Chairul Fahmi

JUDI POKER

2010-06-07T04:47:00.000-07:00

Chairul Fahmi

Aceh paska bencana Tsunami, telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Terutama pertumbuhan dibidang jaringan internet. Pertumbuhan dunia maya tersebut dapat dilihat dan diakses secara gratis di berbagai warung kopi yang dijumpai dimana saja di Kota Banda Aceh.

Pada awalnya, tujuan adanya pelayanan WIFI (akses internet) diwarung-warung kopi sangatlah positif, selain untuk menarik pelanggan, juga dapat memberikan akses kepada masyarakat dalam berbagai informasi, baik berita maupun akses terhadap sumber-sumber ilmu dan dunia pendidikan lainnya.

Namun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna akses internet tersebut umumnya hanya menggunakan untuk chatting, dan bermain game pocker. Permainan game pocker sendiri, kemudian tidak hanya untuk sekedar “fun” semata, tapi telah menjurus ke arah “perjudian” diantara para pemain permainan itu. Sehingga hal ini telah mendorong Majelis Ulama Indonesia cabang Kota Tangerang Selatan mengharamkan permainan Poker di Facebook. Seperti diungkapkan oleh Sekretaris MUI, Abdul Rojak bahwa permainan tersebut sering digunakan untuk bermain judi secara terselubung, sehingga ia mendesak MUI pusat untuk mengharamkan permainan ini secara nasional (15/9/2009).

Poker adalah salah satu aplikasi yang terdapat dalam jejaring sosial yang sekarang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia yaitu facebook. Sementara untuk bermain pocker tersebut, seseorang harus memiliki chips dengan jumlah nominal tertentu untuk dapat bermain pocker tersebut. Media facebook yang awalnya digunakan hanya sekedar untuk saling berkenalan maupun bersilaturahmi antar sesama, kini mulai sedikit berubah. walaupun ini hanya sebagian kecil yang melakukan namun praktek ini sudah sangat menggelikan. Permainan Pocker pada awalnya hanyalah aplikasi games yang dibikin untuk memperbanyak fitur games di facebook, kini telah dijadikan sebagai media untuk “perjudian”.

Praktik perjudian ini, tidak hanya telah meracuni kebiasaan dan selera para remaja, mahasiswa, bahkan beberapa orang telah menjadikan permainan ini untuk dijadikan sebagai mata pencaharian baru. Biasanya, praktek “perjudian” ini dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang telah dimenangkan oleh seseorang yang telah sangat ahli dalam bermain pocker ini. Chips ini kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account pocker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Biasanya besar harga satu milyar chips akan ditukar atau dibeli dengan uang sejumlah lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah bahkan ada yang sampai satu juta rupiah.

Praktek transaksi dari permainan pocker di portal facebook ini, memang menjadi hal baru dalam dunia “perjudian maya”, khususnya di Aceh. Sehingga lumayan sulit untuk dibuktikan seperti perjudian konvensional. Meskipun demikian, praktek ini telah meracuni dan menjadi trens baru dalam mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi pin atau chip yang didapatkan dari permainan pocker tersebut. Apalagi para maniak permainan ini akan mengeluarkan berapapun uang untuk membeli chip atau pin yang ditawarkan tersebut.

Tertutupnya informasi dan minimnya kajian terhadap model praktek “perjudian” ini, telah mengakibatkan petugas Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan resmi Negara yang bertugas untuk mengakkan syariat Islam di Aceh tidak pernah menyadari, mengawasi atau bahkan menertibkan praktek-prakter tersebut. Begitu juga dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sepertinya luput dalam hal seperti ini. MPU sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal kajian “haram dan halal” terhadap sesuatu kegiatan yang berkembang di Aceh, mestinya melakukan sebuah penelitian, dan kajian mengenai trens perjudian model ini. Sehingga dapat mengeluarkan suatu fatwa yang berkekuatan hukum. Seperti yang pernah difatwakan oleh MUI Kota Tanggerang Selatan.

Karena tidak adanya suatu seruan moral dan hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal inil, Poker akhirnya menjadi sesuatu yang fenomenal dikalangan mereka yang suka berjudi online, karena mereka bisa bermain sepuasnya tanpa bisa terendus oleh polisi atau WH. karena kalaupun polisi atau WH ingin menangkap mereka tak akan punya bukti yang kuat disebabkan mereka hanya bermain game seperti game lainnya.

Namun, ketika diteliti dari cara pertaruhan permainannya, memang poker ini tak seperti berjudi konvensioanal. Namun sebenarnya ia termasuk sebuah proses, cara untuk menjudikan atau dengan kata lain poker adalah penjudian yang terselubung berkat kepiawaian penggunanya.

Qanun No.13 Tahun 2003?

Sementara itu dalam Qanun No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dalam pasal (2) telah nyata dinyatakan bahwa “ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut”.

Jika kita mengkaji mendalam materi pasal tersebut, praktek ini memang sedikit dilematis, artinya disatu sisi bahwa praktek ini sepertinya tidak ada taruhan yang dilakukan, karena tidak ada uang yang dilemparkan dimeja taruhan seperti perjudian konvensional. Tapi lebih kepada transaksi berupa jual-beli pin dan chip dengan harga tertentu, biasanya mereka mengatakan seperti membeli voacher. Namun disisi lain, praktek ini juga terdapat unsur atau “illat hukum” yang dapat dikategorikan sebagai praktek perjudian, karena pin dan chip yang dibeli dengan harga tertentu tersebut, dijadikan sebagai “taruhan” dimeja pocker. Artinya secara tidak langsung kegiatan dan praktek tersebut telah mengarah kepada taruhan melalui nominal pin atau chip, sehingga dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh. Disinilah unsur “perjudian” dipraktekkan dalam permainan pocker tersebut.

Meskipun demikian, perlu adanya suatu kajian mendalam dan komprehensif dari pihak yang berwenang mengenai praktek permainan pocker ini, sehingga penegakan hukum syariat tidak hanya ditujukan kepada pelaku perjudian yang menggunakan system konvensional. Tapi juga terhadap praktek “perjudian” yang menggunak system portal. Sehingga Qanun No.13 tahun 2003 tentang maisir dapat diimplementasikan secara integral dan menyeluruh di setiap praktek “perjudian” di Aceh.

JOBLESS

2010-06-03T21:49:00.000-07:00

Jobless, or less job, it was the same word, just differ of the position. But, both of them have the same meaning. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kerja, atau sdikit kerja. Meskipun makna kerja itu sangat general, tapi jobless disini adalah lakap bagi yang sedang menganggur. Mereka menjadi penganggur karena tidak ada yang dapat dikerjakan dan menghasilkan duit. Tpi jika mereka dapat menghasilkan "duit" meskipun dalam tidur, artinya mereka bukanlah jobless. Demikianlah salah satu pendapat yang dikatakan oleh Prof.Hanakrija.

Menjadi Jobless man, adalah sesuatu yang tidak sangat menyenangkan. apalagi jika sudah mempunyai sebuah tanggung jawab. Karena stigma yang muncul dari masyarakat bagi yang jobless seringkali kedengarannya tidak sangat enak. Apalagi jika si jobless sedikit malas untuk berusaha, atau harus memilah milih suatu pekerjaan yang punya "high quality' menurut pikirannya. Apalagi jika ia seorang sarjana atau bahkan sarjana master dari luar negeri, tapi hanya kerjanya tidur2an dirumah, karena tidak punya kerja.

Biasanya jangankan para tetangga yang "menggosip" tentang Joblessnya dia, orang tuanya pun barangkali akan jengkel dan malu jika anaknya tamatan luar negeri, tidak punya kerja.

Saya sendiri, sebenarnya tidak tau pasti kenapa hal itu dapat terjadi, kenapa kalau alumni luar negeri yang kapasitas pendidikannya "sering" lebih hebat dari disini, tapi ada juga alumninya gak punya kerja. [Yg pasti mereka kan tidak sangat layak jika menjadi pemulung sampah?], karena untuk jadi pemulung sampahkan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, benar tidak?

Sebuah acara talkshow di TV Metro, tepatnya di Kick Andi, saat itu menghadirkan beberapa anak bangsa yang telah sukses di Luar negeri, bahkan banyak diantara mereka adalah guru besar [Profesor] di Universitas terkemuka di dunia. Banyak sekali karya-karya yang telah mereka terbitkan. Di Denmark juga ada seorang anak Bangsa Indo ini sudah menjadi Program Manager disebuah perusahaan besar yang mempunyai puluhan staff dari berbagai negera.

Bung andi bertanya kepada mereka, "kenapa anda tidak pulang saja ke Indonesia, dan membangun bangsa ini dengan ilmu yang sudah anda miliki"?. "disini susah mas, lebih 10 perusahaan yang saya lamar, satupun mereka tidak menerima saya"!. jawaban sang manager yang telah sukses di Denmark tersebut.

Sementara seorang Profesor mengatakan, bahwa ia pernah pulang ke Indo, tapi disini tidak ada yang menghargai seberapapun ilmu dan karya yang mungkin telah kita hasilkan.. Biasanya kalau karya tersebut baru diributkan oleh pemerintah jika sudah dipatenkan oleh pihak asing.. jadi sama sajakan.. lebih baik kerja dengan asing, dan dapat penghargaan dari ilmu yang telah diberikannya... bahkan ada temannya alumni dari satu universitas dengannya ada yang hampir mati kelaparan karena tidak punya uang.. karena mereka jadi Jobless.

Biasnya di republik ini, untuk menjadi mengapdi ke negara, dan negara akan "menghargai" atas perbuatan mereka adalah harus menjadi PNS.. sehingga hampir 80%penduduk republik ini bercita-cita menjadi PNS.. "tp menjadi PNS saat ini, sulit bang! kabarnya pasarannya sekarang sampai 60 juta".. jadi dari pada menyongok, dan akhirnya jadi penghuni neraka.. lebih baik kelihatannya menjadi Jobless man sajalah..

CERITA GUBERNUR& RAKYAT

2010-04-22T01:27:00.000-07:00

Nek Aisyah mungkin tidak pernah bermimpi dalam hidupnya, jika fotonya bersama seorang Gubernur Aceh saat ini terpampang dalam baliho besar di jalan protokol [Jl.Daud Bereueh], Banda Aceh, tepatnya di depan kantor Gubernur Aceh. Kita tidak tahu pasti apa sebenarnya maksud dari pemajangan foto itu, disaat kepemimpinan Irwandi sedang dikritik karena dianggap tidak ada perubahan dalam pembangunan di Aceh. Namun, foto nek Aisyah bersama Irwandi dan Istrinya itu mungkin sangat menarik perhatian masyarakat kota Banda Aceh, dibandingkan dengan foto artis Teuku Wisnu, pemeran utama Cinta Fitri di persimpangan Jam Taman Sari. Nek Aisyah saat ini seakan telah menjadi sebuah icon betapa merakyatnya seorang Irwandi Yusuf sebagai seorang pemimpin[?].

Kisah itu, bermula diakhir September 2007, saat Irwandi dan Istrinya serta seorang jurnalis ingin melihat kehidupan rakyatnya dengan menyamar sebagai seorang musafir dan minta sesuap nasi untuk sahuran di bulan puasa. Meski awalnya Nek Aisyah menolak, tapi akhirnya mereka diizinkan untuk masuk dan sahuran bersama. Penyamaran ini terbongkar ketika salah satu keponakan nek Aisyah, yaitu Dahlan mengenal bahwa tamu misterius dipagi buta itu adalah seorang Irwandi Yusuf, yang tidak lain adalah seorang Gubernur Aceh. Diakhir penyamaran itu, saat pamitan sang Gubernur memberitakan “Amplop” kepada Nek Aisyah atas kebaikannya disubuh itu.

Kisah ini, terkadang mengingatkan penulis pada sebuah drama realita “minta tolong” pada salah satu televisi swasta, dimana pada akhirnya orang yang mau menolong itu akan diberikan “amplop” oleh tim misterius tersebut. Biasanya yang punya “ketulusan menolong” itu adalah orang-orang yang juga sama menderitanya dengan yang “pura-pura” meminta tolong.

Kisah Umar Ibn Khattab

Sedikit berbeda dengan kisah Irwandi atau tim “minta tolong” dalam drama realita RCTI. Khalifah Umar RA, juga sering melakukan gerilya ditengah malam ke pelosok-pelosok kampung untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Suatu malam beliau mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat memilukan. Ketika khalifah Umar ibn Khattab mendekati gubuk tersebut beliau mendapati ada seorang ibu janda yang sedang merebus sesuatu di dalam sebuah tungku, sedangkan disisinya terbaring seorang anak kecil yang menangis tersedu-sedu karena kelaparan.

Khalifah Umar ibn Khattab menanyakan kepada si ibu perihal anaknya yang terus menangis tersebut, lalu si ibu menjawab bahwa si anak menangis karena kelaparan, sedangkan si ibu sengaja merebus batu untuk menenangkan hati anaknya. Lalu sang ibu berucap bahwa seharusnya amirul mukminin Umar memperhatikan nasib rakyatnya.

Setelah mendengar ucapan tersebut, Saidina Umar terenyuh hatinya karena ada rakyatnya yang masih kelaparan dikarenakan oleh kelalaiannya dalam memimpin. Singkat cerita, khalifah Umar kembali ke rumahnya dan mengambil gandum serta makanan yang lain dari baitul maal, kemudian memikulnya sendiri ke rumah si ibu tadi. Pembantu beliau Aslam meminta supaya dia saja yang membawa barang-barang tersebut, tetapi khalifah Umar bersikeras bahwa beliau akan membawanya sendiri seraya berkata, “apakah engkau sanggup memikul bebanku di hari akhir nanti?” Sesampainya di gubuk tadi, khalifah Umar langsung menyerahkan semua barang yang beliau bawa ke si ibu paruh baya tersebut.

Dalam kisah tersebut, Umar RA tidak pernah meminta sesuatupun dari si Ibu, karena memang ia tidak mempunyai apapun, dan Umar RA juga tidak memberikan ‘amplop” kepada keluarga malang itu, kerena mungkin amplop belum ada ketika itu [?]. Tapi Umar menyadari betul bahwa ia harus segera memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan memikul kebutuhan rakyatnya itu di atas bahunya sendiri.

Kebutuhan Rakyat

Nek Aisyah memang tidak harus merebus batu untuk melalaikan keponakannya, karena memang ia masih punya ikan asin, dan beberapa potong sie ruboh yang disimpannya untuk beberapa hari puasa ke depan. Namun kehidupan nek Aisyah sebagai bagian dari potret rakyat Aceh yang baru pulih dari konflik dan bencana Tsunami, yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka mungkin tidak meminta mobil X-Trail dari dana pembangunan Aceh 2009 yang kabarnya mencapai 9.7 Triliun, tapi yang mereka butuhkan hanyalah sebuah kehidupan yang layak. Meskipun sebuah kelayakan itu sangatlah relative, tapi minimal tidak ada lagi kata-kata bahwa orang miskin dilarang sakit. Rumah sakit harus secara adil tersenyum baik kepada mereka yang kaya atau yang “dimiskinkan”.

Rakyat juga butuh pendidikan yang murah atau seharusnya gratis. Pendidikan yang gratis tidak hanya sampai SD tapi juga sampai PT. Karena ijazah SD saat ini tidak lagi laku untuk melamar sebuah pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak jika kesempatan untuk belajar menjadi mahal. Bagaimana mencerdaskan bangsa jika setiap tahun biaya SPP terus naik. Jika rakyat bodoh, maka sebuah pekerjaan yang layak sangat sulit didapat, akibatnya jika pekerjaan sulit didapat maka kemiskinan juga sulit dihilangkan. Meskipun kabarnya alokasi dana dari APBA mencapai 30 persen dari total dana tersebut untuk sector pendidikan. Tapi kenyataannya pendidikan di Aceh tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan tahun lalu kabarnya ada sekolah yang hampir 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional. Ironisnya lagi ada beberapa tanah masyarakat miskin “dikuasai” oleh lembaga-lembaga pendidikan tanpa adanya pembebasan yang layak. Sehingga mereka harus memblokir sekolah-sekolah itu. Sekali lagi rakyat bertanya, kemana dana pendidikan itu?.

Stigma kemiskinan, biasanya juga selalu dikaitkan dengan masyarakat petani dan nelayan. Para petani dan nelayan di negeri ini jarang menjadi kaya, Kenapa?itulah pertanyaan selanjutnya. Apakah mereka malas dan tidak mau bekerja, sehingga menjadi miskin?. Rasanya tidak ada petani dan nelayan yang malas dalam pekerjaannya. Tapi kenapa di Inggris dan Amerika misalnya, para petani atau nelayan itu adalah mereka orang-orang berkecukupan, kalau tidak dikatakan kaya?. Inilah yang selalu menjadi pertanyaan yang tidak pernah diselesaikan oleh era pemimpin manapun di negeri ini.

Jawaban itu biasanya dijawab sendiri oleh para petani dan nelayan, “tulak tong tinggai tem”. Itulah yang terjadi dari masa ke masa. Karena biaya operasional lebih besar dari yang dihasilkan. Dan pemerintah juga tidak mampu memberikan harga pupuk yang wajar atau membiarkan tanah-tanah yang kering tanpa ada pengairan. Begitu juga disaat panen, petani tidak punya “kemampuan” untuk menentukan harga dari produk yang mereka hasilkan. Meskipun mereka punya barang tapi harga “toke medan” yang menentukan. Sehingga, dari tahun ke tahun kehidupan rakyat tidak akan pernah berubah dalam kemiskinannya.

Disinilah, rakyat berharap, dibawah kepemimpinan seorang Drh.Irwandi Yusuf,MSc, yang telah lama hidup bersama rakyat “pinggiran” dan mempunyai pengalaman di negeri Paman Sam, dapat mewujudkan sebuah perubahan menuju kearah yang lebih makmur dan sejahtera. Rasanya, inilah yang harus dipikul oleh sang penguasa kepada rakyatnya, bukan hanya sekedar memberikan amplop belaka atau dengan demo massa, karena itu tidak akan merubah nasib mereka. Tapi melalui program yang nyatalah yang akan merubah kearah yang lebih baik.

Diakhir tulisan ini, penulis ingin mengisahkan keteladanan seorang Khalifah Umar Ibn Aziz, Konon semasa ia menjabat sebagai Khalifah, walaupun hanya 2,5 tahun tak satu pun mahluk dinegerinya menderita kelaparan. Tak ada serigala mencuri ternak penduduk kota, tak ada pengemis di sudut-sudut kota, tak ada penerima zakat karena setiap orang mampu membayar zakat. Lebih mengagumkan lagi, penjara tak ada penghuninya. Sejak di angkat menjadi Khalifah Umar bertekad, dalam hatinya ia berjanji tidak akan mengecewakan amanah yang di embannya. Akhirnya dia berhasil mengelola negara dan memanifestasikan hadits Nabi SAW, “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Wallahu’alam.

Madrasah Ulumul Quran Pagar Air

2010-02-10T05:42:00.001-08:00

Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air didirikan oleh mantan gubernur Aceh,Alm.Prof.Dr.Ibrahim Hasan,MBA pada tahun 1989 di Banda Aceh-Indonesia.

Ide awal mendirikan Islamic Boarding School ini dilatarbelakangi oleh minimnya para 'hufadh" atau para penghafal Quran di Aceh saat ini, terutama ketika ada event Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), ditingkat Nasional.

Kini, lembaga ini telah tumbuh dengan pesat, disamping mendidik para penghafal quran, lembaga ini juga mendidik para murid dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dari beberapa beberapa generasi Lembaga ini telah melahirkan sejumlah para penghafal qur'an, yang saat ini telah berkarir disemua bidang, baik pemerintahan maupun swasta. Selain itu alumni madrasah ini juga telah melanjutkan pendidikan dan menjadi pendidik di berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun diluar negeri.

Dalam gambar di atas terlihat para alumni mulai dari generasi tua sampai generasi muda, dalam sebuah silaturrahmi di Mesjid Ajun Banda Aceh. Semoga lembaga ini terus sukses dan melahirkan genarasi muda yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam membangun peradaban Islam kembali jaya.

KONFLIK SOSIAL – BUDAYA DAN PENGUATAN AQIDAH

2010-02-08T06:51:00.002-08:00

Pengantar

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (QS.Ali Imran:103)

Kehidupan manusia dibelahan bumi manapun tidak akan pernah terlepas dari berbagai persoalan yang terus muncul dalam kehidupannya sehari-hari, yang secara tidak langsung juga akan menimbulkan pertentangan diantara satu dengan yang lain. Yang kadang kala pertentangan itu memunculkan konflik sesama. Karena hal ini sudah menjadi fitrah manusia dimana Tuhan selain menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, manusia juga diberi potensi diri untuk memunculkan konflik, baik konflik dalam diri sendiri, konflik sesama manusia, konflik dangan alam serta kadang kala manusia juga membangun konflik dengan Tuhannya.

Konflik sosial-budaya

Persoalan yang paling besar dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah kehilangan identitas keislamannya dalam segala aspek kehidupan, baik dalam persoalan kenegaraan maupun dalam rumah tangga, dalam bidang politik, ekonomi sampai sosial budaya, tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai modernisasi yang muncul dari dunia sekuler.

Nilai-nilai agama (spiritualitas Islam) yang diterapkan dalam realitas sehari-hari hanya untuk memenuhi kewajibannya selaku hamba kepada Tuhan (ritualitas ibadah mahzhah), padahal Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengalami kekurangan sedikitpun walaupun tidak ada satupun manusia yang menyembah-Nya. Artinya bahwa hakikat semua ajaran Islam (syari’at) yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasul Muhammad saw, adalah untuk mengatur tata kehidupan manusia sebagai khalifah dibumi, dan semua aturan itu adalah untuk kemashlahatan manusia disamping juga mendapat balasan pahala dihari yang kekal (akhirat). Namun dalam realitas sekarang setiap prilaku. Sikap dan keputusan terhadap kepentingan keumatan sering tidak mencerminkan nilai-nilai syari’at.

Dalam konteks keacehan, setelah mengalami konflik kemanusiaan selama puluhan tahun yang kemudian berakhir dengan bencana mahadasyat gempa dan gelombang tsunami yang menelan korban ratusan ribu jiwa, konflik sesama anak manusia berakhir dengan perdamaian. Namun Aceh harus kembali bangkit dari nol dalam membangun daerah dan juga masyarakat yang telah porak poranda dalam waktu 15 menit.

Sebuah tantangan dan fenomena baru kembali muncul dalam kehidupan rakyat Aceh setelah lebih setahun dari bencana tsunami, yaitu “konflik” sosial-budaya.

Setelah berbagai belahan dunia datang membantu proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh, secara tidak langsung Aceh telah menjadi daerah yang paling terbuka dengan dunia global, aceh menjadi daerah yang datangnya dollar dari delapan arah mata angin, begitu juga persentuhan budaya sama sekali tidak dapat dihindari, hal ini sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. namun disisi lain berbagai persoalan juga muncul dimasyarakat tingkat bawah, kecemburuan sosial menjadi faktor yang sangat riskan yang dapat memunculkan konflik baru, ketika ada sebagian orang mendapat bantuan banyak rumah, namun yang lain tidak mendapatkan sama sekali, begitu juga ketika ada beberapa pihak yang mengelola bantuan akan tetapi tidak sampai kepada yang berhak, ketika ada daerah yang mendapat bantuan secara berkala dari berbagai NGO dan pemerintah namun ada daerah yang tidak pernah tersentuh samasekali, ada juga fenomena dimana masyarakat yang tidak pernah merasa puas terhadap bantuan yang diberikan sementara saudaranya belum mendapatkan apa-apa. hal ini menjadi “benih-benih” yang akan memunculkan konflik baru dalam masyarakat, maka sudah seharusnya para penguasa yang mempunyai amanah untuk berbuat lebih bijak dan adil , “Dan berbuat adillah kamu karena adil lebih dekat kepada taqwa”(QS.Al-Maidah:8).

Pergeseran pola prilaku dan budaya setelah lebih setahun tsunami semakin jauh dari nilai-nilai syari’at, fenomena kehidupan malam diperkotaan menjadi tontonan yang sangat menyedihkan, pasangan muda mudi (non muhrim) berpelukan diatas motor(kereta) dengan busana yang super ketat, tanpa jilbab, atau berjilbab namun tampak pantat, disepanjang pantai, setiap hari libur kita menyaksikan perbuatan maksiat (berpelukan yang bukan muhrim) kembali tumbuh bagai jamur dimusim hujan, begitu juga ditrotoar sepanjang jalanan, saat azan magrib memanggil anak manusia untuk menyembah Tuhan, namun begitu tenang tertawa dan duduk mesra dengan pacarnya atau bersama “gerombolannya’ tanpa peduli suara azan, dibarak-barak pengungsian, kita bisa menghitung berapa orang yang selalu melaksanakan shalat secara berjamaah, berapa banyak orang yang hadir ketika ada relawan yang memberi ceramah agama, atau nasehat spiritual, berapa banyak orang tua yang peduli terdapat pengajian anaknya selepas magrib sebagaimana budaya bangsa Aceh sejak zaman dahulu, hanya beberapa orang saja. Sungguh sangat menyedihkan, ini hanyalah contoh sebahagian kecil pergeseran budaya yang tampak sehari-hari kita saksikan, belum lagi perbuatan kemaksiatan dan pergeseran nilai-nilai aqidah yang tidak nampak, praktek kolusi dalam mendapatkan sebuah proyek, sogok menyogok dalam perekrutan pegawai, baik sipil, kepolisian ataupun militer, yang semuanya merupakan larangan agama, namun terkadang sudah membudaya, maka tidak heran bencana kemanusiaan akan terus lahir oleh perbuatan manusia itu sendiri. Padahal bencana tsunami meninggalkan pesan dan hikmat yang sangat besar kepada manusia untuk kembali. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman “Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah memperlihatkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar”.(QS.Ar-Rumm:41).

Kembali Ke Aqidah

Merenungi hikmah dibalik hijah Rasul ke Madinah, yaitu disaat Rasul bersama sahabat menyelamatkan ajaran Islam dari ancaman kaum Jahiliyah yang ingin membunuhnya dan memusnahkan ajaran Islam, dan ini tidak terlepas dari konflik sosial, politik, budaya dan agama antara Nabi saw dan pengikutnya dengan kaum Jahiliyah, maka dengan analisis SWOT melalui perintah Allah Nabi melakukan hijrah untuk menyelamatkan agama (kenyakinan) serta mengumpulkan kembali kekuatan.Kita dapat merenungi bahwa betapa beratnya perjuangan rasul untuk menyelamatkan aqidah Islam, ketika mereka harus meninggalkan tanah kelahiran dan leluhurnya berangkat ke Madinah dengan meninggalkan harta benda, bahkan juga istri dan anak tercinta, namun dengan kenyakinan kepada Allah ketika Rasulullah sampai di Madinah betapa besarnya sambutan kaum anshar terhadap Rasul dan kaum muhajirin. kaum anshar menjadi saudara yang bersatu padu membantu menegakkan aqidah Islam dengan cinta dan kasih sayang. Persaudaraan dalam aqidah Islam membawa perdamaian yang abadi dinegeri madani setelah keluar dari negeri yang penuh konflik negeri Mekkah.

Aceh pada dasarnya adalah daerah yang baru saja keluar dari berbagai konflik yang berkepanjangan, yang telah menoreh luka yang sangat dalam dan meninggalkan ribuan anak-anak yatim dan janda, yang kemudian Allah akhiri dengan bencana tsunami sehingga mengetuk hati para penguasa yang melahirkan konflik itu untuk berdamai, damai karena tetesan air mata yang sudah kering, tetesan darah yang sudah mematikan rumput-rumput dan menghancurkan rumah, ladang dan persawahan. Damai yang lahir dari ratusan ribu nyawa manusia, rakyat Aceh tercinta. Sehingga lahirlah simpati dan empaty dunia, seluruh bangsa di dunia datang membantu Aceh untuk kembali bangkit, bangkit dari kehancuran material dan mental. Bangsa dunia yang membantu Aceh menjadi saudara tanpa batas negara, suku dan bangsa. Maka sangat menyedihkan ketika rahmat yang datang dari berbagai pejuru dunia, namun secara moral dan spiritual mengalami kehancuran, kesadaran agama sudah luntur, persaudaraan dan tolong menolong dalam kebaikan sudah sulit kita temukan, dan mungkin ini akan muncul konflik baru di Aceh yaitu konflik sosial dan budaya, ketika berbagai pola sikap tingkah laku mengalami distorsi nilai, maka sudah seharusnya bangsa Aceh kembali kedasar kenyakinan, aqidah Islam, yang harus diaktualisasi (diterapkan) dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana halnya Rasulullah menetapkan nilai-nilai Islam di negeri Madinah. Sehingga persaudaraan dalam akidah Islam akan menjadi cahaya baru dalam perdamaian di Aceh selamanya. “Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS.Al-A’raf: 96). Wallahu’alambhishawab.

SYARI’AH VERSUS BORJUIS

2010-02-05T08:50:00.000-08:00

Persoalan dan perdebatan masalah syari’at Islam yang diimplementasikan di Aceh dalam bingkai NKRI menjadi kajian yang sangat menarik, hal ini tidak hanya dalam kontek keacehan tapi juga dalam kontek nasional maupun international. Betapa tidak, sejak di launching secara resmi oleh pemerintah RI melalui UU No.44 tahun 1999, diskursus masalah syari’at Islam menjadi kajian hangat, baik di warung kopi maupun pada tingkatan akademisi sampai seminar ditingkat International. Dalam kontek keacehan, mungkin semua orang Aceh sepakat dan tidak ada yang menolak penerapan syari’at di bumi Serambi Mekkah ini. Namun kemudian, yang menjadi persoalan adalah apakah esensi, tujuan dan nilai dasar dari syari’at Islam itu sendiri telah teraktualisasikan di Aceh dengan baik atau tidak? Sudah memenuhi hak-hak dasar dari tuntutan shari’at? atau hanya berlaku bagi kemaksiatan yang bersifat “individual” dan tidak mampu menyentuh kejahatan/kedhaliman dalam bentuk kekuasaan? Ini menarik kita kaji karena fenomena yang kita lihat selama ini adalah wilayah syari’at yang sering menjadi headline berita-berita koran lokal maupun nasional yang umumnya “terpenjara” dalam wilayah privacy saja, seperti persoalan jilbab, khalwat, mesum, khamar dan judi. Namun persoalan besar tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Aceh yang seharusnya merupakan dasar dari esensi dan tujuan syari’at itu sendiri malah terabaikan oleh penguasa di Aceh dan pusat pun juga oleh “pemilik modal” dalam proses pembangunan Aceh kembali setelah bencana tsunami.

Dalam konsep tujuan syari’at Islam (maqashid syar’i), hal yang paling esensi yang harus diimplementasikan adalah persoalan keadilan dan kemashlahatan, dan kasus yang paling aktual kita lihat hari ini adalah ketidakadilan yang dialami oleh ahli waris korban tsunami di pantai barat selatan maupun juga dibagian timur utara, ketika mereka mengalami diskriminasi bantuan dana dari BRR, dimana BRR mengambil kebijakan mengeliminir bantuan dari 15 juta/kk menjadi 2,5 juta/kk, begitu juga hak-hak dasar rakyat lainnya masih terabaikan serta banyak fenomena lainnya yang pada prinsipnya sangat tidak sesuai alias pengingkaran terhadap nilai-nilai shari’ah itu sendiri, karena pada dasarnya syari’at itu sendiri merupakan sebuah prinsip hukum yang melindungi nilai-nilai kemanusian dan keadilan.

Sayed Qutb dalam bukunya 'Qutb’s history;thought and discourse' (1983) menegaskan bahwa setiap orang (rakyat) mempunyai hak untuk makan, minum, pakaian, perumahan, juga perkawinan, karena ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Selain itu mereka juga mempunyai hak untuk perawatan kesehatan, pendidikan dan juga kerja. Ini semua adalah tujuan dari pada syari’ah (maqashid syar’i) yang kemudian diharapkan akan membentuk masyarakat madani (muslim society).

Nilai-nilai syari’at pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari sisi legal formal saja tapi lebih jauh kepada sisi keadilan social (social justice) dan ini merupakan tujuan dan esensi dari shari’ah yang paling utama (maqashid syar’i). Sebagai sebuah contoh baru-baru ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh rakyat yang menjadi korban dari bencana tsunami yang menuntut keadilan, tuntutan mereka juga sebenarnya adalah tuntutan dari nilai-nilai syari’at Islam, demontrasi yang dilakukan oleh rakyat karena mereka merasa didhalimi oleh sebuah ketidakadilan, namun kemudian tuntutan dan perjuangan mereka terkalahkan oleh kebijakan “egoistic” kaum pemilik/pemegang modal yang mempunyai kekuasaan lebih kuat yang oleh Karl Marx disebut sebagai kaum borjuis.

Dalam konsep akademisi sebagaimana ditulis oleh David (1983) mengenai pemikiran Rousseau tentang bourgeois, kaum borjuis adalah kaum yang cenderung mengutamakan egoismenya dan cenderung menjadikan kekuasaan untuk melayani kepentingannya saja. Lebih jauh, dari satu sisi kaum borjuis terkesan “bersahabat” dengan rakyat (kelas bahwa) tapi sisi lain mereka lebih mementingkan diri sendiri, kaum borjuis juga kurang punya rasa keadilan dan persatuan.

Meskipun persepsi ini terkesan tendensius kalau dikaitkan dengan lembaga BRR sebagai pemilik/pemegang modal pembagunan Aceh paska tusnami, namun dalam pandangan masyarakat awam yang pernah “bermabit” didepan pagar gedung BRR-hal ini sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang digambarkan oleh Rousseau, bahwa penguasa dan lembaga pemilik/pemegang modal ini sangat egois dalam kebijakannya dan menabur ketidakadilan dalam masyarakat korban tsunami. Alasan bantuan rehab menjadi bantuan social karena tidak mencukupi anggaran sangatlah tidak releven dan tidak rasional, karena rakyat itulah yang menjadi korban tsunami, yang sudah seharusnya mereka mendapatkan hak yang sama. Namun disisi lain para korban melihat para penguasa ini menghabiskan milyaran dari anggaran ataupun bantuan “takziah” korban tsunami dari berbagai negara donor untuk rapat-rapat dihotel-hotel berbintang lima, melakukan “rihlah” ke manca negara, dan berbagai pelayanan “wah” lainnya yang dinikmati oleh kaum BRR. Inilah fenomena akhir-akhir ini yang terlihat dibumi serambi mekkah dimana suara rakyat kecil dan makhluk lemah yang datang mencari keadilan hanya dianggap bagai “anjing menggonggong dan kafilah berlalu” serta sudah tak terdegarkan lagi dan hilang diterpa isu yang lainnya, yaitu, pemilik modal “tertipu” oleh para kontraktor interlokal.

Islam dan Keadilan social

Keadilan adalah nilai yang paling fundamental dan tuntutan asasi dalam ajaran Islam, tidak hanya dalam lingkup keluarga namun lebih jauh dalam kontek kenegaraan, baik dari segi kebijakan politik, sosial dan ekonomi. Dalam persoalan keadilan sosial-politik, shari’at (Islam) dengan sangat tegas menentang setiap bentuk ketidakadilan, dan pengambilan keputusan penguasa di wilayah shari’at haruslah berlandaskan pada rasa keadilan dalam setiap sector dan masyarakat, pengambilan kebijakan bukanlah hanya untuk memelihara kepentingan penguasa seperti halnya kaum “machiavellian”, dimana Machiavelli percaya bahwa rakyat itu lemah, dan para politisi (pengambil kebijkan) itu kebanyakan pembohong, penipu, pengkhianat. Namun demikian, Machiavelli juga mengatakan bahwa para penguasa bergaya sopan dan berprilaku dengan sangat mulia, akan tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat.

Namun dalam Islam keadilan social selalu melihat keseimbangan dan tidak ada pembagian kelas dalam social masyakarat, tidak ada kelas yang kuat atau rakyat sebagai kaum yang lemah. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam kitab Taamir ki Taraf, tentang sebuah keteladanan seorang penguasa dalam memberi rasa keadilan kepada rakyatnya terlihat pada saat khalifah Umar ibn Khattab (alfaruq) melakukan perjalanan ke tanah Palestine dari Madinah, beliau hanya mengunakan pakaian kumal dan ditemani oleh seorang pembantunya dan juga hanya dengan seekor unta, Umar al-faruq berkata kepada pembantunya; “Jika saya menaiki unta dan kamu berjalan kaki, maka itu tidak memberikan rasa keadilan bagimu, begitu juga jika kamu menaikinya dan saya berjalan kaki, maka itu juga tidak adil bagi saya, demikian juga jika kita berdua menaikinya, maka itu tidak akan adil bagi unta. Jadi, lebih baik jika ketiganya dari pada kita bergantian/bergiliran”, yaitu; saat Saiyina Umar menaiki unta, maka pembantunya berjalan begitu juga sebaliknya dan yang terakhir mereka melepaskan unta tanpa beban, sehingga ketiga-tiganya berjalan kaki.

Betapa agungnya keadilan dalam Islam, tidak hanya bagi sesama manusia tapi juga Islam memberikan rasa keadilan sekalipun bagi binatang, sebuah keteladanan yang sudah sangat langka kita dapatkan saat ini walaupun di Aceh yang mengklaim diri sebagai wilayah shari’at serambi mekkah. Fenomena tuntutan keadilan yang merupakan esensi dari shari’at Islam yang telah diperjuangkan dengan sekuat tenaga oleh para janda, anak-anak yatim, dan masyarakat lemah lainnya yang bahu-membahu telah mendatangi kantor pemilik/pemengang modal rekontruksi kembali Aceh, namun suara mereka tetap saja terkalahkan oleh keegoisan pengambil kebijakan yang diidentikkan oleh Karl Marx sebagai “kaum borjuis” yang telah menabur luka dihati para korban bencana, dan nilai-nilai shari’at tidak mampu menyentuh mereka, hanya kepada Tuhanlah kita kembali. Wallahu’alam. [published by Aceh Institute]

SANG PEMERKOSA

2010-02-02T09:45:00.000-08:00

Serambi Indonesia memuat sebuah berita yang mencegangkan dan mengherankan semua orang, ‘Tiga Oknum WH Diduga Perkosa Tahanan”, kasus ini juga menjadi headline beberapa media lainnya di republik ini. Berita ini kemudian menjadi heboh diseluruh negeri syariat itu. Tak seorangpun menyangka, petugas WH itu adalah “sang pemerkosa?”. Kutukan dan keprihatian terus mengalir, berbagai kecaman, cacian dan ketidakpercayaan dari berbagai pihakpun bermunculan. Seorang intelektual kampus terheran-heran sampai ia menulis WH, Why and How? Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi?unbelievable, mungkin itulah yang ingin dikatakannya.

Ceritanya, digelapan Jumat malam, 08 Januari 2010, seorang gadis yang masih belia, seorang mahasiswi di kota Langsa diperkosa oleh tiga oknum polisi syariat, di dalam sel tahanan ditengah kesunyian malam yang kelam. Malam itu bagi sang gadis sepertinya seluruh langit runtuh. Mahkotanya dihancurkan secara paksa oleh “sang pemerkosa” yang kabarnya adalah penegak hukum syariat.

Sehari sebelumnya si gadis bersama teman pria-nya ditangkap oleh petugas penegak syariat Islam itu, karena diduga telah melakukan khalwat, yaitu perbuat yang dilarang oleh undang-undang negeri tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke kantor satpol PP/WH untuk diperiksa atas perbuatan yang diduga melanggar syariat Islam. Dalam proses pemeriksaan itu, mereka berdua ditahan dan dimasukkan ke dalam “penjara” secara terpisah. Si gadispun dimasukkan ke“kamar gelap’ itu sendirian.

Meskipun dalam undang-undang negeri itu, yaitu qanun No.11 tahun 2002, pasal 14 ayat (3) dan (4), petugas WH hanya memiliki kewenangan untuk menegur, dan menasehati si pelanggar, bukan untuk melakukan penahanan dan tanpa ditemani oleh muhrimnya. Namun gadis itu tetap ditahan. “Sepertinya ada rencana lain dibalik penahan itu, buktinya ada petugas yang tidak seharusnya bertugas, akan tetapi ia kembali ke kantor di malam itu”, begitulah dugaan seorang teman di warung kopi yang ikut prihatin atas peristiwa yang memalukan itu.

Kejadian yang tidak dapat dilupakan seumur hidup sang gadispun terjadi. Saat ia kedinginan sendirian dibalik jeruji besi itu, ketiga oknum itu membuka pintu selnya, ia dibekap dan merekapun memperkosanya. Setelah itu, sel kembali dikunci, hingga pagi hari. Saat penegak hukum syariat lainnya masuk dan melihat sigadis yang malang itu menangis tersedu-sedu. Dalam kepedihan yang sangat dalam, ia menceritakan bahwa telah diperkosa oleh petugas WH yang piket semalam. Hasil Visum Et Repertum juga menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap korban dan terjadi pendarahan hebat.

Tak berapa lama, seperti dirilis oleh media lokal, polisi telah menangkap dua orang pelaku, dan satu lagi dinyatakan kabur. Merekapun dengan terus terang mengaku telah melakukan perkosaan, dan rekontruksi kejadian dilakukan untuk melengkapi penuntutan. Tangis pilu disertai jeritan ibu korban tak dapat dibendung. “Saya tidak terima, saya tidak terima” terdengar lirih suara ibu sang dara yang telah diregut kehormatannya.

Rasa keprihatian, tuntutan dan cacian terhadap sang pemerkosa terus mengalir. Seorang aktifis perempuan mengatakan, “saya setuju bagi mereka yang terbukti melakukan perkosaan itu harus dihukum berat, kalau perlu dihukum mati”. Alasannya karena selain sebagai pelajaran dan pencengahan bagi terulangnya perbuatan tersebut, juga sebanding dengan penderitaan sikorban yang harus menanggung derita itu seumur hidup. Dari pantai barat, Hj.Rosni Idham (Serambi, 12-01-10), seorang penerima Peace Award menyatakan “Para oknum WH itu bukan saja sudah berlaku sebagai ‘musang berbulu ayam’ di dalam konstelasi penerapan syariat Islam di Aceh, tetapi juga bisa kita ibaratkan sebagai bapak yang ‘memakan’ anaknya sendiri. Sangat jahat dan kejahatan ini sangat memalukan Aceh. Hukum pelaku dengan seberat-beratnya,” ujarnya. Saat ini, seluruh media dan orang-orang penuh dengan diskusi tentang bagaimana cerita ini berakhir, akankah mereka akan dihukum dengan berat atau seperti cerita-cerita lama, kasus ini akan lenyap seiring dengan munculnya berita-berita lainnya, atau mereka akan dibebaskan karena tidak ada saksi, atau hanya dipenjara hanya beberapa tahun saja. Sementara si gadis akan menanggung derita sepanjang hidupnya.

Namun harapan itu kelihatannya hanya tinggal sebuah impian, karena republik ini sepertinya belum memihak dan memberikan keadilan bagi sikorban perkosaan, meskipun itu di negeri “syariat” Aceh. Dalam KUHP Pasal 285 ayat (1) dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Itu adalah ancaman maksimal, biasanya dalam beberapa kasus perkosaan, mereka hanya dihukum hanya beberapa tahun saja, empat atau lima tahun, setelah itu mereka lepas kembali. Seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan Negeri Malang, terhadap tindak pidana pemerkosaan di bawah umur (Perkara Pidana No.189/Pid.B/2003/PN Malang), hanya menjatuhkan putusan 1 tahun 6 bulan penjara (http://digilib.umm.ac.id). Sedangkan korban tetap menderita seumur hidup tanpa adanya restitusi (ganti rugi) apapun baik baginya maupun keluarganya. Meskipun dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konsiderannya berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam penjabaran pasal-pasal di dalam dictum serta dalam penjelasannya tidak terakomodir ketentuan yang memuat hak dan kewajiban bagi korban secara adil.
Sementara dalam draf qanun jinayat juga hampir sama. Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan”. Kalo kita hitung-hitung 100 bulan itu hanya 8.4 tahun, dan maksimal 200 bulan sama dengan 16.8 tahun, ya beda-beda tipislah dengan KUHP produk Belanda. Kata seorang ahli hitung-hitung.

Hal tersebut juga membuat seorang warga negeri syariat ini ikut prihatin atas ketidakjelasan hukum itu, dalam opininya “Syariat 8.9 Skala Richter” dikoran Serambi Indonesia, 28 Januari 2010 ia menulis “Jika melihat pasal sebelumnya (pasal 24) tentang zina, orang akan berasumsi lebih memilih memperkosa daripada berzina. Hal ini karena pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku zina diancam cambuk 100 kali (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah). Logikanya, jika ia telah menikah dan melakukan perkosaan, ia tidak akan dirajam. Bukankah begitu?. Herman NR kemudian melanjutkan tulisannya “Lantas, apa tidak mungkin orang-orang, termasuk anggota WH-lebih memilih memperkosa ketimbang berzina?Kan hukum memperkosa lebih ringan daripada berzina”. Sungguh menggelikan.
Saya kemudian, mencoba mencari ketentuan hukum di negara-negara lain yang menerapkan hukum yang paling tidak “setimpal” bagi sang pemerkosa. Di Mesir dalam Koran Al-Ahram, seperti dilansir oleh Koran rakyat merdeka (Rabu,20/01) Mesir telah mengajukan RUU baru dimana akan memberlakukan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku pelecehan seksual dan hukuman mati bagi pelaku pemerkosa. Penasihat Menteri Kehakiman, Marei Mamdouh, mengatakan bahwa “tujuan RUU ini adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak”.
Sementara yang lebih menarik hukum bagi pemerkosa adalah di Philipina, dalam Republic Act No.8353 Philippines Code, Bab tiga tentang “perkosaan’ dinyatakan “The death penalty shall also be imposed if the crime of rape is comitted with any of the following aggravating/qualifying circumstances; (1) When the victim is under eighteen (18) years of age and the offender is a parent, ascendant, step-parent, guardian, relative by consaguinity or affinity within the third civil degree, or the common law spouse of the parent of the victim; (2) When the victim is under the costody of the police or military authorities or any law enforcement or penal institution. Itulah hukum negeri orang, sang pemerkosa akan dihukum mati, jika (1) korban yang mereka perkosa dibawah 18 tahun, dan jika pelakunya adalah orang tuanya, pelindungnya, orang tua angkat, dan sejenisnya. (2) jika korban perkosaan dalam penahanan polisi, militer, atau setiap lembaga penegak hukum.

WH adalah lembaga penegak hukum (law enforcement), dan andai saja republik ini punya hukum seperti itu, mungkin “sang pemerkosa” yang merupakan penegak hukum itu akan berpikir seribu kali lagi untuk melakukan perbuatan “terkutukya” itu, karena taruhan adalah nyawanya. Tapi itu adalah hukum di negeri seberang, bukan di negeri yang “disyariatkan” orang ini.

Sang pemerkosa itu, bukan hanya telah memperkosa “tahanannya” namun mereka juga telah memperkosa “syariat” yang suci. Semoga saja tidak ada lagi “Pemerkosaan” lainnya, seperti halnya yang dialami oleh “sidara” Langsa, yang harus menanggung derita sepanjang hidupnya. Wallahu’alambhisshawab.

KEMISKINAN STRUKTURAL

2010-01-20T00:22:00.000-08:00

Berita yang dirilis oleh berbagai media di Aceh mengenai rendahnya daya serap anggaran pembangunan di Aceh pada tahun 2009 membuat kita sebagai masyarakat awam sulit percaya, terutama kepada para pemimpin Aceh yang telah terpilih secara demokratis dimasa yang sudah damai. Betapa tidak hampir diakhir tahun 2009, daya serap APBA sebesar 9,7 triliun baru dapat dihabiskan masih dibawah 50% dari total anggaran yang tersedia. Sementara disisi lain, berbagai berita miris mengenai persentase rakyat miskin terus meningkat, jalan berlobang dan berlumpur juga terus bertambah, anak-anak sekolah di daerah terpencil masih harus menyebrangi sungai dengan kabel baja karena tanpa ada jembatan, belum lagi pelayanan air bersih dan listrik yang terus mati, rakyat juga masih sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak, sehingga pengangguran terus bertambah.

Kondisi seperti ini menyebabkan rakyat sulit melepaskan dirinya dari kemiskinan, karena sulitnya kesempatan serta lemahnya kemampuan dan komitmen penguasa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan itu terjadi tidak hanya karena ketidakmampuannya tapi juga kesempatan untuk merubah kehidupannya kearah yang lebih baik juga sangat sulit, karena ketidakmampuan pemerintah dalam membuka peluang kerja bagi mereka. Seperti diungkapkan oleh Joel Hellman, dalam laporan yang dirilis oleh World Bank mengenai pembangunan di Aceh, bahwa “sumber-sumber dana untuk pembangunan sudah sangat cukup untuk mengangkat mayoritas penduduk Aceh dari kemiskinan jika hal tersebut dibelanjakan dengan bijaksana.”

Harus diakui bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat bukan karena disebabkan oleh kekurangan sumber dana untuk pembangunan, karena dana untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu berlimpah dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Namun ketidakmampuan pada sumber daya manusia yang mengelolanya yang mengakibatkan kemiskinan terus menerus dialami oleh rakyat. Seperti yang pernah ditulis oleh peraih hadiah Nobel ekonomi dari India, Amartya Sen (Development as Freedom, 1996), “kelaparan dan kemiskinan di negara berkembang terjadi bukan karena tidak tersedianya bahan makanan, tetapi karena masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memperoleh akses itu”. Akibatnya, masyarakat kemudian terjebak pada "ketidakberuntungan ganda" (coupling disadvantage) antara kemiskinan dan hilangnya hak-hak sosial, politik dan ekonomi mereka.

Kebebasan memperoleh akses pada terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat sebenarnya juga bisa terwujud melalui kerangka demokrasi yang sehat. Sebab, hanya dengan demokrasi yang sehat yang bisa membuka akuntabilitas bagi pelaksanaan sebuah pembangunan. Akan tetapi, hal itu hanya menjadi ironi belaka ketika diletakkan pada konteks Aceh pada khususnya dan Indonesia umumnya. Demokrasi di Indonesia hanya sampai pada tataran prosedural, belum menyentuh substansi demokrasi. Artinya, secara substansi, seharusnya lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan dalam rangka mengurasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan berbagai pembangunan dalam segala sektor, menyeluruh dan berjangka panjang, bukan justru sebaliknya.

Bencana Pembangunan

Jika konsep sebuah konsep pembangunan dilakukan tidak menyeluruh, atau pembangunan setengah jadi, maka yang terjadi bukanlah memberikan mamfaat bagi rakyat, namun yang terjadi adalah mudharat. Hal ini seperti terjadi dalam berbagai pembangunan yang akhirnya terbengkalai karena ditinggalkan oleh pekerjanya. Jika suatu proyek harus dihentikan karena alasan sistem dan procedural anggaran, maka yang terjadi adalah bencana. Sebuah contoh kecil saja, pembangunan jalan yang sedang dikerjakan, kemudian harus dihentikan, maka akibatnya kemudian adalah yang ada hanya tumpukan pasir, batu dan tanah gunung yang terbengkalai diruas jalan yang ditinggalkan sebelum diselesaikan, kerena proyek yang sedang dikerjakan itu harus dihentikan karena matinya anggaran. Hal ini seperti diungkapkan oleh Husni Bahri TOP seperti di rilis oleh Serambi Indonesia 13 November 09 mengatakan, “selain proyek multi years, untuk tahun 2009 tidak ada proyek yang dilanjutkan jika tak selesai pada akhir tahun”. Kondisi seperti ini, pastinya membuat tumpukan tanah itu menjadi lumpur dimusim hujan, dan menjadi gumpalan debu dimusim kemarau.

Konsep pembangunan seperti ini kelihatannya tidak bedanya dengan konsep perang gerilya, yaitu suatu konsep yang sasarannya “dilakukan” tanpa arah, tidak penting sempurna atau tidak, yang penting adalah adanya serangan dengan cepat dan meninggalkan akibat, baik akibatnya kecil atau besar. Konsep ini kemudian dikenal dengan konsep “hit and run”, yaitu menyerang dan lari. Kena sasaran atau tidak, menjadi tidak penting dalam sistem perang ini

Begitulah jika konsep pembangunan dilakukan dengan mengunakan konsep gerilya. Tidak penting apakah sebuah proyek itu selesai dilaksanakan atau tidak, tepat sasaran atau tidak, dibangun sempurna atau terbengkalai, begitu juga tidak penting apa dapat dimamfaatkan oleh rakyat atau tidak. Yang penting adalah adanya suatu “propaganda pembangunan”.

Propaganda pembangunan ini pada akhirnya akan menciptakan kelas baru dalam sistem ekonomi dan social kemasyarakat. Hal ini karena sasaran pembangunan tidak berorientasi kepada mewujudkan kesejahteraan rakyat, melainkan hanya pada orientasi pada penghabisan anggaran dengan seribu macam cara. Apalagi untuk mendapatkan suatu proyek pembangunan dari anggaran Negara biasanya dilakukan dengan berbagai triks dan instrik. Pemenang proyek biasanya juga harus menyetor fee kiri-kanan, karena bagi mereka yang jujur sering kali katanya tidak diproses berkasnya oleh pihak panitia pemengang proyek. Meskipun claim itu sulit dibuktikan, tapi sudah menjadi rahasia umum dalam dinamika pengurusan sebuah proyek pembangunan dari dana Negara. Jadi dapat dibayangkan jika dari awal saja sudah seperti ini, maka pembangunan yang dilakukan juga menjadi asal-jadi. Sehingga tidak heran jika setiap jalan dari dana pemerintah, tidak akan bertahan lebih dari satu tahun, dan setelah itu hancur lagi.

Kemiskinan Struktural

Konsep pembangunan seperti ini, menyebabkan beberapa daerah terpencil tidak pernah merasakan jalan beraspal atau sarana dan prasarana lainnya. Desa Lataling misalnya, sebuah desa di Kecamatan Teupah Selatan Simeulu, hampir seumur bangsa Indonesia ini, tidak pernah melihat dan merasakan adanya jalan beraspal, listrik, telpon,dll. Selama ini akses kedunia luar hanya mengunakan perahu kecil. Namun jika cuaca alam tidak mendukung, maka mereka hanya akan terkurung dalam keterpencilannya. Hal ini disebabkan kerena pembanguna tidak pernah sampai kesana. Akibatnya jika ada hasil hutan dan pertanian lainnya, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk menjualnya. Karena tidak adanya akses yang disediakan oleh Negara bagi mereka. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan terus menjadi fenomena social disana.

Kemiskinan struktural adalah sebuah kemiskinan yang hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan karena kemalasan, atau bukan karena karena keturannya miskin. Namun kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang muncul dari suatu usaha pemiskinan. Pemiskinan yang dilakukan oleh sebuah sistem Negara. Para pakar strukturalis menyatakan bawah kemiskinan ini timbul karena adanya hegemoni dan karena adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, dimana orang yang termarjinalkan semakin termarjinalkan saja.

Harus diakui bahwa siapa pun tak ada yang menghendaki dirinya bodoh, terbelakang dan miskin. Setiap manusia berharap bisa hidup berkecukupan dan tak terbelakang. Namun, dalam realitas harapan tersebut terkubur dan kandas oleh kondisi yang memaksa.

Secara sosiologis, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan ditentukan oleh tiga faktor; yakni kesadaran manusia, struktur yang menindas, dan fungsi struktur yang tidak berjalan semestinya. Dalam konteks kesadaran, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan biasanya merujuk pada kesadaran fatalistik dan menyerah pada "takdir". Suatu kondisi diyakini sebagai pemberian Tuhan yang harus diterima, dan perubahan atas nasib yang dialaminya hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tak ada usaha manusia yang bisa mengubah nasib seseorang, jika Tuhan tak berkehendak. Kesadaran fatalistik bersifat pasif dan pasrah serta mengabaikan kerja keras.

Faktor penyebab lain yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan karena otoritas struktural yang dominan. Kemiskinan, misalnya, bisa disebabkan oleh ulah segelintir orang di struktur pemerintahan yang berlaku tidak adil atau tidak mahir dalam mengelola amanah sebagai pemimpin. Kemiskinan yang diakibatkan oleh problem struktural disebut "kemiskinan struktural". Yaitu kemiskinan yang sengaja diciptakan oleh kelompok struktural untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan juga disebabkan karena tidak berfungsinya sistem yang ada. Sebab orang-orang yang berada dalam sistem tidak memiliki kemampuan sesuai dengan posisinya. Akibatnya sistem berjalan tersendat-sendat, bahkan kacau. Kesalahan menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensinya (one man in the wrong place) bisa mengakibatkan kondisi bangsa ini menjadi fatal.

Pada umumnya kemiskinan yang menimpa masyarakat disebabkan oleh kekeliruan sistem, dalam hal ini peranan penguasa negara. Selama ini, kebijakan ekonomi pemerintah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi bukan pada distribusi ekonomi. Sehingga meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah gagal mengurangi kesenjangan apalagi menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Muhammad SAW, Nabi terbesar sepanjang masa, pernah bersabda jangan sekali-kali memperlakukan orang yang terdzalimi, orang yang kesusahan, orang yang melarat dan orang yang miskin, sebab doa orang-orang tersebut sangatlah mustajab dan didengar oleh ALLAH SWT. Namun kemiskinan struktrual sudah merenggut itu semua, kemiskinan struktural sudah menggurita dan menjadikan orang miskin semakin menggerang kesakitan dengan kemiskinannya, seraya tidak mampu berbuat apa-apa untuk mengentaskan kemiskinan.

Karl Marx juga pernah menulis bahwa jangan pernah meremehkan orang-orang miskin, sebab dari mereka amarah bisa menggelegak menjadi sebuah revolusi sosial, revolusi yang dipelopori oleh orang-orang miskin yang akan membumi hanguskan kaum-kaum “berjois baru” yang selama ini menempatkan orang miskin menjadi semakin miskin.

Diakhir tulisan ini, saya ingin mengutip sebuah kata dari seorang sahabat, bahwa penindasan yang paling kejam dan hina dapat menciptakan suatu perdamaian, akan tetapi perdamaian tidak pernah dapat diciptakan dari masyarakat yang miskin dan lapar.

Published by Aceh Institute

Bayang-Bayang yang bertasbih

2010-01-19T21:16:00.000-08:00

Abdullah bin Mas'ud berkata"Kami pernah berada dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah saw, dan beliau mengajak kami makan. Ternyata, makanan itu bertasbih." (HR.Ibnu Hibban).

Segala yang dilangit dan dibumi secara serasi dengan bayang-bayang bersujud patuh dipagi dan petang. Justru manusia yang sering tidak kompak dengan bayang-bayangnya. Bila bayang-bayangnya bersujud justru pemiliknya enggan. Bersama bayang-bayang, tiap hari kita berjibaku antara keserasian atau kesenangan. Mencintai atau mengkhianatinya. Tunduk sujud seperti bayang-

bayang atau arogan. Bertanyalah kita, adakah bayang-bayang kita lebih taat dari pada kita?Adakah kita hanya menjadi penindas bayang-bayang?

"Dan, tidak ada sesuatu (makhluk) pun, melainkah bertasbih dengan memuji-Nya." (Al-Isra:44). Semua makhluk tunduk dan patuh pada-Nya. itulah cermin-cermin alam yang sebenarnya dapat kita jadikan renungan. Namun kita kadang masih menjebak diri dalam pembangkangan dalam berbagai tatarannya. Kita diperintahkan bertaubat, tapi mungkin kita belum sungguh-sungguh melakukannya. atau melakukannya hanya kala terjepit, lantas berpaling lagi. "Dan diantara manusia ada yang menyembah Allah ditepi jurang, bila ditimpa kebaikan ia merasa senang, tapi bila ditimpa bencana ia berbalik..."(Al-Hajj:11).

Abdullah bin Mas'ud berkata"Kami pernah berada dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah saw, dan beliau mengajak kami makan. Ternyata, makanan itu bertasbih." (HR.Ibnu Hibban).

GADIS KECIL

2010-01-19T21:05:00.000-08:00

Oleh: Chairul Fahmi

Semilir angin menerpa celah-celah dedaunan pohon membuat sinar mentari menebus hingga sore itu masih terasa panas. Namun terasa buluku merinding ketika setapak demi setapak kutelusuri perkampungan yang nampak sepi itu. Sudah sepuluh tahun aku tak menginjakkan kaki dijalan yang dulunya sangat kuhafal itu. Sekarang suasananya sudah berubah, ya sepuluh tahun yang lalu—namun ketika itu jalan setapak yang setiap hari dilantasi orang-orang desa menimbulkan kenangan sangat indah. Hutan kecil yang mengerumuni sisi jalan kiri-kanan jalan, dulunya merupakan pesona khusus ketika aku bersama kawan-kawan sedesa bermain perang-perangan dan bersembunyi dibalik hutan untuk saling mengintai.

Sekarang suasananya menjadi sepi dan terasa mencekam. Lorong-lorong yang ditumbuhi rerumputan dan semak belukar, anak-anak kampung tidak terlihat satupun. Begitu juga dengan anak muda yang biasanya duduk senja di pos jaga dari melepas lelah dari seharian kerja tak terlihat, bahkan binatang ternak yang biasanya membuat kubangan di dekat pos jaga simpang jalan itu juga tak ada lagi. Begitu lengang. Sawah-sawah sepanjang jalan tampak kering kerontang kecuali hanya ilalang-ilalang yang sudah mengering.

Hatiku semakin bertanya –tanya ketika kutatap satu persatu rumah-rumah penduduk yang tertutup, pintu terkunci dan halaman rumah penuh dengan serakan sampah, malah sudah ada yang ditumbuhi rumput, “kemana mereka seisi kampung ini,” gumamku dalam hati.

Tanda Tanya itu tak bias terjawab karena satu pun kulihat orang didesa ini dan aku tiba-tiba sangat kanget ketika menoleh kesebuah rumah tua yang tak jauh dari tempatku, tampak terduduk seorang gadis kecil, ia menangis terisak-isak. Kucoba menghampirinya dengan hati sedikit was-was. “jangan-jangan, ia makhlus halus”. Namun aku nekat untuk menghampirinya juga.

Sore terus merambat malam, dan aku seketika gemetar dan rasanya seperti tak percaya dalam suasana itu kudapati seorang gadis kecil yang sendirian, menangis dalam ketakutan. “Kenapa menangis adik, tiba-tiba ia berhenti menangis , ia menutup wajahnya dan menunduk seperti minta dikasihani. “jangan pukul ibu saya, jangan tembak ayah saya”. Ia berteriak dengan tersedu-sedu sambil menahan tangisan. Jantungnya terasa berdegup keras, aku semakin ingin tahu apa sebenarnya telah terjadi disini, akupun memeluk gadis itu dalam pelukanku..aku seakan kenal dengan gadis kecil ini..tapi sudah lama sekali..sepuluh tahun yang lalu, “apakah ini dia?”.hati kecilku bertanya

Aku melihat sekeliling dan aku amati apa yang terjadi disini, desa kelahiranku. Dan malam pun mulai menjelang saat mentari di ufuk barat perlahan meninggalkan bumi dan mataku tiba-tiba tertuju pada salah satu sudut rumahnya yang sudah terbakar, aku ingat persis rumah ini. Ya ini rumah kakak aku, tapi apa benar ya?. Aku coba mendekat dengan perlahan, keringat dingin keluar dari jidatku saat kulihat kelongsong peluru berserakan ditanah, ada bercak darah berceceran yang mulai membeku..

Menggapai Syari'at Kaffah?

2009-06-29T21:51:00.000-07:00

Aceh province, salah satu provinsi yang mempunyai kewenangan khusus dalam penerapan Syari'at Islam dalam semua aspek (kaffah), hal ini berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. yang kemudian proses pelaksanaanya akan diatur dalam qanun (peraturan pemerintah).

Secara legalitas dan yuridis, penerapan Syari'at Islam sejauh ini didasarkan pada 4 Qanun, yaitu: Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Syiar yang mencakup tentang tata busana Islam, Qanun No.12, 13, 14 Tahun 2003 tentang khamar (alkohol), maisir (judi) dan khalwat (bersepi-sepian yang bukan muhrim). Dalam qanun tersebut juga diatur tentang lembaga yang akan mengontrol penerapan Syariat Islam yaitu lembaga Wilaytul Hisbah (Polisi Syari'at).

Mengenai Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pakaian Islami, tidak ada aturan batasan tentang busana islami, hanya catatan mengenai pakaian yang tidak menimbulkan syahwat dan tidak ketat atau membentuk lekuk tubuh. Semua hal ini lebih identik mengatur tentang pakaian kaum wanita. Hal ini kemudian menjadi sebuah dilema di masyarakat dalam tataran praktis, dimana dalam pelaksanaannya, kaum wanita kemudian menjadi objek penertiban pelaksanaan Qanun tersebut. Sementara kaum pria yang main bola dengan memakai celena di atas lutut tak pernah tersentuh oleh WH (Wiliyatul Hisbah).

Sementara dalam Qanun 12 mengenai khamar (alkohol), yang mengatur mengenai hukum haram meminum alkohol (khamar) di wilayah syari'at (Aceh). Ada beberapa kasus yang telah ditangkap dan dihukum dengan hukuman jilid (cambuk) di depan khalayak ramai, dan kebanyakan mereka adalah masyarakat "lemah" yang kedapatan sedang minum air khamar tersebut. Ada yang ditangkap oleh masyarakat kemudian diserahkan ke WH, diteruskan ke polisi dan dituntut oleh Jaksa serta diputuskan hukuman oleh Mahkamah Syari'ah.

Sementara itu, di sebuah hotel bintang "13" yang juga di Banda Aceh, juga terdapat sebuah BAR, yang menjual air arak baik buatan dalam negeri maupun dari luar negeri, dengan bebas menjual air khamar tersebut tanpa tersentuh "hukum syari'ah". Seorang WH senior mengatakan bahwa itu wilayah yang dilindungi oleh orang-orang "kuat" di Aceh, jadi WH tidak bisa masuk ke wilayah tersebut. Sementara salah satu pakar hukum dan sosiologi dari UNSYIAH mengatakan, bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh tidak berlaku asas teroterial, melainkan asas personalitas. Jadi kalo yang minum arak itu non-muslim, qanun tidak berlaku bagi mereka.

Persoalan lain adalah mengenai Khalwat (bersepi-sepian dengan lawan jenis ditempat sunyi dan tertutup yang bukan muhrim). Pengaturan hal-hal seperti ini merupakan suatu nilai normatif yang sangat baik untuk mencengah terjadinya zina bagi masyarakat. Namun walaupun telah diberlakukan qanun ini, perbuatan bersepi-sepian terus terjadi, baik anak-anak muda, sampai nenek-kakek. Sehingga banyak dari mereka kemudian ditangkap oleh masyarakat; ada yang dihukum adat (bayar denda?), diarak keliling kampung, disiram air comberan, ada yang cuma dinasehati bahkan juga ada yang kena cambuk setelah di putuskan pengadilan (Mahkamah Syaria'ah). Kebanyakan mereka adalah juga masyarakat yang tidak punya "modal dan power".

Sementara itu, ada yang berpower dan punya modal, juga ditangkap oleh warga atau lembaga yang berwenang karena kedapatan berkhalwat, tapi perlahan isu dan penyelesaian kasus mereka hilang bagai diterpa angin. Dulu ada seorang Hakim di Kota Sabang di tangkap disebuah wisma bersama seorang wanita yang bukan muhrimnya, kasusnya hilang tak tersentuh hukum. di Banda Aceh, Mantan Pejabat teras Province, juga diduga telah berhubungan "khusus" dengan pembantunya, Kasusnya juga hilang secara perlahan. Sehingga berbagai asumsi berkembang di masyarakat bahwa penengakan Syari'at Islam di Aceh tidak dapat menyentuh orang-orang ber'power". Teori hukum tajam hanya ke bawah.

Perlu Pembenahan
Melihat fenomena seperti ini, perlu dilakukan sebuah pembenahan dan komitmen seorang pemimpin yang concern (political will) terhadap pelaksanaan syariat Islam. Pembenahan terhadap legal qanun disatu sisi, dan pembenahan penegak hukum itu sendiri disisi lainnya.

Pembenahan terhadap yuridis yang diperlukan adalah penyempurnaan qanun-qanun Jinayat, seperti qanun tentang zina, pencurian, pembunuhan, and segala yang menyangkut kriminal lainnya. disamping juga diperlukan adanya sebuah UU / Hukum Acara dalam perkara jinayat Islam yang disahkan secara formal.

Pembenahan lainnya adalah lembaga penegak hukum. Selama ini WH hanya sebagai lembaga yang mengontrol, mengawasi tanpa ada wewenang untuk menyidik, dan atau menyelidik, maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan peran dan wewenang dari lembaga WH ini, idealnya lembaga WH menjadi sebuah lembaga independen sebagai lembaga penyidik dan penyelidik dalam penegakan hukum Syari'at Islam di Aceh. Namun ini menjadi sebuah tantangan bagi Aceh sebagai bagian dari negara Indonesia yang menerapkan sistem hukum "sekuler".

DPR Aceh tak Merakyat

2009-06-28T19:41:00.000-07:00

Anggota DPR (dewan Perwakilan rakyat) Prov.Aceh sedang berlomba - lomba melakukan "piknik" ke Luar Negeri, ada yang ke Saudi Arabia, Belanda, Swedia dan baru baru ini ke Cina secara diam-diam. Alasannya selalu atas nama kunjungan kerja (KUNKER). Namun tidak satupun ada hasil yang bermamfaat bagi rakyat Aceh. sebagai contoh, saat kunker anggota dewan ini ke Belanda dan Sweden beberapa waktu lalu dalam rangka mencari masukan mengenai qanun wali nanggroe dan hasilnya "nol besar".

Ini menjadi ironi sekali, karena dalam tahun 2009 ini ada 12 prioritas Rancangan qanun yang seharusnya diselesaikan oleh anggota DPRA, namun tidak satupun selesai dibahas dan disahkan menjadi qanun. Sementara masa jabatannya akan segera berakhir.

Suara mereka yang lantang saat melakukan kampanye saat pemilihan, namun kemudian suara itu berubah menjadi "diam-diam, kala mereka telah mendapatkan kenikmatan dan empuknya kursi di dewan.

Ironisnya lagi, sangat jarang kita mendengar Anggota dewan yang masuk ke kampung dan daerah-daerah pendalaman untuk mendengar dan melihat kondisi rakyat yang telah memilihnya. tidak pernah ada suara dewan tentang macetnya PDAM, jalan2 yang berlumpur, sampah yang tidak terurus dan menebar bau busuk, drainage yang tidak terdesign dengan bagus dan layak, anak-anak dipedalaman yang mengalami busung lapar, pendidikan yang semakin mahal, pelayanan publik yang tidak merakyat, dsb.

Anggota Dewan memang wakil rakyat tapi hati nurani mereka sangat sedikit yang merakyat.Wallahu'alam.

Aceh Tsunami Video

2009-06-28T04:23:00.000-07:00

On 26 December 2004, a 9.1-magnitude underwater earthquake caused a tremendous tsunami that devastated Aceh Province, Indonesia, resulting in the deaths of some 128,715 people (as of 18 April 2005). This tragedy evoked great concern internationally. Governments, multilateral organizations, international, national and local NGOs, religious organizations, ethnic organizations, professional organizations, educational institutions and others have rushed to provide aid to the people of Aceh.

KEBAJIKAN

2009-06-28T04:00:00.000-07:00

by:Chairul Fahmi

Dari An Nawas bin Sam'an radhiallahu anhu, dari Nabi shalallahu alaihi wa salam, beliau bersabda, "Kebajikan itu keluhuran akhlak sedangkan dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya" (HR Muslim). Kutipan hadist Rasulullah SAW diatas, menjadi sebuah cerminan bagi kita betapa MULIANYA manusia yang selalu menebar KEBAJIKAN didunia ini, kebajikan yang tidak hanya bagi sesama manusia akan tetapi juga bagi binatang dan alam. Hari-hari yang kita jalani didunia ini, tidak akan pernah terlepas dari perbuatan dan interaksi sosial, karena ini sudah menjadi fitrah kehidupan yang fana ini, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dan telah menjadi fitrah kehidupan juga, bahwa manusia itu tidak ada yang sama; ada yang berwarna merah, putih, kuning, coklat dan bahkan ada yang hitam pekat, begitu juga ada yang kaya, miskin, ada juga yang pura-pura kaya padahal miskin, ada yang pinter dan beriman, ada juga yang pinter tapi tak beriman, ada yang bodoh, lugu dan juga pura-pura bodoh padahal dia belum pinter, semuanya adalah fenomena kehidupan dunia ini. Namun kita sering membatasi diri, kalo yang kaya hanya bergaul dengan sesama kaya dan terus mengejar kekayaan dunia, yang miskin (kaum pengemis misalnya) mereka dianggap tidak layak bergaul dengan sikaya, padahal pada harta sikaya terdapat hak si miskin.
Disisi lain, manusia ini juga kan mengalami KEGELISAHAN, RAGU-RAGU dan TAKUT jika orang mengetahuinya, banyak cerita kehidupan ini yang seharusnya menjadi IBRAH (Pelajaran) bagi kita, saat mereka telah menjadi orang besar, namanya dikenal dimana-mana tapi akhirnya MASUK PENJARA, mereka yang membeli jabatan dengan uang, mereka yang menerima UANG HARAM, mereka yang MENCURI, mereka yang MENYAKITI ataupun mereka yang MENIPU dan TIDAK AMANAH, Maka pada mereka ada DOSA, " DoSA adalah apa-apa yang dirimu merasa RAGU dan kamu TIDAK SUKA jika orang lain mengetahuinya" (Hr.Muslim).
Saat dosa telah berlumuran dalam setiap perbuatan manusia itu, maka tidak akan ada ketenangan dalam kehidupan di dunia ini, cahaya jiwanya akan redup oleh noktah hitam (dosa) yang dilakukannya, maka hanya TAUBATLAH yang akan mengembalikan kita kepada KEBAJIKAN. "Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan (11). Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa (12). Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa'at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu (13). Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan (14). Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira (15). Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (al-Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka) (16). Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh (17), dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur (18). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur) (19) - ( QS.AR-RUM 11-19).

"Miracle" Mosques Defy Tsunami Onslaught

2009-06-28T03:34:00.000-07:00

BANDA ACEH, Indonesia :

In Indonesia's tsunami wastelands on the northern tip of Sumatra island, little remains of whole towns lost to the colossal forces that came thundering in from the ocean.

But across these battered shores, dozens of mosques still stand, their minarets glinting defiantly in the sun - a phenomenon survivors in the deeply Islamic region credit as much to divine intervention as robust architecture.

"God's invisible hands prevents the mosque's destruction," said Mukhlis Khaeran, who saw the sea sweep away his home village of Baet outside the north Sumatran city of Banda Aceh, but leave the neighbourhood mosque relatively intact.

He punishes us for our greed and arrogance but He will protect his house," Khaeran told AFP, his arms covered with injuries sustained in the disaster that killed at least 100,000 people around the north Sumatran province of Aceh.

Mosques are an everyday sight in most of Indonesia, but especially in Aceh, credited with the being one of Islam's main gateways into the archipelago of islands which now forms the world's largest Muslim-populated country.

Despite a long-lasting independence struggle, Aceh, parts of which are under traditional Islamic sharia law, has remained a Muslim heartland for Indonesia, which mostly practices a very relaxed interpretation of the faith.

Spiritual beliefs in Aceh and around the Indian Ocean were tested to the limit on December 26 when an epic earthquake sent towers of water crashing ashore, obliterating virtually everything in their path.

But while some spoke of "God's wrath", hundreds turned to their mosques, in panic for shelter from the advancing tides and later for spiritual comfort in a time of desperate need.

In the village of Kaju, also outside Banda Aceh, hundreds of homes were annihilated while the local mosque suffered only a few cracks in the walls.

"There is a saying among Acehnese that a mosque is God's house and no one can destroy it but God Himself," said Ismail Ishak, 42, who was digging rubble from his crumbled house while searching for seven of his relatives.

In Pasi Lhok, some 20 kilometres (12 miles) east of the north Aceh town of Sigli, 100 frightened people sheltering inside their mosque were spared while almost every house in the surrounding five villages was pulverised, according to chief cleric Teungku Kaoy Ali.

In Meubolah, a town on Aceh's western coast less than 150 kilometres (95 miles) from the quake epicentre which bore the full force of the tsunami, leaving at least 10,000 dead, mosques stand sentinel over a vanished town centre.

Banda Aceh resident Achyar said when he saw the waves pounding in from the sea, his first instinct was to turn and run for the nearest mosque.

"I climbed the mosque tower and hung on to an electric wire until water receded," he said. "Many of my friends, many of them ethnic Chinese, died because they climbed to the second floor of their shops and were trapped there," he said.

Another, less divine, explanation for the survival of the mosques is that many are built much more sturdily than most of the other structures in the towns and cities of Aceh.

However one mosque in Sigli was made only of wood but still survived unscathed despite all the other buildings around it being destroyed.

Banda Aceh's grand Baiturrahman mosque suffered partial damage from the quake and tsunami, but proved invaluable to the city's survivors in the minutes, hours and days that followed the cataclysm.

For many it became a rallying place to search for missing friends or relatives, a makeshift hospital to treat the injured and a morgue to collect the dead.

With much of Banda Aceh likely to remain in ruins for months, residents were quick to repay their debt to their cherished religious buildings, working swiftly to ensure the Baiturrahman mosque was one of the first places restored.

On Sunday, some 300 survivors gathered for their first prayers since their five-times daily ritual was halted - a major step on the long road back to normality in Aceh.

A new potential conflict in Aceh

2009-06-28T02:58:00.000-07:00

The peace pact signed by the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian government in Helsinki on Aug. 15 has so far brought hopes of a lasting peace to the province after more than 30 years of war.

But all parties must remain on guard to contain small conflicts at the grassroots, which if not properly tackled could spiral out of control and destroy this blossoming optimism.

The Acehnese, President Susilo Bambang Yudhoyono and other world leaders have good reason to be pleased. Speaking at the Sixth Asian European Editors' Forum in Jakarta two weeks after the signing of the accord, Susilo hailed the peace pact as a milestone achievement of his young government.

The Acehnese in general and GAM in particular have been no less sanguine. Despite their lack of trust of the House of Representatives in Jakarta, GAM's response to the accord has been positive, with its guerrillas coming down from the hills, taking off their combat uniforms, surrendering their weapons and returning to their communities after years apart after years apart from their families. It is not surprising, however, that some have admitted, after all the fighting, that they now don't know what to do with their lives.

The response of the Indonesian Military (TNI), whose role in the peace efforts is crucial, has also been encouraging. The TNI and police have exercised self-restraint and begun pulling out troops from Aceh, although they were initially not supportive of the deal. The military's role is so vital in the Aceh peace that it would have been unthinkable to imagine an accord without their support.

In line with the Helsinki agreement, the government has also released GAM members from prisons across the country under a special amnesty program and allowed them to return to their families.

In a nutshell as expressed by Sofyan Djalil, the Indonesian Minister of Communication and Information who is also Acehnese and was a negotiator at the Helsinki talks, ""so far everything is working well.""

GAM took up arms in 1976 against the Indonesian government and the response by Jakarta was the massive deployment of military forces to crush the rebellion. But the Dec. 26 tsunami, which ravaged villages and towns in coastal areas and killed more than 130,000 people, helped push the rebels to drop their long-held demands for independence and return to the negotiating table with the government.

The cessation of this armed conflict, plans to help GAM start new lives by giving them land, living allowances and other resources as well as the goodwill of the former rebels to stop fighting are highly commendable. But it is wrong to simplify conflict in Aceh into the problem of an armed struggle.

The almost 30-year conflict, which has claimed 15,000 lives -- mostly innocent people -- has gone beyond the territory of Aceh, as it has torn into the very fabric of society there, leaving many people with gaping wounds, both physical and mental. The Acehnese have become sharply divided into two groups-- the pro-Jakarta Acehnese and the GAM members or GAM sympathizers.

To heal these wounds will not be an easy job and will require the firm determination of the Acehnese and probably also help from outside, including psychologists and experts on peace and conflict resolution.

""Now we are not afraid of the pai (the Acehnese for the TNI) as at least there is a law for them to obey. Moreover, peace monitors are everywhere to watch their acts. We are worried about enemies in disguise and GAM, who in principle are civilians "", said an Acehnese who lives in Depok, a suburb south of Jakarta.

Some Acehnese, who live outside the natural resource-rich province choose not to return to Aceh, but have adopted a-wait-and-see attitude for their own security.

These lingering doubts must be seen in the context of a transition period in a post-war era, which is usually as rocky and as dangerous as the initial war was. There will be many disguised enemies, who have hard feelings about incidents that may have happened years before, and who see this time of transition as a chance to take revenge.

Recent reports have said that a prominent figure from Sigli was dragged by unknown intruders from his home one night and butchered. His body was found by his family the next day not far from his house, but they could not bury his remains immediately as they were worried about the murderers' return.

In the first incident to threaten the peace accord a former GAM soldier, who surrendered to the TNI earlier this year, was reportedly killed by more unidentified assailants in Lawet village, West Aceh. A GAM spokesman said the victim could have been killed by former colleagues, who had accused him of being a traitor.

Fears about such killings are not being exaggerated, they are common and real -- the results of a long and bitter conflict. If the aftermath of the aborted 1965 coup taught us anything, it is that civilians with the right motivation can kill as brutally and efficiently as soldiers. At least 500,000 people connected to the Indonesian Communist Party were slaughtered in this ""peace-time"" conflict; one still far more devastating than the wrath of any natural disaster.

To prevent 1965's shameful human tragedy from happening in Aceh, all parties -- the Indonesian government, GAM and foreign monitors grouped under the Aceh Monitoring Mission -- need to take the proper steps.

These steps include the employment of enough police to improve security at the villages-level and a campaign to socialize the peace agreement and build awareness among Acehnese -- pro- and anti-integration groups -- on the need to live in harmony and forgive and forget past conflicts.

The initiative by a pesantren (Islamic boarding school) in Leueng Bata, near Banda Aceh to help victims and children of the conflict to come to terms with the past is an excellent first step and should be emulated.

The dangers of future conflict must not be underestimated. Those at the grassroots -- those still in pain, those still sharply divided -- are also those that can be easily manipulated, creating a chaos that could destroy the longed-for peace and the US$5 billion reconstruction.(Ardimas Sasdi)

ACEH Dalam Lintasan Sejarah

2009-06-28T02:27:00.001-07:00

Aceh, sebuah province di ujung barat pulau sumatra terletak di wilayah selat malaka dan merupakan wilayah terakhir yang ditaklukkan oleh Kompeni Hindia Belanda. Sejak 14 Maret 1876 Kerajaan Aceh runtuh, namun secara umum rakyat Aceh tidaklah menyerah kepada kepada penguasa Belanda saat itu. Selama kurun waktu itu sampai tahun 1942, Belanda menyerah kepada pasukan Nippon Jepang dan Aceh menjadi wilayah penjajah Jepang bersama wilayah nusantara lainnya sampai Jepang kalah perang di Asia Fasifik tahun 1945 dari Pasukan sekutu pimpinan Amerika dan Inggris.

Aceh, sejak saat itu menjadi daerah yang kehilangan identitas; kembali ke format kerajaan atau bergabung dengan republik Nusantara. Adalah sejarah juga yang kemudian Aceh ikut berikrar bergabung menjadi bagian dari republik. Hal ini tidak terlepas dari betapa "rasa nasionalisme" ke Islaman rakyat Aceh dengan nasib yang sama dialami oleh bangsa Nusantara yang notabene-nya juga adalah Muslim. Mungkin sejarah akan berbeda jika saudara nusantara laiinya berbeda agama dengan rakyat aceh saat itu (seperti halnya India dan Pakistan yang menjadi dua negara dalam satu jajahan inggris).

Rasa nasionalisme itu kemudian Aceh menjadi salah satu province republik, setalah Aceh menjadi modal kemerdekaan republik dengan memberikan hibah Pesawat RI-1 untuk upaya deplomasi di luar negeri. Namun kemudian Aceh sendiri dihabus dari provinsi menjadi daerah residen yang merupakan bagian dari Sumatra Utara. Rasa kekecewaan rakyat Aceh kemudian menjadi suatu pemberontakan, Tahun 1956 adalah awal negara Republik ini mengobarkan perang terhadap rakyat pemodal kemerdekaan. ribuan nyawa melayang, ketakutan ditebakan. tentara "baroeh" (pasukan TNI) mencari dan menghancurkan semua anak negari yang dicurigai sebagai pengikut Tgk.Daud Bereueh (Pemimpin DI/TII) Aceh.

Perang ini berakhir dengan janji manis Jakarta bahwa Aceh diberi tiga istimewa, dalam hal agama, pendidikan dan budaya. dan Tgk.Daud Bereueh yang berperan besar dalam pembelian pesawat RI pun menjadi tahanan rumah sampai beliau meninggal dunia.

Tahun 1975 Jakarta melakukan eksplorasi Gas dan Minyak secara besar - besaran di Aceh, sementara rakyat miskin, pendidikan yang tidak layak, serta pemulihan terhadap rakyat korban perang tidak dipulihkan mengakibatkan pemberontakan jilid II. Tahun 1976 Gerakan Aceh Merdekapun di deklarasikan di Gunung Halimon Pidie. Ratusan ribu nyawa hilang dan jutaan rakyat aceh harus hidup dibawah bayang bayang ketakutan. setiap pagi mayat dilempar di depan toko-toko di Ulee Glee Pidie Jaya saat itu, mereka di bunuh secara keji oleh pasukan-pasukan syeitan. Rumah-rumah konsentrasi penyiksaan didirikan. Rumah geudong, sebuah rumah peninggalan Ule Balang di Pidie, menjadi bukti kekejaman Negeri republik terhdap rakyat Aceh, siapapun yang dicurigai atau yang dikehendaki.

Selam 30 tahun lebih ketakutan Rakyat menjadi hal yang dianggap sebuah pembenaran atas nama Pemujaan terhadap NKRI. Sampai akhirnya Bencana Tsunami 26 Dec 2004 Menghancurkan dan memporak-porandakan Aceh. lebih dari 200 ribu orang mati dan ribuan lainnya hilang tak teridentifikasikan.

Duniapun terpana, ribuan lembaga dan ratusan negara luar datang membantu Aceh, Republik hanya terpana, bahkan katanya hanya puluhan saja yang meninggal. Namun hal itu terbantahkan oleh berita-berita dari luar negeri. Tsunami menjadi klimak dari bencana kemanusiaan setelah pulahan tahun sebelumnya berada dalam ketakutan dan ketertutupan.

Tuhan pun menetuk hati meraka. Tgl 15 August 2005, Perjanjian damaipun ditandatangadi. menjadi sejarah panjang perjalanan Aceh menjadi daerah yang penuh dengan konflik dan ketulusan. Paling tidak Bencana Tsunami telah membawa rasa damai bagi rakyat Aceh dalam beberapa tahun belakang ini. Sebuah komitmen yang harus di jaga dan dipelihara bersama atas nama kemanusiaan, semoga perdamaian ini akan terus berlangsung sampai dunia ini tiada lagi..