga mudah dicari, diambil, dan digunakan.
Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah cara menyimpan, sehingga tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, dan tidak mudah diambil dengan cara tidak sah.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “media penyimpanan elektronik” adalah media yang hanya dapat digunakan dengan perangkat elektronik, baik media lepas, contoh kaset, disket, dan DVD,
maupun dalam jaringan komputer.
Yang dimaksud dengan “media penyimpanan cetak” adalah media yang dapat digunakan langsung oleh manusia secara visual, contoh pada kertas atau media transparan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka” adalah bahwa IGD dapat diakses dan dapat diperoleh oleh setiap orang.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jaringan IG“ adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan IG secara elektronik” adalah IG disebarluaskan secara digital melalui jaringan internet atau berupa data pada media penyimpanan elektronik seperti kaset, disket, dan DVD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 46
Yang dimaksud dengan “memiliki kekuatan hukum” adalah berlaku sah dan mengikat.
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang terkait dengan IG sesuai dengan tugas dan kewenangannya, misalnya IGT kawasan hutan produksi disahkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang dikuasakannya.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemutakhiran, dan kelengkapan informasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “riwayat data” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “IG yang tidak berkualitas” adalah tidak tepat, tidak rinci, tidak mutakhir, dan/atau tidak lengkapnya IG sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengguna IG tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kualifikasi kompetensi” adalah keahlian atau kemampuan yang diperlukan sebagai pelaksana IG.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sertifikasi dilakukan oleh lembaga independen” adalah adanya suatu lembaga yang bertindak secara mandiri dalam menilai pihak yang akan disertifikasi.
Yang dimaksud dengan “akreditasi dari Badan” adalah pengakuan Badan atas kemampuan dan independensi dari lembaga sertifikasi itu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5214

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.
View My Profile on

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

TV/Radio Wajib Siarkan Peringatan Dini

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 13 Jul 2011 11:10:00 +0000

Lembaga penyiaran, baik televisi nasional maupun daerah serta radio, wajib menyiarkan secara stop press sesaat setelah menerima peringatan dini tsunami. Peran televisi dan radio dinilai sangat vital untuk meminimalisasi korban tsunami.

Untuk memaksimalkan peran lembaga penyiaran dalam mitigasi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan Buku Panduan Informasi Peringatan Dini Tsunami.

Buku ini berisi sejumlah hal, mulai dari mekanisme peringatan dini tsunami, cara membaca dan meneruskan data gempa berpotensi tsunami, format stop press peringatan dini, hingga nomor kontak terkini pakar gempa-tsunami dan lembaga penanganan bencana di daerah.

”Stasiun televisi wajib menayangkan breaking news peringatan tsunami yang dikirim oleh BMKG. Sinergi ini sangat kami harapkan karena mereka memiliki akses informasi cepat dan langsung di daerah,” kata Kepala BMKG Pusat Sri Woro Harijono dalam peluncuran buku panduan itu, Selasa (12/7) di Jakarta.

Ia menambahkan, kecepatan pengiriman informasi gempa dan ancaman tsunami oleh BMKG antara 4 dan 5 menit. Dalam waktu paling lambat 10 menit, data rinci berisi ancaman tsunami lengkap dengan perkiraan waktu tibanya gelombang di pantai sudah dapat disebarluaskan ke media dan pemerintah daerah.

BMKG memiliki perangkat warning receiver system (WRS), yaitu sistem informasi yang terintegrasi di sejumlah stasiun televisi nasional. Piranti ini berisi data real time mengenai gempa dan tsunami. Data dari piranti ini otomatis menyebar ke stasiun televisi setelah peringatan dini dikeluarkan BMKG.

Dari hasil evaluasi, masih sangat sedikit stasiun televisi nasional yang memberikan ”ruang” untuk menyampaikan peringatan dini tsunami. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta mewajibkan.

Kecepatan waktu penyampaian informasi sangat penting mengingat rata-rata interval waktu datangnya tsunami seusai gempa sangat singkat, 20-45 menit. ”Dalam kasus tertentu, misalnya di Mentawai, jedanya lebih singkat, yaitu 15 menit. Pasalnya, pulau ini dekat dengan pusat gempa,” kata dia.

Di Mentawai atau pulau-pulau kecil di sepanjang pesisir barat Sumatera, kata dia, kesiapsiagaan masyarakat sangat penting. ”Kalau terjadi gempa besar, semestinya tidak perlu menunggu peringatan dini. Lari saja ke tempat lebih tinggi,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Iskandar Zulkarnaen.

Buku panduan ini mengadopsi hal sejenis di Amerika Serikat dan Jepang. Di Jepang, waktu penyampaian informasi jauh lebih cepat, yaitu 1-2 menit. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Suhardjono, hal itu karena infrastruktur lebih baik. ”Seismograf di Jepang lebih dari 1.000 buah, di Indonesia hanya 160-an buah,” kata dia.

(JON)
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Sumber: Kompas.com

http://www.blogger.com/img/blank.gif

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Kenapa Kita Harus Melaksanakan Kegiatan Sekolah Siaga Bencana?

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Tue, 31 May 2011 19:29:00 +0000

Renungan:
Daftar Kejadian Gempa dan korban siswa/i (sumber program satu juta sekolah dan rumah sakit aman):
1. 2004 Gempa dan tsunami di Aceh (Samudera Indonesia) > 750 sekolah hancur, tidak ada siswa yang tewas di sekolah.
2. 2005 Gempa di Pakistan > 10.000 sekolah hancur; 17.000 pelajar tewas karena bangunan sekolah mereka runtuh (colapse):
3. 2006 Gempa di Jogjakarta > 2.900 sekolah hancur, tidak ada siswa yang tewas di sekolah.
4. 2007 Gempa dan tsunami di Bengkulu > 383 sekolah hancur, tidak ada siswa yang tewas di sekolah.
5. 2008 Gempa di China > 7.000 ruang kelas hancur; 10.000 siswa/i tewas dikelas mereka yang hancur;
6. 2009 Gempa di Padang > 1.606 kelas (241 sekolah) hancur; 60 siswa/i tewas di sekolah/ruang kursus;
7. 2010 Gempa dan tsunami di Mentawai > 7 sekolah hancur, tidak ada siswa yang tewas di sekolah.

Kenapa di Indonesia angka tewas siswa/i di sekolah tidak sebanyak di negara lain? Apakah karena takdir? Apakah karena kesiapsiagaan kita sudah baik? Mari kita lihat kapan gempa itu terjadi:
1. 2004 Gempa dan tsunami di Aceh (Samudera Indonesia) > 750 sekolah hancur: Jum’at, 26 Desember 2004 : 7:58 a.m. (hari libur)
2. 2005 Gempa di Pakistan > 10.000 sekolah hancur; 17.000 pelajar tewas karena bangunan sekolah mereka runtuh (colapse): sabtu, 8 Oktober 2005: 08:50 a.m. (hari sekolah)
3. 2006 Gempa di Jogjakarta > 2.900 sekolah hancur, sabtu, 27 May 2006 05.54 am (Jam sekolah belum dimulai)
4. 2007 Gempa dan tsunami di Bengkulu > 383 sekolah hancur, Rabu, 12 September 2007 06:10 pm (Jam sekolah sudah selesai)
5. 2008 Gempa di China > 7.000 ruang kelas hancur; 10.000 siswa/i tewas dikelas mereka yang hancur; Selasa, 13 May 2008 02:28 pm (hari sekolah)
6. 2009 Gempa di Padang > 1.606 kelas (241 sekolah) hancur; 60 siswa/i tewas di sekolah; Rabu 30 September 2009: 05:16 pm. Banyak yang tewas disaat mereka kursus di lembaga kursus. Jam Sekolah baru usai.
7. 2010 Gempa dan tsunami di Mentawai> 7 sekolah hancur: Senin, 25 Oktober 2010 09:41 pm, tidak jam sekolah.

Hmm ternyata waktu gempalah yang membuat siswa/i di Indonesia tidak banyak yang tewas akibat tertimpa bangunan sekolahnya.

Namun, apa yang terjadi bila gempa terjadi seperti di negara lain? Yaitu disaat waktu aktif sekolah? Niscaya akan banyak siswa/i yang tewas di bawah reruntuhan sekolahnya.

Akan berdiam dirikah kita? Menyaksikan anak, kemenakan, sepupu, cucu, anak kerabat, tewas akibat bangunan sekolah yang runtuh?

SAYA TIDAK MAU BEDIAM DIRI DAN NANTINYA MENGUTUKI DIRI, KENAPA KITA ADA DINEGARA YANG SELALU TERKENA GEMPA.

Saya yakin anda juga tidak mau.
Mari kita selamatkan mereka sebelum gempa terjadi, bagaimana caranya?

Usulan dari saya:
1. Berikan pengetahuan siaga bencana, keselamatan, dan apa yang harus mereka lakukan disaat bencana bagi siswa/i, mulailah dari sekolah anak kita, kemenakan kita, cucu kita, sepupu kita.
2. Tingkatkan pengetahuan mengenai konservasi alam
3. Berikan pengetahuan itu kepada: Guru, Siswa/i, Satpam, Petugas kebersihan, penjual di kantin dan juga pengunjung (orang tua/wali, penjemput siswa/i)
4. Kenali ancaman yang ada disekolah
5. Petakan
6. Bentuk tim siaga bencana
7. Susun prosedur kedaruratan
8. Lakukan simulasi secara rutin
9. Evaluasi prosedur dan simulasi secara rutin
10. lakukan retrofit atau penguatan sekolah pada daerah-daerah yang rawan, misalnya penguatan meja, lemari agar tidak mudah jatuh dan menimpa siswa/i, lapisi kaca sekolah dengan kaca film atau yang murah yaitu stiker bening (ini agar bila kaca pecah maka pecahannya tidak mengenai warga sekolah, kuatkan penempatan lampu agar tidak jatuh dan menciderai.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

28 Mei dan 16 Juli – Hari Meluruskan Arah Kiblat

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 30 May 2011 19:23:00 +0000

Pada saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkoreksi atau sekedar mereview arah kiblat di masjid, musholah, surau, dan langgar.

Hal ini dilakukan dengan cara yang sederhana namun akurat, teknik ini dituliskan oleh Muthoha Arkanudin.

Silahkan klik disini

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Penjelasan Ustad Gempa, Danny Hilman Tentang Gempa Selat Sunda

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 30 May 2011 03:44:00 +0000

Sebagai ahli gempa, Danny Hilman yang memperoleh gelar Doktor di bidang kegempaan dai Caltech University, memberikan penjelasan seputar berita ancaman Gempa Selat Sunda.

:( “Nah kalau yang berbicara Ustadz Gempa, mestinya lebih pas ya Pakdhe?”

Penjelasan beliau dituangkan dalam diskusi diantara ahli kebumian di IAGI-net (Ikatan Ahli Geologi Indonesia) sebagai berikut:

Rekan-rekan ysh,

Perihal isyu potensi gempa 8.7 SR yang mengancam Jakarta kok tafsiran-nya kesana-kemari yah?

Siapapun dan ngomong apapun kalau dilhat dengan kacamata minus dan tebal prasangka pasti terlihat buruk.

Mari kita lebih positif menanggapinya. Saya akan bahas substansi issue-nya saja ( ilmiah-teknis) sesuai dengan bidang saya, seperti di bawah ini:

1. Apakah benar wilayah Selat Sunda punya potensi gempa di atas magnitude 8 (atau 8 SR-lah istilah populernya)?

Jawaban: Tentu saja! Silahkan tanya ke para ahli gempa (yang sungguhan) siapa saja di seluruh dunia. Kita memang tidak tahu berapa besar gempa yang akan terjadi di “megathrust” Sunda, tapi tidak sulit kalo hanya menghitung potensi maksimumnya (= MCE – Maximum Credible Earthquake). Potensi gempa sebanding dengan dimensi sumber gempa. Ukur saja panjang zona subduksi (megathrust) dari P. Enggano – Selat Sunda – Pangandaran) = 450 km (tidak salah juga kalau diukur sampai JaTim). Lebar sumber gempa megathrust (bidang batas lempeng yang biasa lengket/locked) bisa sampai 150 km. Kecepatan relatif lempeng Hindia-Australia menunjam di zona subduksi Selat Sunda – Jawa Selatan = 6 cm/tahun. Apakah gerak lempeng 6 cm/tahun ini semuanya diakumulasikan menjadi regangan tektonik (stress), artinya batas lempeng terkunci 100%, atau tidak, kita belum tahu karena belum ada penelitian/data-analisa-nya yang bagus untuk segmen Sunda. “Ellapsed time” bisa 300 tahun,bahkan 1000 tahun atau lebih (karena selama 300 tahun terakhir tidak ada catatan ada gempa besar dalam sejarah — selebihnya tidak ada data— karena belum ada penelitiannya.

Besar “moment magnitude” (Mw) maximum di Selat Sunda = (Log Mo-16)/1.5 ( Hanks and Kanamori, 1971), Mo = u*(LengthxWidth)xDisplacement ; dimana u = 3*10^11 dyne/cm^2, Length=450*10^5 cm, Width = 150*10^5 cm, Displacement (asumsi elapsed time = 500 tahun)= 500*6=3000 cm. Kalo dihitung maka hasilnya : Mw = 9.15 (=setara dengan gempa Aceh 2004).

Apabila kita asumsikan “locking” selat Sunda hanya 50 %, maka akumulasi slipna hanya= 500*6*0.5 = 1500 cm, dan hitungan Mw = 9.0. Apabila locking-nya 25%, Mw-nya = 8.7 (atau populer disebut 8.7 SR).

Catatan: HERAN JUGA kalau ada instansi terkait atau “ahli kebumian kita” yang katanya meragukan potensi gempa Mw 8.7 ini. Masa iya engga ngerti materi kuliah “earthquake geology 101”

:( “Pakdhe MCE itu kan kalau maksimum semua keluar bareng-bareng kan ?”

:D “Ya mirip seperti dongengan isue gempa skala 9 di Sumatera itu. Paling tidak penjelasan Pak Danny menunjukkan POTENSI sebesar itu”

2. Pernah terjadi gempa besar megathrust > 8SR di wilayah Jakarta di masa lalu?

Jawaban: TIDAK TAHU. Kita hanya tahu pernah terjadi gempa besar yang kerusakannya serius, yaitu tahun 1699 (tidak tahu sumbernya di mana dan berapa magnitudenya), 1852 (intensitas gempa mencapai MMI 8-9 di wilayah Selat Sunda), 1908 ( besarnya ~8SR tapi tidak diketahui apakah megathrust, Patahan Sumatra, atau patahan lainnya yang belum diketahui). Data pre-historis gempa (paleoseismologi) tidak ada karena belum ada penelitiannya.

3. Apakah isyu gempa 8.7SR yang dilontarkan Pak Andi Arief itu isyu baru?

Jawaban: Sama sekali tidak. Sering saya lemparkan di berbagai seminar sejak 5 tahun terakhir. Bahkan sebulan lalu hal ini pernah saya presentasikan pada seminar jembatan Selat Sunda di PU. Pihak PU merespon bahwa hal ini sangat perlu diteliti lebih lanjut dan berjanji akan menghubungi saya untuk mendiskusikan follow-upnya, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Baru-baru ini ada juga mahasiswa Indonesia program S3 Tektonik Geodesi di Jepang yang coba-coba menghitung Moment Magnitude Segmen Sunda ini berdasarkan data pengukuran GPS yang ada, dan hasilnya sekitar 8.5 SR. Analisa ini tentu masih sangat prelimineray karena data yang tersedia masih terlalu sedikit sehingga ibaratnya dia mencoba menerka-nerka “binatang apa” dengan hanya meraba-raba pantatnya J

4. Apakah benar sudah banyak pemetaan dan penelitian sumber dan potensi gempa di Indonesia (termasuk di Selat Sunda)?

Jawaban: Saya kira rekan-rekan IAGI-net sudah sangat mahfum bahwa penelitian ini masih sangat sedikit. Ahli/penelitinya-pun sangat langka. Silahkan sebut siapa saja ahli geologi/seismologi atau instansi yang benar-benar meneliti dengan serius sumber-sumber gempa dan efeknya dan mempublikasikan hasilnya, khususnya untuk Selat Sunda.

5. Apakah Jakarta siap apabila ada goncangan gempa besar? Apa yang akan terjadi kalau benar-benar terjadi?

Jawabannya: Nah, itu dia masalahnya. Respon dari isyu gempa 8.7 SR dan Kepanikan masyarakat serta “penyangkalan” dari beberapa instansi terkait mengindikasikan TIDAK SIAP. Orang belum banyak yang ‘ngeh’ tentang potensi ini. Kalau masyarakat sudah siap seharusnya menanggapi dengan biasa-biasa saja, seperti halnya masyarakat Jepang menghadapi potensi Gempa besar TOKAI atau masyarakat Los Angeles yang sudah lebih dari 15 tahun ‘menunggu-nunggu’ gempa skala 8 SR di the big-bend San Andreas fault. Instansi terkait kalau misalnya sudah (menjalankan tugasnya) meneliti potensi ini seharusnya merespon isyu tersebut dengan bilang: “ooo itu sudah/sedang diteliti, kami tahu dan hal ini memang penting sekali untuk diantisipasi dengan serius”. Kalau belum dikaji, ya bilang saja belum tapi akan segera di-follow-up, tidak perlu diffensif atau kebakaran jenggot. Kalau belum yakin mengerti masalahnya dan apa yang harus dilakukan, ya engga usah malu tanya jangan sok pintar (mohon maaf kalo ada yang tersinggung) J

Jakarta adalah wilayah yang sangat padat populasi dan sangat padat investasi. Selain itu juga punya banyak instalasi vital. Contoh, misalnya saja apabila terjadi gempa besar kemudian Pusat Cyber Nasional di Jakarta tiba-tiba mati sistemnya selama beberapa jam saja…. silahkan analisa apa yang terjadi. Ini masalah “national survival”

:( “Pakdhe, Jepang saja kecolongan ya.”

:D “Iya tapi kecolongannya jangan dipakai untuk beralasan bahwa kita boleh kecolongan juga. Itu pesan Pak Ustadz Danny”

6. Berapa sih besar goncangan di jakarta kalo ada gempa megathrust 8.7 SR di Selat Sunda?

Bagaimana kalau dibandingkan dengan Peta Zonasi Gempa baru yang dibuat oleh Tim 9 dan dirilis resmi oleh pemerintah (khususnya Dept PU) pada bulan Agustus 2010?

Jawabannya: Jarak dari sumber k Jakarta adalah sekitar 170 km. Dengan memakai rumus empiris “attenuation gempa” untuk zona subduksi (Young et al 1997) maka besar peak ground acceleration (PGA) adalah 0.16g, Menurut peta zonasi gempa Indonesia yang baru (memakai metoda Probabilistic Seismic Analysis) besar potensi goncangan gempa di Jakarta adalah sebesar 0.15 – 0.25g (untuk return period 500 tahun) atau sebesar 0.3-0.4 g (untuk return period 2500 tahunan). Nilai percepatan gempa ini masih untuk di “batuan dasar”, jadi belum dikalikan faktor amplifikasi karena kondisi geologi dekat permukaan (bisa berlipat nilainya). Sebagai gambaran 0.25-0.3g adalah kira-kira setara dengan MMI VIII (kurang lebih seperti goncangan gempa September 2009 di padang lah).

JADI, sebenarnya PETA ZONASI GEMPA INONESIA yang resmi sebenarnya LEBIH SERAM dari isyu 8.7 SR di Selat Sunda.

Apakah Peta Zonasi Gempa ini sudah cukup dimengerti masyarakat dan mendapat perhatian? ….

7. Apakah gempa bisa diprediksi?

Jawaban: Hal ini selalu saja dikacaukan, baik oleh media bahkan juga oleh teman-teman ahli kebumian/geologi sekalipun. Seperti yang diuraikan di atas, lokasi dan potensi (besar), juga status serta efeknya dapat diprediksi oleh ahli gempa (apabila sudah dilakukan penelitian yang cukup). Perihal kapan terjadinya, umumnya hanya bisa dikatakan “seberapa besar probabilitas kemungkinan terjadinya di masa datang”. Sebagai ilustrasi, apabila gempa dianalogikan sebagai penyakit tumor ganas, maka sudah seharusnya para dokter ahli bisa mendeteksi apakah ada tumor di tubuh pasien-nya, dimana, berapa besar, dan sudah stadium berapa. Demikian halnya dengan gempa, ahli gempa harus bisa memperkirakan dimana, berapa besar, dan statusnya pada siklus gempanya di mana (di awal, tengah, akhir). Tapi apakah para dokter itu bisa menjawab pertanyaan berapa bulan lagi atau hari lagi pasien itu akan mati? (kalau dianggap tidak bisa sembuh). Hal ini sama saja dengan bertanya pada ahli gempa “kapan gempa akan terjadi”? Pertanyaan tentang potensi sumber gempa dan kapan gempa datang adalah dua hal yang berbeda (metoda dan teknik penelitiannya berbeda).

Catatan pinggir: Mitigasi bencana gempa kira-kira sama dengan mitigasi kematian…Makanya saya suka diledek sebagai Ustad Gempa oleh teman-teman J

Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan yang bermanfaat, sehingga kita sebagai ahli geologi bisa lebih menyikapi isyu gempa dengan lebih arif tidak malah kena terpancing berita-berita burung yang seringkali menambah-nambahkan isyu potensi gempa menjadi ramalan gempa yang akan terjadi (misalnya tgl sekian) sehingga bukannya ikut meluruskan berita tapi malah ikut-ikutan panik atau berang-berang …. alamak J

Salam, Danny

Catatan Pendongeng : Wah kalau yang menjelaskan seorang Ustad Gempa memang berbeda dengan celetukan di mailist ahli kebumian sekalipun. Dan sebagai catatan kita bersama bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan Persiapan … Persiapan serta Persiapan lah yang perlu dilakukan. Lah apa lagi ?

Sumber: Klik disini

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Siap Siaga di Rumah

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 25 May 2011 20:41:00 +0000

Kesiapsiagaan bencana bisa dimulai dari rumah, namun ini biasanya yang sering terlupakan. Biasanya sibuk bagaimana menyiapsiagakan kantor kita, sekolah kita dll. Namun lupa menyiapkannya dirumah.

Berikut ini ada 7 langkah kesiapsiagaan yang bisa dilakukan dirumah, semoga bermanfaat dan bisa menyelamatkan orang yang kita cintai.

7 langkah tersebut, misalnya untuk gempa adalah:
1. Identifikasikan hazard yang potensial menjadi bencana disekitar rumah kita.
2. Buatlah Rencana Kedaruratan.
3. Siapkan tas P3K dan tas darurat.
4. Identifikasi kondisi bangunan rumah anda. Kemudian perbaiki rumah sesuai dengan temuan kita, misalnya rumah kita tidak aman bila terjadi gempa.
5. Bila terjadi gempa selamatkan diri dengan melakukan: DROP, COVER & HOLD ON.
6. Setelah gempa, cek apakah anggota keluarga anda ada yang terluka dan apakah ada kerusakan dirumah anda.
7. Bila aman, lanjutkan tindakan anda sesuai dengan perencanaan darurat yang sudah anda sepakati beserta keluarga.

IDENTIFIKASI HAZARD
Kenalilah hazard yang potensial menimbulkan bencana, misalnya:
1. apakah daerah rumah anda memiliki sejarah banjir, gempa bumi, tanah longsor dll. Ini bisa berdasarkan obrolan dengan orang yang sudah lama tinggal didaerah anda atau melalui internet.
2. bila ada sejarah atau memang memiliki potensi, maka identifikasi juga tempat-tempat atau lembaga yang bisa dijadikan tempat pertolongan, misalnya klinik atau rs, markas PMI, dll.
3. identifikasikan bagian mana dirumah anda yang potensial menyebabkan cidera bila terjadi gempa.
a. Daerah yang terdapat kaca
b. Meja yang lemah
c. Lemari yang bisa jatuh
d. Pajangan yang dapat menimpa bila terjadi gempa
e. Untuk lengkapnya yang membutuhkan cek listnya boleh kontak diriku.

4. apakah ada daerah aman yang bisa dijadikan titik kumpul keluarga bila terjadi bencana?
5. lihatlah atau print peta daerah anda, anda bisa menggunakan google earth, google map dan penyedia peta lainnya.

BUATLAH RENCANA KEDARURATAN
Bila anda sudah mengenali daerah anda lanjutkan tindakan anda dengan langkah berikut:
1. kumpulkan anggota keluarga termasuk siapapun yang tinggal bersama anda (pembantu, tukang kebun supir, dll) untuk mendiskusikan ancaman yang ada disekitar rumah dan apa yang bisa dilakukan.
2. beritahukan bagian mana dirumah yang lemah dan dapat menimbulkan cidera, dan buat rencana penguatan atau perbaikan,
a. misalnya mengamankan kaca agar bila gempa dan kaca pecah tidak menciderai dengan menempelkan stiker bening di kaca
b. mengikat atau menempelkan lemari ke dinding, ini bisa pakai besi L, yang satu ke lemari yang satunya ke dinding.
c. Memperkuat cantelan lampu hias.
d. Memplester atau mengaci dinding rumah yang belum diaci
3. diskusikan lokasi titik temu yang aman, taruh dalam peta yang sudah diprin
4. buatlah daftar no telepon penting dan semua anggota keluarga memilikinya, jangan hanya mengandalkan nomor yang disimpan dalam hape, bagaimana bila hape hilang, tertinggal dll, maklum dalam kondisi darurat.
5. Bila anda memiliki balita, bisa anda buatkan dalam selembar kertas yang nantinya dilaminating sebuah data yang berisi nama anda dan pasangan, nama anak tercinta, alamat, no telpon yang mudah dihubungi. Kemudian di taruh dikantong pakaiannya, jadi buat kecil saja yang penting bisa dibaca. Ini juga bisa anda aplikasikan bila anda jalan-jalan bersama balita anda ke tempat ramai.
6. bekali anggota keluarga dengan peluit, dengan peluit anggota keluarga yang menghadapi masalah, misalnya terjebak maka bisa memberikan informasi dengan meniupkan peluit. Bawalah selalu peluit tersebut, masukkan di kantung atau di kalungi.
7. Buatlah perencanaan dari a sampai z, setelah itu bahas bersama seluruh anggota keluarga, jangan lupa ajak sikecil walaupun menurut kita mereka masih belum mengerti siapa tahu mereka bisa merekam proses dan berguna.

SIAPKAN TAS P3K DAN TAS DARURAT
Langkah berikutnya adalah siapkan dua jenis tas yang bisa menyelamatkan anda dan keluarga, yaitu tas pertolongan pertama dan tas darurat.

Isi tas pertolongan pertama bisa anda tanya pada Mbah Google dengan mengetikkannya, hehehe, paling tidak tas itu berisi:
1. Pembalut: bisa mitella atau kain segitiga dan verband
2. Verband elastis
3. Kassa steril
4. Antiseptik, misalnya dari keluarga dine: betadine, iodine povidone dan dine-dine yang lainnya.
5. plester obat, misalnya dari keluarga plast: tensoplast, hansaplast dll.
6. gunting
7. pinset
8. obat-obatan yang biasa dikonsumsi keluarga
9. senter
10. masker
11. sarung tangan latex

Sedangkan tas darurat berisikan (siapkan untuk 3 hari), diantaranya:
1. minuman dalam kemasan
2. makanan siap santap
3. selimut
4. alas tidur
5. mp3, biasanya ada radionya nah ini berfungsi untuk keep in touch dengan berita terkini
6. lampu senter
7. korek api
8. bila memungkinkan tenda doom

BUAT RUMAH ANDA AMAN
Buatlah rumah kita aman. Berdasarkan temuan dari hasil identifikasi buatlah tindak lanjutnya, misalnya penguatan bangunan, pengamanan peralatan yang ada dalam rumah (lihat poin pada pembuatan rencana darurat, no2).

Sediakan alat pemadam api ringan (APAR) dirumah dan pelajari bagaimana menggunakannya. Ingat anggota keluarga harus tahu bagaimana menggunakan APAR ini.

DROP, COVER & HOLD ON
Bila terjadi gempa ada tiga tindakan yang dapat menyelamatkan, yaitu: JANGAN PANIK, DROP, COVER & HOLD ON.
1. JANGAN PANIK, pelatihan dan kesiapan akan membuat kita tidak panik. Panik dapat membunuh dan mengacaukan perencanaan darurat yang sudah kita buat.
2. DROP, bila terjadi gempa segeralah ”menjatuhkan” tubuh anda ke lantai, meringkuklah seperti janin didalam perut, bisa anda menjatuhkan ke kolong meja, tempat tidur dll.
3. COVER, lindungi kepala anda dari reruntuhan dan kejatuhan. Gunakan bantal, tas dll yang lebut namun mampu melindungi kepala.
4. HOLD ON, berpeganganlah pada kaki-kaki meja atau tempat tidur. Berpegangan memberikan efek psikologis rasa aman.

CEK KELUARGA DAN RUMAH
Setelah gempa reda ceklah kondisi keluarga anda, apakah ada yang terluka? Bila ada segera berikan pertolongan pertama, bila tidak mampu segera bawa ke instalasi medis terdekat.
Kemudian cek kondisi rumah anda, apakah masih aman untuk ditinggali.

LANJUTKAN RENCANA ANDA
Lanjutkan segala perencanaan anda sesuai yang anda buat dan kabarkan kondisi anda ke keluarga lainnya agar mereka terus mendapat info terbaru dari anda dan keluarga.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

PERDA PROV JABAR NO. 9/ 2009 TTG ORGANISASI & TATA KERJA BPBD PROV JABAR

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 25 May 2011 01:01:00 +0000

Untuk melihat bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal penanggulangan bencana dari sisi legislasi mulai hari ini saya, sesuai ketersediaan waktu, akan memposting Perundangan dan legislasi terkait PB.

Kali ini saya mulai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jabar.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD Provinsi adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) BPBD Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2) BPBD Provinsi dipimpin oleh Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 5

BPBD Provinsi mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan, standardisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

BPBD Provinsi mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi BPBD Provinsi, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah yang terdiri atas :
1. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
2. Masyarakat Profesional.

c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri atas :
a) Subbagian Perencanaan dan Program;
b) Subbagian Keuangan;
c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
a) Seksi Pencegahan;
b) Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
a) Seksi Kedaruratan;
b) Seksi Logistik.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Rekonstruksi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Satuan Tugas

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 8

(1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD Provinsi selaku Ketua Unsur Pengarah.
(2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Unsur Pengarah dalam Bagan Struktur Organisasi BPBD Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 9

(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi.
(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Provinsi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.
(3) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
b. pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
c. pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Kepala BPBD Provinsi bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 13

(1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi lainnya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) Rapat koordinasi Badan dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana berskala Provinsi, BPBD Provinsi melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.
(2) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 15

(1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Provinsi selaku Ketua Unsur Pengarah.
(2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 16

(1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Instansi terkait lainnya dan organisasi kemasyarakatan.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan secara berkala.
(4) Setiap laporan dari bawahan wajib diolah pimpinan unit organisasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan BPBD Provinsi dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
(5) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan unit organisasi di bawahnya melaksanakan rapat berkala dalam pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
(6) Dalam hal terjadi penyimpangan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan BPBD Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Unsur Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat dan/atau berfungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, BPBD Provinsi menggunakan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2010.

Pasal 21

Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi dievaluasi paling singkat 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 99 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM
Jawa Barat memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, sehingga Jawa Barat dikenal sebagai daerah rawan bencana. Bencana yang terjadi di Jawa Barat sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya. Potensi penyebab bencana di wilayah Jawa Barat dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non alam antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
Bancana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.
Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar sehingga diperlukan kelembagaan yang kompeten untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas wilayah sehingga memerlukan koodinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selanjutnya dalam rangka penanggulangan bencana, sesuai Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang pembentukannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, tersinkronisasi dan menyeluruh.
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam struktur organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi yang melakukan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Yang dimaksud dengan Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat Daerah, antara lain Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan terencana adalah tersusunnya rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggaran.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang baik dan saling mendukung antar berbagai pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan terkoordinasi adalah penanggulangan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana baik antar strata pemerintahan maupun lintas sektor sesuai norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menetapkan Anggota Unsur Pengarah pada BPBD Provinsi, Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta kebutuhan Daerah. Unsur Pengarah berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari 6 (enam) pejabat Organisasi Perangkat Daerah terkait dan 5 (lima) anggota Masyarakat Profesional.

Pertimbangan yang dipergunakan dalam menetapkan Unsur Pengarah yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah yaitu terkait langsung menangani masalah kebencanaan, ketersediaan anggaran, ketersediaan tenaga dalam penanganan bencana, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan serta ketersediaan alat berat.

Angka 2
Yang dimaksud dengan Masyarakat Profesional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang memahami masalah kebencanaan.

Pertimbangan yang dipergunakan untuk menetapkan 5 (lima) anggota Unsur Pengarah
yang berasal dari Masyarakat Profesional yaitu memahami masalah kebencanaan, ahli yang
mewakili jenis kebencanaan serta mampu memberikan bimbingan spiritual.

Keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkah setelah melalui uji kepatutan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Instansi terkait yaitu Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofísika Departemen Perhubungan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi Fasilitasi/Koordinasi dilaksanakan melalui fasilitasi/koordinasi yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Fungsi Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pimpinan unit organisasi adalah pimpinan unit kerja di bawah Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah melakukan pengkajian terhadap besaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2009 NOMOR 65

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

30 Menit di Kota Padang: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa Bumi 30 September 2009

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 23 May 2011 08:47:00 +0000

RINGKASAN EKSEKUTIF
Gempa bumi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 menelan lebih dari
1.000 jiwa dan mencederai lebih banyak lagi. Untunglah, gempa bumi ini tidak
menyebabkan tsunami yang menghancurkan. Pusat Peringatan Tsunami Nasional
(NTWC) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta hanya
mengeluarkan informasi gempa bumi, namun bukan peringatan potensi tsunami. Tetapi,
getaran kuat gempa menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang meluas terhadap
tsunami di kalangan masyarakat Padang.
Kira-kira enam minggu setelah gempa bumi, GTZ IS-GITEWS melakukan penelitian
lapangan di Padang untuk mengetahui apa yang telah terjadi setelah gempa bumi selesai.
Studi ini berfokus pada 30 menit pertama setelah getaran: yaitu perkiraan waktu tiba
gelombang tsunami di pantai Padang setelah suatu gempa bumi besar yang berasal dari
sumber dekat dengan pantai Sumatra Barat. Bagaimanakah masyarakat Padang bereaksi
setelah gempa bumi berakhir? Apakah mereka memiliki akses ke informasi resmi tentang
gempa bumi secara cepat? Apakah yang dilakukan pemerintah dan lembaga
penanggulangan bencana setempat untuk segera menyampaikan informasi kepada publik?
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dibahas di dalam kertas kerja “30 Menit di Kota
Padang: Pembelajaran untuk Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Tsunami dari Gempa
Bumi 30 September 2009”.
Studi ini menggunakan perpaduan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pencari
data mewawancarai 200 orang. Peneliti lapangan melakukan wawancara informal dengan
anggota masyarakat dan pelaku utama dari lembaga penanggulangan bencana dan
lembaga terkait. Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI), sebuah LSM di Padang, dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendukung penelitian lapangan.
Proyek penelitian Last Mile Evacuation (UNU-EHS) mendukung analisis data.
Sebuah seminar pada akhir Januari 2010, yang dituanrumahi oleh BPBD dan didukung
oleh GTZ IS-GITEWS membahas temuan-temuan penelitian dan memberikan
rekomendasinya ke perwakilan tingkat tinggi pemerintah kota. Rekomendasi tersebut
telah diintegrasikan ke dalam Peraturan Wali Kota mengenai Peringatan Dini Tsunami
Kota Padang, yang disahkan pada bulan April 2010.
Temuan dan simpulan mengenai reaksi masyarakat dan akses ke informasi:
Setengah dari warga yang diwawancarai di dalam survei menjauhi daerah pantai
dalam waktu yang relatif pendek (15 menit setelah getaran 83% dari responden
tersebut telah pergi). Pemicu evakuasi adalah gempa bumi yang kuat. Namun, dalam
situasi ketiadaan informasi resmi, banyak orang pergi ke pantai untuk melihat apakah air
laut menyurut. Karena hal itu tidak terjadi, sebagian besar mereka memutuskan untuk
tidak mengungsi. Waktu yang diperlukan dari saat air mulai surut hingga kedatangan
gelombang pertama hanyalah beberapa menit. Orang tidak akan memiliki cukup waktu
untuk melarikan diri.
Secara umum, informasi resmi tidak tersedia dalam 30 menit pertama setelah
gempa bumi. Sebagian besar masyarakat tidak menerima informasi resmi apa pun
mengenai apakah ada ancaman tsunami atau tidak. Informasi utama tersebar dari mulut
ke mulut dan berdasarkan kasak-kusuk. Seiring dengan waktu, terdapat berita bahwa
tidak ada ancaman tsunami dan masyarakat boleh kembali ke rumah. Informasi tersebut
diudarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Padang dan diumumkan oleh Wali
Kota. Perlahan-lahan berita ini menyebar ke makin banyak orang. Penggunaan frekuensi
ii
Radio FM untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah pilihan yang tepat.
Namun, karena perkiraan waktu tiba tsunami untuk Padang sangat pendek, informasi
yang diberikan 1 jam setelah getaran akan terlambat.
Proses evakuasi terhambat oleh kemacetan lalu lintas yang parah. Masyarakat
umumnya melarikan diri dengan sepeda motor dan mobil. Karena itu terjadi kemacetan
lalu lintas yang parah. Banyak kecelakaan juga terjadi. Jalur evakuasi yang ditetapkan
tidak cukup untuk menyalurkan massa. Warga, tampaknya, tidak mempertimbangkan
evakuasi vertikal sebagai pilihan dalam penyelamatan diri. Evakuasi berlangsung hanya
sebagai gerakan horisontal menjauh dari pantai dan mengarah ke daratan. Kenyataan
bahwa orang-orang bergerak ke arah laut makin menciptakan kekacauan.
Ada kekurangan pemahaman mengenai sistem peringatan dini, namun orang-orang
mempercayai pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat secara
langsung setelah gempa bumi. Sebagian besar responden hanya memiliki gambaran
kabur mengenai cara kerja sistem peringatan dini tsunami secara menyeluruh. Dari sudut
pandang mereka, hal terpenting adalah mendapatkan informasi akurat dan resmi secepatcepatnya.
Masyarakat percaya kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota. Mereka
percaya bahwa pemerintah akan menyediakan informasi yang akurat secara langsung
setelah gempa bumi.
Temuan dan simpulan tentang penyebaran informasi oleh pihak pemerintah:
Informasi dari BMKG mencapai pemerintah di Padang dalam 5 menit setelah
gempa bumi. Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Padang menerima informasi
dari BMKG via internet secara cepat. Gempa bumi membuat beberapa operator telepon
seluler tidak berfungsi. Karena itu, SMS sama sekali tidak cocok sebagai sumber
(tunggal) untuk menerima informasi dari BMKG.
Pemerintah baru menyebarkan informasi dan arahan kepada masyarakat umum
kira-kira 30 menit setelah gempa bumi. Tidak ada komunikasi antara Wali Kota dan
PUSDALOPS. Pada hari itu, kedua pelaku ini bergerak sendiri-sendiri. Wali Kota tidak
dapat menerima informasi dari BMKG lewat SMS. PUSDALOPS hanya dapat
menyampaikan informasi lewat radio komunikasi, namun tidak kepada masyarakat yang
lebih luas. Informasi dari BMKG sampai ke sebuah lembaga pemerintah Padang kira-kira
5 menit setelah gempa bumi, namun baru tersedia bagi masyarakat kira-kira 20 hingga 25
menit kemudian, saat Wali Kota telah menerima informasi dan mengumumkannya di
RRI. Lagi-lagi, jika membandingkan waktu tiba tsunami dan waktu yang diperlukan
untuk menyampaikannya kepada masyarakat, yang dapat disimpulkan adalah informasi
datang terlambat.
Lembaga pemerintah dan lembaga lainnya menerima informasi dengan cepat dari
PUSDALOPS lewat jaringan radio komunikasi. Fakta bahwa channel VHF tertentu
ditetapkan sebagai frekuensi darurat memungkinkan penyebaran informasi yang cepat di
antara lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga itu lalu dapat meneruskan informasi pada
frekuensi masing-masing. Namun, hanya beberapa lembaga menyediakan informasi
bahwa tidak ada ancaman tsunami kepada publik.
Radio FM setempat menyampaikan informasi kepada publik. RRI Padang mampu
mengudara kira-kira 15 menit setelah gempa bumi. Namun, pada saat itu mereka belum
menerima informasi dari BMKG. Pro News FM dan Classy FM, menerima informasi dari
PUSDALOPS via VHF atau mengunduhnya dari situs web BMKG secara cepat. Namun
stasiun mereka lumpuh karena kekurangan cadangan tenaga listrik (ProNews) atau karena
masalah dengan peralatan penyiaran (Classy FM)
iii
Saran:
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanda peringatan dini alam dan
reaksi terhadapnya.
Para pemangku kepentingan di Padang telah menyepakati strategi
reaksi yang layak. Strategi tersebut mengacu pada (1) gempa bumi yang kuat sebagai
pemicu pertama evakuasi segera, dan (2) informasi dari BMKG dan/atau pihak
berwenang setempat yang mengarahkan masyarakat untuk evakuasi atau membatalkan
evakuasi. Strategi ini perlu diakui secara resmi dan dipromosikan secara luas. Kegiatan
sosialisasi perlu menyampaikan strategi tersebut kepada masyarakat dan menjelaskan
bahwa mengandalkan tanda peringatan dini alam berupa menyurutnya air laut sebagai
petunjuk untuk tsunami yang menjelang bukanlah pilihan bagi Kota Padang.
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sistem peringatan dini dan
bagaimana sistem tersebut dapat membantu masyarakat. Masyarakat harus memiliki
pemahaman dasar tentang cara kerja InaTEWS (Sistem Peringatan Dini Tsunami
Indonesia) dan rantai komunikasi peringatan dini. Kegiatan sosialisasi pada tingkat
masyarakat serta kampanye media harus dilakukan untuk meneruskan pengetahuan ini
kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini juga perlu memastikan bahwa orang-orang
mengetahui sumber informasi dan jenis arahan yang dapat mereka terima setelah gempa
bumi. Organisasi-organisasi seperti LSM lokal KOGAMI dan Palang Merah Indonesia
(PMI) memainkan peran penting dalam penjangkauan masyarakat. Namun, materi
informasinya perlu dikaji dan disesuaikan dengan skema reaksi yang disepakati.
Memberikan Pusat Pengendalian Operasi Padang wewenang dan mandat untuk
membuat keputusan dan langsung menyebarkan arahan kepada masyarakat. Pusat
Pengendalian Operasi di Padang menerima informasi dari BMKG dalam hitungan menit
setelah gempa bumi. Karena itu, PUSDALOPS harus diberi wewenang untuk membuat
keputusan tentang apakah masyarakat Padang harus evakuasi atau tidak, dan untuk segera
menyebarkan arahan kepada publik tanpa persetujuan Wali Kota lebih dahulu. Ini
mengikuti logika Prosedur Operasi Standar (SOP) pengambilan keputusan yang
menerjemahkan peringatan baku dari BMKG menjadi reaksi baku pada tingkat lokal.
Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat memercayai informasi dari pemerintah
setelah gempa bumi, khususnya arahan langsung dari Wali Kota. Hal itu perlu
dipertimbangkan dalam SOP. PUSDALOPS dan Wali Kota perlu membangun hubungan
via frekuensi radio VHF langsung setelah gempa bumi berakhir. Jika dalam kedaruratan
komunikasi ini dapat dibangun sebelum informasi dari BMKG datang, Wali Kota dapat
langsung dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyebaran arahan. Jika
tidak, Pusat Pengendalian Operasi akan langsung menyebarkan arahan kepada
masyarakat. Wewenang PUSDALOPS ini perlu dijelaskan kepada publik.
Menyediakan sumber daya manusia, teknis dan anggaran yang cukup untuk Pusat
Pengendalian Operasi Padang guna menunaikan tugasnya. Pentingnya BPBD dan
PUSDALOPS sebagai satuan di bawah BPBD dalam kesiapsiagaan dan peringatan dini
tsunami perlu diakui secara penuh dalam kebijakan lokal. Peraturan Wali Kota tentang
Peringatan Dini Tsunami adalah sebuah langkah penting. Kebutuhan anggaran BPBD dan
PUSDALOPS juga perlu dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Hanya dengan dukungan penuh pemerintah menyangkut sumber daya manusia dan teknis
BPBD dan PUSDALOPS akan mampu melaksanakan tugasnya.
Memperluas cakupan sistem penyebaran peringatan publik di Padang. Studi ini
menunjukkan bahwa informasi resmi mencapai sangat sedikit orang di dalam 30 menit
pertama setelah gempa bumi. Komunikasi radio (via FM dan VHF) telah terbukti sebagai
solusi yang amat andal untuk penyebaran informasi. Sebaiknya sistem penyebaran
iv
peringatan lewat pelantang masjid dan channel FM diperluaskan, serta dikaji kembali
perjanjian tentang frekuensi radio FM lokal sebagai sumber informasi resmi. Promosi
penggunaan radio FM oleh masyarakat sebagai sumber informasi untuk publik adalah
penting.
Menciptakan beberapa sambungan langsung dengan BMKG. Penggunaan beberapa
saluran komunikasi untuk menerima informasi dari BMKG adalah penting. Untuk
menghindari kemacetan informasi, beberapa lembaga (pemerintah, non-pemerintah dan
swasta) memerlukan sambungan langsung ke BMKG. Stasiun radio lokal dapat
memperoleh informasi langsung dari BMKG dan meneruskannya kepada masyarakat
dan/atau menerima informasi dari pihak berwenang setempat via radio komunikasi.
Menyediakan infrastruktur evakuasi yang memadai dan mempromosikan prosedur
yang jelas. Segera setelah gempa bumi di Padang, jalan-jalan tersumbat oleh kendaraan,
yang membuat evakuasi hampir mustahil. Rencana pembuatan bangunan evakuasi
vertikal di zona bahaya tsunami telah tersedia di Padang, namun harus diimplementasikan
secepatnya. Rencana evakuasi untuk Kota Padang perlu ditelaah berdasarkan peta bahaya
tsunami resmi (yang telah disepakati pada bulan April 2010) dan infrastruktur evakuasi.
Rencana itu perlu disetujui secara resmi, disebarkan secara luas di kalangan lembaga
pemerintah dan non-pemerintah serta disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian,
rencana (dan peta) evakuasi resmi bagi kota ini dapat berfungsi sebagai rujukan baik
untuk kegiatan perencanaan evakuasi pada tingkat kelurahan dan RW/RT maupun di
tingkat keluarga dan lembaga.

Silahkan klik disini untuk versi lengkap. Untuk download peta evakuasi tsunami kota Padang disini.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Pasca Berita Jakarta Terancam Gempa 8.7SR, Waspada atau Panik?

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Thu, 19 May 2011 05:42:00 +0000

Pasca pesan ”waspada” dari AA (Staf Ahli Presiden RI saat ini), tetap menyisakan pertanyaan sejauh apa ancaman gempa terhadap Jakarta. Bayangkan Jakarta terancam gempa 8.7SR, namun dari pada terjebak dalam polemik saya akan berbagi bagaimana dan apa yang harus dilakukan bila terjadi gempa dan kebetulan anda ada di dalam gedung bertingkat.

Berikut ini saya sampaikan contoh prosedur penanggulangan keadaan darurat (SOP = Standar Operating Procedur) gedung bertingkat akibat gempa bumi, semoga berguna.

PROSEDUR PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
GEDUNG BERTINGKAT

GEMPA BUMI

Prosedur Tanggap Darurat dibuat dan disusun mengenai KEWAJIBAN serta TANGGUNG JAWAB yang harus dilaksanakan oleh setiap penghuni gedung.

Jika terjadi GEMPA BUMI, tetaplah tenang (Gempa Bumi berpotensi meruntuhkan bangunan hanya terjadi kurang dari satu menit)

1) Guncangan Pertama
1) Hentikan semua kegiatan.
2) Lindungi Kepala.
3) Berlindung di bawah meja.
4) Jauhi kaca atau lemari.
5) Matikan semua peralatan listrik dan cabut hubungan listriknya.
6) Matikan api rokok.
7) Siaga menunggu sampai guncangan berhenti.

Bila Gempa Terasa Besar

1) Tetap tenang
2) Tetap bersembunyi di bawah meja. Berlindung atau merapat pada pilar.

Bila Gempa Sudah Berhenti

1) Segera bersiap menuju tangga darurat, sesuai dengan arahan petugas peran bencana.
2) Tetap lindungi kepala dengan menggunakan tas atau buku atau bahan yang kuat.
3) Setelah menerima perintah dari petugas peran bencana, tinggalkan tempat secepatnya dengan teratur mengikuti petunjuk petugas evakuasi.
4) Dibawah pimpinan petugas evakuasi, pekerja di lantai ganjil segera turun menggunakan tangga darurat sebelah kanan dan lantai genap melalui tangga darurat sebelah kiri menuju tempat berkumpul/berhimpun/meeting point yang telah ditentukan.
5) Jangan sekali-kali berhenti atau kembali untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang tertinggal

Bila Bangunan Runtuh

1) Tetap tenang, tim penyelamat akan membebaskan anda.
2) Tetap dilokasi anda, sampai tim penolong datang.
3) Jangan berteriak, saat anda akan berteriak anda bisa jadi menghirup udara yang penuh debu dan membuat anda tersedak/tercekat.
4) Tiup peluit anda untuk memberitahukan kepada yang lain dan tim penyelamat/evakuasi bahwa anda ada disana.
5) Dengarkan arahan tim penyelamat, jangan bunyikan peluit, jangan berteriak.

Melaksanakan evakuasi.

1) Jangan menggunakan lift.
2) Jangan panik.
3) Berjalan dengan cepat dan teratur, tetapi tidak lari.
4) Bagi yang berkantor di lantai ganjil, segera menuju tangga darurat yang berada di sebelah kanan, dan bagi yang berkantor di lantai genap, segera menuju tangga darurat sebelah kiri.
5) Ikuti petunjuk petugas peran bencana lantai.
6) Berikan pertolongan kepada pengunjung yang kurang mengetahui seluk beluk ruangan.
7) Melepas sepatu hak tinggi
8) Mendahulukan pengunjung atau karyawan tenant yang cacat atau memiliki handicap lain.
9) Bagi karyawan tenant, segera berkumpul di tempat berhimpun/berkumpul (sesuai dengan denah).
10) Jangan berhenti atau kembali ke lantai.

Menempati kembali ruangan/lantai kantor

Instruksi untuk kembali ke tempat kerja akan diberikan oleh Koordinator Tim Darurat (Security Focal Point Mercy Corps) setelah Petugas Security Gedung selesai mengadakan penyisiran memeriksa seluruh ruangan dan dinyatakan aman.▲

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Benarkah Jakarta Akan diguncang Gempa 8.7SR?

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 18 May 2011 01:59:00 +0000

Selasa – 17 May 2011 sore, pemberitaan dipenuhi oleh rumor Jakarta yang akan diguncang gempa 8.7SR yang berpusat di selat Sunda. Berita ini bersumber dari salah seorang Staf Ahli Presiden RI, yaitu Andi Arief (maaf bila salah dalam penulisan nama), yang menginformasikan bahwa Jakarta terancam gempa dengan kekuatan sedemikian besar.

Benarkah?

Saya pernah satu tempat dengan Pak AA di dalam diskusi mengenai pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diadakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan beliau menyampaikan hal yang sama, beberapa hari kemudia salah satu media on-line memuat hal yang sama dan juga berasal dari Pak AA (menurut media tersebut).

TV One mengulas tuntas hal ini di sore hari kemarin, dengan menghadirkan dua ahli yaitu Mbah Rono (Surono) seorang ahli kegempaan dan kegunungapian yang juga bekerja di kementerian ESDM dan Cecep seorang pakar gempa, tidak ketinggalan (akhirnya, setelah ditunggu-tunggu, seorang asisten AA, yaitu Wisnu).

Mbah Rono dan Cecep sepakat bahwa Jakarta memang berada di daerah rawan gempa dan memiliki sejarah gempa. Namun dengan gempa tidak mencapai 8.0SR. Menurut mereka memang selat Sunda berada di daerah tumbukan dua lempeng aktif, namun tidak akan menghasilkan gempa sebesar itu.

Selain itu menurut ketua Tim RPGN (Revisi Peta Gempa Nasional) Prof Masyhur Irsyam seperti yang dilansir detik.com, "Dilihat dari sejarah kegempaan di tanah air, Jakarta relatif aman sebagai pusat atau episentrum gempa,".

Namun begitu, Jakarta tetap terancam dengan gempa yang berasal dari sekitar 10 lokasi disekitar Jakarta. Walaupun kemungkinan gempa Jakarta sebesar 8.7 SR tetaplah jauh dari perhitungan. Kesepuluh lokasi tersebut adalah Subduksi Sumatera, Subduksi Jawa, Sesar Sunda, Sesar Semangko, Sesar Sukabumi, Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Pati, Sesar Bumi Ayu, dan Sesar Yogya/Opak.

Sehingga prediksi gempa sebesar itu perlu di telaah dan diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan Besar Terhadap Pak Wisnu
Ada penjelasan dan pembelaan dari Wisnu yang menggelitik saya, diantaranya adalah:
1. Info gempa 8.4SR adalah ditujukan untuk pemerintah DKI bukan masyarakat.
2. Komisi 9 (ini entah DPR atau dari mana), menurut Wisnu melansir gempa 8.4SR berpotensi mengguncang Jakarta. Nah yang menggelitik, Wisnu berkata bahwa ”kan hanya beda sedikit antara 8.4 dan 8.7?”

Untuk komentar No 1, saya sepakat dengan Pak Cecep bahwa info yang akan disampaikan haruslah sesuai dengan sasarannya, bila memang untuk Pemda maka salurkan info itu melalui mekanisme yang ada apalagi yang melansir adalah bagian dari pemerintah yang berkuasa, jangan melalui media. Hal ini membuat kepanikan, saya saja menerima beberapa SMS yang menanyakan hal yang sama dan beberapa bernada kepanikan.

Pemerintah, terutama staf ahli Presiden RI pasti tahu bagaimana strategi menginformasikan pesan siaga bencana kepada masyarakat, dan bila belum tahu saya yakin masyarakat sipil yang tergabung dalam Konsorsium Penanggulangan Bencana pasti mau membantu. Konsorsium ini beranggotakan organisasi dan individu-individu praktisi kebencanaan yang berdedikasi tinggi, saat ini saja mereka sedang membantu Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal Pendidikan Siaga Bencana.

Memang sebelum kita menyampaikan pesan waspada perlulah dilakukan sebuah studi, terutama study antropologi sehingga pesan waspada menjadi efisien bukan malah menjadi pesan panik. Karena waspada dan panik hanya dipisahkan garis yang sangat tipis. Keilmuan diperlukan dalam peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana dan kewaspadaan sehingga pesan yang disampaikan tidaklah menjadi bumerang (baca kepanikan massal).

Gubernur DKI Jakarta langsung menindaklanjuti pesan ini dengan segera menyiapkan peta mikrozonasi rawan gempa DKI Jakarta, Namun masyarakat? kepanikan terus terjadi dan pembicaraan utama masyarakat tetaplah berkisar pada diskusi ini. Peta Mikrozonasi untuk DKI Jakarta memang sudah diperlukan, berguna untuk peningkatan kewaspadaan dan dasar pembuatan peraturan-peraturan terkait penanggulangan bencana.

Komentar No. 2 ini yang membuat saya ternganga, apakah Pak Wisnu menganggap bahwa kekuatan gempa 8SR adalah dua kali lipat gempa 4SR? Sehingga perbedaan 0.3SR tidak ada artinya? Wah, ini yang berbahaya, kekuatan gempa tidaklah seperti perhitungan matematis yang 4 adalah separuh dari 8, 2 adalah separuh dari 4 atau gempa dengan kekuatan 9 memiliki kekuatan dua kali kekuatan gempa 4.5SR. TIDAK SEPERTI ITU. Kekuatan 5SR dan 6SR saja berkali-kali lipat dan daya rusaknya berbeda walaupun hanya berbeda 1 angka. Apalagi bila 7 dan 8 SR, kekuatannya berkali-kali-kali-kali lipat mungkin kali dalam tulisan saya itu masih kurang.

Sehingga perlulah dilakukan penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat dan jangan diumumkan bila belum selesai penelitiannya.

Jakarta memang berada di daerah rawan gempa dan berpotensi gempa dan Jakarta punya pengalaman ini, termasuk tsunami.
Ancaman gempa merusakpun bagi Jakarta tidak saja berasal dari Selat Sunda, namun juga dari Sukabumi, Selatan Jawa, termasuk Indramayu.
Namun sampai saat ini belum ada satupun ilmuwan yang mampu menyatakan kapan akan terjadi gempa, mereka hanya terbatas hanya potensi terjadinya gempa.
Sehingga janganlah percaya dengan ramalan yang mampu memberikan waktu dengan tepat.

Namun begitu, Kita harus tetap siaga, karena bencana tidak pernah menunggu kita siap atau tidak. JAKARTA TETAP BERPOTENSI GEMPA, NAMUN KAPAN TERJADINYA, SAMPAI SAAT INI BELUM ADA YANG MAMPU MEMPREDIKSINYA.
Saya menunggu keaktifan Pemerintah Pusat dan DKI terkait ancaman gempa, baik itu berupa Building Code, sosialisasi penyelamatan individu disaat terjadi gempa, dan kesiapan tim penyelamat (rescue), dll.

PERTANYAAN BESAR SAYA UNTUK PEMERINTAH setelah melansir info ini adalah:
Apa yang akan dan sudah mereka lakukan untuk mereduksi risiko hilangnya jiwa dan kerugian materi? Apakah hanya dengan jawaban, kita sudah punya BNPB, BPBD dan juga Tim Reaksi Cepatnya?
Bagaimana dengan penegakan hukum? Pembuatan Building Code? Pelatihan terhadap masyarakat bila terjadi gempa baik saat dikantor, sekolah maupun dirumah.▲

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Dibalik Gempa 9.xSR 11 Maret 2011 di Jepang

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Wed, 11 May 2011 01:28:00 +0000

National Geographic Chanel tadi malam menayangkan ulang kisah bagaimana gempa 11 Maret 2011 menimbulkan tsunami, menelan korban paling tidak 20.000 dan separuhnya berasal hanya dari satu kota.

Dalam tayangan tersebut, Jepang mampu bertahan disaat gempa yang sedemikian besar dan tidak terduga itu terjadi. Terlihat kesiapan pemerintah, masyarakat dan pelayanan darurat, dan yang utama adalah informasi gempa sudah diterima masyarakat dalam hitungan detik dan system darurat segera diaktifkan. Penduduk Jepang tahu apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka mencari tempat aman.

Gempa yang terjadi di plate eurasia dan pasifik ini sesungguhnya membuat komunitas Jepang terperangah, karena sebelumnya mereka tidak memiliki pengalaman gempa sedemikian besarnya.

Gelombang gempa yang terdiri dari dua gelombang yaitu P dan S menggoyang Jepang. Gelombang P segera setelah terjadi tumbukan menjalar dengan cepatnya, dan terjadi hanya sebentar. Kemudian disusul gelombang S yang menjalar dengan lebih lambat, namun lebih lama. Gelombang S ini juga diluar perhitungan, seorang ahli gempa yang mengalami gelombang S itu awalnya hanya mengira dalam hitungan detik namun goyangan terus terjadi dan terus terjadi tidak kurang dari 5’.

Disaat bumi masih berguncang, raksasa lain datang dengan kegarangannya, Tsunami datang. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan di Indonesia bahwa patahan dimana terjadinya tumbukan sangat dekat dengan pesisir, worst case scenario harus dibuat karena tsunami bisa datang dengan cepatnya.

Sejatinya pesisir pantai di daerah yang terhantam tsunami sudah memiliki tembok penghadang tsunami setinggi 3-3.5 meter sehingga menurut warning yang beredar dari institusi berwenang di Jepang tsunami yang setinggi 3 meter tidaklah terlalu berbahaya. Namun apa lacur, gempa yang kuat membuat tanah pesisir mengalami subduksi lebih dari 1 m.

Peristiwa yang dikenal liquifaction terjadi dibeberapa tempat, sebuah video yang direkam oleh wisatawan memperlihatkan bagaimana retakan terjadi dan retakan itu bergerak maju dan mundur, kemudian diiringi dengan terjadinya rembesan air di sebuah taman.

Gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, namun tsunami yang membuat buruk situasi. Pembangkit tenaga nuklir Fukushima selamat dari gempa, operasional secara otomatis berhenti disaat terjadi guncangan. Namun karena subduksi dan tsunamilah yang membuat pembangkit ini terkapar dan mencemari lautannya.

Kesimpulan dan pembelajaran buat Indonesia:
1. Worse case scenario perlu dipertimbangkan dibangun didaerah pesisir yang rawan tsunami, dengan mempertimbangkan subduksi, hazard ikutan atau sekunder (ingat kasus merapi tahun 2010? Penanganannya boleh dibilang bagus sehingga presiden SBY mampu menyabet penghargaan tertinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana yaitu Global Champion namun keteteran dalam penanganan hazard sekunder yang berupa lahar dingin. Terkesan gagap sekali).
2. Perlu dibuat peta evakuasi tsunami di daerah rawan bencana secara holistik dan juga infrastruktur pendukungnya (tanda-tanda arah, lokasi aman, lokasi pertolongan dll).
3. Peneliti dan perguruan tinggi diharapkan sumbangsihnya, tidak hanya menyimpan hasil penelitian di laci saja dan hanya untuk mendapat gelar, tapi menggunakannya untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian bila terjadi lagi dikemudian hari.
4. Penguatan kapasitas para praktisi kebencanaan (BNPB, BPBD, PMI, dll.) perlu dilakukan dengan ranah pra, saat dan pasca bencana.
5. Penguatan kapasitas BMKG yang mendapatkan amanah untuk memberikan warning tsunami di Indonesia sehingga bisa lebih cepat dan real time dalam penyampaiannya.
6. Sabar dan mau menjadikan kejadian sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Serta tidak patah semangat dengan wacana Tuhan tidak suka dengan upaya manusia dalam mengurangi risiko bencana, justru Tuhan memerintahkan manusia sebagai Khalifah menggunakan keilmuan dan kemampuan berfikirnya untuk mengelola alam dan akhirnya menjadi rahmat bagi semesta alam.▲

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Akhirnya! Bisa Berfoto di Depan Peta Evakuasi Kota Padang

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 09 May 2011 17:15:00 +0000

Sejak tanggal 2 sampai 6 May 2011, saya berkesempatan mengunjungi Kota Padang. Kunjungan saya kali ini adalah untuk mengadakan pelatihan untuk program API Perubahan bagi Komite Pengarah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, dengan saya mengunjungi Kota Padang pasca saya tergabung dalam program Disaster Risk Reduction – Awareness Campaign & Government Capacity Building saya berkesempatan melihat dan berfoto (hmm narsis yah) dengan latar peta evakuasi tsunami kota Padang.
Maklum saya belum sempat melihat secara langsung peta itu sejak dipasang di bulan Oktober 2010 lalu.

Berikut ini foto-foto saya dan kawan-kawan dengan latar belakang peta evakuasi.▲

Seorang pengunjung melihat peta dimalam hari dengan menggunakan senter

Salah seorang staf Mercy Corps (Moeslem) memberikan keterangan bagaimana membaca peta dan juga apa yang bisa dilakukan disaat ada peringatan tsunami.

Saya, Moslem dan Dini melangkah bersama, hmmm mau makan jagung bakar dulu ah

Foto narsis a la Dini

Nah akhirnya bisa foto juga dengan latar belakang peta evakuasi yang dibuat secara partisipatif

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Product Review: Victorinox Flashlight, menemani Rescuer Dalam Bertugas

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Mon, 09 May 2011 02:53:00 +0000

Lampu penerangan handheld (senter) merupakan salah satu peralatan yang diperlukan Rescuer dalam menjalankan tugasnya. Kualitas menjadi pilihan penting dalam memilih senter, dan untuk ini Victorinox menjawab kebutuhan tersebut.

Victorinox meluncurkan lampu senter/flashlight dengan lampu LED. Tiga tipe dihaturkan untuk bisa membantu anggota tim Rescue dalam menjalankan tugasnya, yaitu Victorinox AA-Cell LED Flashlight dengan baterai tipe AA, Victorinox AAA-Cell LED Flashlight dengan baterai tipe AAA, dan Victorinox C-Cell LED Flashlight dengan baterai tipe C.

Spesifikasi masing-masing senter ini adalah:

PRODUCT DETAILS Victorinox AA-Cell LED Flashlight (Sku: V2A-MR)
• 4.8 Watt
• 3.5+ burn hours
• 225' Effective Range
• 2-mile Signal Visibility
• Length 5.6", head Width 1"
• End Cap Width 0.08"
• Weight 4.45Oz.
• Energy-efficient LED for longer battery life
• Lanyard IncludedTwo AA Batteries Included

PRODUCT DETAILS Victorinox AAA-Cell LED Flashlight (Sku: V3A-MR)
• 2.0 Watt
• 3.5+ burn hours
• 125' Effective Range
• 1.5 Mile Signal Visibility
• Energy-effecient LED for longer battery life
• Length 4.7", Head Width 0.75"
• End Cap Width 0.60"
• Weight 2.14 Oz.
• Lanyard Included
• Two AAA Batteries included

PRODUCT DETAILS Victorinox C-Cell LED Flashlight (Sku: V2A-MR)
• 5.8 Watt
• 3.5+ burn hours
• 275' Effective Range
• 2.5-mile Signal Visibility
• Length 7", Head Width 1.5"
• Weight 12.35 Oz.
• Energy-efficient LED for longer battery life
• Lanyard included
• Two C Batteries included

Bagaimana menggunakannya?
Untuk menyalakannya kita cukup memutar kepala senter, demikian pula saat kita ingin mengganti baterai (hanya saja arah putaran berbeda).
Nah dengan pendekatan ini maka lampu tidak akan menyala bila tertekan atau hal lain disaat ditaruh didalam tas atau saku.

Video mengenai senter ini bisa dilihat:

Lampu ini tergolong kedap air. Dan ulir pegangan membuat pegangan kita menjadi mantap disaat menggunakannya. Bentuknya yang kompak, kuat dan ringan sangatlah cocok bagi para rescuer dan backpacker.

Karena menggunakan bohlam LED maka senter ini lebih efisien sampai 10 kali dibandingkan tipe bohlam biasa, sehingga hal ini memperpanjang usia baterai. Lampu LED menghasilkan kombinasi yang brilian baik hot spot maupun balok perifer untuk menerangi baik kisaran panjang dan pendek. Sirkuit elektronik memastikan lampu tidak redup selama masa pakai baterai

Karena brilian-nya sehingga pancarannya sangat terang, dan pasti sangat membantu rescuer maupun backpakers dalam menjalankan tugasnya.

Jangkauan lampu sangat jauh, misalnya tipe Victorinox AA-Cell LED Flashlight sejauh sampai dengan 2 mil.

Logo Victorinox pada kepala senter memberikan kesan kokoh terhadap kualitas dan pelayanan sehingga menaikkan image sang pengguna. Pada beberapa dealer resmi, kita bisa menambahkan logo atau nama kita pada senter ini dengan menggunakan tehnik engrave, sehingga juga memberikan kesan yang kokoh terhadap pengguna.▲

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Tsunami Mappers: Software Simulasi Tsunami

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Thu, 05 May 2011 04:31:00 +0000

Aplikasi peta ini menunjukkan bagaimana jika sebuah pantai terkena tsunami. Tinggal cari lokasi Anda, masukkan arah dan tinggi gelombang. Klik ganda pada titik awal tsunami. Lihat efeknya.

This mapplet shows how your local beach could be affected by a tsunami.
Simply type in your location and click 'Find' to center the map. Then enter the wave height, the direction for the wave to travel, and double click on the tsunami starting point.

Silahkan klik disini/here.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Review Produk: Rescue Tool Kawan Rescuer dan Penyelamat Jiwa

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Fri, 29 Apr 2011 21:08:00 +0000

Disaat terjadi kedaruratan yang mengancam jiwa, maka diperlukan tindakan cepat untuk menyelamatkan jiwa orang (atau orang-orang) yang terancam jiwanya, juga peralatan atau tool yang tepat.

Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang-orang yang ada dalam kendaraan tersebut harus segera dikeluarkan namun terjadi masalah, bisa terjepit, safety belt yang tidak bisa dibuka, atau pintu yang tidak bisa terbuka. Pada saat ini kita memerlukan peralatan rescue yang handal, kecil dan mudah digunakan karena kemungkinan kita tidak bisa menunggu pemadam kebakaran atau tim Basarnas yang memiliki alat rescue. Bayangkan bila bisa terjadi ledakan dengan segera atau ancaman lainnya. Atau orang yang terjebak reruntuhan, dll.

Nah Rescue Tool keluaran Victorinox bisa membantu anda kawan-kawan rescuer untuk bisa segera bertindak. Pisau ini cocok digunakan oleh tim Rescue dari Pamadam Kebakaran, Tim Medis, Tim Rescue, Satgana PMI, Polisi, Tentara dll.

Apa sih Rescue Tool itu?
Rescue Tool adalah sebuah alat rescue yang bisa digunakan dengan hanya satu tangan untuk membebaskan orang yang terjebak atau terjepit.

Kemampuannya?
Pada tahun 2007, IWA & Outdoor Classics trade show (a show for Hunting, Shooting, Optics, Clothing, Knives, Gifts, Security and Law Enforcement) memberikan anugerah “2007 Knife of the Year” karena kemampuannya itu.

Apa bedanya dengan pisau-pisau lain baik keluaran Victorinox atau lainnya?
Rescue Tool bisa dioperasionalkan dengan satu tangan, anda bisa membuka pisau dengan satu tangan saja, jadi tangan anda yang lain bisa melakukan pertolongan lainnya. Setelah pisau terhunus maka pisau itu akan terkunci secara otomatis sehingga tidak mencelakakan pengguna.

Kata kunci dari produk ini adalah tool bisa dibuka seketika dan siap digunakan sesegera mungkin. Serta semua alat bisa dibuka walaupun si pengguna bersarung tangan dan juga bisa digunakan oleh mereka yang bertangan kidal selain yang bertangan kanan.

Pisau ini memiliki mata untuk memecahkan kaca (termasuk kaca mobil). Karena mata pisaunya yang bergerigi maka membuat pisau ini semakin tajam dan dengan mudah bisa memotong safety belt misalnya. Juga mempunyai mata pisau yang bisa digunakan untuk memotong kaca mobil.

Pisau ini saat didisain oleh Victorinox, Victorinox melakukan kolaborasi dengan organisasi-organisasi pelayanan Rescue dan Keselamatan, sehingga menghasilkan pisau dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan rescue/penyelamatan dan aspek keselamatan.
Di kegelapan atau malam hari, gagang pisau ini berpendar. Terdapat juga tulisan Rescue Tool pada gagangnya.

Silahkan lihat gambarnya disini, juga bisa lihat videonya dibawah ini.

Berikut ini adalah spesifikasi Rescue Tool:

Warna: Kuning
Panjang: 122 mm
Lebar: 34.5 mm
Tinggi: 21 mm
Berat Bersih: 170 g

Komponen:
• Large Locking Blade (liner lock)
• Phillips Screwdriver
• Window Breaker (removable)
• Strong Screwdriver/Crate Opener with:
• Bottle Opener
• Wire Stripper
• Reamer, Punch
• Seat-belt Cutter
• Key Ring
• Tweezers
• Toothpick
• Disc Saw for Shatterproof Glass (removable)
• Luminescent Handles
• Nylon Cord
• Nylon Pouch

Selamat menggunakan untuk penyelamatan.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

MENGAPA DUA GEMPA KUAT MENGGUNCANG CILACAP?

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Fri, 29 Apr 2011 03:21:00 +0000

Gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter menggoyang Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 26 April 2011 pukul 13.39 Waktu Indonesia Barat.
Meski tak menimbulkan ancaman tsunami, gempa membuat panik warga, mereka berhamburan ke luar rumah dan langsung mencari tahu, apakah ada ancaman tsunami. Gempa kemarin juga dirasakan di sejumlah wilayah: Ciamis, Tasikmalaya, dan Yogyakarta.

Tiga pekan sebelumnya, gempa juga mengguncang Cilacap, dengan skala yang lebih besar. Senin malam, 4 April 2011, terjadi lindu dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Gempa itu berpotensi tsunami. Kala itu, ribuan warga Cilacap yang panik mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi atau berkumpul di Masjid Agung.

Mengapa ada dua gempa dengan kekuatan relatif besar terjadi di Cilacap, dalam waktu satu bulan? Pakar Gempa dari Puslit Geoteknologi-LIPI, Danny Hilman Natawidjaja mengatakan, Cilacap memang berada dalam wilayah gempa. ";;;Kenapa ada peningkatan seismik, (karena) sejak 2006 banyak gempa di situ. Di Yogyakarta, Pangandaran, Ciamis. Sedang penyesuaian,";;; kata Danny saat dihubungi di Jakarta, Selasa 26 April 2011.

Danny mengaku, belum diketahui berapa cadangan energi yang masih tersisa di lempeng dekat Cilacap. ''Namun, dengan peningkatan seismik ini, perlu waspada juga, kesiapsiagaan terus dilakukan,'' tambah dia. Meski, ''sampai saat ini belum ada prediksi ada gempa besar.''

Untuk diketahui, potensi terjadinya bencana bisa dilihat dari sejarah. Jika pernah ada bencana besar di wilayah tersebut, ada kemungkinan itu berulang. Bagaimana dengan Cilacap? ''Untuk gempa besar sampai 100 tahun yang lalu, tak ada. Namun, perlu data sejarah yang panjang untuk mengetahuinya, sampai 1.000 tahun mungkin, itu yang belum ada (data sejarah),'' kata Danny.

Tak hanya warga Cilacap, kewaspadaan juga harus dimiliki penduduk di wilayah lain. Sebab,'' hampir seluruh Indonesia jalur rawan bencana, kecuali Kalimantan.''

Soal mitigasi bencana, Danny mengimbau masyarakat paham, apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Itu penting agar tidak celaka. Persiapan jangka panjang juga harus dilakukan. Misalnya konstruksi. ''Perlu waspadai, jangan sampai kolaps saat gempa, kalau rusak masih wajar,'' ujarnya.

Meski waspada, masyarakat diminta tidak termakan isu yang beredar. ''Misalnya, isu seminggu lagi ada gempa besar, itu pasti bohong. Ikuti petunjuk pemerintah dan peneliti,'' tuturnya.

Sementara itu, untuk mitigasi bencana tsunami, Danny mengimbau pemerintah dan pihak terkait giat memberikan sosialisasi ke masyarakat. ''Potensi ada, kami pernah memetakan zona lintasan tsunami, dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur,'' katanya.

Sebelumnya, pakar Geodesi Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano mengatakan, gempa yang mengguncang Cilacap 4 April lalu tergolong unik.

Sebab, tidak terjadi pada bidang kontak lempeng, melainkan pada salah satu lempeng. Menurut Irwan, gempa yang terjadi Senin pukul 03.06.39 WIB itu terjadi di bagian lempeng Australia yang masuk ke lempeng Eurasia. ''Jadi, mekanismenya, gempa terjadi di lempeng turun atau sesar normal,'' kata dia.

Dia menambahkan, tipe gempa yang terjadi di Cilacap itu pada umumnya terjadi pada gempa-gempa susulan, setelah terjadinya gempa utama. ''Namun pada gempa ini terjadi pada gempa utama. Ini yang juga menarik untuk kami teliti lagi,'' kata dia.

Gempa berbeda dengan yang terjadi pada 2006 dan 2009, di mana kedua lempeng saling tumbuk dan bagian lempeng yang saling bertemu itu mengalami kenaikan. ''Bagian yang bertemu itu naik ke atas, sehingga pada waktu itu disertai tsunami,'' kata dia.

Sumber :vivanews; di salin dari sini

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Simulasi Kedaruratan di Graha STK/Mercy Corps Jakarta

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Thu, 28 Apr 2011 01:46:00 +0000

Bencana tidak pernah menunggu anda siap menghadapinya, oleh karena itu lakukan kesiapsiagaan sejak dini.

Ini terbukti disaat Mercy Corps dan Manajemen Graha STK sedang menyiapkan Rencana Kontinjensi dan Skenario Simulasi Kedaruratan, Jakarta digoyang gempa yang terjadi di Cilacap pada tanggal 26 April 2011 dengan kekuatan 6,3 SR. Juga disaat BPBD Kota Padang baru saja menyelesaikan satu sesi penyusunan draft SOP terjadi gempa yang cukup kuat di tahun 2007.

Hazard tidak akan pernah menunggu anda siap, justru anda harus menyiapkan diri sedini mungkin.

Mercy Corps menginisiasi penyusunan Rencana Kontinjensi dan simulasi kedaruratan di kantor Mercy Corps yang berada di Graha STK Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimulai dengan pembicaraan awal pihak Mercy Corps dengan manajemen Graha STK dilanjutkan dengan saya membuat draft Re-Kon Kedaruratan di Graha STK yang konsentrasi pada dua (2) hazard, yaitu Gempa Bumi dan Kebakaran.

Langkah awal yang saya lakukan adalah menyusun form pengkajian risiko gedung Graha STK, form ini saya disain agar bisa digunakan oleh siapapun. Yah tentunya tetap ada briefing bagaimana mendapatkan datanya dan juga bagaimana mengkajinya sehingga muncul beberapa rekomendasi baik untuk Mercy Corps atau Manajemen Graha STK.

Rekomendasi yang keluar diantaranya adalah perlu adanya Rencana Kontinjensi di kantor Mercy Corps/Graha STK, pelatihan Penggunaan APAR dan prinsip pemadaman kebakaran, bila rekon sudah ada maka perlu ditest dengan simulasi/drill.

Tanggal 27 April 2011, dipilih sebagai hari uji coba rekon yang sudah saya siapkan dan didistribusikan oleh Mas Dwi serta diteruskan ke seluruh staf Mercy Corps dan karyawan penyewa lainnya.

Simulasi dimulai pukul 09:15 WIB (surat edaran menyebutkan pukul 09:00 WIB, namuan untuk menjaga kesiapan maka sengaja diundur 15 menit untuk melihat apakah setelah lewat jam 9 maka mereka tetap siaga), dimulai dengan penyalaan sirine kebakaran dan kemudian diikuti dengan role play masing-masing petugas peran yang sudah ditentukan sehari sebelumnya.

Gerombolan-gerombolan karyawan yang melakukan evakuasi mulai terlihat dan semakin banyak yang turun. Berbagai wajah terlihat dalam proses ini, ada yang mencoba serius dan adapula yang tertawa da tersenyum simpul bahkan ada yang keluar sambil mengaduk kopi panasnya. Namun dari semua itu, mereka yang serius terlihat berperan dengan sungguh-sungguh misalnya Mas Fajar membawa tas P3K yang tersedia di kantor Mercy Corps dan juga petugas peran.

Setelah semua karyawan berada di titik kumpul, maka petugas peran setiap lantai melapor ke komandan simulasi. Laporan berisi jumlah karyawan yang sudah berada di titik kumpul dan semua sudah berada disana dan juga tidak ada karyawan yang tertinggal diruangan.

Setelah kondisi dinyatakan “aman”, maka masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi rekon dan juga pesan-pesan keselamatan disaat terjadi gempa bumi dan kebakaran.

Materi yang dibawakan Ujang Dede Lasmana alias saya sendiri berisi apa yang harus dilakukan disaat terjadi kedaruratan baik gempa maupun kebakaran sesuai dengan draft rekon yang sudah dibuat. Juga masukan dan tanya jawab terkait dengan bahan yang saya sampaikan.

Dalam presentasi juga saya sampaikan 7 langkah menuju keselamatan yang bisa dilakukan dirumah.

Jam 10 tepat (sesuai dengan rencana), presentasi saya selesai dan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan APAR dan juga mengenal perilaku api. Materi di sampaikan olek Pak Ade dkk. dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta selatan yang bermarkas di Lebak Bulus.

Dalam materi ini di sampaikan sifat-sifat api dan bagaimana api terbentuk dan juga seluk beluk alat pemadam api ringan atau APAR (awam banyak menyebutnya Yamato, suatu penyebutan yang salah karena sebenarnya Yamato adalah salah satu nama merk APAR).

Materi tersebut bisa diunduh disini.

Pada praktek penggunaan APAR di perhatikan factor safety-nya diantaranya posisi saat kita membuka kunci dan mentest APAR sebelum kita menyemprot api dengan APAR. Karena bila kita salah posisi selain pemadaman tidak efektif juga pada kondisi tertentu dimana APAR mengalami kegagalan teknologi akan menyebabkan cidera pada penggunanya.

Berikut ini adalah gambar-gambar staff Mercy Corps & Pegawai di Graha STK yang sedang beraksi.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com

Kamus Bahasa Thailand ; พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

noreply@blogger.com (Ujang Dede Lasmana) — Fri, 08 Apr 2011 02:55:00 +0000

อินโดนีเซีย Red Cross (PMI) เป็นองค์กรของสมาคมแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นธุระในทางสังคมและมนุษยธรรม PMI ได้จัดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพื่อเจ็ดหลักการพื้นฐานของการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงของมนุษย์ความเสมอภาค voluntarism, เอกราช, ความสามัคคีความเป็นกลางและความเป็นสากล ในวันที่ PMI ได้รับใน 33 PMI ภูมิภาค (จังหวัด) และประมาณ 408 สาขา PMI (ระดับของเมือง / ตำบล) ทั่วประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียกาชาดไม่ฝักใฝ่ฝ่ายในชั้นเรียนและกลุ่มคนทางการเมืองหรือศาสนา อินโดนีเซียกาชาดในการดำเนินของมันไม่ได้ทำให้ความแตกต่าง แต่ใส่เหยื่อวัตถุส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของดวงวิญญาณของท่าน

Mau tahu artinya?
Tulisan tersebut merupakan hasil terjemahan dari:
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh indonesia

Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya.

Jadi, Kawan-kawan PMI yang sering melakukan perjalanan tugas ke Thailand bisa menggunakan kamus elektronik bahasa di sini. Dijamin ga bingung lagi deh. Silahkan dicoba. dari berbagai bahasa ke berbagai bahasa juga bisa loh.

Silahkan memberikan komentar anda mengenai tulisan ini disini, atau di boks dibawah tulisan ini, terima kasih.

GPS murah di sini, kontak: tracknavigate[at]yahoo[dot]com