Situs Resmi Partai Demokrasi Pembaruan Jakarta Timur

PDP,Sang Fenomenal

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Sun, 14 Dec 2008 17:28:00 -0800

oleh : Oliver Ekacakra,Caleg DPRD DKI no 7 Dapil Jakarta Timur.
Salah satu hasil Rakernas IV Partai Demokrasi Pembaruan yang berakhir pada hari minggu tgl 7 Desember 2008,adalah mencalonkan Ir H.Laksamana Sukardi sebagai Capres dan H.Roy BB Janis,SH,MH sebagai Cawapres dalam Pemilu Pilpres tahun 2009. Keputusan ini merupakan sungguh di luar kebiasaan mainstream politik. Tapi PDP berani menembus sekat-sekat kepalsuan partai politik yang mengatasnamakan koalisi antar partai dengan alasan agar pemerintah terjalin efektif.Alih-alih rakyat sejahtera, malah kesejahteraan kekuasaan belaka. Padahal di balik itu adalah kompromi kepentingan yang ujung-ujungnya dagang sapi. Tentu duet Laks dan Roy merupakan keputusan politik atas dasar kepentingan yang lebih luas. Karena PDP ingin mengubah mainstream politik yang dimainkan para elite di negeri ini menuju paradigma politik yang bermartabat dan demokratis.

Jika dilihat dari perjalanan PDP dari awal dideklarasikan hingga saat ini,maka kita akan melihat suatu benang merah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa partai ini memiliki semangat, visi serta ‘obat’ untuk menyejahterakan bangsa. PDP juga mungkin akan ditakdirkan untuk memimpin bangsa lewat kemenangan dalam Pemilu 2009.

Kelahiran PDP pada akhir 2005,yang mengusung semangat pembaruan dengan memperkenalkan sistem kolektif kolegial dengan mendisain dua badan struktur organisasi di tiap tingkatan kepengurusan yakni Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian tersebut menggemparkan dunia perpolitikan nasional.Banyak para pengamat poltik dan elit politik meragukan jenis kepemimpinan kolektif akan berhasil dijalankan.

Seiring waktu berlalu, PDP dengan sistem kolektifnya terus mendapat perhatian masyarakat dan semakin dicintai. Partai – partai Politik yang berkuasa di Parlemen pun mulai terusik akan fenomena ini. Parpol yang berkuasa melalui Komisi III DPR menjerat Koordinator PKN PDP Ir H Laksamana Sukardi dengan pasal korupsi atas penjualan 2 kapal tanker VLCC. PDP tetap tegar dan bertahan menghadapi pendzoliman ini.

PDP di tengah-tengah badai yang menerpa semakin banyak mendapat simpati rakyat,PDP semakin besar dari hari ke hari.Sosok Laksamana Sukardi juga makin terlihat dan akrab bagi masyarakat. Masyarakat mulai melihat kepribadian Laks baik dari media tulis dan elektronik, maupun dari buku-buku yang ditulisnya.Hal ini terus mengokohkan Laks sebagai calon pemimpin yang mempunyai visi terhadap perubahan bangsa menuju kesejahteraan seluruh rakyat khususnya rakyat kecil. Pandangan masyarakat yang tadinya mendeskritkan Laksamana perlahan-lahan berubah 180 derajat.

Kasus VLCC semakin memeroleh kebenaran bahwa sosok Laksamana adalah sosok yang bersih dari korupsi.Jaksa yang begitu ngotot untuk menyeret Laks bahkan dicopot dari jabatannya akibat terlibat dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung.Mungkin hanya Laksamana Sukardi saja yang menghadapi kasus seperti ini.

Setelah diperiksa di KPK dan tidak ditemukan bukti, DPR meminta Kejaksaan Agung untuk menyeret beliau atas tuduhan korupsi penjualan VLCC. Hingga kebenaran terkuak,Kejagung tidak menemukan bukti-bukti bahwa Laks terlibat dalam usaha merugikan negara.Banyak kader yang meyakini bahwa “Tuhan tidak tidur”.Saya pribadi meyakini bahwa Laksamana Sukardi telah di ’baiat’ oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi sosok pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi. Jika dilihat dari Capres yang ada sekaranG,belum ada yang lolos dari ujian “bebas korupsi” dari KPK,DPR dan Kejagung seperti Laksamana Sukardi. Seharusnya Laks diberi penghargaan “Tokoh bebas Korupsi Award”.

Wapres Pendamping atau Pesaing?

Merupakan sebuah pemikiran yang spektakuler dari salah satu kader terbaik PDP, Roy BB Janis. Buku yang menguraikan sebuah teori yang menawarkan agar Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu Partai banyak dibicarakan oleh para pengamat politik maupun elit Partai.Pemikiran tersebut tidak akan lahir dari sembarang orang, akan tetapi hanya lahir dari kader yang menjiwai dan memiliki roh pembaruan.

Apalagi peta perpolitikan nasional saat ini lebih berpihak pada politik koalisi yang penuh dengan aroma dagang sapi. Para pengamat politik terbawa arus tersebut dan melupakan sebuah kelemahan dari sistem koalisi tersebut. Mengapa ? Karena mereka terjebak dengan situasi yang dimainkan para elite politik lama.

Roy dapat melihat kelemahan tersebut dari perjalanan bangsa ini.Presiden dan Wakil Presiden I Republik ini,Bung Karno dan Hatta bukan berasal dari Partai yang sama.Duet tersebut kurang dapat bersinergi dan akhirnya bung Hatta berhenti ditengah jalan.

Pada masa reformasi, duet pasangan Gus Dur – Megawati juga tidak mampu bersinergi dan menyebabkan kabinet berjalan dengan tidak efektif. Pasangan SBY-JK banyak menyajikan ketidaksinergisan mereka. Jika pasangan presiden dan wakilnya berasal dari partai yang berbeda, maka akan menyebabkan tersendat-sendatnya program pemerintahan yang akan dijalankan.Masyarakat akan dirugikan.Dan posisi wakil presiden akan menjadi pesaing presiden.

Pada masa Orde baru, Presiden dan wakilnya berasal dari satu partai. Fungsi wakil presiden pada saat itu tidak pernah menjadi pesaing dari Presiden,fungsinya kembali kepada habitat aslinya yaitu sebagai pendamping Presiden menjalankan pemerintahan.Sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif.

Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari satu Partai juga diterapkan di negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat yang baru saja memilih Presiden baru mereka, Barack Obama. Obama memilih wakilnya dari partai yang sama dengannya. Masa lima tahun merupakan masa yang singkat untuk memerintah, jika pasangan presiden dan wakil presiden berbeda Partai akan menghabiskan 1/2 periode pemerintahan ( 2,5 tahun) untuk beradaptasi satu sama lainnya.Akan tetapi jika pasangan satu partai, begitu dilantik langsung menjalankan program-progam kabinet dan merealisasikan janji – janji kampanye.

Duet Laks dan Roy Perkuat Posisi Pemerintahan

Akan merupakan pasangan yang serasi jika Laks terpilih menjadi Presiden dan Roy menjadi Wakil Presiden.Posisi wakil Presiden tidak lagi menjadi pesaing Presiden yang selalu mencari-cari peluang menjatuhkan Presiden,akan tetapi menjadi pendamping yang setia bagi Presiden menjalankan roda Pemerintahan dan bersama-sama mewujudkan janji-janji politik PDP, bukan lagi janji politik 2 orang saja.

Sehingga bagi masyarakat,lebih baik memilih pasangan ini daripada pasangan koalisi dikarenakan Capres dan Cawapres ini akan dengan sekuat tenaga menuntaskan program-program mereka sebaik-baiknya dan jalannya roda pemerintahan akan berjalan efektif.

Kabinet yang terbentuk ini akan lebih fokus dan berjuang sekuat tenaga untuk merealisasikan janji-janji politik selama masa periode pemerintahannya.Masa 5 tahun adalah masa yang sangat singkat untuk memerintah,

Keuntungan Bagi Masyarakat Jika Memilih Pasangan ini

Masyarakat tidak lagi bingung untuk mencari kambing hitam siapa yang salah jika pemerintahan ini gagal menjalankan janji-janji politiknya.Masyarakat tinggal menunggu Pemilu berikutnya dan menghukum partainya,dengan cara tidak lagi memilih Partai dan Calegnya di PEMILU 2014.

Akan tetapi jika pasangan ini berhasil mewujudkan janji-janjinya,maka masyarakat juga jangan lagi bingung mencari Partai idamannya,Capres- Cawapres idamannya. Masyarakat hanya tinggal menunggu pasangan Capres – Cawapres yang dicalonkan oleh PDP pada Pemilu berikutnya. Tentunya hal ini (Capres-Cawapres satu partai) sangat menguntungkan bagi rakyat,pasangan satu partai ini tidak merugikan rakyat malah menguntungkan bagi posisi tawar masyarakat didalam hak-hak politiknya.Rakyat tidak lagi menjadi kerbau yang dicocok hidungnya.Rakyat tidak lagi dipermainkan oleh manuver-manuver elit politik,demokrasi dikembalikan menjadi rakyat yang berkuasa.

Tugas Kader dan Simpatisan PDP

Sebagai kader dan simpatisan PDP berkewajiban untuk memberitakan dan mensosialisasikan pasangan ini,memberi pengertian atas kebenaran teori ini kepada masyarakat,mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan pembaruan ( renewal movement ) karena kita adalah agent of renewal ( agen pembaruan ).Gelorakan semangat ini demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Ekonomi Kerakyatan Implementasi Dari Pancasila

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Wed, 3 Dec 2008 17:59:00 -0800

*Oliver Ekacakra ST,Caleg DPRD Prop.DKI Jakarta no urut 7 Dapil Jakarta Timur.
(www.ekacakra.co.cc)
Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Bung Karno,menurut pemikiran saya merupakan jalan tengah antara ideologi sosialisme dan kapitalisme.Hal tersebut dijabarkan oleh bung Hatta di bidang ekonomi,Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.Ia sendiri,berdasarkan teori dualisme sosial-ekonomi antara sistem kapitalis dan sistem tradisional, berpendapat bahwa lembaga yang cocok untuk diterapkan pada perekonomian tradisional adalah koperasi.Dari sinilah agaknya asal usul gagasan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang ditulis oleh Bung Hatta,bahwa 'badan usaha bersama yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi'.Dalam persepsi Bung Hatta sendiri, koperasi adalah sebuah lembaga
perekonomian modern yang berkembang di Eropa Barat.Pada 1926, Bung Hatta,
ketika masih mahasiswa dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda,
pernah diutus bersama dengan rekan seperguruan tingginya di Universitas
Amsterdam, yang kemudian dikenal sebagai Dr Samsi, mengunjungi negara-negara
Skandinavia, dan sangat terkesan dengan perkembangan koperasi Denmark. Ia
melihat koperasi sebagai jalan tengah antara sistem kapitalisme dan
sosialisme walaupun koperasi Skandinavia dan Eropa Barat umumnya bekerja
dalam sistem pasar. Tujuan koperasi bukan untuk menghapuskan pasar,
melainkan untuk bisa mengendalikannya agar bisa memberikan manfaat bagi
orang kecil, seperti buruh, tani, pedagang, dan pengusaha kecil.
Asas kekeluargaan menurut keterangan Hatta, berasal dari Taman Siswa yang
menunjukkan hubungan guru-murid dan bukannya majikan-buruh dalam sistam
kapitalis. Asas kekeluargaan itu dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam
lembaga 'gotong-royong'. Dalam gotong-royong itu, nilai kolektif dan
solidaritas sangat tebal. Tapi, Bung Hatta ingin mentransformasikan lembaga
dan nilai tradisional ke dalam lembaga ekonomi modern yang bernama koperasi.
Dalam koperasi tersebut, di samping asas kolektivisme dan solidaritas,
terdapat pula nilai individualitas yang lebih rasional. Mengacu kepada teori
sosiologi modern, lembaga gotong-royong bekerja berdasarkan nilai
solidaritas organik, sedangkan dalam koperasi berlaku nilai solidaritas
fungsional.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Menurut Mardi Yatmi Hutomo (Staf Ahli pada Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan di Bappenas, dan staf pengajar Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.),Ada 4 (empat) alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru pembangunan ekonomi Indonesia. Keempat alasan, dimaksud adalah:
1. Karakteristik Indonesia
Pengalaman keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brazil, meniru konsep pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya, yang menerapkan konsep yang memberikan hasil yang berbeda. Dengan mengandalkan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, mengandalkan investasi dari luar negeri, memperkuat industri substitusi ekspor, selama dua sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan output nasional yang cukup tinggi dan memberikan lapangan kerja cukup luas bagi rakyat. Walaupun Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu dari delapan negara di Asia sebagai Asian Miracle atau negara Asia yang ajaib, karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup mantap selama tiga dasa warsa, tetapi ternyata sangat rentan dengan terjadinya supply shock. Krisis mata uang Bath di Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia dalam krisis ekonomi yang serius dan dalam waktu yang amat singkat, ekonomi Indonesia runtuh.
Fakta ini menunjukkan kepada kepada kita, bahwa konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan David Romer, teori pertumbuhan Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif kita.

2. Tuntutan Konstitusi
Walaupun rumusan konstitusi kita yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam (semacam ekonomi bandul jam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya); tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas . Ruh tata ekonomi usaha bersama uang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private atau sektor non pemerintah. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 dinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

3. Fakta Empirik
Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat yang sumber penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja.
Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

4. Kegagalan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama 32 tahun lebih, dilihat dari satu aspek memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Walaupun dalam periode tersebut, kita menghadapi 2 kali krisis ekonomi (yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak), tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih di atas 7 persen pertahun. Pendapatan perkapitan atau GDP perkapita juga meningkat tajam dari 60 US dolar pada tahun 1970 menjadi 1400 US dolar pada tahun 1995. Volume dan nilai eksport minyak dan non migas juga meningkat tajam. Tetapi pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin makin meningkat , kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan atar daerah makin lebar, jumlah dan ratio hutang dengan GDP juga meningkat tajam , dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat.
Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah kita dilaksanakan, program 8 jalur pemerataan telah kita canangkan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya bukan program penanggulangan kemiskinan, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan.

Jakarta Timur Semarak Menyambut Harlah PDP ke-3

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Wed, 3 Dec 2008 17:07:00 -0800

Harlah PDP ke-3 disambut dengan sukacita oleh kader-kader PDP Jakarta Timur,hal ini terlihat dari banyaknya bendera dan atribut Partai dijalan-jalan protokol.Ada juga baliho dari Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur,M.Syafril yang juga Caleg no.2 DPRD DKI Dapil Jakarta Timur.Baliho tersebut terpasang di 45 titik diseluruh Jakarta Timur.Juga tidak ketinggalan benderanya juga.
Dari pantauan redaksi,banyak juga bendera PDP berukuran besar yang bertuliskan Hj. Ellen Sukmawati SH,MKn yang merupakan Caleg no.1 DPR RI Dapil Jakarta Timur.
"Kita berharap PDP mampu menjaga eksistensinya didalam melakukan pembaruan Partai Politik,tetap bergerak bersama rakyat dan menjalankan ideologi Partai yang salah satunya adalah kebijakan pro - ekonomi kerakyatan",demikian ungkap Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST yang juga Caleg DPRD DKI no.7 Dapil Jakarta Timur ini mengingatkan.

Setelah Tiga Tahun, "Kemerdekaan" PDP Bertambah Satu Lagi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 1 Dec 2008 17:58:00 -0800

Syukuran HUT III dan Pembekalan calon legislatif PDP se-Indonesia berlangsung meriah, dihadiri seluruh pengurus dari 33 provinsi dan 400 lebih Caleg DPR-RI.
Acara tampak berlangsung hangat dan penuh syukur, terlebih dihadapan ratusan kolega pembaruan, Koordinator PKN PDP Ir. H. Laksamana Sukardi mendapat ucapan selamat atas “kemerdekaan”-nya dari segala tuduhan dalam kasus divestasi VLCC. Beberapa hari lalu, Kejaksaan mengeluarkan SP3 kasus politisasi hukum yang menimpanya.
Hari ini teriakan merdeka PDP saya tambah satu lagi, karena saya baru saja menikmati kemerdekaan dengan keluarnya SP3 dari Kejaksaan Agung. Saudara-saudara sekalian, ketika PDP berdiri, kita langsung mendapat masalah, kita dihambat oleh mereka yang takut dengan perubahan dan pembaruan. Hari ini, kita sudah merdeka dan tinggal 4 bulan lagi, kita sampai di garis finis. Mari kita capai garis itu dengan segenap tenaga dan pikiran yang kita punya,”ungkap Laks disambut teriakan meriah.
Acara dihadiri seluruh Pimpinan Kolektif Nasional, sesepuh seperti Mbah Madjid dan lainya. Juga dimeriahkan dengan tarian Ondel-ondel dan tarian selamat datang dari Papua. Setelah pembukaan, akan dilanjutkan dengan pembekalan caleg yang akan berlangsung hingga malam. (ma)

PDP buka Posko Kebakaran di Kramat Jati

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 1 Dec 2008 17:09:00 -0800

PDP Jakarta Timur membuka Posko di daerah kebakaran di Kec. Kramat Jati.Tanggal 23 November 2008,di RT 007/04 kelurahan Tengah Kec. Kramat Jati.Kebakaran tersebut menghanguskan sebanyak 114 rumah,dengan jumlah jiwa sekitar 391 jiwa.Dalam pada itu,Pengurus Pimpinan Kolektif Kota Jakarta Timur beserta PKKc Kramat Jati dan PKKl.Tengah langsung berinisiatif membuka Posko Bantuan dan menyalurkan berbagai kebutuhan bagi korban kebakaran.Bantuan langsung diserahkan oleh Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur, M.Syafril mewakili Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaruan.Turut mendampingi dari unsur pimpinan kolektif kota adalah Bendahara Plh Rr Suprapti Darsono BBA,Ketua Bidang Bencana dan Konflik Nurhayati Biki.Juga Koordinator PKKc Kramat Jati Aldrin Armstrong,Ketua Plh PKKc Kramat Jati Chandra Nesa dan puluhan kader PDP Kramat Jati.

Piala PDP Cup : Menyambut Harlah PDP ke-3

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Sun, 23 Nov 2008 23:24:00 -0800

Hari Sabtu tanggal 21 November 2008,Kelurahan Penggilingan Kec.Cakung dipenuhi oleh bendera PDP.Ternyata di kelurahan tersebut diadakan Kejuaraan Bulutangis menyambut harlah PDP ke-3.Kejuaraan Bulutangkis memperebutkan Piala PDP tersebut baru pertama kali diadakan di Cakung dan resmi dibuka oleh Ketua Plh PKK PDP Jaktim,M.Syafril.Sejak PDP berdiri,PDP telah bergerak bersama rakyat dan akan selalu bergerak bersama rakyat,ujar M.Syafril yang merupakan Caleg DPRD DKI Dapil III Jakarta Timur no urut 2 ini.Kesehatan merupakan hal yang sangat mahal harganya di jaman yang tidak menentu saat ini,untuk itulah maka kita perlu menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga.Dan PDP sangat concern terhadap masalah kesehatan masyarakat.Jika kami dipercaya untuk menjadi wakil rakyat,kami akan mengawal anggaran belanja daerah untuk perbaikan sarana kesehatan bagi warga DKI umumnya dan khususnya warga Jakarta Timur,demikian sambutan dari Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur.Turut hadir pada acara tersebut,Sekretaris Plh PKK Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST,Bendahara Plh PKK Jakarta Timur Rr. Suprapti Darsono BBA, Ketua Plh PKKc Cakung Sumardi dan jajarannya,Ketua bid. PAMPAL DKN Barisan Merah Putih yang merupakan sayap Partai Demokrasi Pembaruan,Fabbian Cornelis ST,Dewan Kota Jakarta Timur Sulio.

Suara Terbanyak Murni Kelemahan & Kelebihan

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 18 Nov 2008 22:53:00 -0800

Oliver Ekacakra,ST -Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur,DPP GAMKI,Caleg DPRD Prov. DKI no. 7 Dapil Jakarta Timur

Dalam temu caleg DPR & DPRD se-DKI hari Selasa,18 Nov'08 sebagian besar kolega pembaruan menyuarakan aspirasinya untuk sistem suara terbanyak murni dan tidak berdasarkan nomor urut atau terbatas,dan merekomendasikan kepada PKP untuk mengeluarkan surat keputusan tentang sistem yang digunakan pada Dapil DKI adalah suara terbanyak murni.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan daripada sistem ini.Adapun beberapa kelemahan jika menggunakan sistem suara terbanyak adalah :

1. penerapan sistem ini melanggar Undang-Undang Pemilu sehingga menimbulkan beberapa masalah baru antara lain; pertama;. Caleg nomor urut kecil dengan suara minim bisa saja menolak mengundurkan diri untuk digantikan oleh caleg yang mendapatkan suara terbanyak (namun tidak memenuhi 30 % BPP) dengan nomor urut dibawahnya. Meskipun mekanisme internal partai sudah melakukan proses hukum melalui perjanjian tertulis dan di notariskan, namun tetap akan terjadi ketidakpastian hukum ( legal uncertainty ).
Bila itu terjadi, maka kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi dari kesepakatan internal partai sehingga KPU bisa menganulir kesepakatan internal partai dengan sistem suara terbanyak itu. KPU tetap akan berpegang kepada UU Pemilu untuk menetapkan dan melantik anggota legislatif yang terpilih berdasarkan pemenuhan kuota 30 % atau kembali ke nomor urut.

2. Konflik hukum akan muncul bila caleg yang mendapatkan suara terbanyak menggugat KPU/KPUD karena tidak mengindahkan mekanisme internal partai. Proses gugatan hukum ini tentu saja akan memperlambat penetapan caleg terpilih dan mengganggu kinerja KPU/KPUD. Caleg dengan suara terbanyak juga bisa melakukan gugatan wanprestasi terhadap caleg terilih yang ditetapkan KPU dengan sistem nomor urut. Proses ini akan berlangsung lama bahkan hingga batas waktu yang diperebutkan berakhir.(http://radjanusantara.blogspot.com)

Kelebihan

1. lebih demokratis
Dipilihnya sistem suara terbanyak oleh beberapa parpol patut diberikan apresiasi karena telah menghembuskan angin segar bagi demokrasi kita. Selama ini sistem nomor urut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena terpilihnya caleg berdasarkan nomor urut dan bukan berdasarkan suara yang diperolehnya. Dalam kata lain seorang caleg ditetapkan menjadi anggota legislatif adalah berasal dari kedekatannya dengan partai ketimbang kedekatan dengan masyarakat/ konstituennya. Hal ini biasanya akan menimbulkan split loyalty didalam internal partai dimana kader partai yang duduk di legislatif cenderung sangat loyal kepada pengurus parpol ketimbang pemilih yang menjadi konstituennya demi untuk mendapatkan nomor urut yang kecil dalam pemilu legislatif berikutnya..(http://radjanusantara.blogspot.com)

2.Strategi Pemenangan PDP.
Jika PDP DKI Jakarta menerapkan sistem suara terbanyak murni,maka hal ini merupakan sebuah strategi politik yang jitu. Seperti kita ketahui bersama,ada 38 Parpol yang akan bertarung merebut suara untuk kursi di DPR RI maupun DPRD Tk.I,jika PDP menerapkan sistem suara terbanyak murni ( tanpa nomor urut )hal ini sama saja dengan meningkatkan semangat kader-kader yang terpilih jadi caleg menjadi berkobar-kobar.Bayangkan saja 14 caleg DPRD TK I Dapil Jakarta Timur,semuanya merupakan calon jadi.Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik diantara koleganya sesama kader Pembaruan.Dan keuntungan bagi Partai adalah target pencapaian suara Nasional PDP sebesar 16 % akan semakin realistis untuk diwujudkan.

3.Sesuai dengan Jatidiri Partai Demokrasi Pembaruan.
Jika ditilik dari jatidiri PDP yang menganut sistem kolektif kolegial sudah barang tentu harus menganut sistem suara terbanyak murni.Pembaruan yang kita usung merupakan karakter kader yang ingin melakukan pembaruan pada Parpol,sedangkan pencalegan merupakan produk dari Parpol.Bagaimana mungkin PDP sebagai partai yang ingin mereformasi DPR tidak menerapkan sistem suara terbanyak murni ? tentunya kita tidak ingin dicap sebagai Partai Gombal bukan ?

4. Mencitrakan PDP sebagai partai modern yang demokratis.
Secara tidak langsung, PDP berhasil melakukan proses demokratisasi di internal Partai.Dan akan membawa dampak yang positif bagi sosialisasi PDP di tengah-tengah masyarakat.Yang akan membawa rasa percaya masyarakat untuk memberikan suaranya pada PDP.

Bagaimanapun juga sistem suara terbanyak sangat sesuai dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu, untuk menghindari rumitnya konflik suara terbanyak ini dikemudian hari maka parpol, DPR dan pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan amandemen terbatas UU Pemilu. Proses amandemen ini bila disepakati tidak akan menghabiskan waktu yang panjang karena hanya menyangkut pasal 214 antara lain dengan menambahkan klausul untuk mengakomodir mekanisme internal partai dalam menentukan caleg terpilih. Bila ini tidak dilakukan maka KPU/KPUD, parpol akan disibukkan oleh gugatan hukum caleg yang terjadi di seantero Indonesia.

Akan tetapi,jika hal diatas dapat diantisipasi dengan keseriusan Partai Politik dalam menjalankan proses demokrasi yang berlangsung dalam partai.Partai Demokrasi Pembaruan yang menganut sistem kolektif kolegial,mampu mengawal aturan dan perjanjian tertulis yang diberlakukan oleh internal Partai.Sehingga bagi PDP tidak akan menjadi persoalan serius didalam melaksanakan Sistem suara terbanyak murni tersebut.

Temu Kader & Temu Caleg se- Jakarta Timur

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 17 Nov 2008 19:57:00 -0800

Rapat pleno PKK PDP Jakarta Timur memutuskan untuk mengadakan acara Temu Kader dan Caleg se - Jakarta Timur,hal ini sesuai dengan agenda kerja kita dalam menghadapi PEMILU 2009 yang akan datang.Panitia Acara dipegang oleh kader Pengurus Kecamatan hal ini dilakukan sebagai salah satu proses kaderisasi kepemimpinan dan terpilih sebagai Ketua Panitia adalah Gatot Nur Dayat,Ketua Plh PKKc Makasar,ujar Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur M.Syafril,yang juga Caleg DPRD Tk.I no urut 2 Dapil DKI III Jakarta Timur ini.
Beliau melanjutkan,selama 1 bulan ini PDP secara Nasional sedang berkonsentrasi terhadap proses pencalegan hingga DCT diumumkan oleh KPU maupun KPUD.Hal ini juga dialami oleh seluruh Parpol yang ikut Pemilu 2009,jadi selama 1 bulan proses pencalegan ini kami manfaatkan untuk melakukan refreshing dari aktivitas partai selama ini.Waktu untuk keluarga yang selama ini dialihkan menjadi waktu untuk kegiatan partai,dikembalikan seperti semula.Banyak kader partai memanfaatkan kesempatan ini untuk full attention kepada keluarga.
Hal ini juga dimanfaatkan oleh Sekretaris Plh PKK Jakarta Timur,Oliver Ekacakra ST,Caleg DPRD Tk. I no urut 7 Dapil DKI III Jakarta Timur untuk memanjakan sang buah hati yang baru berumur 2 tahun. Semenjak anak saya lahir,waktu saya banyak tersita antara pekerjaan kantor dan partai.Pernah saya menangis pada saat anak saya berumur
1 tahun tidak mengenal saya, kalau saya gendong dia menjerit ketakutan seakan-akan saya ini orang asing,kenangnya.
Rata-rata pengurus PDP di Jakarta Timur adalah karyawan dan pekerja,jadi kami memanfaatkan waktu yang tersedia setiap hari yang seharusnya untuk keluarga menjadi waktu buat Partai.Aktivitas PDP di Jakarta Timur sangat intens terhadap kerja-kerja sosial dan sukses PDP menjadi Peserta PEMILU 2009,ujarnya.
Dengan acara Temu kader dan Caleg ini, maka kerja-kerja sosial dan politik PDP Jakarta Timur kembali dikumandangkan.Mesin Politik kembali dihidupkan,semua waktu,pemikiran,dana dan tenaga dikerahkan.
Wahai kolega-kolega PEMBARUAN,Rakyat merindukanmu..
Yang Telah Bekerja Yang Mendapat,Bukan Yang Baru Bekerja

PDP Cakung adakan Kerja Bakti

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 17 Nov 2008 18:47:00 -0800

Segenap kader PKKc Cakung siap mensukseskan kerja bakti yang akan dilakukan di kel. Penggilingan,demikian ujar Koordinator PKKC Cakung Mukhlis.Disela - sela rapat Pleno PKKc Cakung.Lebih lanjut beliau mengatakan kerja bakti yang diadakan tanggal l6 November 2008 merupakan kerja bakti yang diprakarsai oleh Kelurahan Penggilingan.Acara tersebut bertujuan guna merebut kembali Piala adipura yang terlepas dari Jakarta Timur.Sumardi,Ketua Plh PKKc Cakung mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada pengurus PKKL Penggilingan untuk berperan aktif mensukseskan acara tersebut.
Rapat Pleno dihadiri juga oleh unsur PKK Jakarta Timur,antara lain Ketua Plh PKK Jakarta Timur M.Syafril,Sekretaris Plh Oliver Ekacakra ST,Bendahara Plh Suprapti Darsono,BBA.Ketua Panitia Temu Kader dan Temu Caleg,Gatot Nur Dayat,Ketua Plh PKKc Cipayung H.Mansyur.
Hendaknya seluruh kader-kader PDP Jakarta Timur ikut mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah kota Jakarta Timur,dikarenakan PDP saat ini telah syah menjadi salah satu bagian dari partai politik yang diakui oleh pemerintah.Dan kita wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada kita,imbuh Ketua Plh PKK Jakarta Timur,M.Syafril yang juga Caleg DPRD Tk.I Dapil III Jakarta Timur no urut 2.
M.Syafril juga mengajak kader-kader PKKc Cakung untuk senantiasa melakukan kerja-kerja sosial di lingkungan masyarakat.
Marilah kita pahami bersama bahwa PDP Jakarta Timur telah banyak melakukan kerja-kerja sosial selama ini,dan kerja kita ini tidak hanya pada saat musim caleg.Akan tetapi sebelum,pada saat dan setelah Pemilu ini kita akan terus bergerak bersama rakyat serunya.
Pada saat yang sama,Oliver Ekacakra Sekretaris PKK Jakarta Timur,mengatakan agar kader-kader PKKc Cakung jangan mau disesatkan oleh isu-isu yang seakan-akan ingin membesarkan PDP akan tetapi pola dan gerakannya justru menghancurkan PDP itu sendiri."Teman-teman tersebut mungkin tidak sadar bahwa tujuan mereka justru menghancurkan PDP di Jakarta Timur."imbuhnya,disaat disinggung mengenai gerakan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan kader yang telah berjasa di Jaktim.
"Jangan karena kepentingan pribadi,seluruh program dan persiapan yang telah dicanangkan PKK PDP Jakarta Timur hancur begitu saja,saya heran melihat tingkah oknum tersebut biasanya gerakan ini timbul dikarenakan rasa sakit hati terhadap proses pencalegan,tapi ini apa yang mau diributkan,ketua plh pkk saja di nomor urut 2,sekretaris di nomor 7,koordinator pkk di nomor 5,ketua okk di nomor 11 saya di nomor 4 kami saja tidak pernah ingin menghancurkan PDP di Jakarta Timur,"ujar Bendahara PKK,Suprapti Darsono,BBA sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Lembaga Sensor Film Harus Dipertahankan

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 29 Apr 2008 22:11:00 -0700

Oleh Hardo Sukoyo*

Pengembalian piala Citra pasca Festival Film Indonesia (FFI) 2006 oleh komunitas yang menyebut sebagai Masyarakat Perfilman Indonesia (MPI) kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, lebih setahun lalu (Selasa, 9 Januari 2007) itu, ternyata sebagai jalan masuk untuk melakukan berbagai tuntutan yang lebih serius.
Selain menginginkan penyelenggaraan FFI dihentikan untuk sementara, MPI juga menuntut pencabutan UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman, pembubaran lembaga-lembaga perfilman dan perubahan fungsi Lembaga Sensor Film (LSF) menjadi lembaga klasifikasi film.
Setidaknya kepada Mahkamah Konstitusi, pribadi-pribadi yang mewakili MPI, memohon ketentuan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya soal penyensoran film dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena melanggar Pasal 28 C Ayat 1 dan Pasal 28 F.
Sidang perkara pertama pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, itu telah berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
9 Januari 2008 lalu. Tentu saja keinginan MPI, khususnya dalam hal sensor film dan LSF tersebut, memunculkan sikap pro dan kontra.
Dipertahankan
Terlepas adanya pro dan kontra itu, bagi penulis, dijaman kebebasan informasi dan dalam alam reformasi sekarang ini pun, keberadaan sensor film dan LSF harus dipertahankan guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Apalagi bila mengingat LSF dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1994 tanggal 3 Maret 1994, sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.
Dalam penjelasan mengenai sensor film, PP No. 7 Tahun 1994 ditegaskan, tujuan sensor film di antaranya adalah, melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan/atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.
Penyensoran film dapat mengakibatkan sebuah karya film diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu atau ditolak seluruhnya untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukan atau ditayangkan. Semua kegiatan penyensoran tersebut sesuai dengan peraturan perfilman yang ada dan dilakukan oleh LSF.
Berbagai Protes
Pada kenyataannya berbagai protes masyarakat serta diskusi tentang pengaruh negatif pertunjukan film maupun tayangan televisi terhadap pemirsa, telah banyak digelar oleh berbagai lembaga. Hasilnya? Tayangan yang lebih memiliki potensi memicu lahirnya dampak negatif bagi masyarakat pemirsa maupun bagi pembentukan watak anak didik tidak surut, malahan grafiknya semakin menanjak.
Dalam perjalanan waktu, fakta objektif tayangan televisi bertema kekerasan, misteri atau tayangan yang menumpulkan logika semakin marak dan mewabah saja sekarang ini. Padahal jelas-jelas ada lembaga penapis film, yakni LSF. Bisa dibayangkan seandainya saja di Indonesia tidak ada LSF, apa yang akan terjadi? Dapat diduga dengan pasti, akan bermunculan berbagai “LSF Jalanan”.
Masih hangat dalam ingatan kita, di akhir Agustus 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemimpin Pondok Pesaantren Daarul Tauhid, Bandung, K.H. Abdullah Gymnastiar atau lebih akrab dipanggil Aa Gym serta para pribadi yang peduli terhadap moral anak bangsa, mrenyuarakan penolakan terhadap beredar dan dipertunjukannya di gedung bioskop, film Buruan Cium Gue.
Kita juga masih ingat bahwa masyarakat pernah menolak penayangan iklan film Akibat Terlalu Genit yang dianggap melecehkan akal sehat mereka. Bersamaan dengan itu, di tahun 1988 Badan Sensor Film (BSF) menarik dari peredaran film Pembalasan Ratu Laut Selatan, setelah diprotes masyarakat secara luas. Film itu sangat menghebohkan, karena mengeksploitasi seks.
Undang - undang
Dari semua peristiwa itu, kita semakin menyadari bahwa keberadaan baik film maupun tayangan televisi di tengah masyarakat memiliki makna yang unik di antara media komunikasi massa yang lain. Di satu sisi, film atau sinetron dapat memperkaya cakrawala kehidupan manusia dengan hal yang baik dan bermanfaat, di sisi lain, dapat membahayakan masyarakat penonton atau pemirsanya. Karena itu dapat dimengerti, film sering menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Film diterima sebagai panyalur nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga harus dibatasi, karena dikhawatirkan dapat menjadi sumber perusak moral.
Tidak hanya itu. Film disebut sebagai sarana pendidikan yang baik, tetapi dapat pula menjadi penggoda yang licik. Film dipuji sebagai alat pengembangan budaya, tetapi juga dicemaskan sebagai penghancur nilai kebudayaan umat manusia.
Suara pro dan kontra terhadap film bukan tanpa alasan. Film memang mengandung unsur positif dan negatif. Masalahnya sekarang; Bagaimana agar unsur positif itu dapat dimanfaatkan dan unsur negatif dihindarkan? Untuk itu, pegangan yang dapat dijadikan acuan ialah peraturan yang mengikat bagi seluruh komponen masyarakat kita. Yakni undang-undang. Dan sampai saat ini undang-undang perfilman yang masih berlaku adalah UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman denggan segala perangkatnya. Undang-undang itulah yang harus menjadi rujukan dan ditaati. Kecuali UU Perfilman tersebut sudah diganti atau direvisi, masalah pun menjadi lain.
Tujuan pengembangan perfilman Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Pasal 3, Bab II Dasar, Arah, dan Tujuan) di antaranya di arahkan pada: Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa; pengembangan watak dan kepribadian serta peningkatan harkat dan martabat manusia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan kecerdasan bangsa; terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; serta penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dua Bentuk Sensor
Berbagai masalah negatif baik yang muncul dari film maupun tayangan televisi itu sepertinya menjadi “pekerjaan rumah” semu pihak. Tidak hanya LSF tetapi juga bagi para insan perfilman. para pengelola lembaga penyiaran televisi, dan para pendidik saja, tetapi bagi meraka yang memiliki harapan, hari esok lebih baik daripada hari ini.
Lebih dari itu, menanggapi adanya keinginanan sebagian anggota masyarakat agar film yang akan dipertunjukan di gedung bioskop dan / atau ditayangkan televisi cukup diklasifikasi, perlu diakomodasi dan dipertimbangkan secara saksama. Apalagi hal itu sangat dimungkinkan bila mengacu pada PP No. 7 Tahun 1994, karena PP tersebut pada Pasal 6 butir g, Wewenanag LSF; Menetapkan penggolongan usia penonton film.
Intinya mereka mempertanyakan apakah masih perlu setiap film wajib sensor dengan kemungkinan dilakukan pemotongan untuk menentukan kelompok usia penonton atau cukup dilakukan penilaian, tanpa pemotongan, untuk menentukan klasifikasi usia penonton.
Menyikapi hal itu, penulis menyampaikan usulkan sebagai bahan masukan kepada LSF, kemungkinan adanya dua bentuk sensor. Yaitu, bentuk pertama, sensor film dilakukan terhadap film-film yang akan ditayangkan di stasiun televisi atau film keliling. Hal itu dikarenakan luasnya jangkauan dan minimnya pengawasan serta karakteristik masyarakat penonton maupun pemirsanya, sehingga sangat memungkinkan timbul dampak yang tidak diinginkan.
Bentuk sensor kedua, untuk film yang akan dipertunjukan di bioskop berlaku ketentuan klasifikasi film dan batas usia penonton yang harus ditaati oleh pengusaha biskop. Pelanggaran atas ketentuan usia penonton tersebut dapat diberikan sangsi. Dan film yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi, moral, perbuatan melawan hukum dan ketertiban umum, harus ditolak * * *

* Penulis adalah Koordinator PKK PDP Jakarta Timur serta Wartawan senior dan Pengamat Kebijakan Perfilman.

PDP Jatinegara : Baktiku pada Kartini-kartini yang terlupakan

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 28 Apr 2008 23:19:00 -0700

Demikian gambaran yang tercermin dari kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis yang dirangkum dalam Bakti sosial PDP Peduli yang dilaksanakan oleh PKKc Jatinegara. Menurut Sekretaris PKKc Jatinegara,Untung Faisal bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat dan kami sebagai kader PDP wajib memberikan dan merespon kebutuhan masyarakat ini,tegasnya.
Lebih lanjut Faisal menyebutkan,bahwa Baksos PDP Peduli ini tidak berorientasi hanya untuk menyambut hari kartini yang jatuh pada tgl 21 April ini akan tetapi program ini telah berjalan lebih dari 2 bulan yang lalu.Keberadaan PDP di Jatinegara ini mengemban 3 kewajiban sebagai kader PDP yaitu : bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.Saat ini,PDP Jatinegara fokus pada pendidikan dan kesehatan.Untuk bidang ekonomi, kita telah merampungkan pola programnya bersama dengan Sekretaris PKK PDP Jaktim,Ekacakra.Dan Insya Allah,Juni program ini akan kita luncurkan ungkapnya.

Dua bulan sudah kami melaksanakan program ini dan banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat dari program ini,dan seluruh pengurus PKKc Jatinegara bertekad untuk membebaskan masyarakat Jatinegara dari penyakit rabun jauh maupun dekat.
Dengan sistem kolektif-kolegial yang dikembangkan Partai ini,memungkinkan kami untuk melakukan program yang berkesinambungan ini,ungkap Ketua Plh PKKc Jatinegara Ajum Hamdan.

Untuk dana operasionalnya kita peroleh dari hasil swadaya pengurus dan kader serta simpatisan PDP.Walaupun program ini menyita banyak waktu kader PDP,akan tetapi kita puas dengan antusias warga yang kita kunjungi,demikian ungkap Suryadi salah seorang pengurus PKKc Jatinegara.
Banyak cerita-cerita yang mengharukan semenjak kita melakukan Baksos ini,misalnya ada seorang ibu yang setelah 15 tahun penglihatannya terganggu dan tidak mampu untuk membeli kacamata, kini setelah Baksos ini merasa senang sekali dikarenakan disaat tim Baksos memeriksa dan memberikan kacamata kepada beliau. Penglihatannya normal kembali,dan ibu rusmiah berucap : Alhamdulillah,begitu ada PDP.. semuanya menjadi Terang kembali.Keburaman telah sirna,digantikan kecerahan...
Merdeka !! Pembaruan Jaya,PDP Menang !!

PKKc Duren Sawit, juga punya sekolah rakyat.....

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Sun, 2 Mar 2008 20:27:00 -0800

hal itu dikatakan oleh Asnaini disaat dihubungi lewat ponselnya.Menurut Ketua PKKc Duren Sawit ini, sekolah ini dibentuk atas dasar pemikiran bahwa pendidikan adalah hal yang paling mulia dan banyak warga masyarakat kondisi ekonominya saat ini tidak mampu. Jangankan untuk sekolah,mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah kelimpungan.
Saya pribadi melihat bahwa,anak-anak adalah masa depan bangsa dan dengan pendidikan,mereka dapat merubah masa depannya,merubah keadaan ekonomi keluarganya suatu saat nanti.PDP sebagai partai politik yang berkarakter pro-rakyat,wajib membela masa depan anak-anak tersebut.
Saat ini kita sudah memiliki murid sebanyak 50 orang.
Sekolah ini kami buka khusus untuk anak-anak yang kurang mampu dan PDP Duren Sawit tidak mengutip biaya sepeserpun kepada keluarga murid,untuk saat ini kami membuka sekolah ini di daerah pondok kopi.Lebih lanjut wanita yang bekerja di BKM ini mengatakan,"bangsa ini besar jika pemerintah menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis."

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menggratiskan Pendidikan dan kesehatan bagi seluruh komponen bangsa,tanpa melihat strata sosial apakah warga tersebut mampu atau tidak mampu secara ekonomi,"imbuh Oliver Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur

PKKc Jatinegara adakan Sekolah Pemberatasan Buta Huruf

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Sun, 2 Mar 2008 20:07:00 -0800

Merupakan permintaan warga di wilayah Jatinegara.hal ini dikatakan oleh Ajum Hamdan,Ketua PKKc PDP Jatinegara.Sekolah ini telah berdiri sekitar 3 bulan yang lalu dan merupakan permintaan atas warga masyarkat di daerah ini, banyak kaum ibu meminta agar PDP membuatkan sekolah bagi mereka untuk dapat belajar membaca dikarenakan banyak diantara mereka yang tidak bisa membaca.
Ajum juga mengatakan,keberadaan PDP di tengah masyarakat Jatinegara sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap PDP.PDP Jatinegara lahir dan berbuat bagi masyarakat tidak didasarkan oleh uang,akan tetapi murni kepada pelayanan kepada masyarakat dimana PDP berada.Hal itu didasarkan atas sikap dan arahan yang diberikan oleh pengurus PKK PDP Jakarta Timur pada saat kepengurusan ini disegarkan kembali.

Mengenai kesiapan verifikasi,jatinegara siap mensukseskan verifikasi baik yang dilakukan oleh Depkumham maupun KPU.Untuk jatinegara kita telah memiliki 3.000 kader PDP yang siap memenangkan Pemilu 2009 di Jatinegara.
Dan satu hal yang terpenting adalah "jaga kepercayaan masyarakat dan tetap pegang teguh semangat dan karakter kader PDP,gotong royong,bersih,peduli dan kompeten.Jangan pernah sekali-kali membohongi rakyat dan memberi janji-janji palsu,"pesan mantan pengurus salah satu partai pemenang pemilu ini.

PDP Jatinegara,bagi-bagi kacamata

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Sun, 2 Mar 2008 19:51:00 -0800

Hal itu diungkapkan oleh Agus,Ketua OKK PKKc PDP Jatinegara hari ini.Pembagian kacamata gratis ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kacamata yang dipasarannnya sangat mahal untuk ukuran rakyat kecil.Di wilayah kelurahan cipinang besar utara ini,masih banyak masyarakat yang membutuhkan kacamata baik itu minus maupun plus akan tetapi kondisi ekonomi saat ini yang morat marit dikarenakan melambungnya harga bahan pokok membuat rakyat kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.

Menurut mahasiswa Unkris ini,program kerja ini diselenggarakan atas permintaan warga sendiri dan PDP sebagai partainya wong cilik merespon hal tersebut,dan PDP melihat urusan kacamata merupakan hal yang serius dan masyarakat harus dibantu dikarenakan masalah sakit yang diderita mata merupakan hal yang vital,mengingat mata adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk melihat dan ini harus diobati ungkapnya.

"PDP sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan rakyat kecil dan hal tersebut yang membuat saya bergabung dengan PDP,"ungkap mahasiswa yang juga menjadi aktivis organisasi mahasiswa ini,yang antara lain di HMI.

Rapat Kerja Kota I PDP Jakarta Timur

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 18 Feb 2008 20:45:00 -0800

Setelah menyelesaikan tugas & kewajiban menyelesaikan syarat - syarat verifikasi Depkumham,PKK PDP Jakarta Timur kini bersiap-siap mengadakan Rapat Kerja Kota I.Menurut Ketua Panitia Raker, Fri Bambang rapat kerja ini mengambil thema : Bergerak Bersama Rakyat melakukan pembaruan bidang politik,ekonomi,kesejahteraan sosial dan supremasi hukum dalam bingkai NKRI,sedangkan sub thema adalah Soliditas Kepengurusan merupakan awal keberhasilan Partai Demokrasi Pembaruan pada Pemilu 2009.

Tujuan kita mengadakan raker ini antara lain adalah menyamakan persepsi,visi misi dan
sinergisitas pola kader didalam melaksanakan piagam perjuangan partai didalam kehidupan sehari-hari,ungkap Fri. Rencananya Rapat kerja ini akan mengikut sertakan 160 orang pengurus dari 8 kecamatan,tidak tertutup kemungkinan embrio kepengurusan 2 kecamatan akan diikut sertakan juga,sehingga mereka akan langsung nyetel disaat kepengurusan di-SK-kan.

Fri menambahkan,tanggal 21-23 tersebut tidak hanya dilakukan rapat kerja saja,akan tetapi di hari terakhir akan diadakan Laboratori kader.Konten dari laboratori kader ini adalah semacam wadah pelatihan bagi kader-kader PDP,sehingga diharapkan setelah laboratori ini,kader mampu meningkatkan kapabilitas dirinya didalam pengelolaan organisasi yang bersifat kolektif-kolegial,mampu menerjemahkan jeritan hati rakyat disekitarnya serta mampu melakukan perubahan di lingkungannya.

Laboratori kader diketuai oleh Ekacakra dan kemungkinan akan menjadi badan atau sayap partai di Jakarta Timur,ungkapnya.

"Sampai saat ini,SC dan OC selalu mengadakan konsolidasi secara intens.Ya,pokoke tiada hari tanpa PDPlah.."kelakarnya.Ya, kita panitia mengharapkan doa dari seluruh pembaca web ini,agar acara yang akan kita gelar dapat terwujud sesuai dengan harapan kita.

PDP Jakarta Timur ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Wed, 13 Feb 2008 23:43:00 -0800

atas nama Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PKKc se-Jakarta Timur yang telah menyelesaikan kewajibannya sehingga PDP Jakarta Timur ikut verifikasi dari DepHukHam,demikian M.Syafril Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur.

Dengan telah terkumpulnya 8 berkas surat dari Kecamatan,maka PDP Jakarta Timur akhirnya memperoleh rekomendasi dari Kesbang Kota Jakarta Timur bernomor 60/1.862.41 dengan urut terdaftar nomor 7.

Kini PDP Jakarta Timur akan melanjutkan kembali program kerjanya,diantaranya pelaksanaan Rakerkot-I & Laboratori Kader 2008 yang rencana akan diadakan pada tanggal 21-23 Maret 2008.Dimana tujuan utama dari acara ini adalah bagaimana mensinergikan energi partai di Jakarta Timur,serta melakukan pelatihan bagi kader-kader yang ada di Jakarta Timur agar mampu melakukan proses 'marketing-politik'untuk dapat memenangkan PDP di Pemilu 2009 nantinya.

Salam Pembaruan dari kami,seluruh kader PDP Jakarta Timur

Merdeka !!! Pembaruan,Jaya.PDP,Menang !!!

PKKc Cipayung selesai dan siap ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Wed, 13 Feb 2008 00:06:00 -0800

PKKc Cipayung akhirnya berada dalam barisan PKKc PDP Jakarta Timur yang siap untuk diverifikasi,hal itu ditandai dengan diserahkannya surat-surat yang menjadi persyaratan verifikasi DepHukHam oleh Ketua Plh PKKc Cipayung,H Mansyur ke sekretariat PKK PDP Jakarta Timur.Keinginan kita kuat untuk ikut verifikasi dikarenakan kami adalah bagian dari PDP,

imbuh H.Mansyur.Walaupun semua ini berasal dari kocek sendiri,tidak masalah sebab sudah seharusnya kader partai berbuat di saat penting seperti ini.Jika ada kader partai yang menjadi pengurus tidak ingin ikut verifikasi,tingkat loyalitas kader tersebut harus dipertanyakan dan diragukan.Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini diibaratkan pada keadaan hidup dan mati,pengurus tidak melaksanakan kewajibannya dan bahkan tidak mengurus surat-surat yang disyaratkan jika tidak ada dana dari atas. Itu sama aja dengan kader tempe,sambungnya.

Kami kader PKKc Cipayung bertekad akan memerah putihkan Cipayung pada saatnya nanti.
Kepengurusan di Cipayung sendiri telah terbentuk hingga tingkat PKKl dan kita ingin menyempurnakan kepengurusan ini sebelum kami meminta PKK PDP Jakarta Timur untuk meng-SK-kannya timpalnya.

PDP Jakarta Timur dipastikan ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 12 Feb 2008 21:13:00 -0800

Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur dipastikan ikut memperkuat barisan PDP didalam proses verifikasi administratif dari Departemen Hukum dan Ham,demikian dikatakan oleh M.Syafril Ketua Plh PDP Jakarta Timur.Hanya tinggal 1 berkas lagi yang belum ditandatangani,yaitu oleh Kesbang Kota Jakarta Timur.Dimana kita diharuskan menyertakan surat-surat dari PKKc - PKKc se-Jakarta Timur.Dan hari ini PKK Jakarta Timur akan membawa persyaratan tersebut,dan selanjutnya kita akan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada PKP PDP DKI Jakarta.

Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur menambahkan,untuk proses kesbang kota,sebenarnya tidak ada masalah lagi.UU Parpol no 2/tahun 2008,hanya mensyaratkan kepengurusan tingkat kecamatan sebesar 25% dari jumlah kecamatan yang ada di tingkat kabupaten / kota. Dengan menyertakan 4 berkas kepengurusan PKKc yang telah disyahkan tingkat kecamatan saja,maka PKK PDP Jakarta Timur telah lolos verifikasi administratif Departeman Hukum dan Ham.Dikarenakan di wilayah Jakarta Timur,memiliki 10 Kecamatan maka persentase kepengurusan PKKc PDP yang telah selesai melengkapi syarat lebih dari 25 %.

PKKc Pulo gadung, ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 12 Feb 2008 20:52:00 -0800

Pulogadung tidak mau ketinggalan dengan teman-teman PKKc lainnya.Hari ini saya pastikan seluruh berkas akan kami serahkan pada sekretariat PKK PDP Jakarta Timur,demikian ungkap Sumedi Ketua Plh PKKc Pulogadung.
Sumedi menambahkan,keikutsertaan Kecamatan Pulogadung merupakan salah satu wujud militansi kader PKKc Pulogadung.Saya yakin PKK PDP Jakarta Timur lolos verifikasi dan PDP akan lolos verifikasi tanpa keikutsertaan Pulogadung.Cuma permasalahannya adalah kita mau ikut serta bersama-sama kader PDP di seluruh Indonesia memperjuangkan Partai ini agar lolos verifikasi dan syah sebagai Partai Politik.Partai ini milik bersama,tidaklah etis jika kolega-kolega pembaruan lainnya ikut kita tidak.Jika satu disakiti kita ikut disakiti,jika satu senang semua ikut senang,jika satu berjuang semua ikut berjuang.MERDEKA...!!! PEMBARUAN JAYA,PDP MENANG !!!

PKKc Jatinegara ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 12 Feb 2008 20:13:00 -0800

Bukan main semangat yang dikobarkan oleh kader-kader PDP kecamatan Jatinegara,meski kepengurusan baru terbentuk 5 hari yang lalu,PKKc Jatinegara telah menyerahkan berkas seluruh dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi kepada PKK PDP Jakarta Timur, demikian ungkap M.Syafril,Ketua Plh PKK PDP Jaktim.Kepengurusan baru ini merupakan hasil rapat pleno PKKc Jatinegara,dikarenakan mandeknya roda organisasi serta melihat kebutuhan organisasi maka rapat pleno PKKc Jatinegara memutuskan mereposisi jabatan Ketua Plh PKKc Jatinegara dan Koordinator PKKc Jatinegara,Ketua Plh yang sebelumnya dijabat oleh Syaifuddin diserahkan kepada Ajun Hamdan,dan Koordinator PKKc Jatinegara diserah tugaskan dari Ajun Hamdan kepada Salam.Selanjutnya Syaifuddin memegang jabatan wakil sekretaris di pelaksana harian PKKc Jatinegara.

Sementara Ekacakra,Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur mengatakan,"sistem kolektif kolegial yang dianut PDP memungkinkan untuk itu.Banyak kelebihan yang diberikan sistem ini dibandingkan dengan sistem yang dianut partai-partai lainnya.Apa yang terjadi di Jatinegara merupakan salah satu bukti bahwa kolektif-kolegial sesuai dengan zaman dan sesuai dengan karakteristik bangsa kita.Dan yang terpenting, dengan sistem ini demokrasi yang sesungguhnya dapat kita praktekkan" imbuhnya.

PKKc Kramat Jati Siap di verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 12 Feb 2008 00:55:00 -0800

Walaupun kepengurusan Plh PKKc Kramat Jati baru saja di reposisi,akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi tekad Kramat jati untuk ikut verifikasi Dep Huk&ham,demikian diungkapkan oleh Chandra,Ketua Plh PKKc Kramat Jati.Dengan sistem kolektif-kolegial yang dianut PDP,maka tidak akan terjadi kebekuan pada Partai.Ya itulah salah satu keunggulan dari PDP dibanding Partai-partai lainnya.
Untuk persyaratan yang diwajibkan oleh Dephukham,chadra mengatakan bahwa berkas persyaratan verifikasi telah kita serahkan pada PKK PDP Jakarta Timur.

PKKc Cakung, ikut verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Tue, 12 Feb 2008 00:29:00 -0800

Cakung telah selesai mengurus surat-surat yang berkenaan dengan verifikasi administrasi DepHUk&Ham,demikian dikatakan oleh Sumardi,Ketua Plh PKKc Cakung
Tidak ada permasalahan dengan aparat pemerintah disini.Pada waktu awal mengurus surat, ada beberapa kendala dari oknum pegawai di kecamatan cakung.

Akan tetapi hal tersebut dapat kita atasi.Seluruh surat-surat diantaranya surat keterangan domisili,surat kontrak kesekretariatan,surat lapor Kesbang Kecamatan,surat pernyataan dan legalisir KTP pengurus akan kita serahkan secepatnya kepada PKK PDP Jakarta Timur.Seluruh pengurus PKKc Cakung saat ini solid dan mempunyai semangat yang sama yakni ingin bersama-sama dengan Pengurus lain ikut diverifikasi oleh Dephukham.

Bagi kami keikutsertaan PDP dalam Pemilu 2009 adalah harga mati.Sehingga cita-cita PDP didalam mengangkat harkat dan kesejahteraan rakyat dapat langsung diimplementasikan, dan tugas kami selanjutnya adalah membentuk kepengurusan di tingkat kelurahan hingga ke tingkat RT/RW.

PKKc Makasar Siap verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 11 Feb 2008 23:59:00 -0800

Tidak mau ketinggalan dengan PKKc lainnya di Jakarta Timur,Pimpinan Kolektif Kecamatan (PKKc) Makasar menyatakan siap untuk verifikasi.Demikian dinyatakan oleh Ketua Plh PKKc Makasar,Gatot.Hari ini kita telah menyelesaikan seluruh surat-surat yang menjadi persyaratan DepHukHam dan akan segera menyerahkannya kepada Pimpinan Kolektif Kota PDP Jakarta Timur.

Sebenarnya untuk mengurus hal tersebut tidak terlalu sulit jika tidak dipersulit oleh petugas di kelurahan maupun kecamatan, ungkap Fernando Sinaga Koordinator PKKc Makasar.Dan saya yakin,untuk seluruh kepengurusan PDP di seluruh Indonesia tidak ada masalah dalam hal ini.

Untuk tugas selanjutnya,kami akan meneruskan pemantapan program-program kerja yang selama ini tertunda akibat pengurusan surat-surat tersebut.Tujuan akhir kita tidak berhenti sampai disini saja,ini hanyalah awal tujuan jangka pendek PKKc Makasar adalah bagaimana memenangkan PDP di kecamatan Makasar,ujar Damayanti Siagian.

PKKc Duren Sawit Siap Verifikasi

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 11 Feb 2008 23:39:00 -0800

Hari ini Pimpinan Kolektif Kecamatan ( PKKc ) Duren Sawit akan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan administratif verifikasi Parpol yang diadakan Departemen Hukum & Ham kepada Pimpinan Kolektif Kota ( PKK ) Jakarta Timur.Demikian diungkapkan oleh Hasnaini,Ketua Plh PKKc Duren Sawit.Dokumen yang akan kita serahkan diantaranya : Surat Domisili dari Kecamatan,Surat Kontrak Kesekretariatan,Surat Keterangan dari Kesbang Kecamatan,Surat Pernyataan & legalisir KTP bagi pengurus ( Koordinator,Ketua,Sekretaris,Bendahara.
Kita akan menyerahkannya sore ini kepada Ketua Plh PKK PDP Jakarta Timur,M.Syafril di sekretariat.Dengan selesainya seluruh dokumen ini,maka PKKc Duren Sawit siap untuk diverifikasi,dan untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konsolidasi kepengurusan untuk membentuk Pimpinan Kolektif Kelurahan ( PKKl )yang sudah ada embrionya dan tinggal mengajukan SK Kepengurusan kepada Pimpinan Kolektif Kota Jakarta Timur.

Hasnaini juga menyesalkan perlakuan oknum Lurah yang menghambat proses pengurusan surat yang terjadi pada PKKc Matraman.Harapan saya,agar pejabat pemerintahan diseluruh tingkatan tidak menghambat pengurusan bagi parpol yang ingin berpartisipasi sebab ini merupakan hak azasi setiap orang/manusia,imbuhnya.

PKKc Matraman dipersulit dalam mengurus Surat Domisili

noreply@blogger.com (PDP Jaktim) — Mon, 11 Feb 2008 22:38:00 -0800

Pengurusan surat-surat yang bertujuan untuk kelengkapan verifikasi Dep.Huk&Ham saat ini kami sedang mengurusnya,akan tetapi ada permasalahan di tingkat kelurahan.Dimana Lurah belum mau menandatangani surat domisili.Hal ini diungkapkan oleh koordinator PKKc Matraman,Sugianto pagi tadi.
Hingga detik ini, Lurah tidak juga menandatangani surat domisili yang menjadi kelengkapan dokumen PKKc untuk verifikasi. Akan tetapi mengapa partai-partai lain yang mengajukan hal yang sama telah selesai (ditandatangani,-red)padahal kita sudah melengkapi segala dokumen pendukung sesuai dengan peraturan yang ada.

Batas waktu penyerahan dokumen PKKc ke PKN PDP adalah tanggal 15 Februari 2008.Sedangkan batas waktu penyerahan ke Dep.Huk&Ham tanggal 20 Februari 2008,Matraman ingin ikut serta mensukseskan verifikasi dan kami memiliki keinginan kuat untuk ikut dalam kemenangan PDP pada Pemilu 2009, ujar Sugianto alias Mpek.

Saya mohon doa aja dari seluruh kader PDP se-Indonesia agar proses ini dapat cepat selesai.Dan permasalahan ini sudah kami koordinasikan kepada Sekretaris Plh PKK PDP Jakarta Timur.Dan sikap kita,akan tetap menunggu hingga Surat tersebut ditandatangani.Apabila besok belum juga ditandatangani, maka ratusan kader-kader PDP akan mendatangi kator kelurahan untuk meminta Lurah menandatangani surat tersebut,imbuhnya.