POLUSI INDUSTRI

Palembang Ku Malang.. Banjir lagi..Banjir lagi..

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 11 Aug 2009 22:16:00 -0700

Palembang lagi-lagi dihantam banjir, hujan yang mengguyur kota Palembang selama 3 jam mulai dari pukul 17.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib mengakibatkan kendaraan baik roda empat maupun roda dua mengalami mogok. Berdasarkan pantauan di lapangan ada 5 titik yang mengalami banjir hingga 3/4 meter atau sebatas dengkul orang dewasa. 5 titik tersebut diantaranya jl. Angkatan 45 (dekat Mall Palembang Square), sepanjang Jl. Sudirman, Jl. Sekanak dan Jl. Basuki Rahmat (simpang polda).

Hujan tersebut sebenarnya sudah dinanti sebagian warga kota Palembang, seperti komentar salah satu warga yang bernama Ian "hujan memang sangat dinanti karena banyak sebagian warga mengalami kekeringan, tapi sangat disayangkan bukan mendatangkan berkah tapi malah membawa bencana".

Perlu diketahui palembang yang daratannya lebih kurang 40 % adalah daerah rawa yang dipenuhi dengan ekosistem tanaman ilalang (imperata cilindrica) yang berfungsi menyerap air dan sebagai penahan erosi. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan daerah rawa tersebut sebagai tempat pemancingan dan bertambak dengan tidak merusak ekosistem yang ada, hal ini sejalan dengan pemanfaatan kawasan rawa.

Banyak hal yang mengakibatkan banjir tersebut diantaranya kurangnya daerah tangkapan air akibat konversi rawa menjadi bangunan (penimbunan), drainase, sampah, berkurangnya hutan kota (resapan air / cathcmen area), tumpah tindih regulasi pemanfaatan ruang, tata kelola dll. Padahal pemerintah sudah berupaya melakukan beberapa tindakan dengan memberdayakan pasukan kuning, menindak pemilik bangunan yang tidak disertai RKL (drainase) tapi hal ini tidak berpengaruh secara signifikan ini terbukti dengan diperolehnya piala Adipura kota Palembang sebagai kota yang bersih dan mempunyai komitment kuat terhadap kebersihan lingkungan.

Sangat disayangkan ditengah meningkatnya perekonomian Makro (Variabel Pembangunan) dengan berdirinya Mal-mal, ruko maupun pusat perkantoran Palembang masih mengalami banjir yang sudah terjadi selama kurang lebih 5 tahun yang lalu apalagi Visi Kota Pelembang menjadikan Kota internasional yang berbudaya dan religius tidak dibarengi dengan komitmen terhadap perbaikan ekologis (lingkungan). Hal ini tidak sejalan dengan kerusakan ekologi (berkurangnya daerah resapan air).

Sudah saatnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, seluruh dinas terkait, pihak swasta, masyarakat sipil duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan "tahunan" ini dengan merubah paradigma Eco developmentalisme (lingkungan untuk pembangunan) menjadi Eco populisme (lingkungan untuk masyarakat) karena masyarakatlah yang mengalami kerugian terbesar (kualitas, kuantitas) akibat dampak dari banjir tersebut. Mulai dari regulasi, perencanaan tata ruang, sampai dilevel aksi harus melibatkan semua stake holder sehingga bisa saling terintegritas, berkelanjutan, fungsi kontrol dengan tidak meniscayakan kearifan lokal dengan demikian program yang diterapkan pemerintah selama ini (drainase, kolam penampungan) tidak menjadi "Proyek Hansih"

Salam,

Dolly

WALHI SULTENG Menantang PT. KLS

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 11 Aug 2009 22:01:00 -0700

Radar Sulteng Selasa, 11 Agustus 2009

Walhi Menyilakan KLS Melapor Polisi, Penggusuran Lahan Masyarakat adalah
Fakta
PALU-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng merespon positif
rencana PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) untuk mempolisikan mereka. Data
tentang penggusuran lahan yang diekspos Walhi di Radar Sulteng 3 Agustus
sesuai fakta lapangan.
"data ini tidak mengada-ada. Kami memiliki bukti akurat tentang adanya
pelanggaran dalam penggusuran lahan warga," ungkap Direktur WALHI Sulteng,
Wilianita Selviana kepada wartawan di kantornya, kemarin (10/8).

Wilianita yang saat itu didampingi 12 pengacara dan sejumlah aktivis non
government organization (NGO) di Sulteng yang antara lain koordinator
Kontras Sulawesi Edmond Leonardo Siahaan, Dewan Pendiri Kelompok Perjuangan
Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) Eva, Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Sulteng Sujarwadi, Dewan Pimpinan Nasional Serikat Pekerja Hukum
Progresif (SPHP) Agusfaisal Said, Solidaritas Perempuan Palu, dan
Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, menegaskan, saat ini mereka
sementara menyusun laporan kasus penggusuran lahan masyaakat yang diduga
dilakukan PT. KLS. kasus ini akan dilaporkan kepada Polisi. Tetapi, karena
PT. KLS berencana mempolisikan WALHI, maka mereka meminta KLS untuk
mempercepat laporan polisi.

Lebih lanjut Wilianita menjelaskan, bahwa masalah penggusuran lahan warga
untuk dijadikan perkebunan sawit tidak mengada-ada. sebelumnya, puluhan
warga berdemonstrasi di kantor DPRD Banggai untuk meminta penyelesaian
masalah penggusuran lahan mereka yang diduga dilakukan PT. KLS

Pada kesempatan yang sama, Badan Pimpinan Pusat SPHP Sulteng, Agusfaisal
Said menegaskan selama 30 tahun berkiprah, Walhi memiliki pengalaman digugat
dan menggugat. "Karena itu, kami menunggu gugatan PT. KLS. Alhamdulilah,
kami sangat bersyukur dengan adanya rencana KLS menggugat Walhi," ungkap
Agus.

Sejak 10 tahun terakhir tegas Agus, Walhi bersama jaringannya intens
melakukan advokasi terhadap isu-isu lingkungan dan peningkatan akses
masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam. "soal gugatan kami tunggu
secepatnya. dengan gugatan ini akan membuktikan fakta-fakta tentang adanya
pelanggaran hukum dalam penggusuran lahan masyarakat," tegas Agus.

MAsih menurut Lita sapaan akrab Wilianita Selviana, beberapa hari lalu
sejumlah kepala desa di dataran Toili meminta warga untuk menyerahkan
sertifikat tanahnya. Saat itu juga kata Lita, warga memenuhi permintaan
tersebut, karena kades meyakinkan warga bahwa sertifikat itu akan digunakan
untuk menolak perkebunan sawit di daerah itu.

Dari kejadian ini kata Lita, ada korelasi dengan pernyataan dukungan
terhadap perkebunan sawit yang disampaikan sejumlah kepala desa di daerah
itu. Dia menduga sertifikat tanah warga yang diberikan kepada sejumlah kades
justru digunakan untuk mendukung kegiatan perkebunan sawit di daerah itu.

Sujarwadi dari LBH Sulteng pada kesempatan yang sama mengemukakan, PT KLS
pernah melakukan penggusuran terhadap lahan warga agro estate seluas 175
hektar, dengan alasan bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah Hak Guna
Usaha (HGU) PT. KLS. padahal lahan tersebut milik warga yang dibuktikan
dengan sertifikat. Buntut penggusuran itu kata sujarwadi, warga menggugat
PT. KLS. Saat ini katanya, proses hukum kasus tersebut masuk dalam tahap
proses pembuktian, yang dalam tiga minggu ke depan akan dilakukan peninjauan
lahan oleh hakim di Pengadilan Negeri Luwuk.

Edmond Leonardo Siahaan dari Kontras Sulawesi menambahkan, rencana PT. KLS
untuk menggugat Walhi perlu dibuktikan. Ancaman gugatan terhadap Walhi ini
kata Edmond juga disampaikan PT. KLS Beberapa puluh tahun lalu tetapi tidak
kunjung dilakukan. " Sebenarnya, KLS tidka punya dasar menggugat WALHI,
karena data yang diekspos di media massa adalah fakta. Tetapi kalau KLS
ingin menggugat kita silakan, " ungkap Edmond.

Dalam kesempatan tersebut, Lita membeberkan kronologis dugaan kasus
penggusuran di Kabupaten Banggai. Pada awal tahun 1980-an kata Lita,
transmigrasi di kecamatan Toili dibuka. Setiap Kepala keluarga diberi jatah
dua hektar lahan....

Selengkapnya baca di www.radarsulteng.com

--
=============================
ED WALHI SULAWESI TENGAH
Jl. Kihajar Dewantara
Kec. Palu Timur Kota Palu 94111
Sulawesi Tengah - INDONESIA
Telp/Fax : (0451) 427821
Email : walhisulteng@gmail.com
sulteng@walhi.or.id

BBM

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Wed, 4 Jun 2008 11:57:00 -0700

Skenario Asing Di Balik Tragedi Monas

Ditengah menguatnya gerakan rakyat seluruh indonesia menolak kebijakan Pemerintah Sby-Jk atas kenaikan BBM, mencuat tragedi konflik horizontal antara organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan dan Berkeyakinan (AKKB)। Pemerintah Sby-Jk sudah kehilangan akal dan mengalami kekhawatiran besar jika isu menolak kenaikan BBM berbuntut menjadi ketidak percayaan rakyat terhadap rezim SBY-JK yang kemudian akan menjadi gerakan menumbangkan pemerintahan mereka.

Kenaikan BBM adalah salah satu krisis yang melanda Indonesia sudah banyak kasus-kasus yang mencuat saat pemerintahan Sby-Jk berkuasa diantaranya, kasus Lapindo Brantas, Pencemaran Newmont Teluk Buyat, tragedi berdarah Ambon, yang lebih miris adalah keluarnya PP untuk menyewakan hutan sebesar 300।000,00/hektar kepada 13 perusahaan asing termasuk perusahaan amerika dan inggris dan kalaupun Pemerintah SBY-JK tidak berani membuat kebijakan tersebut maka akan diancam arbitrase internasional. Yang kesemuanya itu mengakibatkan kerugian besar dan korban jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara materiil maupun non materiil

Lahirnya ajaran-jaran baru seperti Nabi baru kyai Musadik dengan waktu sangat cepat mampu mengorganisir kekuatan (infrastruktur) adalah salah satu bentuk skenario asing untuk memecah belah kekuatan Islam yang ada di Indonesia, kemudian kasus terbaru Paham Islam Ahmadiyah (bukan agama baru) yang telah dinyatakan oleh MUI sebagai aliran sesat dan MUI juga meminta Sby-Jk untuk segara mengeluarkan surat keputusan, yang kemudian Sby-Jk cendrung memperlambat SKB tersebut, hal ini mengindisikan adanya kesengajaan untuk memelihara konflik antar umat beragama (Islam) atau ketidakpastian hukum bersama (SKB)। Kesemuanya itu adalah bagian dari skenario menghancurkan kekuatan-kekuatan yang berpotensi besar menjadi kekuatan penanding kepentingan asing yaitu Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam।Kejadian seperti ini sama persis terjadi ketika peristiwa pembunuhan massal terhadap PKI di Indonesia.

Mengulas Aksi Monas
Perlu diketahui aksi yang dilakukan kedua kelompok tersebut telah mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat tapi anehnya, pada saat aksi tidak terlihat adanya pengamanan yang dilakukan, padahal lokasi areal Monas adalah termasuk kategori pengamanan ring 1 oleh pihak kepolisian। Hal ini mengindisikan adanya pembiaran untuk memunculkan konflik horizontal karena adanya kemungkinan penyusupan terhadap kedua kelompok tersebut oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi kedua belah pihak, apalagi kedua kelompok tersebut di lokasi yang sama atau berhadap-hadapan dengan isu yang berbeda, FPI mengusung isu penolakan kenaikan BBM sementara AKKB mengusung isu kebebasan beragama.

Beberapa media (pernyataan, film, photo dll) mengulas kejadian tersebut dari beberapa kelompok tertentu disayangkan bahkan sangat menyesatkan karena tidak mengetahui akar persoalan sebenarnya. Hal ini justru memperuncing potensi konflik antar rakyat (horizontal), dan bisa jadi ini merupakan bagian dari skenario asing. Akar Persoalan adalah krisis kepemimpinan dalam hal ini Sby-Jk karena memilih tunduk terhadap kepentingan Imperialisme, neoliberalisme dan ketidakmampuan negara dalam menegakan supremasi hukum di Indonesia.

Wujudkan Jalan Baru Kedaulatan Rakyat Indonesia!! Tumbangkan Pemerintahan yang tidak mensejahterakan rakyat dan menolak tunduk menjadi negara boneka AS!!

Salam,

dolly

Industrialisasi

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 26 Feb 2008 03:38:00 -0800

Ancaman Ekologi dan Sosial Ekonomi

Yang Semakin Meminggirkan Hak-Hak Rakyat

Ancaman Investasi HTI di Sumatera Selatan

Luas kawasan di Sumatera Selatan 11.212.317 Ha. Luas kawasan hutan (2005) 5.011.700 Ha.

No.	Jenis Hutan	Luas/Hektar	Persentase
1	Hutan lindung	847.300	16,91
2	Suaka Alam dan Hutan Wisata	822.300	16,40
3	Hutan Produksi Terbatas	298.600	5,95
4	Hutan Produksi Tetap	2.269.400	45,28
5	Hutan Konversi	774.100	15,44
	TOTAL	5.011.700	100

Program Sumsel sebagai lumbung Pangan Nasional semakin memicu masuknya peran investasi. Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan program Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas areal 1,4 juta ha pada 2005.

Data Dinas Kehutanan 2006 Luas kawasan hutan 2,28 juta hektar (ha) diperkirakan dalam kondisi kritis.

Sebaran Konsesi HTI di Sumsel

Luas lahan konsesi HTI di Sumatera Selatan 2006

No.

Nama Perusahaan

Wilayah konsesi

Luas lahan

Sinar Mas group (PT. SBA Wood, Bumi Mekar Hijau)

3 kecamatan Selapan, Sengal dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

600.000 hektar (ha)

PT. Musi Hutan Persada

Wilayah Suban Jeriji (Muara Enim dan Ogan Komering Ulu)

Musi Banyu Asin (Muba), Musi Rawas

Wilayah Benakat (Muara Enim, lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin)

120.470 hektar (ha)

104.100 hektar (ha)

222.450 hektar (ha)

Sekilas Tentang PT Tel PP

PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper terletak di Kabupaten Muara Enim Kecamatan Rambang dangku, dibangun pada tahun 1995 diatas tanah seluas 1.250 ha dengan menggusur kawasan pertanian produktif, seperti karet, padi, duku dan durian. PT Tel ini disokong oleh sindikasi pendanaan dengan perbandingan 30% modal dalam negeri, pinjaman 70% senilai US$ 650 juta, sisanya dari pinjaman berupa kredit ekspor dan pinjaman konersial. Investasi yang ditanamkan dalam proyek ini lebih dari US$ 1 Milyar, atau sebesar 7 Triliun Rupiah, jika menggunakan nilai kurs Rp.7000,-/Dolar. Investor berasal dari dalam dan luar negeri yakni ;PT. Barito Pacific Group, PT. Citra Lamtorogung, PT. Mukti Lestari Kencana, OECF Jepang, Marubeni Corp, Nippon Paper Industries, Morgan Glenfel Co. Swedia. Dan melibatkan sindikasi berbagai Bank, Export Development Corp (Canada), Finish Export Credit Ltd dan Merita Bank Ltd (Finlandia), Skandinaviske Enskilda Banken (Swedia), Korea First Bank (Korea Selatan), Fuji Bank, Bank Of Tokyo-Mitsubishi(Jepang) dan Bank Austria(Austria).

PT Tel pp mengolah Accasia Mangium sebagai bahan mentah yang disupport oleh HTI milik PT Musi Hutan Persada (MHP) yang dikuasai PT inhutani dan Barito Fasifik Timber Group.

Dalam Proses perwujudan HTI dengan konsesi 300.000 ha ini berlaku paktek kotor seperti wacana yang berkembang dimasyarakat. Dengan bentuk pendekatan militeristik, intimidasi, dan perampasan hutan adat dan tanah rakyat. Di Kecamatan penukal Abab Muara Enim, di Kawasan PT MHP dijadikan Kawasan Latihan Militer. Bekas kekerasan tersebut terbukti dari bekas lars yang menjebol pintu dan palang utama atap rumah warga desa S.Langan.

Lahan Rakyat seluas 12.000 ha akhirnya dikembalikan ke eks Marga Rambang Kapak Tengah I setelah melalui perjuangan panjang (Sriwijaya Post, 28/4/2000), hal ini menjadi bukti bahwa PT MHP telah merampas tanah rakyat.

Tabel. 1 Struktur Modal Proyek PT TEL PP

PT. Barito Pacific Timber + PT Tridan Satriapura	US $ 200.000.000,-
OECF Jepang	US $ 45.000.000,-
Marubeni, Co	US $ 47.000.000,-
Nippon Paper Industries	US $ 8.000.000,-
OECF, Marubeni & Nippon Paper Ind Bergabung Menjadi Sumatera Paper Corporation
North America + Europe	US $ 650.000.000,-
Bank of Scotland	US $ 431.000.000,-
Total Investasi US $ 1.291.000.000,-

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Korban PT. TEL PP

NO	Desa/ Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk / KK	Pemanfaatan Sungai
1	Banuayu/ Rambang Dangku	1400 Ha	2600/544	Ø Sumber Air Ø MCK Ø Transportasi Ø Pertanian
2	Muara Niru/ Rambang Dangku	3330 Ha	1209/344	Ø Sumber Air Ø MCK Ø Transportasi Ø Pertanian
3	Tebat Agung/ Rambang Dangku	2250 Ha	3382/1028	Ø Transportasi
4	Gerinam/ Rambang Dangku	1400 Ha	760/184	Ø Transportasi
5	Kuripan/ Rambang Dangku	3210 Ha	3687/1059	Ø Sumber Air Ø MCK Ø Transportasi Ø Pertanian
6	Dalam/ Gunung Megang	2500 Ha	3571/600	Ø Sumber Air Ø MCK Ø Transportasi Ø Pertanian
7	Baturaja/ Rambang Dangku	4025 Ha	1794/260	Ø Sumber Air Ø MCK Ø Transportasi Ø Pertanian

Praktek-praktek Investasi

Masuknya industri dilahan masyarakat dengan tekanan&penipuan

- Didukung sepenuhnya oleh pihak Pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten sampai aparat desa, dan adanya bala bantuan dari pihak Militer dan Kepolisian yang telah menjelma menjadi tukang pukul perusahaan. Memburu para petani yang tidak mau melepaskan lahannya, intimidasi, teror, penipuan, stigmatisasi komunis, anti pembangunan sampai dengan kekerasan fisik yang didukung sepenuhnya oleh Kepolisian dan Militer demi mengejar keuntungan. Tak jarang penggusuran lahan dilakukan pada malam hari, pada sore hari petani pulang kerumahnya, keesokan harinya mereka sudah mendapatkan kebunnya sudah rata dengan tanah.

- Pemda setempat ternyata memiliki naluri bisnis yang tinggi, dengan melanggar instrumen hukum mereka menjadi makelar (calo) tanah antara pihak perusahaan dengan penduduk। Upaya pembebasan lahan dimulai tahun 1995। PT TEL mengucurkan dana sebesar Rp 1,6 Milyar yang kesemuanya di serahkan ke Pemda Muara Enim, dengan janji pihak perusahaan terima beres। Warga tani dipaksa menerima ganti rugi Rp 5।000,-/batang karet (harga saat itu Rp 11.000,-/batang), mereka juga terpaksa merelakan jumlah batang karet mereka dimanipulasi. Akhirnya terungkap bahwa Pemda Muara Enim meminta ganti rugi kepada PT TEL dan meminta biaya operasional sebesar Rp 657.764.800,- melalui surat Bupati Muara Enim No। 593/1264/I.1/1995.

III. Korban Industri

- Penduduk di tujuh desa yaitu, Desa Dalam, Banuayu, Muara Niru, Tebat Agung, Gerinam, Baturaja dan Kuripan dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim yang menjadi areal Pabrik Pengolahan Pulp&Paper.

- Sebelum adanya penggusuran, warga sekitar PT TEL mengusahakan tanaman karet dengan luas sekitar 2 Ha/KK, yang dapat menghasilkan getah rata-rata 10 kg/hari/Ha (masa aktif menyadap karet adalah 21 hari/bulan) dengan harga jual Rp 1.500,-/Kg (sekarang harga jual karet berkisar 4.500 – 6000 rupiah/kg) .

-

Selain itu, disana terdapat pula lahan yang sengaja dijadikan “hutan peramuan”, yang dipergunakan masyarakat, utamanya untuk bahan kayu bakar dan bahan bangunan, disamping terdapat tumbuhan tertentu yang dipergunakan untuk pengobatan।

- Sungai lematang untuk kegiatan sehari-hari seperti antara lain; mandi, mencuci, mencari ikan, tambak, sarana transportasi. Sungai Lematang melewati empat kota yang ada di Sumatera Selatan yaitu Pagar Alam, Lahat, Muara Enim dan Prabumulih yang bermuara ke sungai Musi.

- Gejolak dimasyarakat juga muncul karena persoalan ketenaga kerjaan. Warga sekitar lokasi pabrik kehilangan mata pencaharian, akibat aset produksi mereka (lahan perkebunan) digusur untuk areal industri. Malah ada yang menjadi pemulung disekitar areal pembangunan pabrik.

- Bau limbah menusuk dan sangat mengganggu masyarakat। Membuat masyarakat desa disekitarnya sering mengalami mual, muntah, mata perih। Selain itu menyebabkan tanaman rusak, kerdil dan gagal panen।

- Muncul ketakutan-ketakutan akan pencemaran dikalangan kaum perempuan yang aktivitasnya tinggi di sungai Lematang. Penyakit kulit seperti gatal gatal, koreng, khususnya dirasakan sekali oleh banyak perempuan dan anak anak. Setiap harinya perempuan memang mempunyai waktu bersentuhan lebih banyak dibanding laki laki yang dilakukan rutin setiap hari. Kegiatan di air seperti mencuci peralatan dapur, bahan masakan, pakaian, memandikan anak, tidak jarang perempuan juga mencari ikan dan mengontrol tambak seperti laki laki (biasanya pada saat suami atau anak laki lakinya tidak ditempat, ada pekerjaan lain, kadang karena memang suka). Hasil analisa medis dari tim dokter yang diundang oleh Walhi Sumsel untuk uji kesehatan terhadap masyarakat menyatakan terindikasi secara jelas bahwa kelainan pada kulit (penyakit kulit) tersebut disebabkan kandungan unsure logam, zat zat dan senyawa yang sesuai dengan unsure – senyawa limbah perusahaan. Ada kasus perempuan, ibu rumah tangga mengalami dan gagal melahirkan.

- Produksi ikan menurun, dari 4 Kg/hari menjadi 1 Kg/hari karena penurunan kualitas air

- 1250 Ha hutan yang diubah menjadi kawasan pabrik, perumahan dan perkantoran, berdampak meningkatnya suhu udara, hal ini sangat dirasakan warga, karena sangat berbeda dari sebelum datangmya perusahaan.

- Areal pabrik dan perumahan karyawan dijaga ketat oleh pihak militer selain keamanan dari perusahaan sendiri. Selain itu didepan pintu masuk pabrik dipasang papan tulisan “Daerah Latihan Militer” untuk menakuti warga. Militer juga selalu dilibatkan dalam setiap usaha penyelesaian kasus antara warga dengan perusahaan.

- Menjamurnya warung remang-remang di sekitar pabrik, yang menyediakan minuman keras dan wanita tunasusila. Berdasarkan amdal PT. TEL sendiri disebutkan di sekitar lokasi pabrik akan di adakan lokalisasi sebagai sarana hiburan pekerja perusahaan.

IV. Aksi aksi masyarakat

- Penutupan jalan utama menuju pabrik PT TEL yang mengakibatkan kontraktor pengerjaan pabrik mengalami kerugian sebesar 70 ribu Dolar AS karena karyawan tidak dapat melakukan aktivitas sementara upah mereka harus tetap dibayar (Sriwijaya Post, 15 Februari 1999),

- Aksi kaum perempuan desa sambil bertelanjang (bugil) memagari tanah desa ketika bulldozer perusahaan hendak menghancurkan perkebunan mereka. Tidak hanya sampai disitu, aksi-aksi di tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai ke Jakarta bahkan ke tingkat Internasional (Jepang) juga telah dilakukan.

- Beratus-ratus surat protes yang dibuat oleh petani serta Ornop Lingkungan dan HAM telah dikeluarkan.

- Masyarakat memngorganisir diri membentuk ikatan dalam organisasi. Antara lain tergabung dalam KSKP (Kesatuan Solidaritas Kesejahteraan Petani), IMASS (Ikatan Masyarakat Adat Sumatera Selatan)

- Berbagai pengujian kondisi oleh masyarakat dan dibantu tim ilmiah untuk membuktikan uji kesehatan lingkungan dan masyarakat

V. Respon pemerintah dan perusahaan

- Tenang tenang saja… Industri dan laju produksi adalah target utama. Beberapa orang tokoh masyarakat “dijinakkan”. Kalau tidak “dibeli” bisa “dikriminalkan”.

- Perusahaan membuat sumur sumur untuk dikonsumsi masyarakat, sebagai jawabannya terhadap protes masyarakat atas perubahan kondisi sungai

- Menjanjikan prospek tenaga kerja, berbuntut pada gejolak sesama masyarakat berebut pekerjaan

- Masyarakat sekitar PT TEL tetap menuntut perusahaan. Ada desa yang menuntut agar PT TEL memberikan kesempatan kerja, tetapi ada juga yang menuntut pengembalian lahan. Pada bulan agustus tahun 1999 pihak PT TEL akhitnya berhasil mempengaruhi warga sekitar PT TEL untuk menerima uang tambahan ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,-.

PT. SBA Wood

Palembang, Rabu 19 April 2006

Kecewa dengan janji palsu Komisi II DPRD Sumatera Selatan, Masyarakat melakukan aksi di camp (kronologis Aksi Masyarakat Riding)

Masyarakat sejak pagi menjelang siang melakukan aksi di camp perusahaan yang berlokasi di daerah Penyabungan luar/dusun 3 desa Riding, aksi ini bertujuan untuk meminta penjelasan penyelesaian sengketa.

Humas PT. SBA Sambosir. Sambosir datang ke lokasi Camp perusahaan sekitar jam 2 siang, dikawal oleh 3 orang polisi (menurut informasi warga bersala dari satuan brimob polda sumsel) dengan menggunakan helikopter, langsung diblokade warga dan dituntut memberikan penjelasan soal penyelesaian sengketa mereka dengan perusahaan.

Tidak puas dengan penjelasan Sambosir atas pertanyaan masyarakat, Sambosir dan pengawalnya (3 orang anggota polisi) dihalau untuk tidak pulang dengan menggunakan helikopter yang dibawanya dan diajak masyarakat untuk ke dusun 1 desa Pampangan yang berjarak sekitar 17 kilometer dari lokasi camp perusahaan tersebut dengan menggunakan truk. Rencananya akan dibawa kerumah Kepala Desa untuk dimintai keterangan dan kejelasan soal upaya penyelesaian sengketa.

Informasi (jam 17.30); Sambosir dan 3 orang polisi pengawalnya sudah berada dirumah Kepala Desa Riding dengan pengawalan ketat masyarakat untuk melakukan dialog dengan utusan masyarakat di rumah kepala desa Riding.

Informasi perkembangan terakhir (jam 21. 20); saat ini masih terus berlangsung proses dialog negosiasi masyarakat dengan humas perusahaan tersebut di rumah kepala desa Riding.

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah akumulasi dari kekecewaan mereka kepada aparatur pemerintahan negara, dalam hal ini adalah pihak DPRD Sumsel karena dinilai ingkar janji dan tidak ada upaya kongkrit terhadap aspirasi masyarakat sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian sengketa PT. Sinar Bumi Agung Woods (SBA Woods) dengan masyarakat Desa Riding Kecamatan Pampangan OKI,

Sebelumnya, dalam dialog dengan komisi 2 DPRD Sumsel tanggal 6 April di ruang sidang komisi II yang dipimpin oleh Denny (Sekretaris Komisi II) DPRD Sumsel menjanjikan akan menurunkan tim kelapangan yang khususnya terdiri dari unsur Pemprov untuk melakukan tinjauan posisi kasus sengketa lahan masyarakat OKI tersebut..

Sumber informasi dari warga mengatakan; hingga konfirmasi yang dilakukan oleh utusan warga secara langsung kepada Denny kemarin (18 April 2006) beliau menyatakan tim turun kelokasi tidak jadi dengan alasan lupa…

Dialog tanggal 6 april 2006 ini dilakukan sebagai tindak lanjut respon DPRD Sumsel atas aksi yang dilakukan oleh sekitar 1500an warga Riding, Jermun, Talang Nangka, Siju, Secondong di halaman Pemprov dan DPRD sumsel (tanggal 21 Maret 2006) yang menolak HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit dan menuntut pengembalian lahan desa mereka yang di okupasi oleh perusahaan besar Industri HTI (SBA Woods) & Perkebunan Kelapa Sawit (PT. PSM).

Sebelum aksi di pemrov dan DPRD Sumsel, sejak bulan desember 2005 lalu masyarakat sudah merulang kali melakukan rangkaian aksi di kabupaten OKI namun tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah, bahkan tiga orang warga mengalami proses dijadikan polisi sebagai tersangka atas pengaduan oleh pihak PT। SBA woods.

Banjir

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 12 Feb 2008 22:20:00 -0800

Pernyataan Sikap Bersama

Perumahan Kartika Rw 07. Kel.karya Baru

Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Sumatera selatan

Kasus konflik antara masyarakat perumdam kartika dan aktivitas penggalian tanah telah terjadi cukup lama, semenjak tahun 1999- 2007. Masyarakat yang selama ini (1991) tinggal dilokasi tersebut mengalami keresahan, bahkan telah terjadi intimidasi dan kriminasasi terhadap masyarakat yang berjuang meminta haknya untuk menghentikan aktivitas penggalian karena telah merugikan mereka baik materiil maupun non materiil. Ada kesan pemerintah tinggal diam dan cendrung membiarkan konflik ini terus terjadi, perlu dikertahui, setiap warga Negara dilindungi oleh hukum dan dijamin keselamatan sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 19945 bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa untuk itulah segalah bentuk penjajahan harus dihapuskan. Konflik terus meruncing/tidak terselesaikan bukan tidak mungkin kedaulatan Negara yang seharusnya memfasilitasi rakyat dinegasikan atau tidak diakui oleh rakyat.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 1100 Tahun 2007 tentang izin pertambangan galian C kepada CV. Berkat Yakin didalamya (Berita acara )terhadap persyaratan dan wewenang Pemerintah kota Palembang poit ke 10. Menurut. Kami ketentuan tersebut telah dilanggar oleh CV. Berkat Yakin dan melanggar UU 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkugan Hidup.Beberapa temuan kami (Warga dan Walhi Sumsel) :

Pertama, pada saat musim hujan terjadi banjir sampai satu meter dan endapan Lumpur terutama pada daerah-daerah dataran rendah seperti perumahan warga dan gedung sekolah, sedangkan musim kemarau lahan perbukitan tersebut menjadi tandus akibat tidak adanya/habisnya tanaman sebagai penyangga air .

Kedua,Banyaknya pondasi penyangga tiang listrik PLN di sekitar lokasi galian terkikis dan kalau ini terus dibiarkan memungkinkan robohnya tiang tersebut.

Ketiga, Rusaknya sisi jalan dan badan jalan yang dilalui oleh truk- truk pengakat tanah .

Keempat,tidak adanya kajian lingkugan berupa Amdal, RKL dan RPL perumahan.

Kelima, tanah yang dikuasi oleh perusahaan merupakan tanah hak milik perseorangan tanpa ada batas- batas jelas/area penggalian.

Berdsarkan situasi tersebut CV. Berkat Yakin telah melanggar ketentuan dan Peraturan perundang-undang, Undang- undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkugan hidup yang dengan jelas menyebutkan setiap badan usaha yang berdampak pada masyarakat harus memiliki Analisasi Mengenai Dampak Lingkugan (Amdal),Rencana Kelola Lingkungan (RKL)dan Rencana Pengelolaan Lingkungan RPL. Bagi Pelagar dapat terkena sanksi administratif maupun pidana, dan diatur mengenai tata cara tuntutan baik melalui Class Action maupun Legal Standing. Mengenai Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Walikota Palembang cacat hukum karena telah melanggar hirarki hukum diatasnya dan secara otomatis dinyatakan batal.

Maka kami Wahana Lingkugan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel dan Persatuan perumahan perumdam menyatakan sikap:

1. Menurut kementerian Lingkugan Hidup (KLH) untuk mencabut izin perusahaan atas pelanggaran Undang- undang 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Menurut pemerintah kota Palembang untuk mencabut Surat Keputusan nomor 1100 Tahun 2007 tentang izin pertambangan daerah kepada CV. Berkat Yakin dan menghentikan segala aktivitas perusahaan sebelum adanya kejelasan penyelesaian berdasarkan peraturan perundang- undang.

3. Meminta Aparat penegak hukum untuk berlaku objektip dalam penyelesaian pemasalahan warga dan CV. Berkat yakin

4. Mengajak semua elemen masyarakat untuk berjuang bersama melawan semua bentuk penjajahan demi terciptanya kedaulatan Republik Indonesia yang kita cintai.

Palembang,29 November 2007

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Persatuan Warga perumdam

WALHI

SUMATERA SELATAN

Dolly Reza Pahlevi Letkol (purn) Jonson Monte

Kadiv Polusi Industri

Gambaran Kasus Galian Tanah

Perumahan kartika keluran karya Baru

Kronologis Kasus :

1. Pada Tahun 1991 perumahan perumdam (perumahan kodam )yang di bangun oleh poskopat dengan setifikat hak milik

2. Lahan yang digali peruntukan usaha tersebut merupakan tanah hak milik (setifikat ).

3. Pada tahun 1999 masyarakat (perumdam) RW O7 RT 23 keluran karya baru mengalami keresahan akibat aktivitas penggalian tanah oleh beberapa kelompok preman. Kerena perumahan warga setiap musim hujan mengalami kebanjiran, tanah lonsor dan rusaknya jalan umum.

POLUSI

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 12 Feb 2008 22:11:00 -0800

DIBALIK PEMBANGUNAN

PELABUHAN TANJUNG API-API DI KAWASAN

SEMENANJUNG BANYUASIN DAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG

Pengantar

Saat ini, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sedang gencar-gencarnya mempromosikan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api. Untuk mendukung kegiatan pembangunan ini, serangakaian kegiatan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap proyek ini telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Anon 2004) berdasarkan kepada suatu Disain Rencana Tata Ruang Detail (Desember,2002). Sayangnya, dari kedua dokumen yang telah disusun tersebut terdapat beberapa kelemahan yang sangat mendasar. Salah satu sisi lemah dari isi dokumen tersebut adalah sedikitnya informasi yang akurat mengenai Keanekaragaman Hayati dilokasi pembangunan pelabuhan tersebut dan yang lebih parah lagi sedikit sekali disinggung keberadaan Taman Nasional Sembilang yang berada dekat sekali dengan kawasan calon pelabuhan Samudera. Isi dokumen tersebut bahkan tidak menyinggung sama sekali dampak dari pembangunan pelabuhan Tanjung api-api terhadap Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Sembilang yang lokasinya sangat dekat dengan lokasi pelabuhan tersebut.

Posisi Pelabuhan Samudera sekitar 5-6 km di Sebelah tenggara dari Taman Nasional Sembilang jelas-jelas akan menimbulkan dampak kepada keberadaan TNS. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak ekologi, ekonomi maupun social. Dari sisi ekologi, dampak dapat dibagi kepada dampak kepada fisik kawasan dan dampak terhadap keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu perlu kami berikan suatu kajian pengantar yang dapat memperkaya informasi-informasi yang masih diperlukan dalam mengelola dan mewujudkan pelabuhan Samudera Tanjung Api api yang ramah lingkungan.

Dampak terhadap kawasan Taman Nasional Sembilang

Berdasarkan pengamatan pada peta TNS dan Tj Api2, diketahui bahwa titik terdekat antara dua kawasan ini berjarak sekitar 5-6 km saja, dipisahkan oleh laut/muara dari sungai Lalan. Dengan jarak yg tidak terlalu jauh memiliki potensi dimana segala perubahan kondisi lingkungan di daerah Tanjung Api2 akan mempengaruhi ekosistem alami TNS, termasuk konversi dari habitat Hutan Bakau dan Nipah menjadi kawasan Pelabuhan, pemukiman dan Industri. Dalam hal ini, salah satu habitat yang terganggu adalah kawasan dataran lumpur (mudflat) yang umum terdapat di muara-muara sungai yang membawa endapan Lumpur. Di semenanjung Banyuasin (termasuk sktr Tjg Api2) banyak terdapat dataran lumpur yang terbentuk secara alami akibat pengaruh dari sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai yang ditangkap oleh akar-akar pohon bakau. Dataran lumpur ini memiliki fungsi ekologis dan merupakan suatu bagian kesatuan dengan TNS. Menurut Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan BAsah (2004) kawasan yang kelihatannya seperti tandus ini sebetulnya sangat subur karena banyak menerima suplai nutrient dan dihuni oleh berbagai jenis organisme bentik. Ketika air surut, kawasan ini menjadi surga makan bagi burung air, sedangkan di saat pasang akan dipenuhi oleh berbagai jenis ikan yang menguntungkan bagi para nelayan. Dalam dokumen ini juga dinyatakan bahwa Semenanjung Banyuasin adalah salah satu daerah yang memiliki ekosistem dataran Lumpur yang sangat luas. Dataran Lumpur di wilayah ini dapat menjorok sejauh kearah laut lebih dari 1,5 km dari garis pantai, dengan kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh pasang surut dan sedimentasi yang terjadi. Setiap tahunnya jutaan burung migrant memanfaatkan kawasan ini untuk beristirahat dalam perjalanan migrasinya.

Adanya usaha-usaha pengerukan untuk memperdalam kedalaman air di sekitar lokasi pelabuhan, dikhawatirkan akan merusak keberadaan dataran lumpur. Dimana selain dataran lumpur tersebut terkena kerukan juga dikhawatirkan tererosi oleh hempasan ombak kapal-kapal besar yang lewat. Pengambilan lumpur untuk menimbun daratan yang akan dibangun sebagai lokasi pelabuhan juga akan berdampak negatif apabila tanah yang digunakan berasal dari dataran lumpur yang ada.

Sebenarnya, sejak ditetapkannya kawasan TN Sembilang oleh SK Menhut No. 95 Tahun 2003 dengan luas 202.000 ha, telah pula diusulkan rasionalisasi batas-batas kawasan TNS. Rasionalisasi ini termasuk mengusulkan masuknya daerah-daerah penting di hulu sungai dikawasan TNS, dan areal pantai/laut sekeliling kawasan. Termasuk wilayah perairan dan dataran lumpur Semenanjung Banyuasin di sebelah barat laut Tjg Api2. Proses rasionalisasi ini masih berjalan dan saat ini usulan telah sampai di tingkat Departemen Kehutanan di pusat untuk penetapan rasionalisasi batas. Akan tetapi sehubungan dengan belum ditunjuknya UPT khusus kawasan ini, proses penetapan ini menjadi tersendat. AKan tetapi komponen pemerintah kabupaten dan propinsi telah mengetahui rasionalisasi kawasan ini dan telah memberikan input dan masukan. Demi keberadaan TNS, sudah sepantasnya pembangunan kawasan Tj Api-api juga mengindahkan kesepakatan dalam rasionalisasi dan tidak hanya memandang batas kawasan yang sudah ditetapkan menteri.

Dari sisi pengelolaan, sepatutnya UPT TNS (saat ini masih dikelola oleh BKSDA SS) dilibatkan dalam persiapan dan pengelolaan kawasan sekitar Tjg Api-api. Atau paling tidak memiliki wewenang dalam menentukan apakah suatu kegiatan dapat dilakukan di sekitar kawasan TNS yang berdampingan dengan lokasi Pelabuhan. Pembangunan sebuah kantor atau Pos Jaga di sisi TNS beserta sarana dan prasarananya akan sangat membantu dalam kegiatan pengawasana kawasan, yang sebenarnya juga meringankan tugas dan tanggung jawab pengelola Pelabuhan.

Dampak Terhadap Keanekaragaman hayati

Fakta mengenai kondisi Burung di TN. Sembilang

Paling sedikit 213 spesies burung telah dicatat untuk TN Sembilang (data PBS) termasuk banyak dari spesies residen yang berstatus genting. Spesies burung ini meliputi spesies penetap (resident) yang terancam seperti Pecuk-ular Asia (Anhinga melanogaster), koloni terakhir dari Pelikan (Pelecanus philippensis) di region Indo-Malaya, Bangau Storm (Ciconia stormi), lebih dari 1.000 ekor Bangau Bluwok (Mycteria cinerea), lebih dari 300 ekor Bangau Tongtong (Leptoptilos javanicus), Cangak Laut (Ardea sumatrana), Rangkong (Buceros vigil, Aceros subruficollis, dan Aceros corrugatus), serta lebih dari 28 spesies burung air migran, termasuk 10.000-13.000 Trinil-lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus), 28 ekor Trinil Nordmann (Tringa guttifer), lebih dari 2.600 Gajahan Timur (Numenius madagascariensis), dan beberapa ribu individu spesies dara laut (Sternidae).

Jumlah total burung air pantai yang memanfaatkan dataran lumpur di kawasan ini sekitar 0.5-1 juta ekor (Danielsen & Verheught, 1990) dengan sekitar 80.000 ekor dapat dijumpai setiap harinya di Delta Banyuasin. Dataran lumpur Banyuasin juga merupakan tempat mencari makan bagi ratusan Bangau Bluwok, Bangau Tongtong, dan Ibis-Cucuk Besi (Threskiornis melanocephalus), dan juga lebih dari 2.000 spesies Kuntul (Silvius 1986).

Fakta mengenai TN. Sembilang sebagai habitat hidupan liar:

· Daerah TN Sembilang masih mendukung keberadaan satwa yang sebagian diantaranya adalah jenis yang terancam punah dan dilindungi. Hutan bakau di kawasan ini merupakan daerah penting sebagai tempat mencari makan, bersarang, beristirahat bagi beberapa jenis satwa yang terancam punah seperti Bluwok Mycteria cinerea, Bangau tongtong Leptoptilus javanicus, Harimau sumatera Panthera tigris sumatrae, buaya muara Crocodillus porosus.

· Danielsen & Verheught, 1990 menyebutkan bahwa daerah hutan bakau (bagian berlumpur, mudflat) di kawasan pesisir timur Sumatera Selatan menyediakan tempat untuk mencari makan dan tempat bertengger bagi burung migran seperti Trinil-lumpur Asia Limnodromus semipalmatus, Biru-laut ekor hitam Limosa limosa, Biru-laut ekor blorok Limosa lapponica, Gajahan Numenius spp. Saat ini sebagian besar hutan bakau yang tersisa di pantai Timur Sumatera berada di kawasan Sembilang, dan masih menjadi tempat mencari makan dan beristirahat bagi burung pantai migran tersebut. Namun saat ini tekanan oleh tingginya aktivitas manusia di kawasan ini sangat mengancam keberadaan burung pantai migran tersebut.

Kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan pembangunan pelabuhan tg.api-api:

· Pengerukan yang akan dilakukan dapat berdampak terhadap daerah tempat istirahat dan mencari makan bagi burung-burung air (baik yang bermigrasi maupun penetap). Lokasi-lokasi yang penting antara lain: Daerah mudflat sekitar Tanjung Tengkorak (mulai Sungai Barong hingga dekat muara Sungai Semibilang, Daerah Tanjung Carat, Muara Sungai Solok Buntu, serta daerah mudflat antara muara Sungai Bungin hingga Sungai Solok Buntu.

· Perubahan yang terjadi dapat berakibat menurunnya kualitas perairan di sekitar lokasi pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak pada hilangnya berbagai plasma nuftah yang menjadi makanan burung-burung tersebut.

· Pencemaran daerah perairan akan meningkat seiring meningkatnya lalu-lintas kapal di daerah tersebut, tentu ini dapat berdampak buruk juga bagi hidupan liar di Semenanjuan Banyuasin.

Hilangnya tempat bersinggah bagi burung migran berarti semakin besar ancaman kepunahannya karena tidak adanya tempat yang bisa menyediakan makanan baginya di musim dingin. Punahnya populasi burung migran akibat perubahan/konversi habitat alaminya oleh kegiatan manusia akan memicu kemarahan dunia internasional karena burung migran merupakan satwa yang dilindungi secara global. Secara tidak disadari, pembangunan pelabuhan Samudera Tanjung Api-api dapat menimbulkan dampak global pula.

Fakta mengenai keberadaan Lumba-lumba di Semenanjung Banyuasin

Salah satu fauna penting yang terdapat di pesisir Banyuasin yang juga terdapat dilokasi pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api yang tidak disinggung oleh tim penyusun dokumen AMDAL adalah keberadaan populasi Lumba-lumba. Di pesisir Banyuasin juga (termasuk di sekitar lokasi pelabuhan Tanjung Api-api) dilaporkan terdapat dua jenis Lumba-lumba, yaitu Lumba-lumba Bongkok Sousa chinensis dan Pesut Orcaella brevirostris. Keberadaan dua jenis lumba-lumba ini pertama kali dilaporkan oleh Danielsen & Verheught (1990) dan dikonfirmasi keberadaannya oleh Iqbal (2004). Dua jenis ini adalah dua jenis yang sudah pasti tercatat di kawasan ini. Beberapa jenis lumba-lumba yang wilayah sebarannya di kawasan Pasifik barat (Western Central Pacific) yang terdapat dalam Kinze (2001) kemungkinan juga terdapat di Kawasan ini.

Status Perlindungan Lumba-lumba yang terdapat di sekitar Tanjung Api-api

Kedua jenis Lumba-lumba (Lumba-lumba bongkok dan Pesut) yang terdapat di sekitar lokasi pelabuhan Tanjung Api-api merupakan jenis yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Noerdjito & Maryanto 2001). Kedua jenis tersebut dilindungi melalui ; SK Mentan No. 35/Kpts/Um/10/1975 (tertulis Dolphin), SK Mentan No. 716/Kpts/Um/10/1980 (tertulis Cetacea) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 (tertulis semua jenis dari famili cetacea).

Secara global, baik Lumba-lumba Bongkok maupun Pesut teramsuk dalam kategori Data Deficient atau Kurang Data (IUCN 2000). Sedangkan CITES (Convention International of Trade of Endangered Species atau Konvensi Internasional yang mengatur Perdagangan mengenai jenis-jenis yang terancam punah) memasukkan Lumba-lumba Bongkok ke dalam CITES Appendix 1 dan Pesut ke dalam Appendix II (Mardiastuti & Soehartono 2002).

Arti Penting Tanjung Api-api bagi Populasi Lumba-lumba

Lokasi pelabuhan Tanjung Api-api yang merupakan kawasan laut dan perairan sungai merupakan jenis habitat yang sangat disukai bagi Lumba-lumba bongkok dan Pesut. Dari beberapa referensi maka dapat diketahui bahwa daerah muara yang terlaetak di Sungai-sungai besar seperti kawasan Tanjung api-api merupakan habitat utama bagi pergerakan lumba-lumba dari laut menuju ke Sungai dan sebaliknya. Catatan yang dikompilasi oleh Reeves and Leatherwood (1994) menunjukkan bahwa pesut dan Lumba-lumba bongkok seringkali melakukan pergerakan dari sungai ke laut dan sebaliknya. Lumba-lumba bongkok seringkali bergerak masuk dari pesisir menuju ke sungai-sungai besar terutama daerah sungai yang pesisirnya memiliki hutan mangrove. Untuk pesut, jenis ini kadangkali masuk sangat jauh kedalam sungai-sungai besar. Di Sungai Gangga (India) jenis ini dapat bergerak menuju sungai sampai jarak 300 km dari laut dan di Sundans (Bangladesh) mereka dapat dijumpai masuk sampai 100 km dari laut.

Seperti halnya dengan Lumba-lumba bongkok dan pesut ditempat lain diatas, populasi Lumba-lumba bongkok dan Pesut diatas juga memiliki biologi yang serupa. Laporan-laporan masyarakat lokal mengenai teramatinya Lumba-lumba bongkok dan Pesut menunjukkan bahwa Lumba-lumba bongkok dan Pesut pesisir Banyuasin kerap kali masuk menuju hulu sungai (Iqbal Pers. Com 2005). Untuk pesut, seorang petugas Dinas perhubungan bahkan melaporkan pernah melihat Pesut di P 11 Karang Agung (lokasi perairan yang letaknya cukup jauh dari laut). Adapun untuk Pesut pesisir Banyuasin (termasuk wilayah Tanjung Api-api), populasi yang terdapat di kawasan ini diperkirakan melakukan pergerakan reguler dari pesisir Banyuasin menuju ke sungai-sungai besar disekitarnya (seperti Sungai Lalan dan Sungai Tanjung Sereh). Asumsi ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari data tahun 1990 (Danielsen & Verheught 1990) mengenai teramatinya Pesut di sekitar Sungai Tanjung Sereh, dan laporan serupa dari masyarakat lokal mengenai hal ini.

Dampak Pembangunan Tanjung Api-api terhadap Populasi Lumba-lumba

Ada beberapa dampak yang diperkirakan akan terjadi terhadap populasi Lumba-lumba di Pesisir Banyuasin jika pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api jadi dilaksanakan. Dampak-dampak tersebut yaitu ;

1. Posisi pelabuhan Tanjung Api-api yang merupakan penghubung antara perairan laut dan Sungai-sungai besar akan sangat berpotensi memutus jalur pergerakan alami dari Lumba-lumba ini. Hal ini diduga kuat dapat mengakibatkan berkurangnya populasi Lumba-lumba di daerah tersebut.

2. Kegaduhan yang ditimbulkan akibat pembangunan pelabuhan Tanjung Api-api diduga kuat akan sangat mengganggu sistem komunikasi mereka yang menggunakan sistem sonar (pantulan suara/getar yang dikeluarkan). Hal ini diduga kuat akan meningkatkan tingginya angka kematian (mortalitas) dari Pesut dan Lumba-lumba di kawasan Pesisir Banyuasin.

3. Pembangunan pelabuhan Tanjung api-api nantinya akan membabat hutan mangrove dikawasan pesisir Tanjung Api-api dan kemungkinan juga kawasan lain yang berdekatan (misalnya Sungai Bungin yang masih masuk kawasan TN Sembilang). Hal ini jelas akan mengurangi berkurangnya jumlah ikan dan biota laut karena hutan mangrove merupakan tempat bagi ikan-ikan memijah. Dengan berkurangnya jumlah ikan dan biota laut lainnya, maka sumber makanan lumba-lumba tersebut juga akan berkurang dan ini dikhawatirkan dapat menyusutkan jumlah populasi Lumba-lumba di pesisir Banyuasin.

Konversi Kawasan Hutan Lindung Mangrove

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-Api, disamping manfaat terhadap ekonomi Sumatera Selatan tetapi sekaligus merupakan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini adalah kawasan lindung hutan bakau dan Taman Nasional Sembilang. Mangrove atau hutan bakau menurut Kepres No. 32 Tahun 1990 adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Pembangunan ini diperkirakan akan merubah kawasan lindung mangrove menjadi cagar budibudaya (pelabuhan) seluas 5.960,23 hektar pada Sub Kawasan A (AMDAL dan RDTR Tanjung Api-Api 200,) untuk lokasi dermaga dan bongkar muat barang. Menurut SK. Menhut No. 48 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Kawasan Hutan, Perubahan Status Kawasan Lindung harus melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Penelitian Tim Terpadu terhadap kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti.
Pelaksanaan Tata Batas oleh Panitia Tata Batas (PTB) terhadap kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah pengganti dan dibuat serta ditanda tangani Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas.
Peta Tata Batas Kawasan Setelah Dilepas dan Peta Usulan Kawasan Pengganti. Untuk Tata Batas kawasan yang dilepas dan kawasan pengganti harus disahkan oleh Keputusan Menteri.

Selanjutnya persyaratannya adalah sebagai berikut :

Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Tidak menimbulkan enclave atau memotong-memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak.
Tidak mengurangi cakupan luas minimal kawasan hutan dalam wilayah DAS (30%).
Apabila berdampak penting dan cakupan luas serta strategis maka harus mendapatkan persetujuan DPR.

Dalam kasus Tanjung Api-Api ini, didalam dokumen Amdalnya sama sekali tidak pernah disebutkan rencana pengganti kawasan, letak dan luasannya serta hasil penelitian tim terpadu mengapa dan bagaimana kalau kawasan ini dirubah fungsinya padahal ini sangat penting dan masuk dalam kategori strategis karena :

Perubahan fungsi kawasan mangrove seluas lebih kurang 5.960,23 hektar tentu akan berpengaruh terhadap fungsi kawasan sebagai water catchman area dan tempat tinggal biodiversity.
Kawasan ini berdekatan dengan Taman Nasional Sembilang yang diresmikan satu tahun sebelum Lumbung Energi digulirkan. Didalam kawasan TNS hidup ribuan satwa dan tumbuhan, dan diantaranya adalah jenis-jenis yang langkah dan dilindungi.
Mangrove yang terdapat disepanjang Sungai Banyuasin sampai ke pantai timur adalah kawasan mangrove terpanjang di Asia (lebih kurang 30 Km).
Menurut SK Menhut No. 70 Tahun 2001 Kepentingan strategis adalah kepentingan yang mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat serta diprioritaskan oleh pemerintah, antara lain untuk bangunan industri, pelabuhan atau bandar udara, maka pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api masuk dalam kategori kepentingan strategis untuk itu sebelum pelaksanaanya dia harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dampak Terhadap Mangrove

Hutan mangroove merupakan sumberdaya alam daerah tropika yang mempunyai manfaat ganda dengan pengaruh yang sangat luas ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Besarnya peranan hutan atau ekosistem mangroove bagi kehidupan, dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan, baik yang hidup didalam perairan, diatas lahan maupun tajuk-tajuk pohon mangrove serta manusia yang hidup bergantung pada mangrove.

Para ahli sependapat bahwa hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang unik, dengan fungsi bermacam-macam, yaitu fungsi fisik,biologi dan ekonomi atau produksi. Fungsi fisik: Secara fisik hutan atau ekositem mangrove menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindingi pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi laut serta sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah. Fungsi Biologi: Secara biologi hutan atau ekosistem mangrove mempunyai fungsi sebagai daerah asuhan pasca larva dan yuwana jenis-jenis tertentu dari ikan, udang dan bangsa krustasea lainnya serta menjadi tempat kehidupan jenis-jenis kerang dan kepiting, tempat bersarang burung-burung dan menjadi habitat alami bagi berbagai jenis biota.

Ekosistem hutan mangrove memiliki produktifitas yang tinggi. Produktifitas primer ekosistem mangrove ini, sekitar 400 – 5.000 g karbon/m2/tahun adalah tujuh kali lebih produktif dari ekosistem perairan pantai lainnya (white 1987). Oleh karenanya mampu menopang keanekaragaman jenis yang tinggi. Daun mangrove yang berguguran, oleh fungsi, bakteri dan protozoa diurai menjadi komponen-komponen bahan organik yang lebih sederhana ( detritus) yang menjadi sumber makanan bagi banyak biota perairan (udang, kepiting, dll).

Fungsi ekonomi atau fungsi produksi. Selain mempunyai fungsi dan manfaat seperti tersebut di atas, ekosistem dan hutan mangrove juga sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Saeger et al. (1983) mencatat 67 macam produk yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pertimbangan lain

Namun begitu tidak dipungkiri pula, keberadaan pelabuhan Tjg Api2 beserta akses jalannya, secara tidak langsung akan memberikan kemudahan akses menuju TNS. Sebelumnya akses hanya dapat dilakukan melalui transportasi air dr Palembang dan memakan waktu cukup lama dan melelahkan. Dengan adanya akses jalan ini, maka dpaat digunakan transportasi darat dan disambung dengan transportasi air sehingga waktu tempuh akan menjadi lebih singkat dan lebih murah. Hal ini akan memberikan dampak positif kepada pengelola kawasan untuk lebih mudah mencapai lokasi. Sehingga alasan kawasan jauh dan biaya mahal, sehingga pos jaga sering kosong sudah dapat dikurangi.

Faktor lain yang akan merasakan dampak positifnya adalah akan berkembangnya kegiatan ekowisata di TN Sembilang yang selama ini terkendala oleh mahal dan jauhnya tranportasi ke kawasan. Perlu dilakukan suatu koordinasi dan komitmen agar nantinya pihak masyarakat sekitar kawasan yang paling merasakan manfaatnya dengan berkembangnya kegiatan ekowisata sehingga mengurangi tekanan terhadap kawasan.

Pembangunan sebuah kantor atau Pos Jaga di sisi TNS beserta sarana dan prasarananya akan sangat membantu dalam kegiatan pengawasana kawasan, yang sebenarnya juga meringankan tugas dan tanggung jawab pengelola Pelabuhan.

Penetapan kawasan TN Sembilang juga didasari kepada fungsinya terhadap konservasi global selain karena keunikan bentang alamnya juga karena TNS merupakan habitat penting bagi berbagai flora fauna yang penting secara internasional. Belum lagi fungsinya sebagai paru-paru dunia. Gangguan dan kerusakan terhadap TN Sembilang tidak hanya mempengaruhi isu-isu lokal saja akan tetapi akan menjadi isu internasional pula. Untuk itu perlu dilakukan keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana.

Kesimpulan

1. Analisis kawasan dalam AMDAL harus lebih diperluas, tidak hanya terfokus pada Pelabuhan dan Jalan tetapi harus lebih luas dengan memasukkan keberadaan Taman Nasional Sembilang dan buffer zone-nya karena keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-Api dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap TN Sembilang, apalagi batasnya hanya muara Sungai Banyuasin.

2. Tinjauan biodiversity yang muncul dalam AMDAL sangat sedikit, terkesan tidak serius dan asal-asalan padehal didaerah tersebut sangat kaya dengan biodiversity dilindungi terutama yang terdapat dihutan bakau, gambut dan air. Misalnya burung yang teridentifikasi hanya 16 jenis padehal daerah Tanjung Api-Api adalah daerah persinggahan burung migran yang berjumlah ribuan ekor per tahun.

3. Pengalihan atau perubahan status kawasan lindung bakau harus mengacu kepada SK Menhut No. 70 Tahun 2001 dan SK. Menhut No. 48 Tahun 2004 tentang perubahan status kawasan, dimana setiap perubahan status kawasan harus dilaiukan kajian ilmiah oleh tim terpadu dan disediakan kawasan penggantinya dan dalam AMDAL ini tidak disinggung sama sekali kemana dan bagaimana pengalihannya.

4. Keterlibatan masyarakat harus lebih diperluas, dalam AMDAL yang terlihat baru Desa Sungsang I padahal yang sangat dimungkinkan akan terkena dampak adalah rasyarakat yang tinggal di Sungai Bungin, Teluk Payou dan Solok Buntu.

5. Untuk melengkapi asumsi dan informasi diatas, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut/khusus untuk memperkirakan dampak-dampak yang akan terjadi sehubungan dengan pembangunan pelabuhan tersebut. Suatu tim kajian independen sangat disarankan untuk dibentuk dan segera bekerja sebelum segalanya menjadi terlambat.

6. Perubahan fungsi mangrove menjadi pelabuhan akan merubah fungsi mangrove sebagai fungsi fisik, ekonomi dan biologi.

Tolak LEI

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Tue, 12 Feb 2008 00:56:00 -0800

Daftar Pendukung Petisi Menolak Sertfikasi LEI

Sumatera Selatan

No.	Nama	Lembaga / Intitusi	Alamat	Email
1.	Dolly Reza Pahlevi	IMPALM Wahana Pecinta Alam & Lingkungan Hidup Sriwijaya	Jl. Borang 10 No. 1166 Prumnas Sematang Borang Palembang SumSel	dolly.rezapahlevi @gmail.com
2.	Sri Lestari Kaldariah	Walhi Sumsel	Jl. Basuki Rahmat Palembang Sumatera Selatan	Lestariplg @yahoo.com
3.	Mualimin	LP3Ham	Jl. Limbungan No.60/1703 Rt. 07/02 Kel. 26 ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumsel	penk_sumsel @yahoo.com
4.	Adi Jatmiko	GSM Sumsel	Jl. Kapt. Arivai No. 690 A. Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan	Adi_gsmoke @yahoo.co.id
5.	M. Syarifudin	Sumsel Watch	Jl. Kapt. Arivai No. 690 A. Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan	ricob @yahoo.co.id
6.	M. Ali	YKM	Jl. Darmapala no. 9E RT. 49 Bukit Lama Palembang Sumatera Selatan	Kualamerdeka @yahoo.com
7.	Sudarto Marelo	ROTAN	Jl. Kapt. Arivai No. 690 A. Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan
9.	J. Fitria Agustina	WCC Palembang	Jl. Angkatan 45 Palembang Sumatera Selatan
10.	Ridho Akbar	Gemapala Wigwam	Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Sumatera Selatan
11.	Yurlan Chandra	Lp3Ham	Jl. Limbungan No.60/1703 Rt. 07/02 Kel. 26 ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumsel
12.	Anwar Sadat	Sumsel Watch	Jl. Kapt. Arivai No. 690 A. Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan
13.	Vebri Al Lintani	Kobar 9	Jl. Merdeka Palembang Sumatera Selatan
14.	JJ Polong	SPORA	Jl. Jenderal Sudirman Palembang Sumatera Selatan
15.	Dhabi K. Gumayra	MPA SHI	Jl. Merdeka Palembang Sumatera Selatan
16.	Tarech Rasyid	DPW SHI	Jl. Radial Rusun Blok 33 Palembang Sumatera Selatan
17.	Ade Indriani Zuchri	OWA Indonesia	Jl. Jenderal Sudirman Palembang Sumatera Selatan
18.	Aidil Fikri	Mafesripala	Kampus Unsri Bukit Besar Palembang
19.	Andre Meilansyah	LBH Palembang	Jl. Kampus Pom 9 Angkatan 45 Palembang
20.	Rina Bakrie	Puspa Indonesia	Jl. Radial Rusun Blok 33 Palembang Sumatera Selatan
21.	Nyimas Nur Khotimah	SP Palembang	Jl. Jenderal Sudirman Palembang Sumatera Selatan
22.	Fadli	Walhi Sumsel	Jl. Kapt. Arivai No. 690 A. Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan
23.	Ahmad Muhaimin	IMPALM	Tangga Buntung Palembang
24.	Dedy Permana	WBH	Jl. Cut Nyak Dien Bukit Kecil Palembang
25.	Chandra Anugrah	Mafesripala	Kampus Bukit Unsri Palembang

Ancaman Das Musi Dan Bencana Ekologis

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Sat, 9 Feb 2008 09:03:00 -0800

“ANCAMAN DAS MUSI DAN BENCANA EKOLOGIS

DI SUMATERA SELATAN”

Oleh Dolly Reza Pahlevi

Gambaran Umum

Pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep yang melihat pembangunan tidak hanya pada sisi ekonomi tetapi juga pada sisi sosial dan lingkungan hidup, hingga kini belum berhasil diterapkan di Indonesia. Selama ini boleh dibilang pembangunan hanya dilihat pada sisi ekonomi saja sehingga lingkungan hidup semakin rusak. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena justru akan mengakibatkan kemunduran pembangunan”[1]

Statemen diatas masih pantas kita gunakan untuk mencermati situasi lingkungan di Sumatera Selatan hingga hari ini. Konsep pembangunan yang diterapkan, sejati memang belum berubah kearah yang sesuai dengan semangat dan cita cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, mendorong terbangunnya nasionalisme di Indonesia (kedaulatan sejati sebagai sebuah bangsa) atas pengelolaan lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan dan berkemakmuran bagi Rakyat.

Orientasi pokok yang menjadi landasan (paradigm) pembangunan sejauh ini tetap saja bertumpu pada peran dominan sector swasta (individu/sekelompok pemegang modal), demi mengejar laju pendapatan (PAD, APBN) dan pemenuhan kebutuhan pasar global (dominan kebutuhan eropa, Amerika, sebagian kecil di Asia tengah/selatan; seperti Jepang, Korea, SIngapura, Malaysia). Target penerapan pembangunan yang relative masih sama persis dengan aplikasi/penerapan pembangunan yang dilakukan oleh ORDE BARU selama berkuasa 32 tahun di Indonesia. Situasi yang sesungguhnya, secara implementatif tidak berbeda, bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia.

Di Sumatera Selatan, munculnya program-program pemerintah; Sumsel sebagai Lumbung Pangan dan Energi Nasional, Palembang Kota Wisata Air justru meminggirkan hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam itu sendiri, prakteknya melegalkan perusahaan tersebut untuk menguras habis sumber daya alam (pencemaran; air, udara, tanah, Penimbunan rawa, Eksplorasi Pertambangan dll).

Kampanye Pembangunan industri sektor kehutanan dan perkebunan besar meningkatkan pendapatan negara (APBN, APBD) = kesejahteraan rakyat sangat patut menjadi tantangan bagi pemikiran kritis public. Jika mengingat sebagian besar rakyat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, dan KORUPSI Anggaran Negara oleh Aparat negara dan pemegang modal merupakan praktek dan rahasia umum bagi bangsa dan Rakyat Indonesia.

Melihat Hubungan Hulu dan Hilir Sungai Musi

Suhu sungai musi mengalami peningkatan 3’ Celcius mulai dari tahun 1960 sampai 1993. Penataan Sungai dan lingkungannya dalam Rencana Strategis Kota Palembang termaktub dalam Program Strategis kedua. Amat disayangkan bahwa dalam Rencana strategis tersebut memposisikan masyarakat sebagai masalah pokok, seperti beberapa pernyataan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, mengenai penyumbang terbesar penurunan kualitas dan kuantitas sungai musi disebabkan 70% limbah rumah tangga masyarakat yang berada disepanjang Das musi (BAPEDALDA 2007).

Kondisi sungai Musi dan Anak Sungai musi yang berjumlah 108 buah sungai diindikasikan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat pendangkalan, penyempitan akibat pemukiman dan banyaknya sampah. Masalah Keempat dalam penataan sungai dan lingkungannya barulah menyentuh persoalan pencemaran Sungai Musi yang dijadikan sumber air baku PDAM Tirta Musi[i]. Sementara PDAM Tirta Musi sampai akhir tahun ini sebanyak dikonsumsi oleh 40% dari 1,7 juta penduduk Palembang, dengan jumlah pelanggan kurang lebih 500.000-an.

Ancaman terhadap DAS Musi sebagai daerah aliran sungai terpanjang di Sumatera Selatan, juga merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatra, membelah kota Palembang dari timur (hulu) ke barat (hilir), dengan panjang 460 km, memiliki 8 anak sungai yang menjelma menjadi sungai-sungai kecil yang tak kalah pentingnya, yaitu: Komering, Ogan, Lematang, Kelingi, Lakitan, Semangus, Rawas, dan Batanghari Leko.

Data yang simpang siur mengenai kuantitas pendangkalan, antara 2,54 juta – 6 juta ton per tahun adalah akibat konversi hutan di kawasan hulu dan rawa-rawa dikawasan hilir untuk kepentingan Hutan tanaman Industri, HPH, perkebunan besar, pertambangan, industri maupun perumahan mewah. Besaran konversi hutan mencapai luasan 70 % dari total luasan darat Sumatera Selatan (11 juta ha). Sehingga pola pengelolaan DAS dengan pengerukan Musi yang dilakukan Pemerintah Provinsi selama ini tidak memberikan perubahan yang signifikan. Karena pola pengelolaan DAS yang masih sangat sektoral dan tidak menyentuh akar masalah.

Lain hal dengan kasus pencemaran sungai, berdasarkan catatan investigasi Walhi Sumsel 2006-2007, setidaknya ada sekitar 25 kasus lingkungan (pencemaran, penimbunan rawa dll) tidak pernah terselesaikan, Artinya sampai hari ini kasus-kasus tersebut berpotensi terus terjadi sepanjang tahun dengan pola yang sama, penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan melalui bantuan-bantuan lewat program-program pengembangan masyarakat (Community Development) hanyalah bersifat “lip service” terbukti tidak ada satupun perusahaan yang dapat dijerat ke meja hijau seuai dengan UU 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa temuan Walhi memperlihatkan indikasi kuat; ternyata pelaku-pelakunya adalah perusahaan besar yang memiliki standarisasi kelayakan lingkungan (Amdal, RKL, RPL dan ISO), tidak sedikit korban dari masyarakat mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.

Anehnya, Pelaku pencemaran itu adalah perusahaan sama dan pola yang sama. Kasus polusi dan pencemaran di Sumatera Selatan selama 1 tahun terakhir yang diakibatkan oleh sekurangnya 17 pelaku praktek industri sektoral.

Tercatat; sebagai bahwa industry berpotensi besar sebagai pelaku utama pencemaran a.l :

1. PT. PUSRI dengan kejadian yang berulang ulang sebanyak 10 kali, mengorbankan puluhan ribu KK di 3 kelurahan 1 ilir, 2 ilir dan 3 ilir sepanjang DAS Musi kota Palembang.

2. PERTAMINA, Eksplorasi tambang minyak di sumsel; yang telah melakukan 5 kali mengancam ekologi dan kehidupan masyarakat di MUBA, Muara Enim, Prabumulih dan Palembang

3. PT. Indo Karya Internusa; hampir tiap hari (januari – april 2007) masyarakat 3 ilir mencium bau menyengat dan pusing, puncaknya maret 2007 3 orang warga mengalami mual, pusing dan tidak sadarkan diri.

4. PT. TEL, industry Pulp Paper di Muara Enim yang mengancam masyarakat dalam radius 40 KM, melalui polusi udara dan pencemaran terhadap air sungai dan tanaman[2]

5. PT. BTM, berkali kali mengalirkan limbah kandungan logam berat di kabupaten MURA

6. Industri Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, sebagai pelaku pencemaran limbah cair, hasil olahan pabrik CPO. Tercatat terjadi di beberapa kabupaten a.l : MUBA, MURA, Muara Enim, Lahat& Palembang.

7. Industri Crum Rubber, Pabrik Olahan Karet ada sekitar 14 perusahaan karet yang tersebar di sepanjang Das Musi, teridentifikasi sebagai pelaku penting bagi pencemaran di daerah Kota Palembang dan sekitarnya

8. Industri olahan Kayu (Woods), teridentifikasi melakukan pencemaran udara dan air di OKI, MUBA dan Palembang.

9. Tambang Batubara, PTBA dan perusahann sub kontrak dibawahnya, teridentifikasi secara berulang kali melakukan pencemaran udara dan air, berikut kerusakan material bangunan masyarakat di Kab. Muara Enim, Lahat.

10. Industri Semen, teridentifikasi setidaknya meresahkan masyarakat di Baturaja dan sekitarnya akibat gangguan udara (debu bubuk semen) yang mengancam kesehatan dan aktifitas ekonomi social masyarakat di kabupaten OKU.

11. Penimbunan Rawa di Kalidoni telah mengakibatkan masyarakat di sekitar mengalami kebanjiran sampai 0,5 meter di areal pemukiman mereka.

12. PT. Gemilang Mas Km.7 Perumahan Perumdan Kartika talang buruk, setidaknya masyarakat mengeluh dan mengadukan persoalan mereka akibat galian/pengerukan tanah yang berdampak banjir dan longsor.

Pandangan Walhi Sumsel atas fenomena yang digambarkan dalam Renstra ini adalah; pertama persoalan tata ruang yang menihilkan fungsi rawa sebagai reservoar alami akibat pengembangan ekonomi yang semakin rakus dengan daratan. Dalam catatan Walhi adalah sangat naif memposisikan masyarakat sebagai penyebab utama pendangkalan sungai Musi.

Penurunan Kualitas air sungai Musi dan anak-anak sungai Musi juga diakibatkan aktivitas ndustri di Sepanjang DAS musi yang mengeluarkan limbah cair maupun limbah padat dalam bentuk sludge. Di DAS musi kawasan kota Palembang sendiri memiliki 386 industri yang berpotensi mencemari S. Musi. Menurut Bapedalda Kota Palembang, 60 % dari total jumlah industri tersebut berpotensi mencemari perairan Musi akibat tidak layaknya sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) industri tersebut. Bahkan masih banyak pula yang tidak memiliki IPAL sama sekali.

[1] Prof. Dr Emil Salim (mantan menteri KLH) selaku ketua komite persiapan “World Summit on Sustainable Development, Kompas, 16 Mei 2001

[2] Kertas Posisi dan catatan riset Pulp Paper, Walhi Sumsel, 2003

[i] Rencana Strategis Pemerintah Kota പലെമ്പന്‍

Terima kasih

noreply@blogger.com (Dolly Reza Pahlevi) — Thu, 7 Feb 2008 00:24:00 -0800

oke bosssssssssss