Paschallist Blog

HAM Indonesia Disoroti Dunia, Wisatawan Jerman Tertembak Di Papua

2012-05-30T11:40:00.004-07:00

Tertembaknya seorang wisatawan asal Jerman di pantai Base-G, Jayapura pada hari selasa (29/05), terkesan sebagai pengalih isu pemerintah Indonesia atas sorotan beberapa negara asing di Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan Hak Asasi Manusia soal banyaknya kasus kekerasan dan HAM yang dilanggar Indonesia.

Dan kasus penembakan ini merupakan konspirasi memutarbalikan fakta jika banyak rakyat sipil yang bersenjata di Papua yang hingga menewaskan seorang wisatawan asal Jerman, dan juga pada sidang UPR Jerman sendiri meminta membebaskan tahanan politik Filep Karma tanpa syarat.
Beberapa Negara memberikan rekomendasi kepada Indonesia agar menuntaskan kasus kekerasan yang terus menimpa kaum minoritas seperti Ahmadiyah dan Papua. Adapun berikut rekomendasi yang diberikan soal Papua:

UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut.
USA : Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses dan kondisi minoritas di Indonesia:
Australia dan Canada: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai.
New Zeland : Prihatin dengan minimnya keadilan dan penegakkan hukum di Papua dan Papua Barat.
Jepang : Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat.
Norway : Melihat minimnya perlindungan terhadap para pembela HAM di Papua.
Swiss : Meminta Indonesia menyelesaikan isu intoleransi, LGBT, freedom of expression di Papua dan Papua Barat dan penyiksaan terhadap tahanan
Perancis : Merekomendasikan Indonesia untuk memberi akses bagi organisasi dan jurnalis dari luar negri untuk meliput di Papua
Jerman : Meminta dengan sangat, Indonesia meratifikasi Rome Statute ICC, dan membebaskan segera tahanan politik Filep Karma. Jerman juga meminta Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog.

Kasus kekerasan terus terjadi tanpa pengungkapan ataupun diadili pelaku. Adapula kasus pelanggaran HAM yang dikategorikan berat seperti “Wamena dan Wasior”pun tak pernah diungkap, ditangkap ataupun diadili. walaupun kedua kasus ini pernah diselidiki KOMNAS HAM, dan berkasnya sampai di Kejaksaan Agung RI.

Menanggapi banyaknnya sorotan yang diberikan kepada Indonesia di UPR, dan juga pengalaman rakyat Papua bersama Indonesia membuktikan jika Indonesia hanya berkepentingan atas harta kekayaan alam Papua bukan manusianya.

Bersama Kebenaran Sejarah, Melangkah Menuju Kemerdekaan

2012-05-27T14:57:00.001-07:00

1950. Vlnr de Bruijn,
M. Kaisepo, J. Ariks, A. Arfan en N. Jouwe

Mahasiswa merupakan tulang-punggung perubahan dengan mengembang misi sebagai Agent of Change. Begitu pula dengan mahasiswa Papua, diharuskan karena dihadapkan dengan berbagai problem, mahasiswa sebagai agen perubahan dan motor penggerak rakyat untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk rakyat.

Dalam sejarah pergerakan mahasiswa Papua, dimulai di Biak sekitar tahun 1934. Beberapa Mahasiswa Papua yang didik oleh Van Baal diantaranya N. Jouwe, M.W. Kaiseppo, P. Torei, M.B. Ramendey, A.S. Onim, N. Tanggakma, F. Poana dan Andullah Arfan. Mereka dikatakan orang terdidik pertama di Papua yang melakukan perlawanan secara intelektual. Tahun 1969. Mahasiswa Papua mengonsolidasikan diri dan turun ke jalan untuk melakukan protes atas hasil Pelaksanaan Pepera 1969.

Arnold AP, dkk

Pada tahun 1972 melalu gerakan mahasiswa Papua melalui Seni dan Budaya Papua yang dipelopori oleh Arnol Ap, Sam Kapisa dan kawan-kawan (Group Mambesak). Tahun 1996, di Jayapura - Abepura mahasiswa Uncen dibawah pimpinan Benny Wenda melakukan protes atas kematian Al. Dr Thomas Wanggai yang tidak wajar.
Gerakan mahasiswa berikutnya muncul pada tahun 1997. Mahasiswa Papua memprotes pembantaian TNI di Mapenduma, Jila, Bela, dan Alama. Gerakan tahun 1997 ini kemudian melahirkan organ politik mahasiswa Papua terbesar yang kemudian dikenal dengan nama Alinsi Mahasiswa Papua (AMP).
Aliansi Mahasiswa Papua didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jalan Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. Organisasi ini lahir di tengah situasi peristiwa Biak Berdarah. Di tengah situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan prodemokrasi Indonesia terhadap regime Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, AMP telah menata sejumlah mekanisme baru yang lebih efektif dalam menggerakan organisasi ini sebagai organisasi dengan kader-kader yang terdidik, terpimpin, revolusioner, progresif, militan dan terorganisir rapi ditiap basis perjuangan mahasiswa Papua, baik di Papua, Indonesia maupun Internasional.
Dan Menyambut ulang tahun AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) yang ke-14, Komite Pusat AMP besama komite Kota AMP Jogja akan menyelenggarakan seminar pada hari Rabu, 30 Mei 2012, di Asrama Mahasiswa Papua, Jogjakarta. Seminar ini mengusung tema “Bersama Kebenaran Sejarah, Kita Melangkah Menuju Kemerdekaan”. Kegiatan ini akan menghadirkan Tokoh Masyarakat Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman yang secara khusus akan mereview “Sejarah Perlawanan Bangsa Papua untuk Memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri” dan juga salah satu tokoh cendikiawan Indonesia, Dr. George Junus Aditjondro yang juga akan membahasa materi tentang “Otonomi, Federasi, atau Merdeka?”. Dan juga tak lupa ketua Umum AMP, Rinto Kogoya akan memaparkan terkait “Peran Sejarah Mahasiswa Papua dalam Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri”.
Gerakan mahasiswa Papua kini mulai bangkit, maka diharapkan menjadi agen “Progresif - Militan – Patriotik” yang membawa perubahan positif untuk RAKYAT PAPUA. .

“Bersama Kebenaran Sejarah, Sang Bintang Kejora”

1 Mei 1963 Awal Penjajahan Rakyat Papua

2012-04-30T18:11:00.000-07:00

Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal penjajahan terhadap bangsa Papua. tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) melalui suatu badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) saat itu, diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan empat perjanjian.
Isi dari perjanjian New York (New York Agreement)
1. pertama, apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua) kepada UNTEA.
2. Kedua, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia.
3. Tiga, pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri).
4. Terakhir, Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua) untuk hingga akhir 1969, Papua dapat menentukan pilihannya sendiri.

Adapun bagi rakyat Papua saat ini, 1 Mei merupakan hari Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat (West Papua), yang mana pernah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Begitupula dalam proses penyerahan kekuasaan Oleh UNTEA itupun dilakukan sepihak dan tanpa sepengetahuan rakyat Papua Barat. Dan juga dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969, pun terjadi banyak kecurangan; diantaranya tidak terlaksananya pelaksaan referendum "One Vote, One Man" sesuai mekanisme internasional, yang terjadi malah dewan musyawarah yaitu 1025 orang yang memilih dari 800.000 jiwa di Papua saat itu. Maka perjuangan rakyat Papua Barat menuntut hak menentukan nasib sendiri adalah adalah hak universal yang harus didapatkan oleh bangsa manapun didunia sesuai dengan Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya dengan resolusi PBB 2200 A XXI berlaku 3 Januari 1976. Dalam dua kovenan tersebut memang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik, kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Kawin Dengan Malaikat || Mob Papua

2012-04-04T11:50:00.001-07:00

Pace 1 meninggal, dia masih belum kawin, trus sebelum di makamkan, Bapa Pendeta berdoa:
"Bapa kami yang ada di surga,.. Kami punya saudara yang meninggal ini belum kawin jadi.... kalau ada malaikat yang masih cewe tolong kasih kawin dengan kami punya saudara ini, nanti urusan maskawin biar org yg baca ini yang tanggung jawab"......
he..he..he..he..he..

--- Mob Papua --
2012
" Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora "

Makan Burung Garuda ?? || Mob Papua

2012-04-04T11:41:00.000-07:00

Mas Jawa tanya ke Pace Papua:
"Mas, Aku dengar orang-orang di Papua makan Burung KakaTua ya..?"
Dengan spontan Pace ko jawab:
"Mas, Bukan Itu Saja. Kita Juga Makan Burung Nuri, Kasuari, & Masih Banyak Lagi..."
Mas Jawa heran dan penasaran jadi, dia tanya: "Loh,,, knpa burung-burung yang sebagus itu dimakan..?"
Trus Pace Papua jawab: "Ah, Mas ko baru tau ka..? Untung Pmrintah dong Lindungi burung Garuda, kalo tidak kita su makan hbis. Lapis dengan de pu PancasiLa itu juga khhhh apa.............? hehehe....... Tes to..

SBY TERKESAN BERBOHONG DI DEPAN SEKJEN PBB

2012-03-19T23:52:00.001-07:00

Predien SBY hari ini (selasa, 20/03) melakukan jumpa perss bersama sekjen PBB di Cikeas, Bogor. Dalam jumpa pers tersebut SBY mengatakan jika masalah Papua adalah soal kedaulatan bukan soal sebagai masyarakat adat ataupun minotitas maupun soal kesehjateraan. Tapi pada kenyataan di Papua saat ini rakyat Papua menginginkan kemerdekaan. Dalam pidato SBY juga, jika ada TNI/POLRI melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), akan ditindak tegas sesuai dengan perbuatannya. Padahal dalam kenyataan Indonesia sering mengadakan operasi militer di Papua, adapun operasi terakhir yang dilakukan adalah OPERASI SAPU MATOA di Paniai pada bulan Desember 2011 lalu. Dalam operasi tersebut aparat keamanan Indonesia membunuh beberapa rakyat sipil, diantara seorang wanita hamil meninggal, saat berusaha melarikan diri ketika ada penggeledahan yang dilakukan di rumah warga lokal Paniai.
Pada tahun 2009 masyrakat dunia juga dihebohkan oleh rekaman penyiksaan 2 orang warga sipil di Tingginambut, Puncak Jaya. Akan tetapi hal tersebut dibantah keras oleh pemerintah, bahwa itu hanya interogasi. Kejadian Kongreas Rakyat Papua III yang mengakibatkan 3 orang warga sipil, mengakibatkan beberapa LSM internasional mengecam keras tindakan represif TNI terhadap rakyat sipil. Akan tetapi dalam penjelasan atas kejadian tersebut, indonesia membantah keras jika, ada pelanggaran HAM. Walaupun hal tersebut berujung pada dipenjara 5 orang, diantaranya Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi dan 3 orang lalinnya.
Tak dipungkiri Indonesia dianggap negara yang penuh dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI/POLRI, diantaranya beberapa kasus besar bukan hanya di Papua, diantaranya kasus MESUJI, SUMBA dan beberapa kejadian lainnya. Terkait pernyataan SBY tersebut terlihat bahwa saat ini bahwa rakyat ada karena negara, bukan sebaliknya.

DAKWAAN FORKORUS CS

2012-03-16T03:47:00.001-07:00

Hari jumat, 16/03 tepat pukul 11.30 Waktu Papua, majelis hakim menjatuhkan vonis masing-masing 3 tahun penjara bagi Bapak Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi SH, dan 3 orang lainnya.
Majelis Hakim memutuskan terdakwa melanggar unsur-unsur tunggal pasal 106 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 53 ayat (1) KUHP:
Ada pun beberapa kategori yang dimaksud dari pasal-pasal yang mendakwa:
1. Unsur makar: Deklarasi dan pembacaan profil.
2. Unsur dengan maksud supaya seluruh/sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh/memisahkan sebagian dari wilayah negara: wilayah NKRI Sabang-Merauke.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan & yang turut serta melakukan perbuatan: KRP3.
4. Unsur mencoba melakukan: Papua belum terdaftar ke PBB.
Majelis Hakim memvonis Forkurus cs masing-masing 3 Tahun Penjara.

Namun ada satu kejanggalan yaitu terkait saksi yang dihadirkan hanya berasal dari pihak kepolisian dan juga tanpa bukti yang fakta.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

PENYELENGGARAAN PEPERA 1969 DAN KEPUTUSANNYA

2012-03-14T03:27:00.001-07:00

A. HASIL PEPERA 1969 DALAM DOKUMEN PBB ANNEX I, A/7723.

Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang berada di Papua untuk mengawasi pelaksanaan penentuan pendapat rakyat tahun 1969, dalam laporannya menyatakan penyesalannya karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan isi Perjanjian New York Pasal XXII (22) tentang hak-hak dan kebebasan orang-orang Papua. Laporan Ortiz Sanz dalam Sidang Umum PBB bulan September 1969 sebagai berikut:
“Saya dengan menyesal harus menyatakan keberatan-keberatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli” (Dokumen PBB, Annex I, A/7723, paragraph 251, hal. 70).
Kutipan aslinya:
“I regret to have to express my reservation regarding the implementation of article XXII of the New York Agreement, relating to “the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and assembly, of the inhabitants of the area”. In spite of my constant efforts, this important provision was not fully implemented and the Administration exercised at all times a tight political control over the population” (UN doc. A/7723, annex I, paragraph 251, p.70).

Pemerintah Indonesia telah menentang PBB dengan tidak melaksanakannya Perjanjian New York Pasal XXI (22). Penentangan itu terbukti dengan Surat Keputusan resmi Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno bernomor: 8/Mei/1963 yang menyatakan:

“Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, pertemuan umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman- pengumuman, penyebaran, perdagangan atau artikel, pameran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden” (SK, No. 8, Mei 1963).

Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporannya kepada Sidang Umum PBB menyatakan pula tentang kekecewaannya. Karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI (16) di Papua Barat.

“Saya harus menyatakan pada awal laporan ini bahwa, ketika saya tiba di Papua pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah tentang tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan Pasal XVI (16) Perjanjian New York. Walaupun, ahli PBB yang harus berada di Papua pada saat peralihan tanggungjawab administrasi sepenuhnya kepada Indonesia telah dikurangi, mereka tidak pernah mengetahui secara baik keadaan-keadaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati, membatu dalam persiapan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang penentuan nasib sendiri tidak didukung selama masa bulan Mei 1963 s/d 23 Agustus 1969 …” (paragraph 23, hal. 12).
Kutipan aslinya:
“I must state at the outset of this report that, when I arrived in the territory in August 1968, I was faced with the problem of non-compliance with the provisions of article XVI of the Agreement. Though the United Nations experts who were to have remained in the territory at the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia had been designated, they had never, owing to well known circumstances, taken up their duties. Consequently, their essential functions of advising on and assisting in preparation for carrying out the provisions for self-determinations had not been performed during the period May 1963 to 23 August 1969 …”(paragraph 23, p. 12).

Dr. Fernando Ortiz Sanz juga sangat menyesal, karena orang-orang Indonesia tidak melaksanakan Perjanjian New Yok Pasal XVIII (18) tentang sistem “satu orang, satu suara” sesuai dengan praktek internasional. Tetapi, orang-orang Indonesia memakai sistem lokal Indonesia, yaitu sistem “musyawarah”.
“… pelaksanaan pemilihan bebas telah dilaksanakan di Irian Barat sesuai dengan praktek Indonesia, …(paragraph 253, hal. 70).“… an act of free choice has taken place in West Irian accordance with Indonesia practice, … (paragraph 253, p. 70).

Sang Diplomat Bolivia ini juga menyatakan dalam laporannya secara tegas dan jelas bahwa orang-orang Papua Barat dalam pernyataan-pernyataannya menyatakan berkeinginan kuat untuk merdeka dan tidak ingin dimasukkan ke dalam negara Indonesia.

“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasai oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih daripada 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka sepakat tinggal dengan Indonesia”
( paragraph 250, hal. 70).
Kutipan aslinya:
“The petitions opposing annexation to Indonesia, the cases of unrest in Manokwari, Enarotali, and Waghete, the flights of number of people to the part of the island that is administrated by Australia, and the existence of political detainees, more than 300 of the population of West Irian held firm conviction in favour of independence. Nevertheless, the answer given by the consultative assemblies to the questions put to them was a unanimous consensus in favour of remaining with Indonesia” ( paragraph 250, hal. 70).

Ortiz Sanz juga melaporkan sikap orang-orang Indonesia yang menolak nasihat-nasihatnya kepada orang-orang Indonesia untuk melaksanakan Perjanjian New York Pasal XVI (16). Fernando menyatakan kecewa karena pendekatannya tidak diberikan jawaban yang menyenangkan.
“… Pada beberapa kesempatan, saya mendekati pemerintah Indonesia yang berkuasa pada saat itu untuk tujuan melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal XVI (16), tetapi gagal mendapat jawaban yang menyenangkan. Pada tanggal 7 Januari 1965, sebagaimana diketahui, Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB, dan oleh karena itu tidak memungkinkan untuk mengutus ahli PBB ke West New Guinea (Irian Barat)” (paragraph 7, hal. 3).
Kutipan aslinya:
“… on several occasion, I approached the Government which was in power in Indonesia at the time for purpose of implementing the provisions of article XVI, but failed to obtain a favourable reply. On 7 January 1965, as is well known, Indonesia withdrew its co-operation with the United Nations and it therefore became impossible to send the United Nations experts West New Guinea (West Irian)” (paragraph 7, p. 3).

Mr. Fenando menggambarkan situasi yang sangat berbahaya di Papua karena pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB dan karena itu tidak memungkinkan PBB mengutus tim PBB ke Papua untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Papua tahun 1969. Fernando melihat bahwa pada saat tim PBB tidak berada di Papua, pemerintah Indonesia secara bebas mengejar, menangkap, menyiksa, membunuh dan menghilangkan orang-orang Papua.

“Pelaksanaan bagian kedua Perjanjian New York sangat berbahaya selama ketidakpastian waktu tidak hanya dengan penarikan diri sementara dari PBB tetapi juga dengan ketidakhadiran sebagaimana telah disebutkan dalam paragraph 14 di atas, ahli PBB yang harus berada di Papua sesuai dengan Pasal XVI (16 ) Perjanjian New York” ( paragraph 23, hal. 12).
Kutipan aslinya:
“The implementation of the second part of the Agreement was jeopardised during the certain period of time not only by the temporary withdrawal of Indonesia from the United Nations but also by the absence, as already mentioned in paragraph 14 above, of the United Nations experts who have to have remained in the territory in accordance with article XVI the Agreement” (paragraph 23, p. 12).

Ortiz Sanz sangat menyesal atas sikap dan tindakan pemerintah Indonesia, karena keinginan dan kesediaannya untuk datang kepada Papua secepat-cepatnya sengaja ditunda secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

“Saya memegang pekerjaan saya di Markas PBB di New York ditempatkannya kantor sekretariat dan personil. Walaupun keinginan dan kesediaan saya untuk berangkat ke Papua secepatnya sesudah jabatan saya, keberangkatan saya ditunda sampai 7 Agustus 1978 atas permintaan resmi dari pemerintah Indonesia” (paragraph 27, hal. 13).
Kutipan aslinya:
“I commenced my work at United Nations Headquarters in New York, were the Secretariat placed offices and personel at my disposal. Despite my willingness and readiness to travel to territory immediately after my appointment, my departure was postponed until 7 August 1968 at the official request of the Indonesian Government” ( paragraph 27, p. 13).

Sebagaimana dikutip di bawah ini, Ortiz Sanz menyatakan reaksi yang tidak resmi dari pemerintah Indonesia tentang usulannya untuk metode pelaksanaan penentuan pendapat di Papua Barat.

“Saya menerima reaksi tidak resmi atas nasihat saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dewan-dewan perwakilan dan metode yang memungkinkan untuk pelaksanaan pemilihan bebas sampai suatu pertemuan diadakan menteri luar negeri tanggal 10 Februari 1969, ketika pemerintah Indonesia menginformasikan kepada saya bahwa proposal metode diajukan untuk dewan-dewan perwakilan dalam konsultasi-konsultasi untuk diadakan selama bulan Maret 1969” (paragraph 83, hal. 29).
Kutipan aslinya:
“I received no official reactions to my suggestions concerning the questions to submitted to the representative councils and possible method for the act of free choice until a meeting held at the Ministry of Foreign Affairs on 10 February 1968, when the Government informed me of the method it proposed to submit to the representative councils in consultations to be held during the month of March 1969” (paragraph 83, p.29).

Fernando juga mengatakan sikap pemerintah Indonesia yang menipu perwakilan PBB tentang metode pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Papua. Ortiz Sanz mengatakan, pemerintah Indonesia pikirannya tidak tetap tentang metode PEPERA.

“Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia masih bermaksud melengkapi metode musyawarah untuk keputusan melalui perwakilan rakyat tetapi berlawanan dengan ide yang disampaikan pada 1 Oktober (lihat paragraph 8), itu direncanakan untuk melaksanakan pemilihan bebas tidak melalui satu badan 200 perwakilan, tetapi sebagai akibatnya melalui delapan wakil (perawakilan) terdiri dari 1.025 perwakilan” (paragraph 85, hal. 30).
Kupitan aslinya:
“This meant that the Government still intended to apply the consultation (musyawarah) method of decision through representative of the people but, in contradiction to the ideas expressed on 1 October (see paragraph 81), it planned to carry out the act of free choice not through no body of 200 representatives but consecutively through eight consultative assemblies, comprising some 1.025 representatives” (paragraph 85, p. 30).

Perwakilan PBB ini juga, melaporkan bahwa dia menerima keinginan dan pandangan orang Papua disampaikan dengan berbagai bentuk kepada Ortiz Sanz sebagai perwakilan PBB. “Pandangan dan keinginan rakyat dinyatakan melalui berbagai saluran. Pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demostarasi-demostrasi damai, dan beberapa terwujud pada ketidakpuasan rakyat, termasuk peristiwa-peristiwa sepanjang perbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua dan New Guinea yang dikuasai oleh Australia” (Paragraph 138, hal. 45).
Kutipan aslinya:
“The views and wishes of the people were gragually expressed through various channels: petitions and other communications submitted to me in writing or orally, peaceful demonstrations, and in some cases manifestation of public unrest, including incidents along the border between West Irian and Territory of Papua and New Guinea administrated by Australia” (paragraph 138, p. 45).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB bahwa selama dia berada di Papua telah menerima 179 pernyataan dari orang Papua. Simaklah kutipan di bawah ini: “Selama waktu misi saya berada di Papua, saya menerima sejumlah 179 pernyataan dari orang Irian Barat, politisi, sipil, dan kelompok mahasiswa, bahkan dari orang Irian Barat yang berada di luar negeri” (Paragrap 140, 46).
Kutipan aslinya:
“During the time my mission was in territory, I received a total of 179 petitions from West Irianese persons and political, civil, and student groups, as well as from Irianes residing abroad” (paragraph 140, p. 46).

Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan orang Papua ini, “dalam arsif PBB di New York, secara rinci 156 dari 179 pernyataan yang masih bertahan terus, sesuai dengan semua yang diterima sampai 30 April 1969. Dari pernyataan-pernyaan ini, 95 pernyataan anti-Indonesia, 59 pernyataan pro-Indonesia, dan 2 pernyataan adalah neutral” (Lihat Dok PBB di New York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969 UN: Series 100, Box 1, File 5).
Ortiz Sanz dalam laporannya dengan tegas mengatakan bahwa mayoritas orang Papua berkeinginan untuk mendukung pikiran mendirikan negara Papua Merdeka. Rakyat Papua kritik orang Indonesia dan menuntut supaya penentuan pendapat dilaksanakan dengan praktek internasional, yaitu satu orang satu suara (one man, one vote).

“Mayoritas menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan negara Papua Merdeka. Rakyat Papua sering menyatakan kritik tentang administrasi Indonesia, mengadu kurangnya jaminan atas hak-hak dasar dan kemerdekaan, termasuk kebebasan untuk mengatur partai politik oposisi, permintaan pembebasan tahanan politik dan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan bebas seluruh orang Irian Barat, termasuk yang tinggal di luar negeri, pengaduan resolusi-resolusi dan pernyataan-pernyataan keinginan Indonesia sebagai kegagalan dan ditanda tangani oleh rakyat di bawa tekanan dari pemerintah resmi Indonesia; meminta untuk persyaratan sistem “satu orang satu suara= one man one vote” dalam pelaksanaan pemilihan bebas dan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat, dan dinyatakan pandangan bahwa kelompok oposisi (lawan) hendaknya diberikan perwakilan dalam dewan-dewan” ( paragrap 143, hal. 47).
Kutipan aslinya:
“… The majority indicated the desire to sever ties with Indonesia and support the idea of the establishment of a Free Papua State. The petitioners often expressed criticism of the Indonesian administration; complained against acts of repression by the Indonesian armed forces; denounced the lacf of guarantees for basic rights and freedoms, including the freedom to orginise opposition political parties; requested the release of political prisoners and participation in the act of free choice of all Irianese, including those residing abroad; denounced resolutions and statements in favour of Indonesia as false and signed by people under pressure from Indonesian officials; asked for the application of the “one man, one vote” system in the act of free choice and in the election by the people of the representatives to the councils, and expressed the view that opposition groups should be given representation in the councils” (paragraph 143, p. 47).

Fernando melaporkan pula dalam laporannya bahwa orang-orang Papua berkeinginan melaksanakan penentuan pendapat rakyat dengan bebas tanpa tekanan militer Indonesia. Simaklah kutipan di bawah ini.

“Pemimpin-pemimpin penentang meminta penarikan pasukan-pasukan Indonesia dari Paniai dengan menjelaskan bahwa rakyat berkeinginan untuk melaksanakan hak pemilihan bebas tanpa tekanan. Sebuah pesawat pemerintah membawa dukungan 16 tentara, dan pada tanggal 30 April tembakan dimulai antara pasukan-pasukan Indonesia dan penentang dibantu oleh pembelot dari anggota tentara dan polisi” (paragrap 160, hal. 51).
Kutipan aslinya:
“The leaders of the insurgents requested the withdrawal of Indonesian troops from Paniai with the explanation that the people wanted to exercise the right of free choice without pressure. A government plane brought reinforcements of sixteen soldiers, and on 30 April shooting started between the Indonesian troops and the insurgents aided by the armed police deserters” (paragraph 160, p. 51).

Fernando melaporkan pula bahwa pelarian orang-orang Papua ke Papua New Guinea adalah karena ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penentuan pendapat yang tidak demokratis, tidak jujur dan penuh intimidasi dan teror oleh kekuatan militer Indonesia.

“Namun demikian, keadaan yang sulit daerah lintas batas selama misi saya di Irian Barat menunjukkan keputusan politik pasti tidak memuaskan bagian dari beberapa orang penduduk asli” (paragrap 172, hal. 54).
Kutipan aslinya:
“Nevertheless, the recurrence of border crossing during my mission in West Irian seems to show a certain degree of political dissatisfaction on the part of some of the inhabitants” (paragraph 172, p. 54).

Perwakilan PBB, Mr. Fernando mengetahui betul bahwa hasil-hasil PEPERA akan dicapai tidak sesuai dengan keinginan mayoritas orang Papua untuk merdeka. Tetapi, dia terus melaksanakan misinya untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak demokratis dan tidak jujur itu.

“Walupun secara jujur hasil negatif dicapai pada saat itu, saya melanjutkan usaha saya supaya Pasal XXII (22) Perjanjian New York patut dilaksanakan pada pertemuan menteri luar negeri pada 24 Mei, saya berkata bahwa masalah pelaksanaan penuh Pasal XXII (22) Perjanjian New York, berhubungan dan hak-hak kebebasan dibicarakan pada saat itu, tidak ada usaha nyata untuk diterima. Saya menyarankan bahwa pemerintah Indonesia hendaknya mengijinkan lawan politik berkesempatan untuk menyatakan pandangan mereka, sejak itu waktu yang tepat untuk diterima” (paragrap 180, hal. 56).
Kutipan aslinya:
“Notwithstanding the fairly negative result achived up to that time, I continued my effort to have article XXII properly implemented. At a meeting at the Ministry of Foreign Affairs on 24 May, I said that the problem of the full implementation of article XXII concerning rights and freedoms had to be dealt with because, up to that time, no concrete measures had been adopted.I suggested that the Indonesian government should allow the opposition the opportunity to express its views, since that was the moment to adopt courageous and generous measures” (paragraph 180, p. 56).

B. HASIL PEPERA 1969 DITOLAK OLEH BEBERAPA NEGARA ANGGOTA PBB

Secara jujur perlu disampaikan kepada para pembaca bahwa pelaksanaan penentuan pendapat rakyat di Papua 14 Juli s/d 2 Agustus 1969 di Papua Barat sangat tidak demokratis, tidak jujur dan penuh intimidasi dan tekanan-tekanan kekuatan militer Indonesia. Salah satu bukti, Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No. :TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Penghadapi Referendum di IRBA tahun 1969 yang menyatakan: “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organic maupun yang B/P-kan baik dari Angkatakan Darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 Uharus dimenangkan, harus dimenangkan.U Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini berlaku sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pandam 17/PANG OPSADAR”.
Apa yang dikutip ini hanya salah satu bukti tekanan-tekanan militer Indonesia dalam menghadapi rakyat di Papua Barat. Karena itu, 15 negara anggota PBB menilai bahwa pelaksanaan penentuan pendapat di Papua tidak demokratis dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua. Kita patut memberikan anjungan jempol kepada 15 negara anggota PBB tersebut. Perdebatan sengit pun tidak dapat dihindari dalam Sidang Umum PBB 1969 di Markas Besar PBB, New York. Perlawanan itu datang dari pemerintah Ghana dan Gabon. Simaklah kutipan tentang perlawanan sengit Mr. Akwei (pemerintah Ghana) dan Mr. Davin (pemerintah Gabon) sebagai berikut:

Mr. Akwei ( Pemerintah Ghana)

Mr. Akwei menyatakan kritiknya dalam hal metode pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Papua, bahwa: “… Mr. Ortiz Sanz membuat dua proposal untuk bahan pertimbangan pemerintah Indonesia: pertama, bahwa pelaksanaan pemilihan bebas didasarkan pada pemilihan langsung di daerah kota pesisir pantai dimana daerah sudah maju dalam pendidikan dan berpengalaman rakyat Irian Barat hendak berpartisipasi untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan kedua, bahwa daerah pedalaman dimana tingkat pendidikan, komunikasi dan pendidikan yang sulit, dipakai satu sistem “musyawarah bersama” untuk prosedur pelaksanaan satu orang satu suara. Nasihat dari perwakilan Sekretaris Umum dalam hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia” ( Lihat : Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812PthP: Sidang Umum PBB, agenda pokok 98, 19 Nopember 1969).
Kutipan aslinya:
“Mr. Ortiz Sanz made two proposals for the consideration of the Indonesian Government: first, that act of free choice should be based on direct voting in the cities in coastal areas where the general area of development, education and experience of the people of West Irian would quality them to express their options freely, and second, that in the hinderland, where the level of development, communication and education would be difficult, a system “of collective consultation” might be used to complement the one man, one vote, procedure. The advice of the Secretary-General’s
Representative on this issu was rejected by the Indonesia Government” (see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 98, 19 November 1969).

Mr. Akwei juga memberi kritik dengan keras bahwa:

“Seluruh laporan perwakilan Sekretaris Umum PBB memberi kesan bahwa Ortiz Sanz tidak puas dengan metode musyawarah, yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia sebagai prosedur untuk dipakai penentuan pemilihan bebas, … ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 98, 19 Nopember 1969, paragraf 18, halaman 2).
Kutipan aslinya:
“Throughout the report of the Secretary-General’s Representative the impression is clear that Mr. Ortiz Sanz was not satisfied with the method of musyawarah, which has been decided upon by the Indonesian Government as the procedure to be used to determine the act of free choice, …( see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 18, p. 2).

Sang Diplomat Ghana ini juga memberikan kritik atas tidak dilaksanakannya praktek internasional dalam penentuan nasib sendiri orang-orang Papua Barat. Kritiknya sebagai berikut:

“ … PBB mengakui pelaksanaan pemilihan bebas adalah benar-benar suatu pelaksanaan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Irian Barat atau kata-kata Perjanjian New York” sesuai dengan praktek internasional”. Di sini masalah lagi adalah laporan bahwa metode yang dipakai penentuan kehendak rakyat tidak sesuai dengan praktek internasional” pelaksanaan pemilihan bebas diadakan di Irian Barat sesuai dengan praktek Indonesia” (A/7723 dan Corr. 1, annex I, paragraph 235, tetapi tidak sesuai dengan praktek internasional” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 98, 19 Nopember 1969, paragraf 20, halaman 3).
Kutipan aslinya:
“… the United Nations to recognise the act of free choice as having been truly and act of self-determination by the people of West Irian or, in the words of the Agreement “ in accordance with international practice”. Here again it is matter of record that the methode adopted to determine the peoples will was not in accord with international practice. Hence the painful but clear verdict of Ambassador Ortiz Sanz that” an act of free choice has taken place in West Irian in accordance with Indonesia practice” (A/7723 and Corr.1, Annex I, paragraph 253, but not in accordance with internasional practice” (see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 18, p. 2).

Mr. Akwei juga mengutip laporan Ortiz Sanz tentang sikap Menteri Dalam Negeri Indonesia yang tidak terpuji yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pemilihan bebas di Papua Barat.

“Lebih lanjut, yang dilaporkan oleh perwakilan Sekretaris Umum bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik di mimbar dan benar-benar kampanye. Saya mengutip dari laporan: “Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia” dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideology, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah. Satu negara dari Sabang sampai Merauke. Dia menambahkan, pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia. Dia menyatakan atas sidang untuk membuat Merauke suatu awal kemenangan (A//7723 and Corr. 1, Annex I, paragraph 195)” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 98, 19 Nopember 1969, paragraf 28, halaman 4).
Kutipan aslinya:
“ Futher, it is reported by the representative of the Secretary-General that at the actual event of deciding the act of free choice the strange phenomenon wa regularly gone through whereby the Minister of Home Affairs took the floor and virtually campaigned, as it were. I quote from the report:
“He”- the Minister of Home Affairs of Indonesia- “asked the members of the assembly to determine their future with courage and full responsibility bearing in mind that they had one ideology, Pancha Shila, one flag, one Government, and one country extending from Sabang to Merauke. It was the Indonesian Government, he added, which was willing and able to care for the welfare of the people of West Irian; therefore, there was no alternative but to remain within the Republic of Indonesia. He called upon the assembly to make Merauke the beginning of victory.” (A/7723 and Corr.1, annex I, paragraph 195.), ( see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 28, p.4).

2. Mr. Davin ( Pemerintah Gabon)

Delegasi pemerintah Gabon dalam kritiknya dengan tegas mengatakan ketidakjujuran dan penipuan pemerintah Indonesia terhadap orang Papua dalam melakasnakan PEPERA di Papua Barat. Simaklah kutipan-kutipan di bawah ini.

“Setelah mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kebinggugan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibinggungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 106, 20 Nopember 1969, paragraf 11, halaman 2).
Kutipan aslinya:
“After studying this report, the Gabonese delegation finds itself extremely perplexed. It is very hard to us to pass judgement on the methods and procedures that were used to consult the people of West Irian. We are greatly disturbed by the reservations formulated by Mr. Ortiz Sanz in the final remarks at the close of his report” (see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p.2).

“Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya luar biasa. Kami harus menyatakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Umum. Contoh; kami dapat betanya mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat; mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil, beberapa dari mereka hanya sebentar saja; Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah; mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 106, 20 Nopember 1969, paragraf 12, halaman 2).
Kutipan aslinya:
“As regards these methods and procedures, if my delegation had thought it necessary to speak on the substance of the question, it would certainly have drawn the Assembly’s attention to certain aspect which are, to say the least, unusual. We might have expressed our surprise and requested an explanation concerning a number of fact brought out in the report of the Representative of the Secretary-General. For example, we might asked why the vast majority of the deputies were appointed by the government and not elected by the people; why the United Nations observers were able to be present at the election of only 20 per cent of the deputies, some of whom, incidentally, were elected automatically because they belonged to official representative bodies; why the consultative assemblies were presided over by the Governor of the district, in others, by the representative of governmental authority; why only Government authorised organisations, and not opposition movements, were able to present candidates(see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p.2).

“Kami dapat bertanya mengapa prinsip “one man, one vote” direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Umum tidak dilaksanakan; Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer; Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil di depan umum dengan menyampaikan mereka bahwa “hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal bersatu dengan Indonesia”; Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York, berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; perserikatan dan perkumpulan; tidak dinikmati oleh seluruh penduduk asli Papua” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 106, 20 Nopember 1969, paragraf 14, halaman 2).
Kutipan aslinya:
“We might have asked why the principle of “one man, one vote”, recommended by the Representative of the Secretary-General, was not adopted; why there was not a secret ballot, but a public consultation in the presence of the government authorities and the army; why rights recognised in article XXII of the Agreement, concerning freedom of opinion statement, association and assembly, were not enjoyed by all citizens” (see: United Nations Official Records: 1812PthP Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 13, p.2).

“…. Saya sangat menyesal, saya tidak menemukan jawaban yang memuaskan dalam laporan. Bahwa bukti-bukti menambah keprihatinan kita, jika memungkinkan, dengan diikuti keberatan dibuat oleh Perwakilan Sekretaris Umum:
“Saya dengan menyesal harus menyatakan keberatan-keberatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli” (Dokumen PBB, Annex I, A/7723, paragraph 251, hal. 70). ” ( lihat: Laporan resmi PBB: Pertemuan Paripurna 1812Pth PSidang Umum PBB, agenda pokok 106, 20 Nopember 1969, paragraf 14, halaman 2).
Kutipan aslinya:
“I regret to have to express my reservation regarding the implementation of article XXII of the New York Agreement, relating to “the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and assembly, of the inhabitants of the area”. In spite of my constant efforts, this important provision was not fully implemented and the Administration exercised at all times a tight political control over the population” (UN doc. A/7723, annex I, paragraph 251, p.70)

Dalam tulisan ini juga, penting ditulis apa yang disampaikan oleh Dr. Hans Meijer, Sejarahwan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil PEPERA 1969 di Papua Barat. Hans menyatakan bahwa:
“Sebagian besar hal yang menarik adalah tentang dokumen-dokumen yang benar-benar tertulis dalam arsif. Sebab Menteri Luar Negeri Belanda, Lunz, dia menyatakan secara jelas dalam arsip surat bahwa dia percaya bahwa PEPERA 1969 tidak jujur sebab jikalau jujur orang-orang Papua bersuara melawan Indonesia …, sungguh-sungguh itu tidak demokratis dan itu suatu lelucon. Lunz juga, mengadakan pertemuan sangat rahasia dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, bahwa Belanda meninggalkan Papua ketika PEPERA dilaksanakan. Bahkan Belanda telah mengetahui bahwa PEPERA tidak demokratis, mereka tidak berbuat apa-apa tentang itu. Mr. Saltimar yang adalah Duta Besar Belanda di Jakarta, pada waktu pelaksanaan PEPERA, dia menulis surat kepada Mr. Schiff sebagai Sekretaris Umum Luar Negeri, bahwa tentu saja dia melihat banyak hal yang salah tetapi itu bukan tanggungjawabnya untuk melaporkan tentang itu dalam dokumen-dokumen resmi”.
Dr. Hans menambahkan bahwa “…. Khusunya sebagaimana saya mempunyai teman dari British namanya ialah John Saltford dan dia meneliti peranan PBB dalam penentuan pendapat rakyat (PEPERA) dan dengan penelitian saya dan penelitiannya saya berpikir orang-orang Papua mempunyai masalah yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa PEPERA adalah suatu penghinaan dan itu sesungguhnya tidak jujur dan bahwa itu perlu ditinjau kembali”.
Meijer mengatakan pula “Dan sekarang itu masalah untuk Indonesia bahwa ketika orang-orang Papua menerima semua dokumen-dokumen saya dan mereka menghadap Presiden Wahid, dan Wahid akan datang kepada pemerintah Belanda dan berkata: “Baik, saya sangat tidak gembira dengan apa yang terjadi di Holland tentang diskusi mengenai apa yang kita lakukan dengan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat. Demikian pemerintah Belanda sangat tidak sungguh-sungguh mengumumkan semua penelitian saya. Mereka bahkan tidak bereaksi. Mereka sendiri mempunyai penelitian resmi tetapi hasil penelitian itu memakan waktu bertahun-tahun. Dan mengapa? Sebab mereka tidak gembira tentang hasil, sebab itu akan sangat memusingkan kedua negara” (Lihat: Documents show Dutch support for West Papua take-over, ABC Radio National Asia/Pasific Program, first broadcasting, 17 April 2001).

C. RESOLUSI PBB TENTANG HASIL PEPERA 1969

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang New Guinea Barat (Irian Barat). Draf Resolusi PBB No. A./L.574 dari Belgium, Indonesia, Malaysia dan Thailand:
Sidang Umum:

Mengingat resolusi 1752 (XVII) 21 September 1962 menerima perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda berhubungan New Gunea Barat (Irian Barat), peran atas Sekretaris -General dalam perjanjian dengan menggunakan dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya,

Mengingat juga keputusan 6 Nopember 1963 menerima laporan Sekretaris-General penyelesaian UNTEA dI irian Barat,

Mengingat lebih lanjut, bahwa persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pemilihan bebas adalah tanggung jawab Indonesia untuk menasihati, membantu dan partisipasi dari perwakilan khusus Sekretaris-General, sebagai mana ditentukan dalam Perjanjian,

Menerima laporan hasil-hasil pelaksanaan pemilihan bebas yang disiapkan oleh Sekretaris-General sesuai dengan pasal XXI, pragrap 1 menyetujui Perjanjian dan hasil-hasilnya,

Mengingat, sesui dengan pasal Perjanjian XXI paragrap 2, dua negara mengakui
hasil-hasil ini.

Menerima bahwa Pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan rencana pembangunan nasional, memberikan perhatian khusus untuk pengambangan Irian Barat, mengingat keadaan penduduk, dan bahwa Pemerintah Belanda, bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, akan melanjutkan untuk memberikan bantuan keuangan untuk tujuan ini, khususnya melalui Bank pembangunan Asia dan lembaga-lembaga PBB.

Menerima Laporan Sekretaris General menyatakan dengan penghargaan bahwa penyelesaian oleh Sekretaris General dan perwakilannya dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dibawah perjanjian 1962 antara Indonesia dan Belanda;
menghargai beberapa bantuan yang disediakan melalui Bank Pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga PBB atau melalui orang-orang lain kepada Pemerintah Indonesia dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi dan sosial Irian Barat; (lihat: United Nations General Assembly: A/L.574, 12 November 1969, seventy-fourth session, Agenda item 98).

Dari Ghana mengamandemen draf Resolusi yang disampaikan oleh Belgium, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Belanda dan Thailand: (A/L.574).

Menggantikan peranggap keempat pembukaan sebagai berikut:
Menerima laporan pekerjaan terakhir Sekretrais-General perwakilannya di Indonesia sesuai Perjanjian.
Menggantikan paragrap kelima pembukaan sebagai berikut:
Mengingat kepentingan dan kesejahteraan rakyat Irian Barat seperti dinyatakan dalam pembukaan Perjanjian.
Memasukan paragrap baru keenam pembukaan bacanya sebagai berikut:
Lebih lanjut mengingat pasal XVIII Perjanjian dan sebaliknya, menyebutkan untuk pelaksanaan pemilihan bebas sesuai dengan praktek internasional,”
Memasukan paragrap baru ketujuh pembukaan bacanya sebagai berikut:
“Menegaskan, melanjutkan perhatian PBB sesuai tujuan Perjanjian,”
Pada akhir paragrap pembukaan, menghilangkan kata-kata “Bank Pembangunan Asia dan”
Menggantikan paragrap 1 yang berlaku sebagai berikut:
“1. Menerima laporan Sekretaris-General dan perwakilannya dalam usaha-usaha untuk memenuhi tanggungjawab mereka di bawah Perjanjian 1962 antara Indonesia dan Belanda,”
Memasukan paragrap 2 yang baru berlaku sebagai berikut:
“2. Memutuskan bahwa Rakyat Irian Barat hendaknya diberikan kesempatan lebih lanjut, akhir tahun 1975 untuk melaksanakan pemilihan bebas sesuai dengan Perjanjian;”
Menempatkan kembali, paragrap 2 sebagai berikut:
“3. Menghargai beberapa bantuan yang disediakan melalui lembaga-lembaga PBB untuk menambah usaha-usaha pemerintah Indonesia demi meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di Irian barat” (Lihat: United Nations General Assembly: A/L.576, 19 November 1969, Twenty-fourth session, Agenda item, 98).

Dalam kaitan dengan pengungkapan rekayasa PEPERA 1969 ini, Dr. John Saltford dalam penelitiannya di Markas Besar PBB di New York, dengan Judul “ UNITED NATIONS INVOLVEMENT WITH THE ACT OF SELF-DETERMINATION IN WEST IRIAN ( INDONESIAN WEST NEW GUINEA) 1968 TO 1969” mengungkapkan dokumen-dokumen signifikan tentang pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak demokratis di Papua.

*Disusun dari Berbagai Sumber:
Oleh Bernard Agapa

BBM NAIK RAKYAT PAPUA MENDERITA

2012-03-11T22:57:00.001-07:00

Tak dipungkiri lagi, jika BBM naik rakyat Papua yang paling akan menderita. Hal ini diakui oleh Kristian Madai, Ketua Komite Kota Jakarta - Aliansi Mahasiswa Papua. Dalam penjelasannya menegaskan akan lebih baik pemerintah tidak menaikaan harga BBM sebelum ada pemerataan ekonomi di seluruh negeri. “Rakyat Papua selalu kena imbas, akibat dari kebijakan Negara yang dilakukan demi kepentingan segelintir orang”. “jika harga BBM dinaikan Rp.2000,- dari harga sebelumnnya, maka rakyat Papua akan membeli sembako maupun barang lain dengan harga 50% - 100% dari harga normal, itu artinya penderitaan rakyat makin berat.” Ungkap Kris.

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan menambah utang Negara, dikarenakan sumber daba yang dijanjikan pemerintah untuk mendapatkan subsidi itu berasal dari IMF, World Bank, dan beberapa lembaga dunia lainnya. Hingga hari ini rakyat di pedesaan mendapatkan harga barang dengan harga yang selangit, misalkan; harga 1 sak semen di jawa Rp.150.000 di Puncak Jaya, Papua harganya mencapai Rp.1.500.000,-.

Menaikaan harga BBM berarti akan menambah masalah baru dikarenakan utang Negara makin menumpuk, inverstor negara kapitalis makin senang melihat penderitaan rakyat dan dipastikan akan masuk dengan persyaratan yang mudah, dan pemerintah akan mengijikan dengan dalih rakyat butuh kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Walaupun rakyat tahu itu akan menguras kekayaan bumi yang berdara moyang mereka yang harus dipasok keluar negeri, mereka akan tetap pasrah karena melihat pemerintah yang makin banci. Dan juga selama ini buruh yang bekerja di perusaahan asing juga selalu dibayar dengan upah yang minim maka dipastikan akan makin menderita jika harga BBM naik, karena dengan alasan harga minyak naik perusahaan akan mem-PHKan banyak buruh.

Sejarah Kemerdekaan Papua Barat

2012-03-07T05:49:00.001-08:00

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

Menetukan nama Negara : Papua Barat
Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora
Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

TNI/POLRI KEMBALI BERULAH DI PANIAI, WARGA MENGUNGSI DI GEREJA

2012-02-29T19:53:00.000-08:00

Sejak tahun 1961 rakyat Papua di Paniai hidup dalam ketakutan, dan kini terusik kembali oleh ulah aparat keamanan yang meresahkan warga yang mengakibatkan warga mengungsi di gereja dan kantor balai desa.

Warga mengungsi di Gereja

Selama sekitar 1 minggu ini, pihak Brimob dan TNI melakukan tembakan ke berbagai arah dari pos penjagaan mereka, masyarakat di tiga kampung termasuk desa Uwamani dan desa Badauwo hidup dalam ketakutan kembali.

Menurut masyarakat yang dihubungi melalui telpon seluler, hingga hari ini mereka belum pergi ke kebun untuk mengambil hasil kebun guna makan minum keluarga. Masyakat menelepon berbagai pihak untuk meminta bantuan agar menolong mereka.

Bulan November - Desember tahun 2011yang lalu juga terjadi "Operasi Matoa" di Paniai, hal ini mengakibatkan depresi dan intimidasi secara mental yang mendalam di masyarakat setempat. Dan hal ini menambah kehilangan kepercayaan rakyat Papua secara umum terhadap keberadaan Indonesia di Papua.

Source: FB

Sejarah Papua: Isi Proklamasi 1 Juli 1971

2012-02-21T05:05:00.000-08:00

Seth Jafet Rumkorem (Foto: Doc.Pribadi)

Setelah wilayah Papua Barat dimasukan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) lewat perjuangan diplomasi dan gerilya.
Pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Guinea, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Papua Barat sebagai “Mavik" “dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem sebagai Presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL ), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima) TEPENAL Republik Papua Barat.

Isi teks Proklamasi 1 Juli 1971 adalah:

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem

(Brigadir-Jenderal)

Kepentingan Modal Internasional dan kekuatan Militer di Papua

2012-02-19T11:41:00.000-08:00

Di masa pemerintahan SOEKARNO, kepentingan modal internasional sangat terganggu dengan menguatnya Partai Komunis Indonesia. Situasi ini menjadi penghalang bagi masuknya modal di Indonesia, maka tidak ada jalan lain kecuali kekuatan penghalang itu harus dihancurkan, maka dicarilah sekutu sekaligus agen yang akan melaksanakan tugasnya tersebut, dipilihlah militer sebagai sekutu dan agennya. Terjadilah pergantian kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965, naiklah sang diktaktor Soeharto mewakili kekuatan militer yang menjadi agen dari modal Internasioanal. Setelah tumbangnya Sukarno, babak baru eksploitasi dan membuat kesepakatan untuk perputaran modal internasional maka dengan kekuatan militer me-represif dan memanipulasi PEPERA Tahun 1969.

Perlahan dibawah Orde Baru (Orba), Indonesia memasuki era keterbukaan terhadap modal Internasional. UU Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mudah diundangkan oleh Soeharto pada tahun 1967. Mulailah aliran dana luar negeri diinvestasikan di Papua. PT.Freeport berdiri, mengeruk kekayaan alam Papua, dan berbagai macam perusahaan nasional maupun asing lainnya. Lembaga-lembaga Internasional (seperti IMF dan Bank Dunia) yang dikendalikan para pemilik modal besar Amerika Serikat dan sekutunya mulai mengatur ekonomi Indonesia dalam sebuah kerangka ekonomi liberal “pembangunanisme”. Papua memasuki era baru, neo-kolonialisme ( Penjajahan baru di bidang ekonomi ) dengan kepanjangan tangannya Orde baru.

Bersama kekuatan militer, Orde Baru mengambil alih semua perusahaan-perusahaan asing di Papua ke tangan militer dan pengusaha-pengusaha dari birokrasi. – hak erfpacht (Guna Usaha) perusahaan dialihkan ke militer, perkebunan milik negara, militer, dan swasta di kontrol oleh jaringan keluarga Soeharto. Sekarang Papua telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian modal internasional yang tetap dipertahankan hingga massa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Kepentingan modal internasional dan militer (TNI/POLRI) dapat terlihat dengan sejak Freeport mulai beroperasi di wilayah Timika Papua, masyarakat adat dan buruh sering diintimidasi bahkan nyawa menjadi taruhan dalam konspirasi jahat yang tidak pernah di usut tuntas. Saat buruh freeport melakukan mogok kerja disinilah secara transparan kekuatan militer digunakan untuk memprovokasi, intimidasi bahkan melakukan penembakan terhadap rakyatnya sendiri sehingga menelan korban jiwa. Peristiwa penembakan misterius pada tanggal 21 oktober 2011 terhadap di mile 40 terhadap 2 pendulang lokal dan satu karyawan PT freeport menjadi tanda tanya yang tidak terungkap, peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya.

Semua kondisi tersebut diatas menggambarkan peran militer sangat vital dalam mengamankan semua aset modal internasional dengan mengintimidasi dan menutup semua ruang demokrasi bagi aktivitas kehidupan masyarakat adat papua. Otonomi Khusus yang diharapkan dapat mengatur semua kebijakan pemerintahan Pusat dan daerah ternyata hanya sebatas undang-undang yang tidak memiliki solusi yang jelas dan tegas.

Situasi ini menjadikan Rakyat Papua mulai menemukan bentuk perlawanan-perlawanan baru yang lebih bermartabat baik melalui aksi-aksi Damai di jalan maupun konsolidasi kongres Rakyat 3 seperti yang terjadi pada tanggal 16-19 oktober 2011 di jayapura. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 ternyata hanya menjadi kata-kata mutiara yang kosong terbukti dengan menggunakan kekuatan gabungan TNI/POLRI melakukan tindakan brutal dengan menyerang dan menembak serta menganiaya Rakyat Papua yang di arena lokasi kongres, mengakibatkan 6 orang tewas, puluhan mengalami luka-luka dan ratusan orang di tangkap dan di intimidasi. Pola kekerasan ini menunjukka watak dan kebijakan pemerintah Pusat sama sekali tidak mengalami perubahan bahkan tindakan kekerasan militer yang di lakukan lebih terstruktur dengan pola yang lebih rapi.
Peristiwa demi peristiwa kekerasan militer di Papua menggambarkan ketidakseriusan dan merupakan pembiaran yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat sipil di Papua.

Tutup Segera PT. Freeport Indonesia, Sumber Penindasan Rakyat Papua

2012-02-19T11:36:00.000-08:00

Penutupan PT. Freeport Mcmooran di Indonesia harus segera dilakukan. Melihat adanya diskriminasi upah, ketimpangan kesejahteraan bagi rakyat Papua di tanahnya sendiri, serta berbagai tindak kekerasan militer, sudah menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan TUTUP FREEPORT. Sebagai data, pada tahun 2011 BPS mencatat kemiskinan rakyat di Provinsi Papua mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan sesuai standar BPS. Hal ini tentu saja sangat kontras jika dibandingkan dengan bergelimangnya keuntungan PT. FI yang didapatkan dari mengeruk kekayaan alam tanah Papua selama 44 tahun.

Segala kekerasan militer di Papua bersumber dari gagasan untuk melanggengkan kekuasan modal PT.Freeport Indonesia. Dan akibat paling parah dari pelanggengan kekuasan tersebut adalah terhambatnya kemajuan perkembangan tenaga produktif rakyat Papua itu sendiri. Alih-alih untuk menentukan nasib nya sendiri, mengenyam bangku sekolah pun masih hal yang tidak mudah didapatkan oleh anak-anak muda Papua.

penindasan PT. Freeport Indonesia untuk menghisap buruh dan tanah papua tidak akan berhenti, karena hal tersebut merupakan prinsip utama berlangsungnya produksi perusahaan di bawah sistem kapitalisme. Tutup Freeport dalam hal ini bermakna sebagai penghentian sejenak segala proses eksplorasi dan eksploitasi keji PT. FI, untuk selanjutnya di bawah proses yang demokratis, orientasi produksi perusahaan emas ini oleh para pekerja dan rakyat Papua.

Pemerintah Indonesia, Agen Penindasan Modal di Tanah Papua.

2012-02-19T11:32:00.000-08:00

Semenjak era Soeharto hingga SBY-Boediono, pemerintah Indonesia dengan setia tunduk di bawah kekuasaan modal PT. Freeport Indonesia. Korporasi kontroversial ini mendapatkan legalisasi eksplorasi dan eksploitasinya lewat kontrak Karya I, beberapa blan sebelum UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan disahkan di masa kekuasaan rejim Soeharto. Kontrak Karya I ini kemudian diperbaharui kembali pada masa kekuasaan Soeharto pada tahun 1991. Hasilnya, kontrak karya II akan berakhir pada 2040, dan wilayah eksplorasi serta eksploitasi pembangunan diperluas menjadi 6,5% dari total wilayah provinsi Papua serta dibangunnya underground exploration (eksplorasi bawah tanah).

Perlakukan tentara-tentara militer Indonesia di tanah Papua menjadi contoh nyata dari arah kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia di sana. Oleh karenanya, sesuatu yang mustahil mengharapkan adanya sebuah statemen yang mendukung proses demokrasi di tanah Papua, seperti dialog dan referendum ntuk Papua. Dalam situasi yang perlawanan para pekerja Freeport yang terjadi sekarang, pemerintah bersama PT. Freeport Indonesia justru berencana melakukan renegosiasi kontrak karya yang di dalam nya tidak menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kegagalan Negara Di Papua

2012-02-19T11:19:00.000-08:00

Terintegrasinya Papua kedalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) tahun 1969 masih meninggalkan berbagai persoalan mendasar menyangkut sengketa sejarah politik 1 Desember 1961, Investasi PT Freeport 1967 yang tidak transparan, Penentuan Pendapat rakyat (PEPERA) 1969, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Represifitas Militer, keseriusan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur dan marginalisasi masyrakat adat Papua.
Ketidak konsistenan Pemerintah Pusat dalam mengakomodir setiap persoalan diatas mengakibatkan konflik yang berkepanjangan terhadap Rakyat Rapua. Hal ini terjadi pada saat awal reformasi di Indonesia tahun 1998, Rakyat Papua menyatakan sikap yang tegas ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI dengan melakukan aksi-aksi yang terkonsolidasi sehingga memunculkan kongres Rakyat Papua II tahun 2000 dengan agenda utama “Pelurusan Sejarah Politik Papua”, dan Memilih pemimpin besar Rakyat Papua ‘Theys Hiyo Elluay’ yang kemudian di bunuh secara sadis oleh Komando Pasukan Khusus Indonesia pada tanggal 10 November 2001. Perkembangan situasi gerakan rakyat tersebut memunculkan kompromi antara pemerintah pusat dan elit politik papua yang moderat sehingga melahirkan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua, sebagai jalan tengah penyelesaian konflik. Aspirasi Rakyat Papua yang menuntut Merdeka secara politik dan komitmen Pemerintah untuk membangun Rakyat Papua dapat di formulasikan dalam bentuk aturan-aturan yang tertera dalam Undang-Undang Otonomi khusus No.21 Tahun 2001 yang memiliki Empat pilar utama sebagai roh (komitmen) antara lain :

Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga kultural yang memainkan peran pengawasan dan penyambung aspirasi penduduk asli Papua, yang terdiri dari kalangan adat, agama, dan perempuan;
Komisi Hukum Ad Hoc, yang berfungsi sebagai badan penasehat bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan MRP dalam menyusun Perdasus dan Perdasi dalam kerangka implementasi Otsus;
Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, kedua lembaga yang berhubungan dengan kebutuhan perlindungan dan kemajuan serta pemenuhan HAM;
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Peradilan HAM, Secara politik lembaga ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai masalah kekerasan di masa lalu dan mencari langkah – langkah rekonsiliasi.

Dari empat pilar tersebut yang terlaksana adalah Majelis Rakyat Papua dan KOMNAS HAM PAPUA, namun masih belum menunjukkan kerja sesuai dengan aturan UU.OTSUS tahun 2001. Sehingga 2 lembaga tersebut tidak memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, sedangkan 2 pilar yang lain tidak jelas keberadaannya hingga saat ini, bagi rakyat papua inilah bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam mengawal Otonomi Khusus tersebut.

Masyarakat Papua di Jakarta menolak kehadiran UP4B

2012-01-24T11:22:00.000-08:00

Masyarakat Papua di Jakarta menolak kehadiran UP4B (Unit Percepatan Pembagunan Papua dan Papua Barat) di Papua karena dinilai akan menambah masalah. Mereka menilai masalah di Papua adalah persolan sejarah dan status politik, bukan kesehjateraan. Penolakan terhadap UP4B itu terlihat selasa 24/01 saat DISKUSI PUBLIK DPP KNPI, " Pemberdayaan Pengusaha Muda Papua dan UP4B” di Gedung KNPI Pusat, Jl. HR Rasuna Said Kuningan,Jakarta. Diskusi ini menghadirkan Nara sumber :Menko Perekonomian RI, Ir. Hatta Rajasa (Keynote speaker), Menkopolhukam RI Djoko Suyanto, serta Kepala UP4B Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, dan Ketua Umum DPP KNPI Bung Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Wakil ketua Komisi V DPR RI H. Muhidin M. Said, Ketua Forum Kerjasama Mahasiswa Pelajar & Masyarakat Papua Se-Indonesia. Dan dimoderatori oleh : HM. Dian Assafri, SH., MH. Diskusi ini diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP KNPI Arnold Udam dan Ketua. HM. Dian Assafri, SH., MH. Wasekjen.
Disela-sela diskusi ini beberapa orang mahasiswa Papua menyerukan agar UP4B segera diberhentikan. Beberapa saat lalu juga pernyataan serupa dikeluarkan oleh salah seorang anggota DPR Papua.Berbagai elemen rakyar, LSM, maupun para aktifis kemanusiaan menilai UP4B adalah bentuk kegagalan Indonesia membangun Papua.

Review Kasus: Penembakan Oktovianus makai (2005)

2012-01-22T20:27:00.000-08:00

Polisi belum menetapkan siapa penembak oktovianus makai yang telah menjadi cacat karena menuntut perusahaan bayar hak atas hutan yang di kuasai perusahan
Oktovianus makai di tembak tanggal 27 januri 2005 saat kelompok masyarakat
Sukikai selatan di mimika barat jauh menuntut hak dari hutan yang di kuasai oleh PT.INTI OPTIMA II yang masuk sejak tahun 1986 tanpa ijin. Hingga hari ini polisi belum menetapakn siapa pelaku penembakan ini.

DAKWAN FORKORUS YABOISEMBUT DKK BUKTI PEMERINTAH INDONESIA TIDAK MAMPU URUS ORANG PAPUA

2012-01-22T08:44:00.000-08:00

Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang sudah didaulat dan dipilih sebagai Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat [NRFPB] pada Kongres Rakyat Papua [KRP] III 19 Oktober 2011 yang lalu pada Senin depan [30/01] bersama keempat rekannya, yaitu Edison Waromi [Perdama Menteri NRFPB], Selpius Bobii [Ketua Panitia Pelaksanan KRP III], August Makbrawen Sananay Kraar,S.Pd serta Dominikus Sorabut akan dihadapkan pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jayapura.
Mereka dituduh atau didakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor : PDM 457/JPR/Ep/2/12/2011 tanggal 16 Januari 2011 dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan mereka pada terdakwa tersebut diatur dan daincam pidana dalam pasal 106 KUHPidana juncto Pasal 44 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto pasal 53 ayat [1] KUH Pidana.
Pasal 106 KUH Pidana selengkapnya berbunyi : "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama dua puluh tahun". Sedangkan pasal 55 ayat [1] ke-1 KUH Pidana merupakan pasal yang menunjukkan bahwa tuduhan perbuata pidana yang dilakukan para terdakwa ini adalah dilakukan secara bersam-sama. Dimana ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan dan ada yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Sementara pasal 53 ayat [1] KUH Pidana diletakkkan did alam surat dakwaan karena mungkin Jaksa masih ragu apakah perbuatan pidana yang dilakukan Forkorus Yaboisembut, dkk ini sudah selesai ataukah masih merupakan Percobaan melakunan tindak pidana menurut KUH Pidana tersebut.
Setelah mengetahui bahwa Fokorus Yaboisembut, dkk akan disidangkan dengan dakwaan seperti itu di Pengadilan Negeri Jayapura, maka sebagai Advokat Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua saya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sekali lagi menunjukkan kepada semua Orang Papua dan Masyarakat Internasional bahwa Pemerintah Indonesia Tidak Mampu Mengurus Orang Papua dan Tanah Leluhurnya ini sejak 1 Mei 1963 hingga saat ini.
Kenapa demikian ? Karena ada 3 [tiga] alasan, yaitu :
Pertama, sebenarnya jika dilihat dari awalnya, Selpius Bobii sebagai Ketua Panitia Pelaksana bersama masyarakat Papua sudah memberitahukan tentang rencana penyelenggaraan KRP III ini kepada Presiden RI DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, dan tidak pernah ada pernyataan negara untuk melarang hal itu. Bahkan justru aparat keamanan di Jayapura diturunkan dalam jumlah cukup besar untuk mengkawal kegiatan tersebut.
Kedua, Pada hari pertama sewaktu terjadi pentas tari dari Grup Sampari Pimpinan Noak Baransano yang mementaskan tarian dan salah satu penarinya melambai-lambaikan selembar Bendera Bintang Pagi [The Morning Star] dan disertai aplaus dan tepuk tangan dari Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi dan lainnya dalam acara pembukaan, kenapa Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setyawan, SIK dan jajarannya tidak mengambil tindakan sesuai prosedur hukum? Seharusnya Selpius Bobi, Forkorus, dan juga Noak Baransano dipanggil waktu itu [16/10/2011] dan dimintai keterangnnya dan jika terdapat bukti melanggar hukum maka ditindak.
Ketiga, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh aparat gabungan keamanan waktu itu [19/10/2011] terhadap massa yang masih berada di lapangan Zacheus Missi Katolik - Padang Bulan - Abepura, sehrausnya tidak perlu terjadi dan terkesan sangat berlebihan dan nampak merupakan bentuk tindakan arogansi dan kehendak pribadi AKBP Imam Setyawan,SIK selaku Kapolresta Jayapura waktu itu yang seperti mencari popularitas bahwa dia bisa menindak orang-orang yang dituduhnya separatis secara sempit belaka.
Menurut saya selaku salah satu Pejabat Penegak Hukum di daerah ini bahwa sangat baik dan terhormat, jika keeesokan harinya atau hari itu juga Polisi mengirimkan surat panggilan kepada Selpius Bobi, Forkorus Yaboisembut dan juga Edison Waromi untuk menghadap sebagai saksi dan atau tersangka untuk diperiksa dengan tuduhan telah diduga melakukan tindak pidana Makara berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Sehingga dapat dihindari adanya penggunaan anasir kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan secara langsung mendapat sorotan bahkan cibiran masyarakat Internasional dan juga Orang Papua bahwa pemerintah Indonesia dan institusi keamanannya hanya "jago pakai kekerasan" tapi tidak bisa memakai otak dan akalnya untuk mengelola sebuah persoalan sosial-politik yang terjadi dan berupaya secara intelek mencari solusi yang terbaik terhadap masalah tersebut bersama pemerintah daerah terutama dan semua komponen masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok perjuangan Papua Merdeka di atas Tanah ini yang sudah seringkali dikenal dan diketahui bahkan sudah saling berkomunikasi secara baik selama ini.
Selain itu, sangat ironis dan memalukan Negara dan Bangsa ini, bahwa pelaku-pelaku kejahatan negara atau kejahatan kemanusiaan seperti AKBP Imam Setyawan,SIK cuma dihukum dengan hukuman disiplin secara internal dalam korps kepolisian dan tidak dipidana sebagai pelaku kejahatan HAM Berat menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Menurut saya, Komnas HAM Papua tapi juga terutama NGO HAM di Tanah Papua perlu segera menggunakan mekanisme hukum internasional yang ada untuk melaporkan AKBP Imam Setyawan, SIK dan juga Dandim 1702 Jayapura serta Komandan Brimob Polda Papua sebagai Pelaku Kejahatan Kemanusiaan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag-Kerajaan Belanda untuk ditetapkan sebagai Penjahat Kemanusiaan dan setiap saat bisa ditangkap dan diadili disana. Khusus bagai AKBP Imam Setyawan,SIK dia sudah dua kali terlibat melakukan kejahatan kemanusiaan, pertama dia merobek perut dari Yawan Wayeni dengan bayonet setelah tertangkap karena dituduh terlibat tindak pidana makar semasa Imam menjawab Kapolres Yapen dan kedua dia menjadi otak pelaku penyerangan warga sipil pasaca KRP III yang menewaskan 6 [enam] warga sipil dan ratusan lainnya luka bahkan ada yang hilang.
Saya memandang bahwa tindakan AKBP Imam Setyawan, SIK dan jajarannya dan tindakan hukum yang dialaminya menunjukkan jelas-jelas kepada dunia bahwa IMPUNITAS tetap berlangsung di Negara Hukum Republik Indonesia dan khusus di Papua dengan menggunakan label separatis dan makar, aparat keamanan negara bisa bertindak sewenang-wenang dan sistematis membunuh secara biadab rakyatnya sendiri dan kemudian tidak dihukum sesuai aturan dan mekanisme hukum nasional yang sudah ada dan berlaku.

Demikian komentar !!!
Peace,

Yan Christian Warinussy, SH
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PERADIN/Korwil DPP PERADIN di Papua Barat/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award tahun 2005 dari Canada.

Sejarah: Konspirasi Amerika dan Indonesia atas Papua

2012-01-20T06:19:00.000-08:00

Washington, DC - 8 Juli 2004 - "Anda harus memberitahu [Soeharto] bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat," tulis penasihat keamanan nasional Henry Kissinger Presiden Nixon pada malam tahun 1969 kunjungan Juli Nixon ke Indonesia. Pada peringatan ke-35 yang disebut "Act of Free Choice" Papua Barat dan pemilihan presiden Indonesia pertama yang langsung, Arsip Keamanan Nasional baru-baru diposting dokumen dideklasifikasi pada pertimbangan kebijakan AS yang mengarah ke kontroversial aneksasi Indonesia 1969 wilayah itu. Rincian dokumen Amerika Serikat dukungan untuk berat tangan pengambilalihan di Indonesia Papua Barat Papua meskipun ada penentangan yang luar biasa dan PBB persyaratan untuk penentuan nasib sendiri yang sejati.

Latar belakang

Ketika Indonesia merdeka dari Belanda pada 1949, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan atas wilayah Irian Barat. Dari 1949 sampai 1961 pemerintah Indonesia berusaha untuk "sembuh" West New Guinea (kemudian dikenal sebagai Irian Barat atau Papua Barat), dengan alasan bahwa wilayah, bagian dari bekas Hindia Timur Belanda, sah milik dengan Indonesia.

Pada akhir 1961, setelah berulang kali mencoba dan gagal untuk mengamankan tujuan-tujuannya melalui PBB, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan mobilisasi militer dan mengancam akan menyerang Barat New Guinea dan lampiran itu dengan paksa. Pemerintahan Kennedy, takut bahwa oposisi tuntutan AS untuk Indonesia bisa mendorong negara menuju komunisme, pembicaraan yang disponsori antara Belanda dan Indonesia pada musim semi 1962. Negosiasi berlangsung di bawah bayang-bayang serbuan militer ke Indonesia berlangsung West New Guinea dan ancaman invasi Indonesia.

AS-pembicaraan yang disponsori menyebabkan Agustus 1962 Perjanjian New York, yang diberikan Indonesia kendali Irian Barat (yang segera berganti nama menjadi Irian Barat) setelah masa transisi singkat diawasi oleh PBB. (Catatan 1) Perjanjian tersebut wajib Jakarta untuk melakukan pemilihan tentang penentuan nasib sendiri dengan bantuan PBB selambat-lambatnya 1969. Setelah di kontrol, Namun, Indonesia cepat bergerak untuk menindas perbedaan pendapat politik oleh kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan langsung untuk wilayah tersebut.

Para pejabat Amerika memahami sejak awal bahwa Indonesia tidak pernah akan memungkinkan Irian Barat menjadi independen dan bahwa itu tidak akan pernah membiarkan tindakan yang berarti penentuan nasib sendiri untuk mengambil tempat. Johnson dan Nixon administrasi sama-sama enggan untuk menantang kekuasaan Indonesia atas Irian Barat, terutama setelah rezim anti-komunis konservatif Jenderal Suharto mengambil alih pada tahun 1966 menyusul upaya kudeta yang gagal yang menyebabkan pembantaian dari 500.000 Komunis diperkirakan dugaan. Soeharto dengan cepat pindah ke meliberalisasi perekonomian Indonesia dan membukanya ke Barat, melewati undang-undang investasi asing baru pada akhir 1967. Perusahaan pertama yang mengambil keuntungan dari hukum adalah perusahaan pertambangan Amerika Freeport Sulphur, yang memperoleh konsesi untuk saluran besar tanah di Irian Barat yang mengandung cadangan emas dan tembaga. (Catatan 2)

Selama enam minggu dari Juli hingga Agustus 1969, para pejabat PBB melakukan apa yang disebut "Act of Free Choice." Di bawah artikel Perjanjian New York (Pasal 18) semua orang Papua dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri harus dilakukan sesuai dengan praktek internasional. Sebaliknya, pihak berwenang Indonesia 1022 dipilih Papua Barat untuk memilih publik dan secara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia.

Meskipun bukti yang signifikan bahwa Indonesia telah gagal untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, pada November 1969 PBB "mencatat" dari "Act of Free Choice" dan hasilnya, sehingga memberikan dukungan dari badan dunia untuk aneksasi Indonesia.

Tiga puluh lima tahun kemudian, karena Indonesia memegang yang pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung, masyarakat internasional telah datang untuk mempertanyakan keabsahan pengambilalihan Jakarta Papua Barat dan manusia yang sedang berlangsung pelanggaran hak asasi di sana. Pada bulan Maret, 88 anggota Parlemen Irlandia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau peran PBB dalam UU 1969 of Free Choice, bergabung dengan Afrika Selatan Desmond Tutu dan Archibishop sejumlah organisasi non-pemerintah dan Parlemen Eropa. Pada tanggal 28 Juni 2004, sembilan belas US Senator mengirim surat kepada Annan mendesak penunjukan Perwakilan Khusus ke Indonesia untuk memantau situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan wilayah Aceh.

Dokumen

Arsip posting ini termasuk rahasia Februari 1968 kabel dari Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green. Setelah percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik tentang situasi di Irian Barat, Green menyimpulkan bahwa kondisi di wilayah itu adalah "jauh dari memuaskan dan memburuk." Sebuah kabel berikutnya melaporkan bahwa Indonesia adalah "terlambat dan hampir putus asa mencari untuk mengembangkan dukungan di kalangan rakyat Irian Barat" untuk "Act of Free Choice."

Sebuah perjalanan konsuler untuk Irian Barat pada awal 1968 mengamati bahwa "pemerintah Indonesia mengarahkan upaya utama" di wilayah itu untuk "memelihara fasilitas politik yang ada dan perbedaan pendapat politik yang menekan." Karena kelalaian, korupsi dan penindasan di tangan penguasa Indonesia, para pengamat Barat hampir bulat setuju bahwa "Indonesia tidak bisa memenangkan sebuah pemilihan umum terbuka" dan bahwa sebagian besar penduduk Irian Barat yang disukai kemerdekaan.

Pada bulan Juli 1968 Duta Besar yang ditunjuk PBB Fernando Ortiz Sanz tiba di Jakarta sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk membantu Indonesia dengan Irian Barat plebisit, seperti yang disebut oleh Perjanjian New York 1962.

Sebuah kabel rahasia dari Kedutaan Besar AS kepada Departemen Luar Negeri diuraikan saham di mendatang "Act of Free Choice." Sementara memperingatkan bahwa pemerintah AS "seharusnya tidak terlibat langsung dalam masalah ini," khawatir Duta Besar Hijau yang Ortiz Sanz atau anggota PBB lainnya mungkin "bertahan untuk pemilihan umum bebas dan langsung" di Irian Barat, frustasi niat Indonesia untuk mempertahankan wilayah itu di semua biaya. Akibatnya, pejabat AS dan Barat lainnya khawatir tentang kebutuhan untuk bertemu dengan Ortiz Sanz untuk "membuat dia menyadari realitas politik." Dalam Airgram rahasia Oktober 1968 Kedutaan Besar AS melaporkan bahwa Ortiz lega sekarang "mengakui bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan dari sudut pandang kepentingan PBB, serta Pemerintah, bahwa hasil selain kelanjutan Irian Barat dalam kedaulatan Indonesia harus muncul. "

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak kemungkinan orang satu, satu-suara plebisit di Irian Barat, bersikeras hanya pada serangkaian lokal 'konsultasi' dengan hanya lebih dari 1.000 pemimpin suku yang dipilih tangan (dari perkiraan populasi 800.000), dilakukan pada bulan Juli 1969 dengan antara 6,000-10,000 pasukan Indonesia tersebar di seluruh wilayah. Sebagai Kedutaan Besar AS memasukkannya ke dalam telegram 1969 Juli:

Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat sedang berlangsung seperti tragedi Yunani, ditakdirkan kesimpulan. Protagonis utama, Pemerintah RI, tidak dapat dan tidak akan mengizinkan resolusi lain dari masuknya Irian Barat terus di Indonesia. Kegiatan pembangkang cenderung meningkat tetapi pasukan bersenjata Indonesia akan dapat mengandung dan, jika perlu, menekan hal itu.

Duta Besar Frank Galbraith dicatat pada tanggal 9 Juli 1969 yang lalu telah mendorong pelanggaran sentimen anti-Indonesia dan pro-kemerdekaan yang kuat di semua tingkat masyarakat Irian, menyatakan bahwa "mungkin 85 sampai 90%" penduduk "yang dalam simpati dengan Papua Merdeka penyebabnya. " Selain itu, Galbraith diamati, terakhir operasi militer Indonesia, yang mengakibatkan kematian ratusan, mungkin ribuan warga sipil, "telah dirangsang ketakutan dan rumor genosida dimaksudkan antara orang Irian."

Presiden Nixon dan penasihat keamanan nasional Henry Kissinger berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 1969 sementara "Act of Free Choice" sedang berlangsung. Meningkatkan hubungan dengan rezim otoriter di Indonesia jelas paling penting dalam pikiran Kissinger, yang ditandai Suharto sebagai "orang militer moderat ... berkomitmen untuk kemajuan dan reformasi." Dalam dokumen rahasia Nixon pengarahan (Dokumen 9 dan Dokumen 10) untuk kunjungan Kissinger mengatakan kepada Presiden datar "Anda tidak harus menaikkan isu" Irian Barat dan berpendapat "kita harus menghindari identifikasi AS dengan tindakan itu." Gedung Putih umumnya diadakan untuk posisi ini selama periode sebelum dan setelah "Act of Free Choice."

Meskipun mereka mengakui kekurangan yang mendalam dalam UU dan dalam niat Indonesia, para pejabat AS tidak tertarik dalam menciptakan masalah untuk rezim Soeharto yang mereka lihat sebagai nonaligned tapi pro-Washington. Sementara AS tidak bersedia untuk secara aktif campur tangan atas nama Indonesia (sebuah aksi mereka berpikir tidak perlu dan kontraproduktif) di PBB untuk memastikan penerimaan Majelis cepat Umum pengambilalihan resmi di Indonesia Papua Barat, AS diam-diam menandakan bahwa itu tidak tertarik pada perdebatan panjang atas masalah itu dipandang sebagai kepastian dan marginal untuk kepentingan AS. Dalam sebuah memo pengarahan rahasia untuk pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Soedjakmoto, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengungkapkan keyakinan bahwa kecaman internasional dari "Act of Free Choice" cepat akan memudar, yang memungkinkan Administrasi Nixon untuk bergerak maju dengan rencana untuk menempa lebih dekat hubungan militer dan ekonomi dengan rezim otoriter di Jakarta.

Dokumen

Dokumen 1
29 Februari 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green melaporkan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Irian Barat. Malik menunjukkan kemungkinan mengurangi lebih dari 10.000 tentara Indonesia di Irian melayani. Dia juga mengisyaratkan Indonesia akan bersikeras pada cara tidak langsung untuk memastikan keinginan penduduk wilayah pada tahun 1969, mungkin mengandalkan para pemimpin suku yang dapat diinduksi dengan "nikmat bagi mereka dan suku mereka." Hijau mengungkapkan keprihatinan tentang situasi "memburuk".

Dokumen 2
2 Mei 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green, laporan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di mana Malik menguraikan beberapa langkah Jakarta melakukan dalam upaya untuk membangun dukungan di kalangan rakyat Irian Barat untuk merger dengan Indonesia.

Dokumen 3
10 Mei 1968
Perihal: Konsuler Perjalanan ke Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Pada bulan Januari 1968, Konsul Politik Kedutaan Thomas Reynders kunjungan Irian Barat selama satu bulan. Reynders mengamati tingkat yang relatif rendah pembangunan ekonomi di wilayah ini sejak Indonesia mengambil alih kontrol pada tahun 1962, mencatat bahwa "kehadiran pemerintah Indonesia di Irian Barat dinyatakan terutama dalam bentuk Angkatan Darat." Reynders menyimpulkan, seperti yang telah pengamat Barat hampir semua, bahwa "Indonesia tidak akan menerima Kemerdekaan untuk Irian Barat dan tidak akan mengizinkan plebisit yang akan mencapai hasil seperti itu" dan catatan antipati "atau kebencian langsung diyakini memendam terhadap Indonesia dan Indonesia dengan Irians Barat di daerah yang relatif maju dan canggih. "

Dokumen 4
20 Agustus 1968
Subject: Saham di Irian Barat "Act of Free Choice"
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS Marshall Green menunjukkan "Act of Free Choice" di Irian Barat "Mungkin juga isu politik yang paling penting di Indonesia selama tahun mendatang." Catatan Bahasa Indonesia "dilema" dalam mencari "merancang beberapa cara untuk melakukan pemastian bermakna yang tidak akan melibatkan resiko yang nyata kehilangan Irian Barat." Hijau mengingatkan Departemen Luar Negeri, dalam mendorong pendekatan tangan-off oleh AS, bahwa "kita berhadapan dengan usia batu dasarnya, kelompok-kelompok suku buta huruf" dan bahwa "pemilihan umum yang bebas di antara kelompok-kelompok seperti ini akan lebih dari lelucon daripada Indonesia bisa merancang mekanisme dicurangi. "

Dokumen 5
4 Agustus 1968
Perihal: "Act of Free Choice" di Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Marshall Green menulis kepada Sekretaris Asisten Wakil Negara Asia Timur dan Pasifik G. McMurtry Godley mengungkapkan keprihatinan atas pandangan Perwakilan Khusus PBB untuk Irian Barat Ortiz Sanz. Hijau merekomendasikan bahwa "dalam pandangan taruhan tinggi ... kita harus melakukan apapun yang kita dapat secara tidak langsung untuk membuatnya menyadari realitas politik" mengenai niat Indonesia terhadap Irian Barat.

Dokumen 6
4 Oktober 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Politik Kedutaan Konsul Jack Lydman menjelaskan hasil kunjungan orientasi terakhir Ortiz Sanz untuk Irian Barat dan menegaskan bahwa Sanz sekarang "mencoba untuk merancang rumus untuk" tindakan pilihan bebas "di Irian Barat yang akan mengakibatkan penegasan kedaulatan Indonesia" belum "bertahan dalam ujian opini internasional."

Dokumen 7
9 Juni 1969
Perihal: Penilaian dari situasi Irian
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Pada malam dari "Act of Free Choice," menawarkan kedutaan AS penilaian yang sangat penting dari tekad Indonesia untuk memastikan integrasi Irian Barat itu, menyimpulkan bahwa dari sudut pandang Jakarta "pemisahan tidak terpikirkan." Setelah merinci upaya Indonesia untuk menekan "semakin putus asa" pendukung kemerdekaan Irian Barat, Kedutaan menyimpulkan dengan kepedulian kepada "hubungan Indonesia masa depan dengan orang Irian," banyak dari mereka menampilkan "antagonisme bernanah dan ketidakpercayaan terhadap Indonesia."

Dokumen 8
9 Juni 1969
Perihal: Irian Barat: The Nature of Oposisi
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Galbraith menawarkan penilaian rinci dari pandangan berbagai kelompok Irian menentang integrasi dengan Indonesia dan kemerdekaan advokasi, termasuk Gerakan Papua Merdeka (OPM). Dia mengamati bahwa "oposisi terhadap Pemerintah berasal dari kekurangan ekonomi selama bertahun-tahun, represi militer dan ketidakteraturan, dan maladministrasi," dan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok anti-Indonesia akan mampu mengubah hasil akhir dari "Act of Free Choice."

Dokumen 9 dan 10
10 Juni dan 18 Juli 1969
Perihal: Jakarta Kunjungi: Pertemuan Anda dengan Presiden Suharto
Henry Kissinger, Memorandum untuk Presiden

Penasihat keamanan nasional Henry Kissinger celana Presiden Nixon pada kunjungannya ke Indonesia dan percakapan mungkin dengan Presiden Indonesia Soeharto. Kissinger berpendapat bahwa tidak ada bunga AS untuk terlibat dalam masalah Irian Barat dan bahwa itu adalah orang-orang tertentu yang akan memilih integrasi dengan Indonesia. Dalam poin Nixon berbicara, Kissinger mendesak agar Presiden menahan diri dari mengangkat isu kecuali untuk dicatat simpati AS dengan kekhawatiran Indonesia.

Dokumen 11
25 Agustus 1969
Perihal: Panggilan oleh Duta Besar Indonesia Soedjakmoto
A.S. Departemen Luar Negeri, Nota Rahasia

Paul Gardner celana Asisten Menteri Luar Negeri Marshall Green pada kunjungan dengan Duta Besar Indonesia untuk Soedjakmoto AS, yang diperkirakan akan meminta bantuan dari AS dalam "mempersiapkan kelancaran penanganan PBB" dari "Act of Free Choice" di Majelis Umum.

Catatan:

1. Untuk gambaran yang sangat baik dari kejadian yang menyebabkan Perjanjian New York, lihat Jones, Matius. Konflik dan Konfrontasi di Asia Tenggara, 1961-1965: Inggris, Amerika Serikat, Indonesia dan Malaysia Penciptaan (Cambridge: Cambridge Press, 2002): 31-62; CLM Penders. Barat Nugini bencana: Kolonisasi Belanda dan Indonesia, 1945-1962 (Hawaii, 2002); John Saltford. PBB dan Pengambilalihan Indonesia Papua Barat, 1962-1969 (Routledge, 2003).

2. Denise Leith. Politik Kekuasaan: Freeport di Indonesia Soeharto (Hawaii, 2003)

Sejarah Gerakan kebangkitan Seni dan Budayawan Papua Barat

2012-01-20T04:59:00.000-08:00

Gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di pelopori oleh Arnol Aap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972 yang dimulai dari gereja-geraja, panggung hingga terakhir di RRI nusantara lima Jayapura. Gerakan ini tumbuh dan berkembang, yangn kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Aap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak, Nuri, yang menurut orang Biak adalah burung suci, tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di binasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.
Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.
Di Jayapura sekitar 800 Masyarakat Papua melakukan pelarian ke Perbatasan Indonesia – PNG sebagai protes mereka atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Sementara di Jakarta, Simon Otis Piaref, Johannes Rumbiak, Jopie Rumanjau dan Loth Sarakan, mempertanyakan nasib Arnold Ap ke DPR-RI, karena dikejar-kejar maka mereka melakukan lompat pagar dan meminta suaka politik di kedutaan Belanda. Sikap yang diambil oleh Simon O Piaref dan kawan-kawan ini, adalah sikap protes atas sikap dan tindakan Indonesia yang tidak manusiawi di tanah Papua Barat. Pada hari yang sama sekitar 300 masyarakat Papua melakukan long mark mengatar mayat Al. Arnol Ap dari Jayapura menujuh tanah hitam, tempat peristerahatan terakhir Al. Arnold Ap.

MATINYA DEMOKRASI DI INDONESIA

2012-01-19T00:15:00.000-08:00

Dalam ruang yang sempit ini, pembicaraan mengenai pelanggaran HAM di Papua atau legalitas PEPERA tahun 1969 ditanggapi sebagai indikasi makar dan ancaman terhadap NKRI. Opini publik mengenai Papua dibayang-bayangi oleh peristiwa lepasnya Timor Timur dan sikap anti asing. Ketidakadilan dan peristiwa - peristiwa kekerasan diabaikan atas nama kesatuan bangsa, sementara kelompok - kelompok masyarakat yang menyuarakan keprihatinan terhadap kekerasan atau mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dicap sebagai antek asing. Menariknya, opini publik dan pemerintah pusat mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa menyadari bahwa ada masalah yang tidak kalah serius di halaman rumah sendiri. Ini menunjukan bahwa masyarakat sebenarnya mampu melihat sisi -sisi lain dari tuntutan kemerdekaan entah itu Palestina maupun Papua, namun bahasa politik yang tersedia bagi diskusi ini di tanah air tidak tersedia.

Kesempitan bahasa politik rupanya juga berujung pada pembatasan kebebasan politik. Kebebasan berpendapat yang semestinya dijamin oleh hukum seolah-olah tidak berlaku ketika berhadapan dengan persoalan Papua.Orang-orang Papua tidak menikmati kebebasan politik yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain.

Ketika orang Yogyakarta ramai-ramai menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan Jakarta yang dianggap menganggu keistimewaan daerah ini, reaksi pemerintah pusat sangat lunak. Pemerintah juga tidak banyak bertindak ketika beberapa kelompok masyarakat terang-terangan secara publik menyatakan tujuan organisasinya untuk mendirikan negara agama di Indonesia, agenda politik yang intinya membubarkan negara ini dan bukan hanya melepaskan diri dari negara. Di sisi lain, ketika hal yang sama disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua, entah itu pemuda, perempuan, gereja. atau kelompok adat, mereka dituduh separatis atau makar.

Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 154 dan 155 KUHP yang dulu biasa dipakai untuk menindak para aktivis dan membatasi kebebasan berbicara adalah inskonstituonal. Penghapusan pasal-pasal karet mengenai perbuatan penyebaran kebencian kepada pemerintah ini mendorong kemajuan demokrasi. Tetapi mesti diingat bahwa saat ini ( Juli 2010), masih ada 34 orang tahanan politik yang meringkuk di penjara-penjara di Papua karena di tuduh makar. Sebagian di antaranya digelandang ke penjara begitu saja hanya karena membawa atau mengibarkan bendera Bintang Kejora ( Media Indonesia. 9 Juli 2010).

Demokrasi Indonesia jelas kewalahan menangani persoalan Papua. Mekanisme politik yang baru belum berhasil mendekatkan proses pengambilan keputusan yang menentukan hidup rakyat banyak ke warga asli Papua kecuali di atas kertas. Kendali politik dalam banyak hal masih berada di tangan Jakarta dan belum akan di lepas untuk masa-masa yang akan datang. Kehadiran militer yang masif dan sempitnya ruang politik untuk dialog yang jujur semakin membatasi kemungkinan untuk mencari solusi yang memadai bagi persoalan Papua. Akibatnya, rakyat Papua akan terus merasa menjadi orang asing di atas tanah mereka sendiri dan kebijakan -kebijakan pembangunan akan dianggap sebagai bentuk arogansi Jakarta.

Papua adalah cermin yang jujur bagi perjalan demokrasi di Indonesia. Ia menggugah kita dari kebanggaan semu ketika menepuk dada sebagai negara demokrasi besar. Kegagalan yang paling mendasar adalah bawah ternyata kita belum bisa mendengarkan suara rakyat Papua dan memahami harapan-harapan mereka yang sesungguhnya.

TAK AKAN PERNAH MATI

2012-01-18T13:42:00.000-08:00

      Hak, budaya,latar belakang sejarah dan realitas sekarang yang menjadi latar belakang perjuangan Rakyat Papua Barat.
      Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latar belakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat.
    Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan.
    Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika.

SEKOLAH, CANDU ATAU KAPITALISME LICIK?

2012-01-18T13:20:00.000-08:00

"SCHOOL is dead,'' kata Everett Reimer. Riemer terlalu berlebihan? Boleh jadi, iya. Sebab, bukankah sekolah belum betul-betul mati. Ia masih berdenyut. Gedung-gedungnya masih tegak berdiri; guru dan murid-muridnya pun masih datang setiap pagi dan pulang menjelang siang. Untuk sementara, abaikan saja dulu soal fungsinya.
Bukankah ajakan Ivan Illich tentang gerakan masyarakat tanpa sekolah (deschooling society), pada tataran praksis tak pernah bersambut secara "menggembirakan'', kecuali gemanya pada tingkat wacana.
"Tapi sekolah hanya membuat sengsara,'' keluh seorang petani desa yang setiap tahun harus menggadaikan sawah atau menjual ternak untuk membayar uang pangkal, SPP, BP3, seragam, sepatu, tas, kaus olahraga, dan seribu satu kebutuhan sekolah, demi anak-anaknya bisa duduk di bangku institusi pendidikan formal itu selama belasan tahun.
Seperti orang tua lain, apa saja dia lakukan, asalkan anak-anak bisa ke sekolah. "Kalau perlu, apa pun dijual untuk sekolah,'' demikian bunyi slogan kampanye pendidikan yang dengan enteng, tanpa beban dosa, disuarakan oleh aparat pemerintah.
Ketika pesan semacam itu tertelan apa adanya oleh warga petani desa, atau yang satu strata sosial-ekonomi dengannya, lingkaran setan pendidikan dan kemiskinanlah yang sedang terbentuk. Sekolah, sebagai institusi pendidikan yang sering dianggap paling tersistematika, tidak saja tak mampu mengangkat warga negeri ini dari relung kemiskinan, tetapi justru mempercepat pemiskinan. Sistem pendidikan yang amburadul, telah menyebabkan pemiskinan secara kultural, sedangkan penyelenggaraannya yang tanpa tanggung jawab pemerintah secara memadai terutama dalam hal pendanaan, makin memerosokkan warganya ke dalam palung kemelaratan.
Ketika harta telah terkuras untuk mengongkosi anak sekolah, jangan lantas terlalu berharap itu akan menjadi investasi. Setelah lulus, belum pasti anak memperoleh pekerjaan. Kalau pun dapat, belum tentu cucuk. Anak tak sampai putus sekolah atau tinggal kelas saja mungkin sudah dianggap mendingan.
Kecuali mimpi-mimpi, dan secuil harapan, tak perlu bertanya apa yang bisa diberikan oleh sekolah. Dua belas tahun hanya untuk duduk, mendengar guru berceramah di depan meja kelas, mencatat hal-hal yang sebenarnya cukup difotokopi, dan menjadi beo yang terampil menghafal, serta memilih jawaban yang telah disediakan, rasanya hanya sebuah aktivitas yang amat panjang nan menjemukan. Sungguh terlalu mahal!
Bahkan untuk menjawab (tepatnya memilih) soal yang telah tersediakan, dengan materi yang telah berulang-ulang disampaikan di dalam kelas, kehadiran lembaga bimbingan belajar (tepatnya lembaga bimbingan pengerjaan soal tes) masih didewa-dewakan. Pelacuran pendidikan (meminjam istilah Direktur Primagama Drs Kalis Purwanto MM) atau kriminalisasi pendidikankah (istilah Triyanto Triwikromo) yang telah terjadi?
Cara belajar siswa aktif (CBSA) memang pernah diagungkan sejak sekitar dua dekade lalu. Sayang, sekalipun sebagian dari jiwanya baik, raganya rusak. Itu karena terjadi paradoksal antara filosofi dasar dan praksis pengajarannya. Uji coba penerapan perangkat teknis media kodifikasi dan dekodifikasi Paulo Friere telah bergulir, namun secara tegas pemberlakuan penuh dengan taat asas pada prinsip dasar metodologi konsientisasi dan gagasan humanisasi pendidikan, yang justru menjadi paradigma pokoknya, ditolak.
Membongkar Sekolah
Tak berlebihan jika Ivan Illich dengan sangat kritis membongkar sistem pendidikan sekolah dan mendakwanya telah melahirkan degradasi kemanusiaan. Manusia melalui pendidikan formal menjadi makin jinak dan terdomestikasikan. Maka, dengan sangat radikal pula ia menawarkan program bebas sekolah, masyarakat tanpa sekolah.
Keluhan terhadap sekolah boleh saja terus menggema. Kecaman terhadap sekolah boleh saja, dan memang semestinya, selalu mengumandang.
Sekolah sudah teramat sering disesali, tapi pada saat bersamaan sekaligus juga amat didambakan. Ia boleh salah, tapi harus tetap ada dan dibutuhkan. Dia tak menunjukkan hal lain kecuali ketakberdayaan menghadapi kepelikan sebuah sistem yang telah sedemikian mapan dan berkuasa, sekaligus menjadi ungkapan penghargaan yang berlebihan tinggi pada keberadaaan lembaga yang mewakili sistem tersebut.
Sekolah tetap berjaya dan akan selalu benar atau dibenarkan. Para guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, dan pejabat pendidikan, lewat aturan dan kebijakan yang mereka buat, bisa saja salah karena melawan hakikat pendidikan. Tetapi sekolah sebagai sistem dan pranata sosial tak pernah salah dan kalah. Yang salah dan memang sering dipersalahkan adalah yang gagal dengan sepenuh hati menjalaninya.
Sekolah, dalam konteks seperti itu, tak lebih dan tak kurang sebagai candu. Selalu diburu, karena dengannya anak-anak akan dibawa pada mimpi-mimpi tentang masa depan. Dengannya, anak-anak dibawa untuk melupakan masa kini, seraya mencerabutkan mereka dari realitas yang melingkupi. Hingga seorang anak petani yang belajar di sekolah pertanian pun enggan memegang cangkul dan bajak.
Padahal, sebagaimana dirumuskan oleh Benjamin Bloom, sekolah semestinya menggarap wilayah taksonomi pendidikan, yakni bertugas mendidik anak agar menjadi insan yang berwatak (ranah afektif), berpengetahuan (ranah kognitif), dan berketerampilan (ranah psikomotorik). Pada tataran konseptual, hal itu telah terumuskan, bahkan pada pembuatan program satuan pelajaran. Namun pada dataran praksis pengajaran, rumusan itu lebih banyak yang mandul peran dan fungsinya.
Pada sisi lain, senantiasa terjadi pengisapan terhadap kaum marginal dengan selubung suci yang bernama sekolah. Pada aspek ini sekolah telah memainkan peranan sebagai lembaga kapitalisme yang licik.
Pemerintah dan pemilik modal besar adalah pihak yang berada pada sudut manis relasi itu. Sebaliknya, para guru, siswa, dan orang tua berada pada sudut yang pahit. Guru tidak tetap (GTT), guru honorer, atau wiyata bakti merupakan sosok yang berada pada sudut terpahit.
Memang tak bisa disangkal, tak semua pemilik sekolah selalu profit oriented. Tak sedikit sekolah, terutama di kawasan pinggiran kota dan pedesaan, yang didirikan atas dasar kebutuhan riil dan jauh dari orientasi keuntungan material. Justru di tengah-tengah berbagai keterbatasan, para pendirinya selalu berasaha agar sekolah semacam itu tak bangkrut atau ditutup pemerintah.
Tak semua sekolah menjadi candu ataupun kapitalisme yang licik. Namun, pesimisme Margaret Mead masih saja mengema, "Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya ia melarangku sekolah.'' (18)

Dialog Terbuka dan Panggung Budaya Solidaritas untuk Papua

2011-12-16T04:39:00.000-08:00

Untuk semua teman-teman pecinta kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, kehadiran anda kami harapkan pada :

Sabtu 17 Desember 2011 pukul 14.00 s/d 17.00: Dialog Terbuka interaktif "Penyelesaian persoalan buruh Freeport dan rakyat Papua”. Akan dihadiri oleh:
• Tri Puspital (SPSI PT. FI)
• Stanley Yoseph Adi Prasetyo (KOMNAS HAM)
• Sahat Sinurat (Direktur PPHI)*
• Siti Maemunah (JATAM)
• Haris Azhar (KONTRAS)
• Bernard Agapa (Aliansi Mahasiswa Papua)
• Alves Fonataba (Solidaritas untuk Buruh Freeport)

Pukul 17.00 s/d 18.00: Pengumuman hasil sementara pengumpulan koin solidaritas untuk pemogokan buruh Freeport, penyerahan simbolik koin dari buruh-buruh di Jakarta.

Pukul 18.00 s/d 18:30: Pemutaran film-film pendek Papua; Slide foto perjuangan dan solidaritas untuk rakyat Papua.

Pukul 18:30 s/d 19:30: Orasi budaya terkait tema hak-hak perempuan, buruh, kaum muda, mahasiswa, masyarakat adat, korban kekerasan, hak atas tanah dan kelestarian lingkungan di Papua. Menghadirkan kawan-kawan aktivis: Odi-Saryono (FPBJ), Oki (KPOP), Dian Novita (Perempuan Mahardhika), Yugo (FMN), Khalisah Khalid (SHI), Mugiyanto (IKOHI), Monang (AMAN), dan Idham Irsyad (KPA).

Pukul 19.30 s/d selesai:
Pertunjukan musik dan puisi oleh:
• Melanie Subono
• Teater Jalira
• The Comen Rasta
• Wulan
• Ras Muhammad
• Maria Sahida
• Sanggar Anak Talang
• ... [teman-teman yang ingin ikut menyumbangkan karya dapat meng hubungi: 0857-80640702 (Bonay) paling lambat 16/12/2011]