Permulaan Yang Baik

Ahmadinejad: Osama bin Laden Berada di Washington

2010-06-08T15:27:00.002+07:00

Washington - Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Pria yang sering bersuara lantang terhadap Amerika Serikat (AS) ini mengatakan jika pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden berada di AS, tepatnya di Washington.

"Saya mendengar bahwa Osama bin Laden di Washington," kata Ahmadinejad dalam sebuah wawancara dengan ABC, seperti dilansir oleh Reuters, Rabu (5/5/2010) di acara Good Morning America.

Ahamdinejad menjelaskan, Osama berada di AS lantaran selama ini memang orang yang paling dicari oleh AS itu berpartner dengan Presiden AS sebelumnya, George W Bush.

"Dia ada di situ. Karena dia adalah partner Bush sebelumnya. Mereka kolega bahkan di hari tua. Kau tahu itu," paparnya.

"Mereka berbisnis minyak bersama-sama, bekerja bersama-sama. Osama bin Laden tidak pernah bekerja sama dengan Iran, tetapi ia bekerja sama dengan Mr Bush, "kata Ahmadinejad.

Di akhir dialog, Ahmadineejad meyakinkan kembali jika Osama berada di Washington. "Yakinlah bahwa dia di Washington. Saya rasa ada kemungkinan besar dia ada di sana," pungkasnya.
(anw/her)

Sumber : "http://www.detiknews.com/read/2010/05/05/214648/1351921/10/ahmadinejad-osama-bin-laden-berada-di-washington"

1000 Jin Doakan Gusdur Pada Saat 40 Hari

2010-02-26T10:41:00.001+07:00

Almarhum KH Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, layak mendapatkan doa dari semua kalangan dan makhluk. Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Dzikrussyifa’ Asma’ Brojomusti Sendangagung Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, doa itu tidak saja dari sesama lintas agama dan lintas budaya, tetapi juga dari bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga malaikat pantas turut mendoakan.

“Gus Dur adalah auliya dan wali Allah, ulama yang keshalehannya patut diteladani. Tingkat dunia supranaturalnya sangat tinggi,” kata Muzakkin, Kamis (11/2/2010).

Muzakkin menyatakan, 1.000 jin di ponpesnya pada Kamis malam Jumat legi ini akan menggelar doa bersama memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur. Doa itu digelar semalam suntuk.

“Usai doa bersama seribu jin akan saya ajak berziarah ke makam Gus Dur di lingkungan Ponpes Tebuireng, Jombang, untuk melanjutkan doa di sana,” ujarnya.

Noordin M Top Langgar Rambu Al-Qa`idah

2009-10-16T11:29:00.005+07:00

Tertangkap dan tewasnya Noordin M Top (NMT) dalam penggebrekan di Kampung Kepuh Sari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri merupakan kado Idul Fitri untuk bangsa ini.

Kesuksesan operasi destroying terrorism ini d samping didukung oleh faktor keseriusan Pemerintah RI dalam memerangi terorisme juga dikarenakan keteledoran Noordin M Top yang sudah beberapa kali mengabaikan rambu-rambu operasi yang menjadi standar baku Al-Qa`idah.

Standar operasi tersebut tertulis dalam dokumen highly secret super rahasia yang bertitelkan "Durus askariyyah fi jihad at-thawaghith" (Training militer untuk memerangi penguasa thaghut/musuh agama) setebal 180 halaman yang berisi 18 latihan pokok untuk para operator Al-Qa`idah.

Dokumen penebar petaka itu merupakan dokumen super rahasia sehingga di dalam sampul pengamannya yang bermotif mirip batik tertulis sebuah warning "Man`u ikhrajihi minal bait" (Dilarang keras dipindahkan dari rumah).

Yang lebih menghebohkan adalah sampul dokumen tersebut yang bergambar bola dunia dengan sebilah pedang panjang yang menusuk peta dunia dengan ujungnya penuh berlumuran darah.

Picture language ini merupakan pesan bahwa negara-negara thaghut harus dibasmi dan dihajar dengan kekuatan bersenjata dan bukan dengan diplomasi damai.

Hal ini juga dipertegas dengan tulisan Arab yang ada di pojok kanan dokumen tersebut yang berbunyi `Silsilah askariyyah; I`lanul jihad ala thawaghith al-bilad` (Seri Militer: Deklarasi Perang Terhadap Negara-negara Thaghut) yang menguatkan bahwa latihan dan penjelasan dimaksudkan untuk memploklamirkan perang terhadap negara-negara yang menurut versi Al-Qa`idah merupakan target operasi.

Dokumen Al-Qa`idah ini, diawali dengan pernyataa berisi ideologi kekerasan yang merupakan satu-satunya strategi untuk menggapai mimpi politik Al-Qa`idah, yaitu berdirinya Islamic Government di muka bumi.

Pernyataan itu berbunyi "Pemerintahan Islam tidak pernah dan tidak akan pernah tegak berdiri dengan cara diplomasi damai dan kerja sama. Akan tetapi harus dengan pena dan senjata, dengan kata dan peluru. Kami tidak butuh dialog model Plato, Aristoteles dan Socrates. Akan tetapi yang kami butuhkan adalah diplomasi dengan mesin perang dan dialog bom".

Negara thaghut dalam persepsi Al-Qa`idah dan juga semua jejaring kekerasan termasuk Al-Jama`ah Al-Islamiyyah, adalah setiap negara yang tidak memperjuangkan Islamic Government dan Khilafah Global meski penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan ide utama ini, sehari setelah penemuan bahan peledak di Jati Asih, Bekasi dan ditemukannya sebuah dokumen rencana pembunuhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Penulis bahkan sempat diwawancarai langsung oleh stasiun SBS (Special Broadcasting Service) Sydney, Australia, tentang rencana teroris membunuh Presiden SBY. Penulis menjawab, bahwa hal itu sangat dimungkinkan karena SBY adalah seorang Presiden yang selalu membawa negara Indonesia dalam koridor Pancasila.

Sementara di mata jejaring penebar teror, Pancasila adalah sesuatu yang najis termasuk juga demokrasi juga super najis. Penguasa pendukung Pancasila dan Demokrasi adalah penguasa thaghut yang menurut dokumen Al-Qa'idah tersebut harus diperangi.

Tempat persembunyian Salah

Pelanggaran Noordin M Top terhadap rambu-rambu Al-Qa`idah nampak jelas ketika dia memilih tempat persembunyian yang tidak sesuai dengan pesan "kitab suci" penebar teror tersebut. Persembunyian di Wonosobo, Cilacap, Jati Asih dan terakhir di Mojosongo adalah sebuah kesalahan besar dalam operasi tertutup (covertly operation) sebuah gerakan clandestine (bawah tanah).

Dokumen "Virus Agama Tanpa Cinta" ini menjelaskan, untuk menentukan tempat persembunyian setidaknya diperlukan 22 syarat yang harus dipenuhi. Jika yang disewa adalah apartemen, maka apartemen tersebut harus berada di lantai dasar, tidak ada yang tahu kecuali anggota yang sedang melakukan operasi, memakai nama palsu ketika menyewa dan lebih dianjurkan untuk menyewa milik non-Muslim.

Demikian pula, apartemen yang akan disewa juga lebih diutamakan yang baru dibuka dan terletak di tengah kota dan bukan di kampung pelosok, kecuali untuk kawasan yang tidak memiliki kota atau tidak aman, maka dipastikan untuk menyewa sekitar pegunungan.

Penampilan Noordin yang berjenggot tebal dan panjang ketika tertangkap, juga merupakan pelanggaran rambu operasi karena seorang operator (dokumen tersebut menyebutnya dengan sebutan "Ikhwan") harus berpenampilan klimis, tanpa ada simbol jenggot yang menggelantung, terutama ketika seorang ikhwan beroperasi di wilayah yang belum terbiasa dengan budaya jenggot.

Sebagai suatu wilayah operasi, Indonesia mempunyai citra tersendiri terhadap jenggot. Lain halnya dengan budaya Arab yang hampir semua komunitasnya memelihara jenggot meski dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Hal ini bisa dibuktikan dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen Coptic Mesir yang petinggi-petingginya terutama Paus Shenouda diharuskan memelihara jenggot panjang.

Dua pelanggaran di atas adalah yang paling fatal, di samping pengabaian rambu-rambu lain termasuk seperti menikahi wanita bercadar. Melihat pelanggaran-pelanggaran Norrdin tersebut, penulis sempat bertanya-tanya: Apakah Noordin dalam sembilan tahun terakhir ini masih belajar untuk menjadi Al-Qa`idah sejati atau karena perburuan intens dan serius yang dikerahkan oleh pemerintah RI ini membuat Noordin tidak bisa lagi menghafal buku sakti penebar bom tersebut?

Pada sisi lain, dengan membaca Juklak dalam dokumen tersebut, penulis berkesimpulan bahwa rekrutmen Ibrahim (Boim) seorang pegawai hotel dan florist sebagai pengendali operasi, memang sudah sangat sesuai dengan standar operasi Al-Qa`idah.

Dalam operasi besar, Al-Qa`idah lebih memprioritaskan operator yang memiliki latar belakang pekerjaan terutama pegawai hotel, petugas bandara dan juga petugas border (perbatasan) atau imigrasi.

Bukan Panglima Asia Tenggara

Kapolri dalam konferensi pers setelah penggerebekan jejaring Noordin di Solo menyatakan bahwa Noordin adalah "Qa`id" (Panglima) dari "Tanzim Al-Qa`idah" wilayah Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada novum dokumen yang ditemukan di TKP.

Berdasarkan data-data dan referensi yang penulis telusuri selama ini, penulis meragukan klaim kelompok Noordin tersebut. Karena hal ini tidak sesuai dengan struktur organisasi Al-Qa`idah yang tidak pernah mengenal adanya Qa`id (panglima) yang membawahi sebuah kawasan teritorial tertentu.

Sistem komando sentralistik Al-Qa`idah hanya mengenal satu panglima militer (Qa`id) yang mengendalikan operasi (al-amaliyat) internasional. Pos ini pernah dipegang oleh Khalid Syeikh Muhammad (KSM) warga negara Pakistan yang jaringannya sangat kuat.

Anggota National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty ini pernah mengkoordinir Mansour Jabbarah, Abdul Hakim Murad, Wali Khan Amin Syah dan juga Riduan Ishomudin (Hambali atau Encep Nurjaman) yang merupakan tokoh Al-Jama`ah Al-Islamiyyah di Indonesia. Di samping itu KSM ini juga merupakan orang yang sangat dekat dengan MILF Philipina.

Military commander kelahiran Kuwait 14 April 1965 ini memiliki serenteng nama alias (falsified names); Ashraf Refaat Nabith Henin, Khalid Abdul Wadood, Salem Ali dan Fahd bin Abdallah Bin Khalid.

KSM juga terlibat dalam konspirasi bombing Januari 1995 di Manila, yaitu operasi pengeboman pesawat komersial Amerika Serikat yang memiliki rute penerbangan dari Asia Tenggara menuju Amerika Serikat.

Mastermind tragedi 11 September ini menyelesaikan pendidikan tingginya di North Carolina Agriculture and Technology University dan menyandang gelar insinyur tahun 1986 dan tahun berikutnya langsung terlibat dalam perang melawan Soviet di Afghanistan.

Aparat keamanan mulai dari Polri, TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara) harus bersama-sama komunitas bangsa lainnya untuk menghadapi ideologi kekerasan tersebut dengan "4D", yaitu Deny; menolak semua ideologi kekerasan yang membahayakan keutuhan NKRI, Defeat: Menaklukkan serangan ideologi terorisme, dan Diminish; Meminimalisir ruang gerak jejaring penebar teror dan para suporternya dan terakhir Defence; yaitu mempertahankan dan mendukung komunitas penebar "damai untuk semua" dan penebar jargon "Jihad untuk hidup bersama dan bukan untuk mati bersama" yang diperkenalkan oleh intelektual moderat, guru sekaligus sahabat penulis, Gamal al-Banna yang juga adik kandung Hasan al-Banna (pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun)

Fenomena kekerasan dengan mengatasnamakan "Membela Kepentingan Tuhan" khususnya di Indonesia adalah beban tugas yang harus diurai oleh Pemerintah RI. Pencarian solusi yang bijak dan bermartabat dalam bingkai kemanusiaan harus dilaksanakan secara multifaceted (melibatkan semua lini) dan multipronged (semua segi).

Solusi ini tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan saja, tetapi juga melibatkan dimensi agama, sosial, ekonomi dan juga dimensi psikologi bangsa Indonesia.

Untuk menyelamatkan umat, ulama beserta para intelektual juga harus secepatnya membuat "ma`alim" rambu-rambu counter ideology sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syeikh al-Azhar ketika itu, Jadul Haqq Ali Jadul Haqq, bersama ulama al-Azhar dalam menghajar buku penebar teror al-Faridhah al-Gha`ibah karya Abdussalam Faraj, aktivis Al-Ikhwan al-Muslimun (Ikhwanul Muslimin).

Counter Ideology itu bisa berupa ijtihad kolektif dengan tema besar: Mafahim al-jihad yajibu an tushahhaha (pemahaman-pemahaman jihad yang harus diluruskan) yang diharapkan bisa menjadi pegangan bangsa ini ke depan. (***)

Sumber :AntaraNews.Com

KEKELOMPOKAN JAHILIYAH

2009-08-19T14:13:00.001+07:00

Oleh: A. Mustofa Bisri
Seperti diketahui, sebelum kedatangan Islam, khususnya masyarakat Arab sangat terkenal dengan budaya pengelompokan kabilah, klan, suku, dengan tingkat fanatisme yang luar biasa. Masing-masing mereka tidak hanya suka membanggakan kelompok sendiri, tapi sering kali sambil merendahkan kelompok yang lain. Sedemikian fanatiknya masing-masing mereka terhadap kelompok sendiri, seolah-olah mereka punya ‘akidah’: Kelompok sendiri selalu benar dan harus dibela mati-matian sampai mati. Inilah yang disebut ‘Ashabiyah. Terjadinya banyak peperangan dan pertumpahan darah di antara mereka, umumnya diakibatkan oleh ‘ashabiyah atau fanatisme kelompok ini.

Persoalan sepele bisa menjadi api penyulut peperangan besar apabila itu menyangkut kehormatan atau kepentingan kelompok. Pertengkaran pribadi antar kelompok dapat dengan cepat membakar emosi seluruh anggota masing-masing kelompok oleh apa yang disebut-kecam nabi Muhammad s.a.w. dengan Da’wa ‘l-jahiliyyah, masing-masing pihak yang bertengkar memanggil-manggil meminta bantuan kelompoknya. Dan pertengkaran pribadi pun menjadi peperangan antar kelompok.

Itulah salah satu ‘kegelapan’ Jahiliyah yang diperjuangkan Rasulullah s.a.w. untuk dikuakkan oleh cahaya Islam.

Nabi Muhammad s.a.w., Nabi Kasih sayang yang membawa agama kasih sayang, memperkenalkan kehidupan kemanusiaan yang mulia. Nabi mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari bapak yang satu yaitu Adam. Tak ada seorang atau sekelompok pun manusia yang lebih mulia dari yang lain. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non Arab. Kulit putih tidak lebih mulia dari kulit hitam. Yang termulia di antara mereka di hadapan Allah adalah yang paling takwa kepadanya.

Mereka yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah berarti dia telah masuk Islam dan disebut muslim. Dan muslim satu dengan yang lain – menurut Nabi Muhammad s.a.w. – bersaudara; tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjengkelkan, tidak boleh saling melukai. Masing-masing harus menjaga nyawa, kehormatan, dan harta saudaranya. Muslim satu dengan yang lain ibarat satu tubuh atau satu bangunan.

Demikianlah; panutan agung semua orang yang mengaku muslim, Nabi Muhammad s.a.w., mempersaudarakan umat Islam di Madinah antara mereka yang berasal dari suku-suku asli Madinah (Kelompok Ansor dari suku Khazraj dan Aus) dan para pendatang dari Mekkah (Kelompok Muhajirin dari berbagai suku) dan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non muslim. Dan dengan demikian kedegilan ‘ashabiyah Jahiliyah yang selama ini berakar kuat pun sirna, digantikan oleh kearifan akal budi kemanusiaan yang mulia.

Memang adakalanya penyakit ‘ashabiyah itu nyaris muncul lagi, namun kebijaksanaan Rasulullah s.a.w. segera menangkalnya sejak gejalanya yang paling dini; seperti peristiwa yang terjadi setelah perang Bani Musthaliq pada tahun kelima hijrah.
Waktu itu, seorang buruh yang bekerja pada shahabat Umar Ibn Khatthab (dari Muhajirin) berkelahi dan memukul seorang sobat suku Khazraj. Orang ini pun berteriak memanggil-manggil dan meminta bantuan kelompok Khazraj; sementara si buruh pun berteriak-teriak meminta bantuan kaum muhajirin. Hampir saja terjadi tawuran antara kedua kelompok itu. Untung, Rasulullah segera keluar, sabdanya : “Maa baalu da’waa ‘l-Jahiliyah?” (“Lho mengapa ada seruan model Jahiliyah?”). Ketika diberitahu duduk perkaranya, Rasulullah s.a.w. pun bersabda: “Tinggalkan perilaku Jahiliyah itu! Itu busuk baunya!” Rasulullah pun meleraikan mereka dengan adil. Dan malapetaka pun terhindarkan.

Fanatisme, terutama dalam pengertiannya yang ektrem, memang sering menghilangkan penalaran sehat; sebab memang emosi yang lebih berkuasa. Puncaknya – apabila emosi sudah sangat menguasai -- orang yang bersangkutan pun tidak mampu lagi melihat dan mendengar, shummum bukmun ‘umyun. Itulah barangkali sebabnya, orang yang terlalu fanatik terhadap kelompoknya, tidak bisa bersikap obyektif dan cenderung tidak bisa diajak bicara oleh kelompok yang lain.

Di negeri kita yang bukan Arab, khususnya di zaman pasca orde baru ini, penyakit semacam ‘ashabiyah Jahiliyah itu rupanya juga mulai mewabah. Bukan kelompok suku dan agama saja yang difanatiki berlebihan, bahkan kelompok politik pun sudah cenderung difanatiki melebihi agama. Lebih celaka lagi – agaknya karena pemahaman soal politik dan demokrasi yang masih cingkrang di satu pihak, dan pemahaman atau penghayatan agama yang dangkal di lain pihak – fanatisme kelompok politik ini membawa-bawa agama. Maka campur-aduklah antara kepentingan agama, kepentingan politik dan nafsu. Tidak jelas lagi apakah kepentingan politik mendukung agama; atau agama mendukung kepentingan politik; ataukah justru politik dan agama mendukung nafsu. Bahkan banyak mubalig atau da’i – yang seharusnya meneruskan missi kasih sayang Rasulullah s.a.w. – entah sadar atau tidak, justru lebih mirip jurkam atau malah provokator yang tidak merasa risi mengeluarkan kata-kata kotor yang sangat dibenci oleh Nabi mereka sendiri.

Itu semua ditambah kita ini sejak zaman kerajaan; zaman penjajahan; zaman orla; hingga zaman orba; tidak dididik untuk dapat berbeda, sebagai pelajaran awal berdemokrasi. Malah didikan yang kita terima terus-menerus adalah keharusan seragam. Akibatnya, ketika ‘euforia demokrasi’ marak mengiringi tumbangnya rezim Soeharto yang otoriter, orang hanya berpikir mendirikan partai tanpa sempat memikirkan kaitannya partai dengan kehidupan berdemokrasi yang menuntut sikap menghargai perbedaan. ‘Ashabiyah Jahiliyah pun menemukan bentuknya yang lebih busuk bahkan di kalangan kaum beragama.

Kalau ini tidak cepat disadari khususnya oleh para pemimpin, umumnya oleh para pendukung kelompok atau partai, minimal mereka yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dan Sayyidina Muhammad s.a.w. sebagai nabi dan pemimpin agung mereka, saya khawatir memang azablah yang sedang menimpa kita. Dan azab itu hanya Allah yang kuasa menimpakan dan menghilangkannya. “Qul Hual Qaadiru ‘alaa ‘an yab’atsa ‘alaikum ‘azaaban …” (Q.6: 65) “Katakanlah (Muhammad,) ‘Dialah yang berkuasa mengirimkan azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mengacaukan kalian dalam kelompok-kelompok (fanatik yang saling bertentangan) dan mencicipkan kepada sebahagian kalian keganasan sebahagian yang lain …’”

Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua untuk kembali ke jalanNya yang lurus, mengikuti jejak RasulNya yang berbudi dan mulia. Amin.

Sumber :

AS Suplier Al-Qaeda

2009-07-23T15:49:00.002+07:00

Wayne Madsen Report (WMR)

WMR telah mempelajari dari sumber intelijen yang bertugas pada 2007 di Pangkalan Udara Tallil di Irak, yang juga dikenal sebagai Camp Adder oleh AD AS dan Pangkalan Udara Ali oleh AU AS, bahwa elemen-elemen intelijen AS mengimpor ‘pasukan bayaran’ Afghan ke Irak dalam rangka menyerang warga sipil Irak dan personil militer, serta pasukan koalisi, bahkan termasuk personil militer AS. Orang-orang Afghan ini direkrut dari elemen-elemen Taliban dan dibayar dalam melakukan “tugas” tersebut di Irak.

WMR telah mengetahui bahwa sekitar tahun 2007, polisi Irak menghentikan sebuah truk yang menggandeng trailer setinggi 40 kaki di atas jembatan Kerrada di Baghdad. Ketika polisi Irak memeriksa trailer tersebut, mereka dikejutkan dengan keberadaan sekitar 30 hingga 40 orang-orang Taliban dari Afghan. Mereka mengatakan bahwa mereka dibawa ke Irak oleh Amerika Serikat dan bertugas menimbulkan kekacauan di Irak, kebanyakan dari kekacauan itu dinisbatkan oleh komandan militer AS sebagai pekerjaan “Tanzim Qaidat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (Organisasi jihad di Negeri Dua Sungai) atau lebih dikenal dengan “Al Qaeda di Mesopotamia.”

Polisi Irak diperintahkan oleh para komandan militer AS pada saat itu juga untuk mengizinkan para perusuh Afghan ini meninggalkan jembatan Kerrada tanpa gangguan lebih lanjut. (Wayne Madsen,(jurnalis investigatif; mantan pejabat intelijen U.S. Navy; mantan analis intelijen NSA, Posted by Jemala Gembala)

Sumber : Http://Muhsinlabib.Wordpress.com

ERA BARU DALAM DEMOKRASI INDONESIA

2009-04-16T11:11:00.002+07:00

Pemilu baru saja telah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia , tanpa di duga oleh para partai ternyata partai incumbent dapat menuai suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan partai lama seperti Golkar dan PDI.

Banyak ulasan-ulasan yang disampaikan di media baik koran maupun TV memang tidak dapat dipungkiri sosok SBY merupakan seorang politikus yang pandai dalam memikat hati para rakyat.

Yaitu sorang yang tidak ambisius didalam setiap statement maupun ungkapan kata-kata yang disusun rapi. Disamping itu juga SBY dapat berspekulasi didalam setiap kampanye sehingga rakyat menilai segala kebijakan yang keluar dari presiden adalah pemikiran dari SBY, padahal didalam pemerintahan terdiri dari beberapa partai dan 1 partai opsisi, jadi sebenarnya semua partai berperan didalam kebijakan yang telah berjalan sampai saat ini.

Kembali lagi dalam soal pemilu, disini penulis hanya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai Pemilu 2008 yang terdapat banyak masalah yang timbul baik dari DPT yang bermasalah sampai dengan pelanggaran - pelanggaran di dalam berkampanye.

Artinya disini penulis berharap apapun yang terjadi nanti kita berharap tidak akan terjadi kekacauan disana sini mengingat , beberapa tokoh telah berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam Pemilu legislatif.

SALAM DEMOKRASI KERAKYATAN

BURUH UNJUK RASA TOLAK SKB 4 MENTRI

2008-12-02T09:53:00.001+07:00

Tangerang-Ribuan pekerja pabrik, Senin (1/12) pagi ini, kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri di kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten.

Para pengunjukrasa tersebut antara lain berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Situasi sempat memanas ketika para pengunjuk rasa merangsek ke depan halaman kantor Bupati Tangerang bahkan dilaporkan tiga petugas Satuan Polisi Pamong Praja terluka akibat terkena pecahan kaca.
Situasi mereda setelah Wakil Bupati Tangerang Rano Karno menemui para pengunjuk rasa dan meminta empat pekerja mewakili mereka untuk melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang.
Para pekerja tersebut juga mendesak pemerintah setempat memberlakukan Upah Minimum Kota (UMK) yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Tangerang sebesar Rp 1.076.564, serta meminta pemerintah menghapus sistem tenaga kontrak dan outsourcing yang tidak memihak pekerja.

Aksi unjuk rasa tersebut dijaga ketat oleh ratusan petugas Samapta dan Patroli Sergap Polres Kabupaten Tangerang. Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Sebagian peserta melakukan orasi sambil menunggu hasil audiensi antara perwakilan pekerja dengan wakil bupati.
SKB 4 Menteri tentang Penetapan Upah Minimum Regional yang tidak melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan. Penerbitan SKB 4 Menteri tersebut disambut dengan aksi unjuk rasa di banyak tempat, karena dianggap tidak memihak kaum pekerja.(ant)

Komentar :
Aksi unjuk rasa menolak SKB 4 mentri bukan hanya kali ini saja tapi sudah berulang kali, diberbagai tempat penolakan tersebut karena dipicunya kenaikan UMP tidak melebihi dari angka pertumbuhan ekonomi tapi disatu sisi pemerintah tidak bisa menekan harga kebutuhan hidup sehari-hari, kembali terjadi bentuk perlawanan dari para buruh yang juga rakyat yang terkena imbas dari system kapitalisme

IKLAN PKS MENUAI PROTES

2008-11-10T11:46:00.003+07:00

Jakarta - Iklan PKS yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa dinilai sebagai iklan yang menyesatkan. Sosok Soeharto dianggap belum layak sebagai guru bangsa, apalagi pahlawan.

"Iklan ini hanya akan menimbulkan blunder, malah bisa melakukan penyesatan kepada pemuda," kata mantan aktivis PRD, Budiman Sudjatmiko, ketika dihubungi detikcom via telepon, Senin (10/11/2008)

Ucapan Budiman menanggapi iklan PKS yang menampilkan sejumlah foto pahlawan nasional. Dalam iklan itu, sejumlah tokoh itu disebut sebagai pahlawan dan guru bangsa. Salah satu foto yang ikut mejeng adalah foto eks Presiden RI Soeharto.

Menurut Budiman, Soeharto hingga akhir hayatnya teridikasi sebagai pelaku korupsi dan pelanggar HAM berat, maka belum layak diangkat sebagai guru bangsa. Selain itu, menurut aktivis yang jadi tapol saat masa Orde Baru itu, Soeharto tidak patut dijadikan teladan.

"Coba aja minta komentar warga Indonesia, saya yakin lebih dari separuhnya tidak akan setuju," tutur Budiman yang kini bergabung dengan PDIP ini.

Bagi Budiman, tidak semua tokoh harus diangkat menjadi pahlawan. Pasalnya, untuk menjadi pahlawan harus mempunyai syarat tertentu. Demikian halnya dengan guru bangsa.

"Menjadi pahlawan, juga bukan berarti bisa menjadi guru bangsa. Guru bangsa itu sumber spiritual bangsa dan Soeharto tidak layak untuk itu," kata Budiman.

Dibandingkan Soeharto, Budiman menilai tokoh nasional seperti Nurcholish Madjid, Syafi'i Ma'arif, dan Gus Dur lebih layak menjadi guru bangsa.(gun/iy)

Komentar :
Kini bagi rakyat bukan hanya slogan dan tampilan luar saja, tapi rakyat menunggu kerja nyata dari parpol untuk merubah nasib hidup yang realistis dan berdaya guna, dan pembangunan dapat dinikmati siapa saja tanpa membedakan golongan, kini saatnya berubah !

Sumber : Detik.com

Negara Kurang Memperhatikan Ekonomi Kerakyatan

2008-08-08T13:31:00.003+07:00

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara yang langsung dirasakan oleh rakyat di daerah terpencil kurang menyentuh akar permasalahan , terbukti masih banyaknya jumlah angka pengangguran, Gizi buruk, kematian , dan gagal panen dan melambungnya harga pangan. Di parlemenpun aturan ekonomi yang dibuatpun tidak pro terhadap rakyat[...]

Setara Institute belum lama ini , membuat survei mengenai kurangnya keberpihakan negara terhadap pembangunan infra struktur ekonomi kerakyatan, survei tersebut dilakukan kepada sekitar 800 responden dari kalangan muda . Dalam laporan hasil survei itu disebutkan sekitar 58,4 persen responden kaum muda yang tinggal di Jabotabek menyatakan bahwa kinerja pembangunan negara soal ekonomi kurang memihak kepentingan rakyat dan 17,18 responden lainnya menyatakan negar tidak memiliki keberpihakan sama sekali, dan 19,4 persen menyatakan negara berpihak kepada kepentingan rakyat.

Malah ironisnya parlemen dalam pembuatan kebijakan ekonomi seperti mencari keuntungan terbukti dengan adanya kasus - kasus korupsi dan tukar menukar kepentingan.
disisi lain kaum muda menyoroti kedaulatan ekonomi Indonesia sudah dikuasai oleh asing , sehingga mendorong agar sudah saatnya untuk menasionalisasi Aset-aset dan produksi untuk kepentingan rakyat secara nasional.

Ini semua merupakan bentuk keprihatinan anak muda dalam hal perekonomian dalam negeri , malah pada kenyataannya kapabilitas pengusaha nasional dalam perekonomian lebih kecil dari pengusaha asing. Sehingga pengusaha asing dapat menguasai pasar di Indonesia.

Sumber : Antara

Fakta dan Tantangan Calon Presiden 2009 Republik Indonesia

2008-07-31T11:53:00.003+07:00

Pemilihan secara langsung Presiden 2009 sudah didepan mata, tapi sebelum itu pemilihan untuk anggota DPR, DPD dan DPRD dahulu. Partai - partai sudah mulai sibuk menyusun strategi untuk menyambut Pemilihan Umum 2009 nanti , dari Mukernas, Rakerda , konsolidasi hingga pemasangan spanduk-spanduk di jalan raya [...]

Di Media massa dan media TV pun sudah mulai bermunculan iklan-iklan baik itu iklan partai politik maupun iklan tokoh-tokoh untuk maju menjadi Capres 2009 atau hanya sekedar memperkenalkan diri sambil mengusung tema-tema kesejahteraan untuk memikat hati para pemirsa TV.

Memang mimpi untuk menjadi presiden bukanlah hal yang dilarang , untuk langkah awal maka mulai memperkenalkan diri ke khlayak ramai dengan media TV maupun dengan media massa ambil saja beberapa contoh yang sudah sering kita saksikan di Televisi seperti : Sutrisno Bachir, Rizal Malarangeng dan masih banyak lagi, tentu saja untuk memasang iklan di TV membutuhkan banyak biaya apalagi kalau iklan tersebut ditayangkan berulang-ulang berapa banyak biaya yang harus dihabiskan , yang menjadi pertanyaan darimanakah biaya kampanye para calon presiden untuk berkampanye.

Untuk satu contoh ada artikel yang mengisahkan sdr. Siswono Yudhohusodo pernah manghabiskan dana sebesar 75 miliar rupiah untuk membiayainya menjadi calon wakil presiden bersama Amien Rais Calon presiden pada tahun 2004 , dana sebesar itu didaftarkan dengan resmi sehingga jelas asal muasalnya , tidak semua orang dapat menyamai prestasi jujur seperti siswono karena memang tercatat kekayaannya sebesar 75 miliar rupiah , lalu bagaimana dengan para calon yang lain dari mana mendapat dananya ?

Di media juga telah dibuka kisah bahwa calon seorang gubernur biasanya harus menyediakan uang sebesar 100 miliar rupiah untuk dapat melanjutkan niatnya melanggeng menjadi calon gubernur . Dana sebesar itu kalau menurut orang yang berakal sebenarnya sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup bahkan lebih , lalu kenapa harus tetap bersikukuh ingin menjadi penguasa , bukankah gaji seorang presiden saja tidak akan lebih dari 100 juta perbulan.

Pasti ada sesuatu iming-iming daya tarik yang menyebabkan mengapa gaji sekian saja dikejar dan didambakan , pasti ada sesuatu yang lebih besar , mungkin jawabannya adalah kekuasaan yang tidak dipunyai oleh jabatan lain diluar jabatan presiden , mungkin bukan lalu apa ?

Jawabannya adalah APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - State Budget of Revenues and Expenditures ) , yang pada 02 oktober 2007 telah diestimasi untuk tahun 2008 , APBN kita akan defisit pada 1.7 persen dari Gross Domestik Product atau Rp 75 Triliun . Inilah sebuah nirwana yang diimpikan oleh para calon pejabat untuk bisa dikutak-katik , meskipun akan defisit sekian banyaknya , APBN adalah suatu daya pikat yang sungguh amat menarik bukan yang lain bukan pula kekuasaan.

Selama ini APBN susah untuk bisa menyentuh rakyat , paling rendah hanya sampai tingkat kelurahan bukan dibawahnya , apakah tukang sayur dan penjual daging di pasar-pasar merasakan APBN ? Apakah mereka ini mengetahui apa itu APBN

APBN adalah kong kali kong antar segerombolan pejabat dengan segerombolan pejabat yang lain. Biasanya antara pemerintah di daerah dengan pemerintah di pusat / ibu kota Negara. Antara pemerintah daerah dengan para cerdik pandai melalui kantor-kantor konsultan yang "menciptakan proyek-proyek" . Para konsultan ini sabar saja menunggu sehingga beberapa tahun kedepan, sampai disetujui oleh birokrat-birokrat pemerintah pusat dan DPR. Dimulai sejak proposal diajukan oleh pemerintah daerah ke BAPPENAS.

Yang biasa ditambah dengan uang tunai berkoper-koper. Kemudian akan dicantumkan yang sejak dulu dikenal dengan istilah Blue Book, entah sekarang disebut apa. Kalau ini sudah di acc. maka, terjaminlah masuk dalam DIP (Daftar Isian Proyek). Itu semua sudah berarti sebuah sebutan lain yang juga amat terkenal saat ini: CASH BACK!! Semua prosedur yang kira-kiranya seperti itu atau mirip, tidak pernah diketahui oleh khalayak ramai.

Memang hal-hal tersebut diatas merupakan bukan lagi isu yang tidak bisa dibuktikan, tapi pada kenyataannya sekarang KPK telah banyak mengungkap kasus mega proyek yang tersangkanya kebanyakan pejabat ataupun orang dekat dengan pejabat baik di pemerintahan maupun di legislatif.

Untuk Calon Presiden terpilih nanti ditahun 2009 hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki dan dimusnahkan , dan kedepan untuk KPK sudah seharusnya dirubah bukan saja hanya memeriksa pejabat dari level menengah ke bawah tapi juga seluruh pejabat negara sehingga tercipta Good Govermance, dan pemerintahan bersih dari korupsi , dengan membuat sistem yang transparan sehingga khalayak ramai dapat mengetahuinya.

Sumber : disini

Transnasional Islam dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2008-07-28T09:49:00.003+07:00

Menjelang sebelum dan sesudah Pemilu , kini banyak dari kalangan partai terutama partai islam untuk mengajak dan mencari simpatisan dari para konstituennya baik itu dari tahun 80-an hingga sekarang masih memakai cara-cara lama yaitu mengusung penegakan Syariat Islam dan terbentuknya khilafah (imperium islam dunia) , dimulai dari kampus-kampus negeri maupun kampus-kampus swasta , inilah yang membuat keprihatinan warga NU (Nahdlatul Ulama) , karena hal tersebut akan mengancam keutuhan negara dan budaya Indonesia yang majemuk [...]

Belum lama ini tepatnya pada hari sabtu , 19 Juli 2008 di pondok pesantren sinarmiskin kota Bandung diadakan Diskusi Islam kebangsaan dengan Tema "Membongkar Kedok Gerakan Idiologi Islam Trans-Nasional; Bahaya Laten dan Ancamannya terhadap Idiologi Islam Kebangsaan " Yang diadakan oleh Mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) dari ITB, UPI dan UNPAD.

Adapun para pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain :

Drs. Dadang Ahmad Fajar M.Ag (pimpinan ponpes Al-Ukhwuah Cianjur) mengetengahkan tema "Menguak Bahaya Idiologi Wahabiyah Terhadap tradisi Islam Indonesia.
I susnengtiko (Mantan ketua tim pemenangan pemilu PKS kota bandung) mengetengahkan tema "Membongkar kedok penyimpangan Faham Idiologi Islam PKS
Dr. Nurrohman , MA (Direktur LAKPESDAM NU Jawa Barat ) mengetangahkan tema : "Membumikan Laju dan Eksistensi kebudayaan Islam Lokal (NU) .
Novriantoni Kahar Lc (Intelektual Muda Al Azhar Cairo) Mengetengahkan tema " Islam Politik (PKS) bahaya terhadap demokratisasi Islam Kebangsaan"

Dari pemaparan tema diatas ternyata dari pandangan Kyai NU yang hadir diacara tersebut menyampaikan banyak keluhan diantaranya perubahan sikap putra-putrinya terutama yang sedang kuliah diperguruan tinggi negeri seperti UI , ITB, UGM dan sebagainya yang sudah terpengaruhi oleh idiologi Islam Transnasional , sehingga mereka membenci ajaran orang tuanya sendiri dan mulai menjaga jarak dengan keluarga.

Tindakan selanjutnya dari langkah tersebut sejumlah Mahasiswa NU dari IPB (Institut Pertanian Bogor ), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negri Yogyakarta (UNY) menyepakati dibentuknya wadah untuk bekerja sama antara aktivis mahasiswa NU sejawa yang diberi nama Forum Komunikasi Mahasiswa Nahdlatul Ulama Se-Jawa (FKMNUJ), Disamping itu juga FKMNUJ membuat beberapa posko di berbagai perguruan tinggi negeri berguna untuk mensyiarkan paham Islam Ahli Sunnah Waljamaah (ASWAJA) untuk mengcounter paham Islam Transnasional diberbagai Perguruan tinggi negeri terutama di UI, Selain diperguruan tinggi negeri FKMNUJ dibantu dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan pengkaderan vertikal yaitu dengan turun ke SMA-SMA .

Sumber : Gusmus.net

Jangan Salah Memilih Partai, Baca ini Dulu

2008-07-21T15:38:00.002+07:00

Pemilu 2009 nanti , akan bertambah semarak karena akan diikuti 34 peserta diantaranya 16 partai dan 18 partai baru , sebelum partai apa yang akan kita pilih nantinya , berikut adalah Tip dan Triks sebelum pencoblosan agar tidak menyesal di lain waktu [...]

dari banyak partai tersebut , untuk memilih kita harus tahu bagaimana program dan prinsipnya partai, orang-orang yang ada didalamnya, dan kerja nyata partai yang bersangkutan di masyarakat maupun untuk masyarakat sejak partai itu didirikan .

Partai politik diibaratkan sebagai alat untuk mencapai tujuan , alat sebaik apapun dia bergantung pada pengguna dan daya dukung yang memungkinkannya bekerja dengan baik , tanpa itu semua alat termasuk partai politik tak lebih dari seogok barang yang hanya layak berada di tempat sampah .

Alat dan tujuan, dua hal yang tak terpisahkan. Entah untuk tujuan baik atau buruk, tetap memerlukan alat untuk mencapainya. Demikian pula partai politik. Bisa digunakan untuk tujuan baik sekaligus buruk, dalam makna, hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan golongan atau segelintir elitnya.

Untuk mengenali partai - partai yang benar-benar hendak memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa pandang bulu berikut adalah point-point yang patut kita miliki sebagai pemilih adalah sebagai berikut :

Pertama, Membuang jauh - jauh berbagai ilusi yang mengklaim bahwa partainya mengaku sebagai kaum demokrat, mampu berkarya, menjungjung tinggi hati nurani, membela wong cilik,
memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan , mengemban amanat nasional, berjiwa
pembaharu, menjunjung kebangsaan persatuan dan sebagainya.

Kedua, bisa mengenali dengan jernih partai-partai yang hanya bekerja atau mendekati rakyat pada saat menjelang pemilu. Artinya, jangan mempercayai, apalagi memberi dukungan pada partai-partai yang tiba-tiba akomodatif terhadap kebutuhan rakyat. Contoh, partai atau individu-individu dari partai tertentu yang mengobral janji dan sumbangan perbaikan jalan serta sarana umum lainnya saat menjelang pemilu. Atau parati politik yang menyuap pemilih agar memilih partainya. Jangan pernah mempercayai partai politik seperti itu, sampai kapan pun

Ketiga, memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk politik, partai politik, konstitusi, parlemen dan ketatanegaraan Indonesia yang mencukupi. Tanpa pengetahuan itu, memilih partai politik dalam pemilu sama dengan membeli barang yang tak jelas juntrungannya. Bukan keuntungan yang kita dapat, tetapi kerugian.

Kini pemilu semakin dekat. Kampanye janji-janji sebentar lagi akan digelar. Sebagai pemilih, tidak perlu menghabiskan tenaga dan pikiran karena bingung akan memilih partai yang mana. Cukup kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ketiga prasyarat minimal di atas sudah kita miliki? Jika sudah, pastikan pilihan kita. Jika tidak, tak ada salahnya kita menanggalkan sejenak hak pilih kita di pemilu 2009.

Sumber : Mediabersama.com

Masa Depan Koperasi Di Indonesia

2008-07-16T08:35:00.003+07:00

Koperasi Di Indonesia pada masa Liberal ekonomi saat ini kurang eksistensinya dibandingkan di beberapa negara di benua eropa , dahulu Mentri perdagangan dan Koperasi tahun 1978-1983 Radius Prawiro bersama Bustanil Arifin Mentri Muda Koperasi saat itu pernah berkunjung ke negeri Skandinavia (Denmark, Swedia dan Norwegia) mengagumi berbagai jenis koperasi disana [...]

Justru Koperasi di negara tersebut maju dan berkembang tanpa adanya Undang-undang Koperasi dan Mentri Koperasi. Nah sekarang bagaimana keadaan koperasi di Indonesia dibandingkan dengan negara tersebut , dimana terdapat Mentri Koperasi dan undang-undang Koperasi walhasil Koperasi di Indonesia hanya berjalan ditempat walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Dari kedudukan politis dan strategis dalam UUD 45 , pembentukan Dekopin serta perlindungan dan fasilitas yang berlimpah tetap juga tidak menjadikan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kalau kita melihat dan berkaca kepada Koperasi di luar negeri menurut sumber dari International Cooperative Alliance yaitu wadah gerakan koperasi International menyajikan profil 300 koperasi kelas dunia , berasal dari 28 negara yang turn-overnya mulai dari 63,449 juta dollar AS hingga 654 Juta dollar AS, yang terdiri dari sektor keuangan (perbankan, asuransi, koperasi kredit) sebesar 40 persen.

Koperasi pertanian termasuk kehutanan 33 persen, koperasi ritel/wholesale 25 persen, sisanya koperasi kesehatan, energi, manufaktur dan sebagainya. Dari 300 koperasi itu 63 ada di AS, 55 di Perancis, 30 di Jerman , 23 di Italia, dan 19 di Belanda.

Sedangkan di Asia koperasi yang terbaik pada urutan pertama diduki oleh Jepang yang turnovernya mencapai 63,449 juta dollar AS dengan asset 18,357 juta dollar AS pada tahun 2005, lalu pada urutan kedua diduduki oleh Korea Selatan , dan seterusnya , India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Philipina, sedangkan Indonesia hingga sekarang belum memenuhi syarat untuk masuk dalam International cooperative Alliance, mengapa bisa demikian ?

Pada masa orde lama koperasi menjadi alat politik pemerintah dan partai dalam rangka nasakomisasi. Pada masa orde baru koperasi menjadi alat dan bagian integral pembangunan perekonomian nasional yang dilimpahi bermacam fasilitas. Kebijakan yang menempatkan peran pemerintah amat dominan dalam pembangunan koperasi menjadikan gerakan koperasi amat bergantung pada bantuan luar , hal yang amat bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri, ketergantungan tersebut masih berasa hingga sekarang pada jaman reformasi, yang lebih parahnya lagi Dekopin dengan Mentri negara urusan koperasi dan UKM yang seharusnya bersama membangun koperasi seperti negara tetangga sulit terjadi karena masing-masing memiliki agenda sendiri. Akibatnya pembangunan koperasi tak terarah.

dalam pembangunan koperasi , kita perlu belajar dari pengalaman pahit selama ini , sekaligus belajar dari keberhasilan negara lain mengembangkan koperasi ?

Sumber : Djabarudin Djohan (Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia
(LSP2I)

Proyeksi Partai Dalam Pemilu 2009

2008-07-15T15:06:00.002+07:00

Pada Tanggal 7 Juli 2008 yang lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU)mengumumkan 34 Partai politik nasional dan enam partai politik lokal di Aceh yang akan mengikuti pemilu 2009, berbeda pada pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik , pemilu 2004 24 parpol [...]

Banyaknya parpol yang lolos verifikasi untuk tahun 2009 merupakan hasil dari "politik dagang sapi" pada proses legislasi yang menghasilkan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota Dpr, Dpd dan Dprd, antara lain yang berbunyi , 16 parpol yang memiliki kursi di DPR otomatis menjadi peserta pemilu 2009, ditambah 18 parpol baru yang baru lolos verifikasi dan 6 partai lokal Aceh dibolehkan ikut pemilu legislatif.

Masa kampanye pemilu 2009 yang dimulai 12 juli 2008, berlangsung 8 bulan lebih lama dibanding masa kampanye sebelumnya, untuk melalui tahapan kampanye tidak tanggung-tanggung diperkirakan menghabiskan dana Triliunan rupiah oleh seluruh partai nasional dan lokal.

Sebagai contoh partai golkar menyiapkan Rp 200 miliar untuk kampanye hingga april 2009, partai keadilan sejahtera sudah membagikan uang jutaan rupiah kepada UKM sebagai modal kerja sebelum kampanye 12 juli 2008 (the jakarta post, 9/7/08) dana kampanye darimana-mana, iuran anggota, donasi individu, atau perusahaan dan lainnya.

Menurut survei indo barometer Desember 2007 menunjukkan, bagi 88,2 persen responden , 24 parpol dinilai terlalu banyak. Idealnya , kata survei itu Indonesia hanya memiliki lima parpol (24,0 persen), tigaparpol (21,6 persen) atau maksimal 10 parpol (18,3 persen).

Survei Indo Barometer tanggal 9 Juli 2008 pada 33 provinsi atas 1200 responden, berikut adalah tujuh besar partai pemenang pemilu 2009 :

1. PDI-P (23,8 persen)
2. Partai golkar (12,0 persen)
3. Partai Demokrat (9,6 persen)
4. Pks (7,4 persen), Pkb (7,4 persen)
5. Pan (3,5 persen)
6. Partai Hanura (2,3 persen)
7. PPP (1,6 persen)

Selebihnya menurut survei Indo Barometer sekitar 29,4 persen pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, menurut pakar politik Ikrar Nusa Bhati ( Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik Lipi ) , persepsi masyarakat tentang parpol hanya merupakan alat mobilisasi massa , perekrutan, dan sosialisasi calon anggota legislatif atau pemimpin, menjadi saluran kekuasaan , tetapi belum menjadi sumber identitas politik para pemilihnya.

Bagi rakyat Indonesia demokrasi bukan lagi sekedar prosedur , tetapi bagaimana menata Indonesia kedepan yang lebih baik , anak cucu dapat menikmati kesejahteraan, rasa aman dan martabat Indonesia yang semakin tinggi di mata Internasional.

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) : 15,84 Juta Per tahun

2008-07-14T11:32:00.003+07:00

Bagi pekerja dan buruh kabar ini harus tahu , karena berdampak kepada penghasilan yang kita terima setiap bulannya , baru - baru ini dari anggota komisi XI DPR Drajad Wibowo tepatnya minggu malam tanggal 13/7/2008 [..]

Besaran Pendapatan tidak kena pajak didalam pembahasan RUU PPh antara pemerintah dan DPR telah disetujui Rp. 15,840,000 pertahun, pendapatan dibawah angka itu akan bebas pajak , batas minimum Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini naik dari angka semula Rp. 13,200,000 pertahun .

sementara itu untuk wajib pajak yang telah mempunyai istri dan anak akan mendapatkan tambahan PTKP untuk istri dan anak masing-masing Rp. 1,320,000. Catatan jika Wajib pajaknya si istri , maka tambahan PTKP tersebut untuk suami .

Nah dari pada itu bagi pekerja dan buruh inga-inga...!

sumber : detik.com

Departmen Perhubungan : Kompensasi Bagi Keterlambatan Penumpang Pesawat

2008-07-08T08:15:00.003+07:00

Pemberian Kompensasi untuk setiap keterlambatan yang dilakukan maskapai penerbangan akan memicu kompetisi sehat di Industri penerbangan , Maskapai akan berusaha keras menghindari sanksi dari pelanggan maupun regulator[...]

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang susantono , mengatakan keluarnya aturan tersebut membuat adanya acuan bersama yang harus dipatuhi pelanggan dan maskapai penerbangan. Selama ini tidak ada acuannya , penumpang mau ditelantarkan sekalipun tidak bisa memprotes .

Sekretaris Perusahaan dan Humas Lion Air, Hasyim Arsal Alhabsi, menyambut keputusan Mentri itu dan meminta pemerintah agar menjadi penengah yang bijak antara kepentingan konsumen dan operator ketika Keputusan Mentri itu diterapkan.

sebelumnya Mentri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal mengeluarkan Keputusan Mentri No.25/2008 yang merevisi keputusan Mentri sebelumnya yakni No.81/2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara. Dalam aturan ini maskapai diwajibkan memberikan kompensasi untuk setiap keterlambatan keberangkatan pesawat baik yang disebabkan oleh faktor internal ataupun teknis .

Kompensasi bagi pelanggan sesuai dengan tingkat keterlambatan yang dialaminya , Misalnya jika mengalami keterlambatan 30-90 menit , maskapai wajib memberikan refreshment berupa makanan ringan. Sedangka jika maskapai terlambat 90-180 menit, selain wajib memberikan refreshment , diwajibkan memberikan makanan berat atau mengalihkan penumpang kepenerbangan berikutnya atau penerbangan maskapai lain. Terakhir jika keterlambatan lebih dari 180 menit , maskapai wajib memberikan kompensasi tambahan berupa akomodasi kepada penumpang.

Sumber : Department Perhubungan

Pendaftaran HaKI UKM Masih Rendah

2008-07-08T07:12:00.003+07:00

Hak Kekayaan Intelektual perlu untuk didaftarkan agar menjadi trademark usaha perdagangan kita, Usaha kecil Menengah Di Indonesia untuk mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) masih rendah, Dari Produk UKM yang beredar di Indonesia , 95 persennya adalah produk asing dan telah memiliki hak paten, sementara produk Indonesia hanya sekitar 5 persen [...]

Menurut Senior Industrial Design Examiner Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Andriensyah, masih sedikitnya minat UKM Indonesia untuk mendaftarkan hak paten produknya karena masih memandang bahwa HaKI bukan merupakan kebutuhan. Perilaku Bisnis UKM Indonesia masih sangat tradisional , dan belum berpikir tentang perlindungan hak paten atas produk atau desain produknya.

Kendala lainnya , kata dia adalah birokrasi panjang dan biaya mahal. "Sosialisasi perlunya Haki bagi setiap produk hasil karya UKM juga sangat minim sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu HaKI. Menanggapi hal tersebut , Dirjen HaKI Andi Noorsaman someng mengatakan Dirjen HaKI telah memberikan fasilitas kepada Industri Indonesia untuk mendaftarkan desain Industrinya , hak cipta, dan desain produk, bahkan sekarang pendaftaran sudah bisa secara online.

Disamping itu , departmen perindustrian (Depperin) sudah membentuk klinik konsultasi bagi UKM yang memerlukan bantuan untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual produknya." Kami juga membantu meringankan komponen biaya yang dinilai para UKM memberatkan,"kata ketua komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Utama Kajo.

Jadi sekarang bagi UKM yang telah menghasilkan produk dagangannya segera daftarkan desain produknya ke HaKI, jangan sampai hasil desain produk kita diakui oleh pihak lain, ini penting mengingat hasil karya intelektual merupakan hasil dari daya pikir dan imajinasi yang tidak semua orang memilikinya , dan merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber : HaKI dan Depperin

Perencanaan Kota Pro Kaum Miskin

2008-07-04T08:47:00.005+07:00

Disetiap Ibukota diberbagai daerah akan ditemukan berbagai macam permasalahan dari kriminalitas, lapangan kerja selain itu ada masalah utama yaitu kemiskinan warga dan manifestasinya dalam bentuk kekumuhan kota, disini perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengajak berbagai elemen yang menghidupkan kota untuk menaggulangi permasalahan kemiskinan, yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah Daerah telah melakukan hal tersebut ? [...]

Kelihatannya belum semua kota dinegeri ini yang melakukannya, salah satu indikasinya , tiap tahun hanya seperempat total anggaran (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan, tak banyak dari jumlah itu yang bisa dinikmati masyarakat Miskin.

Peran Warga didalam pembangunan adalah suatu bentuk keharusan yang perlu dilaksanakan dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan daerah, pada waktu-waktu yang terdahulu didalam penanganan masalah-masalah klasik seperti pemukiman daerah kumuh dan pedagang kaki lima tidak pernah terselesaikan secara menyeluruh , dalam kenyataannya penggalian dan pemecahan masalah tersebut selalu dilimpahkan kepada perancang kota dan penentu kebijakan.

Padahal banyak bukti menunjukkan , warga kota sering lebih mengetahui persoalan sebenarnya , bahkan mampu mengeluarkan ide-ide kreatif dan imajinatif segar. Asal mereka diajak berembug tentang kotanya, seperti pengalaman di kota Porto Alegre, Brasil.

Orcamento Participaivo (OP), dua kata berarti "Keterlibatan Warga Kota dalam penentuan APBD", adalah hal yang konsekwen dilakukan di Porto Alegre. Ketika Partai Buruh menang pemilu di negara bagian ini , dikembangkan OP yang bisa berarti "APBD Partisipatif". Dalam kerangka OP, kota dibagi 16 subregion. Warga dalam forum-forum lokal dan regional berdiskusi tentang persoalan kota dan mencari solusinya.

Selain mendapat informasi tentang sistem baru, warga juga dibekali brosur 30 halaman tentang fungsi dan haknya sebagai warga kota. Konon, 85 persen warga Porto Alegre memahami OP dan sekitar 20,000 warga terlibat aktif dalam kepentingan dan melakukan konseling. Dari ratusan delegasi forum, dipilih 40 orang sebagai perwakilan dan berhak meneliti penggunaan keuntungan pemerintah kota. Aneka usulan dari 21 forum kota dirangkum dalam rancangan APBD, diserahkan gubernur terpilih kepada dewan kota. Dean kota sebagai satu-satunya instansi yang berhak memutuskan APBD.

Dengan cara ini , sejak beberapa tahun terakhir , warga kota dapat memutuskan penggunaan dana APBD sekitar 750 juta dollar AS (sekitar 8,5 triliun), Sebagian besar dana itu diinvestasikan bagi kemaslahatan lapis sosial bawah, misalnya untuk kawasan kumuh, sebagian besar terlayani infrastruktur kota, seperti air minum, kanalisasi, jalan, sistem pendidikan, pembuangan dan daur ulang sampah, perbaikan alat transportasi kota , serta jaringan pembuangan air limbah.

Model Porto Alegre menjadi acuan ratusan dewan kota di Brasil. Dalam Kaitan ini , model demokrasi repsentatif, di Brasil kian kehilangan pamor.
Selain partisipasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar apapun adalah salah satu syarat utama kota pro-poor. Sebenarnya sebagai anggota Habitat Internasional, Indonesia telah meratifikasi klausul rumah sebagai basic need. Konstitusipun tegas menyatakan, "Negara wajib membantu mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia" (UUD 1945, pasal 48 H). Begitu pula UU No 25/2000 tentang propenas dan UU Bangunan gedung 2003 (pasal 43 ayat 4) yang mewajibkan pemerintah daerah "Memberdayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses rumah." Arahan konstitusi ini bertujuan memberi aksesibilitas rumah bagi rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok lemah ekonomi.

Secara teknis , teori krisis perumahan dan solusinya bisa dibagi dalam dua kelompok. Pertama melihat masalah perumahan sebagai "persoalan modal dan penghasilan". Kelompok dua, menganggapnya "persoalan kebersihan, kesehatan dan keteraturan". Bagi kelompok pertama , krisis perumahan dianggap identik tingginya harga lahan yang disebabkan pemilikan yang tidak produktif , spekulasi lahan dan bangunan, serta pengendalian stok rumah dan kapling oleh segelintir. Teori ini berhasil "menelanjangi" berbagai perilaku melenceng para developer perumahan.

Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti ini banyak didukung pemikir progresif , perencana dan politisi kota yang dibeberapa negara berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Solusi yang ditawarkan berangkat dari aspek keuangan , seperti kurangnya dana bagi pembangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit perumahan , maraknya manipulasi hipotek yang diberikan untuk pelelangan lahan secara spekulatif , serta rendahnya penghasilan masyarakat.

Sementara itu, teori kelompok kedua , mereduksi masalah perumahan menjadi sekedar persoalan "renovasi dan peremajaan kampung", "budaya kemiskinan", serta kurangnya pengawasan negara dengan akibat mekarnya perumahan kumuh, berbagai asumsi itu mewarnai kebijakan perumahan di Indonesia.

Pelajaran dari mancanegara bermanfaat sebagai masukkan, Jerman bisa menjadi contoh, Usai perang dunia II , negeri yang sebagian besar kotanya diluluhlantakkan bom sekutu , menjadikan pembangunan perumahan sebagai motor pembangunan ekonomi dengan memberi insentif pajak, kredit murah dan sejenisnya kepada developer yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Meski tingkat keuntungan relatif kecil, tingkat kepastian mendapat keuntungan nyaris 100 persen. Tak heran lebih dari 60 persen perumahan di Jerman dibangun developer jenis ini. Mereka yang menginginkan keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang beresiko.

Dari paparan itu banyak peluang untuk menyelesaikan krisis perkotaan dan perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan semua pihak dalam mencari keseimbangan diantara pemangku kepentingan merupakan syarat yang harus dipenuhi. selebihnya masalah teknis.

Oleh : Ivan A Hadar
Koordinator Nasional target MDG's (Bappenas/UNDP)
Telah dimuat di harian Kompas 26/04/2008

Sekilas Tentang Iva A Hadar

Ivan A Hadar dari INFID (International NGO Forum on Indonesian Development atau Forum LSM Internasional Bagi Pembangunan Indonesia) ternyata adalah seorang multikultural. Putra asal Maluku Utara ini menyandang nama Rusia (Ivan) dan Arab (Hadar). Nama Hadar ini berasal dari Yaman, malah kemungkinan keturunan nabi Muhammad SAW.

Putra Maluku Utara yang sebenarnya sudah berdarah campur (Cina, Arab, Maluku), Merupakan aktivis yang multikultural , berbicara soal agama sarjana arsitek ini berpendapat , sebaiknya yang ditekankan bukan simbol atau ritual , tapi nilai-nilai kebaikan , kejujuran dan lain-lain ,"Toleransi juga sangat perlu ", tambahnya , pakar perencana kota ini ,emgkritik orang-orang islam bahwa kalau sudah melakukan sholat , maka dosa-dosa seperti korupsi yang menyengsarakan banyak orang langsung dihapus , Ivan menambahkan hal ini juga terjadi dikalangan kristen . Ivan telah dianugrahi Tiga Putri yaitu Iskandar Fitri , Jehan, Aisyah Bella.

Untuk mencegah konflik, putra Maluku ini menilai diperlukan early warning system (sistem peringatan dini). Sistem deteksi ini bisa berupa membaca kondisi sosial ekonomi dan politik. Kemudian melakukan studi, riset dan analisa. Misalnya kalau perbedaan sosial masyarakat di daerah rawan itu tinggi, lalu ada yang menyulut misalnya kelompok elit, maka gampanglah meledak kerusuhan. Inilah yang harus dihindari. Tindakan pencegahan itu misalnya berupa pengadaan lapangan kerja. Untuk itu bukan hanya pemerintah dan aparat-aparat serta masyarakat saja yang berperanan, tetapi juga terutama media. "Media sangat perlu, terutama media radio," tandas pemimpin Radio Diahi ini.

Sumber : Radio Netherlands
Foto Ivan A Hadar : Perspektifbaru.com

Menakertrans : Upah Buruh Transportasi dan Uang Makan Naik 10 Hingga 25 Persen

2008-07-03T11:41:00.002+07:00

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Erman Suparno menetapkan dan menghimbau para pengusaha agar menaikkan upah Transportasi dan Makan sebesar 10 hingga 25 persen . Kenaikan ditetapkan menyusul semakin tingginya biaya hidup sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) . Menakertrans meminta perusahaan mematuhi putusan ini.[..]

Bagi para buruh kabar ini tentu sangat melegakan ditengah kebutuhan hidup yang semakin mahal karena dampak kenaikan BBM. Sementara itu saat melakukan peninjauan kerja Menakertrans ke PT Indofood sukses Makmur Tbk ( Factory Noddel) dikawasan Industri Jababeka Cibitung , Bekasi , Jabar dan PT. Djarum di Petamburan Jakarta Barat , tampaknya telah membuahkan hasil menyangkut kenaikan upah transportasi dan uang makan , sedangkan manajemen PT Indofood mulai bulan Juni yang lalu telah menaikkan Uang transport sebanyak 25 % dan tambahan uang makan sebanyak 20 %.

Manajemen PT Djarum di jalan KS Tubun , petamburan Jakarta Barat, pada bulan Juni telah menaikkan uang transport bagi pekerjanya diseluruh Indonesia sebanyak 15 % serta tambahan uang makan sebanyak 15 % . Berdasarkan laporan dari para pengusaha , baik yang tergabung dalam Apindo maupun tidak dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini para pengusaha telah menaikkan uang transport dan uang makan berkisar 15 - 25 % .

Sumber : Depnakertrans

Aktualisasi Pendidikan Humanistik

2008-07-02T08:19:00.003+07:00

Judul : Pendidikan Humanistik (Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan)
Penulis : Drs. H. Baharuddin, M.Pdi. dan Moh. Makin, S.Ag., Am.Pd.
Penerbit : Ar-Ruzz Media - Yogyakarta
Cetakan I : Mei 2007
Tebal : 260 halaman

Tahun 2008 ditenggarai menjadi catatan buram pendidikan Indonesia. Di tahun ini pendidikan dinilai gagal mencetak output yang berkualitas . Terbukti hasil UN SLTA tahun 2008 yang diumumkan pada 14 Juni 2008 menunjukkan kurva penurunan kelulusan dibanding tahun 2007. Hampir diseluruh wilayah Indonesia , baik Jawa, Sumatra, Kalimantan, maupun wilayah lainnya, persentase kelulusannya mengalami penurunan dibanding tahun kemarin. Termasuk Yogyakarta yang selama ini menjadi rambu-rambu pendidikan Indonesia, persentase kelulusan untuk UN SLTA juga mengalami penurunan , mengapa bisa terjadi seperti itu ? [...]

Dari persoalan kelulusan ini setidaknya kita bisa mengambil benang merah bahwa pendidikan memang masih gagal dalam memberikan kontribusi keilmuan kepada para siswa. Pendidikan yang telah dirancang berabad-abad lalu oleh para founding father bangsa Indonesia masih belum bisa menjadi embun penyejuk bagi generasi bangsa.

Pendidikan sebagaimana telah lalu , masihlah sekedar bayangan yang hanya ada didalam ide. Belumlah mampu sepenuhnya diaplikasikan secara maksimal kedalam ranah empiris. Meski telah berganti-ganti sistem, pendidikan belum menemukan pencerahan (enlightenment) secara sempurna. Disana sini masih terdapat banyak kekurangan.

Buku pendidikan Humanistik menawarkan konsep baru tentang pendidikan. Menurut penulis konsep itu, tepat untuk memperbaiki tatanan pendidikan Indonesia . Buku ini menawarkan konsep pendidikan humanis atau pendidikan kemanusiaan. Pendidikan dikembalikan kepada manusia. Sebagai subyak atau obyek pendidikan, manusia mempunyai potensi untuk selalu berkembang. Sejak lahir . manusia telah dikarunia akal serta jiwa sebagai lampu kehidupan yang akan menuntunnya sampai kapanpun.

Sejak lahir manusia telah menjadi mahluk pedagogik. Ia sudah mempunyai potensi dasar untuk dididik dan mendidik (hal:101) . Potensi dasar atau fitrah dalam konsep islam telah diberikan tuhan sebagai bentuk kasih sayang-Nya sekaligus menjadi pertanda bahwa manusia adalah mahluk yang paling sempurna dibanding mahluk lainnya. Fitrah ini juga sebagai pembeda antara manusia dan hewan.

Adapun bentuk dari fitrah tersebut adalah akal dan jiwa. Akal dan Jiwa adalah dua hal yang mempunyai potensi untuk dididik serta mendidik. Berawal dari manusia kecil. Ia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Perlahan-lahan, orang tuanyalah yang mendidik mualai dari cara bicara, berdiri, berkjalan, berlari, menyebut nama-nama benda, kemudian tumbuh menjadi manusia dewasa.

Setelah dewasa, manusia menjadi mahluk pendidik. Baik pendidik bagi dirinya , anak-anaknya maupun orang lain. Ia dengan potensi akal serta jiwanya mampu berpikir , berbuat, kebenaran, serta mengolah lingkungan. Posisinyapun menjadi khalifatullah yang ditugaskan sebagai pengelola alam raya. Semua itu tak lepas dari potensi dasar (fitrah) yang dimiliki manusia.

Kesimpulannya , pendidikan humansitik merupakan pendidikan untuk memanusiakan manusia sebagaimna gagasan Paulo Freire. Pendidikan yang meanusiakan manusia adalah proses membimbing , mengembangkan dan mengarahkan potensi dasar manusia baik jasmani, maupun rohani secara seimbang dengan menhormati nilai humanistik yang lain (hal 114). Pendidikan humanistik ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar manusia secara maksimal. Dan hal itulah yang saat ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia.

Oleh : Fatkhul Anas (Pengamat Pendidikan Pada Hasyim Asy'ari Institute), Yogyakarta
Tulisan inilah telah dimuat di Harian "Koran Jakarta" (26 Juni 2008)

Catatan Kecil dari penulis :

Bicara masalah Pendidikan adalah suatu hal yang harus , karena maju mundurnya suatu bangsa berawal dari kualitas sistem pendidikan negara tersebut dan pendidikan juga berimbas kepada tatanan nilai sosial di masyarakat, memang secara kemanusiaan Pendidikan Humanistik adalah suatu pilihan yang memang harus diaktualisasikan kembali diranah pendidikan kita, tapi perlu diingat suatu perubahan sistem pendidikan harus dipikirkan lagi bagaimana memanusiakan seorang pengajar (Guru) dalam hal kesejahteraannya jadi disamping Pendidikannya yang Humanistik, Gurupun juga sejahtera.

Jadi disini yang dimaksud Humansitik mencakup segala hal , kesejahteraan guru , Biaya pendidikan yang terjangkau dan kualitas yang bersaing, Bagaimana Menurut Anda ?

Pakta keamanan AS dan Irak = Destabilisasi Timur Tengah

2008-07-01T08:33:00.003+07:00

Baru - baru ini heboh terdengar adanya Perjanjian Pakta keamanan Amerika Serikat dan Irak , terutama negara - negara timur tengah menentang adanya pakta keamanan tersebut. Mengapa pakta keamanan tersebut banyak ditentang oleh berbagai ulama di negara Irak serta tetangganya dan kalangan politik , berikut analisa penulis dari beberapa isi perjanjian yang termaktum didalam pakta keamanan tersebut dan ada beberapa pasal rahasia yang isinya seperti ingin membuat destabilisasi suatu negara yaitu Iran [...]

Sebenarnya sejauh mana kepentingan Amerika Serikat di Irak , berdasarkan konsep kerjasama dan persahabatan jangka panjang antara Irak dan Amerika Serikat yang diterbitkan tanggal 27 Agustus 2007 dan dikukuhkan Oleh Presiden AS George W. Bush, Hubungan yang diinginkan oleh Irak dan Amerika Serikat menyangkut kerjasama dibidang Politik, keamanan dan ekonomi, diplomatik dan kebudayaan.
Ternyata dibalik semua isi perjanjian pakta keamanan yang normatif terdapat isi pasal yang rahasia untuk kepentingan Amerika Serikat di kawasan timur tengah :

Pasal - pasal rahasia :
1. Pasukan Amerika Serikat berhak membangun pos-pos dan pangkalan militer. Pangkalan
militer ini akan membantu tentara Irak. Jumlah pos dan pangkalan militer ini tergantung pada kondisi keamanan yang dikehendaki oleh pemerintah Amerika Serikat, pandangan Kedutaan
Besar Amerika di Baghdad, para komandan militer Amerika Serikat dan kesepakatan dengan
Departemen Pertahanan Irak dan lembaga-lembaga yang berwenang.

2. Ditekankan soal keharusan penandanganan kesepakatan bukan perjanjian.

3. Pemerintah Irak maupun lembaga yuridiksi Irak tidak berhak mengajukan dakwaan hukum
terhadap tentara atau warga negara Amerika, dan kekebalan hukum ini juga meliputi
perusahaan jasa keamanan, lembaga sipil, militer dan logistik yang berhubungan dengan
militer Amerika.

4. Pemerintah Irak tidak berhak mempermasalahkan kelayakan tentara Amerika dan tidak
berhak menyoal gerakan tentara AS, atau membatasi wilayah militer masing-masing
pangkalan dan jalur wilayah patroli bagi tentara Amerika.

5. Tentara Amerika Serikat berhak membangun pusat keamanan termasuk penjara khusus
demi keamanan.

6. Tentara Amerika Serikat berhak menangkap dan memenjarakan siapa saja yang diduga
mengancam keamanan dan perdamaian tanpa perlu mengantongi izin dari pemerintah Irak
atau lembaga negara di Irak.

7. Pasukan Amerika bebas menyerang negara manapun yang dianggap membahayakan
keamanan, perdamaian global, regional dan Irak, serta konstitusi negara ini, juga negara yang
mendukung kelompok teroris atau milisi. Untuk keperluan ini tentara Amerika Serikat dapat
menggunakan wilayah darat, perairan dan udara Irak.

8. Hubungan internasional dan regional serta penandatanganan semua perjanjian harus
diketahui dan disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga keamanan dan konstitusi
Irak dapat terjamin.

9. Penguasaan tentara Amerika Serikat atas Departemen Pertahanan, Departemen Dalam
Negeri dan Departemen Intelijen Irak akan berlaku selama sepuluh tahun. Selama masa ini,
Amerika mengupayakan pembentukan, pelatihan dan pembekalan petugas di masing-masing
departemen sesuai dengan anggaran yang ada. Karena itu seluruh persenjataan Irak dan
jenisnya harus digunakan seizin tentara Amerika.

10. Masa kehadiran pasukan AS berjangka panjang dan tak terbatas. Penentuannya tergantung
pada kondisi negara ini, sedangkan peninjauan ulang kesepakatan tergantung pada keinginan pemerintah Irak dan pemerintah Amerika Serikat. Hanyasaja peninjauan ulang sangat
ditentukan oleh kinerja badan keamanan dan militer Irak, juga pulihnya kondisi keamanan
negara ini, rekonsiliasi nasional Irak dan tertumpasnya terorisme. Seluruh negara tetangga
diberi peringatan akan hal ini. Pemerintah Irak memegang kendali penuh negara ini.
Kebebasan dan kehadiran milisi harus diakhiri dan tentang penarikan mundur tentara AS
harus ada kesepakatan.

Dilihat dari isi pasal - pasal rahasia itu kelihatannya Amerika Serikat ingin menguasai penuh Irak baik secara ekonomi , politik keamanan dan kebudayaan , jadi kelihatannya tidak seperti kesepakatan semula bahwasanya Irak akan menjadi negara yang berdaulat , ternyata tidak dan Amerika Serikat pun enggan untuk keluar dari Irak walaupun didalam negerinya sudah banyak yang berdemo menolak invasi Amerika di Irak terutama Warga Amerika Serikat yang kehilangan kerabatnya di medan perang di Irak , perang Irak juga telah banyak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Apakah keberadaan Amerika Serikat di Irak akan menjadi Stabilisasi di Timur tengah atau sebaliknya menjadi Destabilisasi kawasan.

Sumber : Indonesian.irib.ir
Ilustrasi gambar : theprogressivereport.com

"Cultuurstelsel" Baru

2008-06-30T08:47:00.002+07:00

Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Dalam ”demokrasi ekonomi” berlaku tuntutan ”partisipasi ekonomi” dan ”emansipasi ekonomi”.

Pendekatan participatory development yang dikembangkan di Barat hanya separuh keutuhan. Saya sampaikan kepada tokohnya (Joseph Eaton, 1986), untuk negara-negara bekas jajahan, seperti Indonesia, diperlukan pendekatan partisipatori sekaligus emansipatori. Emansipasi jangan taken for granted, dianggap otomatis berlaku seperti di Barat. Kritik diterima.

Di Indonesia masih berlaku hubungan ekonomi ”tuan-hamba” atau ”majikan-kuli” yang tidak emansipatori. Partisipasi hanya berlaku dalam memikul beban. Contoh nyata adalah tanam paksa (cul- tuurstelsel) ciptaan Gubernur Jenderal Van den Bosch, yang berlaku di Hindia Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Aneka tanaman ekspor ”dipaksakan” ditanam di seperlima hingga dua perlima tanah terbaik milik petani dan diberlakukan tahun 1830 sampai 1866 (untuk gula sampai 1890, kopi sampai 1916)[...]

Dalam hubungan ekonomi ”tuan-hamba” ini, penjajah Belanda adalah tuan yang menyubordinasi rakyat terjajah sebagai hamba. Di situ tidak berlaku asas kebersamaan. Yang berlaku adalah partisipasi tanpa emansipasi. Partisipasi yang ada pun bersifat eksploitasi, penuh kekejaman.

Desain strategi budaya ekonomi

Sejak lama ahli-ahli pembangunan berupaya memajukan kelompok lemah yang senantiasa tertinggal dan tidak ”terbawa serta” (katut) dalam kemajuan pembangunan, seperti petani dan nelayan. Mereka memeras keringat, namun orang lain yang menikmati nilai tambah ekonomi.

Bermacam-macam pendekatan dan model pengembangan bagi si lemah disusun. Salah satunya adalah nucleus estates and smallholders (NES) sejak tahun 1960-an. Para petani tertinggal didorong agar tidak hanya memperoleh nilai tambah primer, tetapi juga mengolah hasil usahanya untuk meraih nilai tambah ekstra, masuk ke pengolahan, dan menjangkau jenjang proses produksi selanjutnya. Para petani singkong, misalnya, dapat mendirikan pabrik tapioka. Maka terbentuklah model NES, pabrik tapioka menjadi usaha inti (nucleus) yang dimiliki petani (koperasi) singkong sebagai plasma (smallholders).

Strategi budaya ekonomi perlu didesain agar plasma nelayan memiliki pabrik inti pengalengan ikan. Plasma petani kopra memiliki pabrik inti minyak goreng. Plasma peternak sutra memiliki pabrik inti pemintalan benang sutra, bahkan lebih lanjut. Demikian pula agar para pedagang pasar menjadi inti pemilik pasar, jadi pasar bukan dijadikan milik pengembang.

Dalam model NES, si lemah menjadi partisipan aktif pembangunan yang mandiri, lalu teremansipasi. Namun setelah NES berganti nama menjadi perkebunan inti rakyat (PIR), paham emansipasinya terhapus dan partisipasinya pun penuh ketergantungan.

Dalam model PIR, kredit diberikan kepada majikan sebagai pengusaha inti yang mendirikan dan memiliki pabrik pengolahan. Dari situ disusun plasma-plasma petani sebagai pemasok bahan mentah bagi inti. Maka, kukuhlah sang majikan inti. Ibarat cultuurstelsel, majikan menentukan harga, mutu produk, dan rendemen tanpa transparansi. Petani lemah, yang seharusnya dimandirikan, dibuat tergantung. Kebijakan kredit semacam ini adalah kelanjutan mentalitas zaman kolonial.

Dalam pendekatan berbasis pembangunan ekonomi rakyat, yang grass root dan bottom-up, para petani plasmalah yang seharusnya diberi kredit modal untuk mendirikan pabrik-pabrik pemrosesan agar pemilikan pabrik inti melekat sejak awal kepada para petani plasma. Investor luar bisa berpartisipasi, membantu manajemen, teknologi, pemasaran, bahkan bisa ikut dalam pemilikan. Ini berlaku pula bagi para pedagang pasar, yang seharusnya diutamakan untuk menerima kredit perbankan, agar terbawa maju menjadi pemilik pasar. Pengembang membantu membangun gedung pasar.

Pendekatan partisipatori yang emansipatori ini sekaligus mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Suatu model pembangunan yang membentuk nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial kultural (kemartabatan) bagi rakyat kecil menuju masyarakat merdeka serta mandiri.

Petani (koperasi) kopra dan sawit adalah saka guru industri minyak goreng. Petani (koperasi) tembakau dan cengkeh adalah saka guru industri rokok. Karena menyediakan kehidupan murah (low-cost economy) bagi buruh miskin, ekonomi rakyat menjadi saka guru perusahaan menengah dan besar. Secara ekonomi, mereka harus terbawa maju dan teremansipasi.

Asas kebersamaan yang memihak si lemah ini tidak menentang asas ”perlakuan sama” (equal treatment), pemihakan macam ini tidak diskriminatif.

Karena itu, diajukan konsepsi Triple-Co, yaitu co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (ikut menentukan), dan co-responsibility (ikut bertanggung jawab) sebagai prinsip kebersamaan dalam membangun badan-badan usaha. Co-ownership bisa dilaksanakan melalui sistem equity loan bagi plasma rakyat. Beginilah demokrasi ekonomi Indonesia.

”Cultuurstelsel” baru

Kiranya mentalitas tersubordinasi tetap kukuh dipelihara meski beberapa PIR mulai mengoreksi diri.

Tukirin, petani gigih, menemukan bibit jagung unggul berkat kerja keras dan menyatunya local wisdom dalam dirinya. Tiba-tiba ia digugat mantan investor ”inti” dan dituduh memalsukan bibit. Pengadilan mengalahkan Tukirin (Metro TV, 24/5/ 2008). Padahal, bentuk bibit jagung unggul temuan asli Tukirin lain dari bibit investor. Penjualannya pun tanpa merek. Tidak ada pemalsuan. Harga jual bagi teman-temannya hanya Rp 10.000 per kilogram (kg). Sementara harga bibit jagung monopolistik itu Rp 40.000 per kg. Hukuman percobaan dia terima setelah proses pengadilan yang mencekam dan memberikan trauma berat.

Tukirin bukan satu-satunya korban kejahatan ”cultuurstelsel baru” yang subordinatif-monopolistik dan merampas hak demokrasi ekonominya.

Nasib Mujahir, penemu bibit ikan mujair pada zaman Jepang; Mukibat, penemu bibit singkong unggul; dan Gondeng Tebo, penemu bibit karet unggul GT1 kondang, lebih baik daripada Tukirin. Tukirin dianggap melanggar UU No 12/1992 tentang Budidaya. ”Kebenaran adalah kekuasaan”. Beruntung, Tukirin dibantu LSM, bukan lembaga penelitian negara dan bukan peradilan yang predikatnya pro-iustitia.

Representasi sosial kultural petani dipasung kapitalisme rakus dan bersifat predator. Tukirin, Mujahir, Mukibat, Gondeng Tebo, dan banyak lagi merupakan jenius-jenius lokal kewirausahaan, yang kehadirannya diperlukan bagi peran global Indonesia.

Oleh : Sri-Edi Swasono Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Sumber : Kompas.com

Kesenjangan, Pemerintah, dan Sektor Swasta

2008-06-30T08:24:00.001+07:00

Kesenjangan (inequality) merupakan salah satu pokok persoalan sosial ekonomi kita akhir-akhir ini.

Kesenjangan ada di balik gizi buruk di tengah posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income country). Dia juga menjelaskan masalah pelik kebijakan harga bahan bakar minyak, yakni harga terlampau murah bagi kalangan tertentu, namun amat mahal bagi kelompok miskin.

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam Inequality in Asia, dirilis tahun 2007, memuat kecenderungan naiknya kesenjangan di kawasan Asia, mencakup kesenjangan desa-kota, antar rumah tangga—terutama disebabkan perbedaan tingkat pendidikan, serta antara sektor pertanian dengan industri dan jasa [...]

Situasi Indonesia

Dibandingkan dengan Nepal, Kamboja, Banglades, dan India, tingkat kesenjangan di Indonesia relatif tidak memburuk. Saat koefisien Gini di negara-negara itu naik antara tiga sampai sembilan poin, yang menunjukkan naiknya kesenjangan, angka koefisien Gini Indonesia justru menurun.

Namun hal ini tidak serta-merta merupakan kabar gembira. Alasannya, penghitungan itu tidak mencakup tabungan, investasi, dan pengeluaran untuk barang mewah yang merupakan karakteristik perilaku ekonomi masyarakat berpendapatan tinggi. Hasilnya, kesenjangan kaya-miskin seolah lebih rendah.

Situasi kesenjangan yang lebih nyata dapat dilihat dari indikator lain di luar koefisien Gini. Pertama, adanya kecenderungan peningkatan kesenjangan pemilikan lahan di sektor pertanian. Indikator ini penting karena 43,7 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Daerah pedesaan dan sektor pertanian merupakan ”kantong” kemiskinan Indonesia.

Petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar naik dari 40,8 persen (1983) menjadi 54,6 persen (2003). Kepemilikan rata-rata lahan di kalangan petani gurem juga menurun dari 0,26 hektar (1983) menjadi 0,14 hektar (2003). Di sisi lain terjadi konsentrasi pemilikan lahan di kelompok ”amat kaya”. Kondisi ini sejalan dengan kesenjangan pemilikan lahan padi di Indonesia, yang ditunjukkan koefisien Gini pemilikan lahan di atas 0,5—angka di atas 0,3 sudah menunjukkan adanya kesenjangan.

Kedua, adanya kesenjangan akses untuk memasuki aktivitas ekonomi sebagai sumber pendapatan. Di sektor pertanian, misalnya, petani kecil kesulitan mendapat kredit dan input produksi karena berbagai persyaratan yang membentuk ”lingkaran setan”. Pascaproduksi, kesenjangan terjadi pada akses pasar. Itu sebabnya di pasar modern, misalnya, petani hanya mendapat 26 persen dari total harga dibandingkan dengan supermarket, sebesar 53 persen.

Ketiga, kesenjangan untuk mendapat akses pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Ini amat krusial mengingat kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan akan mereproduksi serta memperparah kesenjangan ekonomi antargenerasi.

Secara kasat mata, di tengah masyarakat, kesenjangan amat nyata melalui rangkaian kasus gizi buruk di tengah perkembangan ekonomi modern, seperti sektor keuangan. Secara makro, pertumbuhan yang lebih didorong konsumsi, bukannya investasi, mengonfirmasikan hal itu.

Peran pemerintah dan swasta

Kesenjangan yang kontras akan mengeksklusifkan kaum miskin dan kelompok berpendapatan rendah dari sistem sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini akan menyebabkan susutnya kepercayaan di masyarakat; hilangnya potensi kelompok berpendapatan rendah untuk berkontribusi terhadap perekonomian, yang dalam konteks Indonesia terkait dengan sektor pertanian; dan rawannya stabilitas politik. Berbagai kerusuhan sosial, misalnya, kerap terjadi dalam pola elite, memanfaatkan kelompok berpendapatan rendah dan tidak bekerja.

Peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan harus diletakkan dalam kerangka keadilan sosial dan realitas, Indonesia memerlukan redistribusi, bukan kekurangan sumber daya.

Intervensi yang perlu dilakukan adalah pengembangan infrastruktur pedesaan dan, jika memungkinkan, pemindahan pusat pelayanan publik serta pendidikan ke pedesaan. Selanjutnya, fasilitas peningkatan nilai tambah produksi pertanian melalui pengembangan aktivitas off-farm. Di sini, yang penting adalah desain insentif sektor swasta, yang juga dapat mengurangi tekanan penduduk perkotaan.

Kebutuhan lain adalah akses yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebagai medium penting perpindahan kelas sosial secara vertikal dan, dalam tingkat minimal, mencegah memburuknya kesenjangan.

Penting dijaga, semua intervensi itu jangan sampai merusak insentif sektor swasta. Meski kesenjangan merupakan salah satu dampak negatif aktivitas sektor swasta, misalnya melalui alokasi sumber daya dan insentif tenaga kerja, sektor swasta tetap berperan utama sebagai pembayar pajak, penyedia lapangan kerja, serta produksi barang secara efisien dan murah (Suryadarma dan Suryahadi, 2007).

Di luar tiga fungsi ”biasa” itu, ada dua hal yang bisa dilakukan sektor swasta. Pertama, aktif membangun rantai nilai (value chain) yang adil, misalnya, agar petani kecil mendapat keuntungan memadai dalam produksi.

Kedua, kreatif memproduksi barang yang mampu dibeli kaum miskin. CK Prahalad dalam buku The Fortune at the Bottom of the Pyramid menyatakan, hal itu tidak hanya menguntungkan kaum miskin, tetapi juga perusahaan.

Dalam kerangka itu, koreksi atas kesenjangan menjadi mungkin meski sulit dilaksanakan.

Oleh : Tata Mustasya Analis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik
Sumber : Kompas.com

Hak Angket : DPR Selidiki Pelanggaran UUD 1945

2008-06-27T11:43:00.003+07:00

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyelidiki kemungkinan terjadi pelanggaran UUD 1945 terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penyelidikan itu akan dilakukan oleh panitia khusus (pansus) yang akan dibentuk dibentuk oleh DPR.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Tjahjo Kumolo. Menurut dia, Pansus BBM itu memiliki kekuatan besar untuk menyelidiki sikap pemerintah yang tidak transparan dalam mengelola APBN.

Pansus juga akan menyelidiki kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanggar UUD 1945, terkait kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilepas ke pasar bebas. "Hak angket ini sangat serius. Kami bahkan akan memanggil presiden untuk menjelaskan masalah itu," kata dia.

Menurut Tjahjo, fraksinya ingin Pansus BBM ini menjadi pansus besar. Artinya, para anggota pansus diambil dari sejumlah komisi yang terkait erat dengan masalah energi, misalnya Komisi VI yang membidangi badan-badan usaha milik negara (BUMN), Komisi VII (Pertambangan dan Energi), Komisi XI (Keuangan), dan Panitia Anggaran [...]

FPDI-P sudah menginventarisasi semua masalah yang harus dibahas dalam pansus, seperti soal kebijakan menaikan BBM, masalah di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, dan kebijakan-kebijakan Presiden Yudhoyono lain yang mengakibatkan rakyat menderita.

FPDI-P telah menyiapkan 11 anggota untuk masuk dalam pansus. Dengan demikian, Tjahjo memprediksi Fraksi Partai Golkar (FPG) akan menempatkan 12-13 anggota mereka di pansus. "Kami menargetkan bisa menjadi Ketua Pansus," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN, Zulkifli Hasan mengharapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan pembentukan Pansus Angket BBM paling lambat minggu depan. Jika FPDI-P mengajukan 11 anggota, jatah PAN berkisar 6 orang.

Dalam pansus nanti, FPAN akan memfokuskan penyelidikan terhadap kebijakan pengelolaan bidang pertambangan dan energi. Misalnya, kenapa pemerintah mengeluh kekurangan batu bara dan gas, padahal data menyebutkan Indonesia justru memiliki kekayaan besar di sektor ini.

Sumber : SuaraPembaruan.com

Menggapai Surga

2008-06-26T15:33:00.003+07:00

Beginilah cara seorang janda kaya India berusia 80 tahun agar bisa mendapat tempat didalam surga. Janda itu , Phuljharia Kunwar, yang tinggal di patna, negara bagian Bihar, India Timur, mengadakan pesta untuk memberi makan sekitar 100 Ribu orang sebagai bagian agar disayang Tuhan sehingga bersedia membuka pintu surga baginya [...]

Pejabat setempat seperti dikutip Reuters, Jumat (06/06/08) mengatakan kunwar kini hidup sendiri tanpa sanak saudara yang bakal diwarisi kekayaannya, Kunwar mengeluarkan anggaran ribuan Dollar AS untuk mengadakan pesta bagi 100 ribu orang.

Para tamu datang dari berbagai desa dan kota sekitar dalam pesta selama dua hari. Kunwar dilaporkan mengeluarkan anggaran 37,500 dollar AS atau Rp 345 juta untuk jamuan makan ini. Biaya yang dikeluarkan sebesar ini karena Kunwar tak punya siapa-siapa yang akan mewarisi harta kekayaannya. " Dia bilang kepada kami kini saatnya dia memulai perjalanan terakhir dan jiwanya bisa beristirahat dengan damai disurga," ujar Kumar Bulganin, anggota parlemen lokal yang ikut dalam jamuan makan yang berlangsung 2 hari yaitu rabu dan kamis. "Dia khawatir tak ada seorang pun yang mau mengadakan jamuan ini setelah dia meninggal dunia," Ujar Kumar.

Sumber : Kompas.com