Penyerahan uang kadeudeuh bagi pensiunan PNS diserahkan langsung Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya dalam acara Wisuda Purnabhakti yang berlansung di Aula Setda Palabuhanratu, Kamis (11/6) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Sekda Deden Achadiyat serta sejumlah pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

Dalam penjelasannya Sukmawijaya berpesan, pensiunan PNS harus tetap melakukan pengabdian seperti halnya ketika menjadi abdi negara. Bahkan seorang pensiunan PNS harus bisa menjadi publik figur karena sudah memiliki bekal ketika menjadi PNS. Pasalnya para pensiunan ini akan menghabiskan masa hidupnya untuk kembali berbaur dengan masyarakat luas.

”Profesi seorang PNS tetap akan dibatasi dengan hadirnya masa pensiun. Peralihan ini sesuatu yang biasa dan merupakan siklus kehidupan,” kata Sukma.

Dalam kesempatan itu, Sukma juga menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang pernah dilakukan para pensiunan PNS. Seluruh pengorbanannya diyakini bisa bermanfaat bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat. Diharapkan perjuangan mengabdi jangan terhenti hingga masa pensiunan tiba.

“Sekecil apapun perjuangan dan jasa para pensiun, patut dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Bagaimanapun pensiunan ini memiliki peran penting selama menjalankan tugasnya di lingkungan pemerintah. Saya kira setiap PNS pasti mengalami masa pensiun,” katanya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukabumi, jumlah wisuda purnabhakti periode pertama tahun 2009 mencapai sekitar 191 orang. Mereka ini berasal dari pensiun dini sebanyak 11 orang, pensiun TMT sebanyak 155 orang, dan sisanya PNS yang meninggal dunia. Dari deretan nama pensiunan PNS terdapat 98 orang yang berpangkat golongan IV.

Disinggung adanya beberapa PNS yang tersandung perkara hukum dan sedang menjalani proses hukuman, BKD mengaku masih melakukan verifikasi. Mereka yang tersandung masalah hukum ini masih berstatus PNS. Ada pun bentuk saksi atas permasalahan ini masih menunggu keputusan Bupati.

Sumber: Jurnal Bogor

Assda I Bidang Pemerintahan Kota Sukabumi, H. Kusna Kurhana mengatakan, Spesifik Grant dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang belum tersentuh program Block Grant, NUSSP dan PNPM . Besarnya bantuan hibah bervariatif sesuai denga prioritas di kelurahan. Berbeda dengan program block grand yang besaran dananya telah diplot, program spesifik grand berdasarkan kebutuhan yang diajukan melalui proposal.

“Pogram spesifik grand untuk mengakomodir kebutuhan yang belum mendapat bantuan sejenis sebelumnya. Besarnya bantuan sesuai dengan prioritas masing-masing keluarahan,” ujar Kusna ketika sosialisasi Spesifik Grant kepada seluruh camat dan lurah se-Kota Sukabumi, Kamis (11/6) kemarin.

Kusna belum bisa memastikan mengenai waktu pencairan dana spesifik grand ini. Tetapi dia menargetkan paling lambat akhir bulan ini sudah bisa terealisasi. untuk mendapatkan dana hibah dari APBD Kota Sukabumi ini, lurah atau kecamatan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Walikota sesuai kebutuhan dengan mengacu pada hasil Murenbang tingkat kelurahan.

”Proposal kemudian dijadikan acuan untuk pemberian bantuan. Bantuan ini sifatnya hanya sebagai ragi untuk menggiatkan pembangunan di kelurahan sesuai dengan skala prioritas. Bukan untuk bagi-bagi uang,” ujarnya.

Sedangkan pengucurannya, kata Kusna, akan diserahkan pemda melalui Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masing-masing kelurahan. Konseksuensinya dana yang diterima tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, dia mengingatkan agar pengelola anggaran tersebut memahami aturan penggunaan dana program Spesifik Grant agar tidak menyimpang dari peruntukannya. Sebab, penggunaannya akan diperiksa oleh intansi yang berwenang.

Sumber: Jurnal Bogor

“Sebetulnya kami sudah berungkali menyampaikan masalah penambangan batu laut ini ke Disparbudpora, namun selalu tidak ada tindak lanjutnya. Keinginan kami, bukan Disparbudpora yang terjun langsung mengurus masalah ini karena bukan kewenangannya. Tapi kalau dikoordinasikan dengan Distamben, paling tidak bisa lebih mempermudah lagi,” ujar Ketua SSA, Iwan Irawan ketika ditemui di rumahnya di Muara Sukawayana, Cikakak, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, peran Disparbudpora dari sisi kepariwisataan dan olah raga sangat tepat dan penting dalam membantu SSA. Disparbudpora perlu mengoordinasikanya lagi dengan dinas dan instansi terkait lain guna menekan penambangan batu laut tersebut. Apalagi, para penambangnya sudah mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP) dari Distamben. Oleh karena itu, dalam penertiban dan pengaturan teknis penambangan maupun perizinannya perlu bantuan dinas terkait.

“Kalau diingatkan oleh kita sendiri, tidak bakalan mampu karena mereka sudah punya izinnya. Sudah beberapa kali kita mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan para penambang, tapi selalu gagal. Kami minta supaya mereka tidak mengekploitasi batu laut secara berlebihan dan kalau bisa lokasi penambangannya dijauhkan dari lokasi surfing, tapi tetap saja tak bisa. Mereka acapkali berlindung di balik perizinan,” tutur Iwan.

Sumber: Pikiran Rakyat

Peluncuran yang akan dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cikahuripan, Kec. Cisolok, Sukabumi, ini rencananya akan dilakukan resmi oleh Rektor IPB Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc bersama Bupati Sukabumi Drs. H. Sukmawijaya, MM. Produk perdana perahu fiberglass ini diberi nama “Cikahuripan Nusantara”.

Pada acara peluncuran tersebut, juga akan dilakukan penandatangan kerja sama kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Cikahuripan oleh LPPM IPB. Penandatangan MoU tersebut oleh Bupati Sukabumi dan Rektor IPB, dan penandatangan SPK oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sukabumi dan Kepala LPPM IPB.

Rencana pemindahan para pedagang warungan di sempadan pantai Citepus tepatnya di depan kantor Ds. Citepus, Kec. Palabuhanratu, terkendala ketiadaan lahan. Padahal, sebelumnya para pedagang sudah bersedia pindah ke lokasi lain sekaligus diberikan kompensasi pemindahannya.

“Sebetulnya para pedagang sudah siap pindah, tapi ganjalannya tidak punya tanah untuk pemindahannya. Desa Citepus ini sudah tidak punya tanah desa sehingga kita sendiri jadi bingung harus dipindahkan ke mana para pdagang ini,” kata Kepala Desa Citepus, Parluhutan, di Alun-alun Palabuhanratu, Minggu (7/6).

Menurut dia, rencana pemindahan para pedagang yang sudah bertahun- tahun berjualan di sempadan pantai Citepus itu, tak lain untuk mendukung program Pemkab Sukabumi yang akan melakukan penataan pantai. Pantai Citepus ini akan dibuat open space yakni pemandangan pantai terbuka yang terbebas dari bangunan apa pun, termasuk warung. Terlebih sebelumnya, posisi 12 warung yang berada di sempadan pantai sangat riskan terkena gelombang pasang.

“Seperti rencana semula Pak Bupati, bahwa pantai Citepus ini akan dibuat open space. Oleh karena itu, untuk mendukung program itu warung-warungnya tetap harus dipindahkan. Tapi dikarenakan para pedagang itu warga saya juga, sehingga perlu dipikirkan masalah penyediaan lahannya supaya mereka tidak dirugikan,” ujar Parluhutan.

Apalagi, kata dia, meskipun posisi warung-warung itu berada di sempadan pantai namun para pedagangnya masing-masing punya surat SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terhitung). Oleh karena itu, selain pemerintah harus menyediakan tanah untuk proses pemindahannya, juga harus memberikan uang kompensasi. Jika permintaan para pedagang itu dipenuhi, mereka kapan pun bersedia dipindahkan.

“Kita sudah membahasnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak kecamatan bersama para pedagang, tapi rencana pemindahannya tetap belum ada kepastian karena mentok pada penyediaan tanahnya,” tuturnya.

Parluhutan menyebutkan, dalam program penataan pantai itu, tak sebatas membuat pemandangan pantai terbuka saja, melainkan juga di sepanjang pantai itu pun akan dibuat taman dan tempat rekreasi. Pembuatan taman itu, tahap awal akan dikerjakan pembuatan trotoar di pinggir Jln. Citepus sepanjang 420 meter. Selain itu, akan dilanjutkan lagi projek pembangunan jogging track. “Nah, di tengah-tengah antara jogging track dengan trotoar itu akan dibuatkan taman dan tempat rekreasi,” ujar Parluhutan.

Tingkat polusi udara yang ditimbulkan dari asap knalpot kendaraan di Wilayah. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, rata-rata masih di bawah ambang batas yang ditentukan pemerintah. Hal itu terlihat dari hasil sementara pengujian emisi gas buang kendaraan yang dilakukan langsung di lapangan oleh para petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dishub Kab. Sukabumi di ruas Jln. Siliwangi, Palabuhanratu, Kamis (4/6).

Dari 45 kendaraan roda dua dan roda empat yang melintas, hanya tujuh diantaranya yang terbukti melebihi ambang batas tingkat polusi udara dari asap knalpot kendaraan. “Dari hasil sementara ini, bisa disimpulkan bahwa tingkat polusi udara dari asap knalpot kendaraan di Wilayah Palabuhanratu ini masih relatif rendah atau rata-rata di bawah ambang batas,” kata panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Kab. Sukabumi, 5 Juni 2009, Trisda Filtra di Alun-alun Palabuhanratu, Kamis (4/6).

Ia menyebutkan, pengujian emisi gas buang asap knalpot kendaraan itu dilakukan bagi semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat yang berbahan bakar bensin dan solar. Dari 45 kendaraan yang telah diuji, masing-masing mobil berbahan bakar solar sebanyak 6 unit dan mobil serta sepeda motor berbahan bakar bensin 39 unit. “Penelitian dan pengujian dari asap knalpot kendaraan itu, masing-masing untuk bensin meneliti tingkat kandungan karbonmonoksida dan hidrokarbon. Sedangkan solar, tingkat ketebalan asap dan kandungan timah hitamnya,” ujar Trisda.

Sumber: Pikiran Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengancam akan memberikan sanksi kurungan penjara tiga bulan atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan.

Menurut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Mulyono, langkah tersebut untuk mengoptimalkan tingkat kesadaran dan kepedulian
warganya dalam pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih. Apalagi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2004 tentang Pengelolaan Kebersihan, setiap orang dilarang membuang sampah ke jalan, taman, dan saluran air. Bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan di beberapa titik di Kawasan Bebas Sampah (KBS), Pemkot Sukabumi mengancam akan mengenakan sanksi yang sesuai Perda tersebut.

“Karena perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan relatif masih rendah, maka sangat diperlukan sanksi keras untuk terciptanya perilaku sehat. Salah satunya, diberlakukan secara tegas Perda Pengelolaan Kebersihan. Peraturan tersebut kepada warga yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya,” kata Mulyono.

Sumber: Pikiran Rakyat

Wakil Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, M.M., menegaskan bagi oknum guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya akan dikenakan sanksi tegas secara administratif, baik dimutasikan ke sekolah lain maupun diturunkan pangkat dan jabatannya. Hal itu menyusul kasus kekerasan oknum guru terhadap siswanya yang terjadi SMAN I Cisolok dan SMPN I Palabuhanratu yang terjadi beberapa bulan lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang oknum guru di SMAN I Cisolok menampar 10 orang muridnya gara-gara telah mengganggu kekhusukan salat Jumat di sekolahnya. Begitupula tiga orang oknum guru di SMPN I Palabuhanratu, menampar muka salah seorang murid karena tidak menuruti perintahnya supaya memasukan baju seragamnya.

“Oknum guru seperti itu sudah pasti akan dikenakan hukuman berupa pemberian sanksi yang tegas. Sebab tindakannya sudah merusak citra pendidikan di Kab. Sukabumi ini,” ungkapnya ketika ditemui wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kab. Sukabumi, Senin (1/6).

Menurut dia, untuk penerapan sanksi tersebut pihaknya sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Sukabumi untuk memberikan hukuman setimpal sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kesalahannya. Sanksi administratif tersebut, bisa berupa pemutasian maupun penurunan pangkat dan jabatannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. “Saya sudah perintahkan dinas terkait supaya memproses hukuman bagi oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya,” ujar Wabup Marwan.

Sumber: Pikiran Rakyat

“Starone kurang serius? Sudah ada di 63 kota di Indonesia. Saya sering ditanya tentang kenapa kurang serius, kesal juga,” kata Direktur Marketing Indosat Guntur Siboro kepada detikINET usai acara peluncuran di Lapangan Merdeka, Sukabumi, Minggu (31/5/2009) siang.

Menurutnya, pasar CDMA tidak bisa disamakan dengan pasar GSM. Pasalnya, GSM lebih dulu hadir di Indonesia. “GSM sudah 15 tahun, sedangkan CDMA baru 4 tahun. Jadi tidak bisa disamakan,” kilah Guntur.

Pun demikian, lanjutnya, ia mengakui bahwa promosi StarOne tidak segencar produk Indosat lainnya. “Promosi StarOne itu bellow the line, langsung terjun ke pasar. Karena kalau pasang di media nasional sekarang sudah terlalu penuh. Orang jenuh dan pusing melihatnya,” ungkap pria Batak ini.

Di tempat yang sama, Head of West Java Region Indosat Bambang Wirawanto menambahkan, dari 63 kota di Indonesia saat ini, layanan StarOne sudah tersedia di 12 kota kabupaten di Jabar.

Sebelumnya di Jabar, StarOne sudah hadir di Bandung, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Majalengka. Dan 7 kota yang baru diluncurkan adalah Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Purwakarta dan Subang.

Masyarakat di 7 kota yang baru tersebut untuk 6 bulan ke depan akan mendapatkan layanan gratis menelpon dan SMS sesama StarOne di seluruh kota yang sudah terlayani oleh StarOne. Sementara untuk menelpon ke sesama Indosat, tarif yang dikenalan hanya Rp 25 per 30 detik.

“Dan tak kalah menarik pula adalah tarif internetnya. Hanya Rp 99 per Mb dengan kecepatan hingga 153,6 kbps. Jadi bisa Facebook-an sepuasnya dengan StarOne,” pungkas Wiwin, panggilan akrabnya.
( afz / ash )

Sumber: detik bandung

“Untuk menjaga kelestarian Pantai Cimaja dari gangguan penambangan batu laut ini, perlu komitmen bersama dengan pemda dan semua stakeholders terkait,” kata Ketua TP3TP Kab. Sukabumi, H. Dadang Hendar.

Menurut dia, bantuan pemda maupun instansi terkait ini dinilai penting untuk mengatur pengelolaan eksploitasi penambangan batu laut tersebut. Sebab, penambangan batu laut itu sudah lama diusahakan oleh masyarkat sekitar. Selain itu juga, lokasi penambangan batunya berada di tanah mereka. “Oleh karena itu, untuk mengatur kegiatan penambangan batu laut oleh warga, perlu sentuhan pemda supaya tidak mengganggu lingkungan pantainya,” ujar Dadang.

Upaya melestarikan lingkungan Pantai Cimaja ini, kata dia, selain untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, juga untuk menjaga agar kualitas ombaknya tetap bagus untuk digunakan surfing. Sebaliknya, jika lingkungan maupun ekosistem laut dan pantainya rusak, ombaknyatidak akan diminati lagi oleh para peselancar.

Sumber: Pikiran Rakyat