Radar Jogja

Pelesir, Tinggalkan PR; Haryadi ke Spanyol, Imam ke Bali

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:29:00 +0000

JOGJA - Pucuk pimpinan Pemkot Jogja kosong dalam beberapa hari ini. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono sedang pelesiran. Haryadi terbang Madrid dan Bercelona di Spanyol sejak 20 Mei. Sedangkan Imam ke Bali sejak kemarin.

Lawatan ke luar negeri ini merupakan kali kedua yang dilakukan Haryadi selama menjabat wali kota sekitar lima bulan. Sebelumnya, dia melancong bersama Ketua DPRD Kota Jogja Henry Kuncoroyekti ke Republik Ceko dan Belanda pada 8-12 Februari.

Haryadi berangkat bersama tujuh kepala daerah lain dari Indonesia. Mereka diundang Kementerian Perencanaan dan Pembangunan. Selama di Negeri Matador, mereka mengikuti kursus singkat bertajuk Private Publik European Training yang digelar Kementerian Ekonomi dan Daya Saing Spanyol.

"Undangannya kursus singkat dan memang berlangsung singkat. 27 Mei ini sudah sampai Jogja lagi," ujar Kepala Bagian Protokoler Pemkot Jogja Wahyu Hendratmo kemarin (24/5).

Dia menuturkan, selama di Spanyol Haryadi akan mengunjungi Madrid dan Barcelona. Di kedua kota tersebut, mantan pendampingi Herry Zudianto tersebut mengikuti kursus. Materinya seputar pengelolaan air minum, sarana transportasi, dan manajemen perkotaan.

Kemarin Imam Priyono juga melancong. Dia bersama pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja terbang ke Bali untuk membahas kerja sama soal desa wisata. "Di sana mereka akan membicarakan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Denpasar," tandas Wahyu. (eri/amd)

Masyarakat Menunggu Gebrakan Wali Kota

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:28:00 +0000

Hatinya Perlu Diketuk

Perginya Haryadi dan Imam itu dikritik anggota DPRD Kota Jogja. Apalagi, saja sejumlah pekerjaan besar yang belum kelar. Di antaranya, protes pedagang Pasar Kranggan, jaminan
kematian belum bisa dicairkan, penyelesaian kemelut SMA 17 "1" Jogja, dan proyek XT Square.

"Wali Kota sekarang ini cukup rajin untuk pelesiran. Padahal, masalah sosial yang dihadapi masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan," tandas Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Jogja Rifki Listianto kemarin (24/5).

Politikus yang memimpin partai yang memosisikan sebagai oposan tersebut melihat
selama lima bulan pemerintahan di bawah Haryadi ada berbagai persoalan yang tak terselesaikan. "Masih banyak pekerjaan yang menjadi pekerjaan rumah," kritiknya.

Dia menegaskan, berbagai prestasi yang didapatkan pemkot saat ini bukan hasil keringat Haryadi bersama Imam. Semua prestasi tersebut merupakan "warisan" pemerintahan sebelumnya yang dikendalikan Herry Zudianto.

"XT Square belum selesai. Jamkesda sampai sekarang tidak jelas bagaimana kelanjutnya. Apa prestasi mereka buat masyarakat?" ujar sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja tersebut.

Rifki menyarankan, diawal masa pemerintahan seharusnya Haryadi dan Imam lebih fokus memikirkan masyarakat. Artinya, mereka harus mengurangi frekuensi kunjungan ke luar daerah dan luar negeri.

"Masyarakat menunggu gebrakan-gebrakan dari Wali Kota. Sampai sekarang belum ada hasilnya," katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti juga menyesalkan keberangkatan Haryadi ke Spanyol. Dia juga bependapat saat ini masyarakat masih menghadapi sejumlah masalah. "Harus diketuk di mana hari nuraninya," sindir politikus PDIP ini. (eri/amd)

Mengenang Elizabet Esti Rahayu, Warga Jogjakarta Korban Tragedi SSJ 100

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:28:00 +0000

Jadi Andalan Teman SMP dalam Mengarang

Hidup sebagai wartawan dan pergi sebagai wartawan. Keinginan itu sudah dilakukan Fransisca Femi Adiningsih Soempeno, warga Jogjakarta yang meninggal dunia dalam tragedi Sukhoi Super Jet (SSJ) 100. Badia dia, menulis adalah makanan sehari-hari.

Bahana - Yogi Isti, Jogja

Selain lantunan doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta, lagu Yogyakarta yang dipopulerkan Kla Project turut menggema di Gereja Santo Antonius Kotabaru Jogja saat misa arwah untuk Femi kemarin (24/5). Ratusan kerabat dan rekan almarhum hadir dalam misa itu, sebelum peti jenazah dimakamkan di Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman. Ada teman semasa sekolah maupun kuliah. Tampak pula sejumlah rekan Femi sesama jurnalis dan perwakilan Bloomberg News.

Usai prosesi upacara, sejumlah rekan Femi terlihat tak henti meneteskan air mata. Mereka saling berpelukan sambil memandangi peti jenazah Femi.

Pada misa arwah kemarin juga terlihat GKR Maduretno. Putri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu adalah sahabat Femi sewaktu bersekolah di SMP Stece. "Saya benar-benar kaget mendapatkan kabar tentang Femi. Padahal, tiga jam sebelum kejadian kami sempat berkomunikasi melalui BlackBerry Messenger," ujar Maduretno dengan raut sedih seusai menghadiri misa arwah. Misa dipimpin Romo Frans Susilo, Kuntoro Wiryomartono, dan R. Hardo Putranto.

Maduretno menuturkan, sesaat sebelum kecelakaan terjadi Femi sempat memberikan ucapan selamat atas hari jadi pernikahannya. Bahkan, mereka sempat saling becanda beberapa saat. "Setelah ucapan selamat dan canda-candaan itu memang tidak ada kontak. Namun tiba-tiba enam jam kemudian saya mendapatkan kabar dari teman alumni SMP bahwa Femi mengalami kecelakaan pesawat," ujarnya.

Salah seorang adik GKR Pembayun ini menceritakan, Femi adalah sosok periang dan suka bercanda. Meski jarang berjumpa, ujarnya, Femi masih tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman sekolahnya. " Kami masih sering kontak melalui BlackBerry grup," tambahnya.

Selain sosok yang mudah bergaul dan suka bercanda, Maduretno mengenang Femi sebagai sosok yang gemar menulis. Bahkan, sejak duduk di bangku SMP Femi sudah bercita-cita ingin menjadi wartawan. "Dia dulu anak mading (aktif mengurusi majalah dinding). Bila ada tugas menulis karangan, pasti Femi yang kami andalkan," tandasnya.

Femi, selain dikenal sebagai jurnalis, juga penulis produktif. Dalam dua tahun, perempuan yang sejak kecil menjadi yatim piatu itu menghasilkan 13 buku.

Bahkan, korban dari penerbangan berlabel joy flight SSJ 100 yang berakhir tragis di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat ini masih meninggalkan dua draf tulisan yang belum diterbitkan. Ini diungkapkan salah seorang rekan almarhum yang juga direktur Galang Press, Julius Felicianus. Menurut dia, dua draf tulisan Femi itu dikirim ke Galang tapi belum dicetak.

Dua draf buku tersebut, ujar Julius, tentang motivasi dan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. "Ada cita-cita almarhum yang belum kesampaian. Yakni menulis kuliner di wilayah Gunungkidul," terangnya.

Sebelum peti jenazah dimasukkan ke liang lahat, Robertus Subandrio, mewakili keluarga Femi, mengatakan, lokasi pemakaman di TPU Sendang Wetan dipilih sendiri oleh korban semasa masih hidup. "Almarhumah pernah pesan, jika meninggal dia minta dimakamkan di samping makam orang tuanya," kata dia.

Elizabet Esti Rahayu, kakak Femi, saat misa arwah, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim yang telah bekerja keras menemukan jasad adiknya hingga teridentifikasi. "Terima kasih untuk tim Basarnas yang berhasil mengevakuasi jasad Femi dan juga tim DVI yang berhasil melakukan identifikasi," ujarnya sambil terisak.

Esti mengungkapkan, adiknya selalu bercita-cita menjadi wartawan. Bagi Femi, ujar Esti, menulis adalah "makanan" sehari-hari. "Dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Yaitu, hidup sebagai wartawan dan pergi sebagai wartawan," imbuhnya.

Esti membacakan sebuah kutipan dari tetralogi kedua Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer yang selama ini menjadi penyemangat Femi dalam menulis. "Tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari...." (*/amd)

Bakul Bubar, Baru Ditertibkan

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:27:00 +0000

Ketegasan Pemkot Jogja terhadap pedagang liar yang menjadi luberan dari pedagang di Pasar Kranggan patut dipertanyakan. Komitmen pemkot menertibkan pedagang liar ternyata tak seperti harap pedagang di dalam pasar.

Para pedagang di luar pasar baru diobrak atau dirazia setelah pukul 09.00. tepatnya, saat Jalan Poncowinatan dan Jalan AM Sangaji sudah sepi dari pedagang liar. Ini sesuai kesepakatan antara aparat Kecamatan Jetis dan pedagang liar yang jumlahnya sekitar 300 pedagang. Alhasil, penertiban yang dijalankan sejak 23 April tak pernah bisa menjaring seluruh pedagang.

"Total kami bisa menjaring 27 pedagang. Ditambah hari ini (kemarin), kami mendapatkan empat pedagang yang terjaring," tutur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Avo Dito usai operasi penertiban kemarin (24/5).

Avo menjelaskan, penertiban dilakukan Dintib dengan menggandeng aparat
ilayah. Ini diambil mengingat pengaturan pedagang di luar persil Pasar Kranggan menjadi wewenang kecamatan. "Yang menjadi landasan hukum kami adalah Perda No 26 Tahun 2002 Tentang PKL," jelasnya.

Dari pengamatan Radar Jogja, sejak sekitar pukul 07.30 sampai 08.30 pedagang yang menggunakan payung bebas berjualan di luar pasar. Tak ada penertiban maupun pengaturan terhadap mereka. Pedagang dan pembeli leluasa bertransaksi di badan Jalan Poncowinatan.

Bahkan, jelang batas akhir waktu berjualan sekitar pukul 09.00 ada seseorang yang mengingatkan pedagang untuk bubar. Seseorang itu, yang menurut informasi, adalah petugas dari kecamatan tersebut keliling mengingatkan pedagang.

"Kemarin (Rabu, 23/5) malah menggunakan toa (pengeras suara) untuk mengingatkannya," ujar salah seorang petugas parkir di kawasan tersebut.

Salah seorang pedagang di Jalan AM Sangaji, Murzani, mengaku membayarkan retribusi yang dipungut petugas. Besaran retribusi mencapai Rp 3 ribu. Pembayaran dilakukan seminggu sekali pada Jumat. "Ada kompensasi kalau ada petugas razia. Biasanya sudah ada yang mengabari," tambahnya.

Mengenai adanya petugas yang mengkoordinasi pedagang liar tersebut, Camat Jetis Sisruwadi menyatakan menolak. Dia juga menampik ada kesepakatan antara kecamatan dan pedagang.

"Ada kesepakatan tidak tertulis sejak dua tahun lalu. Saat itu ada keluhan dari lurah pasar jika sudah tidak bisa menampung pedagang. Sehingga diberikan toleransi untuk jualan di luar. Waktu itu jumlahnya hanya sedikit," ungkapnya.

Pencabutan kesepakatan, lanjut dia, karena jumlah pedagang di luar pasar sudah merebak. Keberadaan mereka juga telah meresahkan pedagang resmi di dalam pasar. "Kesepakatan dulu itu kan mereka harus tertib dan tepat waktu. Namun kenyataannya sudah tidak tertib lagi dan menganggu. Makanya, sekarang tidak ada lagi toleransi," tandasnya. (eri/amd)

RUUK Potensial Tak Tuntas

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:27:00 +0000

JOGJA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIJ Komisi II DPR RI belum juga menyusun jadwal pembahasan dalam sidang keempat yang sudah dibuka sejak 15 Mei. Padahal masa sidang berakhir Agustus mendatang. Jika terus molor, RUUK potensial tidak tuntas.

Edi Mihati, salah seorang anggota panja, menegaskan, hingga kini Komisi II masih sibuk membahas sejumlah agenda lain seperti pembahasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Selain itu sampai sekarang belum ada persetujuan dari pemerintah mengenai agenda RUUK," papar dia ketika dihubungi wartawan di Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (24/5).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut khawatir dengan lambannya penyusunan jadwal itu. Meski begitu, dia tetap berharap panja bisa mengupayakan pembahasan lebih cepat. "Mudah-mudahan lah," imbuh dia.

Menurut Edi, pada 23 Mei ada sejumlah elemen mengataskan masyarakat Jogja propenetapan dan propemilihan melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI terkait RUUK DIJ. Namun dia menegaskan audiensi tersebut bukan bagian dari pembahasan panja. "Kita hanya terima audiensi karena siapa pun berhak menyampaikan pendapat. Tapi kita kan tidak berkomentar apapun," paparnya.

Tim Asistensi RUUK DIJ Achiel Suyanto yang ikut hadir dalam audiensi menyatakan, elemen masyarakat tersebut di antaranya Jogjakarta Government Watch (JGW) pimpinan Dadang Iskandar. Mereka mengatasnamakan penetapan. Mereka juga mengancam jika keputusan akhir bukan penetapan maka jangan salahkan masyarakat Jogjakarta apabila minta merdeka.

Selain itu, ada perwakilan propemilihan yang dipimpin Ulin Elnuha dari Paguyuban Rakyat Jogja Semesta dan KGPH Widjojokusumo, putra Paku Alam VIII.

Propemilihan menyampaikan sabdatama yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 10 Mei lalu dianggap berlebihan. Propemilihan tetap bersikukuh dengan pemilihan kepala daerah. "Sabdatama justru menyalahi semangat Sri Sultan HB IX. Karena dulu ketika bergabung dengan RI ialah atas nama Kasultanan Ngayogyakarta, bukan Kerajaan Mataram seperti yang disampaikan pada sabdatama beberapa waktu lalu," paparnya.

Asumsinya, lanjut Widjojo, Kerajaan Mataram mana yang dimaksud dalam sabdatama. "Kan ada Kasultanan Surakarata juga. Secara isi saja sudah salah dan berlebihan. Makanya, maknanya menjadi berlebihan," kata Ulin ketika dihubungi wartawan kemarin.

Sedangkan Kerisjati, gerakan keistimewaan DIJ yang baru dibentuk pekan lalu, memposisikan diri untuk melihat RUUK dari segi hukum seperti dilihat dari hukum adat yang sudah diakui hukum internasional. Karena itu, Kerisjati akan melakukan workshop dan sejumlah diskusi. Kegiatan ini dimulai Juni. "Kami akan kaji dari segi hukum positif. Wong Vatikan saja bisa memiliki posisi istimewa," kata Ketua Kerisjati KH Muhaimin saat ditemui di Kepatihan Pemprov DIJ usai mengantar muslim Australia bertemu HB X kemarin.

Selama ini, lanjutnya, RUUK lebih ditekankan pada segi politis yang menyebabkan sikap partai politik di DPR kerap berubah-ubah dengan negosiasi politik tertentu. "Seperti PAN, dulu mendukung penetapan. Kini setelah berbesan berbelok jadi pemilihan. Kalau dari segi hukum tidak akan bisa diubah," lanjut ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) itu. Besanan yang dimaksud Muhaimin yakni pernikahan antara putri Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan putra Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Muhaimin memprediksi, akhir RUUK ada dua. Pertama, pembahasan RUUK gagal total. Kedua, RUUK selesai namun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogjakarta.

"Kalau memang gagal nanti dengan pendekatan hukum ini kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan ini," kata dia.

Dia mengaku telah mengusulkan kepada anggota panja agar kata penetapan tersebut dihilangkan. Kata itu diganti dengan pengukuhan. Sebab, ujarnya, penetapan merepresentasikan sesuatu yang belum ada dan ditetapkan. Sedangkan dikukuhkan artinya sudah ada tinggal dikukuhkan. "Keistimewaan Jogja itu kan sudah ada tinggal dikukuhkan. Saya sudah sampaikan hal tersebut ke dewan," jelasnya.

Edi Mihati membenarkan bahwa usulan penggantian kata dari penetapan ke pengukuhan sudah masuk ke dewan. "Tapi kita belum putuskan karena belum diketok (RUUK)," tandas dia. (hed/amd)

Ayo, Biasakan Waspada

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:27:00 +0000

JOGJA - Lebih lima ribu jiwa terenggut dalam gempa bumi tektonik yang menguncang Jogjakarta 27 Mei 2006. Selain itu, ribuan bangunan hancur lebur. Saat itu, Jogjakarta benar-benar berduka.

Mengenang bencana dashyat tersebut, sebanyak seratus tenda bakal dipasang di Alun-Alun Selatan Jogja pada Sabtu hingga Minggu (26-27/5). Kegiatan ini dirangkai dalam festival tenda yang digelar Gerakan Jogja Bangkit, Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ untuk memperingati enam tahun Gempa Jogja.

Ketua Panitia Festival Tenda Arman Nur Effendi menyatakan akan ada seribu peserta dari berbagai komunitas dan instansi pemerintah. Di antaranya, komunitas relawan, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), dinas kesehatan, PMI, dan PLN. " Dinas Sosial akan mengeluarkan Tagana dan dapur umumnya," jelas dia di Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (24/5).

Arman menjelaskan tenda dipilih sebagai representasi daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama pascagempa 27 Mei 2006 dan erupsi Merapi 2010. Selain itu, acara tersebut dimaksudkan unruk menyampaikan agar masyarakat tetap menjaga kewaspadaan terhadap bencana. "Menjadikan kewaspadaan sebagai kebiasaan," kata dia.

Materi tentang kebencanaan akan disajikan. Itu meliputi regulasi dan manajemen bencana, sistem informasi kebencanaan, praktik lapangan evakuasi, hingga pemutaran film dokumenter tentang penanganan bencana gempa dan erupsi Merapi. "Supaya tersosialisasi bagaimana penanganannya. Pada tahun 2006, kewaspadaan masyarakat memang kurang," terang dia. (hed/amd)

Pembatalan Lelang Penuh Keajaiban

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:26:00 +0000

PT Ampuh Sejahtera Siapkan Somasi

JOGJA- Kasus pembatalan lelang gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) DIJ senilai Rp 52 miliar bakal bergulir ke wilayah hukum. Penasehat hukum PT Ampuh Sejahtera Yoyok Sismoyo SH mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah hukum bila gubernur DIJ mengabaikan surat yang dilayangkan pihaknya pada 21 Mei 2012. Tembusan dari somasi pertama telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau tidak diperhatikan kita kirimkan somasi kedua," ungkap Yoyok kemarin (24/5). Somasi kedua itu rencananya akan diberikan pada awal pekan depan. Selain somasi, Yoyok juga menyiapkan berbagai langkah hukum. Diantaranya mengajukan gugatan ke PTUN, mengadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman RI dan melapor ke polisi. "Kita lihat saja apa reaksi dari gubernur," katanya.

Pengacara yang berkantor di Ungaran Kabupaten Semarang ini mengatakan pembatalan lelang yang dialami kliennya itu penuh dengan keajaiban. Bila diinventarisasi keajaiban itu lebih dari tujuh macam. "Kalau keajaiban dunia itu ada tujuh maka keajaiban dalam lelang ini bisa mencapai 10 keajaiban," ujar Yoyok.

Salah satu keajaiban yang dicatat Yoyok adalah pengumuman pembatalan lelang disampaikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK) . Ia menganggap PPTK bukan pihak yang berwenang. "Apa itu bukan perbuatan melawan hukum," kritiknya.

Yoyok menguraikan pembatalan oleh gubernur melalui surat Sekprov DIJ itu bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pembatalan itu juga mengabaika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang diberi kewenangan menyampaikan sanggah banding. Surat LKPP, kata Yoyok, tak pernah memasalahkan perusahaan kliennya masuk daftar hitam. Namun gubernur bersikap sebaliknya. PT Ampuh Sejahtera dibatalkan sebagai pemenang karena pertimbangan tersebut.

"Surat gubernur mengabaikan LKPP," ujarnya.

Di pihak lain, sikap gubernur itu mendapatkan dukungan Ketua Forum Pengusaha Jasa Konstruksi Sukardi. Ia menilai langkah yang diambil PT Ampuh Sejahtera itu mengada-ada. "Belum apa-apa kok sudah lapor KPK," kritiknya.

Sukardi membenarkan pengumuman unit layanan pengadaan (ULP) atau dulu disebut panitia lelang belum dapat dikatakan sebagai pemenang. Namum baru sebatas calon pemenang. Ia juga menilai saat ini belum ada kerugian keuangan negara. Pria yang memiliki kantor di Jalan Kantil Baciro itu memahami langkah yang ditempuh pemprov. Sebaliknya ia heran denga upaya yang dilakukan PT Ampuh Sejahtera. (hed/kus/amd)

Pakulaman Beri Masukan Panja RUUK

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Fri, 25 May 2012 13:26:00 +0000

Heru : Tuntutan Dukuh- Lurah Bertentangan Nilai Demokrasi

JOGJA- Ketika Paguyuban Dukuh Semar Sembogo dan Paguyuban Lurah Ismoyo baru akan mendatangi DPR RI pada akhir Mei guna menyuarakan tuntutan penetapan masuk dalam RUUK DIJ, ternyata Panja Komisi II DPR RI lebih dulu menerima masukan dari Kerabat Pakulaman.

"Kami diterima Panja RUUK Komisi II pada Rabu (23/5)," ujar Kerabat Pakualaman KGPH Widjojokusumo kemarin (24/5).

Masukan yang diberikan putra bungsu KGPAA Paku Alam VIII itu cukup beragam. Mulai dari suksesi yang terjadi di lingkungan Pakualaman hingga masalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

Terkait paugeran projo kejawen, kata Widjojokusumo tak ada yang baku. karena sifatnya yang situasional. Paugeran yang ada disebut sebagai sastra hawicara yang bunyinya sabda pandita ratu sepisan datan kena wola-wali.

Sabda itu adalah sesuatu yang jelas diucapkan dengan adanya saksi-saksi tanpa harus selalu diikuti terbitnya dokumen seperti surat keputusan.

"Bisa berupa lambang pemberian nama atau pusaka keris seperti dilakukan HB VIII saat menunjuk Dorodjatun sebagai HB IX," bebernya.

Dalam paparannya di depan Komisi II, Widjojokusumo juga kembali menyinggung masalah suksesi di Pakualaman yang tidak tuntas sejak 13 tahun. Buntutnya saat ini muncul Paku Alam kembar di Pakualaman yakni PA IX Ambarkusumo dan PA IX Anglingkusumo.

"Itu masalah yang sangat-sangat bersifat internal dan tidak ada kaitannya dengan RUUK DIJ," tegasnya.

Sedangkan soal pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Widjojokusumo menegaskan sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dijabat otomatis oleh yang jumeneng atau bertahta.

Mantan kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kulonprogo ini lantas menyitir bunyi pasal 18 UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Bunyinya kepala daerah dan wakil kepala daerah dijabat oleh keturunan penguasa yang berkuasa sebelum republik dengan memperhatikan kecakapan, kejujuran dan adat istiadat di daerah setempat.

Masalah keturunan itu kembali ditegaskan dalam Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999 yang menyatakan gubernur dan wakil gubernur DIJ mempertimbangkan keturunan Sultan dan Paku Alam.

Ketentuan UU 22 Tahun 1999 yang masih dirujuk oleh UU No 32 Tahun 2004 yang saat ini berlaku pernah digunakan saat Pemilihan Wakil Gubernur DIJ pada Oktober 2001.

"Saat itu, saya juga menjadi salah satu bakal calon. Tidak pernah ada masalah saat diadakan pemilihan wakil gubernur itu. Semua tenang-tenang saja," ceritanya.

Karena itu, Widjojokusumo berharap RUUK DIJ memberikan kesempatan yang sama bagi semua keturunan HB IX dan PA VIII. "Mekanismenya adalah dengan pemilihan dan bukan penetapan," tandasnya.

Ia juga mengingatkan sejarah saat ayahnya PA VIII menggantikan HB IX sebagai penjabat gubernur DIJ selama sepuluh tahun, 1988-1998. Selama ayahnya menjadi gubernur, tidak pernah ada masalah antara Pemprov DIJ dengan Keraton Jogja. "Sejarah ini rupanya hendak dilupakan orang," kata Widjojokusumo

Selain Widjojokusumo, masukan ke Panja RUUK juga disampaikan oleh Direktur CSDS Imam Yudhotomo. Ia mewanti-wanti agar DPR jeli menyikapi tuntutan penetapan yang dinilainya berlebihan. "Mohon diteliti adakah kepentingan lain di balik penetapan. Misalnya terkait kepentingan ekonomi dan penguasaan tanah," ujar Imam.

Dikatakan, saat ini ada proyek pasir besi yang nilainya mencapai USD 1,7 miliar dollar atau setara dengan Rp 1,7 trilyun. Sebagian besar saham dari proyek pasir besi itu diketahui dikuasai keluarga kerajaan.

Mantan wartawan Indonesia Raya era 1970-an itu memasalahkan materi Sabdatama yang diucapkan HB X pada Kamis (10/5) lalu. Pernyataan HB X sebagai raja Mataram itu dinilai bermasalah karena Kerajaan Mataram telah runtuh sejak Perjanjian Giyanti 1755.

"Mataram sudah pecah menjadi empat Kasunanan Surakarta, Kasultanan Jogjakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Mataram sudah bubar dan tuntutan penetapan berlebihan," tuturnya.

Terpisah, Dosen Universitas Widya Mataram Heru Wahyu Kismoyo mengkritisi tuntutan paguyuban lurah dan dukuh agar RUUK DIJ memasukan klausul penetapan dalam RUUK.

Menurut dia, tuntutan itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi universal. Sebab, sosio demokrasi yang dibangun Bung Karno adalah demokrasi yang senafas dengan jiwa dan semangat gotong royong yang berasaskan kekeluargaan.

" Dalam hal penetapan Sultan dan Adipati tak perlu diundangkan secara tersurat," ucapnya.

Namun, lanjut Heru, cukup tersirat dalam amandemen UU No 3 Tahun 1950 dan UU No 32 Tahun 2004 karena sudah tersurat secara tegas dalam kontrak politik antara HB IX, PA VIII dengan Bung Karno.

" Artinya UU tersebut tak perlu mengatur cara orang kawin tapi cukup mengatur syaratnya sahnya perkawinan atau ijab qobulnya. Asas hukum leg spesialis derogate legi generalis tetap dipertahankan menjamin autentifikasi yuridis, sesuai historis filosofis," ingatnya.

Diingatkan bila konsisten dengan amanat HB IX dan PA VIII dan Bung Karno, RUUK DIJ sebaiknya dicabut. Keistimewaan DIJ dikembalikan sesuai amanat Piagama Kedudukan 19 Agustu 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945 dan UU No 3 Tahun 1950.

Pria yang memosisikan sebagai Penjaga Gawang Keistimewaan DIJ itu juga mengusulkan d addendum UU No 32 Tahun 2004 pasal 107 tentang pilihan gubernur dan amandemen UU No 3 Tahun 1950 diisi dengan pokok-pokok substansi istimewa bagi DIJ sesuai amanat HB IX. " Untuk menjamin tetap tegaknya NKRI sesuai amanat proklamasi dan penderitaan rakyat, maka pemerintah RI segera mengembalikan konstitusi dasar sesuai amanat Founding Fathers," desaknya. (hed/kus/amd)

BPAD Tunggu Perintah Gubernur

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:49:00 +0000

Lelang Perpusda Belum Ada Pencairan Dana

JOGJA- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIJ Eddy Siswanto mengaku siap menjelaskan proses pengadaan gedung Perpustakan Daerah (Perpusda) Rp 52 miliar yang sedang menjadi sorotan publik. Termasuk memberikan keterangan masalah tersebut bila diminta oleh Komisi D DPRD DIJ.

"Kita siap. Kita akan jelaskan semuanya," kata Eddy kemarin (23/5).

Mantan kepala Bappeda ini mengatakan sebetulnya kewenangan menyangkut proses lelang perpusda itu bukan lagi menjadi wewenangnya. Alasannya, protes yang dilayangkan rekanan PT Ampuh Sejahtera itu terkait sanggah banding yang diajukan perusahaan tersebut.

Jawaban sanggah banding tersebut disampaikan oleh gubernur melalui Sekprov DIJ. Sanggah banding diajukan setelah rekanan tidak puas dengan sanggah pertama yang ditujukan ke kepala BPAD. "Sanggah pertama sudah kita jawab. Rekanan masih belum puas dan kemudian mengajukan sanggah banding," tuturnya.

Eddy menegaskan masalah yang muncul masih dalam wilayah administrasi menyangkut proses pengadaan. Apa yang terjadi saat ini masih dalam batasan prosedur sesuai aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan presiden.

"Sampai sekarang belum ada pencairan uang serupiah pun. Jadi belum ada uang negara yang keluar atau ada kerugian negara," katanya. Ia juga tak mengerti dengan langkah PT Ampuh Sejahtera yang akan mengadukan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Belum ada yang cair kok lapor KPK," ucapanya dengan nada tanya.

Menyangkut kelanjutan proses sanggah banding tersebut, birokrat yang pernah menjabat kepala Dinas PU Gunungkidul itu menyerahkan sepenuhnya pada gubernur sebagai kepala daerah.

Menurut Eddy, BPAD posisinya hanya menjadi pelengkap penderita. "Kewenangan selanjutnya ada di tangan gubernur. Kami nunggu dawuh saja," kilahnya.

Ia mengatakan instansinya akan melaksakana apapun keputusan gubernur. Apakah akan membatalkan atau menyelenggarakan lelang ulang. "Sekali lagi kami menunggu dawuh saja," katanya.

Terpisah, Direktur Lemka Potensi M. Mahlin mempertanyakan bila belum ada pemenang lelang perpusda kenapa muncul berita acara pemenang lelang nomor 011/941 tanggal 2 April 2012. "Dari mana surat itu. Apa di pemprov ada surat siluman," sindirnya.

Pernyataan Mahlin itu menanggaupi keterangan Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIJ Heru Darmawan yang sebelumnya menyatakan, pemprov belum pernah menyatakan siapa yang memenangkan lelang.

Pemenang lelang hanya dinyatakan jika ada tanda tangan antara dua pihak yakni pemprov dan perusahaan. "Belum ada yang menang. Saya tidak tahu surat pembatalan tersebut. Itu bukan kewenangan kami tapi BPAD," kelitnya. (hed/kus/amd)

Ancam Boikot Bayar Retribusi; Somasi Pedagang Kranggan ke Wali Kota

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:49:00 +0000

JOGJA - Aksi penolakan Paguyuban Pedagang Pasar Kranggan terhadap keberadaan pedagang liar kembali terjadi. Kemarin (23/5) mereka menggelar demontrasi di depan pasar.

Mereka melayangkan somasi ke Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Mereka menuntut wali kota aktif mencari solusi konflik di salah satu pasar tradisional besar Jogja itu.

Aksi ini merupakan lanjutan aksi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, mereka mendatangi Kantor Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja untuk memperotes keberadaan pedagang yang berjualan di luar pasar.

Aksi kemarin dilakukan mengingat tuntutan sebelumnya tak membuahkan hasil. Pedagang liar masih berdagang dengan bebas.

"Kami melayangkan somasi ini karena Pemerintah Kota Jogja tidak segera menindak pedagang liar yang berjualan di sekitar pasar. Tepatnya di Jalan Poncowinatan dan sebagian Jalan AM Sangaji," tandas Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kranggan Waljito disela aksi.

Para pedagang membentangkan spanduk yang berisi keinginan pedagang agar wali kota mendengarkan aspirasi pedagang. Mereka juga membawa sayur mayor. Mereka pun berorasi. Setelah itu, merasa menuju Balai Kota Jogja untuk menyerahkan somasi.

Waljito menjelaskan, keberadaan pedagang di Jalan Poncowinatan dan sebagian Jalan AM Sangaji tersebut meresahkan pedagang di dalam pasar. Kehadiran pedagang di luar pasar yang tak masuk kategori pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar tersebut membuat omzet pedagang di dalam Pasar Kranggan semakin menurun. Kondisi di dalam Pasar Kranggan yang biasanya ramai pembeli menjadi sepi karena tersedot pedagang di luar.

Selain itu, keberadaan sekitar 300 pedagang di kedua ruas jalan tersebut juga dinilai menggangu pengguna jalan. "Pembeli memang lebih praktis. Cukup di atas jok motor mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan karena pedagang di luar memang komplet," jelasnya.

Waljito juga menyebut, keberadaan pedagang liar di luar pasar juga bertentangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar. "Jika keberadaan pedagang liar tersebut terus dibiarkan oleh pemerintah daerah maka ini berarti pemerintah membiarkan terjadinya pelanggaran peraturan daerah," katanya.

Pedagang Pasar Kranggan memberikan waktu sepekan kepada wali kota untuk menindaklanjuti somasi tersebut. Mereka berharap wali kota bisa menindak tegas pedagang liar tersebut dengan direlokasi ke tempat lain. "Jika dalam waktu 7 x 24 jam Wali Kota tidak menindaklanjuti somasi ini maka kami menolak membayar retribusi pasar," katanya.

Retribusi pasar, lanjut dia, cukup memberatkan pedagang karena omzet yang terus mengalami penurunan hingga 50 persen akibat maraknya pedagang liar di ruas Jalan Poncowinatan dan Jalan AM Sangaji. "Pedagang liar di luar pasar tersebut hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Mereka membayar retribusi, tapi uang retribusi itu tidak tahu ke mana," katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kranggan Danang Effendi mengatakan, los di dalam pasar sebenarnya masih mencukupi untuk menampung pedagang liar di luar pasar. "Jika pedagang itu ditarik ke dalam pasar maka los di dalam masih mencukupi. Tapi tidak pernah ada komunikasi seperti itu," tuturnya.

Dia menyebut, total los di dalam pasar adalah 875 unit. Sekitar 150 unit di antaranya kosong. Los kosong tersebut bisa dimaksimalkan menjadi tempat berjualan pedagang di luar pasar. Langkah ini sekaligus dapat menambah pemasukan ke kas daerah dari sektor retribusi pasar. "Bukan ke salah seorang oknum tertentu," tandasnya.

Rujiyem, pedagang tahu, mengeluhkan penurunan omzet sampai 50 persen. "Biasanya bisa menjual 50 kilogram tahu per hari. Kini hanya 30 kilogram," kata dia. Setiap hari, dia mengaku membayar retribusi Rp 600.

Dia berharap pemkot segera menindaklanjuti somasi tersebut. Dia juga ingin omzetnya bisa kembali seperti sebelum marak pedagang di luar pasar. "Jika terus seperti ini bukan mustahil pedagang di dalam akan tutup semua," terangnya. (eri)

Pakai Pistol Standar TNI-Polri

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:48:00 +0000

-------- Perampokan Emas ---------

SLEMAN - Polda DIJ membeberkan perkembangan baru tentang aksi perampokan di Toko Emas Sahabat di Semin, Gunungkidul Minggu (8/4). Kemarin (23/5) Kapolda DIJ Brigjen Pol Tjuk Basuki menggelar tujuh pucuk senjata api yang digunakan para pelaku untuk menggasak emas seberat 5,5 kilogram plus uang tunai Rp 16 juta.

Ternyata ketujuh pucuk pistol itu tak beda dengan senjata yang biasa digunakan aparat TNI-Polri. "Itu senjata standar TNI-Polri," tegas Kapolda.

Tujuh pistol tersebut terdiri atas sepucuk jenis P-2 kaliber 9 milimeter bernomor seri 009313 dan 2 revolver dengan nomor registrasi senjata yang sudah dihapus. Ketiga pucuk senjata laras pendek tersebut buatan Pindad.

Selain itu, ada dua pistol merek Browning Hi Power otomatis kaliber 9 mm. Masing-masing lengkap dengan satu magazine dan nomor seri senjata yang dihapus. Jenis lainnya berupa sepucuk pistol revolver jenis Taurus kaliber 38 mm nomor seri 796882. Ada pula sepucuk pistol merek Sig Sauer plus magazine dan terhapus nomor serinya.

Selain itu, Tim Satgas Sus penanggulangan curat dan curas yang dibentuk Polda DIJ menemukan 1 magazine pistol kaliber 9 mm. Ditemukan pula 36 peluru buatan Pindad kaliber 9 mm, 63 peluru kaliber 38 mm, dan 2 selongsong peluru kaliber 38 mm.

Tjuk Basuki mengatakan, ketujuh senjata itu ditemukan di daerah Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Senjata dimasukkan karung dan ditimbun dalam tanah di pekarangan rumah kakak salah satu tersangka berinisial KMR. "Saat ini tersangka KMS masih buron," jelas perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu tersebut.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan, senjata yang ditemukan aparat terindikasi digunakan dalam aksi perampokan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIJ. Menurut Kapolda, senjata itu pula yang rencananya digunakan merampok Toko Emas Mawar di Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah.

"Hingga saat ini kami belum tahu darimana pelaku bisa memiliki senjata-senjata itu," ucap Kapolda.

Tjuk Basuki menduga, pelaku mendapatkan senjata dengan cara mencuri atau merampas dari polisi. Hanya, Kapolda mengaku belum pernah mendapat laporan ada anggota Polri yang kehilangan senjata, khususnya di wilayah DIJ.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda DIJ Kombes Pol Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan masih mengejar empat orang dari total sebelas tersangka pelaku curat Toko Emas Sahabat di Semin. Empat tersangka lain telah diamankan di Mapolda DIJ.

Mereka adalah Sugiono dan Rudi Setyawan yang ditangkap di Ciamis, Jawa Barat. Dua lainnya yakni Surono Nanto Setyawan yang ditangkap di Ngawi, Jawa Timur dan Haryanto yang ditangkap di Jember, Jawa Timur. Sedangkan tiga tersangka ditangkap dari hasil kerja sama dengan Polda Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kris Erlangga mengatakan, dua tersangka ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah yakni JR alias Jarot dan JMB alias Jembe. Seorang lagi, yakni Lilik, ditangkap jajaran Polda Jawa Barat. Empat tersangka yang masih buron berinisial WS, AR, KMR, dan YS. (yog/amd)

Pikirkan Relokasi Pedagang Liar

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:48:00 +0000

SOMASI yang dilayangkan Paguyuban Pedagang Pasar Kranggan langsung mendapatkan tanggapan dari pucuk pimpinan Pemkot Jogja. Wakil Wali Kota Imam Priyono, yang bertugas mengisi kursi Wali Kota Haryadi Suyuti yang sedang bertugas di luar kota, memastikan bakal menindaklanjuti somasi tersebut.

Langkah yang diambil akan dicermati dulu dengan melakukan kajian. "Segera kami akan kumpulkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut. Termasuk kemungkinan untuk merelokasi pedagang di Jalan Poncowinatan dan Jalan AM Sangaji ke dalam pasar," tandas Imam saat menghadiri program TNI Manunggal Masuk Desa di Lapangan Mancasan Wirobrajan, Jogja, kemarin (23/5).

Dia menjelaskan, pemkot terlebih dahulu akan mengkaji keberadaan pedagang liar di kedua jalan tersebut. Jika memang sudah tak bisa lagi ditertibkan, paparnya, bukan tak mungkin wacana relokasi ke tempat yang lebih layak dan tak menganggu ketertiban umum bakal dilakukan.

"Relokasi tetap kami kaji dulu. Mana saja tempat yang bisa menampung mereka," tuturnya.

Imam mengakui, untuk relokasi pedagang liar bukan pekerjaan mudah. Tapi, dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dari retribusi dan menghindari konflik horizontal di antara pedagang, hal tersebut tetap menjadi salah satu opsi solusi yang bakal dikaji.

"Kalau memang ada tempat untuk menampung, bisa relokasi. Kalau memperluas Pasar Kranggan, perlu kajian lebih luas," sambungnya.

Kajian untuk memperluas Pasar Kranggan, lanjut Imam, harus memikirkan ketersediaan anggaran dan lahan. Termasuk keinginan masyarakat terutama pihak pemangku kepentingan di pasar tersebut. Artinya, perluasan pasar butuh proses panjang jika dipaksakan menjadi solusi.

Dukungan adanya campur tangan wali kota juga datang dari wakil rakyat. Anggota Komisi B Kota Jogja Bagus Sumbarja mengapresiasi langkah Imam tersebut. Dia sepakat mengakomodasi semua pedagang tanpa mematikan adalah langkah yang paling bijak agar konflik horizontal tak meluas. "Pemkot memang harus bijak. Kalau memang pedagang liar itu tidak resmi, bagaimana bisa diresmikan? Bukan malah retribusi mengalir ke pihak-pihak tertentu," tandas politikus Golkar ini.

Bagus menegaskan, jika eksekutif akan menempuh langkah mengakomodasi maka dewan siap memberikan dukungan dalam penganggaran. Apalagi, saat ini mendekati anggaran perubahan. "Kalau memang tidak banyak kebutuhan anggarannya bisa dilakukan tahun ini juga," lanjutnya.

Untuk menunggu proses relokasi, Bagus menyarankan pemkot melakukan mediasi. Bisa dengan menarik pedagang di kedua ruas jalan tersebut ke dalam pasar. "Kalau tidak muat, bisa dengan sistem gantian atau shif. Sekarang kan mereka juga begitu di Poncowinatan dan AM Sangaji," sarannya.

Berdasarkan informasi, keberadaan pedagang liar di luar pasar tersebut memang menguntungkan oknum tertentu. Nama salah seorang tokoh masyarakat sekitar Pasar Kranggan dan aparat di wilayah disebut berada di balik pedagang pasar liar tersebut. "Mereka memang sengaja dimanfaatkan. Jadi, kalau dipikir lebih jauh, mereka ini juga kasihan. Tidak terlindungi," ujar salah seorang petugas di lapangan. (eri/amd)

Fokus Desak Pusat; Dukuh dan Lurah Kirim Draf Penetapan ke Panja

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:47:00 +0000

JOGJA - Semar Sembaga dan Ismaya terus memperjuangkan keistimewaan Jogjakarta dengan opsi penetapan. Paguyuban Dukuh se-DIJ dan Paguyubab Lurah se-DIJ itu mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIJ versi mereka ke Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Draf dikirimkan usai peresmian gabungan elemen propenetapan Kerisjati awal pekan lalu.

Ketua Ismaya Bibit Rustamto menegaskan, draf yang dikirimkan itu berisi aspirasi masyarakat Jogjakarta. Intinya, menginginkan penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertakhta sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ.

"Drafnya tetap seperti apa yang selama ini kami suarakan (penetapan). Kami ingin memanfaatkan momentum di awal sidang keempat ini," kata dia di gedung DPRD DIJ Jl Malioboro Jogja kemarin (23/5).

Selain mengirimkan draf RUUK versi mereka, Ismaya dan Semar Sembaga juga berniat berangkat ke Jakarta. Mereka menjadwalkan ke mendatangi gedung DPR RI di Senayan akhir Mei.

Langkah ini ditujukan guna memperkuat lobi-lobi dengan wakil rakyat asal Jogjakarta yang duduk di DPR RI. Termasuk melobi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.

Ismaya dan Semar Sembaga belum bisa memastikan jumlah anggotanya yang dikerahkan ngeluruk ke Jakarta. "Ketetapan atas keberangkatan itu akan dibahas hari Minggu mendatang," terang dia.

Bibit menyatakan, mereka belum akan melakukan aksi-aksi demostrasi dengan turun ke jalan. Mereka lebih memilih menempuh jalan diplomasi dengan mengadakan lobi-lobi kepada para petinggi partai politik.

Mereka juga menargetkan bisa ikut serta dalam rapat yang digelar Panja DPR RI. "Kami akan berupaya untuk melakukan lobi-lobi itu untuk mendorong penetapan ini," lanjut dia.

Bibit berkata, propenetapan saat ini lebih fokus pada gerakan memberikan tekanan di pusat. Kini, lanjutnya, aksi di Jogjakarta bukan merupakan prioritas mengingat waktu sidang yang singkat dan akan berakhir Agustus mendatang.

"Saya kira, rencana DPR untuk melakukan penjaringan aspirasi kembali itu akan membuang waktu saja. Saya pikir semua aspirasi sudah tertampung baik yang penetapan maupun pemilihan. Saya mempertanyakan itu karena itu akan semakin menghabiskan waktu," ujarnya.

Jika pemerintah bersikukuh atas sikapnya yang sekarang dan akhirnya inti RUUK yang disahkan adalah pemilihan, Ismaya dan Semar Sembaga mengancam tidak akan bersedia menjadi panitia pemilihan kepala daerah. Selama ini anggota Ismaya dan Semar Sembaga biasanya menjadi pelaksana. "Itu sikap kami," tandasnya.

Anggota DPRD DIJ Arif Rahman Hakim meminta pendukung propenetapan mempertimbangkan kembali gerakan ke Jakarta. Hal tersebut, lanjutnya, perlu dikaji apakah akan memberikan hasil signifikan atau tidak terhadap pembahasan RUUK. "Kalau tidak, strategi harus diubah," papar Arif kemarin.

Arif menyarankan agar masyarakat melakukan tekanan pada petinggi partai politik di Jogjakarta untuk menegosiasi kembali keputusan politik. Para petinggi parpol di Jogjakarta didorong melakukan lobi kepada pimpinan partai masing-masing di level pusat. "Dengan cara seperti itu, parpol bisa bergerak," tandasnya. (hed/amd)

Dehidrasi Bisa Picu Hydstroke

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:47:00 +0000

JOGJA - Musim kemarau telah tiba. Cuaca kini telah berubah menjadi panas. Bahkan, dari perkiraan Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta suhu pada siang hari bisa mencapai 33 derajat Celcius.

Suhu itu belum sampai pada puncaknya musim kemarau. Diprediksi, puncak kemarau pada periode Oktober dan Februari suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius.

Cuaca yang panas tersebut mesti diantisipasi. Jangan sampai mengalami dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Demi menjaga kesehatan, dianjurkan banyak minum.

"Banyak minum air putih juga sangat bagus," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tuty Setyowati kemarin (23/5).

Dia menuturkan, dehidrasi sangat mungkin dapat terjadi jika menilik cuaca akhir-akhir ini. Sinar matahari yang langsung mengarah ke bumi menjadikan cuaca sangat panas. Sinar matahari itu terasa menyengat kulit.

Dehidrasi, menurut pejabat yang akrab disapa Tutut itu, terjadi karena tubuh kekurangan cairan dalam tubuh. Upaya untuk mengatasinya pun memperbanyak minum air tubuh sebagai pengisi cairan. "Karena kurang otomatis untuk bisa menjaga kesehatan ya diperbanyak," lanjutnya.

Kekurangan cairan atau dehidrasi bakal berdampak buruk pada kondisi seseorang. Jika tiap hari seseorang mengalami dehidrasi otomatis suplai darah ke otak menjadi terganggu. "Jangan anggap enteng dengan dehidrasi atau kurang cairan dalam tubuh," pesannya.

Dia menambahkan, kekurangan cairan dapat menyebabkan darah menjadi kental. Imbasnya, suplai darah ke otak terhambat. "Jika terus dibiarkan ini bisa menyebabkan hydstroke," ungkapnya.

Selain hydstroke, lanjutnya, dampak lainnya bisa terjadi gangguan ginjal. Ginjal akan bekerja lebih berat akibat darah menjadi kental. "Pada musin kemarau ini, intinya banyak minum air putih karena sebagian besar kandungan tubuh kita adalah air. Selain itu juga harus mengonsumsi buah-buahan," ujarnya.

Selain mewaspadai dehidrasi, ada sejumlah penyakit musiman patut dicermati. Yakni, konjungtivitis dan infeksi saluran pernapasan akut. (eri/amd)

Jangkau Hampir Seribu Jukir

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Thu, 24 May 2012 13:47:00 +0000

JOGJA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja terus menggelar operasi penertiban dan pembinaan juru parkir (jukir). Sejak Januari pembinaan jukir sudah mencakup 900 orang.

"Upaya penertiban dan pembinaan parkir terutama di tepi jalan umum akan terus kami lakukan. Memang tidak ada target khusus yang akan dicapai," terang Kepala Seksi Retribusi Parkir Dishub Kota Jogja Johan Usaha Pinem di kantornya kemarin (23/5).

Sosialisasi terhadap jukir itu sesuai semangat penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perparkiran. Dalam perda itu, terang Johan, tertulis ancaman kurungan tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta bagi pelanggar parkir.

Johan menerangkan, sejumlah lokasi parkir yang menjadi sasaran operasi dan sosialisasi ialah tepi jalan, pasar, dan toko. Untuk wilayah larangan parkir, ujar Johan, telah dipasang sejumlah larangan parkir.

Target yang ingin dicapai dari sosialisasi tersebut adalah para jukir selalu memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir. "Di samping itu, tentunya tidak menarik tarif parkir di luar batas ketentuan," terangnya.

Jika terjadi pelanggaran, terang Johan, dishub tidak akan pernah mengeluarkan surat tugas bagi jukir tersebut. "Kami akan mencabut izin parkir para jukir," ujarnya.

Namun, terang Johan, dishub menyadari penertiban jukir-jukir bukan perkara mudah. Ini disebabkan aktivitas menjadi juru parkir merupakan hal mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Terkadang, ujarnya, diperlukan kontrol dari dishub dan peran masyarakat dalam memberikan laporan ke dishub.

"Kami membutuhkan peran serta dari masyarakat. Jika memang ada yang tidak memberikan karcis, masyarakat berhak menolak untuk tidak membayar parkir," tandasnya. (bhn)

Tanpa Konvoi, Tanpa Corat-coret; Disdik Ingin Pengumuman Unas Tertib

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:19:00 +0000

JOGJA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja serius mengantisipasi aksi konvoi dan corat-coret seragam usai pengumuman kelulusan yang dijadwalkan Sabtu (26/5). Disdik berencana

mengajak seluruh siswa di Kota Jogja menyumbangkan seragamnya. Siswa disumbangkan ke siswa lain yang membutuhkan.

Disdik secara resmi meminta sekolah mengalihkan aksi corat-coret seragam siswa ke aksi yang lebih kreatif dan bermanfaat. "Lebih baik seragam sekolah itu dikumpulkan dan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Ada juga imbauan untuk menanam pohon karena dinyatakan lulus ujian," tandas Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana kemarin (25/5).

Edy menjelaskan, surat edaran perihal kewajiban sekolah menjaga kondusivitas tersebut sudah disebarkan ke semua sekolah. Mekanisme pengumuman hasil ujian nasional (unas) juga diatur. "Sekolah bias melakukan pengumunan hasil ujian nasional dengan berbagai cara," imbuh
mantan kepala Kantor Taman Pintar ini.

Opsi yang tersedia antara lain sekolah bisa melakukan pengumuman dengan mengirimkan surat berisi hasil unas ke rumah masing-masing siswa. Pilihan lannya, sekolah mengundang orang tua
atau wali murid ke sekolah untuk menerima hasil unas.

"Sekolah juga bisa memilih melakukan pengumuman hasil ujian nasional tersebut dengan pengumuman di tempat terpisah-pisah. Pokoknya yang terbaik lah untuk menjaga kondusivitas Kota Jogja," sambungnya.

Dia memastikan, pengumuman hasil unas tersebut jangan sampai memunculkan dampak negatif bagi masyarakat. Jangan pula ada aksi hura-hura siswa kelas 3 SMA karena dinyatakan telah lulus.

Kepala SMK Negeri 6 Jogja Sugeng Sumiyoto mengaku telah mengetahui imbauan Disdik itu. Mengalihkan aksi corat-coret siswa, pengelola sekolah menyediakan spanduk berukuran besar. Spanduk itu sebagai ganti kain bagi siswa melakukan aksi corat-coret sebagai bentuk luapan kegembiraan.

"Seluruh siswa kami bebaskan mau menulis apa saja di sana. Selain di kanvas yang kami sediakan khusus bagi siswa untuk menuliskan kesan dan pesan," ujarnya.

Antisipasi konvoi, Sugeng menyatakan sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan orang tua siswa. "Sejak dari rumah kami sudah pesan ke orang tua bahwa siswa untuk diingatkan agar
tak melakukan konvoi. Karena, menganggu ketertiban berlalu lintas," katanya.

Untuk mekanisme pengumuman hasil unas, SMKN 6 Jogja memperlakukan siswa yang tak
lulus dengan istimewa. Mereka akan mendatangi rumah siswa tersebut dan berkoordinasi dengan pengurus RT setempat. "Kami sudah informasikan ke masing-masing siswa, kalau besok Jumat
malam (25/5) ada tamu setelah pukul 12 malam berarti itu pengumuman tidak lulus," tuturnya. (eri/amd)

Merasakan Kepedulian dan Ketulusan Komunitas AB

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:19:00 +0000

Terenyuh Didatangi Ibu yang Berlutut Memohon Darah

Berawal dari sulitnya mencari pendonor darah golongan AB, sekumpulan orang dengan golongan darah yang terbilang jarang tersebut membentuk komunitas. Wadah ini menjadi ajang mereka berinteraksi dan komunikasi. Kini anggotanya sekitar 300 orang. Mereka selalu siap mendonorkan darah kepada sesama.

REREN INDRANILA, Jogja

Dari setiap seratus kelahiran, ada satu atau dua orang yang memiliki golongan darah AB. Tak heran, jika pemilik golongan darah ini cukup jarang ditemui. Bahkan, mereka yang bergolongan darah AB kerap kesulitan mendapatkan pendonor.

Kesulitan kian menjadi. Sebab, saat ini pemilik golongan darah AB sudah tidak diperkenankan mendapatkan donor dari golongan yang berbeda.

Sekretaris Komunitas AB Arif Agus Santosa menyatakan, dulu ada teori yang menyebutkan golongan darah AB bisa menerima donor dari golongan darah O. Tetapi sesuai ketentuan kesehatan, ujarnya, pendonor harus memiliki golongan darah yang sama.

"Jika AB harus dengan AB. Begitu pula dengan golongan darah yang lain harus sama. Karena dikhawatirkan jika tidak sama akan menyebabkan penyakit atau kelainan akibat rhesus yang tidak sama," ujar Arif beberapa waktu lalu.

Arif menuturkan, pemilik golongan darah AB terbilang jarang. Kondisi ini menjadikan banyak cerita tidak menyenangkan saat harus mencari pendonor dengan golongan darah yang sama.

Bahkan, ada orang yang butuh transfusi darah AB akhirnya meninggal dunia karena tak ada pendonor yang sesuai. Berangkat dari kenyataan tersebut, dibentuklah komunitas yang memawadahi para pemilik golongan darah AB. Komunitas ini memudahkan pemilik darah AB jika sewaktu-waktu membutuhkan pendonor. "Bsa langsung dicarikan dengan cepat. Memang agak susah mencari pendonor AB," terangnya.

Arif lantas menceritakan sebuah kejadian pilu. Dia menuturkan, saat itu ada seorang ibu yang mencarikan darah untuk suaminya yang berada di ruang intensive care unit (ICU) sebuah rumah sakit. Sang ibu itu sudah berusama ke mana-mana mencari pendonor. Namun, usahanya tak berhasil. Dia tidak menemukan pendonor.

Ibu tersebut lantas ke PMI Jogjakarta. Dia menanyai semua orang yang kebetulan datang ke kantor PMI.

"Ibu itu pun menanyai golongan darah saya. Begitu tahu (golongan darah) saya AB, ibu itu langsung berlutut memohon darah saya. Sangat terenyuh kala itu," ucapnya lirih.

Hingga suatu kali, gagasan untuk membuat komunitas AB ini mendapat respons bagus. Pasa Mei 1997, Komunitas AB ini dibentuk pertama kali di Jogjakarta. Kala itu pengurus mencari dan mendata para pemilik golongan darah AB.

Pendataan tidak serta merta memasukan pemilik darah AB sebagai anggota komunitas. Ada prosedur yang mesti dijalankan. Mereka menawarkan kepada pemilik darah AB untuk bergabung.

Anggota tidak wajib harus mendonorkan darahnya. Tetapi, lebih pada menjalin komunikasi dan jejaring di komunitas yang memiliki slogan Terlahir untuk Berbagi tersebut. "Mereka yang bergabung tidak harus mendonorkan darahnya. Meski, ada imbauan untuk rutin berdonor. Sebab, untuk menjadi pendonor ada syaratnya. Mereka harus sehat secara jasmani, berusia 17 tahun ke atas, menjalankan pola hidup sehat, dan tidak terjangkit penyakit menular," ungkapnya.

Arif menuturkan, Komunitas AB memiliki kegiatan rutin yang mengumpulkan semua anggota sekali dalam setahun. Kegiatannya bersifat soial dan edukasi. Misalnya, donor darah dan diskusi.

Selain itu, anggota Komunitas AB juga kerap diundang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang digelar berbagai instansi. Di samping itu, ada beberapa anggota yang menjadi pendonor rutin di PMI.

Arif mengatakan, setiap anggota dibekali pemahaman seputar pentingnya mendonorkan darah. Setidaknya, tiga hingga enam bulan sekali para anggota disarankan untuk donor darah.

"Anggota kita memang cukup banyak. Dari 300 orang, yang aktif sebagai pendonor hanya sekitar 30 persen. Anggota termuda berusia tiga tahun dan yang tertua 83 tahun," tandasnya.

Arif menambahkan, bagi masyarakat yang membutuhkan golongan darah AB bisa menghubungi sekretariat Komunitas AB yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo 16 B Jogja. Syaratnya tidak berbelit. Tidak ada pungutan biaya.

Hanya, pemohon donor darah AB harus memberikan keterangan yang lengkap. Di antaranya, nama pasien yang membutuhkan donor, data keluarga, dan alamat.

Persyaratan ini, ujar Arif, sekadar sebagai antisipasi. Sebab, menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang kerap menyalahgunakan darah yang telah didonorkan.

Dia punya pengalaman, ada orang meminta pendonor. Namun, ternyata kantong darah dari pendonor justru dikomersialkan. Dijual ke keluarga pasien.

"Kita harus benar-benar memastikan alamat dan keperluannya. Setelah jelas, baru kita berikan nomor kontak anggota Komunitas AB yang bisa dihubungi. Maksimal kita memberikan tiga kantong darah atau tiga orang pendonor tanpa dipungut biaya," imbuhnya.

Arif berharap keberadaan Komunitas AB bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diharapkan, komunitas ini dapat meminimalisasi kejadian buruk akibat sulitnya mendapatkan pendonor berdarah AB.

"Kami punya harapan Komunitas AB ini dapat menjadi contoh bagi orang lain dan semakin banyak masyarakat yang aktif mendonorkan darahnya," paparnya. (*/amd)

Nihil Laporan Kejahatan; Sukses, Antisipasi Dinas Pasar di Long Wekend

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:17:00 +0000

JOGJA - Antisipasi Dinas Pasar Kota Jogja menjaga keamanan di sejumlah pasar tradisional yang menjadi tujuan wisata berbuah manis. Selama liburan panjang akhir pekan lalu tidak ada laporan tindak kejahatan dari pengunjung pasar tradisional.

Koordinator Pengendali Keamanan Pasar Kota Jogja Teguh Kahono menerangkan, tidak ada penambahan tenaga keamanan pasar pada liburan panjang akhir pekan lalu. Hanya, petugas keamanan diwajibkan selalu keliling selama pasar dibanjiri pengunjung. Terutama wisatawan lokal.

"Kami memaksimalkan petugas yang dimiliki. Di antaranya dengan menambah jam lembur. Kami juga selalu melakukan briefing," terang Teguh ketika ditemui di kantornya kemarin (22/5).

Teguh mengungkapkan, sebanyak 101 petugas keamanan pasar disiagakan di sejumlah pasar tradisional di Jogja. Sebanyak 15 pasar di Jogja disiagakan personel keamanan yang jumlahnya tiga orang di setiap pasar. Khusus Pasar Beringharjo disiagakan 46 personel yang dibagi dalam tiga shif.

"Pasar Beringharjo menjadi salah satu pasar yang jumlah pengunjungnya cukup besar dibanding pasar lain," katanya.

Pada 2012 ini, ungkap Teguh, tidak ada laporan tindak kejahatan di Pasar Beringharjo. "Tindak kriminal di pasar yang sering terjadi biasanya aksi pencopetan. Sejauh ini tidak ada laporan," ujarnya.

Untuk sektor selain Pasar Beringharjo, kata Teguh, petugas keamanan hanya bekerja dari pukul 06.00 hingga 14.00. Setelah jam kerja tersebut, personel keamanan ditarik untuk membantu pengamanan di Pasar Beringharjo. "Mereka membantu pengamanan pasar sampai jam operasional pasar pukul 17.00," tandasnya.

Di Jogja terdapat 33 pasar tradisional yang dikelola dinas pasar. Tidak semua pasar ditempatkan petugas keamanan khusus.

Petugas Adminitrasi Kantib Pasar Kota Jogja Slamet Priyanto mengakui, jumlah petugas kemanan untuk mengamankan pasar tradisional bisa dikatakan kurang. Namun, sampai saat ini kekurangan personel itu belum berpengaruh terhadap kondisi keamanan di sejumlah pasar.

Dari pasar tradisional yang ada di Kota Jogja, terang Slamet, ada empat pasar yang diterapkan penjagaan selama 24 jam. Pasar tersebut yakni Pasar Beringharjo, Pasar Hewan Pasty, Pasar Klitikan Kuncen, dan Pasar Giwangan.

"Setiap petugas keamanan berkewajiban berjaga selama 12 jam dalam setiap shif," tandas Slamet. (bhn/amd)

Ultraviolet Tembus Bumi; Kemarau Tiba, Cuaca Kian Panas

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:17:00 +0000

JOGJA - Suhu di Jogjakarta akhir-akhir ini kerap dikeluhkan masyarakat. Suhu yang tinggi menjadikan sumuk. Itu terutama terjadi saat siang hari.

Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta punya analisisnya. Hal ini dipicu sinar ultraviolet langsung jatuh ke bumi tanpa adanya halangan dari awan. Ini merupakan pertanda musim kemarau telah tiba.

"Jogja sudah masuk musim kemarau. Dengan mudah bisa dilihat kondisi langit yang selalu cerah tanpa adanya awan atau mendung," ujar Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Jogjakarta Toni Agus Wijaya kemarin (22/5).

Selain tanda-tanda tersebut, jelas dia, tekanan udara kian memperjelas Jogjakarta telah masuk musim kering tersebut. Tekanan udara atau pola angin udara atas bertiup dari arah tenggara. Kondisi itu disebabkan adanya tekanan udara rendah di utara Indonesia atau perairan laut China Selatan.

Di wilayah selatan DIJ, jelas Agus, keadaan cuaca diperkirakan berawan-hujan. Kecepatan angin 10-30 kilomter per jam dan bertiup dari arah tenggara.

Curah hujan, lanjutnya, jika turun pun sudah tidak sederas saat penghujan. Saat ini curah hujan selama sepuluh hari terakhir tidak mencapai 50 milimeter. "Jika terjadi hujan, intensitasnya rendah. Kurang dari 50 milimeter per sepuluh hari," terangnya.

Dari laman resmi BMKG DIJ dinyatakan cuaca pada Rabu (23/5) hari ini diperkirakan berawan. Suhu udara dikisaran 23-31 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara antara 67-95 persen.

Berdasarkan prakiraan cuaca secara jangka panjang, musim kemarau tahun ini diprediksi berjalan normal. Musim kemarau tahun ini akan berakhir Oktober mendatang. Meski begitu, perlu diwaspadai adanya gangguan cuaca jangka pendek selama tiga hingga empat hari ke depan. Gangguan tersebut bisa memengaruhi cuaca.

Pada musim kemarau kali ini suhu udara pada siang hari cenderung panas. Rata-rata mencapai 33 derajat Celcius.

Suhu udara sepanas itu bisa terasa pada puncak musim kemarau pada Agustus mendatang. Namun menjelang pergantian musim pada Oktober mendatang suhu udara siang bisa mencapai 35 derajat Celcius.

Sedangkan suhu udara pada malam hari rata-rata mencapai 23 derajat Celcius. "Itu suhu udara normal pada dini hari di Jogja. Tetapi kita pernah alami suhu udara minimal hinggal 18 derajat Celcius," tambahnya.

Memasuki musim kemarau tahun ini potensi angin kencang semakin sedikit. Khusus di perairan pantai selatan malah terjadi kenaikan gelombang laut karena ada tekanan udara rendah di barat Sumatera. Tinggi gelombang laut mencapai tiga meter. Kondisi ini terjadi sejak 19-25 Mei.

"Tinggi gelombang bisa dikatakan ekstrem jika lebih dari dua meter. Kami sudah memberikan peringatan dini ke pemkab terkait untuk diteruskan ke nelayan," tegasnya.

Di sisi lain, perlu kewaspadaan dalam menjaga kesehatan memasuki musim kemarau. Kepala Puskesmas Gedongtengen Tri Kusumo Bawono mengatakan, penyakit yang sering ditemui pada kemarau adalah inspeksi saluran pernapasan akut (Ispa), cacar air, demam berdarah, dan konjungtivitis (peradangan selaput lendir pada kelopak mata). "Tapi yang paling banyak ditemui Ispa. Setiap hari itu ada yang periksa ke puskesmas terkait penyakit ini," terangnya.

Antisipasi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi penyakit ini adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ispa disebabkan perubahan suhu udara yang ekstrem antara siang dan malam. Sedangkan demam berdarah dipicu masyarakat lupa mengelola genangan air sehingga menjadi tempat berkimbangbiaknya nyamuk.

"Sudah ada jumantik tetapi masyarakat biasanya meminta foging. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah," tambahnya.

Terhadap penyakit yang kerap terjadi di musim kemarau, Tri menyarankan masyarakat lebih berhati-hati ketika berada di luar ruangan. "Gunakan masker dan kacamata adalah antisipasi paling mudah yang bisa masyarakat lakukan," jelasnya. (eri/bhn/amd)

Kritik Pusat Tak Konsisten

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:16:00 +0000

JOGJA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ menilai pemerintah pusat tidak konsisten melaksanakan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) hingga 2012. Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menerima 125 ribu PNS di Indonesia untuk menggantikan PNS yang pensiun ternyata tidak tidak jelas.

"Kebijakan moratorium CPNS sampai 2012. Kalau sekarang ada kebijakan seperti ini, berarti pemerintah pusat menentang aturannya sendiri. Itu kan lucu," ucap Kepala BKD DIJ Agus Suprianto kemarin (22/5).

Agus mengaku belum pernah mendengar kabar perekrutan PNS tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui adanya permintaan pengajuan formasi. Sementara hingga batas akhir pengajuan formasi pada 16 Mei, Kemen PAN-RB baru menerima 20 ribu pegajuan formasi dari rencana 125 ribu yang direkrut.

Setiap tahun, papar Agus, Pemprov DIJ mengajukan formasi ke pemerintah pusat. Ini ditempuh mengingat kondisi PNS di lingkup pemprov mengalami kekurangan sekaligus kelebihan PNS dengan kompetensi khusus. "Saya belum mendapat informasi atau surat edaran dari Kemen PAN. Tetap tidak ada penerimaan CPNS. Kami kan menjalankan kebijakan tersebut," terangnya.

Jika pemerintah pusat mau mengadakan rekrutmen PNS mestinya disesuaikan dengan dana alokasi umum (DAU) masing-masing daerah. "Kebutuhan setiap daerah berbeda-beda," tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut bertentangan dengan moratorium yang sedang dijalani saat ini. Kata dia, hingga kini Pemprov DIJ tetap menjalankan moratorium.

Menurut dia, perlu dicari kejelasan mengapa hingga kini pemprov tidak mengetahui rekrutmen 125 ribu PNS itu. Menurut politikus yang biasa disapa Inung itu, pemprov perlu mengajukan keberatan jika pusat tidak melakukan sosialisasi atas perekrutan itu.

Menurut politikus yang tinggal di Kotagede ini, ketika kebijakan moratorium dilaksanakan pemerintah pusat begitu vokal menyosialisasikan. Tapi, dia mempertanyakan kenapa saat perekrutan justru tidak disosialisasikan.

"Apalagi jika nanti DIJ sampai divonis tidak mengajukan formasi atas ketidaktahuan. Mestinya Pemprov DIJ meminta klarifikasi dari pusat," kata politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Komisi A berencana mengundang BKD DIJ guna meminta klarifikasi atas miskomunikasi itu. "Jika memang DIJ dalam posisi yang tidak diberitahu atau diinformasikan mengenai kebijakan tersebut maka eksekutif bersama legislatif memiliki ikatan tanggung jawab moral dan politik yang sama untuk kemudian menggugat pemerintah pusat," terangnya.

Dengan batas akhir penyerahan pengajuan yang sudah lewat, Inung menilai hak pengajuan formasi tersebut perlu diperjuangkan. Dia berpendapat terlu dibangun relasi dengan daerah lain yang sama-sama dirugikan dengan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi yang baik terkait rekrutmen PNS.

"Ada dua jalan yang harus dikonsolidasikan, antara pemprov melalui BKD dengan dewan. Seharusnya komisi A tahu karena kewajiban BKD untuk memberitahukannya kepada publik. Ini yang akan diklarifikasi, apakah memang ternyata BKD yang tidak tahu atau sudah mendapatkan informasi tapi tidak disampaikan," lanjut Inung. (hed/amd)

Komisi D Panggil Kepala BPAD; Belum Tahu Ada Pembatalan Lelang Perpusda

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:15:00 +0000

JOGJA- Komisi D DPRD Provinsi DIJ belum mengetahui keputusan Pemprov DIJ membatalkan pemenang lelang pengadaan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) di Kompleks Jogja Expo Center (JEC) senilai Rp 52 miliar.

"Kami tahu ada pembatalan dari pemberitaan media," ujar Wakil Ketua Komisi D Dewan Provinsi Putut Wiryawan kemarin (22/5).

Putut mengatakan pembangunan Perpusda termasuk menjadi perhatian dewan. Sejak awal dewan khususnya Komisi D ikut mendorong agar pembangunan perpustakaan bertaraf internasional dan terkemuka di Asia Tenggara itu segera direalisasikan.

"Kami terkejut ketika sekarang muncul persoalan proses lelang dibatalkan," tandasnya. Apalagi kemudian muncul ancaman dari rekanan PT Ampuh Sejahtera yang merasa menjadi pemenang namun dibatalkan secara sepihak, mengadukan pemprov ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Putut mengatakan komisinya berencana memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi DIJ Eddy Siswanto dalam rapat kerja komisi.

Selama beberapa bulan terakhir kepala BPAD lowong sejak Hendarto Budiyono pensiun. Untuk mengisi kekosongan itu gubernur menunjuk Eddy yang sehari-hari menjabat staf ahli gubernur sebagai Plt.

"Awal minggu depan kami akan panggil Plt kepala BPAD," janji Putut.

Menurut politikus yang mantan wartawan ini pemanggilan baru dapat dilakukan minggu depan karena pimpinan Komisi D saat ini juga bertugas di Pansus Cagar Budaya. Mulai 23-25 Mei, Pansus Cagar Budaya mengadakan kunjungan kerja ke Jakarta. "Jadi baru minggu depan kita undang," tuturnya.

Meski mengaku belum mengetahui secara persis alasan pembatalan pemenang lelang, Putut meyakini keputusan pemprov itu ada latar belakangnya. Termasuk pertimbangan mengambil kebijakan tersebut. "Kalau ada dasar hukumnya dan itu kuat, tentu kita hormati," katanya.

Sebaliknya, dewan akan bereaksi keras bila pembatalan itu ternyata dilatarbelakangi adanya konflik kepentingan. Bila itu yang terjadi, maka pembatalan itu akan menimbulkan persoalan.

"Karena itulah kami minta penjelasan yang lengkap dari BPAD," lanjutnya. Ia juga tak tahu apakah protes yang dilayangkan rekanan maupun keputusan pembatalan oleh pemprov suratnya juga dikirimkan ke dewan. Sampai saat ini Putut merasa belum membacanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengakui proses pembangunan perpusda sempat menuai kritik tajam Komisi D. Gara-garanya lokasi yang awalnya dipilih pemprov di Bumi Perkemahan Babarsari dinilai kurang strategis. Selain itu, kawasan itu juga ada masalah terkait akses transportasi. "Waktu itu proses pembangunannya juga belum dilengkapi dengan detail engineering design (DED)," ungkapnya.

Lantaran itu kemudian lokasi gedung perpustakaan dipindah. Pemprov memutuskan di kompleks JEC.

Plt Kepala BPAD Eddy Siswanto sampai tadi malam belum dapat dimintai keterangan. Saat dihubungi beberapa kali ke ponselnya aktif dan terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Demikian pula saat dikirim SMS, mantan kepala Bappeda DIJ ini tak membalas.

Seperti diketahui Kuasa Hukum PT Ampuh Sejahtera Yoyok Siswoyo menyoal pembatalan keputusan pemprov yang diteken Sekprov DIJ Ichsanuri atas nama gubernur DIJ terhadap kliennya sebagai pemenang lelang pembangunan perpusda pada 15 Mei 2012. PT Ampuh Sejahtera yang beralamat di Sukoharjo Surakarta itu mengajukan penawaran Rp 45, 1 miliar dari nilai pengadaan sebesar Rp 52 miliar.

Saat diwawancarai wartawan Ichsanuri enggan memberikan komentar terkait pembatalan lelang itu. Ia menyerahkan masalah itu kepada Kabid Pengendalian Bappeda DIJ Heru Darmawan sebagai pihak yang mengadakan telaah staf atas masalah tersebut. (hed/kus/amd)

Berniat Wadul HB X; Pengelola SMA 17 ”1” Minta Aparat Berjaga

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Wed, 23 May 2012 12:15:00 +0000

JOGJA - Kemelut yang terjadi di SMA 17 "1" Jogja belum menunjukkan tanpa segera tuntas. Konflik yang dipicu kepemilikan lahan itu terus bergulir.

Usai pencopotan ratusan genteng di kompleks sekolah itu, pengelola sekolah tak tinggal diam. Mereka berniat menemui Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Mereka ingin wadul.

Pertemuan dengan gubernur itu bakal dimanfaatkan untuk menerangkan secara gamblang seputar kemelut yang terjadi. Selain itu, pengelola juga akan melapor ke Polresta Jogja terkait perusakan yang terjadi.

Ganteng di dua ruang sekolah itu dirusak sejumlah pekerja akhir pekan lalu. Ruang itu yakni kelas XI IPS dan perpustakaan.

Polresta sempat menangkap mereka. Namun, mereka dilepas lagi setelah diperiksa dengan dasar para pekerja itu hanya sekadar melaksanakan order yang diberikan kepada mereka.

Pengelola sekolah juga meminta aparat kepolisian membantu mengamankan bangunan sekolah yang sementara ini tidak ditempati. Pengamanan diperlukan guna mengantisipasi aksi perusakan lagi. Terlebih, bangunan itu termasuk kategori benda cagar budaya.

Pengelola juga tidak berencana berlama-lama menitipkan para siswanya belajar di SMAN 12 Jogja. "Dengan penjagaan dari aparat kepolisian seperti yang dilakukan saat unas lalu, diharapkan aksi perusakan tidak terulang," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA 17 "1" Jogja Nuniek Tasnim Haryani di kantornya kemarin (22/5).

Nuniek mengatakan, pengelola sekolah berencana menarik kembali siswa yang saat ini menumpang belajar di sekolah lain. Penarikan tersebut terkait sudah berakhirnya masa ujian.

"Pemindahan itu kan terkait instruksi Dinas Pendidikan Kota sebagai upaya agar siswa bisa tenang ujian," terang perempuan berkerudung ini. (bhn/amd)

Tak Bisa Ditoleransi; Disbud DIJ Kecam Perusakan SMA 17 ”1”

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Tue, 22 May 2012 12:52:00 +0000

JOGJA - Pencopotan genteng di kompleks SMA 17 "1" Jogja disorot. Pencopotan ratusan genteng itu dinilai sebagai bentuk perusakan terhadap benda cagar budaya.

Kepala Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum Dinas Kebudayaan (Disbud) DIJ Nursatwika mengatakan, perusakan terhadap bangunan sekolah yang berada di Jl Tentara Pelajar Nomor 24 itu tidak bisa ditoleransi. Sekolah tersebut masuk dalam benda cagar budaya (BCB) sehingga tidak boleh diubah bentuknya.

"Sangat disayangkan aksi tersebut. Padahal sebelumnya kami sudah mengirim surat kepada mereka yang bersengketa untuk tidak melakukan perusakan terhadap BCB," terang Nursatwika kepada di kantornya kemarin (21/5).

Jumat (18/5) sejumlah orang tidak dikenal melakukan pencopotan genteng pada beberapa ruang di sekolah itu. Di antaranya, kelas XI IPS dan ruang perpustakaan.

Nursatwika mengatakan, siapa pun yang memenangkan sengketa harus menaati aturan yang ditetapkan. Jika tidak, tegasnya, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin mendirikan bangunan di tempat tersebut.

Dinas Kebudayaan DIJ berusaha mengamankan BCB tersebut sesuai ketentuan. "Jika BCB dihancurkan, kami akan laporkan kepada pihak berwenang," tandas Nursatwika.

Kasatreskrim Polresta Jogja Kompol Andreas Dedi menyatakan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pencopotan genteng tersebut. "Kami baru memintai keterangan pelaku pencopotan genteng. Mereka sekadar buruh. Tetapi, sudah mengarah kepada satu nama," terangnya.

Namun dia belum bisa memutuskan tindakan pencopotan genteng tersebut sebagai tindakan melanggar hukum. "Kalau masuk dalam tindakan perusakan atau pencurian harus ada laporan pihak yang dirugikan," tandasnya. (bhn/tya)

Kembali ke Kontrak Politik HB IX; Hormati Hak Sultan dan Paku Alam

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Tue, 22 May 2012 12:51:00 +0000

JOGJA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIJ belum jelas kapan bakal tuntas. Aspirasi RUUK dengan opsi penetapan yakni Sultan dan Paku Alam yang bertakhta otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur pun belum jelas.

Dosen Universitas Widya Mataram Heru Wahyu Kismoyo meminta semua pihak tidak berharap pada klausul penetapan. "Jangan berharap ada pasal penetapan dalam RUUK DIJ," ujar Heru dalam keterangan persnya kemarin (21/5).

Pria yang menyandang gelar Raden Riyo Jogonegoro dari Keraton Jogja ini mengingatkan, bila pasal penetapan dipaksakan masuk dalam RUUK DIJ akan bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi dan bertentangan dengan undang-undang lainnya. "Sebaiknya dipikir ulang. Lebih baik kembali ke kontrak politik HB IX dan PA VIII dengan Bung Karno," katanya. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia.

Kontrak politik yang dimaksud Heru terdiri empat hal. Yakni, Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, dan Pasal 1 dan 2 UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ.

"Di sana tersirat hak politik Sultan dan Adipati Pakualam yang bertakhta sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ. Analoginya, UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur cara orang kawin, tapi mengatur syarat syahnya perkawinan atau ijab kabul," paparnya.

Dikatakan penulis buku Merajut Kembali Pemikiran HB IX ini, bagi masyarakat yang paham hukum sah-sah saja mengusulkan agar RUUK DIJ dicabut atau dibatalkan demi hukum. Ini mengingat RUUK DIJ banyak mengandung kelemahan dari sisi sosio filosofis, sosio-kultural, sosio-historis, sosio-yuridis, maupun sosio-politis.

Dengan kembali ke kontrak politik posisi Sultan dan Adipati Paku Alam yang bertakhta memiliki kekuatan yuridis. Sedangkan dalam RUUK DIJ kekuatan kontrak politik dan pembentukan DIJ dalam UU No 3 Tahun 1950 tereduksi oleh proses pemilihan atau penetapan.

Padahal, paparnya, substansi DIJ bukan terletak pada pemilihan atau penetapan. Namun terletak pada hak politik Sultan dan Adipati Paku Alam yang tertakhta atas tanah, wilayah, rakyat, dan kedaulatannya yang diserahkan kepada republik.

"Karena itu, siapapun yang mempersoalkan kontrak politik bergabungnya DIJ dalam NKRI sebagai daerah istimewa dengan segala konsekuensi logisnya berarti mengusik proklamasi," kritik pria yang kerap memosisikan diri sebagai Penjaga Gawang Keistimewaan DIJ ini.

Heru juga menambahkan, munculnya Sabdatama yang disampaikan HB X pada 10 Mei 2012 lalu seperti victim of the think atau satire karena selama ini telah menjadi korban lantaran terjebak oleh jalan pemikirannya sendiri. "Menanti RUUK DIJ ibarat menunggu si godot atau menunggu orang yang sedang menunggu.

Menurutnya, UU Nomor 3 Tahun 1950 dan kontrak politik terkesan tidak dihormati. "Sudah sudah ada, dibiarkan wastro lungset ing sampiran. Padahal, kontrak politik dan UU No 3 Tahun 1950 memberikan hak istimewa bagi DIJ dalam NKRI terkait sejarah, bentuk dan kepala pemerintahan yang bersifat istimewa," urai mantan anggota DPRD DIJ ini. (hed/kus/amd)

Ancam Seret Pemprov ke KPK; Terkait Pembatalan Lelang Pembangunan Perspusda di JEC

noreply@blogger.com (iwa ikhwanudin) — Tue, 22 May 2012 12:51:00 +0000

JOGJA - Pemprov DIJ terancam dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana laporan itu digagas PT Ampuh Sejahtera.

Itu terkait pembatalan hasil lelang pembangunan Perpustakaan Daerah (Perpusda) DIJ oleh Pemprov DIJ. Padahal, perusahaan yang berasal dari Sukoharjo tersebut menjadi pemenang lelang.

Perpusda rencananya didirikan di kompleks Jogja Expo Center (JEC). Konsepnya adalah perpustakaan bertaraf internasional dengan nilai Rp 52 miliar.

Selain melapor ke KPK, PT Ampuh Sejahtera juga berniat memidanakan hal tersebut. Mereka juga akan menuntut Pemprov DIJ untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 20 miliar karena merasa dirugikan menyusul pembatalan tersebut.

Kuasa hukum PT Ampuh Sejahtera, Yoyok Sismoyo, menyatakan, kliennya sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasar berita acara hasil pelelangan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perpustakaan tahap kedua. Berita acara itu bernomor 011/941 Tanggal 2 April 2012. Berita acara tersebut diunggah Panitia Pengadaan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DIJ. Perusahaan tersebut mengalahkan sekitar 50 perusahaan lain yang ikut lelang.

Gubenur DIJ Hamengku Buwono X merasa tidak pernah mengeluarkan perintah penghentian proyek perpusda. Ketika dikonfirmasi, dia menyatakan akan mencari tahu tentang masalah tersebut dari instansi terkait.

Mengenai kemungkinan pemprov dilaporkan ke KPK, HB X menyatakan merasa masalah. "Ya silakan saja kalau mau dilaporkan. Tapi, nanti akan saya cari tahu dulu apa masalahnya. Saya nggak tahu," tandasnya di temui di Kepatihan Jogja kemarin (21/5).

Angka penawaran terkoreksi sebesar Rp 45.117.806.000. Sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 52 miliar. "Mestinya pemprov bisa lebih hemat sampai Rp 6 miliar," jelasnya kepada wartawan di Kepatihan Jogja kemarin (21/5).

Dia juga mengaku manajemen PT Ampuh Sejahtera sudah beberapa kali diminta datang ke Badan Perpustakaan Daerah DIJ. Yakni, pada 14 dan 16 April untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pembangunan perpustakaan. Waktu kerjanya yakni selama delapn bulan dan dimulai April. "Seharusnya kami sudah tanda tangan kontrak

Tapi, papar Yoyok, PT Ampuh Sejahtera justru mendapatkan surat pembatalan atas perintah Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan ditandatangani Sekretaris Provinsi DIJ Ichsanuri. Surat pembatalan tertanggal 15 Mei 2012.

Dalam surat itu dinyatakan alasan pembatalan adalah adanya pencantuman daftar hitam PT Ampuh Sejahtera dari rekanan lain. Tapi, pencantuman daftar hitam oleh salah satu rekanan ini sudah dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPBJ). "Yang kami herankan, surat itu tidak memiliki tanggal dan nomor," jelas dia.

Sebelumnya, pihaknya juga diundang Badan Pengguna Anggaran Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam sebuah rapat. Dalam kesempatan itu, PPTK menyatakan pengadaan pelelangan dinyatakan gagal dan akan dilakukan pelelangan ulang. "Bahkan dalam rapat tersebut tidak ada tanya jawab," lanjutnya.

Manajemen PT Ampuh Sejahtera merasa dirugikan karena pencemaran nama baik sehingga bisa tidak dipercaya lagi oleh para supplier. Padahal, perusahaan yang telah berdiri sejak 1989 tersebut tidak merasa di masuk daftar hitam.

PT Ampuh Sejahtera melaporkan pemprov ke KPK karena menilai alasan gubernur membatalkan lelang dianggap melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sekprov DIJ Ichsanuri tidak mau menanggapi mengenai pembatalan lelang tersebut. Tapi, dia mengaku mengetahui hal tersebut. "Saya no comment. Tanya sama Pak Heru saja (Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIJ Heru Darmawan). Dari sana (Bappeda) yang memberikan telaah," katanya kemarin.

Ketika dikonfirmasi, Heru Darmawan menyatakan, pemprov belum pernah menyatakan siapa yang memenangkan lelang. Pemenang lelang hanya dinyatakan jika ada tanda tangan antara dua pihak yakni pemprov dan perusahaan. "Belum ada yang menang. Saya tidak tahu surat pembatalan tersebut. Itu bukan kewenangan kami tapi BPAD," katanya kemarin.

Dia menyatakan, ada kemungkinan lelang tersebut dibatalkan karena terdapat salah satu atau prosedur dalam "kitab suci" pengadaan barang dan jasa yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang tidak dilaksanakan panitia lelang. "Kalau ada yang tidak dilaksanakan, lelang bisa dibatalkan," katanya.

Terkait rencana pelaporan ke KPK, pemprov menegaskan tidak mempersoalkan. Menurut Heru, tanpa diminta pun KPK akan terlibat jika proyek perpusda bertaraf internasional itu berjalan. Terlebih, proyek itu bernilai besar. (hed/amd)