Pendidikan Alternatif

[KPKB] Bawa Sengketa Informasi dengan Pemkot Bandung ke Komisi Informasi Jawa Barat

2012-01-24T18:28:00.001+07:00

Pelaporan sengketa informasi ini dilakukan karena ketidakjelasan informasi dari Pemerintah Kota Bandung merupakan preseden buruk terhadap perbaikan mutu pendidikan di Kota Bandung, dan akuntabilitas lembaga publik sesuai amanat UU No. 14/2008. Dinas Kota Bandung, ternyata belum memiliki PPID hingga hari ini, padahal pelaksana PPID itu harus ditunjuk paling lama satu tahun terhitung sejak PP 61/2010 diundangkan, sebagaimana yang tercantum di pasal 21 PP 61/2010 dan Permendagri 35/2010 pasal 7 pada ayat 4 dan 5, bahwa lembaga publik seharusnya sudah memiliki PPID hingga batas waktu Mei 2010.

Data-data terlampir, yang dimintakan ke Pemerintah Kota Bandung (cq Disdik Kota Bandung), kami percaya dapat menjawab berbagai permasalahan seputar pendidikan yang ditemukan KPKB di Kota Bandung. Selama ini, kasus-kasus tersebut terjadi secara berulang setiap tahunnya, tetapi tidak ditemukan adanya itikad baik untuk menyelesaikannya.

Hingga hari ini, pada tanggal 24 Januari 2012, surat keberatan permohonan informasi ke pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung, tidak ditanggapi oleh pihak Walikota Bandung, karena itu KPKB mengajukan gugatan sengketa informasi publik kepada Walikota Bandung, ke Komisi Informasi Daerah, Jawa Barat.

Kronologi Kasus
Terkait dengan beberapa temuan KPKB sepanjang tahun 2011, terutama mengenai peyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kota Bandung. KPKB telah menghadap Komisi Ombusman, dan pertemuan pada hari Jumat, 30 September 2011, bertempat di Komisi Ombusman, KPKB diminta menyediakan bukti yang memperkuat dugaan mengenai:

Adanya titipan murid kepada pihak sekolah. Hal ini dapat di dilihat dengan adanya overquota di sekolah. Untuk mengecek adanya overquota ini, data yang akan diminta adalah: (a) Daftar murid yang diterima oleh sekolah sesuai dengan pengumuman melalui online pada Juli 2011, (b) Daftar hadir (absensi) murid kelas 1 per 30 September 2011 dari masing-masing sekolah. Data ini diperlukan untuk meng-counter daftar murid yang dibuka kepada umum, (c) Berita acara penyerahan jumlah rapot dari dinas kepada sekolah. Data ini diminta dengan fungsi yang sama dengan daftar hadir murid.
Adanya pungli pada saat daftar ulang. Bukti langsung akan masalah ini sulit untuk ditemukan. Bukti paling dekat yang dapat diperoleh adalah berbagai laporan keuangan dari sekolah.

Berdasarkan kebutuhan ini, ditambah dengan persoalan lain seputar penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung selama ini, maka melalui beberapa anggota KPKB, telah diajukan permintaan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tanggal 2 Nopember 2011 mengenai:

Permohonan Informasi Publik atas nama Ben Satriatna (No. 01/2 Nopember 2011):

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen RAKS dan RAPBS 2009/2010 sampai dengan 2011/2012 SMPN, SMAN dan SMKN se-kota Bandung;
Dokumen Realisasi Penggunaan AKS/APBS tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011

Permohonan Informasi Publik atas nama Zamzam Muzaki (No. 02/2 Nopember 2011):

Salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011;
Dokumen terkait proses dan hasil tender RKB dan PSB periode 2011 di Kota Bandung;
Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima DAK.

Permohonan Informasi Publik atas nama Rahadian P. Paramita (No. 3/2 Nopember 2011):

Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN yang diumumkan melalui jalur akademik, jalur akademik, dan jalur prestasi non-akademik kota Bandung;
Daftar nama peserta didik baru SD, SMP, SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2011/2012 per 30 September 2011;
Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012; (Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya menguasai informasi yang dimaksud, sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2011/2012 (SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 422/2427-Skrt/2011)).
Permohonan informasi tentang data jumlah siswa Jalur Tidak Mampu untuk SMPN, SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2011/2012.

Pada tanggal 16 November 2011, surat-surat permohonan tersebut di atas telah ditanggapi kepada masing-masing pemohon, melalui:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6861-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Rahadian P. Paramita;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6862-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Ben Satriatna;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6860-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Zamzam Muzaki;

Sayangnya, permohonan Informasi Publik tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Maka pada tanggal 7 Desember 2011, KPKB melalui para pemohon informasi, mengajukan keberatan kepada Walikota Bandung, selaku atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Keberatan ini terpaksa dilayangkan ke Walikota, karena surat jawaban dari Disdik Kota Bandung, ditandatangani langsung oleh Kadisdik, Oji Mahroji, bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanganinya. Hingga saat ini, Walikota tidak memberi tanggapan.

KPKB berharap, sengketa informasi ini bisa diselesaikan dengan penyerahan informasi yang diminta, sehingga berbagai persoalan yang selama ini terus terjadi, menjadi terang benderang, dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini juga menjadi pertanggungjawaban publik, atas laporan yang diterima KPKB selama kegiatan Pemantauan PPDB Tahun Pelajaran 2011/2012, dan pemantauan yang sudah kami lakukan sejak tahun 2003.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung,

Fridolin Berek,
Koordinator

[KPKB] Evaluasi Pendidikan Kota Bandung 2011

2011-12-27T21:34:00.001+07:00

KOALISI PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

(KPKB)

FORTUSIS, LEMBAGA ADVOKASI PENDIDIKAN (LAP), LEMBAGA ADVOKASI KERAKYATAN (LAK), LEMBAGA ADVOKASI GURU (LAG), FAGI, KERLIP, FKGH, KALYANAMANDIRA, P2IP, BAHTERA, SANGGAR, TABOO, GEMAPENA

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KOTA BANDUNG TAHUN 2011

Penyelengaraan Pendidikan di kota Bandung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendiknas Nomor 50/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; dan secara operasional diatur dalam Perda Kota Bandung No. 15/2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, banyak kesenjangan antara harapan regulasi tersebut dengan implementasi di lapangan. Hal ini berlangsung terus menerus, sejak berdirinya KPKB pada tahun 2004 sampai tahun 2011 ini. Pelanggaran dalam penyelengaraan Pendidikan di kota Bandung terus terjadi, penyelenggarannya stagnan, nyaris tanpa terobosan baru serta tanpa ada punishment terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari masyarakat, guru, kepala sekolah dan ketua yayasan pendidikan selama tahun 2011, maka diindikasi banyak pelanggaran dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana yang diamanatkan Perda Kota Bandung No. 15/2008 tentang penyelengaraan pendidikan yang menyebutkan Pemerintah Derah wajib:

1. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota tanpa diskriminasi;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Masih sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
Masih terjadinya pemberian sanksi akademik yang dikaitkan dengan biaya pendidikan seperti penahanan kartu Peserta UN, Ujian sekolah dan Ujian Akhir Semester.
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masih setengah hati, masih terjadi intervensi yang berkelebihan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap sekolah diantaranya; Banyaknya siswa titipan baik pejabat pemkot maupun Pejabat Disdik baik pada jalur akdemik maupun non akemik sehingga menimbulkan Over Kuota di sekolah-sekolah negeri; Sering terjadi mobilisasi guru dan siswa untuk kepentingan pemkot dengan mengorbankan KBM; tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar peraturan yang berlaku baik Perda, maupun Perwal dan Juklak/Juknis Kadisdik; Banyaknya intervensi pihak swasta ke sekolah dengan rekomendasi Kadisdik.
Masih diskriminasi terhadap penyelengaraan Pendidikan Non Formal.
Masih belum adanya keberpihakan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus.

2. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan program rintisan wajib belajar dan pendidikan menengah bagi setiap warga Kota;

Dalam pelaksanaanya telah terjadi:

Masih terjadinya pengiringan besaran biaya Iuran peserta didik baru dan Iuran Bulanan dalam rapat dengan orang tua karena belum adanya standar pembiayaan pendidikan dikota bandung
Masih banyak pungutan pada SD dan SMP yang dilakukan oknum sekolah tanpa ada kesepatkan dengan orang tua siswa seperti , pembeliaan buku pelajaran, LKS, baju seragam, renang, karyawisata, Les pada Guru bidang Studi, serta pungutan saat pembagian raport.
Masih adanya pungutan ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan Dinas pendidikan melalui organisasi Kepala Sekolah (MKKS), serta. Biaya Oprasional MKKS, Ujian Nasional, Kegiatan Seremonial Pendidikan, THR Oknum Pejabat Disdik dll.
Sering telatnya proses pencairan BOS yang mengakibatkan sekolah-sekolah meminjam dana talangan ke pihak luar .
Terjadinya penurunan besaran bawaku sehingga menimbulkan protes anggota DPRD dan masyarakat.

3. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum merata karena belum adanya pemetaan tenaga pendidik.
Belum adanya tenaga kepala Tata Usaha secara Formal disatuan pendidikan yang diselengarakan oleh pemerintah
Masih banyaknya tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan Honorer di sekolah negeri karena lambatnya penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada setiap satuan pendidikan. khususnya mata pelajaran TIK dan mata pelajaran normative di SMK Negeri.
Tidak dilaksanaknnya pelaksanaan pembatasan masa kerja kepala sekolah
Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah tidak mengikuti atauran yang berlaku sehingga digugat secara hukum oleh peserta seleksi.

4. Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Belum meratanya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
Tidak ada jaminan guru yang sudah memperoleh tunjangan profesi adnya peningkatan Kualitas mengajar karena nyaris tidak ada pemantauan dari disdik;
Ratusan guru PNS yang gagal mengikuti sertifikasi guru tahun 2011 karena kesalahan pendataan oleh bagian kepegawaian Disdik Kota Bandung sehingga tidak terpanggil oleh Kemendikbud;
Puluhan guru lulusan sertifikasi tahun 2010 mengalami keteralambatan mendapatkan tunjangan profesi 2011 karena berkas validasi hilang tidak sampai ke LPMP Jawa Barat;
Kurang perhatian terhadap guru bantu yang tidak terangkat menjadi PNS sehingga mengalami keterlambatan gaji selama 6 bulan.

5. Membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Belum adanya pemetaan guru non PNS dikota Bandung sehingga mebebankan kepada Forum Guru Honorer (FKGH) untuk melakukan pendataan
Tidak adanya tujangan khusus dari APBD bagi guru non PNS
Tunjangan Fungsional belum merata
Telatnya proses infasing karena tidak ada informasi dari Disdik sehingga menghambat pemberian tunjangn profesi bagi guru Non PNS
Sulitnya memperoleh Informasi tentang regulasi dan formasi pengangkatan guru PNS.

6. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan manengah yang secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Masih terbatasnya sarana dan prasara pendidikan khususnya di sekolah dasar
Terjadinya keterlambatan dan jeleknya kualitas pada pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa satuan pendidikan
Terjadinya ketimpangan sarana dan prasarana antara sekolah reguler dengan RSBI
Terjadinya ketimpangan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta
Masih banyaknya sekolah yang rusak.

7. Melakukan Pengawasan penyelengaran pendidikan yang efektif.

Dalam pelaksanannya telah terjadi :

Lemahnya pengawasan dari pengawas Formal dari Dinas pendidikan Kota Bandung
Lemahnya peranan pengawasan dari Dewan Pendidikan Kota Bandung
Lemahnya pengawasan dari Komisi D DPRD kota Bandung

Dengan demikian Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menilai penyelenggara pendidikan di Kota Bandung tahun 2011 telah ”GAGAL” memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Permendiknas Nomor 50 tahun 2007, dan Perda Pendidikan Kota Bandung Nomor 15 tahun 2008. Karena itu, untuk tahun 2012 pemerintah Kota Bandung perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menyangkut:

Menyempurnakan peraturan daerah, perwal dan juknis Disdik Kota Bandung sebagai landasan hukum penyelengaran pendidikan di kota Bandung yang mencantumkan sanksi yang jelas sehingga menimbulkan efek jera bagi palaku pelanggaran;
Mengadakan peningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan termasuk perbaikan system pemberhentian, rotasi,sanksi, dan mutasi bagi pejabat dilingkungan Dinas pendidikan;
Memodernisasi birokrasi Dinas pendidikan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi;
Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif, transparan dan anti korupsi;
Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) di Dinas Pendidikan;
Mengembangkan sistem Informasi publik secara terbuka kepada masyarakat;
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Bandung, 27 Desember 2011

KOALISI PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Koordinator Wakil Kordinator

FRIDOLIN BEREK DWI SUBAWANTO

KPKB: Surat Keberatan untuk Walikota Bandung

2011-12-08T08:16:00.001+07:00

Keberatan Atas Tanggapan Dinas Pendidikan Kota Bandung, terhadap permintaan Informasi Publik oleh warga negara.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) adalah suatu forum yang beranggotakan berbagai kelompok masyarakat dan individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kota Bandung. Kami melakukan pemantauan, sosialisasi, investigasi dan advokasi, serta membangun jaringan dan kerja sama dengan media massa terkait isu pendidikan di Kota Bandung.

Terkait dengan hasil pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 dan beberapa isu pendidikan terkait, kami melalui beberapa individu yang tergabung dalam KPKB telah mengajukan permintaan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 2 Nopember 2011 mengenai:

Permohonan Informasi Publik atas nama Ben Satriatna (No. 01/2 Nopember 2011), tentang:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;

2. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;

3. Dokumen RAKS dan RAPBS 2009/2010 sampai dengan 2011/2012 SMPN, SMAN dan SMKN se-kota Bandung;

4. Dokumen Realisasi Penggunaan AKS/APBS tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011

Permohonan Informasi Publik atas nama Zamzam Muzaki (No. 02/2 Nopember 2011), tentang:

1. Salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011;

2. Dokumen terkait proses dan hasil tender RKB dan PSB periode 2011 di Kota Bandung;

3. Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima DAK.

Permohonan Informasi Publik atas nama Rahadian P. Paramita (No. 3/2 Nopember 2011), tentang:

1. Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN yang diumumkan melalui jalur akademik, jalur akademik, dan jalur prestasi non-akademik kota Bandung;

2. Daftar nama peserta didik baru SD, SMP, SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2011/2012 per 30 September 2011;

3. Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012;
(Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya menguasai informasi yang dimaksud, sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2011/2012 (SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 422/2427-Skrt/2011)).

4. Permohonan informasi tentang data jumlah siswa Jalur Tidak Mampu untuk SMPN, SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2011/2012.

Surat-surat tersebut telah ditanggapi kepada masing-masing pemohon, melalui:

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6861-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Rahadian P. Paramita;

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6862-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Ben Satriatna;

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6860-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Zamzam Muzaki;

Sayangnya, permohonan Informasi Publik tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 UU No 14/2008 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 dengan ini kami mengajukan keberatan kepada Walikota Bandung, selaku atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Adapun inti dari keberatan kami adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya bisa menyediakan informasi yang dimaksud, karena merupakan lembaga publik yang menguasai informasi yang dimohonkan, dan terikat dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut di atas - sesuai dengan UU KIP No. 14/2008 - menurut pandangan kami termasuk dalam kategori Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Tidak menyediakan informasi yang diatur dalam perundang-undangan yang dimaksud, merupakan pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga publik.

Selengkapnya mengenai butir-butir yang menjadi keberatan kami, dapat dilihat pada lampiran, mengenai surat keberatan atas tanggapan permohonan informasi kepada PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2011

Ben Satriatna Rahadian P. Paramita Zamzam Muzaki

[KPKB] STOP MOBILISASI SISWA!

2011-11-09T07:37:00.000+07:00

Perkara memobilisasi siswa untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan kependidikan, entah kenapa Diknas Kota Bandung ini cukup getol. Saat kontroversi tentang Voting SMS Komodo justru mencuat, sekolah-sekolah di Bandung pernah dimobilisasi untuk mengirim SMS bersama. Apa pula kepentingan sekolah sampai dimobilisasi untuk acara idol-idolan yang sedang dipertanyakan itu?

Kali ini, menjelang Sea Games ke-26 yang akan dibuka di Stadio Jakabaring, Palembang. Dengan alasan Pendidikan Karakter Bangsa dalam bentuk dukungan pada kegiatan Sea Games 2011 ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk sekolah agar memobilisasi guru dan siswa-siswanya pada tanggal 13 dan 14 November yang akan datang untuk meramaikan Eksibisi "Tarung Derajat" di Senayan. Tarung Derajat ini memang beladiri yang muncul di Bandung, dulunya bernama 'AA Boxer'. Pada Sea Games 2011 ini Tarung Derajat mulai diperkenalkan dalam bentuk eksibisi (pertunjukan), ~~belum~~ baru memperebutkan 6 medali emas.

Dalam surat eradaran tersebut, jelas disebutkan sekolah-sekolah mana saja yang diperintahkan untuk berangkat ke Senayan. Pertanyaan pertama, apa kaitannya Sea Games dengan Pendidikan Karakter Bangsa hingga harus hadir langsung ke Senayan? Pertanyaan kedua, darimana sumber dana pemberangkatan ini? Apakah karena ini dianggap sebagai bagian dari kegiatan belajar tentang Kepribadian Karakter Bangsa, lalu menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)?

Hingga tulisan ini dibuat, sedang dipertanyakan kejelasan berita ini. Perwakilan Forum Orangtua Siswa (FORTUSIS) Bandung sudah membuat pernyataan di beberapa media di Bandung, dan mungkin hari ini akan terbit laporannya.

UPDATE: Fortusis Protes Edaran ke Sekolah

BLK. FACTORY,(GM) - Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung memprotes keras edaran ke tiap sekolah yang berisi permintaan untuk mengirimkan guru dan siswa sebanyak 50 orang guna untuk mendukung pertandingan ekshibisi tarung derajat pada SEA Games XXVI di Jakarta. Protes itu disampaikan Ketua Fortusis Kota Bandung, Wanto Subawanto yang dihubungi "GM" via telepon selulernya, Selasa (8/11).

"Jelas kami protes keras, jika dukungan itu menjadi suatu kewajiban bagi para siswa di SMP, SMA, dan SMK negeri di Kota Bandung," tandasnya.

Wanto mensinyalir, permintaan ini merupakan keinginan pejabat eksekutif maupun yudikatif yang duduk sebagai pengurus cabang olahraga tersebut. "Tapi kenapa kewajiban mendukung dan menonton ini ditimpakan pada siswa dan guru?" ujarnya.

Menurut Wanto, sebaiknya dukungan tidak diwajibkan atau lebih baik alami saja.
Selain itu, Wanto menilai, anggaran yang digunakan untuk mengirim siswa dan guru ke Jakarta ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk SMA dan SMK, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Oji Mahroji membantah jika pengiriman siswa tersebut wajib. "Hanya imbauan," ucapnya singkat.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Kepala SMA Negeri 22 Bandung, Ajat Sudrajat, yang juga Ketua MKKS SMA Kota Bandung. (B.81)**

Dari sisi implementasi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa, instruksi Presiden yang menjadi landasan gagasan ini hanya menyebut "pengembangan metodologi", yang hingga kini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan guru sendiri. Bagaimana implementasi karakter bangsa dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau kemudian gagasan memobilisasi ini dilabeli dengan Pendidikan Karakter Bangsa, apa tidak salah arah ini pendidikan kita? Ada kepentingan apa sebenarnya di balik mobilisasi ini?

Kalau masih ingat dengan kewajiban siswa menonton film G30S/PKI di jaman orde baru, kebiasaan memobilisasi seperti ini ternyata masih jadi pilihan. Pendidikan macam apa yang berisi indoktrinasi? Pendidikan seharusnya membebaskan, memberi pilihan terbuka kepada generasi muda untuk menjadi lebih baik. Bukan lahan perebutan kepentingan politik yang cenderung menjadi pembodohan bagi siswa.

UPDATE:

Ini adalah Panduan Program BOS. Jika kegiatan ini menggunakan dana BOS, pada kategori apakah? Coba perhatikan di halaman 21, pada pasal Larangan Penggunaan Dana BOS, terutama pada butir c:

Larangan Penggunaan Dana BOS
a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biayabesar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
g. Membangun gedung/ruangan baru.
h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
i. Menanamkan saham.
j. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

Panduan Program Bos

Peta Konsep, atau Mind Map?

2011-10-31T21:57:00.003+07:00

Di beberapa buku pegangan siswa untuk berbagai mata pelajaran, bisa ditemukan istilah Peta Konsep yang berupaya menggambarkan hubungan antar pokok bahasan dalam buku tersebut. Tetapi seringkali peta tersebut tidak menyerupai Peta Konsep yang sebenarnya. Misalnya contoh Peta Konsep dari buku Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SMP/MTs kelas VIII yang diunduh dari web kementrian ini:

Peta ini tidak bisa disebut sebagai peta konsep (Concept Map), karena penjelasan hubungan antar konsepnya tidak lengkap, dan tidak ada pertanyaan utama yang membatasi konsepnya. Konsep yang dipasang pada bagian hulu peta ini, terdiri dari beberapa konsep yang tidak diuraikan terlebih dahulu. Lalu gambar apa sebenarnya yang dimaksud oleh buku tersebut di atas? Apa sebenarnya Peta Konsep?

Secara umum, konsep adalah abstraksi pemahaman terhadap sesuatu, bisa berbentuk "Obyek" atau "Peristiwa". Semakin umum sebuah konsep, maka pemahamannya bisa semakin umum pula, dan perbedaan akan muncul dari spesifikasi tertentu. Misalnya, kata "Mobil" adalah konsep umum untuk kendaraan yang menggunakan mesin, dan memiliki roda lebih dari dua. Bus dan Sedan, keduanya adalah mobil, meskipun memiliki perbedaan jumlah roda, keduanya sama-sama memiliki lebih dari dua roda.

Sedangkan Peta Konsep, dijelaskan penemunya - Novak pada tahun 1985 - sebagai "Graphical tools for organizing and representing knowledge. They include concepts, usually enclosed in circles or boxes of some type, and relationships between concepts indicated by a connecting line linking two concepts. Words on the line, referred to as linking words or linking phrases, specify the relationship between the two concepts." - Novak (2005).

Jika kita terjemahkan secara bebas, maka Peta Konsep adalah piranti visual untuk mengorganisir dan merepresentasikan pengetahuan. Di dalamnya terdapat konsep-konsep, yang dihubungkan dengan kata/kata-kata penghubung yang jelas. Dua konsep hanya bisa dihubungkan oleh satu kata/kata-kata penghubung. Susunan hubungan antar konsep bisa disusun berdasarkan yang umum, hingga yang khusus secara hirarkis.

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep-konsep yang terbentuk menjadi proposisi. Seseorang hanya bisa mengembangkan Peta Konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipetakan sudah benar. Pemahaman yang kurang tepat mengenai sebuah konsep, akan menyebabkan peta yang tidak logis, sehingga sulit dipahami. Proposisi yang muncul menjadi tidak jelas, sehingga Ia harus bisa memahami konsep yang umum, dan yang kurang umum, untuk bisa membuat struktur pengetahuan yang jelas.

Peta Pikiran (Mind Map™) adalah peta yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Peta Pikiran lebih bersifat individu, dan tidak memiliki kaitan yang ketat di antara hubungan antar elemennya. Si pembuat peta boleh menggunakan kategori sesuai yang diinginkan, dan membuat hubungan yang hirarkis sesuai kategori yang sama. Gambar yang diambil dari buku di atas, lebih mirip dengan Peta Pikiran daripada Peta Konsep.

Mengapa Peta Konsep Penting?

Peta konsep sebenarnya secara alamiah dikembangkan oleh anak ketika mempelajari tentang dunia barunya. Ia membuat generalisasi, mengembangkan konsep tentang suatu peristiwa atau obyek, berdasarkan pengalamannya. Misalnya, ketika mendengar mobil datang dan suara derunya, anak-anak menyebut mobil dengan nama "Bumbum". Ketika suara tersebut diikuti dengan Ayah yang pulang kerja, ia mengembangkan konsepnya. Konsep "Bumbum", kini artinya adalah mobil datang, dan Ayah pulang. Jika tamu datang dengan suara deru mobil yang sama, ia tetap akan menunggu kedatangan si Ayah. Ketika muncul anomali, ia akan memperbaiki konsepnya. Dan seterusnya.

Sekolah, atau pendidikan dasar pada umumnya, harus memperkenalkan konsep-konsep dasar dari setiap pengetahuan yang diberikan. Konsep-konsep dasar ini relatif sudah ada sebelumnya, karena ilmu pengetahuan yang mendasar bisa dikatakan telah selesai ditemukan oleh para pemikir sejak dulu. Konsep-konsep tersebut sudah menjadi teori yang tertulis atau terdokumentasikan dalam buku-buku atau literatur yang relevan.

Guru atau pendidik harus membedakan mana obyek dan peristiwa dari suatu konsep, juga membedakan obyek atau peristiwa yang lebih detil sebagai turunan konsepnya. Dengan mengenal konsep, peserta belajar akan mudah mengenali variasi detil dari konsep tersebut, sehingga memudahkannya mengkategorisasi pengetahuan. Ia tidak perlu menghafalkan, cukup dengan memahami konsep di belakang pengetahuan tersebut.

Contoh Peta Konsep di atas, yang diambil dari buku Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu, cukup berbahaya karena petanya tidak sesuai dengan struktur Peta Konsep. Kondisi Fisik Wilayah Indonesia dan Penduduk, adalah dua konsep yang berbeda, dan tidak bisa disatukan sebagai awal pemetaan konsep. Pertanyaan utama untuk peta ini juga tidak jelas, sehingga tidak ada pembatasan konteks dalam peta tersebut.

Anda dapat mencoba membuat Peta Konsep sendiri dengan bantuan piranti lunak gratis dari situs http://cmap.ihmc.us.

KPKB: Permintaan Informasi untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung

2011-10-14T15:11:00.002+07:00

Berikut adalah surat permintaan informasi publik kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, terkait isu PPDB 2011.

Bandung, 10 Oktober 2011

Kepada Yth:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

di Bandung.

Dengan hormat,

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) adalah suatu forum yang beranggotakan berbagai kelompok masyarakat dan individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kota Bandung.
Melalui surat ini Kami memohon informasi publik mengenai:

Salinan daftar nama peserta didik baru setiap sekolah SMPN, SMAN, dan SMKN yang diumumkan melalui internet dan pengumuman sekolah diterima melalui jalur akademik, jalur prestasi non akademik dan jalur siswa miskin untuk tahun ajaran 2011/2012.
Salinan daftar nama peserta didik baru pada tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan dokumen absensi per kelas di seluruh SMPN, SMAN, dan SMKN di Kota Bandung per 30 September 2011.
Salinan dokumen Berita acara serah terima dokumen raport dari Dinas Pendidikan ke seluruh SMP dan SMU di Kota Bandung untuk tahun ajaran 2011/2012.
Salinan ringkasan laporan keuangan pada tahun 2010 sampai 2011 yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) Rencana dan laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan, (4) Standar akuntansi yang berlaku.
Salinan daftar aset dan investasi Tahun 2010/201
Salinan dokumen APBS SMPN, SMAN dan SMKN di kota Bandung tahun 2011 yang diserahkan sekolah ke dinas pendidikan Kota Bandung.
Salinan dokumen laporan penggunaan dana BOS seluruh SDN dan SMPN di Kota Bandung tahun 2011
Salinan rencana dan realisasi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2011.
Salinan data mengenai jumlah kelas rusak SD, SMP, SMA, dan SMK per bulan September 2011.
Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2011.

Kami berpendapat semua informasi tersebut termasuk informasi publik yang wajib tersedia setiap saat seperti yang tercantum dalam pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan kami memohon informasi tersebut untuk melihat dan menganalisa aspek pelayanan pendidikan di Kota Bandung.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UU No 14 Tahun 2008 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, kami menunggu tanggapan tertulis terhadap permohonan kami ini selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah surat permintaan ini diterima.

Terima kasih atas perhatian dan kesiapan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan pelayanan informasi publik.

KPKB: Kami Akan Minta Info Publik ke Dinas Pendidikan Bandung

2011-10-05T18:14:00.001+07:00

Terkait dengan pertemuan antara KPKB dengan Komisi Ombusman, berikut ini hasil dari pertemuan tersebut pada hari Jumat, 30 September 2011, bertempat di komisi Ombusman. Selain Mas Toto dari Ombusman, pada pertemuan tersebut hadir 5 orang lainnya, yaitu: Ben Satriatna, Iwan Hermawan, Sidarta (Fortusis), dan Yayan (Forum Guru Honorer).

Beberapa poin yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut adalah :

Semua pihak pada dasarnya tidak terlalu puas atas jawaban dari Dinas Pendidikan –yang dalam hal ini diperkuat oleh jawaban dari sekolah-sekolah- atas surat aduan dari KPKB.
Sebagai tidak lanjut dari ketidakpuasan tersebut, Ombudsman dapat melakukan klarifikasi ataupun investigasi kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Namun untuk melakukan hal tersebut diperlukan bukti-bukti lebih lanjut dari pihak pelapor (KPKB) terkait dengan hal-hal yang diadukan kepada Dinas Pendidikan melalui Ombusman.
Untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh KPKB adalah meminta berbagai informasi secara resmi kepada Dinas Pendidikan. Data yang diminta disesuaikan dengan topik aduan kita kepada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Adanya titipan murid kepada pihak sekolah. Hal ini dapat di dilihat dengan adanya overquota di sekolah. Untuk mengecek adanya overquota ini, data yang akan diminta adalah: (1) Daftar murid yang diterima oleh sekolah sesuai dengan pengumuman melalui online pada Juli 2011, (2) Daftar hadir (absensi) murid kelas 1 per 30 September 2011 dari masing-masing sekolah . Data ini diperlukan untuk meng-counter daftar murid yang dibuka kepada umum, (3) Berita acara penyerahan jumlah rapot dari dinas kepada sekolah. Data ini diminta dengan fungsi yang sama dengan daftar hadir murid.
Adanya pungli pada saat daftar ulang. Bukti langsung akan masalah ini sulit untuk ditemukan. Bukti paling dekat yang dapat diperoleh adalah berbagai laporan keuangan dari sekolah.

Semua data di atas akan diminta ke Disdik Kota Bandung, untuk setiap sekolah di tingkat SMP dan SMA. Jika nantinya Dinas Pendidikan menolak memberikannya, maka langkah selanjutnya adalah mengadukan ke Komisi Informasi Jawa Barat.

Pemda Intervensi Guru dan Kepala Sekolah

2011-07-21T19:49:00.000+07:00

Dari: www.tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah di Indonesia seperti bupati dan walikota sudah mulai turut campur dalam pelaksanaan pendidikan. Mereka terus melakukan intervensinya kepada para pejabat dinas, bahkan kepada para pendidik seperti guru dan kepala sekolah.

Menurut Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, kejadian tersebut ditemukan di daerah Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan aparat daerah dari yang atas hingga guru saling menekan.

"Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu terkait akreditasi sekolah dan kredibilitas kepala sekolah. Kalau UN gagal kepala sekolah dimutasi, sekolah turun nama baiknya, makanya kepala sekolah terus menekan guru agar baik, kepala sekolah juga ditekan kepala dinas, kepala dinas ditekan oleh Bupati atau Walikota dan walikota ditekan Gubernur," ujar Iwan saat acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/6/2011).

Dengan demikian Iwan menjelaskan sudah cukuplah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jika hanya menimbulkan masalah. Ujian Nasional (UN) lanjut Iwan hanya dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan yang ada seperti misalnya, pemetaan mutu program satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, salah satu penentu penilaian kerja guru, penentu kinerja kepala sekolah.

Terakhir, penentuan akreditasi sekolah dan indikator keberhasilan pendidikan di Kota atau Kabupaten.

Sementara itu menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril mengatakan sistem yang ada tersebut harus dipotong. Peran masyarakat secara luas dan pemerintah serta DPR juga sangat dibutuhkan.

"Saya kira peran ini bisa dilakukan siapapun, agar sama-sama bertanggung jawab mengatasi kebobrokan ini, peran serta masyarakat harus diendorce, tanggung jawab hukum dan politik membenahi sistem ada di pemerintah, dan di parlemen," pungkasnya.

Sekali lagi, Tolak UN

2011-06-18T20:51:00.001+07:00

Kasus Ny. Siami dan Alif, sudah menunjukkan bukti nyata bahwa UN dan mekanismenya yang sekarang ini lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

Pihak Dewan Pendidikan Jawa Timur, juga sudah bereaksi, salah satunya dalam sms yang ditembuskannya kepada Prof. Hamid, Guru Besar UPI Bandung.

Berikut adalah sms yg dikirim Dewan Pendidikan Jatim, dan respon dari Prof. Hamid.

Assalamu'alaykim wr.wb.
Yth. Prof. Hamid,

Ujian Nasional yg hanya mengukur kompetensi2 tingkat rendah yg tidak penting dalam hidup namun diposisikan menentukan kelulusan, telah terbukti menghancurkan karakter murid dan guru.

Ujian Nasional ternyata tidak menciptakan nilai tambah pendidikan, tapi justru menggerogoti nilai Pendidikan.

Melihat kenyataan policy blunder ini, apakah komunitas Pendidikan berdiam diri, membiarkan korban2 moral berjatuhan lebih banyak lagi ?

Are we not guilty by obmission ?

Hormat saya.
Daniel Rosyid,
Dewan Pendidikan Jatim

------------

Syukurlah orang mulai percaya bahwa UN merusak pendidikan. Bagaimana kebohongan MA dan Diknas yang menyatakan bahwa UN tidak dilarang itu ya? Kalau tidak dilarang, mengapa diknas capek-capek sampai ke tingkat kasasi, dan MA memperkuat keputusan PN dan PT ya? Mudah-mudahan menteri faham masalah UN bukan masalah efektif, lagi-lagi pejabat salah menggunakan istilah.

Prof Hamid

-----------------

Sekali lagi, kami tetap akan menolak UN. Laksanakan putusan MA!

Kunjungi web http://tolakunas.com/ untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan menolak UN.

posted from Bloggeroid

Menakar Kejujuran di Kantin Sekolah

2011-06-11T14:24:00.005+07:00

Diambil dari flickr.com

Uji kejujuran yang dilakukan, selain menjadi pembelajaran bagi warga sekolah, ternyata juga bisa membuktikan bahwa kalau kepercayaan itu diberikan dengan sungguh-sungguh, mungkin rasa tanggung jawab yang akan tumbuh. Tidak harus dengan 'pentungan' saja kan... :D

Kasus kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung membuktikan, bahwa kejujuran itu bisa dilatihkan, dan ditumbuhkembangkan. Ia bukan teori yang harus dihafalkan. Ia adalah sikap yang harus diinternalisasi, dan diterapkan. Tidak aneh kalau sekolah punya tanggung jawab dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kejujuran ini.

Meski banyak pembeli "menyerbu" makanan yang dijajakan, kantin di SMA Negeri 1 Ciparay itu tak pernah dijaga oleh kasir atau semacamnya. Uniknya, pembeli memahami benar keadaan itu. Mereka akan mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya dalam kotak khusus saat mengambil makanan, yang jumlahnya sesuai dengan harga banderol. Jika jumlah uangnya terlalu besar, pembeli pulalah yang mengambil kembaliannya. Hanya kejujuran pembelilah yang memegang peran dalam kegiatan operasional kantin tersebut sehari-hari.

Rugikah? Teryata tidak, selama kejujuran dapat ditegakkan oleh para pembeli. Konsep yang sangat sederhana, namun mungkin akan sangat sulit dalam pelaksanaannya ini, digagas Pemkab Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, dan Karang Taruna. Tak tanggung-tanggung, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Soesamto Tjiptadi turut hadir dalam peresmian kantin tersebut, Januari 2008. Program ini rencananya akan diterapkan di seluruh SLTA di Kab. Bandung, dan Bupati Bandung saat itu, memberikan dana stimulan bagi beberapa SLTA untuk menerapkan sistem Kantin Kejujuran tersebut

Tapi hanya gara-gara Ujian Nasional, pendidikan untuk kejujuran itu bisa dilibas karena justru dianggap menyusahkan. Ironis, karena Ujian Nasional adalah program evaluasi, yang kita tahu justru menjadi programnya pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional, sebagai amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tersebutlah Ny Siami. Warga Jl. Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Surabaya, ini dikabarkan menjadi korban sistem Ujian Nasional. Petaka datang ketika ujian nasional di SDN Gadel 2 Surabaya, Al, anaknya, dijadikan sumber contekan teman-temannya sesama peserta UN. Karena ingin jujur, Ny Siami tidak menerima kecurangan itu. Ia melaporkan wali kelas anaknya, yang diduga merancang kerjasama contek-mencontek dengan menggunakan anaknya sebagai sumber contekan.

Bukannya menjadi pahlawan, kejujuran Ny. Siami malah berujung menjadi malapetaka. Lebih dari 100 warga Kampung Gadel Sari dan wali murid SDN Gadel 2, tempat anaknya menimba ilmu, meminta keluarga penjahit itu enyah dari kampungnya! Edan!!

Apa yang dilakukan sekolah? Sekolahnya justru menganggap Ny. Siami ini mencemarkan nama baik sekolah. Padahal, menurut pengakuan Al, anaknya, kecurangan itu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya! Oleh Sekolah! Kepala sekolah dan sang wali kelas, akhirnya dicopot.

Yang paling menyakitkan dari berita ini adalah, bagaimana sikap warga yang justru merasa dirugikan dengan kejujuran Al, dan Ny. Siami, sang ibu. Bagaimana dengan beringas mereka mengepung keluarga itu di rumahnya, mencaci makinya sebagai sok pahlawan, bahkan mengusirnya dari tempat mereka tinggal.

Kejujuran, seperti hal kecil di kantin sekolah itu bukanlah hal sulit untuk dilakukan, tapi efeknya pasti besar terhadap masa depan bangsa. Tapi kenapa upaya berdampak besar dengan modal kecil itu justru bisa hancur oleh upaya yang lebih sistematis, oleh para pelaku pendidikan sendiri?

Saatnya untuk menatap kaca lebih lama, dan mengusap buramnya bayangan pendidikan kita. Tulisan ini diposting ulang, sebagai bagian dari gerakan #IndonesiaJujur, menyikapi kasus Ny. Siami dan Al. Kumpulan berbagai berita dan tulisan tentang kasus ini bisa dilihat juga di sini.

[Tribun Jabar] KPKB Buka Posko Pengaduan

2011-06-06T15:21:00.003+07:00

BANDUNG, TRIBUN - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) akan memantau serta membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang akan melaporkan dugaan pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2011. Selain itu selama pelaksanaan PPDB, KPKB juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Koordinator KPKB, Fridolin Berek mengatakan, pemantauan ini kata untuk memastikan bahwa kebijakan tentang PPDB dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika ditemukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada Disdik Kota Bandung, Dewan Pendidikan, serta Komisi A DPRD Kota Bandung.

Secara teknis pemantauan PPDB 2011 akan dilakukan oleh tim pemantau yang terdiri dari tim sosialisasi, tim investigasi, advokasi, tim sekretariat, serta tim jaringan. "Selain itu, KPKB juga akan membuka posko atau hotline pengaduan. Masalah-masalah yang berulang setiap tahun agar publik ikut memantau kalau menemukan (pelanggaran) lapor ke KPKB," katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mengadu atau mengetahui adanya pelanggaran selama proses pelaksanaan PPDB dapat menghubungi atau lapor langsung ke Sekretariat KPKB Jalan Wartawan III No 15 A. Telepon 022-7314103 atau e_mail di sekretariat.kpkb@gmail.com. Tersedian juga layanan pengaduan melalui SMS ke nomor:

081220662010
08122024186
081321983410
08122128743

KPKB: Resume Pertemuan 31 Mei 2011

2011-06-02T14:11:00.003+07:00

KPKB adalah Koalisi Pendidikan Kota Bandung, kumpulan organisasi masyarakakat dari berbagai elemen yang peduli dengan pendidikan di Kota Bandung. KPKB bertujuan melakukan kontrol terhadap tata pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan, yang bekerja melalui 3 Kelompok Kerja (Pokja). Pokja Pertama, tentang Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Pokja Kedua tentang Peningkatan Akses Pendidikan, dan Pokja Ketiga tentang Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan.

Pelaksanaan program KPKB dikordinir oleh seorang koordinator. Program kerja 3 Kelompok Kerja (Pokja) dibantu Kesekretariatan. Selain memiliki program yang terencana, masing-masing Pokja memiliki pekerjaan Adhoc yang sifatnya responsif terhadap isu-isu yang sedang “HOT” .

Secara rutin, kami akan melaporkan hasil-hasil pertemuan KPKB di blog ini. Berikut adalah resume pertemuan pada tanggal 31 Mei 2011.

Agenda Pertemuan :

Memeriksa kembali beberapa catatan KPKB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung.
Memetakan peluang atau potensi terjadinya pelanggaran pada saat PPDB
Memetakan peluang atau potensi pelanggaran pasca PPDB
Mengagendakan proses sosialisasi kuota bagi siswa miskin

Pandangan umum pembuka diskusi:

Sosialisasi kuota siswa jalur tidak mampu dapat dilakukan melalui leaflet, brosur, spanduk dan lain-lain.
Perangkat sosialisasi bias berisi jadual pendaftaran, persyaratan dan beberapa kutipan regulasi/kebijakan terkait.
Calon peserta didik jalur tidak mampu harus daftar ke sekolah negeri atau swasta dalam kecamatan yang sama, atau tetangga kecamatan, atau SMA/SMK/MA gratis, dengan membawa KK Kota Bandung, SKTM dari kelurahan, dan/atau keterangan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Siswa Miskin mempunyai hak sebagai berikut :

Wajib dibebaskan dari biaya sekolah
Di SMA/MA/SMK negeri, mereka mendapat keringanan dari jumlah pembayaran seharusnya dan/atau dibebaskan dari biaya sekolah.
Di SMA/MA/SMK swasta, mereka mendapat keringanan atau dibebaskan berdasar kebijakan yayasan. Penetapan pembebasan biaya dilakukan oleh kepala sekolah bersama komite sekolah atau yayasan.

Seputar aturan PPDB 2011 di Kota Bandung
SD/MI

Pada saat pendaftaran atau daftar ulang di SD/MI negeri tidak dipungut biaya. Sementara di SD/MI swasta ditentukan oleh yayasan
Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011, pukul 08.00 – 14.00 WIB
Pengumuman penerimaan : 6 Juli 2011
Masa perpanjangan : 7 – 8 Juli 2011
Daftar ulang : 7 – 8 Juli 2011
Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan hal lain, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik dll.
Tidak boleh ada seleksi akademis ketika masuk SD/MI

SMP/MTS
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Seleksi : 27 Juni – 4 Juli 2011
Pengumuman : 5 Juli 2011 di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 6 – 7 Juli 2011

Jalur Non-Akademis :

Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Pengumuman : 23 Juni di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 24 – 25 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Pendaftaran dilakukan oleh peserta didik bersama orang tuannya.

SMP Terbuka

Pendaftaran : 1 – 6 Agustus 2011
Belajar : 8 Agustus 2011

SMA/MA/SMK
SMA/MA
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Seleksi : 27 Juni – 3 Juli 2011
Pengumuman : 4 Juli 2011 di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 5 – 7 Juli 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Penerimaan siswa baru mempersyaratkan SKKB dari sekolah asal bagi para lulusan 2011 atau SKCK dari kepolisian dan keterangan bebas narkoba bagi lulusan di bawah 2011.

Non-Akademis :

Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Persyaratan sama saja pendaftaran SMP

SMK
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Masa perpanjangan : sampai 8 Juli
Seleksi : 27 Juni – 3 Juli 2011
Pengumuman : 4 Juli 2011
Daftar ulang : 5 – 7 Juli 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Persyaratan sama

Non-Akademis:

Persyaratan sama
Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Pengumuman : 23 Juni 2011
Daftar ulang : 24 – 25 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011

Beberapa perangkat sosialisasi PPDB:

Facebook para anggota KPKB
Brosur/leaflet
Press release
Talkshow
Spanduk
Surat pemberitahuan kepada seluruh camat di Kota Bandung

Beberapa penanggung jawab sosialisasi PPDB

STV oleh Pak Iwan
PJTV oleh Bang Frido
PRFM oleh Pak Iwan
RRI oleh Bang Frido
IMTV oleh Pak Iwan

Press Conference
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2011
Waktu : Pukul 11.00 sd selesai
Tempat : GIM

Beberapa titik kritis terjadi pelanggaran dalam PPDB:

Minimnya informasi pendaftaran bagi para calon siswa jalur non-akademis.
Informasi yang tersedia sangatlah dangkal dan kurang jelas.
Sering terjadinya penolakan terhadap para siswa miskin dari pihak sekolah
Sering terjadi ‘penitipan’ calon siswa
Tidak adanya meja pengaduan
Ketidak jelasan prosedur seleksi dari segi administrasi dan homevisit
Penyampaian pengumuman hasil seleksi kurang jelas dan tidak terbuka
Sering terjadi pungutan liar pada saat daftar ulang

Beberapa bentuk pelanggaran ‘penitipan’ siswa:

Pada jalur prestasi berupa manipulasi prestasi
Pada jalur miskin sering terjadi ‘pressure’ dari orpol atau ormas
Titipan siswa di luar nama-nama yang diumumkan secara online
Sering terjadi ‘bursa’ pada saat jeda antara penutupan pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi. Hal ini rawan terjadi penitipan siswa.

Beberapa catatan tambahan:

Pengumuman secara online harus berjalan sepanjang tahun
RAPBS harus diumumkan secara terbuka.

Hardiknas 2011: Mengingat Kembali Deklarasi Solo

2011-05-02T23:31:00.002+07:00

Eddie B. Handono - SDM

DEKLARASI SOLO
Kerangka Kerja Aksi Indonesia
untuk Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2001 – 2015

Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia hingga tahun 2001 terdapat lebih dari 18 juta orang buta-huruf pada kelompok umur 10 tahun ke atas, sekitar 9 juta anak belum tertampung di bangku sekolah dan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan diperkirakan terus menurun. Sebagian besar dari mereka adalah segmen masyarakat yang tinggal di pedesaan, anak-anak terlantar, perempuan dan masyarakat pinggiran lainnya.

Mengatasi persoalan tersebut diperlukan gerakan bersama yang nyata.
Sementara pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan kunci menuju pembangunan berkelanjutan, perdamaian, stabilitas dan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang berkeadilan.

Untuk itu, kami yang bekerjasama melalui Sentra Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (SPPM), terdiri dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah:

Menegaskan visi Deklarasi Dunia tentang Education for All - EFA(Jomtien, 1990) yang menyatakan bahwa semua anak, pemuda, dan orang dewasa memiliki hak asasi untuk mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendidikan terbaik.*
Mencermati Kerangka Kerja Aksi Dakkar (2000) dan Deklarasi Tokyo (2001), yang menegaskan kembali tentang pendidikan sepanjang-hayat dan keikutsertaan lembaga non-pemerintah dalam mewujudkannya.
Meyakini bahwa pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berarti: belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat dan belajar hidup bersama, serta belajar menjadi seseorang untuk meraih harkat dan martabat kemanusiaan.
Kerangka Kerja Aksi Indonesia ini adalah komitmen antara instansi-instansi pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mengembangkan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mengupayakan agar semua tujuan dan sasarannya dapat dicapai dan berkelanjutan.
Kerangka Kerja Aksi ini merupakan tanggung-jawab yang akan berjalan efektif melalui basis kemitraan dalam arti yang luas, termasuk komunitas lokal.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami menyatakan sebagai berikut:

Menekankan pentingnya pendidikan bagi anak dini-usia
Melakukan upaya-upaya pembelajaran pada anak-anak marjinal (anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak dalam situasi sulit lainnya).
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan bagi pemuda dan kelompok usia produktif lainnya sebagai bekal untuk memperoleh mata pencaharian yang tetap dan layak.
Melakukan upaya-upaya nyata dan memperluas program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat bagi orang dewasa, terutama perempuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan belajarnya, termasuk layanan keaksaraan fungsional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kami bertekad untuk:

Mempromosikan Kerangka Kerja Aksi Indonesia untuk Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.
Mengembangkan dan menguatkan kerjasama antara instansi-instansi pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah serta organisasi masyarakat.
Mengadvokasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan kebijakan yang bersemangat keadilan dan kesetaraan.
Membangun sistem perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan kajian yang partisipatif dan peka-gender dalam setiap tahap proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
Mengembangkan kegiatan dalam program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dan keunggulan komparatif sumberdaya lokal.

Upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat tersebut, membutuhkan pengerahan sumberdaya yang maksimal dari semua pihak melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola dan pendamping, alokasi dana yang cukup dan memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana, baik dari pemerintah di tingkat pusat hingga daerah dan organisasi/lembaga non-pemerintah serta warga masyarakat pada umumnya.

Solo, 28 September 2001

*) Kerangka aksi EFA dijabarkan dalam dokumen Guidelines for implementing the World Declaration on Education for All

Selamat Datang Kurikulum 2015

2011-04-06T21:33:00.002+07:00

Perubahan kurikulum pendidikan nasional? Bukan. Judul proyeknya adalah Penataan Ulang Kurikulum. Kurikulum baru ini diharapkan mulai diterapkan secara nasional mulai tahun 2015. Jadi, Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) yang selama ini berlaku, akan ditata ulang. Mungkin karena dianggap masih berantakan.

Landasan Kebijakan Penataan Ulang Kurikulum

RPJMN 2010-2014; Enam substansi inti program aksi bidang pendidikan yang harus dicapai pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Keenam substansi ini meliputi 1) Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus meningkat, 2) Akses Pendidikan Tinggi yang juga harus meningkat, 3) Penerapan metodologi pendidikan yang menyeluruh (holistik), 4) Peningkatan pemeran kunci dalam Pengelolaan pendidikan dan kependidikan, serta 5) penataan ulang kurikulum yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah, dan 6) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Peraturan lain yang terkait; UU No. 8/2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3/2005 tentang Perubahan atas UU. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pembagian wewenang dan sektornya). Kepala Dinas Provinsi dan Kab/Kota seharusnya menjalankan fungsinya secara optimal untuk mengarahkan kurikulum sesuai kebutuhan di tingkat lokal.
Renstra Kemendiknas 2010-2014; Penerapan metodologi pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa, dan Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia berjiwa Kreatif, Inovatif, dan Sportif, dan Wirausaha. Ini adalah gagasan yang dilandasi oleh Instruksi Presiden, yang juga sudah diluncurkan panduannya.

Alur Pikir Penataan Kurikulum

Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar di atas, penataan kurikulum maunya mencakup tiga hal,

(1) Penguatan Pelaksanaan KTSP; Diharapkan memperkuat metodologi pembelajaran yang mengaktifkan dan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan, pendidikan budaya dan karakter bangsa, dan pendidikan ekonomi kreatif. Pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, artinya ke depan kurikulum kita akan menghasilkan lulusan pendidikan menengah yang cakap untuk mandiri, mengembangkan usaha sendiri tanpa tergantung pada dunia industri. Pendidikan budaya dan karakter bangsa, diharapkan manusia Indonesia kembali berbudi pekerti yang luhur, berbudaya, dan memiliki karakter kebangsaan yang tangguh.

(2) Pengkajian Materi KTSP; Pemetaan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta kualifikasi kemampuan lulusan (PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, dan PNF). Ruang lingkup materi yang selama ini tercantum dalam Standar Isi dan Standar Kelulusan akan ditinjau kembali, ditata ulang agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

3) Pengelolaan Kurikulum Sekolah; Bahan usulan/masukan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan UU Sisdiknas saat ini. Selama ini padahal KTSP sudah berbasis kebutuhan lokal, tetapi karena implementasi Cakupan Materi KTSP tidak tepat, maka yang terjadi masih penyeragaman kurikulum. Ke depan, benar-benar akan ditentukan oleh maisng-masing satuan pendidikan.

Apa yang dimaksud Metode Pendidikan yang Mengaktifkan?

Proses pembelajaran yang mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara;
Pembelajaran harus terselenggara secara optimal, sebagai upaya sadar, terencana, dan menciptakan suasana dan proses keaktifan, dan upaya menciptakan kemampuan peserta didik yang holistik;
Menghindarkan jebakan “menjawab soal” atau teaching to the test, yang hanya mengajarkan cara-cara menjawab soal, bukan pada pemahaman substansi keilmuannya.

Apakah ada yang baru dengan definisi ini? Rasanya tidak. Kalau dibuka dengan teliti,dokumen-dokumen lama yang melandasi pelaksanaan kurikulum kita selama ini sudah menjawab definisi tersebut. Yang ironis justru pelaksanaan UN-lah yang mengkhianati semangat metode belajar aktif, karena telah mendorong sekolah dan siswa ke dalam situasi teaching to the test ala bimbingan belajar. Kalau penataan ulang ini benar-benar bisa meluruskan pendidikan kita dari jebakan ini, Alhamdulillah!
Tinggal kita periksa, bagaimana mekanisme UN di masa mendatang, ketika hasil penataan ulang ini mulai diberlakukan.

Apa saja Yang Berubah pada Struktur Kurikulum?

Paling tidak, telah dilakukan analisis dan telah diidentifikasi kesalahan besar dalam implementasi Kurikulum kita. Dalam implementasi kurikulum kita selama ini, implementasi Ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan Ketentuan Kurikulum tercampur menjadi satu, sehingga seolah-olah KTSP kita sama sekali tidak berdasarkan Satuan Pendidikan, melainkan ditentukan oleh pusat. Gambar perbandingan kurikulum sekarang dan yang akan ditata ulang dapat dilihat di gambar ketiga.
Berdasarkan pertimbangan di atas, di masa mendatang harus dilakukan:

Pemilahan Standar Isi dan Kelulusan (SI/SKL) dari Kurikulum. Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum sebagaimana yang diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan masing-masing secara tersendiri.
Pemilahan ranah kompetensi lulusan yang mencakup kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Kurikulum akan diatur menurut jenjangnya, Tingkat Nasional, Tingkat Daerah, dan Tingkat Satuan Pendidikan.

Catatan untuk perubahan ini, terutama pada pemilahan ranah standar kompetensi lulusan, yang dilakukan berdasarkan Standar Isi. Dalam logika Dacum (Developing a Curriculum) yang saya anut, Standar Kompetensi justru yang harus menentukan isi atau materi apa yang harus disampaikan kepada siswa. Artinya, kita harus bisa mendaftarkan kompetensi apa saja yang harus dikuasai siswa kita di masa mendatang, baru kita bisa tentukan materi apa saja yang perlu kita pelajari. Ini penting untuk mengurangi peluang materi yang berlebihan.

Proses penentuan kompetensi ini tentu melibatkan para ahli pendidikan, agar kompetensi dasar yang sangat penting dan perlu diutamakan, dapat diprioritaskan, jangan sampai semua lalu dianggap penting, sehingga siswa lagi yang mendapat beban terlalu besar.

TUGAS Seorang Revolusioner Adalah Membuat Revolusi

2011-02-24T11:29:00.001+07:00

Tulisan ini artikel lama di Harian Kompas, yang sejatinya adalah resensi buku. Seperti yang Anda lihat di pengantar artikel, ada penjelasan mengenai buku yang dimaksud. Melihat situasi saat ini di Indonesia, rasanya tulisan 10 tahun lalu ini, atau isi buku Freire yang sudah hampir 30-an tahun yang lalu. Silakan menyimak!

Surat-surat Pedagogis Paulo Freire
Judul: Pendidikan sebagai Proses Surat-menyurat Pedagogis dengan Para Pendidik Guinea-Bissau, Penulis: Paulo Freire, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Pertama, tahun 2000, Tebal: (xiv + 269) halaman.

"TUGAS seorang revolusioner adalah membuat revolusi", demikian kata Fidel Castro. Maka sebagai seorang revolusioner, ketika diasingkan di Jenewa, Freire menolak tawaran bekerja pada masyarakat San Francisco atau New Delhi yang liberal. Ia justru memilih duduk di belakang meja, berpikir dan menulis dengan kata-katanya yang turut mendorong revolusi kemerdekaan di negara-negara Afrika.

Salah satu dari negara baru tersebut adalah Guinea-Bissau yang lepas dari penjajahan Portugal. Para pemimpin negeri itu kemudian mencanangkan program rekonstruksi nasional, yaitu upaya membangun kembali Guinea-Bissau dalam menyongsong kehidupan baru yang makmur, damai, adil, dan demokratis. Mereka memandang bahwa pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam mendorong proses rekonstruksi nasional itu.

Dalam kerangka ini, para pemuka Guinea-Bissau kemudian meminta Freire untuk membantu membangun kembali dunia pendidikan. Tugas khusus Freire adalah pada pendidikan melek huruf bagi orang dewasa.

Mereka mengundang Freire karena kagum atas konsep-konsep pendidikan Freire yang revolusioner dan telah menimbulkan perubahan sosial yang cukup berarti ketika diterapkan di Brasil dan Cile. Freire menerima tawaran itu karena sesuai dengan keberpihakannya selama ini pada upaya pembebasan kaum
tertindas.

Dalam menjalankan tugasnya, Freire berangkat dari pandangan bahwa pendidikan tidak boleh lepas dari lingkungan sosialnya. Para pendidik harus berasal dari "dalam" sistem dan lingkungannya.
Pendidik yang berasal dari "luar" sistem harus "dibunuh" lalu "dilahirkan" kembali dengan kesadaran baru. Sehingga hubungan pendidik-peserta didik bersifat kolaborasi (collaboration) bukan invasi
kultural (cultural invasion).

Untuk itu, Freire harus mengetahui keadaan sebenarnya negeri itu. Selain menggali dari berbagai tulisan, ia melakukan observasi lapangan, bergumul dengan masyarakat setempat untuk melihat, mendengar, berdiskusi, dan bertanya.

Dalam rangka ini pula, ketika berada di Jenewa, Freire banyak berdiskusi lewat surat dengan Komisioner Negara untuk Pendidikan Republik Guinea-Bissau, Ir Mario Cabral serta beberapa anggota
timnya.

***

BUKU ini merupakan kumpulan surat-surat pedagogis tersebut yang berjumlah 17 buah. Freire kemudian melengkapinya dengan pendahuluan dan catatan akhir yang menjelaskan latar belakang
serta pokok-pokok pemikiran pendidikan yang ia tulis dalam surat itu.

Dari penelusurannya, Freire menemukan bahwa 90 persen rakyat Guinea-Bissau buta huruf. Tetapi, mereka mempunyai kesadaran politik yang tinggi. Mereka antusias mendukung kemerdekaan, revolusi, dan proses rekonstruksi nasional.

Di sisi lain, Freire menemukan bahwa pendidikan warisan penjajah Portugal efektif menjadi sarana dominasi ideologi penjajah, sekaligus proses de-africanisasi. Out put-nya adalah rakyat akan menjadi
inferior, merasa hanya bisa hidup jika menjadi "putih" atau tetap "hitam" tetapi berjiwa "putih".

Pendidikan ala penjajah ini juga menyosialisasikan bahwa kedatangan Portugal bermaksud untuk memberadabkan dan membudayakan Guinea-Bissau. Penjajah itu menekankan bahwa
peradaban dan kebudayaan Portugal jauh lebih tinggi, karenanya layak untuk diikuti (hlm 16).

Dalam keadaan seperti itu, menurut Freire, pendidikan harus ikut mendukung revolusi dan rekonstruksi nasional. Out put yang dihasilkannya harus berupa rasa kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab sosial serta kepedulian untuk menegakkan kehidupan yang lebih baik.

Implikasinya, pendidikan warisan penjajah harus ditolak. Bahkan, dalam surat yang ketiga, Freire menekankan perlunya upaya de-portugalisasi menuju re-africanisasi mentalitas masyarakat (hlm 113). Pendidikan harus menegaskan bahwa Guinea-Bissau adalah entitas bangsa yang mandiri, merdeka, dengan kebudayaan dan peradaban yang bermartabat sama, sejajar dengan Portugal dan bangsa lain di dunia; yang bisa hidup, beradab dan berbudaya tanpa harus meniru Portugal.

Paradigma pendidikan seperti ini pula yang diderivasi Freire dalam praktik pendidikan melek huruf. Sebagaimana ia katakan dalam suratnya yang pertama (hlm 99-102), pendidikan melek huruf tidak boleh direduksi sekadar masalah teknis mendepositokan kata-kata tak bermakna ke dalam diri siswa.

Pendidikan melek huruf harus dimaknai sebagai aksi budaya dalam rangka proses pembebasan. Sebagai aksi budaya, tidak boleh terpisah dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam suratnya yang kelimabelas dan tujuhbelas, Freire menjelaskan, pada mulanya, para peserta terlebih dulu diajak berdiskusi tentang persoalan keseharian mereka; revolusi, rekonstruksi nasional, peningkatan produksi pangan, dan sebagainya. Mereka diajak mendata persoalan, menganalisis, memetakan, dan kemudian menyelesaikannya.

Dari situ mereka akan menyadari bahwa dengan melek huruf mereka akan lebih mampu menyelesaikan persoalan dan lebih berarti dalam mendukung rekonstruksi nasional. Selanjutnya, keikutsertaan mereka dalam pendidikan melek huruf, benar-benar atas kesadaran dan kebutuhan diri sendiri.

Diskusi ini kemudian dilanjutkan dengan belajar membaca. Kata yang dipelajari dipilih kata generatif dari realitas sebagaimana yang didiskusikan. Peserta belajar membaca teks, sekaligus juga "membaca" realitas yang dikandung oleh teks itu. Belajar membaca konteks teoritis sekaligus menghubungkannya dalam konteks nyata. Dalam metode ini, yang ditekankan bukanlah transfer pengetahuan, tetapi penguasaan peserta atas metode pengetahuan. Peserta tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan, tetapi mampu menciptakan/mencari pengetahuan sendiri, ketika ia menghadapi obyek yang berbeda. Peserta akan menjadi berdaya, kritis, dan tanggap dalam menghadapi dinamika perubahan.

***

DARI segi ide, apa yang diungkapkan buku ini, sebenarnya telah banyak diungkap dalam buku-buku Freire terdahulu seperti: Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan (Gramedia, 1984), Pendidikan Kaum Tertindas (LP3ES, 1985), Politik Pendidikan (Pustaka Pelajar, 1999).

Kelebihannya dibanding buku-buku itu, buku ini ibarat rekaman langsung proses kreativitas Freire ketika menerjemahkan ide-ide pendidikannya ke dalam realitas Guinea-Bissau. Freire tidak mentransplantasikan begitu saja pengalamannya di Brasil dan Chili, tetapi mencipta ulang (re-invented) pengalaman itu sesuai kondisi Guinea-Bissau.

Proses penciptaan ulang itu sekaligus pelajaran menarik bagi pembaca, bagaimana menerapkan ide-ide pendidikan Freire ke dalam lingkungannya masing-masing. Bentuk tulisannya yang berupa surat, juga lebih mampu "menampilkan" sosok Freire sebagai seorang yang humanis, gentle, penuh cinta dan kasih sayang, serta dikenal dekat dan hangat kepada teman-temannya dan anak-anak.

Kesan itu bisa menempatkan posisi Freire lebih proporsional. Sebab, bisa jadi, karena terkesan ide-ide Freire amat revolusioner tentunya si pencetus itu sangar dan menakutkan. Di tengah maraknya perbincangan tentang persoalan dunia pendidikan di Tanah Air saat ini, ide-ide Freire yang bertumpu pada paradigma pembebasan, pemberdayaan, dan pembudayaan tersebut layak dijadikan bahan renungan. Apalagi, paradigma seperti itulah yang nyaris hilang dalam sistem pendidikan kita.

* Arwani Kohlejo, pendidik swasta, alumnus IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Sumber: http://kompas.com/kompas-cetak/0012/11/DIKBUD/sura34.htm | Senin, 11 Desember 2000 [deadlink]

Mengubah Paradigma Pendidikan

2011-01-29T13:04:00.001+07:00

Setelah menonton video di atas, tiba-tiba saya teringat dengan beberapa tulisan lama, yang bertema pendidikan. Tulisan aslinya berjudul Education: The Necessary Utopia, oleh Jacques Delors. Tulisan ini adalah sebuah pengantar dari sebuah kumpulan artikel berjudul Learning: the Treasure Within, yang diterbitkan oleh UNESCO. Judul artikel pengantar itu sangat menarik, sekaligus provokatif, menurut saya.

Delors adalah ketua dari International Commission on Education for the Twenty-first Century. Komisi ini dibentuk UNESCO tahun 1993, beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan dunia dan berbagai latar belakang budaya serta pendidikan. Komisi ini bercita-cita merumuskan seperti apa bentuk pendidikan di abad-21. Inti dari kerja komisi ini, melahirkan 4 pilar pendidikan secara umum: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together.

Untuk menerapkan Learning to know (belajar untuk mengetahui), hubungan Guru-Murid harus diubah menjadi hubungan fasilitator-pembelajar. Guru juga dituntut untuk dapat berperan sebagai kawan berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Istilah untuk siswa tetap pembelajar, dengan asumsi mereka belajar untuk dirinya sendiri, mereka membelajarkan dirinya sendiri.

Learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu) hanya dapat terjadi jika sekolah mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minat siswanya dalam situasi yang konkrit. Kalau Anda percaya bakat dan minat anak dipengaruhi faktor keturunan, mungkin Anda juga harus percaya bahwa tumbuh kembangnya bakat dan minat sangat bergantung pada lingkungan. Mungkin ada kasus tertentu dimana anak tumbuh menjadi anomali di lingkungannya, tetapi sebagian besar akan mencontoh apa yang terjadi di lingkungannya. Anak adalah produk lingkungannya, terutama lingkungan dimana ia mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

Belajar dengan mempraktekkan pengetahuan serta keterampilanya, merupakan cara paling ampuh. Maka apa yang berlaku di sekolah, dengan kepura-puraan kurikulum yang ambisius, tetapi pada akhirnya dihadapkan pada realitas ujian nasional dengan standar yang semu pula, adalah pembelajaran luar biasa bagi anak.

"Tidak perlu repot belajar, menemukan sesuatu, yang penting pintar-pintarlah menjawab soal ujian." Lebih mudah lagi, tunggu saja kunci jawaban dari guru.

Pilar berikutnya, Learning to be (belajar untuk menjadi seseorang). Hal ini erat sekali kaitannya dengan pemenuhan ketertarikan manusia pada sesuatu. Tidak semua manusia tertarik menjadi insinyur, atau jadi dokter. Masing-masing orang punya cita-citanya sendiri. Bahkan saya pernah punya teman yang cita-citanya sederhana saja, pengen jadi supir traktor, segala macam traktor.

Tapi Anda semua pasti tahu, bagaimana cita-cita yang tak mendatangkan duit macam supir traktor itu akan dibunuh secara sistematis dalam masyarakat kita. Sekolah sudah mengajarkan bagaimana struktur sosial kita dibentuk, yang antara lain karena status kesarjanaan.

"Sekolah lah nak, kumpulkan koneksi sebanyak-banyaknya". Orang seolah lupa, bahwa amanatnya bukan Sekolah selama-lamanya, tapi menuntut ilmu selama-lamanya. Menuntut ilmu, atau belajar, tidak sama dengan sekolah.

Kita sudah dibuat lupa, bahwa semua profesi di muka bumi akan saling terkait. Semua orang saling membutuhkan. Dan tidak semua sekolah menyediakan pengalaman yang mampu membentuk kompetensi sebuah profesi. Sekolah saat ini cenderung hanyalah labsite, percontohan mini yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan dunia nyata. Bahkan lebih parah lagi, cuma sekedar ajang kursus adu jitu menghitung kancing.

Yang terakhir adalah Learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama). Pilar keempat ini, membangun kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kondisi seperti ini sangat kita butuhkan di Indonesia, mengingat kebhinekaan yang kita miliki, baik dari aspek ras, suku, agama, dan lain-lain.

Berita belakangan ini sudah tentu tidak asing di telinga kita, tentang pertempuran antar pemeluk agama, bahkan dalam agama yang sama, atau pertempuran antar ideologi yang dimodali uang besar sekali hingga mampu memionkan manusia di garis depan agar mau menyabung nyawa. Atas nama sebuah ideologi politik, yang bahkan pengusungnya tak fasih memidatokannya.

Video di atas, adalah ceramah dari Sir Ken Robinson, seorang ahli pendidikan berbasis kreativitas, yang mengkritisi paradigma pendidikan, terutama di Amerika (karena contohnya sebagian besar dari sana). Sir Ken menawarkan perubahan paradigma yang cukup revolusioner, dari pendidikan yang berkiblat pada industri, dan sarat dikotomi, kembali pada pendidikan yang memanusiakan manusia.

Terdengar indah di telinga, dan sedap pula dipandang mata. Animasi yang diperagakan dalam video itu berupaya memvisualkan pandangan Sir Ken dengan sangat baik, sangat memikat untuk disimak. Tapi apakah juga mudah untuk diterapkan?

Sir Ken menawarkan cara pandang pendidikan sebagai upaya pembelajaran secara kolaboratif, karena memisahkan individu dalam proses belajar dan mengukur pencapaiannya secara terstandar, akan membuat jurang yang besar dalam komunitas. Standarisasi seperti ini yang ditentang oleh Sir Ken Robinson.

Daripada memandang pendidikan sebagai sebuah proses yang konvergen, Sir Ken menawarkan cara pandang yang divergen. Divergent Thinking, tidak sama dengan kreativitas. Tetapi ia merupakan inti dari tumbuhnya kreativitas. Berpikir secara divergen, menumbuhkan kemampuan berpikir alternatif. Tidak ada jawaban tunggal. Semua punya alernatif. Ini dicontohkannya dengan kasus penjepit kertas.

Berapa banyak kemungkinan yang bisa kita temukan untuk mendayagunakan Penjepit Kertas? Dengan cara pandang divergen, katanya bisa menghasilkan lebih dari 200 kemungkinan.

Saat ini, kita jelas membutuhkan cara pandang seperti itu. Berbagai kebuntuan menghadapi masalah, karena kita masih berpikir dalam kerangka-kerangka yang sempit, dan dikotomis. Penguasa yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan, malah sibuk membuat kompromi yang justru menjeratnya dalam kerikuhan politik. Terobosan jarang dibuat, dengan alasan konstitusional. Padahal kualitas konstitusi juga banyak yang patut dipertanyakan. Don't think outside the box! There is no box!

Tapi, seperti paragraf awal dalam tulisan Jacques Delors, pendidikan bukan tongkat ajaib ala Harry Potter yang tinggal diayun sambil baca mantera. Ia adalah upaya jangka panjang yang harus dilakukan tanpa kenal lelah.

The Commission does not see education as a miracle cure or a magic formula opening the door to a world in which all ideals will be attained, but as one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war.

Pendidikan, mungkin bisa dianggap sebagai utopis, karena dampaknya jangka panjang, sementara kebutuhan sudah demikian mendesak. Tapi lagi-lagi, judul tulisan Delors mengingatkan kita, bahwa pendidikan mungkin sebuah utopis, tetapi sebuah utopis yang memang diperlukan.
Ceramah lengkap Sir Ken Robinson bisa disimak di sini (55:20 menit).

Bermain dan Belajar di 'Sekolah' Taman

2011-01-25T11:10:00.000+07:00

Dari Harian Pikiran Rakyat, 22 Januari 2011.

Mari Bersekolah di Taman Kota

Afsa (6) membalik halaman demi halaman buku bergambar kartun "Thumbelina". Deru kendaraan yang tak berjeda dari Pasupati tak memengaruhinya. Bersimpuh di taman berlapis paving block yang dialasi tikar, dia menamatkan buku dongeng bergambar warna-warni itu. Belum sempurna dia menutup halaman terakhirnya, matanya terperangkap pada tumpukan buku di sampingnya. Barbie judul buku itu. Boneka-boneka cantik itu berpose di sampul depannya.

"Ini favoritku," katanya sambil menyambar buku itu.

Bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Pasupati, kolong jalan layang itu menjadi arena bermain. Mau di mana lagi, tak ada halaman yang leluasa. Namun, anak-anak tak pernah kehilangan keceriaannya.

Sore hari akhir pekan lalu, anak-anak tidak bermain seperti biasanya. Mereka disuguhi beragam buku bacaan. Anak-anak bisa membaca sepuasnya di sana. Bergantian dengan teman-temannya yang lain. Tidak hanya membaca, mereka juga dibagi buku tulis.

Adalah Adjo Akasia dan teman-temannya dari Komunitas Taman Kota yang memboyong buku-buku itu ke sana. Sudah beberapa kali dia menggelar kegiatan untuk anak-anak di kolong jalan layang Pasupati. Tidak sekadar membaca, sebelumnya dia pun menggelar pemutaran film anak dan berbagai permainan untuk anak. Mereka "mendirikan" Sekolah Taman. Meskipun namanya Sekolah Taman, jangan dibayangkan seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang muridnya harus berseragam dan bersepatu serta menggendong tas dan buku.

Anak-anak itu diajak berkegiatan di taman kota yang selama ini didengung-dengungkan sebagai ruang publik. Kegiatannya bisa macam-macam, mulai dari membaca buku sampai membuat berbagai keterampilan.

"Ini menjadi salah satu fungsi interaksi. Buku itu hanya alat bagi anak-anak untuk saling berinteraksi," kata Adjo.

Sejak dua tahun lalu, dia bersama teman-temannya giat memberdayakan taman kota melalui berbagai kegiatan, antara lain di Taman Centrum, Cempaka, Ganesha, dan Cilaki. Dia juga sedang mempersiapkan kegiatan di Taman Sukajadi, Panatayudha, dan Taman Maluku.

Meskipun Kota Bandung memiliki 604 taman --240 di antaranya dikelola Pemkot Bandung-- pada kenyataannya taman-taman itu hanya menjadi dekorasi kota. Bukan menjadi tempat bagi masyarakat meluangkan waktu, taman justru telanjur dicap sebagai tempat bersarangnya gelandangandan wanita tunasusila.

Selanjutnya, pemerintah justru memasang pagar tinggi dan mengunci pagarnya untuk menjaga agar taman kota tak disalahgunakan. Barangkali ini cara ampuh "membersihkan" taman. Namun, dengan cara itu pemerintah sudah membuat jarak antara taman dan masyarakat.

"Sedih sekali Taman Maluku dikunci. Pernah kami akan berkegiatan di sana, tetapi pintunya terkunci. Jadi tidak bisa masuk," tutur Adjo.

Suatu kali usahanya untuk masuk pernah berhasil karena pagarnya sudah ada yang dibongkar. Entah siapa yang membongkarnya.

Kalau memang memasang pagar itu menjadi cara terbaik, Adjo bisa menerimanya. Setidaknya dengan cara itu masyarakat yang berada di sana bisa aman. Akan tetapi, pemerintah harus memberitahukan cara bagaimana masyarakat bisa membuka pagar itu, sehingga suatu saat masyarakat bisa memanfaatkannya.

"Beri tahu bagaimana prosedurnya supaya bisa menggunakan taman itu. Kalau dengan prosedur itu pun tidak bisa, ya jangan salahkan kalau nanti dibuka paksa," ujar Adjo.

Dia mengatakan, taman kota seharusnya tak hanya indah dipandang tetapi juga memiliki fungsi sebagai ruang publik. Di sanalah seharusnya masyarakat bisa saling bertemu dengan nyaman, bertukar ide dan gagasan serta melahirkan berbagai kreativitas. Taman juga bisa menjadi tempat rekreasi yang murah.

Dibandingkan dengan Bandung, Kota Surabaya mempunyai sedikit taman. Hanya ada enam belas taman kota. Namun, kini predikat sebagai kota taman lebih sering disematkan pada kota itu. Taman-tamannya ditata cantik. Tak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa dan para orang tua. Penyandang cacat pun diberi akses. Pada malam hari, lampu-lampunya menyala terang sehingga tetap bisa dinikmati. Tidak hanya untuk bermain, warga juga bisa berolah raga di taman. Anak mudanya tidak sungkan menghabiskan waktunya di taman. Ada yang membaca buku, atau berselancar di dunia maya menggunakan fasilitas wi-fi. Aktivitas itu dengan sendirinya menjauhkan taman dari kegiatan negatif.

"Di Bandung, mengapa kita tidak buat percontohan yang menggandeng masyarakat," ujar Adjo.

Terakhir, Pemkot Bandung memagari Alun-alun Kota Bandung. Alun-alun yang merupakan pusat berkumpulnya masyarakat itu kini dikelilingi besi. Alasannya masih sama.

"Diberi kebebasan, rusak. Lebih enak dipagari. Dikunci itu untuk pengamanan. Dipagar karena rusak. Seperti di Masjid Raya itu, seenaknya wanita tunasusila melakukan kegiatan seperti di Saritem. Itu kan ngeri," kata Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Dia mengatakan, pagar itu tetap menjadi alat pengaman sampai kesadaran masyarakat tumbuh.

Adjo mengatakan, masyarakat sudah mulai bergerak untuk memanfaatkan taman. Seperti yang dilakukan Komunitas Taman Kota. Dengan koceknya sendiri mereka punya keyakinan mampu menghidupkan kembali taman-taman di Kota Bandung.

"Kami tidak minta apa pun, Kami hanya minta akses," ujarnya. (Catur Ratna Wulandari/"PR")

Foto: Pikiran Rakyat.

***

Anak-anak sangat kekurangan ruang publik. Padahal, fitrah mereka dalam belajar adalah sambil bermain. Apakah sekedar akses ke ruang publik untuk belajar, sulit dipenuhi, Pak Walikota?

Pendidikan Desain sebagai Modal Perubahan Sosial

2010-12-21T17:09:00.002+07:00

Ini adalah sebuah gagasan mengenai bagaimana desain bisa mempengaruhi peningkatan kualitas hidup manusia, dalam hal ini pendidikan. Dilakukan oleh Emily Pilloton dkk., sarjana desain ini memulai dengan gagasan membuat desain-desain yang efektif, dan bermakna bagi kehidupan. Bermukimlah mereka di sebuah kota, di salah satu negara bagian Amerika yang miskin, Bertie County, di Carolina Utara. Mereka mencoba mengajari anak-anak sekolah tentang desain, berpikir dan bereksperimen untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Kota itu hanya dihuni kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. Seperti yang terjadi di beberapa kota kecil dan miskin lainnya, kota itu tidak menawarkan apa-apa, sehingga banyak penduduk yang berpendidikan, pergi mencari pekerjaan di tempat lain, dan tak pernah kembali. Kota-kota seperti ini juga sulit berkembang banyak yang enggan berinvestasi di sana. Sementara banyaknya bantuan melalui kegiatan filantropis, lebih banyak menyentuh penduduk kota besar daripada di kota kecil , atau lebih mirip dengan desa, seperti Bertie County. Diperkirakan hanya 6.8 persen dana filantropis yang mengalir ke wilayah perdesaan, padahal kurang lebih 20% penduduk AS tinggal di desa-desa seperti ini.

Tidak hanya layak disebut perdesaan, Bertie County juga sangat miskin, bahkan terhitung yang paling miskin se Amerika Serikat. Perekonomiannya tergantung pada pertanian, terutama pada komoditi kapas dan tembakau, dan produk utamanya, kacang. Jumlah penduduknya kurang lebih hanya 2000 jiwa. Di kota ini lebih banyak bangunan kosong dan tak terawat daripada yang ditinggali, tidak ada kedai kopi, tak ada warnet, tak ada bioskop, bahkan tak ada toko buku di sana. Anda pun tak akan menjumpai Wall Mart di sana.

Enam puluh persen penduduknya adalah warga berkulit hitam. Dan hampir semuanya mengisi sekolah-sekolah negeri, karena para warga berkulit putih akan memilih sekolah swasta yang lebih baik. 86 persen siswa sekolah negeri adalah warga kulit hitam. Kualitas sekolah negeri ini sangat memperihatinkan. Kekurangan sumberdaya manusia hingga sangat sulit menemukan guru yang bagus. Dua tahun yang lalu, sekitar tahun 2008, hanya 27 persen siswa kelas tiga hingga kelas 8 yang bisa lulus standar nasional untuk Bahasa Inggris dan Matematika.

Pada awalnya, Emily bersama rekannya merasa ada sesuatu yang salah dengan Project H. Project H adalah lembaga nirlaba yang didirikannya untuk mengerjakan desain-desain demi kemanusiaan. Sebagai desainer muda yang sangat bersemangat untuk membantu, pada awalnya mereka bereksperimen sendiri di antara mereka. Mereka lupa, bahwa bahwa bukan sekedar produk desain yang membantu menyelesaikan masalah di daerah itu, melainkan sesuatu yang lebih 'partisipatif'. Mereka masih berpikir seperti konsultan, menerima brief, dan menelurkan solusi. Tetapi mereka kemudian belajar sesuatu dari kesalahan itu.

We have made the mistake of being disconnected from the people and places for which we design. The Hippo Roller re-design project was in many ways the biggest error we have made as an organization. Our first project, we undertook the re-design of the water transport device produced and distributed in South Africa, quite simply, because we were a newly-formed organization excited to get started.

We had yet to see the value of local work, and were drawn to the simplicity of a device that so clearly has the potential to improve life. In hindsight, the process of redesigning the Hippo Roller was misguided and disconnected because of its lack of direct collaboration with end users, and a minimal shared investment in its success. While the resulting redesigned Hippo Roller is effective, we realized that the process was not. At the conclusion of the project, we put a stake in the ground to only take on projects that are local (that is, where the designer and partner/client are in the same location and call that place home).

Berangkat dari pengalaman inilah, maka Project H kemudian lebih mementingkan proses yang melibatkan partisipasi warga lokal sebagai inti dari kegiatannya. Mereka pun berkesimpulan, hanya melalui pelibatan warga lokal, maka humanitarian design - istilah bagi kerja-kerja desain untuk kemanusiaan - akan benar-benar berdampak. Di titik inilah perubahan sosial itu bisa terjadi karena desain, bukan sekedar menawarkan jasanya secara 'cuma-cuma', tetapi menularkan cara berpikir desain yang mendorong lahirnya kreatifitas sebagai modal sosial.

"I may not be born and bred in Bertie County, North Carolina, but I call it home. I go to the post office and ask Tisha about how her weekend pig-picking went. I go to Bunn's Barbecue for lunch and ask Randy, the owner, if he wants to come over for a beer on the porch this weekend. I get defensive when people make fun of the fact that Bertie County doesn't even have a Walmart. And every day, I'm feeling more attached to my students, their families, and the networks of people that make up their collective education system". - Emily Pilloton

Apa yang dilakukannya bersama Project H adalah memperkenalkan desain sebagai cara berpikir dan menggunakannya sebagai upaya pemecahan masalah. Wilayah yang sangat miskin potensi kreatif ini, diperkenalkan dengan tingkat kreatifitas yang membumi. Mulai dari mengimajinasikan gagasan melalui kegiatan curah pendapat, membelajarkan desain kepada 13 anak-anak di sekolah tersebut, hingga membuatnya jadi nyata. Ini kutipannya dari presentasi di TED.com:

What design and building really offers to public education is a different kind of classroom. So this building downtown, which may very well become the site of our future farmers' market, is now the classroom. And going out into the community and interviewing your neighbors about what kind of food they buy and from where and why, that's a homework assignment. And the ribbon cutting ceremony at the end of the summer when they have built the farmers' market and it's open to the public, that's the final exam. And for the community, what design and building offers is real, visible, built progress. It's one project per year. And it makes the youth the biggest asset and the biggest untapped resource in imagining a new future.

Ultimately, design itself is a process of constant education for the people that we work with and for and for us as designers. And let's face it, designers, we need to reinvent ourselves. We need to re-educate ourselves around the things that matter, we need to work outside of our comfort zones more, and we need to be better citizens in our own backyard. So while this is a very small story, we hope that it represents a step in the right direction for the future of rural communities and for the future of public education and hopefully also for the future of design.

Yup. Desain tidak hanya bisa menjadikan penghayatnya seorang konsultan berharga mahal dan sangat eksklusif. Desain juga bisa berperan dalam membangun sumberdaya manusia, karena berpikir a la desainer pada dasarnya dimiliki setiap orang. Setiap kali kita bangun tidur, merapikan tempat tidur, menata ulang barang-barang di ruangan, kita sedang mendesain. Kali ini, berpikir a la desain digunakan untuk melakukan perubahan sosial, melalui pendidikan.

Gaya Belajar, dan Daur Belajar

2010-12-17T17:25:00.002+07:00

David Kolb, salah satu dari sejumlah ahli di bidang ini, mengemukakan empat jenis gaya belajar (Learning Style) . Gaya belajar yang dimaksud adalah cara belajar yang menjadi kebiasaan, dan menjadi cara paling nyaman bagi orang dewasa tersebut untuk mempelajari sesuatu.

Kolb membangun konsep itu berdasarkan asumsi bahwa di dalam kegiatan belajar orang melibatkan empat aspek yaitu pikiran (konseptualisasi abstrak – abstract conceptualization); perasaan (pengalaman konkrit – concrete experience); pengamatan (observasi reflektif – reflective observation); dan perbuatan (eksperimentasi aktif – active experimentation). Setiap individu menurut Kolb hanya mempunyai kecenderungan mengkombinasikan dua aspek, dan sebab itu muncullah empat jenis gaya belajar yakni: The accommodator, The assimilator, The diverger, dan The converger.

The Accommodator, perpaduan karakter eksperimentasi aktif dan pengalaman konkrit. Mereka yang kebiasaannya belajar dari pengalaman kongkrit, menurut Kolb, membuat penilaian atas dasar intuisi yang lahir dari pengalaman mereka salama ini, daripada berdasarkan teori. Buat mereka, teori dianggap terlalu abstrak, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Mereka adalah orang yang berorientasi pada lingkungan sosial, lebih mempercayai kolega sebaya, daripada orang-orang yang dianggap “lebih mampu/pintar”. Mereka biasanya lebih mudah mengambil manfaat dari teman-teman sebaya dengan gaya belajar yang relatif sama.

The Diverger, perpaduan karakter pengalaman konkrit dan pengamatan reflektif. Pebelajar yang merasa nyaman dengan cara belajar pengamatan reflektif, lebih senang mendengarkan, dan cenderung lebih suka bereksperimen. Mereka biasanya lebih suka mengambil jarak terlebih dahulu sebelum membuat keputusan atau penilaian, Menurut Kolb, mereka ini cenderung introvert dalam situasi belajar, dibanding kolega sebayanya yang aktif, karena mereka ini cenderung mengamati, mendengarkan, dan belajar dari situasi tersebut.

The Assimilator, perpaduan karakter pengamatan reflektif dan konseptualisasi abstrak. Mereka yang nyaman dengan cara belajar melalui konseptualisasi, seringkali lebih menggunakan logika saja, dan cara pandangnya cenderung obyektif. Kolb menyatakan, bahwa mereka akan cenderung lebih memperhatikan sesuatu dibalik tema belajar, atau simbol-simbol dan tidak terlalu fokus pada kolega sebayanya. Mereka akan belajar lebih baik dari para figur yang dianggapnya paling layak untuk didengar.

The Converger, perpaduan karakter konseptualisasi abstrak dan eksperimentasi aktif. Seseorang yang aktif bereksperimentasi, atau seorang inovator, dapat belajar dengan baik dari pengalaman yang kongkrit. Mereka adalah juga orang-orang yang estrovert, tetapi tidak memandang setiap masalah dengan pendekatan yang khusus. Mereka akan mencoba mengembangkan hipotesis dan secara aktif mengujicobanya. Mereka ini adalah tipe yang membenci ceramah, dan berbagai bentuk pembelajaran pasif lainnya.

Gaya Belajar Model Kolb dimaksudkan khusus untuk orang dewasa, yang telah mengalami akumulasi pengalaman hidup dalam rangka pengembangan dirinya. Usia yang sudah puluhan tahun, adalah waktu untuk belajar dan menganut nilai. Berdasarkan gaya belajar ini, lalu muncul daur belajar untuk orang dewasa, yang sebenarnya juga berlaku untuk anak. Kelemahannya, anak memiliki pengalaman hidup yang masih terbatas, sehingga harus dikondisikan sedemikian rupa.

Model Kolb menampilkan daur/siklus belajar (pandangan pembelajaran non-linier) yang mencakup empat proses; (1) Merasakan sendiri (mengalami), (2) Merefleksi, (3) Menggeneralisasi, (4) Mempraktekkan.

Kolb menunjukkan bahwa secara individual, warga belajar tidak mungkin menemukan diri mereka secara akurat pada empat gaya belajar di atas. Hal ini karena setiap orang belajar dengan kombinasi metode, berdasarkan keempat kategori. Namun, orang dapat dicirikan sebagai orang yang cenderung pada satu jenis cara belajar. Oleh karena itu, dalam kelompok apapun, ada kemungkinan orang merasa nyaman jika menggunakan beragam metode pembelajaran.

Dalam daur belajar ini, proses yang dilalui pebelajar dalam suatu proses disarankan mengikuti alur seperti daur, mulai dari merasakan sendiri, hingga kemudian mampu merencanakan kapan pengetahuan/keterampilan baru tersebut dapat digunakan/dipraktekkan. Meskipun ada 4 tahap pembelajaran dalam Learning Cycle atau Daur Belajar tersebut di atas, secara teoritis menurut Kolb proses pembelajarannya dapat dimulai dari mana saja, dan dapat berakhir di mana saja. Karena dalam pelatihan setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, maka menggunakan keseluruhan tahapan dalam daur tujuannya maksudnya adalah mengakomodir berbagai perbedaan tersebut.

Tahapan mengalami, diharapkan membantu mereka yang berkarakter concrete experience, tahapan Merefleksi, mengakomodir warga belajar yang berkarakter reflective observation. Tahap Menggeneralisasi, akan membantu warga yang berkarakter abstract conseptualization agar bisa mengikuti proses pembelajaran. Dan tahap keempat, Mempraktekkan, mencoba meyakinkan warga belajar yang memang hanya bisa belajar dengan karakter active experimentation.

Idealnya, pembelajaran memang dapat dimulai dari tahap Mengalami. Kegiatan belajar harus dirancang sedemikian rupa, sehingga warga belajar akan melakukan sesuatu dan mendapatkan pengalaman kongkrit dari apa yang dilakukannya. Sebenarnya, bisa juga dengan cara menggali pengalaman warga belajar selama ini tentang suatu kasus. Misalnya, pengalaman naik sepeda, atau menonton televisi. Yang harus diperhatikan, jangan sampai peserta belajar merasa “bosan” atau diperlakukan secara berlebihan dengan proses yang memaksakan keempat tahapan belajar tersebut.

Setelah itu, warga belajar dapat diajak untuk merefleksikan, apa yang sudah dialami dalam kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini yang dimaksud sebagai Merefleksi. Warga belajar diharapkan dapat mengidentifikasi apa saja yang dipelajarinya/dirasakannya, melalui proses seperti apa, dan apa kekuatan-kelemahannya. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan mendiskusikan bagaimana meningkatkannya di masa depan. Dapat juga dilengkapi dengan proses pembahasan berbagai pengalaman dari masing-masing warga belajar, untuk memperkaya hasil pembelajaran.

Untuk warga belajar yang sudah berhasil merefleksikan apa yang dialami dalam pembelajarannya, beri kesempatan kepada peserta yang ingin merumuskannya dalam bentuk konsep atau teori. Inilah proses Konseptualisasi/Generalisasi (Abstract conceptualization). Kegiatan belajar yang eksperimentatif, dengan mudah akan memberi peluang kepada warga belajar untuk menemukan 'teorinya' sendiri. Teori ini semakin mudah dibangun jika pengalamannya cukup kaya.

Tahap berikutnya, warga belajar yang sudah berhasil merumuskan dapat diberi kesempatan untuk mempraktekkannya sendiri, dalam bentuk Rencana Aksi (Active Experimentation), atau kalau memungkinkan dapat juga dilakukan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Warga belajar pada tahap ini diharapkan mampu menerapkan apa yang sudah dipelajarinya untuk mengatasi/memecahkan persoalan yang biasa dihadapinya sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam sistuasi yang lain.

Tahapan belajar ini bisa tidak berhenti, ketika praktek yang sudah dilakukan warga belajar direfleksikannya kembali, diteorikan kembali, dan seterusnya. Berdasarkan proses seperti ini, tahapan yang bisa dianggap penting adalah proses refleksi, karena dengan melakukan itu pengalaman kongkrit akan berguna sebagai proses belajar, bukan sekedar pengalaman hidup. Dengan kemampuan merefleksi, belajar sepanjang hayat bagi orang dewasa dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di ruangan pelatihan.

P = Pengalaman di masa lalu, atau dihadirkan pada saat kegiatan belajar.
RA = Refleksi dan Analisa terhadap pengalaman
G = Generalisasi atau penyimpulan hasil analisa.
A = Aksi, atau proses mempraktekkan pengetahuan baru.

Siklus kegiatan belajar yang sepanjang hayat, dapat dilihat sebagai tahap, berdasarkan tujuan antara yang ingin dicapai sebelum mencapai tujuan belajar yang utama. Pengalaman yang dihadirkan pada tujuan antara yang pertama (P1), diproses melalui kegiatan Refleksi dan Analisa (RA1), dan menghasilkan kesimpulan yang berupa pengetahuan baru (G1). Setelah dipraktekkan (A1), akan menghasilkan pengalaman yang baru/kedua (P2), dan seterusnya hingga memunculkan pengalaman akhir yang merupakan kemampuan yang diinginkan pada tujuan belajar.

Permainan untuk Anak di Lokasi Pengungsian

2010-10-29T19:10:00.003+07:00

Permainan yang sangat dinamis ini membutuhkan kecepatan dan kelincahan gerak anak. Selain berupa permainan fisik, jika diteruskan diskusinya, dapat digunakan untuk membantu anak memahami pentingnya kebersihan/melawan kuman. Cara yang disarankan, adalah cara paling gampang, mencuci tangan.

Permainan ini pada dasarnya mirip dengan berbagai permainan tentang kucing-kucingan. Ada anak yang berperan sebagai "kucing", dan ada yang berperan sebagai "tikus" yang harus ditangkap. Kemudian dibutuhkan sekelompok anak yang membentuk lingkaran, dan membantu si "tikus" lolos dari terkaman "kucing".

Permainan diawali dengan adanya seorang anak yang menjadi Kuman dan seorang anak lainnya berperan sebagai Eka. Anak-anak lainnya berpegangan tangan, terentang membentuk lingkaran sebagai Air Sabun. Berbeda dari permainan Kucing & Tikus yang biasa, anak-anak yang membentuk lingkaran tidak boleh menghalangi Kuman mengejar Eka ke dalam lingkaran. Tugas Kuman adalah menangkap Eka, dan tugas Eka adalah menghindar dari Kuman. Eka dapat berlari ke dalam ataupun ke luar lingkaran.

Secara umum, aturan permainannya adalah sebagai berikut:

Anak yang berperan sebagai Kuman harus menangkap anak lainnya yang berperan sebagai Eka. Eka boleh masuk ke dalam lingkaran, dan/atau memancing Kuman masuk ke dalam lingkaran. Jika Kuman ikut masuk dan terjebak dalam lingkaran air sabun, Eka harus meneriakkan kata "GOSOK!", segera keluar dari lingkaran, dan para pemain yang menjadi lingkaran air sabun mulai berhitung hingga hitungan ke 20 sambil mengecilkan ruang gerak Kuman, memaksanya berada dalam lingkaran. Jika Kuman tidak berhasil meloloskan diri dari lingkaran dalam hitungan 20, maka Kuman akan kalah (Eka menang terhadap Kuman).
Sebaliknya, jika Eka berada di luar lingkaran, Kuman dapat mulai berhitung hingga 20, sambil berusaha menangkap/menyentuh Eka. Jika Eka masih berada di luar lingkaran pada hitungan ke 20, dan belum tertangkap, Kuman dapat menambah jumlahnya dengan merekrut anak lain yang menjadi lingkaran. Eka akan menghadapi lebih banyak Kuman (karena tidak berhasil "menggosok" Kuman ke dalam lingkaran air sabun).
Jika Eka tertangkap oleh Kuman (baik di luar atau di dalam lingkaran sebelum hitungan ke 20) maka peran mereka bertukar. Anak yang tadinya menjadi Eka (dikejar) berganti menjadi Kuman (mengejar) dan sebaliknya.
Jika terdapat lebih dari satu Kuman ketika Eka tertangkap, maka Kuman yang berhasil menangkap Eka berubah menjadi pagar lingkaran. Kuman lainnya berubah menjadi Eka (pada kasus seperti ini, jumlah Eka dapat lebih dari satu). Eka yang tertangkap berganti peran menjadi Kuman, dan harus mengejar 'Eka-eka' lainnya.

Dalam proses diskusi, anak-anak dapat difasilitasi untuk menyimpulkan, bahwa:

Kuman dapat berada di mana saja. Setiap kali kita mencuci tangan, jumlah kuman yang menempel pada tangan kita akan berkurang. Jika kita hanya menggosok tangan sebentar (kurang dari 20 detik) ketika mencuci tangan, maka kuman-kuman yang menempel belum tentu hilang.

Jika kita rajin mencuci tangan dengan sabun, maka kita bisa menghindari kuman.

Permainan yang dimodifikasi dari permainan tradisional rakyat Aceh ini, menyisipkan pesan yang berhubungan dengan perlunya mencuci tangan ke dalam aturan permainan. Di lokasi pengungsian, semoga permainan seperti ini mengalihkan trauma mereka dari bencana yang sedang terjadi.

*Sumber dari permainan tradisional Aceh, Rimeung Ngon Kameng. Disadur dari Kumpulan Modul Kegiatan Cuci Tangan untuk Anak Setingkat Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh: Save the Children, didukung oleh USAID.

Nasib Pendidikan Nonformal-Informal

2010-10-28T13:42:00.001+07:00

Perubahan Landasan Hukum PNFI
Dalam UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas yang lama, jalur pendidikan terdiri dari 2 jalur, jalur sekolah dan luar sekolah. Jalur sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sedangkan jalur luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, tanpa harus berjenjang dan berkelanjutan.

Paska reformasi, lahirlah UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, yang merupakan pengganti bagi UU No. 2/1989. Terjadi sedikit perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur, menjadi 3 jalur: Formal, Nonformal, dan Informal. Jalur pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan UU Sisdiknas yang baru tersebut, pendidikan nonformal di Indonesia diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu berfungsi juga dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hal ini lalu seringkali diterjemahkan sebagai sekolah bagi warga miskin yang tak mampu mengakses sekolah formal, sehingga warga belajar PNF seringkali adalah anak-anak usia sekolah.

Berbeda dengan UU Sisdiknas lama, yang dengan jelas menyebut pendidikan nonformal tidak harus terstruktur dan berjenjang, dan juga tidak menyebut kesetaraan dengan pendidikan formal. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.

Sedangkan pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang hasilnya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam UU Sisdiknas yang lama, pendidikan informal termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah.

Implementasi Pendidikan Nonformal/Informal
Dalam implementasinya, sistem pendidikan nonformal dan informal disatukan dalam satu Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. Direktorat ini memiliki visi Terwujudnya manusia Indonesia pembelajar sepanjang hayat, dan dijabarkan dalam 7 misi utama:

Program pendidikan anak usia dini (PAUD) bermutu yang mampu "melejitkan" kecerdasan anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta melaksanakan pelayanan dengan jangkauan sasaran yang semakin meluas, merata, dan berkeadilan.
Program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, dan lanjutan) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan peringkat IPM.
Program pendidikan kesetaraan bermutu dan relevan yang mampu meningkatkan kecakapan hidup, termasuk kesiapan kerja, produktivitas dan kemandirian peserta didik, serta dalam rangka mendukung keberhasilan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan menengah nonformal.
Kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (PKH) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
Terwujud pendidikan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, traficking, dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
Masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi peningkatan produktivitas mereka.
Terwujud peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi agar mampu menjangkau sasaran yang semakin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.

Pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, juga dikutip kembali dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal juga terikat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Selain itu sistem pendidikan nonformal kita juga harus mengikuti aturan akreditasi, dengan adanya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 ayat 25).

Berdasarkan aturan di atas, pendidikan nonformal di Indonesia, yang dalam istilah lainnya disebut Non-Formal Education (NFE), harus mengikuti standarisasi dan pemformalan sistem, baik dalam isi, proses, maupun hasil. Tak heran jika kemudian KTSP dan Ujian Nasional juga diberlakukan bagi pendidikan nonformal, meski dalam UU hanya menyebut dapat dihargai sama dengan pendidikan formal jika mengikuti ujian tertentu.

Interpretasi UU itu menyiratkan bahwa pemegang ijazah Paket A, B, dan C seharusnya tidak harus setara dengan lulusan SD, SMP, dan SMA. Tetapi jika warga belajarnya ingin setara dengan jalur formal, maka mereka diwajibkan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan. Terasa sebagai sebuah pilihan bagi warga belajarnya, tetapi dalam prakteknya seolah menjadi kewajiban bahwa lulusan Paket A, B, dan C, HARUS setara dengan SD, SMP, dan SMA.

Tetapi dalam Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Pemerintah. Satuan pendidikan nonformal kesetaraan adalah penyelenggara pendidikan kesetaraan, mencakup Kelompok Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan satuan pendidikan sejenis lainnya.

Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK Paket A meliputi (1) Bahasa Indonesia, (2) Matematika, (3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (4) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan (5) Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu ujian nasional Paket B yang meliputi (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, (4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan (6) Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata ujian untuk Paket C-IPS yang setara dengan SMA-IPS meliputi (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, (4) Ekonomi, (5) Geografi, (6) Sosiologi, dan (7) Pendidikan Kewarganegaraan/Tata Negara. Untuk Paket C-IPA yang meliputi (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, (4) Biologi, (5) Fisika, (6) Kimia, dan (7) Pendidikan Kewarganegaraan.

Persyaratan peserta UNPK bagi peserta didik Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah:

terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan;
memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau nonformal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
untuk Paket B dan Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UNPK yang berusia 25 tahun atau lebih.
Khusus untuk peserta UNPK Program Paket C yang berasal dari Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin memiliki dokumen yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut.

Persyaratan peserta UNPK bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal kesetaraan adalah:

terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan;
memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;

Persyaratan peserta UNPK bagi peserta didik yang belajar secara mandiri adalah:

terdaftar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan atau pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun.
pengecualian terhadap ayat (4) huruf b dapat diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan IQ 130 ke atas yang dinyatakan oleh lembaga yang disetujui BSNP.

Memperhatikan peraturan ini, maka tak aneh pula jika keberadaan Pendidikan Nonformal, terutama program kesetaraan, semakin terdesak oleh paradigma pendidikan formal yang serba akademik. Visi tentang pendidikan nonformal sebagai pendidikan sepanjang hayat, dan mengembangkan potensi dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, mendadak lenyap. Ini didorong juga oleh rekrutmen tutor pendidikan kesetaraan yang banyak diambil dari guru sekolah formal.

Lingkaran setan ini harus bisa diakhiri, paling tidak dimulai dengan kaji uang penerapan PNFI di Indonesia, lalu mengajukan perubahan kebijakan yang simpang siur. Lembaga P2PNFI sebagai Pusat Pengembangan PNFI, yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal di wilayah kerjanya dapat secara aktif membuat kajian dan mengadvokasikan perubahan mendasar, secara bertahap. Isu bahwa program kesetaraan akan diambil alih oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, mungkin bisa menjadi awal bagi PNFI untuk menemukan kembali jati dirinya.

PNFI, Mewujudkan Pembelajar Sepanjang Hayat

2010-10-03T20:52:00.001+07:00

Demi pemerataan pendidikan nasional, menurut UU Sisdiknas ada beberapa jalur pendidikan yang bisa ditempuh. Setelah reformasi terjadi sedikit perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur, sekolah dan luar sekolah, menjadi 3 jalur: formal, nonformal, dan informal – (pasal 13). Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal (keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannyapun tidak diatur secara ketat. Tetapi dalam prakteknya, sistem pendidikan nonformal dan informal disatukan dalam satu Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) di bawah Kementrian Pendidikan Nasional.

Jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan: umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15).
Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 16). Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajad (pasal 17 ayat 1 dan 2). Itulah kenapa istilah SLTP harus berganti kembali menjadi SMP.

Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak usia 0-6 tahun diselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 28 dan penjelasannya). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, raudatul athfal, dan bentuk lain yang sejenis), nonformal (kelompok bermain, taman/panti penitipan anak) dan/atau informal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Setelah menempuh jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, serta berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajad (pasal 18).

Sementara itu pendidikan nonformal di Indonesia diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu berfungsi juga dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (pasal 26 ayat 1 dan 2).

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 ayat 3).

Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan (pasal 26 ayat 6).

Sedangkan pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yang hasilnya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27).

Paradigma Nonformal tapi Sok Formal

Entah bagaimana asal usulnya, pendidikan nonformal di Indonesia, yang dalam istilah lainnya disebut Non-Formal Education (NFE), justru terjebak dalam standarisasi dan pemformalan sistem, baik dalam isi maupun proses. Berdasarkan prioritas program Pendidikan Nonformal dan Informal di Indonesia, paling tidak mencakut 6 program:

Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan Keaksaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Pengarusutamaan Gender
Pengembangan budaya baca

Dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal dijelaskan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat 3). Pendidikan Nonformal juga terikat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan (Pasal 1 ayat 24).

Selain itu sistem pendidikan nonformal kita juga harus mengikuti aturan akreditasi, dengan adanya Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 ayat 25).

Dalam kasus pendidikan kursus dan pelatihan yang memfokuskan pada pendidikan keterampilan, akreditasi lembaga penyelenggara kursus atau kepelatihan ini masih masuk akal, karena kemudian melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini industri atau pasar. Jika seseorang membuka usaha baru, atau melamar pekerjaan, maka sertifikat yang didapatnya dari pendidikan kekursusan atau kepelatihan tersebut berguna sebagai bukti keterampilannya.

Yang agak aneh adalah dalam hal pendidikan kesetaraan, karena semua standar isi dan proses mengacu pada pendidikan formal, termasuk dalam implementasi KTSP. Dokumen perundang-undangan yang mengaturnya adalah Permendiknas No. 14/2007 tentang Standar Isi Paket A, Paket B, dan Paket C, dan Permendiknas No. 3/2008 tentang Standar Proses Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Jadi apa sebenarnya paradigma pendidikan nonformal di Indonesia? Sebagai pebandingan, dalam sebuah jurnal dari Philipina, berjudul Evolving Paradigms in Nonformal Education: A Synthesis and A Research: Bases for a Curriculum in Master in Nonformal Education, dijelaskan sekilas mengenai perkembangan paradigma pendidikan nonformal:

Alternative philosophy characterized as appropriate and autonomous as well as advanced and accelerated. Appropriate objectives and goals accentuate congruence to the learner’s realization of needs. Autonomous goals and objectives should respect and consider the individuality of the learner, so that all intentions must emanate from the individual himself. Realization of such intents will be translated into a satisfying reality. Such condition enables the learner to be responsive and motivated to continuously go through the designed Nonformal Education learning system.

Through the application of appropriate alternative learning system, the acquisition of objectives and the realization of the goals can be accelerated, thus learners’ satisfaction is attained. Autonomous goals can be elevated from simple to advanced, upon consideration and application of alternative mode of action.

Paradigma yang bersifat filosofis ini menekankan pada kemandirian warga belajar, baik dalam menentukan tujuan belajarnya, maupun dalam menentukan prosesnya. Orientasi belajarnya sangat menekankan pada kebutuhan kehidupan sehari-hari. Akselerasi pencapaian tujuan belajar warga belajar, dapat dilakukan melalui sistem pendidikan nonformal yang dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan karakteristik warga belajar, difasilitasi oleh para pelaku dan pengelola pendidikan nonformal.

Filosofi ini kemudian ditopang oleh empat pilar mendasar yang menjadi tujuan atau orientasi pendidikan nonformal, yaitu

Learning to learn focuses in a combination of a broad general knowledge with the opportunity to work-in-depth on a small number of subjects.

Learning to do pertains to the acquisition not only of an occupational skill but also, more broadly, the competence to deal with many situations and work in teams.

Learning to live together deals on the development of an understanding of other people and appreciation of interdependence in a spirit of respect for the values of pluralism, mutual understanding and peace.

Learning to be is the development of one’s personality and ability to act with ever greater autonomy, judgment, and personal responsibility.

Dalam jurnal tersebut, Director Edicio de La Torre (2004) of Education for Life in the Philippines, menyatakan bahwa standard dan struktur implementasi pendidikan nonformal di lapangan, harus mengacu dan konsisten dengan filosofi di atas. Standard dapat mengacu pada set kriteria yang digunakan sebagai dasar pengukuran pencapaian suatu keterampilan tertentu. Ukurannya sangat tergantung pada kondisi dan situasi dimana masyarakat berada, terkait isu kawasan, dan sistem sosialnya.

Ini mengindikasikan bahwa standar PNFI tidak bisa dikembangkan secara nasional, mengingat kondisi masyarakat kita yang sangat beragam. Standar dapat dikembangkan berdasarkan sifat kawasan dimana masyarakat berada. Dalam hal ini Direktorat Jenderal PNFI sudah mengisyaratkan adanya pengkajian yang khusus untuk berbagai jenis kawasan, misalnya kawasan pegunungan, pesisir, dan perkotaan. Perbedaan ini akan mewarnai tema-tema dan jenis keterampilan yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran di lingkungan PNFI.

Persoalannya, pada saat hasil pembelajaran PNFI ini akan disetarakan dengan hasil pendidikan formal, terutama terkait jenjang pendidikan. Bahwa angka kelulusan pendidikan dasar merupakan target formal dalam sistem pendidikan nasional kita, kemudian membebankan sistem PNFI untuk mencapai standard yang sama dengan pencapaian pendidikan formal. Meskipun pengelolaan pendidikan kesetaraan, sebentar lagi akan dikembalikan pada Direktorat Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pendidikan Menengah, tetapi pada pelaksanaan di lapangan tetap di bawah pengelolaan para pelaku PNFI.

Ini akan menimbulkan kekacauan tersendiri, mengingat para pelaku PNFI di lapangan, dalam waktu yang bersamaan, harus berganti paradigma dari sistem pendidikan formal ke pendidikan nonformal. Bukan tugas yang ringan mengingat dampaknya pada penggunaan pendekatan, metode, dan proses belajar yang berbeda pula.

Bayangkan, dalam konteks pendidikan nonformal, tidak ada "guru" yang secara sistematis dikelola dan dibiayai oleh negara. Mereka adalah para tutor atau fasilitator yang bisa berlatar pendidikan apa saja, dan terkadang sukarela, atau bersifat pengabdian. Alasannya menjadi tutor bisa karena "daripada menganggur di desa". Karena tuntutan standarisasi pendidikan formal, mereka harus dilatih mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), untuk dipraktekkan di kelompok belajar, atau di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Ini karena standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal mengunakan standard yang sama seperti yang digunakan di lingkungan pendidikan formal.

Cita-cita besar PNFI, yang ingin Mewujudkan Pembelajar Sepanjang Hayat, sebaiknya kembali ke paradigma nonformal yang seutuhnya. Konsistensi ini sangat perlu, karena sistem pendidikan nonformal, tidak bisa dipandang sebagai "tempat sampah", tempat dimana kegagalan sistem pendidikan formal menyediakan layanan pendidikan, dilimpahkan begitu saja kepada lingkungan PNFI, tetapi tidak menyediakan sarana dan prasarana yang setimpal. Mewujudkan masyarakat pembelajar, adalah membekali mereka dengan kemampuan Learning to Learn, Learning To Do, Learning to Live Together, dan Learning to Be.

Pendidikan nonformal ada baiknya juga mulai mengkaji penyiapan warga belajar, masyarakat pada umumnya dalam hal menghadapi tantangan pendidikan di Abad 21. Dalam berbagai deklarasi yang terus diperbarui, sejak tahun 1982 (Deklarasi Grunwald - UNESCO) sudah diprediksi bahwa masyarakat dunia akan membutuhkan kemampuan menggali informasi dan mengolahnya, sehingga dapat memahaminya secara komprehensif dan menggunakannya secara produktif.

Duabelas rekomendasi dihasilkan, berdasarkan empat ruang lingkup program yang masih relevan hingga saat ini, yaitu; (1) Pengembangan pendidikan media di semua tingkatan pendidikan; (2) Peningkatan kapasitas guru dan awareness para pihak di lingkungan sosial masyarakat, (3) Penelitian dan diseminasi hasilnya; serta (4) Kerjasama di tingkat internasional dalam implementasinya. Rekomendasi ini dihasilkan dalam The Paris Agenda—12 Recommendations for Media Education.

Ini baru salah satu tantangan yang perlu dihadapi masyarakat di dunia nyata. Sementara, peningkatan kemampuan ini akan terus bersaing dengan perkembangan teknologi yang semakin gencar memaksa perubahan perilaku masyarakat. Program-program keaksaraan di tingkat masyarakat, sebaiknya mulai mengadopsi kebutuhan global ini, daripada sekedar berkejar-kejaran dengan standar pendidikan formal yang jelas akan sulit dipenuhi dengan sarana dan prasarana yang tidak merata.

Pendidikan Kritis, dalam Transformative Learning

2010-09-07T12:43:00.000+07:00

Transformative Teaching Methods

View more presentations from drloveccsu.

Transformative learning, memang lebih merepotkan. Pembelajaran model ini mengharuskan si fasilitator, dalam hal ini akan berperan lebih banyak sebagai mediator belajar, memahami lebih komprehensif isu-isu apa yang berkembang di wilayah pembelajaran. Belum lagi harus menyadari kaitannya dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena globalisasi sudah mengikat semua kehidupan hingga ke pelosok.

Jika kita bicara masyarakat secara umum, bukan anak-anak di sekolahan dari TK hingga PT, Pendidikan kritis mempunyai akar/dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial/tranformasi kondisi sosial politik dari kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter. Dimensi filosofis berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan terkait dengan pendidikan sebagai praktek pembebasan dan dimensi praktis pemberdayaan manusia/individu/peserta didik melalui konsep Conscientization (pewujudan kesadaran kritis/the coming to critical consciousness). Karenanya muncul pula istilah Transformative Learning ini.

Konsentisasi akan membawa pada pendidikan yang membebaskan yang berfokus pada pengembangan kesadaran kritis melalui pemahaman hubungan antara masalah individu dan pengalaman dengan konteks sosial dimana individu itu berada, untuk itu langkah praksis penting untuk dilakukan sebagai pendekatan reflektif atas tindakan yang melibatkan siklus teori, aplikasi, evaluasi, refleksi dan kemudian kembali lagi pada teori. Siklus tersebut akan mendorong kesadaran kritis manusia akan diri dan lingkungannya.

Untuk menjadikan peserta didik/siswa aktif dalam pemerolehan pengetahuan, maka strategi dan metode yang digunakan adalah menghadapkan siswa dengan masalah yang dialaminya melalui Problem posing education atau pendidikan hadap masalah dimana education as the process of transferring information, and embraces a view of education as consisting of acts of cognition that take place through dialogue. Students and teachers become critical co-investigators in dialogue with each other. Dalam kondisi ini tidak ada satu pihak mengajar yang lain, tetapi semua pihak belajar: Men teach each other, mediated by the world, by the cognizable objects which in banking education are ‘owned’ by the teacher”.

Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana pula mengukur keberhasilan pendidikan seperti ini? Tidak seperti sekolah formal, pendidikan seperti ini biasanya tidak mengukur angka-angka, atau rating, tetapi melihat bagaimana mereka (warga belajar) mampu merespon permasalahan di masyarakat, setelah mendapat pengetahuan tertentu. Dalam proses belajarnya, warga belajar senantiasa dipantau, dinilai, dan langsung mendapat umpan balik. Tentu saja tidak mungkin dilakukan dalam setting yang massal layaknya pendidikan formal.

Ada 3 komponen utama dalam Transformative Learning, seperti yang terdapat pada presentasi di atas:

Pertanyaan Inti, Tujuan Belajar, Penilaian. Pertanyaan Inti, adalah semacam pertanyaan penelitian, sesuatu yang harus bisa dijawab setelah kita mempelajari sesuatu. Tujuan Belajar, merupakan ujung dari proses pembelajaran yang diinginkan. Kalau Pertanyaan inti adalah pangkalnya, maka Tujuan ini adalah ujungnya. Penilaian, tidak seperti ujian, tetapi memantau proses pembelajaran. Ia bisa dilakukan di sepanjang proses, tidak harus menunggu di akhir proses.

Pendidikan semacam ini, yang menempatkan warga belajar seolah para ahli sosial, sosiolog, budayawan, aktivis di komunitas, atau seorang ekolog, akan memberdayakan. Berdaya, dalam arti mampu memahami konteks hidupnya, tidak terbatas hanya pada teori di buku atau di media massa, tetapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang dipelajari, adalah bekalnya menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Bukan teori tentang kehidupan yang akan dijalaninya.

Mari, Revolusi Pendidikan Kita

2010-06-15T16:53:00.003+07:00

Lagi, Sir Ken Robinson membuat saya terkesima. Setelah presentasinya 4 tahun yang lalu bicara tentang bagaimana sistem sekolah berpotensi membunuh kreativitas anak, kali ini ia tampil lagi dengan topik yang tak kalah kontroversial, Bring on the learning revolution!

Buat saya, pemikiran Sir Ken Robinson ini mirip dengan Ivan Illich, dalam bukunya yang menjadi salah satu favorit saya, Deschooling Society. Ia membuka presentasi menarik ini dengan menyatakan, bahwa banyak sekali orang yang kehilangan kesempatan menemukan potensi dirinya, hanya karena sekolah selalu dipandang yang terbaik.

Berikut adalah kutipan pembuka presentasi Sir Ken Robinson, setelah pengantar yang lucu soal videonya di TED.com yang diunduh jutaan kali:

Al Gore spoke at the TED Conference I spoke at four years ago and talked about the climate crisis. And I referenced that at the end of my last talk. So I want to pick up from there because I only had 18 minutes, frankly. So, as I was saying...

But I believe there's a second climate crisis, which is as severe, which has the same origins, and that we have to deal with with the same urgency. And I mean by this -- and you may say, by the way, "Look, I'm good. I have one climate crisis; I don't really need the second one." But this is a crisis of, not natural resources, though I believe that's true, but a crisis of human resources.

I believe, fundamentally, as many speakers have said during the past few days, that we make very poor use of our talents. Very many people go through their whole lives having no real sense of what their talents may be, or if they have any to speak of. I meet all kinds of people who don't think they're really good at anything.

I meet all kinds of people who don't enjoy what they do. They simply go through their lives getting on with it. They get no great pleasure from what they do. They endure it, rather than enjoy it, and wait for the weekend. But I also meet people who love what they do and couldn't imagine doing anything else. If you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about. Because it isn't what they do, it's who they are.

Ini yang perlu kita perhatikan juga dalam pendidikan kita. Ada persoalan besar dengan mengarahkan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tapi hanya dari sisi materi. Pendidikan ibarat pabrik yang ingin memproduksi manusia super canggih, mampu melakukan banyak hal dengan harga murah. Bahkan seperti kritik Sir Ken Robinson dalam presentasi ini, ada pandangan seolah Pendidikan Tinggi telah dimulai sejak TK. Padahal tidak sama sekali.

Anak berusia 3 tahun, tidak berarti usianya adalah setengah dari 6 tahun. Anak 3 tahun ya seperti anak 3 tahun dengan segala keceriaannya. Anak 3 tahun tidak bisa dipaksa untuk belajar sesuatu yang di luar fitrahnya sebagai anak-anak.

Kalau Sir Ken Robinson menyuarakan revolusi pendidikan, saya setuju hal ini pantas berlaku di sistem kita. Pertanyaannya mungkin, Revolusi seperti apa? Perubahan seperti apalagi yang perlu dilakukan, bukankah perubahan sudah banyak?

Revolusi yang perlu dilakukan, adalah di tataran paradigma. Mengubah kurikulum hanyalah hal teknis, tetapi perubahan secara paradigmatis dalam kurikulum tersebut, tidak terinternalisasi dengan baik oleh para pelakunya. Bahkan ada kecenderungan, kebijakan pemerintah seakan bertentangan dengan paradigma kurikulum yang telah diubah. Ketidakkonsistenan ini adalah penyebab kebingungan di kalangan pelaku dan penyelenggara pendidikan.

Akhirnya, jalan pintas adalah solusi. Belakangan, gagasan RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ternyata diduga melakukan tindak korupsi. Padahal gagasan ini maunya melahirkan siswa-siswa super cerdas, dengan menafikan pemerataan kualitas pendidikan yang masih menyedihkan. Akankah pendidikan kita terus-terusan dirundung kebingungan?

Sekolah Membunuh Kreativitas

2010-05-11T10:46:00.003+07:00

Sekolah telah membunuh kreativitas, menurut Sir Ken Robinson dalam presentasi di atas. Bagaimana mungkin? Semua hanya gara-gara salah paham, dan salah urus. Dalam satu kasus menarik yang diangkat oleh Ken, adalah seorang penari, koreografer terkenal bernama Gillian Lynne. Berikut adalah transkrip pemaparan Ken.

I'm doing a new book at the moment called "Epiphany," which is based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. It's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who maybe most people have never heard of, she's called Gillian Lynne, have you heard of her? Some have.

She's a choreographer and everybody knows her work. She did "Cats," and "Phantom of the Opera." She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet, in England, as you can see. Anyway, Gillian and I had lunch one day and I said, "Gillian, how'd you get to be a dancer?" And she said it was interesting, when she was at school, she was really hopeless. And the school, in the '30s, wrote to her parents and said, "We think Gillian has a learning disorder." She couldn't concentrate, she was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you? But this was the 1930s, and ADHD hadn't been invented at this point. It wasn't an available condition. (Laughter) People weren't aware they could have that.

Anyway, she went to see this specialist. So, this oak-paneled room, and she was there with her mother, and she was led and sat on a chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it -- because she was disturbing people, her homework was always late, and so on, little kid of eight -- in the end, the doctor went and sat next to Gillian and said, "Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me, and I need to speak to her privately."

He said, "Wait here, we'll be back, we won't be very long." and they went and left her. But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out the room, he said to her mother, "Just stand and watch her." And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes and he turned to her mother and said, "Mrs. Lynne, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school."

Ya, anak itu pernah disangka mengalami kelainan. Kesalahpahaman semacam ini sering terjadi, dan melahirkan orang-orang yang stress di kemudian hari. Kesalahpaham mendidik bakat-bakat terpendam, menjurus pada salah urus, dan akhirnya bukan saja mematikan bakatnya, tetapi membuatnya hidup di alam yang tak nyata.

Pendidikan, harus mampu menjadikan manusia seutuhnya. Terdengar utopis? Mungkin iya. Tapi tidak mustahil. Jane Vella, ahli dalam pendidikan orang dewasa, dan pendidikan melalui dialog (dialogue education), menempatkan need assessment sebagai prinsip pertama dalam pendidikan orang dewasa. Prinsip ini menyatakan bahwa, pendidikan yang dialami pembelajar, seharusnya berbasis pada apa yang ia butuhkan, karena potensi yang sudah dimilikinya. Pendidikan inklusif, tidak menyeragamkan pembelajar, itulah intinya.

Dalam prinsip yang lain, adalah persoalan kontrol. Pembelajar seharusnya memiliki keleluasaan memilih, menentukan apa yang ingin dipelajarinya, tentu dengan bimbingan. Faktanya, pendidikan kita adalah bentuk dari "jual dedet", kalau kata orang Sunda, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah "jual paksa". Siswa hanya menerima dengan pasrah, apapun yang diberikan sekolah. Sekolah yang menentukan mana yang penting, dan ini teraplikasi pada sistem UN yang mengujikan beberapa pelajaran yang menurut Pemerintah, itulah yang paling penting.

Lalu apa yang akan terjadi dengan anak-anak berbakat seperti Gillian Lynne? Kalau ada anak dengan bakat seperti Gillian Lynne itu, maka ia (mungkin) tidak akan pernah lulus UN. Kalaupun bisa lulus, bisa dibayangkan tekanan yang harus ia alami karena harus belajar mata pelajaran yang bukan bidangnya. Kemana anak-anak seperti itu akan berujung?

Semoga bukan di rumah tahanan, atau perawatan keterbelakangan mental.
Berikut adalah vesi lain dari presentasi Ken Robinson ini.