Pendidikan Alternatif

Walikota Jangan Ragu Menerapkan Sistem Rayon di PPDB 2014

2014-06-23T14:41:00.001+07:00

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung tahun 2014 akan segera dilaksanakan kurang dari dua minggu lagi, namun sampai saat ini aturan untuk melaksanakan proses ini masih belum terbit. Walikota Bandung, pejabat yang seharusnya mengesahkan Perwal PPDB, menjanjikan perwal ini akan terbit sebelum akhir minggu ini (PR, 19 Juni 2014). Salah satu keragu-raguan dari Walikota untuk segera menerbitkan aturan PPDB adalah masih belum sempurnanya pembagian wilayah sekolah.

Berdasarkan draft Perwal PPDB yang diterima oleh KPKB, pembagian wilayah sekolah pada awalnya berdasarkan kecamatan. Dalam perkembangannya, pembagian sekolah ini menimbulkan permasalahan, yaitu tidak terakomodasinya calon siswa yang dekat dengan suatu sekolah namun berada di wilayah kecamatan yang berbeda. Oleh karena itu, muncul usulan untuk menggunakan patokan jarak, yaitu radius wilayah dari suatu sekolah sebagai rujukan utama dalam menentukan pembagian wilayah sekolah.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menilai pembagian wilayah sekolah berdasarkan kecamatan sudah cukup baik dan realistis untuk dilaksanakan. Dengan menggunakan data penduduk berdasarkan usia yang dikeluarkan oleh BPS, KPKB menemukan pembagian wilayah (rayon) sekolah sudah cukup merata. Untuk SMA misalnya, setiap sekolah di masing-masing wilayah harus menampung rata-rata 600 calon siswa, terkecuali di sekolah-sekolah di wilayah D yang melingkupi Kecamatan Sumur Bandung dan Bandung Wetan yang hanya perlu menampung rata-rata 120 calon siswa.

Bila dipaksakan untuk merubah pembagian wilayah ini berdasarkan radius, dikhawatirkan proses rayonisasi ini menjadi terganggu. Karena batasan wilayah dengan menggunakan radius lebih tidak jelas dibandingkan dengan batasan berdasarkan administrasi kewilayahan. Apalagi tidak ada patokan yang pasti berapa radius yang paling ideal untuk menetapkan pengelompokkan sekolah. KPKB menyarakan agar pendekatan radius hanya digunakan sebagai komplemen terhadap pembagian berdasarkan kecamatan.

Perlu diakui pembagian wilayah berdasarkan kecamatan tidak akan memuaskan semua pihak, terutama para calon siswa yang tinggal diluar wilayah dimana sekolah-sekolah unggulan (favorit) berada. Para calon siswa yang telah mengincar sekolah-sekolah unggulan menjadi was-was tidak diterima karena mereka akan terkalahkan oleh calon siswa yang berdomisili di dekat sekolah unggulan.

Namun di satu sisi, pembagian wilayah seperti ini memberikan peluang yang lebih besar kepada calon siswa, terutama dari kalangan yang tidak memiliki prestasi akademis tinggi untuk mengakses sekolah-sekolah unggulan. Mereka ini terutama berasal dari masyarakat tidak mampu. Selama ini mereka cenderung bersekolah jauh dari rumah karena mereka tidak mampu menembus passing grade dari sekolah-sekolah unggulan di dekat rumah.

Penerapan sistem rayon dirasakan memberi rasa keadilan yang lebih kepada masyarakat dibandingkan sistem sebelumnya. Oleh karena itu , walikota seharusnya tidak ragu untuk menerapkan sistem ini. KPKB percaya Walikota Bandung masih memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini memiliki kesulitan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik di sekolah-sekolah unggulan.

Bandung, 19 Juni 2014

Koalisi Pendidikan Kota Bandung

Dwi Subawanto

Ben Satriatna

Diskusi publik pendidikan lewat Twitter

2013-12-08T17:04:00.000+07:00

Setiap pekan, di hari Minggu, ada diskusi tentang pendidikan yang dilakukan lewat Twitter. Diinisiasi oleh Bincang Edukasi, di akun Twitter @bincangeduksi dan hashtag #twitedu. Beragam topik dibahas di sana setiap pekan, Kalau Anda pengguna Twitter, silakan pantau percakapannya setiap pekan. Pekan ini, 8 Desember 2013, #twitedu membicarakan hasil survei PISA 2012 yang menggambarkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

Tweet tentang "#twitedu"

Jelang PPDB 2013: Sekolah Dilarang Lakukan Tes Calistung pada Calon Murid SD

2013-05-28T09:45:00.002+07:00

TRIBUNNEWS.COM - Pihak sekolah diminta menaati aturan untuk tak melakukan tes membaca, menulis dan berhitung (calistung) pada calon murid kelas satu SD. Tes tersebut dikhawatirkan akan membuat anak stres, dan fobia pada sekolah. Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI, Ipah Saripah, mengatakan aturan ini berlaku untuk sekolah mana pun, baik negeri maupun swasta.

"Semua anak berkesempatan sekolah tanpa harus diseleksi lebih dulu. Jadi tes-tes calistung pada saat penerimaan tidak boleh dilakukan," katanya pada acara syukuran kelulusan S1 Pendidikan Anak Usia Dini di Komplek Sekolah Santo Aloysius Yayasan Mardiwijana Bandung-Satya Winaya Jalan Trunojoyo, Selasa (30/4/2013).

Namun ia mengakui, ada saja sekolah yang menerapkan tes calistung seperti itu dengan alasan kuota yang terbatas. Namun hal tersebut tetap tak bisa dibenarkan karena akan membuat anak menjadi down karena tesnya terlalu akademis. Kalau pun ingin melakukan tes semacam saringan atau seleksi, bisa dengan cara lain seperti melihat kematangan emosi anak, pengetahuan diri anak, atau melihat kemandirian anak.

"Jadi bukan tes calistung karena anak sebenarnya siap belajar secara formal saat masuk SD. Di SD-lah anak diberi fondasi, bukan di taman kanak-kanak," katanya. Ia juga menambahkan, bila sekolah tetap menerapkan tes saat pendaftaran murid baru, maka akan berakibat pada anak seperti anak mogok sekolah karena ia merasa tidak mampu. Dan, kalau pun anak tersebut mampu mengikuti tes, anak akan mengalami kejenuhan di tingkat SMP/SMA. Hal serupa diungkapkan pakar pendidikan lainnya, Dr Sherly Iliana MM.

Menurutnya, terpenting saat mengikuti kegiatan di sekolah, anak-anak harus merasa bahagia. Jangan anak-anak merasa terbebani saat belajar. Bila anak-anak gembira, maka transfer ilmu dari guru kepada anak-anak juga menjadi mudah. Apa yang diberikan guru bisa diterima oleh anak-anak.

"Harus pandai mengemas, dengan cara tepat, namun visual dapat, auditori juga dapat," katanya. Larangan melakukan tes calistung bagi calon murid SD juga ditegaskan oleh Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Ende Mutaqin.

Menurutnya, aturan penerimaan peserta didik baru bagi khusus calon murid kelas satu SD adalah dari usia dan domisili. Bila seorang anak sudah berusia minimal 7 tahun, maka bisa bersekolah di SD. Dan, itu pun harus dilihat dari domisili atau tempat tinggal.

"Sekolah memprioritaskan menerima murid yang domisilinya dekat dengan sekolah, selain itu lihat usianya, apakah sudah sesuai aturan yakni minimal 7 tahun atau tidak. Seleksi bukan dari tes calistung, tidak boleh. Ada aturannya. Itu tertuang dalam aturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB," katanya. (Tribun Jabar/tif)

Pendidikan Kota Bandung 2012 Mempertahankan Prestasi Buruk

2012-12-24T11:37:00.000+07:00

Refleksi Pendidikan Kota Bandung 2012

Kebijakan pendidikan pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 harus dinamakan sebagai kebijakan yang “berjalan di tempat”. Sebutan ini pantas diberikan karena pada tahun ini tidak ada perubahan kebijakan pendidikan yang berarti. Pemerintah Kota Bandung hanya mengulang-ulang kebijakan dan program tahun-tahun sebelumnya. Termasuk mengulangi kelemahan dan pelanggaran yang sebenarnya sudah sering dikritik pada tahun-tahun sebelumnya.

Selama bertahun-tahun Pemerintah Kota Bandung telah mengabaikan amanah dari Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain secara jelas mewajibkan pemerintah daerah untuk memenuhi hak peserta didik, memenuhi hak tenaga pendidik dan kependidikan, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta memfasilitasi peran serta masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi penting, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kelompok kepentingan di bidang pendidikan.

Namun pada kenyataaannya sampai Tahun 2012 ini kita masih melihat gambaran dari kebijakan pendidikan Kota Bandung yang “jalan di tempat”, antara lain:

Pemerintah Kota Bandung telah gagal memenuhi hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Selama bertahun-tahun sampai dengan tahun 2012 ini Pemerintah Kota Bandung tidak mampu menyelesaikan masalah diskriminasi pelayanan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Masalah keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu hanya ditanggapi oleh program yang sifatnya karitatif (bantuan) semata. Pemerintah Kota Bandung tidak mampu melakukan perubahan sistem pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi akar masalah dari keterjangkauan pelayanan pendidikan di Kota Bandung.

Kota Bandung terkesan membiarkan berbagai jenis pungutan terjadi di sekolah yang membebani terutama masyarakat tidak mampu. Pemerintah Kota Bandung juga menegaskan kesenjangan pelayanan dengan terus menerus menggunakan pembagian “cluster” tanpa ada upaya pemerataan kualitas pelayanan sekolah. Pemerintah Kota Bandung juga memberikan dukungan yang lebih besar kepada sekolah peserta RSBI yang cenderung menjadi sekolah eksekutif. Terakhir, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012 ini tidak melakukan perubahan signifikan terhadap mekanisme penerimaan peserta didik baru yang nyata-nyata rentan disalahgunakan menjadi ajang transaksi uang dan politik.
Pemerintah Kota Bandung telah gagal memenuhi hak tenaga pendidik dan kependidikan.

Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan pemberian honorarium kepada guru honorer melalui mekanisne dana hibah. Kebijakan ini dapat dikatakan merupakan kebijakan pengalihan sesaat saja, karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka pemberian dana hibah hanya dapat diberikan satu kali kepada kelompok yang sama. Pada tahun depan dan seterusnya hak guru honorer untuk mendapatkan penghasilan yang memadai kembali akan menghadapi masalah karena kebijakan Pemerintah Kota Bandung justru tidak menyentuh akar masalah berupa kepastian status dari guru honorer tersebut.

Selain itu, secara terang-terangan Pemerintah Kota Bandung melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas pendidikan, sehingga mengabaikan hak tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendapatkan penghargaan terhadap prestasi kerja mereka secara obyektif.

Pemerintah Kota Bandung telah gagal melaksanakan pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel. Selama bertahun-tahun pemerintah Kota Bandung hanya beretorika tentang transparansi namun secara tidak langsung mendukung ketertutupan pengelolaan anggaran pendidikan.
Informasi mengenai pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun di sekolah maupun anggaran publik yang disalurkan melalui BOS dan anggaran di Dinas Pendidikan nyatanya sulit diakses masyarakat. Ketertutupan informasi dalam pengelolaan anggaran ini, sebagaimana di banyak sektor lain, pada akhirnya menghambat partisipasi warga dalam mengawasi agar anggaran pendidikan dikelola secara efesien dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Bandung telah gagal memfasilitasi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Selain tidak mempunyai mekanisme formal dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung malah mengacaukan kemandirian Dewan Pendidikan Kota Bandung dengan menjadikan lembaga ini sebagai pengelola dana hibah “Bawaku Sekolah”.

Dilibatkannya Dewan Pendidikan Kota Bandung dalam sebuah program pemerintah telah menimbulkan konflik kepentingan untuk “memisahkan” peran Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagai pengawas dan sekaligus pelaksana program pemerintah Kota Bandung. Bias kepentingan ini pada akhirnya merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri, karena menghambat partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan obyektif bagi peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara obyektif dan mandiri

Melihat kondisi selama Tahun 2012 tersebut, tidak dapat disalahkan jika muncul opini bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki komitmen dan kreatifitas, sehingga terjebak pada rutinitas pemenuhan kewajiban administrasi dan teknis penyelenggaraan pelayanan pendidikan semata.
Sesuatu hal yang patut disesali karena Kota Bandung mempunyai berbagai kelebihan potensi dan anggaran yang memadai untuk menjadi contoh sebuah kota yang peduli pendidikan. Rupanya semua pihak harus mengakui dan mau belajar dari beberapa kabupaten/ kota yang lebih kecil namun terbukti mempunyai terobosan kebijakan pendidikan yang berpihak pada pemenuhan hak masyarakat.

Semua permasalahan ini sudah saatnya dihentikan. Jika pemimpin Kota Bandung saat ini tidak mampu menciptakan perubahan berarti, pergantian Walikota Bandung pada Tahun 2013 harus dijadikan momentum untuk memilih seorang pemimpin yang berani melakukan terobosan kebijakan. Seorang pemimpin yang tegas dalam memilih pejabat di tingkat Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Itupun belum cukup. Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung harus menyelesaikan pekerjaan rumah untuk menyusun standar dan terobosan program pelayanan pendidikan Kota Bandung yang konkrit.

Terakhir, tahun ini adalah waktu yang tepat untuk menilai keberadaan lembaga mandiri yang berperan sebagai pengawas serta menyusun sebuah mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Demikian refleksi sekaligus harapan dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap keterjangkauan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kota Bandung.

Bandung, 24 Desember 2012
Koalisi Pendidikan Kota Bandung

KPKB Tidak Akan Berhenti

2012-09-18T07:03:00.000+07:00

Setelah melalui proses panjang, permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung akhirnya mentok di PTUN. Setelah Komisi Informasi mengabulkan semua permohonan kami, ternyata terdapat cacat hukum pada putusan KI, dan ini menyebabkan batalknya putusan KI terhadap permohonan informasi KPKB, yang diwakili tiga anggotanya.

Berawal dari laporan KPKB ke Ombudsman Juli 2011 yang lalu tentang pelaksanaan PPDB 2011/2012. "Laporan hasil pemantauan PPDB dari kami bisa jadi bahan catatan untuk investigasi bagi Ombudsman. Minimalnya Ombudsman bisa melakukan tugasnya melakukan mediasi," ujar Fridolin saat memberikan laporan di Kantor Ombudsman Jabar, Jalan PHH Mustopa (Suci) Kota Bandung, Kamis (14/7/2011).

Laporan ini ditindaklanjuti Ombudsman, bahkan sempat berencana memanggil Walikota Bandung. Hal ini tidak berlanjut, karena ada beberapa bukti yang harus diserahkan. Karena kebutuhan ini, maka KPKB lalu meminta beberapa informasi publik kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada tanggal 2 November 2012, KPKB melayangkan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Berdasarkan kebutuhan di atas, ditambah dengan persoalan lain seputar penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung selama ini, maka melalui beberapa anggota KPKB, telah diajukan permintaan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tanggal 2 Nopember 2011 mengenai:

Permohonan Informasi Publik atas nama Ben Satriatna (No. 01/2 Nopember 2011), tentang:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen RAKS dan RAPBS 2009/2010 sampai dengan 2011/2012 SMPN, SMAN dan SMKN se-kota Bandung;
Dokumen Realisasi Penggunaan AKS/APBS tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011

Permohonan Informasi Publik atas nama Zamzam Muzaki (No. 02/2 Nopember 2011), tentang:

Salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011;
Dokumen terkait proses dan hasil tender RKB dan PSB periode 2011 di Kota Bandung;
Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima DAK.

Permohonan Informasi Publik atas nama Rahadian P. Paramita (No. 3/2 Nopember 2011), tentang:

Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN yang diumumkan melalui jalur akademik, jalur akademik, dan jalur prestasi non-akademik kota Bandung;
Daftar nama peserta didik baru SD, SMP, SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2011/2012 per 30 September 2011;
Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012; (Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya menguasai informasi yang dimaksud, sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2011/2012 (SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 422/2427-Skrt/2011)).
Permohonan informasi tentang data jumlah siswa Jalur Tidak Mampu untuk SMPN, SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2011/2012.

Pada tanggal 16 November 2011, surat-surat permohonan tersebut di atas telah ditanggapi kepada masing-masing pemohon, melalui:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6861-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Rahadian P. Paramita;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6862-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Ben Satriatna;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6860-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Zamzam Muzaki;

Pada tanggal 7 Desember 2011, KPKB melalui para pemohon informasi, mengajukan keberatan kepada Walikota Bandung, selaku atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hal ini dilakukan karena permohonan Informasi Publik tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang kami minta.

Keberatan ini terpaksa dilayangkan ke Walikota, karena surat jawaban dari Disdik Kota Bandung, ditandatangani langsung oleh Kadisdik, Oji Mahroji, bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanganinya.

Hingga batas waktu yang ditetapkan, Walikota juga tidak memberi tanggapan, sehingga kami mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat. Hasil ajudikasi dalam tiga kasus, akhirnya melahirkan 3 putusan yang mengabulkan permohonan informasi dari 3 anggota KPKB.

Pihak Termohon Informasi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung yang sudah diwakili oleh atasan langsungnya Walikota Bandung, kemudian mengajukan keberatan kepada PTUN. Maka dilangsungkannlah sidang di PTUN.

Hasilnya, ketiga putusan dibatalkan oleh PTUN, masing-masing karena alasan sebagai berikut:

Kasus Ben Satriatna; dibatalkan karena terjadi kesimpangsiuran antara Majelis Komisioner pembaca putusan, dengan yang bertanda tangan dalam putusan. TIdak ditemukan penetapan pergantian majelis dari ketua Komisi Informasi Jabar (16/8/2012).
Kasus Zamzam Muzaki; dibatalkan karena terjadi kesimpangsiuran antara Majelis Komisioner pembaca putusan, dengan yang bertanda tangan dalam putusan. TIdak ditemukan penetapan pergantian majelis dari ketua Komisi Informasi Jabar (16/8/2012).
Kasus Rahadian P. Paramita; dibatalkan karena legal standing pemohon informasi dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemohon informasi. Kepentingan pemohon dianggap tidak relevan untuk memohon informasi publik (3/9/2012).

Apakah kami akan terhenti? Tidak. Ada semangat kterbukaan informasi yang diciderai, baik oleh KI Jabar maupun PTUN. Melalui Wakca Balaka, Forum Advokasi Keterbukaan Informasi, KPKB sudah merilis pernyataan.

Upaya memperjuangkan transparansi pendidikan di Kota Bandung, tetap akan dilanjutkan. Berikut beberapa hal hasil pengamatan kami terkait proses sengketa informasi ini hingga ke PTUN.

Dinas Pendidikan Kota Bandung, tidak berniat baik untuk melakukan transparansi pendidikan. Informasi daftar nama mutasi siswa yang kami yakini – dan Komisi Informasi Jabar telah memeriksanya – sebenarnya dikuasai oleh pihak Disdik tetapi tidak pernah diakui. Bahkan sampak ke PTUN, Disdik tetap tidak mengaku menguasai informasi yang kami maksud.
Sistem hirarki hukum tidak berjalan dengan baik, dan tidak melindungi warga negara. Informasi DPA dan RKA yang sudah diputus Komisi Informasi Pusat sebagai informasi terbuka, tidak diindahkan oleh Dinas Pendidikan.

Kekerasan Lagi di Sekolah, Kapan Akan Berhenti?

2012-07-26T20:34:00.000+07:00

Kekerasan, terjadi lagi. Masih dengan sebab yang sama, dengan alasan yang sama. Sesulit apakah mengubah wajah pendidikan kita dari citra kekerasan?

Kali ini, cerita datang dari SMA Seruni Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Pondok Indah. Shinta Langka, melalui akun Twitter-nya @shintwitt, Kamis lalu (26/7/2012), menarik perhatian tweeps di linimasa terkait serangkaian kicauannya. Menurut berita di vivanews.com, Nurahangkasa, selaku Guru Bidang Kurikulum Don Bosco menjelaskan, bahwa kasus dugaan kekerasan yang dilakukan murid kelas tiga terhadap siswa baru tersebut sudah dibicarakan. Para murid tersebut juga telah dipertemukan dengan orangtua murid yang anaknya menjadi korban.

Seperti yang diceritakan di Twitter ini, mediasi di sekolah tidak menghasilkan apa-apa. Sekolah seperti enggan mengambil langkah tegas. Lalu, kalau tidak ada hukuman yang setimpal, kapan aksi kekerasan bisa dihentikan? Hukuman seperti apa yang layak bagi anak-anak belasan tahun itu?

KPKB Menemukan Indikasi Kuat Penitipan Siswa oleh Pejabat

2012-07-07T17:58:00.003+07:00

Praktek titip-menitip siswa di dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih
terus terjadi. Ironisnya di tahun ini, praktik ini seakan-akan mendapatkan restu dari
pimpinan daerah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Walikota Bandung, Dada Rosada di
harian Tribun Jabar (29/6/2012) “Pejabat Boleh Titipkan Anaknya”. Walaupun pernyataan
tersebut dilanjutkan dengan syarat dimana penitipan tersebut harus sesuai dengan
prosedur yang berlaku, KPKB mengecam pernyataan walikota ini sebagai aksi yang tidak
bertanggung jawab.

KPKB menilai pernyataan ini melemahkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
nomor 422.1/3061-Disdik/2012 tentang Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2012, dalam
Lampiran I, Ketentuan Umum, Pasal 2 (2) yang dengan jelas mencantumkan mekanisme
pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui dua cara: (1) secara kolektif oleh sekolah, atau
(2) secara langsung oleh orang tua siswa yang bersangkutan. Lalu prosedur mana yang
dimaksud oleh Walikota untuk melegalkan proses penitipan siswa oleh pejabat?

“Restu” dari walikota ini seakan disambut oleh beberapa pejabat yang dengan serta merta
menitipkan siswa ke berbagai sekolah. Terkait dengan hal ini, KPKB berdasarkan laporan dari
masyarakat menemukan beberapa surat rekomendasi dari pejabat publik kepada sekolah-
sekolah untuk memasukan siswa-siswa tertentu. KPKB merasa perlu untuk menindaklanjuti
temuan ini agar bisa diproses secara hukum. Oleh karena itu KPKB akan meneruskan
temuan ini kepada Ombusan Republik Indonesia (ORI) yang secara resmi pada tahun ini
memberikan fokus khusus terhadap pemantauan proses PPDB.

KPKB perlu menegaskan bahwa dampak dari praktek titip-menitip ini sangat serius,
antara lain hilangnya hak dari siswa lain untuk mendapatkan pendidikan. Siswa titipan
di suatu sekolah secara otomatis akan menggeser jatah siswa lainnya di sekolah ini.
Ironisnya, seringkali siswa yang tergeser adalah mereka yang oleh sekolah dianggap
tidak “menguntungkan”, seperti siswa yang dinilai “bodoh” dan berasal dari kelompok
masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu KPKB sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap
mengawasi proses PPDB ini dan melaporkan berbagai pelanggaran kepada ORI maupun
KPKB.

Fridolin Berek
(koordinator)

Skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung 2012

2012-06-27T10:38:00.002+07:00

Gambar ini diambil dari situs http://ppdbkotabandung.web.id/.

Kalau gambar ini menghilang dari blog ini, berarti situs tersebut sudah tidak online.

Catatan: PPDB Online harus online sepanjang waktu, agar transparansi sistem pendaftaran ini bisa dipantau bersama-sama. Mohon disebarluaskan!

[KPKB] Contoh Bukti Titipan Anggota DPR dalam PPDB Kota Bandung 2012

2012-06-27T09:49:00.002+07:00

Dalam juknis PPDBKota Bandung 2012/2013, disebutkan bahwa siswa pendaftar bersama orang tua yang harus datang ke sekolah yang dituju. Ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi orang tua agar anaknya bisa mendaftar di sekolah tersebut.

Tetapi, praktek titipan dari pihak-pihak yang "berkuasa" masih terjadi, dan ditenggarai juga diakomodir oleh sekolah. Apakah sekolah menerima tekanan dari mereka yang berkuasa ini, tidak diketahui secara pasti. KPKB akan melacak dan mencari kebenarannya di lapangan.

Jangan sampai demi pencitraan pihak yang berkuasa, mereka melanggar prosedur yang sudah dibuat dan seharusnya ditaati bersama. Hukum harus ada di atas kekuasaan, dan tidak mengeksploitasi kelompok marjinal tertentu, dengan merugikan kelompok (marjinal) lainnya.

Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2012 bisa diunduh di alamat ini:
http://disdikkota.bandung.go.id/frontpage/download_other

Beritanya juga bisa dilihat di sini: www.tribunnews.com

UPDATE (28/6/2012): Ini namanya Jeruk makan jeruk :D

Ada Pejabat Pemkot Titip Anak Masuk Sekolah Favorit? Laporkan!

Baban Gandapurnama - detikBandung - Musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2012 tingkat SD hingga SMA kategori sekolah negeri masih berlangsung hingga 30 Juni nanti. Pejabat pemerintah diwanti-wanti tidak memasukan anak sendiri atau anak orang lain lewat jalur titipan, demi masuk ke sekolah favorit.

"Saya kira titip-menitip itu tidak baik. Harus kita menimalisir hal seperti itu," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha.

Ahmad menyampaikannya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Kamis (28/6/2012).

Sebagai komisi membidangi persoalan pendidikan, pihaknya akan melakukan pengawasan terkait hal tersebut. Namun, menurut Ahmad, hingga kini Komisi D belum mendapat aduan perilaku pejabat pemerintah Kota Bandung yang memasukan anaknya dan anak orang lain via jalur titipan.

"Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Kalau ada seperti itu, langsung laporkan kepada Komisi D. Tentu saja nanti ada sanksi kepada pejabatnya," tutup Ahmad.

(bbn/ern)

[KPKB] Hasil Pemantauan pada Jalur Non Akademis - PPDB 2012

2012-06-27T09:20:00.002+07:00

Penyelenggaraan pendidikan kita ini seperti labirin. Semakin misterius dan tertutup bagi warga negara. Padahal mereka mengelola dana publik. Bukan saja orang dalam dunia pendidikan yang "bermain", tetapi juga pihak-pihak lain yang mengaku "berkuasa", baik di legislatif maupun di eksekutif.

Berikut adalah pernyataan KPKB setelah masa PPDB Kota Bandung untuk jalur Non Akademik telah selesai, dan mulai PPDB Jalur Akademik.

Berkenaan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Baru tahun pelajaran 2012/2013 di Kota Bandung, Koalisi Pendidikan Kota Bandung telah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan proses PPDB tersebut. Pemantauan ini telah menjadi agenda tetap KPKB pada awal tahun pelajaran di sekolah, sejak tahun 2003.

Hal ini merupakan merupakan upaya peningkatan partisipasi publik secara nyata dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, khususnya di Bidang Pendidikan. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan koreksi yang positif demi perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung.

Berdasarkan catatan pemantauan atas pelaksanaan PPDB 2012/2013, terutama berkaitan dengan Jalur Non Akademik yang telah berlangsung, terdapat beberapa temuan pokok pelanggaran sebagai berikut :

Secara umum, kami menilai bahwa hampir tidak pernah ada sosialisasi tentang juknis pelaksanaan PPDB 2012, terutama berkaitan dengan waktu dan syarat-syarat pendaftaran yang sangat dibutuhkan pada pendaftaran Jalur Non Akademik. Sosialisasi ini sama sekali tidak dilakukan kepada masyarakat kebanyakan.
Masih ada titipan pada Jalur Prestasi dan Jalur Tidak Mampu (JTM), baik dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif (DPRD), partai politik maupun beberapa LSM
Belum adanya transparansi informasi tentang hasil seleksi pada jalur prestasi maupun jalur tidak mampu
Masih ada beberapa sekolah yang mengaitkan daftar ulang dengan besaran biaya tertentu bagi calon peserta didik baru yang diterima pada Jalur Prestasi.
Secara khusus kami menemukan bahwa ada praktek pendaftaran pada Jalur Tidak Mampu yang dilakukan secara kolektif oleh Partai Politik tertentu, yang ditenggarai ada pemungutan biaya administrasi oleh partai tersebut.

Berdasarkan catatan–catatan di atas, kami mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

Secara umum Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah-sekolah yang melanggar kebijakan tentang PPDB. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus menerima catatan dan laporan pengaduan dari berbagai komponen warga, selanjutnya mengumumkan kepada publik daftar sekolah yang melanggar peraturan tentang PPDB beserta jenis sanksi yang diberikan.
Secara khusus, berkenaan dengan adanya praktek pendaftaran kolektif pada Jalur Tidak Mampu (JTM),kami tegaskan bahwa hal ini telah melanggar peraturan yang ada.Oleh karena itu perlu ada pembahasan khusus tentang sanksi ataupun bentuk tindakan lain atas praktek seperti ini.
Harus dilakukan perbaiki kebijakan tentang sistem proteksi bagi siswa miskin melalui penetapan Peraturan Daerah yang lebih komprehensif.
Disarankan untuk meniadakan jalur prestasi. Secara khusus, berkenaan dengan kasus pada jalur prestasi, Dinas Pendidikan wajib memerintahkan kepada semua sekolah untuk membuka informasi tentang hasil seleksi pada jalur prestasi
Bagi sekolah yang melakukan pungutan pada saat daftar maupun daftar ulang, kami mendesak Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi tegas termasuk meminta kepada sekolah tersebut untuk melakukan pengembalian uang kepada orang tua siswa.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pelaksanaan PPDB Jalur Akademik yang akan berlangsung, kami hendak menegaskan beberapa hal yang selama ini selalu menjadi titik-titik rawan pelanggaran sebagai berikut :

Dikhawatirkan terjadi proses manipulasi data mentah (row data) pada saat sekolah-sekolah menyampaikan informasi kepada pengelola PPDB On Line
Diduga selalu terjadi “over quota” siswa setelah musim PPDB selesai karena jumlah siswa yang diterima melalui PPDB On Line (Jalur Akademik) maupun Jalur Non Akademik tidak sesuai dengan jumlah siswa setelah satu sampai dua bulan belangsungnya PBM (Proses Belajar Mengajar).
PPDB On Line selalu ditutup setelah seleksi jalur akademik selesai padahal masyarakat tetap membutuhkan informasi tersebut hingga akhir tahun ajaran berlangsung.
Berkenaan dengan semua hal di atas maka pada kesempatan ini, kami Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) secara khusus menyatakan dukungan kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat yang hari ini mulai membuka Posko Pengaduan bagi Masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PPDB maupun penerimaaan mahasiswa baru.
Sehubungan dengan pembukaan posko pengaduan masyarakat ini maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pusat pengaduan masyarakat selama pelaksanaan PPDB maupun penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2012 ini.
Secara khusus pula kami meminta kepada Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Barat, untuk menggunakan berbagai kewenangan yang dimiliki untuk memproses lebih lanjut berbagai laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan PPDB dan penerimaan mahasiswa baru serta melibatkan publik secara lebih luas dalam pelaksnaan pemantuan ini.

Bandung, Juni 2012
Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB)
Koordinator : Fridolin Berek

PPDB Kota Bandung Online 2012 ini bisa dilihat di alamat: http://ppdbkotabandung.web.id/
Dilaporkan oleh Pikiran Rakyat Online di http://www.pikiran-rakyat.com/node/193574

[KPKB] Kadisdik Kota Bandung & Penerbit Bohong Soal Surat Izin Rekomendasi

2012-02-26T05:16:00.002+07:00

Berdasarkan laporan KPKB ke Inspektorat Daerah, Kadisdik Kota Bandung, Oji Mahroji menyatakan kalau ia tidak melegalkan penjualan LKS lewat surat rekomendasi tersebut, Katanya, "Tidak ada kaitannya edaran itu dengan LKS. Jelas berbeda antara LKS dengan simulasi UN. Ketika disdik kedatangan pihak ketiga untuk pelaksanaan try out, maka dinas memberi pelayanan mengingat itikad baik yang disebutkan oleh lembaga tersebut. Disdik mempersilahkan, dan sekolah dibebaskan, boleh ikut atau tidak," - seperti yang dikutip Pikiran Rakyat.

Kepala cabang salah satu penerbit yang disebutkan dalam surat edaran Kadisdik Bandung, yang ditemui waratawan secara terpisah, juga mengatakan bahwa edaran yang ditandatangani Kadisik bukanlah untuk menjual LKS atau buku di sekolah. Melainkan penawaran untuk melaksanakan try out atau simulasi UN di sekolah.

"Kami pun tidak membebankan biaya kepada siswa, karena sekolah yang bayar. Bentuknya juga bukan buku tetapi simulasi berupa pelaksanaan simulasi UN lengkap dengan analisis hasil try outnya. Bahkan untuk analisisnya tidak ada biaya," ujarnya.

Kedua pernyataan adalah kebohongan publik, karena bukti yang dimiliki KPKB adalah lampiran surat izin dan daftar harga buku yang bunyinya sudah berupa pemesanan. Anda bisa lihat fotonya di bagian atas artikel ini. Kebohongan kedua pihak, adalah tindakan tak terpuji kepada publik. Sangat tidak layak untuk dilakukan, terutama bagi pejabat publik seperti Kadisdik.

KPKB: Tindak Pelaku Jual Beli LKS dan Sejenisnya di Sekolah

2012-02-22T18:00:00.000+07:00

Munculnya PP 48Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, terutama di Pasal 30, memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan gratis.

Dalam Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11, juga disebutkan dengan jelas agar para pihak di sekolah tidak boleh menjadi pengecer atau distributor buku di sekolah.

Khusus di Kota Bandung, peraturan ini telah diturunkan dengan dikeluarkannya Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun pada kenyataannya berbagai pungutan masih dialami oleh orang tua. Termasuk dalam soal LKS (Lembar Kerja Siswa).

Berdasarkan pengamatan KPKB, berbagai pungutan kepada orang tua siswa masih terjadi di berbagai tahap proses pendidikan di sekolah, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap kenaikan kelas atau kelulusan. Berbagai peraturan yang melarang adanya jual beli LKS pun sudah banyak yang terbit, selain kedua aturan di atas. Aturan terakhir adalah surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 421/479/Sekrt/2012 bertanggal 30 Januari 2012 tentang Larangan LKS.

Ironisnya, Disdik pada saat yang hampir bersamaan juga mengeluarkan surat izin kepada salah satu penerbit untuk mempromosikan buku pelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini tertuang dalam surat yang bernomor 421.5/53-PSMAK/2011, tertanggal 31 Januari 2012 tentang Izin Rekomendasi kepada salah satu penerbit terkemuka, untuk menawarkan produk simulasi UN SMA/SMK. Surat tersebut merupakan balasan dari permintaan si penerbit melalui surat No. 05/ERL/ASM SMP-A BDG/I/12 tertanggal 31 Januari 2012.

Masalah jual beli LKS ini sudah lama meresahkan orang tua siswa, terutama bagi orang tua dengan kondisi ekonomi lemah. Sebagai ilustrasi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPKB, harga LKS di tingkat sekolah dasar berkisar antara Rp 60.000,00 - Rp 110.000,00 per paket per semester. Bila diambil nilai tengahnya, maka biaya untuk pembelian LKS ini mencapai Rp. 85.000,00. Untuk keluarga tidak mampu, besaran pengeluaran untuk LKS tersebut kurang lebih setengah dari total pengeluaran untuk pendidikan. Perhitungan KPKB berdasarkan data Susenas 2009 menunjukkan, keluarga miskin (diindikasikan sebagai penerima BLT), mengeluarkan dana pendidikan rata-rata sebesar Rp. 160.000,00 per semesternya. Hal yang kurang lebih sama terjadi untuk tingkatan SMP dan SMA.

Untuk anak terdapat dampak tambahan, yaitu berupa diskriminasi. KPKB menemukan beberapa kasus dimana anak mendapatkan diskriminasi bila tidak membeli LKS, baik dari sesama teman maupun oknum guru.

Salah satu bukti keresahan masyarakat tersebut adalah laporan dari orang tua yang diterima oleh KPKB, sampai tanggal 20 Februari 2012 melalui Radio PR FM telah mencapai ribuan laporan. KPKB percaya bahwa kegiatan jual beli LKS ini merupakan fenomena gunung es, dimana jumlah kasus sebenarnya dapat melebihi jumlah laporan yang masuk.

KPKB menyimpulkan setidaknya tiga butir penting yang patut diduga menjadi alasan dibalik pembiaran kegiatan jual beli LKS ini:

Ketidaktegasan disdik dalam menjalankan aturan. Tidak terlihat adanya sanksi bagi pelanggar oleh pihak Disdik. Alasan dimana tidak ada bukti untuk memberikan sanksi dirasa tidak tepat, karena laporan masyarakat sudah sangat banyak dan kasat mata. Ketidaktegasan Disdik dalam menjalankan aturan juga terlihat dari bukti dikeluarkannya surat izin kepada salah satu penerbit untuk mempromosikan buku pelajaran di sekolah.
Motif ekonomi. Perhitungan KPKB menunjukkan potensi transaksi dari penjualan LKS saja di seluruh tingkat sekolah negeri diperkirakan mencapai 50 milyar per tahunnya. Sebagai pembanding, nilai ini setara dengan 52 % alokasi anggaran program wajib belajar pendidikan 9 tahun dari APBD Kota Bandung 2011, yang tercatat 95,6 Milyar. Besarnya transaksi ini patut diduga menjadi motif adanya kerjasama antara pihak penerbit dengan pihak-pihak yang memberikan ijin ataupun yang menyediakan lokasi untuk penjualan LKS.
Adanya kemalasan pengajar. Motif muncul terkait dengan kenyataan dimana pemberian LKS dapat mempermudah pekerjaan dari guru. Namun hal ini selain tidak mendidik juga dapat menyebabkan pemberian informasi yang salah kepada anak didik. KPKB menemukan beberapa contoh kasus dimana LKS memberikan informasi yang salah.

Melihat berbagai hal tersebut, KPKB menyatakan berbagai hal berikut:

Menuntut Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk segera menghentikan penjualan LKS di sekolah, sekaligus memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan LKS tersebut, paling lambat satu bulan ke depan sejak dikeluarkannya pernyataan ini.
KPKB akan melaporkan Kadisdik Kota Bandung ke Inspektorat Daerah Kota Bandung terhadap penerbitan surat izin rekomendasi kepada penerbit, karena bertentangan dengan Perda Pendidikan Kota Bandung No. 15/2008 Pasal 138.
Mencabut izin rekomendasi penjualan buku simulasi ujian nasional untuk sekolah-sekolah di Kota Bandung.
Mengajak masyarakat terutama pengguna jasa pendidikan Kota Bandung untuk berperan serta dalam pengawasan pelanggaran penjualan LKS di sekolah-sekolah dengan menyerahkan berbagai bukti ke posko KPKB atau ke PR FM.

Pada tanggal 22 Februari, kami telah mengadukan kepada pihak Inspektorat daerah Kota Bandung terhadap kejanggalan surat izin rekomendasi ini. Kami berharap, masalah ini bisa diklarifikasi, dan diperjelas siapa yang harus bertanggung jawab.

Tim dari KPKB (ke-2 hingga ke-4 dari kanan) melaporkan kejanggalan
surat Kadisdik Kota Bandung ke Inspektorat Daerah Kota Bandung. (22/2)

(Kompas) Kekerasan di Sekolah, Wajarkah?

2012-02-17T20:20:00.002+07:00

Oleh: Junifrius Gultom

Kekerasan merebak lagi, bahkan diperkirakan telah meluas dan terpendam selama puluhan tahun (Kompas, 12/11/2007). Tulisan itu dipacu munculnya kekerasan akibat bullying terhadap seorang siswa di SMA 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Apakah kekerasan terjadi karena tidak ada pihak yang merasa paling bertanggung jawab untuk mengintervensinya? Dapatkah ini disebut a tragedy of the common, di mana masyarakat dan pemerintah tak mempunyai sentuhan langsung dan terdampak bullying? David Thompson et al, dalam Bullying, Effective Strategies for Long-term Improvement (2002) menginventarisasi alasan ketidaksudian orang melakukan intervensi terhadap bullying. Alasan itu antara lain:

korban memang layak di-bully;
bukan urusan saya melakukan intervensi;
sebaiknya orang lain saja yang melakukan;
kalau saya ikut campur tangan, bisa memperburuk situasi korban;
saya takut orang yang melakukan bullying dan teman-teman akan menyerang saya;
saya tidak mungkin dapat melakukan dengan sukses;
orang lain saja tidak ada yang peduli dan tidak melakukan tindakan apa pun untuk mengatasi;
jika saya mengintervensi, artinya saya konyol;
tidak tahu bagaimana melakukan intervensi dengan cara simpatik dan tidak agresif.

Alasan-alasan ini mungkin masih bisa ditambah.

Sebenarnya bullying (intimidasi) merupakan masalah klasik, berkesinambungan, dan kompleks. Bullying terjadi di hampir semua area kehidupan, politik, ekonomi, olahraga, keluarga, tempat kerja, dan dunia pendidikan. Bullying di sekolah merupakan masalah global dan merupakan masalah sosial yang berakibat serius dan berdampak negatif pada hidup dan langkah karier anak sekolah kelak (Peter K Smith, et al, Bullying in Schools. How Successful Can Interventions Be?).

Realitas "bullying"

Meski belum ada data yang memuat kasus bullying di tiap negara, ada gambaran dari tulisan Smith, yang dilansir The Scottish Council for Research in Education (1992) dan oleh Ken Rigby dalam buku New Perspectives on Bullying (1988) dapat dilihat sedikit data kasus bullying di sekolah di beberapa negara, yaitu Selandia Baru (15 persen-SMA), di Inggris (27 persen-SMP dan 10 persen-SMA), Australia (25-30 persen bahkan tiap hari), dan secara internasional (23 persen-SMP dan 10 persen-SMA).

Di Indonesia belum terpantau berapa persen kasus bullying di sekolah. Namun, kita tentu masih ingat kasus Cliff Muntu di STPDN. Kasus terbaru di SMA 34 Pondok Labu. Kedua peristiwa ini hanya puncak gunung es.

Hal ini seharusnya membuat kita khawatir karena dampak bullying begitu serius ke hampir semua masalah kesehatan. Gambary Namie tahun 2003 mensurvei 1.000 responden sukarela yang hasilnya dipublikasikan pada bullyinginstitute.com. Disimpulkan ada 33 jenis gejala gangguan kesehatan yang dialami orang-orang yang pernah di-bully.

Hasilnya,
(1) ketakutan, stres, kecemasan berlebihan (76 persen);
(2) kehilangan konsentrasi (71 persen);
(3) gangguan tidur (71 persen);
(4) Merasa tidak tenang, gampang terkejut, dan paranoia (60 persen);
(5) Sakit kepala (55 persen);
(6) Obsesi atas kejelimetan pekerjaan (52 persen);
(7) selalu teringat pengalaman buruk, mimpi buruk (49 persen);
(8) detak jantung lebih kencang (48 persen);
(9) Kebutuhan untuk menghindarkan perasan, pikiran, dan situasi yang mengingatkan orang itu terhadap trauma (47 persen);
(10) Sakit tubuh (45 persen);
(11) Kelelahan (41 persen);
(12) perilaku yang terpaksa (40 persen);
(13) depresi yang terdeteksi (39 persen);
(14) rasa malu (35 persen);
(15) perubahan signifikan pada berat badan (berkurang atau bertambah) (35 persen);
(16) sindrom kelelahan kronis (35 persen);
(17) serangan kepanikan (32 persen);
(18) pengetatan rahang (masalah gigi) (29 persen);
(19) perubahan kulit (28 persen);
(20) menggunakan bahan adiktif untuk menenangkan pikiran (28 persen);
(21) asma atau alergi (27 persen);
(22) berpikir kekerasan kepada orang lain (25 persen);
(23) Pikiran bunuh diri (25 persen);
(24) migran (23 persen);
(25) sindrom sakit perut yang mengganggu (23 persen);
(26) sakit pada bagian dada (23 persen); dan lain-lain.

Minimalisasi "bullying"

Bullying harus ditanggapi serius, simpatik, dan terpadu. Dari definisi bullying disebutkan kekerasan fisik dan psikologis yang berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan (Thompson, 2002, Arthur M Horne and Mark S Kiselica, 1999). Dari definisi ini, diketahui, korban ada pada posisi tidak mungkin dapat diharap untuk melawan atau mempertahankan diri dan korban terus mengalami untuk waktu lama.

Bullying pada kasus siswa/mahasiswa bukan sekadar tanggung jawab sekolah/universitas karena peristiwa itu bisa terjadi di luar sekolah/universitas, yaitu saat mereka pulang sekolah. Namun, kontribusi semua pihak amat berintegrasi.

Dalam konteks sekolah, tentu tidak mudah menghilangkan bullying mengingat adanya faktor pubertas pada masa remaja, krisis identitas, terbentuknya peer, faktor keluarga, sosial, dan lainnya.

Sementara itu, guru adalah agen pelaksana semua kebijakan sekolah dan langsung berhadapan dengan siswa. Guru dapat menyediakan diri sebagai konselor yang memberi bimbingan, tidak hanya dilimpahkan kepada guru BP. Guru juga dapat menjadi social support. Sekolah sebagai lembaga harus menyediakan pelatihan kepada para guru tentang cara intervensi bullying, menyediakan perangkat CCTV (bila perlu) untuk memonitor semua sudut sekolah, termasuk kantin.

Sekolah juga harus mempunyai mekanisme penyelesaian kasus bullying, seperti menyelenggarakan semacam konferensi komunitas, membuat bentuk penalti nonfisik atau sanksi seperti menarik hak-hak atau fasilitas istimewa yang diperoleh siswa umumnya atau skorsing dan pemecatan. Kurikulum sekolah harus lebih berorientasi prososial karena, menurut Rigby (2002), perilaku bullying umumnya kurangnya kerja sama dan kesetiakawanan di antara siswa.

Apabila sekolah mempunyai website, harus menyediakan tempat pengaduan dan dialog antara siswa dan sekolah serta antarsekolah dan orangtua siswa, yang secara bebas dapat mengekspresikan apa yang mereka alami.

Departemen Pendidikan Nasional sudah harus mempunyai kebijakan tentang bullying di sekolah. AS dan Australia merupakan negara yang telah memerhatikan masalah ini secara serius. Mereka mempunyai Washington States PTA’s Guide to Implementation of the Anti-Bullying Bill 2002 dan Anti Bullying Guidelines for School and Educational Setting Policy.

Mungkin Indonesia menganggap bullying belum menjadi masalah sosial. Penanganan kejahatan di sekolah menjadi subyek hukum kriminal biasa. Artinya, penanganannya disamakan dengan kriminal umumnya. Jika tindakan kriminal fisik sudah menjadi kenyataan kekerasan, aparat baru turun tangan.

Kita harus memerhatikan apa yang dikatakan R Douglas Greer dalam "The Education Crisis" (Mattaini, et al, Finding Solution to Social Problem, 2002), "Kita harus kembali ke masalah sekolah bila mau mengatasi masalah masyarakat. Jika tidak dapat mengatasi masalah di sekolah kita, apa yang diharapkan untuk komunitas lebih luas?"

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/17/opini/3988130.htm [deadlink]

Junifrius Gultom Pernah Meneliti "Intervensi Bullying" pada Program Magister Psikologi Terapan UI

[KPKB] Bawa Sengketa Informasi dengan Pemkot Bandung ke Komisi Informasi Jawa Barat

2012-01-24T18:28:00.001+07:00

Pelaporan sengketa informasi ini dilakukan karena ketidakjelasan informasi dari Pemerintah Kota Bandung merupakan preseden buruk terhadap perbaikan mutu pendidikan di Kota Bandung, dan akuntabilitas lembaga publik sesuai amanat UU No. 14/2008. Dinas Kota Bandung, ternyata belum memiliki PPID hingga hari ini, padahal pelaksana PPID itu harus ditunjuk paling lama satu tahun terhitung sejak PP 61/2010 diundangkan, sebagaimana yang tercantum di pasal 21 PP 61/2010 dan Permendagri 35/2010 pasal 7 pada ayat 4 dan 5, bahwa lembaga publik seharusnya sudah memiliki PPID hingga batas waktu Mei 2010.

Data-data terlampir, yang dimintakan ke Pemerintah Kota Bandung (cq Disdik Kota Bandung), kami percaya dapat menjawab berbagai permasalahan seputar pendidikan yang ditemukan KPKB di Kota Bandung. Selama ini, kasus-kasus tersebut terjadi secara berulang setiap tahunnya, tetapi tidak ditemukan adanya itikad baik untuk menyelesaikannya.

Hingga hari ini, pada tanggal 24 Januari 2012, surat keberatan permohonan informasi ke pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung, tidak ditanggapi oleh pihak Walikota Bandung, karena itu KPKB mengajukan gugatan sengketa informasi publik kepada Walikota Bandung, ke Komisi Informasi Daerah, Jawa Barat.

Kronologi Kasus
Terkait dengan beberapa temuan KPKB sepanjang tahun 2011, terutama mengenai peyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kota Bandung. KPKB telah menghadap Komisi Ombusman, dan pertemuan pada hari Jumat, 30 September 2011, bertempat di Komisi Ombusman, KPKB diminta menyediakan bukti yang memperkuat dugaan mengenai:

Adanya titipan murid kepada pihak sekolah. Hal ini dapat di dilihat dengan adanya overquota di sekolah. Untuk mengecek adanya overquota ini, data yang akan diminta adalah: (a) Daftar murid yang diterima oleh sekolah sesuai dengan pengumuman melalui online pada Juli 2011, (b) Daftar hadir (absensi) murid kelas 1 per 30 September 2011 dari masing-masing sekolah. Data ini diperlukan untuk meng-counter daftar murid yang dibuka kepada umum, (c) Berita acara penyerahan jumlah rapot dari dinas kepada sekolah. Data ini diminta dengan fungsi yang sama dengan daftar hadir murid.
Adanya pungli pada saat daftar ulang. Bukti langsung akan masalah ini sulit untuk ditemukan. Bukti paling dekat yang dapat diperoleh adalah berbagai laporan keuangan dari sekolah.

Berdasarkan kebutuhan ini, ditambah dengan persoalan lain seputar penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung selama ini, maka melalui beberapa anggota KPKB, telah diajukan permintaan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tanggal 2 Nopember 2011 mengenai:

Permohonan Informasi Publik atas nama Ben Satriatna (No. 01/2 Nopember 2011):

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;
Dokumen RAKS dan RAPBS 2009/2010 sampai dengan 2011/2012 SMPN, SMAN dan SMKN se-kota Bandung;
Dokumen Realisasi Penggunaan AKS/APBS tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011

Permohonan Informasi Publik atas nama Zamzam Muzaki (No. 02/2 Nopember 2011):

Salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011;
Dokumen terkait proses dan hasil tender RKB dan PSB periode 2011 di Kota Bandung;
Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima DAK.

Permohonan Informasi Publik atas nama Rahadian P. Paramita (No. 3/2 Nopember 2011):

Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN yang diumumkan melalui jalur akademik, jalur akademik, dan jalur prestasi non-akademik kota Bandung;
Daftar nama peserta didik baru SD, SMP, SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2011/2012 per 30 September 2011;
Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012; (Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya menguasai informasi yang dimaksud, sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2011/2012 (SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 422/2427-Skrt/2011)).
Permohonan informasi tentang data jumlah siswa Jalur Tidak Mampu untuk SMPN, SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2011/2012.

Pada tanggal 16 November 2011, surat-surat permohonan tersebut di atas telah ditanggapi kepada masing-masing pemohon, melalui:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6861-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Rahadian P. Paramita;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6862-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Ben Satriatna;
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6860-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Zamzam Muzaki;

Sayangnya, permohonan Informasi Publik tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Maka pada tanggal 7 Desember 2011, KPKB melalui para pemohon informasi, mengajukan keberatan kepada Walikota Bandung, selaku atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Keberatan ini terpaksa dilayangkan ke Walikota, karena surat jawaban dari Disdik Kota Bandung, ditandatangani langsung oleh Kadisdik, Oji Mahroji, bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menanganinya. Hingga saat ini, Walikota tidak memberi tanggapan.

KPKB berharap, sengketa informasi ini bisa diselesaikan dengan penyerahan informasi yang diminta, sehingga berbagai persoalan yang selama ini terus terjadi, menjadi terang benderang, dan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini juga menjadi pertanggungjawaban publik, atas laporan yang diterima KPKB selama kegiatan Pemantauan PPDB Tahun Pelajaran 2011/2012, dan pemantauan yang sudah kami lakukan sejak tahun 2003.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung,

Fridolin Berek,
Koordinator

[KPKB] Evaluasi Pendidikan Kota Bandung 2011

2011-12-27T21:34:00.001+07:00

KOALISI PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

(KPKB)

FORTUSIS, LEMBAGA ADVOKASI PENDIDIKAN (LAP), LEMBAGA ADVOKASI KERAKYATAN (LAK), LEMBAGA ADVOKASI GURU (LAG), FAGI, KERLIP, FKGH, KALYANAMANDIRA, P2IP, BAHTERA, SANGGAR, TABOO, GEMAPENA

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KOTA BANDUNG TAHUN 2011

Penyelengaraan Pendidikan di kota Bandung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendiknas Nomor 50/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; dan secara operasional diatur dalam Perda Kota Bandung No. 15/2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, banyak kesenjangan antara harapan regulasi tersebut dengan implementasi di lapangan. Hal ini berlangsung terus menerus, sejak berdirinya KPKB pada tahun 2004 sampai tahun 2011 ini. Pelanggaran dalam penyelengaraan Pendidikan di kota Bandung terus terjadi, penyelenggarannya stagnan, nyaris tanpa terobosan baru serta tanpa ada punishment terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari masyarakat, guru, kepala sekolah dan ketua yayasan pendidikan selama tahun 2011, maka diindikasi banyak pelanggaran dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana yang diamanatkan Perda Kota Bandung No. 15/2008 tentang penyelengaraan pendidikan yang menyebutkan Pemerintah Derah wajib:

1. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota tanpa diskriminasi;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Masih sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
Masih terjadinya pemberian sanksi akademik yang dikaitkan dengan biaya pendidikan seperti penahanan kartu Peserta UN, Ujian sekolah dan Ujian Akhir Semester.
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masih setengah hati, masih terjadi intervensi yang berkelebihan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung terhadap sekolah diantaranya; Banyaknya siswa titipan baik pejabat pemkot maupun Pejabat Disdik baik pada jalur akdemik maupun non akemik sehingga menimbulkan Over Kuota di sekolah-sekolah negeri; Sering terjadi mobilisasi guru dan siswa untuk kepentingan pemkot dengan mengorbankan KBM; tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggar peraturan yang berlaku baik Perda, maupun Perwal dan Juklak/Juknis Kadisdik; Banyaknya intervensi pihak swasta ke sekolah dengan rekomendasi Kadisdik.
Masih diskriminasi terhadap penyelengaraan Pendidikan Non Formal.
Masih belum adanya keberpihakan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus.

2. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan program rintisan wajib belajar dan pendidikan menengah bagi setiap warga Kota;

Dalam pelaksanaanya telah terjadi:

Masih terjadinya pengiringan besaran biaya Iuran peserta didik baru dan Iuran Bulanan dalam rapat dengan orang tua karena belum adanya standar pembiayaan pendidikan dikota bandung
Masih banyak pungutan pada SD dan SMP yang dilakukan oknum sekolah tanpa ada kesepatkan dengan orang tua siswa seperti , pembeliaan buku pelajaran, LKS, baju seragam, renang, karyawisata, Les pada Guru bidang Studi, serta pungutan saat pembagian raport.
Masih adanya pungutan ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan Dinas pendidikan melalui organisasi Kepala Sekolah (MKKS), serta. Biaya Oprasional MKKS, Ujian Nasional, Kegiatan Seremonial Pendidikan, THR Oknum Pejabat Disdik dll.
Sering telatnya proses pencairan BOS yang mengakibatkan sekolah-sekolah meminjam dana talangan ke pihak luar .
Terjadinya penurunan besaran bawaku sehingga menimbulkan protes anggota DPRD dan masyarakat.

3. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum merata karena belum adanya pemetaan tenaga pendidik.
Belum adanya tenaga kepala Tata Usaha secara Formal disatuan pendidikan yang diselengarakan oleh pemerintah
Masih banyaknya tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan Honorer di sekolah negeri karena lambatnya penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada setiap satuan pendidikan. khususnya mata pelajaran TIK dan mata pelajaran normative di SMK Negeri.
Tidak dilaksanaknnya pelaksanaan pembatasan masa kerja kepala sekolah
Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah tidak mengikuti atauran yang berlaku sehingga digugat secara hukum oleh peserta seleksi.

4. Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Belum meratanya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
Tidak ada jaminan guru yang sudah memperoleh tunjangan profesi adnya peningkatan Kualitas mengajar karena nyaris tidak ada pemantauan dari disdik;
Ratusan guru PNS yang gagal mengikuti sertifikasi guru tahun 2011 karena kesalahan pendataan oleh bagian kepegawaian Disdik Kota Bandung sehingga tidak terpanggil oleh Kemendikbud;
Puluhan guru lulusan sertifikasi tahun 2010 mengalami keteralambatan mendapatkan tunjangan profesi 2011 karena berkas validasi hilang tidak sampai ke LPMP Jawa Barat;
Kurang perhatian terhadap guru bantu yang tidak terangkat menjadi PNS sehingga mengalami keterlambatan gaji selama 6 bulan.

5. Membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Belum adanya pemetaan guru non PNS dikota Bandung sehingga mebebankan kepada Forum Guru Honorer (FKGH) untuk melakukan pendataan
Tidak adanya tujangan khusus dari APBD bagi guru non PNS
Tunjangan Fungsional belum merata
Telatnya proses infasing karena tidak ada informasi dari Disdik sehingga menghambat pemberian tunjangn profesi bagi guru Non PNS
Sulitnya memperoleh Informasi tentang regulasi dan formasi pengangkatan guru PNS.

6. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan manengah yang secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

Dalam pelaksanannya telah terjadi:

Masih terbatasnya sarana dan prasara pendidikan khususnya di sekolah dasar
Terjadinya keterlambatan dan jeleknya kualitas pada pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa satuan pendidikan
Terjadinya ketimpangan sarana dan prasarana antara sekolah reguler dengan RSBI
Terjadinya ketimpangan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dan swasta
Masih banyaknya sekolah yang rusak.

7. Melakukan Pengawasan penyelengaran pendidikan yang efektif.

Dalam pelaksanannya telah terjadi :

Lemahnya pengawasan dari pengawas Formal dari Dinas pendidikan Kota Bandung
Lemahnya peranan pengawasan dari Dewan Pendidikan Kota Bandung
Lemahnya pengawasan dari Komisi D DPRD kota Bandung

Dengan demikian Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menilai penyelenggara pendidikan di Kota Bandung tahun 2011 telah ”GAGAL” memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Permendiknas Nomor 50 tahun 2007, dan Perda Pendidikan Kota Bandung Nomor 15 tahun 2008. Karena itu, untuk tahun 2012 pemerintah Kota Bandung perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menyangkut:

Menyempurnakan peraturan daerah, perwal dan juknis Disdik Kota Bandung sebagai landasan hukum penyelengaran pendidikan di kota Bandung yang mencantumkan sanksi yang jelas sehingga menimbulkan efek jera bagi palaku pelanggaran;
Mengadakan peningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan termasuk perbaikan system pemberhentian, rotasi,sanksi, dan mutasi bagi pejabat dilingkungan Dinas pendidikan;
Memodernisasi birokrasi Dinas pendidikan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi;
Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif, transparan dan anti korupsi;
Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) di Dinas Pendidikan;
Mengembangkan sistem Informasi publik secara terbuka kepada masyarakat;
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Bandung, 27 Desember 2011

KOALISI PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Koordinator Wakil Kordinator

FRIDOLIN BEREK DWI SUBAWANTO

KPKB: Surat Keberatan untuk Walikota Bandung

2011-12-08T08:16:00.001+07:00

Keberatan Atas Tanggapan Dinas Pendidikan Kota Bandung, terhadap permintaan Informasi Publik oleh warga negara.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) adalah suatu forum yang beranggotakan berbagai kelompok masyarakat dan individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kota Bandung. Kami melakukan pemantauan, sosialisasi, investigasi dan advokasi, serta membangun jaringan dan kerja sama dengan media massa terkait isu pendidikan di Kota Bandung.

Terkait dengan hasil pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 dan beberapa isu pendidikan terkait, kami melalui beberapa individu yang tergabung dalam KPKB telah mengajukan permintaan informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tanggal 2 Nopember 2011 mengenai:

Permohonan Informasi Publik atas nama Ben Satriatna (No. 01/2 Nopember 2011), tentang:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;

2. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2009-2011;

3. Dokumen RAKS dan RAPBS 2009/2010 sampai dengan 2011/2012 SMPN, SMAN dan SMKN se-kota Bandung;

4. Dokumen Realisasi Penggunaan AKS/APBS tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011

Permohonan Informasi Publik atas nama Zamzam Muzaki (No. 02/2 Nopember 2011), tentang:

1. Salinan rencana dan realisasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pusat Sumber Belajar (PSB) tahun 2010/2011;

2. Dokumen terkait proses dan hasil tender RKB dan PSB periode 2011 di Kota Bandung;

3. Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima DAK.

Permohonan Informasi Publik atas nama Rahadian P. Paramita (No. 3/2 Nopember 2011), tentang:

1. Daftar nama peserta didik baru 2011/2012 SMP, SMAN, SMKN yang diumumkan melalui jalur akademik, jalur akademik, dan jalur prestasi non-akademik kota Bandung;

2. Daftar nama peserta didik baru SD, SMP, SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2011/2012 per 30 September 2011;

3. Daftar nama peserta didik baru yang mutasi pada tahun ajaran 2011/2012;
(Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya menguasai informasi yang dimaksud, sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB Kota Bandung 2011/2012 (SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No. 422/2427-Skrt/2011)).

4. Permohonan informasi tentang data jumlah siswa Jalur Tidak Mampu untuk SMPN, SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2011/2012.

Surat-surat tersebut telah ditanggapi kepada masing-masing pemohon, melalui:

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6861-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Rahadian P. Paramita;

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6862-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Ben Satriatna;

· Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 000/6860-Sekrt/2011 tertanggal 16 November 2011 yang ditujukan kepada Zamzam Muzaki;

Sayangnya, permohonan Informasi Publik tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 UU No 14/2008 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 dengan ini kami mengajukan keberatan kepada Walikota Bandung, selaku atasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Adapun inti dari keberatan kami adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung seharusnya bisa menyediakan informasi yang dimaksud, karena merupakan lembaga publik yang menguasai informasi yang dimohonkan, dan terikat dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut di atas - sesuai dengan UU KIP No. 14/2008 - menurut pandangan kami termasuk dalam kategori Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Tidak menyediakan informasi yang diatur dalam perundang-undangan yang dimaksud, merupakan pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga publik.

Selengkapnya mengenai butir-butir yang menjadi keberatan kami, dapat dilihat pada lampiran, mengenai surat keberatan atas tanggapan permohonan informasi kepada PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2011

Ben Satriatna Rahadian P. Paramita Zamzam Muzaki

[KPKB] STOP MOBILISASI SISWA!

2011-11-09T07:37:00.000+07:00

Perkara memobilisasi siswa untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan kependidikan, entah kenapa Diknas Kota Bandung ini cukup getol. Saat kontroversi tentang Voting SMS Komodo justru mencuat, sekolah-sekolah di Bandung pernah dimobilisasi untuk mengirim SMS bersama. Apa pula kepentingan sekolah sampai dimobilisasi untuk acara idol-idolan yang sedang dipertanyakan itu?

Kali ini, menjelang Sea Games ke-26 yang akan dibuka di Stadio Jakabaring, Palembang. Dengan alasan Pendidikan Karakter Bangsa dalam bentuk dukungan pada kegiatan Sea Games 2011 ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk sekolah agar memobilisasi guru dan siswa-siswanya pada tanggal 13 dan 14 November yang akan datang untuk meramaikan Eksibisi "Tarung Derajat" di Senayan. Tarung Derajat ini memang beladiri yang muncul di Bandung, dulunya bernama 'AA Boxer'. Pada Sea Games 2011 ini Tarung Derajat mulai diperkenalkan dalam bentuk eksibisi (pertunjukan), ~~belum~~ baru memperebutkan 6 medali emas.

Dalam surat eradaran tersebut, jelas disebutkan sekolah-sekolah mana saja yang diperintahkan untuk berangkat ke Senayan. Pertanyaan pertama, apa kaitannya Sea Games dengan Pendidikan Karakter Bangsa hingga harus hadir langsung ke Senayan? Pertanyaan kedua, darimana sumber dana pemberangkatan ini? Apakah karena ini dianggap sebagai bagian dari kegiatan belajar tentang Kepribadian Karakter Bangsa, lalu menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)?

Hingga tulisan ini dibuat, sedang dipertanyakan kejelasan berita ini. Perwakilan Forum Orangtua Siswa (FORTUSIS) Bandung sudah membuat pernyataan di beberapa media di Bandung, dan mungkin hari ini akan terbit laporannya.

UPDATE: Fortusis Protes Edaran ke Sekolah

BLK. FACTORY,(GM) - Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung memprotes keras edaran ke tiap sekolah yang berisi permintaan untuk mengirimkan guru dan siswa sebanyak 50 orang guna untuk mendukung pertandingan ekshibisi tarung derajat pada SEA Games XXVI di Jakarta. Protes itu disampaikan Ketua Fortusis Kota Bandung, Wanto Subawanto yang dihubungi "GM" via telepon selulernya, Selasa (8/11).

"Jelas kami protes keras, jika dukungan itu menjadi suatu kewajiban bagi para siswa di SMP, SMA, dan SMK negeri di Kota Bandung," tandasnya.

Wanto mensinyalir, permintaan ini merupakan keinginan pejabat eksekutif maupun yudikatif yang duduk sebagai pengurus cabang olahraga tersebut. "Tapi kenapa kewajiban mendukung dan menonton ini ditimpakan pada siswa dan guru?" ujarnya.

Menurut Wanto, sebaiknya dukungan tidak diwajibkan atau lebih baik alami saja.
Selain itu, Wanto menilai, anggaran yang digunakan untuk mengirim siswa dan guru ke Jakarta ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk SMA dan SMK, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Oji Mahroji membantah jika pengiriman siswa tersebut wajib. "Hanya imbauan," ucapnya singkat.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan Kepala SMA Negeri 22 Bandung, Ajat Sudrajat, yang juga Ketua MKKS SMA Kota Bandung. (B.81)**

Dari sisi implementasi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa, instruksi Presiden yang menjadi landasan gagasan ini hanya menyebut "pengembangan metodologi", yang hingga kini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan guru sendiri. Bagaimana implementasi karakter bangsa dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)? Kalau kemudian gagasan memobilisasi ini dilabeli dengan Pendidikan Karakter Bangsa, apa tidak salah arah ini pendidikan kita? Ada kepentingan apa sebenarnya di balik mobilisasi ini?

Kalau masih ingat dengan kewajiban siswa menonton film G30S/PKI di jaman orde baru, kebiasaan memobilisasi seperti ini ternyata masih jadi pilihan. Pendidikan macam apa yang berisi indoktrinasi? Pendidikan seharusnya membebaskan, memberi pilihan terbuka kepada generasi muda untuk menjadi lebih baik. Bukan lahan perebutan kepentingan politik yang cenderung menjadi pembodohan bagi siswa.

UPDATE:

Ini adalah Panduan Program BOS. Jika kegiatan ini menggunakan dana BOS, pada kategori apakah? Coba perhatikan di halaman 21, pada pasal Larangan Penggunaan Dana BOS, terutama pada butir c:

Larangan Penggunaan Dana BOS
a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biayabesar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
g. Membangun gedung/ruangan baru.
h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
i. Menanamkan saham.
j. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

Panduan Program Bos

Peta Konsep, atau Mind Map?

2011-10-31T21:57:00.003+07:00

Di beberapa buku pegangan siswa untuk berbagai mata pelajaran, bisa ditemukan istilah Peta Konsep yang berupaya menggambarkan hubungan antar pokok bahasan dalam buku tersebut. Tetapi seringkali peta tersebut tidak menyerupai Peta Konsep yang sebenarnya. Misalnya contoh Peta Konsep dari buku Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SMP/MTs kelas VIII yang diunduh dari web kementrian ini:

Peta ini tidak bisa disebut sebagai peta konsep (Concept Map), karena penjelasan hubungan antar konsepnya tidak lengkap, dan tidak ada pertanyaan utama yang membatasi konsepnya. Konsep yang dipasang pada bagian hulu peta ini, terdiri dari beberapa konsep yang tidak diuraikan terlebih dahulu. Lalu gambar apa sebenarnya yang dimaksud oleh buku tersebut di atas? Apa sebenarnya Peta Konsep?

Secara umum, konsep adalah abstraksi pemahaman terhadap sesuatu, bisa berbentuk "Obyek" atau "Peristiwa". Semakin umum sebuah konsep, maka pemahamannya bisa semakin umum pula, dan perbedaan akan muncul dari spesifikasi tertentu. Misalnya, kata "Mobil" adalah konsep umum untuk kendaraan yang menggunakan mesin, dan memiliki roda lebih dari dua. Bus dan Sedan, keduanya adalah mobil, meskipun memiliki perbedaan jumlah roda, keduanya sama-sama memiliki lebih dari dua roda.

Sedangkan Peta Konsep, dijelaskan penemunya - Novak pada tahun 1985 - sebagai "Graphical tools for organizing and representing knowledge. They include concepts, usually enclosed in circles or boxes of some type, and relationships between concepts indicated by a connecting line linking two concepts. Words on the line, referred to as linking words or linking phrases, specify the relationship between the two concepts." - Novak (2005).

Jika kita terjemahkan secara bebas, maka Peta Konsep adalah piranti visual untuk mengorganisir dan merepresentasikan pengetahuan. Di dalamnya terdapat konsep-konsep, yang dihubungkan dengan kata/kata-kata penghubung yang jelas. Dua konsep hanya bisa dihubungkan oleh satu kata/kata-kata penghubung. Susunan hubungan antar konsep bisa disusun berdasarkan yang umum, hingga yang khusus secara hirarkis.

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep-konsep yang terbentuk menjadi proposisi. Seseorang hanya bisa mengembangkan Peta Konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipetakan sudah benar. Pemahaman yang kurang tepat mengenai sebuah konsep, akan menyebabkan peta yang tidak logis, sehingga sulit dipahami. Proposisi yang muncul menjadi tidak jelas, sehingga Ia harus bisa memahami konsep yang umum, dan yang kurang umum, untuk bisa membuat struktur pengetahuan yang jelas.

Peta Pikiran (Mind Map™) adalah peta yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Peta Pikiran lebih bersifat individu, dan tidak memiliki kaitan yang ketat di antara hubungan antar elemennya. Si pembuat peta boleh menggunakan kategori sesuai yang diinginkan, dan membuat hubungan yang hirarkis sesuai kategori yang sama. Gambar yang diambil dari buku di atas, lebih mirip dengan Peta Pikiran daripada Peta Konsep.

Mengapa Peta Konsep Penting?

Peta konsep sebenarnya secara alamiah dikembangkan oleh anak ketika mempelajari tentang dunia barunya. Ia membuat generalisasi, mengembangkan konsep tentang suatu peristiwa atau obyek, berdasarkan pengalamannya. Misalnya, ketika mendengar mobil datang dan suara derunya, anak-anak menyebut mobil dengan nama "Bumbum". Ketika suara tersebut diikuti dengan Ayah yang pulang kerja, ia mengembangkan konsepnya. Konsep "Bumbum", kini artinya adalah mobil datang, dan Ayah pulang. Jika tamu datang dengan suara deru mobil yang sama, ia tetap akan menunggu kedatangan si Ayah. Ketika muncul anomali, ia akan memperbaiki konsepnya. Dan seterusnya.

Sekolah, atau pendidikan dasar pada umumnya, harus memperkenalkan konsep-konsep dasar dari setiap pengetahuan yang diberikan. Konsep-konsep dasar ini relatif sudah ada sebelumnya, karena ilmu pengetahuan yang mendasar bisa dikatakan telah selesai ditemukan oleh para pemikir sejak dulu. Konsep-konsep tersebut sudah menjadi teori yang tertulis atau terdokumentasikan dalam buku-buku atau literatur yang relevan.

Guru atau pendidik harus membedakan mana obyek dan peristiwa dari suatu konsep, juga membedakan obyek atau peristiwa yang lebih detil sebagai turunan konsepnya. Dengan mengenal konsep, peserta belajar akan mudah mengenali variasi detil dari konsep tersebut, sehingga memudahkannya mengkategorisasi pengetahuan. Ia tidak perlu menghafalkan, cukup dengan memahami konsep di belakang pengetahuan tersebut.

Contoh Peta Konsep di atas, yang diambil dari buku Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu, cukup berbahaya karena petanya tidak sesuai dengan struktur Peta Konsep. Kondisi Fisik Wilayah Indonesia dan Penduduk, adalah dua konsep yang berbeda, dan tidak bisa disatukan sebagai awal pemetaan konsep. Pertanyaan utama untuk peta ini juga tidak jelas, sehingga tidak ada pembatasan konteks dalam peta tersebut.

Anda dapat mencoba membuat Peta Konsep sendiri dengan bantuan piranti lunak gratis dari situs http://cmap.ihmc.us.

KPKB: Permintaan Informasi untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung

2011-10-14T15:11:00.002+07:00

Berikut adalah surat permintaan informasi publik kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, terkait isu PPDB 2011.

Bandung, 10 Oktober 2011

Kepada Yth:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

di Bandung.

Dengan hormat,

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) adalah suatu forum yang beranggotakan berbagai kelompok masyarakat dan individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kota Bandung.
Melalui surat ini Kami memohon informasi publik mengenai:

Salinan daftar nama peserta didik baru setiap sekolah SMPN, SMAN, dan SMKN yang diumumkan melalui internet dan pengumuman sekolah diterima melalui jalur akademik, jalur prestasi non akademik dan jalur siswa miskin untuk tahun ajaran 2011/2012.
Salinan daftar nama peserta didik baru pada tahun ajaran 2011/2012 berdasarkan dokumen absensi per kelas di seluruh SMPN, SMAN, dan SMKN di Kota Bandung per 30 September 2011.
Salinan dokumen Berita acara serah terima dokumen raport dari Dinas Pendidikan ke seluruh SMP dan SMU di Kota Bandung untuk tahun ajaran 2011/2012.
Salinan ringkasan laporan keuangan pada tahun 2010 sampai 2011 yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) Rencana dan laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan, (4) Standar akuntansi yang berlaku.
Salinan daftar aset dan investasi Tahun 2010/201
Salinan dokumen APBS SMPN, SMAN dan SMKN di kota Bandung tahun 2011 yang diserahkan sekolah ke dinas pendidikan Kota Bandung.
Salinan dokumen laporan penggunaan dana BOS seluruh SDN dan SMPN di Kota Bandung tahun 2011
Salinan rencana dan realisasi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2011.
Salinan data mengenai jumlah kelas rusak SD, SMP, SMA, dan SMK per bulan September 2011.
Salinan daftar sekolah di Kota Bandung penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2011.

Kami berpendapat semua informasi tersebut termasuk informasi publik yang wajib tersedia setiap saat seperti yang tercantum dalam pasal 11 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan kami memohon informasi tersebut untuk melihat dan menganalisa aspek pelayanan pendidikan di Kota Bandung.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UU No 14 Tahun 2008 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, kami menunggu tanggapan tertulis terhadap permohonan kami ini selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah surat permintaan ini diterima.

Terima kasih atas perhatian dan kesiapan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan pelayanan informasi publik.

KPKB: Kami Akan Minta Info Publik ke Dinas Pendidikan Bandung

2011-10-05T18:14:00.001+07:00

Terkait dengan pertemuan antara KPKB dengan Komisi Ombusman, berikut ini hasil dari pertemuan tersebut pada hari Jumat, 30 September 2011, bertempat di komisi Ombusman. Selain Mas Toto dari Ombusman, pada pertemuan tersebut hadir 5 orang lainnya, yaitu: Ben Satriatna, Iwan Hermawan, Sidarta (Fortusis), dan Yayan (Forum Guru Honorer).

Beberapa poin yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut adalah :

Semua pihak pada dasarnya tidak terlalu puas atas jawaban dari Dinas Pendidikan –yang dalam hal ini diperkuat oleh jawaban dari sekolah-sekolah- atas surat aduan dari KPKB.
Sebagai tidak lanjut dari ketidakpuasan tersebut, Ombudsman dapat melakukan klarifikasi ataupun investigasi kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Namun untuk melakukan hal tersebut diperlukan bukti-bukti lebih lanjut dari pihak pelapor (KPKB) terkait dengan hal-hal yang diadukan kepada Dinas Pendidikan melalui Ombusman.
Untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh KPKB adalah meminta berbagai informasi secara resmi kepada Dinas Pendidikan. Data yang diminta disesuaikan dengan topik aduan kita kepada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Adanya titipan murid kepada pihak sekolah. Hal ini dapat di dilihat dengan adanya overquota di sekolah. Untuk mengecek adanya overquota ini, data yang akan diminta adalah: (1) Daftar murid yang diterima oleh sekolah sesuai dengan pengumuman melalui online pada Juli 2011, (2) Daftar hadir (absensi) murid kelas 1 per 30 September 2011 dari masing-masing sekolah . Data ini diperlukan untuk meng-counter daftar murid yang dibuka kepada umum, (3) Berita acara penyerahan jumlah rapot dari dinas kepada sekolah. Data ini diminta dengan fungsi yang sama dengan daftar hadir murid.
Adanya pungli pada saat daftar ulang. Bukti langsung akan masalah ini sulit untuk ditemukan. Bukti paling dekat yang dapat diperoleh adalah berbagai laporan keuangan dari sekolah.

Semua data di atas akan diminta ke Disdik Kota Bandung, untuk setiap sekolah di tingkat SMP dan SMA. Jika nantinya Dinas Pendidikan menolak memberikannya, maka langkah selanjutnya adalah mengadukan ke Komisi Informasi Jawa Barat.

Pemda Intervensi Guru dan Kepala Sekolah

2011-07-21T19:49:00.000+07:00

Dari: www.tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah di Indonesia seperti bupati dan walikota sudah mulai turut campur dalam pelaksanaan pendidikan. Mereka terus melakukan intervensinya kepada para pejabat dinas, bahkan kepada para pendidik seperti guru dan kepala sekolah.

Menurut Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, kejadian tersebut ditemukan di daerah Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan aparat daerah dari yang atas hingga guru saling menekan.

"Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu terkait akreditasi sekolah dan kredibilitas kepala sekolah. Kalau UN gagal kepala sekolah dimutasi, sekolah turun nama baiknya, makanya kepala sekolah terus menekan guru agar baik, kepala sekolah juga ditekan kepala dinas, kepala dinas ditekan oleh Bupati atau Walikota dan walikota ditekan Gubernur," ujar Iwan saat acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/6/2011).

Dengan demikian Iwan menjelaskan sudah cukuplah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jika hanya menimbulkan masalah. Ujian Nasional (UN) lanjut Iwan hanya dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan yang ada seperti misalnya, pemetaan mutu program satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, salah satu penentu penilaian kerja guru, penentu kinerja kepala sekolah.

Terakhir, penentuan akreditasi sekolah dan indikator keberhasilan pendidikan di Kota atau Kabupaten.

Sementara itu menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril mengatakan sistem yang ada tersebut harus dipotong. Peran masyarakat secara luas dan pemerintah serta DPR juga sangat dibutuhkan.

"Saya kira peran ini bisa dilakukan siapapun, agar sama-sama bertanggung jawab mengatasi kebobrokan ini, peran serta masyarakat harus diendorce, tanggung jawab hukum dan politik membenahi sistem ada di pemerintah, dan di parlemen," pungkasnya.

Sekali lagi, Tolak UN

2011-06-18T20:51:00.001+07:00

Kasus Ny. Siami dan Alif, sudah menunjukkan bukti nyata bahwa UN dan mekanismenya yang sekarang ini lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

Pihak Dewan Pendidikan Jawa Timur, juga sudah bereaksi, salah satunya dalam sms yang ditembuskannya kepada Prof. Hamid, Guru Besar UPI Bandung.

Berikut adalah sms yg dikirim Dewan Pendidikan Jatim, dan respon dari Prof. Hamid.

Assalamu'alaykim wr.wb.
Yth. Prof. Hamid,

Ujian Nasional yg hanya mengukur kompetensi2 tingkat rendah yg tidak penting dalam hidup namun diposisikan menentukan kelulusan, telah terbukti menghancurkan karakter murid dan guru.

Ujian Nasional ternyata tidak menciptakan nilai tambah pendidikan, tapi justru menggerogoti nilai Pendidikan.

Melihat kenyataan policy blunder ini, apakah komunitas Pendidikan berdiam diri, membiarkan korban2 moral berjatuhan lebih banyak lagi ?

Are we not guilty by obmission ?

Hormat saya.
Daniel Rosyid,
Dewan Pendidikan Jatim

------------

Syukurlah orang mulai percaya bahwa UN merusak pendidikan. Bagaimana kebohongan MA dan Diknas yang menyatakan bahwa UN tidak dilarang itu ya? Kalau tidak dilarang, mengapa diknas capek-capek sampai ke tingkat kasasi, dan MA memperkuat keputusan PN dan PT ya? Mudah-mudahan menteri faham masalah UN bukan masalah efektif, lagi-lagi pejabat salah menggunakan istilah.

Prof Hamid

-----------------

Sekali lagi, kami tetap akan menolak UN. Laksanakan putusan MA!

Kunjungi web http://tolakunas.com/ untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan menolak UN.

posted from Bloggeroid

Menakar Kejujuran di Kantin Sekolah

2011-06-11T14:24:00.005+07:00

Diambil dari flickr.com

Uji kejujuran yang dilakukan, selain menjadi pembelajaran bagi warga sekolah, ternyata juga bisa membuktikan bahwa kalau kepercayaan itu diberikan dengan sungguh-sungguh, mungkin rasa tanggung jawab yang akan tumbuh. Tidak harus dengan 'pentungan' saja kan... :D

Kasus kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung membuktikan, bahwa kejujuran itu bisa dilatihkan, dan ditumbuhkembangkan. Ia bukan teori yang harus dihafalkan. Ia adalah sikap yang harus diinternalisasi, dan diterapkan. Tidak aneh kalau sekolah punya tanggung jawab dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kejujuran ini.

Meski banyak pembeli "menyerbu" makanan yang dijajakan, kantin di SMA Negeri 1 Ciparay itu tak pernah dijaga oleh kasir atau semacamnya. Uniknya, pembeli memahami benar keadaan itu. Mereka akan mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya dalam kotak khusus saat mengambil makanan, yang jumlahnya sesuai dengan harga banderol. Jika jumlah uangnya terlalu besar, pembeli pulalah yang mengambil kembaliannya. Hanya kejujuran pembelilah yang memegang peran dalam kegiatan operasional kantin tersebut sehari-hari.

Rugikah? Teryata tidak, selama kejujuran dapat ditegakkan oleh para pembeli. Konsep yang sangat sederhana, namun mungkin akan sangat sulit dalam pelaksanaannya ini, digagas Pemkab Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung, dan Karang Taruna. Tak tanggung-tanggung, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Soesamto Tjiptadi turut hadir dalam peresmian kantin tersebut, Januari 2008. Program ini rencananya akan diterapkan di seluruh SLTA di Kab. Bandung, dan Bupati Bandung saat itu, memberikan dana stimulan bagi beberapa SLTA untuk menerapkan sistem Kantin Kejujuran tersebut

Tapi hanya gara-gara Ujian Nasional, pendidikan untuk kejujuran itu bisa dilibas karena justru dianggap menyusahkan. Ironis, karena Ujian Nasional adalah program evaluasi, yang kita tahu justru menjadi programnya pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional, sebagai amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tersebutlah Ny Siami. Warga Jl. Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Surabaya, ini dikabarkan menjadi korban sistem Ujian Nasional. Petaka datang ketika ujian nasional di SDN Gadel 2 Surabaya, Al, anaknya, dijadikan sumber contekan teman-temannya sesama peserta UN. Karena ingin jujur, Ny Siami tidak menerima kecurangan itu. Ia melaporkan wali kelas anaknya, yang diduga merancang kerjasama contek-mencontek dengan menggunakan anaknya sebagai sumber contekan.

Bukannya menjadi pahlawan, kejujuran Ny. Siami malah berujung menjadi malapetaka. Lebih dari 100 warga Kampung Gadel Sari dan wali murid SDN Gadel 2, tempat anaknya menimba ilmu, meminta keluarga penjahit itu enyah dari kampungnya! Edan!!

Apa yang dilakukan sekolah? Sekolahnya justru menganggap Ny. Siami ini mencemarkan nama baik sekolah. Padahal, menurut pengakuan Al, anaknya, kecurangan itu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya! Oleh Sekolah! Kepala sekolah dan sang wali kelas, akhirnya dicopot.

Yang paling menyakitkan dari berita ini adalah, bagaimana sikap warga yang justru merasa dirugikan dengan kejujuran Al, dan Ny. Siami, sang ibu. Bagaimana dengan beringas mereka mengepung keluarga itu di rumahnya, mencaci makinya sebagai sok pahlawan, bahkan mengusirnya dari tempat mereka tinggal.

Kejujuran, seperti hal kecil di kantin sekolah itu bukanlah hal sulit untuk dilakukan, tapi efeknya pasti besar terhadap masa depan bangsa. Tapi kenapa upaya berdampak besar dengan modal kecil itu justru bisa hancur oleh upaya yang lebih sistematis, oleh para pelaku pendidikan sendiri?

Saatnya untuk menatap kaca lebih lama, dan mengusap buramnya bayangan pendidikan kita. Tulisan ini diposting ulang, sebagai bagian dari gerakan #IndonesiaJujur, menyikapi kasus Ny. Siami dan Al. Kumpulan berbagai berita dan tulisan tentang kasus ini bisa dilihat juga di sini.

[Tribun Jabar] KPKB Buka Posko Pengaduan

2011-06-06T15:21:00.003+07:00

BANDUNG, TRIBUN - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) akan memantau serta membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang akan melaporkan dugaan pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2011. Selain itu selama pelaksanaan PPDB, KPKB juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Koordinator KPKB, Fridolin Berek mengatakan, pemantauan ini kata untuk memastikan bahwa kebijakan tentang PPDB dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika ditemukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada Disdik Kota Bandung, Dewan Pendidikan, serta Komisi A DPRD Kota Bandung.

Secara teknis pemantauan PPDB 2011 akan dilakukan oleh tim pemantau yang terdiri dari tim sosialisasi, tim investigasi, advokasi, tim sekretariat, serta tim jaringan. "Selain itu, KPKB juga akan membuka posko atau hotline pengaduan. Masalah-masalah yang berulang setiap tahun agar publik ikut memantau kalau menemukan (pelanggaran) lapor ke KPKB," katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mengadu atau mengetahui adanya pelanggaran selama proses pelaksanaan PPDB dapat menghubungi atau lapor langsung ke Sekretariat KPKB Jalan Wartawan III No 15 A. Telepon 022-7314103 atau e_mail di sekretariat.kpkb@gmail.com. Tersedian juga layanan pengaduan melalui SMS ke nomor:

081220662010
08122024186
081321983410
08122128743

KPKB: Resume Pertemuan 31 Mei 2011

2011-06-02T14:11:00.003+07:00

KPKB adalah Koalisi Pendidikan Kota Bandung, kumpulan organisasi masyarakakat dari berbagai elemen yang peduli dengan pendidikan di Kota Bandung. KPKB bertujuan melakukan kontrol terhadap tata pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan, yang bekerja melalui 3 Kelompok Kerja (Pokja). Pokja Pertama, tentang Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Pokja Kedua tentang Peningkatan Akses Pendidikan, dan Pokja Ketiga tentang Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan.

Pelaksanaan program KPKB dikordinir oleh seorang koordinator. Program kerja 3 Kelompok Kerja (Pokja) dibantu Kesekretariatan. Selain memiliki program yang terencana, masing-masing Pokja memiliki pekerjaan Adhoc yang sifatnya responsif terhadap isu-isu yang sedang “HOT” .

Secara rutin, kami akan melaporkan hasil-hasil pertemuan KPKB di blog ini. Berikut adalah resume pertemuan pada tanggal 31 Mei 2011.

Agenda Pertemuan :

Memeriksa kembali beberapa catatan KPKB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung.
Memetakan peluang atau potensi terjadinya pelanggaran pada saat PPDB
Memetakan peluang atau potensi pelanggaran pasca PPDB
Mengagendakan proses sosialisasi kuota bagi siswa miskin

Pandangan umum pembuka diskusi:

Sosialisasi kuota siswa jalur tidak mampu dapat dilakukan melalui leaflet, brosur, spanduk dan lain-lain.
Perangkat sosialisasi bias berisi jadual pendaftaran, persyaratan dan beberapa kutipan regulasi/kebijakan terkait.
Calon peserta didik jalur tidak mampu harus daftar ke sekolah negeri atau swasta dalam kecamatan yang sama, atau tetangga kecamatan, atau SMA/SMK/MA gratis, dengan membawa KK Kota Bandung, SKTM dari kelurahan, dan/atau keterangan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Siswa Miskin mempunyai hak sebagai berikut :

Wajib dibebaskan dari biaya sekolah
Di SMA/MA/SMK negeri, mereka mendapat keringanan dari jumlah pembayaran seharusnya dan/atau dibebaskan dari biaya sekolah.
Di SMA/MA/SMK swasta, mereka mendapat keringanan atau dibebaskan berdasar kebijakan yayasan. Penetapan pembebasan biaya dilakukan oleh kepala sekolah bersama komite sekolah atau yayasan.

Seputar aturan PPDB 2011 di Kota Bandung
SD/MI

Pada saat pendaftaran atau daftar ulang di SD/MI negeri tidak dipungut biaya. Sementara di SD/MI swasta ditentukan oleh yayasan
Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011, pukul 08.00 – 14.00 WIB
Pengumuman penerimaan : 6 Juli 2011
Masa perpanjangan : 7 – 8 Juli 2011
Daftar ulang : 7 – 8 Juli 2011
Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan hal lain, seperti: uang seragam, buku paket, LKS, iuran bulanan, kegiatan peserta didik dll.
Tidak boleh ada seleksi akademis ketika masuk SD/MI

SMP/MTS
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Seleksi : 27 Juni – 4 Juli 2011
Pengumuman : 5 Juli 2011 di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 6 – 7 Juli 2011

Jalur Non-Akademis :

Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Pengumuman : 23 Juni di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 24 – 25 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Pendaftaran dilakukan oleh peserta didik bersama orang tuannya.

SMP Terbuka

Pendaftaran : 1 – 6 Agustus 2011
Belajar : 8 Agustus 2011

SMA/MA/SMK
SMA/MA
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Seleksi : 27 Juni – 3 Juli 2011
Pengumuman : 4 Juli 2011 di sekolah pilihan pertama
Daftar ulang : 5 – 7 Juli 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Penerimaan siswa baru mempersyaratkan SKKB dari sekolah asal bagi para lulusan 2011 atau SKCK dari kepolisian dan keterangan bebas narkoba bagi lulusan di bawah 2011.

Non-Akademis :

Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Persyaratan sama saja pendaftaran SMP

SMK
Jalur Akademis :

Pendaftaran : 27 Juni – 2 Juli 2011
Masa perpanjangan : sampai 8 Juli
Seleksi : 27 Juni – 3 Juli 2011
Pengumuman : 4 Juli 2011
Daftar ulang : 5 – 7 Juli 2011
Belajar : 11 Juli 2011
Persyaratan sama

Non-Akademis:

Persyaratan sama
Pendaftaran : 13 – 18 Juni 2011
Seleksi : 20 – 21 Juni 2011
Pengumuman : 23 Juni 2011
Daftar ulang : 24 – 25 Juni 2011
Belajar : 11 Juli 2011

Beberapa perangkat sosialisasi PPDB:

Facebook para anggota KPKB
Brosur/leaflet
Press release
Talkshow
Spanduk
Surat pemberitahuan kepada seluruh camat di Kota Bandung

Beberapa penanggung jawab sosialisasi PPDB

STV oleh Pak Iwan
PJTV oleh Bang Frido
PRFM oleh Pak Iwan
RRI oleh Bang Frido
IMTV oleh Pak Iwan

Press Conference
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2011
Waktu : Pukul 11.00 sd selesai
Tempat : GIM

Beberapa titik kritis terjadi pelanggaran dalam PPDB:

Minimnya informasi pendaftaran bagi para calon siswa jalur non-akademis.
Informasi yang tersedia sangatlah dangkal dan kurang jelas.
Sering terjadinya penolakan terhadap para siswa miskin dari pihak sekolah
Sering terjadi ‘penitipan’ calon siswa
Tidak adanya meja pengaduan
Ketidak jelasan prosedur seleksi dari segi administrasi dan homevisit
Penyampaian pengumuman hasil seleksi kurang jelas dan tidak terbuka
Sering terjadi pungutan liar pada saat daftar ulang

Beberapa bentuk pelanggaran ‘penitipan’ siswa:

Pada jalur prestasi berupa manipulasi prestasi
Pada jalur miskin sering terjadi ‘pressure’ dari orpol atau ormas
Titipan siswa di luar nama-nama yang diumumkan secara online
Sering terjadi ‘bursa’ pada saat jeda antara penutupan pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi. Hal ini rawan terjadi penitipan siswa.

Beberapa catatan tambahan:

Pengumuman secara online harus berjalan sepanjang tahun
RAPBS harus diumumkan secara terbuka.