Robet Center

Karolin: Negara bertanggung jawab terhadap kehidupan umat beragama di Indonesia

2016-08-01T20:44:00.001+07:00

Pendidikan agama saat ini merupakan salah satu pondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mampu mengaplikasikannya kedalam pergaulan hidup sehari-hari yang mengedepankan nilai-nilai toleransi ditengah-tengah masyarakat yang multi dimensional. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi IX, dr. Karolin Margret Natasa dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Ikhlas Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Minggu (31/7).

Disela kesibukannya menjadi Narasumber dalam Seminar Orang Muda Katolik di Stasi Ngarak, Karolin menyempatkan diri untuk mengunjungi Pondok Pesantren Al Ikhlas Desa Ngarak. Kunjungan Ketua Umum PP PKRI ini dalam rangka memberi bantuan dana kepada para santri yang tinggal di Pondok Pesantren tersebut. Dihadapan para santri dan warga Muslim Desa Ngarak, Karolin menyampaikan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, tolerant dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. “Saya meyakini bahwa semua Agama yang ada di Indonesia mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada Agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau ada yang mengajarkan hal seperti itu, artinya pemahamannya tentang agamanya belum tuntas, belum khatam. Pendidikan keagamaan tentulah bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya.” Ujar Ketua Umum PP PKRI ini.

Pada kesempatan itu Karolin menyampaikan rasa prihatin dan penyesalannya atas insiden yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang berlatarbelakang SARA. Karolin berharap agar Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Landak dapat menjaga keharmonisan yang telah terjalin selama ini.

Anggota DPR RI menjabat 2 periode ini berharap agar kerusuhan yang pernah terjadi dan menodai kerukunan dan persatuan masyarakat di Kalimantan Barat hendaklah menjadi sebuah cerminan bagi masyarakat untuk lebih mengedepankan toleransi. “Saya sangat menyesalkan insiden yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang telah menodai kerukunan dan persatuan. Saya berharap di Kalimantan Barat, Khususnya Kabupaten Landak agar tetap menjaga keharmonisan antar suku dan umat beragama.

Konflik yang pernah terjadi di bumi Kalimantan Barat hendaknya menjadi sebuah pengalaman yang berarti bagi kita. Konflik tersebut mengajarkan kita bahwa hidup berdampingan dengan rukun, damai, dan harmonis menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat kita. Disinilah peran Negara hadir dan bertanggung jawab atas kehidupan umat beragama di Indonesia.” Ujar Karolin.

Kader militan PDI Perjuangan ini berpesan kepada para santri agar tekun dalam belajar karena patut disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu peluang untuk dapat merubah nasib seseorang. Karena pendidikan adalah kunci keberhasilan di masa depan.

Pembahasan Pengingkatan Perekonomian Kalbar antara Gubernur Kalbar dan Komisi XI DPR RI

2016-08-01T20:42:00.001+07:00

Untuk meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat Gubernur Kalimantan Barat mengusulkan Perbatasan Entikong agar dibangun Inland Port atau pelabuhan Darat, karena Malaysia sendiri sudah mempersiapkan sejak lama. Demikian juga dengan Pelabuhan Laut, orang nomor satu itu sudah membicarakannya dengan Menteri Perhubungan agar Pelabuhan Laut Internasional di Mempawah. Hal tersebut disampaikannya kepada Anggota DPR RI Komisi XI yang melakukan reses ke Kalimantan Barat, Senin (1/8). Kehadiran komisi XI tersebut dipimpin oleh wakil ketua komisi Achmad Hafizs Tohir dan 15 anggota Komisai XI lain. Hadir pula sejumlah wakil bupati kabupaten yang ada di Kalbar, dan Forkopimda.

Menurut Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH. Perlunya pembangunan Inland Port Entikong karena sangat strategis sebagai jalur perdagangan antar negara, demikian juga dengan Pembangunan Pelabuhan Laut di Mempawah yang sudah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan, jika memang PT Pelindo tidak bisa membangun maka yang akan membangun Kementerian perhubungan dan pengelolaannya Pihak Pelindo. Kerena ini akan sangat mendongkrak pendapatan asli daerah Kalbar, apalagi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara lain.

Cornelis menjelaskan, saat ini, salah satu pemicu kecilnya PAD Kalbar adalah adanya peraturan pemerintah yang melarang ekspor tambang sebelum ada pengolahan. “Barang tambang ada larangan. Tidak boleh eksport tambang mentah. Harus ada pengolahan. Jadi daerah tambang ini sebelum pak SBY turun pun sudah ada peraturan pemerintahnya ini juga membuat PAD berkurang” jelasnya.

Persoalan lain adalah kenaikan pajak di Pelabuhan yang mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Khususnya pelabuhan yang membawa CPO. “Kita dikomplain negara lain. Karena pelabuhan CPO ini dianggap merusak lingkungan. Sehingga pajaknya dinaikan 2 kali lipat. Sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan saat saya berkunjung ke Amsterdam. Bahwasannya yang merusak lingkungan itu pembukaan lahan. Namun itupun akan berakhir saat beberapa tahun kedepan.” Ungkap Cornelis.

yang menjadi sorotan Cornelis juga, adalah pajak perusahaan Plat Merah yang beroperasi di Kalimantan Barat namun memiliki kantor pusat di Jakarta, sehingga pajak otomatis di bayar ke pemerintah Provinsi DKI, “Agar ada regulasi pemerintah pusat terkait hasil pajak yang didapat dari perusahaan plat merah operasional di Kalbar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau memang bisa bayarlah pajaknya di Kalbar. Kalaupun tidak bisa bagi hasilnya minimal masuk Kalbar. Supaya bisa mendongkrak PAD kita” ujar Cornelis.

Dibeberkan Cornelis, perusahaan plat merah yang ada di Kalbar. Terutama di daerah perbatasan, seperti di Border Aruk, Entikong dan di Badau. Termasuk jalur trans Kalimantan itu banyak. Mulai dari Tayan-Sanggau ada ratusan miliar. “Dananya masuk ke pusat, namun dicatat di kita yang masuk paling hanya untuk gaji karyawan doang yang lain bayar ke Jakarta,” ungkap Cornelis.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah Kementerian Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, Bank Indonesia, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik, Setjen BPK RI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Karolin: buktikan kualitas diri dengan bekerja dan berkarya sepenuh hati

2016-08-01T20:40:00.000+07:00

Ketua umum pengurus pusat Pemuda Katolik Republik Indonesia, dr. Karolin Margret Natasa menekankan pentingnya kualitas diri dalam menghadapi persaingan terbuka dengan bekerja dan berkarya dengan sepenuh hati. Hal ini disampaikan Karolin saat menghadiri seminar Orang Muda Katolik di Stasi Ngarak, Paroki Sungai Pinyuh, Kabupaten Landak, Minggu (31/7).

Seminar yang mengangkat tema “Orang Muda Katolik yang berdaya tahan dan berdaya pikat” dihadiri oleh Sekjend PP PKRI, Christoper Nugroho, Anggota DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Orang Muda Katolik dari Stasi-stasi yang ada di Paroki Sungai Pinyuh. Kegiatan seminar diawali dengan Misa yang dipimpin oleh Pastor Damian Doraman, OFM.Cap, petugas koor dari Paduan Suara Gabungan Gereja Katedral St. Joseph dan Gembala Baik Pontianak.
Dalam presentasinya, Karolin menyampaikan bahwa pentingnya Orang Muda Katolik memiliki kepribadian yang kuat, militan, kompeten dan berkualitas dengan dilandasi oleh Iman seorang Katolik. Pribadi yang seperti inilah yang akan mampu menghadapi tantangan dimasa depan. Beberapa tantangan yang dijelaskan oleh puteri pertama Gubernur Kalimantan Barat ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan tidak di imbangi dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. “Angkatan kalian saat ini merupakan angkatan yang mengalami Bonus Demografi. Hal ini disebabkan oleh kegagalan program pemerintah selama 15 tahun ini dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ada 2 kemungkinan terjadi akibat Bonus Demografi tersebut yaitu jumlah Orang Muda yang meningkat serta persaingan yang dihadapi khususnya dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Untuk membuktikan kualitas sebagai Orang Muda Katolik, kita wajib bekerja dan berkarya dengan sepenuh hati, jangan asal-asalan. Sikap seperti inilah yang kedepannya akan mampu bersaing ketika kita berada ditengah-tengah masyarakat.” ujar karolin. Salah satu bentuk keseriusan Karolin dalam bekerja dibuktikannya ketika pemilihan legislatif tahun 2014 dimana perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum PP PKRI ini meraup suara terbanyak seluruh Indonesia. Kondisi Karolin yang saat itu masih hamil tidak mengurangi semangatnya untuk turun berkampanye dan bertemu dengan masyarakat didaerah. Sikap militan perempuan 34 tahun ini juga dibuktikan ketika melakukan Kunjungan Kerja sebagai Ketua Umum PP PKRI ke umat Katolik di Aceh yang diketahui mayoritas beragama Muslim.
Tantangan utama yang dihadapi saat ini di ungkapkan dokter lulusan UniKa Atma Jaya Jakarta ini adalah masalah pergaulan dikalangan remaja dan penyalahgunaan Narkoba. Pola pergaulan remaja saat ini yang cenderung mengarah ke hal-hal negatif seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi dengan mengikuti kegiatan keorganisasian “Kita membutuhkan wadah untuk melatih diri dan mengembangkan talenta yang kita miliki sehingga kita tidak akan mudah terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik. Dalam hal ini Organisasi Pemuda Katolik Republik Indonesia hadir sebagai alat untuk melatih diri dan mengembangkan kemampuan dalam berorganisasi. Jadikan Organisasi ini sebagai alat kita untuk berjuang mencapai cita-cita kita sebagai Generasi Muda Gereja Katolik. Kita di ajak untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk membangun negara melalui Organisasi yang saya pimpin ini. Jadilah 100 persen katolik, 100 persen Indonesia.”
Sekjend PP PKRI, Christoper Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari Organisasi Pemuda Katolik yang didirikan tahun 1945 ini adalah upaya melibatkan peran pemuda Katolik untuk membangun Negara dimulai dari tingkat Desa. Seperti diketahui bahwa peran pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di masa depan perlu dilatih dan dibina sehingga ketika berada ditengah masyarakat akan siap berkompetisi. Organisasi Pemuda Katolik merupakan organisasi resmi yang bergerak dibidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pemuda Katolik adalah organisasi yang mencetak kader-kader yang kuat, militan dan kompeten dibidangnya untuk turut serta membangun negara yang berlandaskan Ima dan nilai-nilai luhur Gereja Katolik. Melalui Gereja, Pemuda Katolik turut serta berpartisipasi membangun Indonesia.

Gubernur Minta RSU St Antonius Berlakukan BPJS

2016-07-31T22:54:00.002+07:00

Pontianak. Gubernur Drs. Cornelis, MH mengingatkan tenaga kesehatan, dokter, bidan dan perawat agar bekerja maksimal dan lebih mementingkan menyelamatkan nyawa pasien.

“Tenaga medis di rumah sakit harus memiliki jiwa pengabdian dan profesional,” tegas Gubernur Cornelis ketika memberikan sambutan pada pelantikan dan serah terima jabatan Direksi RSU St Antonius Pontianak periode 2016-2020 di aula RSU St Antonius Pontianak, Senin (18/7).
Direktur utama (Dirut) periode 2016-2020 rumah sakit swasta ternama di Kalbar itu dijabat dr. Gede Sandjaja, SPOTK, menggantikan dr. Sesilia Titik Nurwahyuni SS.
Pelantikan dilakukan Ketua Yayasan Dharma Insan, Pastor Mayong. Selain itu, juga melantik dr. Petrus Hasibuan, Sp.Pd sebagai Direktur Pelayanan Medis. Sr Daria Tumin SFIC, Man sebagai Direktur Keperawatan. Kemudian P. Kusmas OFM. Cap, MM, Direktur Keuangan serta dr. Karida‎ Salim MM menjabat Direktur SDM.

Hadir saat pelantikan, Uskup Agung Pontianak Mgr. Agustinus Agus, Ketua Pembina Yayasan Dharma Insan, Mgr. Emiritus Hieronimus Bumbun, OFM Cap, serta Ketua PMI Kalbar Ny. Frederika Cornelis, SPd.
Dalam sambutannya, Gubernur Cornelis meminta pembina dan yayasan RSU St Antonius harus mengontrol, termasuk mencari sponsor, agar rumah sakit tersebut tetap berjalan sesuai fungsinya.
Begitu juga dalam mengelola rumah sakit, pasien jangan sampai melayang nyawanya, karena kelalaian tenaga medis. “Pasien miskin harus tetap diberi jatah tempat tidur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan harus diberlakukan. “Catatan statistik penyakit yang diderita harus diketahui. Sehingga penyakit yang banyak diderita di Kalbar bisa terdata,” ungkap Cornelis.
Gubernur Cornelis juga mengingatkan akreditsi rumah sakit. Sarana yang belum layak mesti diperbaiki. Tak kalah penting, mencari sponsor untuk membangun rumah sakit ini.
“Pelayanan rumah sakit harus benar-benar prima, supaya masyarakat puas. Karena dibangunnya rumah sakit Santo Antonius ini untuk menolong sesama,” ujar Cornelis.
Menurut Cornelis, RSU St Antonius didirikan untuk kepentingan umat Katolik yang tidak mampu. Yayasan ini perpanjangan tangan organisasi Gereja Katolik dalam memberikan pelayanan sesuai amanah undang-undang dan aturan di Kalbar. “Maka dari itu, harus taat dan patuh kepada pemerintah, termasuk membayar pajak,” ujar Cornelis.
Dirut RSU St Antonius Pontianak, dr. Gede Sandjaya menjelaskan tantangan ke depan, bagaimana mengembangkan RSU St Antonius agar semakin baik, berkualitas transparan dan bermutu.
“Seperti yang diungkapkan Dirut RSU St Antonius periode 2013-2016, dr. Titik yang mengungkapkan sertifikasi rumah sakit sudah mencapai target terakreditasi Paripurna Paling Pertama di Kalbar. Kemudian izin juga sudah diperpanjang,” kata dr Gede.
“Saat ini kita akan mengembangkan rumah sakit ini agar bertaraf internasional. Dengan para dokter profesional berjiwa melayani, sesuai semboyan RSU St Antonius, Seviam in Caritate (Melayani dengan Kasih),” sambung mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak itu.
Pria yang akrab dipanggil dokter Gede itu mengingatkan para dokter dan perawat di RSU St Antonius, agar tidak mengkomersilkan setiap pelayanan. Karena banyak pasien kurang mampu yang perlu pertolongan.
“Jangan gile duit bah. Jadi semua mau dibantai. Suka duit boleh, tapi jangan gila duit. Banyak orang susah tu. Ingat serviam in caritate,” tegas dokter Gede.
Dokter spesialis Ortopedi itu berkomitmen akan meningkatkan kualitas RSU St Antonius untuk mengantisipasi pasien yang banyak berobat ke luar negeri. Kemudian meyakinkan masyarakat, berobat di dalam negeri juga lebih baik.
“Mari kita update ilmu kita. Belajar yang benar, bukan belajar ilmu pasien. Kita ini dokter, kalau mau kaya jangan jadi dokter, jadi rampok saja. Kalau jadi dokter, kerja baik dan kaya itu efek. Kalau bisa, bekerja dengan HP (handphone) di-off-kan, biar tidak dikomplain pasien,” tegas dokter Gede.
Dokter Gede juga menginisiasi pembentukan tim darah dan akan berkomunikasi langsung dengan Ny. Frederika sebagai Ketua Palang Merah Indonsia (PMI) Kalbar. Di samping itu, diusulkan pula bagaimana Rumah Sakit Santo Antonius bisa mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan provinsi atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Cornelis (Jamkescor). Mengingat banyak pasien yang datang dari pedalaman dan tidak mampu. Jika dipulangkan karena tidak ada biaya, sangat tidak manusiawi.
“Alangkah bahagianya, kalau kami dapat Jamkescor. Karena banyak orang pedalaman, berobat tidak membawa KTP. Kalau dibantu Jamkescor, maka kami akan laksanakan dengan tertib,” janji dokter Gede.

Kejahatan Luar BiasaSaat pelantikan Direksi RSU St Antonius Pontianak, Gubernur Cornelis juga menyikapi peredaran vaksin palsu. Bahkan menganggap penggunaan vaksin palsu oleh beberapa rumah sakit di Indonesia, merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.
“Jangan sampai kasus vaksin palsu ini terjadi di Kalimantan Barat. Karena akan merugikan masyarakat,” tegas Cornelis saat memberikan sambutan pada acara pelantikan dan serah terima jabatan Direksi RSU St Antonius Pontianak periode 2016-2020, Senin (18/7).
Cornelis meminta para Kepala Dinas Kesehatan mengecek seluruh pelayanan kesehatan di Kalbar. Memastikan tidak adanya vaksin palsu di wilayah kerjanya. Gubernur mengingatkan tenaga medis, dokter maupun perawat harus memiliki jiwa pengabdian dan profesional dalam melayani pasien. “Ingat, jangan kita dikendalikan uang,” tegas Cornelis.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr. Andy Jap memastikan tidak adanya vaksin palsu di rumah sakit pemerintah maupun swasta, serta diseluruh pusat pelayanan kesehatan lainnya di Kalbar. Termasuk pemberian imunisasi campak pada Agustus mendatang. Warga jangan takut, karena Kalbar aman dari peredaran vaksin palsu.
“Kita akan berikan informasi dan sosialisasi mengenai vaksin ini. Kita juga memastikan tidak ada vaksin palsu yang beredar di Kalbar,” katanya.
Sementara Komisi IX DPR, dr. Karolin Margret Natasa mendesak pemerintah meyakinkan masyarakat dan memastikan ketersedian vaksin. Agar tidak kembali terjadi peredaran vaksin palsu di pusat pelayanan kesehatan.

Seorang Cleaning Service di Gereja Katedral Pontianak Jadi Korban Penusukan

2016-07-31T16:58:00.002+07:00

PONTIANAK - Budi (21), seorang cleaning service ini menjadi korban penusukan di baseman Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak, Sabtu (30/7/2016).

Budi yang bekerja sebagai cleaning service menajadi korban penusukan seorang tersangka yang saat ini telah diamankan di Polsek Pontianak Kota.

Budi yang saat ini sedang terbaring lemah di ruangan IGD RS St Antonius menyebukan, jika pada awalnya dirinya melihat tersangka sedang cekcok sama satpam dan dirinya dan satu teman lainnya, Aboy (39) melerai pertengkaran yang dilakukan tersangka dengan satpam.

BACA JUGA: Ini Identitas Pelaku Penusukan di Katedral

"Saat itu saya dan teman sedang kerja melihat ada pertengkaran antara tersangka dan satpam," ujarnya.

Disebutkan Budi jika dirinya mengampaikan kepada tersangka bahwa tempat itu adalah gereja dan tempat ibadah jangan membuat onar ditempat tersebut.

Tapi tersangka malah memanas dan diakui Budi, jika dirinya juga ikut memanas sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung adu jotos.

BACA JUGA: Dipicu Spion Lepas! Ini Kronologi Penusukan Cleaning Service Katedral Pontianak

Tersangka langsung mengeluarkan pisau dari dalam sakunya langsung menusuk Budi, dan menghujamkan dua kali tusukan di bahu sebelah kirinya.

Menodai Kerukunan, Pemuda Katolik Sesalkan Insiden Tanjung Balai

2016-07-31T16:18:00.001+07:00

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa menyatakan prihatin dan menyesalkan kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insiden yang diduga berlatar belakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu terjadi Jumat (29/7) kemarin.

“Kami menyesalkan insiden tersebut karena menodai kerukunan dan persatuan,” tegas Karolin saat dihubungi, Sabtu (30/7).

Menurut Karolin, apabila semua pihak mengedepankan musyawarah dan semangat kebersamaan maka sesungguhnya insiden tersebut tidak akan terjadi. Karena itu, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini, mengimbau semua pihak untuk selalu mengedepan musyawarah dan kebersamaan dalam semangat nilai-nilai Pancasila.

Untuk mencegah terulangnya insiden tersebut, Karolin mengingatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap tingkatan untuk lebih berperan aktif membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis antarumat beragama.

“Forum komunikasi umat beragama harus diefektifkan agar secara dini bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya insiden serupa,” tegas Karolin.

Karolin menegaskan kepada semua pihak, pemerintah, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk aktif mencegah dan terus membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.

“Potensi (konflik, red) harus dicegah agar percikannya tidak meluas yang dapat mengangggu kebersaman dan persatuan sebagai bangsa,” kata Karolin.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengimbau kepada seluruh warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk memperkuat persatuan dan kerukunan antar masyarakat pasca-kerusuhan bernuansa SARA pada Jumat (29/7/2016) malam.

Aparat kepolisian dan TNI juga diminta menjamin keamanan warga dan mencegah terjadinya konflik susulan.

“Sumatera Utara kita ketahui selama ini merupakan wilayah dengan toleransi antar-umat beragama yang sangat baik. Kita prihatin atas peristiwa ini. Saya menyerukan kepada seluruh warga Tanjung Balai memperkuat persatuan dan kerukunan serta mewaspadai provokasi dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana,” kata Irman Gusman.

Irman Gusman mengingatkan konflik SARA merupakan problem serius yang bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, segenap komponen bangsa harus bahu membahu dan bergotong royong untuk bersama-sama bergerak cepat memastikan dan mengatasi sumber-sumber konflik-konflik SARA yang ada.

“Kemarin Tanjung Balai, besok bisa saja terjadi di tempat lain. Kita bersyukur memiliki Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa kita. Mari kita pegang teguh, dan implementasikan Pancasila itu dalam keseharian, tidak hanya dalam ucapan tapi juga tindakan. Membumikan Pancasila, itulah obat mujarab mencegah konflik SARA,” kata Senator asal Sumatera Barat ini.(fri/jpnn)

Alunan Petikan Sape Memukau Pengunjung Mall Ciputra

2016-07-29T23:04:00.000+07:00

JAKARTA – Alunan Petikan sape yang membawakan instrumen lagu nasional Tanah Airku oleh musisi kondang Kalimantan Barat Fery sape’ menyedot pengunjung Mall Ciputra yang berada di Jakarta Barat. Sape adalah alat musik khas dayak yang mirip gitar yang suaranya bisa membuai setiap orang yang mendengarkannya.

Acara yang berlangsung Jumat (29/7) di Mall Ciputra Jakarta Barat ini melaksanakan pameran pariwisata dan ekonomi kreatif Pemerintah Kabupaten Landak. Hadir Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Anggota Watimpres Sidarto Danusubroto, perwakilan kementerian pariwisata RI dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pemkab Landak tersebut, menampilkan Stand-stand mulai kuliner khas Kabupaten Landak, kerajinan tangan, dan seni rajah badan atau tatto Sehingga perhatian pengunjung salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Ibukota dari lantai satu hingga tujuh tertuju kepada panggung tersebut.

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengungkapkan bahwa pameran tersebut bertujuan untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Landak yang sangat khas dan beragam.

“Potensi wisata Kabupaten Landak sangat kaya dan beragam juga kaya akan sejarah terutama kebudayaan suku Dayak Kanayatn berupa seni tari, pahat, Naik Dango, rumah Batang Sahapm dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Kata Adrianus, selain kaya akan seni dan budaya, Landak juga kaya akan wisata sumber daya alam seperti wisata air terjun, manangar atau sering disebut miniatur niagara. wisata flora dan fauna dan yang terkenal adalah batu intan merah muda yang sangat langka dan mahal.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Landak dalam memperkenalkan potensi wisata daerahnya ke masyarakat luas.

“Ini adalah salah satu upaya pintar daerah dalam memajukan potensi wisata daerahnya. Saya berpesan agar terus lakukan upaya marketing yang bagus dan massif agar turis mengenal dan berkunjung. Pemerintah daerah harus fokus memperkenalkan yang unik dan khas dari daerah,” ujar Oso.

Gubernur Cornelis dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan seperti ini dan dirinya mengungkapkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu yang vital bagi peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Karena dengan datangnya seorang wisatawan akan membuat multiplier efek perekonomian termasuk jasa transportasi dan penginapan.

Pemerintah bertekad mengembangkan sektor pariwisata karena memiliki dampak positif ekonomi yang sangat luas. Baru-baru ini orang nomor satu di Kalbar itu mengapresiasi program ekonomi hijau, yakni pemanfaatan kawasan hutan sebagai tujuan wisata dengan tetap menjaga kelestariannya.

MENGOPTIMALKAN RAPERDA PENGAKUAN & PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KALBAR (PPMHA)

2016-07-29T20:30:00.001+07:00

Adalah Alqur’an menyebutkan bahwa “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ” (QS Al Hujarat 49:13). Tidak berlebihan jika penulis berusaha bersikap positif dan apresiatif atas Rancangan Perda yang telah diinisiasi oleh Balegda DPRD Provinsi Kalbar, yang selanjutnya dibahas bersama-sama multistakeholder publik untuk disahkan menjadi Paraturan Daerah (PERDA) definitif bagi Kalbar. Roh Raperda tsb tidak jauh dari pengakuan dan perlindungan kita warga khususnya Kalbar untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling menghormati dan saling menghargai, serta saling berkasih sayang diantara mereka, layaknya berkasih sayang terhadap dirinya sendiri(baca:taqwa). Bukan yang berlawanan dengan premis itu. Bahkan di Provinsi seperti Kaltim dan Riau Perda ber-aroma sejenis telah disahkan beberapa tahun lalu. Konstitusionalitas mandat UUD 1945 pasal 18B agar menghormati masyarakat hukum adat. Sayang, persiapan pemerintah pusat atau daerah jika menihilkan upaya ini. Penataan Rekognisi dan Proteksi MHA/Masyarakat tertentu (baca: Keraton/kerajaan) melalui identifikasi, verifikasi dan validasi oleh “panitia” MHA untuk membuka pintu kesahihan masyarakat adat untuk mendirikan atau memakmurkan desanya, yang kemudian berhak mengelola ribuan hektar hutan desa dan tanah ulayat (baca: Hak Komunal atas tanah).

Sosialisasi RAPERDA PPMHA mulai dari grass root hingga ke khalayak umum strategis untuk dilakukan tentunya setelah membaca Naskah Akademik & Subtansi sistematika Raperda tsb. Mengutip sistematika PPMHA Kalbar terdiri dari Konsideran (Menimbang; Mengingat; Menetapkan); BAB I Ketentuan Umum (1 pasal dgn 27 per definisi istilah); Bab II Asas dan Tujuan (2 pasal dgn butir a s/d h asas dan a s/d e tujuan); Bab III Ruang Lingkup dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat (3 pasal dgn 4 ayat); Bab IV Wilayah Adat (3 pasal dgn 6 ayat); Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat – Bagian Kesatu- Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam (4 pasal dgn 4 ayat); Bagian Kedua- Hak Atas Pembangunan (1 pasal dgn 4 ayat); Bagian Ketiga- Hak Atas Spiritual dan Kebudayaan (2 Pasal dgn 2 ayat); Bagian Keempat- Hak Atas Lingkungan Hidup (2 pasal dgn 4 ayat); Bagian Kelima- Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat (2 pasal dgn a s/d k kewajiban MHA) ; Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah- Bagian Kesatu- Tugas (7 pasal dgn 2 ayat); Bagian Kedua- Wewenang (1 pasal dgn a s/d e wewenang pemda) Bab VII Penyelesaian Sengketa (4 pasal dgn 2 ayat); Bab VIII Pembiayaan (1 pasal) dan Bab IX Ketentuan Penutup (1 pasal). Ayat-ayat dalam Raperda ini merupakan pengejahwantahan kita melindungi masyarakat adat (baca: Dayak dan Melayu) lokal kalbar jangan sampai menjadi korban sebagaimana masyarakat Aborigin di benua Australia atau Indian di benua Amerika yang menjadi warga “kelas dua” di negerinya sendiri akibat kalah daya saing dengan “imigran” yang masuk

Dalam Badan legeslatif DPRD sosialisasi di tahapan Pansus masih terdapat pro dan kontra serta abstain (wait and see). Saat ini masih ada 6 sesi untuk membahasnya dengan mengundang stakeholder terkait Hearing (Dengar Pendapat) nya. Bocoran copy dan naskah akademik sdh mulai ditanggapi oleh beberapa pihak luar, walaupun tahap ini pemprov belum bisa berkomentar karena belum resmi disampaikan Raperda ini ke pihak Gubernur sebagai eksekutif untuk pertimbangan, pembahasan ulang dan proses lebih lanjut sampai konsultasi ke kemendagri.

Kegelisahan, Sosiolog Ivanovich agusta (2016) menjelaskan bahwa Hambatan rekognisi berpangkal pada prasangka masyarakat adat sebagai komunitas pengelola sumber daya secara tertutup (closed corporate community). Mereka tak pernah membutuhkan masyarakat modern atau masuk program komunitas adat terpencil. Menyetarakan kehidupan mereka dengan yg primitif dan kuno tanpa KK (Kartu Keluarga) atau bukti dokumen surat perkawinan yg dicetak ala formalitas pemerintah. Selanjutnya Clifford Geertz meramalkan involusi adat bergeser sekedar mencapai komunitas pasca-tradisional, yaitu gerak melingkar yang tak kunjung sampai pada kadar masyarakat modern. Pangkal kesalahan kebijakan terhadap adat, yaitu memegang teguh kebenaran tunggal. Bahwa upaya memanusiakan komunitas adat hanya mungkin melalui jalan tunggal memajukan wilayah ke arah perkotaan modern ala barat. Eksistensi hanya bisa muncul kala jadi modern, maka adat selalu menjadi cacat yang lain (the other). Seharusnya modal komunitas pengelola sumberdaya secara tertutup justru menjadi bekal kemandirian ekonomis, sementara aturan adat menopang kekuatan praktis norma hukum setempat.

Kegelisahan lainya: Kekhawatiran akan masa depan Kalbar yang dimonopoli kekuasaan oleh satu suku tertentu. Hal ini berkaitan dengan krisis “keharmonisan antar etnis” sehingga ketidakmampuan sipil dalam melakukan konsolidasi politik. Kegelisahan ini tampak dengan adanya surat dari Majelis Adat tertentu lain yang meminta penyusunan Raperda ini tidak diteruskan dan tidak disahkan menjadi PERDA definitif. Kegelisahan ini mungkin disebabkan karena ketiadaan informasi yang cukup dan valid. Sehingga terkesan konfrontatif dan dapat dianggap sangat tidak mendasar. Gagasan Perda ini adalah menghadirkan negara untuk melindungi hak-hak rakyat semestinya didukung dengan peraturan perundangan-undangan yang dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak, satu dan lain hal untuk memperoleh pandangan yang lebih obyektif dan komprehensif terkait subtansi yang diatur. Kurangnya pemahaman terhadap materi muatan yang sudah dirumuskan dalam Raperda ini dapat dipertajam dan diasah kembali melalui Sarasehan Ilmiah Terbuka dengan melibatkan para pakar dibidangnya sehingga dimungkinkan adanya muatan/ tawar menawar kepentingan tertentu dan dalam proses penyelesaian perancangannya tidak tergesa-gesa.

Penutup, Kristalisasi Raperda PPMHA oleh DPRD provinsi Kalbar adalah sebagai upaya melakukan unifikasi hukum adat menjadi hukum nasional menjadi sangat terbuka. Dalam memperjuangkan pemulihan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya, masyarakat hukum adat menganut 4 prinsip, yaitu a) berwawasan NKRI; b) kebersamaan dalam pemecahan permasalahan masyarakat hukum adat; c) berdaya guna dan berhasil guna; d) berkeadilan dan berkekuatan hukum. Keputusan MK No 45/PUU-IX/ 2011 tentang kawasan hutan maupun keputusan MK No 35/PUU-X/ 2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara memberikan implikasi bagi upaya kelola konflik kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 perspektif dampak. Pertama, terbukanya ruang negosiasi baru melalui proses penataan batas dan pengukuhan kawasan yang mengakomodasi hak-hak tenurial masyarakat desa hutan. Kedua, terbangunnya posisi hukum adat yang sejajar (equal) dengan hukum positif formal. Dasarnya, hutan adat bukan lagi berada dalam yuridiksi hutan negara.Ketiga, upaya unifikasi hukum adat melalui instrumen Peraturan Daerah sebelum terbitnya UU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ketiga perspektif di atas membuka lebar upaya mewujudkan resolusi konflik kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat

Ini Harapan Karolin di HUT Ayahnya

2016-07-29T19:40:00.000+07:00

Diulangtahunnya ke 63 Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis bertekat untuk bekerja lebih keras membangun Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat terhadap dirinya dalam memimpin Kalbar bisa diwujudkan. Acara HUT dilaksanakan sederhana di Istana Rakyat Kalimantan Barat pendopo Gubernur Kalbar, Rabu malam (27/7), itu diawali misa syukur yang dipimpin Mgr. Emiritus Hieronimus Bumbun OFM. Cap. Dan pastor Konselebran, dihadiri masyarakat Kalbar dari berbagai kalangan. Hadir juga Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Kapolda Kalbar beserta Istri, sekda Kalbar dan para Bupati yang berasal dari PDI Perjuangan. Serta Forkompinda Kalbar. Bahkan datang tamu persaudaraan Kapusin Asia Fasifik sebanyak 10 orang.

Pada kesempatan berbahagia itu Cornelis melelang dua lagunya demi kau dan sibuah hati dan satu lagu pavoritnya ‘Ayah’. Lagu tersebut menurutnya untuk mengenang almarhum ayahnya yang meninggal sebelum dia menjadi Gubernur. Semua lagu tersebut dilelang dan dananya untuk pembangunan gereja MRPD yang masih memerlukan banyak dana pembangunan. Lelang langsung dipimpin puteri pertamanya dr. Karolin Margret Natasa.
Orang nomor satu di Kalbar itu mengakui jarang mengingat hari ulang tahunnya, namun pada HUT yang ke 63 ini dirinya memohon doa dari Masyarakat Kalimantan Barat agar tetap sehat dan mampu memimpin Kalbar hingga akhir masa jabatan 2018.Selain itu juga anak kedua dari Djamin Injah dan M. Uko itu berdoa untuk pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang barusan mereshufle Kabinetnya tepat pada tanggal kelahirannya semoga semakin semangat bekerja sesuai keinginan rakyat. Ny. Frederika Cornelis, SPd, juga berdoa semoga suaminya tetap sehat dalam memimpin keluarga dan Kalimantan Barat.Karolin Margret Natasa sebagai anak pertamanya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas cinta yang diberikan masyarakat Kalbar sehingga orang tuanya bisa memimpin Kalbar selama dua periode. Karolin mengaku selalu mengingat pesan ayahnya yang mengatakan agar para kader partai PDI Perjuangan harus bekerja lebih baik karena berasal dari lulusan sekolah terbaik yang punya nama. Berbeda dengan diri Cornelis yang sekolah sambil bekerja sebagai di pelabuhan, namun bisa memimpin Kalbar hingga dua periode.

“Saya rasa tidak ada kata lain yang bisa kami ungkapkan, selain ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas, pertama terselenggaranyan acara ini, kami sebenarnya tidak menyiapkan acara khusus tetapi ternyata dari Umat MRPD dipimpin oleh Pastor Jhon telah menyiapkan acara sampai terselenggaranya misa syukur pada sore hari ini dan ramah tamah dengan suasana penuh kekeluargaan pada malam hari yang berbahagia ini. Kami dari pihak keluarga tidak mampu membalas budi baik Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu nya untuk hadir bersama mendoakan kesehatan, ucapan syukur yang luar biasa pada usia ke 63 tahun Bapak kita yang tercinta Drs. Cornelis, MH. “ ujar anggota DPR RI dapil Kalbar itu.Sebagai Puteri tertua, Karolin merasa bahwa orang tua mereka telah berkerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya yang di bebankan kepundak sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Tetapi seperti dikatakan tidak ada gading yang tak retak tentu ada banyak hal yang kurang berkenan, sebagai pihak keluarga, dirinya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan apa yang baik dari Bapak Cornelis ini bisa menjadi inspirasi, semangat bagi penerus bangsa.

“Baru-baru ini kami rapat Partai PDI Perjuangan, ada satu pesan beliau yang mungkin kalau seluruh pengurus partai itu tahu, pesannya sangat sederhana, saya dulunya bukan sekolah di sekolah yang bagus, karena keadaan hidup saya harus sekolah malam sambil paginya kerja di Pelabuhan. Kalian yang sekolahnya lebih baik dari saya.” Ujar Ibu dua anak itu mengingat pesan sang Ayah yang juga Politisi PDI Perjuangan itu.

Karolin menganggap kata-kata dari Ayahnya adalah inspirasi untuk berbuat lebih baik. Ini sangat sederhana mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi semua. “Bapak Cornelis ini orangnya terang terus jadi kalau ngomong sampai kami bilang sakitnya tu disini. Ada yang mungkin pernah merasakan. Tetapi beliau sangat tulus ketika menegur kita semua. Tidak ada dendam pribadi, semua demi kepentingan kita bersama. Tetapi saya yakin Bapak/Ibu/Saudara/I sekalian yang telah lama mengenal Ayahanda kami seperti Monsinyur yang telah 63 tahun mengenal tentu juga mengerti cita-cita beliau adalah bagaimana memajukan Kalimantan Barat.” Terang Kaka Angeline Fremalco itu.Dijelaskan Karolin pula, Cornelis sekarang sekarang dalam masa persiapan MPP (Masa Persiapan Pensiun). Mudah-mudahan cita-cita beliau memajukan Kalimantan Barat bisa diteruskan generasi muda. Karena GUbernur Cornelis di periode yang kedua bukan mengurangi jam terbang, malah terus High Speed. Karena usia 63 tahun, serasa 36 tahun. Mau pensiun bukan jadinya lebih santai, malah menambah kecepatan. “Ketika kami tegur sebagai anak, Beliau menjawab justru di akhir masa jabatan diwaktu yang semakin pendek ini masih banyak hal yang harus kita selesaikan sebelum turun, sebelum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Jadi kita yang orang rumah ini diam saja, sampai mana dia mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan ditahun-tahun mendatang, Ayahanda kami masih terus diberikan kesehatan untuk terus berkerja, berkarya bagi masyarakat Kalimantan Barat setelah beliau menyelesaikan tugas beliau sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Pasti saya yakin Beliau tidak adakan seperti omongannya, urus cucu, kebun. terima kasih atas cinta yang boleh kami rasakan. Semoga kedepan, kami sekeluarga diberikan kesehatan agar terus dapat berkarya bagi Kalimantan Barat. Selamat Ulang Tahun Pak dari kami anak-anak, menantu dan cucu “ pungkas Karolin.

Gubernur Kalbar Cornelis, didampingi Ny. Frederika Cornelis menyalakan lilin ke 63 tahun.

Mendapat ucapan selamat dari cucu

Pengembangan wisata Kehutanan Bisa Kerjasama BUMDes

2016-07-28T22:51:00.001+07:00

Anggota DPR RI yang menjabat 2 periode dr. Karolin Margret Natasa berharap agar pengembangan jasa wisata alam di hutan produksi dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa. Keterlibatan masyarakat di Desa melalui BUMDes dinilai akan lebih optimal dalam pengembangan industri wisata tersebut. Karolin berpesan semoga hutan tetap terus terjaga kelestariannya dan yang terutama adalah bagaimana pengembangan jasa wisata alam ini berprinsip memanusiakan manusia Indonesia.

Hal tersebut diaampaikan Anggota DPR RI dapil Kalbar dr. Karolin Margret Natasa, ketika menjadi pemateri pada Workshop Dalam rangka sosialisasi Permenhut No. P.31/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi , serta dalam mengupayakan pemahaman dan persepsi yang sama diantara para pihak terhadap peluang dan potensi pengembangan usaha jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan produksi.

Workshop tersebut dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Yayasan WWF Indonesia, dan The Borneo Invinity, dengan tema “Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengembangan Jasa Wisata Alam di Hutan Produksi” di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (27/07). Hadir sebagai narasumber, Anggota DPR RI Komisi IX, dr. Karolin Margret Natasa, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, Dirjen PHPL KLHK, Dr. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc, Direktur IJIHHBK, Ditjen PHPL KHLK Ir. Gatot Subiantoro, M.Sc, Dan Perwakilan dari World Wide Foundation Indonesia di Kalimantan, Chairul Saleh.

Dalam perjalanan sebagai Anggota DPR RI selama 2 periode, Karolin mengakui bahwa seringkali berbenturan dengan berbagai persoalan terkait kehutanan. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan hutan produksi. Diantaranya adalah bagaimana pemanfaatan hutan produksi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Karolin, paradigma baru adalah bagaimana memanfaatkan hutan produksi sebagai industri pariwisata yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. “Hutan produksi seperti yang telah disampaikan oleh Dirjen PHPL KLHK bahwa bukan hanya berorientasi pada produksi kayu yang dikelola oleh koorporasi-koorporasi semata tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana cara mempertahankan seluas-luasnya wilayah hutan tersebut sehingga bermanfaat bagi rakyat, bagaimana hutan ini ” dijual” sebagai industri pariwisata tanpa merusak ekosistem yang hidup didalamnya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh negara dan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pembinaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dinilai masih kurang dan masih diperlukan keterlibatan semua pihak bagaimana agar masyarakat terlibat dalam proses konservasi. Potensi yang ada di Kalimantan Barat yang bisa di kelola jasa wisatanya meliputi sungai, danau, air terjun dan hutan yang luasnya hampir 8 juta hektar atau sekitar 57% dari luas wilayah Kalimantan Barat.

Kawasan tersebut kata Karolin lagi, pasti memiliki sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Permasalahan yang ada saat ini adalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan sering dilupakan akses terhadap air bersih tersebut. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kalimantan Barat saat ini masih jauh dari kata ideal. Kompas merilis data dari Kementerian bahwa 68% sungai di Indonesia dikategorikan tercemar berat.

Karolin berharap dalam kerja sama lintas sektoral yang dilakukan untuk pengembangan jasa usaha wisata kedepannya harus melibatkan kepentingan masyarakat sekitar kawasan khususnya ketersediaan air bersih, perlindungan terhadap sumber-sumber air bersih dan fasilitas terhadap air bersih tersebut.

Penyerapan tenaga lokal dalam rangka pengembangan industri wisata harus menjadi prioritas. Secara teoritis mudah diucapkan oleh semua pihak dan dinilai dalam pelaksanaannya pasti ada kemauan tetapi sulit dalam memberikan pengertian dan merekrut masyarakat di sekitar kawasan. “Ketika Bapak dan Ibu datang membawa investor dengan menawarkan industri pariwisata kepada masyarakat lokal, belum tentu masyarakat akan menyambut dengan antusias. Masyarakat dipedalaman hidup sebagai surviver, bertahan hidup melawan kerasnya alam, bertahan terhadap arus modernisasi tidak akan mudah menerima hal-hal yang baru.”pungkas karolin.

Cornelis Sosialisasikan Tax Amnesti

2016-07-28T22:45:00.000+07:00

Gubernur Cornelis, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat termasuk pengusaha maupun yayasan memanfaatkan tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah di undangkan pemerintah dengan UU nomor 11 tahun 2016. “Presiden telah menyambaikan kepada Menko Perekonomian Sri Mulyani bahwa target tax amnesty harus tercapai, sehingga sosialisasi ke depan tidak hanya dilakukan oleh satu bank, melainkan oleh banyak bank terutama bank pemerintah. Manfaatkan momen pengampunan pajak ini sebaik-baiknya. Apalagi nasabah dilindungi datanya sehingga aman. Nanti di sosialisasikan terus agar benar-benar ada hasilnya,” ujarnya saat membuka sosialisai Tax Amnesty bersama BNI dan DJP Kanwil Kalbar, di Mercure Hotel Pontianak, Kamis (28/7).

Menurut Cornelis, Tax Amnesty sudah diundangkan tinggal bagaimana merealisasikan. Perintah presiden, baik pemerintah maupun masyarakat yaitu mensukseskan pengampunan pajak ini, Jika dulu masyarakat yang merupakan wajib pajak takut melapor karena takut dikenanakan pidana atau denda, saat ini tidak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintah sudah meluncurkan UU Tax Amnesty, sehingga wajib pajak tidak ada alasan untuk tidak melapor dan membayar pajak.

Seperti diketahui Tax Amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Untuk itu, Bank Negara Indonesia (BNI) Pontianak menggelar sosialisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Kalbar. Menurut Head Of Network Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Kalimantan Barat, Suhardi Petrus. Sosialisasi ini merupakan yang pertama kalinya di gelar oleh BNIsecara nasional. Dengan mengangkat tema BNI Siap Menjadi Bank Persepsi Anda, BNI siap menampung dana repatriasi para wajib pajak.
sosialisasi pengampunan pajak dihadiri para pengusaha dan pimpinan yayasan di Kalimantan Barat, “Sosialisasi ini dalam rangka bagaimana nasabah kita dan sejumlah undangan mengerti dan paham apa itu tax amnesty,” ujar Suhardi Petrus.

Ini Hasil Sidak Gubernur Kalbar Ke RDUD Soedarso

2016-07-28T20:55:00.001+07:00

Gubernur kalimantan Barat secara mendadak menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak. Kamis 28 juli 2016. Usai membuka Sosialisasi Tax Amnesti di Mercure Hotel. Orang nomor satu di Kalbar itu langsung menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) memantau langsung bagaimana pelayanan rumah sakit plat merah milik pemerintah provinsi itu. Cornelis pada kesempatan itu berdialog dengan pasien dan keluarga pasien dari meranti Kabupaten Landak yang kehabisan biaya. Sehingga mantan Bupati landak itu meminta kepada tenaga medis agar dibantu mengurus administrasi karena Ibu tersebut menurut pengakuannya bel mengurus BPJS biaya berobat pun tidak ada. Cornelis meminta supaya pasien dari Kecamatan Meranti atas nama ny
Jakin (25) asal dusun manggam bati Meranti itu dimasukan dalam Jamkesprov. Ny. Faisal Fajar, salah satu medis IGD mengatakan, Ny. Jakin yang hamil 9 bulan itu didiagnosa mola dan anemia, pasien pendarahan.

Cornelis kemudian masuk ruang pasien IGD. Salah satu pasien asal Tanjung Raya Pontianak diajak dialog untuk menyemangati pasien yang seumuran dengannya diajak bersalaman dan saling mengucapkan selamat ulang tahun. Cornelis sendiri berulang tahun setiap 27 Juli.

Selain memantau pelayanan rumah sakit sudarso yang masih manual dan laporan menggunakan aplikasi Washap. Menurut Cornelis sudah seharusnya sistem informasi rumah sakit berbasis online sehingga laporan diagnosa bisa langaung diketahui dokter spesialis yang akan menangani melalui jaringan aplikasi online internal.

Cornelis juga meninjau beberapa ruangan termasuk laboratorium dan tempat tidur untuk ICU yang barusan datang. Cornelis yang di dampingi Direktur RSUD sudarso dr. Yustar Mulyadi. Sp. Pd. KGEH. Berpesan agar pengadaan barang harus hati hati dan harus sesuai dengan spek yang diajukan. Sehingga begitu barang datang supaya segera di cek dan dipakai sesuai kebutuhan.

Cornelis kepada para tenaga medis mengharapkan pelayanan RSUD Sudarso harus lebih baik. Karena dibiayai negara dan tidak boleh menolak pasien “Semiskin apapun dia jangan ditolak, tangani dulu setelah ditangani baru diurus administrasinya. Selamatkan dulu nyawanya kalau pasien memang tidak mampu dan rumah sakit tidak berwenang memberikan pembebasan biaya ajukan ke gubernur biar gubernur yang membebaskan. Yang penting orang itu bisa selamat, kalau memang dia betul-betul miskin kita tangani dengan Jaminan Kesehatan Cornelis. Karena anggaram itu khusus orang yang todak mampu.” ujar Cornelis.

Gubernur menyampaikan agar mental menolak pasien dengan berbagai dalih harus sudah di rubah harus direvolusi mentalnya agar memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Cair

2016-07-28T20:47:00.002+07:00

Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini dinantikan tenaga pengajar cair, tanggal 26 Juli 2016. Hal tersebut dijelaskan Gubernur Kalbar, Rabu (27/7) di Hall Kantor Gubernur Kalbar, usai membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar. Cornelis langsung menandatangani surat Keputusan di depan para Awak media, usai dibacanya.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, mengatakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah sudah bisa dicairkan, sesuai surat nomor 2711 SE tanggal 25 Juli 2016, tentang penyaluran dana BOS. Gubernur Kalimantan Barat sudah nmenyalurkan dana BOS triwulan ke dua tahun 2016 tanggal 26 juli 2016 berdasarkan keputusan gubernur Kalimantan Barat masing-masing nomor 591/BPKAD 2016 tentang penetapan penerimaan jumlah Bantuan Operasional Sekolah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat triwulan dua tahun anggaran 2016. Selain itu kata Cornelis, dasarnya juga surat Nomor 592/BPKAD 2016 tentang penetapan selisih kurang salur dan tambahan jumlah penerimaan jumlah bantuan operasional sekolah triwulan 1 tahun 2016 di wilayah Provinsi Kalbar.

Orang nomor satu di Kalbar itu meminta supaya Bupati dan Walikota se-Kalbar agar memantau dan pengawasi penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sesuai dengan peruntukannya, sesuai aturan yang berlaku. “Diminta satuan pendidikan yang sudah menerima dana BOS agar bekerja lebih professional memanfaatkan dan mengguna dana bos sesuai aturan yang berlaku dan segera membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS.” Terang Cornelis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menuturkan ditundanya penyaluran dana BOS, karena masih menunggu kebijakan kementerian. “Kita tidak mau gara-gara dana BOS, kepala sekolah di penjara,” ucapnya.

Berapa banyak anggaran dana BOS per tahun dikeluarkan di Kalbar, Alexius Akim menuturkan hampir sebesar Rp 1 triliun untuk semua tingkatan baik SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selesai Acara, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis memberikan kue ulang tahunnya ke-63 kepada puteri pertamanya dr. Karolin Margret Natasa. usai Workshop Pengelolaan Hutan Lestari dan Peluang Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan IUPHHK-HA pada Lanskap Arabela-Schwanner, di Mercure Hotel, Rabu (27/7).

Ini Harapan dr. Karolin di HUT Ayahnya

2016-07-28T20:40:00.002+07:00

Diulang tahunnya ke 63 Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis bertekat untuk bekerja lebih keras membangun Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat terhadap dirinya dalam memimpin Kalbar bisa diwujudkan. Acara HUT dilaksanakan sederhana di Istana Rakyat Kalimantan Barat pendopo Gubernur Kalbar, Rabu malam (27/7), itu diawali misa syukur yang dipimpin Mgr. Emiritus Hieronimus Bumbun OFM. Cap. Dan pastor Konselebran, dihadiri masyarakat Kalbar dari berbagai kalangan. Hadir juga Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Kapolda Kalbar beserta Istri, sekda Kalbar dan para Bupati yang berasal dari PDI Perjuangan. Serta Forkompinda Kalbar. Bahkan datang tamu persaudaraan Kapusin Asia Fasifik sebanyak 10 orang.

Karolin Margret Natasa sebagai anak pertamanya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas cinta yang diberikan masyarakat Kalbar sehingga orang tuanya bisa memimpin Kalbar selama dua periode. Karolin mengaku selalu mengingat pesan ayahnya yang mengatakan agar para kader partai PDI Perjuangan harus bekerja lebih baik karena berasal dari lulusan sekolah terbaik yang punya nama. Berbeda dengan diri Cornelis yang sekolah sambil bekerja sebagai di pelabuhan, namun bisa memimpin Kalbar hingga dua periode.

Sebagai Puteri tertua, Karolin merasa bahwa orang tua mereka telah berkerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya yang di bebankan kepundak sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Tetapi seperti dikatakan tidak ada gading yang tak retak tentu ada banyak hal yang kurang berkenan, sebagai pihak keluarga, dirinya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan apa yang baik dari Bapak Cornelis ini bisa menjadi inspirasi, semangat bagi penerus bangsa.

Dijelaskan Karolin pula, Cornelis sekarang sekarang dalam masa persiapan MPP (Masa Persiapan Pensiun). Mudah-mudahan cita-cita beliau memajukan Kalimantan Barat bisa diteruskan generasi muda. Karena GUbernur Cornelis di periode yang kedua bukan mengurangi jam terbang, malah terus High Speed. Karena usia 63 tahun, serasa 36 tahun. Mau pensiun bukan jadinya lebih santai, malah menambah kecepatan. “Ketika kami tegur sebagai anak, Beliau menjawab justru di akhir masa jabatan diwaktu yang semakin pendek ini masih banyak hal yang harus kita selesaikan sebelum turun, sebelum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Jadi kita yang orang rumah ini diam saja, sampai mana dia mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan ditahun-tahun mendatang, Ayahanda kami masih terus diberikan kesehatan untuk terus berkerja, berkarya bagi masyarakat Kalimantan Barat setelah beliau menyelesaikan tugas beliau sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Pasti saya yakin Beliau tidak adakan seperti omongannya, urus cucu, kebun. terima kasih atas cinta yang boleh kami rasakan. Semoga kedepan, kami sekeluarga diberikan kesehatan agar terus dapat berkarya bagi Kalimantan Barat. Selamat Ulang Tahun Pak dari kami anak-anak, menantu dan cucu “ pungkas Karolin.

Ajak Jaga Hutan, Ini Kata Gubernur Kalbar kepada NGO

2016-07-28T20:29:00.001+07:00

Kalimantan Barat yang memiliki 62,52 persen atau 9.178.760 hektar dari luas wilayah 14.680.700 hektar merupakan kawasan hutan hujan tropis akan mendatangkan efek ekonomi hijau. Sehingga Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH., mendukung upaya Pemerintah memanfaatkannya sebagai tujuan wisata yang dipastikan akan mendongkrak perekonomian Kalimantan Barat terutama dalam bidang pariwisata, disatu sisi Kalimantan Barat akan semakin mantap sebagai paru-paru dunia dengan konsisten menjaga kelestarian hutan. “Ini ide baru, saya dukung penuh karena negara lain sudah melakukannya, ini sebuah pemikiran yang sangat maju, Workshop ini membuka wawasan berfikir kita agar bisa memanfaatkan hutan secara baik tanpa harus merusaknya.” ujar Cornelis, usai Workshop Pengelolaan Hutan Lestari dan Peluang Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan IUPHHK-HA pada Lanskap Arabela-Schwanner, di Mercure Hotel, Rabu (27/7).

Workshop tersebut menghadirkan pembicara Anggota DPR RI dr. Karolin Margret Natasa, dengan membawa presentasi, Potensi pengembangan usaha jasa lingkungan wisata alam dalam rangka peningkatan sosial ekonomi dan ketahanan lingkungan masyarakat. Selain Karolin, ada beberapa pemakalah diantaranya Ir. Gatot Subiantoro, M.Sc. Direktur UJL HHBK, Ditjen PHPL, KLHK. Marius Marcelus TJ, SH., MM. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Drs. Chairul Saleh, M.Si. Yayasan WWF Indonesia, dan beberapa pembicara lainnya. Cornelis, meminta supaya, ringkasan workshop dan rencana tindak lanjut agar diserahkan juga ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dibawa ke pertemuan Gubernur Climate Forest di Mexico akhir Agustus mendatang, supaya negara-negara industry maju agar secara bersama-sama menekan efek rumah kaca.

“Kita bicara bukan hanya untuk WWF dan kementerian lingkungan hidup. Tapi ini kita bicara bagaimana hutan produksi bisa mendatangkan uang dengan menjaganya tetap lestari, di dunia ini sudah lama dilaksanakan, seperti di Malaysia dan Brasil, namun di Indonesia khususnya di Kalbar baru akan terjadi. Kalau kita berfikir hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia yang efektif dan efisien. Hutan adalah persoalan strategis dan penting dunia ini sudah berubah, cara berfikir sudah berubah, bagaimana memanfaatkan hutan ini menjadi paru-paru dunia. Pohon ini bernafas untuk menutup ozon berlubang akibat efek rumah kaca,” ujar Cornelis yang juga Ketua Govenors Climate and Forest Task Force.

Orang nomor satu di Kalbar itu juga mengingatkan kembali pemilik perkebunan Sawit harus membuat Embung, untuk mencegah kebakaran hutan, minimal 100×100 meter setiap 5000 hektar. Selain itu, dirinya meminta Non Government Organization (NGO) yang bekerjasama dengan departemen, agar juga melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga apa yang dikerjakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat bisa diketahui, karena menurunta NGO tidak hanya mengkritik kinerja pemerintah, namun laporan kinerja juga harus sampai ke tangan Gubernur sebagai pemimpin wilayah. “Jangan hanya mengkritik Gubernur, laporan kerjanya juga laporkan ke Gubernur, uangnya bukan money laundry dari negara-negara maju, Ini kita dianggap kera, dianggap angin lalu, Saya ndak minta uang setoran sekian persen, tidak.” ujar Cornelis.

Cornelis sebenarnya mengapresiasi kinerja NGO yang membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari, “Kalian bekerja di daerah saya menjaga lingkungan, ini luar biasa menolong saya. Karena mengurus negara ini tidak bisa sendiri di negara demokrasi ini harus secara bergotong royong mengurus negara ini, Hutan di Kalimantan sudah menjadi sorotan dunia mari kita pelihara dan jaga hutan,” ajak Cornelis.

Dirjen PHPL KLHK, Ditjen PHPL, KLHK Ir. Gatot Subiantoro, M.Sc. kedepan ekonomi hijau dengan memanfaatkan ekonomi pariwisata akan didorong kerjasama dengan kementerian pariwisata, di Kalbar seperti di Landak ada air terjun 7 tingkat Rombo Dait yang sangat eksotis, “Kita mengelola hutan secara baik,” ujar Gatot.

Cornelis : Wujudkan Kemandirian Pangan di Kalbar

2016-07-28T20:27:00.002+07:00

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, megharapkan Provinsi Kalimantan Barat bukan sekedar mewujudkan ketahanan pangan, tapi kemandirian pangan, karena ketahanan pangan berarti bukan harus dari hasil daerah Kalimantan Barat, “Bukan ketahanan pangan tapi bagaimana mandiri di bidang pangan sehingga yang kita makan bukan dari luar tapi dari hasil cocok tanam sendiri,” ujar Cornelis, ketika membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema Membangun sinergi Pangan dan Gizi menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan. Di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (27/7).
Rakor tersebut juga dihadiri, Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat, Dewan Ketahanan Pangan Nasional, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar.

Berangkat dari masalah pangan di dunia yang kini terancam akibat tidak bisa diprediksinya iklim, Cornelis memaparkan, bahwasannya bahan pangan bukan hanya beras saja, Iklim di dunia sudah berubah, akibat gas rumah kaca sehingga panas bumi meningkat dan iklim tidak bisa diramal lagi oleh BMKG, semua stekholder di dunia ini khususnya di Kalbar untuk mengawal kebijakan kebijakan pangan ini. Tapi dari kebijakan pemerintah, mulai jaman pak Harto sampai Joko Widodo terutama titik berat pada tanaman padi menjadi prioritas sehingga kita harus mengawal kebijakan kebijakan ini. Termasuk perbankan juga. Di dunia ini new zealand tidak akan kelaparan, kalau asia tenggara tidak akan kelaparan, sekalipun padi mungkin tidak bagus.

Maka kata Cornelis lagi perlu langkah nyata bagi seluruh yang berkepentingan, seperti cetak sawah yang sudah dilakukan pemerintah bekerjasama TNI, agar ditanami pangan, “Kalau kita tidak laksanakan penanaman maka kebutuhan pangan terancam, karena penduduk dunia ini bertambah. Antara produksi pangan dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang sehingga ancaman kelaparan bisa terjadi di mana-mana,” ujar Mantan Bupati Landak itu.

Untuk itu, pihaknya mengajak Bupati dan Walikota bekerja sungguh sungguh meningkatkan produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing, sehingga tidak lagi mendatangkan beras dari luar negeri. Disatu sisi, diversifikasi tanaman pangan agar semakin bernilai gizi.

Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, perlu lokasi yang besar, sehingga dari segi aspek kebijakan Land Reform, tidak sesuai UU no 5 tentang Agraria harus dirubah karena menggunakan standard Jawa, masyarakat hanya boleh memiliki lahan 2 hektar, sementara di luar Jawa lahan masih luas. “Aspek kebijakan politik harus dirubah. Di New Zealand boleh memiliki 10 ribu ke atas lahan pertanian, pemerintah wajib mempersiapkan infrastruktur.” Ungkap Cornelis.

Data Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, untuk Provinsi Kalbar keperluan pangan tahun lalu 1,275760 kg hasil panen 2015, beras 1,58835 ton, surplus 135 ton lebih. “Mari bersama sama meningkatkan produksi tanaman padi.
Pangan berpengaruh pada IPM, 2015 65,59 tumbuh 1,08 persen, tinggi dari nasional 0,94 persen. Pangan bukan masalah nasi saja, tapi masalah gizi juga harus diperhatikan. Kalau tidak membangun landasan yang kuat untuk generasi ke depan perlu pangan dan makanan bergizi yang memang layak dimakan manusia.” Kata Mantan Camat Menjalin itu.

Selain itu, Gubernur mengingatkan para Bupati dan walikota agar waspada kebakaran lahan, karena potensi titik api banyak di Kalimantan Barat, sehingga langkah antisipasi dan cegah dini sangat perlu.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Anggraito yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kalbar mengatakan, Rakor dimaksud mengevaluasi kinerja pembangunan pangan dan gizi kabupaten kota dan menyusun rumusan dan rekomendasi kebijakan strategis aksi daerah terkait pangan dan gizi kabupaten kota.

Mentan Sebut Juli hingga September Jadi Saat Penting Masa Tanam

2016-07-26T23:25:00.000+07:00

Radar-Kapuas.com, Medan – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bulan Juli, Agustus hingga September merupakan waktu yang harus dijaga ketat dan saat penting untuk masa tanam.

Pada momen ini, negara ini harus berupaya menggenjot produksi terutama tanaman padi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Dalam bulan tersebut selama negara ini ada, selalu jadi bulan luas tambah tanamnya defisit sehingga dampaknya terjadi bulan paceklik pada bulan Desember- Januari-Februari,” tutur dia di Medan, seperti dikutip Rabu (26/7/2016).

Sebab itu, dia mengaku, pihaknya berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia dengan mengubah pola masa tanam.

“Makanya kita ubah masa tanam, biasanya bulan Juli hingga September itu kita tidur, sekarang kita bangunkan. Petani yang tidur, traktor tidur dan lahan tidur kita bangunkan. Sehingga sekarang selesai panen maka langsung kita kembali tanam, termasuk kita juga membenahi irigasi kita,” tutur dia.

Amran juga memaparkan perkembangan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Dengan adanya langkah penurunan impor secara ekstrim hingga 47 persen.

Selain itu berdasarkan survei Global Food Security Indeks, skor perubahan lompatan ketahanan pangan Indonesia kini berada pada urutan ke-66 dari 113 negara. “Ini merupakan lompatan yang luar biasa dan merupakan perubahan terbesar yang telah kita lakukan,” papar dia.

Mentan mengatakan, pencapaian yang telah dilakukan ini merupakan hasil dari kerja keras bersama, sehingga ke depan Indonesia tidak mewariskan impor pangan kepada generasi selanjutnya.

“Di sisi lain indeks persentase kepuasan petani kepada pendamping untuk TNI juga luar biasa mencapai 89, 5 persen, ini menunjukkan bahwa sudah ada sinergitas yang baik dan menyatu antara pemerintah, masyarakat juga TNI,” jelasnya.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Amran meminta untuk kembali menggenjot produksi padi, jagung dan kedelai atau disingkat Pajale sepanjang tahun ini.

Produk yang meningkat diharapkan bisa mengembalikan wilayah ini ke posisi lima besar sebagai produsen produk pertanian.

“Kami yakin Sumut akan kembali ke posisi nomor lima atau empat. Kalau Luas Tambah Tanam (LTT) ini dilaksanakan saya yakin,” kata dia.

Tahun lalu, produksi padi di wilayah ini mencapai 500 ribu ton. Sebab itu tahun ini produksi ditargetkan harus mencapai dua kali lipat atau sekitar 1 juta hingga 1,2 juta ton. Ini untuk mencegah terjadinya bulan paceklik pada Desember-Februari.

Mentan mengaku akan ada penilaian untuk reward dan punishment. Dengan ketentuan,jikaproduksi meningkat maka anggaran akan bertambah, sebaliknya jikia turun maka anggaran bakal berkurang.

“Jadi kepada kabupaten dan kota, kita minta jangan hanya meminta tambahan anggaran tapi juga harus meningkatkan laporan produksi sehingga Sumut bisa menjadi swasembada pangan,” tambah Gubernur Sumut T Erry Nuradi.[liputan6]

Cara Mudah Bermain Pokemon GO! di Komputer (PC)

2016-07-26T23:11:00.003+07:00

Pokémon GO adalah salah satu mobile game augmented reality yang dikembangkan oleh Develop Game Niantic pada perangkat iOS dan perangkat Android. Sejak dirilis baru-baru ini (2016), game tersebut telah mendapatkan popularitas yang sangat besar di kalangan gamer. Saat ini game tersebut hanya tersedia pada perangkat mobile, namun dengan Nox App Player Anda bisa bermain di mana saja dengan menggunakan Windows PC (Komputer) Anda tanpa harus meninggalkan meja atau posisi bermain Anda untuk mengumpulkan semua Pokemons. Hal ini sangat bagus untuk orang-orang yang sangat malas untuk keluar rumah atau tidak memiliki smartphone atau mungkin smartphonenya tidak kompatibel dengan game tersebut.

Untuk mencobanya, silahkan ikuti penerapan berikut ini:

Langkah 1. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan Download dan install Nox App Player: Pokemon GO for PC dari situs ini resmi bignox: http://en.bignox.com/pokemongo/

Langkah 2. Setelah Anda menginstall software tersebut, silahan buka Nox App Player: Pokemon GO for PC yang telah Anda install, tunggu beberapa detik dan Anda akan menemukan ikon Pokemon GO pada layar jendela utama.

Langkah 3. Selanjutnya, Klik ikon Pokémon GO, login dengan akun Google Anda dan Anda sudah dapat mulai bermain!

Cara Memainkan:

AR: Teknologi augmented reality membutuhkan kamera dan deteksi lingkungan sekitar (GPS). Hal ini tampaknya tidak cocok dalam kasus PC. Pastikan untuk mengubah AR off dari sudut kanan atas layar dari permainan.
Keyboard kontrol: dalam permainan Anda bisa mengendalikan karakter Anda untuk berjalan di sekitar menggunakan tombol WASD di keyboard (W: Maju, S: Mundur, A: Kiri dan D: Kanan). Ada juga petunjuk di layar. jika Anda ingin memiliki pemandangan yang jelas Anda bisa mengubah sedikit menonaktifkan beberapa kontrol dengan mengklik tombol Keyboard Control pada side bar >> Klik Save >> Turn Transparency to Zero dan klik Yes. Dengan menggunakan keyboard control ini, Anda hanya perlu menggunakan tombol keyboard untuk menggerakkan karakter, sehingga Anda tidak perlu lagi keliling-keliling keluar rumah hanya untuk mencari pokemon.

Virtual Location: Klik pada tombol Virtual Location pada side bar dan tarik ke pin di mana saja di peta yang Anda inginkan, lalu klik tombol OK di bar bawah maka posisi Anda akan menetap pada lokasi yang Anda pilih.

Sekian dari tulisan sederhana ini. Mungkin jika penampakan dari bermain game di PC sangat-sangat mudah, sehingga dapat dipastikan sensasi argumen realitynya tidak begitu terasa, maka jika Anda player yang mudah bosan, OFamni sarankan tidak usah memainkan lewat PC, sebab OFamni sendiri merasakan keasyikan yang sebenarnya dari game ini tidak begitu terasa.

Singkirkan Pokemon Go di Kota Jogja

2016-07-26T22:04:00.000+07:00

Meski telah memakan sejumlah beberapa korban hingga hampir merenggut nyawa tapi seolah penggemar game yang dipadukan dengan gerak kaki ini tetap banyak pengikutnya.

Tak mau menjadi korban maka Kepala Disdik Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana mengeluarkan kebijakan bagi siswa di Jogja agar tidak membawa telepon seluler khususnya android. Harapannya siswa hanya datang ke sekolah benar-benar fokus untuk belajar dan menuntuk ilmu.

Larangan ini tidak saja hanya berlaku untuk siswa SD dan SMP tapi mereka yang telah duduk di bangku SMU pun mendapat kebijakan yang sama. Tak ada lagi kegiatan berburu monster Pokemon Go di sekolah.

Sri Sultan selaku orang nomor satu di Yogyakarta pun turut berkomentar. Menurutnya, game ini hanyalah akal-akalan pihak luar dalam rangka mencari data untuk kemudian dijual. Oleh karenanya pria berkacamata ini menghimbau agar warga Jogja jangan mau dibodohi oleh pihak asing.

Senada dengan Sultan, dari beberapa viral yang muncul dimedia sosial yang ditulis Prof Dr Tina Afiatin M.Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi UGM menyatakan hal yang serupa. Menurutnya game tersebut hanyalah upaya asing dalam melakukan pemetaan di negara dimana game itu dimainkan.

Lebih jauh dikatakan bahwa game yang mengajak pemainnya untuk berburu Pokemon ini akan meninggalkan jejak yang kemudian bisa direkam. Dan selanjutnya data tersebut akan diolah untuk kepentingan “intelejen.”

Oleh karena itu sangat disarankan untuk jangan mencoba apalagi memainkan game yang telah merenggut korban di beberapa wilayah ini. Masyarakat diharap lebih jeli agar tidak terpancing dalam bermain game.

Besar kemungkinan game ini mampu memetakan wilayah secara fisik dengan akurasi tinggi. Dan ujung-ujungnya negara ini tidak memiliki satu wilayah yang tidak diketahui asing.

Gubernur Kalbar Cornelis Targetkan Tahun 2016 Kalbar Zero Asap

2016-07-26T20:45:00.004+07:00

Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menargetkan 2016 zero asap sehingga tidak lagi mengganggu perekonomian dan transportasi di Kalimantan Barat terutama penerbangan.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada Penjelasan Pasal 26 ayat 1 huruf (f) menyatakan bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama-sama yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Diminta kepada semua pemangku kepentingan baik jajaran Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Swasta / Dunia Usaha dan Masyarakat untuk peduli pada lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mari kita bertekat menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan harapan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Zero asap.” tegas Cornelis, ketika menjadi inspektur apel gelar pasukan operasi Bina Karuna 2016. Di Halaman Mapolda Kalbar, selasa (26/7). Apel diikuti unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Satpol PP, Pleton Desa siaga api dan pemadam kebakaran swasta.

Menurut Cornelis, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ditujukan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, para Gubernur Bupati/Walikota serta Instansi terkait lainnya bahwa betapa pentingnya tugas kita selaku aparatur Pemerintah melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya termasuk dengan Aparat Keamanan khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Pengalaman Tahun 2015 yang lalu Indonesia dilanda bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk di Kalimantan Barat sangat merugikan di bidang transportasi udara, timbulnya penyakit ISPA, sekolah diliburkan, yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah Indonesia dibebani secara psikologis dan bahkan mengarah pada kerugian secara ekonomi oleh Negara Tetangga yang menuntut ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan bencana asap dimaksud.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar menyebutkan, Penanggulangannya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan didukung oleh semua unsur termasuk aparat keamanan/POLRI dan pemberdayaan masyarakat setempat serta mewajibkan Dunia Usaha menangani hutan dan lahan terbakar Tahun 2015 yang lalu jumlah keseluruhannya 167.691 hektar, dengan rincian 74.858 hektar lahan gambut dan non-gambut (lahan mineral) sebanyak 92.833 hektar.

Inventarisasi lahan terbakar Tahun 2015 (gambut = 74.858 hektar dan non-gambut/lahan mineral = 92.833 hektar), kegiatan ini masih terus dikoordinasikan dengan Instansi terkait termasuk menunggu surat dari Dirjen Perkebunan mengenai data lahan gambut yang terbakar di lahan perkebunan;

Lebih Lanjut Orang nomor satu di Kalbar itu menjelaskan, hasil koordinasi dengan Instansi terkait bahwa di Kalbar terdapat 196 desa yang berpotensi rawan terjadi karhutla termasuk di dalamnya antara lain Desa 8 Teluk Empening, Teluk Bayur dan Teluk Bakung di Kabupaten Kubu Raya; Desa Batu Nanta di Kabupaten Melawi; Desa Akcaya I di Kabupaten Sintang; Desa Sungai Pelang, Sungai Besar, Sungai Nanjung, Sungai Bakau dan Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang.

“kita semua terutama kepada Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi terkait untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Menko Polhukam Nomor B-80/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Tindak Lanjut Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.” Ujar Cornelis.

Selain itu lanjut mantan Bupati Landak itu, Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat segera membentuk Satgas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk NGO dan Perguruan Tinggi dalam penanganan 9 bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan upaya patroli dan pemadaman dini/mandiri.

Pemprov Kalbar Gandeng Inkopol dan Pihak Swasta Gelar Pasar Khusus Gula Pasir 12 Ribu Rupiah

2016-07-26T15:53:00.001+07:00

Ratusan masyarakat berjubel di Pasar Mawar untuk membeli gula 2 kilogram dengah harga 12000 perkilogram dijual dibawah harga pasar saat ini yang mencapai 16000 rupiah.

Sehingga pemerintah Provinsi Kalbar kerjasama Induk Koperasi Polri (Inkopol) dan pihak swasta operasi pasar khusus gula pasir sebagai upaya mengantisipasi kelangkaan gula di Kalbar. Selasa (26/7).

Ketua Inkopol Irjen Pol. Muji Waluyo mengungkapkan operasi pasar khusus gula ini di Kalbar dilaksanakan dua kali, pertama sebelum lebaran dilaksanakan di Mapolda Kalbar, yang kedua setelah lebaran ini pihaknya menyiapkan 10 ton kilogram dengan target pedagang UMKM seperti warung kopi dan kebutuhan keluarga. Karena ini permintaan Gubernur Kalbar untuk memenuhi pasaran gula di Kalbar dan gula terkendali harganya di pasar.

Gubernur Kalbar Cornelis, pada kesempatan memantau langsung operasi gula tersebut di pasar Mawar menyerahkan secara simbolis gula yang dijual.

Kepada masyarakat, Cornelis mengingatkan agar masyarakat yang ikut berbelanja supaya tidak berebut atau berdesak-desakan, sehingga tidak terinjak-injak. Karena operasi pasar ini digagas dirinya dengan Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Musyafak, untuk membantu masyarakat di Kalbar. Karena saat ini harga gula di pasaran Kalbar apalagi di Kampung mencapai 18.000-20.000 rupiah, itupun gulanya tidak ada, “kalaupun mahal jika ada masyarakat masih mampu beli,” pungkas orang nomor satu di Kalbar itu.

Seminar Kerjasama antara Komda Pemuda Katolik dan PUKAT Keuskupan Agung Pontianak

2016-07-26T12:46:00.001+07:00

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Republik Indonesia, dr. Karolin Margret Natasa memaparkan bahwa saat ini, Fenomena yang terjadi di Desa merupakan sebuah proses dari kebijakan politik pemerintah karena disadari bahwa Desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah. “Fenomena yang terjadi saat ini di Desa itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Desa, kondisi di Desa menjadi lebih hidup, dinamika, situasi dialektika itu lebih ada, dan utamanya saat ini Desa dianggap lebih berdaya dengan adanya Dana Desa. Perlu diketahui bahwa UU Desa dan Dana Desa yang ada saat ini merupakan kebijakan politik yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan didasari atas usulan-usulan pada saat itu leading centernya dari PDI Perjuangan”,ujar Anggota DPR RI Dapil Kalbar ini pada seminar kerjasama antara Komda Pemuda Katolik dan PUKAT Keuskupan Agung Pontianak dengan mengangkat tema ” Peluang dan Strategi Pengembangan BUMDes untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” dihadiri oleh Kepala Desa se Kabupaten Landak, Akademisi dan Aktivis Pemerhati Desa, serta pemuda-pemuda Katolik se Kabupaten Landak di Aula Paroki Salib Suci, Ngabang (24/07).

Seminar yang merupakan rangkaian kegiatan Rakerda Pemuda Katolik Komda Kalbar ini menghadirkan Narasumber dari Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Republik Indonesia, dr. karolin Margret Natasa, Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Yosef Alexander, M.Si, Sekjen Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia, Gregorius Sahdan, S.Ip, MA dan bertindak sebagai moderator seminar adalah Wakil Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar, Frans Zeno.

Karolin mengungkapkan bahwa kendala pengelolaan Anggaran Desa, disebabkan ole faktor Sumber Daya Manusia fi Desa yang masih rendah sehingga pengelolaannya dinilai masih belum maksimal, oleh karena itu Pemerintah menghimbu kepada setiap kepala Desa untuk berhati-hati melakukan penglolaan Anggaran Desa tersebut harus sesuai dengan peruntukan yang menjadi prioritas. “Dengan adanya Dana Desa ini menuntut Desa untuk memiliki pendapatan sendiri. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes, pemerintah berharap pendapatan masyarakat dipedesaan menjadi lebih baik sehingga masyarakat di Desa dapat berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. Inilah bentuk feedback yang diharapkan oleh pemerintah dari BUMDes.” pungkas Karolin.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Yosef Alexander, M.Si, Mengatakan bahwa perkembangan Desa di Indonesia pada tahun 2015 semenjak adanya Dana Desa berjumlah 1.977 Desa, berbeda dengan data dari Badan Pusat Statistik yang berjumlah mencapai 2.000-an. “Potret memprihatinkan Desa di Kalimantan Barat hasil Potensi Ekonomi Desa pada tahun 2014 yang lalu, memang ada perbedaan data yang disampaikan oleh BPS jumlahnya lebih dari 2.000. Hal ini disebabkan adanya kemauan politik dari Kabupaten Sintang untuk memunculkan 110 Desa tetapi kenyataannya yang mendapat nomor registrasi hanya 56 Desa. Ini berbeda dilapangan dimana Desa di Kalbar sudah mencapai 2.000. Karena Desa-Desa tersebut sebenarnya telah memiliki aparatur Desa dan sudah mendapatkan Dana Alokasi Desa dari Kabupaten”, ujar mantan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tersebut.

Dana Desa pada tahun 2017 diprediksi mencapai 70 triliun, naik hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yakni 46, 9 triliun seluruh Indonesia. Terkait penyaluran Dana Desa, Kabupaten Landak pada tahun 2016 masih 0 persen. Alokasi Dana untuk Kabupaten Landak Rp. 100.320.693.000,00, Dana yang telah tersalurkan ke Desa adalah Rp. 3.853.776.134,00 untuk 10 Desa dari Pagu Dana tahap I sebesar Rp. 60.192.415.800,00. Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah Desa adalah dalam menyusun APBDes. Kabupaten Landak hingga saat ini belum memiliki BUMDes.

Hal inilah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah dan masyarakat khususnya para pemuda untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membantu Desa dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Alex berharap agar dalam musyawarah desa, Kepala Desa harus melibatkan para pemuda, karena patut disadari bahwa ditangan merekalah kelanjutan dari BUMDes ini kedepannya dan bagi para pemuda saat ini harus mampu menciptakan jaringan-jaringan dalam pengembangan BUMDes.

Sekjen ADIPSI, Gregorius Sahdan, S.Ip, M.A dalam presentasinya menyampaikan tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa. Mekanisme dalam mendirikan BUMDes harus melalui forum musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa. “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, menerapkan prinsip manajemen yang profesional dan akuntabel.

Menerapkan prinsip pengawasan dan kontrol berbasis masyarakat melalui MUSDES, jadi tidak boleh dilelang” ujar sahdan. Pemerintah Desa harus bisa membaca peluang-peluang di tingkat Desa dan melakukan kerja sama dengan pihak lembaga swaydaya masyarakat. Peran pemuda di tingkat Desa sangat strategis untuk pemberdayaan. Jenis usaha BUMDes meliputi usaha pada bidang pertanian, perkebunan, industri, keuangan dan pelayanan.

Ketua program studi ilmu pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta ini menegaskan bahwa Pengurus BUMDes dengan Aparatur Desa Berpotensi berkonflik oleh sebab itu pentingnya musyawarah Desa dan tentunya pengurus BUMDes harus membuat laporan hasil progress kepada Aparatur Desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat. BUMDes harus berpihak kepada masyarakat kecil, kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, masyarakat yang pendapatannya dibawah rata-rata. BUMDes dapat mengembangkan usaha yang ada ditingkat Desa, BUMDes bisa mengembangkan unit-unit BUMDes lainnya.

Pemerintah Kabupaten harus mampu memfasilitasi BUMDes di tingkat Desa. Air bersih, SDM, infrastruktur jalan, kesehatan dan lapangan kerja menjadi indikator kesuksesan dalam aspek pembangunan secara global.

4 Kejadian Tak Terduga Akibat dari Main Game Pokemon Go!

2016-07-26T09:40:00.002+07:00

Para gamer saat ini sedang asik bermain game Pokemon Go yang merupakan game terbaru untuk mengejar sosok makhluk virtual ini dikembangkan oleh perusahaan Niantic Inc. asal San Francisco, Amerika Serikat.

Game ini memang bisa membuat para gamer betah dan asik memainkan permainnya dari Pokemon Go ini. Namun, dibalik asiknya bermain game Pokemon Go ternyata ada sejumlah kejadian tak terduga yang bisa dialami oleh para penyuka game pokemon Go ini.

Bahkan belum lama ini , pihak kepolisian mengeluarkan imbauan agar para pemain untuk terus berhati-hati. Sebab, ada sebuah temuan menarik juga diberitakan media asing, kala seorang tentara militer Amerika Serikat yang bertugas di Irak malah keranjingan mencari pokemon, ketimbang bertempur lawan ISIS.

Dan untuk mengetahui apa saja kejadian tak terduga akibat suka main game Pokemon Go ini, seperti yang dilansir dari Merdeka.com, inilah dia diantaranya.

1. Lagi main game virtual Pokemon Go, gadis AS temukan mayat di sungai

Salah satu hal terduga berkat game Pokemon yakni dialami oleh seorang gadis bernama Shayla Wiggins (19) yang punya pengalaman mengerikan ketika dirinya menemukan mayat di tempat Pokemon itu muncul.

Gadis asal Wyoming, Amerika Serikat memberikan pengakuan jika dirinya menemukan Pokemon di sumber mata air, namun ternyata yang lebih mengerikan ada mayat di sana.

“Saya sedang berjalan di sepanjang jembatan ketika saya melihat sesuatu di air,” ucapnya.

“Saya perjelas lagi, ternyata itu adalah tubuh seseorang,” lanjut Shayla.

Shayla yang tinggal sementara di tempat itu selama musim panas mengaku terkejut saat melompat untuk mendapatkan monster virtualnya tersebut. Dia mengaku sangat terkejut dan ketakutan. Hingga pada akhirnya dia langsung menelepon layanan telepon darurat, 911.

Menurut keterangannya , mayat tersebut ditemukan di Sungai Big Win, tepat di bawah jembatan layang 789 Wyoming.

2. Satu orang tewas akibat bermain Pokemon Go

Salah satu hal tak terduga akibat suka main game pokemon Go yakni bisa menewaskan pemainnya. Sperti kasus penemuan mayat yang ditemukan di Sungai Big Win, tepat di bawah jembatan layang 789 Wyoming, Amerika Serikat. Polisi lokal menyebutkan mayat tersebut diindikasikan sebagai pemain Pokemon Go.

Dalam laporannya , insiden tragis ini dikarenakan akibat game Pokemon Go membuat pemainnya fokus pada modus virtualnya sehingga pemain tak menghiraukan keadaan sekitar dan menyebabkan kecelakaan.

“Mayat ini sepertinya korban permainan yang terjatuh atau loncat untuk mendapatkan monster virtualnya, sayangnya dia tergelincir dan jatuh. Bukti dari hal ini adalah adanya monster virtual yang ditemukan gadis itu tepat di tempat jenazah berada,” ucap Kepala Kepolisian.

3. Sedang bertempur lawan ISIS, tentara AS malah asyik main Pokemon Go

Seorang tentara asal Amerika yang secara sukarela bergabung dengan tentara Kurdi Peshmerga, Louis Park (26) mengaku melihat pokemon Squirtle di antara senapan mesin yang ada di wilayah padang pasir. Dalam keterangannya , tentara tersebut bersiaga akan gempuran militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), tepatnya di kota Dohuk. Park mengaku memainkan aplikasi ini tidak terlalu sering, lantaran tugasnya sebagai tentara dan keterbatasan sinyal.

“Baru saja mendapat pokemon pertama saya di garis terdepan Mosul di wilayah kekuasaan Daesh (ISIS), Teleskuf. Ayo tantang saya untuk melakukan pertarungan pokemon para mortir pengecut,” kata Park.

4. Perampok pakai Pokemon Go buat jebak korbannya

Dan salah satu hal tak terduga akibat game Pokemon yakni dijadikan sebagai ajang kejahatan. Polisi Missouri, Amerika Serikat, menerima laporan insiden perampokan yang dilakukan menggunakan palikasi game ponsel Pokemon Go. Para perampok memanfaatkan game buatan Nintendo itu untuk menjebak korbannya di tempat sepi.

Bahkan saat ini, polisi sudah menangkap empat tersangka perampok setelah menerima laporan sekitar pukul 02.00, tiga hari lalu. Polisi kemudian menemukan senjata di lokasi kejadian.

Nah, itulah dia keempat hal tak terduga akibat game pokemon.

Kalimantan Barat Waspadai Rabies

2016-07-26T01:47:00.000+07:00

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH mengingatkan para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kota dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah se-Kalbar untuk siaga karena Kalimantan Barat sudah darurat rabies, sehingga setiap menemukan kasus gigitan anjing agar segera ditangani dengan menyuntik vaksin anti Rabies (VAR) dan kepada masyarakat agar memvaksin binatang peliharaannya. Demikian Cornelis mengingatkan disela-sela Pelantikan PMI Kabupaten Sanggau, Senin (25/7).

Data Dinas Peternakan dan Kehewanan Provinsi Kalbar, pemerintah sudah menyiapkan Vaksin Anti Rabies 1500 dosis vaksin untuk manusia total 2500 dosis dari Menko PMK dan Kementerian. 200 dosis untuk 50 orang diprioritaskan untuk Mukok dan Kedukul Kabupaten Sanggau, melawi dan kabupaten lainnya. Ketapang 100 dosis, Bengkayang 50 dosis. Ini sudah ditangani dunia internasional dari FAO, Menko PMK.

“Hati-hati Kadiskes Sanggau dan Kepala RSUD Sanggau bahwa sanggau terkena rabies, vaksin sudah siap untuk sanggau, waspada ditingkatkan demikian juga dengan teroris, tingkatkan kewaspadaan kita di semua sektor dan semua lini, ada yang mencurigakan segera laporkan ke aparat keamanan. Di istambul (Turki) tingkat pengamanan sangat tinggi sangat luar biasa tapi masih kecolongan.” Tegas Cornelis.

Terkait Rabies, kata Cornelis, bukan pemerintah melarang melihara anjing dan babi tapi binatang harus dipelihara dengan sehat, sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi yang memelihara.

“Karena sudah 8 Kabupaten di Kalbar yang sudah terkena (rabies) Kepala Rumah Sakit tolong perhatikan hal ini, kadis tolong juga perhatikan kesehatannya. Semua intinya adalah pembangunan kemanusiaan. Bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk masyarakat.
” Ujar Cornelis lagi.

Karena kata Cornelis lagi, ini untuk kehidupan bangsa ke depan. Membangun manusia Indonesia ke depan tidak gampang, hasilnya baru dilihat 50 tahun ke depan.

Gubernur Kalbar Buka Gawai Dayak Sekadau

2016-07-25T22:11:00.002+07:00

Hujan membasahi Rumah Betang Youth Centre Sekadau setelah Tarian Kolosal Ngamah Padi dari Sanggar Pangsuma menyambut kedatangan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH membuka Gawai Dayak ke VIIdi Rumah Panjang Youth Centre Kabupaten Sekadau, Senin (25/7).

Ngamah padi merupakan kegiatan membawa padi dari ladang ke rumah. Masyarakat saling bersendau gurau untuk menghilangkan lelah setelah panen.gerak tari memadukan gerak saat panen dengan menunjukan kegembiraan. Kebersamaan menandakan masyarakat dayak. Mensyukuri hasil panen saat ini dan lebih di kemudian hari.

Pada gawai Dayak Nyapat Tautn tersebut hadir Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Istri, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan Istri serta tamu undangan lainnya. Gubernur, usai gawai didaulat makan beradat dan minum tuak pangasi (Tuak Gawai), kemudian makan daun Gawai (nasi dibungkus daun lengkap dengan daging babi dan sayuran).

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH mengatakan, gawai merupakan ucapan syukur atas panen padi dan berdoa untuk menghadapi musim tanam tahun berikutnya, untuk itu masyarakat Dayak di Kalimantan Barat harus bersyukur menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Menjadi bagian warga negara RI. Punya kewajiban yang sama.

Gawai juga menurut Cornelis sebagai wadah pelestarian budaya-Budaya di RI ini supaya tidak punah dan tidak hilang, seperti di Amerika dan New Zealand, sehingga etnis Dayak diberikan kesempatan hidup mengembangkan kebudayaan. “Gawai menunjukan kegembiraan bersama-sama bergembira menunjukan hasil panen kita. Intinya bagaimana menghormati makanan yang di usahakan selama setahun bisa smpai di rumah. Kalau kita hubungkan dengan kebijakan cetak sawah agar kita bisa menghasilkan tanaman pangan untuk kebutuhan hidup, cetak sawah yang sudah jadi agar ditanami.” Ujar Cornelis.

Memang kata Cornelis lagi, lingkungan terjadi perubahan sehingga jangan di rusak, jangan ditebang tidak tentu rudu, sehingga pada kesempatan itu Gubernur menyerahkan ke tujuh ketua DAD Kecamatan di Sekadau bibit berbagai macam kayu khas Kalimantan seperti tengkawang.

“Sudah dikasih bibit ditanam di depan perkarangan rumah minimal 5 pohon. Efek perubahan iklim adalah gas rumah kaca, akibatnya panas luar biasa iklim tidak bisa ditebak, harusnya sekarang musim kemarau tapi musim hujan. Kita bersyukur adanya hujan karena ada negara yang tinggal batu dan pasir makanya orang berebut datang di pulau kalimantan, Banggalah jadi orang dayak. Pohon di hutan tropis yang begitu kaya bisa menyangga dunia ini kaitkan dengan gawai ini mari kita jaga lingkungan pohon dan tanah kosong tanami pohon minimal jengkol alias jarikng.” Tegas Gubernur GCF Internasional itu.

Oleh karena itu Mantan Bupati Landak itu meminta supaya gawai dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertukar pikiran bagaimana mencipta lingkungan yang betul betul layak ditinggali manusia. “Agustus saya ke mexico untuk berbicara bagaimana menjaga hutan. Saya tidak merekomendasi lagi untuk menanam sawit. Yang sudah ada pun jika tidak memenuhi target misalnya 10 ribu hektar hanya ditanam 3000 yang 7000 hektar kita cabut.” Tegas Cornelis.

Selain itu Presiden MADN itu mengingatkan agar manusia Dayak harus memiliki daya saing, harus memiliki introspeksi diri agar memperbaiki kelemahan atau disebut otokritik. Manusia Dayak harus berani terjun ke dunia wirausaha pedagang kecil menengah dan bahkan menjadi konglomerat.

Bupati Sekadau Rupinus mengatakan gawai dayak merupakan ucapan syukur atas hasil panen dan untuk mempersiapkan musim tanam. Cetak sawah di Kabupaten Sekadau menurutnya berjalan 98 persen dari 550 hektar, 35 hektar dari 98 persen sudah ditanam.

Terkait Rabies di Sekadau, Rupinus mengungkapkan, penyebarannya dari Kecamatan Nanga Mahap karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang. Pihaknya sudah melaksanakan program vaksinasi dan penyebaran brosur serta eliminasi atau pemusnahan terhadap Anjing yang positif terjangkit.

Mengenai penjagaan Hutan dan antisipasi kebakaran lahan, Pemkab Sekadau sudah melakukan Apel Karhutla, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dibentuk sampai ke tingkat desa. Membentuk masyrakat peduli api. Karhutla sekadau siap siaga 24 jam di Posko.

Panitia PGD ke VII Kabupaten Sekadau Nikodemus Bohot. Pekan gawai dayak Sekadau diisi kegiatan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Sekadau.