Perlindungan Hulu

Presiden SBYpun Mengikuti Perkembangan Sidang Hilangnya Sandal Jepit Polisi.

2012-01-04T18:43:00.000+08:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan turut mengikuti pemberitaan persidangan kasus dugaan pencurian sandal jepit oleh AAL (15), siswa SMK Negeri 3, Kota
Palu, Sulawesi Tengah. Presiden juga telah mengetahui adanya gerakan di tingkat akar rumput terkait pengumpulan 1.000 pasang sandal jepit.
"Namun, sementara ini, belum ada pernyataan dari Presiden," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/1/2012).
Pemberitaan dugaan pencurian sandal jepit ini juga telah mendapatkan perhatian dari media internasional. Harian The New Zealand Herald dan situs berita Boston.com melaporkan berita tersebut dengan judul, "Indonesia's new symbol for injustice: Sandals" atau "Simbol Ketidakadilan Baru di Indonesia: Sandal". Berita ini ditulis oleh kantor berita Amerika Serikat, Associated Press.
"Masyarakat Indonesia telah menemukan simbol baru atas frustrasi mereka yang terus tumbuh akibat ketidakadilan di negara demokratis baru ini: sandal jepit yang usang dan murah," begitu tulis AP.
Sandal jepit ini diklaim sebagai milik Briptu Anwar Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. AAL disidang di Pengadilan Negeri Palu dan terancam hukuman lima tahun penjara. Pada persidangan, ada beberapa kejanggalan soal kasus itu. Barang bukti yang diajukan ke persidangan bukan sandal yang awalnya dikatakan hilang.
Awalnya, Rusdi mengaku kehilangan sandal merek Eiger Nomor 43. Namun, yang dibawa jaksa sebagai barang bukti bermerek Ando Nomor 9,5. Tak ada satu pun saksi yang melihat langsung apakah sandal merek Ando itu memang diambil AAL di depan kamar Rusdi.
Saat hakim Rommel F Tampubolon dan sejumlah pengacara AAL bertanya, bagaimana Rusdi yakin itu sandal miliknya, Rusdi menjawab, "Saya ada kontak batin saat melihat sandal itu."
Tak hanya itu, saat hakim meminta mencoba, tampak jelas sandal Ando itu kekecilan untuk kaki Rusdi yang besar.
Kabar terakhir, Komisi Yudisial mengatakan memantau jalannya persidangan kasus tersebut. "KY sudah minta posko pemantauan peradilan di Palu untuk memberi perhatian pada kasus tersebut. Kasus ini dipantau karena dikategorikan menarik perhatian masyarakat," ujar juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar, Rabu (4/1/2012).
Sesuai kewenangan KY mengawasi perilaku hakim, Asep menjelaskan, fokus pemantauan KY berkenaan dengan pertanyaan apakah hakim dalam memimpin persidangan telah menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Misalnya, sikap imparsialitas, tidak memihak kepada salah satu pihak, menjalankan sidang sesuai hukum acara, dan bersikap profesional.

Provinsi Kepulauan Nias Diharapkan Terwujud 2014

2012-01-04T18:31:00.000+08:00

Maju Terus...
Jangan Hanya Mimpi Belaka....

Provinsi Kepulaun Nias diharapkan dapat terwujud pada tahun 2014 Mendatang. Tentunya dalam mewujudkan harapan itu, sangat diharapkan dukungan dari seluruh eleman masyarakat Nias baik yang berada di Pulau Nias maupun orang Nias yang ada di perantauan.
Hal itu diungkapkan Drs Firman Harefa, S.Pd. M.Si di Halaman Pendopo Bupati Nias usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Kepulauan Nias yang merupakan hasil penyempunaan kepengurusan Rabu, (21/12).

Firman Harefa mengatakan, untuk menindaklanjuti tanggungjawab berat itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan inventarisasi kegiatan, melakukan konsolidasi terhadap para pengurus serta akan segera membentuk perwakilan BPP Provinsi Kepulauan Nias, baik ditingkat Provinsi Sumatera Utara maupun Perwakilan di Jakarta sesuai dengan dengan arahan dan petunjuk para kepala daerah se Kepulauan Nias.

Sebelumnya dilokasi yang sama, Bupati Nias Drs Sokhiatuli Laoli, MM selaku Koodinator Forum Kepala Daerah se Kepulauan Nias telah melaksanakan pengukuhan para pengurus dari hasil penyempuaan itu.

Bupati Nias Drs Sokhiatuli Laoli, MM pada pidatonya mengharapkan kepada kepada para pengurus yang baru dikukuhkan untuk dapat bekerja dengan baik, membuat memprogram-program kerja serta mengatur strategi dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Nias.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada pengurus yang telah direvisi yang telah menunjukkan kerjanya yang baik sehingga rekomendasi dari DPRD Sumatera Utara telah keluar. Untuk itu pihaknya mengharapkan kepada para pengurus yang telah direvisi untuk dapat terus memberikan dukungan untuk tujuan bersama tersebut.

Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase, M.SP pada sambutanya mengatakan dari hasil pemekaran Kabupaten/ Kota di Pulau Nias diakui adanya perubahan yang dapat dirasakan ditengah-tengah masyarakat meskipun masih banyak kendala dan kelemahan yang ditemukan. Untuk terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu pihaknya sangat mendukung segera terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD se Kepuluan Nias serta masyarakat Nias untuk dapat bersama-sama mendukung dan mendorong segera terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias.

Selain itu, Walikota Gunungsitoli mengharapkan kepada pengurus BPP Provinsi Kepulauan Nias untuk segera melakukan pembenahan administrasi pembentukan perwakilan BPP disetiap tingkatan, sosialisasi ditengah masyarakat serta hal lain untuk persiapan mewujudkan Provinsi Kepulaun Nias tersebut.

Sedangkan Ketua DPRD Se Kepulaun Nias, Rasali Zalukhu S.Ag dalam sambutanya mengatakan, pihakya sebagai perwakilan rakyat Nias yang kurang lebih 800 jiwa sangat apresiasi pada penyempunaan pengurus BPP provinsi Kepulaun Nias tersebut, Ia juga sebagai Ketua Umum BPP Provinsi sebelumnya sangat mendukung dan akan terus bersama-sama dengan pengurus BPP Provisni Nias mewujudkan Provinsi Kepulaun Nias.

Pdt Beny Gulo mewakili deklator pada kesempatan mengatakan, pihaknya sangat apresiasi dengan pembentukan Forum Kepala Daerah Se Kepulauan Nias, selanjutnya visi Pembentukan Provinsi Kepulaun Nias merupakan visi yang sangat tajam dari masyarakat Nias serta pihaknya akan terus mendorong terwujudkanya provinsi Kepulaun Nias.

Turut Hadir Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Nias Selatan, Hukuasa Nduru, Ketua DPRD Nias Selatan, Efendi, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, SE, Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno SH, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Edison SH. MH, Dandim 0213 Nias, Letkol Ryan Obersyl, Sekda Nias Utara, Mewakili Bupati Nias Barat dan sejumlah tokoh masyarakat dan agama se kepulauan Nias. (kap)

Harga Sandal Butut Polisi Adalah Masuk Penjara

2011-12-20T18:56:00.001+08:00

PALU, KOMPAS.com - Anjar Andreas Lagaronda (15) siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Selasa (20/12/2011), diadili di Pengadilan Negeri Palu.

Siswa SMK kelas I itu, didakwa atas tuduhan mencuri sandal jepit butut milik Brigadir Ahmad Rusdi Harahap, seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Jaksa mendakwa Anjar dengan Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman sekitar lima tahun.
Sidang perdana dengan pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dipimpin hakim tunggal, Rommel F Tampubolon, dengan jaksa penuntut umum Naseh. Ada setidaknya 10 pengacara yang mendampingi Anjar dalam kasus ini.
Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Anjar tidak mengakui perbuatannya. Adapun Rusdi tetap bersikukuh bahwa sandal merek Ando berwarna putih itu adalah miliknya, kendati saat diminta hakim untuk mencoba, nampak kekecilan.
Rusdi sempat emosi dan bersuara keras, saat hakim dan pengacara bertanya apakah sandal merek Ando tersebut adalah miliknya. Hakim sempat menegur Rusdi.
Sidang kasus sandal jepit itu mengundang perhatian, bukan hanya pengunjung tetapi juga jaksa dan hakim yang ada di PN Palu. Kendati berlangsung tertutup, pengunjung tetap berkerumun di sekitar ruang sidang dan mencoba mendengar jalannya sidang.
Banyak pengunjung yang prihatin dan heran, kasus pencurian sandal yang melibatkan anak di bawah umur, harus masuk ke pengadilan.
Kasus pencurian sandal jepit itu terjadi setahun lalu. Pada November 2010, Anjar dan dua orang temannya pulang dari sekolah. Saat itu Anjar masih duduk di bangkur kelas 3 SMP.
Mereka lewat di Jalan Zebra, di depan rumah kos yang salah satunya ditempati Rusdi. Saat itu Anjar menemukan sandal merek Ando warna putih dan membawanya pulang.
Pada Mei 2011 sekitar pukul 15.00 Wita, saat Anjar dan temannya pulang sekolah, Rusdi yang berada di depan rumah kosnya bertanya pada ketinganya, soal sandal yang hilang.
Saat itu Rusdi mengatakan kehilangan sandal merek Eiger, dan juga mengatakan sudah tiga kali kehilangan sandal. Anjar dan temannya mengaku tidak mengambil sandal tersebut.
Tidak puas dengan jawaban ketiga anak ini, Rusdi terus menginterogasi bahkan memanggil seorang temannya dari Polda Sulawesi Tengah, untuk membantu mengiterogasi anak-anakitu hingga pukul 23.00.
"Saat itu, mereka sempat memukili anak-anak ini. Merasa terdesak, Anjar kemudian mengaku pernah mengambil sandal di jalan dekat kost-kostan, tetapi bukan di depan pintu kamar Rusdi dan bukan sandal merek Eiger tapi merek Ando," kata Elvis DJ Katuwu , salah seorang pengacara Anjar.
Tak puas, Rusdi meminta Anjar mengambil sandal itu. Rusdi mengaku bahwa sandal Ando ini juga miliknya yang hilang beberapa bulan sebelumnya. Kejadian ini diketahui orang tua Anjar, dan kemudian ada pembicaraan damai.
Orang tua Anjar menyanggupi untuk mengganti sandal jepit tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa anaknya memar dipukuli, orang tua Anjar melaporkan persoalan ini ke Bidang Propam Polda Sulteng.
Mungkin karena dilaporkan di Propam dan menjalani sidang kode etik, Rusdi akhirnya melaporkan Anjar untuk kasus pencurian sandal jepit.
"Terus terang kami merasa prihatin, kenapa kasus sekecil ini harus dibawa ke pengadilan, apalagi pelakunya anak dibawah umur. Lagi pula belum jelas, apakah sandal Ando itu memang milik Rusdi atau bukan. Toh saat diminta mencoba, sandal itu kekecilan," kata Elvis.
Sidang kasus sandal jepit ini, akan dilanjutkan pada 4 Januari dengan pemeriksaan saksi lainnya. Sidang Anjar menjadi sidang pertama di PN Palu untuk kasus pencurian sandal jepit.

Pemkab Nias Utara Minta Kementerian Kehutanan Tinjau Status Hutan Lindung

2011-11-09T12:45:00.000+08:00

Ditengarai dapat menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Kementerian Kehutanan RI diminta melakukan peninjauan terhadap status hutan
lindung di Kabupaten Nias Utara. Di mana, persentase antara hutan rakyat dengan hutan lindung dinilai tidak wajar.
“Hampir 45 persen wilayah Kabupaten Nias Utara berstatus hutan lindung. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Harusnya Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan terkait data hutan lindung di Kabupaten Nias Utara,” kata Taruli Zega, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Nias Utara, Selasa (8/11/2011), di ruang kerjanya.
Taruli Zega mengakui, hingga saat ini pihaknya terus mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera merevisi status hutan lindung di Nias Utara, “ Tiga bulan lalu, kami telah menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Kementerian Kehutanan melalui Dinas terkait di Propinsi Sumatera Utara. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu, kepada NBC mengatakan, DPRD Nias Utara mendukung upaya Pemkab Nias Utara meminta peninjauan status hutan lindung. “Kami di DPRD Kabupaten Nias Utara sangat setuju atas upaya Pemerintah Kabupaten Nias Utara, yang telah melakukan sanggahan. Menurut saya, pengalihan status hutan rakyat menjadi hutan lindung di Nias Utara tidak logika,” ujar Amizaro.
Fatolosa Zebua, warga Desa Hilimbowo Kare, Kecamatan Alasa Talu Muzӧi, kepada NBC mengungkapkan, tidak mengetahui bila tanah miliknya beralih fungsi menjadi hutan lindung.
“Kami tidak mengetahui kalau kebun kami telah dialihkan menjadi hutan lindung. Alasan apa pemerintah melakukan hal tersebut. Jika pemerintah tidak segera mengubah kembali status kebun kami. Apa pun yang terjadi, kami tetap mempertahankan hak dan milik kami, walau nyawa taruhannya,” tegas Fatolosa.

Pungutan Liar Di Dinas Pendidikan Nias Utara

2011-10-20T16:06:00.000+08:00

Diberitahukan kepada semua Guru baik KepSek/ PNS/CPNS/GTT/GBK/GBD yang akan berurusan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nias Utara, akan dibebankan biaya yang lumayan untuk setiap pengurusan berkas Anda. Urusan kedinasan dimaksud adalah Pengajuan DU-PAK/Inpassing sebesar Rp. 500.000.- , Pengurusan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 (tergantung lobby), Pengurusan tunjangan fungsional guru sebesar Rp. 100.000 dan Pelaporan Dana BOSS/BOMM/Rutin/Blockgrant yang dipagu sebesar 10-20% dari nilai anggaran yang ditetapkan untuk diterima Satker, dlm hal ini sekolah sbg satuan pendidikan.
Instruksi ini diberikan langsung oleh Kadisdikbudpor Nias Utara Yasoni Nazara, B.A kepada Kabid Dikdas, Kabid Dikmen, Kabid Sarpras, Kabid PLS-PORA dan Kabid Kebudayaan.
Perintah ini juga telah diinstruksikan kepada setiap UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan, yaitu kepada setiap satuan Cabdisdikbudpor di Nias Utara. Instruksi ini sudah dilaksanakan dan akan secara konsisten dipertahankan, mengingat Yasoni Nazara sama hebatnya dengan Bupati Nias Utara. Oleh karena itu, diharapkan kepada setiap Guru baik KepSek/ PNS/CPNS/GTT/GBK/GBD yang akan berurusan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nias Utara, tidak terkejut dan bersiap-siap denga lipatan uang yang tebal. Sebab motto dinas pendidikan nias utara adalah : Majukan Pendidikan di Nias Utara tercinta, dan peras para guru yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mari sukseskan kprupsi di Nias Utara melalui birokrasi pendidikan.

Usulan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Belum Diterima Komisi II DPR

2011-10-17T11:36:00.000+08:00

Kabar mengejutkan terkait usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang selama ini ramai digaungkan di kalangan masyarakat Pulau Nias. Ternyata, hingga kini pengajuan usulan tersebut belum sampai juga ke DPR RI. “Sampai sekarang Komisi II DPR RI belum menerima usulan pengajuan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” ungkap Wakil Ketua Komisi III Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara pada Seminar “Kesiapan Kepulauan Nias Menjadi Propinsi” di Jakarta, Sabtu (24/9/2011).
Dengan tidak adanya usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias di komisi tersebut, otomatis tidak akan pada embahasan termasuk persiapan-persiapan terkait usulan itu di DPR, khususnya Komisi II yang membidangi masalah itu.
Informasi dari Ganjar tersebut, tak ayal, mengagetkan sejumlah peserta seminar yang umumnya adalah masyarakat Pulau Nias. Juga hadir empat bupati dan walikota beserta beberapa ketua DPRD dan sejumlah pejabat eselon dari lima daerah otonomi di Pulau Nias tersebut. Sementara Menteri Dalam Negeri yang semula dijadwalkan hadir sebagai pembicara, ternyata tidak hadir.
Bupati Nias Sökhiatulö Laoli saat itu juga meminta BPP Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Kepulauan Nias menelusuri kenapa sampai saat ini usulan itu belum sampai juga di DPR.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli mengatakan, proses menuju pembahasan usulan itu masih jauh. Apalagi karena sampai saat ini tidak jelas apakah persyaratan administrasi yang dibutuhkan kemungkinan belum terselesaikan. Di antaranya, belum adanya kajian akademik yang menjadi salah satu bahan penting mempertimbangkan usulan itu.
Cuap-Cuap

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi mengatakan, yang perlu dilakukan saat ini adalah tindakan nyata dan tidak lagi menghabiskan waktu dalam cuap-cuap di seminar. Kalau persyaratan administrasi sudah diselesaikan, kata dia, maka sudah bukan waktunya lagi untuk seminar.
“Tapi bekerja. Tindakan politis yang saat ini diperlukan. Bukan cuap-cuap soal layak atau tidak layak. Kalau tidak ada tindakan politik, lobi politik dan semacamnya, sampai kapanpun, kita tidak akan jadi provinsi. Kita akan terus dianggap tidak memenuhi syarat. Hal itu pernah kami lakukan saat memperjuangkan pemekaran Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli,” ujar dia di sela-sela seminar itu.
Sementara itu, dalam paparannya, Ketua Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Kepulauan Nias Rasali Zalukhu mengatakan, Kepulauan Nias sudah siap untuk dijadikan provinsi. Berbagai persyaratan administrasi sebagai langkah persiapan telah dilakukan. Dimulai dari pembentukan BPP pada 17 Pebruari 2009, menyusul deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias pada 2 Februari 2009 di Gunungsitoli.
Aspirasi masyarakat Kepulauan Nias tersebut telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI pada 21 April 2010. Dan puncaknya, kata Ketua DPRD Nias Utara itu, terbitnya keputusan DPRD Sumatera Utara bernomor No. 31/K/2011 tentang Rekomendasi Pembentukan Propinsi Kepulauan Nias tanggal 9 Mei 2011. (EN)

Galeri Gaule Ana’a Wakili Nisel Pameran di Lombok

2011-10-17T11:29:00.000+08:00

Ariston Manaö Dengan Latarbelakang Sejumlah Koleksi Galeri Gaule Ana'a

JAKARTA, NIASONLINE – Satu lagi langkah positif pemerintah daerah Nias Selatan (Nisel) untuk mempromosikan potensi di wilayahnya. Melalui Dinas Pariwisata, Pemkab Nisel mengikutsertakan hasil karya himpunan pengrajin yang tergabung dalam Galeri Gaule Ana’a pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Expo di Lombok, Nusa Tenggara Barat. “Acaranya dibuka pada 29 September 2011 dan berlangsung sampai 2 Oktober 2011,” ujar pimpinan Galeri Gaule Ana’a Ariston Manaö kepada Nias Online saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Sejak kemarin, Ariston yang juga kepala desa Bawömataluo tersebut telah tiba Lombok. Dia menjelaskan, pameran itu fokus pada produk unggulan daerah. Pameran dilaksanakan di Lapangan Tugu Mataram.
Adapun produk kerajinan yang dibawa ke pameran tersebut di antaranya, berbagai ukiran kayu, konstruksi rumah adat Nias selatan dalam bentuk knock-down dan perabot dari batang kelapa. Pihaknya juga turut membawa berbagai brosur tentang daya tarik pariwisata dan keindahan Nias Selatan.
Ditanya harapannya terkait keikusertaan pada pameran itu, Ariston mengharapkan selain memperkenalkan pariwisata Nias Selatan kepada pengunjung, juga agar pengalaman Lombok dalam memberdayakan pengrajin dapat ditransfer pada pengrajin di Nias Selatan. Terutama terkait market (pangsa pasar) dan kualitas hasil kerajinan.
“Lebih jauh dari itu, kita juga akan coba hubungi biro travel yang ada di Lombok untuk mau bekerjasama dengan travel di Pulau Nias untuk memfasilitasi turis ke sana,” jelas dia.
Kegiatan pameran serupa juga akan diikuti Galeri Gaule Ana’a pada 20 Oktober 2011 di Batam. (EN)

‘Omzet’ Suap Penerimaan CPNS Capai Rp 25 Triliun Per Tahun

2011-10-17T11:25:00.002+08:00

JAKARTA, NIASONLINE – ‘Bisnis’ jual beli formasi calon pegawai negeri sipil terjadi merata di seluruh Indonesia. Praktik bayar setoran agar diluluskan menjadi PNS itu sudah menjadi kelaziman dan bisnis menggiurkan. Nilai setoran, tidak lagi 5, 10, 20 atau 25 juta, tetapi kini, 50 juta ke atas. Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi membenarkan hal itu. bahkan, kata dia, dalam setahun, dana yang digunakan untuk keperluan suap untuk masuk CPNS tersebut, mencapai Rp 25 triliun per tahun, untuk seluruh Indonesia.
“Praktek perdagangan calon pegawai ini nilainya sangat besar sekitar Rp 20 sampai Rp 25 triliun per tahun. Dan ini telah merusak sendi-sendi moralitas pegawai aparatur sipil negara. Apalagi banyak pelamar yang enggan melaporkan tindakan aparatur tersebut,” ungkap Taufik dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan
Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, pekan lalu.
Taufik menjelaskan, pihaknya mendapat laporan bahwa praktik jual beli formasi CPNS itu dilakukan oleh oknum pegawai otoritas kepegawaian pusat dan para pimpinan di daerah. Di tingkat pusat, formasi itu dihargai 5-10 juta per pegawai. Tetapi di daerah, para pejabat berwenang menaikkannya berlipat ganda hingga Rp 75-150 juta, tergantung posisi dan jabatannya.
Mengatasi masalah itu, kata dia, Komisi II DPR RI akan mengubah Undang-Undang (UU) Pokok Kepegawaian menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). RUU yang merupakan inisiatif DPR tersebut diharapkan bisa mengurangi praktik perdagangan penerimaan calon pegawai negeri sipil tersebut.
Di Pulau Nias, Tarifnya Berapa?
Dari berbagai informasi yang dihimpun oleh Nias Online beberapa waktu lalu, praktik itu terjadi merata di semua daerah di Kepulauan Nias. Nilainya, Rp 40-50 juta bahkan lebih. Tidak sedikit warga yang menjual harta benda, tanah ataupun berutang demi ‘meluluskan’ anaknya menjadi PNS. Bahkan, setoran itu tetap harus disediakan meski si peserta tes CPNS sebenarnya dari sisi kemampuan akademisnya lulus murni.
Dari lima kepala daerah di Pulau Nias, adalah Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang terang-terangan berkomitmen menghentikan praktik setor pada penerimaan CPNS tersebut di wilayahnya. Praktik serupa juga akan dihentikan pada penempatan pejabat pada semua posisi.
Komitmen itu, kata dia, sebagian bagian dari pemberantasan korupsi yang juga jadi salah satu janji kampanyenya akhir 2010 lalu. Dengan tidak adanya pungutan, maka diharapkan, CPNS ataupun pejabat yang ditempatkan pada posisinya tidak meminta pungutan kepada bawahannya atau di posisi penempatannya.
Banyak pihak meragukan apakah komitmen itu benar-benar akan terealisasi. Ada juga yang berpendapat bahwa pungutan itu tidak mungkin dihentikan, cuma modusnya diubah. Apakah itu semua benar-benar seperti yang dikomitmenkan, kita tunggu saja buktinya di lapangan. (EN)

Yasona Laoly Ajak Masyarakat Gunung Sitoli Tingkatkan Pemahaman Terhadap Empat Pilar

2011-10-17T11:19:00.002+08:00

Jakarta, ( Berita) – Anggota MPR RI Yasona H Laoly mengajak masyarakat Gunung Sitoli-Nias untuk lebih
meningkatkan pemahaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.
Dia mengingatkan tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tungal Ika, maka perbedaan etnik dan daerah yang seharusnya sebagai potensi kekuatan bangsa, malah bisa jadi pemicu konflik.
“Saya mencermati kondisi bangsa Indonesia saat ini, banyak generasi muda yang tidak paham lagi terhadap jati diri bangsa Indonesia,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sumut II ini, saat membuka soialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Kantor Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Nias, Sumut, Jumat (14/10), yang diikuti sekitar 150 guru anggota PGRI Kota Gunung Sitoli.
Yasona menjelaskan, kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnik, dan tinggal di seluruh daerah di Indonesia menjadi potensi kekuatan bangsa. Tapi, tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tnggal Ika, dan terjadi rasa kedaerahan yang tinggi dan saling membanggakan daeahnya masing-masing, maka potensi kekuatan bangsa itu malah bisa memicu konflik.
Maka , menurutnya, guna meningkatkan pemahaman terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungal Ika yag merupakan jati diri bangsa Indonesa, MPR RI begitu gencar melalukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
MPR RI, ujar Laoly, sudah melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Gunung Sitoli, di Pulau Nias, pada periode 2004-2009 dan saat ini kembali melakukan sosialisasi yang sama di Gunung Sitoli.
Menurut dia, sosialisasi tersebut dilakukan MPR dengan pola presentasi, “training of trainer” (TOT), serta cerdas cemar empat pilar kepada pelajar SLTA.
Laoli berharap, sosialisasi yang diikuti para guru di Gunung Sitoli ini bisa diterima dengan baik dan disampaikan dengan baik pula kepada para siswa.
“Harapan saya para siswa juga bisa menerimanya dengan baik, sehingga menjadi generasi muda paham terhadap jati diri bangsa Indonesia. Para siswa tersebut bisa menjadi generasi muda yang menjadi obor yang menerangi generasi muda lainnya,” katanya.
Soialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Gunung Sitoli ini juga dihadiri, Walikota Gunung Sitoli Martinus Lase MSP, Kapolresta Gunung Sitoli serta Dandim Gunung Sitoli.
Sedangkan Anggota MPR RI yang memberikan sosialisasi , disamping Laoly, yakni Sunmandjaja Rukmandis (Fraksi PKS MPR RI), Erik Satriya Wardhana (Fraksi Hanura MPR RI), serta Dani Anwar (Kelompok DPD RI di MPR RI).
Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu diikuti sekitar 150 guru anggota PGRI Kota Gunung Sitoli.
Walikota Gunung Sitoli, Martinus Hase mengucapkan terima kasih kepada anggota MPR RI yang melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegaa di Kota Gunung Sitoli.
Pada kesempatan tersebut, Martinus mengajak generasi muda untuk lebih memahami nlai-nilai Pancasila untuk lebih menguatkan rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia.
Menurtu dia, masyarakat Gunung Sitoli terdiri dari beragam etnik sehingga memungkikan terjadi konflik antar-etinik.
“Melalui peningkatan nilai-nilai Pancasila, maka bisa mencegah dan meredam kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut,”

Mantan Kadinkes Nisel Dituntut Dua Tahun Penjara

2011-10-17T11:17:00.002+08:00

Medan, (Analisa) – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Nias Selatan (Nisel), Rahmat Alyakin
Dachi, dituntut dua tahun penjara dalam dugaan korupsi pengadaan obat-obatan generik tahun 2007, Kamis (13/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Harahap dalam tuntutannya dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Suhartanto, menuntut agar menjatuhkan denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp140 juta lebih subsider empat bulan kurungan.
Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider sehingga melanggar Pasal 3 jo Pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Sebagaimana terungkap di persidangan, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diduga tidak melaksanakan tugasnya mengawasi penggunaan anggaran dalam pengadaan obat-obatan generik tahun 2007 di Dinkes Nisel.
Rugi Rp 2,07 M
Atas tindakan terdakwa negara diduga menderita kerugian sebesar Rp2,07 miliar lebih. Namun penyidik berhasil menyita aset negara tersebut senilai Rp1,7 miliar. Sehingga terdakwa hanya dikenakan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 140 juta lebih.
Pengadaan obat generik dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar seharusnya melalui proses lelang. Namun terdakwa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang menetapkan PT Septa Sarianda sebagai rekanan melalui Penunjukkan Langsung (PL), dan seolah-olah sebagai pemenang lelang.
Apalagi, dokumen yang diserahkan PT Septa Sarianda ternyata fiktif. Terdakwa yang diketahui sudah sering berhubungan dengan Direktur PT Septa Sarianda, P Damanik, juga menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang. Setelah menjadi rekanan, P Damanik memasukkan penawaran senilai Rp3,5 miliar dari anggaran Rp3,7 miliar.
Selain itu, dalam pengadaan obat itu, panitia juga tidak menetapkan daftar harga sesuai SK Menkes No:521/Menkes/SK/IV/2007 tentang Harga Obat Generik. Akibatnya pengadaan 203 jenis obat generik itu, PT Septa Sarianda membuat di atas harga resmi, sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkes itu.
Lalu Pemkab Nisel membayar kepada P Damanik senilai Rp3,2 miliar. Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut menemukan kerugian negara senilai Rp2,07 miliar. (dn)

Perlindungan Hulu: DESIMEELI HULU, BA selaku Kacabdisdikbudpor Kecama...

2011-10-17T10:21:00.001+08:00

Perlindungan Hulu: DESIMEELI HULU, BA selaku Kacabdisdikbudpor Kecama...: Keluhan segenap guru-guru dan gtt dilingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Kabupaten

DESIMEELI HULU, BA selaku Kacabdisdikbudpor Kecamatan Alasa tak bedanya seperti Bupati Nias Utara selalu menakut-nakutkan guru dan gtt katanya kakek istrinya Bupati Nias Utara EDWAR ZEGA

2011-10-17T10:21:00.000+08:00

Keluhan segenap guru-guru dan gtt dilingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara oleh tindakan Desimeeli Hulu, BA selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa atas pemotongan dana hak guru dan gtt. Rapel Gaji Pokok guru telah dipotongnya sebesar 10% dari jumlah penerimaan dan saya harapkan kepada rekan LSM agar hal ini kita telusuri.

Beberapa minggu yang lalu beberapa orang personil guru dan gtt diwilayah Kecamatan Alasa yang tidak disebut namanya datang kepada saya selaku LSM menyampaikan keluhan atas tindakan kasar dari oknum Kacabdis Kecamatan Alasa an. DESIMEELI HULU, BA yang mana selalu menakut-nakutkan personil guru dan gtt terutama guru-guru di SMA Negeri 1 Alasa yang mana Ka SMA Negeri 1 Alasa dan satu orang guru bidang studi matematika telah diancamnya untuk dipindahkan atau dipecat karena dia menganggarkan Bupati Nias Utara EDWAR ZEGA adalah famili dekatnya, kakek dari Istrinya FERIDA HAREFA sehingga guru-guru sangat takut kalau dipindahkan atau dipecat, setiap kali dia memimpin rapat selalu diucapkannya kata-kata itu dia sepertinya Bupati Nias Utara.

Satu hal lagi keluhan guru-guru terakhir ini tentang pemotongan rapel tunjangan beras yang mana oleh Kacabdis Desimeeli Hulu menyuruh Bendaharanya Toloaro Hulu untuk melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per-jiwa, maksunya : 1 Jiwa = 10ribu, 2 Jiwa = 20ribu, 3 Jiwa = 30ribu, 4 Jiwa = 40ribu, 5 Jiwa = 50ribu, bayangkan berapa jumlah Jiwa personil pegawai guru di Kecamatan Alasa bisa mencapai puluhan juta rupiah. Menurut keterangan Desimeeli Hulu ini dana ini akan dibagi-bagi setengah dikasi kepada Bupati Nias Utara, sebagian dikasi di Dinas Pendapatan sisanya administrasi mereka di Kantor untuk dibagi kepada seluruh staf. Kepada yang berkepentingan agar menelusuri hal ini.

Saya harapkan agar jangan dihapus agar kita telusuri bersama.

Ref: Hal ini merupakan perhatian bagi Bupati Nias Utara, apabila hal ini dibiarkan maka akan timbul audensi besar-besaran.

KPK Tahan Mantan Bupati Nias Selatan

2011-10-06T16:24:00.000+08:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia. Fahuwusa ditahan dalam kasus dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pilkada Nias Selatan tahun 2010 lalu.

"Hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka FL selama 20 hari ke depan demi kelancaran proses penyidikan," ujar Kabiro Humas KPK Johan Budi di kantornya, Selasa (4/10).

Fahuwusa ditahan usai menjalani pemeriksaan perdananya. Dia digiring ke Rutan Cipinang seusai diperiksa KPK pukul 16.00 WIB.

Fahuwusa tidak berkomentar apapun mengenai penahanannya. Politikus Demokrat ini langsung masuk ke mobil tahanan sambil menutupi wajahnya.

Fahuwusa diumumkan sebagai tersangka pada 26 April 2011. Ia dijerat sebagai tersangka atas dugaan percobaan pemberian suap berupa uang senilai Rp 100 juta kepada anggota KPU, Saut Hamonangan Sirait.

Pemberian uang dimaksudkan agar Saut selaku Koordinator Pemilukada wilayah Sumatera Utara bisa mengikutsertakan Fahuwusa sebagai calon bupati Nias Selatan periode 2010-2016. Sebabnya, pencalonan Fahuwusa dalam pemilukada bupati Nias Selatan dianulir karena tidak memiliki ijazah SMP dan SMA.

Kasus dugaan suap ini dilaporkan ke KPK oleh Saut. Anggota KPU Divisi Pengawas itu melaporkan uang dari Fahuwusa sebagai penerimaan gratifikasi. Oleh KPK, Fahuwusa dijerat sebagai tersangka menggunakan Pasal 5 ayat 1 dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dtc)

Nias Kantong Anak-anak Bergizi Buruk

2011-09-20T09:02:00.000+08:00

Jakarta, Kemiskinan adalah faktor utama yang memicu tingginya kasus gizi buruk di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Ekonomi yang lemah berdampak pada faktor lain yang memperparah gizi buruk,
termasuk pengetahuan soal pentingnya gizi yang baik.
Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2011 menunjukkan, Provinsi Sumatera Utara memiliki prevalensi atau angka kejadian gizi buruk sebesar 7,8 persen dan gizi kurang 13,5 persen. Meski bukan yang tertinggi di Indonesia, angka ini cukup besar di wilayah Sumatera.
Dari berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Utara, kasus gizi buruk dan gizi kurang paling banyak ditemukan di Kabupaten Nias. Selain karena sanitasi dan asupan nutrisi yang buruk, kemiskinan disebut-sebut sebagai faktor paling dominan di wilayah ini.
Hal itu diakui oleh dr Monica Sahertian, dokter sekaligus relawan Obor Berkat Indonesia yang merupakan pelaksana lapangan program Tango Peduli Gizi di Nias. Menurutnya, banyak faktor pemicu gizi buruk yang hampir semuanya terkait dengan faktor ekonomi.
“Pasien kami rata-rata berpenghasilan Rp 200-300 ribu/bulan. Faktor ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta perilaku hidup bersih di Nias relatif rendah,” ungkap dr Monica usai peluncuran program Tango Peduli Gizi 2011 di Pejaten Village, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2011).
Menurut dr Monica, warga Nias banyak yang beranggapan makan nasi saja sudah cukup bagi anak balita. Akibatnya anak-anak jarang mendapat asupan sayur, protein baik nabati maupun hewani sehingga wajar jika banyak di antaranya yang akhirnya kurang gizi.
Sebagai solusi jangka pendek, dr Monica mengatakan program Pemberian Makanan tambahan (PMT) selama 3-4 bulan seperti yang dilakukan dalam Tango Peduli Gizi ini cukup efektif. Namun program semacam itu harus terus menerus, karena jika dihentikan maka dalam beberapa bulan status gizinya akan kembali seperti semula.
Untuk memberikan solusi jangka panjang, masyarakat juga harus mendapat penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan cara mengolah makanan yang benar. Demikian juga soal kebersihan, sanitasi yang baik harus diupayakan sesuai dengan kemampuan ekonominya.
“Rumah-rumah warga di Nias banyak yang tidak sehat, ukurannya cuma 3×3 meter untuk dihuni satu keluarga yang terdiri dari 4-5 orang. Alasnya masih tanah dan sanitasinya buruk karena memang tidak mampu membuat rumah yang lebih bagus” ungkap dr Monica.

Nias Island

2011-09-19T09:00:00.002+08:00

Nias (bahasa Nias Tano Niha) adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, Indonesia. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Daerah ini merupakan obyek wisata penting seperti selancar (surfing), rumah tradisional, penyelaman, lompat batu.
Pulau dengan luas wilayah 5.625 km² ini berpenduduk 700.000 jiwa. Nias saat ini telah dimekarkan menjadi empat kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.
Bahasa Nias, atau Li Niha dalam bahasa aslinya, adalah bahasa yang dipergunakan oleh penduduk di Pulau Nias. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui persis dari mana asalnya.
Bahasa Nias merupakan salah satu bahasa dunia yang masih bertahan hingga sekarang dengan jumlah pemakai aktif sekitar setengah juta orang. Bahasa ini dapat dikategorikan sebagai bahasa yang unik karena merupakan satu-satunya bahasa di dunia yang setiap akhiran katanya berakhiran huruf vokal.Bahasa Nias mengenal enam huruf vokal, yaitu a,e,i,u,o dan ditambah dengan ö (dibaca dengan "e" seperti dalam penyebutan "enam" ).
Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka "Ono Niha" (Ono = anak/keturunan; Niha = manusia) dan pulau Nias sebagai "Tanö Niha" (Tanö = tanah).
Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut fondrakö yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang.
Kasta : Suku Nias mengenal sistem kasta(12 tingkatan Kasta). Dimana tingkatan kasta yang tertinggi adalah "Balugu". Untuk mencapai tingkatan ini seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari-hari.

Rumah Adat Nias

Salah satu bukti material kejayaan kultur para leluhur masyarakat Nias adalah rumah adat ‘Omo hada’ atau ‘Omo Niha’ dengan berbagai tipe yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Keindahan dan keagungan arsitektur rumah adat Nias telah menarik minat para peneliti luar negeri untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konstruksi rumah-rumah tersebut. Rumah adat Nias memiliki filosofi dan merupakan simbol untuk menya-mpaikan berbagai pesan moral kepada generasi ke generasi.

Tempat Pariwisata Nias Island

Di Pantai Sorake dan Lagundri-letaknya di Teluk Dalam Nias Selatan
" Pantai ini merupakan tujuan wisatawan asing maupun lokal untuk berseancar karena ombak yang indah dan besar membuat turis asing maupun lokal selalu mengunjungi pantai ini.."
Lompat Batu - Desa bawomataluo - Nias Selatan
" lompat batu nias merupakan peninggalan leluhur kepada masyarakat dan desa ini merupakan kunjungan setiap turis karena keunikan lompat batu nias membuat turis asing maupun lokal penasaran akan keunikan desa ini.. setiap melakukan lompatbatu..."
"Pulau Asu - Nias Barat
"Pantai Merah - Kec. Afulu Nias Utara.
dan banyak lgi pesona alam lainnya dan juga tempat untuk di kunjungi..

Mitologi

Tari Perang

Menurut masyarakat Nias, salah satu mitos asal usul suku Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut "Sigaru Tora`a" yang terletak di sebuah tempat yang bernama "Tetehöli Ana'a". Menurut mitos tersebut di atas mengatakan kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirao yang memiliki 9 orang Putra yang disuruh keluar dari Tetehöli Ana'a karena memperebutkan Takhta Sirao. Ke 9 Putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias.
Nias saat ini telah dimekarkan menjadi empat kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.
Kabupaten Nias adalah salah satu kabupaten di Sumatra Utara yang terletak di pulau Nias. Ibukotanya Gunungsitoli dapat ditempuh dengan perjalanan laut dari Sibolga selama 10 jam, atau dengan perjalanan udara dari Medan selama 1 jam menggunakan pesawat SMAC (Fokker F-50) dan Merpati (CN 235), Riau Air lines dan Wings Air.
Dalam bahasa daerah Nias, Pulau Nias disebut dengan istilah Tano Niha. Penghasilan utama penduduknya sebagian besar masih mengandalkan dari hasil pertanian. Luas lahan potensial mencapai 81.389 hektar yang terdiri dari sawah 22.486 hektar dan lahan kering 58.903 hektar. Namum, potensi yang dimiliki itu belum memberikan hasil maksimal untuk mampu mencapai swasembada pangan. Terbukti, kabupaten ini pada tahun 1999 masih mendatangkan beras dari luar daerah sebanyak 22.323 ton. Tak jauh berbeda pula dengan keadaan hasil perkebunan. Keadaan alam Nias yang subur sangat cocok untuk budi daya tanaman karet, kelapa, kopi, cengkeh dan nilam. Karet dan kopra menjadi andalan utama hasil perkebunan. Produksi karet pada 1999 mencapai 13.624 ton, dan kopra 42.230 ton

Kecamatan di Kabupaten Nias

Kabupaten Nias Utara

Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara, maka sebagian bekas kecamatan di Kabupaten Nias menjadi berada di wilayah hukum Kabupaten Nias Utara, yaitu:

Kabupaten Nias Barat

Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, maka sebagian bekas kecamatan di Kabupaten Nias menjadi berada di wilayah hukum Kabupaten Nias Barat, yaitu:

Kota Madya Gunungsitoli
Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara, maka sebagian bekas kecamatan di Kabupaten Nias menjadi berada di wilayah hukum Kota Gunung Sitoli, yaitu:

Luaha Ndroi Waterfall (Air Terjun Luaha Ndroi, Nias)

2011-09-19T08:56:00.000+08:00

Luaha Ndroi Waterfall, Nias, North Sumatera, Indonesia (Click image to view large size)

Luaha Ndroi Waterfall located in the Village Fulölö, District Alasa, Luaha Ndroi Waterfall is one of the tourist sites you must visit when visiting the North Nias Regency.

Although not as popular tourist attraction Bawomataluo in South Nias Regency or Pulau Asu in West Nias Regency Luaha Ndroi WaterFalls keep its own uniqueness. Where, waterfalls who has not been widely known to exist, has several levels like stairs. Each level has the pool as deep as 50 centimeters up to 5 meters.

From the city of Gunungsitoli, tourist sites Luaha Ndroi Waterfall is within approximately 1.5 hours drive using motor vehicle two or four wheels. Before traveling, you should prepare lunch and change of clothes, because around the waterfall there are no stalls. While the clothes are needed for those who are tempted to enjoy a soak in one of the pools of Luaha Ndroi Waterfall.

Arriving in the village of Fulölö, about 1 kilometer from the welcome monument, you will find the intersection to the waterfall. For motorcyclists do not have to worry about finding a parking place, because the locals will offer daycare yard into a motorcycle. As for visitors who use four-wheeled vehicles, can park on the side of the road.

After parking the vehicle, the journey continued to the location on foot as far as 2 Km, past the path that can not be passed by vehicle. Walk as far as 2 kilometers takes about 15 minutes which is quite strenuous, irreplaceable time until the site. Rumbling waterfalls and chirping birds that emit various sounds, making every visitor feel the atmosphere of peace, especially after struggling with the busyness of everyday life.

If lucky, around waterfalls, you’ll see hordes of yellow butterflies, the
numbers in the thousands. in the vicinity of the waterfall there is no public toilet facilities, so visitors had to ride the toilet at home residents
when returning from the site.

Meanwhile, the social life of local residents look very simple. The majority of residents worked as rubber and cocoa farmers, while others are civil servants in public health centers, schools and district offices.

North Nias District Government’s seriousness to enter the tourism development program at one of the regional development policy, vision and mission of the regent and deputy regent, is expected to increase income residents in the surrounding of attractions place.

Location :
Luaha Ndroi Waterfall located in the Village Fulölö, District Alasa, North Nias Regency. From the city of Gunungsitoli, tourist sites Luaha Ndroi Waterfall is within approximately 1.5 hours drive using motor vehicle two or four wheels.

Nias Di Ujung Senja.

2011-09-19T08:51:00.000+08:00

Tiga bocah berlarian di tepi pantai mengejar ban bekas yang mereka gelindingkan. Bayangnya terpantul di genangan air laut kala sinar lembayung membingkai sore itu,Perpaduan warna langit,
ombak laut, pasir, dan aktivitas warga menjadi panorama yang begitu indah memancing siapa saja untuk berlama-lama tinggal.
Tak jauh dari anak-anak itu, seorang pelancong penuh konsentrasi memperagakan gerakan-gerakan yoga. Angin laut yang segar amat membantunya menghilangkan lelah setelah perjalanan jauh.
Itulah sekelumit keindahan Pantai Moale, Nias Selatan. Pantai Moale adalah satu dari 14 pantai indah di pulau Nias. Pantai ini memiliki garis pantai yang lurus dan panjang. Bagi para pelancong, titik ini menjadi obyek yang wajib dikunjungi. Jaraknya sekitar dua jam perjalanan darat dari Teluk Dalam, ibu kota Kabupaten Nias Selatan, atau sekitar tiga jam perjalanan dari Gunung Sitoli, Nias Induk. Di pantai ini berdiri kafe dan beberapa gubuk kecil berkapasitas enam sampai delapan orang untuk sekadar duduk-duduk menikmati indahnya laut.
”Pantai Sorake di Nias Selatan juga bagus banget saat matahari terbit. Di bulan Juni-Juli banyak turis bertandang untuk berselancar,” ujar Darman, sopir yang membawa Kompas keliling Nias. Sayang, Kompas tidak sempat mampir ke pantai lantaran hujan lebat.
Pantai di Nias Barat pun tak kalah menggoda. Persisnya di Desa/Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Di sore hari, pelancong bisa menikmati para penggembala menggiring sapi untuk pulang melewati pantai. Pemandangan itu begitu unik ketika sapi-sapi itu berlarian berarak di atas pasir pantai, sementara suara deru kaki-kakinya beradu dengan bunyi ombak laut yang tiada henti menepi.
Di desa ini berdiri pelabuhan yang pemandangannya begitu indah karena sekitar satu mil dari pelabuhan terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Asu dan Pulau Bawa. Ombak di pulau ini dulu mencapai tujuh sampai 10 meter sehingga banyak peselancar memacu andrenalinnya di sana. Keindahan alam bawah lautnya pun memesona untuk para penyelam.
”Sekarang sudah jarang peselancar bermain di sini. Akibat tsunami, ombaknya tidak sebesar dulu lagi,” kata seorang pemilik warung di Sirombu.
Sekadar catatan, desa Sirombu mengalami kerusakan paling parah ketika tsunami menghantam Nias pada akhir Desember 2004. Puing-puing bangunan di pantai Sirombu mampu ”memberi” kabar betapa dahsyatnya daya rusak tsunami dan betapa berat penderitaan warga kala itu. Saat itu tercatat 850 korban meninggal dan 35.000 rumah hancur dan rusak. Sebagian besar terdapat di Sirombu.
Masih ingin menjelajah pantai? Cobalah berkunjung ke Afulu di Nias Utara. Selain terdapat pantai pasir putih, pantai ini juga menyajikan keindahan pasir merah. Masyarakat Nias Utara menyimpan cerita tentang naga raksasa jahat yang tewas di tangan seorang pendekar sakti. Darah naga mengalir dan menyebabkan sepanjang pantai berwarna merah. ”Itu yang diyakini warga,” kata Elisman Nazara, warga Nias Utara.
Wisata budaya
Bila bosan menikmati keindahan alam, pelancong bisa menikmati wisata budaya Nias yang masih sangat kental, terutama di Nias Selatan. Desa-desa adat, situs-situs megalitikum (batu besar), serta cerita yang melingkupinya amat menarik. Tanpa mengunjungi tempat-tempat tersebut, cerita mengenai keagungan megalitikum atau keunikan desa-desa adat terasa hambar.
Cobalah kunjungi situs megalitikum di Desa Lahusa Idano Tae, Kecamatan Gomo. Batu-batu ukuran raksasa itu merekam sejarah kebudayaan bagaimana para pendahulu warga Nias berperilaku. Nilai-nilai luhur dan kearifan lokal terekam abadi di antara batu-batu andesit itu. ”Batu-batu itu menjadi saksi bagaimana pendahulu kami berupaya dan berjuang demi martabat,” kata Atoli alias Ama Gustav, pemuka adat di Desa Lahusa Idano Tae.
Menyaksikan batu yang beratnya berton-ton dengan ketinggian hingga 1,5 meter itu, terbayang bagaimana suku Nias mengukir, menata, dan mengangkatnya. ”Saya sendiri masih belum bisa membayangkannya,” kata Ama Gustav yang dipercaya sebagai generasi ke-11 dari generasi pertama suku Nias.
Sayangnya, situs megalit di Lahusa Idano Tae yang diagungkan warga itu tidak terawat sehingga tidak menarik secara visual. Berbeda dengan megalit di desa Orahili Fau dan Bawomataluo, Kecamatan teluk Dalam. Batu-batu itu begitu terawat dan masih dimanfaatkan warga untuk sekadar duduk-duduk atau untuk upacara adat.
Hampir di halaman setiap rumah terdapat batu besar sepanjang 1,5 meter, lebar 1 meter, tebal 20 sentimeter. Beberapa ukurannya sedikit lebih kecil. Peninggalan leluhur Nias berupa megalit itu terdapat pula di Desa Ulayama, Kecamatan Lolowa’u, dan Onolimbu, Nias Barat.
Khusus di desa Bawomataluo, pelancong bisa menikmati sajian Tari Perang (Baluse) dan lompat batu (hombo batu), dua tradisi Nias yang amat terkenal itu. Dua tradisi ini sekarang kerap diperagakan khusus untuk menjamu para pelancong, tentu tidak gratis. ”Untuk peragaan tari perang biasanya kami minta tarif Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Dana ini untuk para pemain yang jumlahnya mencapai 50 orang,” kata Hikayat Manao, tokoh masyarakat Nias.
Daya tarik budaya dan keindahan alam Nias seolah tiada habisnya meskipun pernah dikoyak tsunami. Dari ujung utara sampai ujung selatan Nias menyajikan keindahan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sayangnya, infrastruktur dan fasilitas lain kurang mendukung keindahan itu. Jika pemerintah serius memerhatikan Nias, tentu potensi-potensi itu bisa menjadi sumber kesejahteraan dan kemajuan warga Nias.

Tak Mampu Beli Seragam Baru, Siswa Miskin "Dijemur"

2011-09-15T12:10:00.000+08:00

SURABAYA, KOMPAS.com - Fitri Ayu Prasetyo, siswi kelas II SMPN 37 Surabaya, benar-benar tak
mampu membeli seragam sekolah baru yang dilengkapi dengan badge dan logo sekolahnya. Ia pun dihukum berdiri di tengah ratusan peserta upacara bendera di sekolah itu.
Meski hukuman jemur pada Senin (12/9/2011) itu dijalani bersama belasan siswa lain dan hanya selama 45 menit, Ayu mengaku terpukul, karena merasa keluhannya kepada sekolah tidak diperhatikan.
“Saat upacara, saya diminta ke depan barisan karena badge saya tidak baru. Saya takut karena kalau tidak beli orangtua saya akan dipanggil,” kata Fitri, Rabu (14/9/2011).
Fitri mengungkapkan, saat dihukum, seorang guru mengancam akan memanggil orangtuanya kalau tiga kali lagi dipergoki masih berseragam lama.
Saat kenaikan kelas, ia sudah mencoba menjelaskan kepada pihak sekolah bahwa orangtuanya belum mampu membelikan seragam lengkap. Tetapi, penjelasannya itu tidak dipedulikan, hingga akhirnya ia dihukum saat upacara berlangsung.
Sepulang sekolah, Senin lalu, Fitri menangis sepulang dari sekolah. “Saya kaget, Fitri menangis. Ia mengaku dihukum karena bet (badge) seragamnya tak baru. Saya tidak kuat membelinya,” kata ayah Fitri, Untung Budi Raharjo.
Penarik becak ini mengaku, untuk datang ke sekolah dan menjelaskan kondisinya, ia tidak berani. Ia mengaku pusing begitu tahu harga kelengkapan seragam anaknya.
Kelengkapan itu, antara lain, baju batik seharga Rp 55.000, seragam olahraga Rp 65.000, seragam laboratorium Rp 30.000, kaus kaki 16.000, logo sekolah dan badge Rp 16.000, dan paket seragam lain. Selain seragam, siswa juga harus membayar kartu identitas dan asuransi Rp 25.000, pas foto, dan lembar jawaban komputer Rp 27.000. Daftar ‘belanja’ itu totalnya mencapai Rp 350.000.
“Kalau nyicil kami bisa. Tetapi kata sekolah tak boleh dicicil. Ada yang mengangsur Rp 50.000, dikembalikan,” tambah Nurul Latifah, ibu Fitri.
Baik Untung maupun Nurul heran, mengapa seluruh siswa diwajibkan membeli seragam baru. Padahal, baju batik dan seragam olahraga yang lama masih layak digunakan.
Keluarga ini tinggal di sebuah rumah papan warisan keluarga di Jl Sidokapasan IV. Di dindingnya tertempel stiker tanda penghuninya keluarga miskin. Lantai semen juga sekaligus menjadi tempat tidur bagi keluarga itu

Tanggapan pihak sekolah
Kepala SMPN 37, Shohibur Rachman berdalih, hukuman yang diberikan kepada Fitri dan siswa lainnya merupakan upaya penegakan disiplin. “Tetapi khusus Fitri jadi catatan dan koreksi kami. Tak mungkin guru hapal kondisi setiap siswa,” katanya
Shohibur mengatakan, pihak sekolah tengah mendata siswa miskin yang berhak mendapatkan seragam baru gratis. “Ada dana khusus untuk itu siswa miskin dari kelas satu hingga kelas tiga. Tiap jenjang mendapat jatah Rp 15 juta yang diambilkan dari keuntungan koperasi,” ujarnya.

Belanda Terbukti sebagai Penjahat Perang (Perjuangan Masyarakat Rawa Gede)

2011-09-15T12:06:00.000+08:00

Pengadilan Den Haag, Rabu (14/9/2011), menyatakan Belanda bertanggung jawab atas pembantaian di desa Rawagede, sekarang bernama Balongsari, Jawa Barat.

Hakim ketua D.A. Schreuder secara tegas menyebut tindakan Belanda sebagai ilegal (onrechtmatig). Keputusan ini memandang Belanda bersalah karena dianggap membunuhi warga sendiri. Pengadilan mendasari putusannya atas pertimbangan bahwa hukum Belanda dianggap berlaku di Hindia Belanda sampai tahun 1949.
Radio Nederland melaporkan, hakim menolak pleidoi advokat negara Belanda, G.J.H. Houtzagers, yang menyebut kejahatan tersebut sudah kadaluarsa. Hakim memakai asas lex spesialis. Artinya pengadilan Den Haag melihat kasus pembantaian Rawagede sebagai kasus khusus, sehingga preseden kadaluarsa tidak berlaku.
Anggota parlemen Belanda dari partai sosialis, SP, terkejut. "Biasanya argumen kadaluarsa selalu sukses, tapi tidak dalam pengadilan ini. Yang penting ternyata kejahatan perang tidak bisa kadaluarsa. Saya pikir ini berita besar. Pertama-tama buat mereka yang terkait, terlebih ini pengakuan bagi mereka yang sudah tidak ada lagi, karena sudah meninggal atau belum bergabung dengan komite. Ini keputusan bersejarah."
Walau demikian, hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi. Pengadilan Den Haag membatasi pemberian kompensasi pada janda, korban langsung atau anaknya. Berarti tidak termasuk cucu korban.
Pengacara Liesbeth Zegveld tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah 64 tahun akhirnya Belanda secara hukum dinyatakan bersalah atas aksinya di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden baru dan bisa saja diterapkan dalam kasus Westerling di Sulawesi. "Selama mereka masih hidup, dan kasusnya jelas seperti kasus ini...setiap pihak mengakui terjadi kesalahan besar, terjadi kejahatan perang...maka akan dilihat apakah ini sama dengan kasus Rawagede," kata Liesbeth Zegveld seperti Radio Nederland.
Eksekusi
Kasus ini diajukan oleh keturunan korban pembunuhan massal di desa Rawagede. Tragedi berdarah ini terjadi pada 9 Desember 1947, pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Tentara Belanda yang mencari pejuang kemerdekaan Lukas Kustario memasuki desa Rawagede dan mengeksekusi penduduk laki-laki karena menolak memberi informasi mengenai kapten Kustario.
Sebagian besar penduduk laki-laki desa Rawagede dieksekusi. Menurut saksi mata, para lelaki tersebut dijejerkan dan ditembak mati. Pihak Indonesia menyatakan, 431 laki-laki dibunuh, Sedangkan pemerintah Belanda pada 1969 bersikeras jumlahnya “hanya” 150. Pada 1947 Belanda memutuskan untuk tidak menyeret pelaku eksekusi massa ke pengadilan.
Pada 2009 keluarga korban menggugat negara Belanda. Para janda menuntut pengakuan dan ganti rugi atas meninggalnya tulang punggung keluarga mereka. Waktu itu, beberapa janda, dan korban selamat terakhir, Saih bin Sakam, khusus datang ke Belanda untuk proses ini. Sayangnya ia wafat 8 Mei 2011 dalam usia 88 tahun. Bagi Saih, pelaku pembunuhan massal tidak perlu lagi diseret ke pengadilan, permintaan maaf dan ganti rugi sudah cukup.
Penjahat
Selama ini Belanda menganggap dirinya korban kejahatan Nazi Jerman di masa Perang Kedua. Keputusan pengadilan Den Haag ternyata membuat Belanda sekarang menjadi pelaku kejahatan perang.
"Sekarang ternyata bukan Jerman saja si penjahat perang. Belanda pun kini dinyatakan sebagai penjahat," tukas seorang wartawan luar negeri yang asyik membuat cerita kasus Rawagede di pengadilan Den Haag.

Mendagri Tetap Hargai Wacana Pemekaran Daerah

2011-09-13T09:33:00.000+08:00

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menutup adanya wacana pemekaran daerah di sejumlah daerah di tanah air, termasuk rencana Provinsi Riau Pesisir di Riau, Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara dan Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara.

”Yang kita lakukan sekarang itu kan moratorium, penghentian sementara sambil mengevaluasi daerah-daerah yang sudah dimekarkan. Kalau ada daerah yang mengusulkan, ya, bisa saja. Tentu dibahas setelah kran moratorium dibuka kembali,” kata Gamawan di Kemendagri, Jumat (6/5) siang.

Mendagri mengakui bahwa saat ini cukup banyak daerah yang mengusulkan pemekaran wilayah mereka. “Usulan itu sah-sah saja, toh, moratoriun bukan menghentikan total soal pemekaran wilayah. Pemekaran itu kan dijamin oleh undang-undang,” tukasnya.

Ia melanjutkan, bila dipandang perlu bahwa suatu daerah itu dimekarkan, nanti disesuaikan dengan persyaratan yang sudah dibuat, termasuk grand desain yang sudah disetujui bersama. “Kalau memenuhi syarat sesuai yang dituntut oleh undang-undang, ya, jalan. Kalau tidak, ya, tidak dilanjutkan,” ujar Mendagri.

Sebagaimana diberitakan, tuntutan pemekaran Provinsi Riau dengan nama Riau Pesisir saat ini terus mengemuka. Rapat-rapat intensif tokoh masyarkat di wilayah ini sudah berlangsung beberapa kali. Tetapi, memang belum sampai ke pemerintah provinsi dan DPRD Riau.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal sebelumnya hanya menyambut baik rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang memang sudah pantas dimekarkan, juga Kabupaten Kampar yang wilayahnya masih cukup luas. Namun Rusli belum pernah menyinggung-nyinggung wacana pemekaran provinsi yang dipimpinnya itu.

Di Sumatera Utara memang sedikit lebih maju. DPRD setempat sudah akan memparipurnakan usulan Panitia Khusus. Saat ini, tiga calon provinsi pemekaran yang dibahas pansus, kesemuanya telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Ada Provinsi Tapanuli (Protap) Sumatera Tenggara (Sumatra) dan Kepulauan Nias (Kepni). Ketiga calon provinsi pemekaran ini layak. Ini lah nanti yang akan dibahas oleh paripurna DPRD untuk kemudian diusulkan ke pusat.

Akan Hadir

Saat ditanya wartawan, apakah pemerintah akan hadir bila usulan-usulan pemekaran daerah ini dibahas di DPR, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah tentu akan tetap hadir karena UU-nya mengatur demikian.

Namun demikian, Mendagri berharap agar moratorium itu tetap dipatuhi dulu sampai daerah-daerah yang sudah dimekarkan dan masih ada beberapa daerah yang perlu pembinaan lebih lanjut. Sampai saat ini, sudah hampir 200 usulan yang masuk ke Kemendagri untuk pemekaran wilayah tersebut. (h/sal)

Pemekaran Nias Jadi Provinsi Masih Terganjal Grand Desain

2011-09-13T09:25:00.000+08:00

Wacana pemekaran di tiap-tiap provinsi kemungkinan akan terkendala dan terganjal di pemerintah pusat. Hal
itu sesuai pertemuan Mendagri dengan para gubernur se Indonesia baru-baru ini yang membahas tentang pemekaran bahwa pemekaran daerah harus menunggu rampungnya penyusunan grand design alias desain utama aturan pemekaran daerah.
Gambaran itu dipaparkan Kabiro Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Sumatera Utara Drs Bukit Tambunan MAP, pada pertemuan membahas soal wacana pemekaran Kabupaten Nias di aula gedung DPRD Sumut, Senin (31/05). Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Nuh, dihadiri Bupati Nias Binahati Baeha serta dihadiri anggota Komisi A lainnya dan para tokoh pemekaran Nias.
Menurut Bukit Tambunan meski pada dasarnya semua pihak mendukung pemekaran Nias menjadi provinsi, termasuk kalangan fraksi-fraksi di DPRD Sumut juga menyetujuinya, namun kata Tambunan proses pemekaran tetap masih panjang. “Tidak hanya Nias mungkin daerah-daerah lainnya yang juga mewacanakan pemekaran di seluruh Indonesia kemungkinan akan terganjal,” katanya.
Apalagi dalam grand desain itu juga ada satu poin yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemekaran untuk satu provinsi, misalnya Sumatera Utara sebagai provinsi induk, hanya mendapat jatah satu provinsi yang akan dimekarkan di daerah ini. Bahkan, kata dia tidak tertutup kemungkinan untuk kawasan yang sudah dimekarkan di tingkat kabupaten kota akan kembali digabungkan dengan induk jika tidak sesuai dengan tujuan awal yakni mensejahterakan rakyat.
“Karena kesejahteraan rakyat bagi daerah yang dimekarkan memang sudah menjadi tuntutan Depdagri dan menjadi visi awal dari pemekaran,” ujar Tambunan.
“Jadi saat ini boleh-boleh saja kita semua setuju termasuk di kalangan wakil rakyat karena adanya kepentingan-kepentingan politis, namun jika nantinya terganjal di pusat jangan justru kami sebagai Biro Otda yang diancam dengan demo-demo masyarakat,” tegas Tambunan. Meski demikian , lanjut dia pihaknya mengaku tetap memberikan laporan yang baik-baik ke pemerintah pusat terkait kondisi Kabupaten Nias saat ini.
Di sisi lain, Tambunan juga masih melihat banyaknya kekurangan dari persyarakatan administratif yang diberikan pihak panitia pemekaran Nias, untuk kelengkapan persyaratan kajian akademis. “Bahkan saya hanya melihat satu tandatangan berupa keputusan hanya dari Bupati Nias Pak Binahati, bagaimana dengan bupati dan walikota lainnya, saya tak melihat tandatangan dari Bupati Nias Selatan, Nias Barat dan walikota Gunung Sitoli,” papar Tambunan. Dalam hal ini, Tambunan mengaku hanya memberikan gambaran dan bukan dalam kapasitas setuju atau tidak setuju. “Setuju atau tidak setuju tergantung dewan, jika katanya harus dikaji memang tugas kami untuk mengkaji, sedangkan keputusan ada di pemerintah pusat,” cetusnya.
Dalam pertemuan itu kalangan anggota Komisi A menyatakan menyetujui Nias untuk dimekarkan menjadi provinsi melihat cakupan wilayahnya yang terlalu luas, namun letaknya sangat jauh dari ibukota provinsi induk Sumatera Utara.
“Saya menyetujuinya berdas arkan pengalaman saya ketika terjadi bencana di Nias, ketika itu kami datang membawa bantuan namun sempat terganjal di Sibolga, bahkan menyeberangi laut hingga menempuh perjalanan yang cukup panjang. Itu semua karena bantuan harus melalui Medan terlebih dahulu,” papar Marahalim politisi Partai Demokrat. Dia mengatakan jika Nias yang memang merupakan daerah rawan bencana dimekarkan menjadi provinsi, tentu bala bantuan akan cepat bisa disalurkan.
Hal yang sama juga disampaikan Hasbullah Hadi (F Demokrat), Syamsul Hilal (F PDI Perjuangan) dan Marasal (F PDS), serta Parlautan. (F PAN) yang memberikan ucapan persetujuan..
Sebelumnya Binahati Baeha memaparkan, wacana pemekaran Nias berdasarkan ketertinggalan dan tingginya tingkat kemiskinan di daerah itu. Padahal, Nias memiliki begitu banyak potensi, baik di bidang perkebunan yakni karet, kakao dan kelapa, maupun dari sektor kelautan seperti ikan dan ombaknya yang luar biasa. Daerah ini merupakan potensi luar biasa di sektor pariwisata dengan panorama pantai yang indah serta terumbu karang.

Wacana Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

2011-09-13T09:21:00.001+08:00

Binahati B Baeha: Kami Juga Ingin menikmati Kemerdekaan

MEDAN (Berita): Pulau Nias, yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu sama telah menikmati kemerdekaan negeri ini selama 67 tahun dari tangan penjajah Belanda.

Namun fakta yang mengemuka masyarakat Nias belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan itu. “Padahal kami juga ingin menikmatinya, namun kenyataannya Kabupaten yang merupakan wilayah NKRI masih jauh tertinggal,” kata Bupati Nias Binahati B Baeha SH, dalam pertemuan dengan anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A Muhammad Nuh didampingi Sekretaris Nurul Azhar juga menghadirkan panitia Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuda Nias, berlangsung di aula gedung DPRD Sumut, Selasa [20/04]

Tercetusnya wacana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Kepni) menurut mereka bukanlah karena ‘latah-latahan’, disebabkan mengemukanya wacana pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) atau Sumatera Tenggara (Sumtra) yang sebelumnya juga ingin memisahkan diri dari provinsi induk yakni Sumatera Utara. Namun, sebagaimana dipaparkan Binahati, hal ini merupakan fakta di lapangan. Hingga diharapkan mengemukanya wacana Nias menjadi provinsi dapat disahuti ke pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui luas Pulau Nias 5625 Km2, atau dua kali lebih besar dari Pulau Bali, dengan jumlah 132 pulau di Selatan dan 5 daerah otonom berjumlah 800 ribu penduduk.

Namun ironisnya sebagaimana kata Binahati, jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari warga Nias, karena lebih dari 2 juta jiwa warga Nias tersebar merantau mencari poenghidupan di luar pulau tersebut. ‘Ini karena sulitnya perekonomian di Nias,” ujar Binahati.

Salah seorang tokoh masyarakat Nias Yustin Dachi mengungkapkan tercetusnya wacana merupakan aspirasi dari masyarakat Nias secara keseluruhan yang selama ini cukup tertinggal dan menderita. “Penderitaan kami adalah penderitaan semua warga Indonesia.

Wacana pemekaran bertujuan untuk memperpendek rentang kendali agar pemerintah lebih dekat dengan rakyat,” kata Yustin. Harefa salah seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di luar Medan juga berpendapat ada kesan pembangunan di Nias seperti “dianaktirikan”.

Jadi, kata Harefa dengan terbentuknya 4 kabupaten dan 1 kotamadya, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli sudah pantas dimekarkan menjadi satu provinsi. Pada kesempatan itu, seluruh anggota komisi A Marasal Hutasoit memberikan apresiasi akan wacana tersebut. Bahkan salah seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Damai sejahtera (PDS) mengaku fraksinya memberikan dukungan terbentuknya Provinsi Kepni. “Ketika ada komitmen kenapa harus dihalangi, kita mendukung,’ ujarnnya.

Sedangkan M Nuh (F PKS) dan Nurul Azhar (F PPP), mengatakan akan membawa apresiasi warga Nias ini ke tingkat pimpinan. “Yakinlah akan kita teruskan dan silahkan untuk dikawal,’ kata M Nuh. Apalagi menurutnya di Komisi A DPRD Sumut juga terdapat tiga anggota dewan yang merupakan daerah pemilihan Nias, yakni Sudirman Halawa, Ramli dan Suasana Dachi yang pastinya akan fokus mengikuti pembahasan proses terbentuknya Kepulauan Nias .(irm)

Rp70 M Peningkatan Kualitas Infrastruktur Membuka Keterisoliran (Korupsi aja Yuk...!)

2011-08-12T09:15:00.000+08:00

Bupati Nias Utara, Edward Zega BSc mengharapkan, wartawan turut meningkatkan kualitas pembangunan di kepulauan Nias. Demikian Bupati saat temu pers dengan para wartawan media cetak dan elektronik bersama Wakil Bupati Nias Utara Fangato Lase,SH dan Setda Kabupaten Nias Utara HS. Hulu serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Nias Utara di aula Kantor Bupati Nias Utara, Selasa (9/8).
Bupati Nias Utara merasa bangga dengan antarpemkab Nias Utara dan jajarannya dengan para wartawan di wilayah itu karena salah satu upaya dalam rangka mendukung percepatan peningkatan roda pemerintahan Nias Utara yang kondusif, aman dan damai.

"Temu pers Bupati Nias Utara, SKPD dengan Para wartawan pasca 100 hari Kepala Daerah Nias Utara memulai tugasnya sehingga menurut penilaian wartawan sebagai mitra kerja pemerintah yang bertugas menyebarluaskan informasi dari berbagai kegiatan pembangunan hingga kesatuan dan persatuan di daerah yang terisolir sejak 66 tahun Indonesia merdeka, tidak akan pernah dicabik-cabik orang yang tidak bertanggung jawab, sebab motto Pemkab Nias Utara adalah kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi yang membangun Nias utara," ujar Edward Zega.

Pihaknya juga menyampaikan inti visi Pemkab Nias Utara, mewujudkan Nias Utara yang beriman, mandiri dan sejahtera. Sedangkan misi meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Menatap Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan, memberdayakan dan mengoptimalkan potensi secara efektif dan efisien juga meningkatkan aksebilitas dan produktivitas perekonomian rakyat.

Tugas Jurnalistik

Bupati Nias utara sebelum mengakhiri acara itu dengan santap siang bersama selanjutnya berjanji dalam waktu dekat akan melantik Kabag Humas Nias Utara dan memrogramkan coffee morning setiap 3 bulan dengan para wartawan.

Pihaknya mengharapkan juga kepada seluruh kepala SKPD untuk lebih memahami dan menghargai tugas jurnalistik yang dilakonkan para wartawan dalam hal memperoleh data secara sosial kontrol.

Tidak ada alasan bagi SKPD untuk menghindar bila wartawan ingin mendapat informasi sesuai ketentuan dan undang undang yang berlaku dan tidak merupakan rahasia ataupun dokumen Negara, kata Zega

Kepala SKPD Pekerjaan Umum (PU) Nias Utara, Tuhoni Zega ST yang juga diberikan kesempatan oleh Bupati Nias utara untuk memberikan tanggapannya mengatakan, hal utama yang merupakan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan daerah terisolir serta memfokuskan peningkatan kualitas infrastruktur meliputi jalan dan jembatan yang menelan biaya berkisar Rp43 Miliar sehingga bila digabung dengan PU total mega proyek tersebut berbiaya Rp70 miliar lebih, sehingga salah satu ruas jalan lingkar Alasa- Afulu-Lahewa dapat dilalui roda empat dan roda dua, sehingga arus perekonomian dapat berjalan dengan baik demi menunjang kesejahteraan masyarakatnya. (esp)

Korupsi Dana Bencana Alam, Mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha (B-3) Divonis 5 Tahun

2011-08-12T09:09:00.001+08:00

Jakarta (Detik.Com)
Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Suhartanto menyatakan, terdakwa melanggar pasal 3 ayat 1 (1), junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah jadi UU Nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selain menjatuhkan vonis lima tahun penjara, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 3,1 miliar, dan denda Rp 100 juta.

Dalam persidangan diungkapkan, terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan terdakwa lain, melakukan korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2008. Dugaan korupsi itu nilainya sebesar Rp 3.764.798.238 dari Rp 9,4 miliar yang dikucurkan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam tersebut.

Penyelewengan dilakukan dengan cara mark up dana bantuan darurat kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengadaan barang untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam gempa dan tsunami di Nias.

Putusan yang diberikan hakim ini lebih ringan tiga tahun dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam persidangan pada 13 Juli lalu, JPU Suwarji mengajukan tuntutan penjara pselama delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Menanggapi vonis majelis hakim ini, Binahati melalui kuasa hukumnya menyatakan akan banding. “Kita akan mengajukan banding,” kata Farida Sulistyani, kuasa hukum Binahati Benedictus Baeha.

Tanpa Uang, NIP CPNS Kep. Nias Formasi 2009 Tidak Akan Keluar.

2011-08-06T13:39:00.000+08:00

DPRD Nias Barat temui BKN, Menpan dan BKN Reg VI Medan terkait penetapan NIP CPNS sisa 2009

Pada hari, rabu tanggal 3 Agustus 2011.
Ketua DPRD Nias Barat diwakili Wakil ketua Henoki Waruwu, bersama Ketua dan anggota Komisi A, mengunjungi kantor BKN reg vi 6 Medan, guna menanyakan realisasi penerbitan NIP CPNS 2009.
Hasil sementara, bahwa BKN Reg VI Medan sedang memproses berkas CPNS sisa 2009, dan setelah hasil putusan PTUN sudah disampaikan ke kantor BKN Reg VI Medan, maka BKN Reg VI Medan akan membuat telaah terkait hasil putusan sidang PTUN, dan yang menurut BKN Reg VI Medan sesuai prosedur setiap pelamar dan tidak infieled datanya maka akan diterbitkan NIP.
Informasi sementara bahwa, pengumuman tanggal 17 Januari 2011, yang sedang diproses oleh BKN Reg VI Medan, namun tidak semuanya diterbitkan NIP, hanya kepada mereka yang datanya tidak fieled(sesuai ranking).
Sementara, penggugat CPNS pengumuman tanggal 7 Des 2009 ketika ditanyakan nasib mereka oleh DPRD Kab Nias Barat kepada BKN, maka BKN menegaskan, bahwa sampai kapan pun NIP 164 pengumuman tanggal 7 Des 2009, tidak akan diterbitkan, karena infielied. Sebaliknya CPNS yang terakhir diumumkan yakni tanggal 17 Januari 2011, sebanyak 206, itulah yang sedang diproses oleh BKN, akan tetapi tidak semuanya diakomodir karena terdapat puluhan orang data infieled sama seperti kasus sebelumnya.
Yah, mungkin sekitar seratusan lagi yang bisa diterbitkan NIPnya (tegas ketua BKN Reg VI , 3/8/11)
Demikian Info, dan masih menunggu informasi selanjutnya, terkait kunjungan DPRD Nias Barat ke BKN pusat dan Menpan hari ini (4/8/11),
Silakan ikuti terus perkembanannya, dan bila ada yang sudah memperoleh informasi, segera share di forum ini.