PGRI Kota Sukabumi

Quo Vadis Sertifikasi Guru

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 21 Jan 2015 21:03:00 +0700

Pekan ini di dunia para guru lagi “gaduh” dengan masalah sertifikasi. “Ketidakadilan” yang dirasakan para guru terus menggema dan terjadi beragam diskusi. Kelemahan administrasi negera dalam meregulasi sertifikasi dan kedisiplinan para guru dalam memenuhi administrasi masih menjadi salah satu asbabnya. Petugas dinas pendidikan, tata usaha satuan pendidikan dan para guru belum “seirama” dalam memahami administrasi sertifikasi ini. Ketidakseiramaan ini menjadi peluang BPKP untuk mendalaminya dan menindaklanjutinya.

Info pengembalian atau hilangnya uang sertifikasi karena sakit beberapa hari, karena menjalankan ibadah (umroh dan haji), karena menjalankan tugas negara seperti jadi intruktur nasional (IN) bahkan karena kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. Aturan sertifikasi bagi para guru dirasakan masih ambigu dan dianggap para guru sangat tidak adil.

Pencairan yang berbeda waktu di setiap daerah kota/kabupaten menimbulkan kereshan kolektif para guru. Bahkan, realitas yang lebih menarik adalah ketika penulis mendapat pengaduan dari rekan-rekan guru PAI yang ada dilingkungan dinas pendidikan merasa dianaktirikan oleh Kemenag alasannya adalah karena guru-guru agama dari kemenag sudah cair duluan. Ini sebuah kegaduhan kolektif yang melebar pada rasa diskriminasi.

Dinas yang menangani kepentingan publik aparatur pendidik bidang pencairan sertifikasi tidaklah mudah, birokrasi yang ngejelimet dan iklim sertifikasi setengah hati dari pemerintah menambah runyam. Padahal bila kita menengok di negeri lain, sebut saja Finlandia. Di Finlandia pasangan guru yang punya anak (bayi) di berikan cuti selama 3 tahun. Suami istri tidak boleh bekerja selain membesarkan anaknya dan tetap dibayar oleh negara. Penghargaan yang tinggi terhadap kesejahteraan para guru di negera-negara lain sebagai faktor penting tumbuhnya negara mereka sebagai negara yang maju.

Bila di negara kita pelayanan pada gurunya_khususnya sertifikasi_ masih maju mundur, tarik ulur maka realitas pendidikanpun bisa maju mundur atau mundur perlahan. Quo Vadis (akan kemana) sebenarnya arah keinginan pemerintah ini. Mau mensejahterakan guru atau menebar kegelisahan pada para guru? Jangan main-main dengan para guru karena mereka setiap hari bersentuhan dengan para pewaris masa depan bangsa yakni peserta didik. Bila gurunya tidak stabil karena gonjang-ganjing sertifikasi maka pelayanan pada peserta didikpun akan instabil. Ini sangat berbahaya.

Negeri Israel, Belanda, Ingris, Prancis, Jepang dan Spanyol termasuk negeri yang memperlakukan guru sangat baik, padahal dalam memori kolektif psikologis bangsa Indonesia negara-negara tadi adalah negara kolonialis. Mereka mampu menjajah bangsa lain dan mampu menjadi negara kuat mungkin karena memperhatikan kesejahteraan para gurunya. Guru yang hebat dan sejahtera akan melahirkan generasi yang kuat dan hebat bahkan mampu “menjajah” bangsa lain.

Bila realitas di negara kita terus terjajah dalam ekonomi, budaya dan politik mungkin juga karena guru-guru di negeri kita masih “terjajah” secara birokrasi. Kurikulum yang poligamis (mendua), politisasi para guru di daerah, menteri pendidikan tidak pernah dari dari guru, sertifikasi setengah hati, macetnya kenaikan pangkat guru, polemik periodisasi kepala sekolah, masalah pemetaan dan pemerataan guru, rekruitmen guru dll. Ini menjadi permasalahan yang belum kunjung selesai. Kalaupun banyak hal yang belum selesai minimal satu permasalahan segera selesaikan yakni sertifikasi. Quo vadis sertifikasi guru? Tektek bengek (bahasa Jerman) berbagai hal berkenaan dengan sertifikasi segera selesaikan. DNK.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Pengurus PGRI Kota Sukabumi 2015 - 2020

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Jan 2015 21:15:00 +0700

PENGURUS PGRI KOTA SUKABUMI

MASA BAKTI XXI TAHUN 2015-2020

Sekretariat : Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp. (0266) 248544 Kota Sukabumi

A. DEWAN PENASEHAT

WALI KOTA SUKABUMI
WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd.
H.SANUSI HARJADIREDJA, M.Pd.
Drs. H. BENI HAERANI, MM.
DR. H. MULYONO, MM.

B. PENGURUS HARIAN

Ketua : DUDUNG KOSWARA, M.Pd.
Wakil Ketua 1 : H. SAEPURAHMAN UDUNG, M.Pd.
Wakil Ketua 2 : H. DANNY RUSTAMAN, S.Pd.Fis
Sekretaris : R. HISTATO DAYANTO KOBASAH, S.Pd.
Wakil Sekretaris: CACA DANUWIJAYA, S.S., M.Pd.
Bendahara : AGUS MULYADI, SE, S.Pd, MM.
Wakil Bendahara : Hj. NENI MULYANINGSIH, M.MPd.

C. SEKRETARIS BIDANG

Organisasi dan Kaderisasi : Drs. RULLI HAMDHANI
Pendidikan dan Pelatihan : AMIN HERWANSYAH, M.Si.
Penegakan Kode Etik : UTAN MIHARJA, S.Pd.
Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi : ENJEN ZAENAL MUTTAQIN, S.Pd., MM.
Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan : RUDI ZULKARNAEN, SE, MM.
Pembinaan Karier Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan : ECEP SURYAT, S.Pd., MM.
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Hj. GIMASWATI, M.Pd.
Kerjasama dan Pengembangan Usaha : UJANG MIFTAH, S.Pd.
Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan : MIPTAHUDIN, S.Pd.
Pemberdayaan Perempuan : MAESAROH, M.MPd.
Pengembangan Olah Raga, Seni dan Budaya : CICI TRIANA,S.Pd. dan LINDA HERLINA, M.Pd.
Pembinaan Mental dan Spiritual : HARUN SARBINI, S.Ag, M.Pd.
Komunikasi dan Informasi : SUDRAJAT, S.Pd.
Hubungan Antar Instansi : KUSMAYADI, S.Pd., MM.

Pentingnya Revitalisasi Peran PGRI Di Daerah

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 21:17:00 +0700

Kehadiran PGRI terutama ditingkat kota dan kabupaten pasca Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah akan semakin penting. Mengapa demikian? Karena dalam UURI No 32 Tahun 2014 ini terjadi pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan tinggi oleh pemerintah pusat, pendidikan menengah SMA, SMK dan SLB oleh pemerintah provinsi, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan non formal oleh pemerintah kota/kabupaten.
PGRI setingkat kota/kabupaten sebagai organisasi profesi guru memiliki tanggung jawab mengelola guru-guru sebagai anggota organisasi dari mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi yang ada di daerah. Padahal, dalam UURI No 32 Tahun 2014 dimensi pendidikan terbagi dalam tiga pengelolaan. Jadi dalam lingkup kota/kabupaten para tenaga pendidik “terpecah” dalam tiga pengelolaan, pusat (perguruan tinggi), provinsi (pendidikan menengah) dan daerah (pendidikan dasar).

Perbedaan pengelolaan tenaga pendidik ini besar atau kecil akan berpengaruh terhadap kinerja, karir, kesejahteraan dan psikologis para tenaga pendidik. Terutama ditingkat pendidikan menengah, tidak menutup kemungkinan seorang tenaga pendidik akan promosi atau rotasi menjadi tenaga pendidik atau kepala satuan pendidikan di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Ini sebuah konsekuensi logis dari pengelolaan pendidikan yang lebih luas di pemerintahan provinsi, hal seperti ini dahulu pernah terjadi saat pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah pra otonomi daerah.

Realitas permasalahan manajemen pengelolaan pendidikan di atas akan terkait juga dengan organisasi profesi guru, dalam hal ini PGRI. Kehadiran PGRI dalam entitas guru-guru di level pemerintah kota/kabupaten dapat berperan sebagai pemersatu pengobat kerinduan para guru dari semua level. PGRI harus menjadi rumah bersama semua elemen tenaga pendidik yang secara formal terspesifikasi dalam manajemen pengelolaan masing-masing pemerintahan. Bagi para guru PGRI dapat menjadi sebuah ruang ekspresi formal untuk membahas beragam permasalahan pendidikan di semua level. Mengumpulkan para tenaga pendidik dari semua level pendidikan adalah sebuah momen penting yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten namun PGRI dapat dengan mudah melakukan hal ini. Karena mau tidak mau UURI no 32 tahun 2014 akan menciptakan jarak formal antara semua tenaga pendidik di tiga level pengelolaan.

Setidaknya revitalisasi PGRI di daerah dapat dilakukan terhadap semua level tenaga pendidik dengan berorientasi pada beberapa hal , diantaranya adalah; 1) meningkatkan SDM para tenaga pendidik, 2) memberikan jaminan perlindungan hukum, 3) meningkatkan kesejahteraan, 4) memfasilitasi karir pendidik, 5) meningkatkan etos kerja kolektif pendidik, 6) meningkatkan kedaulatan pendidik, 7) meningkatkan kemitraan dengan elemen terkait bidang pendidikan dan 8) bersinergi dengan pemerintah daerah.
Semoga dengan diberlakukannya UURI No 32 Tahun 2014 dapat memberi berkah dan kemajuan duni pendidikan disemua level dan semoga organisasi profesi PGRI sebagai organisasi terbesar dan ada di semua tingkat kota/kabupaten dapat ambil bagian dalam memberikan layanan serta daya dukung terhadap kepentingan tenaga pendidik.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

PGRI Ideal Dibawah, “Ilegal” Diatas

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 21:13:00 +0700

Tidak ada ketua ranting di tingkat sekolah dari tenaga kependidikan dan tidak ada ketua pengurus cabang ditingkat kecamatan dari tenaga kependidikan, jadi ketua ranting atau ketua PC PGRI tidak ada yang dari tenaga kependidikan semua dari guru. Ini sudah menjelaskan kedaulatan PGRI di level bawah sudah sesuai UU No 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 13, bahwa organiasi guru didirikan oleh guru dan diurus (diketuai) oleh guru. Namun ditingkat atas (kota/kabupaten) ketua PGRI-nya banyak dari tenaga kependidikan. Ini realitas sesat pikir para anggota PGRI yang menyerahkan kedaulatan pada “orang lain”. PGRI berdaulat di ranting dan cabang tapi feodalis ditingkat atas (kota/kabupaten), nampak imunitasnya “jebol” oleh ekspansi cerdas birokrasi kependidikan.

Di beberapa kota/kabupaten ketua PGRI berasal dari pegawai tata usaha atau sebuat saja pegawai struktural dinas pendidikan mulai dari kasi, kabag bahkan ada kepala dinas pendidikan menjadi ketua PGRI. Ini realitas yang menggambarkan para guru anggota PGRI belum punya kedaulatan diri untuk mengurus dirinya sendiri. Para anggota PGRI masih bermental terjajah, inferior dan menyerahkan jamaahnya diurus oleh ketua yang bukan guru.

Tidaklah heran risiko yang muncul kemudian PGRI dijadikan kendaraan politik bahkan ada beberapa daerah ketua PGRI dan penasehat PGRI terjun dalam politik praktis. Bila ketuanya dari guru hal ini tidak akan terjadi karena guru dan organisasi PGRI non partisan. Ketika organiasi PGRI lebih berwajah alat politik dan alat karier seseorang maka dinamika penderitaan guru dibawah akan terabaikan karena mindsetnya cenderung keatas. Menyemir penguasa dan melupakan guru dibawah yang penuh “debu” permasalahan.
Ungkapan Kepala SMAN 3 Kota Sukabumi menyatakan manusia cenderung mudah mengganggukan kepala saat seorang penceramah menyampaikan tausyiah. Namun tidak mudah merenungkan apa yang telah disampaikan. Semua orang bisa menganggukan kepala namun tidak semua orang memilki kemampuan merenungkan/reflektif dari apa yang ada. Menurut penulis, ini bisa saja terjadi dikalangan para guru ketika ada “cermah” dari birokrat cepat mengangguk tanpa merenungkan secara mendalam. Begitupun dalam organisasi profesi, terkadang guru “mengangguk” saja ketika organisasi “diminta” oleh para birokrat sebagai ruang ekspresinya.

Kolumnis Hamdan Ramdhani dalam Koran Suara Merdeka menuliskan, mandulnya PGRI dalam memperjuangkan nasib anggotanya karena faktor kepemimpinan organisasi tersebut nakhodanya tidak berprofesi sebagai guru. Untuk membangun sebuah organisasi guru yang dapat dikelola secara profesional, diperlukan kesadaran dari para pengurus maupun anggota untuk segera kembali ke “khittah”- nya. Organisasi guru sebaiknya dikelola (dipimpin) oleh guru sehingga ruh gurunya dari atas sampai bawah akan mengental dan legitimet.

Guru SMAN 4 Kota Sukabumi M Khoirul Hadi mengatakan "Kalau PGRI tidak bisa memberi kontribusi terhadap kepentingan guru dan sebaliknya malah menjadikan guru sebagai asesoris, ya dari pada sakit hati lebih baik buat organisasi yang benar-benar independent.” Ini sebuah persepsi yang menjelaskan bahwa PGRI harus terus berbenah diri. Dalam bahasa guru SMPN 13 Kota Sukabumi Tjatja Danoewidjaja sebaiknya para guru harus, "Wawuh, wanoh jeung bogoh ka PGRI" Artinya para guru akan lebih kenal dan sayang pada PGRI bila diurus oleh belahan jiwanya.

Menyikapi realitas beragam permasalahan guru Mendikbud Anies Baswedan menyebut pendidikan Indonesia saat ini gawat darurat. Dalam Tujuh Elemen Ekosisitem Pendidikan untuk memperbaiki kondisi gawat darurat pendidikan Indonesia saat ini adalah pentingnya organiasi profesi guru yang suportif (elemen ke enam). Pentingnya organisasi profesi suportif versi Mendikbud Anies Baswedan tentu saja hanya bisa diharapkan bila organisasi profesi guru berdaulat dan berkualitas. Karena, hanya guru yang tahu dirinya, kutahu yang kumau.

Pesan terakhir dari penulis, walaupun PGRI diurus oleh guru belum tentu 100 persen lebih baik, namun setidaknya kita mengawali sebuah “perjalanan” organisasi profesi pada jalan yang seharusnya. Rumah mewah milik orang lain tidak lebih indah dan bermanfaat dari rumah sempit milik sendiri. Bila PGRI dipimpin oleh tenaga kependidikan maka PGRI masih “ngontrak” dan nomaden.
Sementara dalam peradaban manusia tidak ada peradaban manju bila nomaden. Orang taat itu baik namun tidak lebih baik dari orang waras. Kewarasan adalah sebuah eksplorasi kemerdekaan berpikir yang tak tersekat oleh hegemoni birokrasi. Guru adalah pejuang idealisme, bila guru sudah tidak idealis maka siapa yang bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Politisi? Birokrasi? Wallahualam.

PGRI Daulat Elite Atau Daulat Rumput?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 21:09:00 +0700

Konferensi PGRI tingkat kota/kabupaten adalah sebuah realitas demokratisasi yang menguji dinamika internal anggota PGRI. Apakah organisasi PGRI adalah organisasi dinamis, terbuka dan modern ataukah organisasi status quo? Dinamika organisasi dalam setiap konferensi lima tahun sekali diantaranya bertujuan untuk menentukan kepemimpinan yang baru agar organisasi terkelola lebih baik. Konferensi sangat seksi dan penuh “ikhtiar” dari semua pihak yang berkepentingan. Ini sebuah dinamika yang menjelaskan hidupnya organisasi. Bila organisasi hanya ada calon tunggal atau calon boneka, tanpa kompetisi sehat di internal maka organisasi PGRI dapat dipersepsi sebagai organisasi yang mati.

PGRI bukan milik walikota, bukan milik kepala dinas pendidikan dan pihak-pihak diluar guru. PGRI adalah milik anggota yakni para guru yang telah mendirikan organiasi ini sejak tahun 1912. Para walikota/bupati dan para kepala dinas pendidikan adalah dewan penasehat. Dewan penasehat adalah komunitas yang memiliki kedudukan tinggi dalam organisasi PGRI. Namun, tidak menjadi penentu apalagi menjadi perekayasa suksesi pengurus PGRI setiap lima tahun. Dewan penasehat adalah “dewa” bijak yang harus dan wajib melihat dinamika dan aspirasi rumput (anggota) sebagai modal memberi nasehat. Dewan penasehat yang bijak akan melihat trend rumput (anggota) dibanding melihat hal lainnya atau gejala yang berbau status quo.

Guru adalah komunitas merdeka sebelum negeri ini dimerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negeri ini hadir terlambat dibanding organisasi para guru. Guru dalam sejarahnya jauh lebih dahulu membentuk organisasi dibanding organisasi pemerintahan yang bernama NKRI. Konferensi PGRI di setiap kota/kabupaten, sebaiknya semua guru memiliki semangat yang sama dalam membangun organisasi PGRI lebih dinamis. PGRI adalah rumah bersama yang harus dipimpin oleh ketua hasil pilihan rumput (anggota) bukan hasil polarisasi pihak-pihak tertentu yang akan menggiring organisasi jadi milik orang-orang tertentu.

PGRI akan menjadi daulat elite bila anggotanya (mayoritas) hanya sekumpulan guru yang tak kuasa memberi kritik, aspirasi atau hanya taat pada “petuah” orang-orang tertentu yang cenderung menutup ruang dialogis. PGRI akan menjadi daulat elite bila kebijakan pengelolaannya dominan milik orang-orang tertentu. Padahal dalam AD/ART BAB V kedaulatan organisasi ada pada anggota dan kongres. Bila anggota organisasi tidak berdaulat dan peranannya terpinggirkan oleh sekelompok anggota tertentu maka ruh kedaulatannya akan mandul. Bila PGRI tidak berdaulat dan mandul maka marwahnya akan meredup.

PGRI akan menjadi daulat rumput bila anggotanya memiliki kemampuan untuk bersatu padu dalam membenahi organisasi dengan menghimpun semua potensi yang ada. Dimulai dari personalitas guru anggota, soliditas di ranting, berdaulat di pengurus cabang (PC) dan kuat di tingkat kota. Guru-guru hebat sebaiknya masuk di organisasi PGRI sehingga kaderisasi dan manajemen organisasi akan jauh lebih hidup. PGRI harus menjadi “gerbong” terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat sesuai visinya dalam bab VI AD/ART. Kekuatan sebuah organisasi bisa terlahir karena semua anggotanya memiliki potensi berorganisasi dan memiliki semangat belajar kolektif yang tinggi. Semua anggota sebenarnya memiliki beragam kemampuan yang dapat didedikasikan pada organisasinya. Tinggal sejauhmana manajemen dan kultur organisasi memberi stimulus atau ruang pada anggota yang memiliki beragam potensi.

Organisasi modern cenderung tidak bergantung mutlak pada pimpinan semata karena sistem yang dibangun oleh organisasi berjalan baik. Organisasi yang hebat dapat tumbuh berkembang walau pemimpinnya tak dapat hadir setiap hari. Siapapun pemimpinnya bila sistem dan kultur organisasinya sudah mapan tidak terlalu berpengaruh secara absolut. Pergantian pimpinan dalam organisasi adalah biasa maka yang harus luar biasa adalah kedaulatan rumput (anggota) yang memiliki beragam keberanian, kompetensi, loyalitas dan dedikasi pada pembelaan kaum guru. Pemimpin boneka hasil konspirasi daulat elit harus dihindari, sebaliknya pemimpin hasil pilihan rumput (anggota) harus ditumbuhkembangkan. Karena, boneka rumput akan lebih transformasional dibanding boneka status quo yang dimungkinkan lebih transaksional.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Metamorphosis Organisasi PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 21:04:00 +0700

Ketika para guru berjajar berpanas-panas mengikuti upacara dan para pejabat lainnya berteduh dipodium kehormatan, mereka senang-senang saja. Apalagi bila pejabat, gubernur, walikota yang ada didepannya pernah menjadi muridnya. Para guru akan bahagia dan bangga sekalipun kepanasan atau sedikit kehujanan. Guru adalah komunitas pendidik yang harus memiliki tingkat kebahagiaan, kerelaan dan rasa bangga akan kemajuan muridnya-muridnya (masyarakat) walaupun seumur hidup/sampai pensiun Ia tetap menjadi guru.
Guru harus terus mengembangkan diri sebagai aktor cerdas dan gesit dalam mendidik anak bangsa, bukan sebaliknya serba kedodoran dalam mengikuti dinamika percepatan zaman. Guru yang tak mau belajar bisa ketinggalan “kereta” bahkan ketinggalan “pesawat” di zaman serba cepat berubah ini. Guru wajib mengikuti “irama” zaman, termasuk pentingnya membangun   organisasi profesi yang kuat berdaulat, bermanfaat dan berderajat. Dalam organisasi profesi ini para guru harus merefleksi peran dan eksisitensinya.

Guru adalah social engginering bagi kehidupan publik yang dimulai dari peran formal di lembaga pendidikan dan non formal dimasyarakat. Apapun yang terjadi pada masyarakat kita hari ini, terkait erat dengan peran guru (baca: pendidikan). Guru adalah perekayasa sosial, budaya dan politik. Semua orang penting dinegeri ini dipastikan pernah mengenyam pendidikan dan ada kontribusi guru didalamnya. Sitiran pada para guru menyatakan, “Baik buruknya masyarakat di negeri ini tergantung gurunya”. Konsekuensi logisnya, baik buruknya guru juga tergantung karakter individu dan organisasi profesinya.   Berdirinya beragam organisasi profesi seperti PGRI, IGI, FSGI, SEGI, FGII adalah sebuah keniscayaan. Fungsi organisasi profesi guru diantaranya adalah media sharing ekperiences diantara sesama guru sehingga terbentuk komunitas pembelajar dewasa dalam satu profesi. Menyamakan persepsi, konsolidasi dan membangun spirit dedikasi pada anak negeri khususnya.

Keluarga besar para guru yang terhimpun dalam organisasi profesi PGRI khususnya harus makin bermanfaat bagi publik dan anggotanya. Persaingan sehat antara organisasi profesi guru menjadi realitas dinamis yang positif. Semua organisasi profesi guru memiliki keunggulan dan kekurangan. Hal yang paling banyak dikritik organisasi lain kepada PGRI adalah maraknya birokrat didalam tubuh PGRI sejak dulu. Ini menjadi sebuah dilematika internal PGRI. Kini PGRI pasca reformasi sudah berubah bentuk (bermetamorphosis) menjadi organisasi yang harus diurus oleh guru sendiri (Baca UUGD BAB I, pasal 1 ayat 13).
Organisasi profesi PGRI adalah organisasi yang secara historis terus bermetamorfosis. Organisasi ini awalnya tak dapat dipisahkan dengan para guru dan birokrat. Dalam perjalanannya mengalami beragam dinamika mulai dari permasalahan keanggotaan, kepengurusan, finansial dan fasilitas yang dimiliki. PGRI dipersepsi publik sudah tidak independen lagi karena didalamnya bukan murni beranggotakan guru. Bahkan tidak sedikit yang diurus oleh birokrat.

Menurut Ketua PGRI Kota Sukabumi DR (Cand) Sanusi Harjadireja mengapa dulu PGRI dikelola melibatkan banyak birokrat? Setidaknya ada tiga alasan historis strategis, mengapa dahulu PGRI membutuhkan eksistensi birokrat? Masuknya birokrat dalam tubuh PGRI adalah sebuah kebutuhan organisasi. Pertama, seorang birokrat yang memegang autoritas di PGRI akan mampu merekrut anggota sebanyak-banyaknya, kedua, birokrat cenderung memiliki   fasilitas (sarana) yang dapat dimanfaatkan untuk PGRI dan ketiga masalah sumber daya manusia dalam organisasi.
Guru yang identik dengan Oemar Bakri pada saat itu minus fasilitas, relasi dan SDM. Kehadiran birokrat menjadi pilihan pragmatis dilematis untuk membangun organisasi PGRI yang realitasnya tak memungkinkan cepat membesar tanpa “mereka”. “SDM” komunitas guru secara keseluruhan masih membutuhkan “bantuan” birokrat. Sosok birokrat pada saat itu (orla dan orba) menjadi alternatif membangun tumbuh kembangnya organisasi PGRI.

Kini menurut DR (Cand) Sanusi Harjadireja, PGRI sesuai hasil kongres PGRI yang ke XXI di Gelora Bung Karno, Jakarta, sudah harus dikembalikan pada pemiliknya, yakni para guru. Para birokrat dulu hanya “diminta tolong” untuk membantu membuat PGRI menjadi lebih besar dan kuat. Daya rekrut keanggotaan, fasilitas dan SDM birokrat menjadi kebutuhan organisasi profesi saat itu. Kini mayoritas guru sudah sarjana bahkan magister, kesejahteraan guru sudah cukup baik. Berdirinya organisasi PGRI dari guru oleh guru untuk guru sudah sangat memungkinkan.

Begitupun menurut Kadisdik Kota Sukabumi Dudi Fathul Jawad bahwa gairah dan ghiroh para guru harus terekspresikan dan terealisasikan dengan baik di organisasi PGRI. Dia menjelaskan metamorphosis organisasi PGRI berlangsung setidaknya dalam lima fase, pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa berkembangnya ideologi komunis (orla), masa dominasi partai tertentu (orba) dan kini masa reformasi. Kompetensi dan profesionalitas komunitas para guru harus terus ditumbuhkembangkan sebagai akuntabilitas terhadap bangsa dan negara.

Menurut penulis, sudah saatnya pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih “ramah” pada para guru agar tumbuh kapasitasnya, tumbuh kesejahteraannya, tumbuh manfaatnya dan bersinergi cantik dengan program pemerintah. Termasuk kehadiran para pemimpin (kepala daerah) dalam komunitas para guru dalam berbagai seremoni (besar atau kecil) adalah sebuah keharusan, karena ini miniatur simbiosis mutualisma antara guru dan pemerintah daerah.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Membangun PGRI Kota Dari Start Negatif

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 20:57:00 +0700

Saepurahman Udung Ketua PC PGRI Cikole menyatakan, “Membangun PGRI Kota Sukabumi hari ini bergerak dari start negatif karena citra PGRI Kota Sukabumi dalam pandangan guru pada umumnya cenderung negatif”. Selanjutnya Udung menjelaskan bahwa perjuangan PGRI kedepan akan sangat berat karena harus mengembalikan kepercayaan para anggota yang cenderung mayoritas apatis. Pernyataan Udung nampaknya menjelaskan realitas citra PGRI Kota selama ini.

Dalam analisa penulis ada beberapa hal yang menyebabkan citra PGRI Kota Sukabumi merosot dimata para anggota dan guru non anggota. Hal pertama yang menjadi dasar para guru kurang responsif terhadap PGRI adalah mengenai kepengurusan PGRI. Kepengurusan PGRI idealnya diisi oleh para guru bukan para birokrat/tenaga kependidikan. Ini tidak sesuai dengan UU No 14 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa organisasi profesi guru didirikan oleh para guru dan diurus oleh para guru. Sejak rejim orde baru ketidakhadiran guru dalam kepengurusan harian organiasi sudah mengemuka dan sampai saat ini mayoritas di beberapa daerah masih tetap demikian.

Hal inilah yang kemudian menjadi diskusi dan kegelisahan para guru, seolah rumah mereka diisi oleh “orang lain”. Bahkan, diantara latar belakang lahirnya organiasi profesi seperti IGI, FSGI, FGII, PGI diantaranya karena mereka merasa tak dapat mengekspresikan idealisme dan gagasan-gagasan cerdasnya tentang keguruan karena terbungkam oleh eksistensi birokrat yang ada di PGRI. Ketua PGRI dan para pengurusnya cenderung atasan mereka (baca; para guru) secara struktural dalam birokrasi pendidikan.

Satriawan Dosen UNJ menjelaskan bahwa organisasi guru (apapun bentuk dan namanya) mesti bukan tempat pelarian para tokoh, pejabat & mantan pejabat, politisi dan pensiunan untuk berorganisasi. Bukan pula tempat untuk penyucian dosa agar dilihat bermanfaat bagi masyarakat. Atau arena bagi mereka yang orientasinya ingin populer dan dikenal oleh publik. Organisasi profesi guru harus menyentuh urat nadi para pendidik di republik ini. Bukan lagi arena politis untuk menyiapkan seseorang menjadi kepala sekolah, kepala dinas pendidikan atau anggota legislatif. Pelibatan guru sampai pada tingkat grass root mutlak adanya, bukan sekedar menarik iuran-iuran wajib yang akhirnyapun dikorupsi. Organisasi guru adalah kumpulan para resi yang tak lagi bertapa di kahyangan, namun sudah turun ke dunia nyata untuk membereskan kerusakan moral anak bangsa.

Ungkapn dosen UNJ ini nampaknya menjelaskan tentang potret buram PGRI dalam tataran makro yang sebenarnya adalah realitas tak terbantahkan dalam organisasi PGRI di daerah. Organiasi PGRI menjadi tempat menghimpun kekuatan guru yang dapat dimanfaatkan para petualang untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan guru secara kolektif. Citra negatif ini menjadi melekat kuat dalam body PGRI dan menjadi beban tidak ringan untuk membangun PGRI yang lebih independen, non partisan dan bermanfaat pada anggotanya.

Kedua, PGRI Kota Sukabumi memiliki konflik internal pra dan pasca pemilukada 2013. Ketua PGRI Kota Sukabumi bersaing secara politik dengan wakil walikota Sukabumi dan dua-duanya adalah mantan guru SD yang jadi anggota PGRI. Ketika Ketua PGRI bersaing secara politik dengan dewan penasehat PGRI dalam pemilukada seolah-olah menjelaskan pada publik guru bahwa “orangtua” di PGRI sudah tak sejalan dan ini akan berpengaruh pada kedaulatan PGRI.

Perpecahan politik founding father PGRI antara Sanusi Harjadireja dengan Mulyona dilihat grass root adalah sebuah dua tarian politik mau tidak mau harus diikuti. Seolah-olah PGRI harus dipecah dua sesuai dengan idolanya masing-masing. Ini menjadi mendingan ketika salah satu dari mereka ada yang unggul menjadi orang nomor satu di Kota Sukabumi. Masalahnya adalah dua-duanya tersungkur dalam ombak politik yang tidak menguntungkan. Akhirnya dua jagoan dari guru terjuntai tanpa daya dan keluar dari autoritas kekuasaan.
Hal yang lebih menarik dari kedua tokoh besar ini adalah keterlibatannya dalam partai politik. Ini adalah hal manusiawi karena keduanya adalah orang besar yang pantas bermain dalam ranah politik. Masalahnya adalah PGRI bukan ranah politik melainkan ranah idealisme para guru yang jauh dari intrik dan ketidakjujuran. Anehnya Ketua PGRI Kota Sukabumi yang sampai saat ini menjabat adalah anggota partai politik. Dewan penasehat PGRI saat ini adalah anggota partai politik. Runyam sudah PGRI Kota Sukabumi. Padahal dalam AD/ART anggota PGRI bukan anggota partai politik dan tidak partisan.
Ketiga masalah transparansi keuangan. Masalah keuangan ini adalah masalah yang penting juga mengingat jumlahnya tidak sedikit, terutama keuangan pembangunan gedung. Dalam satu sekolah setingkat SMA para guru bisa menitifkan uang sejumlah rp. 50.000.000 an. Ini bukan jumlah yang sedikit, kali sekian sekolah. Sementara gedung yang dijanjikan belum ada realisasinya. Bagi anggota yang tidak mengerti tentang masalah sulitnya manajemen keuangan internal di tubuh PGRI akan mudah untuk suudhon.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Marwah Guru, Tergantung Kualitas Guru

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 20:13:00 +0700

Prof Dr Sunaryo Kartadinata menyatakan marwah guru menggambarkan kewibawaan dan harkat serta martabat guru yang seharusnya tidak bisa dihilangkan dengan teknologi canggih sekalipun. Marwah guru bagi Sunaryo terutama teruji pada saat proses pembelajaran di ruang kelas. Apakah seorang guru mendapat empati dan simpati dari peserta didiknya? Bila peserta didik lebih asyik dengan teman dan gagetnya saat di ruang kelas maka marwah guru berada dalam masalah.

Marwah guru hadir bukan karena sepeda kumbang berganti menjadi avanza dan “dahsyatnya” gerakan memulyakan guru oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan jargon “VIP-kan Guru-guru Kita”. Marwah guru berpulang pada performa guru itu sendiri. Performa guru sangat ditentukan oleh banyak hal yang melatar belakanginya. Bahan dasar gurunya sangat menentukan gaimana marwah guru dapat dibangun dengan baik atau sulit. Marwah guru adalah sebuah realitas ideal yang harus dihadirkan pada realitas kolektif guru-guru Indonesia. Korelasi marwah guru dengan pembangunan karakter bangsa akan sangat menentukan.
Mengembalikan marwah guru di era ketika guru bukan satu-satunya sumber belajar menjadi sangat sulit. Lebih sulit lagi ketika guru yang tampil di ruang kelas adalah guru-guru yang kuber (kurang bergaul), kudet (kurang update) kumel (kurang melihat kenyataan) dan kucel (kurang cerdas dan loyo). Guru yang kuber, kudet, kumel dan kucel bagi peserta didik saat ini sudah tidak dibutuhkan. Mereka (baca; peserta didik) saat ini membutuhkan guru-guru yang hebat dan serba memahami fenomena kekinian yang ada dalam dunia peserta didik.

Dalam analisa penulis setidaknya ada beberapa langkah untuk mengembalikan marwah guru atau mempertahankan harkat martabat guru, yang dimaksud adalah; pertama guru harus mencintai profesinya dan sangat bangga berada diruang kelas dan dimanapun saat bersama dengan peserta didiknya. Terutama kebanggaan berada di ruang kelas beserta peserta didik akan melahirkan mental belajar yang baik. Peserta didik akan dapat membedakan dengan mudah mana guru yang “gatel” di kelas dan guru yang nyaman dikelas.
Peserta didik akan dapat membedakan mana guru yang malas-malas di kelas dengan yang full semangat dikelas. Peserta didik adalah makhluk berperasaan yang dapat menangkap aura cinta kasih dan semangat gurunya. Ia adalah manusia yang butuh perhatian dan selalu memperhatikan bila gurunya menarik dan penuh semangat. Guru yang mampu memahami apa yang mereka inginkan dan mengetahui apa yang sedang mereka alami saat ini akan jauh lebih diterima.

Pembelajaran yang disampaikan di ruang kelas hendaknya menjadi media membangun kedekatan dengan para peserta didik. Penulis menganggap touch (sentuhan) bagi peserta didik lebih penting dari teaching (materi ajar) bagi peserta didik. Sentuh dulu secara personal dan klasikal peserta didik baru kemudian mengajarkan mata pelajaran. Ini sebenarnya tersambung dengan kompetensi utama guru yakni kompetensi pedagogik.

Komunikasi yang baik dalam ruang kelas adalah ketika semuanya saling mengenal dengan baik. Semuanya akrab, penuh kasih dan saling menghargai untuk sama-sama belajar. Guru dan siswa sebenarnya posisinya sama sebagai pribadi yang sedang belajar. Mungkin yang membedakan adalah guru sudah berusia dan dewasa, guru bangkunya di depan sendiri, guru lebih memiliki autoritas di kelas, guru adalah pekerjaan, guru adalah pemberi nilai, guru adalah menentukan kenaikan kelas dll.

Kedua guru harus lebih pembelajar dibanding peserta didik dan masyarakat. Bila guru hanya mempelajari materi ajar yang akan diberikan pada peserta didik maka guru akan banyak ketinggalan informasi. Selain kompetensi professional yang berkaitan dengan konten materi ajar yang harus disampaikan pada peserta didik guru harus memahami banyak hal. Memahamai sejumlah informasi mulai dari UUGD, Sisdiknas, KEGI, DKGI, LKBH, BOS, UU Perlindungan anak, UU Keterbukaan Informasi, Kode Etik Jurnalistik, NGO dll. sebagai pengetahuan yang melengkapi sosok guru yang disangkakan masyarakat serba tahu.
Guru yang pembelajar adalah guru yang mengerti pentingnya memahami hal-hal baru yang terus berkembang. Guru yang pembelajar adalah guru sejati karena Ia punya tanggungjawab moril sebagai manusia yang dianggap serba tahu. Ia punya tanggung jawab “membela” profesi guru terhadap tuntutan publik yang masih menganggap para guru sebagai nara sumber sosial. Kehadiran guru di masyarakat masih menjadi “perhitungan” dan para guru harus mempertanggung jawabkannya.

Ketiga guru harus terlibat membangun organisasi profesi yang baik. Organisasi profesi yang digeluti menjadi media kebersamaan membangun kekuatan profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang baik. Guru harus di-SWOT oleh guru-guru sendiri. Mengukur potensi para guru, kelemahan para guru, tantangan para guru dan bahkan peluang para guru dalam memahami tuntutan perubahan zaman. Men-SWOT eksistensi para guru tentu saja harus didasari objektifitas dimana guru harus terbebas dari kepentingan politik dan tidak taat buta pada birokrasi. Organisasi profesi harus independen dan diurus oleh guru-guru yang benar-benar memiliki kecintaan serta kebanggaan pada dunia keguruan.

Organisasi profesi adalah satu kekuatan pengembangan diri para guru plus “pertahanan” diri dari dinamika eksternal (baca: terutama politik) yang terkadang mencaplok komunitas guru sebagai komoditas politik. Guru bukan aktor ditataran politik praktis namun guru adalah informator tentang beragam dinamika sosial politik yang terus berkembang. Guru adalah “penerjemah” dari realitas sosial yang berkembang bila masyarakat menanyakan padanya.

Cinta profesi sepenuh hati, pembelajar sejati dan organisasi profesi yang baik akan meminimalisir “ambruknya” marwah guru dihadapan peserta didik dan msayarakat. Jangan sampai terjadi beragam kenakalan guru dalam bentuk penipuan, penggelapan, miras dan beragam hal buruk lainnya yang tak pantas dilakukan oleh guru. Sekali lagi, masyarakat memandang guru harus menjadi rujukan sosial dalam beragam hal, bukan sebaliknya. Intinya marwah guru ada di tangan para guru.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Sertifikasi, Nikmat Membawa Sengsara

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 20:04:00 +0700

Ungkapan sengsara membawa nikmat adalah sebuah ungkapan yang cukup populer bahkan ada sinetronnya. Namun, ungkapan nikmat membawa sengsara tidaklah populer padahal realitasnya ada. Nikmat membawa sengsara bisa terjadi pada siapapun bahkan ini dapat terjadi pada pendidik di negeri ini. Padahal pendidik idealnya menjadi contoh peserta didik dan contoh sosial dalam menjalani kehidupan. Pendidik harus sejahtera, bermartabat dan terlindungi dalam kehidupannya mengingat pendidik adalah penentu masa depan bangsa.

Bukankah   tunjangan sertifikasi bagi guru adalah sebuah nikmat? Bukanakah dengan adanya sertifikasi pinjaman ke bank bisa lebih besar? Bukankah ini sebuah fasilitas yang cukup nikmat? Namun tidak sedikit para guru yang menjadi sengsara gara-gara nikmat sertifikasi. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Awalnya manis karena mendapatkan tunjangan sertifikasi ujungnya sengsara.

Menurut Ketua PGRI Kota Sukabumi DR (Cand) Sanusi Harjadireja setidaknya dengan adanya sertifikasi para guru terbagi dalam dua polariasi gaya hidup. Pertama guru yang hidup sesuai dengan kebutuhan (terukur dan rasionable) dan yang kedua guru yang hidupnya berjalan sesuai keinginan, pengeluaran tidak terukur dan “terserang” gaya hidup konsumtif.

Menurut guru senior SMAN 1 Kota Sukabumi E. Komarudin, Ia mengatakan “ Dinas pendidikan harus selektif dalam memberikan rekomendasi terhadap para guru yang hendak meminjam uang pada bank.” Bagi E. Komarudin guru yang meminjam ke bank harus guru yang kondisi financial keluarganya sehat. Bila tidak sehat kemudian direkomendasi oleh petugas terkait dinas pendidikan sama artinya menyimpan “bom waktu”.   Mungkin bagi E. Komarudin, dinas pendidikan harus mengetahui peta guru-guru yang bermasalah kronis secara finansial selain masalah-masalah kompetensi profesional. Tidak menutup kemungkinan guru-guru yang finansialnya bermasalah akan berkinerja buruk dan mengganggu stabilitas internal satuan pendidikan tertentu.

Seharusnya guru mampu memanage keuangannya, tidak besar pasak daripada tiang. Guru yang tidak sejahtera karena tak mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik akan berdampak pada kinerja. Kinerja buruk karena gaji minus dapat terjadi pada seorang guru karena secara psikologis spiritnya dedikasinya akan melemah. Manusia normal, bekerja untuk mencari rezeki, bila rezeki dalam bentuk gaji sudah habis bahkan minus ditanggal gajian maka kinerja guru pasti buruk.

Di beberapa daerah sertifikasi mendorong tingkat perceraian pada keluarga guru. Ini menjelaskan adanya realitas “nikmat membawa sengsara”. Harusnya dengan adanya sertifikasi tingkat harmonisasi keluarga para guru semakin baik. Realitasnya terdapat kenaikan angka perceraian terutama gugat cerai dari pihak perempuan. Di beberapa daerah juga ada “ijonisasi” sertifikat pendidik. Ini sebuah realitas yang harus menjadi pemikiran bersama dan harus ada solusi cerdas yang terbangun dari kesadaran personal para guru dan “kesadaran” dari dinas pendidikan dalam meregulasi beragam hal.

Dalam Bulletin Al Mutsalaa (Vol. 14/04-2011) kolumnis Johan Wahyudi menuliskan, selama tahun 2010, tercatat 60.000 perkawinan dan 13.000 perceraian. Dari 80% angka perceraian tersebut adalah gugat cerai dari pihak istri. Para pelaku cerai gugat tersebut mayoritas adalah guru. Diduga karena kenaikan tunjangan sertifikasi guru. Mengapa banyak orang menginginkan perceraian, apalagi keinginan itu datang dari pihak istri dengan alasan telah memiliki penghasilan cukup berkat kenaikan tunjangan gaji? Ini realitas “ sertifikasi nikmat membawa sengsara”

Bahagia itu ukurannya tidak dimateri melainkan dihati. Hati yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Kecerdasan dalam mengelola rezeki dan volume rasa syukur   dalam hati menjadi bagian terpenting dalam menjalani kehidupan. Rezeki berlimpah bagi yang tak mampu mengelolanya akan berakhir sengsara. Sulitnya rezeki bagi pribadi yang penuh rasa syukur dan cerdas dalam mengelola rezeki tak terlalu menyengsarakan. Jadi intinya rezeki itu makhluk yang besar kecilnya menjadi nomor dua setelah kecerdasan dalam mengatur dan kuatnya rasa syukur.

Mari para guru bersyukur dengan adanya tunjangan sertifikasi dengan cara memange financial internal keluarga secara ketat. Safir Senduk seorang penasehat keuangan keluarga menyatakan “Menjadi kaya bergantung 100% pada apa yang Anda lakukan terhadap keuangan Anda, tidak selalu pada berapa gaji Anda.” Pendapat Senduk banyak benarnya mengingat banyak keluarga sederhana namun mampu mencetak sarjana bagi anak-anaknya. Tapi tidak sedikit keluarga kaya/sejahtera yang gagal dalam membangun generasi yang lebih baik. Hindari nikmat membawa sengsara karena tidak lebih baik dari sengsara membawa nikmat.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
Ketua PGRI Kota Sukabumi

Dunia Pendidikan Bukan Kapal Pesiar

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 19:56:00 +0700

Mungkin hanya di Indonesia sistem pendidikan menggunakan dua kurikulum yang berbeda dan ini tertuang dalam Permendikbud No 160 Tahun 2014, plus diberlakukan di tanggung waktu. Waktu menjelang pembagian raport semester ganjil menuju semester genap.   Pemerintah sepertinya menganggap dunia pendidikan adalah ibarat kapal induk yang besar maka diperlukan dua mesin turbo yakni mesin Kurtilas (K-13) dan mesin KTSP (K-06). Nampaknya, bagi Mendikbud Anies Baswedan mesin Kurtilas dan mesin KTSP adalah dua mesin yang tepat untuk menggerakan kapal induk pendidikan Indonesia saat ini.
Sebelumnya Mendikbud Anies Baswedan dihadapan seluruh kepala dinas pendidikan se Indonesia menjelaskan bahwa “Mengubah pendidikan itu seperti mengubah arah kapal tanker, bukan seperti mengubah arah speed boat.” Artinya, begitu sulit dan tidak semudah membalikan arah speed boat yang kecil dan lincah. Dibutuhkan upaya maksimal bersama semua elemen bangsa yang memiliki niat baik untuk membangun bangsa ini lebih maju. Realitas pendidikan Indonesia saat ini menurut Anies Baswedan berada dalam kondisi “gawat darurat”.

Dalam konsep Mendikbud Anies Baswedan ada 7 elemen ekosistem pendidikan yang harus ideal, yakni : 1) Sekolah kondusif, 2) Guru penyemangat, 3) Orangtua terlibat, 4) Warga peduli, 5) Industri suportif, 6) Organisasi profesi suportif dan 7) Pemerintah suportif. Ketujuh elemen ini menjadi hal yang sangat penting untuk mensuport gairah dinamika dunia pendidikan agar terus bertumbuh lebih kondusif. Keseriusan ketujuh elemen akan menetukan bagaimana pendidikan Indonesia kedepan, apakah masih gawat darurat atau sudah mapan?
Selanjutnya Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan setidaknya ada 7 jalan revolusi mental untuk memperbiki pendidikan Indonesia yakni : 1) Mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”, 2) Merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak, 3) Menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak, 4) Memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak, 5) Memberdayakan orangtua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak, 6) Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, 7) Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampinan pengawasan.

Dari tujuh elemen ekosistem pendidikan dan tujuh jalan revolusi mental nampaknya cukup menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia, namun bagaimana aplikasinya? Ini yang sulit dan membutuhkan dukungan semua pihak terutama pemerintah. Kenyataannya masyarakat dan para pekerja dunia pendidikan merasakan adanya gonjang-ganjing, terutama masalah kurikulum 2013. Datangnya mendadak, dianggap setengah matang, dihentikan bagi yang belum tiga semester dan dilanjutkan bagi yang sudah tiga semester menjalankan kurikulum 2013.

Permendikbud No 160 tahun 2014 meneguhkan bahwa pendidikan kita hari ini menggunakan dua kurikulum. Baru dalam sejarah NKRI ada dua kurikulum yang berlaku dalam kurun waktu yang sama. Realitas ini politis, pragmatis atau jalan tengah? Ini sebuah dinamika yang tak perlu sebenarnya karena menimbulkan “kegaduhan” dalam entitas pendidikan yang seharusnya sangat kondusif. Kita berharap dunia pendidikan dapat terhindar dari tertularnya kegaduhan-kegaduhan politik yang menggejala saat ini.
Cendikiawan Kota Sukabumi Asep Deni mengatakan “Dunia pendidikan adalah kapal perang, bukan kapal pesiar”. Konsekuensinya adalah semua orang yang terlibat dalam dimensi pendidikan terutama dalam birokrasi pendidikan harus selalu dalam keadan “siaga perang”.    Berleha-leha, santai, tidur dan banyak rekreasi hanya ada di kapal pesiar. Dalam kapal perang (baca: birokrasi pendidikan) semuanya harus siaga dan gerak cepat menangani berbagai hal urgen.

Kecepatan, kecekatan dan kualitas terbaik dalam melayani kepentingan dunia pendidikan harus menjadi tradisi birokrasi organisasi pendidikan. Hindari pelayanan yang lambat atau informasi serba mendadak dalam dunia pendidikan karena dunia pendidikan menurut Asep Deni adalah dunia perang yang sebenarnya.   Kegaduhan dan gonjang ganjing dalam internal kapal perang harus ditiadakan karena harus konsen pada persiapan perang. Semua birokrasi dan sistem yang ada dalam kapal perang harus sudah serba siap.
Dalam tataran makro (baca: pemerintah) terlihat ambigu dan kurang “dewasa” dalam mengelola sistem pendidikan kita. Melihat realitas ini setidaknya dinas pendidikan dalam tataran meso dan mikro harus bertindak cerdas, cepat, tepat dan tuntas dalam memberikan layanan informasi pendidikan. Stabilitas mental   komunitas tenaga pendidik dan kependidikan yang terkena dampak ambiguitas kebijakan dari pemerintah akan lebih terkondisikan bila birokrasi pendidikan di daerah tanggap .   Sekali lagi, karena dunia pendidikan adalah dunia kapal perang maka semuanya harus siaga 1, terutama birokrasi yang menangani pendidikan.

Dalam hal ini kecerdasan kadisdik di setiap daerah sangat menentukan untuk mensuport informasi   dinamika pendidikan pada para aparatur pendidikan dibawah. Bahkan, dinas pendidikan harus mengidentifikasi para aparatur berprestasi dan aparatur bermasalah. Reward, rotasi dan pemberhentian   harus menjadi   alternatif dalam membenahi aparatur pendidikan sesuai yang tertuang dalam aturan yang ada. Begitupun pemerintah pusat semoga tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai kapal pesiar yang menghamburkan trilyunan anggaran yang tidak tepat sasaran dan beraroma transaksional.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
Ketua PGRI Kota Sukabumi

Hari Guru Nasional, Hari Introsfeksi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 19:37:00 +0700

“Hari Guru datangi gurumu, cium tangannya dan tanya kabarnya. Banyak yang belum berubah kondisinya sementara kita (murid) sudah berubah luar biasa," ini ungkapan yang didengungkan Menbudikdasmen Anies Baswedan menjelang Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI yang jatuh pada 25 Nopember. Anies Baswedan menghendaki ada “demo” kolektif masyarakat dalam memuliakan para guru. Ia pernah mengatakan jangan main-main dengan dunia pendidikan dan jangan main-main dengan para guru.
Anies nampaknya cukup cerdas dalam memahami peran para guru. Ia paham bahwa tanpa guru tidak ada golongan terpelajar yang cerdas sekaliber Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Natsir, Agus Salim, Kihajar Dewantara dan ribuan tokoh pergerakan lainnya. Bahkan bukankah Bung Karno Presiden pertama RI adalah anak seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo yang bertugas di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali? Ini sebuah realitas tak terbantahkan bahwa para guru adalah “pemerdeka” bagi bangsa ini.

Namun, ditengah gerakan memuliakan guru yang digagas Anies Baswedan nampakanya para guru juga mesti introsfeksi secara serius. Sudah sejauh mana peran dan kontribusi guru-guru masa kini terhadap beragam elemen bangsa? DR. H. M. Entang praktisi pendidikan Universitas Pakuan Bogor menuliskan bahwa realitasnya masih ada, penegak hukum yang bersahabat dengan penjahat, wakil rakyat mengabaikan aspirasi konstituen, pejabat menindas rakyat, pedagang menipu konsumen, dokter memeras pasien, sarjana kehutanan menggunduli hutan, ahli perbankan membobol bank, ahli agama menodai kitab suci.
Bukankah beragam realitas anomali diatas berkaitan juga dengan peran guru? Adakah guru/dosen yang mengajarkan kebohongan? Adakah guru yang asal-asalan menjadi guru atau menjadi guru karena “kabawa palid”? Adakah guru PNS yang seumur hidup menjadi guru bahkan tak peduli dengan hari besar guru dan organisasi profesi guru? Benarkah ada guru yang seumur menjadi guru tak pernah ikut upacara hari senin dan hari guru? Adakah guru yang hanya berorientasi tunjangan sertifikasi dibanding dedikasi dan pengembangan diri? Apakah para guru mengidap gangguan solidaritas dan teralienasi dari idealisme keguruannya? Benarkah guru adalah komunitas yang susah diatur dan susah diam/tertib pada saat acara-acara penting? Jawabannya mungkin bisa ditanyakan pada peserta didik dan masyarakat.
Semoga spirit Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI tahun 2014 ini menjadi momen reintrosfeksi para guru dan juga pemerintah dalam menghargai para guru, terutama pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan para guru. Seorang kepala daerah harus sangat “akrab” dengan para guru. Ini kunci keberkahan dan perubahan. Guru yang dedikatif kompeten dengan kepala daerah yang apresiatif aspiratif proaktif akan membentuk iklim harmoni.

Ketua PGRI Kota Sukabumi DR (Cand) Sanusia Harjadireja mengatakan negeri ini sedang dilanda banyak masalah diantaranya masalah moralitas, solidaritas dan materialitas. Moral, kekompakan dan pemujaan materi menjadi trend kekinian yang cenderung mengabaikan idealitas berbangsa. Mari para guru untuk terus belajar, meningkatkan kekompakan, dedikasi dan mensykuri nikmat profesi yang diamanahkan negara.
All out mengabdi sebagai guru tidak akan rugi karena peserta didik akan merekamnya secara abadi. “Sertifikasi” peserta didik sebenarnya lebih “mensejahterakan” secara bathiniah dibanding sertifikasi pemerintah karena sertifikasi peserta didik terkoneksi dengan Tuhannya. Guru yang sehat itu penting tapi guru yang benar-benar “sehat” itu jauh lebih penting. Selamat Hari Guru Nasional.

Oleh : Dudung Koswara, M.Pd
(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Sambutan Ketua PGRI Kota Sukabumi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 18:50:00 +0700

Assalamuaaliakum Wr.Wb. Salam hangat sahabat-sahabat terbaik anggota PGRI Kota Sukabumi yang sangat saya banggakan.Kini kita harus bersatu dan seia sekata dalam mebenahi PGRI Kota Sukabumi agar lebih dipercaya dan bermanfaat.
Banyak hal yang harus kita benahi bersama mulai dari administrasi keanggotaan sampai penyelesaian gedung PGRI. Ini tugas kita bersama dan peluang ibadah bersama dalam melaksanakan amanah jamaah guru se-kota Sukabumi.Salam perubahan, tetap semangat dan siap mengabdi membela jamaah guru.

Dudung Koswara Ketua PGRI Kota Sukabumi 2015-2020

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jan 2015 13:25:00 +0700

Dudung Koswara,M.Pd, kandidat Doktor , guru terbaik SMAN 1 Kota Sukabumi telah resmi menjadi Ketua PGRI Kota Sukabumi periode 2015-2020. Acara Konferensi PGRI Kota Sukabumi diadakan di SMKN 1 pada hari Senin 12 Januari 2014. Dudung Koswara mengalahkan para pesaingnya diantaranya : Agus Indrayana, Harun Ar-Rasyid, Hasan Asyari, Endang S dan Cici. Dengan perolehan 96 suara maka Dudung Koswara menang telak dan berhak memimpin PGRI Kota Sukabumi 5 tahun kedepan.

"Langkah awal saya akan berkonsolidasi ke dalam internal organisasi untuk menghimpun segala kritik juga saran serta kelemahan PGRI selama ini dari para guru ". Ungkap Dudung Koswara.

Selamat Pak Dudung Koswara, semoga membawa PGRI Kota Sukabumi dan para guru akan menjadi lebih baik. Dan selamat bekerja !

Registrasi Anggota Baru PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 17 Jan 2015 22:24:00 +0700

Registrasi anggota baru PGRI saat ini dilakukan secara online melalui situs : http://anggota.pgri.or.id/keanggotaan.php .
Langkah-langkah :

Klik kotak yang bertuliskan " Registrasi Anggota Baru "
Nanti akan keluar form isian. Disini Anda harus mengisi kolom-kolom yang tersedia pada formulir dengan benar.

3. Jika Isian Anda benar, maka ceklist semua persetujuan yang di ajukan.
4. kemudian klik "Kirim"
5. Jika diterima oleh admin maka akan ada pemberitahuan seperti gambar berikut

6. Anda diberikan surat dari pusat secara otomatis dalam format pdf. Dan surat ini yang akan menjadi dasar mencetak kartu tanda anggota PGRI di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Selamat mencoba.

Sejarah Berdirinya PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 17 Jan 2015 20:56:00 +0700

Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV), Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh, mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka”.

Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 - seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :

Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan
Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Sumber : Wikipedia

Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kesundaan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 17 Jan 2015 20:09:00 +0700

Talk Show...Kang Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta sang Local Genius) dengan PGRI Kota Sukabumi dalam kajian "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kesundaan" di Aula SMAN 1 , hari Kamis tanggal 15 Januari 2015. Acara yang sangat berlangsung meriah di Aula SMANSA Kota Sukabumi yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah se-Kota Sukabumi juga semua pengurus PGRI Ranting Kota Sukabumi.

Mars PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 22:20:00 +0700

Mars PGRI (P. Endropranoto)

PGRI abadi tetap mempersatukan diri Dengan nama nan sentosa lahir negara kita
Wahai kaum guru semua bangunkan rakyat dari g’lita
Kita lah penyuluh bangsa pembimbing melangkah ke muka
Insyaflah ‘kan kewajiban kita mendidik mengajar p’tra putri
Kita lah pembangun jiwa pencipta kekuatan negara
PGRI abadi bernaung di bawah sang panji
Sinar surya nan merata anggotanya bersama
Insyaflah ‘kan kewajiban kita mendidikan mengajar p’tra putri
Kita lah pembangun jiwa pencipta kekuatan negara

AD/ART Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 22:06:00 +0700

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PGRI

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Didorong oleh keinginan luhur untuk berperanserta secara aktif menegakkan, mengamankan, mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru khususnya serta tenaga kependidikan pada umumnya, maka perlu dibentuk suatu organisasi. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta, telah didirikan satu organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI.

PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar1945.

PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membudayakan niiai-nilai luhur Pancasila. Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesionalnya dan kesejahteraan guru beserta keluarganya.

Untuk lengkapnya Anda membaca silahkan klik : AD/ART Persatuan Guru Republik Iindonesia (PGRI)

Arti dari Lambang PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 21:57:00 +0700

Arti Lambang PGRI, antara lain :

Bentuk : Cakra/Lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian terus-menerus.
Ukuran, corak, dan warna, Bidang : bagian pinggir Lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan kebernian bagi kepentingan rakyar. Warna putih dengan tulisan "Persatuan Guru Republik Indonesia" melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian dan kasih sayang. Panduan warna pinggir merah-putih melambangkan pengabdian kepada negara, bangsa dan tanah air Indonesia.
Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning : melambangkan fungsi guru (pada pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan perguruan tinggi) dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidik yang besar dan luhur.
Nyala Api dengan 5 sinar warna merah : melambangkan arti ideologo Pancasila dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa dan karya generasi.
Empat buku mengapit suluh : dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (simetris) dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan dan ahlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan tingi.
Warna dasar tengah hijau : melambangkan kemakmuran generasi.

Sumpah Guru Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 21:55:00 +0700

Sumpah Guru Indonesia

Demi Allah

Sebagai guru Indonesia saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya;
Bahwa saya akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia;
Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru;
Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, asyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan;
Bahwa saya akan menggunakan keharusan profesiaonal saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila;
Bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia;
Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional;
Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan;
Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia;
Bahwa saya akan menjalin kerja sama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru indonesia;
Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi teladan dalam perilaku bagi peserta didik dan masyarakat;
Bahwa saya akan menghormati; menaati dan mengamalkan kode etik guru Indonesia.

Saya ikrarkan sumpah/janji *) ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional.

Ikrar Guru Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 21:48:00 +0700

Ikrar Guru Indonesia

Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang Undang Dasar 1945.
Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.
Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan.

Visi dan Misi PGRI

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 21:45:00 +0700

VISI DAN MISI

Visi PGRI

Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat". PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.

Misi PGRI

Mewujudkan Cita-cita Proklamasi. PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu berusaha secarakonsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undangundang Dasar 1945.
Mensukseskan Pembangunan Nasional. PGRI bersamakomponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa khususnya dibidang pendidikan
Memajukan Pendidikan Nasional. PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system penddikan nasional, berusahaselalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepadaDepartemen Pendidikan Nasional.
Meningkatkan Profesionalitas Guru. PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehinggapembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapatdirealisasikan.
Meningkatkan Kesejahteraan Guru. Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik,ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, Ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, danterlindungi.

Dewan Kehormatan Guru Indonesia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 16 Jan 2015 21:42:00 +0700

DEWAN KEHORMATAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL KODE ETIK GURU INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.

(2) Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.

(3) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

(4) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

(5) Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(6) Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

(7) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.

(8) Penanganan dan pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia, adalah pedoman pokok dalam penanganan pelanggaran bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya terhadap etika guru yang telah ditetapkan.

Untuk lengkapnya silahkan Anda lihat tautan : Kode Etik Guru Indonesia

MOU PGRI - POLRI : Tentang Perlindungan Polri Terhadap Guru

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 23 Dec 2014 12:47:00 +0700

Perlindungan hukum dan profesi guru dijamin undang-undang. Pemerintah, aparat penegak hukum, seperti Polri, dan organisasi guru wajib mewujudkan perlindungan bagi guru Indonesia.“Posisi guru sering lemah ketika berhadapan dengan hukum. Kami mengharapkan perlakuan yang adil bagi guru. Pemahaman petugas kepolisian terhadap persoalan guru dan penyelesaian yang bijak juga perlu ditingkatkan,” tutur Sulistiyo.

Undang-Undang Perlindungan Anak

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 23 Dec 2014 12:45:00 +0700

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.