Ayo Benahi Indonesia !

853 RIBU SUARA PKS JATIM SIAP KE SBY-BOEDIONO

2009-06-08T08:55:00.001+01:00

SURABAYA -- REPUBLIKA--- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, berdasar survey yang dilakukan oleh PKS, banyak suara konstituen PDIP dan Golkar yang lari ke SBY."Berdasar survey, suara pemilih Golkar yang lari ke SBY itu 30 persen. Sedangkan PDIP itu 19 persen," terangnya.

Mengenai dukungabn PKS ke SBY-Boediono, Tifatul mengatakan ia mempunyai power sharing sebelum menyepakati untuk mendukung pasangan SBY-Boediono maju sebagai capres dan cawapres pada pilpres 8 Juli nanti.

Selain itu, dukungan PKS terhadap capres incumbent ini karena permintaan konstituen berdasarkan hasil survey . "Kami mempunyai power sharing sebelum memberikan dukungan kepada pak SBY. Salah satunya adalah kesamaan platform," jelasnya saat datang di Surabaya mendeklarasikan dukungan kepada SBY-Boediono, yang digelar DPW PKS Jatim, di Hotel Utami, Juanda Surabaya, Ahad (7/6).

Tapi Tifatul enggan memberikan penjelasan secara blak-blakan soal power sharing tersebut. Dia hanya menjelaskan soal kesamaan platform antara PKS dan Partai Demokrat. Meski sudah berulang kali dipancing oleh para wartawan usai acara, power sharing itu soal jatah komposisi kabinet menteri atau lainya, dia hanya menjawab

"Itu urusan nanti. Tapi kita mendukung SBY-Boediono karena platform kita sama, pokoknya 99,50 persen sama dan bersyarat," ujarnya.

Menurutnya power sharing tersebut pasti ada, kalau soal komposisi (Kabinet) tetap suara terbesar dapat jatah paling besar (PD). "Kami berpikir itu dulu, tapi yang utama adalah kerja bagaimana agar SBY-Boediono menang," ujarnya

Sementara menyinggung soal strategi PKS untuk memenangkan SBY, Tifatul mengaku optimis dengan mesin partai, yang dinilainya saat ini masih panas karena tenggang waktu pileg dan pilpres tidak panjang.

Dia menargetkan, pada pilpres nanti PKS mampu menyumbang 10 persen suara untuk SBY-Boediono. Suara itu adalah suara perolehan PKS pada pilleg lalu. Artinya, minimal partai berbasis Islam itu mematok target, suara PKS tetap."Syukur Kalau bisa lebih," ujarnya.

Terkait soal keputusan PKS memilih SBY untuk didukung, itu juga sudah atas dasar survey yang dilakukan PKS terhadap konstituenya ditingkat bawah."Diantara tiga pasangan calon, ternyata 70 persen konstituen PKS menghendaki kita mendukung SBY, bukan calon lain," pungkasnya.

Sementara Ketua DPP PKS Wilda Jatim dan Bali Sigit Sosiantomo, Ketua DPW PKS Jawa Timur Ja'far Tri Kuswahyono, Ketua Korwil Jawa Timur Kampanye Nasional Imam Utomo, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD PD Jatim, Arief Affandi hadir dalam deklarasi tersebut

Selain itu, sekitar 500 pengurus PKS, mulai dari tingkat DPW, MPW (Majlis Pertimbangan Wilayah), DSW (Dewan Syariat Wilayah), DPD (Dewan Pimpinan Daerah), dan beberapa pengurus cabang lain.

Di jelaskan Kuswahyono, DPW PKS Jatim mentarget suara PKS untuk pasangan SBY-Boediono nanti minimal tetap seperti perolehan suara pada pilleg 9 April lalu, yaitu 853 ribu."Kalau bisa naik diatas itu," ujarnya. - uki/ahi

PKS JATIM DEKLARASI PEMENANGAN SBY-BOEDIONO

2009-06-08T08:44:00.003+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Type rest of the post here

Surabaya - beritajatim.com. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur, hari ini, Minggu (07/06/2009) menggelar deklarasi pemenangan SBY-Biediono, pada pilpres 8 Juli nanti. Sebagai salah satu partai pendukung, PKS begitu mantab mendukung pasangan incumbent yang diusung Partai Demokrat (PD) itu.

"Kita mendukung SBY-Boediono karena platform kita sama dengan pak SBY. 99,50 persen sama," kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS dihadapan sekitar 500 pengurus PKS Jatim, saat deklarasi pemenangan di Hotel Utami, Juanda Sidoarjo.

Dalam acara deklarasi itu, hadir presiden PKS, Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Wilda Jatim dan Bali Sigit Sosiantomo, Ketua DPW PKS Jawa Timur Ja'far Tri Kuswahyono, Ketua Korwil Jawa Timur Kampanye Nasional Imam Utomo, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD PD Jatim, Arief Affandi.

Selain itu, sekitar 500 pengurus PKS, mulai dari tingkay DPW, MPW (Majlis Pertimbangan Wilayah), DSW (Dewan Syariat Wilayah), DPD (Dewan Pimpinan Daerah), dan beberapa pengurus cabang lain."Sekarang� kita berfikirnya jangan mundur," ujar Ja'far Tri Kuswahyono, ketua DPW PKS Jatim.

Dia menjelaskan, DPW PKS Jatim mentarget suara PKS untuk pasangan SBY-Boediono nanti minimal tetap seperti perolehan suara pada pilleg 9 April lalu, yaitu 853 ribu."Kalau bisa naik diatas itu," ujarnya.[fik/ted]

Jadilah Fans Jangan Dekati Zina Di Facebook

2009-06-06T06:57:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Jadilah Fans Jangan Dekati Zina Di Facebook

Halaman Facebook Jangan Dekati Zina

Promosikan Halaman Anda Juga

PKS Berharap Pilpres Berjalan Satu Putaran

2009-06-05T13:33:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKS Berharap Pilpres Berjalan Satu Putaran

PALEMBANG, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) sangat berharap pemilu presiden berjalan satu putaran. Alasan yang diungkapkan PKS agar rakyat tidak semakin jenuh dan kerepotan dengan agenda politik, serta menghemat anggaran.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di sela-sela acara Deklarasi Dukungan dan Kebulatan Tekad PKS kepada SBY-Boediono, Jumat (5/6) di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Hidayat Nur Wahid, pada putaran kedua dikhawatirkan terjadi ketegangan-ketegangan sosial. Jika dikaitkan dengan anggaran, satu putaran menelan biaya tidak kurang dari Rp 4 triliun.

Menurut Hidayat, saat ini kader PKS tetap solid. Hidayat mengaku tidak menemukan informasi atau fakta bahwa ada kader PKS yang tidak melaksanakan keputusan partai.

Kaidah Memilih Capres-Cawapres RI 2009-2014

2009-06-02T20:25:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

KAIDAH-KAIDAH MEMILIH CAPRES-CAWAPRES

PILPRES TAHUN 2009

KAIDAH 1

- فاعتبروا يا أولي الأبصار

“Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya mata hati” (Al Hasyr, ayat 2)

Kegagalan moral orang Yahudi dalam perjanjiannya dengan Rasulullah SAW telah membawa pada kekalahan mereka di hadapan tentara Islam. Tapi karena mereka tidak ingin meninggalkan aset-aset yang akan menjadi rampasan tentara Muslim, maka mereka menggunakan jurus mabuk menghancurkan aset-aset itu dengan tangan mereka sendiri. Adalah merupakan sunnatullah dalam perjuangan, bahwa jika terjadi kegagalan moral yang tidak diperbaiki, maka cepat atau lambat akan membawa kepada kegagalan perjuangan itu sendiri. Karena sejatinya kemenangan itu adalah kemenangan moral, dan pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada pejuang yang berakhlaq, berintegritas dan berkarakter.

Menyimak pengalaman PKS hampir lima tahun berkoalisi dengan SBY dan JK, secara umum dari sisi moralitas atau kesalihan sosial, SBY lebih baik dan kredibel. Kegagalan dalam komitmen lebih sering dilakukan oleh JK. Jangan sampai kita cenderung pelupa dan hilang ke’arifan sehingga kembali memberi panggung kekuasaan kepada Golkar (melalui JK-WIN) yang banyak kalangan telah menuntut pembubarannya saat reformasi dihadirkan.

Hal tersebut tentu harus dijadikan ‘ibrah supaya kita tidak terperosok kedalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, sebagaimana pesan Rasulullah SAW:

”Orang beriman tidak terperosok kedalam lubang biawak untuk kedua kalinya”.

Halnya dengan Mega-Pro, maka cepres Mega pernah menjadi RI I dengan prestasi yang kurang sedang Pro masih belum terhapus darinya citra jenderal orba yang ”berdarah” dalam melanggar HAM.

KAIDAH 2

- مالا يدرك كله لا يترك كله

“Apa yang tidak tercapai seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya” (Kaidah Fiqhiyah)

Bersatunya parpol-parpol berasas dan berbasis Islam menjadi harapan umat.

Harapan itu diserukan banyak pihak setelah pileg usai dan ketika mereka menyampaikan keberatan terhadap penunjukan Budiono sbg cawapres oleh SBY. Tapi dua kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Meski dalam bentuk lain, saat ini keempat parpol “Islam” tsb telah berkoalisi dengan SBY-Budiono dalam pilpres. Nuansa dan semangat persatuan parpol2 Islam masih bertahan tidak buyar sama sekali. Jika harapan ummat belum bisa dicapai sepenuhnya, kita tidak boleh mutung dengan meninggalkan seluruh parpol Islam tsb dalam pilres ini. Ini seuai kaidah ulama ”apa yang tidak tercapai seluruhnya jangan ditinggalkan sama sekali”.

KAIDAH 3

- الخير المتعدي أولي بالاعتبار من الخير القاصر

“Kebaikan yang berdampak luas lebih dipertimbangkan daripada kebaikan yang terbatas” (Kaidah Fiqhiyah)

Bahwa seorang isteri kompetitor berjilbab merupakan kebaikan personal dan kesalehan individual, pahalanya untuk dirinya tapi tidak dengan sendirinya berpengaruh bagi kinerja suaminya dan kemajuan masyarakat. Sedang integritas moral dan kapabilitas capres-cawapres merupakan cerminan kesalehan sosial yang dampaknya bersifat publik dan menentukan kinerja. Di antara ketiga pasangan capres-cawapres, aspek integritas dan kredibilitas moral lebih ada pada SBY-Budiono sedang aspek kapabilitas relatif ada pada ketiganya meski kurang pada Mega. Tambahan pula sama sekali tak berjilbab dan belum disepakati kebolehannya sbg kepala Negara perempuan oleh para ulama. Dan jutaan mata melihat adegan tak Islami dan ala Barat, saat WIN-MEGA capaka-cipiki waktu salaman usai pengundian nomor urut ketiga pasangan. Bagi yang masih ingin mempertahankan budaya nasional kita, layak untuk merasa gusar serta khawatir.

KAIDAH 4

- ما يقول أحري بالاعتبار مما يقال

“Apa yang dikatakan seseorang lebih layak dipertimbangkan dari apa kata orang tentang dia” (Kaidah)

Soal neolib tidak lebih hanya persepsi orang tentang Budiono dan merupakan wacana yang abstrak. Bahkan menurut sebagian pakar, kadar keneoliberalismean ada pada ketiga pasangan. Kekhawatiran terhadap faham seseorang harus diklarifikasi langsung dengan orangnya. Penjelasan yang berisi bantahan dari yang bersangkutan tentu lebih bisa dipegang dari politisasi kekhawatiran. ”Apa yang dikatakan seseorang lebih dipercaya dari yang dikatakan/dibayangkan orang lain tentang orang itu”. Terlebih fakta sepaket kebijakan pro-rakyat yang telah berjalan (BLT, kompor gas, PNPM, KUR, swasembada beras) cukup untuk menumbangkan anggapan tentang neolib tersebut. Dan harus diakui bahwa sewaktu Budiono menjabat Menko Ekuin, turut memfasilitasi lahirnya Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Undang-Undang tentang SBSN (Sukuk).

KAIDAH 5

- وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل علي الله (ال عمران : 159)

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (penting), lalu apabila kamu telah berketetapan hati maka bertawakallah kepada Allah…” (Ali Imran, ayat 159)

Agama memerintahkan untuk memilih pemimpin yang beriman, amanah serta kapabel. Status sebagai muslim bersifat final tidak bisa dirundingkan dan bukan untuk dimusyawarahkan. Alhamdulillah semua pasangan capres-cawapres kita beragama Islam. Tapi soal siapa yang lebih amanah dan kapabel harus dikaji dengan mantap. Merupakan ketentuan syara’ dalam berorganisasi adalah mensyurakan setiap keputusan organisasi yang bersifat strategis, seperti memilih pasangan mana yang diyakini lebih maslahat karena dipandang lebih amanah serta kapabel. Bagi yang mengaku sebagai anggota organisasi wajib-menurut agama dan logika- mengikuti hasil musyawarah dari lembaga yang punya otoritas syura di organisasinya. Dalam hal ini parpol-parpol Islam secara organisatoris telah memutuskan mendukung SBY-Budiono dalam Pilpres 2009.

KAIDAH 6

- ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد (رواه الطبراني عن أنس)

. "” Tidak merugi orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang musyawarah, dan tidak kesulitan orang yang ekonomis”. (Hadits Riwayat Imam Thabrani)

Bagi orang Islam yang tidak dalam ikatan disiplin suatu organisasi, tetap saja harus mempertimbangkan mana pasangan yang lebih maslahat. Caranya bisa dengan kemampuan analisis individual, bisa dengan bertanya kepada yang lebih faham atau meminta masukan, dan sebagai upaya akhir dianjurkan untuk “istikharah” bertanya/minta petunjuk kepada Allah SWT. Bila proses ini ditempuh, maka keputusan dan pilihan apapun yang diambil insya Allah berpahala dan harus dihormati. " Tidak merugi orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang musyawarah, dan tidak kesulitan orang yang ekonomis”. Jika terjadi perbedaan pilihan maka itu merupakan lahan untuk saling toleransi bahkan untuk “Fastabiqul khairat”.

KAIDAH 7

- يا أيهالذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة : 1 )

“Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah semua akad” (Al Maidah, ayat 1)

Khusus bagi PKS, atas perintah Majlis Syura XI maka pimpinan PKS telah menawarkan piagam kerjasama koalisi dan kontrak politik 10 agenda nasional 8 agenda regional-internasional. Berintikan kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan rakyat, kedaulatan sosial budaya, politik, ekonomi (pangan dan energi) serta pembelaan terhadap warga Negara dan bangsa yang mazhlum. Alhamdulillah, pihak PD/SBY- Boediono mau menandatangani dan berkomitmen dengan Piagam dan Kontrak Politik tsb. Itu merupakan akad antara PKS-PD/SBY&Boediono yang wajib ditunaikan oleh para pihak, sebagaimana perintah al Quran di atas. Jadi pimpinan dan kader PKS wajib sungguh-sunguh serta dengan kuat memperjuangkannya.

KOMUNITAS REFORMIS-NASIONALIS-RELIGIUS

DEMI INDONESIA YANG LEBIH BAIK

Ibu Ani Tampil Berjilbab di Poster

2009-06-02T02:27:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Ibu Ani Tampil Berjilbab di Poster

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada sesuatu yang tampak berbeda pada poster yang dibagikan kepada para peserta Silaturahim Nasional Koalisi Parpol Pendukung SBY-Boediono, Sabtu (30/5) di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Istri SBY, Ani Yudhoyono, tampak ayu dengan setelan pakaian muslim dan jilbab bernuansa warna hijau.

Poster itu sendiri merupakan poster berisi "Program Pro Rakyat SBY", yang diletakkan di kursi para pendukung koalisi parpol yang merupakan pengurus partai koalisi dari seluruh Indonesia. Tampilan berbeda yang dikenakan Ibu Ani memang menjadi menarik, ditengah isu jilbab yang santer dijadikan sebagai salah satu daya tarik.

Salah satu partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera, menjadi partai yang sangat terbuka menyuarakan bahwa jilbab menjadi salah satu faktor yang bisa mengajak pemilih untuk memilih pasangan tersebut. Apalagi, istri pasangan kompetitor, Jusuf Kalla dan Wiranto, mengenakan jilbab. Demokrat sendiri berharap, isu jilbab tidak dipolitisasi menjelang pemilu presiden.

Sebelumnya, Koordinator Operasional Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Yahya Sacawirya, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut-ikutan terbawa dengan isu tersebut dan membiarkan semuanya mengalir secara alamiah.

Menatap 2014

2009-05-31T12:10:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Menatap 2014

Sejak hasil quick count pemilu pertama kali keluar, sudah ada yang meminta saya membuat analisa. Meskipun berbagai pertanyaan muncul, tapi muaranya satu : mengapa PKS hanya dapat (sementara ini sekitar) 8% suara?

Hal pertama yang harus diklarifikasi adalah bahwa saya tidak memiliki basis data maupun latar belakang keilmuan yang cukup untuk memberikan analisa yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, saya juga bukan orang yang berwenang dalam menentukan langkah-langkah strategis PKS ke depannya, sehingga tak mungkin bagi saya untuk memberitahukan bagaimana sikap resmi PKS berikutnya. Ketiga dan terakhir, setelah saya pikir-pikir, nampaknya analisa yang ada di otak saya terlalu rumit untuk dituangkan dalam sebuah artikel atau dalam pembicaraan- pembicaraan singkat lagi santai.

Yang lebih penting daripada analisa, hemat saya, adalah memberikan respon yang tepat terhadap semua fenomena. Penting sekali bagi setiap muslim untuk terus mengingatkan dirinya bahwa hidup ini cuma aksi-reaksi. Allah SWT. sebagai pemberi aksi, dan kita dituntut untuk memberikan reaksi yang tepat. Bocorannya sudah diberikan sejak dahulu kala. Rasulullah SAW. pernah menjelaskan bahwa hanya ada dua hal yang menyebabkan kehidupan seorang Muslim begitu luar biasa, yaitu : sabar dan syukur. Respon yang perlu kita berikan tidak akan keluar dari yang dua ini.

Prinsip pertama yang harus dipegang adalah berprasangka baik kepada Allah SWT. Semua kehendak-Nya pasti terlaksana, dan tak ada satu pun ciptaan-Nya yang tanpa hikmah, baik berupa material maupun fenomena. Tapi tak cukup berhenti sampai titik itu. Kita pun wajib meyakini bahwa skenario yang dipilih oleh Allah adalah yang terbaik. Perbedaan dari evaluasi yang benar dengan menyesali nasib adalah pada perilaku berandai-andai. Sebenarnya akal manusia tidak punya kemampuan untuk menyusun skenario kehidupan, karena begitu banyaknya variabel yang terlibat.

Maka, pandanglah angka 8% itu dengan perasaan dekat dengan Allah. Jika hati merasa berat, maka bersabarlah. Kemudian cobalah tinjau fenomena ini dari berbagai perspektif yang akan membuat kita untuk mudah bersyukur.

Kenaikan dukungan dari 1,5% pada Pemilu 1999 menjadi 7,5% pada Pemilu 2004 tidak hanya ditanggapi dengan gegap gempita, namun ada juga sisi bahayanya. Kita sudah sama-sama mengalami tahapan ketika dakwah harus dilaksanakan seperti petak umpet dengan rejim penguasa. Kita juga mengalami tahapan ketika para da'i merasa gamang diterjunkan ke kancah politik. Kemudian, barangkali tempo hari adalah masa-masanya kita mencicipi euforia ketika dukungan dari masyarakat berlipat ganda dan PKS
menjadi parpol yang sangat diperhitungkan. Namun pada saat yang bersamaan, ketika jatah kursi di DPR berlipat ganda, maka waktu pendewasaan diri bagi para kader pun disingkat hingga berkali-kali pula.

Pembagian tugas adalah sebuah keniscayaan. Ada yang harus duduk di Majelis Syuro, ada yang mesti menerima amanah di Dewan Syariah, ada yang 'terpaksa' menjadi pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, hingga ke DPRa. Di luar jabatan struktural itu, ada juga yang mesti menjalani kaderisasi sebagai mutarabbi, ada pula yang menjadi murabbi (sekaligus mutarabbi juga, karena tarbiyah tidak mengenal kata 'lulus'). Kenaikan suara yang signifikan tentunya memaksa kader untuk mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nampaknya, tidak semua kader siap.

Ini titik kekuatan sekaligus tantangan besar bagi PKS. PAN dan PMB, yang memiliki background Muhammadiyah, misalnya, punya sumber daya manusia yang sangat besar. Demikian pula PKB dan PKNU, mereka punya basis dengan SDM yang sangat masif. Di partai-partai lain, kadang kita temukan juga 'kader karbitan', yang pindah dari parpol satu ke parpol lainnya, lalu tiba-tiba menerima jabatan yang cukup tinggi. Politik uang atau apa, entahlah. Yang jelas, hal yang semacam ini sangat tidak disukai di PKS yang murni partai kader dengan jenjang kaderisasi yang sangat jelas.

Ketika dukungan naik menjadi 7,5%, tentunya tidak seluruhnya dari 7,5% itu merupakan kader. Banyak juga yang simpatisan; tidak terlibat di struktur PKS namun mendukung perjuangan PKS (dan tentunya, insya Allah memilih PKS). Jika angka 1,5% pada Pemilu 1999 cukup mendekati prosentase jumlah kader diantara keseluruhan masyarakat Indonesia, maka angka 7,5% pada Pemilu 2004 bergerak semakin jauh dari realita jumlah kader. Andaikan perbandingan kader dan simpatisan adalah 50:50, maka itu berarti hanya setengah dari 7,5% perolehan suara tersebut yang
merupakan mesin politik PKS.

Target suara 20% dalam Pemilu 2009 juga mesti dilihat dari dua sisi. Tentu tidak ada salahnya mematok harapan setinggi langit, namun harus siap juga menghadapi kewajiban-kewajiban yang datang beserta cita-cita itu. Andaikan angka 20% benar-benar berhasil ditembus, itu artinya dukungan suara untuk PKS kembali berlipat ganda hingga nyaris tiga kali lipat. Kalau benar-benar mendapat 20% suara, bagaimanakah perbandingan antara kader dan simpatisan? Seberapa siapkah mesin politik PKS untuk mengelola tanggung jawab sebesar itu?

Kalau sudah bisa menerima angka 8% dengan hati lapang (baca: bersabar), tibalah gilirannya untuk bersyukur. Pandanglah angka 8% sebagai tanda cinta Allah kepada jalan dakwah ini. Segala puji bagi Allah yang tidak menuntut hamba-hamba- Nya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Kita punya waktu lima tahun lagi untuk membenahi apa-apa yang belum sempat kita benahi lima tahun ke belakang. Segala yang kendur bisa dikencangkan, yang lalai bisa dikoreksi, sementara mendewasakan diri untuk menerima tanggung jawab di marhalah dakwah berikutnya. Kita tidak perlu memaksa diri mengambil tanggung jawab 'level 20%' jika posisinya masih di 'level 8%'.

Keadilan Untuk PKS

Menjelang Hari-H Pemilu 2009 kemarin, iklim perdebatan di kalangan umat Islam mencapai puncaknya. Dari wacana golput atau tidak golput, beralih pada topik kekecewaan terhadap parpol-parpol Islam, dan biasanya berujung pada kritik pedas terhadap PKS. PKS tidak seperti Al-Ikhwan
Al-Muslimun lah, PKS tidak seperti Masyumi lah, PKS tidak seperti PK lah, dan seterusnya.

Nampaknya memang sikap paling bijak dalam menyikapi debat kusir adalah meninggalkannya. Kita semua (termasuk saya) harus belajar untuk
mengimani sungguh-sungguh petuah Rasulullah tentang hal ini. Pada akhirnya, debat kusir hanya mencederai ego masing-masing. Yang salah akan mencari pembenaran, dan yang benar akan menghadapi resiko sombong (ingat, yang sombong takkan masuk surga!). Kalau atmosfernya sudah dipenuhi keinginan untuk saling menjatuhkan, itulah saatnya untuk mundur.

Sebagian orang 'menyerang' PKS simply karena memang tidak suka. Akibatnya, setiap isu negatif soal PKS akan langsung dicerna, bahkan disebarluaskan ke milis-milis. Asalkan berita tentang PKS itu buruk, mereka akan langsung percaya tanpa mengecek sanad-nya. Kadang-kadang berita semacam itu mereka ambil dengan mudahnya dari media-media sekuler yang jelas-jelas memusuhi Islam, bahkan mereka pun pernah membicarakan tentang keberpihakan media-media tersebut kepada kekuatan anti-Islam. Untuk berita yang lain, mereka mau tabayyun. Untuk berita soal PKS, lain lagi hukumnya. Kalau mau direpotkan oleh yang seperti begini, maka waktu 24 jam sehari akan habis begitu saja. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendesain rencana ke depannya untuk menangkis berita-berita tidak benar tentang PKS.

PKS memang seringkali diperlakukan tidak adil oleh sebagian pihak. Kalau melihat fenomena parpol-parpol Islam yang sulit bersatu, tiba-tiba semua pandangan diarahkan ke PKS, seolah-olah PKS-lah biang kerok tidak terwujudnya persatuan tersebut. Kemudian jika ada satu saja keburukan PKS, maka orang akan bersikap seolah-olah PKS adalah yang paling buruk dari semua parpol, bahkan yang paling buruk diantara semua parpol.

Banyak orang menyindir PKS karena menunjukkan keinginan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurut mereka, PKS hanya akan dimanfaatkan saja oleh kekuatan sekuler di partai itu. Tapi ketika PKS menunjukkan sikap tegasnya belakangan ini (yaitu untuk menimbang ulang koalisi jika Partai Golkar ikut-ikutan dalam koalisi), nyaris tak ada yang mau memberikan apresiasinya. Padahal, sikap tegas ini menunjukkan bahwa PKS pun siap menunjukkan integritasnya untuk kepentingan umat. "Sungguh, umat terdahulu ada yang digergaji kepalanya dan disisir oleh sisir besi, namun mereka tidak mundur dari agamanya. Sungguh, demi Allah, urusan ini akan disempurnakan kelak. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru." Begitulah penggalan nasihat Rasulullah saw. kepada umatnya yang kurang bersabar. Ingin berlagak raksasa padahal masih kelas liliput.

PKS memang banyak kekurangan, namun tidak jarang juga difitnah. Dari sekian banyak berita bohong yang disebarluaskan itu, berapakah yang
dikembalikan dengan sebuah permintaan maaf? Sepanjang pengamatan saya di berbagai milis, belum ada. Mereka yang menebar berita bohong tentang PKS sama sekali enggan meminta maaf meskipun beritanya sudah terbukti bohong. Insiden memalukan yang kerap terjadi ini semestinya tidak membuat hati kita susah. Jelaslah bahwa diskusi yang sehat dengan oknum-oknum semacam ini sudah nyaris tak mungkin terjadi, karena egonya sudah mendahului akal dan moralnya. Jika mereka tak sanggup bersikap adil, barangkali memang kitalah yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih besar hatinya.

Melarikan Diri?

Beredar pula sugesti-sugesti negatif. "Dulu saya aktif di PK. Sekarang, saya sudah muak. PKS tidak sama dengan PK. Militansinya jauh beda. Kualitas kader menurun jauh. Buat apa saya habiskan waktu dengan jamaah yang seperti ini?"

Buang waktu atau tidak, itu sepenuhnya keputusan dirinya sendiri. Jika memang tidak mampu lagi mengambil manfaat, maka itu adalah kelemahan dirinya sendiri. Hampir semua orang yang menyatakan dirinya 'mantan aktifis PK/PKS yang kecewa berat' tidak mau (atau tidak mampu)
membuktikan klaimnya. Ada beberapa orang yang saya kenal dengan karakter seperti itu, namun ternyata ia bukan aktifis dimana-mana. Aktifisme yang dibangga-banggakann ya di masa lalu itu cuma sebatas halaqah pekanan dan beberapa kepanitiaan saja, itu pun statusnya cuma 'bantu-bantu' , bukan Ketua Panitia atau apalah. Sama dungunya seperti pernyataan Arbania Fitriani yang konon 'membongkar rahasia PKS' sebagai parpol yang hendak menyebarluaskan kultur Arab di Indonesia.

Para pengkhianat takkan pernah jadi kader yang baik. Komprador akan dipandang rendah, baik di negerinya sendiri maupun di negeri penyandang dananya. Paling tinggi, ia hanya akan jadi alat bagi orang lain.

Dalam pandangan saya, orang yang melarikan diri dari jamaah (jamaah apa pun, asalkan masih dalam tubuh umat Islam) ketika ia menjumpai kekurangan di dalamnya, sebenarnya telah memelihara sikap khianat dalam dirinya. Yang seperti ini takkan pernah puas, karena jamaah impiannya (yaitu jamaah yang sempurna tanpa cela) takkan pernah eksis. Lagipula, sikap mental meninggalkan kelompok yang butuh bimbingan bukanlah modal yang baik bagi seorang da'i (ingat kisah Nabi Yunus 'Alaihissalam?). Meskipun
ilmu agamanya selangit, namun jika masih terus-terusan menjadi barisan sakit hati, pasti bukan da'i namanya, dan pasti bukan dakwah kerjanya.

Mau kecewa sampai kapan? Mereka yang gampang memisahkan diri dari jamaah biasanya hanya jadi penggembira dan pengamat, bukan pekerja yang sesungguhnya. Paling banter hanya akan jadi Khawarij umat ini, dan bukannya Bilal ra. yang memompa semangat di Perang Badar, atau pasukan pemanah yang tidak ikut silau matanya dengan harta rampasan di Perang Uhud. Lucu juga membayangkan apa jadinya jika pasukan pemanah pada Perang Uhud itu terbagi dua: kelompok yang pertama lari menyongsong harta rampasan, kelompok yang kedua diam di posnya masing-masing kemudian kecewa dengan jamaah dan pergi meninggalkan medan perang. Di medan perang manapun, mereka yang pergi meninggalkan teman-temannya ketika tenaganya justru sangat dibutuhkan tidak akan pernah dicatat dalam sejarah.

Seorang pembawa acara di sebuah stasiun televisi swasta nampak kebingungan ketika Ust. Hidayat Nur Wahid menceritakan sekelumit sejarah di balik berdirinya PK. Banyak orang tak menyangka bahwa dulunya beliau termasuk kelompok yang tidak setuju didirikannya parpol. Namun beliau tunduk pada syura', memahami resiko dari pilihan yang diambil, dan konsisten bersama jamaah ini, menghadapi senang dan susahnya. Siapakah yang namanya lebih besar, Ust. Hidayat ataukah barisan sakit hati yang hanya bersama kita di saat senang?

Bersabarlah, dan bersyukurlah. Jalan masih panjang.

Oleh Akmal Sjafril*)

*) Penulis adalah mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Pendidikan dan Pemikiran Islam, Universitas Ibnu Khaldun

Soeripto: Pecat Kader PKS Mbalelo!

2009-05-29T12:36:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Soeripto: Pecat Kader PKS Mbalelo!

INILAH.COM, Jakarta - Sebagian kader PKS dikabarkan lebih mendukung JK-Wiranto karena jilbab yang dipakai istri masing-masing ketimbang mendukung SBY-Boediono yang istri-istrinya tak berjilbab. Bila ada kader PKS yang mbalelo seperti itu maka harus ada pemecatan.

"Iya memang kita akan berikan teguran dan penyadaran kepada kader yang mbalelo. Menurut saya PKS itu kan ada lembaga disiplin partai, jadi artinya kalau ada lembaga penegakan disiplin seperti itu, maka kalau tidak mendukung keputusan partai dengan sendirinya harus ditegur atau dipecat."

Demikian tegas Ketua Dewan Pakar PKS Soeripto kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (29/5).

Menurutnya, bila ada kader partai yang tidak mendukung pasangan SBY-Boediono maka telah dianggap mengingkari keputusan Majelis Syura PKS. "Karena Majelis Syura sudah memberikan mandat penuh kepada Ustad Hilmi Aminuddin untuk berkoalisi menurut kalkulasi politk itu yang pantas untuk PKS. Dalam hal ini adalah SBY-Boediono," katanya

Soeripto juga mengatakan, bila teguran yang dilayangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Wakil Ketua PKS Zulkieflimansyah karena mengatakan sebagian kader PKS masih mengarah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, merupakan tindakan yang benar. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan partai.

Sebelumnya, Zul membeberkan sebagian kader PKS masih mengarah ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Sebab istri dari masing-masing pasangan JK-Wiranto terlihat sederhana dan berjilbab. Ternyata isu itu sempat memicu kontroversi mengenai perlu tidaknya istri pasangan SBY-Boediono yakni Kristiani Herawati Yudhoyono dan Herawati Boediono berjilbab.

Presiden PKS Tifatul Sembiring yang mengetahui hal itu pun berang. Tifatul mengaku sudah menegur Zul. Pernyataan Zul itupun ditampik sebagai sikap resmi melainkan pribadi. [mut/ton]

'Totalitas' PKS Mendukung SBY

2009-05-29T12:30:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Totalitas' PKS Mendukung SBY

INILAH.COM, Jakarta - Tidak disangka, aksi ancam ataupun memberi teguran kepada kader bandel juga diberlakukan PKS. Zulkieflimansyah adalah salah satu contoh nyata praktik politik 'keras' PKS. Akankah kader PKS benar solid mendukung SBY-Boediono?

Zul yang menjabat Wakil Ketua DPP PKS sebelumnya sempat berucap menyoal kegetiran di kalangan internal. Menurutnya, survei PKS menunjukkan elektabilitas SBY dan JK bersaing ketat. "Kami khawatir kalau SBY kalah karena untuk mendapatkan kemenangan tidak mudah. Kalau melihat survei terbaru, jarak ketiganya masih dekat. Selisih yang paling tinggi dengan yang paling rendah hanya 10 persen," ucap staf pengajar FE UI ini.

Tidak berhenti begitu saja, Zul juga memaparkan sebagian kader juga menaruh hati pada duet JK Win. Alasannya pun tidak jauh dari isu agama. Istri JK dan Wiranto sama-sama mengenakan jilbab saat tampil ke publik. "Kalau pemilih kita tidak bisa karena pemilih PKS jauh lebih besar dari kader. Kader PKS jumlahnya 3 jutaan sedangkan pemilih 28 juta," ujarnya.

Kejujuran' Zul dibayar mahal. Ia pun harus mendapat teguran dari DPP PKS. "Lontaran Zulkieflimansyah hanyalah pernyataan pribadi. Zulkieflimansyah bukan officially. Sudah kita peringatkan," beber Presiden PKS, Tifatul Sembiring.

Namun, pria yang disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri Kominfo ini menolak bila teguran itu bersifat peringatan keras. "Kita tidak bisa keras-kerasan begitu, PKS seperti organisasi apa. PKS tidak seperti itu. Kita egaliter. Perbedaan pendapat itu sudah biasa," dalih Tifatul.

Dikonfirmasi terpisah, Zul membantah adanya teguran dari PKS. Sebab, apa yang dilakukannya adalah demi menyolidkan kembali kader PKS yang terancam terbelah. “Saya tidak percaya Pak Tifatul seperti itu. Bukan gaya Pak Tifatul menegur, pasti ada diskusi dan diajak bicara,” jelas dia.

Ia mengakui apa yang diungkapkan terkait survei memang bukan sikap resmi partai. Tetapi, baginya PKS sebagai partai berbasis Islam perlu menjelaskan isu-isu berbau agama kepada konstituen. “Lebih baik ngomong pahit sekarang sebagai early morning. Ini wake up call harus didengungkan untuk menyolid koalisi ini. PKS solid mendukung SBY-Boediono,” tandas dia.

Kerasnya sikap pengurus teras PKS tak ayal menuai kritik. Teguran itu dinilai hanya berupa isapan jempol semata alias trik politik PKS. "Ah, kemarin yang diperingatkan Fachri Hamzah, lalu Anis Matta. Ini lagu lama. Orang sudah tahu kalau ini taktik PKS. Yang penting nama PKS terus bergulir," cetus pengamat politik Bachtiar Effendy.

Menurutnya, pernyataan Zul sebenarnya bisa dipahami. Meski kesalahannya adalah mengumbar hasil survei itu ke publik. Tetapi, langkah politik dengan memberi teguran pada Zul hanya akan membuat kubu SBY bertanya-tanya. "Orang curiga, ini manuver apa? Apalagi PKS punya sejarah memprotes SBY," papar Bachtiar.

Sikap PKS tersebut, dinilai pengamat politik Ahmad Bakir Ihsan, memang upaya menyatukan partai. Bila tidak ditanggapi, PKS malah akan terpecah belah. "Kalau lihat prosesnya PKS itu dari awal memiliki berbagai kepentingan. PKS hanya ingin menjaga soliditas partai walaupun hati mereka secara personal ada saja yang ke JK. Bila tidak dilakukan teguran, PKS itu bisa pecah dan itu yang ditakutinya," tandas Bakir.

Ia menambahkan secara kepartaian tingkat soliditas PKS dibandingkan dengan parpol lain cenderung lebih terjaga. Segala potensi perpecahan yang terjadi di dalam, cenderung lebih bisa diatasi oleh PKS. "Bila ada kadernya yang ditegur atau bahkan di pecat karena mendukung pasangan lain, itu adalah konsekuensi logis karena PKS sudah menentukan pilihan ke SBY-Boediono," tutur Bakir.

Analis politik dari UI Abdul Gafur Sangaji menambahkan SBY juga memang wajib menindak para petinggi parpol pendukungnya. Jika hanya menyerahkan permasalahan seperti ini kepada partai maka diprediksi nantinya SBY akan kesulitan mengelola mitra koalisi.

“Ini adalah riak-riak kecil yang harus dihadapi Pak SBY karena membangun koalisi yang besar. SBY harus santun dan tenang menghadapi ini. Selain itu, jangan terlalu terbuai hasil survei. Kinerja masing-masing parpol jangan diremehkan,” ujarnya.

Sebagai salah satu parpol menengah, PKS memang termasuk yang terkenal 'dinamis', baik di kalangan internal maupun manuver politik yang kerap berubah-ubah. Kali ini, publik memang sedang menunggu, apakah tindakan PKS gertak sambal demi tujuan politik sesaat atau benar adanya untuk mengamankan kebijakan partai. Dan tentu saja keduanya memiliki besaran risiko yang sama. Keutuhan dan citra partai menjadi taruhannya

Ani Pakai Jilbab, Elektebilitas SBY Bisa Melorot

2009-05-29T12:17:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Ani Pakai Jilbab, Elektebilitas SBY Bisa Melorot

PKS mengingatkan Ibu Ani Yudhoyono agar tidak memaksakan diri memakai jilbab.

Pasalnya, dikhawatirkan memakai jilbab karena tekanan partai kompetitor justru akan berdampak kepada SBY.

”Elektibilitas SBY bisa menurun kalau Ibu Ani memaksakan pakai jilbab, apalagi karena tekanan partai competitor,” ujar Zulkieflimansyah di gedung DPR, Jumat (29/5).

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta agar Ani Yudhoyono tidak menutup auratnya menjelang pemilihan presiden.

Dia membantah kalau PKS pernah menggusulkan kepada istri SBY itu untuk memakai jilbab apalagi memaksa orang pakai jilbab.
|
"Memakai jilbab memang disarankan dalam agama Islam. Tentu saja tidak ada paksaan. Apalagi Ibu Ani sebagai simbol negara," terangnya.

Dia mengatakan peran Ani dalam elektabilitas pasangan SBY-Boediono sangat penting.

Elektibilitas SBY-Beodiono bisa turun hanya karena persoalan itu

PKS Gusur Konsistensi PKB ke SBY

2009-05-28T23:48:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKS Gusur Konsistensi PKB ke SBY

"Dengan menolak usulan hak angket, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit

INILAH.COM, Jakarta - PKB sebagai parpol yang dianggap paling konsisiten dan tak macam-macam mendukung SBY-Boediono kini mulai menunjukkan riak-riak ketidaksetiaan dengan menyetujui usulan hak angket soal DPT. PKS pun kini menggusur posisi PKB sebagai parpol paling konsisten ke SBY.

"Dengan menolak usulan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, PKS telah menunjukkan konsistensi sebagai mitra koalisi Demokrat mendukung SBY-Boediono menggantikan PKB," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (27/5).

Arbi mengatakan, bila PKB bersama PAN dan PPP berhasil mengalihkan sasaran dari hak angket itu ke KPU, maka ketiga parpol itu akan aman dalam koalisi SBY. Tapi bila hak angket ternyata diarahkan agar pemerintah yang bertanggung jawab, maka ketiga parpol itu dapat dianggap sebagai pengkhianat.

"Kalau ketiga parpol mitra koalisi itu tidak berhasil mengarahkan hak angket ke KPU dan malah membelokan ke pemerintah, berarti mereka itu berkhianat kepada koalisi yang sedang dibangun bersama Demokrat," katanya.

Selain itu, sambung Arbi, hak angket sebenarnya dapat menguntungkan koalisi. Karena bila hak angket ini dianggap berhasil oleh masyarakat, maka parpol yang setuju hak angket itu akan menarik bagi pemilih. "Kalau kerugiannya itu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Makanya, angket itu sebaiknya diiarahkan kepada KPU saja karena yang bertanggung jawab itu KPU," pungkasnya. [mut/ton]

Angket Lolos, Koalisi Rapuh

2009-05-28T02:41:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Angket Lolos, Koalisi Rapuh

Partai Demokrat menilai hak angket salah alamat.

JAKARTA — Lolosnya hak ang ket (penyeli dik an) kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif di nilai memperlihatkan ringkihnya koalisi Partai Demokrat (PD). Meski demi kian, PD menyatakan, koalisi tak akan terpengaruh.

Juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, mengatakan, pemerintah menghormati hak angket dan akan menjawabnya. Tapi, kata dia, belum tentu dijawab langsung oleh Presiden. ‘’Se lama ini tidak harus Presiden yang menjawab,’‘ katanya seusai mendampingi Presiden dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR.

Andi yang juga ketua DPP PD mengatakan, pemerintah memaknai hak angket secara positif. ‘’Agar persoalan DPT bisa lebih baik lagi,’‘ katanya.

Penilaian ringkihnya koalisi disampaikan pengamat politik UGM, AAG Dwipayana. ‘’PPP, PKB, PAN, pendukung SBY. Tapi, mengalihkan dukungan kepada penggagas angket. Itu menunjukkan koalisi tidak solid,’‘ katanya, kemarin.

Dwipayana memandang ketidaksolidan itu disebabkan koalisi hanya dibangun atas dasar kepentingan. Keringkihan itu, kata dia, bisa menular dalam Pe milu Presiden (Pilpres). Tapi, Dwipayana juga memberi ca ta t an kecil. Me nurut dia, ke banyakan legislator pendukung angket tidak terpilih lagi. ‘’Ini manuver jangka pen dek. Mereka dalam masa transisi.’‘

Seperti diberitakan sebelumnya, mitra koalisi PD di pemerintahan saat ini maupun yang berkoalisi dalam Pilpres 2009, ikut mendukung angket DPT. Aki bat nya, lolos dalam rapat paripurna DPR dua hari lalu.

Hak angket didukung 129 suara: Golkar (34), PDIP (58), PKB (16), PPP (11), PAN (3), BPD (5), PDS (1). Sebanyak 73 menolak, dari fraksi: PD (43), PKS (22), PBR (5), PDS (2). Satu suara dari FPKB abstain.

Partai pendu kung koalisi pe me rintahan saat ini, antara lain, PD, Golkar, PPP, PAN, PKB, PKS. Par tai yang terikat koalisi Pilpres 2009 adalah PD, PPP, PAN, PKB, PKS—Golkar telah keluar barisan.

Ketua PD, Anas Urbaningrum, menilai, pembelotan itu tak elok. Tapi, dia tak memandangnya serius. ‘’Ini tidak akan merusak koalisi dan tidak memengaruhi arah koalisi ke de pan,’‘ katanya. Dia mengklaim koalisi terjalin kompak dan solid.

Soal Golkar yang mendukung hak angket, padahal masih menjadi mitra koalisi PD sampai pelantikan presiden 20 Oktober 2009, Anas mengata kan, ‘’Ini bukan yang pertama. Sejarah perbedaan sikap FPG dengan pemerintah sudah panjang.’‘

Tapi, Anas juga menilai hak angket itu salah alamat. Sebabnya, kata dia, penanggung jawab DPT bukan pemerintah, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU). ‘’Angket keliru alamat,’‘ kata mantan anggota KPU ini.

Tapi, sikap KPU juga datardatar saja. Anggota KPU, Andi Nur pati, mengatakan, KPU belum tentu dimintai keterangan.

‘’Ang ket itu hak bertanya DPR ke pada pemerintah, sedangkan KPU bukan bagian dari pemerintah,’‘ katanya, kemarin. Andi me nga takan, peran KPU soal DPT tidak 100 persen.

Sekretaris Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz, menyambut positif lolosnya hak angket DPT. ‘’DPR harus sebanyak mungkin mengumpulkan fakta dan bukti, termasuk memanggil KPU,’‘ katanya.

Sekjen PDIP, Pramono Anung, meyakini hak angket DPT tak akan berhenti di tengah jalan. Sebab, hak angket bukan hanya concern PDIP, tapi juga fraksi-fraksi lain. ‘’Ini adalah persoalan serius menyangkut kecurangan pemilu yang sistemik dan merata hampir di alami oleh hampir semua partai.’‘

Hak angket pun dinilai Pramono penting, karena sampai saat ini pemerintah belum merealisasikan janjinya untuk memperbaiki penyelengga raan Pilpres. ‘’Semoga de ngan hak angket ini peme rintah lebih aware terhadap penyelenggaraan Pilpres.’‘

Cawapres pasangan Megawati Soekarnoputri, Pra bowo Subianto, juga meng aku senang atas lolosnya hak angket. Sebabnya, kata dia, upaya penyeli dikan kisruh DPT pemilu legislatif akan menjamin tidak terulang lagi dalam Pilpres. nan/evy/yli

Hak Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) menapak fase lebih serius. Rapat paripurna DPR, dua hari lalu, menyetujui penggunaan hak angket (penyelidikan) atas kekisruhan itu. Berikut proses penetapan DPT dan kekisruhan yang menyertainya:

Perubahan DPT

24 Oktober 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK No 383/2008 dengan jumlah pemilih 170.022.239 --belum termasuk pemilih dari Papua dan luar negeri belum masuk sepenuhnya.

24 November 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK No 427/2008 dengan jumlah pemilih 171.068.667 atau naik 1.046.428

7 Maret 2009
KPU menetapkan DPT lewat SK No 164/KPTS/KPU/2009 dengan jumlah pemilih 171.265.442.

16 Maret 2009
Mantan Kapolda Jatim, Irjen Herman SS, mengungkap adanya ketidakberesan data pemilih yang digunakan dalam Pilkada Jatim. Ketidakberesan itu diduga sejumlah kalangan terjadi pula dalam DPT Pemilu Legislatif.

18 Maret 2009
Herman SS bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Jl Teuku Umar.

24 Maret 2009
KPU yang gerah mendapat tuduhan soal ketidakberesan DPT, menantang adu data.

14 April 2009
Pimpinan partai politik bertemu di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar. Dalam pernyataannya mereka menyatakan pemilu kali ini merupakan yang terburuk sejak reformasi, kaerna DPT yang bermasalah telah membuat jutaan pemilih kehilangan hak pilih.

15 April 2009
Presiden SBY menggelar rapat terbatas dengan Wapres, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polkumkam, Mendagri, Mensko Kesra, dan lain-lain, membahas DPT. Hasilnya, KPU didorong menjelaskan soal DPT secara transparan dan soal DPT tak diselesaikan di jalanan.

12 Mei 2009
Usul hak angket kisruh DPT --yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara untuk memilih-- yang diprakarsai 38 anggota DPR lintas fraksi, diajukan dalam rapat paripurna DPR.

26 Mei 2009
Lewat voting, rapat paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket untuk menyelidiki kekisruhan DPT.

Hasil Pemilu

Jumlah pemilih: 171.265.442 100%
Suara sah: 104.099.785 60,78%
Tidak memilih: 49.677.076 29%
Suara tidak sah: 17.488.581 10,21%

Daftar Anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS

2009-05-26T07:31:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS

NO DAPIL NAMA CALEG Jml SUARA

1 Nangroe Aceh Darussalam - 01 M. Nasir Djamil (L) 44.039
2 Nangroe Aceh Darussalam - 02 Raihan Iskandar, Lc (L) 17.487
3 Sumatera Utara - 01 Tifatul Sembiring (L) 99.348
4 Sumatera Utara - 02 Iskan Qolba Lubis, MA (L) 32.692
5 Sumatera Utara - 03 Ansory Siregar, Lc (L) 43.288
6 Sumatera Barat - 01 Irwan Prayitno, DR (L) 57.199
7 Sumatera Barat - 02 Refrizal, Drs (L) 27.214
8 Riau - 01 Chairul Anwar, Drs., Apt. (L) 50.914
9 Kepulauan Riau - 01 Herlini Amran, MA. (P) 26.659
10 Sumatera Selatan - 01 Musthafa Kamal (L) 31.293
11 Sumatera Selatan - 02 Bukhori Yusuf, MA (L) 40.484
12 Bengkulu - 01 H. M. Syahfan Badri Sampurno, Drs. (L) 27.362
13 Lampung - 01 Almuzzammil Yusuf (L) 46.205
14 Lampung - 02 Abdul Hakim, Ir. MM (L) 55.258
15 DKI Jakarta - 01 Ahmad Zainuddin, Lc (L) 46.179
16 DKI Jakarta - 02 M. Sohibul Iman, Dr. (L) 42.553
17 DKI Jakarta - 03 Adang Daradjatun (L) 119.287
18 DKI Jakarta - 03 Ahmad Relyadi (L) 22.094
19 Banten - 02 Zulkiflimansyah (L) 58.478
20 Banten - 03 Yoyoh Yusroh (P) 36.911
21 Banten - 03 Jazuli Juwaini (L) 87.946
22 Jawa Barat - 01 Suharna Surapranata (L) 36.515
23 Jawa Barat - 01 Ledia Hanifa (P) 28.228
24 Jawa Barat - 02 Ma'mur Hasanuddin (L) 40.472
25 Jawa Barat - 03 Eki Awal Muharam (L) 24.750
26 Jawa Barat - 04 Yudi Widiana Adia (L) 37.114
27 Jawa Barat - 05 Sunmanjaya Rukmandis (L) 29.071
28 Jawa Barat - 06 Mahfudz Abdurahman (L) 72.409
29 Jawa Barat - 07 Arifinto, Drs. (L) 38.871
30 Jawa Barat - 08 Mahfudz Sidik, Drs., M.Si. (L) 36.583
31 Jawa Barat - 09 Nur Hasan Zaidi, S.Sos.I (L) 33.223
32 Jawa Barat - 10 Surahman Hidayat, Dr. (L) 42.446
33 Jawa Barat - 11 Kemal Stamboel (L) 35.165
34 Jawa Tengah - 01 Zuber Safawi (L) 36.556
35 Jawa Tengah - 03 M. Gamari, Dr. H. (L) 18.242
36 Jawa Tengah - 04 M. Martri Agoeng (L) 28.775
37 Jawa Tengah - 05 M. Hidayat Nur Wahid, Dr. (L) 106.521
38 Jawa Tengah - 07 Sugihono, Ir (L) 26.233
39 Jawa Tengah - 08 Tossy Aryanto (L) 26.592
40 Jawa Tengah - 09 Suswono, Ir., MMA (L) 33.934
41 DI Yogyakarta - 01 Agus Purnomo (L) 31.533
42 Jawa Timur - 01 Sigit Sosiantomo, Ir. (L) 19.294
43 Jawa Timur - 02 Misbakhun, Ak. (L) 35.980
44 Jawa Timur - 05 Luthfi Hasan Ishaaq, MA. (L) 29.819
45 Jawa Timur - 07 Rofi' Munawar, Lc. (L) 37.718
46 Jawa Timur - 08 Memed Sosiawan, Ir. (L) 22.310
47 Jawa Timur - 11 Abdul Aziz Suseno (L) 71.020
48 Kalimantan Barat - 01 H. Rahman Amin (L) 27.078
49 Kalimantan Selatan - 01 Aboe Bakar Al Habsyi (L) 57.253
50 Kalimantan Selatan - 02 Nabiel Fuad Al Musawa, Ir, M.Si . (L) 31.390
51 Kalimantan Timur - 01 Aus Hidayat Nur (L) 51.338
52 Nusa Tenggara Barat - 01 Fahri Hamzah, SE (L) 105.412
53 Sulawesi Selatan - 01 M. Anis Matta, Lc. (L) 88.407
54 Sulawesi Selatan - 02 Tamsil Linrung (L) 77.250
55 Sulawesi Selatan - 03 Andi Rahmat, SE (L) 30.355
56 Sulawesi Tenggara - 01 H. Yan Herizal, SE. (L) 18.930
57 Sulawesi Tengah - 01 Adhyaksa Dault, Dr. (L) 82.873

Sumber : Humas DPP PKS/ KPU

Buku 'Ilusi Negara Islam' Mengadu Domba Ummat

2009-05-25T11:43:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Buku 'Ilusi Negara Islam' Mengadu Domba Ummat
By Republika Newsroom

YOGYAKARTA -- Peneliti Yogyakarta, Dr Zuli Qodir, Adur Rozaki MSi, Laode Arham SS, Nur Khalik Ridwan SAg melakukan protes terhadap buku 'Ilusi Negara Islam' yang diterbitkan The Wahid Istitute, Maarif Institute dan Gerakan Bhineka Tunggal Ika. Buku tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang mereka teliti dan isinya mengadu domba umat Islam.

''Saya tidak berani lagi pulang ke Madura, karena terbitnya buku ini. Bisa-bisa saya dikalungi clurit karena buku ini mengadu domba umat Islam,'' kata Abdur Rozaki di Kantor Republika Yogyakarta, Senin (25/5).

Dijelaskan Zuli Qodir, isi buku 'Ilusi Negara Islam' bukan merupakan hasil penelitiannya meskipun mereka disebut sebagai penelitinya. Sebab isi dari buku tersebut telah menyimpang dari apa yang mereka teliti. Selain itu, pihaknya juga tidak dilibatkan dalam proses penerbitan.

''Kami tidak pernah diajak dialog di dalam proses menganalisis data dan membuat laporan peneliltian sampai penerbitan menjadi sebuah buku,'' kata Zuli.

Bahkan, lanjut Zuli, dalam proses pengumpulan data, beberapa nama yang dicantumkan dalam buku tersebut sebagai peneliti jauh hari sudah mengundurkan diri namun masih dicantumkan, seperti Khalik Ridwan dan Abdur Rozaki. Sehingga keduanya sudah tidak terlibat lagi dalam tahap penelitian mulai dari pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan hingga penerbitan buku.

Kata Zuli, tujuan penerbitan buku 'Ilusi Negara Islam' telah bergeser dari riset yang semula bertujuan akademik kepada politis. Kondisi ini diperkuat hampir semua peneliti daerah yang namanya tercantum dalam buku tersebut tidak pernah diajak untuk berdialog menganalisis temuannya dalam kerangka laporan hasil penelitian yang utuh.

''Para peneliti daerah namanya dicatut hanya sebagai legitimasi politis dari kepentingan pihak asing. Sebagaimana dilakukan Holland Taylor dari //Lib for All,// Amerika Serikat yang begitu dominan bekerja dalam kepentingan riset dan penerbitan buku ini.

Karena itu, peneliti Yogyakarta menuntut kepada //Lib for All// untuk menarik peredaran buku tersebut jika tetap mencantumkan nama-nama peneliti Yogyakarta. ''Kami menghimbau kepada para peneliti dan intelektual Indonesia untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah diperalat dan dimanipulasi oleh kepentingan agen intelektual asing yang bekerja di Indonesia,'' tandas peneliti Yogyakarta.

Bahkan yang aneh dari peneribatan buku tersebut adalah pencantuman KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur sebagai editornya. Padahal selama ini Gus Dur terganggu penglihatannya sehingga tidak mungkin Gus Dur bisa mengeditnya. ''Ini sudah kebablasan,'' kata Abdur Rozaki.

Sementara Ahmad Suadey, Direktur The Wahid Institute kepada Zuli Qodir mengirim SMS bahwa dirinya tidak tahu persis isi buku 'Ilusi Negara Islam' yang diterbitkannya. Karena itu, dirinya merasa kaget ketika mendapat protes dari peneliti Yogyakarta.

''Aku malah baru tahu ini. Kalau gitu perlu klarifikasi ke //Lib for All.// Kalau perlu teman-teman bikin nota protes tertulis. Aku gak keberatan karena saya tidak berhubungan dengan isi sama sekali,'' kata Ahmad Suaedy. -hep/ahi

Survei PKS, SBY-Boediono Masih Bisa Kalah

2009-05-25T10:37:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Survei PKS, SBY-Boediono Masih Bisa Kalah

JAKARTA - Mitra koalisi dari Pasangan SBY-Boediono yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui masih ada peluang pasangan ini kalah dalam ajang pilpres nanti.

"Peluang untuk kalah itu masih ada," kata Wakil Ketua PKS Bidang Politik Zulkieflimansyah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2009).

Menurut dia, kemungkinan kalah tersebut, karena melihat hasil survei yang dilakukan secara internel oleh PKS. Meski demikian, duet SBY-Boediono masih menempati posisi teratas di antara pesaing lainnya.

"Sekarang kalau kita lihat hasil survei terbaru tidak terlampau jauh ketiga-tiganya. Ini adalah survei internal kita," ungkap Zulkieflimansyah.

Dia menjelaskan, selisih di antara ketiga pasangan capres dan cawapers tersebut tidak terpaut jauh, sehingga masing-masing memiliki kemungkinan untuk menang maupun kalah. "Jadi kurang dari 10 persen selisihnya," imbuh dia.

Meski selisih antara pasangan yang paling atas dan rendah hanya 10 persen, PKS tidak khawatir karena memiliki mesin politik yang solid. "Saat ada komando, itu jalan," ujar Zulkieflimansyah.

Saat didesak siapa pasangan capres dan cawapres yang paling rendah peluangnya untuk menang, Zulkieflimansyah enggan menyebutkannya. "Enggak fair-lah kalau kita sebutkan. Tapi yang jelas Pak SBY masih di atas," pungkasnya.

PKSku sayang, PKSku (tidak) malang

2009-05-19T01:04:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKSku sayang, PKSku (tidak) malang.
Oleh eddysatriya -

Sehari, setengah hari, serta dalam hitungan jam menjelang deklarasi pasangan Capres-Cawapres SBY Berbudi pada tanggal 15 Mei 2009 yang lalu, sebagian besar umat Islam, anggota dan kader PKS, termasuk simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti saya, masih menantikan sepak terjang dan jurus pamungkas pimpinan PKS. Semua menantikan bagaimana “ending” hubungan antara Partai Demokrat (PD) dengan PKS, sehubungan dengan “hanya di sms” nya pimpinan PKS oleh pihak PD terkait dengan rencana penetapan Pak Budiono sebagai Cawapres bagi Susilo Bambang Yudhoyono yang telah lebih dulu diajuka sebagai Capres dari PD.

“Antiklimaks…..!”

Begitulah berbagai komentar akhirnya berdatangan dan beterbangan di berbagai media. Media cetak dan elektronik menggambarkan kekecewaan, hujatan, dan makian yang sangat menyakitkan dialamatkan kepada kubu PKS. Dari sekedar menyebutkan sebagai gertak sambal, tidak konsisten, tidak ada apa-apanya, hingga ungkapan sangat memalukan bisa kita baca dan dengarkan secara langsung. Demikian pula, berbagai hujatan dan nada ketidakpuasan kader atau masyarakat luas benar2 tumpah di berbagai blog, mailing list, maupun di jejaring sosial seperti Facebook.

Betapa tidak, berbagai kader PKS sebelumnya masih menyatakan ketersinggungan harga diri partai mereka diperlakukan secara “feodal” oleh penguasa. Mereka mencaci maki secara langsung ataupun tidak langsung sikap penguasa yang tidak mau menggunakan jalur komunikasi saling menghargai. Banyak teman saya simpatisan PKS yang sampai detik terakhir masih yakin bahwa pimpinan mereka akan bersikap tegas terhadap SBY. Namun apa mau dikata. Fakta yang ada di layar kaca ketika pencanangan “SBY Berbudi” jelas memperlihatkan bahwa “PKS akhirnya menyerah kepada Yudhoyono” sebagaimana headline Media Indonesia keesokan harinya. Presiden PKS yang beberapa jam sebelumnya

Tidak dapat saya bayangkan harga diri para kader yang dari dulu berusaha konsisten, harus diletakkan dimana setelah kejadian di Sabuga, Bandung itu. Memang politik tetaplah politik. Terus terang karena politik bukanlah ranah yang familiar buat saya, saya tidak ingin mengomentari lebih jauh tentang keterpurukan PKS akibat inkonsistensi para elite mereka ketika harus bersikap menghadapi incumbent.

“Mabuk Kemenangan dan Tidak Mau Dikritik”

Sejak menuai hasil yang diatas rata-rata partai lain dan tergolong memuaskan dalam Pemilu 2004 lalu, saya mengamati bagaimana senangnya para elite dan kader PKS. Tokoh mereka menjadi Ketua MPR, dan beberapa lainnya masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, meski belum memegang posisi kunci. Dari berbagai kejadian dan “event” yang digelar, kader PKS juga memperlihatkan dominansi mereka dalam berorasi, turun kejalan dan dalam melakukan berbagai aksi damai. Seperti halnya penomena AA Gym ketika jaya dulu, jangan kan orang muslim, kaum non muslim Indonesia saja merasa nyaman dengan kehadiran PKS yang meski mengusung Islam sebagai ideologi partai, namun tetap memperhatikan kemajemukan serta “tepo seliro” dengan penganut agama lain.

Dari berbagai keberhasilan tersebut, kelihatannya mereka terlena. SIkap egaliter yang dibiaskan oleh sebagian kader partai yang berasal dari Sumatera lama-lama dilupakan. Pelan-pelan sikap feodal yang dulu mereka dobrak kembali bersemi dalam keseharian mereka. Sesuatu yang alami sebenarnya. Namun Seperti pernah saya alami sendiri ketika mau beranjang sana ke salah satu tokoh PKS yang kebetulan menjadi pejabat negara di salah satu kota. Keinginan saya untuk bersilaturahmi sebagai warga kota itu dan membawa tokoh masyarakat setempat setelah waktu magrib yang syahdu, ditampik begitu saja. Setelah diterima dirumah sang tokoh, saya ditanya oleh “Ring-3″ mereka tentang keperluan apa dan maksud tujuan lainnya untuk bertemu.

Meski sedikit kesal karena sudah menelpon sebelumnya (nomor telepon rumah saya dapatkan dari tokoh PKS lainnya yang menjadi sahabat saya di DPD) saya berusaha tetap tenang. Berbagai pertanyaan diajukan kepada saya tentang maksud dan tujuan. Saya pun menceritakan tujuan saya beranjang sana dan bersilaturahmi. Namun setelah beberapa pertanyaan lain diajukan, dan saya jawab, tetap saja akhirnya kami diminta datang di hari lain. Singkat kata, meskipun sang Pejabat tokoh PKS itu ada di rumah, kami tidak layak untuk ditemui berdasarkan kriteria para “punggawa” di RIng 2 atau 3.

Kakak ipar saya sedikit angot. Iya juga tidak menduga seperti itu. Ia kecewa. Segera ia meminta saya untuk memberikan saja kartu nama kantor saya yang mempunyai logo Burung Garuda. Saya sabarkan ia. Saya datang kesini sebagai penduduk warga kota sang Pejabat kita, bukan sebagai pejabat dari kantor saya.

Dengan langkah gontai kami pun pulang kembali. Perjalanan saya yang menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari Sawangan pun sia-sia. Kakak ipar saya masih saja mengomel dan mengungkapkan kekecewaaannya. Besoknya setelah ditolak bertemu dengan sang tokoh PKS yang sebelumnya sudah pernah berkenalan di Mesjid Komplek Perumahan kami di Sawangan, saya menyampaikan kejadian itu kepada tokoh lainnya agar di ambil langkah2 perbaikan. Karena bagaimanapun sikap feodal yang telah berupaya diruntuhkan oleh pendiri PKS dengan kombinasi sikap egaliter dan ketaatan beragama bagi para kadernya sebaiknya tetap dikikis habis.

Kejadian itu sekitar pertengahan tahun 2006. Ternyata saya dan kakak ipar saya saat ini tidak sendiri. Mungkin belasan juta atau puluhan juta mungkin simpatisan PKS merasakannya saat ini. PKS menjadi partai tak berdaya dihadapan PD. Tokoh-tokoh PKS tidak ada bedanya dengan partai lain. Politik memperlihatkan “nature of business” nya dengan jelas.

Mudah-mudahan para elite PKS cepat sadar dan mampu mengoreksi diri. Baik ketika harus tegas berhadapan dengan penguasa, ataupun mampu lebih merakyat dan mengayomi ketika mengurus rakyatnya.

Semoga ini bukan akhir segala nya bagi PKS. Bagaimanapun PKS masih menjadi andalan umat Islam untuk menjaga tegaknya ajaran AL Quran dan Sunat Rasulnya di bumi Indonesia. InsyaAllah.
http://public.kompasiana.com/2009/05/18/pksku-sayang-pksku-tidak-malang/

PKS "Ikat" Boediono dengan Piagam Kerja Sama

2009-05-19T00:59:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKS "Ikat" Boediono dengan Piagam Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera telah bersedia mendukung pencalonan Boediono sebagai wakil presiden. Karena itu, partai dakwah tersebut membuat kontrak politik dengan Partai Demokrat. Salah satu poinnya adalah Piagam Kerja Sama di eksekutif dan legislatif.

"Basis piagam ini adalah kepedulian dan keberpihakan pada rakyat. Misalnya Pak Boediono, yang disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan pihak asing, kita ikat dengan perjanjian ini sehingga tidak ada ruang bagi intervensi asing," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring seusai menghadiri rapat tim sukses pasangan SBY Boediono, Senin (18/5) di Bravo Media Center, Jakarta.

Sementara itu, dua poin lainnya adalah platform politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada poin tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan reformasi birokrasi. Di bidang ekonomi, PKS menekankan pentingnya kedaulatan nasional dan ketahanan pangan sehingga mendukung kemandirian bangsa.

Sementara itu, poin ketiga tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembentukan forum komunikasi politik antara presiden dan pimpinan parpol, serta forum komunikasi eksekutif, mendukung koalisi. "Hal ini penting, mengingat pola komunikasi politik masa lalu belum dilakukan dengan baik," ujarnya.

Ketika Artis Menjadi Anggota Parlemen

2009-05-18T01:12:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Ketika Artis Menjadi Anggota Parlemen

Lolos ke Senayan tapi bingung. Itulah reaksi Rieke Dyah Pitaloka, calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan, ketika terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat II. "Saya pusing ketika tahu lolos pemilihan legislatif," kata Rieke kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu menyatakan, menjadi anggota DPR bukan hanya bertanggung jawab kepada pemilihnya, melainkan juga kepada seluruh masyarakat. Karena itu, kini Rieke ngebut belajar politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh LSM untuk menggali informasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Dia juga berencana mengangkat staf ahli dan meminta masukan dari politisi senior di DPR. Wanita kelahiran Garut, Jawa Barat, 8 Januari 1974, ini akan fokus sebagai politikus dan melepas baju keartisannya. Di luar Rieke, ada belasan artis lain yang sukses melenggang ke Senayan, misalnya Inggrid Kansil, Dedi Gumelar, dan Vena Melinda. Juga Primus Yustisio, Rachel Maryam, dan lain-lain.

Masuknya kalangan artis ke DPR ini memang menjadi fenomena yang mencengangkan. Sebab, meski sudah lama ada kalangan artis yang menjadi anggota DPR, jumlahnya tak sebanyak saat ini. Sebagian adalah wajah lama, seperti Adjie Massaid, Angelina Sondakh, dan Nurul Qomar.

Dulu artis yang menjadi anggota parlemen adalah kader partai. Kini banyak artis yang secara instan digaet untuk mendulang suara. Selain artis, anggota DPR periode 2009-2014 ini juga cukup banyak dihuni kerabat pejabat atau mantan pejabat. Puan Maharani (anak Megawati Soekarnoputri), Eddhie Baskoro (anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), dan Halim Kalla (adik Wakil Presiden Jusuf Kalla) adalah beberapa di antaranya.

Fenomena ini melahirkan kekhawatiran berbagai pihak tentang kualitas anggota parlemen kita. Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N. Gumay, menilai masuknya barisan artis ini di parpol hanya berfungsi menarik suara. "Ini kekeliruan partai dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif," katanya. Sementara itu, masuknya kerabat pejabat dan mantan pejabat menjadi anggota DPR dinilai sebagai bibit dinasti politik.

Hal ini memang tidak menjadi masalah jika calon yang bersangkutan memang memiliki kualitas memadai. Sayangnya, menurut pengamat politik Yudi Latif, kebanyakan caleg terpilih dari kalangan artis dan keluarga pejabat itu diragukan kapasitas dan kapabilitasnya. "Mereka cenderung terpilih karena keterkenalan dan jaringan kekuasaan serta logistik ayah, suami, atau kerabat mereka," tutur Yudi.

Tak hanya itu. Politisi tulen yang terpilih pun, kata Yudi, banyak yang diragukan motifnya melaju ke Senayan. Indikasinya, ada caleg yang menggunakan kekuatan dana yang luar biasa demi menjadi anggota DPR. "Ada calon yang sampai menghabiskan Rp 25 milyar. Apa motif pengeluaran uang sebanyak ini?" Yudi menambahkan.

Dua hal itu akan terkait secara signifikan dalam menurunkan kualitas kinerja DPR. Di satu sisi, menurut Yudi, politisi tulen yang menjadi anggota DPR dengan kekuatan uang akan cenderung mencari uang pengganti biaya yang dikeluarkan, baik secara gamblang maupun remang-remang. Secara gamblang adalah dengan memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan "transaksi" jual-beli pasal yang dibahas di DPR.

Secara remang-remang, ia akan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan proyek dari berbagai instansi pemerintah untuk meraup keuntungan. "Ini juga korupsi secara terselubung," kata Yudi pula. Di sisi lain, para artis yang menjadi anggota DPR secara moral mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan alias tak ada motif mencari keuntungan materi, karena dunia keartisan telah memberikan itu.

Namun, dengan pengalaman politik yang minim, mereka hanya akan menjadi anak manis yang mengikuti saja permainan politisi kawakan. "Jangan harap ada kekritisan dari mereka dalam memahami kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam pembahasan sebuah undang-undang, misalnya," Yudi menegaskan. Menanggapi keraguan itu, beberapa artis mengaku bisa memahaminya, dan mereka berharap bisa menjawab keraguan itu dengan terus belajar dan bekerja.

Inggrid Kansil, pesinetron yang terpilih dari Partai Demokrat, misalnya, mengaku senantiasa membaca dan mempelajari apa tugas dan fungsi DPR. Ia merasa beruntung karena suaminya, Syarifuddin Hasan, punya pengalaman politik mumpuni sebagai anggota DPR-RI Komisi XI dan Panitia Anggaran. "Kurang lebih kami jadi tahu tentang legislasi, bagaimana penyusunan anggaran, pengawasan, dan bagaimana menindaklanjuti pengawasan itu," katanya.

Tubagus Dedi Suwandi Gumelar, yang ngetop dengan nama Miing di grup lawak Bagito, juga mengaku akan menjawab semua keraguan publik. Ketika ditemui wartawan Gatra Rukmi Hapsari, Dedi mengaku punya visi untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada DPR. Pria kelahiran 27 April 1958 ini memang terhitung punya pengalaman politik. Ia Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pandeglang, Banten.

Fenomena artis mengalahkan politisi pada pemilu legislatif kemarin, kata Dedi, harus jadi cermin untuk tidak meremehkan kemampuan artis dalam berpolitik. "Kami berusaha amanah, berusaha menjadi politisi, walaupun kami budayawan," tuturnya. Ia mengaku akan total mengabdi di Komisi II yang menjadi tempat kerjanya. Beberapa isu siap ia dorong untuk diperbaiki, seperti soal otonomi daerah dan izin penebangan hutan.

Sementara itu, Vena Melinda dari Demokrat mengaku akan fokus pada persoalan kesejahteraan rakyat. "Selama kampanye, aku melihat banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti soal nasib guru tidak tetap, anak-anak kurang gizi, sanitasi, dan krisis listrik. Itu akan jadi programku di DPR nanti," katanya.

Kalau banyak yang meragukan kemampuannya, Vena mengaku hal itu wajar. Karena itu, untuk menjawabnya, ia kini termotivasi untuk mengambil kursus politik dan ilmu pemerintahan, juga rajin menghadiri seminar. "Aku ingin bekerja untuk rakyat. Aku nggak ingin masyarakat salah pilih," kata perempuan kelahiran Surabaya, 20 Juli 1972, itu.

M. Agung Riyadi
[Nasional, Gatra Nomor 27 Beredar Kamis, 14 Mei 2009]

Kontrak PKS Tak Terpisah dengan Piagam Cikeas

2009-05-18T01:09:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Kontrak PKS Tak Terpisah dengan Piagam Cikeas

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidik mengungkapkan, kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat bagian tak terpisah dari piagam koalisi yang ditandatangani sejumlah partai di Cikeas, Sabtu 16 Mei kemarin.

Sedangkan kontrak politik Partai Demokrat-PKS dilakukan di Bandung pada Jumat 15 Mei.

"Koalisi antara Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminuddin) dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) adalah bagian tidak terpisah dengan naskah itu," kata dia dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Minggu 17 Mei 2009.

Menurut dia, kontrak politik di Cikeas memutuskan empat kesepakatan, pertama, aturan main koalisi di pemerintahan. Kedua, aturan main koalisi di parlemen. Ketiga, program kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hubungan luar negeri. Serta, keempat menyetujui mekanisme komunikasi koalisi.

Pidato Politik SBY Berbudi Pesanan PKS

2009-05-18T01:03:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Pidato Politik SBY Berbudi Pesanan PKS

MAKASSAR, KOMPAS.com- Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menyampaikan penjelasan sekaligus pertanggung-jawaban politik atas manufer partainya dalam pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Penjelasan itu disampaikan Anis Matta kepada konstituen dan para relawannya dalam Silaturahmi Kader dan Relawan PKS di Makassar, Minggu (17/5).

Dalam silaturahmi yang dihadiri sekitar 200 kader dan relawan PKS itu, Anis membeberkan kronologis dan latar belakang manuver politik PKS sepanjang pekan lalu. Anis membantah jika PKS telah bersikap inkonsisten dan tidak punya sikap karena awalnya menolak Boediono namun belakangan menerima.

Menurut dia, PKS menerima Boediono setelah Sudi Silalahi, Hatta Rajasa, dan Yudhoyono berulang kali meminta maaf karena memilih Boediono tanpa berkomunikasi dengan partai koalisinya. "Permitaan maaf itu disampaikan baik melalui Sudi Silalahi, Hatta Rajasa, dan SBY sendiri juga meminta maaf. Sebagai muslim, apa yang kita lakukan? Memaafkan, tetapi dengan catatan bahwa hal itu tidak boleh terulang," tandas Anis.

Menurut Anis, PKS pantas marah karena Yudhoyono dan Partai Demokrat melakukan komunikasi satu arah dalam memutuskan Boediono sebagai pasangan Yudhoyono. Komunikasi satu arah itu menunjukkan Demokrat belum membangun pola hubungan yang setara dengan PKS sebagai mitra koalisinya.

"Kita hanya memiliki posisi yang kuat jika kita dianggap setara. Orang yang bisa marah adalah orang yang punya power. Jika kita tidak bisa marah kepada kawan, itu artinya kita tidak punya power," kata Anis.

Menurut Anis, dalam pertemuan pada Jumat sebelum deklarasi, Yudhoyono meminta maaf kepada PKS. "Dua per tiga dari waktu pertemuan itu dipakai SBY untuk meminta maaf. Hampir semua konten pidato politik SBY Berbudi itu pesanan dari PKS. Termasuk penegasan Boediono bahwa proteksi pasar tetap diperlukan. Kami ingin membangun koalisi berdasarkan kesetaraan. Ini bukan soal berapa kursi, soalnya kita juga belum tentu menang. Tetapi masalahnya ketika ada komunikasi satu arah, itu yang harus diinterupsi dengan keras secara terbuka. Semua kemitraan kita adalah kemitraan yang kritis dan konstruktif," kata Anis.

Menurut Anis, seluruh manuver PKS dilakukan semata-mata untuk menciptakan konstelasi politik yang memungkinkan PKS tumbuh. Itu mengapa PKS berkepentingan membangun koalisi yang setara dengan Demokrat.

PKS Memahami Keputusan SBY

2009-05-17T00:37:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKS Memahami Keputusan SBY

JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring mengatakan partainya dapat memahami keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Boediono sebagai cawapresnya.

Berbicara kepada wartawan usai pendaftaran pasangan SBY-Boediono di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Sabtu, Tifatul mengatakan pemilihan Boediono lebih disebabkan karena SBY membutuhkan figur pendamping yang memahami masalah ekonomi terutama dalam menghadapi ancaman krisis global.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak SBY kemarin, beliau menjelaskan bahwa pemerintahan ke depan akan bekerja keras untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Jadi beliau memerlukan orang yang ahli dalam bidang keuangan, perbankan dan ekonomi," jelas Tifatul.

Dalam pertemuan antara PKS dengan SBY yang berlangsung di Bandung, Jumat (15/5), SBY juga membantah anggapan dan penilaian masyarakat bahwa cawapresnya yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menganut mazhab ekonomi neoliberalis.

Setelah menerima pencalonan Boediono, kubu PKS menyodorkan sebuah kontrak politik kepada SBY untuk ditandatangani. Kontrak politik itu sebagai jaminan bagi PKS maupun pihak Partai Demokrat untuk berkoalisi menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli maupun dalam mendukung pemerintahan ke depan jika duet SBY-Boediono terpilih sebagai presiden-wapres.

Dalam butir kontrak politik itu, kubu PKS meminta duet SBY-Boediono menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa tanpa terpengaruh dengan intervensi pihak asing.

Selain itu, menyangkut komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reformasi birokrasi, pengurangan kemiskinan, dan lainnya.

Tifatul menegaskan, keputusan PKS yang pada akhirnya berkoalisi dengan Partai Demokrat tidak bertentangan dengan keputusan majelis syuro PKS.

"Kami tetap konsisten dengan keputusan majelis syuro karena keputusan majelis syuro menegaskan bahwa koalisi dengan Partai Demokrat bisa dilakukan jika sudah ditandatangani kontrak politik. Kontrak politik berdasarkan platform PKS sudah ditandatangani oleh Pak SBY," jelas Tifatul.

Menurut Tifatul, tarik-ulurnya hubungan PKS dengan Partai Demokrat dalam beberapa hari belakangan lebih disebabkan karena kurang komunikasi antar kedua parpol terkait pemilihan Boediono sebagai cawapres pendamping SBY.

Namun setelah semua persoalan tersebut bisa diatasi, PKS menyatakan siap memenangkan duet SBY-Boediono sebagai presiden-wapres RI periode 2009-2014.

"Oh, tentu, sebagai partai koalisi kami akan bekerja keras untuk memenangkan kandidat yang kami usung," kata Tifatul sembari menambahkan pemilihan Boediono sebagai cawapres pendamping SBY sudah sesuai prinsip "the right man on the right place". - ant/ahi

Penjelasan PKS ttg Koalisi dg SBY

2009-05-16T15:24:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Penjelasan PKS ttg Koalisi dg SBY

Pertemuan ketua Majelis Syura PKS, ustadz Hilmi Aminuddin (didampingi presiden dan sekjen PKS) - dan berdasarkan hasil syura partai - dgn capres PD, SBY di bandung/15 mei 09 jam 17 menghasilkan kesepakatan akhir Koalisi PKS dgn PD untuk mengusung SBY-Budiono. Kesepakatan ini terbangun setelah ada kesepahaman ttg perlunya membangun kebersamaan koalisi yg didasari prinsip partnership yg setara dan dua arah. Termasuk komunikasi dua arah yg positif dan konstruktif. Juga disepakati kontrak politik berupa platform koalisi yg berisi 10 agenda prioritas pembangunan yg berasas penguatan kedaulatan negara di berbagai bidang dan berorientasi kpd kemakmuran rakyat - yg akan dijalankan oleh SBY-Budiono, didukung oleh PKS, jika terpilih kembali untuk memimpin pemerintahan. Sikap keras dan kritis PKS sblmnya adl sebagai bentuk koreksi dan nasehat kpd SBY dan PD ttg prinsip dan komitmen koalisi yg hrs dijaga. PKS sdh tunjukkan sikap politiknya yg tegas, dan pesan itu sdh diterima dan dipahami oleh SBY.

PKS pun Terima Boediono

2009-05-16T15:21:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

PKS pun Terima Boediono

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera sempat mengancam akan keluar dari koalisi Demokrat karena Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai calon wakil presiden. Namun, PKS mengubah sikapnya. Mereka akhirnya menerima tokoh yang sempat dituding berpaham ekonomi neoliberalisme itu sebagai cawapres mendampingi SBY.

PKS merupakan partai kader yang tak pernah bertumpu pada ketokohan figur pemimpinnya. Mereka lebih memilih menggaet dukungan besar, khususnya dari kaum muda kota. Terbukti, partai ini melejit pada Pemilu 2004 dengan 7,34 persen suara. Angka itu jauh dari Pemilu 1999 yaitu 1,36 persen suara.

Kestabilan suara partai berlandaskan Islam ini membuatnya makin percaya diri pada Pemilu 2009. Mereka masuk dalam urutan partai besar. PKS lantas memilih Partai Demokrat sebagai rekan koalisinya. Sejumlah nama pendamping SBY ke kursi kepresidenan pun diusulkannya. Mereka adalah Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al-Jufri yang menjadi Duta Besar RI di Arab Saudi.

Ternyata SBY punya pilihan lain, Boediono. PKS pun meradang dan menganggap Boediono tidak mewakili umat. Apalagi cara komunikasi Partai Demokrat yang mengabarkan penunjukan Boediono hanya lewat layanan pesan pendek atau SMS. Hal ini membuat PKS makin berang. Mereka lantas melempar wacana pecah kongsi dengan Demokrat serta pengalihan koalisi ke kubu lain guna membangun poros alternatif.

Namun, itu hanyalah gertakan. Petinggi PKS kemudian bertemu SBY di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Sang presiden dan sekjen PKS lantas terlihat hadir pada deklarasi pasangan SBY-Boediono. Mereka bahkan menandatangani kesepakatan berkoalisi di kediaman SBY. Bisa jadi, sejumlah kursi telah ditawarkan pada PKS hingga mereka menerima Boediono sebagai cawapres.

Menakar Kesabaran PKS-

2009-05-16T00:32:00.001+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

Menakar Kesabaran PKS-

Dalam perang Uhud, pasukan Muslim sudah diingatkan untuk tidak meninggalkan posnya hanya untuk rebutan ghonimah atas pampasan perang. Itu karena, sikap takabur dan merasa sudah menang ini membuat mereka menjadi lengah.

Seorang politikus atau patai politik, menurut sosiologi Musni Umar, yang sudah mabuk kemenangan bisa menjadi titik balik kemenangannya. Ketika lawan dianggap bisa dikendalikan dan tidak berdaya, sesungguhnya itu merupakan titik krusial. Pada saat itu terjadinya kekalahan bisa menjadi kenyataan.

Inilah yang menjadi pembicaraan di kalangan kader-kader PKS dalam tiga hari terakhir. Ada kekecewaan dan kemarahan yang tertahan ketika PKS yang sudah siap berkoalisi ternyata diacuhkan Partai Demokrat dan terutama Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah diusung sebagai kandidat presiden.

Pengacuhan SBY terhadap PKS ini sesungguhnya bukan hal baru. Sebelumnya, PKS sebagai partai yang ikut mendukung SBY dalam pemilu 2004 di putaran kedua memang sering tidak pernah diajak bicara SBY sebelum membuat keputusan penting. Bahkan terkesan, PKS menjadi tukang cuci piring.

Kegelisahan kader PKS ini diresonansikan dengan baik, dalam reaksi yang seirama oleh kalangan elit PKS. Tidak hanya Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah dan Sekjen PKS Anis Matta saja yang merasa kecewa, Presiden PKS Tifatul Sembiring pun mengungkapkan kekecewaan atas model komunikasi SBY.

Bahkan, mungkin Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pun merasa kecewa dengan pengabaian dari bakal mitra koalisinya. Apalagi, pemberitahuan yang disampaikan pada awalnya hanyalah melalui telepon. Setelah sejumlah protes dan pernyataan di media massa dan gerakan politik dilakukan PKS, akhirnya Yudhoyono pun mengirimkan lagi utusan.

Komunikasi kedua dengan mengirimkan tiga utusan SBY, yang juga ditemui oleh tiga orang pimpinan PKS, Kamis(14/5) malam, pun dirasakan masih belum cukup.

PKS tetap mengharapkan ada pertemuan lanjutan antara Hilmi Aminudin dan SBY, untuk menuntaskan pembicaraan. Namun, peluang pertemuan itu tampaknya kecil. SBY, begitu tiba di Jakarta, pada Jumat (15/1) ini, dijadwalkan akan langsung ke Bandung, tempat deklarasi pencalonannya sebagai presiden. Padahal pertemuan ini sangat penting bagi PKS, yang ingin mendapatkan penjeasan langsung dari SBY tentang pemilihan kandidat wakil presiden Boediono. Dalam pertemuan itu, PKS juga berencana membawa keinginan agar kontrak politik PKS dan SBY bisa ditandatangani SBY.

Kontrak politik yang dipersiapkan Tim Lima PKS dan Tim Sembilan PD ada kemungkinan tidak ditandatangani Yudhoyono. Pasalnya, SBY merasa, jika menandatangani kontrak itu, akan menimbulkan imaji bisa didikte PKS. Di sisi lain, bagi PKS, penandatanganan kontrak politik dengan SBY ini sangat penting, dan menjadi keputusan dari Majelis Syuro PKS.

” Kalau ada deadlock, Ketua Majelis Syuro-lah yang akan menentukan ke mana arah PKS, ” ujar Anis Matta.

” Baru dapat 20 persen suara, sudah merasa bisa mengatur semuanya dan merasa menang. Bahkan, merasa 99 persen kemenangan sudah dipastikan. SBY sesungguhnya baru mengantongi 1 persen kemenangan, sisanya 99 persen, ditentukan sama yang diatas,” ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (14/5).

Anis Matta mengibaratkan, saat ini pimpinan PKS seperti sedang menahan tanggul dari banjir bandang kekecewaan kader PKS. Ibarat banjir yang menghempas, sikap tidak peduli SBY pada PKS telah menyebabkan kerusakan yang mungkin sulit diperbaiki dalam waktu singkat.

Kekecewaan PKS makin lengkap ketika muncul komentar dari pengurus PD yang makin meremehkan PKS, yang menganggap PKS hanya ingin menaikan nilai tawarnya. Atau PKS dianggap sudah berada dalam posisi tidak bisa mundur.

Tifatul berulang kali mengungkapkan keinginan PKS agar SBY mempertimbangkan wakil presiden dari partai, atau paling tidak mitra koalisi diajak bicara sebelum mengungkapkan wakil yang dipilih untuk mendampingi SBY dalam pilpres mendatang.

Selain itu, Tifatul juga mengingatkan agar representasi umat Islam tidak diabaikan dalam memilih wakil presiden.

Sudah terjadi

Efek kerusakan dari pengabaian ini memang sudah terjadi. Tampaknya, elite KS pun akan sulit memulihkan kekecewaan kadernya dalam waktu singkat.

Seberapa sabar PKS dapat menerima pengacuhan SBY ini, hal itu akan menjadi ambang toleransi untuk tetap dalam koalisi. Ada peribahasa, seekor keledai tidak akan terperosok dalam lubang yang sama. Bagaimana dengan PKS?

Sumber: Koran Kompas, 15 Mei 2009

10 Kontrak Politik PKS-SBY

2009-05-16T00:29:00.000+01:00

PKS Partai Keadilan Sejahtera Menuju Pemilu 2009

10 Kontrak Politik PKS-SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya sepakat dengan kontrak politik yang disodorkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan yang berlangsung antara Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin dan SBY, di Bandung, Jumat ( 15/5 ), sore tadi.

"Dalam pertemuan antara PKS dan SBY disepakati kontrak politik," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat ( 15/5 ).

Kontrak politik tersebut berupa platform koalisi yang berisi 10 agenda prioritas pembangunan yang berazas penguatan kedaulatan negara di berbagai bidang dan berorientasi kepada kemakmuran rakyat. "Nanti akan dijalankan oleh pasangan SBY-Boediono, dan didukung PKS, jika terpilih kembali untuk memimpin pemerintahan," ujarnya.

Seperti diketahui, PKS akhirnya sepakat kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung SBY-Boediono. Menurut Mahfudz, kesepakatan ini terbangun setelah ada kesepahaman tentang perlunya membangun kebersamaan koalisi yang didasari prinsip partnership yang setara dan dua arah. "Termasuk komunikasi dua arah yang positif dan konstruktif," ujarnya.