Paschallist Blog

Antara Filsafat dan Cinta

2018-03-29T13:21:00.000+07:00

Hannah Arendt - Martin Heidegger

"Nona Arendt yang terhormat", demikian awal surat tanggal 10 Februari 1925 yang ditulis Martin Heidegger kepada salah satu mahasiswinya yang paling cerdas, Hannah Arendt.

Ketika sang mahasiswi meresponnya, 4 hari kemudian --tepat Hari Valentines-- Heidegger mengawali surat berikutnya dengan "Hannah Sayang" !

Itulah awal kisah cinta dua pemikir besar dalam bidang filsafat yang pemikiran mereka masih berpengaruh hingga saat ini.

Heidegger adalah salah satu filsuf besar abad 20 yang menggagas fenomenologi dan eksistensialisme di Universitas Freiburg, Jerman. Karya pentingnya adalah Being and Time/Sein und Zeit.

Sedangkan Arendt kemudian dikenal sebagai filsuf politik yang banyak membahas topik totalitarianisme. Bukunya yang paling terkenal, The Origins of Totalitarianism, 1951, juga buku laporannya tentang pengadilan penjahat Nazi, Eichmann in Jerusalem: A Banality of Evil, 1963 (dua buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia).

Kisah cinta Heidegger-Arendt ini mirip kisah cinta dua filsuf besar lainnya, Jean-Paul Sartre dengan filsuf sekaligus feminis kontroversial Simone de Beauvoir (karya-karya filsafat eksistensialisme Sartre sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, juga karya-karya sastranya; demikian pula karya2 Simone de Beauvouir misalnya yang fenomenal, The Second Sex, 1949, yang baru diIndonesiakan 2017).

Ketika keduanya pertama kali bertemu dan saling jatuh cinta, Heidegger berusia 35 tahun, sedangkan Hannah Arendt baru berusia 18 tahun. Hannah sangat mengagumi kapasitas intelektual Heidegger, sebaliknya sang profesor filsafat itu juga mengagumi kecerdasan mahasiswinya, selain tentu kecantikan klasiknya.

Seperti semua kisah klasik, kisah cinta mereka pun mengalami pasang surut, berpisah untuk waktu lama, kembali bersambung di usia senja.

Hubungan mereka merenggang ketika Nazi mulai berkuasa di Jerman. Sebagai putri berdarah Yahudi, Arendt merasa kecewa ketika Heidegger mendekat ke Nazi, bahkan diangkat pihak Nazi sebagai Rektor Universitas Freiburg.

Saat itu Hannah dan keluarganya harus hidup dalam persembunyian dan terpaksa lari ke Prancis. Dia sempat ditahan di Paris. Setelah itu dia pindah ke Amerika.

Hannah Arendt dua kali menikah, namun itu hanyalah "pelarian", cinta sejatinya adalah Heidegger.
Setelah 25 tahun berpisah, keduanya berjumpa lagi tahun 1950, saat usia mereka tidak muda lagi. Cinta lama mereka bersemi kembali, walaupun keduanya masing2 masih terikat perkawinan.

Surat-surat mereka dalam kurun waktu 1950 hingga 1960 membuktikan betapa mendalamnya cinta mereka.

Cinta yang mendalam, saling mengagumi kapasitas intelektual masing-masing, membuat hubungan mereka berdua tetap langgeng hingga ajal memisahkan mereka.

Hannah Arendt meninggal tahun 1975 dalam usia 69 tahun. Heidegger meninggal tahun berikutnya, 1976, dalam usia 86 tahun.

Salam sayang untukmu. 😘😘😘

Orang-Orang Eropa Pada Masa Lampau di Papua (Abad 15-18)

2018-02-06T17:03:00.001+07:00

Beberapa catatan singkat kontak orang-orang eropa di Tanah Papua pada tahun 1500-an hingga 1800-an.

THE FIRST MAP OF NEW GUINEA (Sumber: papuaweb.org)

Dalam beberapa dokumen tertulis, orang Eropa pertama yang melihat Tanah Papua yang dahulu disebut Nederland Nieuw Guinea adalah orang Portugis yang bernama D’Abreu dan Serrano pada 1511, sedangkan orang pertama yang menginjakkan kakinya di atas bumi Pulau Nieuw Guinea adalah gubernur Portugis yang bernama Jorge de Menezes. De Menezes terdampar di Versiya (Warsa), suatu tempat di Kepala Burung ketika melakukan pelayaran dari Malaka ke Maluku pada 1526.

Meskipun para penjelajah berkebangsaan Portugis tersebut telah melihat dan menginjakkan kakinya di Pulau Nieuw Guinea, mereka tidak mengetahui nama pulau itu. Orang pertama yang menyebut nama penduduk dan daerah tersebut untuk pertama kalinya dalam laporan tertulis adalah seorang pelaut Portugis yang bernama Figafetta yang mengikuti Magelhaens dalam perjalanannya mengelilingi dunia, dan berada di sekitar Maluku pada 1521. Dalam laporannya disebutkan bahwa orang-orang kafir di Pulau Gilolo (sekarang Halmahera) berkuasa seorang raja Papua (Mansoben, 1995: 70).

Rekaan gambar Yñigo Ortiz de Retez

Orang Eropa berikutnya yang mengunjungi Pulau Nieuw Guinea adalah seorang pelaut Spanyol yang bernama Yñigo Ortiz de Retez yang tiba pada 20 Juni 1545 di tepi Sungai Ambermo (Sungai Mamberamo) yang terletak di pantai Utara Pulau Nieuw Guinea. Pada saat itu ia menamakan pulau itu Nueva Guinea dan menyatakan daerah itu milik raja Spanyol. Ketika Ortiz memberi nama pulau itu, dia teringat akan Guinea tua di Afrika karena penduduk Pulau Nieuw Guinea mempunyai kesamaan ciri-ciri fisik dengan penduduk Guinea di Afrika Barat yaitu warna kulitnya yang hitam dan rambutnya yang keriting (Mansoben, 1995: 70).

Hingga abad ke-17 pemerintah Belanda melalui VOC menjalankan politik non-intervensi atas wilayah Nieuw Guinea. VOC sangat memahami bahwa politik non-intervensi dilaksanakan sedapat mungkin. VOC menduga politik non-intervensi dapat dilaksanakan melalui perantaraan Tidore. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan VOC itu sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada saat itu.

Pada abad ke-18 VOC mengubah kebijakannya atas Nieuw Guinea. Perubahan kebijakan VOC itu berkaitan dengan adanya rencana dari 160 orang pedagang Inggris pada 1700 untuk mengirimkan kapal-kapalnya yang bertujuan untuk membeli rempah-rempah. VOC memandang perlu untuk memantau Nieuw Guinea apakah di daerah itu masih ditemukan pohon-pohon rempah-rempah. Meskipun pembabatan pohon-pohon rempah di berbagai tempat di Nieuw Guinea telah dilaksanakan oleh Tidore, pohonpohon rempah itu masih terus tumbuh, bahkan penanaman gelap ditemukan di Pulau Pisang dan Salawati. Oleh karena itu, pada 1705 VOC mengirim Jacob Weyland dengan membawa tiga buah kapal yaitu Geelvink, de Kraanvogel dan Nova Guinea untuk menjelajahi pantai pulau Nieuw Guinea.

Dalam penjelajahannya itu, Weyland menemukan sebuah pulau yang dinamakannya Manansawari Branderseiland kepada sebuah pulau di Teluk Doreh yang kemudian dikenal dengan Pulau Mansinam. Weyland juga menamakan Geelvinkbaai (sekarang Teluk Cenderawasih) kepada sebuah teluk besar yang dahulu bernama Teluk Swandirbu. Dari hasil pelayaran itu diketahui bahwa tidak ada jenis rempah yang baik ditemukan di Nieuw Guinea Utara. Selain itu, berdasarkan hasil pelayaran itu diketahui bahwa Sultan Tidore tampaknya memiliki pengaruh atas wilayah itu (Mededeelingen, 1920: 134-5; Kamma, 1981: 85).

Meskipun pada 1716 Tidore menyatakan ketidakmampuannya untuk menghukum perompak Papua, VOC tetap berpegang pada kekuasaan Tidore atas Nieuw Guinea. Namun VOC melakukan kerja sama dengan Tidore dalam pelayaran hongi ke Nieuw Guinea. Oleh karena itu, pada Agustus 1730 seorang Kopral Belanda yang bernama Enoch Christian Wiggers dikirim bersama pelayaran hongi untuk menyusuri pantai utara Nieuw Guinea. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengawasi keamanan laut pantai utara Nieuw Guinea dari gangguan perompak asal Halmahera maupun Papua yang mencari budak untuk diperjualbelikan. Namun VOC tidak berhasil menguasai tanaman rempah-rempah di wilayah itu (Mededeelingen, 1920: 135).

Ketika Pangeran Nuku melakukan pemberontakan pada 1780, VOC membatalkan kebijakan politik non-intervensi yang diberlakukannya selama satu setengah abad atas Nieuw Guinea. Orang-orang Papua terlibat dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Nuku itu. Pada 1783 Pangeran Nuku bersama armadanya menyerang Tidore. Pada masa itu juga orang-orang Inggris hadir kembali di Nieuw Guinea (Mededeelingen, 1920: 135). Pada Februari 1775 orang Inggris yang bernama Forrest tiba di teluk Doreh, yang juga melihat “Ossy” (Wosi) dan “Malsingham” (Mansinam) (Galis, 1948: 107).

Pada Agustus 1793 kapal Inggris yang bernama Duke of Clarence di bawah pimpinan Kapten John Hayes berlabuh di Teluk Doreh. Hayes bersama pasukan India-Inggris membangun benteng kecil di dekat pantai Teluk Doreh yang dinamakan Fort Coronation.

Pasukan Inggris yang menjaga benteng itu melakukan perdagangan barter dengan penduduk setempat. Namun beberapa hari kemudian hubungan mereka dengan penduduk setempat kurang menguntungkan karena adanya sikap permusuhan dari penduduk setempat. Pemicu permusuhan itu adalah sikap yang kurang sopan dari para prajurit-prajurit penghuni benteng itu. Mereka mandi bertelanjang bulat di laut tanpa menghiraukan kehadiran wanita Numfor yang ada di situ. Perilaku mereka itu dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap masyarakat Numfor, sehingga terjadi permusuhan antara prajurit Inggris tersebut dengan penduduk setempat. Oleh karena itu, ketika orang Inggris Mac Cluer dengan kapal Duchess of Clarence tiba pada November 1794 di Teluk Doreh, ia mengangkut sebagian pasukan itu dan pada April 1795 seluruh pasukan Inggris meninggalkan benteng itu (Kamma, 1981: 86).

Pangeran Nuku mengirimkan juga seorang utusan bersama kapal-kapal yang mengangkut kembali pasukan pendudukan itu ke Bengala. Kekuatan Pangeran Nuku untuk melancarkan teror di Maluku semakin meningkat karena Inggris secara diam-diam memberikan bantuan kepada Pangeran Nuku. Pemberian bantuan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk merebut kekuasaan atas kepulauan itu. Hal ini berarti Inggris secara tidak terbuka berperang melawan Republik Bataaf, Belanda.

Pada 1796 di Hindia diketahui bahwa perang telah terjadi antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pada 1800 VOC dihapuskan dan Dewan XVII digantikan oleh Dewan Koloni Asia. Kepergian orang-orang Inggris menyebabkan Nuku kehilangan sumber bantuan. Oleh karena itu, Pangeran Nuku berupaya melakukan pendekatan kepada Belanda. Akan tetapi ketika orang-orang Inggris hadir di Maluku pada 1801, Pangeran Nuku kembali memihak kepada Inggris dan meraih sukses sehingga Nuku bersama 5000 orang pengikutnya dapat melancarkan serangan di Ternate.

Pada 1802 diadakan perdamaian antara Inggris dan Belanda yang mengakui pengembalian Maluku kepada Republik Bataaf, tetapi pada 1810 Maluku jatuh ke tangan Inggris. Pada saat itu Gubernur Inggris Forbes membuat suatu perjanjian yang mengatur wilayah kekuasaan Tidore dan Ternate. Tidore menguasai daerah Manseray, Karandifur, Amberpur dan Amberpoon di Nieuw Guinea (Robide van Aa menyatakan yang dimaksud dengan daerah kekuasaan Sultan Tidore itu adalah daerah Suku-suku Mansarai atau Rumsarai, Karandifur atau Angradifur, Amberpur dan Amberpoon). Sultan Tidore memahami bahwa orang bertindak lebih bijak dalam kontrak itu untuk menyebutkan suku-suku dan bukan distrik. Pada saat itu penduduk Nieuw Guinea masih hidup berpindah-pindah dari tempat tinggal yang satu ke tempat yang lainnya. Dengan cara menyebut nama suku-suku, penduduk wilayah itu tetap patuh terhadap kekuasaan Sultan Tidore.

Kontrak 1810 memiliki arti internasional yaitu menyangkut hak-hak yang dapat diterapkan Belanda atas wilayah itu. Dalam Traktat London 1824 Inggris mengakui monopoli dagang Belanda di Maluku dan wilayah Niuew Guinea yang termasuk wilayah Tidore, tetapi lingkup kekuasaan di Nieuw Guinea tidak diuraikan.

Semua perjalanan penjelajahan Belanda di Nieuw Guinea berlangsung dengan penuh kecurigaan. Meskipun Belanda menerapkan politik nonintervensi atas daerah itu, Belanda tidak rela bila bangsa lain bermukim di sana. Oleh karena itu, ketika desas-desus beredar bahwa pada 1826 orang-orang Inggris telah bermukim di Pulau Nieuw Guinea, Belanda segera mengirim kapal layar Dourga di bawah komando Kolff untuk melakukan penelitian atas berita itu. Walaupun berita itu terbukti tidak benar, Gubernur Mercus berupaya untuk menguasai bagian pantai barat Nieuw Guinea dan membangun pangkalan. Oleh karena itu, pada 24 Agustus 1828 Belanda mendirikan pangkalan militer di wilayah itu yang diberi nama Fort du Bus (Mededeelingen, 1920: 135-6).

Pengumuman 24 Agustus 1828 merupakan awal sejarah Fort du Bus yang menyedihkan dan berakhir dengan resolusi 6 Desember 1835 yang ditandai dengan pembongkaran pangkalan itu. Sejak pembongkaran pangkalan itu Belanda mengusulkan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk pangkalan Belanda di wilayah itu. Perintah itu berlaku hingga 1861. Laporan komisi yang diterbitkan pada 1861 yang dikenal dengan laporan Etna menjadi alasan pemerintah Belanda untuk mencabut instruksi pencarian tempat yang lebih baik untuk pangkalan dan menolak pendirian pos pemerintahan atau militer.

Sejak 1861 hingga 1898 hubungan pemerintah Belanda dengan wilayah Nieuw Guinea dilakukan dengan pengiriman kapal perang atau kapal uap pemerintah yang mengangkut komisaris atau aparat pemerintah yang ditugaskan untuk memasang papan nama, mengangkat para kepala adat, ikut serta dalam penumpasan gerombolan perompak dan pengayau orang-orang Papua dan untuk menunjukkan pamer kekuatan terhadap penduduk wilayah itu. Berdasarkan akta pengangkatan itu, para kepala adat wajib mengibarkan bendera Belanda saat kapal-kapal asing atau aparat pemerintah mendekat atau berlabuh di wilayah para kepala adat itu (Mededeelingen, 1920: 136).

Sekitar 1850 kapal Circe, kapal pemerintah Hindia Belanda mengunjungi Teluk Doreh untuk menempatkan lambang negara (Kamma, 1981: 86), sebagai tanda bahwa wilayah tersebut merupakan milik Belanda. G. F. de Bruin Kops, salah satu yang ikut dalam pelayaran itu melaporkan bahwa para awak kapal telah disambut dengan baik, dan alam Teluk Doreh indah dan permai. Orang-orang Belanda itu tidak mengetahui pengalaman penghuni benteng Coronation kira-kira 50 tahun sebelumnya.

Laporan de Bruin Kops mengenai Teluk Doreh yang bernada memuji inilah yang menyebabkan Heldring dan Gossner memilih Doreh sebagai pangkalan bagi para perintis zending Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler di Nieuw Guinea (Kamma, 1981: 86).

Pada awal 1850-an keinginan pemerintah Belanda untuk menegakkan kekuasaannya di Niuew Guinea semakin meningkat. Keinginan pemerintah Belanda itu seiring dengan meningkatnya perhatian orangorang Eropa lainnya atas wilayah itu. Kegagalan Fort du Bus telah menyadarkan pemerintah Belanda akan pentingnya suatu penelitian ilmiah sebelum pembukaan suatu pangkalan.

Selain itu, eksplorasi menjadi sarana untuk memperkuat hak Belanda atas bagian barat Nieuw Guinea. Ketika Ottow dan Geissler melakukan karya penginjilan di Manokwari, mereka dibantu pemerintah Belanda. Pemberian bantuan itu dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hak milik Belanda di Nieuw Guinea. Para utusan zending itu juga terbukti mampu menunjukkan jasa-jasa pentingnya kepada pemerintah Belanda, misalnya pada 1857 mereka membantu tiga awak kapal Jerman yang kandas di wilayah itu (Mededeelingen, 1920: 137).

Orang-orang Eropa telah beberapa kali berkunjung ke Nieuw Guinea, namun penduduk setempat kurang merasakan manfaatnya. Berbeda halnya dengan kehadiran para utusan zending Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler pada 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam (Manokwari) yang membawa pencerahan bagi orang-orang Papua. Kontak utusan zending itu dengan penduduk setempat tidak selalu menyenangkan, tetapi mereka tetap tinggal di daerah itu untuk melaksanakan tugas penginjilan (Abineno, 1978-1979: 95).

Dalam melaksanakan karya penginjilan, para zending itu melakukan pengajaran dengan mendirikan sekolah supaya anak-anak belajar “3 m” yaitu membaca, menulis dan menghitung. Para zendeling menebus anak-anak yang diperbudak dan mendidiknya dengan harapan kelak mereka tumbuh menjadi kelompok inti jemaat Kristen yang membantu pekabaran Injil di wilayah itu (End-Weitjens, 1998: 122-3).

Para zendeling itu mengalami kesulitan dalam menjalankan karya penginjilannya. Mereka kesulitan untuk memerangi praktek-praktek adat seperti perang suku, saling membalas dendam, memiliki dan menjual budak dan praktek ilmu-ilmu gaib. Oleh karena itu, para zendeling itu memohon agar pemerintah Belanda menegakkan kekuasaannya di wilayah itu (Campo, 1992: 190).

Para zending itu meyakini bahwa penegakan hukum dan ketertiban hanya dapat dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Pemerintah Belanda berkeinginan untuk melakukan hubungan yang intensif dengan wilayah Nieuw Guinea.

Pada 1863 pemerintah Belanda mendirikan sebuah depot batu bara di Teluk Doreh dan pada 1864 suatu kesatuan serdadu Tidore ditempatkan di Teluk Doreh untuk memberikan perlindungan kepada para awak kapal. Namun, pasukan pendudukan itu lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif dan para utusan pemerintah Belanda merasa senang ketika para pasukan itu ditarik kembali ke Tidore (Mededeelingen, 1920: 137-8).

Permohonan kepada pemerintah Belanda untuk melakukan kunjungan setiap tahun ke Teluk Doreh berulangkali tidak mendapat respons yang baik. Perhatian pemerintah Belanda terhadap Nieuw Guinea meningkat seiring dengan penguasaan Jerman atas pantai timur laut Nieuw Guinea dan penguasaan Inggris atas pantai tenggara Nieuw Guinea pada 1884. Pembukaan pangkalan Jerman dan Inggris di Nieuw Guinea meningkatkan keinginan Belanda untuk menegakkan kekuasaannya di wilayah itu.

Berulangkali penduduk di Nieuw Guinea Belanda melakukan perompakan dan pengayauan ke wilayah koloni Inggris di wilayah itu. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berencana untuk membuka dan menegakkan pemerintahannya di Nieuw Guinea Belanda pada 1898 (Mededeelingen, 1920: 138).

Note: Sebagian besar artikel ini dikumpulkan acak dari beberapa buku.

Peluncuran WebGis Papua Mata Papua

2018-02-05T17:33:00.000+07:00

Senin, 5 Februari 2018, Pusaka, Papua Forest Watch dan AEER (Aksi, Ekologi dan Ekonomi Rakyat) melakukan peluncuran webGIS baru Mata Papua matapapua.org.

Inisiatif ini muncul di tengah terbatasnya informasi terkait ijin-ijin konsesi berbagai industri ekstraktif mulai dari perkebunan, tambang hingga eksplorasi migas serta meningkatnya konflik lahan dengan masyarakat asli Papua.

Suasana Peluncuran Web Gis matapapua.org (Dok.DP)

Mata Papua diharapkan menjadi platform tempat berbagi informasi serta meningkatkan visibiltas situasi Papua sesungguhnya terutama bagi masyarakat di luar Papua.

Di dalam webGIS Papua ini pemetaan dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

peta sosial
peta kawasan hutan
peta konsesi
peta demografi
peta administratif

Franky Samperante dari Yayasan Pusaka menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada tanah kosong di Papua, walaupun dari luar nampak seperti hamparan hutan luas semata tanah-tanah itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh marga dan suku-suku di wilayah tersebut sebagai areal tempat tinggal, hutan sagu, ladang perburuan dan sebagainya.

Sementara itu Charles Tawaru dari Papua Forest Watch menjelaskan bahwa saat ini sudah hampir 65% areal di kedua propinsi baik Papua maupun Papua Barat sudah berada dalam kepungan investasi terutama untuk industri ekstraktif. Dan di tengah kekayaan alam yang berlimpah ini ironisnya, kedua propinsi tersebut masih menduduki peringkat atas untuk jumlah penduduk miskin.

Dalam kesempatan ini perkumpulan AEER yang diwakili lansung oleh Pius Ginting juga membagikan hasil kajiannya terkait dampak limbah tambang (tailing) dari PT. Freeport yang menyebabkan kerusakan sungai dan lingkungan yang cukup parah di area sekitar tambang. Cemaran limbah tambang ini juga menyebabkan terganggunya sumber penghidupan masyarakat asli Papua yang hidup di sepanjang aliran sungai tersebut.

Selain itu, dalam websitenya Mata Papua disebut sebagai sarana advokasi dan perjuangan memajukan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat Papua dan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Film-Film Tentang Nelson Mandela Dari Sisi Lain

2018-02-03T02:03:00.001+07:00

Kisah hidupnya adalah perjuangan panjang melawan sistem apartheid. Ia dipenjara puluhan tahun di Robben Island. Mandela, aktivis gerakan demonstrasi, meruntuhkan apartheid dan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan.

Nelson Mandela saat jadi seorang pengacara yang juga sebagai ketua ANC. (Sumber foto: DW)

Bagi saya Madiba bukan hanya seorang Tokoh inspiratif, tetapi juga yang meruntuhkan tembok pembatas. Dia juga seorang Bapa, Suami, Pengacara, Pejuang, Pasukan Milisi hingga pemimpin dunia yang-akan paling dikenang.

10 Mei 1994, momentum besar bagi Afrika Selatan, mungkin yang terbesar dalam sejarahnya. Saat itu Nelson Mandela menjadi presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dengan undang-undang baru yang modern dan berakhirnya apartheid.

Sudah tentu banyak buku telah terbit untuk mengisahkan perjalanan hidupnya, selain itu ada juga yang diangkat menjadi film bergenre biograpi atau sejarah. Kisahnya telah diangkat menjadi puluhan film televisi dan layar lebar.

Namun ada lima film layar lebar yang wajib ditonton dan siapa tau bisa nonton di situs streaming online masih bisa didapatkan.

1. "Goodbye Bafana" (2007) .

Mandela diperankan secara apik oleh Dennis Haysbert. "Goodbye Bafana" merupakan kisah nyata yang menceritakan perjalanan seorang sipir berkulit putih yang menjadi penjaga Mandela selama 27 tahun.

Dalam film arahan Bille August sang sipir yang bernama James Gregory diperankan oleh Joseph Fiennes.

2. "Endgame" (2009)

"Endgame" bercerita tentang berakhirnya rezim apartheid dalam skala yang lebih luas. Mandela yang diperankan Clarke Peters terlibat diskusi panjang dengan tokoh aparthied lainnya. Film berdurasi 109 menit disutradarai oleh Pete Travis.

3. "Invictus" (2009)

Dari sekian banyak film Mandela, "Invictus" lah yang paling banyak meriah penghargaan. Film arahan sutradara kondang Hollywood, Clint Eastwood, ini dinominasikan dalam 23 kategori perfilman internasional dan menyabet delapan diantaranya. Mandela yang diperankan oleh aktor terkenal Morgan Freeman berperan sebagai Presiden Afrika Selatan.

Dalam film berdurasi 134 menit ini, Mandela berusaha keras menyatukan perbedaan warna kulit tim rugby Afsel yang akan berlaga di Piala Dunia Rugby 1995. Usahanya berhasil dan Afsel meraih trofil Piala Dunia Rugby setelah mengalahkan tim kuat Selandia Baru di final.

Diluar kenyataan bahwa film ini mendapatkan banyak penghargaan, usaha Mandela ini membuka mata dunia bahwa olahraga tak bisa dibatasi dengan warna kulit. Foto saat Mandela mengucapkan selamat pada Kapten Timnas Afsel Francois Pienaar, yang berkulit putih, yang dalam film diperankan Matt Damon menjadi kepingan emas persatuan umat manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.

4. "Winnie Mandela" (2011)

Pepatah mengatakan "Dibalik pria yang kuat selalu ada wanita hebat", itulah yang mendasari film"Winnie Mandela".

Film garapan Darrell Roodt yang bergenre drama ini menceritakan perjalanan hidup Winnie Mandela dari masa kecilnya, menikah dengan Mandela dan menjalani masa-masa berat selama Mandela ditahan selama 27 tahun. Kali ini Mandela diperankan oleh Terrence Howard.

5. "Mandela: Long Walk to Freedom" (2013)

Dibandingkan film lainnya, "Mandela: Long Walk to Freedom" menyoroti penderitaan Mandela baik secara jiwa dan raga atau fisik secara lebih vulgar.

Kekerasan yang dialami Mandela sejak kecil ketika hidup di daerah kumuh, kemudian ditangkap dan menghabiskan masa produktifnya dalam penjara hingga akhirnya menjadi Presiden Afsel disusun rapi oleh sutradara Justin Chadwick.

Sosok Idris Elba, pemeran Mandela, yang hitam legam, berotot, dan ditampilkan lusuh menggambarkan penderitaan Mandela yang sanggup bertahan dalam menghadapi kerasnya rezim apartheid.

Jadi, jika berkesempatan tontonlah salah satu filmnya.

Google rilis tampilan Search Console Baru versi Beta

2018-01-18T11:04:00.000+07:00

Google telah merilis search console dengan tampilan baru versi beta dengan dua fitur utama.

Sehari yang lalu saya mendapat pemberitahuan dari google untuk mencoba search konsole dengan tampilan yang baru. Walaupun saya memiliki 2 (dua) blog, hanya paschall-ab.blogspot.com (versi TDL deraplangkah.com) yang bisa mengakses tampilan baru web konsol dari google ini. Jadi kesimpulannya hanya yang diundang yang bisa melihat tampilan baru ini, mungkin juga karena usia blog. Saya mengelola Paschallist Blog sejak tahun 2009 silam walaupun tidak terlalu aktif.

Pemberitahuan dari google untuk paschall-ab.blogspot.com

Google Search Console merupakan layanan web gtatis oleh Google untuk para pengembang web atau pemilik situs. Layanan web konsol ini sebelumnya bernama Google Webmaster Tool, namun sejak Mei 2015 silam oleh Google diubah dengan nama Google Seacrh Console.

Menurut saya layanan ini sangat berguna karena kita dapat memantau perkembangan isi situs di kita di indeks penelusuran, struktur standar html dan analisa pengunjung konten maupun kata kunci teratas di situs. Tak hanya itu, kelebihan dari layanan ini cukup banyak karena seperti kita ketahui bahwa google adalah raja mesin pencari dari kompetitor lainnya.

Sebenarnya saya bukan ingin mencoba kekurangan dan kelebihan, tetapi lebih banyak terkait kegunaan dari layanan ini. Karena bagus belum tentu berguna, kurang juga belum tentu buruk, ~~sok puitis yak.~~

Oh iya, kembali lagi ke percobaan Google Search Console versi beta yang saya sempat coba walaupun tidak banyak. Secara umum tampilan versi beta ini lebih kepada peta situs dan analisis status situs di google, status tersebut adalah dari kinerja dan cakupan indeks.

Fitur kinerja lebih kepada analisa pengunjung dari pencarian kata kunci dengan fokus klik, tayangan, rata dan urutan posisi kata kunci. Fitur kinerja ini di konsol percarian lama mungkin ini penggabungan beberapa fitur seperti tampilan penelusuran dan lalu lintas penelusuran. Jadi menurut saya fitur yang baru ini cukup interaktif karena secara jelas menampilkan capaian indeks situs kita.
Berikut ini tampilannya.

Status kinerja situs di search console versi beta.

Nah, itu dia tampilannya bagaimana adakah blogger yang sempat mencobanya? Silahkan berbagi.

Berikutnya ada fitur status indeks penelusuran, setelah saya mencoba bisa dikatakan interaktif karena bisa melihat halaman yang terindeks dari valid hingga kesalahan maupun yang dikecualikan oleh Google. Nah, sobat blogger bisa mencobanya nanti jika sudah resmi diluncurkan oleh Google.

status indeks penelusuran

Jadi kesimpulan dari percobaan ini, sekalipun hanya dengan dua menu fitur tetapi cukup mencakup semuanya dan mungkin akan ditambah lagi karena fitur yang akan datang masih dirujuk ke tampilan yang lama.

Review Film: Marshall - Pengacara Muda Kulit Hitam Handal

2018-01-12T20:56:00.000+07:00

Sekalipun agak garing dengan romansanya, tapi pesan moralnya tidak berkurang sama sekali untuk film Marshall 2017.

Memang beberapa minggu akhir ini saya lagi rajin bersantai-ria menonton film, yang menurut saya bagus. Film yang terakhir saya nonton adalah "Marshall", yang berjuang untuk kebenaran dan dan tanpa pamrih karena dia adalah seorang pengacara publik.

Film yang disutradari oleh Reginald Hudlin ini buat saya penasaran sejak akhir tahun 2017. Reginald sendiri sudah diakui sebagai seorang penulis yang handal, bagaimana dia memakan habis 20 lebih buku dalam bentuk komik hingga menjadi produser Grammy, kontes paling bergengsi di Hollywood.

Dalam biografi Marthin Luther King disebutkan salah satu polopor perlawanan terhadap diskriminasi di Amerika pada masa itu salah satunya adalah Thurgood Marshall ini.

Film Marshall ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang seorang pegawai Mahkamah Agung yang juga menjadi Mahkamah Agung pertama berdarah Afrika-Amerika pertama, Thurgood Marshall. Awalnya Marshall adalah, seorang pengacara publik untuk Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP) didirikan pada tahun 1909.

Bergenre biografi thriller, sang Marhall yang diperankan oleh aktor Chadwick Boseman yang mengalir tanpa ragu. Dari penampilan hingga wibawanya Thurgood tidak hilang di Film ini.

Marhall yang diperankan oleh aktor Chadwick Boseman (Sumber foto: Screenshot/Vimeo)

Film ini berfokus bagaiamana sang pengacara ini berjuang untuk memenangkan kasus tuduhan diperkosa oleh seorang pembantu kulit hitam, Joseph Spell. Seorang sosialita kaya Eleanor Strubing menuduh sopir kulit hitam Joseph Spell melakukan kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan. Dia bekerja sama dengan Sam Friedman, pengacara Yahudi setempat yang tidak pernah menangani kasus pidana. Bersama-sama, kedua pria itu berusahan menemukan bukti hingga berdebat sambil bertengkar soal pandangan rasisme.

Sesungguhnya dada saya sesak ketika menyakikan beberapa adegan, seperti oleh hakim dilarang berbicara lantaran dia seorang kulit hitam.

Dalam film ini Marshall cukup sukses dalam memecahkan sebuah kasus yang menurut saya cukup sulit ditangani.

Cerita awal film ini bermula pada saat Thurgood Marshall sebelum ia bergabung dalam Mahkamah Agung pertama berdarah Afrika-Amerika pertama hingga ia meraih kesuksesannya dalam kasus Brown V. Board of Education pada tahun 1954.

Kasus Brown V. Board of Education merupakan kasus dimana pengadilan mendeklarasikan undang-undang negara bagian yang menetapkan sekolah umum terpisah bagi siswa berkulit hitam dan siswa berkulit putih. Kasus ini merupakan salah satu kasus diawal karirnya.

saya pikir sobat yang baca ulasan ini bisa saksikan kelanjutannya di film Marshall. Soal narasi film ini patut diancungi jempot. Oh iya, karena indonesia tidak dirilis di bioskop jadi saya menyaksikan film ini situs streaming online.

Film Pilihan Januari 2018 Versi Siapa?

2018-01-10T21:12:00.001+07:00

Film-film Indonesia tentu tak kalah dengan film dari Hollywood, tapi saya memilih menonton film garapan luar sana. Tentu, ini bukan soal nasionalisme cinta produk film lokal dan sebagainya tetapi kadang di narasinya tak masuk akal kecuali film komedi.

Akhir pekan kemarin sempat menyaksikan Insidious Last Key dengan ending yang saya sesalkan. Nah, karena punya ongkos pas-pasan saya hanya bisa menyaksikan di 21cineplex. Berikut ini beberapa film pilihan yang ingin saya saksikan, mungkin sobat bisa beri rekomendasi selain itu.

Pertama, saya memang penggemar film kartun 3 dimensi jadi pilihan pertama saya tentu saja jatuh ke pada film Ferdinand. Sekilas dari beberapa sumber yang menyajikan sinopsis, Film 3D Ferdinand ini menggelitik dari narasinya. Cerita tentang seekor banteng besar bernama Ferdinand (suaranya diisi oleh John Cena) memiliki hati yang baik dan secara tidak disengaja dijual menjadi hewan buas untuk aduan.

Ferdinand by Blue Sky Studios (Source: teaser-trailer.com)

Akhirnya Ferdinand pun bertekad untuk kembali ke keluarganya dengan menempuh berbagai perjalanan.

Ia ingin membuktikan bahwa siapapun tidak dapat menilai seekor banteng hanya dari wujudnya saja.

Daftar berikutnya jatuh ke The Greatest Showman, dari trailer film musikal yang merayakan kelahiran bisnis pertunjukan dan perasaan kagum bagi saya ketika merasakan bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Dari sinopsisnya narasi film ini terinspirasi dari kisah perjuangan hidup dan imajinasi P.T. Barnum. Cerita penuh dramatis ini ternyata kabarnya mengisahkan tentang seorang visioner yang membangun dari nol untuk menciptakan pertunjukan mengagumkan yang menjadi sensasi dunia. Spoiler ini hanya sebatas berbagi, untuk yang lengkap saya akan usahakan untuk bisa posting setelah menyaksikan langsung.

Oh iya, pilihan film berikutnya masih coming soon di 21cineplex, Maze Runner - The Death Cure. Film ini lanjutan dari beberapa sekuel sebelumnya yang saya nonton juga, waktu itu nonton tapi versi bajakan tapi yang pertama tahun 2014. Upaya keluar dari labirin kini terus berlanjut ke seri selanjutnya, hingga tahun 2018 ini kabarnya Thomas mesti ke Last City tempat kontrol labirin.

Berikutnya tentu saja garapan Marvel Comic, Black Panther superhero fiksi yang sudah muncul sejak beberapa film "Marvel" sebelumnya. Dari sinopsisnya, T’Challa (Chadwick Boseman) sebagai raja baru yang masih berkutat mengenai perasaannya atas meninggalnya sang ayah, T’Chaka (John Kani). Namun sang pangeran kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjuangan sang ayah.

Pada saat Wakanda berada dalam ancaman dua musuh yang cukup berbahaya karena dianggap dapat mengancam keselamatan negara.

Black Panther pun berusaha membuktikan diri sebagai seroang raja yang pantas atas Wakanda.

Sang pangeran harus menggunakan kostum baru miliknya serta kekuatan yang dimilikinya, untuk membela Wakanda dan negara-negara lainya.

Jadi empat film ini yang saya masih pertimbangkan untuk menonton di bioskop lansung, jika ada donatur tiket kita bisa ramaikan TKP lansung.

Review Film: Insidious - The Last Key

2018-01-08T15:27:00.002+07:00

Jika kamu ingin menyaksikan film horror yang mencengangkan, pertimbangkalah untuk tidak menyaksikan film "Insidous: The Lasy Key" ini. Sekalipun adegannya begitu datar, tapi narasi yang disajikan penulis skenarionya cukup menarik karena Elise, Sang Cenayang kembali ke masa lalunya.

Insidious: The Last Key merupakan prekuel dari film-film sebelumnya. Kisahnya sendiri mengambil setting beberapa tahun sebelum peristiwa yang terjadi di dua film sebelumnya. Fokus ceritanya akan menyorot masa muda Elise Rainier (Lin Shaye) yang saat itu tinggal di New Mexico. Dari sinilah semuanya bermula, teror dari iblis dan roh jahat yang menghantui Elise.

Insidious 4 yang mengusung judul Insidious: The Last Key. Film produksi studio Universal ini disutradarai oleh Adam Robitel. Di kursi produser ada nama Jason Blum, Oren Peli, dan James Wan. Sementara untuk penulisan skenario, Insidious: The Last Keymempercayakannya kepada Leigh Whannell. Film keempat dalam waralaba Insidious dibintangi oleh beberapa artis ternama seperti Lin Shaye, Leigh Whannell, Spencer Locke, Angus Sampson, Kirk Acevedo, dan Bruce Davison. Seperti apa kisah horor yang akan disuguhkan dalam Insidious: The Last Key kali ini? Simak ulasannya berikut ini.

Film dibuka dengan kisah masa kecil Elise di New Mexico. Saat itu Elise muda (diperankan Ava Kolker dan Hana Hayes) sudah punya indera keenam. Namun, ayahnya tak percaya dengan kelebihan anaknya itu, menganggapnya berhalusinasi, hingga selalu memukul dan menghukumnya jika Elise mengaku melihat hantu.

Hingga suatu ketika, saat dihukum, Elise tanpa sengaja membuka "pintu merah", sebuah pintu yang membuat kekuatan jahat masuk ke dunia manusia, lalu meninggalkan trauma bagi Elise hingga usia senjanya. Trauma ini jadi benang merah cerita film keempat, saat Elise ditelepon seseorang yang mengaku diganggu roh jahat, di rumah masa kecil Elise. Dari sinilah petualangan horor Elise dimulai, yang nantinya membuat dia kembali lagi ke dunia "Further".

Sejak awal, penonton sudah ditarik ke bangunan cerita yang kokoh.

Tiap peristiwa akan mengantarkan ke rasa penasaran yang satu ke penasaran yang lain. Bersamaan dengan itu, rasa ngeri karena sadar ada hantu yang hadir (baik yang tampak mau yang tidak), makin menambah keasyikan menonton film ini. Ini juga jadi tanda bahwa The Last Key tak selalu mengandalkan scare jump scene atau adegan yang bikin kaget untuk menakut-nakuti penonton.

Kerapian cerita makin menghibur saat Whannel tiba-tiba menyodorkan kejutan di pertengahan film. Bolehlah disebut, kejutan ini tak lazim terjadi dalam film horor, meski juga bukan sesuatu yang baru. Yang pasti, kejutan ini menambah rasa penasaran tentang ke mana cerita akan dibawa bergerak.

Sayangnya, keseruan di paruh pertama ini bukannya makin naik jelang akhir film, tapi lama-kelamaan malah menurun hingga film selesai. Ini diawali dengan kisah di paruh terakhir yang sangat standar dan mudah ditebak. Sebenarnya, hal tersebut tak terlalu jadi masalah. Namun, hal ini tidak langsung ditutupi atau diimbangi dengan adegan-adegan mengerikan penampakan hantu agar penonton terhibur karena ditakut-takuti hingga titik ekstrem. Boleh dibilang, tingkat kengeriannya malah masih kalah jika dibandingkan film-film sebelumnya.

Screenshot trailer film The Last Key di IMDb (IST)

The Last Key pun lalu berakhir antiklimaks. Saking antiklimaksnya untuk ukuran film horor, bisa-bisa penonton jadi bertanya-tanya, apakah film benar-benar sudah berakhir. Sebuah pertanyaan yang menyimpan harapan tersembunyi agar film jangan selesai dulu.

Karena dengan awalan yang apik dan sangat membetot perhatian, The Last Key harusnya bisa ditutup dengan lebih memuaskan.

Sekarang, mari bandingkan film keempat ini dengan film-film sebelumnya. Meski seluruh film ditulis oleh orang yang sama, yaitu Leigh Whannel (juga berperan sebagai Specs), namun dilihat dari kerapian membangun misteri, film ini lebih baik dari seri kedua dan ketiga. Bisa dibilang, The Last Key menyamai keasyikan cerita di film pertama.

Sebelumnya, Insidious: Chapter 1 lebih dahulu rilis pada tahun 2010, film ini bercerita tentang mati suri yang diangkat dari kisah nyata. Putra sulung Renai dan Josh Lambert mengalami koma selama lebih dari tiga bulan. Setelahnya berbagai kejadian ganjil mulai mengusik keluarga Lambert.

Merasa khawatir dengan keadaan menantu dan cucunya, Lorraine, ibu Josh meminta bantuan paranormal. Elise, ternyata adalah paranormal yang dulu pernah membantu Lorraine menangani kasus Josh. Ternyata, sewaktu kecil Josh pernah di ganggu oleh arwah. Kejadian itu tak jauh beda dengan yang dialami Dalton putranya.

Pada Insidious: Chapter 2, masih menceritakan mengenai keluarga Lambert yang diusik oleh arwah. Jika pada akhir film Insidious: Chapter 1 Josh masuk ke alam arwah demi menyelamatkan Dalton putranya. Maka pada Insidious yang kedua ini ganti arwah Josh yang tertinggal di dunia arwah.

Awal film ini mengkisahkan tentang masa kecil Josh yang diganggu arwah dengan baju pengantin berwarna hitam. Lorreine akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Carl seorang paranormal yang jago bermain dadu. Disitulah Carl bertemu dua pemburu hantu yang juga muncul di Insidious: Chapter 1.

Sementara pada sekuel ketiga Insidous mengambil latar waktu sebelum Insidious yang pertama. Kali ini Insidious mengangkat kisah Quinn Benner seorang gadis remaja yang hidup bersama ayah dan adik laki-lakinya di sebuah apartemen. Quinn Benner merasa dia telah berhubungan dengan ibunya yang telah meninggal.

Sayangnya, hubungan itu tidak berlangsung dengan baik. Ada beberapa kejadian ganjil yang Quinn alami. Akhirnya, Quinn mendatangi rumah Elise untuk meminta tolong. Awalnya Elise menolak untuk membantu Quinn. Pada akhirnya, Elise memutuskan membantu Quinn setelah Quinn mengalami lumpuh akibat kecelakaan yang ganjil.

Nah, pada akhir film ini ibu dari Elise kembali menyelamatkannya. Namun, adegan akhirnya inilah justru menyisakan satu pertanyaaan, yakni apakah dia juga cenayang?

Makar Atau Merdeka?

2017-11-27T19:01:00.000+07:00

KUHP itu produk penjajah Belanda, yang katanya tidak manusiawi, tidak berhati nurani, dan tidak-tidak yang lain —ya pokoknya sudah tidak cocok lagi. Sebab itu perlu diganti. Tapi jika dilihat, kemanusiaan juga tidak terlalu termanifestasikan pada draft RKUHP terkini. Masih rancangan, memang, sangat terbuka lebar kesempatan untuk mengubah draft tersebut dalam Pembahasan di DPR RI. Tapi sejauh perkembangan pembahasannya, saya jadi bertanya-tanya, mana yang lebih tidak manusiawi? Penjajah Belanda atau kita?

Source: youngage.co/

Demontrasi Rakyat Catalunya tuntut kemerdekaan dari Spanyol (Ilustrasi/IST)

Berbagai potensi permasalahan baru muncul dalam draft RKUHP. Ancaman pidana dalam berbagai rumusan tindak pidana di RKUHP lebih tinggi dibanding ancaman pidana dalam KUHP lama yang katanya produk penjajah yang tidak manusiawi. Meskipun sudah banyak penelitian dan tulisan yang membahas insignifikansi beratnya hukuman terhadap berkurangnya angka kriminalitas,1. tetap saja sejauh ini tim perumus menggunakan pendekatan hukuman dengan dalih efek jera. Bukan hanya itu, berbagai hak sipil warga negara berpotensi makin dikekang dengan berbagai rencana aturan baru dan aturan yang dipertahankan. Salah satu aturan baru yang rencananya akan dimuat adalah Bab tentang Kejahatan terhadap Ideologi Negara. Intinya, jika menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, pokoknya penjara! Jadi, bersiap-siaplah mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, karena hanya ada satu mahzab yang boleh kalian baca. Apa hayo? Pokoknya haram membayangkan penguasaan kolektif atas faktor-faktor produks?

Entah Orde Baru kembali lagi, atau memang tidak pernah pergi. Saya begitu takjub dengan ambisi negara ini untuk mengatur masing-masing isi pikiran dan kepercayaan warga negara —mana yang boleh dipikirkan mana yang tidak, mana yang boleh dipercaya mana yang tidak.

Belum lagi aturan-aturan lama dalam KUHP yang hendak dipertahankan. Salah satu pasal pidana yang sejauh ini akan dipertahankan dari KUHP lama adalah ketentuan tentang Tindak Pidana Makar. Pasal ini seringkali digunakan untuk memenjara kelompok minoritas yang menginginkan pemisahan diri dari wilayah NKRI.

Pasal Makar KUHP

Sebenarnya tindak pidana yang menyangkut “makar” ada beberapa, dari Pasal 104 sampai 110 KUHP. Makar sendiri bukan “nama tindak pidana”, namun salah satu unsur dalam berbagai tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 104 sampai 110 KUHP. Namun agar mudah menulisnya untuk selanjutnya hanya akan saya sebut sebagai Pasal-Pasal Makar.

Salah satu ketentuan di antara Pasal-Pasal Makar tersebut adalah ketentuan mengenai makar dengan tujuan memisahkan diri dari wilayah NKRI sebagaimana diatur Pasal 106 KUHP, yang oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai berikut:[2]

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Makar sendiri bukan merupakan istilah yang umum secara kolokial di Indonesia. Sehingga untuk menerjemahkan pengertian makar, perlu mengacu pada istilah awal dalam KUHP sebelum diterjemahkan, yaitu aanslag. Secara harfiah, aanslag diartikan sebagai serangan.[3] Dalam literatur mengenai hukum pidana pun, Antonio Cassese menerjemahkan aanslag sebagai the act of attacking,[8] yang dalam Bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai serangan.

Namun dalam prakteknya, unsur “makar” ditafsirkan lebih luas daripada “serangan”. Dalam berbagai putusan terlihat, makar diartikan sebagai “segala usaha”, misal dalam konteks makar menurut Pasal 106 KUHP, diartikan segala usaha atau tindakan dengan niat memisahkan diri dari NKRI. Bahkan jika usaha tersebut dilakukan dengan damai, seperti penyampaian pendapat di muka umum, atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang seharusnya dilindungi oleh hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Lihat saja Putusan Mahkamah Agung Nomor 1151 K/Pid/2005 tanggal 13 Januari 2006. Majelis hakim memvonis bersalah ibu-ibu tidak bersenjata yang membaptis anaknya pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Maluku Selatan. Tidak ada senjata tajam, ataupun senjata api. Hanya bendera. Lantaran Pasal tersebut juga, sekian manusia dijuluki “tahanan politik” atas isi pikirannya. Bahkan di era yang belasan tahun lebih muda dari Orde Baru. Di era pemerintahan yang Presidennya dari sipil ini (bukan berarti saya lebih memilih Presiden dari militer), selama 2015, terdapat 1083 masyarakat Papua yang ditangkap karena mengutarakan pendapat dan berdemonstrasi; dengan 690 laporan penganiayaan oleh aparat pada saat penangkapan atau dalam tahanan.[9]

Keberadaan Pasal ini yang bisa ditafsirkan sedemikian luas berpotensi mengekang hak sipil masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh membicarakan hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination of peoples) yang kata orang-orang: debatable. Cukup bicarakan saja hak yang mati-matian kita perjuangkan ketika mengusir Pak Harto dari kekuasaan: Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul, dan Mengutarakan Pendapat.

Sejarah Penggunaan Pasal Makar di Indonesia dan Bangladesh

Sejak VOC bangkrut pada akhir abad 18, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia, dan mulai menerapkan hukum tertulisnya di wilayah Indonesia. Pada tahun 1915, Pemerintah Belanda mengundangkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS), yang nantinya setelah Indonesia merdeka, diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai sekarang.

Dalam WvS tersebut sudah terdapat Pasal-Pasal Makar sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini. Pada jaman penjajahan, pasal-pasal makar ini digunakan untuk mengekang pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Bapak Bangsa kita, Dr. Ir. H. Soekarno pernah jadi korbannya. Pada tahun 1930, Soekarno dianggap telah melakukan Tindak Pidana Makar karena berniat menggulingkan pemerintah Belanda. Dalam pembelaannya di pengadilan, Soekarno menulis pidato bersejarah berjudul “Indonesia Menggugat”. Pidato ini merupakan pengejawantahan ide Soekarno yang menentang kolonialisme; bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Pasca Perang Dunia II, Indonesia bersama dengan berbagai negara-negara di dunia mempromosikan ide bahwa “Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa”, yang termanifestasikan dalam Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination of Peoples), yang menjadi salah satu prinsip dasar didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu untuk membantu bangsa-bangsa memperoleh kemerdekaannya.

Keadaan tentu berubah. Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya berkat perjuangan kakek-nenek kita. Pasal makar yang dahulu menjadi musuh besar, alat pengekang, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia untuk membebaskan diri dari kekuasaan Belanda; dengan rumusan ketentuan yang sama, kini pasal itu bisa digunakan Indonesia untuk memenjara mereka-mereka yang berniat memisahkan diri dari NKRI.

Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bermaksud menggiring opini kemana-mana. Saya hanya menceritakan Pasal-Pasal Makar yang telah digunakan oleh berbagai rezim, dari mulai rezim kolonial, sampai tahun ke 71 Indonesia merdeka. Tentu maksud saya bukan “Dahulu Penjajahnya Belanda, Sekarang Penjajahnya Indonesia”. Tidak. Konteksnya tentu berbeda. Sebelum Indonesia Merdeka, konteksnya adalah dekolonisasi. Sekarang, saat negara-negara jajahan telah memperoleh kemerdekaan, konteksnya di luar dekolonisasi. Perbedaan konteks tersebut tentu menghasilkan aspek berbeda dalam pembahasan Prinsip Right to Self-Determination of Peoples yang sedemikian luasnya.

Tidak perlu susah-susah mengambil contoh Hukum Pidana Indonesia yang konteksnya berbeda karena dulu digunakan dalam konteks penjajahan, dan sekarang di luar konteks penjajahan. Bangladesh saja, yang memperoleh kemerdekaan bukan dalam konteks dekolonisasi, melainkan memisahkan diri dari Pakistan, sekarang pun memiliki ketentuan mengenai Tindak Pidana Makar. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 123A Bangladesh Criminal Code yang kurang lebih mengatur bahwa barangsiapa mengadakan usaha dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang membahayakan keamanan atau kedaulatan Bangladesh, baik keseluruhan atau sebagaian teritori yang berada dalam kekuasaan Bangladesh, atau baik dengan lisan maupun tulisan mengutuk berdirinya Bangladesh, atau mendukung pembatasan atau penghapusan kedaulatan Bangladesh, diancam dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda.

Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antara Ketentuan Makar di berbagai negara dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right to Self-Determination of Peoples) yang sering dibentur-benturkan.

Hubungan dengan Prinsip Right to Self-Determination of Peoples

Dahulu, saat negara-negara dunia ketiga hendak merdeka, negara-negara di dunia dengan lantang mencanangkan prinsip hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination of peoples) bagi bangsa-bangsa di dunia. Hak tersebut memberikan legitimasi kepada bangsa-bangsa di dunia untuk memerdekakan diri dari segala bentuk kolonialisme, alien subjugation, dominasi, dan eksploitasi.[10] Oleh praktek negara di dunia, hak memerdekakan diri dari penjajahan sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri dinyatakan sebagai norma jus cogens,[11] singkatnya yaitu norma yang memaksa negara-negara di dunia dan tidak boleh disimpangi dalam keadaan apapun. Untuk konteks dekolonisasi seperti ini, penafsiran norma ini cenderung pasti, namun perdebatan muncul ketika membahas apakah bangsa-bangsa di dalam territorial negara yang sudah memerdekakan diri masih memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri?[12]

Beberapa ahli menyatakan tidak, karena setelah negara jajahan memerdekakan diri menjadi negara yang berdaulat, mereka memiliki hak atas kedaulatan wilayah yang juga dilindungi oleh hukum internasional.[13] Singkatnya, separatisme melanggar prinsip territorial integrity yang juga dilindungi oleh hukum internasional.

Ya. Perbedaan konteks memang signifikan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Contohnya saja hak ini. Beberapa puluh tahun lalu ketika negara jajahan dalam kekuasaan penjajah, hak ini mutlak dimiliki warga negara jajahan; sejurus kemudian terjadi Proklamasi/Deklarasi Kemerdekaan yang mungkin hanya beberapa menit, seketika segala suku bangsa yang berada dalam territorial yang diklaim dalam deklarasi tersebut kehilangan hak-nya untuk merdeka. Sekali lagi, perbedaan konteks memang selalu signifikan secara hukum. Hanya saja, kalau-kalau kita-kita para sarjana hukum mau sejenak berhenti berkutat pada definisi dan mencoba berperasaan, deklarasi kemerdekaan berbagai negara jajahan di dunia sampai sekarang banyak meninggalkan pertanyaan, dan menyisakan sisi lain dari sejarah. Menurut Rupert Emerson, kemerdekaan negara jajahan memang selalu, tidak bisa dihindari, meninggalkan pertanyaan:[14] “who rules whom, or who are the people of what country?” Pertanyaan ini mengusik dan semakin kentara lebih daripada para era kolonial, karena pemerintah kolonial bertindak untuk mengaburkan/membaur segala wilayah menjadi satu: wilayah jajahan.[15] Pembauran menjadi satu wilayah jajahan menyebabkan segala etnis yang berbeda yang “disatukan paksa” oleh pemerintah kolonial, saat merdeka, merelakan diri untuk dipimpin salah satu kelompok yang paling dominan di antara mereka; padahal mungkin saja dari kacamata sejarah, sebelum pemerintah kolonial datang, kedua etnis tersebut saling bermusuhan.[16] Latar belakang sejarah yang disisakan oleh deklarasi kemerdekaan negara jajahan ini yang menyebabkan banyak kelompok minoritas, di seluruh penjuru dunia, menginginkan untuk memisahkan diri dari negara asal. Dan sudah tentu, negara manapun di dunia akan bertindak represif terhadap sekelompok warganya yang menginginkan pemisahan diri. Menurut Rupert Emerson, ironisnya, apa yang membuat konflik seperti ini terkesan aneh dan tercela adalah karena konflik ini terjadi di dalam territorial bangsa-bangsa yang dahulu mengusung semangat anti-kolonialis, dan membangun persaudaraan sesama korban penjajahan.[17]

Sebagai jalan tengah, berbagai produk hukum internasional yang membedakan dua aspek dari Hak Menentukan Nasib Sendiri: (1) aspek eksternal; dan (2) aspek internal. Hak Menentukan Nasib Sendiri yang masih terus diemban oleh warga negara sekalipun negara tersebut telah merdeka adalah aspek internal dari hak ini. Pengertian dari aspek eksternal adalah semua kelompok (peoples) memiliki hak untuk menentukan status politik mereka secara bebas, dan kedudukan mereka dalam masyarakat internasional, berdasarkan prinsip persamaan hak dan dicontohkan dengan kemerdekaan dari kolonialisme dan pelarangan penaklukkan asing, dominasi, dan eksploitasi terhadap suatu kelompok (peoples).[18] Dengan kata lain, pengertian aspek eksternal dari hak menentukan nasib sendiri adalah hak segala kelompok (peoples) untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Sedangkan aspek internal dari self-determination memiliki pengertian hak semua kelompok (peoples) untuk mengusahakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka secara bebas tanpa campur tangan asing.[19] Dengan kata lain, aspek internal dari hak menentukan nasib sendiri memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam suatu negara, tanpa terkecuali, untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara tersebut.

Berkaitan dengan hak minoritas untuk memerdekakan diri, muncul doktrin tentang Remedial Secession. Doktrin remedial secession lahir dari prinsip hukum ubi jus ibi remedium, yang berarti jika ada suatu hak, berarti harus ada suatu kompensasi jika hak tersebut dilanggar.[20] Menurut doktrin remedial secession, jika pemerintah suatu negara melanggar hak warga negara atas aspek internal self-determination, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau hak untuk mandiri secara ekonomi, maka sekelompok orang yang dilanggar hak-nya tersebut bisa mendapatkan kompensasi berupa external self-determination, yaitu untuk memisahkan diri dari negara tersebut.[21]

Pertanyaan saya yang belum terjawab (dan tidak perlu dihiraukan penguasa, karena toh negara-negara juga menyumbang kekaburan penafsiran ruang lingkup dari self-determination,[22] dan Mahkamah Internasional pun hanya bisa menjawab bahwa justifikasi pemisahan diri suatu kelompok sejauh ini baru bisa dilihat kasus per kasus), apakah akan selamanya, kemerdekaan selalu mengharuskan pejuangnya untuk berdarah-darah?
________

[1] Institute for Criminal Justice Reform, “Pasal-pasal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara dalam R KUHP Harus di Bahas Dengan Hati-Hati”, ICJR, http://icjr.or.id/pasal-pasal-kejahatan-terhadap-ideologi-negara-dalam-r-kuhp-harus-di-bahas-dengan-hati-hati/ (diakses pada 1 Oktober 2016).

[5] Maggie Koerth-Baker, Crime Despite Punishment, http://undark.org/article/deterrence-punishments-dont-reduce-crime/ (diakses pada 2 Oktober 2016).

[6] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 109.

[7] Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 5-8.

[8] Antonio Cassese, The Oxford Companion to International Criminal Justice, (New York: Oxford University Press, 2009), hal. 937.

[9] “Laporan: Melihat Situasi di Papua tahun 2015”, http://papuaitukita.net/2016/09/melihat-situasi-di-papua-tahun-2015/ .

[10] Bingbin Lu LLB, “The Case Concerning East Timor and Self-Determination,” Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 11, Number 2 (June 2004), http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2004/17.html#n24.

[11] Matthew Saul, “The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula for Uncertainty in the Scope and Content of the Right?” Human Rights Law Review, (Oxford University Press, 2011), www.hrlr.oxfordjournals.org (diakses pada 27 September 2016), hlm. 635.

[12] Ibid., hal. 610.

[13] Andrey Sujatmoko, “Kemerdekaan Sebagai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (“Right To Self-Determination) Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Terhadap Kemerdekaan Kosovo)”, Serikat Karyawan Trisakti, https://sekartrisakti.files.wordpress.com/2011/05/kemerdekaan-kosovo-11.doc.

[14] Rupert Emerson, Self Determination Revisited In The Era of Decolonization Center for International Affairs Harvard University, 1946, hal. 26.

[15] Ibid.

[16] Ibid., hal. 31.

[17] Ibid., hal. 26.

[18] UN Committee on Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), General recommendation no. 21, Right to self-determination, (art. 5© of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), 23 Agustus 1996, http://tbinternet.ohchr.org (diakses pada 21 September 2016).

[19] Ibid.

[20] Ieva Verzbergaite, Remedial Secession As An Exercise of The Right to Self-Determination of Peoples, (Budapest: Central European University, 2011), hal. 39.

[21] Ibid., hal. 39.

[22] Matthew Saul, “The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula for Uncertainty in the Scope and Content of the Right?” Human Rights Law Review, (Oxford University Press, 2011), www.hrlr.oxfordjournals.org (diakses pada 27 September 2016), hlm. 612.

Catatan Terkait Kunjungan Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan PBB Ke Papua

2017-03-30T17:39:00.002+07:00

Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dainius Puras berkunjung ke Indonesia untuk memantau situasi terpenuhinya hak atas kesehatan. Dainius rencananya akan berkunjung di Indonesia selama 22 Maret higga 3 April 2017.

Dainius dijadwalkan mengunjungi 5 tempat di Indonesia salah satunya adalah Tanah Papua, di Jayapura dan Manokwari. Terkait kunjungan ke Papua, Dainisius akan ketemu beberapa Organisasi Sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta akan mengunjungi fasilitas kesehatan yang tersedia di kota kunjungannya.

Selain memantau fasilitas kesehatan, pelapor khusus PBB ini juga untuk memantau Isu hak atas kesehatan seperti asuransi kesehatan nasional, kasus malpraktek, orang dengan masalah kejiwaan (OMDK), korban asap kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, kelompok LGBT/SOGIE, penderita kusta, penyadang disabilitas, masyarakat adat, dan dampak rokok terhadap kesehatan. Hal diatas ini tercantum dalam Deklarasi Umum HAM Pasal 25 (1) Kovenan International Hak Ekosob mempertajam dan mendetilkan hak atas kesehatan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, pasal 12, Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 dan dalam Konvensi Hak Anak 1989 serta beberapa instrument internasional lainnya..

Misi utama pemantauan ini adalah mendorong pembangunan hak atas kesehatan yang selaras dengan hak asasi manusia di Indonesia, serta memastikan setiap orang dapat tertanggani dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Bagaimana dengan Hak Atas Kesehatan di Papua?

Persoalan sejarah Politik Papua yang tak kunjung usai telah melahirkan sebuah Undang-Undang pada tahun 2001, UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Dalam UU Otsus telah diatur terkait pelayanan kesehatan dalam BAB XVII.

Pemerintah Provinsi Papua diberi kewenangan untuk mengatur soal pelayanan hak atas kesehatan termasuk dalam penerapan UU Otus, salah satu yang telah berjalan adalah pelayanan gratis kepada Orang Asli Papua (OAP) di rumah sakit Umum di seluruh Tanah Papua dengan beberapa persyaratan administratif.

Adapun Dana yang dialokasikan dari Otonomi Khusus adalah 2 %, hal ini diatur dalam pasal 33 bagian c huruf 1. Jika kita kalkulasikan dengan dana Otsus seluruh Tanah Papua, baik provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 adalah sekitar 2 (dua) Triliun untuk kesehatan dari seluruhnya yang hampir mencapai 8 T dengan jumlah Rp 7.765.059.420.000.

Bicara soal angka uang di Papua memang fantastis, tetapi nilai ini terlihat tak berlaku karena tidak sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia terlebih khusus atas tenaga medis seperti dokter, mantri maupun bidan. Jika dihitung dengan jari, di Papua sama sekali tak ada sekolah kesehatan gratis, selain subsidi di Fakultas Kedokteran Masyarakat di Uncen.

Jika alokasi 2% dari dana Otsus untuk kesehatan dan pendidikan dikhususkan untuk pembangunan dan pengembangan SDM tenaga medis bisa dibilang masih sangat kecil, karena topografi yang sangat luas dan membutuhkan banyak biaya untuk mencapai lokasi-lokasi terpencil. Jadi penggunaan dana inipun disalurkan melalui pemda dan akhirnya tidak mencapai maksud dan tujuan penggunaan dana 2% tersebut,

Pelayanan Kesehatan di Papua

Dikutip dari dari data Departemen Kesehatan 2013 di Provinsi Papua terdapat kurang lebih 33 unit Rumah Sakit (RS), 2 Rumah Sakit khusus. Dari 33 ini tak semua Rumah sakit ini mendapatkan fasilitas yang sama. Entah karena persoalan administrasi pengadaan ataupun karena kekurangan tenaga medis ataupun karena masyarakat yang jauh dari fasilitas seperti di pelosok-pelosok kampung.

Pelayanan kesehatan di Papua seharusnya diberikan dengan gratis kepada OAP tanpa melihat status atapun karena faktor lain, seperti Tahanan Politik Papua. Menurut data Pantau.or.id, hingga kini masih ada 6 tahanan politik Papua yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, keenam tahanan politik Papua ini tersebar di Abepura, Biak dan Nabire.

Pada tahun 2010, Filep Karma susah mendapatkan pelayanan kesehatan atas sakit yang dideritanya. saat itu Filep menjalani masa tahanannya sebagai tahanan Politik Papua, Adapun sakit yang diderita Filep Karma saat itu adalah terganggunya saluran kencing dan memerlukan operasi Colonoscopy. Karena di Papua tak tersedia fasilitas dan kemampuan untuk mengatasi sakit yang diderita bapak Filep, terpaksa harus diterbangkan ke Jakarta.

Ketika Bapak Filep karma diterbangkan ke Jakarta, Kementrian Hukum dan HAM sebagai lembaga tertinggi dari Lembaga Pemasyarakatan mengatakan tak ada dana untuk membiayai kesehatannya.

Dari kasus Bapak Filep karma ini terlihat 2 kekurangan dalam pelayanan kesehatan.

Nah.. saya kira masih banyak persoalan yang musti dijawab.. akan tetapi akan lebih penting ketika pendidikan dan kesehatan ditanggung penuh oleh negara alias gratis, baik dalam hal pembangunan SDM maupun sarana kesehatan. Karena Papua tak butuh gedung-gedung tinggi ataupun jalan tol, tetapi haknya sebagai manusia Papua. Dan karena juga indeks pembangunan masusia Papua baru dimulai 19 Tahun sejak operasi militer diberhentikan tahun 1998.

Blogger Keluarkan Template Baru Yang Responsif

2017-03-21T12:15:00.001+07:00

Pagi ini saya tak sengaja buka dasboard blogger, ternyata muncul notifikasi bahwa silahkan mencoba tampilan baru.

Saya mencoba buka tab template dan ternyata betul, ada empat jenis template yang ditawarkan oleh Blogger. Adapun template baru yang disediakan blogger ada empat (4) diantaranya: Contempo, Soho, Emporio dan terkemuka.

Screenshot Template Baru di Paschallist Blog

Dari empat template yang baru menjadi 12 pilihan template; 4 yang baru, 7 yang lama dan 1 klasik. Berikut susunan template yang ada:

Tema Klasik
Perjalanan
Kelembutan
Tanda Air
PT Keren Sekali
Jendela Gambar
Tampilan Dinamis
Sederhana
Terkemuka
Emporio
Soho
Contempo

Empat template terbaru yang ditawakan blogger ini cukup bagus dan responsif. Saya tak membandingan tapi ini bisa dibilang responsif seperti twitter bootstrap, karena tampilannya menyesuaikan dengan gadget. Tentu saja tampilan template baru ini menjawab harapan sobat blogger yang berusaha mengatur tampilan dengan comot template sana-sini.

Template baru yang responsif ini menurut saya tentu akan menambah tugas para master template, dengan mencoba menyesuaikan template itu sendiri maupun dengan widget baru.

Oh iya, ada yang khas ternyata blogger menempatkan atribusinya di bagiaan footer, dan untuk bagian sidebarnya tampil jika tampilan layarnya lebar. Untuk header sekalian dengan menu yang responsif juga, jadi untuk selebihnya sobat blogger silahkan bereskperimen atas template baru ini. Karena pada akhirnya saya pun ikut mengganti tampilan ikut yang baru.

Sekedar berbagi pengetahuan, situs Blogger ini awalnya dibuat oleh Pyra Labs dan dibeli oleh Google pada tahun 2003. Setelah berada di bawah naungan Google, blogger menyediakan host dengan subdomain; blogspot.com.

Blogger sudah beberapa kali memperbaharui tampilan. Bertepatan dengan ulang tahun blogger ke 10, pada tahun 2009 beberapa fitur diperbaharui oleh pihak Google. Perubahan tampilan baru dimulai dari tahun 2009, seperti fitur untuk menulis post, posting gambar, dan integrasi dengan Google Docs dan yang lainnya. Pada tahun 2010, Blogger juga meluncurkan template baru dan melakukan desain ulang situsnya.

Selanjutnya pada tahun 2013, Blogger mengeluarkan fitur fiturnya salah satunya fitur komentar dan integrasi pada google+ sekalian dengan tampilan mobile. Dan tahun 2017 ini, Blogger telah update 4 tampilan baru.

Salam blogger.

Google dan Microsoft Menawarkan Hadiah 500 Jutaan Bagi Pelapor Bug

2017-03-20T19:21:00.003+07:00

Google dan Microsof Menawarkan Hadiah 500 Juta Bagi Pelapor Bug (Pashallist Blog)

Google menawarkan hadiah bagi penemu sistem keamanan yang rusak dan tak berfungsi alias 'bug'. Bug tersebut harus dilaporkan sesuai produk yang ditawarkan Google.

Namun hadiah tersebut berlaku hanya untuk orang yang diluar perusahaan Google. Tak hanya Google, perusahaan raksasa Microsof pun demikian.

Dikutip dari laman resminya (security google blog), pada 2 Maret 2017 Google menyatakan pemburu bug meningkat pada 2017 ini. Hadiah yang ditawarkan pun tidak sedikit dan jika dirupiahkan hampir mencapai nilai yang fantatis, Rp.500 Jutaan.

Kenaikan nilai hadiah tersebut berlaku untuk masing-masing program, misalkan Remote Code Execution naik 50% dari tawaran sebelumnya.

Jadi, jika sobat berminat bisa mengajukan diri dan Google maupun Microsoft . Kedua perusahaan ini lebih berfokus pada sistem rusak atau memiliki celah pada keamanan sistem dan database.

Oh iya, kesempatan ini hanya berlaku hingga 1 Mei 2017. Menurut pihak Google mereka ingin apresiasi dan perhatian dari publik, karena celah tingkat kemananan semakin sulit diidentifikasi.

Mereka memberikan waktu hingga 2 bulan kepada para pemburu bug karena membutuhkan banyak waktu untuk mengidentifikasi celah-celah yang dapat ditemukan.

Ternyata penemuan bug yang diajukan untuk Microsoft Office 365 Portal dan Microsoft Exchange Online, ditawarkan akan mendapatkan hadiah dobel.

Jumlah hadiah yang ditawarkan oleh Microsoft dalam hal ini mencapai 30.000 dollar AS (sekitar Rp 400 juta), naik dari angka maksimal sebelumnya sebesar 15.000 dollar AS.

Sobat blogger, jika ingin mencoba jangan lewatkan kesempatan ini.

Perbaikan dan Menunggu Persetujuan Google Adsense

2017-03-17T01:32:00.001+07:00

Blog ini sudah berumur 7 tahun lebih, namun tidak terurus dengan berbagai macam alasan dan salah satunya adalah karena pengangguran banyak acara.

Hingga pada bulan lalu, seorang kawan datang berkunjung dan melihat pengunjung blog yang sehari mencapai 1000 views dan dia menyarankan kaitkan blog ini dengan Google Adsense. kawan saya ini kebetulan seorang publisher youtube dan blog yang juga mendapatkan penghasilan dari Adsense. Karena penasaran akhirnya saya mencoba mengajukan ke Google Adsense untuk monetizasi blog.

Pasca 2 hari setelah pengajuan ke adsense saya mendapakan balasan dengan cukup mengecewakan dengan jawaban:

Terima kasih atas minat Anda terhadap Google AdSense. Mohon maaf, setelah meninjau permohonan Anda, saat ini kami tidak dapat menerima Anda untuk masuk ke program AdSense.

Alasan penolakan dari Google Adsense adalah:

Konten tidak memadai: Guna mendapatkan persetujuan untuk AdSense dan menampilkan iklan yang relevan di situs Anda, laman Anda harus berisi teks yang memadai agar pakar kami dapat melakukan peninjauan dan perayap kami dapat menentukan tema laman Anda.

Jika merujuk pada konten blog saya yang berisikan hampir 100 postingan, hampir semuanya berisi opini saya bahkan ada beberapa catatan kaki kepala. Dan karena alasan penolakan diatas ini, saya mulai mencari informasi di blog maupun petunjuk dari bantuan google maupun blog adsense sendiri hingga baca beberapa artikel dari blogger terkenal tentang persiapan mendaftar adsense.

Setelah lakukan riset berdasar bahan browsing akhirnya saya menemukan bahwa isi konten blog saya hampir semua opini tanpa saran, hehehe.. tapi wajar juga saya sebagai bagian dari rakyat kecil untuk menggunakan blogger sebagai penyambung mereka yang tak bersuara.

Adapun beberapa saran yang saya dapat dari bantuan adsense dan beberapa blogger berdasar konten tidak memadai adalah sebagai berikut:

Navigasi blog yang jelas; Misalkan, Beranda > Blog (Isi Halaman) > Tips > Tekno > Tentang Blog
Konten blog harus ketikan sendiri dan tidak hanya judul tapi harus lebih dari 600 karakter.
Tidak dalam masa perbaikan atau edit template
Fokus pada kategori (fokus isu) yang dibuat dalam hal ini seperti mengenai review smartphone atau tentang wisata.
Tentunya usia blog juga menentukan paling minimal 6 bulan.

Nah... 5 saran ini mengenai singkat tentang adsense pada umumnya, tapi 1 - 3 ini yang terkait konten tidak memadai dari Adsense. jadi silahkan eksprerimen sendiri. Blog ini pun sedang menunggu persetujuan adsense setelah 1 hari lalu saya ajukan dan katanya akan direview terkait persetujuan hingga 3 hari kedepan.

Jadi diatas ini sedikit ulasan saya ini hanya saran jadi silahkan bereksperimen sendiri,..
salam blogger.

Mencoba Google Cloud Platform

2017-03-16T13:21:00.000+07:00

Google.Inc perusahaan raksasa asal Amerika ini memang rajanya di dunia Internet, segala hal musti dicari jika tak bisa direduksi otak. Saya bukan ahli IT tapi berikut ini sedikit ulasan apa itu Google Cloud Platform dan apa fungsinya? Dan harapannya semoga dapat gunakan sesuai kebutuhan anda.

Banyak sekali produknya yang ditawarkan, mulai dari Email Gmail, Google Seacrh, Youtube, Android, bahkan blog ini basisnya Blogger dari Google dan lain-lain. Dari semua itu Google tak hanya mengambil keuntungan tapi juga memberikan keuntungan kepada para pengguna yang serius mengeksplorasi layanan produk dan fiturnya, contohnya adalah dari Google Adsense di Blogger dan Youtube.

Screenshot dashboard Google Cloud Platform saya. (GCP/IST)

Saya tebak yang mengunjungi artikel ini sudah banyak mengenal produk terkait yang ditawarkan Google. Tapi saya ingin ulas sedikit, salah satu dari produk Google yang bernama Google Cloud Platform. Kebenaran terkait ulasan ini anda dapat mengunjunginya di website Google Cloud.

Google Cloud Platform adalah sebuah produk layanan tentang Cloud Computing dari Google yang terdiri dari 4 jenis layanan yang kesemuanya bertujuan untuk membuat sebuah project berbasis Cloud Computing atau Komputasi Berbasis Internet agar bisa dimanfaatkan dalam skala global. adapun 4 jenis layanan tersebut adalah Google AppEngine, Google BigQuery, Google Compute Engine dan Google Cloud Storage.

Kelebihan Menggunakan Layanan Google Cloud Platform

Google Cloud Platform tergolong sangat mudah dan bisa diintegrasikan dengan berbagai sistem operasi atau bahasa pemograman. Bahkan kita bisa menciptakan layanan yang bisa diakses melalui iOS Apple, sistem operasi Android, dan JavaScript Client. Untuk menggunakannya tidak perlu khawatir dengan penggunaan data yang besar.

Karena Google sudah sepaket menawarkan solusi untuk mengatasi ketakutan kehabisan volume data ini. Ada 2 alat yang bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk mengelola data-data besar atau “Big Data” diantaranya adalah dengan menggunakan Big Query, dan yang kedua dengan menggunakan Google Cloud Dataflow. Kedua-duanya bisa membantu kita memantau, mengumpulkan, membuat, melakukan hal-hal lainnya tanpa harus mengkhawatirkan terjadi penyempitan (congestion) pada pipeline. Sehingga, selama pemprosesan data, kita akan selalu merasakan kelancaran.

Menurut saya beberapa keuntungan layanan Google Cloud Platform diataranya adalah:

Keamanan Data
Fleksibel
Data Terpusat
Menghemat Biaya

Jika tertarik dan ingin menggunakan untuk kebutuhan bisnis dapat mencoba sendiri. Tak salah jika menggukan Google Cloud Platform untuk bangun website anda, siapa tahu otodidak jadi web developer.

Saya sendiri menggunakan layanan Cloud dari Google ini, untuk mengelola beberapa situs yang saya bantu bangun atas pesanan orang lain.

Dari pengalaman, fitur diatas yang saya sebutkan ini memang canggih karena sistem keamanannya menggunakan Api Key. Jadi hanya pengelola yang bisa akses, namun ada kelemahannya yakni dibeberapa permintaan dibatasi bandwidth dari besaran ukuran.

Terbang Pertama DJI MAVIC Pro

2017-03-14T17:27:00.002+07:00

Tahun lalu sempat kepikiran beli DJI Phantom 2 yang bekas, tapi saat itu pilihannya jatuh kepada kamera DSLR Nikon D3200.

Kotak Ajaib berisi DJI Mavic Pro

Dua bulan lalu sempat terbangkan drone milik seorang kawan, XIRO - XPLORER V tapi tidak ragu seperti saat gunakan DJI Mavic Pro.

Mavic Pro lebih kecil dan lebih lengkap fiturnya dari Xiro Xplorer yang produksi China, sekalipun dalam beberapa hal bisa disandingkan. Ya.. lumayan sih, untuk dapatkan drone ini tentu musti menabung beberapa tahun. kwkwkk. karena setara harga New-Vixion bekas, sekitar 15.000.000,-. Merasakan sensasi drone ini hanya karena kebetulan kantor beli untuk kepentingan kerja dan akhirnya saya bisa first flight drone ini.

Kehadiran DJI Mavic ini tentu bagian dari produksi drone semakin cerdas dengan bentuk yang semakin kecil. DJI Mavic, Quadcopter berukuran kecil ini bisa dikatakan kemampuan hampir sama seperti DJI Phantom 4 dan fitur-fitur tambahan lain, memang benar-benar produk yang fantastis.

Dji Mavic di pasaran beredar dua jenis, Combo dan Non Combo. Combo dengan paket flymore, dan non combo hanya dapat bawaan dalam kardus, artinya Combo lebih lengkap dengan sparepartnya.

Isi paket DJI Mavic Non Combo

Selain ukuran yang mungil, beberapa fitur yang tersemat di drone pabrikan DJI ini memang patut diajungi jempol. Ada pun fitur-fitur tersebut diantaranya, mampu terbang hingga kejauhan 7,5 km, dengan kecepatan maksimal bisa mencapai 65 km/jam. Drone pabrikan DJI ini juga bisa tracking dan mengikuti jalan penggunanya, kemampuan tracking ini tidak ada pada GoPro Karma. Fitur lainnya yang juga tidak tersemat di drone GoPro adalah kemampuan menghindari halangan di depan saat terbang, seperti yang ada pada DJI Phantom 4. Dan untuk ukuran mini drone, Mavic menang diketahananan baterai yang luar biasa karena berada di angka 27 menit, jika kemampuan ini dibandingkan dengan panthon 3 atau 4. Drone dengan ukuran mini ini punya 2 sensor anti tabrak, jadi tak perlu takut untuk terkena tembok kecuali faktor human error.

Ukuran kepalan tangan

Pertama kali sentuh remote controlnya terasa pegang Posel Nokia N-Gage, cukup kecil tapi kaya akan fitur. Ada fitur beginer hingga prof, drone ini juga bisa follow mode. Desainnya lebih kompak dan dilengkapi tempat untuk meletakkan smartphone di bagian bawah controller. Smartphone ini dapat juga digunakan untuk mengontrol drone. Anda cukup menyentuh layar smartphone untuk mengendalikan Mavic.

Sedikit mirip N-Gage

Kamera yang tersemat di drone ini 4K dan dilengkapi dengan gimbal yang mungil 3D Axis. Banyak kelebihan yang terdapat pada drone yang bisa dilipat ini dan saya sendiri belum banyak mengekspolarasinya. Silahkan bica browsing di Mbak Google, eh.. Mbah Google alias tete google, atau bisa sekalian beli.

Terbang perdana hanya 10 meter dari tanah

Nah, pertama coba terbang drone hasil rekamanya ini gambarnya sangat buruk.. kwkwkw... karena ternyata lupa kalibrasi gimbal dan remote. Beberapa video hasil rekamannya juga cukup baik, namun akan lebih baik jika terus berlatih agar mahir menggunakan drone ini.

Akhirnya mengudara dengan DJI Mavic.

Jadi recomended untuk miliki drone ini, sesuai isi kantong juga. Tak hanya Mavic, tapi bisa mencoba RC Copter lainnya. Oh iya, Xiro Xplorer V juga cukup standar untuk bersenang-senang. Dan konon menurut orang seharga motor Supra Lama.

VPS Mati Total Akibat Beban Server

2017-03-13T16:55:00.000+07:00

Belajar dari pengalaman, kata-kata ini yang cukup terkenal tapi saya pikir hal ini benar adanya.

Beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan seorang kawan untuk mengurusi bangun website portal berita. Tanpa ragu saya otak-atik website tersebut dan ternyata kosong dan harus dibangun dari awal. Bangun dari awal tak hanya tampilan website tersebut, tetapi juga soal sistemnya.

Lagi-lagi jika jika kita bahas terkait bangun sistem sebuah website dari 0 tentu bukan hal yang mudah bagi orang awam seperti saya di dunia infokom, termasuk coding dan lainnya yang berhubungan dengan server. Karena saya tak pernah belajar formal soal informatika, musti buka google bahkan beberapa petunjuk diantaranya tak ada yang berbahasa indonesia. Terpaksa google translate jadi tuan diatas ketidaktahuan saya.

Nah, kembali lagi... awal ketika itu saya diberi pasword dan user name. Awalnya hanya berpikir jika itu hanya sebuah user name pasword cpanel atau WHM, namun ternyata akun root VPS. (penjelasan mengenai apa itu VPS, WHM dan Cpanel akan saya ulas diartikel lain, atau bisa cari di google mungkin ada referensi dari para master.)

Pertama saya buka akun VPS, tampilannya mirip windows mobile generasi pertama. VPS atau kepanjangannya adalah Virtual Private Server. VPS itu seperti sebuah komputer yang bisa kita instal program sendiri. Semakin bagus spesifikasi sebuah komputer semakin lancar juga dalam pengoperasiannya, misalkan perbedaan ketikan Windows 7 2017 dengan Windows XP 2007. Windowd 7 pada tahun inidengan RAM 4 GB, GeForce GTX 750 , Prosesor 3.50 GHz dan Hardiks 250 GB adalah standar rata-rata sebuah PC pribadi.

Hampir semua petunjuk mengenai penggunaan VPS ini saya dapat hasil Mbah Google (bukan mbak...). Hingga akhirnya saya berhasil membangun system itu, WHM, Cpanel dan Wordpress. Awalnya cukup lancar tanpa error dan berlajan tanpa kendala. Namun sebulan berjalan, saya menemukan myqsl jalan sering berhenti dan ketahuan ternyata banyak pengunjung yang tampil di log server VPS. Entahlah saya beruhasa compress berbekal ilmu dari mbah Googe, namun beberapa kali sering mati semua system proses VPS.

VPS yang saya kelola ini cukup standar untuk ukuran portal berita, yang punya pengungjung 10.000 view perhari. Beban server pun sering overload, sebagai solusinya beban tersebut harus dibagi dengan cahce walaupun kapasitan Drive VPS hanya 25 GB dengan 512MB. Beberapa kali coba alihkan DNS ke Cloudflare tapi tetap saja gagal, karena sampah cloudflare pun jadi beban server.

Pada awal bulan Maret 2017 ini, web tersebut akhirnya benar-benar down dan menurut pandangan awam karena tidak mampu menampung pengungjung yang begitu banyak. Karena saya lihat di trafic log ada pengunjung ke ip address server yang berlebihan dan hal ini juga buat sangat susah login ke VPS. Kelebihan pengunjung karena dari log traffic terlihat, Desember 2016 sebesar 5,3 GB dan sedangkan Februari 2017 27GB. FYI, gan... website ini pernah diblokir kemeninfo pada Akhir tahun 2016 tanpa alasan yang jelas, namun dibuka lagi setelah salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta memprotes bahwa pemblokiran karena ini tak sesuai mekanisme. Dan pemblokiran terhadap website ini dilakukan hanya beberapa provider seperti Telkom dan Telkomsel, selain itu lancar jaya.

Dan akhirnya website sudah down dan sedang dalam usaha perbaikan...
minta masukan dari para master..
-->

Review Buku: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri

2017-03-06T01:11:00.001+07:00

Hasil penelitian Prof. Pieter J. Drooglever tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri”. Judul aslinya “Daad van Vrije Keuze, de Papuans van Westelijk Nieuw Guinea, en de grenzen van het Zelfbeschichtings recht.”

Cover Buku Tindakan Pilihan Bebas (Doc: LIPI)

Saat pertama kali diluncurkan pada seminar Act of Free Choice di Den Haag, 15 November 2005, Drooglever menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pepera 1969 adalah suatu manipulasi sejarah Orang Papua.

Buku yang diterjemahkan oleh Dr. Johanes Riberu setebal 300 lebih halaman, ternyata laris manis di toko buku terbesar di Jakarta. “Saya heran buku ini bisa habis di pasaran, termasuk Jakarta,” ujar Dr. Benny Giay pada JUBI usai peluncuran buku “Memanusiakan Manusia” belum lama ini di Kotaraja, Jayapura.

Menurut Giay, buku ini sebenarnya berisikan banyak pengalaman Orang Papua saat pelaksanaan Pepera Tahun 1969. Baginya, kalau buku terjemahan Drooglever laris karena kebutuhan pengetahuan pembaca tak soal, tetapi sangat disayangkan jika ternyata diborong oleh institusi tertentu sambil tertawa lepas. “Tapi, yang jelas kitorang harus respon terhadap buku-buku yang memuat sejarah dari Orang Papua,” kata Benny Giay mengingatkan generasi muda Papua untuk terus berkarya dalam meningkatkan kemampuan menulis.

Buku setebal 700 halaman dengan 14 bab merupakan hasil penelitian dari Prof. Drooglever pada Tahun 1999 atas perintah Menlu Jozias van Aartsen, yang diamanatkan pula oleh Parlemen Belanda. Penugasan kepada Profesor Sejarah itu tidak lepas dari suatu gerakan politik Belanda, terutama Partai Gereformeed Politiek Verbond atau Christen Unie. Bagi Dr. Karl Phill Erari, ada dua konteks yang mendorong Prof. Drooglever melakukan penelitian.

Pertama, karena Kongres II Rakyat Papua, Mei 1999, mendesak perlunya pelurusan sejarah, karena Rakyat Papua merasa jalan sejarahnya menuju kemerdekaan sebagai suatu bangsa telah dibelokkan oleh kepentingan politik Jakarta. Bahkan (Alm) Theys Hiyo Eluay berkali-kali dalam pernyataan politiknya selalu mengumandangkan perlunya meluruskan sejarah Orang Papua yang telah dibengkokkan dan perlu dilakukan peninjauan kembali.

Kedua, tampilnya Gus Dur sebagai Pemimpin Indonesia yang lebih demokratis. Drooglever menyebut Sekjen PBB waktu itu, U Thant, dalam laporan akhirnya kepada Majelis Umum PBB, tak punya pilihan lain kecuali menyimpulkan Pepera 1969 adalah suatu penentuan pendapat rakyat. Dijelaskan, sebetulnya dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 diputuskan suatu proses plebisit, tapi belakangan diubah menjadi the act of free choice, yakni hak untuk menentukan nasib Papua. Masalahnya ialah Ortiz Sans, yang ditugaskan PBB sebagai pengawas Pepera, meragukan the act of free choice itu dapat dilakukan oleh penguasa Indonesia. Artinya, apakah benar-benar sesuai dengan azas yang diakui dunia internasional. Ortiz Sans menyatakan proses itu bukan suatu act of free choice.

Jadi dia mengambil jarak terhadap apa yang terjadi di Papua dan sikap itu juga diambil oleh Sekjen PBB, U Thant. Ini berarti ada keberatan yang serius dari masyarakat internasional.

Drooglever menyusun bukunya berdasarkan penelitian di Belanda, PBB, arsip nasional Amerika Serikat, narasumber, para saksi sejarah dari Papua, Belanda dan saksi sejarah lainnya. Ia menggunakan bahan-bahan dokumentasi yang sebelumnya hampir tak pernah dipakai.

Bab pertama dari buku ini lebih banyak tentang sejarah kontak Orang Papua sampai dengan masa Perang Dunia II. Pokok penting dalam bab ini adalah bagian Barat New Guinea secara perlahan dan pasti masuk ke dalam lingkaran pengaruh kekuasaan pusat kolonial Belanda di Batavia.

Kepentingan Batavia, yang merupakan ibukota pemerintahan Hindia Belanda bukanlah soal komersial dan keuntungan ekonomi. Sebab pada waktu itu tanah Orang New Guinea dianggap tidak memiliki potensi ekonomi dan kurang menarik bagi sektor komersial. Namun yang menjadi alasan utama keterlibatan Belanda terhadap New Guinea adalah lebih bersifat politik.

Review Film; Bridge Of Spies, Human Loves Human

2017-03-05T03:05:00.003+07:00

Sama sekali tak ingin mengomentari film Birdge Of Spies ini, hanya saja menurut saya cukup menarik untuk dibahas. sekalian tambah isi postingan blog yang terus sepi, kayak kuburan. Lagi pula film ini sudah tayang 2 tahun lalu.

Film ini berlatar pada masa perang dingin hubungan Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Yang sepanjang era 1947–1991, kedua negeri adidaya, atau tepatnya Blok Barat dan Blok Timur, berlomba menjadi penguasa dunia alias apa ya?

Tak banyak adegan aksi yang menantang seperti tembak-tembakan, melainkan negosiasi yang cukup alot namun menegangkan. Nah, bagian negosiasi diplomasi yang menurut saya cukup menarik, ini kehebatan sineas Steven Spielberg yang garap film ini buat tak bosan.

Bridge of Spies Trailer: Can Tom Hanks Win the Cold War? (Vanity Fair/IST)

Alur cerita film ini mengisahkan, Uni Soviet mengirimkan mata-matanya, Rudolf Abel (diperankan Mark Lyrance), ke AS namun tak lama ketahuan CIA dan dipenjara dan terancam hukuman mati.

Ditengah ancaman mati terhadap Rudolf, seorang pengacara muncul membela dirinya selayaknya malaikat yang menyelamatkan dari ancaman maut. Pembelaan itu datang dari seorang pengacara yang bernama James B. Donovan (diperankan Tom Hanks). Sekalipun film ini masuk kategori fiksi, tapi Sang pengacara ini ditampilkan sebagai seorang yang menghargai Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa percakapan si Pengacara ini terus mengatakan, setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi sebagai manusia, sekalipun mata-mata lawan, Uni Soviet. Hal ini sontak mengingatkan saya pada beberapa Pengacara Indonesia yang cukup konsen terhadap narapidana Politik Papua tanpa melihat tuduhan 'anti-NKRI'.

Keputusan Donovan menjadi pengacara Abel sontak mengundang amarah masyarakat, juga petinggi Negeri Paman Sam. Donovan dinilai salah langkah telah membela musuh terbesar AS pada saat itu. Namun Donovan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Jika di Indonesia pada jaman ini, saya tak membayangkan bagaimana mereka yang nasionalis konsevatif akan mem-bully pengacara ini.

Mengetahui hal ini, pihak pemerintah AS ingin membalas Uni Soviet dengan mengirimkan seorang pilot untuk memata-matai aktivitas tentara Uni Soviet. Pilot itu bernama Francis Gary Powers alias Austin Powell.

Ternyata, Powell pun bernasib sama seperti Abel. Pesawat yang diterbangkannya mengalami nahas: jatuh di tanah Soviet. Sudah pasti ia ditangkap para tentara komunis, dan tidak luput dari ancaman hukuman penjara.

Kedua tahanan Perang Dingin itu, Abel dan Powers, sama-sama menghadapi hukuman mati. Namun berkat otak encer Donovan, nasib mereka kemungkinan dapat terselamatkan. Donovan mengajukan ide gila: pertukaran mata-mata.

Pada saat yang sama, timbul masalah baru. Seorang mahasiswa AS di Jerman ditangkap, juga dengan tuduhan mata-mata. Masalah yang dihadapi Donovan pun kian pelik. Mampukah ia memboyong dua orang AS keluar dari "neraka" negara komunis?

Tugas berat sebagai pengacara—yang dihujat masyarakat serta pemerintahan AS lantaran kesediannya mata-mata Uni Soviet—bukan satu-satunya yang harus dihadapi Donovan. Di rumah pun, ia menghadapi tugas berat sebagai ayah.

Di tangan sang aktor kaliber Oscar, peran Donovan yang serius, mampu dibawakan dengan santai, bahkan sesekali lucu yang mengundang gelak tawa. Sepanjang kisah bergulir, Hanks sering memancing emosi penonton. Ada kalanya ia serius, dan kadang penuh canda.

Karakter kali ini sebagai Donovan di Bridge of Spies sedikit banyak mengingatkan pada karakter Captain Miller di film sebelumnya, Saving Private Ryan di mana ia harus menyelamatkan Ryan dari tentara Jerman.

Sebenarnya alur cerita Bridge of Spies sangat menarik, namun dibagian dapat ditebak, berbeda dengan film Saving Private Ryan yang juga diproduseri oleh Steven Spielberg yang mengejutkan penonton hingga akhir cerita.

Bagian menarik dari film Bridge of Spies adalah efek kamera yang digunakan. Hasilnya, gambar-gambar jadul, seolah film ini dibuat pada era 1950-an. Tidak terlihat jernih, namun justru inilah poin plus yang menegaskan "kejadulan" Bridge of Spies.

Bagian lain yang tak kalah menarik, tentu saja segala properti lawas di film ini, dari alutsista militer, gedung, lanskap, pakaian, kacamata sampai cangkir teh.

Hasil kerja tim properti yang mendukung Spielberg kali ini layak diacungi dua jempol!

Babak Baru, 50 Tahun Freeport Bercokol di Papua

2017-02-07T17:27:00.001+07:00

Tahun ini memasuki 50 tahun, PT.Freeport Indonesia/McMoran bercokol di Tanah Papua sejak Kontrak Karya pertama ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia. Drama memelihara korporat 'asing' di Jakarta pun memasuki babak baru dibawah rezim Joko Widodo - Jusuf Kalla, bahwa secara resmi Kontrak Karya (KK) Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyampaikan bahwa akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia. Izin ini diberikan agar penambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga, yang tak dilakukan sejak 11 Januari lalu.

Penerbitan izin ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, sebab tidak dikenal pemberian IUPK sementara. Pemerintah Indonesia terkesan di bawah kendali Freeport dan bersikap lemah, sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemberian diskresi dilarang jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tunduknya pemerintah Indonesia pada babak ini menjawab ancaman Freeport, yang mengatakan akan mengurangi 40 persen produksi Freeport jika tidak memperpanjang ijin ekspor. Tak hanya ancaman tersebut, tetapi juga Freepot menuntut pemerintah Indonesia akan jaminan kepastian hukum dan serta perpanjangan masa operasi.

Usaha menjawab permintaan perusahaan raksasa asal Amerika, lahir 2 hari setelah eksport konsentrat diberhetikan. 13 Januari lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan demikan sejak adanya PP tersebut, maka hanya pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang bisa ekspor konsentrat. Dengan begitu pemegang KK yang ingin mengirim konsentrat ke luar negeri harus mengajukan perubahan status menjadi IUPK. Dan juga pemegang IUPK yang diizinkan untuk membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri, dengan izin yang hanya berlaku lima tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka izin ekspor akan dicabut.

Akankah pemerintah mencabut setelah lima tahun mendatang? kita akan lihat.. sejauh mana penegakan jargon isi pasal 33 ayat 3, UUD 1945 mengenai Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pola, memelihara asing lahir di jakarta dan akan terus lahir. sementara tuduhan atas rakyat Papua makin gencar. Bahwa yang mendukung Papua menjadi negara sendiri adalah asing menurut pemerintah Indonesia, asing siapa? Sementara fakta di Papua, keberadaan asing justru didatangkan oleh Jakarta.

50 Tahun silam 1967 sejak KK ditandatangani Jakarta, Papua saat itu belum resmi secara Yuridis masuk wilayah indonesia artinya adalah KK I illegal menurut hukum. Sebab, penyelengaraan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilakukan setelah 2 tahun kemudian 1969.

Kembali lagi, meneelah kronologi babak ke babak Freeport dibawah rezim ke rezim pemerintah Indonesia. Dibawah keuasaan Rezim Soeharto, KK pertama Freeport ditandantangi dan pada masa rezim ini pula KK kedua juga diperpanjang dan berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun (sampai tahun 2041). Pada jaman Gus Dur, melalui Menko Perekonomian Rizal Ramli pada 2001 menuntut ganti rugi 5 miliar dollar atas besarnya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat operasi penambangan sejak 1967, namun hal ini tak terjadi karena Gus Dur digulingkan. Berlanjut ke Megawati dan SBY, babak baru muncul, dimana renegosiasi KK pun bergulir. Beberapa praktek kotor Freepor pun pernah terbongkar pada masa SBY, aparat keamanan yang dibiayai oleh rakyat juga dibiayai Freeport dengan upah mengamankan "aset". Dan upaya perbaharui izin ini pun berlanjut ke Rezim Jokowi, IUPK hanya kedok untuk memperpanjang izin Freeport atas pengurasan isi bumi Papua.

Babak baru ini merupakan pertarungan ekonomi-politik, termasuk soal pergerakan pembebasan Papua. Dimana rakyat Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gencar melakukan perjuangan diplomasi di negara-negara Pasifik. Freeport digambarkan sebagai keberadaan Amerika di Indonesia, yang memegang peranan penting sebagai Polisi Dunia yang bisa membungkam negara-negara yang tak sehaluan, ditambah dengan berkuasanya Neo-Fasis di AS, Donald Trump.

Dengan keberadaan Freeport, maka Papua akan terus terjajah oleh "yang mengaku" sebangsa tapi setengah hati dan berlapis "Aseng". Hampir setengah abad keberadaan Papua didalam Indonesia, tak membawa perubahan signifikan selain kerusakan budaya Papua yang kronis. Rakyat Papua harus menjadi konsumtif tanpa harus produktif, korupsi merajalela, pembukaman ruang demokrasi yang akut dan masif, penangkapan dan pembunuhan rakyat Papua atas nama kedaulatan terus berlanjut.

Welcome Aseng.. in the name of NKRI...

Barcode Media Antara Bebas dan Terkekang

2017-02-06T15:50:00.001+07:00

Pada 9 Februari 2017 mendatang ini Media yang resmi menurut Pemerintah dan Dewan Pers akan diberi tanda khusus dengan "Barcode". Penggunaan barcode ini menurut Dewan Pers melalui keterangan persnya pada 12 Januari 2017 bahwa, untuk masyarakat bisa membedakan media "asli" dan "palsu".

Dewan Pers akan menyelenggarakan Diskusi dengan judul “Upaya Memerangi Berita dan Situs Hoax ” Kamis, 12 Januari 2017 jam 9.30 @dewanpers
— Dewan Pers (@dewanpers) 10 Januari 2017

Pembedaan media asli dan palsu ini untuk melawan informasi "HOAX" alias "BOHONG" yang beredar begitu cepat di masyarakat melalui sosial media. Selain itu pembedaaan ini juga untuk membredel konten-konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perang melawan informasi bohong ini tentu diapresiasi, tetapi juga terkesan untuk mengengkang kebebasan pers dan juga kegagalan Pemerintah dan juga Dewan Pers mengawal capaian reformasi 1998 yang telah melahirkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pembedaan media asli dan palsu sangatlah dilematis, khususnya dalam memberitakan informasi dari daerah pelosok-pelosok Indonesia. Misalkan di Papua, ada 8 perusahaan media yang semuanya belum terverifikasi taktual dan administrasi menurut data dewan pers (diaskes pada 6 Februari 2017). Mengapa di Papua barcode jadi masalah? sebab Papua 3 kali lebih dari pada Pulau Jawa yang memiliki ratusan media, dan Papua yang penuh dengan sejarah kekerasan Negara yang terus berlanjut. Salah satu kasus soal pemberitaan Papua versi Jakarta terkait penembak 4 orang pelajar SMA oleh TNI/POLRI, selama 2 hari sejak kejadian media terferikasi di jakarta justu mewawancarai pihak aparat dan informasinya jadi sangat menyakitkan bagi korban.

Tentunya masih ingat dalam pikiran kita tentang sejarah pers pada masa Orde Baru, kondisi yang sangat terpuruk dan terkekang bagi kebebasan pers, hal itu salah satunya adalah adanya Surat Izin Untuk Penerbitan Pers atau lebih sering disebut SIUPP. Setiap media masa pada saat itu wajib memliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan jika tidak memiliki izin tersebut, sudah dipastikan media tersebut tidak akan hidup. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial.

Reformasi 1998 telah melahirkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dianggap lebih berpihak kepada kebebasan pers. Hal ini ditunjukan dengan dihapusnya sistem pendaftaran atau izin (SIUPP). Hal tersebut membangkitkan gairah publik dengan kebebasan pers, sehingga dari puluhan perusahaan pers di masa Orde Baru, saat ini menjadi ribuan perusahaan pers. Dan harus diakui ada beberapa oknum yang mengatasnamakan pers namun tindak tanduknya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun apakah hal tersebut menjadi rujukan bahwa Indonesia akan kembali pada sistem terdahulu?

Selain itu juga, sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 15 ayat 2 poin f tentang Dewan Pers, bahwa Dewan Pers berfungsi untuk mendata perusahaan pers, bukan menentukan sebuah perusahaan pers tersebut boleh terbit atau tidak.

Berita “bohong” memang penumpang gelap dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dan tentunya juga sebagai musuh bersama yang harus diatasi. Namun, mengarahkan publik kepada sumber informasi yang “bukan mainstream” harus dicurigai sebagai hoax adalah sikap yang juga membahayakan demokrasi karena publik diarahkan hanya percaya kepada “media mainstrem”. Karena bukan tidak mungkin, melalui medai mainstream itulah kekuasaan menyelundupakn kepentingan hegemoninya.

Pemerintah dan Dewan Pers sebaiknya selektif dalam menentukan sistem pembenahan media massa dan harus menjaga nilai pilar keempat demokrasi. Dan yang tak kalah pentingnya juga bahwa pemblokiran yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah harus dilakukan dengan sistem yang adil dan transparan, agar tidak ada hak asasi yang terampas.

Amankan Password Sosial Media

2017-01-24T12:57:00.000+07:00

Pernahkah akun sosial media kamu dibobol orang? dan menemukan postingan aneh yang tak pernah kamu posting, atau password diganti tanpa sepengetahuan kita. saya yakin salah satu orang yang baca ini pernah dibobol akun sosial medianya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Nah, hampir kebanyakan ahli teknologi menyatakan salah satu faktor utama pembobolan akun sosial media adalah kesalahan sendiri.

bagaimana bisa kesalahan sendiri? ya.. salah karena kita sendiri yang memberikan celah atau lalai terhadap kontrol aktivitas saat berselancar di Internet terutama di sosial media.

Sebelum menyadari kesalahan itu sendiri, kadang ketidaktahuan kita membuat kita marah. Sebenarnya kita harus marah pada diri sendiri, ya kepada diri sendiri.

Menggunakan internet untuk sosial media pada zaman milenial ini sudah bukan hal baru, tetapi kebanyakan orang menggunakan internet tanpa mengetahui sebab-akibat dari penggunaan itu sendiri. karena itulah, dibeberapa situs kamu akan menemukan halaman kebijakan privasi (privacy policy), Disclaimer (Penyangkalan), Ketentuan Layanan (Terms of Service) dan halaman penjelasan media itu sendiri.

Mengapa ada laman penjelasan? seperti yang saya sebutkan. Tentunya hal itu menegaskan bahwa mereka tidak bertanggungjawab atas penggunaan, kesalahan, bahkan soal hak dan kewajiban. Jadi sobat, sebelum gunakan sesuatu di internet biasakan membaca terlebih dahulu apalagi kamu menggunakan sosial media yang jelas kamu berikan identitas asli lengkap dengan fotonya.

Di halaman Google kamu akan menemukan lengkap bagaimana cara mengatasi permasalahan seputar dunia internet. Misalnya dalam hal kebijakan penggunaan halaman media sosial Gplus, kita akan diberikan tahu apa saja yang harus dipatuhi seperti standar penggunaan nama hingga bagaimana cara keluar dari sosial media tersebut dari PC atau Gadget kita.

Kembali lagi soal kesalahan kita menyebabkan situs sosial media kita dibobol. Nah, sangatlah tidak mungkin akun sosial media kita dibobol atau dihack gunakan kode-kode yang rumit, sebab itu adalah kebohongan terbesar yang tertanam dalam otak. Satu-satunya jalan adalah kamu sendirilah yang memberikan jalan masuk ke sosial media kita, melalui lupa keluar dari akun sosial media di riwayat penggunaan browser dan memberikan akses lewat klik ini-klik itu, atau bacalah ini-itu, jikapun tidak maka itu sudah pasti berita hoax.

mengapa demikian? sebab itu adalah satu-satunya hal yang pasti. Jadi selain bacalah ini - itu adalah link script yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dengan demikian ketika kita menerima hal tersebut sosial media itu tentu akan menanyakan mengapa terjadi demikian? Link script itu kebanyakan akan mengirimkan riwayat peramban jadi mereka tinggal telusuri dan cek password yang tersimpan.

salah satu contoh adalah Facebook, ketika kita diarahkan ke link luar Facebook akan bertanya apakah anda yakin link ini aman? nah, tinggal keputusan kita sendiri.

Nah, berikut ini tips aman:

Biasakan log out (keluar) dari akun sosial media anda sekalipun itu Gadget atau PC milik kamu.
Jangan lupa menghapus riwayat peramban atau browser kamu setelah selesai akses sosial media ataupun akses hal lainya di internet.
Biasakan baca laman petunjuk.
Jangan suka penasaran dengan judul bombastis di sosial media.
Tulislah password anda di catatan offline.
Aktifkan pemberitahuan login sosial media ke Gadget anda.
Upayakan password anda memiliki spasi di akhir atau awal.
Jangan sembarang berikan akses aplikasi ke akun sosial media.
Ganti password dengan mudah diingat tapi susah ditebak.
Berdoalah supaya tidak sering lupa.

Nah, itu adalah tips menggunakan sosial media yang aman di dunia maya.

Respon Indonesia Soal Diskriminasi Rasial Di Papua

2016-11-14T17:12:00.000+07:00

Illustrasi (Ist)

Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua.

Laporan 18 halaman kepada CERD terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis ras terhadap Orang Asli Papua tersebut diajukan oleh Geneva for Human Rights (GHR) yang berbasis di Swiss. GHR meminta agar seluruh fungsi-fungsi PBB memberi perhatian pada masalah mendesak di West Papua.

Lebih jauh,Laporan itu juga menyebutkan bahwa tindakan-tindakan pasukan keamanan melanggar hak-hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Disebutkan bahwa antara April 2013 dan Desember 2014, pasukan keamanan Indonesia sudah menewaskan 22 orang selama demonstrasi dan sejumlah orang dibunuh atau dilukai sejak Januari 2016. Diduga, pada Mei 2014, lebih dari 470 orang Papua ditahan di berbagai kota di Papua saat melakukan demonstrasi.

Tanggapan Indonesia

Seperti yang telah dilansir kbr.id, Pemerintah belum juga merampungkan jawaban atas surat yang dilayangkan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB atas dugaan terjadinya impunitas pelaku pembunuhan, penangkapan terhadap orang-orang Papua. Surat itu sebelumnya dikirim kepada perwakilan resmi pemerintah di PBB, Triyono Wibowo, 3 Oktober lalu.

Dalam surat notifikasi sebelumnya, Pemerintah diberi waktu hingga hari ini, Senin, 14 November 2016 untuk menjawabnya. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, hingga kini kementeriannya bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, beserta Kementerian Dalam Negeri, masih berkoordinasi untuk menyusun jawaban tersebut. Dalam pernyataan, Mualim menyebutkan bahwa pemerintah akan mengklarifikasi penangkapan 4000 orang Papua, pada bulan April 2016 – Juni 2016.

Sebelumnya PapuaItuKita bersama beberapa lembaga maupun individu telah merespon penangkapan besar-besaran di Papua, misalnya penangkapan 2000-an orang Papua pada bulan Mei 2016.

Akankah pemerintah indonesia mengakui atau tidak sama sekali?
Kita nantikan niat politik yang baik dari pemerintahan Jokowi – JK.

Buku: Seakan Kitorang Setengah Binatang

2016-11-10T21:19:00.000+07:00

Setelah menyelesaikan kuliah di Jawa, Filep Karma kembali ke Papua dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Filep Karma mengamati perlakuan diskriminasi rasial dari aparatus pemerintahan maupun dari masyarakat non Papua. Bahkan, “mereka” mengaggap dan memperlakukan manusia Papua seperti “setengah Binatang”.

Filep Karma mengatakan:

“Di Jayapura, di Jalan Irian–kalangan pejuang sebut Jalan Merdeka—hampir semua toko yang dimiliki oleh orang Papua pada 1960-an, sekarang sudah bukan milik orang Papua lagi. Toko-toko tersebut sudah berpindah tangan kepada non-Papua. Diambil alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut OPM, maka saat orang itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan ke non-Papua”.

Filep Karma sempat sekolah di Manila, Filipina, dan merasakan perlakuan yang berbeda yang di berikan orang-orang Filipina terhadapnya dibandingkan dengan perlakukan orang Indonesia semasa kuliah di Solo.

Di Manila, saya dihargai sebagai manusia dan tak ada pelecehan, penghinaan atau perlakuan diskriminasi. Itu yang saya rasakan dalam pergaulan. Contoh ketika saya berbelanja di supermarket atau di pasar. Dalam pergaulan dengan masyarakat, saya merasa dihargai, sebagai sesama seperti mereka. Jadi saya dianggap bagian dari mereka atau dalam istilah Jawa diwongke atau dimanusiakan, tidak seperti yang pernah saya alami di Papua atau di Jawa.

Selama sekolah di Jawa, kitorang yang dari Papua, sering dianggap setengah binatang. Kitorang dianggap seakan-akan kitorang evolusi dari teori Darwin, proses dari hewan berubah jadi manusia. Itu saya rasakan dari teman-teman yang kuliah di Solo. Jadi mereka bukan dari masyarakat yang tidak berpendidikan saja, tapi juga dari kalangan berpendidikan. Mereka memperlakukan kami begitu. Seringkali orang Papua dikata-katai, “Monyet! Ketek! Begitu.”

Akan tetapi, perjuangan Papua tidak dapat dimenangkan jika dilandasi dengan rasialisme, perjuangan Papua harus mencontoh bagaimana pengalaman awal pembangunan bangsa Indonesia hingga merdeka. sehingga, sejak awal pembangunan nasionalisme Papua harus memiliki prinsip yaitu kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

“Bangsa Papua, bagi saya, orang yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa Papua dan tanah Papua. Itulah yang orang Papua. Tanpa melihat silsilah dan keturunan. Sebab dalam pengalaman saya, selama ini ada juga teman-teman saya, yang ciri – cirinya Melanesia tidak ada pada dirinya, tetapi hatinya Papua”

Menurut Filep Karma, bahwa bangsa Papua adalah tiap orang yang mengakui bahwa dirinya orang Papua, mencintai bangsa Papua dan rela berkorban bagi bangsa Papua. Ini tanpa melihat suku, etnis dan bahasa. Filep Karma dalam orasinya menegaskan secara sederhana tentang konsep nasionalisme Papua.

“Bahwa orang Papua bukan selalu kulit hitam, rambut keriting. “Di Jawa, ada orang rambut lurus, orang Jawa asli, dia juga peduli pada kita orang. Suatu saat kalau Indonesia kejar dan bunuh orang ini, Sobat kau datang!” tegas Filep Karma dalam orasinya dilansir dari Youtube.com

Filep Karma menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Papua butuh berbagai macam siasat, salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri sebanyak 194 negara mensyaratkan bila papua serius ingin merdeka maka setidaknya harus mendapatkan dukungan 130 negara. Sementara, sekarang ini hanya negara Vanuatua (salah satu negara di Kepulauan Pasifik) yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua.

Filep Karma juga menekankan pentingnya demokratisasi di dalam alat perjuangan (persatuan) untuk kemerdekaan Papua, karena masih terdapat ego sentris yang kuat di berbagai kelompok suku Papua.

Penekanan Filep Karma tentang pentingnya alat politik, harus ada pembenahan organisasi – organisasi perjuangan di Papua. Saat ini, persatuan antara faksi-faksi organisasi Papua masih sulit. Masih ada nuansa saling menjelekan cara berjuang dan masih saling menjatuhkan metode perjuangan.

Filep Karma meyakini bahwa Papua dapat dimenangkan dengan cara-cara demokratis/damai, damai dalam pengertian berjuang memenangkan gagasan dalam masyarakat minsalnya menyampaikan aspirasi secara damai, sopan dan santun, tanpa menindas orang lain.

“Cara berdemokrasi Ini yang sangat perlu bagi orang Papua. Kita mau duduk bersama, saling mendengar, saling mengalah dan kalau kita mau memilih pemimpin, mari kita tempuh cara demokratis,” kata Filep dalam buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang”.

Filep Karma juga menekankan pentingnya melakukan penyadaran/ideologisasi terus menerus terhadap masyarakat Papua. Bahwa perbedaan tetaplah perbedaan tidak dapat di paksakan menjadi satu. Minsalnya, orang gunung tetap pada karakteristiknya tidak mungkin di paksa untuk mengikuti karakter orang pantai. Yang penting adalah rasa solidaritas antar terhadap penderitaan di Pantai orang Gunung juga merasakannya.

Saat ini lembaga-lembaga pendidikan resmi, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Universitas, dari surat kabar sampai media-media di Internet, dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Bahkan saat ini pemerintah Indonesia memblokir salah satu media internet Papua (Papuapost.com) atas permintaan tentara. Filep Karma menggaris bawahi pentingnya melakukan pendidikan-pendidikan sederhana dari mulut ke mulut, atau lewat pertemuan-pertemuan sederhana, arisan keluarga atau pelatihan khusus untuk kader politik. Merekalah nantinya yang akan bertanggung jawab untuk menyebarkan gagasan perjuangan pada masyarakat luas dalam demonstrasi, rapat akbar, panggung orasi, dll.

Sejak awal, perjuangan mesti dilandasi dengan kepentingan perjuangan kelas masyarakat lain yang di tindas, dengan melakukan dan meningkatkan solidaritas terhadap seluruh masyarakat yang tertindas, persoalan perburuhan, mahasiswa, tani dll.

“Kitorang di Papua juga harus belajar untuk mengubah pola-pola. kalau di Jakarta saat ini ada demonstrasi buruh menuntut perbaikan gaji, kitorang di Papua juga harus turun jalan mendukung apa yang teman-teman buruh di Jakarta suarakan. Ada ketidakadilan pada perempuan di Jakarta kita di Papua juga harus ikut aksi itu. Menyatakan solidaritas!” tulis Filep dalam bukunya.

Silahkan donwload berikut ini..

[lock] [Download [/lock]

Judul : Seakan Kitorang Setengah Binatang
Penerbit : Deiyai, Jayapura
Tahun Terbit : 2014
Tebal : xvi + 137 hlm; 14,5 x 21,5 cm
Penulis : Filep Karma

Asa Yang Menipis

2016-10-03T21:34:00.002+07:00

Untuk Para Penjaga Asap Revolusi

Apa kabar kalian disana?
Nalar makin renta, nasib yang muda menggenaskan
Segalanya diluruskan dengan cara kami
yang seharusnya jadi kita...

Kerinduan pangkul senjata tak diharapkan
Berjalan seperti cacing, mati seperti nyamuk
Harapan cipta energi, lemah dipeluk ujung bukit rumah
Mati jadi keharusan, hidup tanpa karya

Percintaan kita dalam revolusi diingkari
Foto sejarah jadi buram karena tak dipoles minyak
Ditipu keindahan dunia maya tanpa batas
Luapan kemarahan ditelan lilitan viber

Bagaimana dengan senjata tua kalian?
Apakah hutan rimba masih gelap angker
Guratan tangan masih sekokoh dahulu?
Brewokan jenggot hitam sepertinya sudah memutih.

Batavia, 03 Okt 2016

Papua Merdeka Setelah Generasi Muda Sekolah Baik-Baik

2016-09-01T12:33:00.000+07:00

Tak sengaja saya melihat sebuah postingan dari seorang kawan asal Papua juga di facebook, menurutnya "Papua Merdeka setelah sekolah baik-baik". Sebenarnya saya tidak begitu ambil pusing, cuma agak mengganggu karena yang menulis postingan itu adalah seorang mahasiswa Pasca Sarjana yang juga calon magister di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa.

Ya.. postingan itu mengganggu ketenangan saya... karena bukankah seorang mahasiswa itu harus terdidik? terdidik dalam menanggapi segala masalah sosial maupun politik. Tugas mahasiswa menurut Tokoh Pembebasan dari Latin, Paulo Freire adalah melibatkan diri adalah sumber pengetahuan. Melibatkan diri dalam persoalan Papua, tak berarti harus turun ke jalan untuk memimpin demontrasi atau masuk hutan angkat senjata, tetapi sebagai mahasiswa yang terdidik. Misalkan dengan meneliti dan mencari akar persoalan Papua.

Yermias Degey, seorang jurnalis asal Meeuwo menulis di kompasiana.com tentang gerakan perubahan mahasiswa dan pendidikan tinggi^[1]. Dalam tulisannya menjabarkan problematika mahasiswa papua dari sejarah hingga pentingnya menulis dan membaca. Salah satu yang membuat saya tak pernah bosan baca ulang adalah soal penelitian yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Papua, terlebih lagi seperti mahasiswa Pasca Sarjana.

Bicara soal meneliti adalah sepertinya berat bagi kami mahasiswa Papua ~~seperti mahasiswa Pasca itu kwkwkwkwkwk~~, apalagi baca buku. Hingga hari ini saya sendiri belum bisa menemukan blog mahasiswa yang sering membahas isi buku, ataupun tentang pendidikan yang diterima di bangku studi. Dan menurut saya, kurang baca buku ini bukan kemunduran tapi kemajuan yang tak terkontrol, akibat dari keseringan browsing dan copy-paste seperti kata kawan saya Felix Degei yang yang dalam tulisannya menjelaskan tentang bagaimana gadget membunuh para kutu buku.^[2]

Iya, salah gadget.. karena keseringan browsing dan akhirnya memandang segalanya untuk-dari yang disajikan di internet, bukan dari sebuah kebenaran sendiri. Bahkan melihat persoalan perjuangan pembebasan rakyat Papua yang sudah dilakukan dari 1960-an sebagai suatu kesalahan. Dan karena itu kesalahan gadget terletak pada tangan dan otak manusia yang menggunakannya.

Kembali lagi.. Tidak banyak generasi muda saat ini yang menulis buku dari hasil penelitiannya sendiri apalagi mencari sumber kebenaranya itu sendiri. Bisa juga kamu dan saya bagian dari ini, karena ini hanya status sosmed jadi jangan ambil pusing. Tapi setidaknya coba bandingkan mengapa di Jawa dan sekitarnya mendapatkan fasilitas full sedang tidak di Papua??, belum lagi membahas soal kurikulum pendidikan yang kacau. Anak papua disuruh bayangkan kereta api, becak ataupun hal lain yang ada di Jawa, padahal setiap hari lihat gunung, bukit, lembah, pantai dan hewan liar maupun piaraan, belum lagi soal ini ibu budi (tra sepnat ato yakob sekalian k?). Kurikulum seperti ini melanggar Konvensi Internasional menentang Diskriminasi dalam Pendidikan kalo tra salah pasal 4 bagian (b).

Kita bicara soal sarana dan fasilitas pendidikan pasti akan bicara bahwa dana Otsus sudah banyak mo? nah, karena kamu mahasiswa coba bandingkan dana alokasi setiap provinsi dengan Papua dan Papua Barat, masih sangat kecil... dibandingkan apa yang dikuras Jakarta. Belum lagi bicara soal Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Alokasi Umum (DAU), Papua bukan prioritas Jakarta bahkan tidak masuk dalam kriteria.

Bahas soal penganggaran pendidikan ini hal baru, karena Operasi Militer di Papua baru berhenti 1998 pasca reformasi yang juga mencabut "status resmi" Daerah Operasi Militer (DOM). Jauh sebelum itu bisa dikatakan pemerintahan sipil perpanjangan tangan dari Jakarta belum jalan sama sekali, selain menghabisi rakyat kamu hina karena berjuang melawan penjajahan. Mereka belum bisa baca-tulis tapi sadar akan penjajahan. Cobalah sering baca catatan soal pelanggaran HAM di Papua, Komnas HAM sebagai representasi lembaga Hak Asasi Manusia milik negara Indonesia saja sudah mencatat 44 kali Operasi militer dilaksanakan oleh Pemerintah^[3]. Bahkan sebuah laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia Asia mencatat secara detail 4.146 orang Papua dibantai pada dekade 1977-1978 dan ini hanya dalam sekali operasi militer yang dikenal dengan nama "Operasi Koteka".

Nah, buka mata lihat tokoh pembebasan dibelahan dunia lainnya, Lenin, Nelson Mandela, Amilcar Cabral. Atapun jika tidak mau berdiri dipanggung untuk orasi soal sejarah politik Papua yang bermasalah... paling tidak, bisa menginspirasi seperti perempuan pemberani dari Chili yang juga seorang mahasiswi, Camila Vallejo yang berjuang melawan privatisasi pendidikan oleh rezim. Perjuangan pembebasan Papua sama sekali tak perlu diukur dari seberapa banyak yang menjadi sarjana, tetapi lihat berapa banyak yang terdidik berjuang untuk pembebasan nasional yang sejati.

Semoga kita makin banyak baca dan tulis untuk perlawanan.. dan satu lagi... kalo situ bukan mahasiswa Papua, jang komen ato lari ke laut saja.. piss peace

-----------

[1] http://www.kompasiana.com/yeridegei/gerakan-perubahan-mahasiswa-dan-pendidikan-tinggi-di-tanah-papua_5509d39fa33311206a2e3b62

[2] http://suarapapua.com/2016/07/25/gadget-sedang-membunuh-para-kutu-buku/

[3] http://referensi.elsam.or.id/2014/12/operasi-militer-papua/

dan seterusnya.