Pemerintah Desa Cibeber I

Diguyur Hujan, Peserta Dongdang Tak Patah Semangat

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 8 Mar 2014 07:12:00 -0800

Meski terus diguyur hujan lebat, festival dongdang dan maulid akbar tahun 2014 tingkat Kabupaten Bogor tetap berlangsung. Peserta pawai dongdang yang berjumlah ribuan pun tetap antusias membopong dongdanya masing-masing menuju lajur penilaian. Alhasil hujan yang turun Sabtu (22/2) di bumi tegar beriman sejak pagi itu pun tak patahkan semangat peserta dongdang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Rahmat Surjana, mengatakan melalui festival Dongdang dan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2014 ini dapat terlihat antisias masyarakat yang senantiasa menampilkan potensi-potensi daerahnya masing-masing. Potensi tersebut bisa ditingkatkan untuk mendukung visi misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju se-Indonesia.

“Jika dilihat dari faktor cuaca yang hujan, dapat dilihat pula bahwa masyarakat tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Karena dari sanalah kita bisa lihat betapa tinggi rasa gotong royong yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bogor. Kalaupun hujan turus bersamaan dengan kegiatan ini, itu sudah menjadi kehendak Allah SWT. Yang terpenting kita sudah berupaya sebaik mungkin untuk membuat kegiatan ini sarat dengan makna, sosial, budaya dan agama”, terang Rahmat.

Camat Jonggol Renaldi Yushab Fiansyah, mengatakan walaupun hujan kami tetap semangat. Sejak jam 02.00 WIB kami sudah bersiap hingga akhirnya jam 05.00 WIB kami tiba di lokasi. Sementara untuk persiapan kita lakukan selama tiga hari. Jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 350 personel dari 14 desa dan 45 dongdang.“Konsep yang kita usung adalah tema muslim tradisional, yakni tradisi sunda. Bentuk dongdang kita sama dengan tahun kemarin hanya isinya yang berbeda. Kemudian ada umbul-umbul yang berjumlah 90 buah. Tahun ini kita optimis meraih juara, walaupun sebetulnya juara bukan satu-satunya tujuan, karena yang terpenting adalah kebersamaan”, terang Renaldi.

Selanjutnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan yang juga turut meriahkan festifal dongdang mengusung tema yang memberi pesan untuk berhemat menggunakan air. Tiga dongdang yang ditampilkan diantaranya berupa miniatur Bima Suci yang melambangkan sebuah pengorbanan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kemudian keran air raksasa yang melambangkan hemat menggunakan air, serta patung tangan dan airyang melambakan air sebagai sumber kehidupan. “Ada 40 personil yang kita terjunkan untuk meriahkan festifal dongdang tahun 2014 ini. Meski sempat dilanda khawatir karena hujan turun, namun kita tetap semangat untuk memeriahkan festifal ini, karena bagi kami yang terpenting adalah semangat kebersamaannya dan melestarikan budaya kita. Untuk persiapan, kita lakukan selama seminggu agar dongdang yang kita bawa ini tampil maksimal”, papar Evi Pancawati, Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Kahuripan.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga tak ketinggalan semangatnya menampilkan dingdang meski diguyur hujan. Sekretaris Diskominfo, Sony Abdussyukur, memaparkan kita tetap semangat meski hujan turun lebat. “Tema dongdanya sendiri adalah, sesuai dengan tugas Diskominfo yang membidangi Televisi dan Radio Tegar Beriman (Teman RTV), Menara bersama dan telekomunikasi. Untuk hasil tani, ini membuktikan kita juga tidak terlepas mendukung program Bupati Bogor, salah satunya revitalisasi pertanian”, paparnya.(Rido/Diskominfo Kabupaten Bogor).

sumber http://ppid.bogorkab.go.id/

Bupati Harapkan Seluruh Desa Ada Linmas

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 8 Mar 2014 07:02:00 -0800

Bupati Bogor Rachmat Yasin mengharapkan, petugas perlindungan masyarakat (Linmas) ada di seluruh desa di daerah yang dipimpinnya.

"Linmas perempuan seperti di Desa Cimanggis harus jadi pilot project, sehingga di seluruh desa anggota Linmas terdiri atas laki-laki dan perempuan," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/4/2013).

"Sehingga ada keseimbangan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan," tambahnya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-63 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke-51 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong.

Pihaknya mengapresiasi bahwa di Kabupaten Bogor ada anggota Linmas perempuan.

"Ini menandakan kebangkitan perempuan di tingkat desa," katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, bupati meminta masyarakat dapat memperlakukan Linmas secara dewasa. Wujud dari sikap dewasa dimaksud, kata dia, seperti jangan menjadikan petugas Linmas seperti tukang parkir dan mengangkut piring kotor.

"Mereka adalah pelindung masyarakat, dan memiliki tugas membantu aparat Polri dan TNI di tingkat kecamatan dan desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga wibawa pemerintah daerah," katanya.

Rachmat Yasin menyatakan, dia memberikan penghargaan kepada Linmas, karena perlindungan masyarakat merupakan tugas yang sangat berat. "Saya berikan penghargaan karena Linmas dan Satpol PP telah berhasil mengamankan Pilkada Jawa Barat dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bogor, yang tentunya di bawah koordinasi Polri dan TNI," katanya.

"Ironisnya, jangankan honor, kadang seragam pun lima tahun sekali baru ganti," tambahnya.

Untuk itu, dirinya meminta Kasatpol PP untuk segera memikirkan untuk memanusiakan Linmas dan Satpol-PP. "Tunjangan setiap bulan pun akan kita perhatikan, kalau perlu kita buat Perda tentang tunjangan bagi aparat di desa-desa ini. Jumlah Polri dan TNI di tingkat Koramil dan Polsek masih kurang, tanpa dibantu Satpol PP dan Linmas akan kesulitan," katanya.

Dalam peringatan HUT Satpol-PP dan Linmas itu, bupati menyematkan tanda pangkat pada pakaian dinas Satpol PP yang sesuai dengan Permendagri. Selain itu, juga menyerahkan bantuan kepada 63 anak yatim.

Sumber: Antara

Strategi Menggalang Kekuatan untuk Lantangkan Isu Perdesaan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 8 Mar 2014 06:48:00 -0800

Gerakan Desa Membangun dan Relawan TIK Jawa Barat Dorong Pemanfaatan TIK Perdesaan

Gerakan Desa Membangun (GDM) mulai menerapkan strategi holistik untuk menggalang kekuatan pengarusutamaan isu perdesaan di ruang publik. Bila pada awal gerakan, GDM fokus mendorong komunitas warga di perdesaan untuk bersuara, kini dia mulai mempengaruhi komunitas kelas menengah dan penentu kebijakan untuk mendukung inisiatif kreatif masyarakat desa.

Strategi atas-bawah musti dilakukan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial lahir dari kemampuan masyarakat akar rumput untuk mengorganisasi diri, sekaligus mengomunikasikan gagasannya secara apik ke pelbagai kalangan. GDM percaya perubahan bisa diraih melalui kepemimpinan gagasan. Karenanya, GDM harus mampu mengemas gagasannya secara fleksibel saat bertemu dengan pelbagai kalangan, baik masyarakat akar rumput, kelas menengah, hingga penentu kebijakan publik.

Untuk melakukan perubahan sosial melalui kepemimpinan gagasan, GDM harus mampu mengelola percobaan dan pengalaman organisasi menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge). Pengetahuan yang ekplisit mampu disebarluaskan secara massif sebagai rujukan publik dalam mengambil keputusan. Apabila sebagian besar publik bisa menerima gagasan itu, bahkan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan itu secara otomatis perubahan sosial akan tercipta.

Habermas memberikan sumbangan atas pemikiran ini. Menurutnya, rasionalitas memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan linguistik manusia atau paradigma komunikasi. Perubahan sosial lahir karena adanya komunikasi, karena itu GDM perlu mengemas gagasannya secara cerdas sehingga menyadarkan pelbagai komunitas untuk mendorong perbaikan atas nasib warga yang tinggal di wilayah perdesaan. Strategi ini disebut Habermas sebagai rasio memihak atau keberpihakan emansipatoris, yaitu komunikasi yang berpihak pada kelompok masyarakat yang tertindas, terhegemoni, dan terpinggirkan.

Keberpihakan emansipatoris ala GDM diwujudkan melalui tiga cara, yaitu (1) mendorong semakin banyak masyarakat perdesaaan untuk bersuara, (2) kemampuan mengelola pengalaman organisasi menjadi pengetahuan ilmiah, dan (3) mempengaruhi para penentu kebijakan publik untuk mengadopsi pengetahuan dan praktik baik tata kelola perdesaan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Cara pertama cukup sukses dilakukan oleh GDM. Ada ratusan desa secara mandiri memanfaatkan website dan teknologi informasi lainnya untuk berbagi informasi dan pengalaman. Kini, desa mampu mempromosikan potensi dan produk unggulannya ke ruang publik, bahkan sejumlah desa mampu memasarkan aneka produk rural melalui jagad broadband. Untuk memasifkan praktik baik itu, GDM meluncurkan Program 1000 website desa gratis supaya menambah jumlah desa yang mampu menyuarakan gagasannya.

Meski pelan, cara kedua mulai tunjukkan hasil. GDM mampu mendokumentasikan kegiatan dalam pelbagai bentuk, seperti artikel, kajian, maupun laporan penelitian. Hal itu terjadi karena organisasi ini mampu mengomunikasikan gagasannya pada kelompok menengah, seperti blogger, mahasiswa, jurnalis, praktisi teknologi informasi, maupun kalangan peneliti sosial. Ratusan artikel yang mengulas GDM tersebar di media massa on-line maupun off-line. Bahkan, sejumlah civitas akademika telah menjadikannya sebagai bahan kajian untuk skripsi, tesis, maupun desertasi.

Tantangan terbesar ada pada strategi ketiga, yaitu mempengaruhi kebijakan publik. Target terbesar GDM adalah ikut melahirkan peraturan dan perundang-undangan yang berpihak pada masyarakat perdesaan. Bagi GDM, perubahan sosial harus ditandai oleh perubahan struktural, yaitu munculnya sistem baru yang mengakomodasi kepentingan masyarakat perdesaan. Asa perbaikan tata kelola desa ada pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang tengah digodog di Pansus DPR RUU Desa.

Sejumlah gagasan GDM telah diadopsi dalam draft RUU Desa, seperti (1) menempatkan desa bukan sekadar sebagai wilayah administratif melainkan sebagai kesatuan wilayah hukum berdasarkan hal asal dan usul; (2) hak penganggaran dalam kebijakan pembangunan desa; (3) kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya; dan (4) kewenangan untuk mengelola bentuk organisasi maupun tata pemerintahan yang memperhatikan kearifan lokal.

Selain RUU Desa, ada sejumlah perubahan tata perundang-undangan yang tengah dikawal oleh GDM, yaitu perubahan UU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Pertanahan, dan RUU Pemerintah Daerah. Pada ranah ini, GDM bersentuhan dengan pelbagai kepentingan sehingga kemampuan negosiasi, penggalangan opini publik, dan bermain peran mutlak diperlukan. Pada urusan ini, GDM tampil luwes dan tak perlu harus tampil di depan. GDM lebih mementingkan substansi gagasannya masuk dalam peraturan dan perundangan daripada menjadi pahlawan yang acapkali justru tampil kesiangan.

Yossy Suparyo, Juru Bicara Gerakan Desa Membangun

sumber http://desamembangun.or.id/

Hasjim Djalal, Diplomat Ulung yang Sanggup Berunding Sampai Pagi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 8 Mar 2014 06:20:00 -0800

Hasjim Djalal, seorang diplomat ulung Indonesia genap berusia 80 tahun. Banyak catatan menarik sepanjang kariernya di dunia internasional, termasuk kemampuan berunding yang mumpuni.

Hasjim pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB (1981-1983), duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993), serta duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Ayah dari mantan dubes Indonesia di Amerika Serikat, Dino Patti Djalal ini juga pernah dipercaya untuk duduk sebagai anggota dewan maritim Indonesia, penasihat senior menteri kelautan dan perikanan dan penasehat kepala staf TNI Angkatan Laut serta di kantor Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur.

Di kalangan dunia internasional, Hasjim dikenal sebagai pakar hukum laut internasional. Namun, lebih penting dari itu, Hasjim adalah pelaku sejarah bagi bangsa Indonesia. Hasjim tercatat sebagai salah satu arsitek United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.

Pada saat merdeka tahun 1945, wilayah Indonesia hanya dua juta kilometer persegi, tetapi sejak berlakunya UNCLOS, luas wilayah Indonesia meningkat tiga kali lipat menjadi hampir enam juta kilometer persegi.

Konvensi hukum laut internasional adalah mengembangkan teori bahwa satu negara yang terdiri atas kepulauan, dianggap satu, dan menyatukan seluruh perairan di dalamnya sebagai wilayah nasionalnya.

Menurut Kapala Staf Angkatan Laut TNI Marsetio, Hasjim Djalal ibarat mercusuar yang sangat dibutuhkan kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Ia menjadi pemandu kapal di malam hari agar tidak tertabrak karang. Menurut Marsetio, hampir dalam semua potensi konflik terkait masalah perbatasan, TNI AL selalu berkomunikasi dan meminta nasihat dengan Hasjim Djalal.

"Dedikasi, loyalitas, dan pengabdian beliau sangat besar bagi bangsa ini. Karena itu beliau mendapat bintang jasa sebagai penghargaan tertinggi TNI AL yang diberikan secara selektif," tutur Marsetio dalam acara peringatan 80 tahun Hasjim Djalal di Djakarta Theatre, Selasa (25/2) malam.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo mengatakan Hasjim Djalal adalah pahlawan dan pelaku sejarah yang telah melakukan usaha yang berliku liku untuk memperjuangkan penambahan luas laut Indonesia. Menurut Cicip, ke depan harus ada perubahan paradigma pembangunan dari yang selama ini landbased oriented menjadi marinebased oriented.

"Karena 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan. Laut sebagai satu andalan perekonomian kita ke depan," kata Cicip.

sumber http://news.detik.com/read/2014/02/26/100324/2508623/608/hasjim-djalal-diplomat-ulung-yang-sanggup-berunding-sampai-pagi

Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Warnasari Timur

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 23:05:00 -0800

Jalan merupakan kebutuhan yang menjadi pembuka akses Masyarakat didalam kebutuhan sehari-harinya, konkritnya ketika Fasilitas Jalan lancar maka Segala urusan, baik itu didalam Ekonomi Sosial dalam ke Masyarakatan akan lancar pula. Tapi sebaliknya bilamana jalan tersendat dan tidak lancar maka kehidupan Ekonomi sosial dalam Masyarakat akan Terisolir, dan akhirnya terjadi Stagnan sosial, dan kalau itu benar- benar terjadi, maka sudah jelaslah akan tercipta keterpurukan sosial dan akhirnya terjadilah bencana sosial.

Guna meminimalisir hal tersebut, kembali Pemerintah Desa Cibeber I melakukan peningkatan Jalan Lingkungan diwilayah Kp. Warnasari Timur.

Jembatan Kp. Hegarsari II (Rw. 07) DISTERILKAN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 22:49:00 -0800

SEBELUM DIBANGUN

SETELAH DIBANGUN

Politik Cerdas Masyarakat Desa Cibeber I

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 22:06:00 -0800

Pemilu Legislatif dan Pilpres akan berlangsung sebentar lagi. Pesta Demokrasi yang sedikit banyak “seharusnya” menyita perhatian seluruh warga masyarakat Desa Cibeber I. Tepatnya 9 April 2014 nanti pemilu legislatif dilangsungkan dengan memilih wakil rakyat pada semua tingkatan. Khusus di Desa Cibeber I, hanya pemilu DPRD Kabupatenlah yang paling di rasa cukup “meriah” karena calon pemilih merasa berhadapan langsung dengan calon yang akan dipilih.

Semua atribut politik sudah mulai menghiasi sudut dan pinggir jalan desa maupun jalan lingkungan. Ini bukti bahwa para kontestan sudah mulai mengajak masyarakat untuk memasuki tahapan pemanasan agar tahun depan semua calon benar-benar siap bersaing.

Namun untuk Desa Cibeber I, ada hal menarik yang diperlihatkan oleh warga masyarakatnya, karena warga menanggapi secara datar terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh para calon legislatif maupun tim suksesnya. Masyarakat sepertinya sudah semakin cerdas, dan inilah yang menjadikan sebagian besar caleg mulai kesulitan menghadapi pemilih yang semakin menunjukan kecerdasannya.

Membagikan uang kepada calon pemilih sepertinya sudah tidak efektif lagi. Karena walau uang sudah diterima, pilihan belum tentu jatuh kepada si pemberi uang, ini mejadi resiko tersendiri bagi para Calon Legislatif. Mungkin inilah yang nantinya bisa mengubah cara pandang calon legislatif untuk menerapkan cara berkampanye yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Disisi lain, sebagai warga masyarakat Desa Cibeber I patut berbangga karena melihat realita bahwa pemilih sekarang semakin cerdas dan ini sangat menggembirakan karena hal ini menunjukan pendidikan politik dalam derajat tertentu mulai menunjukan hasil. Arus informasi semakin deras dari media merupakan referensi dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Cibeber I.

Selain ada kebanggaan, ada pula tantangan dalam berpolitik di desa, yaitu perlu kebersamaan dalam membangun budaya politik. Budaya politik adalah suat sikap orientasi yang unik dan khas dari tingkah laku politik warga masyarakat. Didalam budaya politik tersusun sikap, emosi, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat terhadap caleg atau partai politik. Disinilah saatnya kita menjaga kebersamaan dalam menghadapi pesta demokrasi tahun depan, walau tidak harus berlangsung natural tapi bisa dirancang dan dibangun oleh para tokoh yang ada di desa untuk selalu menciptakan suasana damai tanpa menghilangkan semarak khas pesta demokrasi.

Desa Cibeber I Membangun Jalan Lingkungan Kp. Lebak Mutiara

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 22:00:00 -0800

Membangun adalah visi kami. Desa Cibeber I telah melaksanakan pembangunan jalan lingkungan yang melintasi Kp. Lebak Mutiara Rt. 05/07, pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan agar menjadi lebih baik dan layak pakai dibandingkan sebelumnya yang hanya hamparan tanah saja. Peningkatan kualitas jalan ini dilakukan dengan cara Betonisasi sepanjang 100 meter, diharapkan dengan adanya peningkatan jalan lingkungan ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Bekerja Untuk Membangun, Demi Desa Yang Lebih Baik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 21:37:00 -0800

Cibeber I, Rabu, 08-03-2014 - Berangkat dari kemandirian untuk membangun Desa Cibeber I yang lebih baik dari sebelumnya, itulah yang menjadi prinsip dasar Pemerintah Desa Cibeber I Periode 2013-2019. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun silam melaksanakan pemerintahan tanpa bimbingan dan acuan, tetapi dapat berjalan dengan lancar, namun masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami rasakan didalamnya, hal itu disebabkan karena keterbatasan dan blengnya pengalaman serta tidak adanya bimbingan dari pemerintahan desa sebelumnya mengenai tata kerja dan tata laksana pemerintahan desa.

Namun itu semua tidak menjadikan semangat kami menjadi down, tetapi menjadikan sebuah pembelajaran panjang yang harus dilalui. Semoga Pemerintahan Desa yang sekarang menjadi lebih baik dan lebih maju dibandingkan periode sebelumnya, sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Anggaran Desa Disepakati Masuk APBN

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 7 Mar 2014 21:27:00 -0800

JAKARTA– Rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa mengalami kemajuan signifikan. Pemerintah melunak dan menyetujui anggaran desa akan masuk dalam pos APBN.

“Desa/desa adat mendapat dana APBN dan APBD. Besarnya anggaran APBN disesuaikan dengan keuangan negara yang diatur melalui PP (peraturan pemerintah),” kata Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam di Gedung DPR kemarin. Muqowam mengungkapkan rapat konsultasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bappenas dengan pimpinan DPR serta Pansus RUU Desa. Hasil rapat konsultasi tersebut akan memperlancar pembahasan RUU Desa yang sudah berjalan cukup lama.

Menurut dia, anggaran desa ini merupakan wujud dari upaya memberdayakan desa dan membuat desa lebih maju serta mandiri. Keinginan tersebut merupakan tujuan substansi adanya RUU Desa yang digagas DPR tersebut. Dia juga menegaskan publik tak perlu khawatir atas kemungkinan dana dikorupsi aparat. Menurut dia, nanti akan diatur pola pengawasan dan distribusinya. Dia menambahkan alasan adanya pos khusus untuk desa dalam APBN untuk mengefektifkan sasaran anggaran.

Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian dinilai tidak efektif dan tepat sasaran. Saat disinggung berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan, anggota Fraksi PPP itu menjawab diplomatis. Menurut dia, dana akan disesuaikan dengan postur keuangan negara dan pemerintah daerah. Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan isu anggaran khusus desa dari APBN memang isu yang alot dalam pembahasan. Pemerintah selama ini berkeberatan dengan adanya klausul tersebut karena menganggap sudah diberikan pos melalui kementerian.

“Selama ini tidak ada nomenklatur desa. Sekarang sudah ada. Ini kemajuan yang luar biasa,” katanya. Meski pemerintah tidak menginginkan persentase khusus untuk desa, persetujuan tersebut menjadi kemajuan yang cukup besar. “Persentase anggaran desa disesuaikan dengan kondisi keuangan dan ditetapkan dengan PP,” ujarnya. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui adanya persetujuan anggaran desa masuk APBN. Hanya pemerintah tidak menyepakati persentasenya. Sebab, hal itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan diatur dalam PP tersendiri.

Dia membantah informasi yang berkembang bahwa tiap desa mendapatkan dana Rp1 miliar. “Enggak disebutkan besaran sampai Rp 1 miliar. Memang ada kesepakatan akan ada alokasi dana, tapi tidak disebutkan segitu,” kata Gamawan. Mengenai adanya penolakan dari Kemenkeu tentang besaran alokasi tersebut, mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut membantah informasi itu. Menurut dia pemerintah dan Komisi II hanya menyepakati bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana ke desa sesuai dengan kemampuan pemerintah. “Jadi memang disepakati dalam rapat bahwa akan dialokasikan dana dari pemerintah,” imbuhnya.

Selain masalah anggaran desa, konsultasi kemarin juga masihalotmembahasperiodisasi masa jabatan kepala desa. Komisi II masih bersikukuh untuk tiga kali periode masa jabatan dengan rentang 6 tahun dalam satu periodenya. Adapun pemerintah menginginkansebaiknyaduakali periode jabatan saja. “Masa jabatan6tahunsudahdisepakati, yang masih diperdebatkan tentang 2 atau 3 periode masa jabatannya,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui RUU Desa merupakan produk hukum yang menjadi inisiator DPR. RUU ini akan memperkuat posisi desa dalam proses pembangunan. Sebab nantinya desa akan menjadi ujung tombak pemberdayaan desa. Pansus RUU Desa telah berkunjung ke beberapa negara untuk melihat proses pemberdayaan desa. Di antaranya Brasil, China, India. Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam memimpin rombongan Pansus ke China. Di sana, anggaran desa mencapai 22% lebih. Akibatnya desa-desa di China menjadi dinamis dan maju.

“Sektor industri desa bisa hidup dan menggerakkan ekonomi China,” katanya. Karena itu, Muqowam dan Pansus bersikukuh agar di Indonesia ada anggaran khusus untuk desa. Minimal Rp1 miliar per desa. Jika dana tersebut cair, dia memastikan sektor ekonomi informal akan berkembang dan maju.

Sumber Berita : koran sindo.com

Program 1000 Web Desa Gratis

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 09:20:00 -0800

Peluncuran Program 1000 Web Desa Gratis di Desa Melung, Banyumas

Apa itu Program #1000webdesa gratis?

Program untuk membantu desa-desa untuk memiliki website secara gratis sehingga desa mampu menunjukkan kinerja dan promosikan potensinya pada publik.

Siapa penggagas Program ini?

Program ini digagas oleh Gerakan Desa Membangun (GDM) bekerjasama dengan sejumlah organisasi pemerintah dan nonpemerintah.

Apa tujuan program 1000 website desa gratis?

Program ini merupakan strategi untuk mengarusutamakan isu-isu perdesaan di ruang publik. Jumlah desa di Indonesia lebih dari 75 ribu, tetapi kemampuan desa dalam mempengaruhi kebijakan publik sangat rendah. Produk dan potensi di desa juga banyak dan beragam, namun hal itu belum mampu dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini juga menjadi terobosan untuk mengurangi kesenjangan informasi di desa.

Bagaimana prosedur desa mengajukan domain desa.id?

Desa yang mengajukan permohonan domain desa.id mengacu pada prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Untuk mengajukan domain desa.id harus dilengkapi dengan Kartu Identitas (KTP/SIM) dan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa. Setelah itu kirimkan berkas itu melalui e-mail ke desamembangun[at]gmail.com

Bagaimana kelanjutan program?

Penggratisan biaya untuk domain desa.id hanya untuk tahun pertama, selanjutnya desa membayar biaya penggunaan domain desa.id dan hosting sesuai dengan prosedur normal, yaitu:

Pembayaran Domain Desa.ID = Rp 75.000,- per tahun

Sewa Hosting dan Maintenance:

A. Paket 500 MB = Rp 30.000,- per bulan

B. Paket 1 GB = Rp 50.000,- per bulan

Durasi Program

Program 1000 Web Desa Gratis Periode II berlaku pada 2 Februari 2014 hingga 2 Desember 2014

Siapa narahubung program ini?

Narahubung program ini bisa diakses melalui koordinator program:

Yossy Suparyo

Telepon: +62 813 2893 3355

E-mail: yossysuparyo[at]gmail.com

Twitter: @yossysuparyo

sumber http://desamembangun.or.id/

Parlemen 2.0: Gerakan Desa Mengawal RUU Desa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 09:15:00 -0800

Para Kepala Desa Pelopor Gerakan Desa Membangun

Salam Membangun!

Parlemen 2.0 merupakan program Gerakan Desa Membangun (GDM) untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa atau nama lain yang artinya sejenis yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRRI. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong aspirasi masyarakat desa menjadi pertimbangan utama dalam pertimbangan pasal per pasal dalam RUU Desa.

Gerakan Desa Membangun (GDM) melakukan sejumlah kegiatan untuk mengawal RUU Desa, antara lain:

Mendorong seluruh sidang pembahasan RUU Desa bisa dipantau oleh warga. Caranya, seluruh persidangan akan dipublikasikan pada masyarakat luas melalui live video streaming. Jaringan GDM akan menyelenggarakan nonton bareng persidangan di desanya masing-masing melalui akses internet.
Terlibat dalam dialog-dialog publik yang membahas tentang RUU Desa.
Melakukan kajian atas materi RUU Desa
Mengumpulkan aspirasi masyarakat desa tentang RUU Desa melalui pemberitaan, audio, maupun video

GDM berharap kegiatan ini akan menjadi tradisi baru yang mendorong pendidikan politik warga dan percepatan demokratisasi di Indonesia.

Hormat Kami

Gerakan Desa Membangun

sumber http://desamembangun.or.id/

Kampanye Pileg Mulai 16 Maret 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 09:08:00 -0800

Kampanye Pemilihan Umum Legislatif akan dimulai 16 Maret 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah menetapkan zona, jadwal, dan lokasi Kampanye Rapat Umum terbuka bagi parpol peserta Pemilu di Kota Bogor. Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna menjelaskan, KPU telah menetapkan zona penyelenggaraan kampanye rapat umum terbuka setiap partai politik (Parpol) di empat wilayah atau Daerah Pemilihan (Dapil). Undang menyebutkan, Kota Bogor memiliki lima Dapil. Sesuai dengan peraturan KPU bahwa kabupaten atau kota yang memiliki dapil lebih dari dua atau lima untuk penetapan zona wilayah rapat umum harus dibagi menjadi empat wilayah. “Ada dua dapil yang kami gabung menjadi satu yakni Dapil 4 dan dapil 5 karena dari segi jumlah setiap dapil memiliki delapan kursi, jika digabung jumlahnya menjadi 16 kursi," ujar Undang yang dihubungi, Kamis (6/3).

Menurut Undang, untuk menetapkan zona, jadwal dan lokasi kampanye rapat umum terbuka pihaknya tela berkoordinasi dengan seluruh Parpol, dan mereka (parpol-red) peserta Pemilu telah menyetujuinya. Undang merinci, dapil di Kota Bogor terdiri dari dapil 1 yaitu Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, dapil 2 Bogor Selatan, dapil 3 Bogor Barat, dapil 4 Tanah Sareal, dan dapil 5 yaitu Kecamatan Bogor Utara. Untuk zona atau tempat kampanye, Undang menjelaskan, untuk wilayah kampanye I lokasinya di Lapangan Unitex, wilayah kampanye II di Lapangan Genteng, wilayah kampanye III di Lapangan Semeru, dan wilayah kampanye IV di dua lapangan yakni Kayu Manis dan Kresna Raya.

Lebih lanjut Undang mengatakan, setiap peserta Pemilu mendapat hak yang sama dalam melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan setiap peserta mendapat kesempatan untuk melaksanakan kampanye terbuka sebanyak lima kali selama masa kampanye. Masa kampanye rapat umum akan mulai pada 16 Maret 2014 mendatang dengan lama waktu kampanye selama 21 hari. Namun, rapat umum hanya diperbolehkan sebanyak 15 hari, sisa 16 hari diperbolehkan melakukan cara lain seperti blusukan atau yang lainnya.

Untuk jadwal kampanye lanjut Undang, bagi DPRD Kota Bogor jadwal kampanye ditetapkan oleh KPU Kota Bogor sedangkan untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Pusat dan Provinsi. Ia berharap agar parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 beserta para calegnya bisa bisa mematuhi segala ketentuan yang mengatur tentang kampanye. sehingga masa kampanye Pemilu bisa berjalan lancar dan aman.

Undang menambahkan, untuk keamanan dan kelancaran pelaksanaan kampanye rapat umum, KPU juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Bogor Kota. “Setiap parpol yang akan mengelar rapat umum diharuskan melaporkan sehari sebelum pelaksanaan kepada aparat kepolisian sebagai langkah antisipatif kelancara arus lalu lintas dan menghindari bentrok dengan parpol lainnya.

"Seluruh parpol telah menyepakati aturan dan penetapan jadwal serta lokasi. Parpol silahkan berkampanye secara benar, sesuai waktu dan jadwal yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

sumber http://satelitraya.com/

NII Akan Ditangkal dari Penjuru Desa melalui LPM

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 09:06:00 -0800

JAKARTA - Setelah pada pekan lalu mengeluarkan surat edaran agar seluruh gubernur, bupati/walikota mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII), Mendagri Gamawan Fauzi membuat terobosan baru dengan memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyakarat (LPM) yang ada di seluruh desa.

Organisasi yang dulunya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ini akan diberdayakan untuk ikut menangkal pergerakan NII.

"Kita mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, usai menemui jajaran pengurus DPP LPM yang ketua umumnya adalah Idrus Marham, Rabu (4/5).

Caranya, melalui LPM yang ada di 76 ribuan desa, ada dibangkitkan lagi tradisi gotong-royong. Dengan sikap gotong-royong diharapkan tumbuh sikap peduli terhadap sekitar, termasuk jika ada indikasi gerakan NII.

Idrus Marham menambahkan, esensi tujuan penguatan LPM adalah untuk membentuk ketahanan desa. "Bila ketahanan desa terbentuk, maka isu-isu yang berkembang bisa diproteksi, seperti NII atau bentuk-bentuk gerakan lainnya yang merongrong Pancasila," ujar Idrus yang juga sekjen DPP Partai Golkar.

Dia menjelaskan, penguatan peran LPM ini akan dicanangkan Mei ini sebagai Bulan Bhakti Gotong Royong. Salah satu kegiatannya antara lain membuat acara bertema 'Dari Desa ke Desa' yang ditayangkan di sebuah TV.

Gamawan menjelaskan lagi, hingga kemarin belum ada laporan dari kepala daerah terkait dugaan ada anggota PNS yang menjadi anggota jaringan NII. []

Sumber: Jpnn.com

PERSIKABO Punya Logo dan Squad Anyar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:56:00 -0800

Persatuan Sepakbola Indonesia Kabupaten Bogor (PERSIKABO) malam ini (Selasa 4/3), launcing Logo dan Squad anyar. Ini adalah squad ke-12 semenjak Persikabo berkiprah di persepak bolaan tanah air. Dengan Squad baru ini, Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) berharap Persikabo bisa menjuarai divisi utama dan masuk ke Liga Super Indonesia (ISL) tahun depan. Hal ini dikatakan Rachmat Yasin di hadapan Kabomania di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. “Saya percaya pemain ke-12 inibisa membawa Persikabo juara di divisi utama dan bisa menuju Indonesia Super Legue (ISL). Kemudian Kabomania harus yakin, bahwa Persikabo adalah milik kita maka jaga nama baik Persikabo. Selanjutnya pemain harus bisa membawa Persikabo ke ISL tahun depan.

Saya akan berikan stadion berkelas internasional berkapasitas 30.000 orang, yaitu Stadion Pakan Sari. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan Kabomania yang setia mendukung apapun kondisinya”, tandas RY yang juga Ketua PSSI Jawa Barat. Saya, lanjut RY, akan habis-habisan membiayai Persikabo agar bisa juara dan masuk ISL. Jadi mulai saat ini pemain harus berjanji akan membawa Persikabo juara. Bagi saya siapapun yang membawa nama baik Kabupaten Bogor saya anggap sebagai warga Kabupaten Bogor, jadi mulai saat ini saya angkat para pemain ini sebagai waga Kabupaten Bogor.

Sementara itu, manajer Persikabo yang baru M.Haris, mengatakan saya diamanatkan untuk mengelola Persikabo. Ini adalah kepercayaan luar biasa yang diberikan kepada saya, olehkarenanya kepercayaan ini tidak akan saya sia-siakan. Insya Allah Persikabo akan juarai divisi utama dan mulai berkiprah di liga super. “Namun kami akui, kami bukan siapa-siapa tanpa dukungan Kabomania dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Olehkarena itu mari kita sama-sama majukan Persikabo milik kita bersama, sesuai dengan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju se-Indonesia. Persikabo juga harus menjadi klub sepakbola berprestasi termaju se-Indonesia bahkan hingga ke kancah dunia”, ujar Haris.

Hari ini, Persikabo memiliki logo, pengurus dan pemain baru, diantara pemain tersebut beberapa adalah pemain senior yang berkiprah di kancah nasional. Diantaranya adalah Tema Mursadad, Ali Udin dan Budi Sudarsono. Diharapkan kehadiran pemain tersebut bisa berkontribusi terhadap meningkatnya prestasi Persikabo hingga bisa masuk ISL.(Rido/Diskominfo Kabupaten Bogor)

sumber http://www.bogorkab.go.id/

Pemkab Bogor Undang Penyuluh Agama dan Kasie Kesra Terkait pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:53:00 -0800

Sedikitnya 80 orang, terdiri dari Kepala Seksi (kasie) Kesra Kecamatan se-Kabupaten Bogor dan penyuluh agama mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bidang keagamaan tentang pembinaan kerukunan antar umat beragama di Hotel Accram, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (4/3). Sekretaris Daerah Adang Suptandar didampingi Assisten Kesra Kabupaten Bogor Dadang Irfan serta Kepala urusan Agama Kabupaten Bogor, saat membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan bahwa, penyelenggaraan fasilitasi ini merupakan salah satu cara efektif untuk mempertemukan seluruh stakeholder yang berkompeten serta mengkaji ulang seluruh program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan program pembangunan antar sektor dan antar fungsi serta antar pemangku kepentingan, khususnya dalam bidang sosial keagamaan.

“Melalui forum ini kita dapat mempersatukan visi, persepsi dan kesepahaman bersama mengenai permasalahan sosial keagamaan yang terjadi di Kabupaten Bogor serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanganinya dengan tepat, baik tepat program maupun tepat sasaran”, tandas Adang Suptandar. Kerukunan beragama, lanjut Adang, ditengah masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang penting dalam mewujudkan komitmen bersama untuk mengembangkan tatanan sosial yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. “Kegiatan ini harus dimanfaatkan, untuk menginventaris berbagai permasalahan berkaitan dengan kerukunan beragama, shingga keberagaman agama ditengah masyarakat disikapi secara lebih arif dan tidak bersifat kontra produktif bagi keberlangsungan pembangunan daerah”, ujarnya.

Lebih lanjut, Adang mengungkapkan bahwa kompleksitas permasalahan kerukunan beragama pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya pihak tertentu untuk mengintimidasi masyarakat agar tercipta konflik yang saling membesarkan perbedaan satu sama lain sehingga memecah belah masyarakat. “Persoalan konflik antar agama sangat berbahaya, dapat menimbulkan disintegrasi bagsa ditengah masyarakat. Pada beberapa kasus, konflik antar penganut agama bahkan bisa menggiring fanatisme individu dan kelompok untuk melemahkan pihak lain dengan cara yang kurang beradab, bahkan tidak jarang hingga menimbulkan korban jiwa”, kata Adang. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang telah mencedarai kerukunan beragama seyogianya menjadi pelajaran berharga agar tidak menjadi preseden buruk yang terus berulang serta mengganggu stabilitas sosial.

Tak hanya itu, Adang Suptandar meminta kepada penyuluh agama agar berupaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat, juga intensif mencerdaskan masyarakat mengenai filosofi kerukunan beragama, nasionalisme dan persatuan bangsa, agar warga masyarakat tidak terjerumus ke dalam perpecahan yang berdimensi agama sebagai akar dari konflik atas nama agama, anarkisme dan terorisme. “Ap“bila terjadi indikasi perpecahan segera koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk memperoleh saran terbaik dalam mengatasinya”, pinta Adang.

Sementara itu, Kepala Bagian Bina Mental dan Kerohanian H. Era Kustomi, SKM., MKM mengatakan, diadakannya kegiatan rakor bidang keagamaan selain untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya kerukunan umat beragama dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia dan misi kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Juga untuk menginventarisir potensi konflik sosial keagamaan akibat dari kesenjangan serta untuk mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembinaan kerukunan umat dan antar umat beragama serta pendirian rumah ibadah.

Selanjutnya, Kustomi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam rangka pembinaan kerukunan intern umat beragama dan antar umat beragama di Kabupaten Bogor. Kegiatan rakor ini, juga diisi oleh lima narasumber dengan materi fungsi agama dalam perspektif sosial, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pembinaan kerukunan umat beragama, peranan penyuluh agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama, strategi pembinaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan institusi keagamaan. (Arif/Diskominfo Kabupaten Bogor)

sumber http://www.bogorkab.go.id/

Bupati Janjikan Kecamatan Leuwiliang Miliki Puskesmas Rawat Inap

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:48:00 -0800

Ketika melakukan rapat minggon atau Rebo keliling (Boling) di Kecamatan Leuwiliang, Rabu (13/11), Bupati Bogor Rachmat Yasin menerima keinginan warga yang disampaikan oleh Camat Leuwiliang, Yudi, mengenai belum tersedianya Puskesmas dengan fasilitas rawat inap di Kecamatan ini. “Masyarakat kami jarak antara rumah Rumah Sakit jauh dan adanya Puskesmas belum memiliki rawat inap oleh karena itu penting di Kecamatan Leuwiliang memiliki Puskesmas dengan memiliki fasilitas tersebut”, papar Camat.

Mengenai hal tersebut, Bupati pun berjanji akan segera membangun fasilitas rawat inap di Puskesmas di Kecamatan ini. “Puskesmas di Leuwiliang ini akan dibangun menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, karena saya tahu jarak ke rumah sakit dari sini cukup jauh, dan juga akan ditambah dengan 20 kamar tidur”, janji Bupati. Tak hanya itu, Bupati juga meminta kepada Kepala UPT Kesehatan untuk selalu dekat dengan masyarakat. “Lakukan sosialisasi kepada masyarakat, Kepala UPT tidak hanya diam ditempat tapi ikut serta keliling mengunjungi masyarakat agar ikut serta menjaga kesehatan”, tandas Bupati. Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati juga mengungkapkan kantor Kecamatan Leuwiliang akan direnovasi menjadi dua lantai. “Kantor Kecamatan Leuwiliang akan saya bangun dengan dua lantai, agar pelayanan bagi masyarakat dilantai pertama dan lantai kedua untuk para staf”, ungkapnya.

Pada Boling di Kecamatan ini, secara simbolis Bupati juga menyerahkan bantuan sosial Kecamatan Leuwiliang kepada Suhernadin desa Cibeber I, Muhadi Desa Karehkel, Dimyati Desa Pabagbon, Wira Desa Cibeber 2, Nanang Desa Leuwimekar, Ujang Desa Barengkok, Zaenal Desa Purasari, Muhadi Desa Puraseda, Agus Desa Karyasari dan Apen Hidayat Desa Leuwiliang. Selanjutnya, kartu Jampe Sehat secara simbolis kepada Muhlisali Desa Purasari, Mas Jana Desa Karyasari dari Amil, dilanjutkan dari masyarakat umum kepada Samsudin Desa Purasari, Sunjaya Desa Leuwimekar, Abdulloh Desa Karyasari, Basri Desa Puraseda, Marmudi Desa Purasari.

Boling kali ini juga diserahkan sertifikat Prona, secara simbolis diberikan kepada sulaeman Desa Puraseda, Jaojah Desa Puraseda dan Komarudin Desa Puraseda. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari kementrian Koperasi untuk pembangunan pasar desa Puraseda diberikan kepada Kepala Desa Puraseda Awam. Tak hanya itu, PT Astra juga memberikan bantuan untuk pembangunan rumah pintar dan pembangunan SD Karyasari Desa Puraseda diberikan kepada Kades Awam, Desa Barengkok Abdul Tawakal dan Desa Karyasari kepada Kades Supriadi. (Arif/Diskominfo Kabupaten Bogor)

sumber http://www.bogorkab.go.id/

Pengelolaan PNPM

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:39:00 -0800

Pengelolaan PPK/ PNPM-Perdesaan

PPK/ PNPM-Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK).

Struktur Manajemen PPK/ PNPM-Perdesaan

sumber http://pnpm-perdesaan.or.id/

Prinsip PNPM

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:36:00 -0800

Prinsip PPK

PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :

Transparansi. Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.

Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK.

Desentralisasi. PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.

Akuntabilitas.Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Prinsip PNPM-Perdesaan

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:

Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Otonomi.Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

Desentralisasi.Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

Berorientasi pada Masyarakat Miskin.Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender.Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

Demokratis.Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Transparansi dan Akuntabel.Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.

Prioritas.Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

Kolaborasi.Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

sumber http://pnpm-perdesaan.or.id/

Apa Itu PNPM?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:34:00 -0800

TENTANG PNPM MANDIRI-PERDESAAN

1. DEFINISI ISTILAH

a. PENGANTAR

Ketika para konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri (konsultan, fasilitator) berkenalan dengan seseorang, kemudian ditanya dimana Anda bekerja, maka kalau konsultan/fasilitator tersebut menyebut istilah PNPM Mandiri, maka orang yang awam sekali dengan program ini spontan memorinya akan bekerja keras untuk mensinkronkan dengan PNM atau Bank Mandiri.

PT PNM (PT Permodalan Nasional Madani) adalah salah satu BUMN yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.

Adapun Mandiri adalah nama Bank Mandiri, adalah bank pemerintah terbesar yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998, dan merupakan hasil penggabungan dari empat bank pemerintah yang kolaps akibat krisis ekonomi 1998 (bagian dari program restrukturisasi perbankan):Bank Bumi Daya(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

b. PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

c. PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

d. PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG PNPM MANDIRI PERDESAAN

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, terdapat beberapa program pendukung sebagai upaya untuk menangani persoalan kemiskinan secara lebih serius dengan pola dan pendekatan yang lebih khusus. Program-program tersebut adalah : PNPM Generasi, PNPM P2SPP, PNPM RESPEK, PNPM R2PN dan PNPM Mandiri Pasca Bencana.

PNPM Mandiri Generasi

PNPM Generasi merupakan program uji coba inovatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di bulan Juli 2007, yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Milenium:Pendidikan dasar universal, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu. PNPM Generasi adalah singkatan dari PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

PNPM Mandiri P2SPP

Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) merupakan program yang digagas Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional sebagai upaya nyata untuk melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas, yang juga diterapkan dalam program pembangunan reguler di daerah.

P2SPP diluncurkan pada Bulan Mei 2006. Sebagaimana dasar pemikiran awal, ruang lingkup P2SPP meliputi : a) pemantapan peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui setrawan, b) mengupayakan pengintegrasian prinsip dan prosedur pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini prinsip dan prosedur PNPM-Perdesaan) kedalam sistem pembangunan reguler, c) pemberian stimulan berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) di tingkat kabupaten, d) serta memfasilitasi review Peraturan Daerah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis masyarakat.

PNPM Mandiri R2PN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias merupakan salah satu sub program di dalam PNPM mandiri Perdesaan. Program ini diinisasi dalam upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius dan khusus kepada masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami akhir tahun 2004. Sebelum diluncurkannya program ini, dalam kondisi masih darurat, penanganannya dilakukan dengan program PPK Pasca Bencana yang berlangsung selama tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya mulai tahun 2007, PPK Pasca Bencana digantikan dengan program R2PN. Program ini menangani dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang terdiri dari 9 kecamatan.

PNPM Mandiri RESPEK

Program ini merupakan sub program dari PNPM Mandiri Perdesaan. RESPEK (Rencana Strategi Pengembangan Kampung), merupakan pola penanganan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Papua dan Papua Barat dengan sumber pendanaan dari dana Otonomi Khusus.

PNPM Mandiri Paca Bencana

Program ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yag difokuskan secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilanda bencana. Dua provinsi yang saat ini menjadi wilayah kegiatan PNPM Mandiri Pasca Bencana adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat.

2. LOGO PNPM MANDIRI PERDESAAN

Tiga logo yang sering dipergunakan dalam berbagai aktivitas program.

sumber http://pnpm-perdesaan.or.id/

Mendagri Usulkan PKK Jadi Organisasi Semi-Pemerintah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:26:00 -0800

Mendagri Gamawan Fauzi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat menjadi organisasi semi-pemerintah, karena telah aktif membantu program pemerintah.

"Saya akan segera mengajukan kepada Presiden untuk menjadikan PKK sebagai organisasi semi-pemerintah," kata Mendagri saat membuka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) di Jakarta, Rabu (5/3).

Dia mengatakan akan segera mengajukan usulan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk penerbitan peraturan preisden (perpres) terkait organisasi tersebut.

"Mereka secara sukarela mengabdi kepada masyarakat dan anggarannya pun sebagian besar didukung oleh anggaran pemerintah, wajar juga kalau organisasi PKK dibentuk dalam Perpres," ujarnya.

Ia berharap sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang, perpres tersebut sudah dapat diterbitkan.

sumber http://www.republika.co.id/

Status BPD

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:24:00 -0800

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254)

Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENGERTIAN

· Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

· Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

· Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

KEDUDUKAN, FUNGSI, dan WEWENANG

KEDUDUKAN  (Pasal 91 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

FUNGSI (Pasal 99 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

WEWENANG (Pasal 100 Perda No 9 Thn. 2006 ):

1.     Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

2.     Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

3.     Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

4.     Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

5.     Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

6.     Menyusun tata tertib BPD

HAK BPD & ANGGOTA BPD

Pasal 101 Perda No 9 Thn 2006 :

BPD mempunyai Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan

2. Menyatakan pendapat.

Pasal 102 Perda No 9 Thn 2006 :

Anggota BPD mempunyai Hak :

a.    Mengajukan rancangan peraturan desa;

b.    Mengajukan pertanyaan;

c.    Menyampaikan usul dan pendapat;

d.    Memilih dan dipilih; dan

e.    Memperoleh tunjangan.

KEWAJIBAN (Pasal 102 Perda No 9 Tahun 2006)

Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

Mempertahankan dan memelihara  hukum  nasional serta keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia;

Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

Memproses pemilihan kepala desa;

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

HUBUNGAN KERJA  ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

·       Kemitraan

Kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

·       Konsultatif

Pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan

·       Koordinatif

Bersifat Koordinasi

DETI (Desa Era Teknologi Informasi)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:06:00 -0800

Ide Dasar

Tua Muda, pria maupun wanita, asal bisa membaca dan menulis, semua bisa kita siapkan menjadi SDM yang menguasai Teknologi Informasi !

Gagasan Desa Era Teknologi Informasi ini timbul atas hasil pemikiran Ir. Deni dan Kukuh, Ketua dan Sekretaris LPM Kabupaten Bogor, sejak medio tahun 1990 an.

Ketika itu, Handpone (HP)belumlah menjamur seperti dimiliki banyak orang Indonesia seperti di tahun 2000 sampai saat ini.

Namun dalam keseharian Ir .Deni dan Kukuh, sejak tahun 1990an itu, sudah mulai aktip mengutak- atik komputer dan kemudiaan internet, terkait dengan tanggung jawabnya mengelola Biro Komputer Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

Jaringan Internet Antar Desa

Secara singkatnya, saat itu Ir. Deni telah memprediksi, bahwa kelak HP akan murah, dan Internet bisa diakses hanya dengan HP sampai ke desa-desa.

Kini, ditahun 2000an, hal itu menjadi kenyataan. Bahwa HP sudah sangat murah, dan harganya terjangkau oleh masyarakat dari Pedesaan sampai perkotaan. Mulai dari Petani Tukang Becak, Ojek, sampai Presiden, dengan mudah telah bisa memiliki HP.

Sayangnya, ketika banyak orang desa telah memiliki HP, mereka belum mampu memaksimalkan manfaat ekonomis dari keberadaan barang Teknologi Tinggi itu. Apalagi untuk meningkatkan pendidikan, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.

Kendala utamanya, tentu saja , ketidak mampuan masyarakat desa untuk mengaplikasikan berabagai Teknologi Informasi (TI) secara terpadu, dengan segala potensi sumberdaya manusia terlatih dan trampil dibidang tersebut. Padahal, kalau saja kemampuan TI mereka sedikit ditingkatkan, dengan belajar komputer dan internet, maka mereka akan mampu borkomunikasi dan berinteraksi dengan seluruh masyarakat dunia, dan itu bisa dikerjakan dari rumah dan desa masing-masing!

Petani Desa Bisnis Antar Propinsi Bahkan Antar Negara

Jika banyak petani dan masyarakat pelaku ekonomi pedesaan yang mulai mengerti aplikasi TI, maka segala program Pemerintah untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia, yang 70 persen tinggal di desa, akan segera menjadi kenyataan!

Dengan TI, seorang petani, tukang ojek,dan pegawai swasta ataupun negeri, bisa menjalin kerjasama bisnis, sosial, pendidikan dan budaya, dengan saudara-saudaranya sesama profesi dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai Negara lewat Internet!. Ah, yang benar?? Kan bahasanya beda daerah -beda negara -juga beda bahasa?? Oh, itu gampang! Dengan Internet, semua orang akan mendapat servis terjemahan puluhan bahasa dunia secara Gratis !!!

LPM Bisa Menjadi Pelopor DETI- Desa Era Teknologi Informasi

Jika LPM ingin segera memberdayakan Masyarakat Desa, jawaban Program Utamanya ; JADIKAN Semua Pengurus LPM MELEK TI !

Caranya tentu saja, LPM Pusat memfasilitasi Pelatihan dan pengadaan Sarana Aplikasi TI ke segenap Pengurus LPM di tingkat Propinsi. Begitu juga LPM Propinsi memfasilitasi PelATIHAN DAN PENGADAAN Sarana Aplikasi TI di jajaran Pengurus LPM Kabupaten. Dan dari LPM Kabupaten melanjutkan Program yang sama ke LPM Kecamatan, dan dari Kecamatan ke LPM Desa.

Jika secara Nasional dirasa berat, dalam satu pereode kepengurusan LPM- untuk Pelatihan Menyeluruh ke semua Propinsi, maka bisa dibuat Pilot Proyek Percontohan di Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa secara selektip.

LPM Kabupaten Bogor, dalam kepengurusan Ketua Ir. Denny dan Sekretasis N.Kukuh S, telah merintis menyiapkan hal tersebut. Ir. Denny menyanggupi pembangunan website DPD LPM Propinsi Jawabarat. Dan N Kukuh S , langsung menangani peluncuran Web blog DPD LPM Kabupaten Bogor .

sumber http://lpmkabbogor.blogspot.com/p/deti.html

Tahta Untuk Rakyat: Manunggaling Kawula Gusti

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 08:00:00 -0800

Dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ada sebuah kisah mengharukan tentang Sultan Hamengku buwono IX, yang pernah dituturkan oleh S. K. Trimurti. Ya, sebuah kisah yang telah menjadi cerita rakyat dari dulu hingga sekarang. Kisah ini berkaitan dengan kebiasaan Sultan Hamengkubuwono IX yang selalu mengendarai mobilnya sendiri kemana pun pergi. Beliau adalah raja yang sering bepergian tanpa sopir dan pengawal. Bahkan, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada masa kekuasaan Presiden Soekarno,beliau memilih naik mobil sendiri untuk hilir mudik ke Jakarta.

Memanggul Karung Pedagang Pasar
Dari kebiasaan tersebutlah kisah ini bermula. Suatu ketika, Sultan Hamengkubuwono IX mengunjungi salah satu abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Kinahrejo, yang tidak lain adalah Mas Panewu Surakso Hargo alias Mbah Maridjan, juru kunci Merapi. Pada saat perjalanan pulang ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di tengah jalan, tepatnya di sekitar jalan Kaliurang, beliau dihentikan oleh seorang ibu-ibu dengan beberapa karung dagangan. Beliau pun menghentikan mobilnya, kemudian membantu menaikkan karung-karung milik Ibu tadi ke atas mobilnya. Setelah selesai, beliau pun menancap gas meluncur ke Pasar Kranggan di Utara Tugu Yogyakarta, sebagai tujuan Ibu tadi.

Menghentikan sembarang mobil memang keharusan bagi Ibu-ibu yang akan mengangkut barang dagangannya ke pasar, apalagi saat itu masih di Yogyakarta masih jarang yang memiliki mobil. Setelah sampai di Pasar Kranggan, Sultan Hamengkubuwono IX pun ikut menurunkan dagangan milik si Ibu tadi. Melihat kejadian itu, orang-orang di pasar yang mengenal beliau, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terheran-heran, kaget, dan takjub. Jelas saja, itu adalah pemandangan yang sangat langka. Setalah selesai menurunkan barang, beliau pun pamit pergi. Ibu penumpang tadi pun hendak membayar atas tumpangannya, tetapi tentu saja Sultan Hamungkubuwono IX menolak, dan langsung pergi. Tak ayal Ibu penumpang itu ngedumel, ngomel-ngomel sendiri: “Dasar, sopir aneh, gak butuh duit, mau dibayar kok tidak mau,” begitu kira-kira.

Seorang polisi yang melihat kejadian itu pun langsung memberi tahu Ibu penumpang tadi bahwa sopir yang beliau tumpangi itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mendengar penjelasan itu, Ibu penumpang itu mendadak pingsan.

Cerita itu mengingatkan kepada kita semua kepada sebuah buku berjudul Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, sebuah autobiografi yang dihimpun oleh Mohamad Roem, Mochtar Lubis, dkk. dan disunting oleh Atmakusumah. Dalam buku tersebut dikisahkan, betapa bijaksananya Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut.

Kisah Zaman Revolusi

Buku bersampul merah itu mengisahkan kembalinya Belanda bersama NICA pasca proklamasi 1945, dan kemudian menguasai kembali Ibu Kota Republik, Jakarta. Oleh karena itu, pada 1946, Sultan mengundang Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran kabinetnya untuk memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta. Pada saat itu, Yogyakarta merupakan negeri yang berdaulat dan diakui oleh Kerajaan Belanda. Rombongan Pemerintah Indonesia pun tiba di Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Padahal, secara pribadi, sebelumnya Sultan Hamengkubuwono IX tidak mengenal Soekarno, sehingga peristiwa tersebut menjadi pertemuan pertama mereka berdua yang sangat bersejarah. Dua hari setelah rombungan Jakarta datang, Yogyakarta pun diserang oleh Belanda.

Membaca kondisi Kota Yogyakarta yang akan jatuh kepada tentara Belanda, Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan para pejuang di bawah pimpinan Jendral Soedirman untuk menyingkir dari kota dan bergerilya. Meskipun demikian, para pejuang masih melakukan penyerangan-penyerangan secara sporadis untuk menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada. Pada saat Belanda telah menguasai wilayah Kota Yogyakarta sepenuhnya, para pemimpin pun diasingkan, dan Sultan Hamengkubuwono IX pun diisolasi ke dalam wilayah keraton saja, tidak diperbolehkan keluar. Nah, di dalam keraton, Sultan Hamengkubuwono IX menyusun strategi perjuangan bersama para pegawai pemerintahan yang menyamar menggunakan pakaian abdi dalem (menjadi pegawai keraton), sehingga diperbolehkan masuk ke dalam keraton. Salah satu orang yang melakukan penyamaran tersebut adalah Soeharto, yang kelak menjadi presiden kedua RI.

Dalam waktu bersamaan, Sultan Hamengkubuwono IX juga berhubungan dengan Sjahrir untuk membuat RIS, sebuah pemerintahan sementara di Padang. Beliau juga aktif menggalakkan siaran-siaran radio internasional untuk membuka mata dunia bahwa pemerintahan dan tentara Indonesia masih ada, semua hal ini dilakukan agar Indonesia sebagai negara diakui eksistensinya. Dengan gerakan tersebut, akhirnya beliau ditawari pemerintah Belanda beberapa kekuasaan, yaitu seluruh pulau Jawa dan Madura, dengan syarat Belanda tetap boleh menguasai wilayah-wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi, beliau menolak mentah-mentah. Begitulah sikap patriotik dan nasionalisme Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sebagai seorang nasionalis, Sultan Hamengkubuwono IX selalu memikirkan strategi mempertahankan berdirinya Indonesia. Bahkan, beliau tidak segan menanggung seluruh biaya pemerintahan, termasuk gaji Soekarno-Hatta dan seluruh kabinetnya, termasuk operasional TNI, dan pengiriman-pengiriman delegasi Indonesia ke konferensi Internasional. Beliau tidak mau mengakui berapa jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk itu semua, Akan tetapi, menurut Mohamad Hatta uang tersebut lebih dari 5 juta gulden, bukan uang yang sedikit pada zaman revolusi saat itu.

Kabar gembira pun terdengar dari kancah internasional, PBB menyatakan Indonesia menang dalam Konferensi Meja Bundar. Saat itu pula PBB memerintahkan Belanda untuk angkat kaki dari Indonesia. Para pemimpin dan menteri-menteri pun kembali ke Yogyakarta dari pengasingan dan persembunyiannya. Soedirman dan pasukannya juga kembali ke kota, sehingga terjadilah peristiwa proklamasi Indonesia yang kedua di Yogyakarta pada 1949. Cerita ini sangat jarang diungkap oleh sejarawan, maupun media.

Selanjutnya, Soekarno-Hatta dan seluruh jajaran serta staff kabinet RI pun kembali ke Ibu Kota Jakarta pada 1949. Saat perpisaah, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan cek senilai 6 juta gulden kepada Soekarno-Hatta. Beliau berharap uang tersebut dapat dijadikan modal pembangunan republik yang masih bayi tersebut. Dalam upacara perpisahan dan memberikan cek tersebut, beliau sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berpidato di muka umum,dan mengakui kemiskinannya, seraya mengatakan “Yogyakarta tidak mempunyai apa-apa lagi.” Saat itu, beliau tidak mengatakan ‘saya’ atau ‘keraton’, tapi mengatasnamakan ‘Yogyakarta’. Ini adalah sebuah cerminan “manunggaling kawula gusthi” (bersatunya rakyat dan raja), penghargaan stinggi-tingginya terhadap rakyat jelata yang telah ikut berjuang.

Dalam suara bergetar dan uraian air mata, Soekarno pun berpidato pendek menanggapi hal tersebut, “Yogyakarta termasyhur karena jiwa-jiwa kemerdekaannya, hidupkanlah terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu.”

(Sumber : http://newyorkyakarta.net/tahta-untuk-rakyat )

Mars LPM

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 6 Mar 2014 07:44:00 -0800

Mars LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga kami..

Lembaga karya

Swadaya bangsa

S’jahterakan rakyat..

Marilah kawan

Kita semua

Satukan teka..d

Berjuang bersama

Tingkatkan kemakmura..n ba..ngsa...

LPM berkarya

Masyarakat sejahtera

LPM berjuang

Demi nusa bangsa..

LPM perkokoh..

Negara kesatuan indo..ne..sia..