Penyuluh Kehutanan Kapuas Hulu

TEKNIK BUDIDAYA KAYU TEMBESU

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Thu, 08 Mar 2012 06:39:00 +0000

INFORMASI BUDIDAYA
TEMBESU (Fagraea fragrans)

A.   PENDAHULUAN

Tembesu (Fagraea fragrans) termasuk
kedalam famili Loganiaceae. Nama daerah antara lain Tembesu
(Jw);tomasu,tembesu,tembesu talang,tembesu rawang (SmT);tembesu
(Klm);anrali,kolaki,kulaki,nosu (Slw) Daerah penyebarannya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat,
Maluku, dan Irian Jaya. Tempat tumbuh pada tanah datar dan sarang atau tempat
yang tidak becek, tanah liat berpasir, dengan type curah hujan A sampai B pada
ketinggian 0–500 dpl.

Tinggi pohon tembesu mencapai 40 m, dengan
panjang batang bebas cabang sampai 25 m, diameter 80 cm atau lebih, dengan
batang tegak dan tidak berbanir. Kulit luar berwarna coklat sampai hitam,
beralur dangkal dan sedikit mengelupas. Kayunya keras berwarna kuning emas tua
atau coklat jingga, dan termasuk ke dalam kelas awet satu.

Ciri umum kayu tembesu adalah kayu teras
berwarna coklat sampai kuning muda dan kayu gubal umumnya berwarna lebih muda.
Tekstur kayu halus sampai agak halus. Permukaan kayu agak mengkilap. Kegunaan kayu tembesu
terutama untuk konstruksi bangunan berat di tempat yang terbuka maupun
berhubungan dengan tanah, balok jembatan, tiang rumah, lantai dan barang
bubutan. PENGERJAAN: Kayu tembesu mudah digergaji dan dikerjakan dengan baik. Kayu dapat
diplitur,tetapi warnanya kurang baik,sehingga kurang disukai untuk
mebel.Pengujian sifat pemesinan menunjukan bahwa kayu F.fragrans dapat
diserut,dibentuk dibor dibuat lubang persegi,dibubut dan diamplas dengan hasil
baik

Tanaman tembesu dapat dipanen setelah berumur 50
tahun atau lebih dengan diameter 50–80 cm. Tanaman tembesu berbunga bulan Mei –
Agustus dengan susunan bunga dalam bentuk mali. Pohon tembesu mempunyai buah
yang banyak dan mengandung biji sangat kecil. Jumlah buah per kilogram 6.600,
sedangkan jumlah biji yang sudah kering sebanyak 5.800.000 butir perkilogram.

B. PEMILIHAN BENIH

Untuk keperluan pembibitan, pemilihan benih
dilakukan pada buah yang benar-benar sudah masak yang ditandai buah berwarna
merah atau merah terang.

Buah yang sudah masak dipetik dan dipisahkan
dari buah yang kecil dan kotoran buah, selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan
cara meremas-remas buah sambil merendamnya dalam air. Apabila kulit buah sudah
pecah maka dilakukan penyaringan dengan ayakan 0,001 mm, selanjunya biji
dikeringkan. Biji yang sudah kering tahan dismpan selama lebih kurang 3 bulan
apabila disimpan dalam tempat yang rapat masih mempunyai daya kecambah 65%.

C. PEMBIBITAN

Sebetulnya perbanyakan tanaman tembesu dapat
terjadi secara alamiah, hal ini dapat dilihat pada bekas tebangan tembesu,
banyak tumbuh kelompok-kelompok anakan muda. Akan tetapi bibit dari permudaan
alam sulit diadakan pengaturan, baik jarak tanam maupun jika dibutuhkan dalam
skala besar. Untuk itu perlu diadakan perbanyakan buatan melalui
persemaian/pembibitan.

Pembibitan dilakukan guna memenuhi kebutuhan bibit
dalam kegiatan reboisasi, penghijauan dan pembangunan Hutan Tanaman Industri
(HTI). Pembuatan bibit dimulai dari perkecambahan benih yaitu dengan cara
merendam benih tembesu ke dalam air yang telah diberi asam gibrelin (GA3)
dengan konsentrasi antara 50 – 100 ppm selama 24 jam.

Setelah waktu perendaman cukup maka airnya
dibuang dan disaring dengan kertas saring kemudian diangin-anginkan, lalu
ditabur di dalam bak tabur dengan media pasir bercampur tanah dengan
perbandingan 1 : 2 dan disiram dengan menggunakan sprayer tangan. Setelah
berumur 2 – 3 minggu maka diadakan penyapihan dengan cara masing–masing
kecambah dipindahkan ke kantong plastik yang telah diisi dengan media
pertumbuhan bibit. Bibit dapat dipindah atau ditanam di lapangan apabila sudah mencapai
ketinggian 20 – 30 cm dengan diameter minimal 3 mm.

D. PENANAMAN

Tembesu dapat ditanam pada areal semak
belukar/bekas tebangan dengan sistim jalur, disamping itu dapat juga ditanam di
areal terbuka dengan pengolahan tanah secara total maupun ditanam di pinggir
jalan sebagai peneduh.

Kegiatan penanaman meliputi :

1.     Persiapan Lapangan

Beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam
persiapan lapangan antara lain : penentuan batas lokasi, jarak tanam, jalan
pemeriksaan dan batas blok dengan cara memasang ajir, pembuatan gubuk serta
pembuatan lubang tanaman. Jarak tanam yang baik adalah 2,5 m x 1 m atau 3 m x 1
m, kemudian pada umur 5 tahun dilakukan penjarangan pertama. Larikan tanaman
sebaiknya sejajar kontour dan lubang tanaman dibuat 7 – 15 hari sebelum ditanam
dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm.

2.     Penanaman

Bibit dalam kantong plastik yang telah diseleksi
diangkut ke areal penanaman sejumlah kemampuan tanam per hari. Bibit ditanam
pada setiap lubang dengan cara melepas kantong plastik atau menyobek bagian
bawahnya. Selanjutnya dimasukkan kedalam lobang dan ditutup tanah kembali.
Dalam penanaman usahakan agar akar tidak bengkok atau rusak dan tanah dalam
kantong plastik tidak pecah.

3.     Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan antara lain : penyulaman,
penyiangan, pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit. Penyulaman
dilakukan pada tahun pertama dan kedua, sedangkan penyiangan, pendangiran dan
pemupukan dilaksanakan dua kali setiap tahun, sampai tanaman cukup besar.
Pemberantasan hama dan penyakit hanya dilaksanakan apabila ada serangan atau
diperkirakan akan terjadi serangan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman
muda adalah kijang, sedangkan penyakit yang menyerang tanaman tembesu adalah
jamur upas. Pemberantasannya dapat dilaksanakan dengan menyemprot fungisida.

(Dirangkum dari berbagai sumber) 

Lokalatih Perubahan Iklim dan REDD+

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sat, 25 Feb 2012 02:11:00 +0000

Putusibau,Borneoclimatechange.org. Perubahan iklim merupakan salah satu isu utama yang ditangani oleh masyarakat dunia. Karena dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat belahan dunia seperti, bencana banjir dan kekeringan. Kerusakan kawasan hutan merupakan salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi kerusakan tesebut salah satu program yang sedang dikembangkan adalah skema REDD.

FFI dan RMI(Rimbawan Muda Indonesia),mengadakan kegiatan sosialisasi/Lokalatih Perubahan Iklim dan REDD di Putussibau Kab. Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat (19- 20 Pebruari 2012). Tujuan kegiatan ini adalah: Memberi pemahaman pada masyarakat tentang perubahan iklim dan skema REDD. Peserta berjumlah 30 orang terdiri dari desa yang sudah mengusulkan hutan desa. yaitu Desa Piasak Kec. Selimbau, Desa Jongkong Kiri Hilir dan Desa Ujung Said kec. Jongkong, Desa Nanga Betung Kec Boyan Tanjung, Desa Buak Limbang Kec. Pengkadan dan Desa Manua Sadap Kec. Embaloh Hulu, Bappeda, Lingkungan Hidup, Distannak, BPMD, DPMU-Disbunhutbun, kemudian beberapa NGO seperti WWF dan GIZ-forclime.

Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang masih mempunyai kawasan hutan yang cukup luas sehingga perlu diselamatan. Dengan sosialisasi ini diharapkan bahwa masyarakat Kab.Kapuas Hulu ketika program REDD dilaksanakan, mereka tidak kelabakan.

Menurut Eko Koordinator FFI Kapuas Hulu, materi dalam acara ini adalah: bagaimana cara mengajukan hutan Desa, pemahaman tentang Perubahan Iklim, Mitigasi dan Adaptasi, serta informasi tentang Skema REDD. “Sosialisasi ini tidak khusus pelaksanaan program REDD, peluang REDD tetap merupakan peluang yang menjadi pilihan bagi masyarakat sendiri untuk mendapatkan atau tidak,terserah masyarakat.”Terang Eko,

“Memang daerah-daerah tersebut, belum tentu jadi DA REDD, kecuali Sawan Belida, IUPHHK-RE memang kita rencanakan sebagai DA-REDD untuk skema voluntary market, dengan sosialisasi ini warga akan lebih siap menghadapinya program REDD jika diterapkan,”Harap Eko #

Sumber :

http://borneoclimatechange.org/berita-244-sosialisasi-perubahan-iklim-dan-redd-di-kab-kapuas-hulu.html

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENYULUH KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sat, 15 Oct 2011 03:19:00 +0000

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Rehabiltasi dan Perhutanan Sosial (RPS) kembali mengadakan pelatihan dan penyegaran untuk para Penyuluh Kehutanan se Provinsi Kalimantan Barat dengan judul "PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENYULUH KEHUTANAN 2011". Pelatihan diadakan bertempat di Hotel Borneo Jl Merdeka Barat Pontianak dari tanggal 11 Oktober s/d 14 Oktober 2011.

Peserta yang hadir dalam Pelatihan tersebut berjumlah 30 orang, yang diwakili oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimnatan Barat (2 Orang Penyuluh Kehutanan), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pontianak ( 5 Orang Penyuluh Kehutanan), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya ( 2 Orang Penyuluh Kehutanan), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ketapang ( 1 Orang Penyuluh Kehutanan), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau ( 5 Orang Penyuluh Kehutanan), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sintang ( 10 Orang Penyuluh Kehutanan) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten kapuas Hulu ( 5 Orang Penyuluh Kehutanan).

Ir. Sri Mulyati, M.Si selaku Ketua Penyelenggara Pelatihan, menyebutkan bahwa Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Para Penyuluh Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penyelenggaraan Pembangunan di Bidang Kehutanan.

Narasumber yang hadir antara lain dari BP2SDMK Kementerian Kehutanan,Banketpanluh/BKPP Provinsi kalimantan barat, BP DAS KAPUAS/RLPS, BKSDA Wilayah III Kalbar, BP2HP Wilayah X Kalbar, Kepala Bidang RLPS Dishut Prov kalbar, Kepala Bidang BPHH Dishut Prov Kalbar dan kepala Bidang PHKA Dishut Prov. Kalbar.

PERTEMUAN DAN PEMBEKALAN PENYULUH PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Mon, 03 Oct 2011 12:37:00 +0000

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Pertemuan dan Pembekalan untuk Para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu pada hari senin, 03 Oktober 2011 bertempat di Aula Kantor BPPPPPK Kab. Kapuas Hulu. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) kab. kapuas Hulu / mewakili, Kepala BPPPPK Kab. Kapuas Hulu, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan, Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian BPPPPK kab. kapuas hulu dan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu.

Pada Pertemuan tersebut kembali ditekankan akan pentingnya Penyuluhan, metode penyuluhan dan eksistensi dari penyuluh itu sendiri. Selain itu dilaksanakan Pembagian SK Bupati dan Surat tugas dari BPPPPPK Kab. Kapuas Hulu mengenai penempatan tempat tugas/Wilayah kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kab. Kapuas Hulu tahun 2011. W@!7

PELATIHAN PELUANG USAHA DAN TEKNOLOGI BUDIDAYA GAHARU TAHUN 2011

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sun, 02 Oct 2011 12:00:00 +0000

Para Penyuluh Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Kabupaten kapuas Hulu telah melaksanakan Pelatihan Dalam rangka Meningkatkan Keterampilan Masyarakat dengan Tema " Peluang Usaha dan Teknologi Budidaya Gaharu " yang bertempat di Rumah Betang Sui. Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari (40 JPL) dari tanggal 26 September 2011 s/d 30 September 2011. Peserta Pelatihan berjumlah sekitar 25 Orang yang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Batu Lintang, Kec. Embaloh Hulu.

Tampak hadir pada Acara Pelatihan antara lain Sekretaris Badan BPPPPK Kab. Kapuas Hulu beserta para Penyuluh Kehutanan dan Pertanian, Kepala Bidang RPS dan staff Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, Pelaku Usaha Gaharu, Staff Kecamatan Embaloh Hulu, Kepala Desa Batu Lintang beserta Perangkat Desa, Kepala Dusun dan masyarakat Desa Batu Lintang Kec. Embaloh Hulu.

Gusti Makmun, S.Hut (Penyuluh Kehutanan pada BPPPPK Kab. Kapuas Hulu) selaku Ketua Panitia Pelatihan Keterampilan Masyarakat tersebut, menyatakan bahwa Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka mengenalkan Gaharu, Manfaatnya, budi daya nya dan teknologi inokulasi gaharu kepada masyarakat khusunya Desa Batu Lintang akan Pentingnya dan menjanjikannya gaharu sehingga masyarakat menjadi berminat dan bisa terlibat dalam budidaya, pelestarian, Pengelolaan sekaligus membuahkan manfaat ekonomi yang akan muncul dari upaya tersebut sehingga apabila bisa dilaksanakan dengan baik akan bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Peserta pelatihan terlihat antusias dalam mengikuti dan menyerap materi-materi yang diberikan selama Pelatihan berlangsung. Diharapkan akan munculnya minat masyarakat dalam pembudidayaan gaharu. Masyarakat sangat berharap kedepannya akan diadakannya pelatihan-pelatihan serupa di bidang Pertanian, Perikanan maupun Kehutanan, sehingga terjadi transfer ilmu, informasi dan teknologi dari Para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu maupun dari instansi yang terkait. W@!7

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Fri, 16 Sep 2011 06:54:00 +0000

Segenap Pegawai pada

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Mengucapkan Turut Berbelasungkawa :

INNALILLAHI WA INA ILAIHI RAJI'UN........

Telah berpulang Ke Rakhmatullah Sahabat Kami, Atasan Kami :

NIA MAYA SOPHA BINTI H. ACHMAD BAKRIE

Pada Usia 32 Tahun

Pada Tanggal 16 September 2011, Pukul 07.00 WIB

Almarhumah disemayamkan di Pemakaman Muslim Masjid Darrussalam

Kedamin, Putussibau Selatan.

Almarhumah Meninggalkan Suami dan 1 orang Anak Perempuan.

Almarhumah Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan Terakhir Menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK)

Kabupaten Kapuas Hulu.

Semoga Amal Ibadah Almarhumah selama di Dunia diterima disisi Allah SWT....

Amin Ya Rabbal Alamin.....

" Selamat Jalan Kak Nia......

Semoga Allah Menempatkanmu di Tempat Yang Layak di Alam Sana....

Alam Yang Kan Kita Semua Tuju Nantinya...

Semoga Allah Memberikan Kekuatan dan Keikhlasan Bagi yang Ditinggalkan..

Senyummu, Candamu, Kecerdasanmu dan Anugerah Ilmu Darimu Kan Selalu Terpatri Dihati Kami.....

Menjadi Kenangan dan Amal Yang Tak Kan Terlupakan..... " (W@!7)

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Mon, 29 Aug 2011 04:31:00 +0000

Hiasi Wajah Dengan "Senyum", Tata Hati Dengan "Ikhlas"

Bekali Hidup Dengan "Ridho"......

Asah Jiwa Dengan " Iman Dan Taqwa"

Jemput Hari Esok Dengan "Do'a".......

Moga Langkah Kita Selalu Dimudahkan Allah Subhanahu Wata'Alla.....

Amin Ya Rabbal Alamin......

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H

Mari Sambut Kemenangan dengan hati Suci,

Semoga Jiwa Selalu Lahir kembali dengan kefitrahan Sebagai hamba Allah....

Minal Adin Wal faidzin......

Mohon Maaf lahir dan Bathin

By.

Kurniawan, S.Hut dan Lapi Naim, S.Sos

Sekeluarga

Programa Penyuluhan Kehutanan

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Tue, 23 Aug 2011 07:47:00 +0000

Sebagai tindak lanjut dari amanah Pasal 25 UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ( SP3K ), telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan. Programa Penyuluhan Kehutanan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan. Programa Penyuluhan Kehutanan disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan pragrama penyuluhan nasional. Programa Penyuluhan Kehutanan ini disusun oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan di masing-masing tingkatan dan merupakan acuan bagi Penyuluh Kehutanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

By : Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan (Selasa, 22 Maret 2011 14:08)
http://bp2sdmk.dephut.go.id/id/publikasi/80-terbaru/171-program-penyuluhan-kehutanan.html

Catatan* : Untuk Mendapatkan Pedoman Programa Penyuluhan Kehutanan, Silahkan Download Disini.

SYAIR LAO TZU

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sun, 21 Aug 2011 12:49:00 +0000

"Pergi dan temuilah masyarakatmu.

Hiduplah dan tinggallah bersama mereka,

Cintailah dan berkaryalah dengan mereka;

Mulailah dari apa yang telah mereka miliki,

Buat rencana,

dan bangunlah rencana itu dari apa yang mereka ketahui;

Sampai akhirnya ketika perjalanan usai,

Mereka berkata :
“Kami yang telah mengerjakannya”

( LAO TZU )

Progres Penyusunan RSKKNI Penyuluhan Kehutanan

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Fri, 12 Aug 2011 07:52:00 +0000

Upaya untuk menjadikan penyuluh kehutanan sebagai tenaga profesi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K). Undang-undang tersebut menyiratkan pentingnya standar kompetensi kerja bagi para penyuluh. Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh diperlukan adanya sistem keprofesian penyuluhan yang meliputi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi kompetensi penyuluh (Pasal 21 ayat 3). Berdasarkan sertifikasi, Penyuluh PNS memperoleh kesetaraan persyaratan, jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi dan usia pensiun (Penjelasan Pasal 22 ayat 1).

Melalui sertifikasi maka penyuluh yang semula tenaga fungsional, nantinya akan menjadi tenaga profesi. Langkah ini sangat penting mengingat besarnya tuntutan terhadap penyuluh kehutanan sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan yang berorientasi pada sistem dan usaha agroforestry menuntut konsekuensi lebih besar dari penyuluh untuk memandang adanya saling ketergantungan antar pelaku usaha dan pelaku utama.

Penyusunan SKKNI Penyuluh Kehutanan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Kehutanan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Kehutanan yang profesional
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata dapat diartikan sebagai berikut :

Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.
Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
Indonesia, mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas Penyuluh Kehutanan di Indonesia, maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Penyuluh Kehutanan. Asosiasi Profesi Penyuluh Kehutanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Penyuluh Kehutanan sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas /kompetensi Penyuluh Kehutanan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kehutanan

Tindak lanjut dari hal tersebut di atas, Tim Penyusun RSKKNI Penyuluh Kehutanan telah mempu menyelesaikan penyusunan Draft RSKKNI serta telah mampu melaksanakan Prakonvensi RSKKNI pada tanggal 9 Maret 2011. Saat ini sedang dilakukan verifikasi draft oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk selanjutnya dilakukan Konvensi serta pembakuan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta diakhiri dengan sertifikasi penyuluh kehutanan.

By :
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan

(Selasa, 22 Maret 2011 14:14)

http://bp2sdmk.dephut.go.id/id/publikasi/80-terbaru/172-progres-penyusunan-rskkni-penyuluhan-kehutanan.html

Catatan* : Silahkan Download Filenya Disini...

Peraturan Presiden Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Fri, 15 Apr 2011 06:15:00 +0000

Ada Angin Segar buat Para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan RI setelah dikeluarkannya PP No.55/2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Mengatur Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan.

Bahan Bacaan :
http://bp2sdmk.dephut.go.id/
http penyuluhkehutanan.com (Entry :03 September 2010, 15:31:41)
http://www.depdagri.go.id/

Catatan* : Silahkan Download Filenya Disini atau Disini...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Mon, 28 Mar 2011 06:00:00 +0000

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

(2) Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1) Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas :

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

b. Wakil Ketua : 1) Menteri Pertanian;

2) Menteri Kelautan dan Perikanan;

3) Menteri Kehutanan;

c. Anggota : 1) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;

2) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan;

4) Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5) Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

6) Anggota tidak tetap yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

(2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pimpinan instansi dan pejabat struktural eselon I terkait.

BAB III

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Pasal 4

(1) Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

(2) Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan secara bergantian setiap 2 (dua) tahun oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

(3) Untuk pertama kali sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dilaksanakan secara ex-officio oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas memberi dukungan administrasi kepada Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diatur oleh Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengadakan rapat koordinasi secara berkala yang dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Apabila dipandang perlu, dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengundang pihak lain terkait guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan dalam rapat koordinasi.

Pasal 9

Hasil rapat koordinasi dibawa oleh masing-masing anggota untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hasil rapat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan disampaikan kepada kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 11

Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diatur oleh Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sat, 05 Jun 2010 08:41:00 +0000

Penyuluh Kehutanan harus mengetahui dan memahami empat (4) bidang, yaitu :

TEKNOLOGI PENYULUHAN KEHUTANAN. Aspek teknis yang erat hubungannya dengan pengelolaan penyampaian pesan dan mengolah respon dari sasaran penyuluhan. Terkait dengan metode dan materi penyuluhan, komunikasi, teknik fasilitasi, dan mengembangkan sistem penyuluhan terpadu.

TEKNOLOGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Memahami tentang teknik pembentukan dan penguatan kelembagaan, teknik pendampingan, pembangunan jaringan kerja dan kemitraan.

SUBSTANSI KEHUTANAN. Menguasai pengetahuan seperti issue-issue kehutanan, kebijakan kehutanan, teknologi pembangunan kehutanan dan konstribusi kehutanan dalam pembangunan Nasional.

SYSTEM AGRISILVOBISNIS. Memahami pengetahuan tentang sistem agrisilvobisnis yang meliputi sarana produksi, budidaya, pasca panen, pemasaran, dan lembaga pendukung.

KODE ETIK PENYULUH KEHUTANAN

noreply@blogger.com (Kurniawan) — Sat, 05 Jun 2010 08:29:00 +0000

Kode Etik Penyuluh Kehutanan adalah Sebagai berikut :

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berperilaku jujur, tulus, ikhlas, terbuka, komunikatif dan mampu bekerjasama.
Memiliki loyalitas, dedikasi dan pengabdian terhadap profesinya.
Mengamalkan ilmu dan pengetahuannya untuk kepentingan, pelestarian fungsi dan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Memelihara kesetiakawanan dan jiwa korsa Penyuluh kehutanan
Menjunjung tinggi profesionalisme Penyuluh Kehutanan.