PERSIWA WAMENA

Persiwa Terkendala Beaya Transportasi Yang Mahal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Sep 2016 14:04:00 +0000

Persiwa Wamena merupakan salah satu klub sepakbola di Indonesia yang memiliki jarak paling jauh ketimbang klub-klub lainnya di tanah air. Sehingga klub yang didirikan pada 1925 itu harus merogoh kocek dalam-dalam saat akan menjalani laga tandang.

Sebagai ilustrasi, apabila Persiwa akan melakoni laga tandang maka mereka harus transit ke Bandara Sentani terlebih dulu. Lalu kemudian transit ke Kota Makassar atau Denpasar. Setelah itu baru lanjut ke kota yang dituju.

"Saya untuk level Divisi Utama minimal Rp 5 miliar. Alokasi terbesar adalah untuk transportasi, itu bisa sampe Rp 3 miliar selama satu musim dua putaran," ujar Manajer Persiwa, Agus Santoso saat dihubungi Bola.net, Jumat (22/4).

Agus mengungkapkan, alokasi dana transportasi tersebut sangat besar lantaran Persiwa tidak bisa menggunakan jalur darat pada saat akan menjalani laga tandang. Hal itu tentu berbeda dengan klub-klub sepakbola dari pulau jawa yang bisa menggunakan transportasi bus.

"Kami selalu menggunakan pesawat, itu yang membuat mahal," ungkap Agus.

Kendala itulah yang membuat Persiwa memilih untuk absen pada ajang Indonesia Soccer Championship (ISC) B 2016. Meskipun PT Gelora Trisula Semesta (GTS) selaku operator ISC bakal memberikan dana subsidi Rp400 juta untuk klub peserta ISC B.

"Rp 400 juta sangat tidak cukup bagi kami, karena kami transportasi semuanya pesawat," Agus mengakhiri. (fit/dzi)

Arema Bakal Libas si Jago Kandang Persib Bandung

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 03 Apr 2016 08:04:00 +0000

Bintang muda Indonesia yang kini menjalani program pengembangan di RCD Espanyol B, Evan Dimas Darmono memprediksi Arema Cronus tampil sebagai juara dalam turnamen Torabika Bhayangkara Cup 2016.

Evan memilih Arema karena faktor materi yang dinilai lebih lengkap. Arema memiliki pemain berkualitas di semua lini. Kemampuan pemain pelapis Singo Edan juga hampir sama dengan pemain intinya.

Kelebihan inilah yang tak dimiliki Persib. Bagi Evan, dengan melimpahnya stok pemain berkualitas memudahkan pelatih Arema Milomir Seslija untuk merancang sebuah strategi yang ia inginkan.

Konsistensi Arema di turnamen pramusim sejauh ini juga menjadi keunggulan tersendiri. Menurut Evan, hanya tim bermental juara yang sanggup melakukannya. "Tidak ada yang meragukan Arema. Mereka punya segalanya untuk meraih hasil maksimal," ujar Evan kepada bola.com melalui jaringan WhatsApp.

Lini depan Arema juga dianggap paling berbahaya dibanding lainnya, termasuk Persib. Keberadaan Samsul Arif di kubu Persib diyakini tak akan membuat Arema keteter. Sebab Arema sangat mengenal kelebihan mangan pemainnya itu.

"Persib memang bukan hanya Saamsul Arif. Mereka masih punya Juan Belencoso yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tapi jika melihat ketergantungan Persib pada Samsul Arif yang cukup besar, rasanya Persib bakal kesulitan jika Samsul Arif dimatikan," katanya.

Di tangan pelatih baru, Evan melihat Arema menjadi kekuatan besar layaknya beberapa tahun silam, di mana mereka menjadi salah satu tim yang sulit dihentikan jika sudah mencapai partai puncak.

Menurut Evan, Arema juga sudah teruji dengan lebih sering bermain di luar kandang. Sebelum tampil di final turnamen ini, Singo Edan bermain di Samarinda dan Tenggarong, kemudian Gianyar, Bali.

Catatan perjalanan Arema Cronus menuju final memang kalah dibanding Persib, namun tak terkalahkan di luar kandang menjadi rekor positif yang tak dimiliki Persib Bandung yang lebih banyak memainkan laganya di depan bobotoh.

KPK Bidik Korupsi PSSI 2010-2013

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 31 Mar 2016 04:22:00 +0000

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal mengusut dugaan korupsi di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bahkan, hal tersebut dapat dijadikan prioritas lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kalau misalnya ada kasus laporan masyarakat melibatkan pejabat publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, tentu akan jadi prioritas," kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarief saat ditemui di kantornya.

PSSI pernah dilaporkan ke KPK oleh Komunitas Suporter Antikorupsi dengan tuduhan telah melakukan korupsi dana dari Kemenpora.

Mereka melaporkan dugaan korupsi di PSSI yang dilakukan periode 2010-2013. Ada anggaran dari Menpora yang dikucurkan ke PSSI yang hingga kini belum ada laporan pertanggungjawabannya.

Meski demikian, kata La Ode, KPK masih mengkaji laporan tersebut. Sehingga, nantinya dapat ditindaklanjuti proses pengusutannya.

"Kalau soal itu sudah memenuhi syarat untuk diperhatikan secara cepat oleh KPK. Jadi, kalau ada infonya yang cukup di KPK akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Dari laporan yang masuk pada Juni 2015 itu, dugaan kerugian negara berdasar hasil audit BPK tahun 2010, terdapat penyimpangan dalam bantuan Kemenpora untuk PSSI (timnas AFF 2010) senilai Rp 20 miliar. (put/jpg)‎

Momen yang Baik untuk Menguatkan PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 28 Mar 2016 15:51:00 +0000

Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattaliti tersangkut kasus hukum dan menjadi tersangka atas dugaan korupsi pada pembelian IPO dengan menggunakan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari Pemprov Jatim sekitar Rp 5,3 milliar.

IPO adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada para investor yang berminat.

" Kita berikan waktu kepada PSSI untuk menggelar rapat dengan anggota dan voter. Pengurus PSSI sebaiknya membicarakan kasus hukum La Nyalla. Apakah perlu menunjuk pejabat sementara atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Biarlah PSSI bersama anggota dan voter yang menentukannya. Kita atau Menpora jangan melakukan intervensi," ujar Aris.

Kondisi ini membuat jalannya roda aktivitas PSSI tidak baik. Untuk menyelesaikannya Ketua Umum Jakmania, Richard Achmad Supriyanto menyarankan untuk segera mengadakan rapat internal PSSI dengan mengundang voter dan anggota PSSI.

"Sebaiknya PSSI segera menggelar rapat bersama voter dan anggota untuk mengambil sikap terbaik terkait kasus hukum La Nyalla. PSSI perlu menyiapkan opsi jika ternyata La Nyalla terbukti bersalah, misalkan dengan menunjuk pejabat sementara atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Keputusan itu sepenuhnya ditentukan anggota dan voter," kata Richard.

Richard menuturkan, ini menjadi momen baik untuk menunjukan kepada publik bahwa PSSI masih kompak dan taat kepada aturan statuta untuk menyelesaikan suatu masalah.

"Ini momen yang baik untuk menguatkan posisi PSSI di saat terkena masalah yang tidak kunjung selesai. PSSI harus bisa menunjukan mampu menyelesaikan sendiri masalahnya. Sebaiknya Menpora atau pemerintah jangan ikut campur dalam penyelesaian masalah PSSI," tutur Richard.

Richard menerangkan, jika PSSI sudah berhasil menyelesaikan masalah internalnya bisa ditunjukan kepada FIFA yang saat ini sedang memantau perkembangan konflik sepakbola di Tanah Air.

"Hasil dari penyelesaian masalah internal ini bisa ditunjukan kepada FIFA. Sehingga PSSI bisa menunjukan diri sebagai federasi yang memang ingin merubah diri demi perbaikan organisasi dan sepakbola nasional. Pasalnya salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam Kongres FIFA pada 10 Mei 2016 di Mexico," terang Richard.

Jika FIFA melihat PSSI berhasil menyelesaikan masalah internalnya, diharapkan FIFA bisa mencabut sanksi terhadap PSSI.

"FIFA sedang memantau kondisi PSSI. Maka sebaiknya PSSI mampu menunjukan bisa melampaui seluruh masalah ini dengan jalan yang baik. Apalagi jika konflik dengan Menpora pun bisa selesai juga, FIFA akan mencabut sanksinya. Ini yang kita harapkan bersama, sehingga kompetisi bisa digulirkan kembali," jelas Richard.

Rencana Kongres FIFA itu pun membuat rencana PSSI untuk menggelar rapat tahunan pada April 2016 batal dilakukan.

"Jadi menurut saya, saat ini sebaiknya PSSI fokus pada pembenahan dan penyelesaian masalah terkait kasus hukum La Nyalla. Seluruh klub dan voter berharap roda organisasi PSSI tetap berjalan seperti biasa. Permasalahan yang ada saat ini anggap saja sebagai jalan untuk perbaikan dan pembenahan federasi demi terciptanya kompetisi yang lebih berkualitas. Sehingga sepakbola kita bisa lebih berprestasi lagi, seperti yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia," papar Richard.

Imam Nahrawi Orang Yang Tidak Realistis

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 22 Mar 2016 02:51:00 +0000

Pembekuan PSSI masih menemui jalan buntu. Sanksi FIFA untuk Indonesia juga tak kunjung dicabut akibat pembekuan tersebut.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sempat memberi angin segar bahwa pemerintah akan mencabut pembekuan PSSI.

Tapi ada syarat yang cukup berat. Ia meminta timnas bisa menjuarai berbagai event internasional, contohnya juara Piala AFF. Ia bahkan meminta timnas lolos babak kualifikasi Piala Dunia.

Anggota Exco Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) Firman Utina mengatakan target-target tersebut tidak realistis. Sebab kondisi sepakbola Indonesia tidak menentu dalam kurun setahun terakhir.

Liga tidak berjalan. Timnas juga tak bisa bermain dalam pertandingan internasional. Sehingga target yang dibebankan jelas tidak realistis.

"Yang realistis dan wajar saja. Timnas dibentuk juga cukup waktu, bahkan tidak cukup dalam dua tahun. Apalagi liga sekarang tidak bergulir, sekarang hanya ada turnamen," tegas Firman.

Kondisi saat ini jelas tidak ideal. Sebab tidak semua pesepakbola di Indonesia bisa bermain dalam kompetisi reguler.

Bahkan lebih banyak pemain yang akhirnya menganggur karena turnamen hanya diikuti segelintir tim. Itu karena jumlah pemain dan klub yang ikut dalam turnamen tidak seimbang.

Padahal, timnas dibentuk dari kumpulan pemain-pemain yang tampil dalam kompetisi. Sementara saat ini, turnamen demi turnamen tidak mampu mengakomodir semua pemain.

"Bagaimana (timnas) mau juara kalau banyak turnamen seperti ini. Ada pemain yang istirahat (karena tidak punya klub), ada yang mau ngejar grade fisik, jadi enggak akan dapat," jelas Firman.

Pemain Sriwijaya FC itu pun berharap konflik Menpora dan PSSI segera berakhir. Sehingga sepakbola Indonesia kembali normal. Dengan begitu, secara perlahan sepakbola Indonesia akan kembali bangkit dari keterpurukan.

(sumber: okezone)

Menanti Ketaatan Menpora Pada Hukum Negara

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Mar 2016 03:47:00 +0000

Di banyak kesempatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selalu mengkampanyekan bahwa semua pihak wajib taat pada aturan. Bahkan di banyak peristiwa, rakyat yang tak taat aturan selalu saja menghadapi masalah dan ujungnya pemerintah selalu memperlihatkan bahwa kebenaran (peraturan perundangan) selalu menang. Contoh paling baru adalah kasus Kalijodo, di Jakarta Barat-Utara.

Seberapa kuat pun keinginan rakyat untuk bertahan di bantaran kali itu, mereka akhirnya pasrah (taat aturan) untuk meninggalkan tanah yang memang bukan miliknya. Dan tak lupa, Gubernur DKI, Ahok mempertontonkan kehebatan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat: Polisi dan TNI beribu jumlahnya berjaga-jaga dari kemungkinan rakyat Kalijodo melakukan makar.

Tak secuil pun perlawanan dipertontonkan oleh rakyat, mereka meninggalkan tempat yang sejak 1950-an telah mereka tempati dan memberikan kehidupan, halal atau pun tidak halal.

Masih banyak contoh di mana rakyat kecil yang notabene selalu diiming-imingi oleh janji kampanye dan belum memperoleh hak-hak mereka sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar, senantiasa kalah melawan aturan hukum positif negara.

Hingga hari ini, tak ada makar dari mereka bisa hak-hak berkehidupan, berkesehatan, dan berpendidikan belum mereka peroleh. Bahkan karena patuh dan taat pada perundangan, meski tidak puas dengan hasil pemilihan presiden serta kepala daerah, toh tak ada gerakan apapun lias aman dan nyaman saja.

Menanti Pemerintah Taat
Lalu, salahkah jika kita, saya dan anda sekalian, rakyat Indonesia, juga menuntut hal yang sama? Kita menuntut dalam koridor bernegara yang baik, kita menuntut dalam khasanah musyawarah mufakat, dan kita menutut sesuai kepribadian bangsa kita yang menjunjung keluhuran atas nama kebaikan agar pemerintah juga taat aturan. Salahkah itu?

Senin, 7 Maret 2016, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan penolakan Kasasi yang diajukan oleh Menpora Imam Nahrawi terkait Surat Pembekuan PSSI. Sebelumnya, Kemenpora kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tertinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Menurut juru bicara MA, Suhadi, Menpora harus mencabut SK nomor 01307 tentang Pembekuan PSSI yang dikeluarkan Kemenpora, April tahun lalu. "Isi amar putusannya ditolak," katanya, Senin (7/3).

Itu artinya, lanjut Suhadi, putusan dua pengadilan sebelumnya dengan sendiri berlaku dan bisa dieksekusi. Yaitu, agar SK Pembekuan PSSI bernomor 01307/2015 segera dicabut oleh pemerintah. "Ya, ini sudah inkrah karena ditolak. MA juga mewajibkan Kemenpora sebagai pengaju (kasasi) membayar perkara," sambung dia.

Alih-alih mentaati perundang-undangan yang ada, Menpora justru semakin gigih mempertontonkan keseweng-wenangannya. Benar Peninjauan Kembali (PK) adalah hak dan dapat dilakukan dengan landasan hukum, tetapi itu pun harus didasari dengan novum baru atau dengan catatan ada kesalahan dalam putusan.

Namun konyolnya, Menpora justru memperlihatkan sisi lain yakni melawan hukum negara dengan terus mendorong Tim Transisi bentukannya melakukan kegiatan memanggil klub-klub anggota PSSI, Jumat (11/3).

Kalaulah Menpora ingin melawan dalam koridor berbangsa yang baik, maka ia hendaknya menghentikan aktivitas tim transisi underbow-nya itu sambil menunggu gelaran PK dipersiapkan oleh tim hukumnya.

Tapi sekali lagi, menpora memperlihatkan kekuasaan di atas segalanya. Bahkan yang lebih menyedihkan, Bibit Samad Riyanto, mantan komisioner KPK, justru ikutan asyik mengutak-atik sesuatu yang bukan haknya yakni menjalankan teknis roda organisasi, yang diberi nama kompetisi.

Tak heran jika di saat ia menjabat sebagai komisioner KPK sempat tersandung masalah dan sempat mendekam di tahanan kejaksaan. Bibit terbebas karena Presiden SBY memerintahkan Jaksa Agung untuk mendeponir kasusnya. Artinya, meski ia mengaku sebagai pendekar pemberantas korupsi, ternyata ia termasuk orang yang tak patuh hukum.

Seharusnya dengan adanya keputusan yang sudah final PK tidak mengganggu eksekusi pencabutan pembekuan atau SK 01307 batal demi hukumseharusnya Bibit tahu bahwa produk lanjutannya seperti Tim Transisi juga batal demi hukum.

Melihat kenyataan tersebut, tampaknya sekarang kita ---rakyat yang patuh hukum--- bertanya: "Siapakah yang sesungguhnya tidak taat pada aturan negara?"

Jawabnya tercermin pada perilaku di atas. Bahkan ucapan Menpora yang mengatakan bahwa PSSI makar dan melawan negara karena tidak mengindahkan dua surat peringatan sebelum dijatuhkan sangsi pembekuan, jelas tak berdasar. Wong jelas hukum tertinggi saat ini yakni Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum pun tak diguburisnya, lalu siapa sebenarnya yang tak taat pada hukum di negara ini?

Kita, saya dan anda sekalian, rakyat Indonesia, harus tetap berada di jalur hukum positif. Kita harus sabar menunggu pemerintah taat pada aturan hukum negara yang sesungguhnya, kecuali pemerintah saat ini memang ingin berada di atas hukum yang ada.[*]

Sumber: M. Nigara, Wartawan Olahraga Senior

Saatnya Masyarakat Bergerak Hidupkan Sepakbola

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Mar 2016 01:21:00 +0000

Mantan Menpora Roy Suryo angkat bicara setelah setahun puasa bicara terkait pembekuan PSSI. Tidak alasan lagi pemerintah masih membekukan PSSI setelah kalah 4-0.

Tak hanya pecinta bola yang kecewa, Roy yang pernah menjabat 1,5 tahun sebagai Menpora turut kecewa atas kondisi sekarang. Dia tergugat untuk menyampaikan keprihatinan dari Yogyakarta.

"Terkait jabatan saya yang dulu (menpora), satu tahun saya puasa bicara. Saat ini saat yang tepat bicara karena kita semua prihatin dengan pembekuan PSSI," kata Roy, Minggu (13/3/2016).

Yogya, kata dia, tempat cikal bakal PSSI didirikan. Soeratin Sosrosoegondo merupakan salah satu pendiri sekaligus ketua PSSI pertama. Di era Menpora Roy, Soeratin mendapat gelar pahlawan nasional karena mempersatukan pemuda dan kaum tua dengan olahraga, sepakbola. "Saya ngomong di Yogya ini karena tempat Eyang Soeratin dimakamkan, cikal bakal sepakbola didirikan, PSSI terbentuk," jelasnya.

Roy mengaku sudah saatnya masyarakat pecinta bola bergerak. Tak boleh lama diam tanpa tindakan nyata untuk menghidupkan kembali sepakbola yang menjadi kebanggaan bangsa.

Menurutnya, tindakan Menpora Imam Nahrawi justru tidak elegan. Dia menilai Menpora saat ini justru melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Sebab, upaya hukum yang dilakukan PSSI di pengadilan hingga Mahkamah Agung sudah jelas agar mencabut pembekuan. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata untuk menjalankam perintah hukum tersebut.

"Ibaratnya Menpora itu sudah 4-0 lawan PSSI. Dari Pengadilan kalah, PTUN juga, hingga Mahkamah Agung juga kalah. Apa lagi, kenapa masih dibekukan," jelasnya.

Roy sesumbar banyak prestasi olah raga diraih disaat kepemimpinannya. Bahkan, PSSI kala itu sudah bisa disatukan kembali karena dualisme kepengurusannya. "Saya hanya 1,5 tahun jadi Menpora, Alhamdulillah U-19 mengharumkan bangsa meski akhirnya kalah saat laga," katanya.

Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah Asian Games 2018 nanti. Roy melihat belum ada persiapan matang yang dilakukan altet dalam menghadapi Asian Games ini. "Kita tuan rumah, minimal 10 besar. Tapi apa bisa tercapai kalau persiapan atlet kurang," jelasnya.

Roy mengkritik apa yang ditargetkan Menpora Imam Nahrowi untuk meraih lima besar dalam Asian Games. Menurut Roy, target itu tidak realistis.

"Sekarang apa realistis, persiapan dari pemerintah dan atlet kurang kok menargetkan 5 besar, menurut saya tidak realistis," bebernya.

Semoga Besok Pas Bangun Udah #GantiMenpora.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 13 Mar 2016 14:50:00 +0000

Hastag #GantiMenpora jadi trending topik di akun jejaring sosial media twitter pukul 02.46 WIB. Hal ini terjadi menyusul pernyataan pedas Adhyaksa Dault pada sebuah acara di salah satu televisi dengan mengambil tema "PSSI Antara Hidup dan Mati", Selasa (1/3/2016) malam kemarin.

Sebelum acara tersebut selesai, Adhyaksa Dault berpesan jika tidak segera cabut pembekuan PSSI ganti Imam Nahrawi. Sontak, komentar tersebut langsung direspon pecinta sepak bola tanah air yang sudah rindu dengan hiburan rakyat tersebut.

Tak sedikit dari pengguna jejaring sosial media yang biasa disebut netizen mendukung pernyataan mantan Menpora tersebut. Ahmad Jimy Prasetyo ‏(@A_jimypg_ac) misalnya, ia menulis agar Presiden Joko Widodo mendengarkan suara rakyat.

Berikut respon netizen terhadap komentar Adhyaksa Dault yang berhasil dirangkum SINDOnews, Rabu (2/3/2016) dini hari WIB.

1. Jemmy Ibnu Suardi (‏@Ibn_Suardi)
Alhamdulillah hujan turun. Semoga besok pas bangun udah #GantiMenpora. Pengen liat Semen Padang main lagi.

2. Andre Alviano (‏@AndreAlviano2)
Pak Presiden, menpora kita itu lulusan apa? Kok kayak kelakuan anak SD? @jokowi #GantiMenpora

3. _Charliie _ (‏@CharliieFHT)
Pemimpin apaan ini bisa nya mematikan pendapatan hajat org banyak #GantiMenpora

4. Persija Fans ! ‏(@EdiieJak1928)
Memang sdh sehrusnya si imam nahrowi itu turun dari jabatan nya ! #GantiMenpora

5. Official Yoga ‏(@yoga_angga77)
Sebelum pilih Menpora liat orangnya bagaimana, jangan asal pilih. Ini orang yg hobi ngANCURin kok di tunjuk!! Secepatnya!!! #GantiMenpora

Imam Nahrawi Bikin Kacau (Lagi)

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 12 Mar 2016 03:07:00 +0000

Publik sepakbola Tanah Air sempat semringah mendengar kabar Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar Menpora Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI. Hati mereka makin berbunga setelah PT Liga Indonesia (LI) berniat memutar dua turnamen bertajuk Indonesia Soccer Competition (ISC). ISC A untuk klub-klub Indonesia Super League (ISL), sedangkan ISC B bagi klub Divisi Utama.

Tapi, kegembiraan itu mungkin hanya seumuran jagung. Di luar dugaan, Menpora berniat membuat kompetisi tandingan, Agustus mendatang. Wacana ini mengemuka dalam pertemuan klub-klub Divisi Utama dan pihak Kementeri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, kemarin (11/3).

Pendaftaran kompetisi bentukan Tim Transisi dan kemenpora ini dibuka Mei. Disusul verifikasi klub pada periode Juni hingga Juli. Di musim pertama, kompetisi hanya ada satu kasta.

Tak sembarangan ikut, Tim Transisi juga menetapkan lima syarat. Syarat pertama, klub harus memiliki akta pendirian PT yang menaunginya. Klub juga wajib memiliki Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP). Syarat selanjutnya, ada jaminan kesehatan untuk para pemain. Termasuk izin kerja untuk pemain asing dari keimigrasian yang jadi syarat pokok keempat. Sedangkan syarat terakhir, klub harus punya bukti pembayaran pajak.

Pertemuan dihadiri 40 perwakilan klub. Sebanyak 39 dari Divisi Utama, sedangkan satu klub sisanya dari ISL, yakni Semen Padang. Persis Solo yang tergabung di Divisi Utama juga diundang dalam pertemuan, namun tidak ada perwakilan yang berangkat.

“Undangannya hanya melalui email. Apa itu bisa disebut undangan resmi? Jadi, saya anggap Persis tidak menerima undangan. Karena itu kami putuskan untuk tidak hadir. Lebih baik konsentrasi ke hal-hal yang lain,” kilah CEO PT Persis Solo Saestu, Paulus Haryoto.

Ya, daripada mendukung langkah menpora membuat turnamen tandingan, Laskar Sambernyawa –julukan Persis Solo– pilih mempersiapkan diri di ISC B. Mengingat kickoff ISC B pada akhir April atau awal Mei.

“Jika benar ada kompeti baru, semoga bukan tandingan. Kami memang ingin ada sebuah kejelasan, bukan memperpanjang ketidakpastian seperti sekarang ini,” beber Direktur Olahraga PT Persis Solo Saestu, Totok Supriyanto.

Secara tidak langsung, kubu Persis memang tidak menolak ajakan ambil bagian dalam turnamen bentukan kemenpora. Namun, harus dilihat dulu imbasnya dari berbagai sisi. Jawabannya butuh pertimbangan seluruh elemen di jajaran direksi PT Persis Solo Saestu.

“Kami harus lihat dulu jadwalnya, ketentuan, regulasi, administrasi, sampai visi dan misi menyangkut ajang baru tersebut. Kalau dihitung, mungkin jadwalnya bakal bentrok dengan ISC B. Harus diperjelas dulu konsepnya seperti apa. Jujur kami jadi bingung, kompetisi ini dengan ISC beda tidak? Efeknya seperti apa nanti? Kami hanya ingin kompetisi yang jelas,” imbuh Totok.

Sayang Pertemuan Tim Transisi Hanya Dihadiri Klub Tak Terkenal

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 12 Mar 2016 01:48:00 +0000

Semua klub profesional peserta ISL yang memilih absen saat diundang Tim Transisi, Jumat (11/3/2016). Semua klub peserta ISL memilih tidak menghadiri pertemuan itu. Yang hadir hanya beberapa perwakilan klub dari jenjang Divisi Utama saja yang jarang orang dengar dikancah sepakbola Indonesia.

Laman resmi Kemenpora RI menyebutkan, Rakor dihadiri perwakilan dari 40 Klub Divisi Utama. Klub-klub yang hadir di antaranya; PSMS Medan, Persipasi Bekasi, Persibonggo Purbalingga, Persibat Batang, Persatu Tuban, Persibo Jawa Timur, PSBK Kota Blitar, Persika Karawang, PS Kwarta Medan, Lampung FC Lampung, Madiun Putra FC Jatim, Persiba Bantul, Persitara Jakarta Utara, PSBI Blitar Jatim, PSS Sleman DI Yogyakarta, Persinga Ngawi, PSSB Bireun, dan Persik Kediri.

Pertemuan dibuka oleh Sesmenpora, Alfitra Salam bersama Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto, Kepala BOPI Noor Amman, dan Ketua Tim Transisi, Bibit Samad Rianto.

Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Transisi Tahun 2016 yang dilangsungkan di Theater Wisma Menpora Senayan, Jakarta itu tim Transisi menyampaikan paparan yang ditanggapi perwakilan klub yang hadir.

Para perwakilan klub yang hadir menginginkan ketegasan dari pemerintah tentang kondisi sepak bola nasional saat ini.

Bibit Samad Rianto menyebut, kegiatan ini adalah upaya untuk mengajak klub-klub sepak bola Tanah Air untuk menyikapi kondisi persepakbolaan saat ini.

Imam Nahrawi Menpora Terburuk Sepanjang Sejarah

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 10 Mar 2016 05:31:00 +0000

Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki mengatakan, ia tidak bisa berkata apa-apa saat rekan-rekannya menyebut Imam Nahrawi merupakan Menpora terburuk sepanjang sejarah. “Sampai temen-teman saya bilang ini Menpora yang terburuk sepanjang sejarah. Saya sampai enggak bisa bicara apa-apa. Apa yang tidak terpuruk dari olahraga kita?” ujar Yayuk.

Yang disayangkan mantan petenis nasional yang pernah menembus peringkat 20 dunia di tengah olahraga Indonesia terpuruk, Imam Nahrawi malah sibuk mengurusi pebalap Rio Haryanto yang ingin tampil di Formula 1 dengan program pengumpulan dana.

“Menpora kok malah ngurusin F1 buat manggung cari nama dengan menunggangi seorang Rio. Cari nama dengan mengumpulkan dana dan lain-lain sebetulnya itu bukan solusi tapi mau pencitraan,” ucap dia.

“Urusan PSSI yang nyata-nyata sudah kalah di MA saja tetap masih belum mau mencabut SK Pembekuan PSSI,” tambahnya.

Menurut Yayuk, Imam Nahrawi harusnya mengurusi masalah anggaran untuk persiapan dan keberangkatan kontingen ke Olimpiade Rio de Jeneiro 2016.

“Dana Olimpiade Rio de Jeneiro 2016 malah minim sekali. Itu yang seharusnya di perhatikan bukan hanya seorang Rio,” tegasnya.

Soal membantu pendanaan Rio, Yayuk sangat sepakat. “Saya sangat mendukung Rio hanya saja jalan keluarnya melalui kerja sama antarkementrian. Rio itu kan atlet profesional yang tidak bisa menerima dana dari APBN Kempora,” tutup dia.

Yayuk juga kecewa dan sangat menyayangkan kecerobohan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) terkait adanya bantuan peralatan untuk induk-induk organisasi olahraga (PB/PP) yang beredar di luar bahkan hingga diperjualbelikan di pasaran.

“Sangat saya sayangkan kecerobohan Kempora. Dari awal sudah kita soroti kalau bantuan peralatan untuk PB dan PP cabor-cabor itu tidak sesuai kebutuhan, bahkan asal-asalan, yang penting anggaran terpakai. Ini sekarang justru beredar di luar dan masih ada tulisan bantuan Kempora melalui KONI tahun 2015,” kata Yayuk ketika dikonfirmasi Rabu (9/3).

(sumber:beritasatu.com)

Horee... Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menpora

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 08 Mar 2016 13:34:00 +0000

Tak ada alasan bagi Pengurus Persatuan sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk tidak menggelar Liga Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pembekuan aktivitas organisasi PSSI, menjadi dasar untuk segera bergerak.

MA mengeluarkan hasil keputusan menolak kasasi yang diajukan Kemenpora, pada Senin (7/3/2016), dalam surat bernomor Register 36 K/TUN/2016 tertanggal 7 Maret 2016. Ini ketiga kalinya PSSI memenangkan gugatannya terhadap SK Menpora nomor 01307 tertanggal 17 April 2015. Sebelumnya, PSSI menang di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan dalam jumpa pers di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016), menyatakan PSSI menyambut baik keputusan MA tersebut. Keputusan itu akan diikuti dengan langkah menggelar kembali Indonesia Super League (ISL) yang sempat terhenti

"Menpora punya waktu 21 hari untuk mencabut SK pembekuan, atau otomatis batal. Keputusan MA harus dilaksanakan, dan Peninjauan Kembali (PK), bisa dilakukan jika ada hal yang luar biasa. PK tidak menghalangi eksekusi dari putusan MA," kata Aristo dilansir Goal, seraya menambahkan jika Kemenpora tidak mematuhi keputusan MA, maka akan ada sanksi berupa administratif, uang paksa, atau pidana.

Dengan terbitnya putusan MA tersebut, Ketua umum PSSI sudah meminta untuk digelar kembali ISL. Sedangkan Indonesia Soccer Championship (IS) yang sudah direncanakan digelar akan tetap dilaksanakan dengan status kompetisi pramusim.

ISC rencananya mulai digelar 15 April hingga Desember 2016 oleh Promotor Gelora Trisula Semesta (GTS) yang merupakan nama baru dari PT Liga Indonesia (sebelumnya, operator ISL). Kompetisi dibagi dua, yakni ISC A yang diikuti 18 klub Indonesia Super League (ISL) dan ISC B dengan peserta 59 klub Divisi Utama.

Jokowi Sengaja Gantungkan Nasib PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 01 Mar 2016 07:37:00 +0000

Nasib PSSI kembali disorot. Usai terjadinya pertemuan antara Presiden RI, Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Ketua Tim Ad Hoc Agum Gumelar pekan lalu, muncul rencana akan pencabutan Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut.

Jokowi memerintahkan agar Menpora cepat meninjau ulang SK pembekuan itu. Namun realisasi pencabutan tersebut nampaknya akan tertunda sebab pemerintah bakal lebih dulu menemui FIFA yang kini dipimpin Gianni Infantino.

"Saya kan minta 1-2 hari. Hari ini mungkin paling lambat agar disampaikan. Tapi penyelesaian (masalah SK pembekuan) PSSI itu kan ingin dibacarakan lagi dengan FIFA yang kini sudah memiliki ketua baru," ucap Jokowi, Senin (29/2/2016).

"Kita akan kirim utusan untuk membahas masalah PSSI dengan FIFA. Kemudian mengenai pencabutan pembekuan PSSI, tentu akan dilakukan setelah ada kesepakatan usai bertemu FIFA. Pokoknya secepatnya. Kita sudah ada roadmap untuk agenda reformasi PSSI," jelasnya.

Jika nantinya sudah dicabut, pemerintah meminta agar PSSI segera mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB). Kongres tersebut harus diadakan dalam waktu sesegera mungkin.

"Kalau toh dicabut harus ada syarat dan prasyarat reformasi, itu yang harus ditegakkan. Presiden betul-betul menekankan hal ini. Kalau toh ada KLB seperti apa, ya yang harus sama visi dan misinya dengan pemerintah. Itu sesungguhnya yang diharapkan presiden," ucap Imam Nahrawi pekan lalu.

Menunggu Pencabutan Pembekuan PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 22 Feb 2016 17:42:00 +0000

Pemerintah membuka peluang untuk mencabut sanksi pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal itu nanti akan tergantung dari hasil pembicaraan antara Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan berlangsung pekan ini, sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa FIFA di Zurich, Swiss, Jumat (26/2/2016) mendatang.

Kepala Komunikas Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto kepada wartawan akhir pekan lalu mengatakan jika pertemuan itu akan berlangsung dalam pekan ini. "Akan dihadiri juga oleh Menpora dan Ketua Tim Ad Hoc. Sebelum pelaksanaan kongres FIFA rencananya. Belum tahu akan seperti apa hasilnya nanti, yang pasti semua keputusan ada di tangan Presiden," katanya.

Peluang di cabutnya sanksi ini sendiri hadir setelah mendengarkan hasil pertemuan Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar dengan para anggota exco FIFA yang berada di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) beberapa waktu lalu.

Menurut laporannya, para anggora exco FIFA tersebut memutuskan tidak akan membawa masalah Indonesia dalam pembahasan di Kongres FIFA mendatang. Mereka juga memutuskan akan mempertimbangkan pencabutan skorsing kepada Indonesia asalkan pemerintah mencabut sanksi pembekuan kepada PSSI yang federasi sepak bola Indonesia yang berafiliasi kepada FIFA.

Sesuai yang tertulis dalam rilis PSSI, jika pemerintah mau membebaskan pembekuan kepada PSSI hingga FIFA tidak akan memperpanjang sanksinya, maka AFC pun akan memberikan hadiah kepada Indonesia. Yakni sebagai tuan rumah Piala AFF (kejuaraan sepak bola se-Asia Tenggara) November mendatang. Hal tersebut diutarakan oleh anggota Dewan Eksekutif AFC, Mariano Aranetta.

Tapi konsekuensi lebih lanjut akan diberikan jika ternyata nantinya pemerintah tetap menolak untuk mencabut pembekuan PSSI. Wakil Presiden AFC Prince Abdullah sesuai rilis AFC menyatakan jika jika Agum dkk. tidak berhasil meyakinkan pemerintah, maka Indonesia bakal terkena sanksi lebih lama. Bahkan mungkin saja, dalam Kongres Biasa FIFA, 12 Mei mendatang, FIFA bisa meningkatkan hukuman tersebut.

Sementara itu, Senin (22/2/2016) Agum bertemu dengan Komisi X untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan exco FIFA di Kuala Lumpur tersebut. Pembahasannya terkait dengan perkembangan terkini status pembekuan PSSI dan risiko pembekuan PSSI terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games.

"Kesimpulan dari pertemuan di Kuala Lumpur itu adalah sepak bola Indonesia harus kembali berjalan. Selain itu, pembekuan PSSI juga harus dicabut sehingga ada cabang sepak bola dalam Asia Games 2018 mendatang. Itu saya bicarakan dengan Presiden OCA, Syekh Ahmad, dan dia mengatakan bahwa tanpa sepak bola sangat sulit Asia Games berjalan. Jadi dirinya sangat berharap sekali diselesaikan masalah sepak bola ini," kata Agum menegaskan.

Jokowi Kunci Pencabutan Sanksi terhadap PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Feb 2016 14:37:00 +0000

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberi sinyalemen untuk mencabut sanksi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun pencabutan itu masih menunggu Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Benua Amerika.

"Tadi saya dan Pak Agum Gumelar (Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI) sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal PSSI. Hasilnya menggembirakan karena semangat sudah sama, dan ada beberapa opsi yang akan disampaikan ke Pak Jokowi," ujar Imam di kantor Wakil Presiden, Rabu, 17 Februari 2016.

Pencabutan pembekuan PSSI oleh Presiden Joko Widodo secara otomatis akan membuat induk sepak bola dunia (FIFA) tak memperpanjang suspensinya terhadap sepak bola Indonesia. Tenggang waktu yang diberikan adalah sebelum kongres luar biasa FIFA di Swiss pada 26 Februari nanti.

Imam enggan mengungkapkan apa saja kesepakatan yang ia capai dengan Agum Gumelar di depan Jusuf Kalla. Bahkan ia berkata bahwa kesepakatan itu belum diikuti dengan niat mengirim perwakilan pemerintah ke komite ad hoc. Padahal, hal itu menjadi salah satu syarat FIFA agar sanksi tidak diteruskan.

Meski begitu, Imam mengatakan hasil pertemuan Agum Gumelar dengan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, sudah memberi sinyal positif perihal sepak bola Indonesia. Harapannya, dalam waktu dekat, kesepakatan itu sudah bisa diungkapkan. "Tinggal tunggu Pak Presiden saja."

Sementara itu, Agum Gumelar mengaku optimistis pencabutan pembekuan akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Apalagi, Presiden AFC Prince Abdullah sudah berniat tidak membawa masalah sepak bola Indonesia ke kongres luar biasa FIFA di Swiss nanti.

"Respons mereka positif saat saya bilang sudah ada kesepahaman dengan Kemenpora. Prince Abdullah sampai berkata ‘Alhamdulillah’ dan meminta segera ada realisasi. Ya, tinggal lapor Pak Jokowi saja," ujar Agum.

Agum pun menambahkan, jika pembekuan dicabut oleh Presiden Joko Widodo nanti, sebuah 'hadiah' dari AFC sudah menunggu. Mariano Aranetta dari Exco AFC, kata Agum, menjanjikan penyelenggaraan AFF Suzuki Cup berlangsung di Indonesia apabila masalah sepak bola Indonesia kelar.

"Jadi pertemuan saya dengan Kemenpora ini sudah menghasilkan sesuatu yang positif," ujar Agum mengakhiri.

Samsul Arif dan Purwaka Yudhi Tinggalkan Arema

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Feb 2016 08:30:00 +0000

Kabar mengejutkan datang dari tim Arema Cronus pasca melakoni pertandingan ujicoba melawan Madura United, Minggu (14/2) di stadion Kanjuruhan Malang. Dua pemain andalan tim Singo Edan resmi dinyatakan hengkang.

Mereka adalah Purwaka Yudhi dan Samsul Arif. Kabar ini relatif mengejutkan karena dua pemain ini terus mengikuti latihan Arema Cronus bahkan hingga proses pelatihan terpusat selesai. Namun gejala saat pertandingan menunjukkan hal itu. Purwaka Yudhi pada menit 60 digantikan oleh Ryuji Utomo. Saat digantikan ini, ia memberikan isyarat ke penonton ucapan terima kasih.

Sementara Samsul Arif yang baru masuk pada menit 82 seusai pertandingan justru menangis saat di depan Aremania yang ada tribun skor. Ia pun langsung memilih masuk ke ruang ganti lebih cepat. Bahkan saat pemain lain melakukan latihan lagi usai ujicoba, Purwaka dan Samsul sudah tak mengikuti lagi.

Pasca pertandingan, manajer tim Arema Cronus, Ruddy Widodo membenarkan bahwa Samsul Arif dan Purwaka Yudhi tak lagi bermain di Arema Cronus.

"Saya sebenarnya sejak hari Jumat sudah galau soal ini. Tapi memang sengaja kita simpan hal ini sampai waktu yang tepat untuk menyampaikan. Tapi tadi (ujicoba) baik Samsul dan Purwaka sudah menunjukkan tanda-tanda kalau sudah tak lagi di Arema," ucapnya kepada wartawan.

"Bahkan teman satu tim mungkin baru tahu hari ini (Minggu) kalau Samsul dan Purwaka tak lagi di Arema. Sebelumnya cuma saya, CEO dan kedua pemain itu saja yang tahu," imbuh Ruddy.

Pria berkacamata ini menjelaskan pihak manajemen sudah berusaha untuk tetap membujuk kedua pemain tetap bertahan namun akhirnya tak bisa menahan dan pemain memutuskan untuk tak lagi bersama Arema.

"Inilah era industri sepakbola, pemain bisa datang dan pergi. Selanjutnya mereka kemana, saya belum tahu," tandas Ruddy.

Hengkangnya kedua pemain tersebut membuat stok stoper semakin menipis. Hanya ada tiga pemain yaitu Kiko Insa, Hamka Hamzah dan Ryuji Utomo. Sementara untuk posisi Samsul Arif masih ada beberapa pemain lain yang bisa menggantikan seperti Dendi Santoso, Arif Suyono, Sunarto ataupun pemain baru Antoni Putro.

Menpora Pastikan Tidak Ada PSSI Baru

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 13 Feb 2016 19:35:00 +0000

Ketua Komite Ad-hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, mengungkapkan Menpora Imam Nahrawi tidak akan menginisiasi dibentuknya federasi baru pengganti PSSI. Hal itu dikatakan Agum, beberapa waktu lalu, usai bertemu dengan Menpora. Agum Gumelar sedikit lega dengan pernyataan Menpora tersebut.

"Menurut Menpora, pembentukan federasi baru bisa menyalahi sejarah. Tidak, tidak akan ada federasi baru," kata Agum Gumelar, sambil tersenyum. Dengan pernyataan langsung Menpora itu, Agum mengaku sedikit lega. Pasalnya rumor selama ini yang menyebutkan bakal muncul federasi baru, setelah PSSI dibekukan, terpatahkan dengan sendirinya.

Namun demikian Agum memastikan tidak akan lelah untuk mengajak pemerintah masuk ke dalam komite ad-hoc. Sebab, hanya dengan PSSI masuk ke dalam komite ad-hoc, maka FIFA bisa melihat respons positif dari pemerintah.

Dari situ AFC, seperti telah dijanjikan, akan mencoba berusaha untuk mengangkat skors FIFA terhadap Indonesia yang sekarang masih terjadi. Janji itu dilontarkan Mariano Araneta, Anggota Exco AFC sekaligus anggota Delegasi Bersama FIFA/AFC untuk Indonesia.

Saat hadir dalam rapat pertama komite ad-hoc, memang pernah menjanjikan temporary lifting. Artinya skors terhadap Indonesia bisa dicabut untuk sementara waktu, kendati Kemenpora belum mencabut SK Pembekuan terhadap PSSI.

DPR Berharap Pemerintah Akhiri Kisruh Dengan PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 12 Feb 2016 07:32:00 +0000

Pimpinan Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mendesak pemerintah secepatnya segera melakukan berbagai langkah progresif untuk mengakhiri kisruh sepakbola Indonesia agar bisa tampil pada Asian Games XVII di Indonesia tahun 2018.

"Kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah PSSI agar FIFA mencabut pembekuan PSSI dan sepakbola bisa ikut di Asian Games. Kalau tidak becus, buat apa sebagai tuan rumah Asian Games. Tidak lengkap dan kurang afdhal, Asian Games tanpa sepakbola," kata Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra di Senayan Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Sebelumnya desakan yang sama juga telah disampaikan politisi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) dari daerah pemilihan Jambi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Kemenpora, KONI dan Satlak Prima dengan agenda pemaparan penggunaan anggaran dan kegiatan persiapan Asian Games XVIII 2018 Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2016.

Lebih lanjut Sutan menyambut positif adanya pertemuan Ketua Komite Ad Hoc PSSI, Agum Gumelar dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi sebagai tindaklanjut surat yang dikirimkan oleh Ketua Ad-Hoc Reformasi PSSI kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami berharap secepatnya memperoleh kesamaan visi antara pemerintah dan tim Ad Hoc untuk kebangkitan dan reformasi tata kelola sepakbola kita agar tidak dijatuhi hukuman dari FIFA," katanya seraya berharap pemerintah secepatnya menyerahkan nama perwakilannya pada Komite Ad Hoc yang kinerjanya akan ditinjau oleh FIFA pada kongres Februari 2016 mendatang.

Berdasarkan hasil pertemuan Menpora dengan Presiden Dewan Kehormatan Komite Olimpiade Asia (OCA) Syeikh Ahmad Al Fahad Al Sabah yang juga anggota Komite Eksekutif FIFA, berharap agar kisruh sepak bola Indonesia segera berakhir.

Sebab jika sanksi FIFA belum dicabut saat penyelenggaraan Asian Games 2018 berlangsung, maka otomatis cabang olahraga sepakbola akan vakum.

"Sesuai harapan OCA, permasalahan sepakbola Indonesia harus bisa selesai satu tahun sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 agar Indonesia bisa mengirimkan atletnya," katanya.

Lucu Menpora Minta Susunan Tim Ad Hoc Diganti

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Feb 2016 15:50:00 +0000

Juru Bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan pemerintah tetap meminta adanya perubahan struktur keanggotaan dalam Tim Ad Hoc. Hal tersebut menjadi salah satu syarat jika Tim Ad Hoc mengharapkan hadirnya delegasi pemerintah di sana.

"Kami masih berharap pak Agum (Agum Gumelar, Ketua Tim Ad Hoc) mengerti keinginan kami,” ujar Gatot, di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Sebenarnya pemerintah sudah mengajukan persyaratan itu sejak akhir Januari 2016 pada FIFA. Namun, FIFA menolak permintaan pemerintah melalui surat yang dikirim pada 2 Februari 2016.

“Kami tahu diri. Tetapi setidaknya kami sudah berusaha agar struktur keanggotaan Tim Ad Hoc diubah,” kata dia.

Pemerintah menilai anggota Tim Ad Hoc yang diresmikan oleh FIFA tidak netral. Menurut Gatot, Tim Ad Hoc didominasi oleh pengurus dan mantan pengurus PSSI. Jika bergabung, pemerintah khawatir posisinya tersudutkan di tim tersebut.

Sementara itu Agum Gumelar masih mengusahakan agar pemerintah dapat bergabung dengan Tim Ad Hoc. Sebab kehadiran pemerintah dalam Tim Ad Hoc juga menjadi salah satu syarat agar sanksi FIFA pada Indonesia, yang berbuntut pada terhentinya kompetisi sepak bola Tanah Air, dicabut dalam kongres FIFA 26 Februari mendatang.

Bahkan ia mengklaim pemerintah akan segera bergabung dengan timnya. Ia mengaku telah menjalin visi dan misi dengan pemerintah agar sanksi FIFA pada PSSI, yang berujung pada terhentinya kompetisi, bisa segera dicabut.

"Saya rasa pemerintah akan segera gabung. Karena Tim Ad Hoc dan pemerintah sebenarnya punya visi dan misi yang sama," ujar Agum.

Jokowi Harus Cabut Pembekuan PSSI

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Feb 2016 11:47:00 +0000

Tidak jelasnya nasib sepakbola Indonesia merupakan buntut dari pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Hal itu berujung dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA untuk Indonesia.

Pengamat sepakbola Vennard Hutabarat mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi yang ada. Sebab sepakbola Indonesia tidak bisa berkiprah di event internasional, baik di tingkat klub maupun timnas. Hal itu juga berlaku untuk futsal.

"Kalau ngomongin banned dan lain-lain, saya sebenarnya dari sudut pandang saya sebagai orang olahraga kecewa juga ya," kata Veve, sapaan akrabnya, kepada Okezone.

PSSI dan Menpora menurutnya harus segera mencari jalan keluar daripada masing-masing ngotot dengan keinginannya. "PSSI dan pemerintah itu sudah seharusnya duduk sama-sama, enggak boleh mereka itu sama-sama gengsi-gengsian. Ini kan buat kepentingan bersama," tegasnya.

Satu langkah yang wajib dilakukan adalah pembekuan PSSI harus dicabut. Jika tidak dicabut, maka sanksi dari FIFA akan terus berlanjut.

"Tapi kalau pemerintah akhirnya terus bersikukuh mem-banned PSSI, sampai kapanpun kita akan di-banned oleh FIFA," cetus Veve.

Dalam upaya pencabutan pembekuan PSSI, harus ada pihak yang memberi jalan keluar. Presiden Joko Widodo pun dianggap sebagai kunci untuk polemik yang ada. "RI 1 yang harus menenangkan semua," ucapnya.

"Pak Jokowi yang harusnya berperan karena (pembekuan PSSI) ini kan perintah dari RI 1 kepada Menpora," jelas Veve.

Persib Bandung Siapkan Kontrak Jangka Panjang

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 06 Feb 2016 14:30:00 +0000

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat sedang mempersiapkan draf kontrak buat semua pemain, jajaran pelatih hingga ofisial tim. Kontrak kali ini akan diberikan dalam jangka satu tahun, tidak seperti sebelumnya berdurasi tiga bulan pada saat turnamen Piala Jenderal Sudirman.

Komisaris Utama PT PBB, Zainuri Hasyim mengatakan, kebijakan untuk mengontrak pemain selama satu musim penuh mengingat sudah adanya kepastian digelarnya Indonesia Super Copetition (ISC), April mendatang. Pihaknya pun akan segera melakukan penandatanganan, mengingat kontrak pemain yang ada sudah habis Februari ini.

"Karena sudah ada kepastian kompetisi ISC, kita akan kontrak seperti tahun-tahun lalu. Nanti pemain dikontrak jangka panjang," kata Zainuri, Jumat (5/2/2016).

Namun, berkaca pada pengalaman kompetisi musim lalu yang tiba-tiba berhenti akibat force majeur, pihaknya pun akan menambahkan beberapa klausul terkait hal itu. Bukan tanpa alasan, kondisi sepakbola Indonesia yang masih bisa berubah-ubah membuat manajemen lebih berhati-hati.

Termasuk, kemungkinan memberikan kontrak lebih dari setahun bagi beberapa pemain potensial. Manajemen masih mempertimbangkannya. Namun, pihaknya pun sedang bimbang, terlebih saat ini banyak pemain muda yang berkualitas yang tidak menutup kemungkinan diambil tim lain.

"Ada klausul seandainya ternyata kompetisi enggak ada. Tapi, kita berharap kompetisi berjalan lancar. Kita juga masih mendiskusikan mana yang kira-kira bagus dan dikontrak lebih dari satu tahun, supaya tidak kabur," ucapnya.

Konflik Sepak Bola Membuat Indonesia Terkucilkan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 06 Feb 2016 03:36:00 +0000

Konflik antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan Kemenpora yang tidak segera diselesaikan, dinilai makin 'mengaburkan' posisi Indonesia di mata dunia internasional. Keyakinan itu diutarakan pengamat sepakbola nasional, Anton Sanjoyo.

"Konflik sepak bola nasional ini membuat kita terkucil. Bahkan kita tidak tahu sekarang Indonesia berada di level berapa dunia," terangnya dalam diskusi 'Memaksimalkan Potensi Sepakbola Indonesia Menuju Era Sepak Bola Industri' yang dilaksanakan di Kemenpora, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurutnya, keterbatasan informasi tersebut dapat menjadi masalah karena Indonesia tidak dapat memetakan peringkatnya di antara negara-negara lain. "Bahkan, sekarang kedudukan sepak bola kita tidak jelas jika dibandingkan dengan Vietnam dan Timor Leste, yang dulu berada di bawah," imbuhnya.

Ironisnya lagi, Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang juga bakal menampilkan laga sepak bola, namun polemik ini mengancam keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut.

Oleh karena itu, Anton yang juga merupakan wartawan Kompas, melempar usulan kepada pemerintah serta PSSI untuk segera menuntaskan persoalan yang mewarnai organisasi. "Saat ini, seharusnya pemerintah dan PSSI sudah duduk bersama dan menyelesaikan konflik ini, demi sepak bola Indonesia," tegasnya. (*)

FIFA Menolak Keinginan Menpora RI

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 05 Feb 2016 09:19:00 +0000

FIFA akhirnya membalas surat dari Kemenpora, terkait keinginan merubah kerangka acuan Komite Ad-hoc Reformasi PSSI yang dikirimkan (28/01) lalu.

Namun dalam surat balasannya (02/02) FIFA menolak usulan tersebut dan menegaskan jika kerangka acuan yang telah di buat untuk Komite Ad-hoc Reformasi PSSI, sudah tak dapat diubah lagi.

“Kerangka acuan komite telah resmi disetujui oleh Komite Eksekutif FIFA pada rapat 2 dan 3 Desember 2015. Keputusan ini seperti kerangka acuan komite yang telah dikomunikasikan kepada anda dalam surat tertanggal 4 Desember 2015,” tulis surat FIFA, yang ditandatangani acting sekjen FIFA Markus Kattner itu kepada Menpora, Imam Nahrawi.

FIFA juga menganggap bahwa referensi hasil dari kunjungan tingkat tinggi gabungan FIFA dan AFC ke Indonesia pada 2 dan 3 November 2015 lalu, tidak dapat diubah lagi pada tahap ini. Lebih lanjut, dalam surat itu FIFA kembali mengajak Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Komite Ad-hoc Reformasi PSSI.

“Kami sangat berharap bahwa pemerintah anda sebagai pemangku kepentingan utama bergabung dengan komite, sebagai upaya untuk mengatasi tantangan sepakbola Indonesia dan menatap pencabutan suspensi PSSI dengan mencalonkan satu perwakilan di komite,” tegas FIFA.

Sementara itu, Ketua Komite Ad-hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar juga mengajak pemerintah untuk segera bergabung dalam komite yang dipimpinnya itu. Dia berharap perwakilan pemerintah bisa bergabung sebelum Kongres Luar Biasa FIFA pada 26 Februari nanti.

“Kalau seandainya tidak ada perubahan sampai KLB FIFA, ini akan di bahas dalam sidang Exco FIFA yang nantinya akan di bawa ke Kongres. Jika keputusannya ditetapkan di kongres itu, pencabutannya juga kembali harus melalui kongres, paling tidak satu tahun kemudian,” kata Agum, seperti dilansir Goal.com.

BOPI Mengemis ke Kemenpan RB

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Feb 2016 08:00:00 +0000

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menjadi salah satu dari 14 lembaga negara yang bakal dibubarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Yudi Chrisnandi.

Untuk itu, BOPI bersama Sesmenpora Alfitra Salamm, Kepala Biro Humas dan Hukum Amar Ahmad, Asdep Stadarisasi dan Infrastruktur Olahraga Samsudin dan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) mendatangi kantor Kemenpan RB di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ketua BOPI, Noor Aman, mengemis kepada Menpan RB agar rekomendasi pembubaran organisasinya dicabut. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya tidak ada kewenangan yang tumpang tindih. Ia juga menilai pihak sedang mengobrak-abrik PSSI karena banyak mafia.

"Tidak ada kewenangan tumpang tindih antara Kemenpora dengan BOPI, saat ini kami sedang 'berperang' dengan PSSI yang sarat dengan mafia," kata Noor seperti dilansir laman resmi Kemenpora.

Senada dengan Ketua BOPI, Ketua BSANK Anwar Rahman menilai pentingnya lembaganya untuk dipertahankan. "Kita punya ratusan cabang olahraga, ribuan sarana dan prasarana olahraga yang perlu di standarisasi sehingga perlu kerja keras dan orang orang yang profesional dan mandiri dan tidak bisa dilekatkan dengan unit yang ada di Kemenpora," ujarnya.

BOPI sendiri memang menjadi salah satu biang kerok kekisruhan persepakbolaan Indonesia. Bekerja sama dengan Menpora Imam Nahrawi, BOPI disebut-sebut menjadi penyebab dihentikannya kompetisi sepakbola di Tanah Air..

Beberapa pihak mendukung pembubaran BOPI yang tugasnya sudah melampaui batas. Bahkan, lembaga ini hanya menjadi alat kekuasaan Menpora yang ingin menyingkirkan Ketum PSSI yang sah La Nyalla Mattalitti.

(sumber : rimanews.com)

FIFA Berikan Waktu Tiga Tahun Pada Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 01 Feb 2016 07:04:00 +0000

FIFA memberikan waktu tiga tahun kepada Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan sepkbola dalam negeri, sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Kehormatan OCA Wei Jizhong dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Minggu (31/1).

Menurutnya, itu merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh FIFA, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

“Jika federasi sepak bola Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan itu dalam periode tersebut, maka FIFA akan memberikan pengecualian,” ucapnya. Jizhong belum menjelaskan, bila sampai batas waktu ditentukan permasalahan sepakbola Indonesia masih belum selesai.

Bukan mustahil FIFA tidak mencabut sanksi dan melarang kegiatan sepakbola dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. Lantas, apakah negara-negara yang kuat sepakbolanya mau tampil tanpa sepakbola? Nasib Indonesia sebagai tuan rumah pun nampaknya sulit diwujudkan.

Sebagaimana diketahui, mendekati waktu dua tahun lagi Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Indonesia masih menjalani sanksi FIFA. Sepakbola Indonesia dikucilkan, tak boleh berlaga secara internasional. Hal itu terjadi akibat kisruh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga yang menjatuhkan sanksi ‘membekukan’ PSSI menjelang Kongres Luar Biasa, April 2015 silam.

PERUBAHAN
Diikuti jatuhnya sanksi FIFA pada bulan Mei silam, akibat pemerintah terlalu mencampuri urusan organisasi sepakbola Indonesia. Namun Timnas U-23 masih diizinkan tampil di SEA Games 2015 Singpura. Sayangnya, gagal meraih medali sebagaimana diharapkan.

Persipura yang tengah berlaga di pentas internasional, terhenti akibat sanksi FIFA. Kompetisi tertinggi sepakbola profesional pun belum terwujud.Sepakbola Indonesia kini hanyalah turnamen demi turnamen alias ‘Tarkam’ berkelas nasional, tak ada pembinaan berjenjang.

Hadirnya utusan FIFA dan AFC hingga menemui Presiden Jokowi, belum menunjukkan perubahan. Pemerintah tak setuju keputusan membentuk tim reformasi dengan tidak mengirim utusan ke tim adhock yang ditunjuk FIFA. Banyak yang meyakini, kisruh ini merupakan akibat ‘perang politik’ yang melebar ke bidang olahraga. (awang)