PPRI Portal

Kronologi Penangkapan 22 Aktifis AMP dan Pembebasan

2016-08-18T16:15:00.000+07:00

Aksi damai rakyat Papua, Foto: istimewa

PPRI - Aksi damai rakyat Papua tanggal 15 Agustus 2016 menolak perjanjian New York Agreement dibungkam dan direpresi oleh kepolisian Indonesia. Pada moment 53 tahun perjanjian New York Agreement yang tidak melibatkan satu pun orang papua dalam pembahasan perjanjian sengketa wilayah west Papua. Refresif terhadap aksi ini adalah pelanggaran hukum terhadap jaminan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan pola yang sama, di Papua aksi massa yang kemudian berujung pada pengejaran, pembakaran, dan penembakan yang menewaskan 1 orang, lebih dari 4 orang luka parah di tubuh akibat kena peluruh amunisi dan pemukulan.

Di Jakarta, massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Pembebasan PPRI sejumlah 21 orang ditangkap dengan alasan tidak ada ijin, lalu semua aktifis yang ditangkap diinterogasi di Polda Metro Jaya.

Berikut Kronologi pembungkaman, represi, dan penangkapan massa aksi AMP dan Pembebasan PPRI di Jakarta

Terkait surat Pemberitahuan aksi, sesuai dengan aturan 3 x 24 Jam proses pemberitahuan, pada tanggal 13 Agustus 2016 (H -2), AMP dan Pembebasan telah melakukan, mengantar surat pemberitahuan aksi tersebut kepada pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta. Pihak Polisi juga telah mengelurkan surat tanda terima berupa tertulis.

Rute aksi yang direncanakan dalam surat pemberitahuan; titik kumpul di Patung kuda, lalu long March menuju depan istana Negara.

Aksi dimulai tepat pukul 10:49 wib dengan titik kumpul aksi di depan patung kuda. Sebelum massa aksi tiba di tempet titik kumpul, depan patung kuda, ternyata Polisi sudah mengepung tempat tersebut. Polisi dalam jumlah yang banyak tidak memberikan ruang dan mengisolasi demonstran.

Pukul 11.00 wib, massa aksi mulai membentangkan spanduk “Hak Penentuan Nasib Sendiri Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua” dan korlap mengambil komando sebagai tanda dimulainya aksi. Seketika itu juga polisi mulai memepet massa aksi hingga tak ada ruang gerak sedikitpun.

Dalam kepungan polisi, massa aksi mencoba mencari udara demokrasi dengan menanyakan apa alasan polisi membungkam ruang demokrasi? Sambil menunjukan surat tanda terima pemberitahuan aksi dari kepolisian.

Pihak kepolisian kemudian memberikan alasan penghadangan aksi karena 1. Sterilisasi oleh aparat TNI/POLRI dan 2. Tidak memberikan Surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

Pukul 11.52 WIB, massa aksi ditangkap oleh aparat TNI/POLRI dan dibawah ke kantor Polda Metro Jaya, Jakarta. Saat itu juga pihak Kepolisian kemudian memaksa semua peserta aksi untuk naik ke dalam truk Dalmas yang sudah disiapkan.

Dalam proses penangkapan dan interogasi di Polda Metro Jaya, semua massa aksi didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Setelah menunggu semua selesai diinterogasi, akhirnya semua peserta aksi dibebaskan pukul 13.15 WIB.

Adapun 22 orang nama nama aktifis yang ditangkap : 1. Wim Itlay, 2. Rafael Kobak, 3. Frans Douw, 4. Enso Mirin, 5. Wakup, 6. Omiles, 7. Helen Kobagau, 8. Albert Mungguar, 9. Erarogo Seke, 10. Mansur, 11. Yul Wakur, 12. Samsi Mahmud, 13. Ismith, 14. Nias Baye
15. Fardan, 16. Wim Wene, 17. Piasing Sobolim, 18. Weak Asso, 19. Gideon Adii, 20. Elteang
21. Elli Yelemaken, 22. Adam

PPRI: Segera Wujudkan Demokrasi Sejati Bagi Rakyat Papua Barat

2016-08-18T15:32:00.000+07:00

Atifis yang ditangkap, foto: istimewa

Pernyataan Sikap PPRI
Atas Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian
Pada Aksi Peringatan (baca: Penolakan) Terhadap NEW York Agreement 1962

DARURAT DEMOKRASI DI PAPUA BARAT!
SEGERA WUJUDKAN DEMOKRASI SEJATI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT!

Pembungkaman ruang Demokrasi kembali dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai bentuk tindakan refresif aparat bersenjata terhadap aksi damai rakyat Papua baik yang dilakukan di Papua maupun di Jakarta. Senin, 15 Agustus 2015 ribuan rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB) melakukan aksi damai yang terpusat di Jayapura memperingati (sekaligus penolakan) terhadap NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS 1962, yakni sebuah persetujuan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dengan melibatkan Pemerintah Amerika, yang menjadi cikal-bakal penggabungan wilayah Papua Barat ke wilayah Indonesia. New York Agreement 1962 tersebut sangat sarat dengan kepentingan ekonomi politik para pemodal internasional yang melalui penguasaan Indonesia atas Papua Barat kemudian melancarkan eksploitasi kekayaan sumber daya alam Papua Barat, salah satunya masuknya korporasi pertambangan Freeport McMoran. Aksi tersebut juga berlangsung di Jakarta yang melibatkan puluhan massa aksi di yang diinisiasi Aliansi Mahasisa Papua (AMP) yang juga mendapat solidaritas aksi dari organisasi mahasiswa yakni Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN).

Aksi massa yang berlangsung damai tersebut, baik yang berlangsung di Papua maupun di Jakarta mendapat tindakan refresif dari aparat kepolisian. Di Jayapura, selain pembubaran paksa terhadap kegiatan aksi oleh aparat kepolisian, juga terjadi penangkapan terhadap lebih dari 100 (seratus) orang peserta aksi, dan pemukulan terhadap kaum perempuan, bahkan 1(satu) orang dilaporkan kena peluru. Upaya membungkam perlawanan aksi hari Senin (15/08) juga terjadi dalam bentuk provokasi terhadap aksi di Papua yang dilakukan oleh orang – orang tidak dikenal yang merupakan bukan bagian dari massa aksi dengan melakukan pembakaran ban dan penjarahan. Tujuan dari provokasi tersebut sudah barang tentu untuk mendiskreditkan perlawanan rakyat Papua.

Demikian juga terhadap aksi yang berlangsung di Jakarta, saat massa aksi masih di titik kumpul, barisan aparat kepolisian telah menghadang dengan alasan sasaran aksi tidak boleh di depan istana. Ketika massa aksi tetap bergerak, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya membubarkan secara paksa dan menangkap 20 (duapuluh) orang massa aksi, termasuk 4 (empat) orang dari organisasi mahasiswa Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) yang juga merupakan anggota PPRI.

Situasi sebagaimana dipaparkan diatas menunjukan bahwa sejatinya tidak ada demokrasi di Papua Barat dan bagi rakyat Papua Barat, dimana berbagai bentuk ekspresi politik yang berasal dan dilakukan oleh rakyat Papua selalu direspon dengan alat kekerasan dan tindakan kekerasan Negara melalui kekuatan TNI dan POLRI.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka kami, organisasi, lembaga dan individu yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia menyatakan:

1. Memprotes keras segala bentuk tindakan refresif aparat kepolisan terhadap aksi rakyat Papua dan organisasi atau elemen yang memberikan dukungan solidaritas dalam aksi peringatan (penolakan) New York Agreement 1962.

2. Segera bebaskan seluruh aktivis dan rakyat (peserta aksi) yang ditangkap dan Negara wajib menanggung segala kerugian akibat penangkapan serta tindakan kekerasan baik secara fisik maupun fsikis seperti menanggung penuh biaya pengobatan bagi korban luka – luka maupun pemulihan fsikologis bagi korban yang mengalami trauma, termasuk kerusakan barang milik warga yang terkena imbas.

3. Demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat baik yang berada di tanah Papua maupun di luar Papua dalam bentuk:

a. Segera tarik seluruh pasukan tempur dari wilayah Papua Barat.

b. Tidak ada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dari pemerintah Indonesia dan aparat bersenjata atas segala bentuk ekspresi politik rakyat Papua Barat baik yang dilakukan di wilayah Papua Barat maupun di luar wilayah Papua Barat.

c. Hak penuh bagi rakyat Papua Barat untuk menempuh berbagai cara demokratis dalam menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari pemerintah Indonesia.

d. Hentikan segala bentuk sabotase dan provokasi terhadap ekspresi politik dan perjuangan rakyat Papua Barat.

e. Stop pengiriman imigran ke Papua Barat.

f. Stop segala bentuk terror, intimidasi, pemenjaraan, penculikan, penyiksaan dan pembunuhan rakyat Papua Barat dengan alasan apapun, serta adili dan berikan hukuman berat bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam berbagai tindak kekerasan terhadap rakyat Papua Barat.

Bekasi, 15 Agustus 2016,

PUSAT PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA (PPRI):
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBEASAN), Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR), Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (FGSPB), Komunitas Buruh Migran Indonesia (KOBUMI), Perkumpulan Solidaritas.Net, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia ( SeBUMI), Serikat Perjuangan Rakyat Indoensia (SPRI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Kongres Politik Organisasi- Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (SGMK), Aliansi Migran Progressif – Hong Kong (AMP HK),

Presidium PPRI:
Ramses Desemberata (082166667863), Surya Anta (081574304391), Samsi Mahmud (082348853652), Andri Yunarko (082213556358), Ata Bu (085770213715), Danial Indrakusuma (085217435750), Ibob (08156738704), Nda Waluyo (081283597269), Yahya (083807627952), Mika Kibar Darmawan (087889327281), Amang (085397849128), Umi Sudarto (+85255954419), Ryanti (08121405900), Yuli Christina (08562951873)

Nongkrong Demokrasi

2016-08-05T21:26:00.000+07:00

Kami selaku Pengurus PPRI mengajak kawan kawan seperjuangan dalam acara bertajuk Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Ham yang semakin mengrogoti bangsa ini dan tidak lupa dengan kekayaan alam ini yang semakin habis di grogoti para borjuis dan kau kapitalis dalam acara NONKRONG DEMOKRASI pada:

Hari: Minggu
Tanggal: 07 Agustus 2016
Waktu: Pukul 10.00 s/d 17.30 WIB
Tempat: Kantor LBH Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk kawan kawan yang tidak sepat hadir dapat melihat siarannya secara langsung (live) di PPRI TV. Acara ini dikemas dalam seni budaya yang menarik. salam hangat kawan seperjuangan.

Video May Day 2016 - Komite Satu Mei

2016-08-03T22:42:00.001+07:00

Live Streaming Nongkrong Demokrasi Sesi Ketiga di LBH Jakarta

2016-08-02T22:50:00.001+07:00

Video Nongkrong Demokrasi Sesi Kedua di LBH Jakarta

2016-08-02T22:45:00.001+07:00

Nongkrong Demokrasi Sesi Tampilan Budaya SEBUMI di LBH Jakarta

2016-08-02T22:36:00.002+07:00

GEDOR: Nongkrong Demokrasi di LBH Jakarta Sesi Pertama

2016-08-02T22:25:00.000+07:00

Logo PPRI Baru

2016-06-07T00:26:00.000+07:00

Informasi tentang perubahan logo PPRI

Adapun logo baru PPRI adalah:

Logo PPRI Baru

Sedang logo PPRI yang lama adalah:

Logo PPRI lama

Siaran Resmi Gema Demokrasi Pada Peringatan Jatuhnya Soeharto

2016-05-24T17:08:00.000+07:00

Aksi Dema Demokrasi pada tanggal 21 Mei 2016

DEMOKRASI SEUTUHNYA, LAWAN KEBANGKITAN MILITERISME DAN ORDE BARU

6 Tuntutan Reformasi 1998

Penegakan supremasi hukum;

Pemberantasan KKN;

Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya;

Amandemen UUD 1945;

Pencabutan dwifungsi TNI/Polri

Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.

18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan memulai reformasi. Gelombang demonstrasi itulah yang membuat Soeharto, pemimpin rezim militeristik orde baru menyatakan berhenti dari jabatannya selaku Presiden RI pada 21 Mei 1998.

Namun sayang, kekuasaan dan militerisme Orde Baru tidak pernah benar-benar jatuh. Kekuatannya masih bercokol dan beranak pinak menjadi oligarki yang kuat mencengkram segala lini kehidupan masyarakat, membajak cita-cita reformasi dan menggerogoti demokrasi.

Kebangkitan orde baru dan militerisme ditandai dengan pengusulan gelar Pahlawan bagi Soeharto, pemberangusan kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, dan berpikir. Bahkan kebebasan akademik mulai satu per satu dihadang oleh kekuatan yang dihimpun oleh oligark.

Dengan mengabaikan supremasi sipil dan supremasi hukum, militer menjadi penafsir tunggal kehidupan berbangsa, penafsir tunggal ideologi Pancasila dan konstitusi. Atas nama Pancasila dan NKRI, mereka mengaburkan agenda-agenda reformasi. Agenda upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan berbagai gerakan masyarakat sipil menuntut keadilan justru dikaburkan dengan memunculkan isu palsu kebangkitan komunisme, LGBT, dan separatisme.

Agenda reformasi pemberantasan KKN gagal mewujudkan transparansi anggaran di tubuh TNI dan gagal menghentikan keterlibatan TNI dalam bisnis.

Agenda pencabutan dwifungsi ABRI/TNI dikerdilkan dengan munculnya kembali aturan perundang-undangan yang mengupayakan kembali keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan sipil, seperti munculnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Rancangan Perubahan UU Terorisme, Rancangan Undang-undang Pilkada, RUU Kamnas.

Keterlibatan TNI dalam keseluruhan upaya penyelesaian konflik (penggusuran, intoleransi, pembagunan) justru semakin memperburuk kondisi sipil. Terlebih lagi dalam penyelesaian konflik di wilayah Papua. Dominasi TNI telah meruntuhkan seluruh tatanan supremasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Reformasi ’98 gagal mengakhiri penutupan akses jurnalis asing ke Papua, pembunuhan dan penghilangan aktivis-aktivis Papua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembungkaman kemerdekaan berekspresi dan berkumpul, pengabaian hak-hak masyarakat adat di Papua, eksploitasi sumber daya alam yang merusak alam Papua, dan lain sebagainya.

Untuk itu Gema Demokrasi kembali mengajak seluruh masyarakat sipil bergerak melakukan konsolidasi merebut demokrasi dan supremasi hukum yang sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Saatnya menyerukan, “Demokrasi Seutuhnya, Lawan Kebangkitan Militerisme dan Orde Baru!” dengan menuntut:

Presiden Joko Widodo bersikap tegas menjalankan kewenangannya selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI, serta menjaga supremasi hukum dan supremasi sipil.

Presiden Joko Widodo menghentikan seluruh bentuk pemberangusan kemerdekaan berkumpul, berorganisasi, berekspresi.

Presiden Joko Widodo memulihkan dan menjamin kebebasan akademik yang lepas dari segala bentuk militerisme.

Presiden Joko Widodo kembali menegakkan supremasi sipil atas militer dengan membubarkan komando teritorial serta menempatkan kembali militer ke barak, jangan campuri urusan sipil.

Presiden Joko Widodo harus memerintahkan menindak tegas segala bentuk penindakan hukum yang sewenang-wenang seperti: pemberangusan buku tanpa melalui proses peradilan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kriminalisasi aktivis dan gerakan rakyat

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk main hakim sendiri, kekerasan dan pelanggaran hukum oleh kelompok intoleran.

Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR melanjutkan reformasi hukum untuk menyisir dan mencabut semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi.

Presiden Joko Widodo memastikan berjalannya penegakkan hukum dan menghentikan praktik impunitas.

Presiden Joko Widodo menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto

Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI menarik seluruh tentara organik, dan menghentikan cara-cara militeristik dan pembungkaman demokrasi dalam penyelesaian konflik Papua.

Presiden Joko Widodo menghapuskan segala bentuk keterlibatan militer dalam dunia usaha/bisnis.

Jakarta, 21 Mei 2016

GEMA DEMOKRASI

AJI Indonesia, LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, Elsam, SEJUK, SAFENET, PPRI (KPO PRP, SGMK, SGBN, PPR, GSPB, FSedar, SPRI, Solidaritas.net, SeBUMI, Pembebasan), YLBHI, KPRI, PRP, INFID, ITP/Institut Titian Perdamaian, PULIH Area Aceh, Pergerakan Indonesia, PurpleCode, IMPARSIAL, Komite Pembaruan Agraria (KPA), Ultimus, IPT ‘65, Belok Kiri Festival, YouthProactive, Remotivi, Gereja Komunitas Anugrah, ICJR, KPJKB Makassar, LBH Bandung, Arus Pelangi, LBH Semarang, Sanggar Bumi Tarung, LBH Pers Padang, Perempuan Mahardika, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), komunalstensil, Yayasan Satu Keadilan, KASBI, FNKSDA, Politik Rakyat, Gusdurian, dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

Tentang Gema Demokrasi

2016-05-24T16:46:00.002+07:00

Data pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat serta berekspresi yang dicatat oleh organisasi pemantau seperti KontraS, Elsam, LBH Jakarta, SAFENET memperlihatkan paling tidak ada 41 kali diabaikannya hak sipil tersebut sejak Januari 2015 sampai Mei 2016 dalam bentuk pelarangan, intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, pembredelan, pencekalan, dan lain-lain.

Frekuensi pelarangan, intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, pembredelan, pencekalan, dan lain-lain cenderung meningkat, terutama pada tahun 2016 paling tidak ada 4-5 kali peristiwa per bulan (seminggu paling tidak ada 1 peristiwa).

Belakangan terjadi tindakan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan sewenang-wenang di sejumlah wilayah yang jelas tidak berdasarkan hukum yang sah dan bahkan melawan hukum! Dalam hal ini Konstitusi, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU HAM, dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2005 dan Peraturan Kapolri tentang Standar HAM.

Semua tindakan melawan hukum ini dibungkus oleh negara dengan menggunakan landasan hukum usang TAP MPRS No. XXV Tahun 1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Namun sesungguhnya ketetapan ini telah ditinjau ulang keberlakuannya melalui TAP MPR No. I Tahun 2003 di mana tindakan tersebut ke depan harus diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pelarangan dan pembubaran paksa pada bentuk kegiatan dan kebebasan berekspresi seperti menonton, pameran seni dan kegiatan akademik/ilmiah adalah pelanggaran serius pada hak sipil masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, berekspresi dan mengakses informasi. Serta sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah wujud upaya sistematis untuk menghambat pendidikan rakyat atas apa yang terjadi di sekitarnya.

Pada hari Rabu, 11 Mei 2016, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli pada demokrasi seperti KontraS, LBH Jakarta, Safenet, AJI, LBH Pers, ELSAM berkumpul dan membaca situasi secara bersama-sama. Hasil pembacaan sebagai berikut:

1. Ada upaya menciptakan “musuh-musuh palsu” yang seolah-olah dijadikan berlawanan dengan rakyat, dengan memunculkan serta menyebarkan kembalirasa takut terhadap komunisme dan LGBT yang sebenarnya adalah semu. Upaya-upaya ini justru dilakukan dengan melawan hukum yang merupakan wujud pengulangan sejarah kelam bangsa Indonesia di masa pemerintahan otoriter Orde Baru, yang nyatanya adalah musuh sejati rakyat.

2. Cap ini distigmakan kepada aktivis, gerakan rakyat dan kelompok minoritas yang sebenarnya bekerja untuk demokrasi; bukan dan tidak ada kaitan dengan penyebaran paham Komunisme/Marxisme/Leninisme, bahkan kelompok yang dituduh ini adalah kelompok yang sehari-harinya menyuarakan anti kapitalisme dan dengan tegas menolak kembalinya manifes orde baru dalam iklim pembangunan demokrasi hari ini

3. Yang sebenarnya terjadi adalah menguatnya kembali orde baru dengan militerismenya. Hal ini terlihat dari upaya militer meminta dan juga dilibatkan untuk lebih berperan dalam penyelesaian atas masalah-masalah "musuh rakyat" ini dan dalam permasalahan sehari-hari kehidupan masyarakat seperti penggusuran dan pengamanan

Untuk merespon cepat situasi, dibentuk GEMA DEMOKRASI (Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi).

Tertarik berada dalam satu barisan Gema Demokrasi, silakan email: rebutdemokrasi@gmail.com

Narahubung:
1. Asep Komarudin : 081310728770
2. Alghifari Aqsa : 081280666410

Metode Pengorganisasian Tiga Bulanan

2016-01-07T20:48:00.001+07:00

Pengorganisasian massa, Photo: istimewa

Oleh: Resume Diskusi Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik

Landasan

Pengorganisiran massa agar menjadi kekuatan revolusi—menghancurkan musuh, merebut kekuasaan, mendirikan dan mempertahankan kekuasaan baru—adalah pekerjaan membangun massa sadar yang terorganisir dan berkekuatan. Makna massa sadar harus dilihat dalam dua (2) pengertian: secara kognitif (kesadarannya) dan secara politik (tindakannya untuk berjuang). Massa sadar yang bertindak sebagai atau dalam pengertian kader, adalah massa maju yang berjuang membangkitkan dan berjuang bersama massa rakyat yang lain. Kader menjadi bagian dari setiap perlawanan massa, memajukan politik perlawanan tersebut, dan terus memperluas/memperbanyak massa maju atau kader lainnya di antara massa berlawan tersebut. Di sinilah pengertian kader sesungguhnya, sebagai kader revolusioner, yaitu selalu tidak pernah dan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan massa—sehingga berbeda dengan aktifis salon (menara gading) (yang tidak berada di tengah massa berjuang), ataupun pekerja sosial (yang tidak untuk memajukan massa (secara kognitif dan tindakan).

Pengertian kader dan pengorganisiran massa sebagaimana dijelaskan di atas adalah pengertian yang sekaligus menjawab pertanyaan: bagaimana kader tumbuh bersama kesadaran massa (yang masih masih reformis) dan memajukannya (menjadi revolusioner), sehingga batas kesadaran kader dengan kesadaran massa semakin menipis? Dengan demikian, pekerjaan membangun revolusi, dalam makna mendirikan pemerintahan rakyat (untuk memerintah dirinya sendiri) memiliki landasan nyatanya—nyata, benar-benar, sanggup mendirikan pemerintahan rakyat sendiri—karena massa telah memiliki kesadaran yang maju, memadai untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Kalaupun masih ada jarak antara kesadaran kader dengan massa, semakin hari jarak tersebut harus semakin menipis dengan semakin memajukan kesadaran massa. Saat perlawanan massa semakin meningkat dan meluas—itu artinya kesadaran dan tindakan (politik) massa sedang meningkat dan meluas—partai seharusnya dibuka untuk massa. Tapi itu bukan berarti organisasi revolusioner melepaskan kreteria-kreteria dalam rekruitmennya, bukan berarti melemahkan syarat-syaratnya namun, pengertiannya adalah: secara organisasional partai harus peka dan dapat dengan segera mewadahi massa yang kesadaran dan tindakan (politik)nya sudah/sedang maju/berkembang.

Pengorganisiran massa dan radikalisasi tiga bulanan kepentingannya adalah untuk memajukan dan menguji kesadaran serta tindakan (politik) massa—sehingga semakin dekat dengan pengertian kader. Bisa saja dibuat dua (2) atau empat (4) bulanan, tidak masalah, namun harus ada landasannya. Pengalaman sehari-hari kami berada di tengah massa memberikan pengertian, dan sepenuhnya maklum bahwa: sekalipun massa telah sanggup menerima propaganda tentang revolusi, namun belum tentu massa tersebut siap bertindak memperjuangkannya—apalagi bila kwantitas massanya belum memadai, sehingga memang tindakan (politik) massa tidak boleh terlalu maju. Dalam situasi kontradiksi yang semakin tajam akibat meluasnya persoalan rakyat—terutama persoalan-persoalan mendesak yang gamblang terasa dan terlihat di depan mata oleh rakyat—hal terpenting dalam tahap awal menuju revolusi adalah bagaimana segala keresahan tersebut diorganisir (baca: disadarkan dan dimobilisasi) menjadi tindakan politik massa yang rapi, menjadi mobilisasi menuntut, serendah apapun isu yang sanggup dan akan diperjuangkan oleh rakyat. Mobilisasi tersebut merupakan wujud kongkrit, wujud nyata kesanggupan rakyat untuk memperjuangakan kepentingannya, ideologinya, yang tumbuh dari kesadarannya, atau merupakan tindakan (politik) utama yang menunjukkan dan menguji kekuatan rakyat sendiri. Bersamaan dengan mobilisasi atau tindakan politik tersebut, semakin hari juga harus dipastikan adanya peningkatan kesadaran dalam politik massa. Dan sekalipun radikalisasi atau mobilisasi tiga bulanan ini dilakukan secara bertahap, namun bukan berarti dalam pekerjaan penyadaran massa kita tidak boleh memberikan kesadaran tentang seluk beluk revolusi—baik dalam pengertian ideologinya, politiknya dan organisasinya; dalam pekerjaan menyadarkan massa, sedapat mungkin, kita tidak boleh menahap-nahapkan isian kesadaran tentang revolusi. Sehingga, walaupun massa sedang memperjuangkan tuntutan reformis, namun massa akan sadar bahwa perjuangan tersebut masih merupakan perjuangan reformis, belum revolusioner; itulah yang dinamakan kompartemen kesadaran revolusioner dalam lautan perjuangan reformis—yang secara bertahap, sesuai dengan syarat perluasan kesadaran revolusioner dan kwantitas massanya, akan berderap menuju revolusi. Kompartemen revolusioner tersebut—baik dalam pengertian kesadarannya, maupun para pekerja/aktivisnya—harus semakin meluas menutup/merubah kesadaran dan tindakan (politik) reformis.

Pengertian revolusi secara mudah bisa diartikan sebagai perubahan tiga hal pokok, yakni: 1) peningkatan tenaga produktif (force of production); bahwa peningkatan kemakmuran (yang berdialektik, berkait-berkelindan) dengan perubahan budaya (baca: nilai-nilai baik) dan sebagainya memiliki dan tergantung pada landasan tenaga produktif; 2) Perubahan hak milik atau transformasi pemilikan; 3) Perubahan kesadaran massa, terutama kesadaran untuk memerintah dirinya sendiri (transformasi dari demokrasi perwakilan ke arah demokrasi langsung). Dengan demikian, sosialisme (yang tenaga prodiktifnya dapat melimpahkan kemakmuran dan pemilikannya adil) justru memberikan landasan material bagi peningkatan potensi manusia sampai ke tingkat ke individu, yang sebelumnya potensi (individu) tidak bisa berkembang karena landasan materialnya telah dirampas oleh pemilik/penguasa tenaga produktif. Potensi (semua) individu untuk menjadi dirinya sendiri akan sanggup dikembangkan.

Oleh karenanya perjuangan kognitif (kesadaran) harus disatukan dengan tindakan perjuangannya/pemwujudannya. Dan agar kesadaran lebih mudah dapat didorong menjadi tindakan perjuangannya/pemwujudannya, maka kita bisa berangkat dari persoalan mendesak rakyat, dari tuntutan-tuntutan darurat rakyat, dari persoalan yang kasat mata dilihat dan dihadapi rakyat.

Situasi sekarang, karena terus menerus terjadi peningkatan dan perluasan penderitaan rakyat, mengakibatkan meluasnya lautan kesadaran ekonomis (reformis) di kalangan rakyat. Bahkan kesadaran reformis tersebut ada yang belum menjadi tindakan perlawanan; kalaupun ada perlawanan, yang semakin hari semakin meningkat kwantitas dan kwalitasnya, namun masih belum terorganisir secara nasional dan masih belum bersatu, terpecah-pecah. Kesadaran rata-rata massa adalah kesadaran reformis, ekonomis, dan itu merupakan realita yang harus diakui (untuk diatasi atau dimajukan, bukan disalahkan atau ditinggalkan). Kita tidak boleh idealis: mengharapkan kesadaran sosialis akan dengan mudah diterima dan diperjuangkan massa, atau datang (dari langit) dan muncul (dari bumi) dengan sendirinya. Lautan kesadaran reformis tersebut harus disimpulkan penyebab kongkritnya, sehingga bisa ditemukan bagaimana mengobatinya agar menjadi kesadaran revolusioner dan dapat dimobilisasi untuk memperjuangkan ideologi serta kepentingannya (bahkan tuntan reformis/mendesak sekalipun). Bagaimana menghadapi dan mengatasi kenyataan kesadaran reformis tersebut, apakah hanya kita didik terus sampai mereka paham? Ya bisa saja, tapi lebih lama menyerapnya. Contohnya, pembangunan Taman Siswa (dalam pandangan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah liar) yang didirikan Ki Hajar Dewantara. Apabila tidak diletakkan dalam gerak perlawanan atau tindakan politik massa, maka pendidikan-pendidikan tersebut akan lebih sulit membangun massa sadar karena perjuangannya tidak menjadi nyata dirasakan dan disaksikan oleh massa sendiri.

Kesadaran akan tuntutan reformis tersebut didorong (baca: diorganisir) menjadi tindakan (baca: mobilisasi) politik massa (yang meluas, membesar dan menguat) dalam memperjuangkan tuntutan-tuntuannya (ekonomis sekalipun), berupa mobilisasi-mobilisasi massa yang menuntut. Wadah-wadah rakyat yang bertujuan untuk menuntut harus terus menerus diperluas dan disatukan, bahkan persoalan-persoalan mendesak (dan tidak mendesak) lainnya yang belum jelas bagi rakyat harus diungkapkan dan ditunjukan kepada massa (saking banyaknya persoalan, sehingga kadang saling tumpang-tindihnya tak terlihat, tak kasat mata, misalnya: pengamen yang selalu diburu trantib bisa lalai atas persoalan kesehatan dan pendidikan anaknya; dan sebagainya). Segala persoalan mendesak rakyat ini harus terus diolah menjadi basis perlawanan rakyat. Rakyat harus bergerak untuk menuntut atau memperjuangkan kesejahteraannya, dengan metode proletar dalam bentuk: aksi massa.

Tapi harus diingat, setiap perlawanan ekonomis dan reformis tersebut tidak boleh dilepaskan dari kompartemen sosialisme dan kesadaran sejati. Massa sadar atau kader sosialis harus terus menjadi bagian dari setiap gerak massa ekonomis ini. Kompartemen sosialis tersebut harus membesar dan terus membesar, walaupun awalnya kecil. Tidak boleh seperti piramid; tidak boleh dibiarkan massa yang maju tidak membesar atau mengerucut. Apa tugas kompartemen sosialis tersebut? Selain menjadi kekuatan termaju dalam mewujudkan kesadaran ekonomis massa menjadi tindakan politik (dalam isu yang paling diterima massa), tugas kader revolusioner tersebut sejak awal adalah mengisi tuntutan-tuntutan reformis tersebut dengan pengertian sejati (menjelaskan kaitannya dengan sistim kapitalisme), terus menerus menjelaskan penyelesaian revolusioner yang sesejati-sejatinya yang dibutuhkan rakyat sebagai jalan keluar bagi berbagai masalah yang dihadapinya. Walaupun wujudnya tetap tindakan (politik) reformis, tidak masalah, harus diterima sebagai kenyataan, sebagai cerminan kesadaran massa pada waktu sekarang. Karena itulah kita bisa berangkat dari kesadaran tuntutan reformis, yang akan didorong menjadi tindakan politik. Tapi sejak awal massa juga harus tahu bahwa jalan keluar sejatinya tidak bisa reformis, atau hal itu saja belum cukup. Jadi, rakyat tahu bahwa tuntutan tersebut hanya untuk sementara (sebelum kesadaran dan kwantitas massanya memadai), atau sekadar mengurangi kesulitan sehari-hari rakyat. Propaganda kaum revolusioner harus ditransfer menjadi pemahaman massa, walaupun perjuangannya masih seperti itu (masih reformis, masih berupa sekadar tuntutan yang bisa jadi dipenuhi pemerintah), atau belum sekaligus menyelesaikan semua masalah (karena penyelesaiannya belum ke akarnya) karena revolusi belum memadai syarat-syaratnya. Oleh karena itu, kesadaran massa harus diisi oleh pemahaman bahwa perjuangan reformis sekarang ini bukanlah akhir dari segalanya, atau perjuangan sekarang ini merupakan bagian dari suatu tahap dari arah revolusi. Karenanya, arah revolusi harus dijelaskan kepada massa secara lugas, gamblang, jelas dan kongkrit, dapat dimengerti rakyat. Massa harus sadar bahwa: seandainya pun negara/pemerintah (atau pihak yang dituntut lainnya) memenuhi sebagian atau seluruh tuntutan reformis tersebut, namun hal tersebut hanyalah merupakan kemenangan kecil karena desakan rakyat, dan sebagai bagian utnuk mendapatkan kemenangan sejati. Dan yang terpenting: mobilisasi massa tersebut bukanlah sekadar untuk menekan (bargain terhadap) negara/pemerintah (atau pihak yang dituntut lainnya); namun juga untuk memberikan contoh pada rakyat (terutama yang tidak berlawan) bahwa rakyat bisa memiliki kekuatannya sendiri, bahwa berjuang itu tidak mustahil, bahwa rakyat bisa memperjuangkan ideologi dan kepentingannya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan politiknya sendiri—salah satunya, yang terpenting dan paling ampuh: dengan metode proletar; mobilisasi (aksi) massa. Sedangkan politik menekan, politik bargain dengan kekuatan rakyat tapi hanya untuk kepentingan kelas lain (misalnya hanya untuk memperkuat tawar menawar terhadap elit atau kelompok/partai lain, untuk bersekutu dengan elit atau kelompok/partai lain, dan sebagainya) ADALAH SALAH—bahkan bisa melemahkan keyakinan rakyat atas kekuatannya sendiri. Politik bargain yang salah tersebut sekarang telah menjadi penyakit yang menghinggapi organisasi gerakan, dan tidak boleh dibiarkan.

Agar mewujud menjadi mobilisasi—dengan sebelumnya ada proses (tahapan) investigasi dan peningkatan kesadaran massa—maka sebelumnya harus ada kesanggupan dari organisasi revolusioner untuk mewadahi massa. Lautan kesadaran reformis massa tersebut, yang selalu ada di sebagian besar tempat karena selalu ada himpitan persoalan mendesak yang dihadapi rakyat, harus bisa ‘ditangkap’, harus bisa diwadahi terlebih dahulu. Pewadahan tersebut akan memudahkan proses tiga bulanan dijalankan di tengah subjektif organisasi yang masih kecil. Pewadahan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan berbagai cara terutama, tentu saja, lagi-lagi, berangkat dari kebutuhan mendesak massa sekitar yang sudah diinvestigasi dan disimpulkan. Misalnya dengan mendirikan Posko Pembelaan Rakyat Miskin untuk Berobat Gratis, atau Posko Pembelaan Rakyat untuk Mendapatkan Pendidikan Gratis, atau Posko Pembelaan Rakyat untuk Mendapatkan BLT, atau Posko Pembelaan THR Buruh dan sebagainya (kita harus jeli menginvestigasi dan menyimpulkannya). Dengan posko tersebut massa akan diberanikan mengadukan persoalan-persoalannya, dan posko tersebut dengan demikian mejadi penampung, wadah, bagi rakyat yang mengadukan persoalan-persoalannya dan segera dibantu memperjuangkannya—sehingga berkesempatan mendapat kepercayaan rakyat (apalagi jika segera mendapat hasil seperti bisa mengobati rakyat miskin secara gratis di rumah sakit). Bahkan dari keseriusan kita memperjuangkan saja—sekalipun belum berhasil—memungkinkan kita mendapatkan kepercayaan massa. Dengan selebaran dan alat-alat propaganda lainnya (kita harus kreatif menemukan alat-alat atau cara-caranya) kita propagandakan (posko) bantuan pembelaan/advokasi untuk mengurus persoalan-persoalan rakyat, agar bisa membantu mewadahi massa (dalam kantung-kantung massa) yang akan memperjuangkan persoalan-persolannya dengan program radikalisasi tiga bulanan.

BENTUK-BENTUK KERJA

Bentuk Kerja dalam melaksanakan radikalisasi tiga bulanan terdiri atas pekerjaan bertahap (dilakukan secara berurutan) dan pekerjaan simultan atau bersamaan (dilakukan secara bersamaan atau seiring dengan pekerjaan bertahap). Dalam hitungan tiga bulan atau 90 hari, pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan Bertahap

1. Investigasi (porsinya 10% dari seluruh waktu pekerjaan yang 90 hari, atau 10% dari 90 hari, yakni 9 hari)

Investigasi adalah pekerjaan pencarian data tentang karakter massa (baik seara ekonomi, politik maupun budaya), apakah itu secara teritorial ataupun secara sektoral. Selain di teritori basis yang sudah kita organisir, sasaran/arah teritori atau sektor yang akan diinvestigasi diperoleh dari rekomendasi kawan-kawan yang bekerja dalam pekerjaan perluasan, dari analisa geopolitik dan sebagainya. Dua masalah yang hendak diketahui dalam investigasi adalah: 1) kebutuhan-kebutuhan/persoalan-persoalan ekonomi (atau yang lainnya) yang sangat mendesak bagi rakyat. Tujuannya agar rakyat mau masuk dalam mimbar/wadah kita. 2) mengetahui apakah mereka mau melawan/berjuang atau tidak atas persoalan mendesak tersebut; 3) mengapa mereka mau atau tidak mau berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalannya sendiri.

Banyak hal yang akan didapat dari investigasi tersebut, seringkali juga hal-hal negatif (misalnya bahwa, ternyata, massa sulit berjuang, takut dan sebagainya). Namun, apapun hasil investigasinya, akan sekaligus menjelaskan bagaimana organisasi mendapatkan kemudahan untuk mengajak dan menjadi bagian dari perjuangan massa. Sehingga, dari hasil data yang ada, akan bisa disiapkan bentuk perjuangan yang disanggupi massa, dan diketahui pula bagaimana kemudahan memajukan pemahaman/kognitif massa, serta sekaligus membangun kesiapan politik massa.

Selain keuntungan dapat memperoleh data, pekerjaan investigasi tersebut juga secara bersamaan dapat melatih organisasi dan massa rakyat untuk mengenal serta berlatih menjalankan demokrasi langsung. Maksudnya, dalam mengorganisir kita bisa menyediakan ruang yang mengutamakan aspirasi atau pendapat massa dalam menentukan isi dan sasaran dari perjuangan mobilisasi atau radikalisasi tiga bulan ke depan. Pendapat massa terbanyak (mayoritas) tentang persoalan mendesaknya, yang dipandang harus segera diperjuangkan, merupakan landasan utama untuk merumuskan penyadaran dan tuntutan dalam radikalisasi yang akan dilaksanakan. Keterlibatan atau partisipasi massa dalam aksi juga akan lebih kuat atau lebih mungkin terjadi, karena sejak awal rencana aksi diletakkan pada kepentingan mendesak massa itu sendiri. Metode bertanya langsung ke rakyat sebelum keputusan diambil, bahkan harus diperjuangkan untuk menjadi metode/pola yang dilakukan negara sebelum membuat keputusan penting bagi rakyat (misalnya referendum sebelum buat UUPM, atau dalam pembuatan konstitusi, dan lain sebagainya).

Dalam menjalankan investigasi, alat-alat yang dipergunakan untuk mengetahui pendapat massa bisa berupa: a) Angket: (i) diisi langsung oleh rakyat atau; (ii) (bila ada yang belum sanggup mengisi angket karena berbagai sebab) diisi sambil ditanya; b) dari perbincangan dengan massa; c) dari laporan organiser. Alat-alat investigasi tersebut bisa digunakan semuanya, secara bersamaan, atau bisa juga salah satunya. Namun, bila menggunakan salah satunya saja kadang tidak bisa menjangkau massa luas atau kadang ada kesulitan-kesulitan. Misalnya dengan angket, memang bisa lebih luas dan semakin banyak bisa memperoleh pendapat massa tentang persoalan dan kesanggupan berjuangnya dari satu-persatu massa, tapi seringkali juga ada kesulitan karena massa sulit mengisi angket (karena teknis atau banyak juga karena buta huruf).

Selanjutnya, dari pekerjaan investigasi harus ada kesimpulan hasil investigasi. Hal terpenting dari pendapat massa yang harus diperhatikan adalah pada persoalan apakah massa siap melawan/memperjuangkan persoalan-persoalannya. Sekali lagi, hal prinsipil saat mendorong maju kesadaran ekonomis (reformis) adalah mewujudkannya menjadi tindakan politik massa, menjadi mobilisasi aksi massa. Sehingga harus dihargai betul kesanggupan massa untuk bergerak, dalam persoalan apapun. Kita harus mempelajari persoalan-persoalan yang, bagi massa, paling mendesak untuk diperjuangkan. Secara umum, persoalan-persoalan tersebut harus dilihat apakah: 1) merupakan kebutuhan mendesak rakyat yang sudah dipenuhi negara (tapi ada persoalan dalam pelaksanaannya); atau 2) merupakan kebutuhan mendesak rakyat yang belum dipenuhi oleh negara. Untuk kebutuhan mendesak yang sudah dipenuhi negara atau sudah menjadi program negara (tapi dalam pelaksanaannya masih ada persoalan, sehingga tidak diterima oleh massa di teritori yang sedang diinvestigasi), memang lebih mudah dituntut dan lebih cepat kemungkinannya untuk diselesaikan. Dengan demikian, kader-kader revolusi harus wasapada karena tuntutan massa yang dengan mudah bisa dipenuhi negara (karena memang sudah menjadi program penerintah) bisa menyebabkan massa terilusi: percaya kepada negara sebagai pihak protagonis (pihak yang baik hati), bisa mengurus rakyatnya—Dinas Kesehatan yang memperhatikan rakyat, Dinas Sosial yang peduli dan sebagainya. Bahkan organisasi yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pemerintah itupun akan serupa dengan pekerja sosial, atau bahkan menjadi kacung pemerintah. Bagaimana supaya tidak demikian? Agar tidak terbangun ilusi kepercayaan massa terhadap negara (yang sebenarnya bukan pihak yang baik dan dapat mengurus rakyatnya), maka harus disiapkan materi propaganda (sebagai isi tahap berikutnya: tahap penyadaran) tentang kemenangan sejati dan tentang kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin didapat sebelum revolusi. Jadi, jangan sampai dibiarkan ada celah berkembangnya kesadaran massa untuk mempercayai negara borjuis ini, tidak perlu berterima kasih kepada negara dan harus berterimakasih pada perjuangan rakyat itu sendiri. (Pengalaman di Jakarta, ketika tuntutan bisa dipenuhi pemerintah—karena memang sudah jadi program pemerintah—maka massa tetap bisa diajak untuk mengritik cara pemerintah yang salah dalam menjalankan program tersebut. Dan massa disadarkan bahwa kemenangan kecil tersebut bukanlah kemenangan sejati karena bisa dicabut kembali atau tidak diberikan lagi, dipotong subsidinya, seperti terjadi di negeri-negeri lain bahkan di negeri kita sendiri; kemenangan sejati adalah buah revolusi, karena revolusi bisa memberikan jalan keluar yang radikal atau menghilangkan akar penyebab persoalan-persoalan rakyat.)

Sekali lagi, kesimpulan investigasi yang terpenting adalah dalam persoalan: apakah sebagaian besar massa sudah siap berjuang. Bisa jadi, dari 500 massa, hanya 50 massa saja yang menyatakan siap berjuang. Tidak masalah. Karena memang rata-rata massa yang ditemui adalah yang tidak mau menuntut, mereka biasanya akan berubah pikiran bila, misalnya, faedahnya sudah bisa dirasakan langsung. Tingkat kesadaran reformisnya bahkan juga bisa lebih rendah dari perkiraan organiser. Jadi memang tidak bisa dijamin bahwa setiap mendapat persoalan pasti akan melawan. Itulah kesadaran reformis—dan yang paling membahayakan adalah: bila sudah tak punya harapan bisa melawan atau berjuang, tak yakin bisa menang (ideologi yang paling berbahaya). Jadi, tidak benar pernyataan bahwa melawan adalah instink manusia, layaknya hewan. Manusia, karena punya kesadaran, dan tidak sekadar mengandalkan instink layaknya binatang, bisa saja tidak melawan bila ditindas (dengan alasan takut, sudah biasa dan terima saja, serta lasan-alasan lainnya). (Pada massa Suharto, banyak massa yang tidak berani melawan. Massa bisa berani melawan karena syarat-syaratnya telah dibuka oleh unsur-unsur pelopor; itulah mengapa sekarang, setelah Suharto jatuh, rakyat banyak yang bisa melawan.) Potensi perlawanan belum tentu dengan segera mewujud, manifes, tidak serta-merta (otomatis) bisa mewujud nyata. Itulah salah satu landasan dasar teori kepeloporan, harus ada tambahan penyadaran yang dipasok dari luar, dari kelas asing sekalipun, bagi perkembangan dan majunya perlawanan. Dari data hasil investigasi yang menyatakan bahwa masih banyak massa tidak mau melawan, kita harus menyimpulkan: apa saja penghambat kesadaran massa di wilayah massa tersebut, dari mana sumbernya; misalnya, apakah ada oknum/lembaga yang menghambat kemajuan kesadarannya, atau karena sebab-sebab lainnya. Penyebabnya harus disimpulkan kemudian dicari obatnya (remedy). Jadi sebelum melangkah ke tahap dua, tahap penyadaran, harus juga ada kesimpulan tentang obatnya. Biasanya obatnya adalah pengertian atau penyadaran yang bisa menjelaskan tentang kesalahan dari kesadaran massa tersebut, atau obat untuk menghancurkan kesadaran palsu massa.

2. Penyadaran (porsinya 75% dari seluruh waktu pekerjaan yang 90 hari, atau 75% dari 90 hari, yakni sekitar 66 hari)

Tahap kedua adalah penyadaran atau sering disebut tahap agitasi-propaganda. Dalam program radikalisasi tiga bulanan, tahap kedua ini merupakan pekerjaan yang paling banyak porsi waktunya. Karena dalam tahap inilah kesimpulan investigasi diolah, agar diketahui akar masalah mengapa massa tak sanggup berjuang, bagaimana mengobatinya agar betul-betul sanggup memperjuangkan persoalannya, dan mengerti kemenangan sejati yang harus dicapai.

a. Penyadaran tentang tuntutan yang mendesak dan yang sejati

Penyadaran untuk memahami masalah mendesak yang dihadapi massa (yang didapat dari hasil investigasi), sekaligus membangun keberanian berlawannya, adalah lebih mudah ketimbang pekerjaan propaganda tentang bentuk perubahan sejati yang hendak dicapai—yang sedapat mungkin harus juga disampaikan, dalam berbagai cara dan bentuk. Di samping kita harus menjelaskan mengapa kita harus menuntut tanggung jawab negara dalam persoalan tersebut, kita juga harus menyampaikan apa akar persoalannya. Itulah tugas organiser: memberi pengertian radikal tentang problem yang akan dituntut; bahwa akarnya adalah persoalan sistem (kapitalis) yang berlaku saat itu. Karena itu, kita tidak boleh menyetujui pemahaman reformis massa terhadap masalah tersebut, tapi kita harus memberikan kesadaran radikal/revolusioner tentang problem reformis yang dituntut oleh massa. Misalnya dalam hal pendidikan, jangan dimaklumi alasan-alasan negara bahwa anggarannya kurang karena harus membayar utang luar negeri; sudah diupayakan (sehingga anggrannya hanya bisa sedikit meningkat), dan alasan-alasan lainnya. Akar persoalan tersebut, yakni adanya sistim (kapitalis), harus dijelaskan. Akar persoalan yang ditimbulkan oleh sistem (kapitalis) tersebut adalah: (1) penjajahan (baca: penghisapan) asing dan agen-agennya di dalam negeri; (2) sisa-sisa lama (Orde Baru dan GOLKAR); (3) tentara; (4) reformis gadungan; (5) kebudayaan tak melawan, tak berorganisasi, dan tak bersatu.

Karena penyadaran radikal/revolusioner tersebut berpotensi menjatuhkan dan menggantikan sistim (kapitalis) tersebut, maka pekerjaan penyadaran tersebut sering menghadapi bahaya/gangguan, dari siapapun dan di manapun. Namun karena penjelasan sejati tersebut tidak boleh ditinggalkan, karenanya harus disiasati, bukan diabaikan atau ditahap-tahapkan. Organisasi dan organiser harus jeli memanfaatkan ruang dan membangun ruang dari situasi yang ada, untuk memberikan tempat bagi propaganda revolusioner tentang akar masalah rakyat. Semua sektor masyarakat harus mendapatkan penyadaran tersebut, tak bisa ditunda atau ditunggu-tunggu lagi. Memang ada bahaya, tapi harus diatasi dan bukan dengan dicabut/ditiadakan. Kalau hanya melakukan propaganda reformis, maka kita tidak beda dengan pekerja sosial radikal, tak punya arah revolusi. Bila pesoalannya adalah keamanan, maka yang perlu diatasi adalah keamanannya, bukan menanggalkan prinsip revolusionernya.

b. Penyadaran tentang cara berjuang (dalam arah revolusi)

Massa yang sedang menuntut kebutuhan mendesaknya harus sadar bahwa perjuangan tersebut adalah sebagai tahapan (sekolah) menuju revolusi, yakni untuk memudahkan hajat (survival) hidupnya dan agar mereka sadar bahwa, dengan berjuang bersama, mereka memiliki kekuatannya sendiri, apalagi jika bersatu dengan sektor lain. Itulah mengapa program radikalisasi tiga bulanan tersebut sedapat mungkin beranggotakan multisektor (melibatkan sektor lain masyarakat) dari berbagai tempat, daerah sampai ke tingkat nasional. [Walalupun dalam tahapan penyadaran, sebelum tahap mobilisasi multisektor, diperkenankan melakukan penyadaran dengan cara aksi sektoral ataupun teritori-teritori tertentu saja—terutama bila masalahnya harus sesegera mungkin diatasi atau untuk menyerang musuh lokal (agar kita populer di teritori tersebut)]. Tapi hati-hati: aksi lokal tersebut (dari segi stamina dan dana) jangan sampai menggangu program mobilisasi/radikalisasi tiga bulanan tersebut. Sekali lagi, cara perjuangannya harus dalam arah revolusi, sehingga massa sadar bahwa perjuangan mereka sekarang adalah dalam kerangka revolusi. Sehingga: (1) secara ekonomi bisa menang; (2) secara politik sadar akan kekuatannya. Metodenya bisa berbagai cara, yang satu sama lainnya bisa saja simultan/bersamaan. Misalnya: keikusertaan dalam pemilu merupakan salah satu bagian saja dari siasat revolusi (sehingga keikursertaan dalam pemilu tidak menyimpang, kontradiktif, atau kontra-produktif terhadap arah revolusi); atau dengan mendirikan partai sendiri, partai alternatif (apalagi saat partai-partai yang ada sudah disimpulkan tidak dapat dipercaya lagi oleh rakyat); aksi menuntut; rapat akbar (vergadiring); membuat dan menyebarkan terbitan seluas-luasnya; dan lain sebagainya.

c. Alat-alat penyadaran

Banyak dan beragam: 1) penyadaran untuk meningkatkan kesadaran/koginitif, bisa berupa: pendidikan (termasuk pendidikan kelas); diskusi; bacaan/terbitan; pemutaran film; lomba/pentas baca puisi; panggung kesenian; seminar; debat publik (pengalaman di DKI, debat publiknya digelar di depan warga, menghadapkan wakil DPR, wakil pemerintah, dan wakil organisasi kita); dan lain sebagainya; 2) penyadaran untuk melatih tindakan politik, bisa berupa aksi-aksi sektoral atau teritorial setempat (aksi lokal). (Tapi, sekali lagi, aksi-aksi sektoral dan lokal jangan sampai menggangu program radikalisasi/aksi/mobilisasi tiga bulanan, baik dari segi stamina maupun dana); 3) Gabungan penyadaran (1) dan (2), terutama yang berupa vergadering atau rapat-rapat akbar (di semua tingkatan bahkan, semakin hari, vergaderingnya bukan saja sekadar di tingkat teritori yang tinggi, namun juga harus semakin didorong ke tingkat teritori bawah, di tingkatan RT, misalnya)

3. Mobilisasi (porsinya 15% dari seluruh waktu pekerjaan yang 90 hari, atau 15% dari 90 hari, yakni sekitar 13-15 hari)

Pada tahap ini, kembali dijelaskan rencana mobilisasi (beserta rincian tuntutan, sasaran dan lain sebainya) dan ditanyakan kesanggupannya (dalam bentuk mengisi absen) untuk terlibat dalam aksi. Kesanggupan tersebut merupakan kreteria (tolak ukur) keberhasilan pekerjaan TAHAP I (INVESTIGASI) dan TAHAP II (PENYADARAN). Begitulah kita mengukur penerimaan massa terhadap rencana program radikalisasi tiga bulanan. Dalam TAHAP III (MOBILISASI), setiap harinya harus ada (organiser) yang mengumpulkan tanda tangan absen keikutsertaan (aksi) tersebut. Dalam tahap ini juga diperiksa persiapan-persiapan lainnya, seperti: transportasi; perangkat aksi; evaluasi terhadap kecukupan dana; bentuk aksi; sasaran; kampanye ke media massa; pengamanannya; sampai warna, spasi huruf/kata/baris, bentuk huruf agar spanduk dan poster-posernya menonjol; lagu-lagu; yel-yel; slogan-slogan; dan lain sebaginya.

Pada tahap mobilisasi ini, bahkan pada tahap penyadaran, massa secara jelas mengetahui aksi yang akan dilakukan, dari isi tuntutannya (isuuenya) hingga teknis-teknisnya. Sehingga jika di lapangan ada wartawan yang bertanya ke massa, mereka akan bisa menjawab dan memang mengetahui kepentingannya, sebagaimana layaknya massa sadar (tak seperti massa bayaran yang sekadar dimobilisasi). Dan kita juga tahu massa mana saja yang belum siap aksi—dan tugas kita lah untuk menyadarkan dan memberanikannya. Jumlah peserta aksi pun akan rinci sesuai dengan absen (1.313 orang, misalnya). Kalaupun berubah, jumlahnya tidak akan jauh berbeda dari daftar yang ada di absen (bahkan kadang-kadang lebih banyak karena, biasanya, massa mengajak mengajak teman atau keluarganya tanpa didaftarkan. Namun, sedapat mungkin harus didaftarkan agar dapat dikontrol dan dijaga. Selain itu, resiko penyusupan provokator ke dalam aksi bisa dikurangi).

II. Pekerjaan yang dilakukan secara simultan atau bersamaan dengan pekerjaan bertahap

Pekerjaan yang tidak ditahap-tahapkan, yang dikerjakan sejak awal hingga aksi, dan selalu ada dan terus dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan bertahap (investigasi, penyadaran dan mobilisasi), kita sebut pekerjaan simultan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan (dengan pekerjaan bertahap). Pekerjaan simultan ini meliputi pekerjaan-pekerjaan yang juga tidak boleh dipisahkan dari radikalisasi tiga bulanan.

1. Persatuan

Kerja membangun persatuan dengan organisasi/individu lain sejak awal harus dilakukan dan ada petugas (khusus)nya yang ditunjuk. Petugas untuk membangun persatuan atau front ini akan menawarkan ke organisasi/individu lain untuk terlibat (seluruhnya atau sebagian) dengan tahapan radikalisasi tiga bulanan tersebut. Organisasi/individu lain yang sepakat terlibat atau sepakat menjalankan bersama-sama rencana radikalisasi tiga bulanan tentu akan juga mengikuti dan melaksanakan semua pekerjaan tiga bulanan tersebut. Namun mereka bisa juga hanya terlibat dalam sebagian prosesnya saja: misalnya, saat bekerja sama dengan LSM, mereka hanya mau bekerjasama dalam program atau tahap investigasi. (Dengan demikian, selain kita dan LSM tersebut akan bersama-sama memiliki data hasil investigasi, juga kita dan LSM bisa saling berbagi dalam membiayai program investigasi). Atau misalnya ada kelompok/pihak lain yang hanya mau terlibat dalam mobilisasi dan aksi (dengan menerima program/issue/tuntutan yang kita usung), atau bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya. Prinsip dari pekerjaan membangun persatuan tersebut adalah untuk memperbanyak sekutu dan sumber daya (massa, organiser, dan dana). Bahkan bisa jadi kita yang kemudian ikut dalam program kelompok/pihak lain atau front yang sudah ada, oleh karena tuntutan mereka lebih tepat, misalnya (tentu saja kita harus menjelaskannya kepada massa kita mengapa kita harus mengusung program/issue/tuntutan front). Ada banyak lagi kemungkinan bentuk taktik persatuan yang dijalankan—bahkan, misalnya, bisa saja kelompok/pihak lain tidak mau dicantumkan sebagai penyelenggara aksi tapi hanya sebagai pendukung (sponsor) aksi (tercantum dalam statemen dan selebaran sebagai pendukung); atau sengaja (dengan persetujuan kelompok/pihak lain) kita mencantumkannya hanya sebagai pendukung aksi karena mereka memang tidak terlibat dalam program tiga bulanan sejak awal. Walaupun, di lapangan, kita harus memberikan kesempatan (demokratik) kepada mereka untuk berorasi. Semua itu agar mempercepat persatuan dan penggabungan antar kota/wilayah/sektor dari berbagai kekuatan demokratik. Unsur-unsur kekuatan politik rakyat harus terus kita dorong bersatu, dan akan semakin mudah jika organisasi kita tidak sektarian, rendah hati dan tidak memaksakan kehendak. Dan akan semakin mudah bila proses persatuan tersebut menuju ke arah yang benar (tuntutannya semakin baik, membela rakyat, dan kelompok/pihak yang terlibat semakin bertambah). Dengan demikian massa, rakyat, secara umum akan melihat keseriusan kita membangun persatuan berbagai kekuatan politik demokratik yang menguntungkan rakyat. Kerjasama dengan organisasi politik lain yang sering atau pernah menjadi musuh rakyat akan kontra-produktif bagi politik alternatif, karenanya TIDAK bisa dijadikan sekutu atau membangun persatuan dengan pihak tersebut. (Pengecualian kerjasama dengan pihak semacam itu adalah hanya jika sedang menghadapi serangan musuh yang lebih berbahaya bagi rakyat, dan pihak lain tersebut dengan tegas JUGA menyatakan perlawanan terhadap musuh rakyat tersebut).

2. Perluasan

Pekerjaan perluasan bisa dibedakan dengan pekerjaan front atau persatuan—walaupun pekerjaan front mengandung unsur manfaat perluasan. Bahkan manfaat perluasan yang diberikan oleh front (secara manajemen) harus ditindaklanjuti oleh pekerjaan perluasan. Pekerjaan perluasan lebih bermakna memperluas perjuangan kita sendiri (baik secara teritori/struktur/massa, tuntutan, maupun sektor masyarakatnya). Pekerjaan perluasan tidak boleh kita abaikan, harus selalu dikerjakan, sehingga mempercepat pembesaran organisasi. Makna perluasan bisa dilihat dari: perluasan basis teritori (struktur dan massa), perluasan sektor, perluasan tuntutan dan lain sebagainya; dan perluasan itu ada yang terencana (mengolah teritori/struktur/massa, tuntutan, maupun sektor masyarakat yang potensial akan bergolak) atau ataupun tidak terencana (misalnya, kita mengolah teritori/struktur/massa, tuntutan, maupun sektor masyarakat yang sudah/sedang bergolak, yang sudah manifes/berwujud). Perluasan harus menjadi bentuk kerja tersendiri, karenanya perlu ada orang-orang khusus (SATGAS Perluasan) yang ditugaskan untuk pekerjaan perluasan tersebut. Petugas perluasan ini harus siap melakukan pekerjaan perluasan yang diolah dari setiap potensi yang datang (selain yang sudah direncanakan), termasuk misalnya dari hasil kerja persatuan/front yang berhasil mendapatkan peluang perluasan.

Bahkan untuk mempercepat perluasan, bisa diputuskan bahwa sebagian besar organiser (75% nya, misalnya) dalam dua hari setiap minggunya melakukan pekerjaan perluasan atau berkeja sebagai SATGAS Perluasan, apalagi bisa sudah ada massa maju (pengganti/second liner) untuk menjaga basis yang ditinggalkan selama dua hari dalam setiap minggunya itu. Biasanya, bila pekerjaan perluasan dilakukan secara bersama-sama, atau tidak sendiri-sendiri, maka keberanian organiser untuk melakukan pekerjaan perluasan akan terjamin. Dalam dua hari itu, pekerjaan basis bisa diserahkan kepada second liner (bila ada), atau massa maju yang sudah diberikan pendidikan dan diberikan/didelegasikan wewenang pekerjaan pengorganisasian basis yang sudah ada (sekaligus merupakan latihan dalam proses kaderisasi). Alat-alat atau media untuk melakukan perluasan bisa berbagai macam bentuk, misalnya, layaknya dalam pekerjaan penyadaran: pendidikan (termasuk pendidikan kelas); diskusi; bacaan/terbitan; pemutaran film; lomba/pentas baca puisi; panggung kesenian; seminar; debat publik, dan lain sebagainya; atau misalnya dengan selebaran yang isinya menjelaskan bahwa kita bisa memberikan advokasi/pembelaan kesehatan dan pendidikan gratis kepada rakyat (dengan memberikan nama petugas kita, alamat terdekat, dan nomer telpon/handphone yang dapat dihubungi rakyat).

Pekerjaan perluasan tersebut akan saling-memberikan manfaat (dialektik) antara massa basis lama dengan massa basis baru: massa basis lama akan meningkat semangatnya bila mengetahui adanya perluasan basis massa baru; demikian pula sebaliknya, massa basis baru akan mau terlibat bisa mengetahui sudah ada/banyak massa di daerah lain yang terlibat. (oleh karena itu, dalam selebarannya, juga harus dicantumkan massa basis-basis mana saja yang sudah mendapatkan manfaat advokasi/pembelaan kesehatan dan pendidikan gratis.) Apalagi bila keterlibatan massa di basis lama stagnan, sulit meningkatnya, atau bahkan cenderung menurun. Selain itu, dengan perluasan, kita bisa mengukur kapan kita bisa meningkatkan tindakan dan/atau tuntutan politik kita, radikalisasi (KADANG, apalagi pada masa awal) harus diselaraskan dengan jumlah massa dan tingkat kesadaran/kesanggupan politiknya. [misalnya, saat kita hendak menggulingkan Soeharto, kita memiliki ukuran perluasannya: bila kita berhasil melibatkan 25% massa dari 98 kelurahan (di DKI Jakarta) di jalur revolusi, maka Soeharto akan tumbang.

Untuk menentukan sasaran perluasan kita harus memahami watak geopolitik dan watak massanya. Teritori yang dipertimbangkan memenuhi syarat geopolitik sangat penting menjadi sasaran perluasan (baik dalam pengertian geopolitik teritorial maupun geopolitik sektoral), karena daya juang politiknya akan memiliki pengaruh politik yang tinggi/luas, baik ketika berhadapan dengan negara maupun untuk mempengaruhi teritori lain (sehingga perluasan selanjutnya ke teritori lai akan lebih mudah). Sasaran perluasan perlu juga dilihat dari watak massanya. Misalnya, perluasan ke lapisan masyarakat yang tak terlalu miskin bisa lebih mendapatkan massa yang lebih mudah untuk dimajukan sebagai organiser atau kader.

Pekerjaan perluasan tersebut juga bisa dikaji untuk diterapkan dalam pekerjaan perluasan di sektor-sektor mayarakat lainnya, misalnya di sektor buruh, tani dan lain sebagainya.

3. DANA JUANG

Dilihat dari sumbernya, dana juang bisa diperoleh dari dua sumber:

 Dari dalam:

Mutlak HARUS karena, dengan demikian, kita bisa menguji dan mengkur komitmen atau kesetiaan massa untuk mendanai perjuangannya sendiri. Dana dari dalam ini sebaiknya dipergunakan untuk item-item atau hal yang kaitannya dengan perjuangan massa sangat dekat, misalnya: untuk biaya mobilisasi aksi; untuk bacaan; untuk pendidikan; dan lain sebagainya. Memang sering tumpang tindih dengan sumber dana dari luar, tapi harus selalu diupayakan agar massa mendanai perjuangannya sendiri. Dalam pengalaman di DKI Jakarta, Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) mengajurkan agar massa menyumbangkan dananya sebesar Rp.500,- per hari (sebagai tabungan). Kenapa harus per hari (atau per dua hari; di buruh per minggu): itu agar meringankan massa memberikan dannya, ketimbang sekaligus Rp.30.000,- per bulan, berat. Dan agar terlaksana dengan baik, harus ada petugas keliling yang mengumpulkannya. (Rekor pengumpulan dana juang SRMK Jakarta: pernah mengumpulkan 45 jutaan rupiah dalam tiga bulan, dari keharusan terkumpul 90 jutaan rupiah). Banyak hambatannya, memang, tapi harus terus diupayakan metode terbaiknya, sesuai dengan watak massa masing-masing.

 Dari luar:

Bisa didapatkan dari kerjasama dengan kelompok/pihak lain atau dari unit usaha kita sendiri. dan alokasi dananya, sebaiknya, untuk yang kaitannya dengan perjuangan massa lebih jauh, misalnya untuk tranportasi organiser, untuk kesekretariatan, dan lain sebagainya.

III. Pekerjaan Tambahan

Selain pekerjaan bertahap dan pekerjaan simultan, ada juga pekerjaan tambahan yang dalam setiap periode tiga bulanan bisa berubah-ubah. Namun begitu pekerjaan tambahan ini ditetapkan di satu periode tiga bulanan, maka pekerjaannya juga harus menjadi bagian dari program tiga bulanan dan hasilnya ditelit/dievaluasi bersama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dalam program tiga bulanan, SMRK DKI Jakarta pernah menetapkan pekerjaan tambahannya adalah sebagai berikut (untuk jadi acuan):

1. Pembangunan kompartemen:

Misalnya, pembangunan kompartemen: a) Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS); b) Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika c) Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker). Artinya dalam satu periode tiga bulanan (bisa saja terus berlanjut di tiga bulanan berikutnya) maka pekerjaan organisasi ditambah dengan pekerjaan membangun PAPERNAS, Mahardhika, dan Jaker di setiap teritori. Sebenarnya, dari pengalaman, pembangunan kompartemen tersebut sangat membantu dalam perluasan dan penyadaran massa (massa jadi tidak cupet/parokial pemikirannya), serta membantu dalam menggalang sumberdaya organiser dan dana.

2. Pendidikan kader/massa maju

Tujuannya untuk mempertinggi pengetahuan/meningkatkan kemampuan dan pendelegasian wewenang kepada massa yang dianggap telah memenuhi kreteria maju; selain itu, juga agar pekerjaan perluasan dapat ditingkatkan dan diperingan (karena sumberdaya organisernya lebih banyak) dengan melimpahkan wewenang kepada massa maju untuk mengorganisir/menjaga basis yang sudah ada, selama organiser lama bekerja menjadi petugas SATGAS Perluasan. Taktik ini berangkat dari pengalaman: saat basis massa meluas, atau potensial meluas, tapi tak bisa ditangani karena organisernya tak mencukupi.

3. BUK (Badan Urusan Kontradiksi)

Badan ini difungsikan untuk menyelesaikan persoalan personal antar kawan, antar massa, atau antara organiser dengan massa, yang mungkin muncul selama proses tiga bulanan. Persoalan antar personal tersebut penting untuk diperhatikan, dan sebisa mungkin segera diselesaikan, sehingga tidak menganggu pekerjaan-pekerjaan dalam tiga bulanan.

4. Unit Usaha

Pengembangan usaha ekonomi untuk membiayai organisasi, yang muncul dari potensi yang paling sanggup dikerjakan, sebagai bagian penting membangun kemandirian organisasi dalam memenuhi kebutuhannya. Seberapapun capaian awal dalam unit usaha organisasi ini, harus dihargai dan dikembangkan terus. Arah untuk mencukupi kebutuhan sendiri bagi organisasi harus dijadikan tujuan yang penting, arah yang penting, melalui dana juang dan unit usaha organisasi.

5. Manajemen

Yang harus dipelajari dari manajemen terutama tentang manajemen Gerak dan Waktu (Motion and Times Study). Agar lebih peka melihat transaksi-transaksi kerja beserta variabel-variabel kerja apa yang harus dikerjakan dan diatur. Prinsipnya adalah: setelah ada penetapan strategi-taktik, harus ada pengaturan bagaimana mencapainya, bagaimana melaksanakan dan mengatur waktunya. Hasil akhirnya akan seperti jadwal (schedule) kerja beserta personilnya. Kolektif harus peka bahwa, untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk melaksankan strategi-taktik tertentu, pekerjaan apa saja yang harus dilaksanakan (dari yang paling rumit sampai sederhana), siapa-siapa saja yang mengerjakan, dan bagaimana jadwal waktunya, serta kemudian diatur menjadi pekerjaan yang bisa dijalankan. Yang terakhir, bisa diketahui mana yang harus dikerjakan secara bertahap, dan mana yang harus dikerjakan bersamaan.

6. Advokasi/pembelaan

Pekerjaan advokasi atau pembelaan terhadap masalah-masalah rakyat sehari-hari (di luar program 3 bulanan) bisa menjadi pintu masuk (meraih simpati) massa agar massa bisa masuk ke dalam wadah-wadah pengorganisasian kita, sehingga bisa terjangkau oleh kerja penyadaran kita. Masalah-masalah rakyat tersebut misalnya bila ada massa yang sakit (dan memerlukan pengobatan gratis), bila ada massa yang mau menyekolahkan anak-anaknya tapi tidak mampu (karenanya membutuhkan pendidikan gratis atau diperingan), bila ada massa yang kesulitan mengurus surat-surat di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan lain sebagainya (sehinga perlu didampingi dan diberikan penyadaran hukum), bila massa tidak berhasil mendapatkan manfaat dari program-program yang (sebenarnya) telah diberikan oleh pemerintah tapi di lapangan tidak mencapai sasaran (program BLT, konpensai gempa, misalnya) (sehingga membutuhkan arahan dan mobilisasi untuk menuntutnya), dan lain sebaginya. Namun, secara ideologis dan politik, pekerjaan advokasi juga mengandung bahaya: 1) organiser atau organisasi yang mendampinginya oleh massa akan dianggap sebagai dewa penolong; atau massa tak punya kesadaran akan kekuatannya sendiri. (oleh karena itu, massa juga harus diberikan pelatihan advokasi agar bisa mengadvokasi dirinya, keluarganya, teman-temannya dan masyarakat lingkungannya); 2) massa menganggap bahwa bila sudah diadvokasi maka persoalannya sudah selesai; massa tidak menganggap bahwa masih banyak (potensi) persoalan yang akan menimpa rakyat miskin; 3) massa tidak sadar bahwa hanya persoalan dirinya saja yang diselesaikan, hanya persoalan anggota (SRMK saja, misalnya) yang selesai, sedangkan persoalan massa di teritori lain, persoalan massa yang bukan anggota (SRMK) tidak bisa diselesaikan—apalagi bila capaian atau metode-metode perjuangannya tidak tersebar secara luas sehingga massa dari teritori lain dan anggota organisasi lain tidak bisa belajar dan mengambil hikmah dari hasil perjuangan (SRMK, misalnya) (apalagi massa yang tak berorganisasi); 4) ini yang paling bahaya: massa, organiser, dan organisasinya, menganggap bahwa keberhasilan tersebut merupakan pemberian, kebaikan atau keberhasilan program pemerintah. Massa, organiser, dan organisasinya tak sadar bahwa keberhasilan tersebut adalah buah, panen, dari program-program menuntut/radikalisasi massa. (Misalnya, DepKes atau Pemda bisa mempermudah advokasi kesehatan SRMK karena mereka sudah tahu radikalisasi SRMK yang dilakukan sebelumnya; banyak organisasi atau individu yang tidak seperti SRMK, kesulitan melakukan advokasi. Bahkan, sekarang, dari laporan oragnisernya, anggota-anggota SRMK sendiri mulai dipersulit melakukan advokasi di beberapa rumah sakit; contoh lain: dalam film SICKO, karya terbaru Michael Moore, yang dilarang diperkenalkan perdana (launching) di Amerika Serikat, dijelaskan bahwa banyaknya layanan publik yang diberikan pemerintah kepada warga Prancis adalah karena warganya sering menuntutnya. Sebagai contoh: bahkan bila warga Prancis dan keluarganya kerepotan mencuci pakaian mereka, maka mereka bisa meminta Pemda setempat untuk datang mencucikannya, gratis); 5) dengan demikian, massa tidak mengerti tentang arah revolusi dari perjuangan sehari-harinya; hanya jadi penadah kebaikan pemerintah, kacung pemerintah, atau pekerja sosial saja.

Demikian pekerjaan-pekerjaan menuju aksi tiga bulanan. Keseluruhan kerja tersebut saling terkait dan menjadi bagian tak terpisahkan dari konsepsi radikalisasi tiga bulanan, dan bukan sekedar jadwal aksi tiga bulan sekali. Aksi tiga bulan ini setahap demi setahap harus meningkat. Walau tuntutannya sama, tapi isi, kwalitas, radikalisasi dan jumlah mobilisasinya harus ditingkatkan. Dan harus menjadi program multi-sektor dari tingkatan teritori yang paling rendah sampai tingkatan teritori naional/internasional. Harus bergabung. Supaya psikologi perjuangannya lebih bagus. Misalnya kepercayaan diri massa meningkat karena ada sektor lain yang terlibat, karena kekuatannya besar. Oleh karenanya, menyertai pelaksanaan radikalisasi tiga bulanan tersebut, harus ada lembaga tambahan, yakni LEMBAGA GABUNGAN ANTAR-SEKTOR MASYARAKAT (beserta rapat-rapatnya), yang di dalamnya ada perwakilan tiap-tiap sektor masyarakat. Juga, selain ada rapat regular di tiap sektor dan antar-sektor masyarakat; dibutuhkan juga pertemuan konferensi-konferensi stratak, yang reguler dan meluas baik di sektornya sendiri maupun dalam gabungan antar-sektor masyarakat, untuk mengatasi hambatan-hambatan dan terobosan perjuangan, baik dalam hal strategi–taktik sektoral, antar-sektor maupun antar-teritori.

Dalam hal organisasi, radikalisasi tiga bulanan tersebut juga merupakan metode terstruktur yang perlu dikaji dan dicoba untuk dijalankan, dalam upaya menjawab persoalan kecilnya organisasi. Dalam situasi subjektif organisasi yang kecil, baik organisasi kita (maupun organisasi lain), akan lebih sulit untuk membangun kekuatan politik alternatif, walaupun secara objektif perlawanan rakyat meluas di mana-mana. Kecilnya organisasi harus diatasi, tidak boleh dihindari dengan kapitulasi (menyerah) kepada organisasi non-alternatif, karena hal tersebut adalah pokok. Hal yang pokok bagi revolusi, sesulit apapun, harus terus dikerjakan dan harus dicari kemudahan-kemudahannya, oleh kaum revolusioner sendiri. Begitu menghindari yang pokok, maka seketika itu juga tergelincir dari arah politik alternatif, dari arah kemenangan rakyat, dari arah revolusi.

Produksi Material: Basis Kehidupan Sosial

2016-01-07T12:34:00.000+07:00

Produksi kain untuk kehidupan, Photo: kompas

Oleh: Doug Lorimer [1]

(Bagian I)

Materi utama materialisme historis: masyarakat manusia dan hukum-hukum perkembangannya yang paling jeneral. Langkah awal untuk menemukan hukum-hukum tersebut: meletakkan peranan produksi material dalam kehidupan masyarakat. Bisa dimengerti karena, tanpa produksi barang-barang material yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, masyarakat tak dapat hidup. Proposisi tersebut telah lama diungkapkan dan diakui bahkan jauh sebelum masa marx dan Engels. Tapi, Marx dan Engels tak berhenti sampai di situ saja; mereka berhasil menemukan hukum (yang mengatur): bahwa hubungan-hubungan manusia—saat terlibat dalam produksi barang-barang material—merupakan landasan bagi seluruh hubungan-hubungan sosial yang ada.

Dalam proses produksi, manusia tak saja sekadar menciptakan produk-produk material, produksi tak sekadar memberikan sumber-sumber kehidupan bagi manusia. Dalam proses produksi barang-barang material, manusia memproduksi dan mereproduksi hubungan-hubungan sosial mereka. Studi tentang produksi sosial, strukturnya, elemen-elemen pembentuknya, dan saling hubungan diantaranya, oleh karenanya, memungkinkan untuk memahami esensi proses historis, sehingga bisa mengungkapkan mekanisme sosial yang berjalan dalam kehidupan masyarakat.

1. Interaksi Masyarakat dengan Alam

Produksi material merupakan kunci pelengkap untuk menjelaskan baik itu struktur internal masyarakat maupun saling-hubungannya dengan lingkungan luar alam sekitarnya. Produksi pada dasarnya merupakan proses interaksi antara masyarakat dengan alam. Dalam proses interaksi tersebut, manusia mendapatkan, dari alam sekitarnya, sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan.

Dalam karyanya, The part played by labour in the Transition from Ape to man, Engels berhasil membuktikan bahwa kerja merupakan motor penggerak, landasan, bagi evolusi manusia.

Pertama-tama, leluhur (pra-manusia) kita, dengan tangannya, menggunakan beberapa obyek sederhana untuk melindungi dirinya dari binatang buas, untuk menangkap binatang itu sendiri dan untuk, secara regular, memperoleh buah-buahan, kacang-kacangan serta makanan sayuran lainnya. Aktivitas tersebut termasuk dalam kategori “bentuk-bentuk kerja instingtif pertama yang masih dalam tingkatan binatang.” [2] Tapi, bentuk-bentuk aktivitas primitif nenek moyang manusia tersebut merupakan tonggak bagi perkembangan kerja manusia itu sendiri—menjadi bentuk kepemilikan manusia yang unik.

Bermula dari penggunaan obyek-obyek kerja sederhana (yang diberikan oleh alam), yang kadang-kadang masih dilakukan oleh kera-kera modern (ape), nenek moyang kita secara bertahap mulai membuat perkakas kerjanya sendiri—faktor penting yang menimbulkan kerja manusia. Aktivitas kerja telah menghasilkan dua hal. Pertama, kehidupan leluhur manusia bisa berjalan bukan sekadar dengan menyesuaikan dirinya pada kondisi-kondisi lingkungan sekelilingnya tapi juga dengan aktivitas kerjanya. Gambaran khusus bentuk fisik manusia—berjalan tegak, pembedaan fungsi-fungsi bagian muka dan bagian belakangnya, perkembangan tangan dan otaknya—berkembang seiring dengan proses adaptasinya pada kehidupan yang lama, yang membentuk operasi-operasi kerjanya. Kedua, karena aktivitas kerja merupakan gerak menyeluruh, maka aktivitas kerja mendorong kemunculan dan perkembangan kemampuan bicara—atau bahasa, alat komunikasi—yang merupakan akumulasi, transmisi, dari aktivitas kerja dan pengalaman sosial.

Ada dua tahap penting dalam proses pembentukan manusia. Pertama, ditandai oleh dimulainya penggunaan perkakas kerja secara regular dan, kemudian, mulai membuat perkakas kerja tersebut. Itu lah tahap dalam proses pembentukan manusia (Australopithecus africanus, Homo habilis dan Homo erectus). Bukti paling tua penggunaan perkakas kerja (pada 2,5 juta tahun yang lalu) yang terbuat dari batu ditemukan di Hadar, Ethiophia. Sisa-sisa leluhur manusia yang tertua, Australopithecine dan Homo habilis, hidup pada periode ini. Hal tersebut diperkuat dengan bukti adanya hubungan intrinsik antara perkembangan kerja dengan evolusi manusia.

Tahap kualitatif kedua (yang palingutama) adalah kemunculan manusia modern (Homo Sapiens—'manusia rasional’) di Afrika sekitar 100.000 tahun yang lalu, dalam abad pertengahan Paleolithic. Sejak kemunculan Homo Sapien,tak ada lagi perubahan mendasar yang terjadi dalam bentuk fisik manusia. Dalam periode tersebut terjadi perubahan-perubahan utama dalam produksi, termasuk pembuatan berbagai macam perkakas kerja (yang terbuat dari kayu, batu, tulang dan tanduk).

Tahap-tahap evolusi manusia dan perkakas kerjanya terjadi sejalan dengan tahap-tahap proses pembentukan masyarakat manusia itu sendiri dalam bentuk primitifnya—masyarakat suku (tribal society). Manusia, sebagai mahluk sosial, tak pernah hidup dan tak bisa hadir tanpa masyarakatnya atau sebelum masyarakatnya terbentuk. Masyarakat tak bisa terbentuk sebelum manusia hadir, dan bentuk-bentuk hubungan baru di antara individu hanya bisa berkembang saat leluhur manusia telah menjadi komunitas.

Segala macam gambaran di atas membedakan manusia dari binatang-binatang lainnya. Hal pertama, yang paling penting, dari perbedaan tersebut: manusia memproduksi perkakas kerja [3]; kedua, manusia berbicara dengan baik dan berpikir. Perbedaan pertama lah yang paling utama. Menurut Marx dan Engels, manusia “…mulai membedakan dirinya dari binatang seketika mereka mulai memproduksi perkakas subsisten mereka.” [4] Paleontologis modern melakukan cara yang sama, mengklasifikasikan kerangka-kerangka fosil primata, termasuk manusia, untuk membedakannya dari garis evolusi monyet (simian) lainnya, dan mereka menemukan bukti-bukti adanya aktivitas kerja—penggunaan dan pembuatan perkakas untuk maksud tertentu. Setetap apapun gambaran fisik bentuk-bentuk transisional awal manusia-kera tersebut, mereka sudah mampu mencapai taraf yang lebih tinggi: tidak sekadar menggunakan organ-organ biologisnya saja untuk mencari makan, tapi juga sudah menggunakan perkakas kerja sehingga membedakannya dari keluarga monyet (simian) lainnya.

Dalam pengertian bentuk-bentuknya yang paling umum, proses produksi adalah apa yang manusia lakukan pada obyek-obyek dan tenaga-tenaga alam untuk mendapatkan dan memproduksi sumber-sumber kehidupan mereka: makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Proses tersebut mensyaratkan aktivitas manusia—kerja—untuk merubah obyek-obyek kerja. Tidak seperti bentuk-bentuk spontan aktivitas menusia, kerja manusia, dalam makna yang sebenarnya, merupakan aktivitas yang memiliki maksud tertentu: hasil-hasil ciptaannya terhadap obyek tertentu, seperti Marx uraikan, telah ada dalam imajinasi seseorang, yakni dalam bentuk ide. Bandingkan dengan kebiasaaan lebah yang, bagai aktivitas seorang arsitek, sangat akhli membangun sarang madunya dari lilin. Menurut Marx: arsitek (manusia) yang paling jelek pun adalah lebih superior dibandingkan dengan lebah yang paling ahli tersebut. Sebelum ia (arsitek) membangun sebuah rumah, manusia telah merencanakan ciptaannya dalam pikirannya.

Aktivitas kerja dibantu oleh dari peralatan yang tepat dengan obyek kerjanya—perkakas kerja. [5] Itu lah peralatan utama dalam aktivitas kerja manusia.

Peralatan kerja merubah obyek dengan segera, langsung, layaknya yang dilakukan binatang, namun dengan karateristik berbeda—binatang menggunakan organ-organ dasar mereka (kuku-kuku, gigi dan lain sebagainya), sedangkan ketika menjadi menjadi aktivitas manusia, manusia dibantu oleh Peralatan (perkakas kerja). Akhirnya, organ-organ alami manusia mengalami pembentukan: pada awalnya fungsi-fungsinya memang sama seperti organ-organ awal tapi, kemudian, perannya menjadi lebih meningkat.

Masyarakat mungkin bisa digambarkan sebagai sebuah tipe organisme khusus. [6] Organisme biologis memiliki sebuah sistem organ-organ dasar yang membentuk fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan untuk kehidupannya, sedangkan perkembangan masyarakat manusia mensyaratkan perbaikan alat-alat bantunya—peralatan, perkakas kerja manusia.

Dengan alasan-alasan tersebut, kreteria perkembangan manusia dilihat terutama dari perubahan organ-organ sosialnya—perkakas kerja—yang perkembangannya tak terbatas. Dalam proses kerjanya, tak seperti binatang, manusia secara aktif mempengaruhi lingkungan sekitarnya, merubahnya dan menyesuaikannya pada kebutuhan mereka.

Kesimpulannya: Aktivitas kerja manusia berbeda dengan aktivitas kerja binatang yang paling berkembang sekalipun. Pertama, aktivitas kerja manusia menghasilkan suatu pengaruh aktif terhadap alam, sedangkan binatang hanya menyesuaikan diri pada alam;kedua,aktivitas kerja manusia mensyaratkan penggunaan secara sistematik (pada dasarnya penciptaan) perkakas produksi; ketiga, aktivitas kerja manusia memiliki maksud tertentu, merupakan suatu aktivitas yang sadar; keempat, aktivitas kerja manusia sejak awalnya bersifat sosial dan tak bisa dipahami tanpa masyarakatnya.

Dengan alasan-alasan tersebut, perkembangan sosial berbeda dengan perkembangan biologis. Perkembangan manusia, sebagai mahluk sosial, tak merubah (secara radikal) dasar biologisnya. Di situ lah terletak baik perbedaan karakter maupun perbedaan landasan proses-proses perkembangan biologis dan sosialnya. Perubahan-perubahan radikal dalam kehidupan sosial terjadi dalam periode-periode yang lebih singkat, waktu yang tak akan mencukupi untuk memberikan perubahan-perubahan penting dalam perkembangan spesies biologis (tentu saja tak terhitung jumlah perubahan yang terjadi di alam sebagai reaksi atas aktivitas manusia). Jadi, manusia bisa saja mengembangkan kemampuannya (misalnya untuk bisa membuat pesawat terbang) dalam lima puluh tahun evolusi teknologi, tapi evolusi biologis baru bisa dicapai dalam waktu lima puluh juta tahun (untuk menghasilkan genetika yang berbeda).

Perubahan yang singkat dalam perkembangan sosial, bila dibandingkan dengan rata-rata perubahan dalam bentuk bologis kita, menjadi semakin singkat lagi dengan ditemukannya mekanisme baru dalam perkembangan sosial lebih lanjut, tidak demikian halnya dengan mekanisme evolusi biologis, lebih lama. Dalam dunia organik, pengumpulan dan transmisi informasi dari satu generasi ke generasi lainnya terutama dilakukan melalui mekanisme warisan turun-temurun, dan bentuk-bentuk dasarnya dihasilkan secara spontan sejak lahir. Binatang yang lebih pandai juga meneruskan keahlian-keahlian tertentunya kepada anak-anak (keturunan) mereka. Dalam kehidupan sosial, generasi sebelumnya mewariskan perkakas produksi ciptaannya kepada generasi penerusnya dan, selain itu, juga diteruskan melalui pengalaman sosial dalam wujud bahasa, kebudayaan dan tradisi-tradisi. Sebaliknya, transmisi karakteristik biologis dibatasi oleh pengetahuan yang bisa disimpan dalam ingatan (dalam jen). Sedangkan transmisi pengalaman sosial dilakukan secara terus menerus dan tak punya batasan. Dalam pengertian secara umum, kebudayaan merupakan perwujudan dari pengalaman tersebut—seluruh pengalaman (warisan) nilai-nilai material dan intelektual yang diciptakan dalam kurun waktu tertentu (sejarah manusia).

Setiap generasi memperkaya kebudayaannya (dan kebudayaan generasi penerusnya) dengan penemuan-penemuan baru. Bertentangan dengan dunia biologis, seluruh perubahan terjadi secara spontan, tak sadar. Masyarakat manusia selalu menghasilkan perubahan kondisi-kondisi secara sadar dan direncanakan baik dalam kehidupan materialnya maupun dalam mengatur interaksinya dengan alam.

Elemen-elemen pembentuk sistim harus (mensyaratkan) dikait-kaitkan dalam suatu jenis hubungan tertentu. Secara khsusus, basis kehidupan sosial ditentukan oleh hubungan produksi atau hubungan ekonomi. Seluruh bentuk hubungan sosial yang dibuat, pada kesimpulan akhirnya, tergantung pada hubugan-hubungan proses produksi di antara sesama manusia—yakni hubungan-hubungan produksi yang mengikat kehidupan sosial dan menyatukannya.

Bentuk-bentuk hubungan kualitatif yang baru tersebut menyusun, membentuk, kehidupan sosial sesuai dengan hukum-hukum perkembangan khusus, yang berbeda dengan hukum-hukum biologis. Marx dan Engels berhasil membuktikan kesalahan orang-orang yang berusaha menerapkan hukum-hukum biologis pada tentang fenomena sosial. Sebagaimana hukum-hukum alam lainnya, hukum-hukum biologis tidak mengatur atau tidak menentukan perkembangan fenomena sosial. Masyarakat ditentukan (dibentuk) oleh hukum-hukumnya sendiri—yang bisa dijelaskan oleh materialisme historis atau ilmu-ilmu sosial lainnya.

Namun demikian, tidak berarti masyarakat berkembang dengan mengisolir diri dari alam. Bahkan, perkembangan masyarakat tak bisa dipahami tanpa prakondisi alam tertentu. Penentu antara masyarakat dengan kondisi alam di sekitarnya biasanya (disebut)lingkungan geografis dan organisasi fisik manusia itu sendiri.

Konsep lingkungan geografis tentu saja bukan lah alam secara keseluruhan, yang tak terbatas, melainkan bagian tertentu alam yang mempengaruhi masyarakat secara langsung atau pun tak langsung, yang membentuk kondisi-kondisi alam kehidupan dan aktivitas manusia. Beberapa penulis mendifinisikan lingkungan geografis sebagai lingkungan alam yang bisa dirubah atau dibentuk oleh masyarakat. Seperti akan kita lihat kemudian, bagian alam yang mengelilingi manusia secara aktual mendukung (kesan) aktivitas kita. Tapi kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan alam yang berada d iluar kontrol manusia (misalnya, radiasi matahari, energi yang terkandung dalam bumi, yang dinyatakan dalam gerakan kulit bumi, dan lain sebagainya).

Berbagai macam teori tentang alam berusaha menggambarkan sejarah prakondisi alam tersebut memiliki peran yang menentukan. Pengikut-pengikut determinisme geografis (seperti filsuf Perancis Charles Montequieu, sejarawan Inggris Henry Thomas Buckle, geografis Perancis Elisee Reclus, dan lain-lainnya) mencoba menghubungan perbedaan-perbedaan sistem sosial (dan sejarah berbagai macam masyarakat) dengan pengaruh dari kondisi-kondisi alam yang mereka huni. Bagaimanapun, dalam realita, ternyata kita bisa menemukan sistem-sistem sosial yang berbeda dengan kondisi-kondisi geografis yang sama, dan menemukan bentuk sistem sosial sejenis, sama, pada kondisi-kondisi geografis yang berbeda (misalnya, sistem perbudakan ditemukan di Eropa, Asia, Afrika, Amerika dan Australia pada waktu yang berbeda-beda). Tak ada sejarah pergantian formasi-formasi sosio-ekonomi yang bisa dikaitkan dengan pengaruh dari lingkungan geografis, apalagi ada pergantian formasi sosio-ekonomi yang jauh lebih cepat ketimbang perubahan-perubahan lingkungannya (yang tak mengantungkan diri pada pengaruhnya terhadap masyarakat).

Kesalahan mendasar metodelogi teori-teori tentang alam dalam sosiologi: melihat sumber, akar, perkembangan sosial sebagai sesuatu yang berada di luar masyarakatnya. Pengaruh kondisi eksternal terhadap suatu perkembangan sistem, termasuk masyarakat, tentu saja tak bisa ditolak atau diabaikan. Tapi perubahan suatu sistem tidak lah sesederhana sebagai bentukan dari perubahan lingkungan, sebagai hasil pasif terhadap pengaruhnya. Sebuah sistem memiliki logika perkembangan internalnya sendiri, dan perkembangan tersebut memiliki pengaruh terhadap lingkungannya.

Jika kita mengambil klasifikasi sistem-sistem modern, masyakarat bisa dipandang sebagai sesuatu yang memiliki sistem-sistem terbuka, yang timbal balik-baliknya tak hanya terhadap pada enerji melainkan juga terhadap benda-benda lingkungannya. Antara masyarakat dan alam terjadi suatu metabolisme regular, suatu timbal-balik elemen-elemennya secara regular, seperti dijelaskan oleh Marx—tibal-balik tersebut terjadi dalam proses kerja suatu produksi. Dari dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia memperoleh kebutuhan-kebutuhan nutrisi dan bahan-bahan mentah guna membuat benda-benda bermanfaat. Sumber-sumber mineral melengkapi manusia dengan perkakas dan bahan-bahan untuk menghasilkan perkakas produksi lagi. Kegiatan produksi membutuhkan penggunaan berbagai macam sumber enerji.

Pada awalnya menggunakan kekuatan otot manusia itu sendiri, kemudian menggunakan kekuatan binatang yang mereka jinakkan, kemudian lagi menggunakan kekuatan angin dan air dan, akhirnya, menggunakan tenaga uap, tenaga elektrik, proses-proses enerji kimia serta energi nuklir.

Dalam berbagai tahap perkembangan masyarakat, lingkungan geografis mempengaruhinya dengan berbagai cara. Tapi pengaruh langsung kondisi-kondisi geografis terhadap alam manusia dan organisasi sosial mereka tak pernah menjadi yang paling penting (seperti yang dipertahankan oleh Montesquieu dan kaum determinis geografis lainnya). Yang utama adalah pengaruh tak langsung dari alam—melalui kondisi-kondisi produksi. Pada taraf kebudayaan yang rendah, ketika persoalan utama manusia adalah memdapatkan makanan yang tersedia, yang lebih penting adalah mengambil atau memanfaatkan sumber-sumber kehidupan alami: tanah yang subur, ikan yang banyak, dan lain sebagainya. Pada taraf-taraf kebudayaan yang lebih tinggi, ketika industri mekanis sudah berkembang, keberadaan perkakas produksi alami seperti air terjun, sungai yang dapat dilalui, hutan, logam, batu bara, dan minyak, jauh lebih penting.

Perkembangan aktivitas ekonomi tentu saja tak selalu sama di berbagai suku-bangsa berbeda. Perkembangan tersebut lebih besar tergantung pada kondisi-kondisi geografis yang mereka huni. Di kalangan suku-bangsa yang menetap di area-area subtropis utara yang subur—seperti di lembah-lembah sungai Tigris dan Efrata (Euphrates) (Mesopotamia), lembah sungai Nil dan sebagainya—tenaga-tenaga produktif berkembang lebih cepat ketimbang di suku-bangsa yang menetap dengan kondisi-kondisi alam seperti di belahan Utara-Jauh dan Selatan-Jauh.

Pada saat yang sama, tingkat perkembangan produksi yang tak merata juga bisa dikaitkan dengan perbedaan kondisi-kondisi sosial, yakni perbedaan hubungan-hubungan yang terbentuk di antara orang-orang yang berbeda—saling-hubungan atau isolasi di antara mereka, hubungan saling-menguntungkan atau berkontradiksi di antara mereka, dan lain sebagainya.

Pengaruh kondisi-kondisi geografis selalu dimediasi, diatasi, oleh kondisi-kondisi sosial, terutama oleh tingkat perkembangan produksi. Manusia memanfaatkan berbagai kehidupan lingkungannya: semakin lama material-material baru semakin digunakan dalam proses produksi, manusia semakin menembus wilayah-wilayah alam baru (seperti dasar bumi, lautan, luar angkasa, dan lain sebagainya), menguasainya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu berarti: hubungan masyarakat dengan alam menjadi semakin luas dan semakin kompleks.

Melalui perkembangan produksi, ketergantungan masyarakat pada kondisi-kondisi alam secara relatif semakin dikurangi. Produksi barang-barang sintetik mengurangi ketergantungan industri pada bahan-bahan mentah alam; Aliran listrik, yang menjangkau jarak yang jauh dan luas, mengurangi ketergantungan untuk menempatkan pabrik-pabrik berdekatan dengan sumber-sumber tenaga alam.

Dalam beberapa lingkungan geografis, berkurangnya ketergantungan pada kondisi-kondisi alam dikarenakan peningkatan pengaruh manusia atas alam. Sebaliknya, kondisi-kondisi alam sebenarnya berubah secara lambat jika alam dibiarkan berubah dengan sendirinya, manusia lah yang mempercepat tingkat perubahan alam. Lingkungan alam manusia memberikan kesan terhadap aktivitas produksi manusia.

Kondisi-kondisi geografis di bumi adalah sebuah wilayah penting hasil dari aktivitas organisme kehidupan, yang bertanggung jawab, misalnya, dalam pembentukan kapur, dolomite [7], marmer, batu bara, bahan bakar tanah, tanah yang subur, oksigen atmosfir, dan lain sebagainya. Peran aktif kehidupan bumi bisa dilihat pada konsep biosfir (biosphere) [8] kulit luar planet, tempat organisme dan juga benda-benda mati dirubah serta dibentuk menjadi senyawa hidup. Jika tidak ada kehidupan di bumi, bumi akan terlihat tandus seperti bulan. Dengan kehadiran manusia, ‘tuntutan hidup’ kulit luar bumi menjadi semakin kuat tak terhingga.

Manusia mempengaruhi dunia tumbuhan dan binatang, memusnahkan jenis-jenis (spesies) tumbuhan dan binatang, serta mempengaruhi perubahan lainnya. Suatu area penting dunia tumbuhan telah dibentuk oleh manusia. Di negeri Yunani kuno, awalnya, hanya terdapat beberapa jenis apel; sekarang, terdapat lebih dari sepuluh ribu jenis apel. Area perkebunan berbagai macam tumbuhan telah dikembangkan oleh (pengaruh) manusia. Kentang, pertama kali tumbuh di dataran tinggi di tengah gunung Andes, Amerika Selatan; jagung, pertama kali tumbuh di Amerika, berasal dari Afrika, dan tanaman-tanaman berguna lainnya telah menyebar ke negara-negara lain melalui aktivitas manusia.

Besarnya pengaruh manusia pada lapisan luar planet kita sebanding dengan kekuatan-kekuatan geologis (yang sangat kuat sekalipun). Menurut suatu perkiraan, manusia telah menggali (dari bumi, dalam lima abad terakhir) tak kurang dari 50.000 juta ton karbon, 2.000 juta ton besi, 20.000 juta ton tembaga, 20.000 ton emas, dan lain sebagainya. Aktivitas produksi manusia telah mengeruk tidak kurang dari lima kilometer kubik batu per tahun. Manusia membangun kanal-kanal di antara benua-benua dan menimbun tanah di lautan. Manusia merubah iklim yang buruk bagi kehidupan mereka seperti dengan cara mengairi gurun-gurun pasir, mengeringkan tanah rawa, dan mengalihkan aliran sungai. Keadaan iklim juga dipengaruhi, secara tidak langsung, oleh aktivitas produksi manusia—pembakaran minyak, batu bara dan bahan bakar tanah, telah mengotori udara dengan karbon sekitar 1500 juta ton per tahunnya. Jumlah kabron di udara adalah salah satu faktor yang mempengaruhi temperatur bumi.

Pengaruh alam atas manusia semuanya terjadi secara spontan, tapi pengaruh masyarakat pada alam selalu sebagai hasil dari aktivitas manusia demi kehidupannya, yang dilakukannya secara sadar. Di samping memang bertujuan merubah alam, aktivitas manusia juga memperoleh hasil-hasil yang tak terbayangkan sehingga, dalam banyak kasus, kemudian menyebabkan manusia kehilangan banyak hal. Karl Marx, mewanti-wanti bahwa pengerukan tanah secara tak sadar atau membabi-buta akan menyebabkan tanah di sekelilingnya tandus. [9] Penebangan kayu yang merusak, misalnya merusak aliran arus sungai-sungai, memperlebar erosi dan menyebabkan kekeringan (tandus). Area-area tanah luas yang mengalami erosi menyebabkan tak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam. Penggunaan pestisida kimia (obat pembunuh hama), pemusnahan rerumputan, sering kali tak hanya mebunuh serangga-serangga dan rumput-rumput liar tapi juga meracuni banyak tanaman dan binatang lainnya. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas manusia, bahaya tak terkontrolnya pengaruh manusia atas lingkungan alam juga semakin besar. Salah satu sisi pengaruh aktivitas manusia, misalnya, adalah gangguan terhadap keseimbangan dalam berbagai macam proses alam, polusi udara dan air oleh limpahan limbah industri serta benda-benda radioaktif, dan lain sebagainya. Itu lah awal ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Walaupun demikian, bukan lah hakekat manusia yang harus disalahkan atas ancaman atau bahaya tersebut, melainkan subordinasi aktivitas manusia kepada tujuan untuk mengeruk keuntungan pribadi, atau subordinasi terhadap pikiran yang cupet. Munculnya masalah tersebut menuntut penggunaan sumber-sumber alam yang terencana di seluruh negeri dan benua. Hal tersebut tak mungkin terjadi dalam masyarakat kapitalis; untuk mencapainya, perkakas produksi yang vital harus dimiliki secara sosial. Tentu saja, hal tersebut juga menuntut cara dan perencanaan produksi yang efektif serta pengaturan barang-barang hasil produksinya, yang tak didistribusikan secara semena-mena walaupun dalam kondisi perkakas produksi yang vital dimiliki secara sosial. Hal tersebut mensyaratkan kontrol demokratik dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan melalui pengetahun ilmiah terbaik yang dapat diterapkan.

Kesimpulannya: pengaruh manusia atas alam tergantung pada tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif, tergantung pada karakter sistem sosial, dan tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat dan manusia itu sendiri.

Secara prinsipil, demikian pula halnya dengan kebenaran tentang pra kondisi alam lainnya dalam sejarah manusia—bentuk fisik manusia, karakteristik biologis mereka. [10] Karakteristik biologis tersebut lah yang membuat mereka membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi perkakas pemuas kebutuhan tersebut tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh kondisi-kondisi sosial. Reproduksi terjadi sesuai dengan karakteristik biologis manusia. Pertumbuhan populasi merupakan suatu fenomena sosial utama, yang diatur oleh hukum-hukum perkembangan masyarakat.

*****

Catatan Kaki

[1]Lorimer, Doug, Fundamentals of Historical Materialism, the Marxist View of History and Politics, Resistance Books, Sydney, 1999, Bab 4, Material Production: The Basis of Social Life, hal. 73-107.

[2] Marx, Kapital, Capital, Vol. I, Penguin Books, hal. 283.

[3] Menurut definisi Benjamin Franklin, yang dikutip Marx dalam Capital, manusia adalah “binatang pembuat perkakas.” ibid, hal. 286.).

[4] Marx, K. dan Engels, F., Selected Works (MESW) (dalam 3 jilid), Progress Publisher, Moscow, 1969-1970, hal. 20.

[5] Lihat Marx, Karl, Capital, Vol. 1, Penguin Books, hal. 285.

[6] Lihat ibid., hal. 103, di situ—sesuai dengan tujuannya menulis Capital—Marx menegaskan (secara gamblang): terdapat “hukum-hukum khusus yang mengatur kelahiran, kehidupan, perkembangan dan kematian suatu organisme sosial yang ada, serta juga penggantiannya dengan yang lain, yang lebih tinggi.”

[7] Mineral CaMg (COf), kandungan Kalsium Magnesium Karbon,yang terdapat dalam kristal dan pada tataran batu padat hasil akumulasi endapan organik seperti batok dan koral. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition [Merriam-Webster, Incorporated: Springfield, Massachusetts, USA,1996], hal. 344 (—ed.).

[8] Bagian dunia tempat kehidupan bisa eksis; kehidupan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition [Merriam-Webster, Incorporated: Springfield, Massachusetts, USA,1996], hal. 115 (—ed.).

[9] Lihat Marx, K., Engels F., Selected Correspondence (MESC), Progress Publisher, Moscow, 1969-1970, hal. 244.

[10] Marx dan Engels mengatakan bahwa prasyarat pertama sejarah adalah “eksistensi kehidupan manusia secara individual. Kemudian, fakta pertama yang harus dibuktikan adalah bentuk fisik individu tersebut dan hubungan-hubungan tak langsungnya dengan alam.” (MESW, Vol. 1, hal. 20.).

Lelaki Yang Kucintai

2016-01-02T15:24:00.000+07:00

Laki-laki dan Revolusi, Photo: ilustrasi

Lelaki yang mencintaiku harus tahu bagaimana mengoyak-ngoyak tabir
atau daging
Paham-menyelam ke kedalaman mataku
Dan tahu bahwa dalam diriku terlena sandaran
Bagi kemesraan, layaknya burung srigunting yang tembus pandang.

Lelaki yang mencintaiku
Tak akan mengkukuhiku layaknya barang dagangan
Tak juga memamerkanku bak piala olahraga
Ia akan tegak di sampingku
Mencintaiku layaknya aku mencintainya dan kukuh di sampingnya

Lelaki yang mencintaiku
Akan kuat bagai pohon-pohon ceibo
Kukuh dan merindangi sebagaimana adanya,
Jernih layaknya pagi di bulan Desember.

Lelaki yang mencintaiku
Tak akan mencurigai senyumku
Tak juga khawatir akan ketebalan rambutku.
Ia akan takzim pada kesedihan, kesunyian.
Dan dengan khusuk, ia akan mencumbu perutku,
Layaknya memainkan gitar, membiramakan masalah yang menyenangkan dari
badanku yang sedang lena

Lelaki yang mencintaiku
Mampu mengungkapkan bahwa aku bisa
Menjadi tilam tempat ia melepas lelah dan kurawat
Seorang kawan dengannya aku bisa membagi rahasia-rahasia keintiman.
Danau tempat mengambang,
Tanpa takut jangkar komitmennya
Akan menghalangi pesawat
Atau mengharuskannya menjadi burung.

Lelaki yang mencintaiku
Mampu menulis sajak hidupnya
Menatanya setiap hari
Dengan ketakziman akan masa depannya.

Tapi di atas segalanya
Lelaki yang mencintaiku haruslah menyayangi rakyat
Bukan dalam berbagai kategori abstrak
Yang dibualkan dengan hati-hati
Tapi sesuatu yang nyata, kongkrit
Untuk siapa seseorang menunjukkan kecintaannya dengan tindakan
Menyerahkan hidupnya bila perlu

Lelaki yang mencintaiku
Akan mengenali wajahku di tengah medan perang
Dan dengan lutut menekuk ke tanah
ia akan mencintaiku
Apalagi saat kami berdua sama-sama menembaki musuh.

Lelaki cintaku
Tak akan gentar menyerahkan hidupnya
Tak akan takut mendapatkan dirinya dalam gempuran yang tak terpahami.
Di plaza yang sesak kerumunan akbar,
Ia mampu berteriak “Aku mencintai kau”
Atau, di atap gedung, tanpa tedeng aling-aling mendeklarasikan
Proklamasi haknya untuk merasakan
Emosi yang paling indah dan manusiawi.

Lelaki cintaku
Tak akan menghindari dapur
Tak juga popok anak-anak kita
Cintanya akan seperti angin yang menyejukkan
Menyingkirkan awan impian dan
Kesalahan masa lalu, yang berabad memisahkan kami,
Dengan keindahannya masing-masing.

Lelaki cintaku
Tak akan mencetakku dan menstandardisasiku
Ia akan menyuguhkanku hawa, ruang
Menghargainya agar tumbuh dan berkembang
Layaknya REVOLUSI
Yang memekarkan setiap hari yang baru
Dengan awal satu KEMENANGAN BARU.

Karya: Ginconda Belli
Gionconda Belli adalah penyair perempuan Nikaragua, mantan gerilyawati Sandinista

Menyebarkan Kesadaran Sosialisme Di Tengah Lautan Reformisme

2016-01-02T14:17:00.000+07:00

Kesadaran massa yang bergerak, Photo: beritasatu

Landasan
Pengorganisiran massa agar menjadi kekuatan revolusi—menghancurkan musuh, merebut kekuasaan, mendirikan dan mempertahankan kekuasaan baru, serta merebut alat-alat/sarana-sarana produksi—adalah pekerjaan membangun massa sadar yang terorganisir dan berkekuatan. Makna massa sadar harus dilihat dalam dua pengertian: secara kognitif (kesadarannya) dan secara politik (tindakannya untuk berjuang). Massa sadar yang bertindak sebagai atau dalam pengertian kader, adalah massa maju yang berjuang membangkitkan dan berjuang bersama massa rakyat yang lain. Kader menjadi bagian dari setiap perlawanan massa, memajukan politik perlawanan tersebut, dan terus memperluas/memperbanyak massa maju atau kader lainnya di antara massa berlawan tersebut. Di sinilah pengertian kader sesungguhnya, sebagai kader revolusioner, yaitu selalu tidak pernah dan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan massa—sehingga berbeda dengan aktifis salon (menara gading) (yang tidak berada di tengah massa berjuang), ataupun pekerja sosial (yang tidak untuk memajukan massa (secara kognitif dan tindakan).

Pengertian kader dan pengorganisiran massa sebagaimana dijelaskan di atas adalah pengertian yang sekaligus menjawab pertanyaan: bagaimana kader tumbuh bersama kesadaran massa (yang masih masih reformis) dan memajukannya (menjadi revolusioner), sehingga batas kesadaran kader dengan kesadaran massa semakin menipis? Dengan demikian, pekerjaan membangun revolusi, dalam makna mendirikan pemerintahan rakyat (untuk memerintah dirinya sendiri) memiliki landasan nyatanya—nyata, benar-benar, sanggup mendirikan pemerintahan rakyat sendiri—karena massa telah memiliki kesadaran yang maju, memadai untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Kalaupun masih ada jarak antara kesadaran kader dengan massa, semakin hari jarak tersebut harus semakin menipis dengan semakin memajukan kesadaran massa. Saat perlawanan massa semakin meningkat dan meluas—itu artinya kesadaran dan tindakan (politik) massa sedang meningkat dan meluas—partai seharusnya dibuka untuk massa. Tapi itu bukan berarti organisasi revolusioner melepaskan kreteria-kreteria dalam rekruitmennya, bukan berarti melemahkan syarat-syaratnya namun, pengertiannya adalah: secara organisasional partai harus peka dan dapat dengan segera mewadahi massa yang kesadaran dan tindakan (politik)nya sudah/sedang maju/berkembang.

Pengorganisiran massa dan radikalisasi bertujuan memajukan dan menguji kesadaran serta tindakan (politik) massa. Pengalaman sehari-hari berada di tengah massa memberikan pengertian, dan sepenuhnya maklum bahwa: sekalipun massa telah sanggup menerima propaganda tentang revolusi, namun belum tentu massa tersebut siap bertindak memperjuangkannya—apalagi bila kwantitas massanya belum memadai, sehingga memang tindakan (politik) massa tidak boleh terlalu maju. Dalam situasi kontradiksi yang semakin tajam akibat meluasnya persoalan rakyat—terutama persoalan-persoalan mendesak yang gamblang terasa dan terlihat di depan mata oleh rakyat—hal terpenting dalam tahap awal menuju revolusi adalah bagaimana segala keresahan tersebut diorganisir (baca: disadarkan dan dimobilisasi) menjadi tindakan politik massa yang rapi, menjadi mobilisasi menuntut, serendah apapun isu yang sanggup dan akan diperjuangkan oleh rakyat. Mobilisasi tersebut merupakan wujud kongkrit, wujud nyata kesanggupan rakyat untuk memperjuangakan kepentingannya, ideologinya, yang tumbuh dari kesadarannya, atau merupakan tindakan (politik) utama yang menunjukkan dan menguji kekuatan rakyat sendiri. Bersamaan dengan mobilisasi atau tindakan politik tersebut, semakin hari juga harus dipastikan adanya peningkatan kesadaran dalam politik massa. Dan sekalipun radikalisasi atau mobilisasiini dilakukan secara bertahap, namun bukan berarti dalam pekerjaan penyadaran massa kita tidak boleh memberikan kesadaran tentang seluk beluk revolusi—baik dalam pengertian ideologinya, politiknya dan organisasinya; dalam pekerjaan menyadarkan massa, sedapat mungkin, kita tidak boleh menahap-nahapkan isian kesadaran tentang revolusi. Sehingga, walaupun massa sedang memperjuangkan tuntutan reformis, namun massa akan sadar bahwa perjuangan tersebut masih merupakan perjuangan reformis, belum revolusioner; itulah yang dinamakan kompartemen kesadaran revolusioner dalam lautan perjuangan reformis—yang secara bertahap, sesuai dengan syarat perluasan kesadaran revolusioner dan kwantitas massanya, akan berderap menuju revolusi. Kompartemen revolusioner tersebut—baik dalam pengertian kesadarannya, maupun para pekerja/aktivisnya—harus semakin meluas menutup/merubah kesadaran dan tindakan (politik) reformis.

Pengertian revolusi secara mudah bisa diartikan sebagai perubahan tiga hal pokok, yakni: 1) peningkatan tenaga produktif (productive force); bahwa peningkatan kemakmuran, yang berdialektik, berkait-berkelindan) dengan perubahan budaya (baca: nilai-nilai baik) dan aspek-aspek kehidupan lainnya, memiliki dan tergantung pada landasan tenaga produktif; 2) Perubahan hak milik atau transformasi pemilikan; 3) Perubahan kesadaran massa, terutama kesadaran untuk memerintah dirinya sendiri (transformasi dari demokrasi perwakilan ke arah demokrasi langsung). Dengan demikian, sosialisme (yang tenaga prodiktifnya dapat melimpahkan kemakmuran dan pemilikannya adil) justru memberikan landasan material bagi peningkatan potensi manusia sampai ke tingkat ke individu yang, sebelumnya, potensi (individu) tersebut tidak bisa berkembang karena landasan materialnya telah dirampas oleh pemilik/penguasa tenaga produktif. Potensi (semua) individu untuk menjadi dirinya sendiri akan sanggup dikembangkan.

Oleh karenanya perjuangan kognitif (kesadaran) harus disatukan dengan tindakan perjuangannya/pemwujudannya. Dan agar kesadaran lebih mudah dapat didorong menjadi tindakan perjuangannya/pemwujudannya, maka kita bisa berangkat dari persoalan mendesak rakyat, dari tuntutan-tuntutan darurat rakyat, dari persoalan yang kasat mata dilihat dan dihadapi rakyat.

Situasi sekarang, karena terus menerus terjadi peningkatan dan perluasan penderitaan rakyat, mengakibatkan meluasnya lautan kesadaran ekonomis (reformis) di kalangan rakyat. Bahkan kesadaran reformis tersebut ada yang belum menjadi tindakan perlawanan; kalaupun ada perlawanan, yang semakin hari semakin meningkat kwantitas dan kwalitasnya, namun masih belum terorganisir secara nasional dan masih belum bersatu, berserakan. Kesadaran rata-rata massa adalah kesadaran reformis, ekonomis, dan itu merupakan realita yang harus diakui (untuk diatasi atau dimajukan, bukan disalahkan atau ditinggalkan). Kita tidak boleh idealis: mengharapkan kesadaran sosialis akan dengan mudah diterima dan diperjuangkan massa, atau datang (dari langit) dan muncul (dari bumi) dengan sendirinya. Lautan kesadaran reformis tersebut harus disimpulkan penyebab kongkritnya, sehingga bisa ditemukan bagaimana mengobatinya agar menjadi kesadaran revolusioner dan dapat dimobilisasi untuk memperjuangkan ideologi serta kepentingannya (bahkan tuntan reformis/mendesak sekalipun). Bagaimana menghadapi dan mengatasi kenyataan kesadaran reformis tersebut, apakah hanya kita didik terus sampai mereka paham? Ya bisa saja, tapi lebih lama menyerapnya. Contohnya, pembangunan Taman Siswa--dalam pandangan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah liar--yang didirikan Ki Hajar Dewantara. Apabila tidak diletakkan dalam gerak perlawanan atau tindakan politik massa, maka pendidikan-pendidikan tersebut akan lebih sulit membangun massa sadar karena perjuangannya tidak menjadi nyata dirasakan dan disaksikan oleh massa sendiri.

Kesadaran akan tuntutan reformis tersebut didorong (baca: diorganisir) menjadi tindakan (baca: mobilisasi) politik massa (yang meluas, membesar dan menguat) dalam memperjuangkan tuntutan-tuntuannya (ekonomis sekalipun), berupa mobilisasi-mobilisasi massa yang menuntut. Wadah-wadah rakyat yang bertujuan untuk menuntut harus terus menerus diperluas dan disatukan, bahkan persoalan-persoalan mendesak (dan tidak mendesak) lainnya yang belum jelas bagi rakyat harus diungkapkan dan ditunjukan kepada massa (saking banyaknya persoalan, sehingga kadang saling tumpang-tindihnya tak terlihat, tak kasat mata, misalnya: pengamen yang selalu diburu trantib bisa lalai atas persoalan kesehatan dan pendidikan anaknya; dan sebagainya). Segala persoalan mendesak rakyat ini harus terus diolah menjadi basis perlawanan rakyat. Rakyat harus bergerak untuk menuntut atau memperjuangkan kesejahteraannya, dengan metode proletar dalam bentuk: aksi massa.

Tapi harus diingat, setiap perlawanan ekonomis dan reformis tersebut tidak boleh dilepaskan dari kompartemen sosialisme dan kesadaran sejati. Massa sadar atau kader sosialis harus terus menjadi bagian dari setiap gerak massa ekonomis ini. Kompartemen sosialis tersebut harus membesar dan terus membesar, walaupun awalnya kecil. Tidak boleh seperti piramid; tidak boleh dibiarkan massa yang maju tidak membesar atau mengerucut. Apa tugas kompartemen sosialis tersebut? Selain menjadi kekuatan termaju dalam mewujudkan kesadaran ekonomis massa menjadi tindakan politik (dalam isu yang paling diterima massa), tugas kader revolusioner tersebut sejak awal adalah mengisi tuntutan-tuntutan reformis tersebut dengan pengertian sejati (menjelaskan kaitannya dengan sistim kapitalisme), terus menerus menjelaskan penyelesaian revolusioner yang sesejati-sejatinya yang dibutuhkan rakyat sebagai jalan keluar bagi berbagai masalah yang dihadapinya. Walaupun wujudnya tetap tindakan (politik) reformis, tidak masalah, harus diterima sebagai kenyataan, sebagai cerminan kesadaran massa pada waktu sekarang. Karena itulah kita bisa berangkat dari kesadaran tuntutan reformis, yang akan didorong menjadi tindakan politik. Tapi sejak awal massa juga harus tahu bahwa jalan keluar sejatinya tidak bisa reformis, atau hal itu saja belum cukup. Jadi, rakyat tahu bahwa tuntutan tersebut hanya untuk sementara (sebelum kesadaran dan kwantitas massanya memadai), atau sekadar mengurangi kesulitan sehari-hari rakyat. Propaganda kaum revolusioner harus ditransfer menjadi pemahaman massa, walaupun perjuangannya masih seperti itu (masih reformis, masih berupa sekadar tuntutan yang bisa jadi dipenuhi pemerintah), atau belum sekaligus menyelesaikan semua masalah (karena penyelesaiannya belum ke akarnya) karena revolusi belum memadai syarat-syaratnya. Oleh karena itu, kesadaran massa harus diisi oleh pemahaman bahwa perjuangan reformis sekarang ini bukanlah akhir dari segalanya, atau perjuangan sekarang ini merupakan bagian dari suatu tahap dari arah revolusi. Karenanya, arah revolusi harus dijelaskan kepada massa secara lugas, gamblang, jelas dan kongkrit, dapat dimengerti rakyat. Massa harus sadar bahwa: seandainya pun negara/pemerintah (atau pihak yang dituntut lainnya) memenuhi sebagian atau seluruh tuntutan reformis tersebut, namun hal tersebut hanyalah merupakan kemenangan kecil karena desakan rakyat, dan sebagai bagian utnuk mendapatkan kemenangan sejati. Dan yang terpenting: mobilisasi massa tersebut bukanlah sekadar untuk menekan (bargain atau tawar menawar terhadap) negara/pemerintah (atau pihak yang dituntut lainnya); namun juga untuk memberikan contoh pada rakyat (terutama yang tidak berlawan) bahwa rakyat bisa memiliki kekuatannya sendiri, bahwa berjuang itu tidak mustahil, bahwa rakyat bisa memperjuangkan ideologi dan kepentingannya sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan politiknya sendiri—salah satunya, yang terpenting dan paling ampuh: dengan metode proletar; mobilisasi (aksi) massa. Sedangkan politik menekan, politik bargain, politik tawar menawar dengan menggunakan kekuatan rakyat--tapi hanya untuk kepentingan kelas lain (misalnya hanya untuk memperkuat tawar menawar terhadap elit atau kelompok/partai lain, untuk bersekutu dengan elit atau kelompok/partai lain, dan sebagainya--ADALAH SALAH—bahkan bisa melemahkan keyakinan rakyat atas kekuatannya sendiri. Politik bargain yang salah tersebut sekarang telah menjadi penyakit yang menghinggapi organisasi gerakan, dan tidak boleh dibiarkan.

Agar mewujud menjadi mobilisasi—dengan sebelumnya ada proses (tahapan) investigasi dan peningkatan kesadaran massa—maka sebelumnya harus ada kesanggupan dari organisasi revolusioner untuk mewadahi massa. Lautan kesadaran reformis massa tersebut, yang selalu ada di sebagian besar tempat karena selalu ada himpitan persoalan mendesak yang dihadapi rakyat, harus bisa ‘ditangkap’, harus bisa diwadahi terlebih dahulu. Pewadahan tersebut akan memudahkan proses pengorganisasian dijalankan di tengah subjektif organisasi yang masih kecil. Pewadahan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan berbagai cara terutama, tentu saja, lagi-lagi, berangkat dari kebutuhan mendesak massa sekitar yang sudah diinvestigasi dan disimpulkan. Misalnya: 1) dengan mendirikan Posko Pembelaan Rakyat Miskin untuk Berobat Gratis, atau Posko Pembelaan Rakyat untuk Mendapatkan Pendidikan Gratis, atau Posko Pembelaan Rakyat untuk Mendapatkan BLT, atau Posko Pembelaan THR Buruh dan sebagainya (kita harus jeli menginvestigasi dan menyimpulkannya). Dengan posko tersebut massa akan diberanikan mengadukan persoalan-persoalannya, dan posko tersebut dengan demikian mejadi penampung, wadah, bagi rakyat yang mengadukan persoalan-persoalannya dan segera dibantu memperjuangkannya—sehingga berkesempatan mendapat kepercayaan rakyat (apalagi jika segera mendapat hasil seperti bisa mengobati rakyat miskin secara gratis di rumah sakit; bisa mengadvokasi buruh, dll). Bahkan dari keseriusan kita memperjuangkan saja—sekalipun belum berhasil—memungkinkan kita mendapatkan kepercayaan massa. 2) dengan selebaran dan alat-alat propaganda lainnya (kita harus kreatif menemukan alat-alat atau cara-caranya) kita propagandakan (posko) bantuan pembelaan/advokasi untuk mengurus persoalan-persoalan rakyat, agar bisa membantu mewadahi massa (dalam kantung-kantung massa) yang akan memperjuangkan persoalan-persolannya.

Kita harus maklum bahwa tuntutan buruh/rakyat masih reformis--masih dalam hal kepentingan mendesaknya--karena memang kesadaran dan kwantitas massanya belum memadai. Dan dalam memberikan jalan keluarnya, kita harus hati-hati: jangan sampai kita seperti dewa penolong di mata rakyat. Karena itu, dalam perjalanan pengorganisasian, kita harus dengan sabar membimbing, mendampingi rakyat agar mereka sendiri bisa mengadvokasi/membela dirinya, keluarganya, tetangganya, teman-temannya atau massa lainnya—bahkan setelah kita bisa mengadvokasi rakyat, kita dengan santun memohon agar rumahnya bisa dijadikan posko advokasi, apalagi bila dirinya pun bisa diyakinkan menjadi pekerja poskonya.

Ditulis oleh: Danial Indrakusuma

Korporatokrasi, Menyempurnakan Negara Sebagai Pengabdi Perusahaan

2015-12-12T11:38:00.003+07:00

Muslihat Kapitalis Global menguasai dunia, Photo: Istimewa

PPRIPORTAL - Di semua tempat, apakah itu dalam kebudayaan popular, hingga sistim propaganda, terdapat tekanan terus menerus agar orang merasa bahwa dirinya tak bisa ditolong lagi, bahwa peran mereka hanyalah menyetujui segala keputusan dan melahapnya — Chomsky.

Hambatan sesungguhnya bagi produksi kapitalis adalah kapital itu sendiri - Marx.

Landasan-Pijak Teoritik Korporatokrasi

Bila saja Marx masih hidup, ia mungkin akan tercengang menyaksikan kreativitas borjuis dalam mendayagunakan negara demi kepentingannya [1]; Hamza Alavi tentu akan maklum atas semakin sempitnya ruang otonomi relatif negara di tengah semakin rentannya sistim kapitalisme (negeri-negeri maju) terhadap krisis (yang dampak gelombangnya semakin mendunia)[2]; dan bila saja Richard Robison mempertimbangkan dari mana sumber dana dan kebijakan negara (Orde Baru), maka tentu ia tak akan berposisi: negara (Orde Baru) mampu “menciptakan” kelas (di Indonesia)?[3]

Kadang korporatokrasi (corporatocracy) sering dikaitan dengan gerakan anti-globalisasi, mungkin karena terkesiap atas gejala bagaimana pemerintahan (terutama) negeri-negeri berkembang tunduk pada kepentigan-kepentingan perusahaan-perusahaan besar/transnasional. Misalnya saja, John Omaha, Phd, menyimpulkan bahwa perang Irak dicetuskan oleh perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menguasai negara (dan segala kelembagaannya) republik demokratik Amerika—yang sekarang telah menjadi korporatokrasi.[4]

Perusahaan-perusahaan dianggap memiliki kekayaan yang begitu besar sehingga bisa menyuap, menyusup dan menguasai pemerintahan di berbagai negeri. Bahkan, ia sanggup mengemudikan eksekutif, media-media terkemuka, legislatif, dan lembaga-lembaga hukum, menyatukannya ke dalam suatu unit yang berentang-dunia yang dinamakan korporatokrasi. Fokus dari tujuannya hanya satu, tak terbagi[5]: perusahaan—keuntungan harus maksimal; sumber daya alam, segala kelembagaan, warga negara, harus digunakan (atau disingkirkan bila tak diperlukan lagi) demi memaksimalkan keuntungan; perusahaan harus memiliki pasar-pasar baru untuk dikuasai; dan, bila perlu, perusahaan-perusahaan yang memproduksi peralatan militer harus memiliki pasar serta menyesuaikannya dengan penaklukkan negeri-negeri yang akan mengakumulasi keuntungan perusahaan[6].

Bahkan, sejak akhir Perang Dunia II, perusahaan-perusahaan besar telah muncul sebagai penguasa dominan planet ini. Bank Dunia (World Bank/WB), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pun tak lepas dari cengkeraman korporatokrasi.[7] [Aku lebih percaya bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan kreasi dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam korporatokrasi rahasia, bukan sekadar kesepakatan multilateral negeri-negeri kapitalis maju. Lebih jau lagi, Hannah Holleman dan R. Jonna mengatakan:

"Dalam kenyataannya, pertentangan—yang tidak sekadar tercermin dalam berbagai wujud kekuasaan—justru merupakan sumber kekuasaan dalam hubungan-hubungan sosial sistim kapitalis. Dan pertentangan tersebut tidaklah dimulai dengan kelahiran lembaga-lembaga tersebut (IMF, World Bank, WTO, GATT, dan lain sebagainya.)—dan tidak juga akan berakhir di lembaga-lembaga tersebut…"[8]

Dikatakan bahwa korporatokrasi juga memasukkan cara-cara kriminal dalam strategi-taktiknya—membuat laporan-laporan keuangan palsu, merekayasa pemilu, menyogok, mengancam, menyogok seks, membunuh, kudeta—sebagaimana yang diungkapkan oleh John Perkins, "Sang Penjagal (bidang) Ekonomi" (Economic Hit Man).[9] Contoh lainnya: Manajer-manajer perusahaan Rockefeller melakukan perdagangan BBM, melalui negeri netral Swiss, dengan musuh sekutu, Jerman. Kantor Chase Bank di teritori yang diduduki Nazi, Paris, melakukan bisnis jutaan dollar dengan musuh dan sepengetahuan kantor pusatnya di Manhattan (keluarga Rockefeller adalah salah satu pemiliknya); truk-truk Jerman yang digunakan untuk menduduki Prancis dibuat oleh Ford dengan persetujuan dari Dearborn, Michigan; Kolonel Sosthenes Behn, kepala perusahaan (konglomerat) ITT, terbang dari New York ke Madrid, lalu ke Berne, selama perang berlangsung untuk membantu mengembangkan sistim komunikasi Hitler dan bom-bom robot yang meluluhlantakan London. Bahkan ITT mengembangkan FockeWulfs, yang menjatuhkan bom-bom ke tentara Inggris dan Amerika.[10]

Pengertian korporatokrasi di atas tidak bisa disamakan dengan korporatisme—yang mengacu pada sistim ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh suatu badan (yang tidak dipilih secara demokratik dan memiliki hirarki internalnya sendiri) berisikan perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok ekonomi, industrial, agraria, sosial, kebudayaan dan/atau professional.[11]

Istilah korporatisme popular pada masa kekuasaan Getulio Vargas di Brazil selama tahun 1920-an dan 1930-an, saat dia memerlukan lembaga yang dapat memoderatkan pasar bebas—yang ia maknai sebagai kapitalisme modern—dengan kesejahteraan sosial. Ilmuwan politik biasa juga menggunakan istilah korporatisme untuk memaknai negara yang, dengan kekuasaannya, mewajibkan dan membuat aturan yang menyatukan pimpinan-pimpinan agama, sosial, ekonomi, atau organisasi-organisasi popular, agar dapat dikooptasi dan diredam potensinya untuk melawan kekuasaan serta mencari legitimasinya dari kekuasaan. Pada tahun 1891, korporatisme juga pernah digunakan oleh Paus Leo XIII (encyclical Rerum Novarum) sebagai wadah kolaborasi/tawar menawar antara kelas buruh dengan kelas kapitalis karena Katolik khawatir akan pengaruh ideologi sosialis terhadap serikat buruh Katolik. Dan korporatisme juga dipraktekan oleh fasis Italia (tokohnya adalah Alfredo Rocco dan Mussolini) serta rejim diktator Orde Baru (Indonesia) (tokohnya adalah Suhardiman, Ali Murtopo). Namun, pada masa-masa selanjutnya, korporatisme sering digunakan untuk meloloskan kepentingan perusahaan (dengan legitimasi negara) di atas kepentingan publik. Ada juga istilah neokorporatisme, misalnya dalam wujud kongkrit: International Labour organization (ILO); Komite Ekonomi dan Sosial Uni Eropa; pengaturan kesepakatan bersama di antara negeri-negeri Skandinavia; Kemitraan Sosial di Irlandia; Dewan Pengupahan Nasional di Singapura; dan banyak lagi. Walaupun korporatokrasi berbeda makna dengan korporatisme, namun korporatokrasi sering menggunakan unsur-unsur dalam korporatisme sebagai variabel penting dalam strategi-taktik mereka, apalagi unsur-unsur dalam dalam korporatisme (atau, misalnya, sisa-sisanya yang masih banyak berkiprah dalam serikat-serikat buruh di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto) berkarakter lemah.

Kita harus melihat korporatokrasi dari pendekatan ekonomi-politik yang historis, agar jangan sampai terjerembab pada analisa on the spot seolah-olah korporatokrasi lahir dari ruang hampa sosial—misalnya melihat korporatokrasi dari sisi sosiologis (kapitalis memerlukan wadah yang lebih struktural dan permanen untuk lobbying); dari sisi ilmu politik [korporatokrasi merupakan wadah, yang bisa saja di luar struktur negara, yang dapat menjamin kediktatoran kelas kapitalis; dan dibedakan dengan korporatisme (yang merupakan ruang di dalam struktur negara) yang masih memberikan kesempatan tarik menarik kepentingan]; atau, walaupun pendekatannya historis, korporatokrasi hanya dilihat sebagai rangkaian (kronologis) fragmen-fragmen bagaimana negara dan kapitalis bekerjasama mengorbankan kepentingan kelas pekerja atau warga negara.

Tidak, secara historis, negara dan kapitalisme bukanlah dua entitas yang terpisah, negara (kapitalis) adalah anak kandung kedikatatoran (ekonomi) kapitalisme. Seperti kata Marx:

“Borjuis senantiasa makin bersemangat menghapuskan keadaan penduduk yang terpencar-pencar dari alat-alat produksinya, dan dari hak pemilikannya. Ia telah menimbun penduduk, memusatkan alat-alat produksi, dan telah mengkonsentrasikan hak pemilikan ke dalam beberapa tangan. Akibat yang selayaknya dari hal tersebut adalah pemusatan politik. Provinsi-provinsi yang merdeka atau yang tak begitu erat kepentingannya, undang-undang, pemerintah dan sistim pajak yang berlainan, menjadi terpadu sebagai suatu bangsa, dengan satu pemerintah, satu undang-undang, satu kepentingan kelas, satu bangsa, satu perbatasan dan satu tariff pabean.”[12]

Atau seperti kata Engels:

“Negara, dengan demikian, adalah sama sekali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu yang sesempit ‘realitas ide moral’, ‘bayangan dan realitas akal’, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hegel. Justru, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; …”[13]

Atau, lebih kongkret lagi, Marx menjelaskan bagaimana borjuis menyempurnakan negara agar sesuai dengan kepentingannya:

“Tetapi revolusi adalah radikal. Ia masih dalam perjalanannya, melewati tempat pensucian arwah. Ia melaksanakan usahanya berdasarkan suatu metode. Sampai tanggal 2 Desember, 1851 (hari berlangsungnya kudeta Louis Bonaparte), ia telah menyelesaikan separuh dari pekerjaan persiapannya, sekarang ia sedang menyelesaikan separuh yang lainnya. Pertama-tama, ia menyempurnakan kekuasaan parlementer, agar menggulingkan kekausaan lama. Sekarang, setelah itu tercapai, ia akan menyempurnakankekuasaan eksekutif, …”[14]

“Kekuasaan eksekutif tersebut, dengan organisasi birokrasi serta militernya yang sangat hebat, dengan mesin negaranya yang serba rumit dan cerdik, yang meliputi lapisan-lapisan luas, dengan barisan pegawainya yang berjumlah setengah juta, di samping tentaranya yang juga sebesar setengah juta, badan yang bersifat parasit mengerikan ini, yang menjerat tubuh masyarakat Prancis seperti jala dan menyumbat segala pori-pori di kulitnya, terjadi pada masa monarki absolut saat keruntuhan sistem feodal, dan jasad parasit itu telah membantu mempercepat keruntuhannya. Revolusi Prancis, pertama-tama ia telah mengembangkan sentralisasi, ‘tetapi pada saat yang bersamaan’ ia memperluas sifat dan jumlah agen-agen kekuasaan pemerintahan. Napoleon menyempurnakan mesin negara ini. Monarki Legitimis dan Monarki Juli tidak memberikan manfaat apapun, kecuali pembagian kerja yang lebih besar. Akhirnya, dalam perjuangan menentang revolusi, republik parlementer menemukan dirinya sebagai suatu hal keterpaksaan, bersama dengan tindakan-tindakan penindasan, memperkuat sarana-sarana dan sentralisasi kekuasaan pemerintah. Semua penggulingan kekuasaan menyempurnakan mesin ini, bukan menghancur kannya…”[15]

Dengan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. pembentukan negara bukanlah sekadar hasil dari hasrat moral dan sebagai entitas di luar masyarakat (dipaksakan kepada masyarakat);

2. dalam perkembangan tertentu suatu masyarakat[16], muncul kelas borjuis yang membutuhkan—lebih tegas lagi: menciptakan—negara (borjuis) karena negara lama tak lagi bersesesuaian dengan kepentingannya;

3. pada akhir analisa, bukan negara (borjuis) yang menciptakan kelas (borjuis), tapi sebaliknya;

4. karenanya, landasan kepentingan borjuislah (konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif, akumulasi kapital, perluasan pasar, bahkan politik) yang mendorong (keniscayaan) pembentukan, penaklukan, penyesuaian dan penyempurnaan negara (borjuis).

Dengan demikian, telaah terhadap korporatokrasi harus lah dilandasi oleh penelitian tentang:

1. sejarah perkembangan kapitalisme (maju), dan sejauh manakah (instrumen kelas borjuis) negara telah lebih sempurna melayaninya;

2. dan, saat kapitalisme (maju) tersebut merentangkan cengkeramannya secara global—sebagai suatu keniscayaan (kebutuhan untuk mengkonsentrasi/sentralisasikan tenaga produktif; mengakumulasi kapital dan meluaskan pasar)—maka sampai sejauh manakah negara (nasional) yang akan menjadi koloninya perlu disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhannya;

3. kontradiksi negara (apa?) terhadap borjuis tentu saja mengisyaratkan, menceminkan, bahwa negara sedang dalam proses penggulingan oleh unsur-unsur revolusioner; atau hanya sedang digerogoti unsur-unsur sosial-demokrat, yang bisa saja menghasilkan reaksi balik sogokan otonomi relatif negara (dalam berhadapan dengan borjuis)—agar sistim kapitalisme secara keseluruhan tidak runtuh.[17];

4. atas dasar kesejarahannya, tentu saja, negara negeri-negeri berkembang (yang kaya tenaga produktif sumberdaya alam[18]) akan paling tidak sempurna, tidak bersesuaian dengan negara negeri-negeri kapitalis maju;

5. Kasus bailout di negeri-negeri koloni/berkembang (misalnya, BLBI di Indonesia), atau negeri kapitalis maju (misalnya, permohonan talangan 700 milyar dollar oleh Bush kepada Kongres), substasinya sama: pada krisis kapitalisme yang sudah mendunia, maka jalan keluar daruratnya adalah (apa yang aku sebut) penyangga rapuh finansial—merampas kembali uang (sosial) kelas pekerja yang sudah diserahkan borjuis pada negara (perampokan fiskal).

Paling tidak, kelima faktor tersebut di atasl ah yang akan menjadi pertimbangan kadar kekejaman korporatokrasi. Sekarang, marilah kita lihat apa makna sejarah perkembangan kapitalismenya:

Ruang hidup korporatokrasi: konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif; akumulasi modal; perluasan pasar; dan krisis kapitalisme (global)

Bahwa perkembangan kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari pengamatan terhadap dinamika hukum-hukumnya—apakah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Marx dan Engels; atau yang kemudian tak sempat diamatinya—karena, di dalam perkembangannya, kapitalisme dibenani oleh hukum (besi) yang melekat di dalamnya (inheren). Dalam Kesipulan Garis Besar Sketsa Evolusi sejarah, Engels mengatakan:

1. “Di satu pihak, penyempurnaan mesin-mesin, yang dirangsang oleh persaingan—yang merupakan kewajiban bagi setiap individu pemilik pabrik—diembel-embeli oleh semakin meningkatnya pemutusan hubunga kerja. Bala tentara pengangguran, atau pasukan cadangan industri. Di lain pihak, perluasan produksi tanpa batas—yang di bawah tekanan persaingan, juga merupakan kewajiban bagi setiap pemilik pabrik. Gabungan keduanya menghasilkan perkembangan tenaga-tenaga produktif yang sebelumnya tak pernah ada, kelebihan penawaran dibanding permintaan, kelebihan produksi (overproduction), banjir barang-barang dagangan di pasar-pasar…

2. Kelas kapitalis itu sendiri dipaksa secara sepihak untuk mengakui watak sosial tenaga-tenaga produktif. Lembaga-lembaga besar harus mengambilalihnya—guna kepentingan produksi dan komunikasi—pertama-tama oleh perusahaan saham-gabungan, kemudian oleh gabungan perusahaan dan, pada akhirnya, oleh negara. …”[19]

Menurut Doug Lorimer:

“Untuk mengendalikan akumulasi kapital, menurut Marx, caranya harus mempetentangkan kapitalis dengan buruh, dan mempertentangkan buruh dengan buruh. Dan, selain itu, juga harus mempertentangkan kapitalis dengan kapitalis. Setiap kapitalis 'harus tunduk pada hukum mati produksi kapitalis, hukum eksternal dan memaksa'. Karena semua daya upayanya ditujukan untuk mengakmulasi kapital, atau sekadar berfungsi dalam proses akumulasi kapital maka, mau tak mau, harus berseteru dengan kapitalis lainnya. Proses akumulasi kapital dan persaingan antar-kapitalis semakin lama akan semakin mengkonsentrasikan dan mensentralisasikan kapital ke tangan segelintir kapitalis saja, layaknya ikan besar melahap ikan kecil. …”[20]

Perkembangan spekulasi saham dan finansial tak dapat sepenuhnya diamati oleh Marx, padahal ekonom-ekonom kiri sering melihatnya sebagai salah satu faktor yang memperdalam krisis. Misalnya saja, Engels, dalam catatan tambahan bagi Capital, Jilid III, mengatakan:

“…bursa saham masih merupakan elemen sekunder dalam sistim kapitalis, namun setelah masa itu mulai nampak perubahannya. Sekarang ini, bursa saham memegang peranan yang sangat penting dan terus menerus berkembang sehingga, kemudian, cenderung mengkonsentrasikan seluruh cabang produksi—apakah itu industri atau pun pertanian, bersama dengan seluruh perdagangannya; apakah itu alat-lat komunikasi maupun pertukaran fungsinya—ke tangan para spekulator bursa saham, sehingga bursa saham menjadi perwakilan produksi kapitalis yang sedemikian penting.”[21]

Sedangkan menurut Allen Myers:

"Namun alasan utama mengapa begitu banyak uang yang digunakan dalam spekulasi semacam itu adalah karena krisis kelebihan produksi/kelebihan kapasitas. Terlalu banyak kapital yang tidak bisa diinvestasikan kembali."[22]

Dan menurut Castro:

"Sekarang ini, dalam skala dunia, jumlah transaksi harian penjualan mata uang asing (yang langsung bisa disediakan) diperkirakan mencapai US $ 1, 5 trilyun. Jumlah tersebut tak termasuk dengan apa yang disebut sebagai operasi-operasi keuangan tambahan, yang jumlahnya kurang lebih sama. Camkan lah perbandingannya dengan jumlah total ekspor dunia dalam satu tahun, yang berjumlah sekitar US $ 6.5 trilyun, sehingga kita bisa membayangkan: betapa luar biasa besarnya jumlah transaksi moneter yang tak berkaitan dengan perdagangan nyata."[23]

"Total saham aset-aset keuangan seperti saham perusahaan dan macam-macamnya, obligasi (hutang) negara, dan lain sebagainya, naik dari 5 trilyun dollar, pada tahun 1980, menjadi 35 trilyun dollar, pada tahun 1992, dan diharapkan akan naik lagi menjadi 80 trilyun dollar, dan itu artinya tiga kali lipat nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi kapitalis maju. Begitu banyaknya uang yang dispekulasikan menjadi uang, tanpa menjadi produksi riil, tanpa menjadi perdagangan nyata, sehingga bila tak diatasi akan memperbesar dan mempercepat pecahnya gelembung finansial yang mematikan produktivitas dan kemampaun daya beli masyarakat. Bahkan seorang Keynes pun percaya bahwa kebangkitan kapital finansial, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1920-an, akan mengakhiri rasionalitas kapitalis, mengubah perusahan produktif menjadi (dalam bahasanya) suatu 'gelembung di atas pusaran-air spekulasi'"[24].

Semua hukum-hukum tersebut, pada akhirnya (dalam siklus krisis), akan menghasilkan ekses lanjutan:

Secara tipikal, bisa disimpulkan, bahwa suatu perputaran krisis muncul akibat adanya kesenjangan antara nilai dengan harga: selama periode boom, karena harga-harga dan keuntungan meningkat, bahkan kapitalis yang paling tak efisien pun bisa menghasilkan laba. Dan karena setiap orang berupaya merebut peluang, maka terjadi kelangkaan, yang akan menyebabkan naiknya harga-harga dan keuntungan yang lebih besar lagi. Tingkat harga rata-rata meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di atas tingkat nilai rata-rata. Akibatnya, modal yang kurang efisien akan tersingkir bersama tenaga kerja sosial yang tak bisa digunakan lagi (pemborosan).

Demikian pula, kesenjangan antara nilai dengan harga menjadi terlalu besar, sehingga tiba-tiba menyebabkan sebagian besar kapitalis tak mungkin lagi bisa mendanai biaya produksi[25] dan menghasilkan keuntungan normalnya. Depresi/resesi klasik diatasi dengan meredam kontradiksi yang paling penting, yakni mengupayakan keseimbangan (kembali) antara nilai dengan harga—terutama melalui pernyataan pailit atau pengambilalihan perusahaan-perusahaan yang kurang efisien—atau, dengan kata lain: penghancuran kapital.[26]

Redaksi Monthly Review percaya bahwa kapitalisme memiliki wajah yang baru: pertumbuhan yang melambat, kapital berekses, dan menggunungnya hutang. Sektor finansial ekonomi kapitalis tidak lagi sekadar diarahkan demi kebutuhan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, dan investasi. Dimulai sejak tahun 1980-an, sektor finansial semakin menjadi bentuk otonom mata pencaharian (mencari uang), khususnya di pasar-pasar derivatif. Kecepatan pertumbuhan dan ambruknya nilai-nilai finansial menambah resiko bahkan pada kesejahteraan individual. Dan karena sektor finansial secara keseluruhan merupakan bagian yang sangat penting, maka resikonya pun akan membebani ekonomi secara keseluruhan—apalagi bank bisa meminjamkan hingga 95% dana bagi aktivitas pembelian derivatif.

Dalam kapitalisme monopoli, ekses kapasitas tidak bisa dipandang sekadar sebagai gejala temporer yang berkaitan dengan siklus penurunan bisnis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Josef Steindl dalam tulisannyaMaturity and Stagnation in American Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1976, hal. 10-12), “kelesuan” atau “ketidakseimbangan” ekses kapasitas bisa saja “dalam makna praktis…permanen”, selalu mengekor pada kecenderungan fundamental ekonomi yang sedang menuju stagnasi.[27]

Bahkan Bank Dunia, saat menilai Asia Timur, pun menyatakan:

"…tak diragukan lagi bahwa hidup puluhan juta manusia akan semakin terpuruk dalam beberapa tahun ke depan. Krisis yang demikian parah sekarang ini merupakan peringatan bahwa penderitaan atas hilangnya potensi manusia tetap akan terasa selama bertahun-tahun sekalipun krisis tersebut sudah berlalu. Anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia, sebagai contoh, pejabat pemerintahnya melaporkan bahwa jumlah yang mendaftar sekolah menurun secara drastis, dari 78% menjadi 54%. Tekanan ekonomi telah memaksa banyak keluarga tercerai berai, memaksa gadis-gadis belia menjadi pelacur, dan menyebabkan para manula miskin terancam hidupnya."[28]

Nampaknya krisis dunia memang akan merupakan siklus krisis jangka panjang. Krisis Asia menandai permulaan sebuah siklus krisis kelebihan produksi (cyclical overproduction) dalam perekonomian dunia, seperti yang terjadi pada tahun 1974-1975, pada tahun 1980-1983, pada tahun 1990-1993, pada tahun 1997-2000-an dan, sekarang, tanda-tandanya sudah mulai kelihatan (dengan adanya krisis finansial ekonomi Amerika). Dalam laporan World Economic outlook, IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dunia pada tahun 1998 hanya akan meningkat 2% saja. Laporan tersebut juga memberikan catatan: “Pada tahun 1999, peluang-peluang beberapa perbaikan signifikan juga telah menurun, dan resiko kemerosotan yang lebih dalam, lebih luas dan lebih panjang telah meningkat.”[29] Krisis tersebut tidak saja sudah dan akan melanda Asia (termasuk Jepang dan Korea Selatan), tapi juga sudah dan akan melanda Amerika dan Eropa, yang ditandai dengan stagnasi relatif dalam pertumbuhan.[30]

Kadar krisis tersebutlah yang akan menarik-ulur taring korporatokrasi. Dan, seperti biasanya, melalui IMF, akan diyakinkan bahwa obat bagi krisis tersebut adalah kebijakan-kebijakan mutakhir kapitalisme yang sesuai dengan hukum besinya—konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif; akumulasi kapital; dan perluasan pasar—yakni: seraya menyodorkan paket penyelamatan (bailout) milyaran dollar, IMF menuntut perubahan kebijakan, berupa bahwa pemerintah akan menjamin hutang luar negeri sektor swasta; penurunan tingkat permintaan domestik melalui kebijakan suku bunga tinggi dan surplus anggaran pemerintah (termasuk petongan segala macam subsidi); serta “reformasi” struktural untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi pasar “bebas” (termasuk privatisasi).

Kebangkrutan kapital Dunia Ketiga dapat membantu menaikan rata-rata keseluruhan tingkat keuntungan dan, di akhir perang dingin, imperialisme tak lagi merasakan adanya kebutuhan untuk memajang etalase “macan” ekonomi sebagai kontra terhadap contoh-contoh ekonomi “komunis’ Cina dan Uni Soyet. Sebagi altenatifnya, hanya diberi sogokan (wortel) pembangunan terbatas; sedangkan untuk mempertahankan ketertiban kapitalis di negeri-negeri semi-kolonal, mereka lebih banyak tergantung pada kekerasan (tongkat)—seperti di Irak.

Namun demikian, bagi imperialisme, peningkatan penghisapan Dunia Ketiga tak cukup untuk mengatasi krisis. Sekarang ini, juga merupakan suatu periode persaingan sengit antar-imperialis, yang bentuknya berbeda-beda.

Suatu respon terhadap krisis kelebihan produksi adalah meningkatkan monopolisasi (baca: konsentrasi/sentralisasi tenaga produktif): melalui penghancuran atau menyerap para pesaing Dunia Ketiga, juga melalui pengambialihan atau merjer. Respon terhadap dua bentuk kapital—kapital produktif dan kapital finansial—adalah berkembangnya maniak merjer, yang skalanya dijadikan jaminan apakah mampu atau tidak keluar dari krisis.

Neoliberalisme, globalisasi krisis

Bahkan termasuk spekulator besar seperti George Soros pun merasa khawatir bahwa “globalisasi” dan kebijakan “pasar bebas” neoliberal yang sudah diberlakukan akan mengenyampingkan partisispasi rakyat pekerja, dan menggantikannya dengan hukum kapital yang akan membangkitkan “keresahan sosial yang massal”.; demikian pula majalah Inggris, Economist, yang jelas-jelas merupakan juru bicara paling gigih kapitalis laissez-faire (siapa kuat, dia menang) sejak majalah itu diterbitkan pada awal abad ke-19, bekomentar:

“…Dalam bidang ekonomi, dunia sudah ditata menjadi suatu kesatuan aktivitas. Dalam bidang politik, masih saja…terpecah-pecah. Tekanan antara kedua kecenderungan antitesis yang saling berlawanan tersebut telah menghasilkan runtunan pukulan, kejutan dan menghancurkan kehidupan sosial manusia.”[31]

Economist sebenarnya merujuk pada krisis ekonomi yang lebih besar dari Great Depression, yang diglobalisasikan ke seluruh negeri-negeri kapitalis, pun bukan sederet krisis keuangan dan kejatuhan ekonomi seperti di Jepang (1989), di Mexico (1994), di Korea Selatan, di Thailand dan di Indonesia (1997), serta di Rusia (1998). Sebut saja salah satu contoh menyedihkan: kenaikan suku bunga di Amerika mendorong kenaikan suku bunga di seluruh dunia, merusak nilai kredit-bermanfaat negeri-negeri yang berhutang banyak. Negeri-negeri yang bermodal minim mencoba untuk mengekspor guna mencari jalan keluar dari krisis keuangannya, namun proteksionisme meningkat, beban hutang menjadi semakin berat, kegagalan demi kegagalan memaksa sistim keuangan internasional semakin menegang. Pemotongan upah dan rencana-rencana penghematan lainnya, yang nampaknya dianggap sebagai solusi yang paling “realistik” bagi setiap orang, justru semakin membuat kacau pesoalan. Ekonomi pinggiran, yang cadangan keuangannya tak memadai, menunda pembayaran-pembayarannya karena kondisi kapital yang kabur (capital flight) semakin buruk.

Dan menurut Castro:

"Di Amerika Latin, di mana neoliberalisme diterapkan sebagai lampiran doktrin, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada tahap/masa neoliberal tidaklah lebih tinggi ketimbang yang dicapai oleh kebijakan pembangunan (negara) sebelumnya. Setelah PD II, Amerika Latin tak memiliki hutang sama sekali tapi, sekarang, berhutang sebesar 1 trilyun dollar. Itu merupakan hutang per kapita tertinggi di dunia. Kesenjangan pendapatan antara si kaya dengan si miskin juga terbesar di dunia. Saat ini, Amerika Latin mengalamai saaat yang paling berat sepanjang sejarahnya karena semakin banyak orang miskin, pengangguran, dan yang kelaparan.

Sebenar-benarnya, di bawah kebijakan neoliberalisme, ekonomi dunia ternyata tidak mengalami pertumbuhan yang pesat; tapi, malahan lebih sering tidak stabil, lebih banyak spekulasi, peningkatan hutang luar negeri dan pertukaran/perdagangan yang tak setara. Demikian juga, terdapat kecenderungan lebih besar dan semakin seringnya krisis keuangan, sementara kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan antara negeri-negeri Utara (yang makmur) dengan negei-negeri Selatan (yang dimiskinkan) malah makin melebar.

Dalam dua tahun terakhir ini, krisis, instabilitas, kekacauan dan ketidakpastian merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk menjelaskan tatanan ekonomi dunia.

Deregulasi—yang melekat dalam neoliberalisme—dan liberalisasi nilai kapital telah memberikan dampak negatif sangat mendalam terhadap ekonomi dunia karena mengakibatkan ledakan spekulasi mata uang dan pasar-pasar yang terkena dampaknya, yang transaksi hariannya (sebagian besar spekulatif) bernilai tak kurang dari 3 trilyun dollar."[32]

Setelah semua penjelasan di atas, atau setelah perluasan kapitalis (berserta krisisnya) berentang-dunia maka, pada tahap inilah, keniscayaan korporatokrasi mulai nampak:

Globalisasi neoliberal tak lain dan tak bukan adalah globalisasi (perluasan ke seluruh penjuru dunia) kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial neoliberal. Namun kebijakan-kebijakan tersebut tak ada urusannya dengan, atau bertujuan untuk, memperlemah kekuasaan penekan negara-bangsa terhadap rakyat pekerja, atau bertujuan memperlemah kekuasaan penekan negara-bangsa imperialis, khususunya negara-bangsa Amerika Serikat, terhadap penjuru duna lainnya. Malah sebaliknya, mereka bertujuan menjamin bahwa pasar penjuru dunia lainnya dibuka bagi barang-barang dan investasi mereka.

Tak cocok dengan doktrin “pasar bebas” liberal, pembuat kebijakan imperialis yang ada di Washington begitu mengerti bahwa kekuatan kekerasan yang terorganisir, sebagai esensi kekuasaan negara, merupakan alat yang sangat dibutuhkan (krusial) dalam kebijakan ekonomi, dan merupakan instrumen yang menentukan dalam memutusakan siapa yang akan jadi pemenang dan siapa yang akan menjadi pecundang dalam kompetisi global mengakumulasi kapital di antara geng pengeruk keuntungan yang saling berseteru. (Siapapun yang ragu akan hal tersebut, harus mengujinya dengan pengalaman ekonomi Irak sejak Perang Teluk.)

Berbeda dengan pendapat kaum terpelajar borjuis, intelektual-intelektual mantan-radikal dan liberal-kiri, yang berpendapat bahwa globalisasi neoliberal telah memperlemah kekuasaan negara-bangsa, ternyata kapital Amerika Serikat terus menerus memperkuat kekuasaan penekan negara-bangsanya dengan meningkatkan pembelanjaan untuk mesin-mesin militernya melebihi seluruh pembelanjaan militer enam negeri kuat yang ada sekarang ini.

Dan organisasi-organsisai penguasa imperialis, yang harus memaksakan kebijakan-kebijakannya kepada negeri-negeri kapitalis berkembang, seperti WB, IMF dan lainnya, sebenarnya bukanlah lembaga-lembaga yang anggotanya terdiri berbagai nasionalitas (supra-national). Lembaga-lembaga tersebut, sebenarnya, merupakan cerminan kekuasaan negara-bangsa imperialis (terutama) yang paling kuat, Amerika Serikat, dalam ekonomi global dan, langsung atau tak langsung, merupakan cerminan perusahaan-perusahaan besar transnasional, cerminan korporatokrasi (rahasia atau terbuka)—bisa saja disebut neo-korporatokrasi.

Kesimpulan

1. Bahwa korporatokrasi, pada tahap tertentu kapitalisme, merupakan salah satu (dari banyak) pranata (institution) keniscayaan dalam upaya borjuis menggunakan negara sebagai instrumen bagi kepentingan-kepentingannya karena, seperti kata Marx dan Engels, walaupun negara (borjuis) itu merupakan hasil bentukkan borjuis (kadang dengan memanipulasi rakyat/kelas pekerja pengikutnya), namun negara (borjuis) tak akan serta merta melengkapi mesin-mesinnya sesuai dengan keinginan hukum-hukum kapitalisme; kadang, terutama dalam sistim kapitalisme yang sudah lebih maju, negara merupakan cerminan persaingan borjuis, yang di dalamnya mereka saling berebut pengaruh (penaklukan) karena, biasanya (secara tradisi), borjuis lama (Rockefellers, Ford, Mellons, Morgans, DuPonts, Whitneys, Warbugs, Vanderbilts) sudah terlalu lama mendekam menguasai negara, menindas kesempatan borjuis baru dalam menggunakan negara sebagai instrumen kepentingan-kepentingannya; atau negara (borjuis) sedang dalam “ancaman” digulingkan oleh kaum revolusioner, atau sedang sekadar digerogoti oleh kaum sosial demokrat;

2. Selama mesin-mesin negara (beserta ideologinya) belum lengkap, belum sempurna bersesuaian dengan, mengakomodir, kepentingan-kepentingan borjuis (termasuk membantu mengatasi krisis-krisisnya), maka korporatokrasi dibutuhkan oleh borjuis dan, oleh karena itu, karakternya: transisional. Masalahnya: korporatokrasi tak akan bisa menyelesaikan krisis kapitalisme; korporatokrasi bukan pranata (institution) untuk menyelesaikan krisis tapi, (terutama) pada saat krisis, ia sekadar pranata (institution) untuk menyelamatkan individu dan/atau klik borjuis dengan cara (seperti telah aku jelaskan di atas): perampokan fiskal dan penindasan (bila ada perlawanan).

Rekomendasi:

Hanya ada dua jalan pilihan: pertama, selagi kita masih hidup, agar keseluruhan sistim kapitalisme tidak ambruk, turut membantu memperpanjang hidup kapitalisme dengan mendukung perampokan fiskal (bailout) seraya menuntut ceceran jaring pengaman sosial. Dan hasilnya bisa dinikmati selagi kita masih hidup; atau kedua, selagi kita masih hidup, menggulingkan sistim kapitalisme dengan mempercepat persatuan di kalangan kiri dan/dengan kalangan progresif guna mempercepat pembentukan/perluasan kekuatan alternatif rakyat mandiri, alternatif dan mandiri terhadap kekuatan-kekuatan politik lama dan reformis gadungan. Dan hasilnya belum tentu bisa dinikmati selagi kita masih hidup [33]; tak ada pilihan lain.

Daftar Acuan

Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte , dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London ,1970.

----------Theories of Surplus Value, bagian 1, Progress Publishers, Moscow, 1963.

Friedrich Engels, Asal Usul Keluarga, Milik Perseorangan dan Negara, dalam Lenin, Negara dan Revolusi,http://marxists.org/indonesia/-archive/lenin/1917/negara/state2.htm.

----------Socialism: Utopian and Scientific, dalam Karl Marx dan Friedrich Engels, Selected Works (dalam 3 Jilid), Jilid 3, Progress Publisher, Moscow, 1970-1977.

----------Catatan untuk Karl Marx, dalam Capital, Jilid 3, http://marxists.org/archive/-marx/works/-1894-c3/pref.htm.

Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@hotmail.com.

Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973.

Richard Robison, Indonesia: The rise of capital, Allen & Unwin, Sydney, 1986.

John Omaha, Ph.D., Corporatocracy and the Iraqi War, http://www.sourcewatch.org/-index.php?title=Corporatocracy.

Hannah Holleman dan R. Jonna, The War for Control of the Periphery, Monthly Review, February, 2008.

John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2004.

Charles Higham, Trading With The Enemy: The Nazi-American Money Plot 1933-1949, iUniverse, Inc., Lincoln, NE, 2007.

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism.

Doug Lorimer, Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@hotmail.com.

Allen Myeers, Sebab-sebab Krisis Ekonomi Internasional, Jurnal Kiri, Volume.3, Neuron, revolt83@hotmail.com.

John Bellamy Foster, The End of Rational Capitalism, Monthly Review, March, 2005.

----------Monopoly Capital and the New Globalization, Monthly Review, January, 2002.

----------The Financialization of Capitalism, Monthly Review, April, 2007.

----------The Financialization of Capital and the Crisis, Monthly Review, April, 2008.

Editor Monthly Review, The New Face of Capitalism: Slow Growth, Excess Capital, and a Mountain of Debt,Monthly Review, April, 2002.

The World Bank, East Asia: The Road to Recovery, Washington, DC, 1998, hal. IX.

International Monetary Fund, World Economic Outlook: October 1998, Washington DC, 1998, hal.1.

Robert Brenner, From Neoliberalism to Depression?, Against the Current, November/Desember 1998.

Michal Kalecki, Essays in the Theory of Economic Fluctuations, Allen and Unwin, London, 1939.

Michael Klare, The New Geopolitics, Monthly Review, July–August, 2003.

John Hobson, Imperialism: A Study, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965.

Noam Chomsk, The Cold War and the Superpowers, Monthly Review, November, 198.

Neil Smith, American Empire: Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalizaton, University of California Press, Berkeley, 2003.

James Burnham, The Struggle for the World, John Day, New York, 1947.

The New Geopolitics, Economist, July 31, 1999.

G. John Ikenberry, America’s Imperial Ambition, Foreign Affairs, Vol. 81, No. 5, September–October 2002.

William K. Tabb, Labor and the Imperialism of Finance, Monthly Review, October, 1999.

Minqi Li, After Neoliberalism: Empire, Social Democracy, or Socialism?, Monthly Review, January, 2004.

United Nations, Human Development Report, Oxford University Press, 2000 dan 2002.

James Petras and Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked, Zed Books, London and New York, 2001.

Oskar Lange and Fred M. Taylor, On the Economic Theory of Socialism, McGraw-Hill, New York, 1964.

Fidel Castro Ruz, Globalisasi Neoliberal dan Dunia Ketiga, pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

----------Arsitektur Keuangan Internasional, Apendiks pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

Catatan Kaki

[1] Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, Neuron, revolt83@hotmail.com; Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte , dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London, 1970.

[2] Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973.

[3] Richard Robison, Indonesia: The rise of capital, Allen & Unwin, Sydney 1986.

[4] John Omaha, Ph.D., Corporatocracy and the Iraqi War, http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Corporatocracy.

[5] Walaupun, dalam situasi tertentu, perusahaan bisa saja (atau harus) sedikit mengucurkan keuntungannya kepada pihak-pihak lain, namun tujuan dari pembagian tersebut tetap saja demi melancarkan maksimalisasi keuntungan perusahaan.

[6] Boeing, Lockheed Martin, Ford, merupakan beberapa perusahaan yang mendapat keuntungan besar dari perang di Vietnam, Grenada, Panama, Afghanistan, Colombia, Kuwait, Yugoslavia, Albania, Irak. Penjualan persenjataan Amerika Serikat (AS) jumlahnya sama dengan penjualan persenjataan (gabungan) berbagai negeri di dunia.

[7] Lembaga-lembaga tersebut turut memberikan sumbangan yang menyebabkan 200 perusahaan besar dunia bisa menguasai 28,3% output dunia; dan 50 bank komersil serta perusahaan-perusahaan finansial (derivatif) berhasil mengangkangi 60% dari 20 trilyun dollar saham (modal produktif) dunia.

[8] Hannah Holleman dan R. Jonna, The War for Control of the Periphery, Monthly Review, February, 2008.

[9] Lihat John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2004.

[10] Lihat Charles Higham, Trading With The Enemy: The Nazi-American Money Plot 1933-1949, iUniverse, Inc., Lincoln, NE, 2007.

[11] Lihat From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporatism.

[12] Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 49,Neuron, revolt83@hotmail.com.

[13] Friedrich Engels, Asal Usul Keluarga, Milik Perseorangan dan Negara, dalam Lenin, Negara dan Revolusi,http://marxists.org/indonesia/-archive/lenin/1917/negara/state2.htm

[14] Karl Marx, Brumaire ke-18 Louis Bonaparte, dalam Lenin, Negara dan revolusi, http://marxists.org/-indonesia/-archive/lenin/1917/negara/state2.htm.

[15] Ibid.

[16] Sering juga dikatakan: dalam fase tertentu perkembangan tenaga produktifnya.

[17] Sebagaimana pembacaanku atas Karl Marx, The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte, dalam Karl Marx dan Frederick Engels, Selected Works, dalam 1 Jilid, London, 1970; dan Hamza Alavi, The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh, dalam Imperialism and Revolution in South Asia, ed. Kathleen Gough dan Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York and London, 1973.

[18] Dalam perkembangan selanjutnya, proporsi kebutuhan akan tenaga produktif pekerja semakin menurun.

[19] Dikutip dan diterjemahkan dari Friedrich Engels, Socialism: Utopian and Scientific, dalam Karl Marx dan Friedrich Engels, Selected Works (dalam 3 Jilid), Jilid 3, hal. 150-151, Progress Publisher, Moscow, 1970-1977.

[20] Doug Lorimer, Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 107, Neuron, revolt83@hotmail.com.

[21] Friedrich Engels, catatan untuk Karl Marx, Capital, Jilid 3, http://marxists.org/archive/marx/works/-1894-c3/pref.htm.

[22] Allen Myeers, Sebab-sebab Krisis Ekonomi Internasional, Jurnal Kiri, Volume.3, ,hal. 114, Neuron, revolt83@hotmail.com.

[23] Fidel Castro Ruz, Arsitektur Keuangan Internasional, Apendiks pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

[24] Lihat John Bellamy Foster, The End of Rational Capitalism, Monthly Review, March, 2005.

[25] Padahal, bersamaan dengan ketidakberdayaan kapitalis mendanai biaya produksnya lagi, sebagian keuntungan yang lalu sekarang (oleh kapitalis) lebih nyaman dispekulasikan/diperjudikan di bursa-bursa saham, pasar-pasar valas dan lain-lain derivaitf keuangan lainnya.

[26] Opcit, hal. 105.

[27] Lihat The New Face of Capitalism: Slow Growth, Excess Capital, and a Mountain of Debt, Editors,Monthly Review, April, 2002.

[28] The World Bank, East Asia: The Road to Recovery, Washington, DC, 1998, hal, IX.

[29] International Monetary Fund, World Economic Outlook: October 1998, Washington DC, 1998, hal.1, dalam Allen Myeers, Sebab-sebab Krisis Ekonomi Internasional, Jurnal Kiri, Volume.3, hal. 114, Neuron, revolt83@hotmail.com.

[30] Untuk melihat angka-angkanya, lihat Robert Brenner, From Neoliberalism to Depression?, Against the Current, November/Desember 1998, hal.22.

[31] Lihat Doug Lorimer, Serangan Global Imperialisme dan Kemungkinan Perlawanannya, Jurnal Kiri, Tahun I, No.1, Juli 2000, hal. 115-116, Neuron, revolt83@hotmail.com.

[32]Fidel Castro Ruz, Globalisasi Neoliberal dan Dunia Ketiga, pidato Fidel Castro Ruz, Presiden Dewan Negara dan Dewan Menteri Republik Kuba, yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin-pemimpin Negara-negara Selatan yang tergabung dalam Kelompok 77, Havana, 12 April, 2000.

[33] Kontradiksi kapitalisme, bagaimanapun juga, tidak bisa dihilangkan dalam kerangka-kerja kapitalisme, tak peduli seperti apapun demokrasi politik yang dijejalkannya. Kontradiksi tersebut hanya bisa diakhiri bila perbudakan tenaga kerja manusia oleh hukum-hukum pasar diakhiri dan digantikan oleh sosialisasi (mensosialkan) tenaga produktif (termasuk tenaga kerja manusia), yang diabdikan pada pengawasan demokratik agar tenaga produktif (termasuk tenaga kerja) tersebut dapat diorgansir secara kolektif atau, dengan kata lain, digantikan oleh: sosialisme.

Ditulis oleh: Danial Indrakusuma

Rilis KPR: Seruan Mogok Produksi 10 Nopember 2015

2015-11-04T18:57:00.000+07:00

Ayo Stop Produksi - Batalkan PP 78/2015 Tentang Penguphan - Poster (Benk Riyadi

AYO BERGERAK BERSAMA - BERJUANG BERSAMA
DALAM PERLAWANAN UMUM BURUH INDONESIA : 10 NOVEMBER 2015

KOMITE PERSATUAN RAKYAT - BATALKAN PP PENGUPAHAN

SERUAN PERLAWANAN UMUM BURUH INDONESIA : 10 NOVEMBER 2015

Joko Widodo Masih bebal & belum Mencabut PP No.78 / 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan masih tetap belum dicabut oleh pemerintah. Walaupun penolakan dan perlawanan kaum buruh terhadap PP tersebut sudah terbukti semakin meluas dan membesar. Aksi-aksi konvoi di kawasan-kawasan industri sudah merebak dari Tangerang, Bekasi, Jakarta, Karawang, Purwakarta, Surabaya, dan sebagainya.

Tanggal 28 Oktober lalu, kami Komite Persatuan Rakyat telah melakukan penutupan jalan Tol Cawang selama beberapa jam untuk menegaskan penolakan kami. Demikian pula pada tanggal 30 Oktober kemarin, Komite Aksi Upah harus berhadapan dengan represifitas aparat saat bertahan di Istana Negara, yang mana menyebabkan puluhan aktivis buruh terluka dan ditangkap. Melalui pernyataan ini juga kami mengutuk tindakan aparat yang berusaha merepresi gerakan-gerakan yang sedang menuntut pencabutan PP Pengupahan !, JOKOWI masih bergeming & masih menutup mata dan telinganya !.

Pemerintah melalui Kemenaker justru meneruskan logika sesatnya dalam memuluskan PP Pengupahan. Kita tahu, alasan sederhana kaum buruh menolak PP Pengupahan adalah karena tidak dipakainya elemen ‘KHL’ dalam penentuan upah minimum, dan disingkirkannya peran serikat buruh/pekerja dalam penentuan upah minimum.

Tetapi, pemerintah justru berdalih bahwa PP Pengupahan ini akan lebih mengefektifkan serikat buruh yang tidak lagi memikirkan upah minimum, karena upah minimum sudah dipastikan naik tiap tahunnya dengan skema penambahan persentasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari upah tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Menaker bahkan menambahkan argumen untuk mengembalikan ‘khittah’ serikat buruh dalam perjuangan ‘upah layak’ di masing-masing perusahaan, bukan untuk upah minimum.

Argumen seperti itu sebenarnya justru lebih memperterang bahwa pemerintah memang ingin mengorbankan buruh demi kepentingan pemodal.

Pertama,

dengan memisahkan antara upah minimum dengan upah layak, pemerintah melalui PP Pengupahan tersebut menganggap upah minimum bukan lah upah layak (dan tidak harus layak), melainkan hanya jaring pengaman sosial. Sedangkan upah layak harus lah merupakan hasil dari kerja buruh yang lebih keras dan lebih lama lagi pada sebuah perusahaan, yang mana hal itu hanya dapat diperjuangkan di tiap-tiap perusahaan tanpa kejelasan peran dari pemerintah.

Dengan begitu, pemerintah secara sengaja ingin menghilangkan faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penentuan upah minimum, dan menggantikannya dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu berhubungan langsung dengan kenaikan harga-harga.

Pertanyaannya, apakah kenaikan harga-harga kebutuhan hidup dapat disamakan atau dicerminkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata? Tentu tidak. Pemerintah juga seakan melupakan fakta bahwa upah minimum di banyak daerah/kota belum lah sesuai dengan nilai KHL yang sebenarnya, dimana masih banyak pula komponen KHL yang belum masuk ke dalam standar penghitungan KHL selama ini.

Selain itu, buaian upah layak bagi buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun juga mengabaikan fakta bahwa sistem kontrak dan outsourcing yang terjadi di banyak perusahaan justru akan lebih menjerat buruh untuk berada selamanya dalam standar upah minimum yang jauh dari layak.

Kedua),

dengan diserahkannya penentuan ‘upah layak’ pada tiap perusahaan, maka berarti upah layak bisa tidak ada sama sekali. Alasannya, karena perundingan di tiap perusahaan selama ini sangat lah ditentukan oleh keberadaan serikat buruh/pekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan, pemerintah tahu dengan jelas bahwa mayoritas buruh masih belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan berserikat, yang pastinya akan memperlemah pula upaya memperjuangkan kenaikan upah di setiap perusahaan.

Bahaya lain yang akan muncul bagi gerakan buruh dengan dimundurkannya peran serikat buruh yang memperjuangkan ‘upah layak’ di masing-masing perusahaan, adalah serikat buruh akan dapat berhenti menjadi media solidaritas buruh lintas perusahaan. Hal ini jelas bukan mengembalikan peran serikat buruh ke ‘khittah’ nya seperti yang dikatakan Hanif Dakhiri, melainkan mengebiri peran serikat buruh dan menumpulkan kekuatan solidaritas kaum buruh dalam perjuangannya menuju sejahtera.

Ketiga,

bila ditelusuri lebih jauh, jelas bahwa PP Pengupahan ini merupakan salah satu dari paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK dalam mengatasi krisis ekonomi dunia maupun Indonesia. Dengan alasan kondisi ekonomi, upah minimum yang layak digantikan dengan upah minimum yang tidak layak, dan upah layak dilemparkan begitu saja ke perundingan di masing-masing perusahaan, yang mana KHL-nya hanya akan ditinjau dalam 5 tahun sekali.

Tidak berpihaknya pemerintah kepada buruh semakin dibuktikan dengan berbarengnya kebijakan upah murah ini dengan keringanan-keringanan pajak bagi pemodal. Itu berarti bahwa pemerintah sedang mengorbankan hidup layak buruh untuk hidup layak para pemodal.

Namun demikian, kami menganggap upaya mencabut PP Pengupahan tidak dapat lagi dilakukan dengan metode-metode aksi biasa ke pusat-pusat kekuasaan. Harus ada upaya sistematis dan terorganisir dari kaum buruh untuk melakukan gerakannya ke bentuk yang paling ampuh, yakni Perlawanan Umum dipusat - pusat industry dan melumpuhkannya.

Walaupun demikian, kami menyadari pula bahwa bentuk perlawanan tersebut juga tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan mogok-mogok sebelumnya, dimana pemodal tidak begitu merasakan kerugiannya dari mogok tersebut.

Menyadari hal-hal diatas, maka kami dari Komite Persatuan Rakyat dengan ini terus menyatakan penolakan dan perlawanan kami terhadap PP Pengupahan yang akan menyengsarakan dan melemahkan kaum buruh.

Dan untuk itu kami juga menyerukan kepada kaum buruh dan rakyat dimana pun berada untuk :

Melakukan PERLAWANAN UMUM BURUH INDONESIA pada 10 November 2015 :

1). Hadir Bekerja Dan Mengentikan / Stop Produksi pada 10 November 2015 ;

2). Keluar dari Pabrik / tempat - tempat kerja dan ramai - ramai turun ke jalan – jalan di daerah, kota / kabupaten, melumpuhkan pusat - pusat perekonomian ;

3). Terus dan Lanjutkan Perlawanan Ini Hingga PP No.78 / 2015 Tentang pengupahan DI CABUT !

Menuju PERLAWANAN UMUM BURUH INDONESIA Pada : 10 November 2015, kita harus ;

1). Galang terus partisipasi seluruh buruh khususnya buruh kontrak dan outsorcing serta buruh yang belum berserikat dalam gerakan pembatalan PP Pengupahan tersebut, karena beban terberat dari PP Pengupahan akan berada di pundak buruh kontrak dan outsorcing yang belum berserikat.

2). Bangun komite-komite persatuan perlawanan di tingkat kawasan industri dan kota untuk mewadahi partisipasi perlawanan kaum buruh dan rakyat kedalam gerakan bersama, sekaligus sebagai langkah persiapan menuju PERLAWANAN UMUM.

3). Lakukan pertemuan atau rapat - rapat bersama atau rapat persatuan antar pekerja, antar pabrik di masing - masing kawasan atau daerahnya ;

4). Lakukan Rapat - rapat Akbar persatuan antar pekerja, antar pabrik di masing - masing kawasan atau daerahnya ;

5). Lakukan aksi - aksi, ajakan bersama antar pekerja, antar pabrik di masing - masing kawasan atau daerahnya, penyebaran berita perlawanan umum ini, melalui distribusi selebaran, pemampangan spanduk perlawanan umum, kumandangkan melalui semua ruang dan media untuk menyebarluaskan ke semua penjuru dimana kaum buruh berada ;

Salam Persatuan Perlawanan Kaum Buruh Indonesia,

Jakarta, 01 November 2015

Tertanda,

KOMITE PERSATUAN RAKYAT - BATALKAN PP NO.78 / 2015 TENTANG PENGUPAHAN

• Sekretaris Nasional - DPN : Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)

• Ketua Umum - DPP : Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)

• Presiden - DPP : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)

• Presiden - DPP : Federasi Serikat Pekerja Aneka Industri Indonesia (FSPASI)

• Pimpinan Kota / Cabang : Federasi Serikat Pekerja - Percetakan Penerbitan Media Informasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI)

• Koordinator Nasional - Gerakan Bersama Buruh / Pekerja BUMN (GEBER BUMN)

• Presiden - DPP : Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

• Ketua - DPP : Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F SEDAR)

• Ketua Umum - DPP : Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (F SBDSI - Tapal Batas)

• Koordinator : Aliansi Migran progresif (AMP Hongkong)

* Ketua Umum - DPN : Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)

• Koordinator Nasional : Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (SGMK)

• Sekretaris Presidium : Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)

• Koordinator Wilayah : Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)

• Koordinator : Solidaritas. Net (SolNet)

• Direktur : Lembaga Bantuan Hukum - Jakarta (LBH Jakarta)

• Pimpinan Nasional : Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)

• Sekretaris Jenderal : Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja ( KPO PRP )

• Ketua Umum - Pengurus Nasional : Partai Pembebasan Rakyat ( PPR )

Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Serikat Pekerja Aneka Industri Indonesia (FSPASI), Federasi Serikat Pekerja - Percetakan Penerbitan Media Informasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI), Gerakan Bersama Buruh / Pekerja BUMN (GEBER BUMN), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F SEDAR) Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (F SBDSI - Tapal Batas), Gabungan Serikat Buruh Merdeka (GSBM), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (SGMK), Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), Solidaritas. Net (SolNet), Lembaga Bantuan Hukum - Jakarta (LBH Jakarta), Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP), Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

Siaran Resmi SGBN: Tuntut Upah Nasional 4,9 Juta dan Bangun Partai Rakyat

2015-09-07T12:54:00.000+07:00

Seruan SGBN untuk upah, Aksi dan Partai

PPRI PORTAL - Sampai dengan saat ini kaum buruh, rakyat pekerja Indonesia dihadapkan pada kenyataan yang masih menindas, diperlakukan tidak adil dan timpang. Diseparuh terakhir tahun 2015 ini kembali memasuki waktu untuk penentuan upah tahunan bagi buruh di Indonesia sebagaimana mekanisme yang berlaku. Khususnya di bulan November nanti upah (UMK/UMP) tahun 2016 akan ditetapkan dan berlaku per/1 Januari 2015.

Artinya, kondisi, nasib dan kesejehtaraan kaum buruh satu tahun ke depan akan kembali dipertaruhkan, ditentukan dalam waktu dekat ini. Mengambil pelajaran dan pengalaman tahun - tahun sebelumnya, dimana kehendak modal dan pemerintah, kekuasaan anti buruh akan memberikan upah yang rendah, upah murah, bertolak belakang dengan harapan kaum buruh.

Menelisik penentuan upah dari tahun ke tahun, sejatinya upah selama ini tidak lain dan tidak lebih dari sekedar upah murah, tidak pernah ada kenaikan riil yang mampu mengangkat taraf hidup kaum buruh menjadi jauh lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya.

Perubahan upah tahunan hanyalah pergeseran angka, perubahan nominal semata, tetapi bukan mencerminkan kenaikan upah riil yang signifikan, belum lagi disaat upah tahunan berubah, disaat yang sama pula harga -harga juga dipastikan naik, belum lagi jaminan social bagi kehidupan kaum buruh masih terabaikan oleh negara.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, instrument turunan dari perundang - undangan diatasnya, yang menjadi acuan penentuan upah berbasis 60 komponen KHL, yang serba minimalis diperuntukan hanya bagi lajang, tidak akan pernah mencapai kelayakan hidup bagi kaum buruh dan keluarganya.
Upah murah yang mengkondisikan hidup kaum buruh terbelakang, baik dalam aspek sandang, pangan dan papan, ketidakmampuan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Akan menghasilkan generasi Indonesia yang tidak lebih baik, atau tetap terbelakang dimasa depan, merujuk pada jumlah buruh formal saat ini yang berkisar 50 juta, jika saja setiap buruh mempunyai anak minimal satu orang, maka akan ada 50 juta orang generasi baru, anak - anak kaum buruh, yang nasib dan kondisinya tidak lebih baik dari para orang tuanya, atau tetap dalam keadaan terbelakang. Sehingga berujung pada keadaan bangsa dimasa mendatang yang juga tidak lebih maju dari keadaan yang lemah seperti sekarang ini.

Atas hal demikian kaum buruh di setiap tahunnya masih harus bekerja keras, memperjuangkan kenaikan upah riil, melawan politik upah murah. Padahal upah riil yang mensejahterakan, menaikan taraf hidup kaum buruh merupakan hak dan kewajiban negara sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam kondisi perekonomian sekarang yang sedang lesu, merosot, kaum buruh tidak boleh lagi dijadikan korban oleh negara. Lantaran krisis ekonomi yang kini terjadi bukanlah disebabkan oleh kaum buruh, melainkan karena pemerintah yang keblinger. Negara yang membenamkan dirinya dalam kubangan neoliberalisme, menyerahkan diri pada pasar bebas, mengabaikan kedaulatan ekonominya sendiri. Untuk meningkatkan daya beli kaum buruh harus diberikan upah yang layak, negara harus mengamankan kepentingan rakyat pekerja, dengan kebijakan yang pro buruh dan rakyat, bukan semata - mata mengamankan modal, sambil mengorbankan nasib kaum buruh terus menerus.

Ditengah ancaman PHK, negara harus menjamin perlindungannya, mengambil alih, perusahaan yang bangkrut karena hantaman krisis, memastikan kaum buruh tetap terjaga keberlangsungan bekerjanya. Selain mengendalikan dan menurunkan harga - harga yang melambung belakangan ini, jangan sampai menambah berat beban hidup kaum buruh dan rakyat yang sudah teramat berat.

Resesi ekonomi suatu konsekuensi dari pemerintahan yang kapitalistik, menggantungkan ekonominya pada pasar, masuk dalam persaingan liberal. Demi investasi, paket kebijakan pemerintahan selama ini, sejak Suharto, Habibi, Megawati, SBY hingga Jokowi - JK, tidak lebih kecuali menjerumuskan kaum buruh dan r akyat pada kubangan penderitaan. Upah murah, system kerja yang lentur ( kontrak & outsourching), pencabutan subsidi untuk rakyat, stabilitas dan kondusifitas yang mengekang demokrasi, refresif dan kebijakan lainnya yang anti buruh.

Keblingeran pemerintahan neoliberal sejauh ini tidak boleh dibiarkan lagi, kegagalan demi kegagalan setiap rezim yang berkuasa untuk mensejahterakan kaum buruh dan rakyat, harus disudahi, tidak bisa lagi nasib kaum buruh dan rakyat ditentukan oleh rezim yang nyata - nyata pro modal dan anti buruh. Kedaulatan atas negeri ini sudah harus digenggam oleh kaum buruh dan rakyat, agar berdaulat sepenuhnya atas ekonomi dan politik nya sendiri.

Kegagalan demi kegagalan rezim ke rezim, artinya juga kegagalan dari semua partai borjuasi yang turut serta dalam penyelenggaraan negara sejauh ini, gagal dalam setiap kebijakannya, gagal dalam semua segi pri penghidupan berbangsa dan bernegara, yang telah mengorbankan kaum buruh dan rakyat mayoritas negeri ini. Tidak bisa lagi partai borjuasi yang ada diberikan mandate oleh kaum buruh, jikapun ada pimpinan organisasi buruh yang menyorongkan massa dan organisasinya pada partai elit borjuasi yang ada saat ini, tidak lain hanya untuk menjadi alat pribadinya untuk memperoleh kedudukan dan menjadi bagian dari rezim anti buruh dan rakyat, saat ini atau nanti, ini juga berarti telah menghantarkan kaum buruh pada pemangsanya untuk ditindas lagi dan lagi.

Maka dikesempatan ini, SGBN mengambil sikap untuk terus memperjuangkan hajat hidup kaum buruh dan rakyat.

Memperjuangkan upah riil nasional dengan bergerak serentak senasional, AKSI MASSA dilebih dari 12 kota/ kabupaten di Indonesia, seperti :

Jakarta, Tangerang dan Bekasi (Jatabek), Indramayu, Bandung, Semarang, Medan, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Samarinda, Makasar, Bengkulu, dan daerah lainnya dimana SGBN berada.

Untuk menuntut kepada negara, kekuasaan yang memerintah, atas hal - hal dibawah ini :
1. Upah Riil Nasional 2016 - Minimal : 4,9 Juta (untuk Buruh Lajang), 2. Cabut Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL (Minimal KHL 120 Komponen Untuk Buruh Lajang & Tolak 60 Item Komponen KHL - Upah Versi Rezim Yang Memiskinkan Buruh); 3. Stop Penangguhan Upah Buruh & Tangkap Dan Penjarakan Pelanggar Hak Upah Buruh; 4. Ambil Alih / Nasionalisasi Perusahaan Bangkrut - Lindungi Buruh Dari PHK; 5. Hapus System Kerja Kontrak & Outsourching; 6. Jaminan Sosial Untuk Buruh & Rakyat (Bukan BPJS ): Pensiun Layak, Pendidikan & Kesehatan Gratis; 7. Turunkan Harga - harga Kebutuhan Rakyat (Sembako, BBM, dll); 8. Pangkas Gaji Dan Tunjangan Pejabat Tinggi & Efisiensi Belanja Pejabat Yang Tidak Perlu; 9. Bangun Industri Nasional - Di Bawah Kontrol Buruh & Rakyat; 10. Nasionalisasi asset Vital; 11. Tolak Utang; 12. Sita Harta Koruptor Untuk Rakyat;

SGBN juga menghimbau massa untuk meninggalkan Partai Elit Borjuasi dan anti Buruh serta Bangun Partai Kaum Buruh dan Rakyat.

Nasionalisasikan Sumber Daya Alam Indonesia Demi Kesejahteraan Rakyat

2015-08-30T18:59:00.001+07:00

Peta Penguasaan SDA Indonesia oleh MNC's, Photo: Istimewa

Bunyi pasal 33 UUD 1945 :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Demikian pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945.
---------------------------------------------

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber dayya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Masalahnya ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini.

Sedangkan pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti ini akan digunakan untuk sebasar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumberdaya alam tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka ada erosi makna pasal 33 yang seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang banyak. Contoh nyata dalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan dan ari generasi ke generasi telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli kegiatan pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang Hak Pemilikan Hutan (HPH) ini. Monopoli kegiatan pemanfaatan ini malah disahkan melalui seperangkat peraturan, mulai dari UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1957 sampai peraturan pelaksanaannya yang membekukan hak rakyat untuk turut mengelola hutan. Seperti pembekuan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) bagi masyarakat lokal hanya melalui teleks Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur

Begitu pula dalam bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas, tetapi kontrak bagi hasil dari eksploitasi sampai pemasarannya diberikan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan dibidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan Tengah dan Barat misalnya (Pemerintah mengistilahkan mereka sebagai PETI=Pengusaha Tambang Tanpa Ijin), harus tergusur untuk memberikan tempat bagi penambang besar. Dengan logika yang sama seperti di sektor kehutanan, penambang emas rakyat dianggap tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik, sehingga ‘layak’ digusur hanya dengan dalih tidak mempunyai ijin. Sedangkan penambang emas besar dianggap akan memberikan manfaat besar karena kemampuan teknologi dan manajemen mereka. Rakyat pendulang emas tidak mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia, dan kehidupan mereka semakin buruk.

Praktek monopoli sumberdaya alam ternyata telah merambah kesektor pariwisata. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata tidak bebas lagi menuju kepantai. Praktik ini banyak terlihat di tempat-tempat wisata baru di Indonesia, seperti di Anyer-Jawa Barat dan Senggigi-NTB.

Sementara penghasilan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya alam ini tidaklah langsung ‘menetas’ pada masyarakat lokal di sekitar sumberdaya alam itu sendiri (seperti yang diagungkan oleh pendekatan trickle down effect), melainkan lebih banyak ke kantong para pengusahanya dan ke pusat pemerintahannya. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah menyebabkan upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari sektor pengelolaan sumberdaya alam menjadi kabur dalam praktiknya.

Ternyata kita menerapkan Pasal 33 dengan “malu-malu kucing”. Jiwa sosialisme ini yang memberikan hak monopoli kepada Negara, dilaksanakan melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaannya. Ini adalah sistem ekonomi pasar tetapi dengan mendelegasikan hak monopoli negara ke swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia mengambil jiwa sosialisme yang paling jelek yaitu penguasaan dan monopoli negara, serta menerapkan dengan cara otoritarian. Serta mengambil sistem ekonomi pasar bebas yang paling jelek, yaitu memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada pemilik modal, tanpa perlindungan apapun kepada rakyat kecil.

Sedangkan di pihak lain, tantangan-tantangan baru di tingkat global bermunculan, seperti adanya GATT (General Agreement on Trade and tariff), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), AFTA (Asean Free Trade Agreement) dan NAFTA (North american Free Trade Agreement). Era perdagangan bebas akan menyusutkan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sektor swasta akan menjadi semakin menonjol, dimana perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat akan memonopoli kegiatan perekonomian dunia. Sedangkan pasal 33 secara “kagok”, kita harus mengkaji posisi negara dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam era perdagangan bebas yang akan melanda dunia. Karena itu mengkaji secara mendalam dan hati-hati akan makna dan mandat pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat penting agar bangsa ini bisa terus ada dalam kancah pergaulan internasional tanpa harus meninggalkan jiwa kerakyatan yang terkandung dalam konstitusinya.

Amandemen pasal 33 ayat 4 ini seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya diman perekonomian disusun secara prinsip demokrasi. Jadi siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitua ayt 5 diman ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya.

Ditulis oleh Nisma Abdullah

Rakyat Pati Tuntut Gubernur Jateng Kembalikan Kawasan Karst

2015-08-28T16:35:00.000+07:00

Rakyat Pati Menolak Pabrik Semen, Photo: omahekendeng

PPRI - Perwakilan rakyat di kecamatan Kayen dan Tambakromo Pati Datangi Gubernur Jawa Tengah (27/08/2015) mengadukan keterancaman lahan pertanian rakyat oleh rencana pendirian pabrik dan penambangan semen PT. Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan dari Indocemen).

Selain pengaduan tersebut, warga yang mayoritas petani dan petani hutan juga meminta kepada gubernur Jawa Tengah untuk mengembalikan luasan kawasan karst di Tambakromo dan kayen yang diduga sengaja dihilangkan untuk kepentingan industri pertambangan oleh PT. SMS.

PT. SMS sendiri rencananya akan mendirikan pabrik di 4 Desa di Kecamatan Tambakromo (Desa Mojomulyo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen) dengan jumlah luasan 180 Hektar yang terdiri dari kawasan hutan, milik desa, dan milik masyarakat. Sementara itu untuk penambangannya akan dilakukan di 2 kecamatan yaitu kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dengan luas wilayah penambangan Batu gamping 2000 Ha (Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen), dan Batu Lempung 663 Hektar (Kecamatan Tambakromo).

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 30 goa, 110 Mata Air, dan 9 Ponor. Sementara itu dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT SMS hanya menyebutkan 19 Goa, 29 Mata Air, dan 3 Ponor. Banyaknya jumlah sebaran mata air, goa, dan ponor menunjukkan bahwa kawasan rencana pertambangan adalah kawasan karst yang seharusnya dilindungi.

Selain sebagai kawasan karst, lokasi pertambangan PT SMS berada diatas lahan produktif yang selama ini menjadi tempat masyarakat mengantungkan penghidupan. Sepertihalnya yang disampaikan oleh bambang sutikno salah seorang warga yang tergabung dalam kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), “Selama ini kami telah mengelola lahan perhutani sampai terbit MoU melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), jika keberadaan tambang terealisasi maka bagaimna nasib kami?”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sujarmi saat diminta keterangan pada persidangan PTUN Semarang 11 Agustus 2015 lalu Dia menuturkan bahwa lahan pertanian miliknya didapat secara turun-temurun dan selama ini mampu menyejahterakan keluarganya. dalam persidangan tersebut. Beberapa tahun yang lalu dia mendapat undangan ke balai desa yang diketahui kemudian dari PT SMS untuk membeli lahan Pada saat itu Sujarmi bersama warga lainnya menolak dengan keras, namun beberapa hari kemudian Sujarmi mendapati lahannya sudah diberi patok-patok dan pohon Jati miliknya dicat warna merah.

Sebagai bentuk perlawanan, warga juga telah melakukan gugatan terhadap ijin lingkungan PT SMS yang diterbitkan Bupati ati di PTUN Semarang yang saat ini sudah sampai pada pemeriksaan saksi.

Gunritno salah seorang tokoh JMPPK menuturkan “Saya sangat berharap majelis hakim mau datang ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Silahkan dibuktikan bagaimana kondisi produktivitas pertanian warga serta keberadaan mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga.

Sidang di PTUN Semarang rencananya akan digelar kembali pada tanggal 1 September 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Bagaimana Klas Berkuasa Menguasai?

2015-08-26T22:40:00.000+07:00

Militer dan Militerisme, Penjaga modal, Photo: istimewa

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depan (2)
Sistem Yang Tidak Manusiawi (3)
Sistem Yang Tidak Masuk Akal (4)
Apa Kegunaan Perang? (5) Bagaimana Kelas Berkuasa Menguasai? (7)

Bagaimana Klas Berkuasa Menguasai?

Dalam masyarakat zaman dulu, klas berkuasa berbangga atas penguasaannya. Mereka memakai topi, pakaian dan hiasan yang mewah sekali. Mereka berani membunuh petani atau budak di depan umum hanya untuk menunjukkan wewenangnya. Ketika mereka berjalan di depan umum dihormati orang-orang lain. Kini klas berkuasa jauh lebih kuat. Dengan menekan satu tombol saja mereka dapat membunuh tidak hanya satu atau dua orang buruh tetapi puluhan ribu sekaligus. Namun kekuasaannya tersamarkan. Mereka harus menyamarkannya karena para pemilik modal berjumlah sangat kecil dibanding dengan klas lain di dalam masyarakat. Maka untuk mempertahankan kekuasaannya, kapitalisme mendirikan semacam “Sandiwara Demokrasi”.

Rakyat tidak mempunyai peranan menjalankan perusahaan besar yang menguasai kehidupan ekonomi. Di bidang politik, perusahaan tersebut mempunyai peranan besar dengan memilih pemimpin politik “kita”. Penguasaan mereka terhadap media massa mempengaruhi pilihan politik dan pesan yang dimunculkan kepada para “pemilih”. Bagi kapitalisme, bukan demokrasi yang terpenting, melainkan Sandiwara Demokratik. Semua rakyat berhak memberikan suara dalam pemilihan umum namun tidak semua orang berhak mengambil keputusan. Keputusan dibuatkan untuk rakyat. Keputusan diambil atas nama rakyat oleh berbagai institusi negara kapitalis.

Apakah Negara Itu?
Negara adalah aparatus dari klas berkuasa – parlemen, pegawai negeri, pengadilan, polisi dan angkatan bersenjata. Semua orang atasan dalam lembaga politik tersebut setia kepada klas yang kaya. Mereka menerima upah yang sangat besar agar tetap terus setia. Kekayaan mereka membuat mereka lebih dekat kepada para pemilik modal ketimbang kaum buruh dan rakyat.

Dari berbagai data[1] yang diambil dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK ditahun 2007 menunjukan bahwa semua penyelenggara negara di tingkat nasional (presiden, wakil presiden dan menteri) memiliki kekayaan diatas 4 miliar hingga hampir 1 triliun rupiah. Kekayaan SBY per 23 November 2009 mencapai 7,6 miliar rupiah dan 269,730 USD. Sedangkan Boediono memiliki 28 miliar rupiah dan 16 ribu USD. Demikian para Jenderal Polri maupun TNI tidak kalah kayanya, Panglima TNI yang baru, Moeldoko[2] memiliki kekayaan total 32 miliar dan termasuk salah satu Jenderal yang paling banyak memiliki mata uang Dollar Amerika Serikat senilai 450 ribu USD. Para calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2013 ini memiliki harta kekayaan berkisar antara 2 hingga 12 miliar rupiah. Ditingkatan Gubernur kekayaannya berkisar antara 660 juta hingga hampir 300 miliar rupiah. Para Bupati dan Walikota pun tidak mau kalah dengan kekayaan antara 2 hingga 55 miliar rupiah.

Dalam setiap lembaga negara ada aturan jenjang karir yang tersusun. Jadi untuk naik pangkat mereka menjual diri dan ikut serta dengan sistem kapitalisme. Dan mereka belajar cepat sekali bahwa sebagai balasan atas komitmen dan disiplinnya, mereka menerima hak istimewa. Semakin tinggi pangkat atau kedudukan di dalam perusahaan, departemen pemerintahan, pengadilan atau angkatan bersenjata, semakin banyak hak istimewa mereka. Tidak mengherankan bahwa semakin dekat dengan pangkat atau kedudukan tinggi, orang semakin mendukung sistem. Dalam pangkat tertinggi biasanya adalah orang yang direkrut langsung dari klas berkuasa. Orang itu adalah perwira angkatan bersenjata, kepala departemen dan hakim yang tidak ragu-ragu menggunakan cara apapun untuk mempertahankan sistem yang ada.

Parlemen dan 'Hukum
Fungsi sehari-hari sistem kapitalisme tergantung pada lembaga hukum dan parlemen. Di jalanan, hukum dijaga oleh polisi. Tugas yang paling utama bagi polisi adalah melindungi harta benda pribadi. Pada khususnya, harta benda orang kaya. Polisi mengingatkan rakyat apa yang terjadi kalau melanggar hukum ini, kadang hanya dengan mengirim mobil polisi untuk berjalan keliling kampung, lain kali dengan memukul orang atau membubarkan pemogokan atau unjuk rasa.

Di belakang polisi adalah pengadilan. Lembaga ini merupakan lembaga yang mengadili mereka yang melanggar hukum dan sering juga menentukan apa maksud dari hukum. Para hakim tidak dipilih oleh rakyat sehingga tidak wajib bertanggungjawab pada rakyat. Mereka berada untuk melindungi sistem kapitalisme. Mereka menjamin agar yang mencuri uang dari bank dihukum berat sedangkan yang korupsi dan mencuri dari rakyat hanya dihukum ringan. Kejahatan perusahaan hanya dianggap kurang ajar, bukan tindakan pidana. Hakim dapat menegakkan hukum dan pada saat yang sama menyatakan bahwa seorang perempuan menikmati pemerkosaan atas dirinya sendiri.

Ini dapat terjadi karena ada hukum yang mengharuskan agar hak asasi manusia dihormati sedangkan terdapat hukum lain yang membenarkan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerkosaan dilarang secara hukum, tetapi kalau memberi buruh perempuan upah 80% dari pada upah laki-laki, tidak dilarang. Di pusat sistem hukum kapitalisme terdapat parlemen. Dikatakan bahwa parlemen merupakan badan “perwakilan”, yang mewakili rakyat. Padahalnya, parlemen hanya salah satu unsur dari Sandiwara Demokrasi. Rakyat dapat memilih politisi A atau politisi B, tetapi kebanyakannya mendukung sistem kapitalisme. Apa perbedaan antara Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI dan PDI Perjuangan? Bahkan ketika ada calon alternatif riil tidak akan diberi bantuan keuangan atau dukungan dari media massa untuk maju ke parlemen.

Pada umumnya, parlemen membahas hal-hal yang bersangkutan dengan klas berkuasa, seperti melegalkan sistem kerja kontrak, outsourcing dan politik upah murah, subsidi mana yang akan dicabut atau BUMN mana yang akan diprivatisasi. Keberadaan parlemen tidak untuk membahas sistem masyarakat apa yang lebih baik bagi kepentingan rakyat kebanyakan. Apabila hal seperti itu dimunculkan di dalam parlemen, klas berkuasa selalu mempunyai dukungan cadangan. Misalnya Undang-Undang Dasar di Australia melarang parlemen melakukan nasionalisasi perusahaan pemilik modal.

Ketika semua cara hukum gagal untuk melindungi sistem kapitalisme, klas berkuasa sanggup menggunakan cara lain. Pada tahun 1975 misalnya, ketika pemerintahan Whitlam dipecat oleh wakil kerajaan Inggris, klas berkuasa merasa takut terhadap tanggapan dari rakyat sehingga bagian-bagian penting dari angkatan bersenjata disiagakan.

Di negara kapitalis Dunia Ketiga yang kurang stabil, kekuasaan militer menjadi hal biasa, dan pada saat ada persidangan parlemen yang penting, telah menjadi biasa berlangsung di bawah “perlindungan” angkatan bersenjata.

Militer dan Militerisme
Militer muncul dan dibutuhkan oleh semua tatanan masyarakat berklas dengan kepentingan mendasar menjaga dan memperluas dominasi klas yang berkuasa. Kepentingan tersebut termanifestasikan dalam fungsi ganda militer untuk memperluas dominasi klas berkuasa
(melalui penjajahan, agresi ataupun invasi) ke luar negeri atau untuk melindungi klas berkuasa dari ancaman yang berasal dari luar negeri. Serta menjaga tatanan dan dominasi klas yang berkuasa didalam negeri.

Militerisme berusaha mengembangkan pengaruh dan semangat militernya pertama-tama dalam tentara aktif, dengan jiwa korsa dan disiplin militer yang memaksa manusia menjadi robot patuh. Kedua, dalam kelompok populasi yang akan membentuk tentara cadangan dalam peristiwa mobilisasi dengan memiliterisasi seluruh institusi Negara dan termasuk juga mlatih, mendanai dan membangun milisi-milisi sipil ataupun kelompok-kelompok preman. Dan terakhir dalam kelompok populasi lainnya yang dijadikan basis dan dukungan untuk tujuan-tujuan militerisme. Salah satunya dengan berbagai manipulasi sejarah dan ataupun membesar-besarkan peran militer dalam berbagai bidang.

Dalam sejarah pembentukannya posisi-posisi strategis didalam Militer Indonesia dikuasai oleh perwira-perwira hasil pendidikan penjajah Belanda (KNIL), serta hasil dari pendidikan penjajah Jepang (PETA). Didikan yang didapatkan para perwira KNIL lebih diarahkan untuk menindas dan menumpas pemberontakan dalam negeri. Sedangkan PETA jelas merupakan anak didik dari fasis Jepang.

Sementara itu laskar-laskar rakyat bersenjata dihabisi disingkirkan oleh kebijakan re-ra (restrukturisasi dan rasionalisasi) yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Kebijakan re-ra tersebut berasal dari “Red Drive Proposals” atau “Usul-usul Pembasmian Kaum Merah” yang dibuat di Sarangan pada tanggal 21 Juli 1948. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan uang dan akan mendukung campur tangan PBB, yang akan berakibat pada pengusiran Belanda dan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dengan syarat; Indonesia harus memutuskan hubungan dengan London dan unsur-unsur komunis dalam grup-grup bersenjata kerakyatan harus dihapus.[3]

Militer Indonesia juga sudah terlibat dalam bisnis sejak permulaan tahun 1950an. Kegiatan bisnis tersebut termasuk penarikan berbagai macam pungutan dalam pengangkutan barang dan penerapan kerja paksa terhadap kaum tani, juga bisnis penyelundupan dan memberikan jasa perlindungan. Basis ekonomi terbesar dari militer Indonesia didapatkan ketika perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958/59 yang diambil alih oleh Kaum Buruh justru diletakan dalam kontrol militer.

Paska reformasi muncul Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI yang salah satu pasalnya menyebutkan larangan terhadap bisnis militer dan mengharuskan pemerintah mengambil alih semua bisnis militer pada tahun 2009, namun mandat itu berjalan lambat ataupun ditelikung dengan mengalihkan aset bisnis militer ke sipil.

Hingga akhir tahun 2007 terdata bahwa yayasan dan koperasi militer memiliki aset kotor sebesar 3,2 triliun rupiah. Keuntungan yang didapatkan ditahun yang sama sebesar 268 miliar. Termasuk didalamnya juga aset berupa lahan seskitar 16.500 hektar yang tersebar hingga Kalimantan. Bisnis tersebut belum termasuk jasa keamanan, sewa tanah dan bangunan, membekingi perusahaan yang terlibat kriminalitas dan korupsi.[4]

Bisnis militer tersebut sangat kecil berkontribusi terhadap kesejahteraan prajurit. Keuntungan besar didapatkan oleh korps perwira menengah dan tinggi. Sementara bisnis militer tersebut justru menyebabkan korupsi, pembunuhan, perampasan hak serta penindasan, hal ini terutama dapat terlihat dalam berbagai kasus perebutan lahan petani oleh militer

Kepentingan militer untuk berpolitik, berbisnis meluaskan pengaruhnya dalam segala bidang yang kemudian melahirkan Dwi Fungsi ABRI, yang pertama kali dipopulerkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Kepentingan tersebut kemudian ditutupi dengan konsepsi bahwa sipil masih lemah dan tentara juga harus menjaga bangsa dan negara dari ancaman yang berasal dari dalam negeri, yaitu rakyat sendiri.

Dengan militerisme yang tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi dari para jenderal-jendral dan tatanan kapitalisme didalam negeri maka tidak mengherankan militerisme Indonesia seperti Negara didalam Negara.

Mereka memiliki struktur kekuasaan yang sejajar dengan struktur kekuasaan Sipil, yang berbentuk struktur Komando Teritorial (Koter). Struktur dari Mabes TNI (nasional), Komando Daerah Militer (Provinsi), Komando Resort Militer, Komando Distrik Militer (Kota/ Kabupaten), Komando Rayon Militer (kecamatan), Bintara Pembina Desa (Desa).

Selain menghabiskan anggaran yang luar biasa besar (sebagai contoh pembangunan Kodam baru bisa menghabiskan dana hingga 100 triliun), Komando Teritorial ini juga sekedar menjadi alat untuk mengawasi rakyat, mengontrol aspirasi politik rakyat (terutama saat pemilihan umum) ataupun menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia (menurut laporan Komnas HAM tahun 2010 sampai Maret 2011, terdapat 88 kasus indikasi pelanggaran HAM, yang melibatkan baik personil, staf, maupun institusi komando teritorial)
Sistem yang Mengontrol Pikiran

Namun cara yang paling penting untuk mempertahankan sistem kapitalisme bukan angkatan bersenjata atau parlemen, malahan struktur kontrol pikiran orang. Kapitalisme mengajarkan agar orang tidak berpikir.

Sistem pendidikan mengajarkan rakyat agar menaati wewenang dan tunduk pada aturan, dan media massa berusaha supaya ajaran ini tidak dilupakan. Yang diajarkan di sekolah hanya supaya murid-murid menjadi buruh yang efisien, mengerti bagaimana menghitung dan membaca. Kesadaran tentang bagaimana masyarakat bergerak dianggap tidak dibutuhkan kecuali agar mengerti rantai komando. Sekolah “memperbaiki” rakyat supaya sesuai dengan sistem. Maksudnya, kalau rakyat ikut sekolah yang “baik”, rakyat diajar bagaimana dapat mensukseskan diri atau setidaknya diberi ilusi serupa. Tujuan sistem pendidikan lebih merupakan indoktrinasi daripada pendidikan, untuk menjamin nilai-nilai kapitalisme, persaingan dan kepatuhan menjadi kebiasaan.

Kita tidak diajari supaya mampu berpikir secara mandiri atau mempunyai pendapat diri sendiri. Memiliki pendapat adalah peranan dari media massa. Media massa dimiliki dan dikuasai oleh orang kaya. Di Australia, hanya sedikit orang kaya namun memiliki hampir semua koran, stasiun televisi dan radio.

Di Indonesia media massa dikuasai oleh 12 pemilik modal besar.[5] Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, Berita Satu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group dan Tempo Inti Media. Ditambah dengan Bisnis Indonesia Group (Harian Bisnis Indonesia, Majalah Business Weekly), Solopos/Radio, Bali TV (Bali TV dan 10 TV Lokal), Pos Kota Grup (Jakarta dan Koran Rakyat), Pikiran Rakyat Group (penguasa Jawa Barat), termasuk grup online baru: Kapanlagi.com dan merdeka.com.

MNC Group di bawah HT memiliki tiga kanal televisi juga 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah Sindo Radio. Grup Jawa Pos di bawah Dahlan Iskan memiliki 171 perusahaan media cetak termasuk Radar Group. KOMPAS, surat kabar paling berpengaruh ini sekarang ekspansi dengan mendirikan penyedia konten yaitu KompasTV, di samping 12 penyiaran radio di bawah Radio Sonora, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah memiliki dua saluran televisi (ANTV dan tvOne) serta media online yang berkembang dengan pesat vivanews.com. Sebuah perusahaan media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding, telah mendirikan Internet Protocol Television (IPTV) BeritaSatu TV, kanal media online beritasatu.com dan juga memiliki sejumlah suratkabar dan majalah.

Tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana sebagai contoh, HT memanfaatkan MNC Group, ARB dengan Viva Groupnya serta Surya Paloh dengan Media Group menggunakan media massa milik mereka untuk menaikkan profil dan propaganda politik mereka. Demikian juga bagaimana media massa saling menghajar dengan membongkar berbagai borok (korupsi, skandal ataupun kebodohan) lawan politik mereka sementara menyembunyikan kebobrokannya sendiri.

Setiap pemimpin redaksi dan pengawas program televisi dan radio diangkat oleh dewan perusahaan. Kemudian pemimpin redaksi mengangkat utusan dan kepala departemen. Semuanya dilakukan supaya menjamin media masa melaksanakan peranannya – untuk kepentingan stabilisasi sistem kapitalisme. Maka yang disebarkan media massa hanya pendapat yang sesuai dengan kepentingan para pemilik modal.

Tidak mungkin pembunuhan seorang petani miskin oleh tentara AS disiarkan di televisi. Malah yang kita tonton hanya petani-petani yang mencoba membela diri yang kemudian disebut melakukan penyerangan. Ketika tentara AS tewas disebut pembunuhan sedangkan ketika rakyat miskin ditembak atau dibom disebut “kerugian tambahan” (collateral damage). Demikian media massa di Indonesia kompak untuk tidak meliput mogok kawasan kaum buruh dalam menolak kenaikan harga BBM 2013. Media massa menyingkirkan dan memisahkan rakyat. “Penonton” televisi hanya melihat dunia melalui sinetron atau film seri AS seperti Dallas, yang mempromosikan nilai-nilai kapitalisme. Teknologi informasi yang mampu menggabungkan orang, mampu membantu kesadaran di antara kebudayaan masing-masing, yang mampu mendorong kreativitas, digunakan hanya untuk membodohi rakyat.

__________________________

[1] Sumber dari Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) LHKPN KPK kurun waktu 2001-2007. Lihat di http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/24/100-pejabat-terkaya-vs-37-juta-rakyat-miskin-di-republik-indonesia-366910.html dan http://politik.kompasiana.com/2013/08/25/mengapa-pejabat-kaya-kaya-tapi-rakyat-masih-banyak-yang-miskin-586946.html

[2] http://www.tempo.co/read/news/2013/08/22/078506449/Ini-Daftar-Lengkap-Kekayaan-Jenderal-Moeldoko

[3] Toer, Pramoedya Ananta, dkk, Kronik Revolusi Indonesia: Jilid IV (1948), Jakarta: KPG, 2003, hlm. 439-440

[4] http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0110ba.pdf

[5] Banyak diambil dari Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S, Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia), 2012. Laporan Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami Kebijakan dan Tatakelola Media di Indonesia melalui Kacamata Hak Warga Negara, Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HiVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS. Serta http://www.satudunia.net/system/files/Konglomerasi%20Media%20di%20Indonesia-SATUDUNIA-ITEM.pdf

Selanjutnya baca:
Mengapa Kapitalisme Menindas Kaum Perempuan (8)

Bagaimana Kapitalisme Bertahan?

2015-08-26T20:35:00.000+07:00

Anti kapitalisme Poster, Photo: Istimewa

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depan (2)
Sistem Yang Tidak Manusiawi (3)
Sistem Yang Tidak Masuk Akal (4)
Apa Kegunaan Perang? (5)

Siapa yang Berkuasa?

Dalam masyarakat kapitalisme terdapat sekelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan yang nyata. Bukan rahasia siapa yang mempunyai kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya, kekuasaan berada di tangan orang-orang yang menentukan keputusan perekonomian – apa yang diproduksi dan apa yang didistribusi. Mereka memilih pegawai pemerintahan, memilih ahli perencanaan dan menentukan kondisi umum agar tetap di dalam kekuasaannya. Orang-orang tersebut adalah klas berkuasa (para pemilik modal).

Dalam sebagian besar sejarah manusia, masyarakat terbagi dalam dua klas. Di zaman Roma kuno terdapat para bangsawan (patrician), orang kampung (plebeian), pemilik budak dan budak. Pada Abad Pertengahan ada para raja, vassal[1], kepala tukang, pengembara, pekerja magang dan petani. Perkembangan kapitalisme tidak menghilangkan pembagian klas tersebut. Sebaliknya, dan sesuai dengan bagaimana kapitalisme memperlakukan manusia, kapitalisme hanya membuat pembagian tersebut lebih efisien.

Kapitalisme semakin membagi masyarakat dalam dua klas: para pemilik modal (klas yang berkuasa sekarang) dan klas buruh, klas yang menindas dan klas yang tertindas. Mayoritas besar rakyat secara langsung atau tidak mendapat mata pencariannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal yang mempunyai perusahaan dan tanah. Kalau anda bekerja untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum diprivatisasi, para pemilik modal masih mendapat keuntungan secara tidak langsung dari kerja anda – melalui subsidi yang diberi oleh pemerintahan kepada pengusaha atau dari keuntungan BUMN dan pajak kepada anda. Penguasa tunduk pada hukum kapitalisme: “semua untuk para pemilik modal dan nol bagi rakyat”. Mereka menjalankan masyarakat sesuai dengan aturan tersebut juga.

Ketika mayoritas besar rakyat mendapatkan penghidupannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal. Demikian juga karena kondisi bahwa para pemilik modal yang menguasai alat produksi. Maka walaupun jumlah penguasa sedikit dan yang dikuasai banyak, para penguasa memiliki posisi yang penting yang memungkinkan kekuasaannya bertahan.
Apakah Ada Klas Berkuasa?

Australia sering disebut “negeri beruntung” (the lucky country). Sementara Indonesia mendapatkan julukan sebagai negeri “gemah ripah loh jinawi” (tentram makmur dan sangat subur tanahnya). Namun ada orang yang lebih beruntung dan makmur daripada orang lain. Dua ribu orang yang paling kaya di Australia mempunyai lebih banyak harta dari pada 2,5 juta orang yang paling miskin. Di Indonesia kekayaan 40 orang pemilik modal paling kaya sama dengan total jumlah kekayaan 60 juta rakyat Indonesia yang paling miskin.

Tentunya selalu ada yang merasa lebih kaya daripada orang lain dan mereka cendurung berpikir bahwa mereka telah masuk dalam kelompok elit. Akan tetapi persamaannya dengan para pemilik modal hanyalah karena mereka makan di restoran yang sama atau mempunyai pandangan politik yang sama. Di Australia, beberapa ribuan orang saja mempunyai mayoritas saham dan aset perusahaan. Kekayaan ini memberi mereka kekuasaan yang sangat besar. Maka beberapa ribu orang saja menguasai 17 juta rakyat.

Besarnya kekuasaan para pemilik modal di Indonesia bisa juga dilihat dari kepemilikan simpanan pihak ketiga di bank atau bisa disebut sebagai simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (Juli, 2011), jumlah dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp 2.400 triliun yang disimpan dalam hampir 100 juta rekening nasabah, namun 40% dari jumlah itu (Rp 1.000 triliun) hanya dikuasai oleh 0,04% nasabah atau 40 ribu rekening. Lebih jauh lagi, hanya 1,3% rekening menguasai 75% dana pihak ketiga (Rp 2.000 triliun).[2]

Keputusan mengenai “kepentingan nasional” tidak diambil oleh rakyat. Kapan rakyat Australia memutuskan untuk memotong pajak perusahaan, untuk menaikkan biaya pendidikan, untuk menutup ratusan sekolah atau mengirim pasukan ke Perang Teluk? Kapan rakyat Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM, mencabut subsidi, menaikkan harga barang, melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing? Bahkan berbagai peraturan hukum yang ada seperti UU Migas No. 22 Tahun 2011, UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, UU Energi No. 30 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kemudian, UU No. 9/2003 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, lalu UU Perkebunan, UU Ketenagalistrikan, dan sebagainya jelas didanai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional demi kepentingan para pemilik modal.

Anda dapat memilih Partai Liberal[3] atau Partai Buruh[4] di Australia; atau memilih Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI dan PDI Perjuangan di Indonesia untuk menjadi pemerintah, akan tetapi para pemilik modal seperti Packer dan Murdoch – di Australia – atau Chairul Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie (ARB), Hary Tanoesoedibjo (HT), Surya Paloh, Sofyan Wanadi, dsb – di Indonesia – tidak dapat disingkirkan oleh rakyat.

Yang kaya dan kuat tidak mempunyai pemikiran bahwa semua orang sederajat. Mereka bersaing sekeras-kerasnya untuk membesarkan keuntungannya dengan merugikan kita. Pada tahun 1980an, di Australia potongan upah dan kesejahteraan memindahkan 17,5 USD dari upah buruh kepada keuntungan perusahaan. Sementara di Indonesia pemerintah bersama para pemilik modal dan elit birokrasi serikat buruh mendorong pembatasan kenaikan upah tahun 2014 sebesar 20 persen atau bahkan dibawahnya. Tentunya tidak semua orang kaya tetap kaya, ada yang kalah bersaing. Kemudian para pemilik modal yang lain mengambil sisa harta bendanya sehingga menjadi lebih kaya dan lebih kuat lagi. Maka pemilik modal menjadi semakin kaya sedangkan semakin banyak buruh yang menerima upah rendah merosot ke bawah garis kemiskinan dan bergabung dengan 117 juta rakyat Indonesia yang miskin – yakni pengangguran, orangtua tunggal, penduduk desa, tuna wisma, masyarakat adat, difabel dan orang yang berumur.

___________________________

[1] Vassal adalah seseorang yang masuk ke dalam kewajiban mutual dengan tuan tanah atau monarki dalam konteks sistem feodal pada abad pertengahan di Eropa. Kewajiban tersebut sering termasuk dukungan militer dan perlindungan mutual dengan imbalan hak istimewa tertentu, biasanya termasuk pemberian tanah.
[2] http://www.theprakarsa.org/uploaded/lain-lain/Prakarsa-Policy-Review.pdf
[3] Partai Liberal didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan United Australia Party. Ideologi partai ini adalah Liberalisme dan termanifestasikan dalam program-program Neoliberalisme para pemilik modal.
[4] Partai Buruh Australia adalah hasil dari kebangkitan gerakan buruh di Australia yang dimulai sekitar awal 1891. Dalam Konstitusi Partai Buruh Australia pada tahun 1921 terdapat program yang memiliki karakteristik sosialis. Program tersebut adalah: “Partai Buruh Australia adalah partai sosial demokratik dan memiliki tujuan sosialisasi demokratik atas industri, produksi, distribusi dan perdagangan, hingga pada tingkatan yang dibutuhkan untuk menghapuskan eksploitasi dan karakteristik anti sosial lainnya dalam bidang tersebut”. Namun demikian juga terdapat kata-kata yang menjelaskan bahwa Partai Buruh Australia mendukung kepemilikan pribadi para pemilik modal. Dalam perkembangannya ketika kesadaran sosialis tidak cukup besar di kalangan kaum buruh maka sekarang Partai Buruh Australia sulit untuk dibedakan dengan dan menjadi pendukung kepentingan Neoliberalisme para pemilik modal.

Selanjutnya baca:
Bagaimana Kelas Berkuasa Menguasai? (7)

Apa Kegunaan Perang?

2015-08-26T18:24:00.001+07:00

Invasi tentara Amerika serikat di Timur Tengah, Photo: istimewa

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depan (2)
Sistem Yang Tidak Manusiawi (3)
Sistem Yang Tidak Masuk Akal (4)

Sistem kapitalisme sangat tidak masuk akal. Sehingga potensi luar biasa yang telah ada untuk memperbaiki kehidupan manusia digunakan untuk merusak kehidupannya. Teknologi dan ilmu pengetahuan baru digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang membunuh kehidupan ketimbang memperbaikinya. Demikian juga memproduksi barang-barang untuk mempertahankan kepentingan orang kaya tanpa peduli akibatnya. Teknologi nuklir yang dapat menyelamatkan atau membinasakan orang merupakan lambang yang sangat tepat bagi kondisi kita saat ini. Dan kalau yang miskin dan tertindas mencoba memperbaiki kehidupannya, mereka diancam dengan kekerasan dan perang, penindasan dan kediktaktoran militer.

Coba lihat apa yang terjadi di Vietnam. Selama Perang Vietnam[1], setiap tahun AS menjatuhkan sebanyak 150 kilogram peledak untuk setiap penduduk Vietnam yang membunuh hampir 1 juta orang. Pemerintah AS mengeluarkan sekitar 25% dari anggaran belanja tahunannya untuk memperbaiki mesin perangnya.[2] Perang Teluk[3] adalah contoh kecil penggunaan mesin ini. AS dan Inggris melancarkan 109.876 serangan udara terhadap Irak yang membunuh puluhan ribu orang. Siapa yang diuntungkan dengan perang dan kerusakan yang terjadi? Tentunya, bukan rakyat yang dihujani bom-bom atau rakyat di AS dan Inggris.

Pemerintah Australia mengeluarkan lebih banyak uang untuk kepentingan militer daripada kepentingan pendidikan atau kesehatan dan lima kali lipat daripada biaya untuk perumahan. Setiap menit di dunia, 2 juta dolar dikeluarkan untuk membeli persenjataan, sedangkan setiap menit 30 anak meninggal dunia karena kelaparan atau menderita penyakit yang dapat (atau tidak dapat?) disembuhkan. Para pemilik modal mengatakan bahwa militerisme ini dibutuhkan untuk “membela demokrasi”. Pemerintah AS sering menyerbu negeri-negeri Dunia Ketiga dengan alasan kemanusiaan atau memulihkan demokrasi akan tetapi mereka mengeluarkan lebih banyak uang untuk operasi militer daripada untuk bantuan perekonomian bagi rakyat miskin.[4]

Para pemilik modal mendukung diktator yang dapat mereka kendalikan ketimbang mendukung sebuah negara demokratis di mana rakyat mempunyai pilihan. Para diktaktor disebut kaum demokrat sampai kejahatannya dan kekejamannya terlalu memalukan. Kemudian mereka akan diganti. Apabila rakyat atau pemerintahan melawan kekuasaan perusahaan besar, seperti di Kuba, mereka diancam secara militer. Sistem kapitalisme tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan untuk menghadapi perlawanan atau bahaya yang mengancamnya. Di bawah kapitalisme, harga kebutuhan sehari-hari terus naik sedangkan harga nyawa rakyat terus turun.

________________________________

[1] Perang Vietnam berlangsung di wilayah Vietnam, Laos dan Kamboja dari 1 November 1955 hingga kemenangan rakyat Vietnam yang ditandai dengan dikuasainya Saigon pada 30 April 1975. Perang ini berlangsung antara Vietnam Utara melawan rezim Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya.

[2] Anggaran militer dan perang AS pada tahun 2010 mencapai 700 miliar USD, jauh dibandingkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan yang masing-masing tidak mencapai 100 miliar USD. Sumber: http://www.pslweb.org/liberationnews/newspaper/vol-6-no-9/sources-from-infographic.html

[3] Perang Teluk berlangsung antara 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991. Merupakan perang antara 34 negara dipimpin oleh Amerika Serikat melawan Irak sebagai akibat invasi Irak ke Kuwait.

[4] Dari tahun 1945 hingga 2003, Amerika Serikat telah mencoba menggulingkan lebih dari 40 pemerintahan di negara lain. Dan mencoba menghancurkan lebih dari 30 gerakan nasionalis-populis yang melawan rezim diktaktor. Dalam proses tersebut Amerika Serikat telah mengebom lebih dari 25 negara yang mengakibatkan kematian bagi jutaan rakyat. Dan mengakibatkan penderitaan kepada jutaan lainnya. (William Blum) Sumber: http://www.thirdworldtraveler.com/

Berikut beberapa data yang ada: Cina 1949 hingga awal 1960an, Albania 1949-53, Jerman Timur 1950an, Iran 1953*, Guatemala 1954*, Kosta Rika pertengahan 1950an, Syiria 1956-7, Mesir 1957, Indonesia 1957-8, Guyana Inggris 1953-64*, Irak 1963*, Vietnam Utara 1945-73, Kamboja 1955-70*, Laos 1958*; 1959*; 1960*, Ekuador 1960-63*, Kongo 1960*, Perancis 1965, Brazil 1962-64*, Republik Dominika 1963*, Kuba 1959 hingga sekarang, Bolivia 1964*, Indonesia 1965*, Ghana 1966*, Chile 1964-73*, Yunani 1967*, Kosta Rika 1970-71, Bolivia 1971*, Australia 1973-75*, Angola 1975; 1980an, Zaire 1975, Portugal 1974-76*, Jamaika 1976-80*, Seychelles 1979-81, Chad 1981-82 *, Grenada 1983 *, Yaman Selatan 1982-84, Suriname 1982-84, Fiji 1987*, Libya 1980an, Nikaragua 1981-90*, Panama 1989*, Bulgaria 1990 *, Albania 1991*, Irak 1991, Afghanistan 1980an*, Somalia 1993, Yugoslavia 1999-2000*, Ekuador 2000*, Afghanistan 2001*, Venezuela 2002*, Irak 2003*, Haiti 2004*, Somalia 2007 hingga sekarang, Libya 2011*, Syria 2012. (*menunjukkan keberhasilan menggulingkan sebuah pemerintahan). Sumber: http://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list

Sistem Yang Tidak Masuk Akal

2015-08-22T19:21:00.001+07:00

Krisis Kapitalisme, Tidak Masuk Akal. Photo: Istimewa

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depan (2)
Sistem Yang Tidak Manusiawi (3)

Sistem Yang Tidak Masuk Akal Kapitalisme berarti tanah, sumber daya alam, mesin dan pabrik – alat produksi – dimiliki secara pribadi. Kapitalis tidak mendapatkan alat-alat produksi tersebut dengan bekerja kerjas. Belum pernah seperti itu dalam sejarah. Produksi massal berkembang maju dalam dua ratus tahun terakhir ini seiring kemajuan teknologi menciptakan kemampuan untuk mekanisasi produksi. Mesin baru tersebut terlalu besar untuk digunakan satu orang saja dan terlalu mahal dibeli secara perorangan.

Ada orang-orang yang dapat mengumpulkan cukup uang untuk mendapat mesin-mesin tersebut dan membangun pabrik-pabrik untuk diisi mesin-mesin. Merekalah kapitalis, para pemilik modal. Mereka tidak memperoleh modal tersebut karena bekerja keras dan menabung. Itu tidak cukup bahkan untuk membayar uang muka pintu pabrik. Kita dapat melihat dalam sejarah kekayaan modern bahwa kebanyakan para pemilik modal awal mendapat kekayaannya melalui pembajakan dan pencurian atau dengan penculikan orang lain yang kemudian dijual sebagai budak.

Para pemilik modal menemukan petani-petani yang tergusur dari lahannya serta tukang kerajinan yang miskin dan mengupah mereka agar datang ke pabrik-pabriknya untuk menjalankan mesin baru. Orang yang masih bekerja dengan tangan tidak dapat bersaing dengan sistem produksi baru ini. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan pertukangan dan bekerja untuk para pemilik modal. Dengan demikian, buruh modern tercipta, orang-orang yang tidak lagi memiliki alat-alat kerja atau tidak mampu lagi berwiraswasta, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dijual, kecuali tenaga kerjanya.

Kapitalisme mensosialisasikan proses produksi. Produksi tidak lagi dilakukan secara pribadi atau melalui kegiatan perseorangan melainkan menjadi upaya kerja bersama, semacam tindakan sosial. Kita tidak lagi membuat barang-barang yang kita gunakan, kita makan atau kita pakai sendiri seperti mobil dan rumah kita. Kita tidak membuat barang ini secara perorangan melainkan diproduksi secara sosial. Di Australia, Indonesia dan di seluruh dunia, pekerjaan dibagi-bagikan. Kaum buruh di suatu bagian dunia membuat barang yang digunakan oleh orang di bagian dunia lain. Bayangkan, berapa banyaknya jumlah buruh di berbagai negeri yang terlibat dalam memproduksi satu baut saja bagi sebuah mobil – pertambangan, menempa, membentuk dan mengangkut besinya.

Akan tetapi, walaupun kita memproduksi barang secara sosial, melalui kerja bersama, kita tidak memiliki alat-alat produksi secara sosial atau secara bersama. Hal ini mempengaruhi setiap keputusan yang diambil dalam masyarakat terhadap apa yang diproduksi. Rakyat tidak mempunyai hak terhadap apa atau bagaimana barang-barang diproduksi. Keputusan tentang produksi tidak diambil oleh mayoritas demi kepentingan mayoritas, malahan diambil oleh minoritas demi kepentingan minoritas.

Tidak mungkin pemilik modal mengatakan: “Kita perlu tempat tidur sebanyak ini dengan tipe seperti ini di Indonesia”. Para pemilik modal justru akan berkata: “Berapa banyak uang yang dapat saya peroleh kalau saya memproduksi tempat tidur dengan tipe seperti itu sebanyak ini”. Mereka tidak peduli berapa banyak rakyat terpaksa tidur di jalan. Kalau makanan diproduksi sesuai dengan kebutuhan misalnya, Amerika Serikat saja bisa memproduksi cukup makanan untuk semua orang di dunia ini. Namun, memenuhi kebutuhan manusia adalah “kemewahan” yang menjadi beban bagi sistem kapitalis. Padahal, bukan karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

Semakin lama situasinya semakin buruk. Kerakusan sistem kapitalisme – motif mencari keuntungan – hanya melahirkan semakin banyak kelaparan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pada tahun 1979, pendapatan nasional per kapita di Mozambique mencapai 180 USD sedangkan di Swiss pendapatan nasional per kapita mencapai 9.500 USD. Pada tahun 1991 di Mozambique, pendapatan nasional per kapita telah turun sampai 57,5 USD sedangkan di negeri Swiss naik sampai 24.000 USD. Di Inggris orang paling kaya yang merupakan 1% dari penduduknya, mempunyai lebih dari 20% kekayaan nasional. Sedangkan orang paling miskin di Inggris yang merupakan 50% dari penduduknya, hanya mempunyai 7% kekayaan nasional Di Australia situasinya juga sama.[1] Di Indonesia total kekayaan 0,02 persen penduduk terkaya setara dengan 25 persen Produk Domestik Bruto Indonesia. Itu juga berarti bahwa kekayaan 43 ribu orang tersebut hampir sama dengan total harta benda dari 140 juta rakyat Indonesia atau 60 persen penduduk. Konsentrasi kekayaan yang 3 kali lebih besar dibandingkan Thailand dan 4 kali lebih besar dari Malaysia serta 25 kali lebih dibandingkan Singapura. Pada tahun 2010 kekayaan 40 orang paling kaya di Indonesia, yang tentunya para pemilik modal, sebesar 680 triliun rupiah atau setara dengan 10,4 persen PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang tersebut setara dengan 60 juta rakyat yang paling miskin. Kekayaan para pemilik modal tersebut dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 naik rata-rata 80 persen setiap tahunnya. Sebuah akumulasi modal yang jauh lebih besar dibandingkan Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina dan Jepang. [2]

___________________________

[1] Di Amerika Serikat 1 persen orang paling kaya menguasai 40 persen kekayaan nasional. Sementara 80 persen penduduk (sekitar 248 juta orang) berebut 7 persen kekayaan Amerika Serikat yang ditaksir pada tahun 2009 sebesar 54 triliun USD. Satu persen orang paling kaya tersebut hari ini membawa pulang sekitar 24 persen pendapatan nasional. Mereka juga menguasai 50 persen dari keseluruhan saham, obligasi dan reksadana. Sementara 50 persen penduduk Amerika Serikat hanya memiliki 0,5 persen dari keseluruhan tersebut. Yang bisa diartikan bahwa mereka tidak memiliki investasi apapun. Bagi rata-rata kaum buruh mereka harus bekerja lebih dari 1 bulan untuk bisa mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para CEO perusahaan besar selama 1 jam. Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM

Secara global terdapat 7 miliar penduduk dunia dengan kekayaan sekitar 223 triliun USD. 1 persen orang paling kaya di dunia menguasai 43 persen kekayaan dunia. Sementara 80 persen penduduk dunia memperebutkan 6 persennya. Bahkan 300 orang paling kaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan kekayaan 3 miliar orang (itu sama dengan gabungan penduduk India, Cina, Amerika dan Brazil). Sumber http://www.therules.org/en

[2] http://www.theprakarsa.org/uploaded/lain-lain/Prakarsa-Policy-Review.pdf

Selanjutnya baca:
Apa Kegunaan Perang (5)

Sistem Yang Tidak Manusiawi

2015-08-22T18:23:00.004+07:00

Data Perbudakan modern, Photo: Metronews

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depa (2)

II. Sistem Yang Tidak Manusiawi
Meluaskan kemiskinan
Kapitalisme bertindak seperti seseorang yang mengatakan: “Saya begitu menyukai orang miskin jadi menurut saya tidak pernah ada cukup orang miskin”. Di Brazil misalnya, sistem kapitalisme membunuh seribu anak per hari melalui penyakit atau kelaparan. Ada atau tidak adanya pemilihan umum, kapitalisme tetap bersifat anti-demokrasi – kebanyakan orang menjadi tawanan dari kebutuhan hidup.

Menurut data “resmi”, 80% rakyat di dunia berada dalam keadaan miskin, dan sistem kapitalisme menahan mereka dalam keadaan miskin. Kebanyakan Negara-negara Dunia Ketiga ekonominya dicegah berkembang. Bukannya mendapat bantuan dari negeri-negeri industri maju, kekayaan Negara Dunia Ketiga justru dihisap oleh kekuatan imperialis. Pada tahun 1990 Negara Dunia Ketiga menerima $44 milyar bantuan resmi. Pada tahun yang sama, $165 milyar ditarik keluar dari Negara Dunia Ketiga ke negara-negara imperialis sebagai pembayaran hutang luar negeri.[1]

Teknologi dan uang yang diperlukan untuk membangun industri di Negara Dunia Ketiga dikuasai oleh perusahaan transnasional dari negara-negara kaya. Kurang dari 700 perusahaan menguasai mayoritas produksi di dunia. Untuk mendapat bahan-bahan mentah dan menjual produksi pertanian kepada negara yang maju, perekonomian Negara Dunia Ketiga terpaksa bekerja melalui perusahaan transnasional yang mengambil kebanyakan keuntungan. Kemudian barang-barang jadi, barang-barang manufaktur, dijual kembali kepada Negara Dunia Ketiga. Penguasaan atas teknologi dan keuangan oleh perusahaan transnasional menjamin dominasi negara-negara maju atas industri manufaktur.

Kalau itu masih belum cukup, blok-blok perdagangan dan kekuatan militer menjaminnya. Perekonomian Negara Dunia Ketiga menyediakan buruh murah dan bahan-bahan mentah serta mengkonsumsi apa yang dijual oleh perusahaan multi-nasional. Untuk mempertahankan daya saingnya, perusahaan transnasional membayar semakin sedikit untuk bahan-bahan mentah dan menuntut bayaran lebih banyak untuk barang-barang yang dijualnya. Tentu saja hasilnya yang miskin tambah miskin. Pada awal dekade ini rata-rata pendapatan orang yang tinggal di Negara Dunia Ketiga hanya 6% daripada rata-rata pendapatan orang yang tinggal di negara maju. Ketika resesi ekonomi terjadi, persaingan demi keuntungan menjadi semakin besar dan menghukum semakin banyak orang untuk hidup dalam kemiskinan. Menurut PBB, 31 negara dapat digolongkan sebagai “golongan negara yang paling miskin”.[2]

Pada tahun 1990, 11 negara lagi masuk golongan negara yang paling miskin di dunia. Jumlah Negara Dunia Ketiga pun tidak cukup. Kapitalisme perlu menyebarkan kemiskinan ke mana-mana. Sekarang ada “dunia ketiga” di dalam Negara Dunia Pertama. Di Negara Dunia Pertama yang kaya terdapat semakin banyak penganggur baru dan buruh berupah rendah. Di Australia ada dua juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan dua juta orang yang mau bekerja tetapi tidak bisa. Di AS kemiskinan pada tahun 1990an telah menjadi sama dengan tahun 1960an. Duapuluh lima persen penduduk dunia hidup dalam kemiskinan; bukan hanya pengangguran. Tigapuluh tiga persen dari seratus juta tenaga kerja di AS adalah orang yang mendapatkan upah namun upah yang begitu rendah sehingga mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan resmi. [3] Sementara itu di Indonesia jika ukuran kemiskinan adalah 2 USD PPP[4] maka yang tergolong penduduk miskin adalah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Itu berarti sekitar 117 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.[5]
Pengangguran

Semakin banyak rakyat masuk golongan miskin karena mereka menganggur. Tetapi mengapa rakyat yang mencari pekerjaan tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Tentunya ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Ada kebutuhan membangun rumah, sekolah dan rumah sakit, membuat pakaian, membangun tempat rekreasi, menanam bahan pangan, tempat-tempat yang perlu reboisasi, sungai yang perlu dibersihkan. Dan tentu saja, semakin banyak rakyat bekerja, seharusnya semakin banyak uang yang ada untuk mengupah mereka – lebih banyak rumah, makanan, pakaian dan jasa.

Seharusnya, tugas untuk mencari orang yang ingin bekerja sangat mudah. Jadi apa masalahnya? Karena di antara rakyat yang ingin bekerja dan mesin-mesin yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut berdiri kelompok kapitalis – suatu kelompok yang kecil sekali dan juga sering disebut pengusaha. Yang usahanya adalah untuk mendapat uang. Dan kita tidak dapat menggunakan mesin-mesin yang dimilikinya kalau tidak sesuai dengan tujuan tersebut – yaitu menghasilkan uang bagi mereka. Mereka lebih suka menjalankan pabriknya dengan kapasitas 50 sampai 75 persen supaya barang-barang yang ada di pasar lebih sedikit sehingga harganya lebih tinggi. Dan para pengusaha itu perlu memastikan agar tetap ada pengangguran agar upah rendah dapat dipertahankan. Buruh-buruh yang berjuang untuk upah yang lebih baik selalu dapat dipecat dan diganti dengan para penganggur yang sudah mengantri.

Kapitalisme tidak dapat membiarkan kaum buruh dan rakyat cukup sandang, pangan dan papan. Kapitalisme tidak dapat membiarkan mereka yang menderita kelaparan dan gizi buruk mendapatkan pangan yang cukup. Demikian juga kapitalisme tidak dapat membiarkan mereka yang sakit mendapatkan kesehatan sepenuhnya. Bahkan kapitalisme akan membiarkan anak-anak hidup dijalanan ketimbang membangunkan rumah dan memberikan pendidikan untuk mereka. Pengangguran tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang berdasarkan atas motif menumpuk keuntungan. Tujuan utama produksi kapitalisme bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk berproduksi secepat mungkin dan semurah-murahnya. Dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya di pasar. Dengan proses ini, pada akhirnya kapitalisme cenderung memproduksi berlebihan; kelebihan makanan, pakaian, bangunan dan peralatan rumah.

Maka kapitalisme “mengalami” resesi ekonomi agar dapat menghilangkan perusahaan yang tidak dapat bersaing dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang lainnya. Dan rakyat pun dibebani resesi tersebut dengan upah yang lebih rendah dan standard hidup yang menurun. Ini bukan berarti bahwa buruh menghasilkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan, melainkan buruh menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kondisi tersebut menekan harga untuk turun, akibatnya mengancam keuntungan bagi kapitalis. Dan apabila kapitalis tidak bisa mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barangnya, maka produksi dipotong. Pemotongan produksi tersebut berarti mereka mengurangi jumlah buruh. Teknologi baru dapat mengakibatkan pengangguran? Tentunya tidak harus begitu, tetapi karena di tangan kapitalis, teknologi baru tidak digunakan supaya rakyat dapat bekerja dengan jam kerja lebih sedikit untuk upah yang sama, melainkan untuk menurunkan biaya upah bagi kaum kapitalis.
___________________________
[1] Sekarang negara-negara yang digolongkan sebagai Negara Dunia Pertama lebih kaya 80 kali dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kondisi yang jauh lebih parah dibandingkan masa sebelumnya, 200 tahun yang lalu Negara-negara Dunia Pertama lebih kaya 3 kali. Setelah era kolonialisme dihancurkan pada tahun 1960an Negara-negara Dunia Pertama 35 kali lebih kaya. Saat ini setiap tahun Negara-negara Dunia Pertama memberikan bantuan kepada Negara-negara Dunia Ketiga sebesar 130 miliar USD. Namun setiap tahun para pemilik modal besar dengan perusahaan transnasionalnya mencuri 900 miliar USD dengan berbagai cara legal dan ilegal dari Negara-negara Dunia Ketiga. Setiap tahun Negara-negara Dunia Ketiga membayar hutang dan bunga hutang sebesar 600 miliar USD kepada Negara-negara Dunia Pertama. Negara-negara Dunia Pertama juga melakukan perdagangan yang tidak adil dengan syarat-syarat yang memberatkan Negara-negara Dunia Ketiga sehingga mampu menarik uang sebesar 500 miliar USD. Total semua yang diambil dari Negara-negara Dunia Ketiga mencapai 2 triliun USD setiap tahunnya. Sumber: http://www.therules.org/en
[2] Pada tahun 2013 ini PBB menyatakan terdapat 48 negara paling miskin di dunia. Tiga puluh tiga dari 48 negara di benua Afrika termasuk di dalamnya ditambah 9 dari Asia dan 5 dari Pasifik. Sumber http://www.ibtimes.com/poorest-poor-un-releases-report-worlds-least-developed-countries-1137623
[3] Angka kemiskinan di Amerika Serikat sekarang telah mencapai 146 juta rakyat, itu adalah setengah dari penduduk Amerika Serikat. Terdapat 8,4 juta rumah kosong sementara ada 842.000 tuna wisma itu artinya terdapat 22 rumah kosong untuk setiap tuna wisma yang ada di Amerika Serikat. Produktivitas buruh sejak tahun 1947 terus meningkat sementara rata-rata upah buruh menurun. Sumber: http://www.pslweb.org/liberationnews/newspaper/vol-6-no-9/sources-from-infographic.html

Ketika kebijakan Neoliberalisme diterapkan, secara khusus dalam sektor perburuhan dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, jumlah anggota serikat buruh menurun dari 24 persen pada tahun 1973 menjadi 12,4 persen di tahun 2008. Akibatnya upah riil (bisa dikatakan daya beli berdasarkan upah) juga menurun 25 persen pada tahun 1980an. Data tersebut juga bisa diartikan bahwa kekuatan serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah menurun ketika partisipasi buruh dalam serikat menurun. http://www.stanford.edu/group/scspi/cgi-bin/fact17.php
[4] Nilai satu dollar Purchasing Power Parity (PPP) atau 1 USD PPP, tidaklah sama dengan nilai satu dollar nominal atau kurs mata uang (1 USD). 1 USD PPP adalah konversi nilai kesetaraan barang/jasa yang bisa dibeli di suatu negara dengan 1 USD di Amerika. Di Indonesia nilai 1 USD PPP adalah setara dengan nilai uang sebesar Rp 6.237,- http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP
[5] http://www.theprakarsa.org/uploaded/lain-lain/Prakarsa-Policy-Review.pdf

Selanjutnya baca:
Sistem Yang Tidak Masuk Akal (4)