PORTAL DESA

Jangan Main-Main dengan Dana Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Wed, 17 Jan 2018 07:45:00 +0000

Jangan Main-Main dengan Dana Desa ~ Tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Sebab dengan korupsi negara menjadi rusak dan masyarakat menjadi korban.

Kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap adanya indikasi penyelewengan dana desa. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada Satgas dana desa melalui Call Center 1500040.

Pemerintah pasti akan menindak lanjuti setiap laporan tersebut. Pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari semua unsur masyarakat. Penyelewengan dana desa akan dengan mudah diketahui, karena tidak hanya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat serta media massa.

KPK dan penegak hukum lainnya yang menangani kasus ini dengan cepat. Sehingga tidak terjadi pembiaran, dan bisa menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menindak tegas jika terjadi penyelewengan penggunaan dana desa.
Agar tidak terjadinya penyelewengan dana desa, baik oleh pemerintah daerah maupun aparat desa. Untuk itu Satgas dana desa akan membuat sebuah sistem dan aturan yang tidak memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran. Selain itu, Satgas dana desa juga akan menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi serta mendorong aparat desa agar transparan.

Target jangka pendek Kemendes ada 4 hal.

Adanya sinkronisasi kebijakan dan aturan antar lembaga dan kementerian terkait desa.
T erbantunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi dalam membuat kebijakan, peraturan dan pengawasan dana desa.
Tereliminasinya perbuatan-perbuatan melanggar dan
Meningkatkan kemampuan pendamping desa.

Surat himbuan KPK terkait pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa nomor B.7508/01-16/08/2016 mengatakan:

Pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya maka sangat penting pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab itu seluruh aparatur pemerintah Desa mematuhi seluruh peraturan pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pengunaan dana desa.
Meminta para aparatur Desa harus memahami dengan baik dan mengunakan aplikasi keuangan desa (Siskudes) yang di kembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) bekerjasama dengan Mendagri untuk pengelolan keuangan Desa.
Meminta Desa membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengintruksikan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa termasuk dana desa.
KPK bersama dengan kementrian Desa PDT dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap pelaksanan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa.
Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pemgawasan dan melaporkan imformasi serta keluhan yang dianggap terkait penggunaan keuangan Desa khususnya Dana Desa Kepada satgas Desa-Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi dengan menghubuni:Telepon 1500040, SMS 081288990040/087788990040 dan Website satgas.kemendesa.go.id.
Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Sehingga untuk menjadi perhatian bagi unsur yang berkepentingan dengan dana desa termasuk kepala Desa, agar bisa menjalankan amanah pengelolaan keuangan termasuk dana desa secara baik dan benar. Jangan Main-Main dengan Dana Desa

6 Hambatan UU Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Wed, 17 Jan 2018 06:52:00 +0000

6 Hambatan UU Desa ~ Berlakunya Undang-undang No.6/2014 tentang Desa memberi harapan dan peluang bagi Desa untuk membangun dan menata desa secara mandiri. Namun banyak hambatan yang membuat implementasi UU Desa tak berjalan optimal.

Dalam acara Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan ada enam hambatan implementasi UU Desa.

Pertama, adanya fragmentasi penafsiran Undang-Undang Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat Undang-Undang Desa.

Kedua, di tingkat pemerintahan Desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat.

Penggunaan Dana Desa masih melakukan replikasi atas village project sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur.

Ketiga, Demokratisasi Desa masih menghadapi kendala praktek administratif. Aparatur Pemerintah Daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari Pusat untuk mengendalikan Pemerintah Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Padahal Undang-Undang Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif.

Demokratisasi Desa juga terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif dari masyarakat Desa.Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka.

Keempat, Masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa. Masalah struktural seperti konflik agraria, kepastian hak Desa atas wilayahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang Desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

Kelima, Praktek pelaksanaan Musyawarah Desa cenderung patriarki, peran perempuan mengalami marjinalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya.

Persoalan terakhir adalah tata ruang kawasan perdesaan yang harus tunduk dengan tata daerah cenderung tidak sesuai dengan aspirasi desa. Pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan Tata Ruang Perdesaan yang berpola top-down.
Hal ini tidak jarang menyebabkan Desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi Desa.

Dengan adanya kegiatan rembug nasional desa membangun kiranya bisa menghasilkan konsensus mengenai sikap dan langkah terkait dengan implementasi Undang-undang desa secara lebih utuh dan substantive, agar 6 hambatan implementasi UU Desa dapat diminimalisir hingga nol

Ayo Kawal Dana Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sun, 06 Aug 2017 06:45:00 +0000

Ayo Kawal Dana Desa ~ Pemerintah Kabupaten dan Kota harus ikut melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi. Masyarakat juga didorong berpartisipasi aktif dalam TRANSPARASI penyaluran dan penggunaan DANA DESA.
Bila dana desa TIDAK TRANSPARAN, seperti tidak mengikuti hal-hal dibawah ini:

Penggunaan DANA DESA untuk prioritas bidang PEMBANGUNAN DESA dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati melalui MASYARAKAT DESA
Hasil MUSYAWARAH DESA jadi dasar menyusun rencana kerja Pemerintahan Desa dan APBDes,
Rencana Kerja dan anggaran ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Bila Pemerintahan Desa tidak melakukan ke empat poin diatas warga masyarakat, Pemerintahan Kabupaten dan Kota wajib melaporkan melalui:

SATGAS DESA
POKJA MASYARAKAT SIPIL
Call Center 1500040
SMS center 0887788990040,
www.lapor.go.id

Ayo Kawal Dana Desa demi bangsa Jaya

Tugas dan Fungsi Kemendes

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sun, 06 Aug 2017 04:29:00 +0000

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerinahan negara.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian Tugas dan Fungsi Kemendes, semoga bermanfaat
Sumber: http://www.kemendesa.go.id

Prinsip Dasar dan Contoh Lembaga Kemasyarakatan

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 03 Jan 2017 07:02:00 +0000

Pembentukan lembaga kemasyarakatan harus berjalan dan dijalankan oleh masyarakat dari kebersamaan serta kesamaan maksud dan tujuan dari pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh warga desa, oleh sebab hal tersebut, maka
Prinsip dasar Lembaga Kemsyarakatan adalah:

Mandiri,
Sukarela,
Musyawarah dan Mufakat, serta
Ke-Bhineka-an

Pembentukan Lembaga Kemasayarakatan dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh semua komponen warga yang berada di desa. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk tentu merupakan kebutuhan serta kepentingan seluruh warga desa agar segala aspirasi serta kebutuhan rakyat dapat disalurkan melalui Lembaga Kemasyarakatan yang terbentuk atas dasar Peraturan Desa tersebut untuk kemudian dapat segera diakomodir oleh Pemerintah desa.

Salah satu dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan adalah:

Menampung dan menyalurkan segala aspirasi serta kebutuhan seluruh warga dalam prlaksanaan pembangunan desa., Dengan adanya lembaga kemasyarakatan, maka warga dapat menyampaikan segala persoalan pembangunan di wilayah (tingkat RW) masing-masing, sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrendes) yang biasanya dilakukan pada awal tahun dapat disampaikan dengan bijaksana dan dari hasil musyawarah warga berdasarkan segi prioritas kebutuhan dan kepentingan warga.

Maka, jika lembaga kemasyarakatan desa yang telah terbentuk serta dapat berjalan dengan baik, tentu tidak perlu lagi ada acara Musrendes yang bertele-tele, sehingga rencana pembangunan juga dapat terarah dengan baik dan hasil pembangunan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

Contoh Lembaga Kemasyarakatan:

Lembaga Kemasyarakatan bidang Ekonomi, (Kelompok Tani, Kelompok Usaha Kecil menengah, kelompok Ternak, dan lain-lain)
Lembaga Kemasyarakatan bidang Agama, (Kelompok Pengajian, Kelompok Al-Hidayah, dan lain-lain)
Lembaga Kemasyarakatan bidang Pendidikan (Kelompok Belajar, Kelompok Baca, dan lain-lain)

Hubungan kerja antara Pemerintahan Desa dengan lembaga kemasyarakatan memiliki sifat sebagai mitra, konsultatif dan koordinatif

Pembentukan Desa (Pembagian Administratif Desa)

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sat, 10 Dec 2016 09:53:00 +0000

Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa)
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen,
Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun)
Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 17 May 2016 13:43:00 +0000

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa ~ Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan, untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada dibawah pemerintahan dalam negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya,
Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa, yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016.
Beberapa peraturan-peraturan terbaru Kementerian Dalam Negeri, antara lain
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa.

Dalam Pasal 70 PP No.47 tahun 2015 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada Pasal 4 (1) disebutkan, Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh TimPelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikanHasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerjaRekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Peraturan ini juga mengatur Cara Perberhentian Perangkat Desa. Selengkapnya baca di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Bina Keluarga Lansia (BKL)

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 17 May 2016 13:13:00 +0000

Kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan kegiatan dari oleh dan untuk Masyarakat.
Tujuan yang ingin di capai oleh BKL adalah:
Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan atau keluarga lainnya yang perduli terhadap usaha peningkatan kualitas hidup lansia, untuk memahami dan membina kondisi serta mengatasi permasalahan lansia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia.
Sasaran BKL
Langsung:
Keluarga yang memiliki lansia (60) dan keluarga yang seluruh anggotanya dari lansia.
Tidak Langsung:
Perorangan,
Institusi/lembaga pemerintah, Pokja/pengelola Peran Keluarga dalam Pembinaan terhadap Lansia:

Memberikan kasih sayang, kemudahan, dan fasilitas yang dibutuhkan agar lansia tetap dapat beperan dalam keluarga, terjaga kondisi fisik dan mental serta mendorong dan membantu lansia agar dapat menjalankan aktifitas kesehariannya.Peran Lansia dalam keluarga:

Sebagai panutan dalam keluarga,
Sebagai penasehat dan pembimbing, sanak saudara dalam keluarga.

Peran Pemerintah dan atau Institusi:

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memberikan arah bagi pengembangan dalam pengelolaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia yang menekankan kepada nilai-nilai agama dan budaya yang menghargai peran serta kedudukan lansia dalam keluarga maupun masyarakat.Peluang Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Lansia: Lansia dengan berbagai pengalamannay dapat memberikan sosialisasi bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif yang produktif.

Pemanfaatan pengalaman dan pengetahuannya,
Mudah memberikan dan menularkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya,
Penanggulangan resiko kegagalan dalam usaha ekonominya,
Kualitas produksi dapat terkontrol oleh lansia.

Bina Keluarga Lansia (BKL)

Peraturan Pemerintah

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Mon, 22 Feb 2016 08:47:00 +0000

Peraturan Pemerintah
Berisi Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan desa
PP No 73 Tahun 2005 Ientang Kelurahan
PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa
Sumber: http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum

UNDANG UNDANG DESA

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Mon, 22 Feb 2016 08:40:00 +0000

UNDANG UNDANG DESA
Berisi tentang UU yang berhubungan dengan desa
Tahun 2014
UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tahun 2013
UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU No 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014

UU No 22 Tahun 2013 tentangÂ Pertanggungjawaban Atas APBN Tahun Anggaran 2012
UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
UU No 15 Tahun 2013 tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2013

Sumber: kemendagri

PKK

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Mon, 22 Feb 2016 08:25:00 +0000

TUGAS PKK

menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati
menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;.
mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
melaksanakan tertib administrasi; dan
mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

FUNGSI PKK

penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

PKK

LKMD

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Mon, 22 Feb 2016 08:20:00 +0000

TUGAS LKMD

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan.

FUNGSI LKMD

penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Klasifikasi Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sun, 21 Feb 2016 17:27:00 +0000

Klasifikasi Desa menurut :
DESA AGRARIS, adalah desa yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan,
DESA INDUSTRI, adalah desa yang mata pencaharian utama seluruh dan sebagian besar warganya adalah bidang industri kecil rumah tangga misalnya,
DESA NELAYAN, aadalah desa yang mata pencaharian warganya adalah dibidang perikanan dan tambak.

Selain dari Klasifikasi menurut geologi dan morfologi telah di jelaskan di atas, desa juga dapat di kategorikan menurut perkembangannya, yang diantaranya adalah :
DESA SWADAYA, adalah desa yang memiliki potensi dan dimanfaatkan dan dikelola oleh warga setempat dengan baik sehingga desa swadaya ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Daeranya terisolir,
Penduduk Desa masih jarang,
Mata pencahariannya homogen (umumnya bersifat agraris),
Bersifat tertutup,
Masyarakat masih sangat memegang teguh adat istiadat,
Teknologi yang digunakan masih sangat rendah,
Sarana dan prasarana penunjang sangat kurang
Hubungan sosial sangat erat,
Pengawasan sosial biasanya dilakukanoleh keluarga

DESA SWAKARYA, adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri-ciri Desa Swakarya adalah sebagai berikut :

Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat secara penuh,
Sudah mulai menggunakan alat dan teknologi,
Letak Desa Swakarya sudah tidak terisolasi
Telah memiliki tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan yang baik,
Akses jalan lalu lintas serta prasarana lain tersedia dan terawat dengan baik,

DESA SWASEMBADA, adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, dengan ciri ciri DDesa Swasembada, adalah :

Kebanyakan lokasinya adalah ibukota kecamatan,
Penduduk padat,
Tidak terikat dengan adat istiadat,
Telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju daripada desa-desa tetangganya,
Partisipasi masyarakat sudah lebih efektif.

Semoga Klasifikasi Desa ada gunanya

Wanita Gunturmekar Dongkrak Ekonomi

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sun, 21 Feb 2016 16:55:00 +0000

Wanita Gunturmekar - Sumedang Dongkrak Ekonomi - Pada setiap Kepala Keluarga di Desa Gunturmekar, diharuskan menanam tanaman warung hidup. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Gunturmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Sumedang adalah petani singkong,masapanentanaman singkong hanya dua kali dalam setahun, setelah dihitung penghasilan petani dalam enam bulan para petani singkong ini berkisar 2 - 6 juta rupiah per bulan.
Karena itulah melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), terus berusaha untuk secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan sosialisasi dan motivasi kepadakaum wanita agar mampu memposisikan diri untuk dapat mencapai peran kesetaraan gender.
dengan tujuan agar peran dan fungsi kaum perempuan, selain sebagai istri, dan ibu bagi anak-anaknya, juga sekaligus mampu menjadi penopang keluarga secara optimal dengan secara nyata. Kaum perempuan di Desa Gunturmekar melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga, adapun bentuk kegiatannya adalah membuat :

Warung hidup,Apotik hidup,Olahan dan kreasi beraneka ragam tanaman jenis lain di halamannya masing-masing, seperti:Daun Tiris, untuk obat panas dan demam,Lidah Buaya untuk obat MaagGinsieng, untuk mengobati darah tinggi,Daun Katuk untuk obat batuk,Binahong, untuk berbagai jenispenyakit.

Selain bergiat meningkatkan warung hidup dan apotik hidup kaum perempuan di Desa Gunturmekar ini juga diarahkan untuk dapat membuat kerajinan keranjang tahu. Hampir 75%kaum perempuan ini bekerja sebagai pengrajin anyaman bambu sebagaikeranjang tahu Sumedang, selaindaripada itu kaum perempuan di Desa Gunturmekar juga memiliki keterampilan membuat keripik singkong dan keripik pisang.

Satu hal lagi kegiatan kaum perempuan di Desa Gunturmekar yang sangat mendapat banyak pujian dari pihak Pemerintah Kabupaten yaitu berjalannya bahkan majunya kegiatan Bank Sampah.

Berkat berdayanya kaum perempuan di Desa Gunturmekar inilah yang menjadikan Desa Gunturmekar ditunjuk sebagai wakil delegasi P2WKSS Jawa barat.

Desa Pamulihan Kampung Seni

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Wed, 17 Feb 2016 14:18:00 +0000

Desa Pamulihan Kampung Seni, Kecamatan Pamulihan, Sumedang adalah satu dari 11 Desa yang tecakup ke dalam wilayah Kecamatan Pamulihan memiliki potensi seni ukiran wayang atau patung, dan kental tradisi, hampir 95 persen warga yang tinggal disemua dusun yang ada di wilayah Desa Pamulihan mata pencaharianya adalah kerajinan wayang golek, seni pahul (Pegangan busur panah), dan atau seni patung tanimar, dan seni ukir lainnya yang berbahan kayu, bahkan produksi layang-layang, sebab itulah maka Desa Pamulihan dikenal juga dengan Kampung Seni.
Seni kerajinan wayang golek menjadi produk unggulan bagi masyarakat Desa Pamulihan, khususnya bagi warga yang berada di Dusun Cimasuk I, Cimasuk II, Dusun Gamblung dan Dusun Sawahbuah.

Kerajinan wayang golek ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi dilakukan juga oleh kaum perempuan dan ibu-ibu juga anak-anak mengerjakan kerajinan wayang golek ini, pola pengerjaan kerajinan wayang golek ini pun tidak hanya di kerjakan pada siang hari, tetapi dikerjakan juga hingga malam hari terutama karena pesanan seni ukiran wayang golek ini tidak hanya datang dari dalam negeri (terutama di pasarkan ke Bali), tetapi memenuhi juga pesanan dari luar negeri.
Sisitem dan pola pengerjaan kerajinan wayang golek di Desa Pamulihan ini di kerjakan oleh beberapa orang (istilahnya Sistem Plasma), mereka berbagi peran, diantaranya:

Ada yang khusus membuat bakalan,
Ada yang khusus mengukir,
Ada yang khusus mengecat,
Ada yang khusus membuat pakaian dan asesoris,
Ada yang khusus membuat Tangan,
Ada yang khusus membuat Kepala
Ada yang khusus membuat Kaki
Ada yang khusus membuat samporit (Pegangan wayang terbuat dari bambu)
Ada yang khusus membuat tutuding (kayu untuk menggerakkan tangan golek).

Sebuah contoh industri PADAT KARYA telah dilakukan oleh warga masyarakat Desa Pamulihan kampung Seni, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa barat - Indonesia

Taman Nasional Sebangau nan Unik

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 16 Feb 2016 14:35:00 +0000

Taman Nasional Sebangau merupakan hutan rawa gambut (peat swamp forest) dengan ketebalan 3 meter. Didalamnya terdapat keunikan flora dan fauna,bentang alam (landscape) dan ekosistem. Daerah ini merupakan kawasan yang memainkan peran penting bagi gudang penyimpanan karbon dan pengatur tata air di Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, serta kota Palangkaraya.
Sebangau di tetapkan sebagai Taman Nasional Sebangau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 423/2004, tanggal 19 Oktober 2004, memiliki luas 568,700 hektar meliputi 3 daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

Kabupaten Pulau Pisau,
Kabupaten Katingan dan
Kota Palangkaraya

Habitat orang utan terbesar di Kalimantan berada di wilayah Taman Nasional Sebangau memiliki populasi hampir setengah dari populasi orang utan di seluruh Kalimantan berada di sini Taman Nasional Sebangau nan Unik, jumlahnya mencapai 6.900 ekor orang utan.
Di wilayah Taman Nasional Sebangau nan Unik hidup juga fauna lain, seperti :

Bangau tongtong,
Bangau hutan rawa,
Elang,

Di Taman Nasional Sebangau ini juga memiliki berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti :

Ikan Kapar,
Ikan Tapah,
Ikan Lais,
Ikan Seluang,
Ikan Toman,
Ikan Ulang uli,
Ikan Kalakasa (lebih dikenal dengan ikan Arwana)

Taman Nasional Sebangau nan Unik

Nasib Positif Petani Desa Krayan di Perbatasan

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 16 Feb 2016 07:42:00 +0000

Nasib Positif Petani Desa Krayan di Perbatasan - Sebagian besar Petani penduduk Desa Krayan sebuah wilayah yang terisolasi yang berada di Kalimantan Timur, berbatasan langsung dengan Malaysia, masuk kedalam Kabupaten Nunukan. Sektor pertanian adalah mata pencaharian utama seluruh warga Desa Krayan lebih suka menjual hasil pertaniannya terutama beras ke Malaysia melalui dua kota kecil yaitu kota Lawas dan kota Miri.
Hal ini dilakukan warga petani di perbatasan lebih suka menjual padi (beras) nya karena harga beras di dua kota tersebut bisa mencapai lima sampai enam ringgit, setara dengan Rp. 12000,- hingga Rp. 15000,- per kilogram. Lebih senang lagi jika beras di jual ke Brunei dengan harga mencapai 50 ringgit segantang (1 gantang = 3,5 kg). Sementara harga beras di Krayan atau di jual ke wilayah Indonesia, harga beras paling tinggi Rp. 8000,- per kilogram.

Selain transaksi melalui uang, masyarakat Desa Krayan juga biasa melakukan jual beli dengan cara barter, contohnya warga Desa Krayan menukar beras dengan sembako lainnya ini dilakukan sebagai solusi memenuhi kebutuhan setempat yang daerahnya hanya bisa di jangkau dengan menggunakan pesawat terbang.
Masyarakat Desa Krayan lebih suka menjualnya ke luar negeri,selain lebih dekat dan harga yang tinggi, berbeda jika harus menjual hasil pertanian beras di jual di wilayah Indonesia, juga karena angkutan hanya dapat dilakukan dengan pesawat terbang.
Karena alasan kepraktisan hasil pertanian beras warga Desa Krayan dalam menjual hasil pertaniannya ke Malaysia dan Brunei justru menjadi keuntungan dan oleh sebab keterbatasan transportasi darat yang menjadikan Desa Krayan dan warganya menjadi sejahtera.
Maka tidak salah jika inilah potret dan Nasib Positif Petani Desa Krayan di Perbatasan.

Sudah selayaknya Pemerintah mengubah tata niaga beras ke perbatasan dengan cara yang lebih bijaksana dan dapat menguntungkan petani, selain dari pada itu Pemerintah juga harus segera menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat agar swasembada beras yang gemanya sa-Indonesia dapat diraih.

Fungsi, Potensi dan Ciri-Ciri Desa

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Fri, 12 Feb 2016 02:00:00 +0000

FUNGSI DESA adalah sebagai berikut:

Sebagai pemasok kebutuhan kota (hinterland)
Sebagai sumber tenaga kasar bagi wilayah perkotaan,
Sebagai mitra bagi pembangunan kota,
Sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Indonesia

POTENSI DESA terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

Potensi FISIK yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna,
Potensi NON FISIK, meliputi, warga masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa. Jika pemanfaatan potensi di lakukan secara maksimal, maka desa akan berkembang dengan pesat hingga memiliki FUNGSI bagi daerah di sekitarnya maupun berfungsi sebagai penyangga perkotaan.

CIRI-CIRI MASYARAKAT DESA

Kehidupan keagamaan di desa lebih kental,
Ikatan kekeluargaan dan saling ketergantungan antar warga masyarakat lebih terasa,
Pembagian kerja di antara warga kurang tegas dan tidak memiliki batas-batas yang nyata, kebersamaan dan gotong royong masih kuat,
Lapangan pekerjaan lebih sedikit, dan jenis pekerjaan yang tersedia di perdesaan tidak banyak
Interaksi antar warga tidak berdasarkan kepentingan semata, tetapi jalinan silaturahmi menjadi lebih utama,
Pembagian waktu untuk kepentingan orang banyak (misalnya, Ronda) terhadap warga lebih banyak disesuaikan dengan kesibukan masing-masing.
Pengaruh dari luar masih sedikit karena perubahan sosial di desa lebih tertutup, dibandingkan di perkotaan.

POLA PERSEBARAN DESA
Di Indonesia pola persebaran desa di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
POLA MEMANJANG (linier), di bagi menjadi 4 (empat), yaitu :

Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terdapat di sebelah kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. Pola Linier seperti ini lebih banyak di terapkan pada daerah perdesaan di dataran rendah,
Pola mengikuti sungai. Pola seperti ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya pola ini dipakai pada wilayah pedalaman,
Pola yang mengikuti rel kereta. Pola ini banyak terdapat di Pulau Jawa dan SUmatera, karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi,
Pola yang mengikuti pantai. Pola desa seperti ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai.

Pola memanjang atau linier tujuannya adalah untuk mendekati prasarana transportasi seperti jalan, sungai, rel kereta, bandara, atau pelabuhan,sehingga warga dapat dengan mudah untuk bepergian ke tempat lain, juga pola ini dipakai untuk memudahkan pengiriman barang dan jasa dari dan atau ke desa.
POLA DESA MENYEBAR

Pola Desa Menyebar ini umumnya terdapat di daerah pegunungan dan dataran tinggi yang memiliki kontur tanah kasar, permukiman penduduk membentuk kelompok dan unit-unit keluarga yang menyebar.

POLA DESA TERSEBAR

Pola Desa Tersebar ini merupakan pola desa yang tidak teratur karne kesuburan tanah yang tidak merata. Pola Desa Tersebar seperti ini terdapat di daerah berkapur dengan topografi yang buruk

Fungsi, Potensi dan Ciri-Ciri Desa, semoga berguna

Ratna Listi Membina Petani Organik

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Thu, 11 Feb 2016 09:43:00 +0000

Ratna Listi selebritis pembawa acara bedah rumah ini bersama dengan sang suami Swastiarso Herry Putranto membangun sebuah bisnis beras organik yang diberi merek INASI.
Pemilik nama asli Ratna Sulistianingsih, ibu dari dua orang anak tidak hanya memikirkan soal pemasaran beras organik miliknya semata, tetapi ibu dua anak alumni Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang ini juga membina para petani di wilayah Purwokerto untuk menanam beras organik yang kita semua tahu beras organik baik bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan karena pemupukannya tidak menggunakan pupuk kimia.
Bisnis beras organik yang telah dijalankan sejak tahun 2008 ini telah mampu memasarkan beras organik sebanyak 15 ton per bulan yang di hasilkan oleh 160 orang petani hasil binaannya dari delapan kelompok tani di Batu raden, Purwokerto, Jawa Tengah.

Pasokan beras organik INASI milik Ratna Listi belum secara maksimal mampu memenuhi permintaan pasar karena banyak faktor yang menyebabkan tersendatnya pasokan, terutama soal kualitas beras organik yang dihasilkan, hal itulah yang menyebabkan 30 ton/bulan beras organik yang dihasilkan oleh petani binaannya baru mampu di kemas INASI sebanyak 15 ton / bulan.
Semoga bisnis dari artis Ratna Listi Membina Petani Beras Organik menjadi motivasi bagi kita para petani yang terlahir memang jadi petani.

Perbedaan Desa dengan Kelurahan

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Mon, 08 Feb 2016 17:45:00 +0000

Perbedaan Desa dengan Kelurahan hanya pada kewenangan dan hak yang dimiliki yang diberikan negara untuk desa dan kelurahan. Kelurahan tidak memiliki hak yang lebih luas untuk mengatur wilayahnya, sangat berbeda dengan yang memiliki Desa, dimana hak mengatur wilayahnya lebih luas, namun dalam perkembangannya justru sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. Padahal Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, selain daripada itu sesungguhnya Desa bukan merupakan bagian dari perangkat Daerah, mungkin karena hal tersebutlah yang mengakibatkan Desa dapat dirubah statusnya menjadi Kelurahan.

Desa
Hak mengatur wilayah lebih luas yang dimaksudkan tercantum dalam
Kewenangan desa :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa,
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,
Tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa

Klasifikasi desa
Desa dapat diklasifikasikan menurut :

Aktivitasnya,
Tingkat Perkembangannya

Aktivitasnya :

Desa Agraris,
Desa Industri,
Desa Nelayan.

Tingkat Perkembangannya :
Desa Swadaya, adalah desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengan baik, dengan ciri sebagai berikut:

Daerahnya terisolir,
Penduduknya sedikit,
Mata pencaharian penduduknya homogen(bersifat agraris),
Bersifat tertutup,
Masyarakat sangat memegang teguh adat dan budaya leluhur,
Teknologi yang diserap sangat rendah,
Sarana dan prasarana desa sangat kurang,
Hubungan antar warga sangat erat,
Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
Ciri-ciri desa swakarya adalah :

Kebiasaan dan adat tidak lagi mengikat,
Teknologi sudah mulai di serap dan di terapkan,
Desa sudah tidak terisolasi lagi,
Memiliki tingkat Ipolesosbud yang meningkat,
Jalur lalu lintas antara desa ke kota sudah baik.

Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.
Ciri-ciri desa swasembada adalah :

Desa berlokasi di ibukota kecamatan,
Penduduknya padat,
Tidak terikat dengan adat istiadat,
Memiliki sarana prasarana yang lengkap,
Partisipasi warga sudah sangat aktif

Kesimpulan: Perbedaan Desa dengan Kelurahan hanya terletak pada hak pengelolaan wilayah

Baca juga Kode Pos seluruh desa di Sumedang

Perelek adalah

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Tue, 10 Nov 2015 17:39:00 +0000

Kegiatan Perelek adalah cara seluruh warga mengumpulkan uang atau beras dengan cara menyimpannya dalam sebuah tempat yang sebelumnya telah disediakan petugas disetiap pintu depan rumah warga sebesar Rp. 500,-/malam, untuk dikumpulkan dan dipergunakan, dimanfaatkan oleh, dari dan untuk kepentingan warga.
Nama Perelek sebagai budaya gotong royong ini, diambil dari padanan kata, sebuah benda yang dijatuhkan kedalam sebuah tempat kemudian berbunyi...prelek..prelek...prelek... seperti halnya uang Rp. 500 jika di masukkan kedalam tempat, berbunyi...prelek..prelek...prelek... Sebab itulah maka bunyi Perelek itu kemudian diambil sebagai istilah dari kegiatan ini.
Pada beberapa wilayah perelek bukan dengan Rp. 500,- tetapi perelek menggunakan beras satu gelas cangkir/malam.

Perelek Uang atau pun Perelek Beras dan Perelek apapun merupakan salah satu contoh bentuk dari kegiatan gotong royong seluruh warga desa di tanah Parahiyangan (baca: Sunda), dalam rangka habluminannas.
Kegiatan Perelek tujuan utamanya adalah:

Mengumpulkan uang atau beras dari seluruh warga tanpa kecuali warga kaya ataupun warga miskin bersama-sama mengikuti kegiatan Perelek di lingkungannya untuk jika sudah terkumpul akan di pergunakan jika sewaktu-waktu ada warga yang mendadak sakit harus ke Rumah Sakit, dengan Perelek dapat membantu, atau hal lainnya.
Melestarikan budaya gotong royong antar warga,
Menjalin silaturahmi yang semakin erat diantara warga,
Sekecil informasi kesulitan diantara warga akan segera terdeteksi sehingga dapat segera diberikan pertolongan,
Kegiatan Ronda malam semakin semarak, karena ada acara mengambil uang Perelek ke setiap rumah pada wilayah RT nya masing-masing, sebab ada kalanya pemilik rumah tidak hanya menyimpan uang Perelek Rp. 500,- tetapi juga menggantungkan gula kopi, kue dan makanan serta terkadang warga memberi uang lebih pada petugas ronda tersebut...seru kan?

Semoga kegiatan Perelek ini tidak hanya lebih banyak di wilayah pedesaan saja, tetapi merambah pulak ke kota-kota besar, dengan Perelek warga lingkungan kita terdekat akan lebih sejahtera.

Pemerintahan Desa Adalah

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Sun, 19 Jul 2015 08:49:00 +0000

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan merupakan tempat menghasilkan makanan. [Bambang Utoyo]
Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultur setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. [R. Bintarto]
Pemerintahan Desa
Memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri atas Pemerintahan Desa (meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Kepala Desa:
Adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahanan Desa yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, yang dapat di perpanjang untuk masa jabatan dua kali/periode.
Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD.
Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan Syarat menjadi calon kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005:

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan NKRI dan Pemerintah Pusat.
Pendidikan paling rendah SLTP atau sederajat,
Berusia minimal 25 tahun
Bersedia dicalonkan menjadi Kapala Desa,
Penduduk desa setempat (KTP)
Tidak pernah dihukum karena tersangkut tindak pidana dengan hukuman paling sedikit 5 tahun,
Tidak di cabut hak pilihnya,
Belum pernah menjabat menjadi Kepala Desa sebelumnya paling lama 2 periode,
Memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perangkat Desa Adalah:
Para staf kantordesa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya dimana perangkat desa ini terdiri dari:

Sekretaris Desa (biasanya di jabat oleh seorang PNS yang diangkat oleh Sekda kabpaten/kota.
Kepala-kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun, dan RW, yang bertugas melayani dan mengayomi segala kepentingan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah:
Lembaga sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih sebagai wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah desa tersebut yang dipilih oleh masyarakat dalam wilayah bersangkutan. Masa jabatan BPD selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode.
BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Keuangan desa
Dana desa terdanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPD Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
Sumber pendapatan desa dapat di peroleh atas:

Pendapatan sli desa (hail usaha desa, kekayaan desa dari tanah kas desa, bangunan milik desa dan lain-lain hasil swadaya dan partisipasi warga hasil dari gotong royong.
Bagi hasil pajak daerah kabupaten/ Kota,
bagian dari dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
Bantuan keuangan daripemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
Pinjaman Desa.

Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan mengeluarkan Pemerintahan Desa.
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga kemasyarakat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa .

Pembentukan DESA

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Fri, 12 Jun 2015 13:50:00 +0000

Prakarsa masyarakat yang bersangkutanlah yang menjadi tolak ukur bagi terbentuknya sebuah Desa selain juga tetap memperhatikan asal dan usul serta kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
Pembentukan Desa dapat terjadi atas penggabungan beberapa desa atay bagian desa yang bersebelahan dan atau dapat juga pembentukan desa ini karena sebuah pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih desa, diluar dari desa yang telah ada.
Perubahan Desa menjadi Kelurahan dapat dilakukan jika prakarsa serta keinginan Pemerintahan Desa tersebut bersama sama dengan BPD dengan tetap memperhatikan pendapat serta saran dari warga masyarakat setempat.
Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka perangkat dan Kepala Desa akan dijabat oleh Pegawai negeri Sipil yang penempatannya di atur oleh kebijakan Pemerintah Kota Madya.

Baca juga Contoh Visi dan Misi Desa

Kekayaan desa yang dimiliki statusnya juga berubah menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat setempat
Didalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau perdukuhan yang di atur berdasarkan Perdes (Peraturan Desa)
Pembentukan DESA

Pembagian Administratif Indonesia

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Thu, 11 Jun 2015 08:34:00 +0000

Terbagi menjadi 6 (enam) tingkat yaitu:

Tingkat Provinsi
Tingkay Kabupaten.Kota
Tingkat Kecamatan
Tingkat Mukim (khusus DI Aceh Nangro
Tingkat Kelurahan/Desa
Tingkat Dusun/Dukuh

Ke enam tingkat pembagian Administratif tersebut diatas terdiri dari:

Tingkat Provinsi, terdiri dari:

Provinsi,
Daerah khusus,
Daerah Istimewa

Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:

Kabupaten
Kota Kabupaten (Kodya)
Kabupaten Administrasi
Kota Administrasi

Tingkat Kecamatan

Kecamatan,
Distrik

Tingkat Mukim, terdiri dari:

Mukim (Khusus Aceh)

Tingkat Kelurahan/Desa, terdiri dari:

Kelurahan,
Desa,
Nagari,
Gampong,
Dusun (Padang)
Lembang (Lampung)

Tingkat Dusun/Dukuh, terdiri dari:

Dukuh (Desa),
Rukun (Jawa)
Dusun (Kelurahan)

Pembagian Administratif Indonesia

Desa adalah

noreply@blogger.com (Mang Lembu) — Thu, 11 Jun 2015 07:26:00 +0000

Dikenal juga dengan Udik merupakan wilayah administratif yang ada di Indonesia yang merupakan pembagian dari wilayah Kecamatan yang pimpinannya di sebut dengan Kepala Desa, atau dikenal juga dengan sebutan Kuwu, Kepala Kampung, Klebun (Madura), Pambakal (Kalsel), atau Hukum Tua (Sulut).

Desa itu sendiri merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari kumpulan kampung atau dusun, banjar (Bali) atau jorong (Padang). Begiru pula segala istilah dan institusi di desa dapat di sebut dengan nama lain sesuai dengankarakteristik adat istiadat desa tersebut, hal tersebut merupakan pengakuan dan penghormatan Pemerintah pada asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Baca juga Napak Jagad Pasundan)

UU No. 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.