Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukumnoreply@blogger.com (Anonymous)Fri, 8 Nov 2024 07:35:04 -0800Blogger http://www.blogger.com37125http://hukum-indo.blogspot.com/en-usnoIlmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukumnoreply@blogger.comhttp://hukum-indo.blogspot.com/2013/03/tinjauan-umum-politik-hukum-indonesia.htmlnoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 27 Mar 2013 20:51:00 -0700tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-5179996131056301414 Sejarah Timbulnya Politik Hukum Latar belakang yang menjadi raison d’etre kehadiran disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap model pendekatan hukum. Sejak era Yunani Kuno hingga Post Modern, studi hukum mengalami pasang surut, perkembangan dan pergeseran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur sosial, industrialisasi, politik, ekonomi dan 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/12/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia.htmlTINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN UU No. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)noreply@blogger.com (Anonymous)Sat, 24 Dec 2011 06:03:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-2164148855212119483 A. PENDAHULUANPerkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/asas-asas-hukum-tata-negara.htmlASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARAnoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 16 Nov 2011 09:15:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-7604735510627475443 1. PengertianMenurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah dasar,pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar.Asas-asas dalam Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasaryang merupakan hukumpositif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertianpengertiandalam penyelenggaraan Negara.2. Asas-Asas Hukum Tata Negara1. Asas PancasilaBangsa Indonesia telah menetapkan 3http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/perkembangan-teori-hukum-tata-negara.htmlPERKEMBANGAN TEORI HUKUM TATA NEGARA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIAnoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 16 Nov 2011 09:06:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-562428016659990556 Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, atau Hukum Tata Negara Positif. Hal ini dipengaruhi oleh watak rejim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/kejahatan-terhadap-nyawa.htmlKejahatan Terhadap Nyawanoreply@blogger.com (Anonymous)Thu, 10 Nov 2011 07:50:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-5721673039525480152 Pengertian Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven). Atas dasar kesalahannya, ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu: Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 6http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-terhadap-kekayaan.htmlTindak Pidana Terhadap Kekayaannoreply@blogger.com (Anonymous)Thu, 10 Nov 2011 07:40:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-1295532946465054443 PENDAHULUAN Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-terhadap-tubuh.htmlTindak Pidana Terhadap Tubuhnoreply@blogger.com (Anonymous)Thu, 10 Nov 2011 07:34:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-6631274894647064001 BAB I PENDAHULUAN Penentuan sebab akibat dalam hukum pidana merupakan hal yang sulit dilakukan karena pada dasarnya KUHP tidak mencantumkan petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, misalnya 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-terhadap-nyawa.htmlTindak Pidana Terhadap Nyawanoreply@blogger.com (Anonymous)Thu, 10 Nov 2011 07:29:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-2964506151425439329 BAB IPENDAHULUANSuatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satu bab yang termaktub didalamnya menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-350).Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/sejarah-hukum-acara-pidana-indonesia_10.htmlSejarah perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesianoreply@blogger.com (Anonymous)Thu, 10 Nov 2011 07:05:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-1244768764571829321 I. Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia  1. Sebelum masa kolonial(sebelum abad 16)                                                 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan.htmlTinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdatanoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 9 Nov 2011 13:31:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-8909243642632600350 ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi  semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi informasi tersebut dalam hal ini internet.  Salah satu kegaiatan di dunia maya termaksud antara lain transaksi jual beli secara elektronik (electronic commerce).  Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/perbuatan-melawan-hukum.htmlPerbuatan Melawan Hukumnoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 9 Nov 2011 13:14:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-832749450079172660 Perspektif Hukum Perdata Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-perbankan-dan.htmlTindak Pidana Perbankan dan Pertanggungjawabannyanoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 9 Nov 2011 13:06:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-4435501708138752973 ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS BANK CENTURY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN BAB IKASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUMA. Kasus PosisiKasus Bank Century berawal dari kegagalan bank tersebut dalam memenuhi prefund kliring (transaksi antar bank) di Bank Indonesia pada 13 November 2008 (Kontan, 14/11/2008), 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/tinjauan-kritis-implementasi-gcg-di.htmlHukum Perusahaannoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 9 Nov 2011 12:04:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-1313815132607582966 Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik Good Corporate Governance (GCG). Secara umum, GCG sendiri berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/hukum-perusahaan.htmlHukum Perusahaannoreply@blogger.com (Anonymous)Wed, 9 Nov 2011 11:58:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-8201556195096924614Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda:Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba.b. Menurut Molen GraaffAdalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.htmlnoreply@blogger.com (Anonymous)Tue, 8 Nov 2011 21:14:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-7794062170469645711 Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan 1http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/undang-undang-yang-mengatur-alat-bukti.htmlnoreply@blogger.com (Anonymous)Tue, 8 Nov 2011 21:06:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-39559335502377781 Undang-Undang yang Mengatur Alat Bukti Teknologi Bisa Digunakan Alat Bukti di PengadilanUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUndang-UndangPasal 27“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”Penjelasan Pasal 27“Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/sosiologi-hukum-suatu-pengantar.htmlSOSIOLOGI SUATU PENGANTARnoreply@blogger.com (Anonymous)Tue, 8 Nov 2011 03:05:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-5240939175670417815 SOSIOLOGI SUATU PENGANTARProf. DR. R. OTJE SALMAN S, S.H.Konsep yang tertuang dalam buku Sosiologi Hukum Suatu Pengantar yang ditulus oleh R. Otje Salman, S.H adalah mengemukakan pengertian dari sosiologi hukum dan bahwa pentingnya ilmu sosiologi hukum dipelajari dan dimengerti khususnya oleh mahasiswa hukum.Sosiologi hukum pertama digunakan istilahnya pada tahun 1882 oleh Anzilotti, yang 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/perkembangan-hukum-islam-di-indonesia.htmlperkembangan hukumislamnoreply@blogger.com (Anonymous)Tue, 8 Nov 2011 02:58:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-8616591526887592192 PENDAHULUAN 1. A. Latar Belakang Masalah Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/hukum-islam.htmlHukum Islamnoreply@blogger.com (Anonymous)Tue, 8 Nov 2011 02:51:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-3452812342119660440 Hukum Islam  Yaitu hukum yang diberlakukan bagi warga negara indonesia yang beragama Islam yang tercantum dalam hukum positif yaitu UU Nomor 1 tahun 1974,  UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU Nomor 1991.Menurut Aulasi Aulawi yaitu hukum yang diyakini memliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu amali.Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sistem hukum yang diberlakukan 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/sejarah-hukum-pidana-di-indonesia.htmlSejarah Hukum Pidana di Indonesianoreply@blogger.com (Anonymous)Mon, 7 Nov 2011 09:19:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-4993541178355499956 Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang diberlakukan di Negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/menggagas-pendidikan-hukum-progresif.htmlMenggagas progresif pendidikan hukumnoreply@blogger.com (Anonymous)Mon, 7 Nov 2011 08:45:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-6903506176105611307 “….bahwa sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiannya dirampas dan direnggutkan. Mereka hanya dicekoki untuk menjadi ahli hukum profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiaannya (Gerry Spence)”.Kutipan pendapat Gerry Spence, menggawali tulisan ini untuk melihat kembali perjalanan pendidikan hukum di Indonesia yang merupakan bagian integral dalam usaha membentuk 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/pengantar-ilmu-hukum.htmlpengantar ilmu hukumnoreply@blogger.com (Anonymous)Mon, 7 Nov 2011 02:19:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-2200400886394538448 A) mempelajari :seluk beluk hokum, asal mula, wujud, asas , system macam pembagian, sumber, perkembangan , fungsi, kedudukan hokum dalam masyarakatB) menelaah hokum sebagai gejala, fenomena, kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun (universal)C) metode mempelajari hukum1. metode idealis : perwujudan nilai-nilai tertentu = keadilan2. metode normative : analisis hokum sebagai system abstrak 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/faktor-faktor-penegakan-hukum.htmlFAKTOR-FAKTOR PENEGAKAN HUKUMnoreply@blogger.com (Anonymous)Mon, 7 Nov 2011 01:19:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-1703373559341686627 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Faktor-faktor tersebut adalah : Faktor hukumnya sendiri  Penegak 0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/ilmu-hukum-pidana-dan-kriminologi.htmlIlmu Hukum Pidana Dan Kriminologi Pasangan Yang Masing-Masing Bergerak Kearah Berlawanannoreply@blogger.com (Anonymous)Sun, 6 Nov 2011 11:35:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-2952681500407094402 Pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh orang adalah apakah kriminologi itu bagian dari ilmu hukum pidana. Pertanyaan ini muncul disebabkan oleh objek permasalahan yang menjadi perhatian dari hukum pidana juga menjadi perhatian dari kriminologi.Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada masa lampau, perbedaan antara Hukum Pidana dengan Kriminologi sangat besar. Kriminologi bukan merupakan bagian dari0http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/criminal-justice-system-materi-kuliah.htmlCRIMINAL JUSTICE SYSTEMnoreply@blogger.com (Anonymous)Sun, 6 Nov 2011 11:20:00 -0800tag:blogger.com,1999:blog-5408199780043931307.post-9004537076249977675 CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PENGERTIAN Istilah Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.Remington dan Ohlin : CJS dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.Mardjono : CJS adalah sistem0