Realitas Sosial

SURAT TERBUKA PRESIDEN PKS M. SOHIBUL IMAN UNTUK PRESIDEN RI JOKO WIDODO

2020-04-14T16:52:00.001+08:00

SURAT TERBUKA PRESIDEN PKS
M. SOHIBUL IMAN UNTUK PRESIDEN RI JOKO WIDODO

Yth Bapak Presiden RI Joko Widodo
Di tempat

Pertama-tama, kami berdoa semoga Bapak dan keluarga sehat wal afiat serta diberi petunjuk dan perlindungan oleh Allah Swt memimpin Bangsa Indonesia dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini.

Sebelumnya kami juga ingin menghaturkan sekali lagi rasa bela sungkawa atas wafatnya Ibunda Bapak Presiden. Semoga amal baik almarhumah diterima di sisi Allah Swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Bapak Presiden RI Joko Widodo yang Terhormat,

Izinkan kami menyampaikan pandangan kami terkait kebijakan penanganan bencana Pandemic Covid-19. Semoga pandangan ini menjadi masukan yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi penyelesaian krisis ini.

Pertama, bangsa ini harus memiliki kesamaan pandangan bahwa keselamatan warga adalah hal yang utama dan pertama di atas segalanya termasuk di atas kepentingan ekonomi.

Para ahli juga sepakat bahwa kondisi ekonomi nasional dan global adalah fungsi dari kecakapan atau kemampuan kita dalam menangani krisis Pandemic Covid-19 ini. Jika kita semakin cepat dan tepat meresponnya, maka semakin cepat ekonomi akan pulih. Dan sebaliknya, jika kita semakin lambat dan tidak akurat dalam menanganinya maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya.

Jika kita bedah akar masalah dari ekonomi saat ini adalah krisis pandemic Covid-19. Sedangkan ancaman krisis ekonomi hanyalah akibatnya. Jika kita ibaratkan, ancaman krisis ekonomi sebagai asap kabut yang menutupi pandangan kita maka solusinya bukan menghilangkan asap kabutnya tetapi memadamkan apinya terlebih dahulu. Kita cari sumber kebakarannya dimana. Padamkan dan cegah penyebaran titik kebakarannya. Karena akan percuma saja jika kita hilangkan asap kabutnya jika sumber apinya tetap membakar dan menyebar kemana-mana.

Kedua, bangsa ini harus memiliki pandangan yang sama bahwa ekonomi nasional dan global cepat atau lambat akan pulih kembali (rebound), sedangkan korban warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi.

Setiap warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita dan sahabat kita.

Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis (cost of crisis). Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi (cost of economic recovery ).Pemulihan ekonomi memang penting tetapi jauh lebih penting adalah keselamatan nyawa warga kita Pak!

Ketiga, kami bisa memahami posisi sulit Bapak Presiden. Tidak mudah memimpin dalam situasi krisis seperti saat ini. Dalam situasi krisis, hal yang sangat penting untuk Bapak lakukan adalah mendengarkan nasehat kebijakan dari orang atau pihak yang paling tepat. Kalau Bapak sepakat bahwa nyawa warga kita di atas ekonomi kita, maka pihak yang pertama dan utama Bapak dengar adalah pandangan dari para ahli kesehatan masyarakat, para ilmuwan, para ahli epidemiologi,para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang pertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan nyawa warga.

Di pundak merekalah harapan kita bentangkan Pak. Dengarkan suara dan aspirasi mereka. Jadikan mereka VVIP di lingkaran Bapak.

Mereka lah yang memiliki kredibilitas, integritas dan kompetensi dalam memberikan pandangan secara jernih dan tidak memiliki konflik kepentingan.Sekali lagi, merekalah yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik dan bisnis! Dengarkan pandangan tulus mereka Pak!

Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap Asal Bapak Senang! Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik. Jangan hanya mendengarkan suara para pemodal besar dimana kepentingan mereka semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi semata! Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak! Salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan!

Keempat, kami meminta Bapak Presiden agar tidak mempertimbangkan lagi opsi penerapan Darurat Sipil. Jangan pernah memilih Darurat Sipil Pak. Jangan bunuh demokrasi dan HAM di Republik ini Pak! Bukankah sudah ada UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU terkait lainnya seperti UU Penanggulangan Bencana? Kami memandang itu semua sudah mencukupi sebagai acuan dalam penangangan krisis Pandemic Covid-19.

Saat ini, hal yang paling utama dilakukan pemerintah adalah mendukung 100 persen kebutuhan para tenaga medis seperti penyediaan APD, Penyediaan Swab Test yang mencukupi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.

Swab Test harus dilakukan secara cepat dan masif. Dan ini harus menjadi prioritas utama Pemerintah memberikan dukungan agar kita bisa memitigasi penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga harus tegas dan berani tetapkan Karantina Wilayah untuk daerah-daerah yang sudah zona merah seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Tanpa ada kebijakan Karantina Wilayah akan sulit memitigasi penyebaran Covid-19. Tanpa ada Karantina Wilayah, terutama untuk daerah Zona Merah, sulit untuk memitigasi dan melokalisir penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah lain.

Kebijakan pelarangan Mudik Lebaran harus diterapkan dengan tegas. Kabinet harus satu suara terkait ini. Jangan sampai terjadi outbreak kedua kalinya. Jangan sampai episentrum Covid-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari Pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan Covid-19 di kampung halamannya. Ini yang sangat berbahaya.

Kelima, kami mengapresiasi terhadap kebijakan Pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM kita yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa. Ini harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka.

Keenam, kami ingin memberikan catatan penting terkait Perppu No.1 tahun 2020 yang Bapak tandatangani.

(1) Perppu ini lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi dibandingkan pencegahan dan penanganan Pandemic Covid-19 itu sendiri. Seharusnya, pemerintah memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis Pandemic Covid-19. Fokus kepada penyebab utama (Covid-19) bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi).

Terkait mekanisme penyelesaian krisis seharusnya pemerintah cukup menggunakan mekanisme yang sudah di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo terkait UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Dengan mekanisme baru dalam Perppu No. 1 tahun 2020 ini potensi terjadinya Skandal BLBI seperti kasus krisis 1998 berpeluang akan terulang lagi. Moral Hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi.

(2) Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunanaan penggunanaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money).

Kami khawatir Bapak Presiden tidak menyadari hal ini. Kami khawatir para pembantu di lingkaran Bapak tidak memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga Bapak menandatangani Perppu yang sangat membahayakan bagi kepemimpinan Bapak dan masa depan bangsa ini.

Jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Bapak dengan Perppu ini. Bapak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang. Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak.

(3) Perppu No. 1 tahun 2020 banyak menganulir beberapa ketentuan di UU lain (Omnibus Law) seperti UU Keuangan Negara, UU MD3, UU Perbendaraan Negara, UU Perpajakan, UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, UU Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU APBN 2020 dan UU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis. Ada upaya sentralisasi kekuasaan kepada kewenangan eksekutif yang sangat besar dan hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan yang besar. Bapak Presiden harus ekstra hati-hati dengan Perppu ini.

(4) Perppu ini juga tidak lagi berpegang pada prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dimana defisit fiskal menjadi tidak terbatas, sehingga utang negara akan melonjak drastis tak terkontrol, hilangnya independensi Bank Sentral dalam menjaga stabilitas moneter, kewenangan pengawasan dan hak budget DPR RI yang semakin dibatasi, dan pemberian imunitas serta diskresi tanpa batas bagi KSSK dalam membuat kebijakan sehingga mereka tidak tersentuh oleh mekanisme penegakan hukum. Ini semua akan menjadi resep yang sempurna bagi bencana ekonomi, politik dan hukum kita dimasa depan.

(5) Perppu ini dalam salah satu ketentuanya mengatur tidak hanya terbatas pada penanganan krisis Pandemic Covid-19. Tetapi juga mengatur terhadap semua ancaman lain yang dianggap oleh pemerintah membahayakan ekonomi nasional. Diskresi tanpa limitasi ini sangat berbahaya. Harus ada limitasi isu dan limitasi waktu.

Jika tidak dilakukan pembatasan wewenang, isu dan waktu maka akan sangat membahayakan bagi sistem keuangan dan sistem pemerintahan Indonesia. Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoritarianisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokrasi kita.

Demikian catatan singkat kami. Semoga menjadi catatan yang bermanfaat dalam pembahasan nanti antara Pemerintah dan DPR RI.

Tentunya sikap politik PKS akan disampaikan secara lengkap dan resmi oleh Fraksi PKS di DPR RI.

Kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera sebelum Pemerintah meminta pun kami sudah berjuang bersama elemen masyarakat lainnya membantu penyelesaian krisis Pandemic Covid-19 ini.

Kami telah instruksikan kepada seluruh anggota keluarga besar PKS di seluruh penjuru nusantara untuk berperan aktif membantu meringankan beban masyarakat dan membantu pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Krisis itu seperti vaksin: awalnya ia menyakitkan, tetapi jika kita bisa mengelolanya, maka ia justru akan menguatkan!

Semoga Allah Swt melindungi bangsa Indonesia dan mampu bangkit dari situasi ancaman krisis ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Terimakasih

Salam,

Mohamad Sohibul Iman
Presiden PKS

Sumber:
http://pks.id/content/surat-terbuka-presiden-pks-m-sohibul-iman-untuk-presiden-ri-joko-widodo

Dilema di Tengah Wabah Covid 19

2020-04-14T15:29:00.000+08:00

SENDIRI: Dalam Kebersamaan dan Menghadap Tuhan

Pierre Suteki

Dikabarkan Guru besar Farmakologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKMKK) UGM, Profesor Iwan Dwiprahasto yang diumumkan positif terinfeksi virus corona pada Rabu (18/3) lalu meninggal dunia dalam usia 58 tahun pada Selasa (24/3) pukul 00.04 WIB di RSUP Sardjito Yogyakarta.

Guru Besar di kalangan perguruan tinggi konon mendapat tempat yang terhormat nan agung di universitasnya. Corona covid-19 seolah telah meluluhlantakkan keagungan martabat. Dahulu sebelum serangan "hama" ini merebak, setiap guru besar yang meninggal dapat dipastikan disemayamkan dulu di AUDITORIUM KAMPUS tercinta untuk mendapat penghormatan dalam sebuah upacara khusus. Istilah Jawa-nya: "disubyo-subyo pakurmatan luhur". Banyak handai taulan yang hadir ta'ziah.

Kini, jangankan kampus, mampir ke rumah yang dulu dia tinggali bersama anak dan istrinya pun tidak. Dari kamar jenazah / forensik langsung menuju ke makam. Handai taulan pun enggan merapat. Andai mungkin, jenazah pun diminta menuju makamnya sendiri. Sayang, hal itu tidak mungkin. Sendiri. Benar-benar dalam kesendirian. Hidup menyaksikan keadaan seperti ini, sungguh saya prihatin, trenyuh mengingat fakta bahwa ternyata manusia ini kecil, lebih kecil dari virus corona.

Kadang saya juga berpikir, merenung dengan segala kenakalan otak saya. Menyaksikan pandemi dunia ini dalam hati saya bertanya: siapakah sebenarnya yang disebut sebagai seorang memiliki akidah keimanan sejati? Pada status saya di fb sempat saya lontarkan bahwa PANDEMI COVID-19 TELAH MEN-DOWN GRADE AKIDAH SAYA. Benarkah bahwa lahir, mati, rezeki dan jodoh itu telah ditetapkan oleh sang Pencipta di LAUHUL MAHFUDZ jauh sebelum kita "mengada"? Lalu otak saya bertanya, apakah benar tausyiah Gus Baha Lasem yang intinya: ketika kita takut dengan kematian akibat corona, mungkin malaikat Izroil akan tertawa karena "matimu bukan disebabkan virus corona tapi "dibentak istri". Sungguh saya terhenyak dan sekaligus terpingkal membaca meme yang berisi tausyiah Gus Baha ini.

Di sisi lain, saya juga temukan banyak percakapan yang membahas tentang sikap kita menghadapi pandemi virus corona ini. Terpampang ada penjelasan dari sisi qodariyah dan jabariyah. Semuanya saling mengklaim kebenaran disertai dengan dalil dan dalih yang sulit terbantahkan. Tidak ada yang mampu membuktikan bahwa 100 % keyakinannya benar. Lalu mana yang benar menurut akal manusia dan mana yang benar menurut Alloh dan Rasul-Nya? Ulama terbelah, cendikiawan terbelah. Terbelah, dibelah oleh VIRUS yang tak kasat mata ini.

Mati, kematian memang sesuatu yang pasti tetapi sekaligus sesuatu yang bersifat MISTERI. Misteri gunung Merapi mungkin masih mudah ditebak awal, tengah dan akhir kisahnya. Namun, kematian sulit ditebak purwa, madya dan wasana dalam perjalanan hidup manusia. Ada yang meninggal saat baru memulai hidup (purwa), ada yang meninggal saat ditengah hidup (madya), dan ada yang berakhir hidupnya benar-benar di usia sepuhnya (wasana). Di mana kita mati, dengan faktor apa kita mati / dengan cara apa kita mati, itu pun semua misteri. Di medan tempurkah, di atas kasurkah, kecelakaankah, saat sakitkah, saat sehatkah. Sungguh kita tidak tahu, bahkan meramalkan pun kita tak mampu.

Mati, kematian apakah akhir dari segalanya? Ia titik akhir atau hanya sebuah dinamika dari kehidupan panjang manusia. Adakah hidup setelah mati? Kita akan buktikan dalil dan dalih agama terhadap semuanya itu, nanti. Sekarang kita masih di wilayah hidup dan kehidupan yang mungkin masih dalam batas kekuasaan manusia. Manusia diberikan kekuasaan untuk memilih dalam menghadapi segala problema hidup dan kehidupan ini.

Ada kalanya problema itu bisa dihadapi sendiri, tapi ada kalanya kebersamaan justru ditentang dan menjadi masalah besar dan fatal. Jika kebersamaan itu selalu baik, mengapa kebersamaan secara fisik itu justru dilarang seperti kedaan pandemi corona ini. Doa bersama dilarang, sholat bersama (jamaah) di masjid dilarang, istighisah dilarang, majelis taklim dilarang untuk waktu yang ditentukan. Dan tampaknya kini social distancing saja tidak cukup melainkan harus melakukan PHYSICAL DISTANCING sebagaimana rekomendasi WHO.

Pemerintah menggunakan istilah social distancing untuk menghimbau masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. Itulah mengapa, istllah dalam Bahasa Inggris itu kini populer di kalangan masyarakat luas. Social distancing dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembatasan sosial. Pada awalnya, frasa ini diartikan sebagai upaya menjaga jarak untuk menghentikan atau meredam penyebaran penyakit menular.

Namun, seperti dilansir dari Antara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini mendesak agar semua kalangan lebih menggunakan frasa 'physical distancing' ketimbang social distancing.
Physical distancing di sini diartikan sebagai 'menjaga jarak fisik'.

Seperti dikutip dari Reuters, WHO mengubah frase bertujuan untuk merekomendasikan jarak fisik daripada jarak sosial dengan mendorong masyarakat tetap terhubung melalui media sosial. Menurut WHO, ide perubahan itu untuk menjernihkan konteks yang telah beredar di masyarakat luas, yakni imbauan untuk tetap berada di rumah selama pandemi virus Corona, bukan tentang memutuskan kontak dengan keluarga, kerabat, teman, maupun sahabat, melainkan lebih dalam konteks menjaga jarak secara fisik untuk memastikan penyakit COVID-19 tidak menyebar.

Sendiri dan kesendirian, akankah menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam menuju Tuhan?

Tabik...!!!

Oleh : Prof. Steven Suteki

Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Makassar T.A 2020/2021

2020-04-14T14:04:00.000+08:00

Univeraitas Pancasakti Makassar kembali membuka pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021. Program Studi (Prodi) atau Jurusan yang dibuka sebagai berikut :

1). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)

a). Prodi Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi B)
b). Prodi Ilmu Komumikasi (Terakreditasi B)

2). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ( FMIPA)

a). Prodi Farmasi (Terakreditasi)
b). Prodi Ilmu Komputer (Terakreditasi)

3). FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( FKIP)

a). Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia (Terakreditasi B)
b). Prodi Pendidikan Matematika (Terakreditasi)
c). Prodi Pendidikan Fisika (Terakreditasi)

4). FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM)

a). Prodi Kesmas (Terakreditasi B)

SYARAT PENDAFTARAN :

1). Lulusan SMA (IPA/IPS) / SMK/ SMF/ SMSK/ SMPP/ MA atau yang sederajat.

2). Mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan :

a). Foto copy Ijazah/ STTB yang dilegalisir,
b). Foto Copy KTP satu lembar
c). Foto copy KK satu lembar
d). Pas foto terakhir hitam putih ukuran 2x3 & 3x4 @ 2 lembar.

GRATIS UANG PENDAFTARAN

Fasilitas :

1). Ruang kuliah yang nyaman
2). Free WIFI
3). LCD
4). LABORATORIUM
5). PERPUSTAKAAN
6). KANTIN
7). SARANA IBADAH DLL.

PENDAFTARAN GELOMBAMG PERTAMA MULAI APRIL S/D JUNI 2020

PENDAFTARAN GELOMBANG KEDUA JULI S/D AGUSTUS 2020.

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT DI AKSES MELALUI Web Resmi Universitas Pancasakti Makassar Klik disini

ATAU DAPAT MENGHUBUNGI BAPAK MUCKTI NO HP/ WA : 082349177737

CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

2020-01-14T11:23:00.001+08:00

PERNYATAAN SIKAP

Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing selaku Wakil Dekan Fisipol, Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan, Ka. Prodi Ilmu Komunikasi dan Kepala Tata Usaha Fisipol Unpacti menyampaikan sikap terkait tidak ada sinergi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tata kelola fakultas yang dipimpin oleh Dr. A. R.R, M.Si periode 2017-2021. Selama 3 (tiga) tahun memimpin fakultas, sikap keras kepala, tidak mau mendengar saran dan mau menang sendiri mengakibatkan selalu terjadi konflik internal, koordinasi tidak berjalan dengan baik dan arah gerak organisasi pun terhambat. Hal ini kami sampaikan sebagai bentuk protes dan keprihatinan yang mendalam kami sebagai pejabat di Fisipol Unpacti terhadap arah gerak organisasi yang seharusnya kita banggakan ini.

Atas dasar itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Meminta Rektor Universitas Pancasakti Makassar untuk segera mengevaluasi kinerja dan memberhentikan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Pancasakti Makassar Periode 2017-2021.

2. Meminta Rektor Universitas Pancasakti Makassar untuk Segera mengangkat Dekan Fisipol Unpacti yang baru, agar arah gerak organisasi dapat berjalan dengan normal.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga kedepannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Pancasakti Makassar semakin maju dan berkembang.

Makassar, 04 November 2019

Yang membuat pernyataan :

1. I.M, S.Sos., M.I.Kom (Wakil Dekan Fisipol) (………………….)

2. S.Y, S.I.Pem., M.A.P (Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan) (………………….)

3. N.J.U, S.Sos.,M.I.Kom (Ka. Prodi Ilmu Komunikasi) (………………….)

4. U.N.M (KTU) (………………….)

Universitas Pancasakti Makassar Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018-2019

2017-03-23T23:01:00.001+08:00

Universitas Pancasakti Makassar (UNPACTI) Menerima Mahasiswa baru tahun Akademik 2018-2019,
Pendaftaran gelombang ke 1 mulai Apr s/d juli 2018, dan gelombang ke 2 mulai Agustus s/d september 2018.

Program studi yang di buka :
1. Ilmu pemerintahan
2. Ilmu komunikasi
3. Kesehatan Masyarakat
4. Farmasi
5. Pend. Bhs. & sastra Indonesia
6. Pend. Fisika
7. Pend. Matematika
8. Teknik Informatika
9. Agroteknologi
10. Proteksi Tanaman.

Syarat pendaftaran :

1. Foto copy ijazah SMA/sederajat (2 lembar)
2. Foto Copy kartu keluarga (2 lembar)
3. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

Fasilitas Perkuliahan, ruang kuliah yang cukup nyaman untuk belajar, gedung kampus yang cukup strategis, LCD, free wifi, kantin kampus, sarana ibadah dll.....

Info pendaftaran : Muckti. 082349177737

Atau datang langsung ke kampus,
Kampus I. Jl. Andi Mangerangi No. 73
Kampus II. Jl. Serigala No. 91 Makassar.

Imam Mukti "Galeri Foto"

2015-07-27T11:55:00.000+08:00

Foto-foto ini sengaja saya posting di blog pribadi saya dengan tujuan agar tidak hilang sepanjang masa. foto-foto ini Merupakan hasil karya pribadi, untuk keperluan pribadi… semoga nantinya dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan insya Allah bermanfaat untuk anak-anak dan cucu-cucu saya..

Layanan Publik Baru dan Kepentingan Publik

2015-05-23T10:31:00.000+08:00

Oleh : Imam Mukti

Sebaliknya Layanan Publik Baru menolak pandangan kepentingan publik yang terdapat secara implisit baik dalam Administrasi Publik Lama maupun Manajemen Publik Baru. Faktanya ini merupakan penolakan terhadap perspektif yang merupakan sebuah pemberi definisi dari Layanan Publik Baru. Kami berpendapat bahwa pegawai negeri memiliki peran sentral dan penting dalam membantu penduduk mengartikulasikan kepentingan publik, dan sebaliknya nilai-nilai bersama dan kepentingan penduduk kolektif akan membimbing perilaku dan pembuatan keputusan dari administrator publik. Hal ini tidak berarti bahwa hasil-hasil dari proses politik itu salah atau bahwa administrator publik harus mengganti keputusannya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mereka setujui. Tetapi administrator publik harus bekerja keras untuk memastikan bahwa penduduk diberi suara dalam setiap tahap pemerintahan – bukan hanya politik elektoral. Pegawai negeri memiliki tanggung jawab unik dan penting untuk melibatkan penduduk dan menciptakan forum atau dialog publik.

Yang menarik, pandangan sekilas mengenai sudut pandang ini dapat ditemukan dalam beberapa suara awal dalam bidang administrasi publik. Meskipun ide-ide ini dilingkupi oleh pandangan-pandangan dari pluralis kelompok kepentingan, penting untuk diperhatikan bahwa beberapa rujukan awal bagi kepentingan publik didasarkan pada nilai bersama dan kepentingan umum dari orang-orang. Misalnya, meskipun Paul Appleby nanti melihat kepentingan publik sebagai pengaruh dari kepentingan khusus, pada tahun 1950 dia menyatakan bahwa tugas administrator adalah “memfokuskan menyelesaikan dan mengintegrasikan kebutuhan yang dirasakan populer; memberikan bentuk khusus terhadap respons pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut; menyuntikkan pandangan dan perhatian bagi faktor-faktor yang tidak terlihat oleh penduduk; mencoba mengorganisir respons-respon pemerintah untuk mengamankan konsensus mayoritas (155).

Pada tahun 195, Emmette Redford menulis bahwa keputusan-keputusan administratif didasarkan pada “kepentingan dan ide-ide umum” dan bahwa administrator yang berusaha “mencari kepentingan umum merupakan pelindung esensial bagi kepentingan publik (1107). Dia membuat sebuah kasus bagi perhatian administrator terhadap mereka yang tidak diwakili secara tepat, tetapi berbicara mengenai pentingnya masa depan dan kepentingan bersama: “bahaya nyatanya adalah bahwa kepentingan dari mereka yang tidak terorganisir dan lemah, kepentingan bersama dari manusia secara umum dan kepentingan manusia di masa yang akan datang tidak akan memiliki nilai yang tepat dalam dewan pemerintahan” (1109).

Meskipun muncul suara-suara awal yang menuntut perhatian administratif terhadap kepentingan publik, kritik terhadap pandangan tersebut juga sangat banyak. Schubert, misalnya, menolak ide kepentingan publik sebagai sebuah kekuatan pembimbing dalam pembuatan keputusan administratif, dengan menolak ide “birokrat bijak yang merupakan penjaga dari negara demokratis” (1957,349). Dia mempertanyakan dan bahkan mengabaikan ketepatan dan kemasukaklan dari apa yang ia sebut sebagai premis dari pandangan-pandangan tersebut, bahwa “kepentingan publik akan direalisasikan jika birokrat...mematuhi desakan...para moralis..untuk menjadi cerdas, bijak dan baik!” (354).

Layanan Publik Baru melihat kritik ini sebagai sesuatu yang sederhana dan salah alamat. Administrator tidak hanya bisa dituntut untuk pintar atau bijaksana dan bertindak sebagai penjaga dalam menilai apa yang bisa dianggap sebagai moral. Layanan Publik Baru justru mendukung peran aktif dan positif dari administrator dalam membantu keterlibatan penduduk dalam menentukan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan publik. Layanan Publik Baru juga menolak ide yang menyatakan bahwa kepentingan publik dapat dipahami sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Dalam Layanan Publik Baru, tujuannya adalah untuk bergerak melebihi kepentingan pribadi untuk mengungkapkan dan bertindak atas nama kepentingan bersama – kepentingan publik.

Layanan Publik Baru menyatakan bahwa pemerintah harus mendorong penduduk untuk menunjukkan perhatiannya terhadap komunitas besar, komitmennya terhadap permasalahan yang melebihi kepentingan jangka pendek, dan keinginan mereka untuk memberikan tanggung jawab personal atas apa yang terjadi di rumah dan komunitasnya. Dalam pandangan ini, seperti dinyatakan dalam Bab 2, penduduk menggunakan perspektif yang lebih luas dan dalam jangka panjang yang didasarkan pada pengetahuan mereka terhadap urusan publik dan rasa memiliki, perhatian terhadap keutuhan dan ikatan moral dengan komunitas (Sandel, 1996).

Hal ini tidak berarti bahwa menentukan tindakan pemerintah yang paling sesuai dengan pelayanan kepentingan publik merupakan sebuah proposisi sederhana atau langsung. Seperti yang ditegaskan oleh Edward Weeks “solusi terhadap masalah publik signifikan akan cenderung tidak menyenangkan beberapa segmen masyarakat” (2000,362). Mencari kepentingan publik bukan berarti menyatakan bahwa pembuatan keputusan pemerintah akan mengembangkan kebijakan yang akan disetujui oleh seluruh penduduk. Tetapi kepentingan publik dianggap sebagai sebuah proses dialog komunitas dan keterlibatan. Proses ini memberi informasi mengenai pembuatan keputusan dan membangun kewarganegaraan. “Dengan menuntut agar kita berinteraksi yaitu terlibat dalam wacana demokratis – dengan orang lain, partisipasi akan memperluas perspektif kita dan membantu kita melihat diluar kepentingan sempit kita” (deLeon dan Denhardt, 2000,94). Kemampuan untuk melebihi kepentingan sempit dan menyadari kepentingan komunitas bersama inilah yang menjadi inti kewarganegaraan dalam sebuah demokrasi. Pemerintah dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses tersebut dan memunculkan wacana untuk memfokuskan pada kepentingan komunitas jangka panjang.

Yang kita lihat di sini adalah penekanan baru pada kepentingan publik dan nilai bersama sebagai dasar bagi bidang administrasi publik. Faktanya beberapa ahli administrasi kontemporer menggunakan konsep kepentingan publik sebagai alat untuk menjelaskan dan melegitimasi peran dari administrasi dalam demokrasi. John Rohr (1986) misalnya, menyatakan bahwa legitimasi konstitusional dari administrasi publik berada pada beban untuk meningkatkan nilai-nilai konstitusional dalam kepentingan publik. Dalam model yang sama, Charles Goodsell menyatakan bahwa “birokrasi publik adalah lembaga terdepan dan pendukung kepentingan publik dalam kehidupan warga Amerika (1994,107)”.

Gary Wamsley dan rekan penulisnya (1990) mengonseptualisasi ulang birokrasi sebagai “Administrasi Publik” dan menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah lembaga pemerintah, bukan bentuk organisasional. Idenya bukan untuk mengatakan bahwa administrator publik adalah penjaga demokrasi dengan mengganti visi superior kepentingan publiknya dengan keinginan cabang legislatif atau yudisial, misalnya. Dengan kata lain, administrator publik tidak dapat bertindak sebagai “Platonist administratif” seperti yang ditakutkan oleh Schubert.

Manajemen Publik Baru dan Kepentingan Publik

2015-05-23T10:20:00.002+08:00

Oleh : Imam Mukti

Dengan munculnya Manajemen Publik Baru tahun 1980 dan 1990-an, ide kepentingan publik yang didasarkan pada nilai-nilai bersama kehilangan kekinian dan relevansinya. Seperti dinyatakan sebelumnya, Manajemen Publik Baru diberi predikat sebagai gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah harus menciptakan arena pilihan seperti pasar di mana individu sebagai konsumen dapat membuat keputusan didasarkan pada kepentingan mereka sendiri. Dalam peran konsumen, orang tidak perlu memfokuskan pada keinginan dari para konsumennya. Ketika kita mulai berpikir mengenai penduduk sebagai individu yang sama dengan konsumen, dan pemerintah sama dengan pasar, kebutuhan untuk berbicara atau bertindak pada “kepentingan publik” akan lenyap.

Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan mengenai tanggung jawab administratif yang terkait dengan kepentingan publik dianggap tidak relevan dengan Manajemen Publik Baru. Para ahli pilihan publik, misalnya, akan menolak bahwa “kepentingan publik” tersebut sebagai sebuah konsep atau ideal akan sangat bermakna, dan akan mempertanyakan apakah kepentingan publik itu benar-benar ada. Penalaran mereka adalah bahwa pilihan-pilihan individu dalam sebuah arena seperti pasar akan lebih superior dibandingkan tindakan kolektif yang didasarkan pada nilai-nilai bersama. Karena kebergantungannya pada metafora pasar, dan asumsi bahwa kepentingan sendiri merupakan dasar utama dan yang paling tepat dalam pembuatan keputusan, kepentingan publik bersama akan menjadi tidak relevan dan kemustahilan definisional. Perspektif mereka mengenai kepentingan publik akan secara jelas didefinisikan oleh abolitionist.

Seperti yang dijelaskan oleh Stone (1997), ketika masyarakat dilihat sebagai pasar, maka diyakini bahwa orang memiliki pilihan yang relatif pasti dan independen bagi barang, layanan dan kebijakan (9). Sehingga model pasar tidak memberi jalan kepada kita untuk berbicara mengenai bagaimana orang meraih visinya dari kepentingan publik atau sifat dari komunitas – pertanyaan-pertanyaan politik sangat signifikan yang mendasari pilihan-pilihan kebijakan. Orang dianggap sebagai hakim terbaik dari kepentingan mereka sendiri. Kepentingan publik jika memang ada merupakan produk dari penduduk (sebagai konsumen) yang membuat pilihan-pilihan individu dalam sebuah area seperti pasar.

Baru-baru ini, sebuah pandangan bersama mengenai kepentingan publik dilingkupi oleh kemunculan Manajemen Publik Baru. Menurut Trudi Miller (1989), negasi konsep kepentingan publik bersama dengan kebergantungan terhadap model pilihan pasar dan model politik pluralis memiliki dampak yang jauh dan merusak bagi pemerintahan demokratis dan bidang administrasi publik. Faktanya dia menyatakan bahwa pada tingkatan keterikatan pegawai negeri dengan pandangan politik pluralis, mereka memberikan kontribusi dalam melemahkan dan merusak demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, lembaga pemerintah merespons terhadap “pandangan populer bersama dari kepentingan publik [dan pada waktu yang bersamaan menghormati kebebasan yang berada di luar jangkauan pemerintah] dan “menghambat usaha-usaha oleh fraksi sempit untuk memaksakan dan mengenakan pajak publik dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik”.

Miller kemudian menyatakan bahwa kemunculan model politik pluralis memutar demokrasi liberal “pada kepalanya” dengan membuat “pandangan bersama dari kepentingan publik menjadi tidak bermakna dan tidak penting” dan menegasikan nilai-nilai yang membentuk fondasi demorasi” (1989,511). Dalam model pluralis, demokrasi merespons terhadap pengaruh dari kepentingan khusus, tetapi tidak merespons atau menyadari nilai-nilai bersama dari kepentingan publik. Dengan kata lain, menurutnya pemerintah dalam model pluralis “tidak merespons terhadap apa yang diharapkan oleh penduduk secara kolektif”. Pemerintah menggantikan keinginan dari koalisi pemenang kepentingan-kepentingan khusus.

Pembangunan dan Keterlibatan Warga Negara

2015-05-23T10:13:00.000+08:00

OLEH : IMAM MUKTI

Untuk alasan-alasan yang jelas, kita mengharapkan level tinggi partisipasi publik dalam sebuah masyarakat demokratis. Semua alasan tersebut didasarkan pada gagasan demokrasi yang meliputi aturan orang-orang yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai demokratis fundamental. Alasan pertama adalah kepercayaan kami bahwa melalui partisipasi aktif, kami dapat mencapai outcome politik terbaik, outcome yang mencerminkan keputusan luas orang-orang secara menyeluruh atau mempertimbangkan keputusan kelompok khusus dan sesuai dengan norma-norma demokrasi. Kedua, melalui partisipasi, kami bisa memenuhi apa yang Thompson sebut sebagai tujuan demokratis, “untuk mencapai beberapa aturan dan keputusan yang memenuhi kepentingan jumlah warga negara terbesar” (Thompson, 190, 184). Melalui partisipasi publik luas dalam urusan sipil, warga negara dapat membantu memastikan bahwa kepentingan individu dan kolektif dapat didengar dan direspons oleh para pejabat pemerintah. Selain itu, mereka dapat mencegah para penguasa untuk melanggar kepentingan warga negara. Ketiga, partisipasi demokratis dapat mempertinggi legitimasi pemerintah. Orang-orang yang terlibat dalam membuat keputusan kemungkinan besar mendukung keputusan-keputusan tersebut dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam membuat dan menjalankan keputusan tersebut.

Ide tersebut, bersama-sama dengan apa yang disebut Emmett S. Redford (1969) sebagai “moralitas demokratis”, sebuah ekspresi cita-cita demokratis yang bersandar pada tiga premis. Pertama, moralitas demokratis mengasumsikan bahwa individu adalah ukuran dasar nilai manusia. Sistem sosial dan politik kami hanya dapat dianggap berhasil sejauh sistem itu bisa mempromosikan realisasi potensi terpenuh individu. Kedua, moralitas demokratis mengasumsikan bahwa klaim-klaim individu dapat dipromosikan melalui keterlibatan semua orang dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi itu bukan hanya merupakan nilai instrumental, namun sangat penting untuk pengembangan kewarganegaraan demokratis. Cita-cita partisipasi universal mungkin mengambil berbagai bentuk; namun Redford menunjukkan beberapa sesuatu mendasar: “Di antara hal-hal tersebut adalah (1) akses ke informasi, berdasarkan pendidikan, pemerintah terbuka, komunikasi bebas, dan diskusi terbuka; (2) akses, baik langsung maupun tidak langsung, ke forum diskusi; (3) kemampuan untuk membuka isu ke diskusi publik; (4) kemampuan untuk menegaskan klaim-klaim seseorang tanpa takut terhadap pembalasan koersif; dan (5) pertimbangan semua klaim yang ditegaskan” (1969, 8).

Melalui proses-proses semacam itu, para penyokong demokrasi percaya bahwa pemerintah terbaik akan diperoleh dan dipertahankan. Namun apa yang sebenarnya dimaksud dengan sisi lain persamaan itu? Dari sudut pandang warga negara, apa yang diperoleh dari keterlibatan lanjutan dalam lembaga politik? Secara umum dapat dikatakan, teoretikus politik memiliki tiga jawaban, yakni etika, integratif, dan edukatif. Kami telah mengeksplorasi argumen etis – bahwa keterlibatan aktif dalam kehidupan politis adalah bagian dari realisasi potensi terpenuh seseorang. Bagi Barber, misalnya, tujuan partisipasi adalah untuk menciptakan komunitas warga negara yang aktif dan tertarik “yang disatukan bukan oleh kepentingan homogen namun oleh pendidikan sipil dan yang mampu membuat tujuan bersama dan tindakan bersama demi kebaikan sikap sipilnya dan lembaga-lembaga partisipatifnya” 91984, 117). Beliau melihat bahwa warga negara ditransformasikan dari yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan suka mementingkan diri sendiri ke warga negara yang memiliki rasa hormat terhadap kebaikan publik. Selain itu, Pranger menulis bahwa “perilaku warga negara dalam kultur kekuasaan pada dasarnya adalah buruk di mana ini tidak begitu banyak berkaitan dengan tugas utama warga negara sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap partisipasi bersama berdasarkan sudut pandang independen, yang sebenarnya mengembangkan tanggung jawab bersama yang bisa memperkaya kehidupan makmurnya” (1968, 53).

Partisipasi aktif dan pengorbanan kepentingan diri seseorang yang kerap kali terlibat dalam sebuah demokrasi akan membangun sebuah “karakter”. Melalui disiplin dan pengorbanan-diri, warga negara menjadi lebih bijak. Keterlibatan dalam pekerjaan pemerintahan akan mengajarkan tanggung jawab dan toleransi. Kewarganegaraan yang aktif mungkin tidak akan menimbulkan perbuatan spektakuler, namun, menurut Tocqueville, “setiap hari, ini akan mendorong beberapa perbuatan kecil; ini tidak dapat membuat seseorang menjadi bijak, namun disiplinnya akan membentuk banyak warga negara yang tertib, sabar, layak, berhati-hati, dan dapat mengontrol-dirinya sendiri. Jika ini tidak menimbulkan keinginan untuk berbuat bijak, ini akan mendorong kebiasaan yang tanpa disadari akan bersifat bijak” (1969, 526-27). Seseorang yang tetap aktif terlibat dalam kehidupan sipil, orang itu akan menjadi orang yang lebih baik.

Argumen integratif yang mendukung kewarganegaraan yang lebih aktif menunjukkan bahwa orang-orang memainkan banyak peran dalam masyarakat – employer, pegawai, guru, siswa, orang tua, konsumen, perwakilan serikat kerja, pengikut setia gereja namun peran kewarganegaraan adalah salah satu dari sebagian peran yang membawa aspek-aspek kehidupan berbeda secara bersama-sama. (Religi mungkin adalah hal lainnya). Teoretikus politik yang bernama Sheldon Wolin menulis, “Kewarganegaraan memberikan apa peran-peran lain yang tidak dapat dimainkan, yakni pengalaman integratif yang membawa banyak aktivitas peran orang kontemporer dan menuntut bahwa peran terpisah disurvey dari sudut pandang yang lebih umum” (1960, 434). Peran saya sebagai orang tua kadang-kadang bertentangan dengan peran saya sebagai pegawai. Ketika ini adalah kasus yang membuat saya memerlukan sebuah cara luas untuk membawa berbagai peran secara bersama-sama dalam sebuah tinjauan umum. Peran kewarganegaraan dapat memberikan integrasi semacam itu.

Argumen ini adalah menarik selama kami mempertimbangkan pertanyaan masyarakat sipil, sebab ini adalah kelompok kecil, asosiasi, dan pola interaksi sehari-hari yang bisa memberikan “perekat sosial” yang mempertahankan masyarakat secara bersama-sama. Michael Walzer menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah satu dari banyak peran yang dimainkan oleh anggota, namun negara itu sendiri tidak menyukai semua asosiasi lainnya. “Ini mengerangkakan masyarakat sipil dan menempati ruang di dalamnya, ini sesuai dengan kondisi-kondisi terbatas dan aturan-aturan dasar semua aktivitas asosiasional (termasuk aktivitas politik). Ini akan mendorong beberapa anggota untuk berpikir tentang kebaikan bersama, melebihi konsepsinya sendiri atas kehidupan yang baik” (1995, 169). Melalui peran kewarganegaraan, kami bisa mengintegrasikan kepentingan dan pengalaman yang kami miliki dalam bidang lain yang kurang begitu komprehensif. Selain itu, dengan bertindak sebagai warga negara, pelaksanaan kebaikan sipilkan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Ini akan tingkat perasaan bahwa orang-orang memiliki sebuah komunitas. Jadi, “aktivitas kewarganegaraan menjalankan sebuah fungsi integratif dalam dua hal. Pertama, ini akan memudahkan individu untuk mengintegrasikan berbagai macam peran yang ia mainkan. Kedua, ini akan mengintegrasikan individu ke dalam komunitas” (Dagger, 1997, 101).

Argumen edukatif yang mendukung partisipasi aktif dan dengan semangat-publik dapat dikembangkan dengan baik dalam diskusi klasik Carole Pateman mengenai pandangan-pandangan Rousseau terhadap persoalan ini. menurut Rousseau, selama individu terlibat dalam proses politik, ia akan mempelajari tentang pentingnya mempertimbangkan pandangan-pandangan orang lain supaya bisa memperoleh kerjasamanya. “Sebagai hasil dari partisipasi dalam pembuatan keputusan, individu akan terdidik untuk membedakan impuls-impuls dan keinginan-keinginannya, ia belajar menjadi publik dan juga sebagai warga negara privat” (Pateman, 1970, 25). Selama individu turut serta dalam partisipasi, mereka akan mulai mempelajari dan mengembangkan skill yang sesuai dengan proses partisipasi, sehingga proses itu dapat dilanjutkannya sendiri. Dengan demikian, semakin besar individu berpartisipasi, semakin mampu dirinya untuk melanjutkannya. Teori klasik atau ideal atas kewarganegaraan demokratis memiliki agenda ambisius – “pendidikan seluruh orang yang dapat membuat kapasitas intelektual, emosional dan moralnya mencapai potensi penuhnya dan mereka digabungkan, baik secara bebas dan aktif dalam komunitas sejati” (Davis, dikutip dalam Pateman, 1970, 21).

Argumen edukatif tentu saja, didasarkan pada kepercayaan dalam “perbaikan” warga negara biasa. Jika terdapat beberapa masalah dengan keterlibatan warga negara, jika partisipasinya tidak menimbulkan perbaikan politis dan juga meningkatnya legitimasi, maka responsnya tidak akan mengakhiri partisipasi, namun akan mendidik warga negara. Thomas Jefferson secara jelas menunjukkan bahwa: “Saya tidak mengetahui tempat kekuasaan terakhir yang aman dalam masyarakat kecuali pada orang-orang di dalamnya, dan jika kita berpikir bahwa mereka tidak merasa jelas untuk menjalankan kontrolnya dengan diskresi atau kebijakan yang bermanfaat, perbaikan bukanlah untuk mengambil kekuasaan itu dari mereka, namun untuk menginformasikan diskresi atau kebijakannya” (Jefferson 1903, 278). Jika terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam sebuah masyarakat partisipatif, jawabannya bukanlah untuk membatasi partisipasi (respons Madisonian) namun untuk mendidik dan memberikan informasi lanjutan.

MENCARI KEPENTINGAN PUBLIK

2015-05-23T10:08:00.000+08:00

OLEH : IMAM MUKTI

imam mukti

Administrator publik harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan kolektif bersama dari kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi cepat yang didorong oleh pilihan-pilihan individu. Tetapi merupakan penciptaan kepentingan dan tanggung jawab bersama.

Salah satu prinsip inti dari Layanan Publik Baru adalah penguatan kembali senetralitas kepentingan publik dalam layanan pemerintah. Layanan Publik Baru menuntut agar proses penetapan sebuah “visi” bagi masyarakat tidak hanya diserahkan kepada pemimpin politik terpilih atau administrator publik yang ditunjuk. Tetapi aktivitas dalam menentukan visi atau arah, dalam menentukan nilai bersama, merupakan sesuatu yang membutuhkan dialog dan pertimbangan mendalam sebagai sentralnya (Bryson dan Crosby 1992; Luke 1998; Stone 1988). Bahkan yang lebih penting, kepentingan publik bukan merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja sebagai hasil dari interaksi antar pilihan-pilihan penduduk individual, prosedur organisasional dan politik pemilihan. Tetapi mengungkapkan dan menyadari kepentingan publik merupakan salah satu alasan utama adanya pemerintahan.

Layanan Publik Baru melihat sebuah peran vital bagi pemerintah dalam proses menyatukan orang ke dalam setting yang memberikan kesempatan bagi munculnya wacana tak terbatas dan otentik terkait dengan arah yang harus diambil oleh masyarakat. Didasarkan pada pertimbangan mendalam ini, sebuah visi berbasis-luas bagi komunitas, negara atau bangsa bisa ditetapkan dan dapat memberikan serangkaian ide petunjuk (atau ideal) bagi masa depan. Tujuan yang dihasilkan oleh proses ini kurang penting jika dibandingkan dengan melibatkan administrator, politis dan penduduk dalam proses berpikir mengenai masa depan yang diharapkan bagi komunitas dan bangsanya.

Selain perannya sebagai pemberi bantuan (memfasilitasi), pemerintah juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan melalui proses tersebut sepenuhnya sesuai dengan norma-norma keadilan dan kejujuran, dan dicapai melalui sebuah proses yang sepenuhnya sesuai dengan norma dan etika demokrasi. Pemerintah akan berperan dalam memfasilitasi solusi bagi masalah-masalah publik, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa solusi-solusi tersebut sesuai dengan kepentingan publik – baik dalam substansi maupun prosesnya (Ingraham dan Ban 1988; Ingraham dan Rosenbloom, 1989). Dengan kata lain, peran dari pemerintah salah satunya adalah memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar dominan; bahwa baik solusi maupun proses pengembangan solusi bagi masalah-masalah publik sesuai dengan norma dan nilai demokratis yang berupa keadilan, kejujuran dan kesetaraan.

Dalam Layanan Publik Baru pemerintah memainkan sebuah peran penting dan aktif dalam menciptakan arena di mana penduduk melalui wacana dapat mengungkapkan nilai-nilai bersama dan mengembangkan sebuah rasa kolektif terhadap kepentingan publik. Administrator publik tidak hanya merespons suara-suara berbeda melalui pembentukan kompromisasi, tetapi akan saling melibatkan penduduk agar mereka saling memahami kepentingannya dan pada akhirnya menggunakan pemahaman kepentingan komunitas dan masyarakat secara lebih luas dalam jangka panjang. Selain itu melakukan hal ini sangat penting bagi realisasi nilai-nilai demokratis dalam proses pemerintahan. Isu ini sangat kompleks yang tidak hanya melibatkan sifat dari kepercayaan penduduk dan responsivitas pemerintah, tetapi juga tujuan dan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Yang menjadi sentralnya adalah pertanyaan mengenai apakah penduduk percaya atau tidak terhadap pemerintahannya dalam menjalankan kepentingan publik. Seperti yang dinyatakan oleh Kenneth Ruscio, “Resep dalam membentuk kepercayaan dan pemahaman kita mengenai bagaimana kepercayaan ini dibutuhkan membutuhkan posisi bagi sifat manusia, makna dari kepentingan publik dan alasan untuk terlibat dalam kehidupan politik” (1996, 471).

Dalam seratus tahun terakhir, konsep kepentingan publik mendapatkan cemoohan, penghargaan, lenyap dan bertahan menyisakan sedikit konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan publik atau bahkan ini merupakan konsep yang berguna. Walter Lippman mendefinisikan kepentingan publik sebagai “apa yang dipilih oleh manusia jika mereka melihat secara jelas, berpikir rasional dan bertindak obyektif dan bijak” (1955,42). Tetapi Glendon Schubert menyatakan bahwa konsep kepentingan publik “secara operasional tidak masuk akal....ilmuwan politik mungkin menghabiskan waktunya untuk mendefinisikan konsep yang menawarkan janji yang lebih besar untuk menjadi alat yang berguna dalam studi ilmiah dari tanggung jawab politik” (1962,176). Frank Sorauf menyatakan bahwa istilah tersebut “terlalu terhambat dengan makna ganda bagi penggunaan yang bernilai” (Sorauf, 1957, 624). Di sisi lain Howard Smith mengatakan bahwa meskipun kepentingan publik merupakan sebuah mitos, ini merupakan mitos yang berguna (1960). Dan yang lainnya menyatakan bahwa apapun ambiguitasnya “tidak pernah ada masyarakat yang tidak diarahkan oleh ide ini” (Bell dan Kristol 1965,5). Meskipun muncul perselisihan ini, konsep kepentingan publik masih tetap penting dalam wacana publik dan literatur akademis.

Di satu sisi berusaha menentukan “kepentingan publik” seperti sebuah usaha dalam mendefinisikan “cinta”. Juga sangat jelas bahwa cinta berarti hal-hal yang berbeda pada orang-orang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Definisi ini bisa berubah dari waktu ke waktu baik dalam bentuk maupun substansinya. Definisi ini juga mengubah kita bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Meskipun melihat dampaknya sering kali bisa dilakukan, akan sulit mengamatinya secara langsung. Definisi ini secara simultan bisa dilihat sebagai kondisi dan proses berkelanjutan. Kualitas dan signifikansinya terikat pada proses untuk mencarinya dan dalam realisasi yang ingin dicapai. Sehingga definisi ini menentang kuantifikasi dan pengukuran yang bermakna, sehingga sulit digunakan dalam jenis-jenis analisis tertentu. Beberapa orang menyimpulkan dari kompleksitas ini, fluiditas dalam makna dan kesulitan pengukuran bahwa cinta bukan merupakan konsep yang sangat berguna. Yang lainnya mungkin mempertanyakan apakah cinta itu ada. Dan yang lainnya lagi mengakui bahwa cinta mungkin ada, tetapi menambahkan bahwa cinta tidak dapat dan tidak harus menjadi subyek dari studi empiris dan ilmu sosial karena cinta tidak dapat dioperasionalisasikan secara tepat. Tetapi sebagian dari kita setuju bahwa penjelasan mengenai pengalaman manusia apakah itu personal, ilmiah sosial, filosofis sangat kurang tanpa menggunakan konsep cinta.

Kepentingan publik, seperti cinta, berarti hal-hal berbeda bagi orang-orang yang berbeda, berubah dari waktu ke waktu, memotivasi perilaku, membentuk pemikiran kita, menentang pengukuran dan melibatkan substansi serta proses. Karena memahami pengalaman manusia secara virtual membutuhkan pengakuan akan peran cinta, akan sulit atau bahkan mustahil memahami kedalaman dan rentang dari layanan publik tanpa mengakui peran dari kepentingan publik. Kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi dalam usaha menentukan dan menempatkan batas-batas konseptual dalam kepentingan publik melebih beban kekayaan yang dibawa bagi pemahaman kita mengenai kewarganegaraan, pemerintahan dan layanan publik. Kami mengakui bahwa kepentingan publik itu ambigu dan mengalir pada waktu yang sama dengan ketika kita mendukung sentralitasnya bagi pemerintahan demokratis.

Teori-Teori Kewarganegaraan

2015-05-22T13:39:00.001+08:00

IMAM MUKTI

Beberapa usaha untuk memahami peran dan tanggung jawab yang tepat warga negara dapat ditemukan kembali pada filosofi Yunani kuno. Teoretikus politik yang bernama J.G.A. Pocock pada kenyataannya menunjukkan bahwa sejarah konsep kewarganegaraan dalam pemikiran politik Barat dapat dipandang sebagai “dialog yang belum selesai” antara yang ideal dan yang riil dan antara orang dan benda (Pocock, 1995, 42). Menurut Pocock, penjelasan klasik mengenai kewarganegaraan. Yang mengekspresikan “yang ideal”, pertama kali dikembangkan dalam Politics Aristotle. Menurut pandangan ini, warga negara turut serta dalam penelitian polis sebab individu bisa mencapai humanitas terpenuhnya (bagi Aristotle, ini hanya adalah “his/nya”). Karena manusia adalah orang yang aktif, sosial dan bermoral, yang berhubungan dengan tujuan hidup, mereka berusaha untuk mencapai tujuan tinggi dan harus terlibat dalam determinasi-diri. “Oleh karena itu, warga negara mengatur dan diatur; warga negara bergabung satu sama lain dalam membuat keputusan di mana masing-masing pengambil keputusan menghormati otoritas lainnya dan semuanya bergabung dalam mematuhi beberapa keputusan yang mereka buat” (Pocock, 1995, 31). Warga negara lebih berhubungan dengan “tujuan” yang dicapai dalam kehidupan sosial; mereka kurang memperhatikan “alat” industri atau produksi. Kewarganegaraan dipandang sebagai aktivitas instrumental (cara untuk mencapai tujuan). Agar aktif, warga negara harus menjadi tujuan itu sendiri. Ini dinilai karena kebebasan yang diperoleh dengan berpartisipasi dalam pekerjaan pemerintahan.

Terdapat pandangan alternatif, pandangan yang Pocock lacak pada ahli hukum Roma yang bernama Gaius, yang bergerak dari sebuah konsep warga negara sebagai keberadaan political ke warga negara sebagai keberadaan legal, yang eksis dalam dunia orang, tindakan, dan sesuatu/benda. Konsep “sesuatu” adalah konsep yang membuat sebuah perbedaan. Warga negara Aristotle tentu saja, berkaitan dengan sesuatu (seperti tanah atau perdagangan), namun mereka tidak bertindak melalui medium sesuatu. Yang sangat bertentangan, “warga negara Aristotle adalah orang-orang yang bertindak satu sama lain, sehingga kehidupan aktifnya adalah bersifat moral” (Pocock, 1995, 34).

Bagi Gaius, orang-orang pada dasarnya bertindak karena ada sesuatu, dan sebagian besar tindakannya terfokus pada pengambilan dan pertahanan kepemilikan sesuatu. Perselisihan yang dihasilkan atas sesuatu adalah apa yang menimbulkan kebutuhan terhadap regulasi. Individu sebagai warga negara lebih dahulu terkait dengan kepemilikan sesuatu dan kedua dengan tindakan-tindakan legal yang diambil dengan menghubungkan sesuatu itu – otorisasi, alat pembawa, litigasi, dan lain sebagainya. Menurut pandangan ini, dunia sesuatu menjadi suatu realitas, medium di mana manusia menghidupi kehidupannya, dan tentu saja mendefinisikan kehidupannya. Kewarganegaraan menjadi sebuah status legal, status yang terkait dengan “hak-hak” khusus, khususnya hak-hak properti, namun bukan menjadi status moral atau politik. “warga negara Yunani melangkah di luar dunia sesuatu ke dalam dunia interaksi personal, dunia perbuatan dan perkataan, pembicaraan dan peperangan. Warga negara Roma, yang bergantung pada hukum dan rajanya, tetap diperingatkan oleh formula Gaian bahwa ia tinggal dalam dunia sesuatu, dan juga dunia orang dan tindakan.” (Pocock, 1995, 40).

Jean-Jacques Rousseau, yang mengikuti tradisi Aristotelian, pada dasarnya mendefinisikan warga negara sebagai seseorang yang bertindak demi kebaikan komunitas. Kewarganegaraan adalah pola hidup yang meliputi sebuah komitmen terhadap komunitas dan terhadap anggota-anggotanya, sebuah level keterlibatan signifikan dalam urusan publik, dan keinginan berkala untuk menempatkan kepentingan diri seseorang di bawah kepentingan masyarakat luas, apa yang Alexis de Tocqueville sebut sebagai “kepentingan diri yang dipahami dengan benar” (Tocqueville, 1969, 526-27). Lainnya, seperti John Start Mill, juga memimpikan partisipasi warga negara sebagai sebuah komponen yang diperlukan pemerintah demokratis. Sebagaimana yang Mill nyatakan, “pemerintah yang baik bergantung pada kualitas manusia yang terdiri dari masyarakat di mana pemerintahan diselenggarakan” (Mill 1862, II, 2).

Tradisi legal, yang kerap kali bersifat skeptis terhadap partisipasi publik, dipertahankan dalam tulisan Konstitusi Amerika Serikat. Sesuai dengan tradisi legalisme dan yurisprudensi, ayah pendiri menciptakan pemerintah dengan perhatian teliti terhadap keseimbangan,atau seseorang bisa mengatakan dilusi kekuasaan , supaya bisa memproteksi publik dari tirani pemerintah. Pada waktu yang bersamaan, para pembuat Konstitusi merasa sangat curiga dengan peraturan yang dibuat oleh massa atau rakyat. Untuk alasan ini, hak pilih sangat dibatasi. Konsep “warga negara” hanya dimiliki oleh pemilik tanah pria, yang dipercaya bisa memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi melalui pemilihan dan layanan publik.

James Madison sangat memperhatikan gagasan tindakan warga negara. Beliau percaya bahwa di antara “ketidakberuntungan terbesar” Republik baru adalah “ketidakstabilan dan ketidakadilan yang spirit ternodai oleh administrasi publik kami” (Madison, 1787/1987, #10, 1). Bagi Madison, beberapa golongan adalah “beberapa warga negara, baik yang mayoritas maupun minoritas keseluruhan, yang bersatu dan digerakkan oleh beberapa impuls keinginan bersama, atau kepentingan komunitas yang berlawanan” (#10, 1). Thomas di sisi lain, Jefferson sangat mempertahankan keterlibatan warga negara dalam memimpin pemerintah, yang menulis Declaration of Independence bahwa “Pemerintah dilembagakan di antara manusia, memperoleh kekuasaan dari persetujuan yang diperintah” (Declaration of Indeendence 1776/1970). Dan perdebatan itu tetap saja berlangsung.

Selama sistem konstitusional Amerika Serikat tidak benar-benar mendukung keidealan demokratis, yang memiliki fokus legalistik yang didesain untuk memproteksi pemerintah dari gangguan berlebihan dari warga negara, terdapat komitmen informal yang kuat terhadap cita-cita demokratis. Sebagai nilai abstrak, konsep partisipasi warga negara diterima sebagai kebaikan yang sempurna. Arahan Lincoln di Gettysburg Address mempengaruhi sentimen dalam frase terkenal “pemerintah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Jadi, terdapat nilai yang kuat dan eksplisit yang ditempatkan pada peran warga negara dalam ideologi Amerika.

Lebih lanjut, orang Amerika memiliki tradsi yang kuat untuk bertindak sesuai dengan cita-cita kewarganegaraan demokratis. Dengan meringkas sejarah keterlibatan sipil dalam abad ini, Terry Cooper menulis, “Dari tradisi-kovenantal komunal Puritan awal dengan bentuk-bentuk pemerintahan partisipatif; pertemuan kota Inggris; pengalaman pembentukan asosiasi, yang mempengaruhi perhatian Tocqueville; pemikiran anti-federalis; dan penetapan kooperatif daerah perbatasan, terdapat serangkaian nilai, adat istiadat, kepercayaan, prinsip,dan teori yang memberikan substansi terhadap kewarganegaraan etis” (1991, 10). Tradisi yang kuat ini atas kewarganegaraan etis ini bertentangan dengan pendekatan-pendekatan legal yang lebih formal, dan memberikan basis untuk kewarganegaraan yang aktif dan terlibat dalam negara ini.

Sejak awal kami telah memperlihatkan sebuah perbedaan antara sebuah perspektif tentang penyelenggaraan pemerintahan di mana warga negara melihat melebihi kepentingan-diri ke kepentingan publik yang lebih besar, dan penyelenggaraan pemerintahan yang pemerintahnya eksis untuk memastikan bahwa warga negara dapat membuat beberapa pilihan yang konsisten dengan kepetingan-dirinya dengan menjamin prosedur-prosedur khusus dan hak-hak individuil. Apa yang sekarang menjadi jelas yakni beberapa teori kewarganegaraan adalah berbeda dalam hal yang sama. Cita-cita demokratis dari orang-orang yang terlibat aktif dalam pekerjaan komunitas atau negara, yang memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dirinya sendiri selama mereka menjadi manusia yang lebih sempurna melalui keterlibatannya dalam sistem politik, bertentangan dengan dunia yurisprudensi dan hak-hak legal, baik yang terbentuk untuk memproteksi kepentingan kami terhadap sesuatu maupun kepemilikan kami. Dalam Bab ini, kami berargumen bahwa pandangan yang berlaku dalam politik dan administrasi terkait dengan kepentingan-diri, namun kemunculan spirit demokratis mungkin memiliki keuntungan besar bagi masyarakat dan bagi anggota-anggotanya.

Imam Mukti (Profil, Sejarah dan Perjalanan Hidup) Part I

2015-05-11T10:46:00.000+08:00

Dalam setiap kehidupan manusia, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Sehingga kesabaran, keikhlasan dan ihtiar senantiasa menjadi hal yang harus dilakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Begitu pula sejarah kehidupan yang harus dilalui oleh seorang anak kampung dari keluarga tidak mampu.

Imam Mukti, itulah nama yang diberikan orang tua kepadanya, dengan harapan kelak ia akan menjadi orang hebat yang dapat merubah perekonomian keluarga. Setelah menyelesaikan sekolah di tingkat dasar pada tahun 1995, ia pun melanjutkan pendidikan ditingkat pertama setelah itu melanjutkan pendidikan ditingkat atas (Madrasah Aliah Swasta Pesantren Ummushabri Kendari).

Belum berhenti sampai distu, ia pun melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di kota Makassar (Universitas Muslim Indonesia) pada Progran studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kerasnya kehidupan di kota Makassar membuat seorang Imam Mukti harus bekerja keras untuk mencari sesuap nasi hingga iapun dapat menyelesaikan pendidikannya di UMI Makassar pada Tahun 2007.

Dalam proses menempuh pendidikan di UMI Makassar, ia harus menjadi tukang becak, penjual Koran hingga menjadi penyiar Radio. Akan tetapi, ditengah-tengah kesibukannya mencari nafkah, kegiatan akademik/ perkuliahan pun tetap jalan. Selain itu, ia pun tetap aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di dalam maupun diluar kampus.

Pada tahun 2002-2003 menjadi ketua himpunan mahasiswa komunikasi, tahun 2003-2004 menjadi kadiv. Kajian dan keagamaan BEM FAI UMI, 2004-2005 Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat USTS UMI, 2005-2007 Manager Station Radio Kampus UMI Makassar dan aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya seperti UPPM, IMMPAK dll.

…….. bersambung

Profil Imam Mukti

2014-07-06T19:24:00.001+08:00

Nama : Imam Mukti
Alias : Mukti
Lahir : Gunung Jaya/Kolaka, 07 Oktober 1982
Pekerjaan : Akademisi 2012 - Sekarang
Istri : Hemriani
Anak : Naila Nur Khalisa, Riffat Nur Arkhan

Imam Mukti adalah anak Pertama dari pasangan Kusaini dengan Minarti. Imam Mukti lahir di Gunung Jaya, Kab. Kolaka pada tanggal 07 Oktober 1982. Imam Mukti saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan di Universitas Pancasakti Makassar, Sebelum menjabat sebagai Kepala BAAK, Perjalan Hidupnya yang sangat sarat akan penderitaan, imam mukti dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang sangat sederhana.

Riwayat Pendidikan : Tahun 1995 beliau lulus di SDN 1 Penanggo Jaya, Tahun 1998 Lulus di MTs Swasta Al-Furqan Wonuamboteo, Tahun 2001 Lulus di MAS Pesri Kendari, dan Pada Tahun 2007 Lulus di Universitas Muslim Indonesia Makassar, Dan Tahun 2013 melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Pengalaman Organisasi : Pada masa sekolah menjabat sebagai Sekretaris Umum OSIS Tahun 1999-2000, pada masa mengenyam pendidikan di UMI Makassar, menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Komunikasi Tahun 2003-2004, Sekretaris HMI Komisariat USTS UMI Tahun 2004-2005, Ketua Umum di Radio Pendidikan Maestro Gate FM UMI Makassar Tahun 2006-2007, Pada Tahun 2008-2011 Menjabat sebagai Sekretaris PAC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kec. Lambandia.

Riwayat Pekerjaan : Honorer di Kantor Camat Lambandia 2007-2010, Kolektor PT. Unilever TBK. 2011-2012, Staf Yayasan Al-Aqsha Universitas Pancasakti Makassar September 2012- November 2012, Kabag Umum dan Perlengkapan Yayasan Al-Aqsha Universitas Pancasakti Makassar November 2012-Oktober 2013, dan menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Pancasakti Makassar Oktober 2013 sampai sekarang.

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, Saat ini Imam Mukti telah mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Kolaka Timur periode 2020-2025 mendatang..

Gallery

IMAM MUKTI

TEORI SOSIOLOGI HUKUM

2014-03-28T13:55:00.001+08:00

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Dalam hubungan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum (law enforcement) baik ilmuan dari luar maupun dari dalam negeri telah mengemukakan berbagai teori hukum.

Pada kenyataan kehidupan sehari-hari, keinginan atau ide-ide hukum itu dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia. Dengan demikian itu maka manusia yang menjalankan pelaksanaan atau penegakan hukum itu benar-benar menempati kedudukan yang signifikan dan menentukan dalam proses ini. Semua yang ditatapkan oleh hukum, pada akhirnya menjadi kenyataan melalui manusia dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku atau tingkah laku manusia. Hukum tidak bisa melaksanakan diri sendiri (cannot do something) karena hukum itu benda mati, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri ide-ide hukum tersebut serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Menurut Satjipto Rahardjo (2003:15), istilah atau kata “penegakan hukum” yang merupakan kata Indonesia untuk law enforcement. la adalah istilah yang juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Disamping itu menurut secara sosiologis dikenal istilah yang lain, yaitu “penggunaan hukum” (the use of law)”. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Masalah yang timbul pelaksanaan hukum atau penegakan hukum pada prinsipnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (Law in books) dan hukum secara sosiologis (law in proses), atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat pada kenyataannya.

Menurut Satjipto Rahardjo (1980:15), masalah pelaksanaan atau penegakan hukum, sesungguhnya berbicara mengenai pelaksanaan atau implementasi ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak sehingga pelalksanaan atau penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Dengan demikian, maka pelaksanaan atau penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum tersebut tidak lain adalah pikiran-pikiran atau keinginan para badan pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) yang dirumuskan dalam peraturan-perundang-undangan. Dalam hal ini, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana pelaksanaan atau penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, maka proses pelaksanaan atau penegakan hukum itu bermuara pada pelaksanaannya oleh para pejabat hukum (legal structure) itu sendiri.

Satjipto Rahardjo (1999:24) menegaskan bahwa, terlaksana tidaknya dengan baik suatu peraturan perundang-undangan juga akan tergantung pada pelaksanaannya oleh aparat pejabat hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo (2003:5), hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, manakala ia tidak pernah di laksanakan. Sedangkan hukum itu sendiri terutama dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.

Hal tersebut sangat penting dalam hubungan pengaturan serta pelaksanaan hukum baik hukum materil maupun hukum formil, karena merupakan hal yang sangat signifikan. Disadari bahwa apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan jiwa ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah mati (“dode regel”).

Dalam hal efektivitasi pelaksanaan aturan hukum menjadi sangat penting dan utama. Seorang ahli hukum terkenal yakni Roscoe Pound, (dalam Raharjo, S. 1986:266) menegaskankan bahwa : “Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya”. Selanjutnya Selo Semarjan, (1965:26) menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum (pelaksanaan hukum) sebagai berikut : 1). Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, meng-hargai, mengakui dan mentaati hukum. 2). Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena com-pliance, identification, internalization atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. 3). Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Di samping itu Soerjono Soekanto, (1989:57) mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi dalam arti dapat ditegakkan, senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor yaitu : 1). hukum atau peraturan itu sendiri, 2). petugas yang menegakkannya, 3). fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, 4). masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dalam hubungan dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto, (1982:243) menegaskan pula bahwa paling sedikit dua faktor yang penting dalam penegakan hukum yaitu teladan dari pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat itu dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang.

Selanjutnya Lon L. Fuller, (dalam Satijpto Raharjo, 1986 :77) menegaskankan bahwa terdapat delapan nilai yang harus diwujudkan hukum yang oleh beliau dinamakan prinsip-prinsip legalitas yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu, harus ada: 1). Peraturan-peraturan terlebih dahulu. 2). Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak. 4). Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut. 5). Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci. 6). Tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin, 7). Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. 8). Peraturan-peraturan itu harus tetap, tidak boleh sering diubah. 9). Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

Purnadi Purbacaraka (Sumbayak,1985:30) menegaskan bahwa “secara filosofis makna dan arti penegakan hukum itu adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah hukum atau pandangan yang menilai secara mantap dan mengejahwantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai social engineering), memelihara, dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup manusia”.

Selanjutnya Lili Rasjidi dan Putra (1993:114) menyatakan dengan tegas bahwa “hakikat penerapan hukum (sebagai istilah lain penegakan hukum), tidak lain adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan itu, menurutnya, meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulation aspect) dan penyelesaian sengketa hukum (settlement of dispute) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (reparation or conpensation)”.

Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo (1991:181) menegaskan bahwa “ dengan usainya proses pembuatan hukum, maka baru satu tahap saja proses perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat terselesaikan. Tahap pembuatan hukum itu harus disusul lagi oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Uraian sejumlah pakar tentang makna dan hakikat penegakan hukum di atas, setidaknya sudah dapat menjadi pedoman awal dalam memahami lebih jauh bahasan pengertian penegakan hukum ”.

Dalam rangka penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence Meier Friedman (2001:7-8) membagi unsur sistem hukum tersebut menjadi tiga, yaitu: 1). struktur (structure), 2). substansi (substance). 3). kultur hukum (legal culture).

Menurut Friedman dalamn Achmad Ali (2002:8-9) struktur adalah kerangka atau rangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Menurut Achmad Ali (2002:8-9). yang dimaksud dengan substansi, yaitu aturan atau kaidah atau norma yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan serta hubungan hukumnya. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law in books.

Sedangkan pemahaman tentang kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Kultur hukum juga berbicara tentang sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, ideal-ideal masyarakat dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari

Menurut Satjipto Rahardjo (2003:168) bahwa hukum modern memiliki berbagai kelebihan dibanding dengan hukum tradisional, tetapi keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasannya adalah keterkaitannya yang kuat kepada prosedur serta format-format. Dalam konteks arsitektur yang demikian itu, maka keadilan menjadi susah didapat, oleh karena hukum modern sudah semakin menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Di sini letak tragedi hukum modern. Ketika masyarakat mendambakan kehadirannya sebagai lembaga yang memberikan keadilan, masyarakat sepertinya hanya melihat operator-operator hukum yang sibuk saja.

Selanjutnya beliau menekankan bahwa budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukumnya. Oleh karena itu, problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa diluar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka resapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.

Lawrence Meier Friedman (2001:362) menyatakan bahwa perubahan sosial yang besar berasal dari luar hukum, maksudnya berasal dari masyarakat. Sistem hukum tidak sepenuhnya otonom, bukan bidang yang berdiri sendiri dan hukum tidak bebas dari pengaruh luar. Hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun demikian sistem hukum juga membentuk dan menyalurkan perubahan sosial.

Dari ketiga unsur dalam sistem hukum ini kemudian sangat berhubungan dengan kesadaran dan ketaatan hukum. Kenyataan, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal menurut Achmad Ali (1998:191) kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur ini pulalah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (1982:279) mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu: a). Pengetahuan tentang hukum; b). Pemahaman tentang isi hukum; c). Sikap hukum; d). Pola perilaku hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum menurut H.C Kelman dalam Achmad Ali (1998:193) terbagi atas tiga, yaitu: a). Ketaatan yang bersifat compliance yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; b). Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; c). Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang tat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

Menurut Krabbe (Achmad Ali, 1998:192) kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.

Menurt Achmad Ali (1998:192), definisi Krabbe tersebut di atas sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran hukum. Namun pengertian itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah dan jahat, belum tentu menyebabkan orang itu melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang ia sayang yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal dunia, karena tak ada biaya pengobatan.

Apabila dihubungkan dengan penegakan atau pelaksanaan ataupun keefektifan suatu undang-undang, maka suatu undang-undang dikatakan demikian apabila sebagian besar masyarakatnya mentaati aturan tersebut.

Demikian pula halnya dengan realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai pembagian urusan pemerintahan khusus bidang pertanahan di Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya implementasinya demi tercapainya maksud dan tujuan peraturan tersebut.

Kumpulan Materi Ilmu Komunikasi

2014-03-27T11:58:00.000+08:00

ilmu komunikasi merupakan kajian lintas ilmu pengetahuan, namun sebelumnya saya ucapkan terimak kasih buat anda yang sudah berkunjung di blog saya, untuk mencari materi-materi ilmu komunikasi, silahkan anda berkunjung ke blog saya yang lain yang menyajikan berbagai macam teori dan kajian ilmu komunikasi. berikut link yang dapat anda kunjungi : http://muktikomunikasi.blogspot.com/

atas kepercayaan kunjungan anda, saya ucapkan terima kasih..

Bayi Sehat dan Cerdas Buah Hatiku

2013-08-11T15:25:00.000+08:00

Tanggal 31 Oktober 2012 lahir Putri ku yang sangat lucu dan menggemaskan, dan ku beri nama Naila Nur Khalisa. sudah sembilan bulan yang lalu begitu cepat waktu berlalu, kini usia anakku sudah sembilan bulan.

Semua Mama pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi tahukah Anda, 4 hal ini tidak hanya baik tapi juga dapat membuat anak lebih cerdas dan sehat sejak bayi?

Ayo Ma, Anda bisa mencetak sang juara!

1. Bicara dengan cerdas

Ajak bayi Anda bicara sesering mungkin Menurut Dr.Jean Ashton –pengajar dan pemerhati pendidikan anak usia dini dari Universitas Sydey, Asutralia, mengajak bayi bicara bukan hanya terbatas pada memuji, mengeluarkan kata-kata lucu atau memanggil-manggil namanya.

“Ajak bayi Anda bicara dan belajar juga menjadi pendengar yang baik untuknya. Bayi mungkin belum bisa menjawab dengan kata-kata, namun mereka pandai merespon melalui ekspresinya. Respon ini yang perlu diperhatikan dan dihargai sebagai bentuk awal bayi belajar berkomunikasi dengan lingkungannya.”

Anda juga dapat mengajak bayi berbicara cerdas dengan memanggil namanya, menanyakan sesuatu, menjelaskan hal sesuai logika serta menggunakan kalimat lengkap.

2. Ikut bermain

Masih menurut Dr. Ashton, keterlibatan Mama saat anak bermain dapat megajarkan cara bermain yang seharusnya. Kegiatan ini juga akan membantu mempercepat proses belajar anak, mengembangkan potensi sosialnya, mengenali kemampuan atau bakat, minat, hingga kebutuhan emosionalnya.

3. Bacakan cerita

Tidak ada kata terlalu dini untuk mulai membacakan cerita untuk anak. Seperti yang dikatakan Dr.Rosmarie Truglio, seorang ahli pendidikan, “Membaca dapat menumbuhkan kecintaan anak pada buku, meningkatkan kemampuan kosakata serta membantu mengembangkan keterampilan berbahasa.”

Pilih buku-buku sederhana dengan gambar dan warna yang menarik agar anak dapat turut melihat dan memainkannya.

4. Bernyanyilah!

Pilih lagu yang memiliki syair berima, memiliki nada-nada atau bunyi-bunyi unik serta membuat Anda bergerak. Cicak-cicak di dinding, hap! Mudah, bukan? “Ini cara yang sangat menyenangkan untuk mengajak anak mempelajari beragam bunyi dan menamabah perbendaharaan kata. Anak juga akan terdorong untuk ikut bergerak dan bergembira.

DAKWAH DAN PERUBAHAN (Kisah sukses Wali Songo dalam Mendorong Perubahan)

2013-02-09T20:26:00.001+08:00

Sejarah yang tak pernah kita lupakan adalah Prestasi dalam mendorong suatu perubahan yang paling kreatif, sangat fenomenal dan mengesankan dalam sejarah dakwah dan penyebaran agama (syi’ar) Islam dengan damai di Nusantara, khususnya di pulau Jawa dan pulau Madura. Bahkan mungkin di dunia, adalah apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo (sembilan wali). Para wali yang berjumlah sembilan ini, melalui pendekatan sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi (perdagangan) telah berhasil mengubah dalam waktu yang relatif singkat keyakinan orang-orang jawa, Sunda dan Madura yang terbentang dengan luas bentangan lebih dari 500.000 Km persegi dan hampir seratus persen pemeluk agama Hindu dan Budha, bisa berubah menjadi pemeluk Islam mayoritas mutlak di tanah Jawa dan Madura (lebih dari sembilan puluh persen). Sedangkan saat itu, tidak ada system komunikasi yang canggih dan tidak ada kendaraan bermotor dan pesawat terbang kecuali kuda dan kereta yang ditarik oleh kuda atau binatang lainnya.

Para wali dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan sosial, budaya, politik dan ekonomi benar-benar sangat ellegant, arif dan cerdas. Bagaimana para wali dalam membangun komunikasi dengan masyarakat Jawa, Sunda dan Madura, yang majemuk dan hampir seratus persen beragama Hindu dan Buddha, bisa mengubah keyakinan mereka, kemudian berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam, sungguh benar-benar sangat mengesankan. Tentu sangat tidak mudah mengubah keyakinan jutaan orang Jawa, Sunda dan Madura yang sudah mengakar selama ribuan tahun, dalam waktu singkat menjadi pemeluk Islam.

Bagaimana problem-solving yang diterapkan oleh para wali dalam mengubah keyakinan jutaan orang Jawa, Sunda dan Madura menjadi pemeluk Islam dalam waktu singkat adalah dengan menerapkan pendekatan sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi tidak hanya secara konfrehensif tapi secara holistik, serentak dan paralel dalam waktu relatif bersamaan.

Dibidang sosial dan budaya usaha para wali dalam menghindari resistensi terhadap usaha menghapuskan tradisi dan budaya masyarakat Hindu dan Budha yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara membiarkan tradisi dan budaya itu berkembang dimasyarakat, tapi substansi dari budaya itu yang sebelumnya bertentangan dengan ajaran Islam. diganti dan diisi dengan warna Islam yang kental dengan ajaran taukhid (meng-Esa kan Tuhan) Contohnya budaya kenduri, tradisi dan budaya yang berkaitan dengan upacara kematian dengan memberi warna melalui bacaan tahlil. Dibidang seni pertunjukan, Sunan Kalijaga, satu diantara sembilan para wali, berhasil memberikan warna Islam pada pertunjukan wayang kulit yang menjadi favorit masyarakat Jawa saat itu, bahkan pertunjukan wayang kulit dijadikan sarana oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam.

Dibidang politik para wali berhasil mengislamkan putra Raja Majapahit yang terakhir (Raja brawijaya V) yang selanjutnya mengangkatnya menjadi Raja di Demak, Jawa Tengah dan dari Kerajaan Demak agama Islam disebarkan tidak hanya di P. Jawa bahkan keseluruh Nusantara melalui kekuatan politik.

Dibidang ekonomi dan perdagangan, para wali tidak hanya sebagai juru dakwah yang menyebarkan agama Islam tapi juga dikenal dalam sejarah sebagai pedagang-pedagang yang tangguh, ulet, jujur dan murah hati dengan jangkauan antar pulau. Melalui aktifitas perdagangan dan ekonomi inilah, para wali berhasil meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, sehingga rakyat merasa simpati.

Etika Pejabat Publik

2013-01-02T22:36:00.000+08:00

Politik sesungguhnya banyak berurusan dengan soal etika. Dan ketika belakangan ini publik dikejutkan dengan kasus Bupati Garut Aceng Fikri yang digugat oleh perempuan usia 18 tahun, yang diceraikan setelah dinikahi empat hari sebelumnya, maka ia segera dihadapkan pada etika dan kehormatan pejabat publik. Diberitakan, Kementerian Dalam Negeri kemungkinan akan memasukkan sejumlah usulan aturan pembentukan badan kehormatan kepala daerah. Aturan pembentukan badan kehormatan ini dianggap perlu untuk menangani tindakan pejabat pemerintah yang dianggap melanggar peraturan. Sementara, DPRD Garut telah menggelar sidang khusus untuk membahas tanggapan dewan atas derasnya protes terhadap Bupati Garut. Aceng sendiri terpilih lewat jalur independen sebagai bupati tahun 2008. Ia dipandang cukup kontroversial selama ini, dalam beberapa kasus. Tetapi kasus perempuan itu, puncaknya. Kritik pedas dari jejaring sosial hingga aksi demonstrasi masyarakat Garut menuntut pengunduran dirinya masih terus muncul hingga sekarang. Kasusnya telah menjadi isu nasional.

Ini adalah suatu potret dimana pejabat publik disorot oleh kasus yang dipandang tidak etis atau tidak pantas dilakukan. Terlepas dari detil kasusnya, serta alasan-alasan khusus sang bupati, tentu publik segera memperoleh peluru untuk memprotesnya. Pemimpin adalah sosok teladan, sehingga, bahkan kehidupan pribadinya pun dipandang penting dan relevan untuk dipersoalkan. Kita tahu bahwa pemimpin ideal, bukannya yang tidak pernah berbuat salah (can’t do no wrong), karena dalam alam demokrasi kepemimpinan politik selalu dikoreksi. Tetapi, dalam ukuran etika yang bisa longgar dan sempit, persepsi tentang kehidupan pribadi pemimpin bisa menjadi soal. Soal poligami saja, misalnya, banyak yang menentang soal itu, kalau dilakukan pejabat publik. Sudah banyak kejadian, pejabat publik kita yang mundur, karena kehidupan pribadinya terbongkar.

Masih belum lekang dalam ingatan mundurnya Direktur CIA David Petraeus, 60 tahun, akibat skandal perselingkuhan. Kasus ini menghebohkan tak hanya jagat intelijen, tetapi juga politik. Bagaimanapun ia pejabat publik dan ia harus bertanggungjawab dengan perbuatannya. Nah, apabila di Amerika Serikat, yang nilai-nilai masyarakatnya lebih liberal ketimbang kita saja, ada hal-hal yang secara etis tidak dapat ditoleransi, tentu kita sebagai bagian dari masyarakat Timur yang lebih konservatif, juga tidak akan memberi toleransi terhadap hal yang sama. Bahwa, ketika orang sudah menjadi pejabat publik, maka moralitasnya dipersepsikan lebih dari rata-rata. Moralitas pribadi pejabat publik ialah moralitas publik itu sendiri.

Di kita, dan tampaknya di mana-mana juga demikian, pemimpin adaah panutan alias suri teladan. Karenanya melekat sekali di dalamnya, dimensi etis. Etika sesungguhnya tidak langsung terkait dengan hukum formal yang kaku. Tetapi, pelanggaran etika juga dapat berakibat pelanggaran hukum. Dan seringkali pelanggaran etika, dipandang jauh lebih besar daya rusaknya ketimbang pelanggaran hukum formal. Terhukum secara etis, tampaknya jauh lebih berat ketimbang, terhukum secara formal di pengadilan. Jadi, tampaknya persoalan etika pejabat publik ini tidak main-main. Ia bukan urusan sepele. Rakyat dalam demokrasi langsung memilih pemimpinnya. Tetapi, tetap saja rakyat tidak menyodorkan blangko kosong secara etis. Mereka butuh teladan, dan bahkan di luar ekspektasi banyak elite politik, yakni rakyat membutuhkan pemimpin yang mendekati sempurna. Begitu ketidaksempurnaan itu menyembul, maka rakyat resah. Dan keresahannya itu membludak ke dalam aneka reaksi.

Faktor Penghambat Pembangunan Indonesia

2012-11-20T10:34:00.000+08:00

a.Sumber daya manusia

SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan.Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah padahal sdm berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada

b.Sumber Daya Modal (investasi)

Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Penyebab perlambatan investasi

1. Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal

Prosedur yang panjang dan berbelit mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan nasional, maupun kepentingan daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

2. Rendahnya kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan landasan bagi investor dalam perencanaan investasi dan operasional. Namun demikian kepastian hukum masih belum memadai, hal ini tercermin dari:

a. Lambatnya perumusan peraturan dan perundangan;

b. Lemahnya penegakan hukum;

c. Banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor; kesimpangsiuran pemahaman kewenangan dan keragaman kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah;

3. Kurang menariknya insentif investasi.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia relatif tertinggal dalam memberikan insentif investasi, antara lain insentif perpajakan, kemudahan perijinan dan pengadaan tanah/penyediaan lahan untuk menarik penanaman modal di Indonesia.

4. Kualitas SDM kurang memadai

Kemampuan SDM yang relatif rendah belum mampu mendukung pengembangan manufaktur yang berbasis teknologi tinggi dan potensi daerah.

5. Terbatasnya kapasitas infrastruktur.

Kurang bergairahnya iklim investasi disebabkan oleh dukungan infrastruktur yang belum memadai.

6. Kurang terjaminnya Keamanan

Jaminan keamanan yang kurang kondusif berpengaruh terhadap iklim investasi.

7. Data dan informasi belum memadai

Belum memadainya ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam mendukung penataan ruang untuk investasi

c.Teknologi Yang Masih Rendah

Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefesien dan produktifitas yang rendah.Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan maka makin besar kemampuannya untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan ekonomi.Jadi dapat dikatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk membangun suatu perekonomian adalah dengan mengembangkan pemakaian teknologi yang modern atau tepat guna

d Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar tapi tidak berkualitas karena tidak disertai pendidikan terjadilah masyarakat yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi pembanguan.di dasari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu pengangguran di masa akan dating dan produktifitas masyarakat rendah.Hal ini akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita

e Birokrasi Buruk

Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

Birokrasi Indonesia terkenal rumit dan berbelat-belit,perijinan usaha yang panjang dan mahal.Prosedur yang panjang dan berbelit mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan nasional, maupun kepentingan daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

Contoh Surat Pernyataan

2012-11-20T10:01:00.004+08:00

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. Hasrawati, S. Kep., SKM., M. Kes

Tempat Tanggal Lahir : Watang Soppeng, 05 mei 21963

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala SMK Pancasakti Makassar

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada SMK Pancasakti Makassar tersedia ruang/instalasi penunjang utilitas praktik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut secara hokum apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya tidak benar.

Makassar, 19 November 2012

Kepala SMK Pancasakti Maakssar

Ns. Hasrawati, S. Kep., SKM., M. Kes

SAMBUTAN KETUA PENGURUS YAYASAN AL-AQSHA PADA ACARA WISUDA SARJANA UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR 03 November 2012

2012-11-06T13:50:00.000+08:00

Yang terhormat,

Saudara Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi

Saudara Rektor Universitas Pancasakti Makassar

Para sivitas akademika Universitas Pancasakti Makassar

Hadirin dan undangan yang berbahagia

Para Wisudawan/wati yang saya cintai dan banggakan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhannahu Wata’ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal’afiat, guna menghadiri acara yang penting dan amat membahagiakan kita semua, yakni Acara Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Pancasakti Makassar dengan acara tunggal Wisuda Sarjana tahun akademik 2011/2012. Acara yang kita selenggarakan ini dikemas sedemikian rupa guna menumbuhkan nuansa kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kita semua.

Berkaitan dengan acara wisuda ini, khususnya kepada para wisudawan/wati, saya atas nama pribadi dan Badan Pengurus Yayasan Al-Aqsha Makassar menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil menyelesaikan studi secara baik dengan meraih gelar kesarjanaan dari bidang keilmuan yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti.

Tidak lupa, ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua, orang tua asuh, dan wali atas kesuksesan yang diperoleh putra putri Bapak dan Ibu sekalian, karena prestasi yang mereka dapat itu tidaklah terlepas dari peran serta Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sehari-harinya membimbing dan membina mereka di lingkungan keluarga.

Para Wisudawan/wati, undangan dan hadirin yang saya hormati

Marilah kita maknai acara Wisuda ini bukan hanya sebagai seremonial belaka tetapi sebagai petanda atas keberhasilan seseorang dalam meraih gelar akademik. Terlebih penting lagi wisuda ini harus menjadi momentum keberhasilan yang diperoleh para Wisudawan/wati ini sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan selanjutnya, di mana tugas dan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi itu lebih berat dan komplek dibanding sebelumnya. Karena itu hendaknya disadari, bahwa keberhasilan yang dirayakan pada hari ini, tidak lain adalah awal dari perjalanan panjang saudara/i dalam mengarungi lautan karier ke depan yang sarat dengan tantangan.

Wisudawan/wati yang saya cintai,

Setelah meninggalkan dunia akademik, Saudara akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas, sekaligus akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Menghadapi tantangan tersebut Saudara tidak boleh hanya mengandalkan pada ijasah belaka, tapi kompetensi dari perolehan ijasah tersebut harus terus dikembangkan melalui peningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri secara lebih kreatif dan inovatif sebagaimana tuntutan kebutuhan dunia kerja, termasuk di dalamnya penguasaan informasi dan kemampuan berorganisasi. Selain itu saudara juga dituntut mempunyai kepribadian dan etika berkomunikasi yang baik, dan attitude merupakan salah satu pintu sukses masuk kedunia kerja.

Para Wisudawan/wati yang saya cintai

Dunia kerja yang akan anda hadapi di lapangan nanti adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang demikian ketat, sehingga kalian dituntut untuk berjuang dengan keras dan cerdas agar survive dalam persaingan tersebut. Janganlah pernah berhenti untuk terus berjuang menghadapi semua tantangan itu dengan berbekal ilmu pengetahuan, kebiasaan belajar, dan semangat yang telah kalian miliki. Kami percaya kalian semua dapat selalu meraih kesuksesan dalam mengejar karier dan cita‐cita, asalkan kalian juga harus memiliki kesiapan-kesiapan yang prima guna meraihnya ”Jangan cepat berpuas diri” harus menjadi kata kunci yang senantiasa melekat di dalam sikap dan perilaku kalian sekarang ini, agar kalian terus termotivasi untuk belajar dan belajar terus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan kerja.

Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, dengan sendirinya menuntut kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Dalam dunia yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, diperlukan sumberdaya manusia kreatif, dinamis, yang handal baik dari segi kemampuan akademis, teknis, maupun keterampilan komunikasi interpersonal. Sumber daya manusia bercirikan seperti itulah yang kami yakini ada pada diri kalian semua, karena kalian sudah mampu melewati penggemblengan secara akademis maupun moral dan mental intelektualitas di kampus kebanggaan kita Universitas Pancasakti. Bermodalkan itu, kalian harus memberi kontribusi besar melalui karya gemilang dalam berkiprah di dalam negeri maupun di mancanegara. Bahkan bila memungkinkan kalian harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan semangat kewirausahaan. Harapan seperti itulah yang tentunya menjadi dambaan kita semua dalam rangka membangun dan memajukan bangsa dan negara ini.

Para wisudawan/wati yang saya banggakan.

Di sisi lain, perlu kalian sadari dan waspadai, bahwa di lapangan nanti kalian akan menemui suatu kenyataan atau fakta bahwa antara teori-teori yang kalian dapatkan selama mengikuti pelajaran di bangku kuliah dengan kondisi pekerjaan di lapangan, kadangkala berbeda. Itu merupakan suatu dinamika lapangan yang sulit dihindari. Apabila menghadapi hal seperti ini, kalian tidak usah bimbang ataupun ragu, tetapi kalian justru harus mampu beradaptasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata di lapangan. Karena bagaimanapun kondisi nyata di lapangan pada dasarnya akan tetap dapat dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan atau teori-teori sebagai rujukannya. Untuk itu, dalam kondisi seperti itu kalian dituntut agar tidak terlalu kaku dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, tetapi harus memiliki kekenyalan tertentu yang tetap mampu mengadopsi kondisi lapangan melalui pendekatan-pendekatan keilmuan sesuai yang anda bidangi. Dengan cara itu, Insya Allah kalian tidak akan menemui kesulitan yang berarti di lapangan atau dunia kerja nanti.

Undangan dan hadirin yang saya hormati

Menyikapi harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta, saya berharap Universitas Pancasakti secara konsisten terus meningkatkan kualitasnya. Peran Universitas Pancasakti tidak hanya memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik saja akan tetapi saya berharap Universitas Pancasakti sebagai perguruan tinggi swasta, semakin dipercaya masyarakat, dengan menjalankan proses belajar mengajar secara taat asas sesuai dengan visi dan misinya, tidak hanya sesuai dengan sasaran mutunya saja akan tetapi harus dapat menunjukkan karya baktinya yang bisa dirasakan sesuai tuntutan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Para Wisudawan/wati yang saya cintai.

Saya atas nama pribadi maupun Pengurus Yayasan Al-Aqsha Makassar menyampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Saudara Rektor Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH., MH selaku pimpinan Universitas Pancasakti beserta jajarannya, yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya selama ini sehingga dapat menghasilkan Alumni yang mempunyai daya saing tinggi yang nantinya akan dapat membawa nama dan meningkatkan citra almamater Universitas Pancasakti. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk dan kekuatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan sampai akhir hayat dengan jernih dan bersih. Kepada para wisudawan/wati kiranya perlu disadari bahwa iman dan ilmu itulah yang tidak bisa dijarah oleh siapapun dan kita membutuhkan kaum intelektual yang mau menerapkan iman dan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, saya ingin berpesan dan menekankan beberapa hal penting untuk para Wisudawan/wati sbb:

1. Sejak saat ini saudara telah berhak menyandang gelar yang sebenarnya memiliki nilai tambah bagi saudara dan lingkungan saudara, untuk itu Anda semua harus dapat menempatkan diri khususnya cara berpikir harus menjadi terstruktur dan produktif hingga Anda dapat menghasilkan karya nyata bagi masyarakat sekitar.

2. Amalkan kepandaian dan ilmu yang saudara miliki sejalan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting untuk menjadi perhatian, agar saudara-saudara dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

3. Pada era globalisasi ini akan selalu terjadi kompetisi yang sangat ketat. Untuk itu, berkompetisilah dengan jujur dan berani. Rebutlah kemenangan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan orang lain atau cara lain yang tidak sehat. Memenangkan suatu kompetisi dengan kekuatan yang datang dari diri kita sendiri, kemenangan itu akan langgeng dan nikmat rasanya, berbeda dengan kemenangan yang diraih secara tidak jujur, kita akan selalu dihantui perasaan berdosa.

4. Jaga nama baik mu, nama baik keluarga, dan nama baik almamater Universitas Pancasakti yang kita cintai dan banggakan ini. Tunjukkanlah prestasi dan dedikasi yang baik dan membanggakan sebagai alumnus Universitas Pancasakti.

5. Jangan puas dengan gelar yang ada sekarang, tapi kembangkanlah untuk menggali dan menggali terus ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalam, guna didharma bhaktikan bagi kejayaan bangsa dan negara ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa dengan berkarya, dan membangun bidang pendidikan yang dilandasi cipta, rasa, dan karsa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap berkompetisi di era global. Cipta, rasa dan karsa merupakan kekuatan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Cipta, rasa dan karsa merupakan bagian sistem kebudayaan kita yang tak terpisahkan dari bingkai utamanya, yaitu spiritualitas. Inilah yang melahirkan peradaban besar di masa lalu.

Akhirnya kepada para wisudawan/wati sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda meraih gelar, dan selamat berkarya dalam masyarakat untuk memulai langkah pengabdian lebih lanjut. Selanjutnya saya ingatkan, hadapilah tantangan dengan kemampuan dengan keterampilan yang selalu terasah dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Semoga kebanggaan menjadi lulusan Pancasakti membawa para wisudawan/wati menjadi hamba-Nya sarat dengan maslahat.

”Jadilah alumni Pancasakti yang membanggakan dan selamat berkarya”

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 03 November 2012

Pengurus Yayasan Al-Aqsha Makassar

Ketua

Agshan Shahnyb

Demokrasi Komikal (telaah Indonesia hari ini)

2012-10-30T19:18:00.000+08:00

Praktik demokrasi politik kita sesungguhnya hampir mirip dengan kisah-kisah tokoh-tokoh komik. Artinya, komik memberi peluang reflektif. Dalam tradisi demokrasi elektoral satu orang satu suara, citra atau kekuatan tokoh itu penting, maka dalam menimbang pemimpin, ukuran umumnya kewajaran dan kepantasan. Karena syarat untuk menjadi tokoh protagonis, pertama-tama harus wajar dan pantas. Di komik juga demikian. Tokoh utama ialah yang memang pantas dan otentik.

Wayang sering terlampau ekstrim menggambarkannya secara fisikal. Misalnya, yang protagonis berdada bidang, yang jahat bergigi taring. Tetapi, bukan berarti substansi terhilangkan. Karena logikanya, simbol itu muara dari etika dan isi. Yang permukaan perwujudan dari kedalaman. Semua sudah melalui proses panjang kreativitas para pujangga. Tapi masih bisa terjadi pembalikan simbolik atau anomali, bahwa tidak semua raksasa itu jahat. Tidak semua kstaria berkumpul di kubu politik Pandawa yang berhak atas kekuasaan. Ada banyak ksatria pula di kubu Kurawa.

Kadang-kadang banyak absurditas yang kita temui dalam kisah-kisah kepolitikan kita, seperti juga dalam komik-komik. Tetapi, era kejayaan komik-komik Kosasih dan generasi sesudahnya, tampaknya sudah sangat berlalu. Bahasa gambar yang mendominasi kebudayaan populer kita sekarang ialah sinetron-sinetron alias opera-opera sabun yang lebih komikal dan berpanjang-panjang. Absurditas-absurditas dalam opera sabun, kemudian diringkas dalam rumus yang oleh sementara kalangan manjur diterapkan dalam alam demokrasi elektoral, yakni semakin terkesan terdzalimi, semakin populer dan elektabel.

Bahasa gambar akhirnya sekedar mentok pada sihir-sihir hipnotis, tanpa membuka peluang yang lapang bagi publik untuk berpikir kritis. Bahasa gambar itu mempertontonkan adegan-adegan absurd yang menyingkirkan kualifikasi dan proses. Rumah yang mentereng, mobil yang bagus-bagus, konflik kaum elite yang tak menjangkau urusan nyata masyarakat, jalan pintas pemecahan masalah, tampilan-tampilan hedonis dan boros, kata-kata yang menggampangkan dan penuh dendam, merupakan catatan-catatan kecil kita ketika menonton opera-opera sabun yang berbui-buih itu.

Demokrasi komikal kita penuh cerita, tetapi sayangnya segera berujung pada hipnotis, bukan kekritisan, justru karena ia diasingkan. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati opera sabun dengan kritis, manakala ia sengaja tidak memberikan tempat pada kritisisme? Di alam nyata, demokrasi komikal kita banyak yang mengejawantah dalam ekspresi-ekspresi menyanjung para patron masing-masing alias Asal Bapak Senang (ABS). Atau, wujud-wujud turunan yang sekedar menyenangkan mitra kerja calon pejabat, apakah capres, calon kepala daerah ataukah caleg, melalui laporan-laporan riset yang menghipnotis.

Kalau semua saling menghipnotis, dengan menyingkirkan stimulus-stimulus bagi hadirnya refleksi-refleksi kritis, maka barangkali benar kata Umberto Eco di atas, peradaban demokrasi kita akan kolaps. Yang menyelamatkan peradaban demokrasi kita, kalau begitu rasionalitas sebagai dasar dari hadirnya sikap-sikap kritis. Selama bahasa-bahasa gambar itu tidak menjadi reflektor, melainkan menghipnotis, demokrasi hanya akan menjadi embel-embel bagi hadirnya tokoh yang tidak otentik, tokoh seolah-olah.***

Idealisme Jurnalisme

2012-09-30T17:04:00.001+08:00

Tidak ada pekerjaan yang mudah. Semua mengandung resiko dan konsekuensi. Termasuk dalam dunia jurnalistik, memotret peristiwa aktual untuk kemudian merangkainya menjadi sebuah berita penting.

Jika pegawai negeri bekerja dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, seorang jurnalis lebih dari itu. Ia menjemput informasi tanpa kenal waktu. Sedikit sekali ia diberi jatah melapangkan diri, atau sekedar “membujurkan kaki”. Panas terik, hujan badai tetap harus dilalui. Seorang jurnalis bertaruh nyawa dan masa.

Profesionalisme dan Idealisme

Sebagai salah satu aktor dibalik tampilnya suatu kejadian pada khalayak, ketepatan dan kecermatan dalam mencari, meliput, menginput data, mengolah, menganalisa, hingga memposting sebuah berita adalah sarat wajib bagi sang jurnalis. Selain daripada itu, perlu adanya profesionalisme jurnalis / wartawan dalam mempertanggungjawabkan informasi yang diliput (Erik Thohir). Dan tentu, harus sesuai kode etik jurnalistik. Masih menurut Erik, kebebasan per jangan sampai membuat wartawan lepas tangan sehingga pada kelanjutannya melahirkan wartawan-wartawan amplop dan gadungan.

Dan informasi yang disampaikan menjadi abu-abu tanpa bisa ditangkap esensinya.

Disinilah perlu ditekankan prinsip atau idealisme bagi wartawan. Independensi menjadi harga mati. Tak ada tawar-menawar mengenai hal ini.

Memahami Berbagai Disiplin Ilmu

Satu hal yang istimewa dari seorang jurnalis adalah “kemutlakan” baginya untuk memahami banyak disiplin ilmu bahkan melahap semuanya sekaligus. Baik dari bidang politik, ekonomi, sains, teknologi, budaya, pendidikan, hukum perundang-undangan dsb. Hal ini sangat penting mengingat ukuran kualitas berita yang disajikan. Dinilai publik, dikritisi, baik-buruknya suatu berita merupakan bagian dari resiko dan konsekuensi bagi wartawan.

Jurnalis (Islam) yang Handal

Di Negeri Muslim terbesar ini, tentu sangat dibutuhkan banyak wartawan yang handal dalam arti mampu mengaitkan sebuah peristiwa dengan syariat Islam. Dengan kata lain, ia menjadikan keimanan (ideologi)nya sebagai tolok ukur pemberitaan. Dan sikap seperti ini sama sekali tidak menghilangkan objektifitas berita.

Seumpama terkait kasus korupsi, seorang jurnalis tidak hanya menyoroti siapa yang menjadi tersangka sehingga menampilkan kesan bahwa akar kemerosotan bangsa ini-yang paling mendasar-adalah disebabkan merajalelanya korupsi. Alhasil, masyarakat bisa mendapatkan kesimpulan yang salah.

Padahal kenyataannya, korupsi tak lain adalah akibat dari diterapkannya sistem demokrasi yang telah rusak sejak awal kemunculannya. Sistem pemerintahan yang tak menempatkan kedaulatan di tangan Pencipta langit dan bumi pasti memberikan ruang yang luas untuk melakukan tindakan tercela tersebut. Karena tak dapat dipungkiri bahwasanya demokrasi hanyalah alat, permainan, atau dagelan yang hanya memanfaatkan kekuasaan untuk meraup, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, “Money for Power, Power for Money”.

Jurnalis Muslim sudah semestinya menyadari, dan manyampaikan hal ini sebagai bentuk kontribusi nyata atas ketaatan pada Allah dan RasulNya dalam mengemban amanah. Dan yang pasti, semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karenanya, berhati-hatilah para jurnalis!

IDENTITAS PERGERAKAN MAHASISWA

2012-09-30T15:47:00.000+08:00

Poros perubahan ada dipundak mahasiswa. Kalimat ini tentu mengisyaratkan sebuah tanggung jawab besar pada mereka yang berstatus mahasiswa. Mereka tidak hanya sebagai Agent of change, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, penyampai aspirasi dan pemupuk harapan.

Berbagai advokasi ketidakadilan, ketidakberdayaan, kecurangan politik-ekonomi-sosial dan lain-lain dilakukan mahasiswa sebagai interpretasi niatan nurani yang terusik oleh kondisi negeri sekaligus bukti pentingnya peran mahasiswa. Sebagai contoh, tumbangnya Orde Lama tahun 1966, Peristiwa Lima Belas Januari (MALARI) tahun 1974, runtuhnya Orde baru tahun 1998, demonstrasi besar-besaran dalam kasus Bailout Century tahun 2009 hingga ratusan mahasiswa harus dipukul mundur dari gedung DPR dengan semprotan meriam air. Tak ketinggalan menyebut kerusuhan mahasiswa dan aparat kepolisian ketika terjadi kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan Akbar Tanjung, hingga ratusan mahasiswa berlumuran darah. Peristiwa serupa terulang dalam protes rakyat Indonesia dan mahasiswa dalam kasus kenaikan harga BBM baru–baru ini yang akhirnya juga berujung anarkis.

Pergerakan Mahasiswa hari ini

Menyaksikan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa meno¬lak kenaikan BBM sungguh membuat hati kita miris. Mahasiswa yang menjadi mesin penggerak perubahan untuk menjadikan Indo¬nesia lebih baik, justru bertindak anarkis. Tindakan ini sungguh di luar batas kewajaran sebagai mahasiswa yang intelek, rasional dan santun.

Tindakan merusak dan membakar fasilitas publik yang jelas dibiayai dengan uang rakyat dalam sekejap musnah oleh tindakan mereka. Kendaraan aparat pemerintah juga dirazia untuk dijadikan sasaran amukan mereka.

Inilah kondisi pergerakan hari ini. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mereka mesti melakukan tindakan anarkis?. Secara umum, tindakan anarkis ini merupakanakibat stimulus dari tiga persoalan krusial. Pertama, sikap represivitas aparat keamanan dalam menanggapi provokasi mahasiswa. Banyak aksi anarkis mahasiswa terjadi akibat adanya provokasi pihak luar, utamanya aparat keamanan.

Apalagi seperti diketahui, polisi yang diturunkan ketika menghadapi aksi mahasiswa umumnya polisi muda. Pertemuan darah muda mahasiswa dan polisi muda membuat aksi mudah panas sehingga sering terjadi bentrok.Kedua, aksi anarkis mahasiswa adalah upaya memancing perhatian media massa. Masih banyak terjadi asumsi, aksi damai akan jarang mendapatkan liputan media massa, Sehinggaagar mendapatkan pemberitaan luas mahasiswa melakukan tindakan anarkis.Ketiga, anarkisme adalah strategi pesan agar suara mahasiswa didengar penguasa dan masyarakat Indonesia. Tindakan anarkis pergerakan hari ini semakin menguatkan bahwa identitas demonstrasi pergerakan adalah demontrasi anarkis.

Hal ini tentu saja disebabkan saluran legal seperti pemerintahan dan parlemen sudah tidak lagi berkuasadan ketidakadaan bukti riil dari pemerintah selama ini untuk sebuah perubahan yang mensejahterakan rakyat. Jadilah, parlemen jalanan menjadi alternatif gerakan merubuhkan kesombongan dan kezaliman penguasa.

Fakta lain pergerakan hari ini adalah, aksi-aksi yang dilakukan mayoritas mahasiswa ternyata hanya mengikuti tren. Berbagai reaksi yang muncul hanyalah respon spontanitas terhadap permasalahan hangat yang muncul dimasyarakat. Jika isu tak lagi popular dimasyarakat, maka mahasiswa kembali pulang ke peraduannya tanpa pernah meyusun strategi apa lagi yang harus dilakukan. Suara yang awalnya lantang, kemudian sirna seolah ditelan bumi.Mulai tumbuhnya gejala pragmatisme dan apatisme dalam pergerakan mahasiswa tersebut, juga terlihat dari kecenderungan untuk tidak perduli dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Berkembangnya sikap individualistik dan hedonistik mengakibatkan pasifnya keinginan untuk ikut terlibat dalam gerakan mahasiswa ataukah munculnya pergerakan yang ditunggangi kepentingan.

Tentu kita masih ingat ketika presiden SBY bersama ketua BEM beberapa universitas melakukan kunjungan ke china beberapa waktu yang lalu ditengah gencarnya protes sebagian pergerakan yang lain atas rencana kenaikan harga BBM.Kita semua juga tidak bisa memungkiri, seseorang yang pada dasarnya mempunyai prinsip untuk menjalankan politik dengan jujur, transparan, dan mengenali aspirasi rakyatnya; jika berhadapan langsung dengan kekuasaan yang mengekangnya dan sistem perpolitikan itu sendiri –yang mana dalam pengambilan kebijakan harus mengorbankan satu pihak demi pihak lain- pasti akan terdesak dan pada gilirannya akan mengamininya.

Inilah beberapa bukti pragmatis dan anarkisnya pergerakan hari ini. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah kondisi akan berubah menjadi lebih baik dengan aksi anarkis? Ternyata tidak. Kondisi bangsa bukan menjadi lebih baik, namun justru semakin terpuruk.

Beberapa kesalahan dari pergerakan pragmatis, anarkis, dan hedonis adalah gerakan-gerakan tersebut dibangun diatas kekaburan fikrah (konsep) dan kerancuan thariqah (metode), bertumpu pada individu-individu yang tidak memiliki kesadaran dan niatan yang benar, serta lemahnya ikatan yang menyatukan setiap orang yang ada didalamnya.Yang juga perlu diingat adalah pergerakan harusnya tidak pernah mengkritik tanpa menyodorkan solusi. Tidak berpikir pendek hanya untuk diri sendiri saja, tapi memikirkan juga anak dan cucu. Dan yang lebih penting lagi adalah para aktivis pergerakan tersebut harus mengetahui bahwa keterpurukan bangsa tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individu pemimpin semata, melainkan lebih disebabkan oleh rusaknya sistem yang diterapkan.

Maka untuk mengatasi permasalahan ini, mahasiswa perlu merekonstruksi format gerakan mereka dan melakukan perubahan haluan pergerakan mahasiswa dari pergerakan yang cenderung reaksional anarkis menuju pergerakan yang intelek, analitis, politis, dan berideologi. Hanya dengan cara ini gerakan mahasiswa akan menemukan kembali ruh pergerakannya. Ruh pergerakan yang tidak lagi menjadikan konfrontasi fisik sebagai jalan perubahan melainkan secara gencar melakukan konfrontasi pemikiran hingga terselesaikannya masalah dengan pergantian sistem secara menyeluruh.

Pergerakan Mahasiswa Ideal

Seluruh elemen gerakan mahasiswa perlu segera membangun pondasi ideologisnya. perjuangan berdasarkan ideologi haruslah mengutamakan realisasi atau perbuatan kongkrit (bukan jargon, bunyi-bunyian, atau sekedar mencari kesibukan), dan transformasi revolusioner (bukan revolusi kekerasan atau revolusi bersenjata).

Islam, sebagai falsafah kebangkitan hakiki dari sang Maha pencipta yang tak sekedar agama ritual namun sebagai ideologi (mabda') mumpuni hadir dengan mengintegrasikan fikrah (konsep) dan thariqah (metode) Islam secara terpadu. Gerakan dengan konsep pergerakan islam ini hadir sebagai sebuah gerakan politik dengan sekelompok individu yang juga mengimani Islam sebagai sebuah ideologi. Dalam Islam, konsep pergerakan adalah tunggal. Yakni membebaskan manusia dari penyembahan terhadap thagut agar hanya menyembah tauhiid. Thagut adalah apa-apa yang bertentangan dengan syariat.

Sedang tauhid adalah mengakui ketuhanan hanya milik Allah SWT, mengakui kekuasaan Allah atas keseluruhan makhlukNya, Dan meyakini nama dan semua sifat-Nya. Yang perlu diingat bahwa pergerakan yang dilakukan rasululullah dan para sahabat adalah pergerakan mengubah pemikiran. Entah dilakukan dengan dakwah dan atau jihad yang menjadi metode pokok menyebarkan agama ini. Metode ini tidak boleh berubah sepanjang jaman. Metode ini baku dan tidak boleh ada yang menggunakan metode selain dari metode ini.

Surah Ali Imran: 104, yakni “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Yang dimaksud dengan kebajikan atau al-Khoir ialah mengikuti al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang harus dibawa oleh jama’ah dakwah tidak lain hanyalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang memiliki tabiat mengajak pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini adalah hal yang tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dielakkan dengan naqli maupun aqli.

Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Al-Asy’ari bahwa ada seorang laki-laki badui datang kepada nabi SAW dan bertanya… “maka siapakah yang disebut berjuang di jalan Allah?” maka rasulullah SAW bersabda: “barang siapa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya maka itulah yang disebut berjuang di jalan Allah” (HR. Muslim 3524). Jadi, sudah jelas bahwa tujuan seorang aktivis pergerakan adalah Tauhiid. Yakni membebaskan manusia dari penghambaan terhadap thagut kepada semurni-murninya menyembah Allah SWT.

Allah berfirman : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. Maka jelaslah metode menegakkan dien ini tidak boleh lepas dari uswah Rasulullah SAW sebagai utusan-Nya yang diberi kewenangan untuk memimpin umat Islam hingga akhir zaman. Bagi mereka yang menempuh metode baru untuk menegakkan agama ini, maka sesungguhnya ia telah tersesat. Tidak mungkin berhasil orang-orang yang mengadakan metode baru dalam perkara agama ini. Apalagi bermimpi untuk menegakkan agama Allah SWT (Islam) dengan metode yang sama sekali tidak dicontohkan rasulullah SAW.

Adapun landasan faktual yang bisa kita resapi dan renungi adalah bahwa sampai detik ini pergerakan yang tidak berpegang teguh pada ketiga poros dan pondasi dasar pergerakan ini tidak ada yang berhasil mengembalikan izzah agama Allah. Sebagai contoh, sejak runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyyah, banyak pergerakan-pergerakan Islam yang muncul ke permukaan dengan tujuan menegakkan kembali Khilafah. Namun, karena mereka kebanyakan tidak memegang ketiga dasar dari pergerakan ini, maka hasilnya nihil. Pergerakan-pergerakan ini muncul atas dasar wathoni dan bahkan atas dasar perbaikan, padahal yang mereka hadapi adalah kehancuran yang sudah semestinya bukan diperbaiki, melainkan dibangun kembali guna terwujudnya kehidupan Islam yang komprehensif.

Fakta lainnya yakni pergerakan mahasiswa Islam melupakan bahwa pokok masalah umat hari ini adalah bercampurnya kemurnian Tauhiid dengan Kesesatan Thagut(diterapkannya sistem sekuler dalam kehidupan). Maka sudah semestinya pergerakan yang dilakukan adalah menyelematkan aqidah kaum muslim dengan metode dan cara yang dicontohkan rasulullah SAW. Seharusnya setiap pergerakan kembali pada Syariah dan penegakan Khilafah. Berikut ini beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pergerakan mahasiswa demi tuntasnya permasalahan bangsa ini.

Tahapan pertama adalah pengkajian dan belajar untuk mendapatkan tsaqofah sekaligus sebagai pondasi pembentukan gerakan. Pembinaan yang terjadi dalam tahapan ini berbeda dengan pendidikan di sekolah. Setiap anggota harus melalui proses pembinaan ini. Sebab, dengan proses ini seseorang akan memahami fikrah dan thariqah partai dan setiap orang yang hendak bergabung dengan partai harus menempuh fase ini, tanpa memandang gelar dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam tahapan ini, ideologi menjadi fokus utama yang mesti dipahami secara mendalam sebagai tawaran solusi fundamental dan haruslah bersifat amaliah (praktis) untuk diterapkan dalam kehidupan, sehingga pergerakan akan seantiasa hidup, berkembang, bergerak, dan tidak kehilangan kepekaannya atas kondisi-kondisi masyarakat. Keberhasilan pada fase ini merupakan jaminan bagi keberhasilan pada fase berikutnya.

Tahapan kedua adalah, interaksi dengan masyarakat kampus, hingga ideologinya menjadi kebiasaan umum sebagai hasil dari kesadaran masyarakat akan ideologi itu. Pada fase ini pergerakan akan menghadapi hambatan-hambatan dan bahaya-bahaya. Hambatan-hambatan yang ada yaitu : (1) pertentangan ideologi gerakan (Islam) dengan ideologi di masyarakat; (2) perbedaan tsaqafah gerakan (Islam) dengan tsaqafah di masyarakat; (3) adanya orang-orang pragmatis di masyarakat, baik yang pasrah dengan realitas, maupun orang zalim yang enggan hidup dalam kebenaran; (4) keterikatan manusia dengan kepentingan-kepentingannya; serta (5) sulitnya mengorbankan kehidupan dunia di jalan kebenaran (Islam).

Yang ketiga adalah, mendukung secara maksimal partai Islam ideologis yang tengah memperjuangkan penegakan khilafah dalam tahapan pengambilalihan kekuasaan secara menyeluruh, hingga terwujud sebuah institusi yang menerapkan ideologi dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia secara menyeluruh (kaffah) tanpa kompromi.

Inilah Identitas sesungguhnya dari aktivis dan aktivitas pergerakan. Yang menjadi suatu keikhasan yang membuatnya berbeda dengan pergerakan-pergerakan lain, karena mereka selalu terikat dengan aktivitas mengembang dakwah. Sebuah kata-kata yang menggugah paradigma juga pemikiran, yaitu “Mengemban dakwah Islam (melaksanakan aktivitas pergerakan) saat ini, hendaknya dikembangkan dengan metode yang sama sebagaimana masa-masa sebelumnya, yaitu dengan menjadikan metode dakwah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan.

Tidak boleh berpaling sedikitpun dari metode tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam rinciannya, dan tanpa memperhatikan lagi perkembangan zaman. Sebab, yang berkembang hanyalah sarana dan bentuk kehidupan, sementara nilai dan maknanya sama sekali tidak akan berubah, walaupun zaman terus berputar, dan bangsa-bangsa maupun negeri-negeri berbeda-beda. Dan Seharusnya sikap dan tindakan seorang pengemban dakwah Islam (aktivis pergerakan), yaitu menyampaikan dakwah secara terang-terangan; menentang segala kebiasaan, adat istiadat, ide- ide sesat, dan persepsi yang salah; bahkan menentang opini umum masyarakat kalau memang keliru, sekalipun untuk ini dia harus bermusuhan. Begitu pula dia akan menentang kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama yang ada, sekalipun harus berhadapan dengan kefanatikan para pemeluknya atau harus menghadapi kebencian orang-orang yang dungu dalam kesesatannya.”

Jadi bagi para aktivis pergerakan jangan pernah mundur atau mengatakan “aku takut karena ini dan itu” tapi takutlah hanya pada Allah semata. Dan ingatlah bahwa janji tegaknya kembali sistem pemerintahan islam adalah sebuah kepastian.

Syarat dan Kondisi Perubahan Kepemimpinan Nasional

2012-09-26T21:58:00.001+08:00

Semenjak konspirasi super power berhasil menjatuhkan Bung Karno, Indonesia dijajah oleh NEKOLIM. Ini lebih parah dari penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dampaknya bagi bangsa dan negara. Karena yanbg dikuasasi adalah alam pikiran ideologis dan filosifis. No 1. kaum intelek di pasung. 2. Gerak-gerik mahasiswa idealis di batasi. 3. Dunia pendidikan dikuasai untuk menjadi penyaring kader pemimpin bangsa yang sesuai dengan falsafah penguasa.4. Pengkotak-kotakan golongan, suku dan agama dimana politik divide et impera diterpakan untuk memukul segala gejala pembaruan (kembali ke UUD 45 Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan melawan NEKOLIM).

Sebagai akibatnya kita melihat: Mutu pendidikan yang merosot, karena: a. yang benar2 pandai tidak diberi kesempatan bila ada gejala membahayakan hegemoni Nekolim. b. Terjadi 'brain drain' (perpindahan kaum intelek ke negara yang lebih akomodatif) yang luar biasa, (ini termasuk skenario umum NEKOLIM). c. Pendidikan drancang dan dilaksanakan untyk mengakomodasi prinsip2 NEKOLIMi sehingga semakin terpuruklah intelektualitas bangsa terutama di bidang R&D. d. Terjadi Krisis kepemimpinan pasca OrdeBaru.

Kepemimpinan dibentuk melalui sebuah sistim dimana proses pembentukannya melalui relasi atasan - bawahan. dengan sendirinya pada umumnya terlihat bahwa bawahan yang lebih berpotensi dari atasannya secara psikologis merupakan ancaman bagai atasannya apalagi kalau bawahan itu mengutamakan profesionalisme diatas paternalisme. Jadi sistim yang terbentuk sejak jatuhnya Bung Karno adalah feodalistik paternatlistik yang amat sangat menghambat perubahan, pembaruan dan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan implikasi terhadap sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan politik. Ketika terjadi reformasi pada tahun 1998, maka beberapa gelintir kader bangsa yang sudah dalam struktur kepemimpinan nasional mendapat kesempatan terbesar untuk muncul dengan hampir tidak ada pesaing dari luar struktur.

Hal ini termasuk kader-kader dari kalangan Parlemen, Birokrasi, TNI dan Polri. Untuk menjaga hegemoni pasca reformasi maka dengan sendirinya para pemimpin nasional 'baru' memantapkan posisi mereka dengan menempatkan orang yang mereka percaya, yaitu: 1. yang masih ada hubungan keluarga & kerabat, 2. yang sudah dalam struktur dan 3. orang2 akademis (pada umumnya peneliti, dosen, pengamat dan konsultan adalah tipe orang yang tidak akan mengambil resiko apapun terlepas dari berani atau tidaknya) demi mengamankan diri terhadap ancaman psikologis dari orang2 yang memiliki potensi lebih besar sebagai pemimpin nasional hanya belum sempat muncul.

Isu '3 menantu Sarwo Edhi sukses' sangat masuk dalam penjelasan diatas. Namun kita berharap muncul pemimpin yang lebih berkualitas daripada yang ada saat ini dan itu memang membutuhakn perjuangan agart terjadi perubahan, pembaharuan cara berpikir dan keberanian yang luar iasa karena musuhnya adalah konspirasi NEKOLIM.

Perubahan keseimbangan kepemimpinan super power USA Obama, Uni ERopa dan China dapat melemahkan konspirasi NEKOLIM sehingga potensi nasional harus dapat memanfaatkan momentum tersebut dalam 5 tahun kedepan mulai dari sekarang. Pribadi saya melihat perubahan itu sedang datang dan bahkan akan merombak sistim kepemimpinan yang ada secara alami.

Para founding fathers Republik Indonesia tidak pernah mengharapkan adanya penjajahan baru, bahkan mereka sudah memperingatkan bangsa kita terhadap NEKOLIM. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh mereka, rakyat, bangsa dan negara adalah mutlak. Indonesia bila benar2(!) merdeka akan menjadi bangsa dan negara kuat yang berperan sebagai pendamai (karena bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai yang dapat dilihat secara antropologis) dan pensejahtera (karena kekayaan sumber daya manusia dan alamnya) dunia. Kalau kepemimpinan masih ditentukan oleh kemiskinan (jiwa) maka Indoensia akan senantiasa (ter)jajah.