S-MOC

UPACARA KURBAN DALAM ISLAM

2013-08-10T04:59:00.001-07:00

Pendahluan

Kehidupan dialam semesta, dalam kesatuan social maupun sebagai individu tidak dapat berlangsung, kalau tidak dipelihara dan dirangsang dengan ritus-ritus yagn menjamin kesesuaian dengan kekuatan-kekuatan kosmis atau ilahi, begitulah pemikiran manusia-manusia religius. Ritus-ritus inisiasi dipraktikkan di mana-mana. Mereka menyucikan situasi-situasi kritis dan marginal dalam hidup individu dan kolektif. Persiapan-persiapan sebelum kelahiran, upacara-upacara sekitar kelahiran, inisiasi pemberian nama waktu pubertas, perkawinan, sakit dan upacara-upacara pemakaman diselengarakan diseluruh dunia untuk mencegah bahaya-bahaya yagn tersembunyi dalam perpindahan dari satu tahap kehidupan ketahap yang lain dan untuk menjamin kontak yang sangat diperlukan dengan sumber kehidupan. Tidak hanya kejadia-kejadian sangat penting dalam hidup, tetapi juga kegiatan-kegiatan kerja yang rutin serta permainan memperoleh kemanjuran dan kekuatan dari ritus-ritus yang mengirinya sebagai contoh pembuatan perkaks, pembangunan rumah, pembuatan perahu, pengolahan tanah, berburu dan memancing, mengadakan perang, semua ini memerlukan inkarnasi, pengilahian dan dedikasi.

Dari semua ritus ini, upacara kurban mempunyai tempat utama karena dengannya manusia religius mengadakan persembahan diri kepada Tuhan lewat suatu pemberian; dan hubungan serta komunikasi yang erat antara dia dengan Tuhan ditetapkan lewat keikut sertaan dan ambil bagian dalam persembahan yang disucikan. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan bahwa upacara kurban tampak sebagai suatu ritus religius yang penting dan pada banyak suku bangsa kurban darah merupakan tindakan religius inti. Kita akan mencoba menganlisis fenomena ini terutama yang tampak dalam kurban da,am agama Islam.

Asal Mula Kurban Dalam Islam

Upacara kurban dalam Islam berasal dari nabi Ibrahim yagn banyak disebut sebagai bapak dari para nabi dalam Islam. Pada awalnya Ibrahim tidak dikarunia anak oleh Tuhan, dan saking inginnya ia terhadap anak ia selalu berdo’a baik siang dan malam terhadap Tuhan, dan ia berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. lalu pada suatu waktu istri beliau yang kedua yang bernama Siti Hajar tak lama kemudian mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama Isma’il dan ini adalah anak pertama dari nabi Ibrahim.

Ketika usia Isma’il kira-kira mencapai Tujuh tahun pada suatu malam Ibarahim bermimpi bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada Ibarahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Isma’il untuk memenuhi janji beliau yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Setelah mimpi itu datang kepada Ibrahim selama kurang lebih tiga malam berturut-turut Ibrahim pun mendiskusikannya dengan anaknya Isma’il tentang mimpinya tersebut. Dan Isma’il pun menjawab “wahai ayahku , jika itu adalah perintah tuhan maka laksakanlah tanpa ada keraguan”. Lalu ibrahim melaksanakan hal tersebut pada hari yang telah ditentukan tapi ketika Ibarahim akan menyembelih anaknya datanglah malaikat jibril kepada Ibrahim dan mengganti Isma’il dengan seekor kambing yang gemuk. Dan memerintahkan kepada Ibrahim untuk melaksanakan kurban tiap tahun sebagai rasa syukur beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah awal mula kurban dalam Islam yang sampai saat ini dilaksanakan oleh seluruh ummat Islam sebagai hari raya ‘idul Adha atau hari raya kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahun.

Arti Upacara Kurban

Upacara kurban dapat diartikan sebagai sebuah hubungan yang bagus dalam bentuk komuniksi nonverbal antara Tuhan dan manusia. Karena mencakup pertukaran barang dan jasa pada taraf yang religius. Upacara kurban secara ritual benar-benar suatu bentuk pertukaran antara manusia dan makhluk adikodrati: manusia pengurban memberikan barang-barangnya dan penerima ilahi bereaksi. Dalam hubungan religius pertukaran barang-barang tidak menunjukkan hubungan timbale balik yang sejajar secara langsung. Seseorang dapat mempersembahkan barang-barang untuk menyatkan Syukur, menyembah dan memberi penghormatan, memberi silih atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, merayakan kejadian-kejadian khusus dan memelihara hubungan-ubungan yang baik. Upacara kurban sebagai suatu komunikasi non verbal antara manusia dan makhluk adikodrati, meliputi persembahan, persekutuan dan silih.

Pertama kurban sebagai suatu persembahan hadiah. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Tuhan diberi suatu hadiah sebagai ucapan Syukur maupun balas jasa atas sesuatu hal. Persembahan ini berupa buah-buahan pertama, hasil ternak yang pertama atau hasil perburuan, sebelum seseorang mengambil keuntungan bagi dirinya. Dalam antropologi social persembahan secara tidak langsung mengimplikasikan suatu pertukaran barang dan jasa yang, meskipun dianggap muncul dari kehendak mereka, merupakan kewajiban dari tingkah laku social. Persembahan-persembahan dilakukan dengan pengharapan yang jelas bahwa ganjaran balasan akan diberikan lewat suatu cara. Secara tidak langsung sebagai suatu pembayaran atas sesuatu yang lebih baik.

Yang kedua kuraban dianggap sebagai persekutuan antara Makhluk adikodrati dan manusia. Robrtson Smith berpendapta bahwa dalam bentuknya yang paling khas, upacara kurban diantara bangsa semit, dan mungkin kelompok-kelompok yang lain, berupa perjamuan makan dimana para pengurban dan Makhluk adikodrati berbagi makanan yang sama, dengan mana mereka distukan dan sang kurban dalam arti tertentu identik dengan tuhan sendiri. Sementara mengakui bahwa persekutuan adalah unsure hakiki dalam upcara kuraban kita berpikir bahwa arti salin berbagi bersama, memberi dan menerima sudah tertanam dalam persekutuan itu sendiri. Dengan kata lain, pengurban makan apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan sebagi hadiah. Ini adalah hadiah yang berupa barang yang dimakan dan bukan sesuatu yang lain. Demikianlah upacara kurban membentuk unsure hakiki dari upacara kuraban itu sendiri.

Yang ketiga upacara kurban sebagai silih, H. Hubert dan M. Mauss memberikan definisi upacara kurban sebagai berikut: “upacara kurban adalah suatu tindakan religius yang, melalui penyucian kurban, mengubah keadaan moral orang-orang yang melaksanakannya ataupun keadaan benda-benda tertentu yang ia maksudkan.” Menurut mereka setiap upacara kurban selalu mengimplikasikan secara tidak langsung suatu penyucian, karena dengan itulah suatu benda berubah dari status profane ke status holy; tindakan dan hadiah berpindah dari wilayah umum menuju wilayah religius. Penyucian kurban berbeda dari penyucian-penyucian lainnya. sebagai contoh, ketika seorang raja disucikan, hanya kepribadian religiusnya sajalah yang diubah, hal lainnya tidak diubah. Tetapi penyucian juga mengenai moral orang yang melakukan upacara. Peneyelenggara korba (orange yang menyediakan korban) melakukan persinggahan pada yang kudus, pada yang religius, yaitu: secara religius diubah. Pengurban bisa seorang pribadi maupun suatu kelurga, klan, suku atau bangsa. Barang yang disucikan menjadi pengantaraan bagi pengurban dan Makhluk adikodrati kepada siapa upacara kurban itu dilakukan. Kurban menghasilakan akibat terjadinya komunikasi antara yagn kudus dengan yang profane, sementara itu imam berlaku sebagai pelaksna kurban maupun wakil Tuhan.

Penutup

Upacara kurban dalam islam adalah suatu tanda syukur dari hamba terhada Tuhan atas risky yang telah diterima oleh seorang hamba. Dan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan kasih dan rahmatnya.

Demikianlah makalah ini kami buat, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyajian makalah ini. Dan kami mohon kritik dan saran yang membangun terhadap makalah ini untuk memperbaiki pada pembuatan makalah kami yang selanjutnya.

PEMBARUAN DI SAUDI ARABIA

2013-02-25T00:59:00.001-08:00

Pendahuluan

Saudi Arabia adalah sebuah Negara yang terkenal dengan kota islam yang merupakan tempat kelahiran nabi besar Muhammad SAW, dan tempat pertama kali Islam muncul serta daerah inilah yang pertama kali menjadi basis kekuatan Islam dengan Negara islam yang berhasil menguasai seluruh timur tengah dan sampai ke afrika dan seluruh spanyol.

Saudi Arabia

juga terkenal sebagai tempat yang sangat sacral bagi ummat islam dengan adanya kota Mekkah, dimana dikota tersebut terdapat kiblat bagi ummat Islam yaitu Ka’bah. Negara ini juga merupakan tempat utama bagi ummat islam dalam bulan Dzulqa’idah yang ingin melaksanakan haji atau rukun Islam yang ke-5 agar sempurna Islam seseorang.

Saudi Arabia

juga terkenal dengan sebutan daerah yang beraliran Wahhabiah dengan imam mereka yaitu: Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan pada kesempatan kali kita akan membahas apa saja yang berhubungan dengan

Saudi Arabia

dengan segala hal yang telah terjadi dalm pembaruan Islam di negara ini.

Muhammd bin Abdul Wahhab (1703-1787 M )

Pembaharuan yang terjadi di

Saudi Arabia

yang dipelopori oleh Muhammd bin Abdul Wahhab. Beliau berasal dari Nejd sebuah kota di Arabia. Setelah menyelesaikannya pelajarannya di Mediah dia pergi merantau ke Basrah dan tinggal dikota ini selama empat tahun. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dan disini ia memasuki hidup perkawinan dengan seorang wanita kaya. Lima tahun kemudian, setelah istrinya meniggal dunia, ia pindah ke Kurdistan, selanjutnya ke Hmadan dan ke Isfahan. Dikota yang tersebut akhir ini ia sempat mempelajari falsafat dan tasawwuf. Setelah merantau bertahun-tahun ia akhirnya kembali ketempat ke;lahirannya yaitu Nejd.[1]

Pemikiran ibnu Abdul Wahhab

Pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memperbaiki kedudukan ummat islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Turki Ustmani dan kerajaan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap faham tauhid yang terdapat dikalangan ummat islam diwaktu iut. Kemurnian faham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ketiga belas memang tersebar luas didunia Islam.

Di tiap Negara Islam yang dikunjunginya Muhammad bin Abdul Wahhab melihat kubura-kuburan syekh tarekat bertebaran. Tiap kota, bahkan kampung-kampung, mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. Ke kuburan-kuburan itu ummat Islam pergi naik haji dan meminta pertolongan dari syekh atau wali yang dikuburkan di dalamnya, untuk menyelesaikan problema hidup mereka sehari-hari. Ada yang meminta supaya diberi anak, minta supaya disembuhkan dari penyakit yang dideritanya dan ada pula yang meminta supaya diberi kekayaan. Demikianlah bermacam-macam permohonan yang diajukan kepada syekh atau wali yang di istirahatkan dalam kuburan-kuburan itu. Syekh atau wali yang telah meniggal dunia itu dipandang sebagai orang yang berkuasa menyelesaikan segala persoaalan yang dihadapi manusia.

Karena pengaruh tarekat ini, permohonan dan do,a tidak lagi langsung dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi melalui syafa’at syekh atau wali tarekat, yang dipandang sebagai orang yang dapat mendekati Tuhan dan dapat memperoleh rahmat-Nya. Menurut keyakinan orang-orang yang berziarah kekuburan syekh dan wali tarekat tersebut diata, Tuahan tidak dapat didekati kecuali melalui perantara. Bagi mereka, sebagai kata Ahmad Amin, “ Tuahan menyerupai raja dunia zalim yang untuk menperoleh belas kasihnya harus didekati melalui orang-orang besar dan berkuasa yang ada disekitarnya”[2].

Tetapi sebagai dilihat oleh Muhammad bin abdul Wahhab kemurnian tauhid bukan hanya dirusak oleh pemujaan kepada syekh atau wali, faham animisme masih mempengaruhi keyakinan ummat Islam. Disatu tempat ia melihat orang berziarah kesebatang pohon korma, karena pohon itu diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Di tempat lain ia melihat sebuah batu besar yang dipuja oleh kaum muslimin, dan mereka berziarah ketempat-tempat tersebut unutk meminta pertolongan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Tuhan yang merupakan tempat mereka mengadu dan juga mengharap segala sesuatu telah dilupakan.

Ketika khurafat dan kebodohan telah menyebar luas dalam Negara-negara Islam. Yaitu masa-masa keterkaitan ummat islam dengan prinsip-prinsip(pokok pokok) pegangan mereka baik secara ilmiah maupun keyakinan telah lemah dan loyo, menurut Muhammad Abdul Wahhab akan mengakibatkan:

± Kebodohan yang keji; penyebabnya adalah minimnya ilmu pengetahuan disamping ituilmu pengetahuan itu sendiri telah dikotori oleh berbagai kesalah pahaman.

± Penyimpangan Aqidah; penyebabnya dominasi khurafat dan tahayul-tahayul yang begitu hebat di tambah bid’ah-bid’ah yang telah tersebar luas dimana-mana.

± Kegoncangan dalam perbuatan; penyebanya dalah karena hilangnya manhaj (system) praktis.

± Tenggelamnya dalam perselisihan; penyebabnya adalah lemahnya iman dan semakin retaknya tali persaudaraan ditambah betapa rendahnya pengetahuan mengenai kepentingan umat.

± Terkagum-kagum dengan bangsa barat; penyebabnya tidak ada rasa percaya diri terhadap diri sendiri.

± Menjadi makanan empuk buat keinginan bangsa asing; penyebabnya karena semua yang tersebut di atas.[3]

Keyakinan ini menurut faham Muhammd bin Abdul Wahhab telah msuk dari perbuata syirik atau politeisme. Dan syirik adalah dosa terbesar dalam islam, dosa yang tak dapat di ampuni Tuhan.

Soal tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar salam Islam. Dan oleh karena itu tidak mengheranan kalau Muhammad bin Wahhab memusatkan perhatian pada soal ini. Ia berpendaoat:

Yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.
Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut faham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Tuhan, tetapi dari syekh atau wali dan dari kekuatan ghaib. Orang islam demikian juga telah menjadi musyrik.
Menyebut nama Nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam do’a juga merupakan syirik.
Meminta syafa’at selain dari Tuhan juga syirik.
Bernazar kepada selain dari Tuhan juga syirik.
Memperoleh pengetahuna selain dari Al-Qur’an, hadist dan qias(analogi) merupakan kekufuran.
Tidak percaya kepada qadha dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran.
Demikian pula menafsirkan Al-Qur’an dengan Ta’wil ( interpretasi bebas) adalah kufur.[4]

Semua yang diatas ia anggap bid’ah dan bid’ah adalah kesesatan. Unutk melepaskan ummat islam dari kesesatan ini ia berpendapat bahwa ummat islam harus kembali kepada Islam asli. Yang dimaksud dengan Islam asli adalah Islam sebagai yang dianut dan dipraktekkan pada zaman Nabi, sahabat serta tabi’in, yaitu sampai abad ketiga haijriah.

Kepercayaan dan praktek-praktek lain yang timbul sesudah masa itu bukanlah ajaran asli dari ajaran Islam dan harus ditinggalkan. Dengan demikian taklid dan patuh kepada pendapat ulam sesudah abad ketiga tidak dibenarkan. Pendapat dan penafsiran ulama tidaklah merupaka sumber dari ajaran-ajaran Islam. Sumber yang diakuinya hanyalah Al-Qur’an dan hadist. Dan untuk memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam kedua sumber tersebut dipakai ijtihad. Baginya pintu ijtihad tidak tertutup dan tetap terbuka sampai kapanpun.

Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyampaikan dakwahnya sealu terang-terangan dan tampa sembunyi-sembunyi atau melalui surat-surat yang beliau kirmkan kepada orang-orang yang berpengaruh pada masa itu, mengadakan hubungan secara pribadi,mengadakan studi tour dan kajian-kajian. Beliau bukanlah hanya seorang teoris, tetapi juga pemimpin yang dengan aktif berusaha mewujudkan pemikirannya.[5] Dalam menjalankan dakwahnya ia mendapat sokongan dari Muhammad Ibnu Su’ud dan sesudah Ibn Su’ud meninggal ia juga mendapat sokongan putrnya yaitu Abdul Aziz di Nejd. Faham-faham beliau mulaitesiar dan golongannyabertambah kuat, sehingga di tahun 1773 M mereka dapat menduduki Riad. Di tahun 1787 Muhammad Abdul Wahhab meninggal dunia tapi ajarannya tetap hidup dengan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahhabiah[6].

Untuk mengembalikan kemurnian tauhid, kuburan-kuburan yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syaf’at atau lain sebagainya yang membawa kejalan faham syirik mereka usahakan menghapuskannya. Di tahun 1802 mereka serang karbala, karena dikota initerdapat kuburan Al-Husain, yangmerupakan kiblat bagi golongan Syi’ah. Beberapa tahun kemudian mereka menerang Medinah. Kubah-kubah yang ada diatas kuburan-kuburan mereka hancurkan. Hiasan-hiasan yang ada dikuburan nabi mereka rusak. Dari Medinah mereka teruskan penyerangan ke Mekkah. Kiswah sutra yang menutup Ka’bah juga dirusak-rusak. Mereka menganggap semua itu adalah bid’ah.

Kemajuan-kemajuan yang mereka peroleh mencemaskan bagi kerajaan Ustmani di Istambul. Sultan Mahmud II memberi perintah kepada Khedewi Muhammad Ali di Mesir supaya mematahkan gerakan Wahhabiah. Ekspedisi yang dikirim dari Mesir dapat membebaskan Medinah dan Mekkah di tahun 1813 M. kedua kota ini jatuh kebawah kekuasaan Wahhabiah di tahun 1804 dan 1806 M. tetapi di permulaan abad dua puluh gerakan Wahhabiah bangkit kembali dan raja Abdul Aziz dapat menduduki Mekkah di tahun 1924 M dan setahun kemudian juga Medinah dan Jeddah. Mulai dari waktu itu dan mazhab dan kekuatan politik Wahhabiah mempunyai kedudukan yang kuat ditanah suci ini.

Raja Abdul Aziz menggunakan kekuasaannya dalam meneguhkan tauhid dan aqidah yang dapat menyelamatkan manusia di negrinya, maka beliau dalam menyebarkan aqidah itu diluar negrinya dengan mempergunkan dua media:

Mengirim para juru dakwah.
Menyebarkan buku-buku tauhid yang murni dan aqidah Ahlussunnah[7]

Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh perkembangan pemikiran pembaharuan di abad kesembilan belas adalah sebagai berikut:

Hanya Al-Qur’an dan haditslah yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber hukum maupun pegangan.
Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
Pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup.

Penutup

Pembaruan yang terjadi di

Saudi Arabia

adalah semata-mata refleksi ketidak puasan Mhammad Abdul Wahhab yang melihat sudah banyak terjadi penurunan dalam dunia islam karena disebabkan oleh Khurafat, bid’ah, dan tahayul.

Daftar pustaka

Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, IAIn Ciputat, hal.26

Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin. Kajian Komprehensif Aqidah Ahlusunnah Wal Jama’a,. Titian Ilahi Pres, Yogykarta

[1] Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, IAIn Ciputat, hal.23

[2] Ibid hal. 24

[3] Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin. Kajian Komprehensif Aqidah Ahlusunnah Wal Jama’a,. Titian Ilahi Pres, Yogykarta, hal.76

[4] Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, IAIn Ciputat, hal.25

[5]Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin. Kajian Komprehensif Aqidah Ahlusunnah Wal Jama’a,. Titian Ilahi Pres, Yogykarta, hal.82

[6] Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, IAIn Ciputat, hal.26

[7] Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin. Kajian Komprehensif Aqidah Ahlusunnah Wal Jama’a,. Titian Ilahi Pres, Yogykarta, hal.93

Hubungan Agama Islam Dan Agama-Agama Selain Islam

2013-01-03T18:24:00.000-08:00

Berbicara tentang agama Islam, kita tak kan pernah lupa dengan orang yang pertama membawa agama ini kedalam dunia ini. Orang yang menjadi contoh utama dalam segala hal dalam kehidupan, baik hubungan antara manusaia atau dengan Tuhan itu sendiri. Dia adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah seorang di antara manusia teragung yang dikenal oleh sejarah peradaban manusia. Kita sebagai penganut agama Islam dituntut untuk menghayati ajaran beliau, Sebagaimana di Firmankan Allah SWT dalam Al-qur’an

Artinya: sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik (uswatun hasanah)

Kita bukan hanya dituntut bukan hanya menghayati ajaran beliau tetapi memantapkan cinta dan penghargaan kita atas jasa-jasa serta pengorbanan beliau Karena kalau kita tidak mampu mengakui dan memberi penghoramatan kepada para tokoh, maka kepada siapa lagi penghormatan itu kita berikan? Kalau kita enggan memberi hak-hak manusia agung, maka, mungkinkah kita bersedia memberi hak orang-orang kecil? Justru karena jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad Saw, serta atas dasar pemberian hak penghormatan itulah sehingga Allah SWT, dan para malaikat mencurahkan rahmat dan memohonkan maghfiroh untuk beliau serta menganjurkan ukmat Islam untuk menyampaikan shalawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad Saw. Dan segenap keluarga beliau.

Kedudukan utama Nabi Muhammad Saw, tercermin antara lain dalam Firman Allah yang artinya:

Dan kami telah tinggikan namamu

Dalam arti pengakuan kenabian Nabi Muhammad Saw. Nama beliau juga disandingkan dengan nama Tuhan dengan pengakuan akan ke-Esaan Allah SWT dalam dua kalimat Syahadat:

Artinya: aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Alla.

Hal ini juga berarti kepatuhan kepada beliau identik dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT:

Artinya: siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu menjadi pemelihara mereka (QS An-Nisa : 80)

Seorang muslim yang baik bukan hanya patuh kepada Rasulullah tetapi juga kagum kepada beliau dengan kekaguman berganda: sekali ketika memandang beliau dengan hati menggunakan kaca mata iman dan menemukannya sebagai Nabi dan Rasul, dan kali lain ketika memandang beliau dengan nalar dan aneka tolok ukur objektif, yang menemukan pada diri beliau, budi luhur serta karya-karya agung.

Kedua hal itulah yang mengukir dan membentuk citra nabi Muhammad Saw. Dalam pikiran dan hati seorang muslim. Oleh karena itu sebagaimana ditulis oleh seorang sarjana jerman Annemarie Schimmel dalam bukunya And Muhammd is his messenger “dalam keadaan darurat, seorang Muslim mungkin menyangkal keyakinannya kepada Allah, tetapi sekali-kali ia tidak akan bersedia mengutarakan kata-kata rendah apalagi penghinaan terhadap Nabinya, walau diancam dengan kematian sekalipun”[1]

Keluhuran Nabi Muhammd Saw, bukan hanya dinyatakan Allah, dan hanya diyakini umat Islam, berdasar Firman-Nya:

Artinya: sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS Al-Qalam :4)

Tetapi juga diakui oleh kawan dan lawan. betapa tidak, cetusan paling buruk dalam percakapannya adalah: “semoga dahinya berlumuran Lumpur”, ketika diminta untuk mengutuk, beliau menjawab: “Aku bukan diutus sebagai pengutuk, tetapi Aku diutus sebagai pengajak kepada kebaikan dan penyebar rahmat.”[2]

Beliau menjenguk orang-orang sakit, mengikuti iring-iringan jenazah, dan mematuhi undangan walau dari seorang budak. Saat berjabat tangan beliau tidak menarik tangannya sebelum tangan mitranya ditarik. Beliau tidak melewati kelompok tanpa senyuman yang menghiasi wajahnya, disertai ucapan lembut lagi bijak. Sopan-santun beliau kepada orang-orang besar, keramahan pada orang cilik dan sikapnya yang terpuji terhadap orang-orang yang sombong, menyebabkan beliau dihormati dan dijunjung tinggi. dalam kesibukannya memimpin, beliau menerima dengan lapang dada, dan tangan terbuka siapa pun yang datang walau seorang badui yang tak mengenal basa-basi.

Komitmen beliau terhadap waktu amat tinggi, tidak saja dalam menyelesaikan tugas atau memenuhi sebuah janji, tapi juga dalam mengisi waktu itu sendiri. Tidak heran, karena memang ajaran Ilahi yang diterimanya berpesan:

Artinya: Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka kerjakanlah yang lain hingga engkau letih, dan hendaklah kepada Tuhanmu engkau mengharap. (QS An-Nashrah: 7-8)

Kebersihan yang diperagakan dalam diri, rumah dan lingkungannya amat menonjol, karena beliau yakin bahwa kebersihan adalah manifestasi iman, dank arena menurut beliau: menyingkirkan kotoran atau gangguan dari jalan adalah bagian terendah dari keimanan.

Kita tidak mampu mengurai segala keagungan dan kepribadian Nabi Muhammad Saw., yang menjadi teladan bagi aneka tipe manusia. Baik tipe seniman, ilmuwan, pekerja dan tipe manusia yang memiliki kecenderungan kuat beribadah kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Kita juga tidak mampu merinci keteladanan beliau sebagai ayah, suami, teman, negarawan, panglima perang, dan lain sebagainya. Batas pengetahuan tentang beliau adalah sesungguhnya beliau sebaik-baik mahkluk Tuhan seluruhnya.[3]

Menyadari kedudukan beliau sebagai panutan dan teladan, menuntut kita tidak terpaku dalam formalitas lahiriah dan melupakan esensi ajarannya. Kita sadari bahwa ajarannya berorientasi kepada usaha persatuan dan kemanusiaan, sebagaiman Firman Allah:

Artinya: wahai seluruh ummat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami adikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal (Bantu membantu). Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengtahui lagi maha mengenal (QA Al-Hujurat : 13)

Namun ajaran yang diajarkan tidak melebur perbedaan, tapi tetap menghormati perbedaan. Karena setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup mereka, sehingga mereka harus berpacu mencapai prestasi kebajikan. Sebagaimana firmannya:

Artinya: untuk tiap-tiap umat diantara kamu , kami berikan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. (QS Al-Ma’idah: 48)

Disamping itu kaum muslim ditugasi mengusahakan perbaikan antara manusia, dan menjadi penengah yang adil untuk menjadi saksi dan patron-patron hidup ditengah-tengah umat manusia. Kita juga di tuntut berlaku adil terhadap terfadap siapapun sebagaimana firman Allah AWT:

Artinya: janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. (QS Al-Maidah)

Masalah pluralisme agama, dalam bukunya yang berjudul “Agama Masa Depan: Filsafat Prenial”, salah seorang cendekiawan muslim indonesia Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyatakan “bahwa substansi suatu agama adalah tidak terbatas dan satu, mereka sama menyembah sesuatu yang berada di luar akal dan kekuatan manusia”. Dari sini dapat kita ambil kesipulan bahwasannya semua agama di dunia mempunyai seubstansi yang sama. Mereka sama-sama menyembah suatu kekuatan yang berada diluar batas nalar manusia. Suatu kekuatan yang menjadikan manusia begitu kecil dan tak berharga dibanding kekuatan tersebut. Dengan kata lain semua agama di dunia adalah benar dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendekati yang satu. Bahkan beliau menambahkan: ”seandainya agama Islam adalah agama yang paling benar, kenapa Tuhan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan/memberikan Hidayah kepada semua umat agama yang lain agar menyakini ajaran Islam dan Beriman kepadanya”[4] itulah sebabnya beliau berpendapat semua agama adalah benar dan baik bagi siapapun yang menganutnya, Tanpa harus merendahkan agama yang lain. Dalam menghadapi masyarakat global beliau menyatakan bahwasannya semua manusia akan mengalami yang namanya Kematian dan setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban dari apa-apa yang telah dia kerjakan selama hidupnya.[5] Dalam keadaaan masyarakat yang penuh dengan kemajemukan ini beliau hanya memberikan peringatan bahwasannya kita tidak akan selamanya ada dalam dunia ini. Jadi jangan anda forsir apa yang anda miliki hanya untuk menjadi judge terhadap yang lain dan beranggapan anda tidak ada yang benar. Apa yang anda yakini adalah benar tanpa harus menyalahkan keyakinan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT tentang keyakinan suatu agama dalam surat Al-Kafirun: 6

Artinya: untukmulah agamamu. Dan untukkulah agamaku

Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang menekankan kepada kita bahwasannya tidak ada Pluralisme dengan umat yang lain, tapi disatu pihak kita diperintahkan untuk bertoleransi terhadap umat yang lain seperti ayat-ayat yang telah tertera diatas. Perlu digaris bawahi bahwasannya Islam adalah agama yang paling menjunjung masalah toleransi terhadap agama yang lain, terutama dalam masalah ahklak (tingkah laku) orang Islam terhadap siapapun, baik itu terhadap saudara, tetangga, teman dan lain sebagainya. Bahkan terhadap umat yang lain. Oleh karena itu, wajar ketika suatu hari Nabi Muhammad pernah Bersabda: “aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan Akhlak” . pernah pada suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama, dilewati oleh rombongan orang yang meninggal, lalu salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi “ya Rasulullah dia (yang meninggal) adalah orang Yahudi” Nabi hanya menjawab: “bukankah ia manusia”. Disini dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi sangat menghormati agama yang lain entah apapun agama mereka. karena walau bagaimanapun meraka adalah sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan dan mempunyai keyakinan tersendiri tentang Tuhan meraka. Dan terhadap ayat-ayat yang agak ektrimis itu hanya berlaku dalam masalah yang berkaitan dengan Akidah seorang musliam, dalam masalah akidah tidak ada kerjasama dan tidak ada persamaan sebagai mana telah dijelaskan dalam Al-Qura’an dalam surat Al-kafirun ayat 1-6. yang menolak kerjasama terhadap kafir quraisy yang ingin bekerja sama dalam menyembah Tuhan dan berhala-berhala mereka.

Yang menjadi halangan dalam umat Islam dalam menjalin hubungan terhadap Umat yang lain. Adalah kesombongan umat Islam yang terlalu memandang tinggi agama Islam dan memandang rendah agama yang lain tanpa pernah tahu apa itu agama yang mereka yakini. Seperti contoh kecil, pada awalnya tidak ada pembatasan antara agama-agama di dunia ini tapi karena kesombongan Islam kita memberikan batasan terhadap hal itu dengan cara membagi umat beragama kepada dua yaitu: Islam dan Non-Islam. Kita beranggapan bahwasannya agama Islam itu sama besarnya dengan semua agama selain Islam apabila semua agama tersebut disatukan dengan nama kelompok, Non-Islam. padahal pada kenyataannya kebesaran Islam tidak sebesar agama Kristen saat ini. Ini adalah factor internal dalam Islam dalam menjalin hubungan dengan agama-agama yang lain, factor eksternal adalah adanya perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristen yang menjadikan Islam sangat sulit menjalin hubungan dengan agama Kristen, bahkan dengan agama yang lainpun mengalami kesulitan, apalagi di Indonesia karena pada pada awalnya Negara indeonesia adalah sebuah kumpulan kerajaan yang pada awalnya adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh agama Hindu, hingga hal ini mungkin mempengaruhi hubungan Islam dengan agama Hindu di Indonesia.[6] Dan masih banyak lagi hal yang mempengaruhi hubungan Islam dengan agama-agama yang lain di Indonesia.

Kita harus mengembalikan masalah Pluralisme Agama kepada ajaran Nabi Muhammad Saw, karena itu, pluralisme positif dan kemajemukan yang membawa keserasian sosial, merupakan salah satu hakikat ajaran Nabi Muhammad Saw. Kita harus bersyukur karena mata dunia tertuju kepada kita dengan penuh penhargaan bahwa ajaran Nabi Muhammad terpancar dalam kehidupan umat islam diseluruh dunia. Tapi kita fokuskan pembahasan ini pada kehidupan islam di Indonesia.

Islam Indonesia menurut dunia luar menunjukkan wajahnya yang menarik dan karakternya yang memikat sebagai rahmatan lil ‘alamin (sebagai rahmat bagi seluruh alam, seluruh umat manusia), jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia masa kini. bukan saja umat Islam di belahan timur dunia yang mengagumi pendekatan keagamaan kita, dunia barat sekalipun yang tidak luput dari ekstremitas keagamaan menunjuk Indonesia sebagai model alternative bagi perwujuddan kerukunan antarumat beragama dipermukaan bumi ini.

Prestasi bangsa dalam melaksanakan kerukunan, sungguh mendapat simpati dunia luar. Keberhasilan ini walau terkadang diselingi oleh gesekan-gesekan kecil, tidak dapat dipisahkan dari peran aktif mayoritas umat Islam yang berusaha meneladani toleransi Rasul Saw. Fazlur Rahman, cendekiawan muslim terkemuka meramalkan bahwa Islam yang sejuk dan menarik, dan yang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur toleransi dan modernisasi Nabi Muhammad, menyingsing dari bumi Indonesia. Demikian pula Dr. Lawrence Sullivan, yang mengepalai pusat pengkajian agama-agama dunia pada universitas ternama dan tertua di Amerika, Harvard, secara terbuka menyatakan Indonesia secara kreatif telah mewujudkan pendekatan baru dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, yang tidak dijumpai di Negara-negara Eropa dan Amerika.[7]

Indonesia

tandasnya “is a model of religius tolerance that other countries could do well to emulate” (Indonesia merupakan contoh dalam toleransi keagamaan yang patut ditiru oleh dunia). Tidak heran, karena menurut Prof. Mahmud Ayoub, Profesor universitas temple Philadelphia: “pengamalan agama dalam masyarakat Indonesia dibanding dengan mayarakat lainnya merupakan model yang paling dekat dengan nilai Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhmmad Saw”.

Jika kita menengok dari dunia luar, kita akan tahu dan sadar betapa besar nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada bangsa kita. Nilai luhur bangsa yang seiring dengan ajaran toleransi Nabi Muhammad Saw, telah berakar dalam jiwa, berkat kearifan dan jasa para pendahulu, yang dilestarikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa dewasa ini. Dalam konteks teristimewa masa kini bahkan akhir-akhir ini. Coba perhatikan firman Allah SWT:

Artinya: janganlah kamu menjadi seperti seorang oerempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat dan bercerai berai (QS Al-Nahl: 92)

Untuk memelihara hal tersebut ada dua hal yang harus digaris bawahi :

Pertama, kita harus mampu mensosialisasikan semangat ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad Saw. Toleransi dan moderasi yang beliau ajarkan harus senantiasa menjadi acuan dan pedoman dalanm interaksi kita dengan umat agama lain. Kita seyogyanya tidak terpengaruh oleh pendapat dan pendekatan umat Negara lain yang telah dibebani oleh sejarah konflik dan permusuhan yag ikut mewarnai budaya mereka. Konflik yang berkepanjangan, apalagi kontak fisik yang mengorbankan jiwa, tidak pernah terjadi di negri kita. Oleh karena itu kedamaian dalam sejarah hubungan antar umat beragama di Indonesia harus tercermin dalam interaksi kita. tidak saja dituntu untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang boleh jadi tergambar dalam benak masing-masing, tapi lebih Dari itu kita harus memberi contoh dalam upaya menjalin kerja sama kontruktif, jauh dari perdebatan teologis doctrinal yang selalu berakhir dengan jalan buntu. Sebagaimana firman Ilahi:

Artinya: katakanlah: “hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah” jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS Ali Imran: 64)

Diantara sekian banyak contoh yang ditunjukkan oleh Nabi dalam menjalin hubungan keakraban, adalah kelapangan dada beliau mengizinkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung ke Madinah untuk berdo’a di kediaman beliau, sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan Islam Ali bin BUrhanuddin Al-Halaby Al-Syafi’i dalam bukkunya Al-Shirah[8]

Sebaliknya pada saat-saat kritis dalam perjuangan Nabi di Makkah, Raja Abissynia atau Ethiopia, yaitu raja Najasyi atau Negus, yang beragama Kristen melindungi Umat Islam, sampai-sampai ketika wakil masyarakat Arab Jahiliyah meminta untuk mengektradisi dan mengembalikan pengikut Nabi ke Mekkah, Negus menolak seraya berkata: “apakah engkau meminta aku menyerahkan pengikut Muhammad, seorang yang telah didatangi malaikat Jibril? Demi Tuhan, Ia (Muhammad) benar, dan ia akan mengalahkan musuh-mushnya “. Dalam pada itu, saat Nabi menjadi penguasa di Madinah berpesan: siapa yang mengganggu umat agama samawi, maka ia telah menggangguku.

Kedua, yang perlu digaris bawahi adalah kita semua sebagai bangsa, diharapakan mampu untuk memahami kepekaan masing-masing menyangkut kecintaan serta ikatan batin masing-masing dengan para panutannya. Sebagaimana halnya umat Islam, demikian pula uamt agama lainya. Syogyanya tidak terpengaruh oleh sejarah konflik yang pernah terjadi di dunia luar. Menurut Norman Daniel: “sekian banyak bentuk penilaian negatif terhadap pribadi Nabi Muhammad yang telah dilontarkan dunia barat pada abad pertengahannya, masih terdengar gaungnya dimasa kini”. Nabi Muhammad Saw., yang telah meluncurkan salah satu gerakan agama yang membuahkan peradaban yang paling sukses di bumi ini, dicerca, dihina, dengan kata-kata yangtidak pantas. Sejarah konflik antar umat beragama dunia luar, yang telah membuahkan kesalahpahaman, rasa curiga dan bahkan permusuhan harus dibuang jauh dari bumi kita. Kita semua dituntut untuk memperdalam semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan ini pernah dicontohkan oleh Theodore Abu Qurrah, seorang uskup dari Harran-Mesopotamia, yang lahir pada 740 M. tanpa mengorbankan keimanannya beliau menempatkan Nabi Muhammad Saw pada posisi para Nabi dan menyatakan Bahwa Muhammad Saw telah menempuh jalan para Nabi.[9] Wajar jika dalam salah satu ayat Al-Qur;an ditemukan pujian kepada kelompok tertentu umat Kristen yang menjalin hubungan baik dengan Kaum Muslim:

Artinya: sesungguhnya kamu pasti dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “sesungguhnya kami ini orang nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. (QS Al-Maidah: 82)

Namun harus diingat bahwa betapapun keras usaha setiap kelompok keagamaan dalam menjalin hubungan dengan kelompok lain, konflik intern yang melanda tubuh suatu umat pasti akan merupakan kendala yang menggerogoti keutuhan umat itu sendiri, sehingga pada gilirannya akan menghambat tercapainya suasana dialogis dan kerja sama dengan umat lain. Komunitas agama di Indonesia dengan prestasinya dalam mewujudkan suasana dialogis harmonis selama ini diharapakan tidak terperangkap oleh konflik-konflik intern yang sering disebabkan oleh kekurangan pemahaman tentang inti ajara masing-masing Disatu pihak. atau oleh pengaruh factor eksternal politis yang sedang melanda dunia Islam.

Jadi segala sesuatu harus kita kembalikan kepada inti ajaran kita masing-masing dan semua yang ada adalah kebenaran menurut penganutnya masing-masing. Kembalikan semua hal ke dalam ajaran agama Islam yang sangat indah dan penuh dengan kasih Tuhan.

Salam sejahtera semoga damai selalu menyertai kita semua. Amin.

Referensi

Ø Dr Syihab Alwi, Islam Inklusif: menuju sikap terbuka dalam beragama, cetakan ke-V, 1999, Mizan

Ø Prof. Dr Komaruddin Hidayat, Filsafat Perenial: Agama Masa Depan

Ø Prof. Drs Musrifah Darajah. Sejarah Peradaban Islam Klasik

Ø Sejarah Kebudayaan Islam, Depag RI untuk MAK kelas II tahun 1997

Ø Prof. Dr Komaruddin Hidayat, Psikologi Kematian

[1] Dr Syihab Alwi, Islam Inklusif: menuju sikap terbuka dalam beragama, cetakan ke-V, 1999, Mizan Jakarta hal Hal. 333

[2] Ibid

[3] Ibid Hal. 334

[4] Prof. Dr Komaruddin Hidayat, Filsafat Perenial: Agama Masa Depan

Sebagai catatan beliau adalah rector terpilih dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan menggatikan rector yang sekarang yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra.

[5] Prof. Dr Komaruddin Hidayat, Psikologi Kematian

[6]Prof. Drs Musrifah Darajah. Sejarah Peradaban Islam Klasik

[7] Dr Syihab Alwi, Islam Inklusif: menuju sikap terbuka dalam beragama, cetakan ke-V, 1999, Mizan Jakarta hal. 335

[8] Ibid hal. 337

[9] Ibid hal. 338

ORIENTALISME DAN ISLAM DI INDONESIA

2013-01-01T20:03:00.001-08:00

Pendahuluan

Banyak sekali kaum orientalisme yang memberikan pandangan mereka terhadap Islam di Indonesia, banyak diantara mereka yang teranga-terangan mencela dan menjelekkan ummat Islam, tapi ada pula yang memuji Islam. Pada kesempatan kali saya memncoba menjelaskan salah seorang Orientalisme yang berasal dari belanda yaitu: Dr. Christian Snouck Hurgronje. Yang pernah menjadi polemic yang besar dan kegoncangan di kalangan ummat Islam

Indonesia

. Dan juga pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas sedikit pandangan kaum orientalisme yang cukup membuat umat islam kelabakan.

Dr. Christian Snouck Hurgronje dan pandangan tentangnya

Di Indonesia pernah terjadi semacam kegoncangan di kalangan umat Islam yang banyak memperhatikan seluk beluk nasib umat. Pada tahun 1985 Prof. Dr. HM. Rasjidi yang dikenal sangat vokal terhadap pemikiran Barat walaupun beliau alumni Barat, dan vokal pula dalam hal kristenisasi, namun justru beliau jelas-jelas mengemukakan bahwa Dr. Christian Snouck Hurgronje itu teman umat Islam Indonesa. Beliau menyalahkan muslimin pada umumnya yang menganggap Snouck itu musuh, karena menurut beliau, Muslimin pada umumnya tidak membaca karya-karya orientalisme. Justru Snouck menurut HM. Rasjidi, pernah berpolemik dengan anggota parlemen Belanda, karena Snouck tak membolehkan orang Islam di Indonesia untuk dikristenkan.

Berikut ini pendapat HM. Rasjidi yang dituangkan H. Subagijo AN dalam biografi HM. Rasjidi:

Tiap kali Rasjidi mengamati kepribadian Massignon, tiap kali pula dia teringat tokoh di negaranya sendiri, Dr. Crhistian Snouck Hurgronje, seorang orientalis besar pada zamannya. Oleh kebanyakan orang di Indonesia, Snouck Horgronje dianggap sebagai kaki tangan kaum imperalis, alat kaum penjajah, sehingga segala ulah dan sikapnya dinilai sangat menguntungkan kolonialis Belanda semata. Namun bagi Rasjidi, figur Snouck Hurgronje justeru merupakan teman umat Islam Indonesia. Penilaian keliru terhadap Snouck itu, menurut Rasjidi disebabkan karena pada umumnya orang belum pernah membaca buku-buku karya orientalis tadi secara lengkap dan teliti. Sebagai cendekiawan yang sudah membaca seluruh karya Snouck Hurgronje secara tuntas, Rasjidi sampai pada kesimpulan, bahwa doktor tersebut pada hakekatnya adalah teman umat Islam Indonesia.

Dr. Snouck, di kalangan orang Belanda sendiri dikenal sebagai seorang yang anti zending dan anti missi. Snouck pernah berpolemik dengan anggota parlemen Belanda yang menaruh simpati pada gereja. Ujar sang anggota parlemen, “Kami ini tidak mengkristenkan orang Islam. Yang kami kristenkan adalah orang-orang jawa yang tidak bersembahyang, Yang tidak membaca Al-Qur’an, yang hanya bisa mengucapkan syahadat pada waktu akan nikah saja.”

Ucapan itu ditanggapi Snouck dengan tegas jelas: “Kalau Anda sudah tahu bahwa orang Jawa mengaku Islam, itu sudah cukup. Bahwa mereka tidak mendirikan shalat, tidak paham bahasa Arab, itu sama sekali tidak mengurangi sifat keislamannya. Anda sendiri yang mengaku umat kristen, apakah semua juga pernah membaca Injil? Dan juga pergi ke Gereja dengan teratur? Dan bila di dalam Injil disebutkan: Bila diminta bajunya, hendaknya Anda kasihkan jubahnya, apakah Anda pernah memberi jubah yang diminta orang lain?”

Demikian antara lain polemik antara Dr. Snouck Hurgronje dengan anggota parlemen Belanda yang membawakan suara kaum gerejani.

Apa yang dikemukakan Dr. HM. Rasjidi itu tidak bisa dijadikan landasan bahwa Snouck Hurgrunje tidak menginginkan umat Islam

Indonesia

jadi Kristen. Justru maksud dan tujuannya hampir sama dengan missionaris, hanya saja cara mengkristenkannya itu bukan lewat kristenisasi model missionaris, namun lewat budaya, agar umat Islam tergiring tanpa terasa. Kalau model missionaris, menurut pandangan Snouck, justru akan terjadi reaksi dari umat Islam, hingga apa yang dituju, yaitu pengkristenan itu sendiri tidak akan tercapai.

Cara yang ditempuh Snouck itu bisa dibuktikan dengan apa yang ditulis oleh para peneliti sebagai berikut.

Deliar Noer menulis:

Asosiasi sebagai kebijaksanaan yang diperjuangkan ilmuwan Belanda Christian Snouck Hurgronje, mendapat tempat hanya pada beberapa gelintir orang Belanda dan Indonesia saja terutama mereka yang berafiliasi dengan perkumpulan Nederlandsch Indische Vrijzinningen Bond (Kesatuan Kaum Liberal Hindia Belanda).

Lanjut Deliar, yang dipersoalkan oleh Snouck Hurgronje ialah bagaimana menghadapi soal Islam. Hal ini mudah dipahami karena Islam telah memperlihatkan semangat perjuangannya di

Indonesia

dalam bentuk pemberontakan dan perlawanan terhadap penetrasi Belanda di berbagai wilayah negeri ini. Snouck Hurgronje mengamati bahwa walaupun Islam di Indonesia banyak tertutup oleh lapisan kepercayaan lain seperti kepercayaan animisme dan Hindu, orang-orang Islam di negeri ini pada waktu itu menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan Islam yang mereka anggap sebagai “orang asing”. Walaupun begitu, demikian Snouck Hurgronje, orang Islam di Indonesia lebih memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam pengertian yang sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, peraturan berkenaan dengan waris) sedangkan aspek politik dan sosial dari agama Islam kurang mendapat perhatian.

Snouck Hurgronje menasehatkan pemerintah Belanda agar memberikan perhatian yang sangat kepada pendidikan dan pengajaran orang Islam

Indonesia

tanpa menghubungkannya dengan persoalan pengkristenan. Cara ini, katanya, akan “memajukan (meng-emansipasi)” mereka “dari sistem Islam”. Cara ini akan menyampaikan orang

Indonesia

untuk menerima kebudayaan Belanda, yaitu kebudayaan Barat, dan menumbuhkan pula pengertian yang lebih baik di antara mereka terhadap orang-orang Belanda.

Katanya lagi, adalah dia dalam ”asosiasi penduduk pribumi dengan kebudayaan kita (Belanda) terletak pemecahan persoalan Islam”. Cara ini akan “menghapuskan perbedaan yang dijumpai dalam aspek politik dan sosial karena kepercayaan agama (yang berbeda)”.

Hurgronje menambahkan lagi bahwa asosiasi itu akan “menghilangkan cita-cita pan-Islam dari segala kekuatannya.” Secara tak langsung cara tersebut akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen sendiri, katanya lagi, sebab pelaksanaan politik asosiasi itu akhirnya akan memudahkan pekerjaan missi, oleh sebab missi akan “dapat lebih menumbuhkan pengertian pada kalangan penduduk pribumi yang telah kena asosiasi itu terhadap mereka.”

Tetapi Politik Etis tidaklah sesabar Snouck Hurgronje dalam hal pengkristenan. Politik Etis tidak mengendurkan kegiatan missionaris agar memberi jalan bagi proses asosiasi seperti yang disarankan ilmuwan Belanda tersebut. Dalam hubungan ini pernyataan kerajaan Belanda dalam tahun 1901 yang memperkenalkan Politik Etis itu merupakan suatu bukti nyata:

Sebagai bangsa Kristen, Belanda mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan orang-orang Kristen pribumi di daerah kepulauan Nusantara, memberikan bantuan lebih banyak kepada kegiatan missi Kristen, dan memberikan penerangan kepada segenap petugas bahwa Belanda mempunyai kewajiban moril terhadap penduduk wilayah itu.

Jadi persoalannya jelas, bukan karena Snouck tak membolehkan pengkristenan umat Islam di Indonesia, namun hanya beda cara antara Snouck dengan pemerintahan penjajah Belanda. Sedangkan missionaris pun didatangkan secara resmi oleh pemerintahan Belanda, ditambah pula dana yang jauh sangat berlipat-lipat dibanding terhadap Islam. Bisa disimak data berikut:

Subsidi dalam tahun (jumlah f)

-----------------------------------------------------------------------------------

Agama 1936 1937 1938 1939

------------------------------------------------------------------------------------

Protestan 686.100 683.200 696.100 844.000

Katolik 286.500 290.700 296,400 335.700

Islam 7.500 7.500 7,500 7.600

___________________________________________________________ [1]

Setelah tergambar bahwa pengkristenan

Indonesia

oleh Belanda itu memang disengaja oleh penjajah Belanda, dan sebenarnya didukung pula oleh penasihat ahlinya yaitu Snouck Hurgronje hanya saja beda cara, maka sikap Snouck itu akan tampak lebih jelas lagi dalam data dan kemudian pernyataan Snouck Hurgronje sendiri. Berikut ini data sejarahnya.

Orientasi Snouck Hurgronje tampak jelas dalam bantahannya yang keras kepada Menteri Belanda, Lohman, dalam surat yang ditulisnya kepada menteri pada 19 Desember 1913. Surat-surat kabar memuat penjelasan menteri bahwa Snouck Hurgronje mendukung semboyan “Hindia Belanda (Nusantara) untuk pengikut-pengikut Muhammad (orang-orang Islam)”. Snouck Hurgronje menulis hal berikut ini:

“Saya amat bergembira sekiranya tanggung jawab kesalahpahaman ini terletak pada para redaktur surat kabar. Jika demikian, masalahnya menjadi mudah. Akan tetapi, jika yang terjadi ternyata para redaktur membuat tulisan itu berdasarkan ucapan Anda, maka saya bertanya kepada Anda dengan penuh sopan. Anda mesti memberitahukan saya, yang mana dari tulisan-tulisan saya yang tidak sedikit membahas Islam di Hindia Belanda yang membuat Anda salah paham tersebut? Barangkali Anda tidak tahu bahwa saya tanpa kepentingan pribadi, telah memberikan andil dalam pengkaderan para missionaris di Rotterdam. Karena ceramah-ceramah saya tentang Belanda dan Islam, saya menerima surat-surat penghargaan yang dikirim kepada saya secara langsung oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, direktur Misi Kristenisasi, dan misionaris Adriani, dan dari Albert Kruyt, mantan Konsul di Jeddah. Mereka semua sudah menjalin hubungan persahabatan dengan saya sejak 25 tahun yang lalu. Karena itu, saya berhak menuntut agar jangan menilai kecuali pada apa yang saya katakan atau yang saya tulis sendiri. Yang saya inginkan, agar mereka yang tidak menguasai persoalan hendaklah berdiam diri dan tidak berbicara tentang saya, dan tentang pekerjaan saya dalam pertemuan-pertemuan orang banyak.”

Dari perasaan superioritas itulah, Snouck Hurgronje menyerang syari’at, karena seperti para orientalis lain pada masanya, dia percaya bahwa “kebudayaan Eropa” tidak mungkin memberantas “orang-orang bodoh Muslim”, kecuali jika mereka melepaskan diri dari agama “reaksioner”. Karena itu, dia tidak bersemangat atas pengiriman misi pekabaran Injil. Pada waktu yang sama, dia tidak memberi perintah untuk melarang pengiriman misi ke Hindia Belanda, kecuali jika mayoritas penduduknya menganut Islam, mereka diperintahkan menjalankan muslihat dan bujuk rayu. Di samping itu, dia pun menggalakkan pembukaan sekolah-sekolah misi dengan harapan agar penganut Islam secara berangsur beralih ke agama Kristen.

Serangan kaum orientalsime terhadap Islam dan sanggahannya

Ketika Orde Baru jaya, banyak para pejabat yang tidak percaya adanya kristenisasi besar-besaran yang telah terjadi di

Indonesia

. Tetapi setelah dikeluarkan buku "Fakta dan Data" tentang kristenisasi di Indonesia oleh Dewan Dakwah Islamiyah

Indonesia

, semua pihak

terperangah dan yakin bahwa pihak misionaris zending telah bekerja keras siang-malam untuk mengkristenkan umat Islam secara khusus.

Pada Orde Reformasi mereka semakin berani melakukan kristenisasi secara terbuka bahkan keji. Mereka menggunakan Al-Qur`an dan Hadits dengan diputarbalikkan untuk membenarkan ajaran sesat mereka, dan untuk mengelabui umat Islam. Gerakan kristenisasi bergerilya dengan kedok "dakwah ukhuwwah" dan "shirathal mustaqim" secara gencar dan tersembunyi, gerakan itu dikoordinasi oleh Yayasan NEHEMIA yang

dipelopori Dr. Suadi Ben Abraham, Kholil Dinata dan Drs. Poernama Winangun alias H. Amos.

Mereka telah mengeluarkan beberapa buku diantaranya:

1. Upacara Jama`ah Haji

2. Ayat-ayat yang menyelamatkan

3. Isa `alaihis salam dalam pandangan Islam

4. Riwayat singkat pusaka peninggalan Nabi Muhammad saw

5. Membina kerukunan umat beragama

6. Rahasia jalan ke surga

7. Siapakah yang bernama Allah itu?

Isi buku-buku dan brosur tersebut di atas diantaranya:

Upacara Ibadah Haji adalah penyembahan berhala tertutup, Islam agama khusus untuk orang Arab, Al-Qur`an kitab suci orang Arab dan Nabi Muhammad saw adalah nabi untuk orang Arab yang mengajarkan penyembahan berhala dan tidak akan selamat di akhirat, Tuhan orang Islam adalah batu hitam (hajar aswad), Waktu sholat sangat kacau dan Al-Qur`an tidak relevan, Nabi Muhammad saw memperkosa gadis dibawah umur, Al-Qur`an untuk Iblis, Injil petunjuk bagi umat Islam yang taqwa, Bapaknya Yesus adalah Allah subhanahu wa ta`ala, Semua umat masuk Neraka kecuali umat Kristen, Nabi Muhammad saw wafat mewariskan kitab Injil, Khadijah, istri Nabi Muhammad saw beragama kristen

Sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan keji tersebut :

Ibadah Haji dituduh sebagai penyembahan berhala tertutup, itu tuduhan keji. Tidak bolehnya orang non muslim ke Mekkah bukan untuk menutupi upacara ibadah haji. Dan ibadah haji itu tidak ada penyembahan berhala seperti dituduhkan H. Amos orang Kristen. Namun itu perintah langsung dari Allah swt yang artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini".(Q.S. At-Taubah: 28). Tuduhan itu juga bertentangan dengan kenyataan, karena upacara ibadah haji ditayangkan pula ke berbagai negara di dunia lewat televisi. Terbukti tak ada penyembahan berhala dalam upacara ibadah haji dan tidak tertutup.

Nabi Muhammad saw dituduh hanya rasul untuk bangsa Arab, dan tidak akan selamat di akhirat. Tuduhan itu sangat jahat, karena Allah swt telah menegaskan dalam Al-Qur`an yang artinya: "Dan Kami tiada mengutusmu (Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya:107). "Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S.Saba`:28). "Al-Qur`an adalah suatu peringatan untuk semesta alam." (Q.S. At-Takwir 27 dan Al-Qalam 52). "Dan Kami turunkan Al-Qur`an kepadamu (Muhammad) supaya engkau jelaskan umat manusia, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir." (Q.S. An-Nahl 44). "Muhammad bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala

sesuatu." (Q.S. Al-Ahzab 40)

Tuduhan tentang Nabi Muhammad saw tidak selamat di akhirat, maka harus dibacakan sholawat, itu tuduhan keji pula. Bisa diperbandingkan dengan keadaan bahwa bayi yang meninggal dunia pasti selamat akan masuk surga. Namun bayi yang meninggal itu tetap disholati dan didoakan. Orang yang mensholati, mendoakan dan menguburkan mayit bayi ini akan mendapat pahala. Terhadap bayi yang belum berjasa saja harus didoakan, apalagi terhadap seorang Nabi saw, yang telah sangat berjasa bagi umat manusia. Ini sudah pas dari segi ajaran agama maupun akal yang mau menerimanya.

Tuduhan bahwa Islam mengajarkan penyembahan berhala batu hitam bernama Hajar Aswad, itu tuduhan yang amat keji dan licik. H. Amos memutarbalikkan fakta, Hajar Aswad dianggap sebagai berhala yang disisakan setelah 359 berhala dihancurkan, dengan mengutip hadits Bukhori tanpa disertai teksnya. Ternyata H. Amos sebagai orang Kristen

bohong, karena Hajar Aswad bukan termasuk berhala. Teksnya Hadits Bukhari nomor 832, terjemahnya:

"Dari Ibnu `Abbas ra katanya: "Ketika Rasulullah saw mula-mula tiba di Makkah, beliau enggan hendak masuk Ka`bah karena di dalamnya banyak patung. Beliau memerintahkan supaya mengeluarkan patung-patung itu, maka dikeluarkan mereka semuanya termasuk patung Nabi Ibrahim dan Isma`il yang sedang memegang Azlam (alat untuk mengundi). Melihat itu Rasulullah saw bersabda: "Terkutuklah orang yang membuat patung itu!, Demi Allah sesungguhnya mereka tahu bahwa keduanya tidak pernah melakukan undian dengan Azlam, sekali-kali tidak". Kemudian beliau masuk ke dalam Ka`bah, lalu takbir di setiap pojok dan beliau saw sholat di dalamnya". (Shahih Bukhari No. 832)

Tuduhan tentang waktu sholat sangat kacau, itu tuduhan yang sangat mengada-ada. Penuduh membentrokkan ayat-ayat dengan hadits Bukhari tanpa mau memahami Q.S. Al-Isra 78 dan Q.S. Hud 114, dibentrokkan dengan hadits Bukhari nomor 211, lalu dikomentari bahwa yang dipakai hadits, bukan Al-Qur`an. Maka dituduh kacau. Padahal kalau mau memahami, ayat-ayat maupun hadits tersebut semuanya bermakna bahwa sholat wajib adalah 5 waktu sehari semalam, yaitu Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan `Isya.

Nabi Muhammad saw dituduh memperkosa gadis dibawah umur, itu tuduhan yang sangat menghina. Tuduhan itu hanya menunjukkan kebencian yang amat sangat, dan tidak bisa mengemukakan bukti-bukti larangan tentang menikahi gadis dalam batasan umur. Padahal umur 9 tahun seperti `Aisyah yang mulai diajak berumah tangga oleh Nabi saw setelah dinikahi pada umur 6 tahun, itu tidak ada larangan. Sedangkan gadis-gadis Arab-pun dalam usia 9 tahu sudah mungkin sekali haid, berarti dewasa. Jadi tuduhan itu hanyalah kebencian yang membabi buta.

Penutup

Dr. Snouk banyak di anggap orang sebagai musuh dari Islam tapi ada sebagian pihak yang menganggap dia sebagai teman dari Islam, dan banyak juga serangan-serangan dari kaum Orientalisme terhadap ajaran Islam yang ada di Indonesia walau pada kenyatannya semua itu tidak benar adanya.

Daftar Pusataka

Aliran dan Paham Sesat di Indonesia”, Hartono Ahmad Jaiz, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, Februari 2002.
Muallaf Meluruskan Pendeta, H. Insan L.s. Mokoginta, Yayasan Muhtadin, Jakarta, 1998
Muallaf Membimbing Pendeta ke Surga, H. Insan L.S. Mokoginta, Yayasan Muhtadin, Jakarta, 1998
Pendeta menghujat, Muallaf meralat, H. Insan L.s. Mokoginta, FAKTA, Jakarta, 1999
Islam dan Kristen di Indonesia, M. Natsir, Media Dakwah

[1] Sumber: Staatsblad 1936: No. 355 hlm. 25, 26; 1937 No. 410, hlm. 25,26; 1938: No. 511, hlm. 27,28; 1939: No. 593, hlm. 32, dikutip Deliar Noer, hlm. 39.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN ORANG ABANGAN DI JAWA

2012-12-31T00:48:00.001-08:00

Pendahuluan

Mojokunto, kota kecil di bagian tenganh jawa timur, adalah kota yang terletak di ujung paling timur suatu daratan besar persawahan. Letaknya setengah hari perjalan dari Surabaya, kota terbesar kedua di

Indonesia

. Kota ini menjadi pusat perdagangan, pendidikan dan pemerintahan untuk delapan beals desa disekitarnya, kota itu berpenduduk sekitar 20.000 orang penduduk.

Kota ini adalah asal muasal atau tempat kepercayan yang sangat terkenal dari Indonesia yaitu Abangan. Pada awalnya masuknya Islam ke Indonesia, pulau Jawa Khususnya tidak menyebabkan diadakannya ummat tersendiri atau pemisahan antara kaum Hindu dan Muslimin. Sebaliknya Islam di Jawa terpaksa berapling kedalam dan bertindak dalam rangka kepercayaan agama tradisional Jawa. Metode-metode pengislaman berpadanan dengan metode yang sebelum dipakai dalam menyebarkan agama Hinduisme, sebab para wali terutama sunan Kallijaga, masuk kepedalam Jawa, mendirikan pemukiman-pemukiman religius disana serta bersaing dengan ajar (ajaran) Jawa-Hindu di bidang kesaktian. Dimana-mana diadakan usaha khusus untuk mengislamkan ajaran tersebut. Salah satunya dengan menggunakan Wayang.

Bila penguasa masuk Islam dan mengesahkan dirinya sebagai raja beragama Islam serta memasukkan syari’at Islam ke daerah kerajaannya, rakyat pun masuk agama yang baru itu. Para Ulama menjalankan jabatannya dengan menjadi penasihat, hakim dan guru agama (muballig) dalam batas-batas social, budayawi, dan politik yang diterapkan oleh kaum bangsawan Jawa, para pelestari Tradisi Jawa-Hindu. Meskipun syari’at Islam menjadi kaidah hukumnya, terutama dalam urusan perkawinan, namun syari’at Islam tidak dapat seluruhnya menggantikan adat. Keraton (Istana) Jaea tidak selalu harus menjadi keraton yang bercorak Islam.

Kerja sama antara para wali dan para rajamenghasilkan satu corak Islam yang pada mulanya disesuaikan dengan pandangan dunia dan kepentingan baik para ulama maupun bangsawan. Hubungan kekerabatan antara sebagian anak wali dengan kaum bangsawan malah lebih memudahkan diadakannya kompromi. Namun pengaruh kedua golongan elit maisng-masing berbeda.

Bagi sebagian masyarakat, pandangna dunia kaum ulama sebagi golongan elit terkemukadaripada pandangan dunia kaum bangsawan. Bagian masyarakat ini tinggal dalam lingkungan pesantren dan mesjid. Namun dibagian lain dalam masyarakat pandangan dunia bangsawan lebih terkemuka. Biasanya masyarakat ini tinggal di sekitar keraton, tempat tinggal raja dan kaum bangsawan yaitu pusat kerajaan, pusat kebudayaan tinggi serta pusat kesenian.

Perkembangan dua golongan rakyat itu tadi menurut dua golongan elit yang berbeda, yaitu kyai dan ulam pada satu pihak sreta kaum bangsawan pada pihak yang lain, merupakan bukti adanya dua pandangan dunia dan arah pemikiran yang berlainan. Sejak saat itulah orang jawa terpaksa membedakan antara mereka yang mendasarkan pandangan dunianya pada asas-asas Islam, yaitu para Santri, dengan mereka yang mendasarkan pandangan dunianya pada tradisi kebudayaan jawa, yaitu para Abangan. Sesuai dengan itu kaum muslimin jawa telah terbelah menjadi golongan santri dan golongan abangan. Tetapi ini tidak berarti bahwa batas antara dua golongan ini tampak tegas[1], hanya sekedar pemisahan kaum elit saja pada masa itu.

Tradisi keagamaan abangan, yang terutama sekali terdiri dari pesta keupacaraan yang disebut slametan, kepercayyaan yang kompleks dan rumit terhadap mahkluk halus dans eluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan, kekauatan Ghaib, adalah system keagamaan orang jawa yang akan coba kami uraikan dalam makalah ini.

Slametan

Dipusat seluruh sistem keagamaan orang jawa terdapat suatu upacara yang sederhana, formal, tidak dramatis dan hamper-hampir mengandung rahasia slmetan (kadang disebut kenduren). slmetan diadakan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu keajadian yang ingin diperingati, ditebus, dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, sakit, memohon kepada aewah pejaga desa, dan lain sebaginya dan semua itu membutuhkan acara atau ritual yang disebut slmetan.

Acara ini kebanyakan diadakan setel;ah matahari terbenam atau malam hari dan pada acara tersebutakan diadakan acara yang besar dimana tuan rumah mengundang orang-orang dan seorang ahli agama untuk memimpin acara tersebut. Pada siang hari sebelum acara biasanya digunakan oleh tuan rumahuntuk menyiapkan bahan makanan untuk nanti malam yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Sedangkan pada inti acaranya nanti yang ikut acara kebanyakan adalah kaum pria saja.

Makna dari diadakannya slametan ini adalah untuk menajaga kebersamaan dan tiada perrbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan menurut kepercayaan yang beredar bahwasannya slmetan dapat menjaga seseorang dari hal-hal yang berbau ghaib.[2]

Siklus slmetan ada empat yaitu: [1] yang berkisar sekita krisis kehidupan-kelahiran, khitanan, perkawina, dan kematian. [2] yang ada hubungannya dengan hari raya Islam-malud nabi, idul fitri, idul adha dan sebagainya. [3] yang ada sangkutannya dengan integrasi desa, bersih desa (harfiah berarti pembersihan desa dari para mahkluk halus). [4] slmetan sela yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, tergantung kepada kejaidian luar biasa yang dialami oleh seseorang-keerangkatan untuk perjalanan jauh, pindah tempat, ganti nama, sakit, terkena tenung dan sebagainya.[3]

Kepercayaan Terhadap Mahluk Ghaib

Kepercayaaan orang abangan terhadap mahkluk ghaib/halus yang mereka percayai adalah 1-memedi (tukang menakut-nakuti), jenis ini hanya menakuti-nakuti orang saja tanpa membahayakan bagi orang yang ditakutinya. Memedi laki-laki disebut gondoruwo dan yang perempuan disebut wewe (istri gendoruwo yang selalu menggendong anak kecil dengan selendang di pinggang sebagaimana ibu-ibu biasa). Memedi biasanya ditemukan pada malam hari, khususnya ditempat-tempat yang gelap dan sepi. Seringkali mereka ini tampak menyerupai orang tua atau wujud lainnya. 2-lelembut (mahkluk halus) sebaliknya dari Memedi, dapat menyebabkan orang menjadi jatuh sakit atau gila. Lelembut biasanya masuk kedalam tubuh orang, dan kalu orang tidak diobati oeleh seorang dukun maka akan menyebabkan orang tersebut menjadi gila bahakan ia bisa mati, dan dukun ini biasanya orang jawa asli. 3-Tuyul (anak-anak mahkluk halus), Tuyul menyerupai anak-anak dan biasanya dapat menjadikan sesorang menjadi kaya raya. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti, Sundel Bolong(pelacur dengan lubang di tubuhnya), Danyang (roh pelindung) dan lain sebagainya.[4]

Penutup

Kebanyakan para santri modern tidak mau menerima ajaran yang terdapat dalam ajaran Abangan, mereka menolak ajaran tersebut. Namun banyak pula para santri yang ortodok masih mau menerima ajaran tersebut dengan sedikit kompromi dengan inti ajaran tersebut, dengan alasan “kebenaran itu satu namun banyak jalan menuju kebenaran tersebut”.

Daftar Pustaka

Muchatarom Zaini, Santri Dan Abangan Di Jawa, INIS, Jakarta, 1988

Geertz Clifford, ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI Dalam Masyrakat Jawa, Pusataka Jaya, Jakarta, 1983

[1] Muchatarom Zaini, Santri Dan Abangan Di Jawa, INIS, Jakarta, 1988, hal. 24-25

[2] Geertz Clifford, ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI Dalam Masyrakat Jawa, Pusataka Jaya, Jakarta, 1983 Hal.13-18

[3] Ibid, hal 38

[4] Ibid, hal 19-34

AGAMA DAN PLURALITAS KEAGAMAAN

2012-11-30T04:49:00.002-08:00

Pendahuluan

Akhir-akhir ini wacana tentang pluralitas agama atau pluralisme agama dan masalah-masalah yang mengitarinya semakin menguat dan muncul keprmukaan. Banyank sekali karya tulis yang membahas masalah ini. Kecenderungan menguatnya perbincangan tentang pluralitas agama dan hubungan antar umat beragama disebabkan topic ini adalah topic yang actual bagi siapapun yang mendambakan terwujudnya perdamaian antara umat beragama.

Namun terkadang kita sering salah memahami apa yang dimaksud dan apa yang dituju oleh kata pluralitas agama ini. Pada kesempatan kali ini kami mencoba sedikit mebahas masalah ini yang yang diantaranya membahas defininisi pluralisme agama, sejarahnya, dan nilai-nilai pluralisme dalam islam. mudah-mudahan memberikan sedikit warna yang berbeda terhadap apa yang kita bahas kali ini.

Definisi Pluralitas Agama

Pluralitas atau pluralisme berasal dari kata berbahasa Ingris “plural”, yang berarti “jamak” atau “banyak” sedangkan menurut istilah Pluralisme berarti “keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok cultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelebagaan, dan sebagainya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pluralisme agama berarti kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalalm saatu komunitas dengan tetap mempertahankan cirri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Namu kata pluralisme sudah melenceng dari maksud awal arti pluralisme agama, arti yang melenceng itu kia ditegaskan oleh john hick yang memberi arti

“Pluralisme agama adalah susatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap yang real atau yang maha agung dari dalam pranata cultural manusia yang bervariasi’ dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan dir menuju pemusatan hakikat terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing pranata cultural manusia tersebut. Dan terjadi, sejauh yang dapat diamati, sampai pada batas yang sama”.

Dengan kata lain hick ingin mengatakan bahwasannya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain.

Pendapat yang lain megnatakan, pluralisme berarti bukan satu, tetapi Plural, banyak. Dan banyak artinya berbeda, karena tidak ada yang sama kita harus bisa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain karena dia berbeda dengan kita.

Sejarah Dan Perkembangan Tren Pluralisme Agama

Pemikiran ini muncul pada masa yang disebut pencerahan (enlightemment) eropa, tepatnya pada abad ke-18 Msehi, masa yang sering disebut sebagai titik permualaaan bangkitnya gerakan pekmikiran modern. Yaitu masa yang di warnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superiotas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Ditengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar Gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme”, yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi , persamaan dan keragaman atau pluralisme.

Oleh karena paham “liberalisme” pada awalnya muncul sebagai mazhab social plitis, maka wacana Pluralisme yang lahir dari rahimnya, termasuk gagasan pluralisme agama, juga lebih kental dengan nuansa dan aroma politik. Maka tidak aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan “pluralisme politik”, yang merupakan produk dari “liberalisme politik”. Muhammad Legenhausaen, seorang pemikir muslim kontemporer, juga berpendapat bahwa munculnya paham “Liberalisme plitik” di Eropa pada abad ke-18, sebagian besar di dorong oleh kondisi masyarakat yang carut-marut akibat memuncaknya sikap-sikap intoleran dan konflik-konflik etnis dan sectarian yang pada akhirnya menyeret kepada pertumpahan darah antar ras, sekte dan mazhab pada masa reformasi keagamaan. Jelas faham “liberalisme” tidak lebih merupakan respon politis terhadap kondisi social masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keragaman sekte, kelompok dan mazhab. Namun kondisi pluralistic semcam ini hanyalah terbatas dalam masyarakat Kristen Eropa untuksekian lama, baru kemudian pada abad ke-20 berkembang hingga mencakup komunita-komunitas lain di dunia.

Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam

Islam adalah agma yang sangat besar dan merupakan agama paling banyak penganutnya di Negara kita tercinta. Dalam Negara kita terdapat banyak agama dan aliran-aliran keprcayaaan yang hamper memenuhi seluruh pelosok Indonesia.

Banyak sekali ayat-ayat Al-qur’an yang menunujukkan kepada nilai pluralisme Islam, yang apabila kita hayati, maka akan kita temui sebuah sikap pluralis antara yang satu dengan yang lain. Yang antara lain ayat tersebut adalah

Al-Qur,an surat Al-Hujurat [49] ayat, 13 yang artinya;

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal . sesungguhnya orang yang palin mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu . sesungghunya Allah maha mengetahui lagi maha Mengenal”

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT telah meciptakan kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku untuk menjalin hubungan yang baik. Agar timbul interaksi positif antara yang satu dengan yang lain dan baik. Dan dengan interaksi positi itu sangat diharapan akan menjadi prasyarat terciptanya kedamaian di muka bumi ini. Tapi tetap yang paling mulia disisi Allah adalah Orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Jadi jelas Al-Qur’an memberikan kepada kita alas an yang rasional penciptaan manusia dengan beragam bangsa, bahasa, suku dan budaya.

Yang kembali Allah tekankan dengan ayat lain, Al-qur’an surat huud [11] ayat 118, yang artinya:

“Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”

Seandainya Allah mau , dengan gampang sekali akan menciptakan manusia semua dalam satu grup, monolitik , dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Tetapi Tuhan justru menunjukkan kepada realita bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda-beda. Ini kehendak tuhan, atas dasar inilah orang berbicara pluralisme.

Bebrbicara pluralisme artinya bukan satu tetapi plural, banyak. Dan banyak itu berbeda, karena tidak ada yang sama . maka kita harus bisa mengharagai pendapat orang lain kaena dia berbeda dengan kita. Itulah sebenarnya yang kita inginkan di Indonesia ini, yaitu adanya respect terhdap pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, satu kelompok kepada kelompok yang lain. Tetapi saling berinteraksi dengan baik saling menghormati pendapat orang lain. seperti ahlul kitab. dan pada khususnya kepada mereka yang memiliki afinitas, hubungan erat dari segi idiologi, tauhid atau monoteisme.

Dan Al-Qur’an mengharuskan kita bebuat baik kepada mereka, dalam surat Al-Ankabuut [29] ayat 46, yang artinya;

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim diantara mereka, dan katakanlah: kami telahberiman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah dir. iDan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mebahas tentang pluralisme agama.

Penutup

Sengaja pada kesempatan kali pemakalah hanya memberikan sedikit nilai-nilai pluralisme dalam Islam saja, tapi tidak memberikan nilai-nilai pluralisme dalam agama lain, itu disebabkan kaena Islam agama mayoritas di Negara kita. Dan Islam adalah kekautan paling besar di Negara kita. Dengan harapan agar kita yang besar dan kuat tidak memaksakan kehendak kita kepada agama yang lain tapi mendengarkan pendapat yang minoritas.

Daftar Referensi

· Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Pluralitas Agama; Kerukunan Dalam Keragaman, Kompas, Jakarta, 2001

· Dr. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis, Pnerbit Prspektif Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2006

· Dr. Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingaki Gagasan Yang Berserak, Pnerbit Nuansa, Bandung, 2005

ANARKISME EPISTEMOLOGIS PAUL KARL FEYERABEND

2012-11-27T09:24:00.004-08:00

A. Feyerabend dan Latar Belakang Pemikirannya

Paul Karl Feyerabend dilahirkan pada tahun 1924 di Wina, Austria. Tahun 1945 ia belajar seni theater dan sejarah theater di Institute for Production of Theater, The Methodological Reform of the German Theater di Waimar. Sepanjang hidupnya ia menyukai drama dan kesenian. Hal ini tampak dalam karya-karyanya, di mana ia memasukan contoh-contoh dari dunia seni untuk menjelaskan pemikiran ilmiahnya.

Ia mempelajari Astronomi, Matematika, Sejarah, Filsafat dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Fisika di Wina, Austria. Dalam hidupnya ia percaya bahwa ilmu pengetahuan itu paling hebat dan bahwa terdapat hukum-hikum universal yang berlaku dalam segala tindakan yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.

Pada tahun 50-an, ia mengikuti seminar-seminar filsafat dari Karl Popper di London. Pada saat itu, ia masih memegang teguh keyakinan rasionalitasnya, namun akibat perkenalannya dengan Lakatos, pemikiran Feyerabend berubah drastis. Ia melihat keyakinan bahwa dalam sejarah mekanika kuantum, bermacam-macam patokan telah dilanggar dan anehnya patokan itu dijunjung tinggi oleh para filsuf bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini,kemudian Feyerabend melihat bahwa segala pencarian hukum universal adalah ilusi belaka.

Pada tahun 1958, ia menjadi guru besar Universitas California di Berkeley dan berkenalan dengan Carl Freither van Weizsacker, seorang ahli matematika kuantum. Berkat perkenalannya dengan Weizsacker inilah pemikiran anarkisme ilmu pengetahuan Feyerabend mencapai puncak. Puncak pemikiran anarkisnya tertuang dalam Against Method yang terbit pada tahun 1970.

Pemikiran Feyerabend tentang anarkisme ilmu pengetahuan dilatar belakangi oleh dominasi paradigma pemikiran positivistic yang telah dimulai pada abad ke-19. August Comte sebagai pencetus paradigma positivisme terpengaruh Descartes yang menyatakan ilmu yang mendasari segala macam ilmu adalah matematika-astronomika-kimia-fisika-biologi dan puncaknya adalah fisika social ( Sosiologi ). Comte menyatakan, bahwa baru setelah manusia mencapai penyelidikan-penyelidikan ilmiah, manusia akan mendapatkan temuan-temuan yang bermanfaat. Ilmu-ilmu pengetahuan non-alam akan kesulitan mendapatkan legitimasi karena akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu berkaitan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak eksak, sehingga kurang memberikan kemanfaatan bagi manusia modern.

B. Anarkisme Epistemologis Karl Feyerabend

Feyerabend adalah seorang yang sangat concern terhadap pengkonstruksian filsafat ilmu berdasarkan fakta sejarah ilmu. Ia mengkritik pandangan yang menganggap metode, aliran atau sistem tertentu saja yang benar. Ia menyatakan “That no set of methodological rules could do justice to the complexity of the history of sciene”. Metode ilmiah bukan satu-satunya ukuran kebenaran, termasuk apa yang dikembangkan ilmu pengetahuan modern, tapi hanya merupakan salah satu dari berbagai cara atau upaya untuk mengungkapkan kebenaran.

Istilah anarkis menunjuk pada setiap gerakan protes terhadap segala bentuk kemapanan. Anarkisme Epistemologis yang dimaksudkan oleh Feyerabend adalah anarkisme teoritis dengan alasan historis, bahwa sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya bermuatan gagasan-gagasan dan interprestasi terhadap fakta-fakta itu sendiri serta masalah yang timbul akibat kesalahan interprestasi. Berdasarkan analisis historis kritis, ia menemukan bahwa oleh para ilmuwan, fakta hanya ditinjau dari dimensi ide belaka. Maka tidak mengherankan jika sejarah ilmu pengetahuan menjadi pelik,rancu, dan penuh dengan kesalahan.

C. Implikasinya dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Jika dilihat dari karakteristik pemikiran Feyerabend, dapat dikatakan, bahwa ia adalah tokoh postmodernisme dalam bidang filsafat ilmu. Sebagai tokoh postmodernisme, maka pemikiran-pemikirannya merupakan bentuk kritik atas paradigma modernisme. Feyerabend, sebagaimana para pemikir postmodernisme lainnya, seperti Lyotard, mengkritik pemikiran abad modern Dr. Descartes ( Renaissance ) sampai dengan Hegel, yang di cap sebagai grandnarratives yang di legimitasikan. Para pemikir postmodernisme menuduh, bahwa cara berpikir seperti ini adalah sebagai cara berpikir yang mentotalisasi dan mempunyai ambisi untuk menjelaskan segala aspek lewat grand theory (Teori dasar). Epistemologi Cartesian telah melahirkan keangkuhan epistemology, bahwa realitas dapat ditaklukan melalui pendefinisian. Singkatnya, Postmodernisme menolak segala bentuk kemapanan.

Feyerabend dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan

Dalam menempatkan konteks pemikiran Feyerabend, saya membatasi tulisan ini mulai dari tahun 20-an sampai Feyerabend muncul di panggung filsafat. Semenjak tahun 1920, panggung filsafat ilmu pengetahuan dikuasai oleh Aliran Positivisme Logis. Di mata aliran ini, persoalan-persoalan ilmiah harus dipecahkan dengan tekhnik-tekhnik logika matematika. Ilmu pengetahuan sendiri dirumuskan dan diuraikan sebagai kalkulasi aksiomatis, yang memberikan perangkat-perangkat hukum pada interpretasi terhadap observasi yang terbatas. Filsafat ilmu pengetahuan dipandang sebagai logika ilmu.

Anarkisme dalam Ilmu Pengetahuan

Pengertian Anarkisme

Yang dimaksud oleh Feyerabend dengan istilah anarkisme, tidak lain adalah anarkisme epistemologis. Anarkisme Epistemologis dipertentangkan dengan anarkisme politis atau religius. Dikatakannya, apabila anarkisme politis berarti suatu perlawanan terhadap segala bentuk kemampuan ( kekuasaan Negara, institusi-institusi, dan ideologi-ideologi yang menopangnya ), mungkin anarkisme epistemologis tidak selalu punya loyalitas ataupun permusuhan terhadap institusi-institusi itu.

Anarkisme sebagai Kritik atas Ilmu Pegetahuan

Seluruh pemikiran Feyerabend yang diberi nama anarkisme epistemologis, merupakan suatu kritik. Atas nama kebebasan individu, Feyerabend mengkritik dari dua sisi. Dalam sudut ini, keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama, Anti Metode. Kedua, Anti Ilmu Pengetahuan.

· Anti - Metode

Atas nama kebebasan individu, Feyerabend mau melawan tubuh ilmu pengetahuan. Ia memegang semboyan Anti-Metode. Dengan semboyan itu, ia mau melawan ilmu pengetahuan yang oleh para ilmuwan dianggap mempunyai satu metode yang baku dan universal serta tahan sepanjang masa, lagi pula dapat membawahi semua fakta dan penelitian. Menurut Feyerabend, Klaim itu tidak realistis dan jahat. Tidak realistis, karena kenyataannya ilmu pengetahuan hanya diambil dari pandangan sederhana atas dasar kemampuan seseorang dan dari lingkungan tertentu. Jahat, karena ilmu pengetahuan berusaha memaksakan hukum-hukun yang menghalangi berkembangnya kualitas-kualitas profesiaonal kita dengan mempertaruhkan kemampuan kita.

· Anti - Ilmu Pengetahuan

Atas nama kebebasan yang sama, Feyerabend mempunyai sikap anti-ilmu pengetahuan. Anti-ilmu pengetahuan tidak berarti anti terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan anti terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan yang kerap kali melampaui maksud utamanya. Dengan sikap ini, ia mau melawan ilmu pengetahuan yang oleh para ilmuwan dianggap lebih unggul ketimbang bidang-bidang atau bentuk-bentuk pengetahuan lain, seperti Sihir, Magic, Mitos dan lain sebagainya.

Teori Anarkitis Feyerabend tentang Pengetahuan

Salah satu pandangan tentang ilmu yang paling menantang dan provokatif adalah pandangan yang dikemukakan dan dibela secara gemilang oleh Paul Feyerabend. Tidak ada penilaian mengenai watak dan status ilmu akan lengkap tanpa satu usaha untuk memahaminya. Di sini saya akan memberikan ringkasan dan menilai apa yang saya pandang sebagai segi-segi kunci pandangan Feyerabend, terrutama sebagaimana ia muncul di dalam bukunya: Against Method.

Apa Saja Boleh

Feyerabend berkeras sekali pada klaimnya bahwa tidak ada metodologi ilmu yang pernah dikemukakan selama ini mencapai sukses. Cara utama, walaupun bukan satu-satunya, yang ia gunakan untuk mendukung klaimnya ialah memperlihatkan bagaimana metodologi-metodologi tidak sejalan atau tidak bisa cocok dengan sejarah fisika. Banyak argumennya dalam menentang metodologi yang saya beri cap sebagai induktivisme dan falsifikasionisme, adalah serupa dengan argument-argumen yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya.

Tidak bias saling diukur dengan standar yang sama

Suatu komponen penting dari analisa Feyerabend tentang ilmu, ialah pandangannya tentang ilmu-ilmu yang tidak bisa saling diukur dengan standar yang sama. Dalam hal ini terdapat kesamaan dengan pandangan Kuhn mengenai masalah paradigma. Konsepsi Feyerabend tentang ilmu-ilmu yang tidak bisa saling diukur dengan standar yang sama, adalah sebagai ketergantungan observasi pada teori. Makna dan interpretasi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan observasi yang digunakan akan tergantung pada konteks teoritis dalam mana makna dan keterangan observasi itu muncul.

Ilmu tidak harus mengungguli bidang-bidang lain

Aspek lain yang penting dari pandangan Feyerabend tentang ilmu menyangkut hubungan antara ilmu dengan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Ia mengemukakan, bahwa banyak kaum metodologis sudah menganggap benar, tanpa argumentasi, bahwa ilmu ( atau mungkin fisika ) membentuk paradigma rasionalitas.

Kebebasan Individu

Banyak hal di dalam tesis Feyerabend Against Method adalah negativ. Ia menyangkal klaim, bahwa ada metode yang mampu menerangkan sejarah fisika. Ia menyangkal, bahwa superioritas fisika atas bentuk-bentuk pengetahuan lain dapat dikukuhkan dengan minta bantuan pada suatu metode ilmiah. Walaupun begitu, terdapat juga segi positif di dalam kasus Feyerabend itu. Feyerabend membela apa yang ia sebut sebagai “Sikap Kemanusiawian”. Menurut sikap ini, manusia individual harus bebas dan memiliki kebebasan kurang lebih seperti di dalam pengertian John Stewart Mill yang membelanya dalam esai “On Liberty” Feyerabend menyetujui “Usaha meningkatkan kebebasan,untuk menuju ke kehidupan yang penuh dan produktif”. Ia mendukung John Stewart Mill dalam membela “Pembinaan individualitas yang secara pribadi berproduksi, atau dapat memproduksi manusia-manusia yang maju.

Pandangan Althusser

Pandangan materialis tentang ilmu yang akan saya uraikan secara garis besar ini berdasarkan tulisan-tulisan seorang Marxis Prancis, Louis Althusser. Sebagai materialis, filsafat althusser di dasarkan pada suatu interpretasi materialisme Karl Marx, sedangkan banyak dari epistemologinya berasal dari filsuf Prancis lain, seperti Gaston Bachelard.

Dalam satu pengertian tertentu, materialisme dapat dilihat sebagai suatu usaha menggunakan pendekatan objektif dalam konteks penerapan ilmu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Tidak hanya ilmu, tetapi sejarah ( perubahan sosial ) pun adalah suatu proses tanpa subjek.

REFERENSI

A.F. Chalmers, 1983, Apa itu yang Dinamakan Ilmu, Terj. Redaksi Hasta Mitra, Hasta

Mitra, Jakarta.

Akhyar Yusuf Lubis, 2003, Paul Feyerabend: Penggagas Antimetode, Teraju, Jakarta.

Amsal Bakhtiar, 2004, Filsafat Ilmu, Rajawali Pers, Jakarta.

Donny Gahral Adian, 2002, Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju, Jakarta.

Jerome R. Ravertz, 2004, Filsafat Ilmu, Terj. Saut Pasaribu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Juhaya S. Praja, 2002, Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam, Teraju, Jakarta.

Jujun S. Suriasumantri (ed.), 1983, Ilmu dalam Perspektif, Gramedia, Jakarta.

Jujun S. Suriasumantri, 1984, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan,

Jakarta.

Listiyono Santoso, dkk., 2003, Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri, Ar-Ruzz,

Yogyakarta.

M. Amin Abdullah, dkk., 2003, Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum,

Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.

Mohammad Muslih, 2004, Filsafat Ilmu, Belukar, Yogyakarta.

Mulyadhi Kartanegara, 2003, Pengantar Epistemologi Islam, Mizan, Bandung.

Osman Bakar, 1997, Hierarki Ilmu: Membangun Kerangka-Pikir Islamisasi Ilmu,

Mizan, Bandung.

Rizal Mustansyir & Misnal Munir, 2002, Filsafat Ilmu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis,

Kanisius, Yogyakarta.

Tim Redaksi Driyakarta, 1993, Hakekat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu,

Gramedia, Jakarta.

FILOSUF DALAM ISLAM

2012-10-20T10:16:00.002-07:00

Pendahuluan

Perkembangan filsafat di dunia Islam pada masa bani Umayah tidaklah mendapatkan perhatian yang besar. Baru pada masa bani Abbasyiyah lah perkembangan filsafat mulai berkembang. Pada awalnya bani Abbasyiyah hanya tertarik pada perkembangan kedokteran, namun pada akhirnya filsafat mulai memasuki kancah keilmuan Islam pada masa itu.

Perkembangan paling pesat pada masa Abbasyiyah adalah pada masa khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun. Yang banyak memberikan perhatian terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan dan filasafat. Lalu kembali berkembang pada masa bani Umayah di Andalusia yang juga mulai mengembangkan keilmuannya yang terkenal dengan perpustakaannya yaitu: Cordova.

Namun bila dilihat dari sejarah peradaban umat Islam, maka munculnya pemikiran filsafat dalam dunia Islam ini merupakan gejala perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam sejak timbulnya agana Islam. Bukankah agama Islam telah sejak dini telah memberikan jawaban-jawaban yang tegas dan ringkas mengenai beberapa persoalan metafisika, Tuhan, jiwa dan manusia. Pengetahuan tersebut kemudian diperluas dan dikembangkan dengan memadukan kebenaran wahyu dan akal rasio.

Maka muncullah para filosuf Islam dari negeri-negeri Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Tufail, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas tentang Al-Kindi, Al-Farrabi dan Ibnu Rusyd. Karena banyaknya filosuf-filosuf yang cemerlang di dunia Islam.

Al-Kindi (796-873 M)

Nama lengakap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Ash-Shabbah bin ‘Imran bin Isma’il bin Al-Asy’ats bin Qays Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kuffah tahun 185 H (801M). Ayahnya adalah Gubernur Kuffah pada masa Al-Mahdi dan Harun Al-Rasyid dari bani ‘Abbas. Ayahnya meninggal beberapa tahun setelah Al-Kindi lahir. Dengan demikian Al-Kindi dibesarkan dalam keadaan yatim.[1]Al-Kindi pada masa kecilnya memperoleh pendidikan di Bashrah. Setelah tamat dikota Bashrah ia belajar kekota Baghdad hingga tamat, Ia mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ketabiban, filsafat, ilmu hitung, manthiq (logika), geometri, astronomi, dan lain sebagainya.

Nama Al-Kindi menanjak setelah hidup di isatana pada masa pemerintahan Al-Mu’tashim yang menggantikan Al-Makmun pada tahun 218 H (833 M) karena pada waktu itu Al-Kindi dipercaya pihak isatana menjadi guru pribadi pendidik putrnya yaitu Ahmad bin Mu’tashim. Pada masa inilah Al-Kindi berkesepatan menulis karya-karyanya setelah pada masa Al-makmun menerjemahkan kitab-kitab Yunani kedalam bahasa Arab.[2]

Al-Kindi adalah filosuf Islam yang mula-mula secara sadar mempertemukan ajaran-ajaran Islam dengan filsafat Yunani sebagai seorang filosuf, Al-Kindi amat percaya kepada kemampuan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang realitas. Tetapi dalam waktu yang sama diakuiinya pula keterbatasan akal untuk mencapai pengetahuan metafisis. Oleh karena itu menurut Al-kindi diperlukan adanya nabi untuk mengajarkan hal-hal yang berada diluar jangkauan akal manusia yang diperolah dari wahyu Tuhan. Dengan demikianAl-Kindi tidak sepakat dengan pemikiran filosuf yunani dalam hal-hal yang dirasakan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang diyakininya.

Karangan-karangan Al-Kindi umumnya berupa makalah-makalah pendek dan dinilai kurang mendalam dibandingkan dengan tulisan-tulisan filosuf lainnya. Namun sebagai filosof perintis yang menempuh jalan bukan seperti para pemikir sebelumnya, maka nama Al-Kindi memperoleh cetak biru dan mendapat tempat yang istimewa dikalangan filosu sezamannya dan sesudahnya.

Al-Farabi (870-956 M)

Nama asli beliau adalah Abu Nashr Ibnu Audagh bin Thorhan Al-Farabi. Ia dilahirkan dikota Farrab tahun 257 H (870 M). sejak kecil Al-Farabi adalah anak yang tekun dan rajin dalam belajar . dalam berolah kata, tutur bahasa ia mempunyai kecakapan yang luar biasa dan menguasai bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan. Al-Farabi dalam memulai karirnya pertama-tama beliau hijrah dari kota kelahirannya kekota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dia belajar disana selama kurang lebih dua puluh tahun. Ia menimba ilmu pengetahuan kapada : Ibnu Suraj untuk belajar tata bahasa Arab, Abu Bisyr Matta Ibn Yunus untuk belajar ilmu manthiq (logika). Dari situ Ia mencoba pergi ke Harran yang saat itu menjadi salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. Disana ia berguru kepada Yohana Ibn Hailan, namun tak lama kemudian ia meninggalkan kota ini dan kembali ke Baghdad. Disini ia kembali memperdalam ilmu Filsafat, Ia juga mampu mencapai ahli dalam ilmu Manthiq (logika).[3]

Al-Farabi mempunyai pengetahuan yang luas. Ia mendalami bebrbagai macam ilmu yang ada pada masanya termasuk filsafat. Ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada (Al-Ilmu Bil Maujudaat Baina Hia Al-Maujudat). Filsafatnya yang terkenal adalah filsafat emanasi. Dalam filsafat emanasi ini ia menerangkan bahwa segala yang ada memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah sepuluh.[4] Alam materi dikontrol oleh akal yang sepuluh itu. Ia juga membahas soal jiwa dan akal manusia. Akal menurutnya mempunyai tiga tingkat yaitu : Al-Hayulani (materi) Bi Al-Fiil (aktuil) dan Al-Mustafad (adeptus, aquired). Akal pada tingkat terakhir ini lah yang dapat menerima pancaran yang dikirimkan Tuhan melalui akal-akal tersebut.[5]

Al-Farabi berpendapat bahwa segala sesuatu keluar dari Tuhan. Karena Tuhan mengetahui zat-Nya dan mengetahui bahwa Ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya, jadi ilmunya menjadi sebab bagi wujud semua yang diketahui-Nya. Bagi Tuhan cukup dengan mengetahui zat-Nya yang menjadi sebab adanya alam maka akan tercipta alam. dengan demikian, maka keluarnya alam (Mahkluk )dari Tuhan terjadi tanpa gerak atau alat, karena emanasi adalah pekerjaan akal semata-mata. Akan tetapi wujud alam tidak memberi kesempurnaan bagi Tuhan, karena wujud-Nya bukanlah karena lainnya. Dan emanasi itu timbul karena pengetahuan (‘Ilmu) terhadap zat-Nya yang satu. Dan Tuhan itu Esa sama sekali.

Al-Farabi banyak mengeluarkan pemikirannya dalam bidang filsafat. Misalnya Filsafatnya mengenai politk kenegaraaan menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua macam yaitu masyarakat sempurna dan tidak semprna. Masyarakat sempurna adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya. Masyarakt ada tiga yaitu: Dunia seluruhnya, sebagian dunia atau suatu territorial dan masayarakat kecil yang terdiri satu kota dan masih banyak lagi lainnya yang menjadi pemikiran Al-Farrabi.

Suatu keistimewaan yang diraih oleh Al-Farrabi adalah usaha yang Ia lakukan dalam mengkompromikan perbedaan faham antara Plato dan Aristoteles. Plato mengatakan bahwa alam nyata yang kita lihat ini adalah tiruan semata dari alam idea, sedangkan Aristoteles mengatakan sebaliknya, bahwa alam idea hanyalah bayangan (pantulan) saja dari alam materi. Kita melihat beberapa benda (materi). Lalu dari pantulan penglihatan itu barulah kita dapat menyimpulksn suatu rumusan pendapat (konsep) tentang benda itu.dan konsepsi itulah menurut Aristoteles yang dinamakan idea. Kalau Plato mengatakan bahwa alam dunia ini adalah baru (hadis) dan tidak abadi, maka sebaliknya Aristoteles mengatakan bahwa alam dunia ini Qadim (azali) sudah ada sejak semula dan abadi selama-lamnya. Untuk kedua hal tersebut Al-Farrabi mengatakan bahwa semua filasfat itu memikirkan kebenaran . dan karena kebenaran itu hanyalah satu macam dan serupa hakikatnya, maka semua filsafat itu pada prisipnya tidak berbeda. Begitu juga antara filsafah dan agama. Filsafat memikirkan kebenaran, sedangkan agama juga memikirkan kebenaran maka tidak ada perbedaan antara filsafat dan agama. Dan kedua pertentangan diatas janganlah dianggap sebagai pertentangan yang mutlak dan prinsipil, tetapi haruslah dianggap sebagai pertentangan yang relative dan hanya soal rincian saja.

Ibnu Rusyd (1126-1198 M)

Nama lengkap beliau adalah Abul Wahib Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibn Rusyd. Ia lahir pada tahun 1126 M di Cordova dari kalanagan keluarga ahli nujum. Nenek dan orang tuanya mempunyai kedudukan Hakin Agung. Dimasa mudanya Ibnu Rusyd belajar teologi Islam, hukum Islam, ilmu kedokteran, matematika, astronomi, sastra dan filsafat. Pada tahun 1169 M ia diangkat menjadi hakim di Seville dan pada tahun 1182 M hakim di Cordova. Ia adalah seorang ahli filosuf dan ahli hukum dan mendapat penghargaan yang tinggi dari Khalifah Al-Muwahhid Abu Ya’qub yusuf dan Khalifah Abu Yususf Ya’qub Al-Mansur. Ibnu Rusyd adalah seorang filosuf yang beraliran filsafat Yunani. Karya-karyanya banyak yang berisi pembelaan terhadap serangan-serangan yang dilkukan oleh Al-Ghazali terhadap filsafat Yunani seperti Aristoteles. Ia juaga terkenal karena pendapat beliau yang bertentangan dengan para ulama-ulama yang ada pada masa itu.[6] Oleh karena itu, antara Ibnu Rusyd dan ahli-ahli hukum Islam terdapat permusuhan dan atas tuduhan bahwa ia menganut paham-paham filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam ia akhirnya ditangkap dan diberi hukuman tahanan kota di Lucena, yang terletak dekat dengan Cordova. Kemudian dipindahkan ke Maroko dan meninggal disana pada tahun 1198 M.[7]

Dalam masalah filsafat, ia berpendapat bahwa manusia wajib atau sekurang-kurangnya sunnat untuk melakukan filsafat, dan tugas seorang filosuf adalah berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta semua yang ada ini. Dan Al-Qur’an, menyuruh supaya manusia berpikir tentang wujud dan Alam sekitarnya untuk mengetahui tentang wujud Tuhan. Dengan demikian sebenarnya tuhan menyuruh manusia supaya berfilsafat. Dan apabila pendapat akal bertentangan dengan wahyu, teks wahyu harus diberi interpentasi atau takwil begitu rupa hingga sesuai dengan akal. Dalam masalah pengetahuan Tuhan ia menyetujui pendapat Aristoteles yang mengatakan sesuatu yang diketahui Tuhan itu menjadi sebab untuk adanya pengetahuan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengetahui hal-hal kecil, maka itu berarti bahwa pengetahuan Tuhan itu disebabkan oleh hal-hal yang kurang sempurna dari-Nya. Dan ini adalah tidak wajar. Maka sudah seharusnya bahwa Tuhan tidak mengetahui selain dari zat-Nya sendiri. Dan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang abadi, sempurna dari segala jurusan dan sudah puas dengan kesempurnaan zat-Nya sendiri.[8]

Dalam masalah keazalian alam Ibnu Rusyd mengatakan bahwa alam adalah azali. Jadi ada dua keazalian yaitu Tuhan dan alam. Namun keazalian Tuhan lain dengan keazalian alam. Keazalian Tuhan lebih utama dari keazalian alam. Ia berargumen seandainya alam tidak azali, ada permulaannya , maka hadislah alam ini (baru). Dan setiap yang baru mesti ada yang menjadikannya. Dan yang menjadikan ini haruslah ada yang menjadikannya pula. Demikian berturu-turut tak ada habisnya. Padahal kejadian berantai dan tak ada habisnya ini tak dapat diterima oleh akal, jadi mustahillah bila alam ini hadis. Dan masih banyak masalah yang dibahas oleh Ibnu Rusyd, seorang filsafat Islam yang menggema namanya di dunia Eropa dan barat.

Penutup

Ibnu Rusyd adalah penutup dari kecemerlangan filsafat di dunia Islam yang diawali oleh Al-Kindi dan mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan. Baik filsafat dan lain sebagainya. Namun setelah masa Ibnu Rusyd mulailah timbul masa kesuraman dalam dunia Islam.

Daftar Pustaka

· Atjeh Abubakar, Sejarah Filsafat Islam, Semarang, 1970

· Umar Farukh, Tarikh Al-Fikr Al-Arabi, Beirut, A962. Halaman 225

· Filsafat Umum, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

· Mustofa A.H.Drs, Filsafat Islam, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

· Ahmad Tafsir,Dr., Filsafat Umum, Rosdakarya, Bandung, 1990.

· Abu Hanifah, Rintisan Filsafat, Jakarta , 1950.

· Bakri Hasbullah,H., Sistematika Filsafat, Solo, 1961.

· Soemardi Soejabrata, Pengantar Filsafat, Yogyakarta, 1970.

[1] Atjeh Abubakar, Sejarah Filsafat Islam, Semarang, 1970

[2] Umar Farukh, Tarikh Al-Fikr Al-Arabi, Beirut, a962. halaman 225

[3] Mustofa A.H.Drs, Filsafat Islam, 1997.Pustaka Setia.

[4] Akal yang sepuluh terdiri atas intelegensi pertama dan sembilan intelegensi planet dan lingkungan yang semuanya berputar menelilingi intelegnsi yang pertama. Taip lingkungan mempunyai intelegensi dan ruh yang merupakan asal gerak yang diatur oleh intelegensi kesepuluh. Akal pertam adalah bumi. Akal kedua adalah langit pertama. Akal ketiga adalah langit kedua. Akal keempat adalah planet saturnus. Akal kelima adalah panet yupiter. Akal keenam adalah planet mars. Akal ketujuh adalah matahari. Akal kedelapan adalah plnet venus . akal kesembilan adalah planet merkurius. Akal kesepuluh adalah bulan.

[5] Filsafat Umum,1997, pustaka setia.

[6] Mustofa A.H.Drs, Filsafat islam, 1997, pustaka setia, Bandung

[7] Ibid hal 183

[8] Ibid hal 185

KEBERADAAN TUHAN: SEBUAH ARGUMENTASI TEOLOGIS MELALUI PENDEKATAN INTUITIF

2012-10-10T08:09:00.000-07:00

“pada kurun waktu terakhir ini banyak ahli ilmu alam termashur dan beberapa ahli biologi terkenal telah menyatakan dengan tegas bahwa kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan alam dalammasa terakhir ini telah menyangkal sahnya materalisme, yang lazim dianut sebelumnya, dan telah membawa kepada sahnya kebenaran dari agama”.

Max Planck (1858-1947)

Pendahuluan

Kemajuan sains pada dasawarsa belakangan ini telah memberikan dampak sangat mendalam terhadap agama dan releigiositas manusia, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Max Planck diatas, bahkan Leahy[1] pernah menyampaikan kesaksian yang positif interaksi antara sains dan dimensi religositas.

Sains adalah sesuatu yang sangat menarik untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan hamper tidak ada satup noktahpun dalam alam semesta kita ini yang tidak merasakan sentuhan dan dampak sains, terutama implikasinya dan aplikasinya dalam bentuk teknologi. Pendek kata kita sudah menayaksikan dan merasakan pengaruh dan cekraman dari sains yang sedemikian kuat. Dari kota yang besar hingga ke pelosok desa yang jauh dari peradapan, teknologi mulai menginjakkan kakinya.

Tapi dari semakin majunya sains, manusia semakin menjauh dari religiositas, timbullah pertanyaan bagi penulis, apakah benar sains menentang adanya agama, atau jangan-jangan kita yang salah mengartikan kemajuan sains dan teknologi ini. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk memadukan antara sains dan agama dengan mengupas keberadaan Tuhan melalui pendekatan intuitif..

Keberadaan Allah: Pendekatan Intuitif

Laplace menjadi nama yang harus disebut sebagai salah seorang pencetus sebuah program alam semesta yang mekanistik dan deterministik yang sebagai konsekuensinya alam semesta mampu mencukupi diri sendiri. Dan masa seseudah Laplace adalah masa dimana dunia ini tidak dipandang lagi sebagai sebuah sandiwara Ilahi besar yang mengarah pada sebuah tujuan atau bukan pula sebagai objek yang sudah ditakdirkan dalam kedaan berkesinambungan terus-menerus –seperti yang diteriakkan oleh Newton-melainkan sebuah kekuatan alam yang terus berinteraksi dalam dirinya sendiri. Dan berlangsunglah sebuah iklim dimana para ilmuwan sekalipun beriman harus menga,bil sikap untuk mencampakkan Tuhan dalam karya ilmiah mereka. Dalam situasi yang dikuasai oleh arus pemikiran tersebut di atas, tidak tersangka-sangka terjadi suatu arus balik yanghampir secara telanjangdan terang-terangan menabrak arus yang sedang bergerak. Para ilmuwan besar seperti Einstein, Eddington, Lecomte du Nouy, Sir Fred Hoyle, Paul Davies, dan Charles Thaxton menyatakan bahwa mereka membutuhkan sebuah hipotesi menilak sepenuhnya pandangan Laplace. Dari nama-nama itu, satu hal yang menarik adalah mereka semua kecuali Lecomte du Nouy, bukanlah pengikut agama Kristen.

Di depan kita telah dihantar oleh pemikiran lebih jauh dari augros dan stanciu yang pada hakikatnya merupakan implikasi dari sains berparadigma baru dalam dunia biologi, maka dalam uraian ini sebenarnya akan disampaikan implikais dalam bidang yang lain yaitudalam filsafat ketuhanan. Uraian ini akan menyoroti bagaimana sains dengan paradigma baru membangun sebuah tradisi ilmiah yang tersendiri sampai kemudian menimbulkan sebuah problem metafisis dan dan ketuhanan serta keyakinan mengenai adanya “sesuatu yang superinteligen” untuk memahami realitas yang kita kenal ini. Suatu alasan yang berkenaan dengan tujuan yang mendasarkan hampir sepenuhnya pada matematika dan fisika sangat dipelukan disini. Yang disini akan membahas kebradaan Allah lewat intuisi, munculnya pemahaman kosmologi yang baru, hasil-hasil yang tersimpan dalam fosil dan yang terakhir kompleksitas dalam bidang biokimia dan fenomena keberadaan Tuhan.

Para ilmuwan mempunyai posisi yang unik dalam menanggapi keteraturan, keluasan, dan keindahan alam semesta. Mereka, bahkan dalam diri pengikut Darwin sekalipun, mempunyai firasat bahwa alam semesta itu terlalu sederhana hanya diterangkan sebagai sebuah realitas yang di dalamnya berlangsung interaksi yang bersifat kebetulan saja. Kebanyakan dari mereka setuju dengan pandangan Jhon Hick, seorang filsuf agama, yangmengatakan bahwa “bila kita menggunakan data-data yang cuku lengkap-tidak hanya dari kecenderungan-kecenderungan teologis yang di dapat dari evolusi biologis saja, melainkan juga data-data pengalaman beragama, moral, estetika, dan pengalaman kognitif manusia-ternyata itu justru akan semakin mebuktikan adanya Allah daripada menyangkalnya”. Namun sebenarnya mereka belum mendekati permasalahannya secara matematis, dengan kata lain kepercayaan mereka berasal darikemungkinan “perasaaan” bukan dugaan yang dibangun secara ilmiah. Tentu saja ini bukan berarti mereka membuat dugaan yang arbitrary karena memang sudah cukup banyak bukti yang mendukung pandangan mereka; meskipun demikian tetaplah cara-cara seperti itu merupakan cara-cara yang belum lengkap.

Meski definisi, persepsi dan tolak ukur mengenai keindahan dari satu masyarakat ke masyarakat lain berbeda, namun tetaplah konsensus terhadap apa yang disebut sebagai keindahan, keelokan, atau segala sesuatu yangmeninggalkan pesona. Lebih sering dapat dicapai kesepakatannya. Keindahan ini menjadi faktor intuitif yang penting menunjuk adanya Allah. Kita semua pasti pernah terpesona dengan keindahan matahari yang terbenam, keelokan gunung yanga dilatari gunung biru dan matahair terbenam, gerhana matahari yang diselimuti dengan suasana mistis. Demikian pula menyaksikan alam semesta ini yang begitu cantik, serba teratur, yang mampu memelihara dirinya sendiri dengan mengatasi berbagai gangguan lewat hukum-hukum fisikanya yang sederhana tapi berlaku universal. Tidak mengherankan apa bila banyak orang berintuisi akan adanya sang pencipta, sang Arsitek dari kosmos ini.[2]

Alam ini penuh dengankeindahan, dan satu yang mencolok adalah kepingan salju. W.J. Humphreys dalam kata pengantar buku Snow Crystal yang berisi kumpulan foto dari 2000 macam kepingan salju tersebut sangguh mengagumkan. Belum ada orang yang mampu membuat sebuah benda keindahannya seperti kepingan salju yangbegitu unik.

Jika alam ini dipenuhi dengan keindahan, pastilah itu tidak timbul secara kebetulan saja maupun karena suatu alasan demi keperluan tertentu. Keindahan yang ada di alam ni bukan hanya sekedar sebuah sebab yang diikat berdasarkan suatu keprluan tertentu ataupun alasan demi tindakan tertentu. Penyebab tadi adalah pikiran yang bertanggung jawab terhadap keindahan yang berada di alam ini. Manusia menyebutnya Allah. Dalam kisah baru asal-usul, struktur dan keindahan dari alam raya ini, telah menghantar kita pada satu kesimpulan akan adanya Allah.[3]

Harus diakui bahwa segala argumen mengenai keindahan, keteraturan, dan kebesaran dari alam semesta ini pada dasarnya belum begitu meyakinkan untuk membuktikan adanya Allah. Meskipun demikian, semuanya tetap mengisyarakan akan suatu kekuatan yang begitu superior atas diri manusia dan segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Bagaimanapun juga penedekatan intuitif daat dijadikan titik pijak untuk melangkah lebih jauh.

[1] Lihat Leahy, Louis, Aliran-Aliran Besar Ateisme, 1990, hal. 157-159. juga daftar bibliografi yang begitu banyak yang bertemakan persoalan mengenai sains dan ketuhanan hal. 163-164

[2] Greg Soetome, Sains Dan Problem Ketuhanan, 1998, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 102-103

[3] Ibid, hal. 52-58

Daftar Pustaka

Leahy, Louis, Aliran-Aliran Besar Ateisme. Tinjauan Kritis, Yogyakarta Dan Jakarta: kansius BPK Gunung Mulia 1990

Greg Soetome, Sains Dan Problem Ketuhanan, 1998, Kanisius, Yogyakarta

Leahy, Louis, Filsafat Ketuhanan Kontemporer, Yogyakarta Dan Jakarta: kansius BPK Gunung Mulia 1990

MASA DEPAN AGAMA DAN AGAMA MASA DEPAN

2012-10-06T12:17:00.000-07:00

فَأَ قِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيهَا لاَتَبدِيلَ لِخَلقِ اللهِ ذَالِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَيَعلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

(Al-Qur’an, 30 : 30)

Pendahuluan

Agama adalah hal yang sudah menjadi sarapan pagi bagi orang-orang yang taat beragama terutama bagi penganut agama Islam, yang tiap bangun pagi mereka diperintahkan untuk mengingat Tuhan mereka. Bahkan dalam agama Islam, “kalau bisa” mereka harus ingat Tuhan mereka dimanapun mereka berada.

Kata agama dalam bahasa sansekerta berasal dari A – kesini, gam=gaan, go, gehen,-berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradissional, ajran-ajaran, kumpulan hukum-hukum, pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adat-kebiasaan.[1]

Dalam agama Hindu “Agama” mengandung pengertian Satya (kebenaran absolut), Arta (dharma atau perundang-undangan), Diksa (penyucian), Tapa (semua perbuatan suci) Brahma (do’a atau mantra-mantra), dan Yajna (kurban)[2]. Pengertian yang lain adalah:

“Dharma atau kebenaran abadi yang mencakupu seluruh jalan kehidupan manusia. Agama adalah keprcayaaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widhi yang kekal dan abadi.”[3]

Dalam agama Budha adalah suatu kepercayaan dan persujudan atau pengakuan manusia akan adanya gaya-pengendalian yang istimewa dan terutama daru suatu manusia yang harus diataati dan pengaruh pemujaan tadi atas perilaku manusia.[4]

Dalam agama kristen Katholik agama adalah segala bentuk hubungan manusia dengan yang suci.

Dalam agama Islam agama menurut haji agus salim dalam buku kecilnya, tauhid, mengatakan: “agama ialah ajaran tentang kewajiban terhadap atura, petunjuk, perintah, yang diberikan Allah kepada manusia lewat utusan-utusan-Nya. Dan oleh rasul-rasul-Nya diajarkan kepada orang-orang dengan pendidikan dan tauladan.[5]

Menurut Psikologi Agama, agama adalah pengakuan pribad terhadap yang dihayati sebagai “yang adi isani/super human” yang menggejala dalam penghayatan dan tingkah laku orang yang bersangkutan lebih-lebih kalau usahanya untuk menyelaraskan dengan yang insani itu.[6]

Semua agama menginginkan atau mengharapkan pemeluk agama mereka menjadi pemeluk yang taat, lalu bagaimana dengan masa saat ini dimana teknologi telah mencapai yang tak terbatas dimana segala mitos-mitos dapat digantikan atau dibuktikan oleh teknologi.

dari berbagai sudut dan aspek teknologi mulai mengerogoti agama dan teknologi mulai menjadi sebuah Tuhan yang baru bagi para pemuja teknologi dan mulai meninggalkan agama mereka, karena menurut logika mereka ini lebih jelas dan dapat dilihat oleh mreka. Pada kesempatan kali kami memcoba membahas sedikit tentang masa depan agama dan apa itu agama masa depan?

Masa depan agama

Agama menurut Racdliffe Brown, salah seorang ahli antropologi adalah “ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakana sebagai kekuatan Spritual atau kekuatan moral”[7] yang hampir serupa dengan pendapat Durkheim yaitu: “agama dalah system yang menyetu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sacral, yang mempersatukan semua orang yang menganutnya kedalam suatu komunitas moral”[8] dan masih banyak lagi yang lainnya yang hamper semuanya mempunyai inti pemikiran yang sama dengan schuon yaitu: “keprcayaan terhadap suatu kekuatan yang berada diluar nalar manusia” menurutnya semua agama secara Esoteris adalah beda yang berbeda hanya pada tatanan eksoterisme.[9]

wacana tentang agama dan kehidupan beragama selalu muncul baik dalam forum ilmiah maupun percakapan popular. Dalam masyarakat barat yang sekuler sekalipun, sekarang ini mudah di jumpai pusat-pusat studi agama yang diselenggarakan secara profesional, yang merupakan bagian integral dari berbagai universitas prestegious. apalagi bagi kalangan yang taat beragama sering terjadi banyak perdebatan meski masalah agama dan Tuhan seringkali dianggapa tidak begitu penting, krena persoalan iman dilihatnya sebagai masalah kepercayaan. Perdebatan akademis rasional tentang agama tak lebih sebagai upaya apologi untuk melindungi pilihan imannyayang berada diatas kemampuan penalaran manusia.iman memiliki logika sendiri yang berbeda dari logika ilmu pengetahuan, yang keduanya tidak mungkin disejajarkan. Oleh karena itu meskipun secara teoritis orang bisa beradu argumentasi dalam bidang teologi, namun apa yang diputuskan oleh akal kritis tidak mesti menjadi acuan untuk menentukan pilihan iman seseorang.

Mengingat motivasi dan pengalaman iman seseorang tidak selalu sama. Maka merupakan konsekuensi yang niscaya bahwa kberagamaan bagi umat manusia mau tidak mau bersifatpluralistik yang karenanyan bisa melahirkan banyak peristiwayang bersidat problematik. Pluralis ini semakin eksplisit dan semakin lestari ketika masing-masing agama yang ada menawarkan doktrin dan teologi yang berbeda-beda, yang kesemuanya mempunyai klaim sebagai agama yang sahih dan punya hak hidup dan semuanya menawarkan jalan keselamatan absolut. Dan harapan akan adanya satu pemahaman antara agama yang satu dengan agama yang lain sangat tidak mungkin untuk diharapkan, jangankan menghilangkan perbedaan dan konflik antar agama, sedangkan perbedaan intern suatu agama saja tidak mudah untuk dihilangkan. Sebab menghilangkannya berarti menghilangkan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi dalam bahasa lain, kenyataan itu merupakan “kehendak ilahi” yang tidak bisa tidak harus diterima oleh umat manusia.

Mengingat keberagamaan adalah pilhan dan refleksi kebebasan seseorang untuk mencari dan menghayati iman, maka pada akhirnya keyekinan beragama berada pada bililk kebebasan yang paling dalam pada diri seseorang yang orang lain tidak mungkin bisa merenggutnya dan mencampurinya.

Walaupun iman bersifat amat pribadi, tetapi karena iman memiliki pesan dan dorongan etis, maka merupakan tuntutan dan konsekuensi mral bagi orang yang beriman untuk bersikap konsisten dalam meperjuangkan prinsip-prinsip moral dalam realitas sosial. Sejalan dengan itu hukum agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan dalam bentuk ritual kegamaan cenderung bersifat pribadi dan tak terjangkau oleh penegak hukum positif. Tetapi pelaksanaan hukum agama yang bersifat soisila-eksoterik, pelaksanaannya diserahkan pada manusia dalam konteks khidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dan berdasarkan kontrak sosial yang disepakati dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian maka dimasa depan semua agama akan dihadapkan pada otonomi manusia untuk menentukan pilihan jalan dan imannya msing-masing dengan mempertimbangkan tertib sosial dan hak-hak orang lain untuk juga menentukan pilihannya sendiri. Terleih lagi ketika intelektualitas manusia semakin meningkat sementara klaim kenabian psaca-Muhammad secara historis dan sosiologis tidak menunjukkan keberhasilan maka berbagai spekulasi intelektual tentang agama dan pengembaraaan spiritual manusia dalam menghayati imannya semakin leluasa dilakukan orang.[10]

Agama masa depan; sebuah karakteristik

Sejarah barat sangat banyak memberikan pelajaran berhargabagi bangsa yang beragama. Kita bisa saksikan sejak menjelang abad ke-15 masehi, orang barat sudah tidak percaya lagi dengan agama. Sejak saat itu orang barat beralih keprcayaan dari agama kristen gereja ke ilmu pengetahuan yang relah membuktikan kecanggihannya melalui teknologi. Maka sejak itulah ailmu pengetahuan diyakini bagaikan “agama baru” yang mampu menjawab berbagai kebutuhan manusia.

Aspek metafisika yang sakral karenanya hilang dan segala sesuatu dipandang hanya materi belaka. Disinilah inti modernisme yang ditolak kaum tradisional, yaitu suatu pandangan yang hanya mempercayai materi. Segala sesuatu dipanandang sebatas benda yang bisa dilihat secara indrawi saja. Berbeda dengan masyarakat tradisional, bahwa segala sesuatu itu memiliki hakikat, hakikat itulah yang sebenarnya realitas.

Dalam perjalannanny agama banyak mengalami perubahan dan berkembang sesuai dengan perjalanan sejarah. Bisa saja seseorang mempertahankan nama sebuah agama tradisional dengan bangunan teologinya yang telah mapan. Tetapi kita sulit mengelak suatu kenyataan bahwa pemikiran dan pemahaman orang tentang agama itu selalu berkembang dalam sejarah. Bahkan tidaklah terlalu susah untuk mengatakan bahwa gama yang kita pahami dan anut sekarang ini adalah agama sebagai produk sejarah.

Menurut para ahli psikologi, kapasitas penalaran manusia yang teraktualisasi belum mencapai 13 persen bahkan mayoritas manusia masih di bawah 5 persen. Artinya, Cara pandang manusia terhadapa agama, alam, terhdapa dirinya, terhadap sejarah serta paham agama yang dianutnya akan selalu mengalami evolusi dan bahkan lompatan paradigma.

Dan hal itu telah terbukti dalam sejarah. Betapa banak dalil ilmu pengetahuan lama telah dipatahkan dan diganti dengan rumus baru yang lebih valid. Juga berapa banyak agama-agama kuno yang telah hilang dan tidak lagi muncul, sementara berbagai keprcayaan agama yang masih bertahan dihadapkan pada gempuran proses demi-tologisasi dan sekulerisasi.

Maka kita tidak boleh marah jika terdapat ilmuwan yang secara sinis mengatakan bahwa orang beragama sering memposiisikan tuahan sebaga sandara terakhir. Ketika nalar tidak sampai untuk memahami misteri dan kompleksitas realitas semesta maka disitulah Tuhan dihadirkan untuk menentramkan kebingungan kita. Tetapi ketika sebagian teke teki tersebut terpecahkan maka posisi Tuhan lalu digeser lagi.

Menurut Ibn Al-arabi, Tuhan akan hadir dan menyapa manusia sesuai dengan persepsi manusia tentang-Nya. Bagi para mistikus, jalan masuk kepada tuhan yang dipilihnya adalah pintu kasih, sehingga tuhannya para mistikus adalah Tuhan Snag Kekasih. Adapun bagi para filsuf Tuhan hadir sebagai Dia Yang Maha Cerdas dan Kreatif.

Penutup

Agama adalah hal yang sangat luas dan penuh dengan problema yanga tak kan pernah habis untuk kita bahas dan kita diskusikan. Masa depan dan agama masa depan adalah hal yang harus kita wujudkan dengan kekuatan dan harapan kita masing-masing. Karena keberadaan agama dan agama itu bagaimana hanya dapat kita ketahui dan kita yakini dengan sudut pandang kita masing-masing.

[1] Drs. Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 1-2.

[2] Ibid

[3] Gede Pudja, M. A., S. H., Weda Parikarna, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, Depag. RI, Jakarta, tt., hal. 24.

[4] Drs. Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 3.

[5] Ibid hal.4

[6] Ibid hal 5-6

[7] Betty R. Scharf, Sosiologi Agama; edisi kedua, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal.34

[8] ibid

[9] Frithjop schuon, Mencari Titik Temu Agama-Agama, Pustaka Firdaus,1987 hal. X-XI

[10] Komaruddin Hidayat. M. Wahyudi Nafis, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial, PT SUN, Jakarta, 2003, Hal 151-156

Daftar Pustaka

· Betty R. Scharf, Sosiologi Agama; Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2004,

· Frithjop schuon, Mencari Titik Temu Agama-Agama, Pustaka firdaus, 1987

· Komaruddin Hidayat. M. Wahyudi Nafis, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perenial, PT SUN, Jakarta, 2003

· Drs. Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

· Gede Pudja, M. A., S. H., Weda Parikarna, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, Depag. RI, Jakarta, tt.

AGAMA LOKAL BALI TRUNYAN

2012-10-03T09:12:00.002-07:00

Pendahluan

Dalam sejarah perkembangannya agama-agama besar sering dijumpai suatu kondisi dimana agama besar yang sudah keluar dari tempat asalnya dan bersinggungan dengan agama atau kebudayaan, tradisi disuatu tempat, akan melahirkan suatu pemahaman atau bahkan varian baru agama tersebut.

Ada beberapa pola hasil persinggungan antara agama besar dengan agama local setempat. Terkadang agama besar dapat masuk dan dapat menggantikan kepercayaan setempat atau bahkan bisa saja tertolak karena kuatnya resistensi dari kepercayaan setempat. Namun hasil persinggungan antara agama besar dengan agama lokal yang banyak dijumapai di Indonesia adalah adanya akulturasi bahkan sampai sinkretisasi. Hal ini tentu saja karena kuatnya resistensi dari masyarakat dalam memegang adat istiadatnya. Di Bali hal ini dapat kita temukan dengan melihat agama hindu bali di Trunyam.

Trunyam adalah nama sebuah daerah disekita danau Batur, Bali. Dari beberapa artefak yang ditemukan daerah ini diketahui sangat tua dan mewarisi budaya-budaya megalitikum. Hal ini misalnya dapat diketahui dengan adanya patung dewa Trunyam, Ratu Sakti Pancering Jagat[1] Dan lain sebagainya.

Kepercayaan asli Trunyam adalah Ancestor Worship[2], Animisme, Animatisme dan Dinamisme. Namun setelah hindu datang kepulau Bali dari Jawa sekitar abad ke-X dan menguasai wilayah ini. Setelah kepercayaan Trunyan ter-Hindu-kan maka kepercayaan Trunyam kemudian disebut kepercayaan Hindu Bali Trunyam dan diakui sebagai bagian dari Hindu Dharma di Indonesia.

Walaupun telah terhindukan, bukan lantas keprcayaan aslinya hilang. Pada kenyatannya, agama Hindu hanya menjadi pola dasar pengembangan agama Trunyam selanjutnya. Ini terlihat dari pemakaian liturgi Hindu Bali yang digunakan bukan untuk memuja dewa-dewa yang berasal dari India, tapi untuk memuja Ratu Sakti Pancering Jagat, permaisurinya dan leluhur orang-orang Trunyam.[3]

Kini berkat ajaran oarng-orang Hindu Dharma, orang Trunyam telah mengenal Sang Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa, yang biasa disebut Sang Hyang Emaban. Tuhan yag ada dimana-mana, dan Ratu Pancering Jagat, dewa tertinggi sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Widhi. Konsekuensinya, Trimurti adalah putra-putra dewa tetinggi yang maha pengasih. Penjaga ketertiban alam dan kesusilaan.

Sistem kepercayaaan orang Trunyam

Kepercayaan yang menghubungkan dengan sistem kepercayaan orang Trunyan adalah kepercayaan mengenai: 1) dunia gaib, 2) dewa-dewa, 3) makhluk-makhluk halus, 4)roh peribadi dan roh leluhur, 5) kekuatan sakti, 6) kepercayaan mengenai penyakit dan kematia, 7)kepercayaan mengenai hidup dan hidup setelah mati, 8) kesusteraan suci.

Ø Dunia Gaib

Orang sadar trunyan sdadar bahwa dirinya terdiri dari dua aspek, yaitu dunia yang nyata dan dunia yang tidak tampak. Yang terakhir ini adalah yang berhubungan dengan sistem kepercayaanya. Dunia berada diluar jangkauan panca indera dan diluar batas akalnya. Didalam aspek dunia kedua inilah terdapat berbagai mahkluk halus dan kekuatan sakti, yang taidak dapat dikuasai manusia secara biasa. Dan karena kebanyakan orang Trunyam tergolong tidak mempunyai ilmu gaib untuk menghadaoi mahkluk-mahkluk halus tersebut, maka jalan yang ditempuh untuk menghadaoi mahkluk-mahkluk halus tersebutadalah dengan mengambil hati mereka serta menyembahnya, maksud penyembahan yang mereka lakukan adalah agar mahkluk-mahkluk gaib tersbut menjadi senang dan melindungi mereka serta membantu kehidupan orang Trunyan.

Ø Dewa-Dewa

Jumlah dewa-dewa orang Trunyan sangat banyak dan ada susunannya. Kebanyakan dari mereka itu mempunyai tempat persemayaman (pelinggih) tersendiri di dalam kuil utama Trunyan, Bali desa pancering Jagat Bali.

Dewa-dewa di Trunyan dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan beberapa macam kriteria, diantarnya sebagai berikut:

A. Berdasarkan hubungannya dengan raja dewanya (Ratu Sakti Pancering Jagat)

Dalam kriteria ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Dalam hubungan kekerabatan.

Dewa-dewa yang tergolong kerabat dewa tertinggi Trunyan adalah Ratu Ayu Pinyit Dalam Dasar, yang merupakan permaisurinya, Ratu Ayu Mekulem, merupakan istrinya yang lain, dan Ratu Gede Dalam Dasar, yang merupakan putra tertuanya dari hasil perkawinannya dengan permaisurunya.

2. Dalam hubungan pemerintahan.

Dewa-dewa yang tergolong dalam pemerintahan kerajan Ratu Sakti Pancering Jagat antara lain: Ratu Sakti Gunung Agung, yang mengurus mencarikan dana bagi perayaannya; Ratu Sakti Meduwe Gama Ujung Sari, yangmegurus pembuatan awig-awig (undang-undang); Ratu Sakti Pujangga Lueh, yang bertugas sebagai pendeta kerajaan, yangmengurus hal keagamaan dan pembuatan tirtha (air suci); Ratu Sakti Meduwe Raja, yang bertugas sebagai sekretarisnya; Ratu Ayu Manik Surat Mepura Kangin dan Ratu Ayu Manik Sutra Mepura Kaoh, dua orang dewa kembar yang bertuga mengawasi tingkah para pesuruh desa yaitu para buta kala; Betara Kaler, yang bertugas sebagai panglimanya; Ratu Wayan Purus Mandi,yang bertugas sebagai jaksa kerajaan; dan Ratu Wayan Besang Bedel, yang bertugas sebagai hakim kerajaannya.

B. Berdasarkan perbedaan loksi pelinggihnya.

Berdasarkan lokasi pelinggihnya, dewa-dewa di Trunyan dapat pula dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Berada di desa induk Trunyan (Belongan Trunyan)

Dewa-dewa dari golongan pertama ini adalah mereka yang merupakan kerabat dan para menteri dewa tertinggi Trunyan. Dewa-dewa ini bersemayam di dalam kuil utama Trunyam, Bali desa Pancering Jagat Bali.

2. Berada di tempek-tempek

Para dewa dari golongan kedua ini adalah mereka yang hanya dipuja penduduk desa tertentu dan warga dadia tertentu. Contohnya yang pelinggih-pelinggihnya berada di pura bunut yang terletak di tempek. Para dewa tersebut tidak dipuja oleh seluruh penduduk Trunyan, melainkan asli tempek tersebut.

C. Berdasarkan jumlah pemujanya.

Dewa-dewa Trunyan dapat pula dibagi menjadi dua golongan berdasarkan jumlah pemujanya, yaitu desa atau Dadia (klen kecil patrineal). Dewa-dewa golongan pertama adalah mereka yang merupakan kerabat serta pembantu (menteri) dewa tertinggi Trunyan dan bersemayam didalam kuil utama Trunyan. Dewa-dewa golingan kedua adalah mereka yangmerupakan leluhur masing-masing Dadia, dan bersemayam di sanggh dadia-dadia masing-masing.

Para dewa Trunyan sebagian besar bersifat pengasih dan selalu melindungi penduduk Trunyan, dan sebagian kecil bersifat suka menghukum. Ada satu dwa yang tidak mempunyai pelinggih khusus, yaitu Empu Rare atau Kumara. Tugas dewa tersebut adalah menjaga seorang anak bayi yang baru lahir, sampai usia 12 bulan. Dewa ini hanya dipuja jika sebuah rumah tanggal kelahiran seorang anak bayi.

Dewa-dewa di Trunyan juga mempunyai lambang suci yang disimpan di dalam pelinggih-pelinggih masing-masing. Lambang tersebut dapat dibagi dua, yaitu yang pertama disebut pertima, yang dibuat manusia, dan yang kedua yang disebut piturun, diyakini oleh orang Trunyan diturunkan langsung dari langit oleh dewa yang bersangkutan.

Ø Mahkluk-Makhluk Halus

Selain para dewa, orang Trunyan juga yakin bahwa didunia alam gaib ada mahkluk halus seperti Buta Kala, Anak diPeteng, Jin, bintang-bintang gaib dan lain sebagainya.

1. Buta kala adalah roh halus yang bukan berasal dari manusia. Kedudukannya masih lebih rendah dari para dewa. Karena mereka merupakan pesuru-pesuruh dewa. Buta kala berbeda dengan para dewa karena sifatnya yang bermusuhan dengan manusia, selalu mengganggu manusia. Mereka akan berhenti mengganggu manusia jika diberi sesajian khusus yaitu yang disebut caru. Tempat tinggal para buta kala ini disekita bali Desa Pancering Jagat Bali. Didalam Bali Desa mereka berada terutama dibawah pohon beringan yang terletak di kompleks Kemulan Kangin dan pohon nangka tua di Tinggkih tengah. Buta kala sering menampakkan diri dalam bentuk raksasa atau seekor kuda.

2. Mahkluk halus yang disebut anak di peteng ada tiga macam, yaitu: hantu, nyama pat[4] (empat saudara), jim dan roh anak kecil.

a. Hantu adalah roh manusia Trunyan, yang oleh kerabatnya yang masih hidup, belum juga di-aben-kan walaupun ia sudah lama meninggalkan badan kasarnya. Roh-roh semacam ini menjadi jahat karena kesal tidak dapat melepaskan diri dari kehidupannya yang lama. Menurut kepercayaan orang Trunyan, roh-roh yang dapat menjadi hantu hanyalah roh-roh yang pada waktu meninggalnya telah menikah dan juga mati secara tidak wajar. Hal ini disebabkan karena mereka termasuk roh yang paling “kotor” (sebel), sehingga selama belum melalui upacara pembersihan serta pengabenan harus bertempat tingal di tempat paling kotor.

b. Nyama Pat adalah roh-roh empat saudara seorang anak bayi Trunyan, sewaktu masih dalam rahin ibunya. Empat saudara tersebut adalah yeh nyem (air tuban), getih (darah), ari-ari(placenta), dan tali pusat.

c. Jim mungkin berasal dari kata jin. Penampilan roh ini berupa seorang perempuan atau lelaki. Roh ini dibedakan dari hantu, karena bukan berasal dari orang Trunyan. Tempat kediaman jim ini di jalan Batu Gede.roh terakhir yang temasuk dalam kategori anak di peteng adalah roh-roh anak kecil, yang sering menampilkan diri di jalan megalitik batu gede, yaitu dibagian yang berada tepat di atas setra nguda (tempat pemakaman anak kecil dan teruna/debunga). Mereka ini tidak bersifat jahat, hanya suka meminta makan, maka orang yang lewat dijalan tersebut harus memberi sajian.

3. Didalam kepercayaan orang-orang Trunyan ada pula bintang-binatang gaib yang disebut Druwe, dan dianggap sebagai piaraan dewa. Bintang-binatang gaib yang termasuk dalam kategori ini adalah naga bersisik dan berjengger emas, ular, kelelawar dan harimau. Naga ini tunggangan Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar dan putranya yang bernama Ratu Gede Dalam Dasar. Upacara mekelem, yaitu memberi sajian dengan menenggelemkannya kedalam danau untuk para piaraan dewa tersebut. Naga ini ada kalanya bermain di dalam penaleman (bagian kuil utama Trunyan yang tersuci).

Ø Roh Pribadi Dan Roh Leluhur

Orang Trunyan juga membedakan badan kasar degnan badan halus, jika badan kasar dapat lenyap setelah orang yang memilikinya meninggal, maka badan halusnya atau rohnya tidak.

Roh manusia adalah abadi, dan roh tersebut akan terus kembali menitis ketubuk kasar orang se-dadia-nya. Penitisan terus-menerus suatu roh didalam suatu dadia dari generasi kegenrasi yang lain, menyebabkan orang Trunyan tidak berani menyakiti anak dan keturunannya. Dan setiap orang Trunyan harus menghormati tubuh halusnya, karena jiwa yang bersemayam di dalam tubuh pribadinya adalah roh dari salah seorang leluhur mereka. Roh-roh leluhur yang menitis kembali pada orang Trunyan ada kalanya berasal dari mereka yang sudah mempunyai kedudukan sebagai dewa. Roh-roh leluhur yang telah mencapai tinggakat kedewan in jika menitis selalu kedalam tubuh anak-anak kembar dua. Anak kembar dua yang berkelamin sama disebut kembar patuh, Anak kembar dua yang berbeda jenis kelami disebut kembar buncing, dan kembar tiga atau lebih disebut kembar telu. Dengan kelahiran anak kembar ini bukan saja keluarga yang melahirkan berada dalam keadaan sebel, yaitu muharram, tetapi seluruh desa Trunyan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah kelahiran anak kembar di Trunyan adalah mengenai dualisme, yaitu disatu pihak ia dianggap sial, tetapi dipihak lain ia diangga sebagai keberuntungan.

Anak-anak kembar jika dapat hidup, selama hidupnya dianggap suci sehingga mendapat gelar kesucian yaitu: Jero Patuh untuk Kembar Patuh, Jero Salit untuk Kembar Buncing, dan Jero Telu untuk kembar tiga.

Ø Kekuatan Sakti

Orang Trunyan seperti hanya bangsa-bangsa di sunia ini juga mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib dalam gejala-gejala yang luar biasa. Gejala-gejala dan hal-hal yan gluar biasa tersebut dapat berupa gejala-gejala alam, tokoh-tokoh manusia, bagian-bagian tubuh manusia, bintang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda dan lain sebagainya.

Gejala-gejala yang orang Trunyan anggap mempunyai tenaga gaib adalah angin, yang bertiup dari arah barat laut, yaitu dari arah desa Songan. Angi tersebut disebut angin Gering, yang berarti angin penyakit.

Tokoh-tokoh manusia yang dianggap mempunyai kekuatan tenaga gaib adalah para balian di Trunyan, karena mereka mempunyai tenaga untuk menguasai tenaga alam seperti hujan, untuk mencelakai orang dengan cara gaib, atau menyembuhkan orang sakit. Guru Parbawi misalnya, seorang balian terkemuka yang dapat mendatangkan dan mengusir hujan.

Ø Kepercayaan Mengenai Penyakit Dan Kematian

Penyakit bagi orang Trunyam sangat erat kaitannya dengan alam gaib, menurut mereka penyebab utama dari suatu penyakit adalah anak di peteng (roh jahat). Manusia yang terbentur anak di peteng maka akan sakit. Sakit juga disebabkan roh pribadi si sakit marah, biasanya ini disebbkan hari lahirnya tidak diupacarakan (otonan). Selain dua sebab diatas peran balian pengiwa yang dapat mengerahkan roh-roh jahat juga diyakini dapat menjadi sebab dari suatu penyakit.

Seseorang yang meninggal dalam kepercayaan Trunyan akan dimakamkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Ada dua macam jenis pemakaman di Trunyan. Yaitu exposure[5] dan inhumation. Oleh karena itu di desa Trunyan disediakan tiga tempat pemakaman: (1) Sema Wayah, dipergunakan untuk pemakaman mepasah (exposure). (2) Sema Bantas, dipergunakan bagi pemakaman dengan penguburan. (3) Sema Nguda, dipergunakan bagi kedua jenis penguburan.

Eskatologi orang Trunyan menyakini adanya surga. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum kawin atau anak-anak akan langsung masuk surga. Sedangkan yang lainnya setelah meninggal akan gentayangan menunggu jenazahnya diabenkan. Setelah itu baru bisa menitis kembali. Jika tidak diabenkan ia mengganggu kerabatnya. Uniknya orang Trunyan lebih memilih menitis kembali dari pada masuk kedalam surga.[6]

Ø Kesusasteraan Suci

Seperti juga bangsa-bangsa di dunia, orang Trunyan juga mempunyai kesusasteraan suci atau mite (myth). Mite tersbut adalah: mite tentang dewi yang turun dari langit, dan legenda tentang anak-anak dalem solo yang mengembara mencari sumber bau-bauan harum.

Funsi mite ini untuk menerangkan asal usul penduduk Trunyan serta para dewa-dewanya. Mite ini dianggap suci dan setahun sekali di dramakan semacam drama pantomine pada Odalan Ratu Sakti Pacering Jagat pada Purnama Ing Kapat. Dan drama ini dianggap bertuah, jika dapat dipertunjukkan akan mendatangkan kesuburan pada tanah-tanah penduduk, tanaman serta binatang pelliharannya.

Upacara Keagaman Di Trunyan

Upacara keagamaan di Trunyan dapat dibagi menjadi lima jenis:

ü Dewa Yadnya. Biasa disebut dengan Odalan, yang bertujuan untuk mengambil hati dewa yang diupacarakan. hampir stiap bulan ada upacara ini. Salah satunya adalah upacara Saba Gede yang dilakukan pada saat Tilem Kesanga dan Odalan Ratu Pingit Dalem pada saat purnama Sadha.

ü Pitra Yadnya. Upacara yang dilakukan untuk para leluhur dan para kerabat, juga apabila ada kematian.

ü Resi Yadnya, upacara yang dilakukan untuk pentahbisan pendeta

ü Buta Yadnya, upacara yang dilakukan untuk para buta kala, biasa juga disebut dengan Mecaru

ü Manusia Yadnya, upacara yang dilakukan untuk manusia yang masih hidup. Misalnya upacara ulang tahun otonan yang berlangsung enam bulan sekali.

Dalam kebudayaan orang Trunyan, jika seseoran tidak dalam keadaan sebel maka bisa dikatakan bahwa upacara-upacara yang rutin akan dilakukan setiap lima belas hari sekali. Dari kelima jenis upacara diatas hanya upacara Odalan, Mecaru dan Otonan yang dapat dikatakan sebagai upacara rutin.

Hindu Trunyan tidak memiliki hari raya yang sama dengan Hindu di Bali pada umumnya. Hari-hari raya seperti galangan, kunigan, ciwartri, saraswatri, dan pagerwesi, tidak dirayakan. Bahkan nyepi pun tidak. Jika diantara mereka melakukan amati geni pada saat nyepi bukan karena mereka merayakan tatapi karena takut tidak disebut sebagai orang Hindu oleh orang Hindu Bali fanatik. Hari dimana upacara seba gede dilakukan bisa dikatakan sebagai hari raya yagn terbesar bagi orang Trunyan, selain itu hair pelaksanaannya bertepatan dengan hari raya nyepi.

Penutup

Walaupun banyak yang bilang Bali Trunyan adalah Hindu namun pada kenyatannya banyak dari ajaran maupun keprcyaan mereka yang berbeda dari orang Hindu yang ada di Bali pada umumnya.

[1] Dakam mitologi orang Trunyam patung ini dianggap diturunkan dari langit oleh para dewa, memiliki ketinggian kurang lebih empat meter.

[2] Ancestor Worship adalah kepercayaan yang berdasarkan pemujaan leluhur. Animisme adalah kepercayaan tentang adanya roh-roh lain dilingkungan sekitar, sehingga perlu untuk dipuja. Animatisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda dan tumbuhan juga memiliki perasaan seperti manusia. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan sakti pada setiap hal atau benda yang luar biasa.

[3] Kedaan ini pada umumnya belaku pada agama hindu di seluruh Indonesia, namun di Trunyam hal ini lebih menonjol. Agama Hindu yang dating dari India hanya menjadi jubah baru bagi jiwa asli kebudayaaan Indonesia.

[4] Kepercayaan orang bali pada umumnya menyebutkan dengan kanda mpat, perbedaannya jika nyama pat dinggap sebagai saudara muda, maka kanda mpat dinggap sebagai saudara tua. Lihat C. Hooykas, Pura Bekasih.

[5] Meletakkan jenazah diatas tanah dibawah udara terbuka. Orang Trunyan biasa menyebutnya dengan mepasah

[6] Hal ini berebda dengan ajaran pendeta Syiwa yang bertujuan agar ummatnya tidak menitis kembali setelkah meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

Hooykas, Pura Bekasih; culture and religion in bali
Indonesian heritage vol. VI, groiler international, jakarta, 2002
James Dananjaja, Kebudayaan Petani Desa Trunyan Di Bali, UI Press, Jakarta, 1980

AGAMA DAN PLURALISME

2012-10-01T19:28:00.000-07:00

Pendahuluan

Definisi Pluralitas Agama

Pluralitas atau pluralisme berasal dari kata berbahasa Ingris “plural”, yang berarti “jamak” atau “banyak” sedangkan menurut istilah Pluralisme berarti “keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok cultural dalam suatu masyarakat atau Negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelebagaan, dan sebagainya.[1] Pendapat yang lain mengatakan bahwa pluralisme agama berarti kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalalm saatu komunitas dengan tetap mempertahankan cirri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Namu kata pluralisme sudah melenceng dari maksud awal arti pluralisme agama, arti yang melenceng itu kia ditegaskan oleh john hick yang memberi arti

Sejarah Dan Perkembangan Tren Pluralisme Agama

Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam

Al-Qur,an surat Al-Hujurat [49] ayat, 13 yang artinya;

Yang kembali Allah tekankan dengan ayat lain, Al-qur’an surat huud [11] ayat 118, yang artinya:

“Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”

Dan Al-Qur’an mengharuskan kita bebuat baik kepada mereka, dalam surat Al-Ankabuut [29] ayat 46, yang artinya;

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim diantara mereka, dan katakanlah: kami telahberiman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.[5]Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mebahas tentang pluralisme agama.

Penutup

[1] Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Pluralitas Agama; Kerukunan Dalam Keragaman, Kompas, Jakarta, 2001, Hal. 12

[2] Dr. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis, Pnerbit Prspektif Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2006, Hal. 15-16

[3] Dr. Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingaki Gagasan Yang Berserak, Pnerbit Nuansa, Bandung, 2005, Hal. 6

[4] Ibid Hal. 16-17

[5] Dr. Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingaki Gagasan Yang Berserak, Pnerbit Nuansa, Bandung, 2005, Hal . 13-17

Daftar Referensi

· Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Pluralitas Agama; Kerukunan Dalam Keragaman, Kompas, Jakarta, 2001

· Dr. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis, Pnerbit Prspektif Kelompok Gema Insani, Jakarta, 2006

· Dr. Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingaki Gagasan Yang Berserak, Pnerbit Nuansa, Bandung, 2005

Reformasi dan kinerja Polri

2012-09-30T10:05:00.001-07:00

LATAR BELAKANG

Polri dalam kilasan sejarah lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya".

Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar.alam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, POLRI juga sudan banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.[1]

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 KaPolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).[2]

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat KaPolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri KaPolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi KaPolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

Saat ini, setelah adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan.[3] Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif. Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No. VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas. Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.[4]

Kendati Keppres ini sering disoroti sebagai bahaya karena Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, namun sesungguhnya ia masih bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasinal) yang merupakan lembaga independen. Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

REFORMASI POLRI

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.[5]

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkan ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

Secara internal Polri mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian Polri dengan melakukan perubahan pada 3 aspek:

1. Aspek Struktural: Meliputi perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

2. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

3. Aspek kultural: Meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional[6]

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi.

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi Polri yaitu : Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.

7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.

8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interidependensi dengan reformasi di sektor lain.

POLISI SIPIL

Pemisahan struktur Polri dari TNI perlu diikuti dengan upaya membentuk Polri berwatak sipil. Mewujudkan Polisi sipil adalah agenda utama reformasi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis. Kata sipil dalam istilah polisi sipil mengandung beberapa pengertian antara lain:

· Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil; Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (the guardian of civilian values).

· Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (civilization) dan keadaban (civility). Pada polisi sipil melekat sikap sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.

· Pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (non-combatant), sementara militer didesain untuk berperang (combatant). Fungsi kepolisian ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (community policing). Dan kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

· Polisi Sipil juga berbeda dengan Polisi Rahasia. Polisi sipil mengabdi kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Mempunyai karakteristik sebagai polisi masyarakat, yaitu polisi yang menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam karakter ini, polisi harus mewujudkan pola kerja yang menyalami, merangkul dan menyayangi masyarakat (police who cares), mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, tidak mengandalkan peluru tajam. Kebalikannya Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdi kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (state police).[7]

Satu upaya untuk menegaskan jalan bagi Polri menjadi polisi sipil dan melepas paradigma yang masih berbau militer adalah dengan mengembangkan pemolisian masyarakat (community policing) di kepolisian. Gagasan ini muncul sebagai pendekatan terhadap konsep pemolisian tradisional.

REFORMASI POLRI

Secara historis penggabungan Polri dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI/TNI) melalui Keppres No 290/1964 telah membuat Polri berada dalam posisi yang lemah karena menjadi subordinasi

satu institusi militer yang secara prinsipiil memiliki watak dan fungsi yang bertentangan dengan kepolisian sebagai institusi sipil. Struktur Polri yang berada di bawah ABRI juga mengakibatkan Polri tidak maksimal menjalankan tugasnya karena keputusan-keputusan dalam menghadapi beragam kasus sosial-politik cenderung dipengaruhi bahkan diselesaikan oleh ABRI sebagai organisasi induknya.

Penggabungan Polri dan TNI juga berimplikasi pada tidak profesionalnya Polri karena terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dengan Polri sebagai kekuatan keamanan dalam negeri dan ketertiban di bawah ABRI.

Penggabungan telah membentuk kultur Polri yang militeristik tertanam dalam sistem pendidikan dan manajemen Polri, sehingga mengakibatkan kerentanan terlibat dalam pelanggaran hukum dan HAM, baik dalam menjalankan tugas-tugas polisionilnya maupun bersama-sama TNI sebagai alat pemerintah Orde Baru. Begitupun dalam penyediaan anggaran, sistem pendidikan, peralatan, keuangan dan kebutuhan lainnya tidak berbeda dengan apa yang berlaku bagi TNI.

Sebagai bagian dari ABRI, juga terjadi penyimpangan fungsi Polri sebagai alat stabilisasi politik rejim Orde Baru. Sebagai akibatnya, Polri juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena bertindak represif, melanggar hukum dan HAM sebagaimana TNI. Gerakan Reformasi 1998 berhasil menurunkan Soeharto sekaligus membawa perubahan terhadap watak rezim yang berkuasa paska Orde Baru. Termasuk didalamnya adalah reformasi Polri melalui TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Terkait dengan peran Polri, BAB II Pasal 2 TAP MPR No. VII Tahun 2000 menyatakan;

· Kepolisian negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

· hukum, memberikan pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional

Berdasarkan kedua TAP MPR tersebut kemudian disusun kebijakan operasional Polri yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang merumuskan perubahan paradigma kepolisian dengan harapan dapat memantapkan kedudukan, peranan serta pelaksanaan tugas Polri.

Namun, perubahan yang ada tidak serta merta mengubah pandangan publik terhadap Polri. Publik belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik dengan citra “having force and power”. Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaranpelanggaran yang melibatkan aparat Polri.

Kedudukan Polri di bawah Presiden juga menjadi kontroversi. Dari sudut pandang Polri kedudukan ini mendorong independensi dan otonomi Polri, yang menjamin profesionalisme Polri. Sementara organisasi masyarakat sipil, politisi dan militer melihat struktur polisi seperti itu tidak lazim di negara demokrasi. Posisi Polri dikhawatirkan mendorong institusi kepolisian memasuki wilayah politisasi Presiden.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, seharusnya reformasi Polri ditujukan untuk membangun perpolisian yang mempunyai karakter sipil, berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (openness) dan akuntabilitas (accountability).

Keterbukaan berarti polisi adalah bagian dari masyarakat, berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Polisi adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, dan polisi adalah institusi sipil yang profesional. Akuntabilitas artinya polisi harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum, meminimalisir pelanggaran HAM. Begitupun dalam konteks anggaran, polisi harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat dan pemerintah.

KINERJA POLRI

Kata kinerja berasal dari kata “kerja”yang artinya perbuatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Kinerja merupakan faktor-faktor manifest dalam perilaku. dasar dasar teori yang akan dikemukakan tentang pemahaman kinerja sebagai berikut:

menurut WJS Purwodarminto:kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. menurut Drs Paustino Cardoso G:kinerja adalah hasil kerja yang didapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legai tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika. menurut Bernadin dan Russel Memberikan batasan mengenai kinerja atau performance sebagai berikut:“in the record of outcomes produced on a specifid job function or activity during a specifiet time periode”.“pengeluaran yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu”.

kinerja berasal dari kata” to perform” mempunyai istilah sebagai berikut: 1). melakukan, menjalankan, dan melaksanakan, 2). memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu permainan, 3). menggambarkan suatu karakter dalam suatu organisasi, 4). menggambarkan dengan sarana alat music, 50. melaksanakan atau menyempurnakan tangguang jawab, 6). melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan, 7). melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Jadi kinerja dapat diartikan perencanaan yang dilaksanakan untuk kelompok atau individu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan[8].

Kinerja Polisi setelah reformasi adalah:

a. KOD sebagai penjabaran Desentralisasi Administratif Polri.

Kepolisian Indonesia bukan Kepolisian yang total sentralistis. Semenjak 20 tahun yang lalu, Polri melakukan desentralisaai administrative dengan menetapkan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar ( KOD), yaitu kesatuan yang paling dekat berhubungan dengan masyarakat bertugas sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh tugas pokok Kepolisian.. Sedangkan Polsek adalah Kesatuan terkecil yang setingkat dengan Kecamatan / Desa, yang bertugas untuk mengemban seluruh tugas pokok Kepolisian samapai ke tingkat Desa, terutama untuk melindungi dan melayani masyarakat. Desentralisasi Administrratif akan memberi lebih banyak otoritas kekuasaan kepada Polres. Kejahatan sekarang sudah semakin canggih, tidak mengenal batas wilayah, bahkan Negara ( transnasional crime), Maka ada kejahatan yang ditangani oleh Polda samapi Mabes Polri secara berjenjang. Tetapi fungsi utama dari kesatguan atasan adalah memberikan bantuan tekhnis kepada satuan bawah untuk menerbitkan petunjuk tekhnis dan petunjuk lapangan karena dalam sistem peradilan pidana kita, sesuai deliknya, tindak pidana hanya dapat ditangani dengan menyesuaikan tempat kejadian perkaranya ( locus delicti).

Desentralisasi ini diatur Pasal 10 UU No.2/2002, yang mengatur konsep tentang pendelegasian wewenang Polri yang menganut pengertain “desentralisasi administrative“. Pasal 10 (1) ini mengatakan bahwa : “Pimpinan Negara Republik Indonesia di daerah hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan weweang kepolisian secara hierarkhie. Dalam rangka menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan operasional satuan kewilayahan agar mampu melaksanakan tugas pokoknya secara professional, maka Mabes Polri dijadikan pusat pengembangan dan penetapan kebijakan strategis secara nasional, polda seabagi kesatuan yang memiliki kewenangan penuh,polres sebagai basis pelayanan masyarakatdan polsek sebagai ujung tombak operasional yang langsung mengendalikan anggotanya di lapangan sebagai pengemban diskresi kepolisian.

Terkait dengan otonomi daerah, strategi pembinaan kekuatan sangat berhubungan erat dengan kemampuan operasional kewilayahan polda, polres dan polsek yang berada di lapangan untuk melakukan tindakan kepolisian secara penuh dan jelas. Penggunaan kekuatan ini sangat tergantung kepada kemampuan professional anggota Polri di lapangan. Ketika hal ini terjadi, dimana sejak otonomi daerah dijalankan, dan Pemda memiliki kewenangan penuh atas penegakan hukum perda melalui Polisi pamong prajanya dan dishub untuk penertiban parkir, Polri terbentur dengan perbedaan pendapat dan paham masalah penegakan hukum perda dengan peraturan nasional ( undang-undang)

Dalam konteks ini, Polri sudah harus memberikan sedikit dari sekian banyak wewenangnya, kepada para perusahaan penjual jasa keamanan ( dalam konteks ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu secara kuantitas dan kualiatas) untuk turut serta menjaga aset-aset yang ada di wilayah operasional polsek, dengan demikian maka pelaksanaan bidang oprasional bisa lebih fokus dalam pencapaian program-program mabes Polri yang berkelanjutan misalnya melalui operasi-operasi kepolisian yang bersifat umum dan khusus. Polres dan Polda sendiri, saat ini sudah dapat melakukan operasi Kepolisian mandiri kewilayahan sendiri, yaitu jenis operasi kepolisian khusus, yang dapat dilakukan oleh kekuatan polres atau polda, disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan dalam hal keamanan dan perkembangan situsi di wilayahnya masing-masing, misalnya operasi kepolisian mandiri adalah di Polda Sumatera Selatan melakukan operasi kepolisian yang dilakukan dengan target sasaran kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang tidak. Hal ini tentunya disesuaikan dengna karakteristik wilayah sumatera selatan, yang pada musim kemarau seringkali terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengakibatkan terjadi polusi udara yang parah sampai merepotkan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Selain itu, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat, ketika dalam periode pemilihan umum daerah yang sejak masa pentahapan sudah harus diproses dan membutuhkan keamanan, maka polda atau polres dapat membantu secara mandiri ataupun meminta backup bantuan dari kesatuan yang ada di atasnya dalam rangka terciptanya kondisi keamanan yang stabil dan menjamin agar proses tersebut berjalan dengan lancara. Namun dalam hal ini, seringkali terbentur oleh masalah penggunaan kekuatan yang tidak seimbang karena terbatasnya angagran, sehingga yang terjadi adalah seringkali pihak otonomi daerah di pemda yang mempunyai kekuasaan dan ingin juga terlibat sebagai calon dalam pemilukada ( incumbent), melakukan upaya-upaya agar pihaknya diberikan privilege, atau keleluasaan bergerak dan perlindungan khusus, dimana mereka dapat melakukan praktek-praktek yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau bahkan melanggar tata tertib pemilihan umum daerah , namun mereka seringkali menawarkan dan pengamanan yang cukub besar untuk, sehingga resikonya terjadi ketidak objektifan target pengamanan pemilukada.

b. Kinerja Polri di bawah Presiden

Sesuai dengan pengalaman 10 tahun pemisahan dengan ABRI, Polri terus membenahi diri. Sudah sekitar 6 tahun Polri melakukan tugasnya mereformasi diri, dan kesempatan untuk kembali dibawah presiden. Sebagai privilege yang luar biasa, kedudukan KaPolri di bawah Presiden telah menjadikan Polri lebih oprtimal dan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena posisi KaPolri yang langsung mengetahui permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, keamanan dan politik melalui rapat dalam sidang Kabinet sehingga dapat menyampaikan juga permasalahan Polri yang ada saat ini.

Secara Politik, Polri bisa langsung menyampaikan kebutuhan-kebutuhan institusi dalam rangka menjalankan tugasnya . Dalam hal ini, diperlukan pemimpin yang sangat professional dalam hal ini KaPolri, yang dapat memisahkan kepentingan, antara kepentingan Negara maupun kepentingan pribadi. Hal ini menjadi bias, karena apabila hasil dari demokrasi mejadikan seorang pemimpin Negara yang otoriter / diktator, maka secara politik, kaPolri akan langsung dibawah kendali seorang diktator dan menjadikan institutional sebagai alat kekuasaan. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam proses politik, untuk hal ini pemilihan presiden, semua hal bisa terjadi dan tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik.

c. Pelaksanaan UU No.2 tahun 2002

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, weweang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum

3. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No2.tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Pre-emtif

2. Preventif

3. Represif

Fungsi utama itu bersifat universal dan menjadi ciri khas Kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Polri lebih mengutamakan Preventif dari pada represif. Adapun perumusan dari fungsi utama tersebut adalah :

a) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emtif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertangggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

b) Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tekhnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c) Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu weweang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitasbersama unsure Criminal Justice Sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;

2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

3. Mencari serta mengumpulkan bukti;

4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;

5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

d. Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas)

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden. Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Selain itu diharapkan adanya lembaga yang objektif dan konsisten memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk Presiden berkenaan dengan tugas pokok Polri.

Menurut UU No.2 tahun 2002 Tugas Kompolnas adalah :

a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan Pemberhentian KaPolri.

Wewenang Kompolnas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : Mengumpulkan dan menganalisa datam seabagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan denganj anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengembangan Sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memberikan saran dan pertimbangan lain Kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri, dan Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kompolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kompolnas ke daerah-daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahuui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten-kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kompolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum uyang kuat untuk menilai Polri secara objektif seperti lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya. Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kompolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kompolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

PENUTUP

Dengan reformasi internalnya, Polri sudah mengalami kemajuan untuk menjadi polisi sipil bagi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun, apa yang dicapai itu masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan memiliki polisi sipil yang handal, bermoral, profesional, dan sebagai pelayan masyarakat, yang dicintai dan didukung masyarakat, serta menjadi kebanggaan rakyat.

Peningkatan moralitas, etika, dan mensensitifkan hati nurani menjadi kunci pokok dalam mewujudkan harapan masyarakat. Untuk itu, setiap anggota Polri perlu bertanya pada diri sendiri “sudah patutkah saya menjadi polisi harapan masyarakat?” Bertanyalah pada hati nurani sendiri, seandainya saya anggota masyarakat biasa, apa harapan anda kepada Polri? Sudah memadaikah apa yang saya lakukan selama ini? Hal-hal seperti itu perlu dilakukan agar perilaku dan kinerja polisi tidak jauh berbeda dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri.

Sebab, membangun wacana ini dalam masyarakat yang masih bersikap reaktif emosional, peran pengemban profesi hukum yang profesional dan proporsional akan sangat menentukan. Jika tidak mampu mencitrakan diri dan jati dirinya, masyarakat akan terpengaruh untuk tidak patuh dan taat akan hukum. Karena yang kita perlukan adalah para pengemban profesi hukum yang bisa memerankan unsure idealisme dan realistisnya dalam mengaplikasikan setiap kinerjanya, sehingga segala bentuk harapan dan kenyataan akan antara moral dan pengabdian dalam kode etik profesi hukum akan terwujud dengan sendirinya

Bagi Polri, memenuhi harapan masyarakat yang begitu banyak dan beraneka ragam kepentingan dan kebutuhan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika dikaitkan dengan keterbatasan personil, anggaran, dan peralatan yang dimiliki Polri. Namun, mewujudkan harapan itu bukan sesuatu yang mustahil, tergantung pada niat yang kuat dan tulus. Perwujudan harapan itu harus dilakukan dari dua arah baik dari Polri maupun dari masyarakat sendiri. Yang perlu digarap lebih dulu adalah bagaimana menciptakan kondisi dari dua pihak itu untuk menuju kearah harapan itu.

[1] __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999), h. 45

[2] __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999), h. 141

[3] Drs. Kunarto (Jend. Pol. Purn), Merenungi Kritik Terhadap Polri; Polri Mandiri, (Pt. Cipta Manunggal,1999), Hal. 117

[4] Awaloeddin Djamin, Sistem Administrasi Kepolisian; Kepolisian Negara Republik Indonesia, (YPIK, Jakarta), h. 69-71

[5] Drs. Kunarto (Jend. Pol. Purn), Merenungi Kritik Terhadap Polri; Polri Mandiri, (Pt. Cipta Manunggal,1999), Hal. 117

[6] Seri 6 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, IDSPS (institut for defense scurity and peace study) dan Rights & Democracy Kanada 06/2008

[7] Seri 6 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, IDSPS (institut for defense scurity and peace study) dan Rights & Democracy Kanada 06/2008

[8] Dali s mora, Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyrakat Sebagai Profesi Hukum, diambil pada tanggal 29 november 2011 dari http://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyrakat-sebagai-profesi-hukum/

DAFTAR PUSTAKA

1. __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999)

2. Drs. Kunarto (Jend. Pol. Purn), Merenungi Kritik Terhadap Polri; Polri Mandiri, (Pt. Cipta Manunggal,1999)

3. Awaloeddin Djamin, Sistem Administrasi Kepolisian; Kepolisian Negara Republik Indonesia, (YPIK, Jakarta),

4. Seri 6 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, IDSPS (institut for defense scurity and peace study) dan Rights & Democracy Kanada 06/2008

5. Dali s mora, Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyrakat Sebagai Profesi Hukum, diambil pada tanggal 29 november 2011 dari http://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyrakat-sebagai-profesi-hukum/

Perbandingan Sistem Kepolisian Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia; Sistem Kepolisian Ideal Di Indonesia

2012-09-28T03:18:00.001-07:00

Latar belakang

Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Kepolisian Negara RI berdiri semenjak 1 Juli 1946 yang berbentuk Jawatan tersendiri berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Mentri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertical sampai ketingkat kecamatan-kecamatan. Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan Proklamasi Kepolisian untuk menyatakan sikap setia kepada Proklamasi Bangsa Indonesia 1945.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).[2]

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

Saat ini, setelah adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif. Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No. VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas. Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.[3]

Reformasi Polri yang dimulai sejak tahun 1998 dikukuhkan dengan TAP MPR No. VI dan VII tahun 1999 dan sangat penting adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai landasan operasional dan pembinaan Polri yang mengatur fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan setepat mungkin dan sebaik mungkin.

Kerangka Berpikir

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun, belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama.

William Doener dan M.L. Dantzker, dalam bukunya ” contemporary Police Organization and Management, Issues and Trends“, menyatakan bahwa “Ketika pengamat membandingkan Sistem Kepolisian Amerika bagaimana penegakaan hukum dijalankan di lain Negara, satu kunci perbedaan segera dapat dilihat bahwa Kepolisian Amerika sangat terpisah, desentralisasi organisasi. Sebagai contoh, banyak Negara mengadopsi satu organisasi,biro, atau departemen untuk menegakkan hukum secara nasional.”

Pemahaman Konsep Sistem, adalah suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh dengan bagian-bagian yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan tertentu, untuk mencapai tujuan dari system. ( Prof. Djoko Sutono, C.W. Churchman, Matheus, Lempiro). Di dunia ada 3 ( tiga ) kelompok sistem yaitu:

1. Fragmented System of Policing ( Sistem kepolisian terpisah atau berdiri sendiri) Disebut juga system Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa system, dimana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi Polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan Polisi. Sistem ini dianut oleh Negara-negara yaitu Belgia, Kanada, Belanda, Switzerland, Amerika Serikat.

2. Centralized System of Policing ( Sistem Kepolisian Terpusat) . Berada langsung dibawah kendali pemerintah. Negara-negara yang menganut system ini adalah Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark, Swedia.

3. Integrated System of Policing ( Sistem Kepolisian Terpadu), disebut juga system desentralisasi moderat atau kombinasi atau kompromi, merupakan system control yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional serta efektif, efisien, dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut hal ini adalah Jepang, Australia, Brasilia, Inggris dan Indonesia.

Masing-masing sistem kepolisian tersebut memiliki kelebihan serta kelemahan tersendiri sehingga memang benar apabila disebutkan bahwa ”tidak ada satu sistem kepolisian yang sempurna”. Oleh karena itulah dalam praktik kepolisian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai kelemahan maupun kelebihan dimaksud melalui suatu metode perbandingan antar sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain.

Outcome yang hendak dicapai dari hasil perbandingan sistem kepolisian dimaksud antara lain agar dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan pengembangan organisasi (organizational development) serta pengembangan potensi kerjasama kerjasama antar lembaga kepolisian beberapa negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis hendak menulis tentang perbandingan sistem kepolsian di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, dalam rangka menelaah berbagai kelebihan serta kelemahan yang terdapat pada sistem kepolisian yang di ketiganegara tersebut dan selanjutnya mengambil manfaat-manfaat terutama yang terdapat dalam sistem kepolisian Amerika Serikat dan Jepang guna dijadikan sebagai faktor pembanding terhadap sistem kepolisian di Indonesia. Manakala faktor pembanding dimaksud dipandang dapat diterapkan pada sistem kepolisian di Indonesia serta memiliki prospek positif dalam peningkatan profesionalisme lembaga kepolisian di Indonesia, maka dapat diupayakan suatu strategi terkait dengan aplikasinya.

Permasalahan

Kedudukan sistem Kepolisian Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai Integrated System of policing telah menjadikan posisi Kepolisian menjadi kekuatan yang bersifat Nasional sebagai intstitusi namun juga berkapasitas fragmented ( kedaerahan). “Apakah sistem yang sekarang ini merupakan sistem Kepolisian yang tepat untuk diterapkan di Indonesia?”

Sebelum kita membahas system apa yang terbaik bagi negara kita, sebelumnya kita akan membahas system yang digunakan oleh beberapa negara, diantaranya adalah Amerika Serikat.

Sistem Kepolisian di Amerika Serikat

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma Fragmented System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan dilakukannya pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini selain Amerika Serikat, antara lain : Belgia, Kanada, Belanda dan Swiss.

Sistem kepolisian dengan paradigma tersebut memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu :

a) Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di Amerika Serikat, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat propinsi maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat pula sehingga tugas pokok dan wewenang lembaga kepolisiannya pun hanya menjangkau daerah tersebut. Oleh karena itu, guna menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maupun yang termasuk dalam kategori transnational crime, Amerika Serikat membentuk badan-badan kepolisian federal dengan wewenang meliputi seluruh daerah di Amerika Serikat, seperti halnya FBI, DEA maupun US Homeland Security.

b) Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta wewenang kepolisian dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini cenderung memang dipengaruhi oleh basic model penerapan hukum yang dianut di Amerika Serikat, yaitu model anglo saxon atau common law yang memang dalam sistem tersebut lembaga kepolisian tumbuh dari adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi dalam model tersebut dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain bahwa polisi adalah sebagai milik masyarakat karena munculnya lembaga kepolisian pada awalnya bukan dikarenakan oleh adanya kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat, sebagaimana filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, yaitu ”The police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of community welfare and existence”[4].

c) Penegakan hukum dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri, maksudnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, suatu lembaga kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap lembaga kepolisian di Amerika Serikat diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal teknis pelaksanaan penegakan hukumnya, berbeda halnya dengan negara yang sistem kepolisiannya menggunakan Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), seperti di Indonesia, dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan tidak secara terpisah atau berdiri sendiri tetapi secara menyeluruh sebagai suatu lembaga kepolisian yang terpusat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tentunya dalam penerapan sistem kepolisian dengan paradigma Fragmented System of Policing tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Kelebihan dimaksud, antara lain :

a) Polisi relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

b) Polisi otonom di dalam hal melakukan pengaturan terhadap segala kegiatannya, baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan struktur masyarakatnya.

c) Kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional dikarenakan sifat pengawasannya lokal[5].

d) Birokrasinya bersifat praktis, dalam arti lebih pendek, terutama dalam hal pengusulan dana atau anggaran operasional kepolisian karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, kelemahan yang dimiliki dalam Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing) , antara lain :

a) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri serta terbatasnya kewenangan lembaga kepolisian hanya sebatas pada daerah dimana lembaga kepolisian tersebut berada atau lokal saja.

b) Tidak adanya suatu standar profesionalisme di bidang kepolisian akibat dari terjadinya fragmentasi sistem kepolisian di masing-masing daerah.

c) Pengawasan yang bersifat lokal menyebabkan tidak terlaksananya mekanisme kontrol dengan baik karena pengawasan hanya terjadi dalam satu level organisasi, tidak terdapat kontrol lagi diatasnya dengan wewenang yang lebih tinggi dalam hal pengawasan.

Sistem Kepolisian di Jepang

Sistem kepolisian di Jepang menggunakan paradigma Integrated System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977), artinnya bahwa dalam sistem kepolisian yang demikian terdapat sistem kontrol /pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan agar dapat dihindari berbagai penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta guna mencapai efektivitas, efisiensi dan keseragaman dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada publik. Negara-negara yang menganut sistem kepolisian tersebut selain Jepang, antara lain : Inggris, Australia dan Brasilia (Bayley, 1985). Oleh karena itu, terkait dengan kelebihan maupun kelemahan yang terdapat dalam Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing) dapat berasal baik dari Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing). Polisi Jepang banyak menggunakan teknologi komunikasi baik kabel, radio dan satelit untuk komando dan kendali saling tukar informasi. Teknologi maju juga diterapkan dalam mengidentifikasi penjahat seperti : sidik jari, analisa modus operandi dan identifikasi sasaran. Kepolisian Jepang disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari NPA (sebagai badan koordinasi dan pembuat kebijaksanaan kepolisian) dan Badan Kepolisian Prefektur (sebagai kesatuan penegak hukum). Sistem kepolisian Jepang utamanya mengedepankan Kepolisian Prefektur. Untuk menjamin netralitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi maka dibentuk Komisi Keselamatan Publik pada tingkat nasional dan prefektur.

Di Jepang terdapat sistem ”koban”. Koban didasari pada prinsip bahwa keselamatan seluruh bangsa didasarkan pada keselamatan dan ketenteraman masing-masing warga. Sistem ini terdiri dari dari ”Police Boxes/koban kota” di mana petugas polisi warga masyarakat bekerja dalam perondaan shift dan ”Police Boxes (Chuzoisho)/ tempat tinggal”. Di Jepang terdapat kira-kira 15.000 Koban dan Chuzoisho di seluruh negeri. Sistem ini berperan besar dalam pemeliharaan keselamatan publik karena petugas polisi terbiasa hadir di tengah-tengah warga yang menimbulkan kepercayaan dari warga masyarakat kepada polisi. Pertangungjawaban dan tugas polisi di Jepang adalah melindungi kehidupan, orang dan harta benda individu dan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyidikan kejahatan dan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kepolisian dibatasi secara ketat. Sesuai dengan undang-undang Jepang dalam melaksanakan tugas polisi harus memegang prinsip tidak berpihak, tidak berprasangka dan adil, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan berbagai cara yang melanggar HAM dan kemerdekaan individu. Prinsip-prinsip tersebut dikuatkan dalam bentuk ”Sumpah Polisi”.

Pemerintah Nasional Jepang membentuk organisasi ”Polisi Pusat” untuk mengontrol dan melayani organisasi ”Polisi Prefektur”. Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa Pemerintah Nasional akan memberdayakan masing-masing prefektur untuk melaksanakan tugas sebagai perlindungan kehidupan, orang, benda milik individu dan pemeliharaan keselamatan dan ketertiban warga masyarakat dalam yurisdiksi prefektur.

A. Organisasi Kepolisian Nasional/National Police Organization (NPO)

Di Jepang terdapat organisasi kepolisian yang berskala nasional yaitu National Public Safety Commission (NPSC) dan National Police Agency (NPA).

NPSC (National Public Safety Commission)

Merupakan suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Meskipun NPSC ini berada di bawah Perdana Menteri namun Perdana Menteri tidak berwenang untuk memerintah atau mengendalikan langsung komisi keselamatan publik nasional ini. Komisi bersifat otonom dan menjamin netralitas Polisi. Komisi ini bertanggung jawab terhadap semua operasional dan kegiatan kepolisian berkenaan dengan keselamatan publik, latihan komunikasi, identifikasi penjahat, statistik kriminil dan peralatan serta berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Komisi hanya dapat melakukan supervisi terhadap NPA, tetapi tidak berwenang melaksanakan supervisi terhadap Polisi Prefektur karena kepolisian prefektur memiliki aturan sendiri yang diawasi oleh komisi keselamatan publik prefektur. Anggota NPSC terdiri atas 1 orang ketua yang merangkap sebagai menteri negara ditambah 5 orang anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Dewan. NPSC dalam melaksanakan tugasnya memelihara hubungan yang erat dengan PPSC (Prefectural Public Safety Commission) sebagai komisi keselamatan publik di tingkat prefektur.

NPA (National Police Agency)

Organisasi ini di bawah supervisi dari NPSC. Kepala NPA adalah seorang Commissioner General of NPA yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner General (CG) bertanggung jawab terhadap subjek supervisi NPSC, mengendalikan urusan-urusan NPA, menunjuk dan memberhentikan personel bawahannya, mengontrol dan mengawasi kinerja urusan masing-masing Biro Lokal maupun Tingkat Pusat. NPA bertanggung jawab terhadap perencanaan perundang undangan kepolisian, standart kegiatan Polisi dan sistem kepolisian. NPA melakukan koordinasi kegiatan serta memberikan dukungan kepada Polisi Prefektur baik hardware maupun softwarenya.

Organisasi NPA di tingkat regional adalah ”Regional Police Bureau” (RPB). RPB ini berada di bawah NPA yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di masing-masing regio. Ditempatkan di kota-kota besar kecuali Tokyo dan Hokkaido. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mempunyai fungsi khusus dikarenakan karakteristik wilahnya. Demikian juga di Hokaido di mana Markas Besar Kepolisian Prefektur Hokkaido mempunyai yurisdiksi seluruh wilayah Hokkaido. Direktur Jenderal dari masing-masing Regio bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Regio dan supervisi personel Regio. Direktur Jenderal Regio juga melakukan kontrol dan supervisi Markas Besar Prefektur yang ada di bawah yurisdiksinya atas perintah Commissioner General NPA. Di samping Tokyo Metropolitan Police Department dan Hokkaido Prefectural Police Department di Jepang terdapat 7 RPB lainnya yaitu Tohoku RPB, Kanto RPB, Kinki RPB, Chubu RPB, Chugoku RPB, Shikoku RPB dan Kyushu RPB.

B. Organisasi Kepolisian Prefektur

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Kota Jepang bahwa masing-masing pemerintahan prefektur mempunyai kesatuan/organisasi kepolisian sendiri yang mengemban tugas-tugas kepolisian di wilayahnya. Di tingkat prefektur terdapat Komisi Keselamatan Publik Prefektur/ Prefectural Public Safety Commission (PPSC) dan Markas Besar Kepolisian Prefektur termasuk Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

PPSC (Prefectural Public Safety Commission)

PPSC adalah badan pemerintah prefektur yang bertanggung jawab supervise administrative terhadap Kepolisian Prefektur. Walaupun PPSC berada di bawah yurisdiksi Gubernur Prefektur tetapi Gubernur tidak berwenang untuk memerintah dan mengendalikan secara langsung komisi ini. Komisi PPSC ini melakukan supervise terhadap Kepolisian Prefektur utamanya berkenaan dengan operasi kepolisian, tetapi bukan pengendalian terhadap penanganan kasus-kasus atau kegiatan penegakan hukum khusus. Komisi ini membuat peraturan-peraturan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti delegasi wewenang menurut undang-undang, peraturan-peraturan. PPSC terdiri dari 5 anggota untuk prefektur besar dan 3 anggota untuk prefektur kecil. Anggota PPSC ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Prefektur yang masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali.

Di setiap prefektur terdapat Kepolisian Prefektur. Organisasi Kepolisian yang terdapat di prefektur terdiri dari “Departemen Kepolisian Metropolitan” (MPD) dan “Markas Besar Kepolisian Prefektur”(PPH). Kepolisian Prefektur bertanggung jawab terhadap tugas-tugas di wilayah prefektur. Kepolisian Prefektur berada di bawah supervise dari PPSC. Departemen Kepolisian Metropolitan dikepalai oleh seorang Superintendent General yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri, sedangkan Markas Besar Kepolisian Prefektur dikepalai oleh seorang Chief Respectively yang diangkat dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan PPSC.

MPD dan PPH dibagi ke dalam wilayah distrik yang masing-masing merupakan Yurisdiksi Police Station (PS). Kepala Polisi PS di bawah perintah dan kendali Superintendent General MPD dan Chief Respectievly PPH. Sebagai unit terdepan di masing-masing prefektur PS melaksanakan tugas dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Police Boxes (Koban) dan Residental Police Boxes (Chuzaisho) berada di bawah PS. Koban dan Chuzaisho ditempatkan di dalam yurisdiksi PS dan berperan sebagai pusat keselamatan masyarakat bagi penduduk setempat.

Masing-masing badan kepolisian prefektur merupakan suatu badan yang otonom yang satu sama lain dapat saling berhubungan. Bila kepolisian prefektur tidak mampu menangani kasus-kasus tertentu maka dapat meminta bantuan NPA atau kepolisian prefektur lainnya. Dalam menghadapi kejahatan terorganisir antar Polisi Prefektur dapat melakukan kerjasama dengan cara meningkatkan patroli malam, meningkatkan fasilitas, memperbaiki perlengkapan dan kerjasama yang erat antara Polisi dan Masyarakat.[6]

Sistem Kepolisian di Indonesia

KOD sebagai penjabaran Desentralisasi Administratif Polri.

Terkait dengan otonomi daerah, strategi pembinaan kekuatan sangat berhubungan erat dengan kemampuan operasional kewilayahan polda, polres dan polsek yang berada di lapangan untuk melakukan tindakan kepolisian secara penuh dan jelas. Penggunaan kekuatan ini sangat tergantung kepada kemampuan professional anggota polri di lapangan. Ketika hal ini terjadi, dimana sejak otonomi daerah dijalankan, dan Pemda memiliki kewenangan penuh atas penegakan hukum perda melalui Polisi pamong prajanya dan dishub untuk penertiban parkir, Polri terbentur dengan perbedaan pendapat dan paham masalah penegakan hukum perda dengan peraturan nasional ( undang-undang)

Dalam konteks ini, Polri sudah harus memberikan sedikit dari sekian banyak wewenangnya, kepada para perusahaan penjual jasa keamanan ( dalam konteks ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu secara kuantitas dan kualiatas) untuk turut serta menjaga aset-aset yang ada di wilayah operasional polsek, dengan demikian maka pelaksanaan bidang oprasional bisa lebih fokus dalam pencapaian program-program mabes polri yang berkelanjutan misalnya melalui operasi-operasi kepolisian yang bersifat umum dan khusus. Polres dan Polda sendiri, saat ini sudah dapat melakukan operasi Kepolisian mandiri kewilayahan sendiri, yaitu jenis operasi kepolisian khusus, yang dapat dilakukan oleh kekuatan polres atau polda, disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan dalam hal keamanan dan perkembangan situsi di wilayahnya masing-masing, misalnya operasi kepolisian mandiri adalah di Polda Sumatera Selatan melakukan operasi kepolisian yang dilakukan dengan target sasaran kebakaran hutan baik yang disengaja maupun yang tidak. Hal ini tentunya disesuaikan dengna karakteristik wilayah sumatera selatan, yang pada musim kemarau seringkali terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengakibatkan terjadi polusi udara yang parah sampai merepotkan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Kinerja Polri di bawah Presiden

Sesuai dengan pengalaman 10 tahun pemisahan dengan ABRI, Polri terus membenahi diri. Sudah sekitar 6 tahun Polri melakukan tugasnya mereformasi diri, dan kesempatan untuk kembali dibawah presiden. Sebagai privilege yang luar biasa, kedudukan Kapolri di bawah Presiden telah menjadikan Polri lebih oprtimal dan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena posisi Kapolri yang langsung mengetahui permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, keamanan dan politik melalui rapat dalam sidang Kabinet sehingga dapat menyampaikan juga permasalahan Polri yang ada saat ini.

Secara Politik, Polri bisa langsung menyampaikan kebutuhan-kebutuhan institusi dalam rangka menjalankan tugasnya . Dalam hal ini, diperlukan pemimpin yang sangat professional dalam hal ini Kapolri, yang dapat memisahkan kepentingan, antara kepentingan Negara maupun kepentingan pribadi. Hal ini menjadi bias, karena apabila hasil dari demokrasi mejadikan seorang pemimpin Negara yang otoriter / diktator, maka secara politik, kapolri akan langsung dibawah kendali seorang diktator dan menjadikan institutional sebagai alat kekuasaan. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam proses politik, untuk hal ini pemilihan presiden, semua hal bisa terjadi dan tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik.

Pelaksanaan UU No.2 tahun 2002

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, weweang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Fungsi Kepolisian

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum

3. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No2.tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : 1)Pre-emtif, 2) Preventif, dan 3)Represif.

· Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emtif): Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

· Tugas di bidang Preventif: Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

· Tugas di bidang Represif: Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu weweang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas)

Menurut UU No.2 tahun 2002 Tugas Kompolnas adalah : 1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri.

Dari penjelasan diatas Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem kepolisian ini selain Indonesia, antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Kelemahan dari sistem ini, antara lain :

a) Cenderung dijauhi / kurang didukung masyarakat karena cenderung lebih memihak kepada penguasa.

b) Birokrasinya juga terlalu panjang, mulai dari level paling bawah hingga paling atas terletak dalam satu rangkaian sistem birokrasi.

c) Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, karena panjang dan gemuknya rentang struktural dalam sistem kepolisian tersebut.

d) Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang kepolisian untuk kepentingan penguasa.

Sedangkan kelebihan dari sistem kepolisian terpusat tersebut, antara lain yaitu :

a) Mudahnya sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan secara terpusat.

b) Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, karena kewenangan tersebut bersifat nasional.

c) Terdapat standarisasi profesionalisme, efisiensi dan efektivitas baik dalam bidang administrasi maupun operasional.

d) Ruang lingkup pengawasan dalam sistem ini sifatnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi karena pengawasan tidak hanya pada tataran lokal tapi secara berjenjang sampai dengan level nasional.

KESIMPULAN

Melalui pemahaman konsep sistem, maka akan didapatkan suatu pandangan tentang suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh dengan bagian-bagian yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan tertentu, untuk mencapai tujuan dari sistem ( Prof. Djoko Sutono, C.W. Churchman, Matheus, Lempiro). Oleh karena itu, termasuk pula dalam hal perbandingan atas sistem-sistem kepolisian yang digunakan dalam negara-negara demokratis tersebut diatas, maka didapatkan suatu pemahaman bahwa tidak ada suatu sistem kepolisian yang sempurna karena masing-masing sistem kepolisian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Dengan adanya kelebihan yang dimiliki dalam suatu sistem kepolisian tertentu, maka selayaknya dapat difungsikan sebagai kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang harus dioptimalkan eksistensinya guna menutupi atau mengeliminasi kelemahan (weakness) yang dimiliki dalam sistem kepolisian tersebut. Kelebihan dimaksud harus dikelola dengan baik sehingga tidak justru menjadikan timbulnya ancaman (threat) tersendiri bagi operasionalisasi sistem kepolisian tersebut karena tidak ada satu pun sistem kepolisian yang paling sempurna di dunia, melainkan setiap siste kepolisian pasti memiliki kelebihan dan kelemahan.

Walaupun semua system tidak ada yang sempurna, akan tetapi, Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Program-program yang dilaksanakan dalam tugas kepolisian di kewilayahan sudah dapat dilihat hasilnya, sementara yang perlu dan wajib dilakukan adalah adanya penyederhanaan sistem birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Masyarakat melalui langsung maupun tidak langsung bisa dilakukan dan disederhanakan dengan melakukan efisensi dan efektifitas yang terkait dengan penggunaan tekhnologi Kepolisian yang maksimal dan up to date. Pengawasan juga diperlukan dalam rangka menjaga supaya tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek-praktek kerja di lapangan.

[1] __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999), h. 45

[2] __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999), h. 141

[3] Awaloeddin Djamin, Sistem Administrasi Kepolisian; Kepolisian Negara Republik Indonesia, (YPIK, Jakarta), h. 69-71

[4] Diakses dari situs : http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles dan http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee l260231.html, pada tanggal 20 November 2011.

[5] Diakses dari situs : http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74, pada tanggal 20 November 2011.

Prinsip-prinsip dalam good governance yaitu : Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Peduli pada Stakeholder, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis.

[6] Yade setiawan ujung, Sistem Kepolisian Jepang, diupload tanggal 07 desember 2011 dari http://ys-ujung.com/?p=84

DAFTAR PUSTAKA

1. __________, Sejarah Kepolisian Indonesia, ( MABES POLRI, 1999

2. Awaloeddin Djamin, Sistem Administrasi Kepolisian; Kepolisian Negara Republik Indonesia, (YPIK, Jakarta)

3. Lutan, Ahwil, Dkk, Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis, Materi Kuliah Mahasiswa PTIK, Jakarta, 2000.

4. Pasaribu, Arman, Perbandingan Sistem Kepolisian : Sistem Kepolisian Ideal di Indonesia, diakses dari situs : http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/, pada tanggal 22 November 2011.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles, diakses pada tanggal 22 November 2011.

6. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee l260231.html, diakses pada tanggal 20 November 2011.

7. http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1& id=74, diakses pada tanggal 21 November 2011.

8. Diakses dari situs : http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles dan http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee l260231.html, pada tanggal 20 November 2011.

9. Diakses dari situs : http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74, pada tanggal 20 November 2011.

10. Diakses dari situs: http://polisikita.wordpress.com/2008/06/24/sejarah-polri/, , pada tanggal 22 November 2011.

11. Yade setiawan ujung, Sistem Kepolisian Jepang, diupload tanggal 07 desember 2011 dari http://ys-ujung.com/?p=84

KINERJA POLISI DALAM MENCAPAI PROFESIONALISME

2012-09-25T09:03:00.003-07:00

Latar belakang

“Polisi itu yang penting adalah tugas di lapangan, bukan teori-teori di sekolah. Fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di kelas. Polisi tugasnya adalah menegakkan hukum, benar atau salah sudah ditentukan dan jelas aturannya. Sekolah dan belajar itu secukupnya ..…… Keberhasilan polisi lebih ditentukan hasil praktek di lapangan, bukan dari teori-teori “.

Pernyataan tersebut masih sering kita dengar, dan diperdebatkan oleh para petugas kepolisian, yang membuat kita bertanya-tanya : Apa peran dan fungsi polisi dalam masyarakat? Tugas Polisi merupakan Profesi atau craft? Jika tugas polisi merupakan profesi berarti polisi harus profesional dan para petugasnya memerlukan keahlian atau ketrampilan tertentu. Bagaimana kalau polisi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya? Apa dampaknya?

Dari pertanyaan tersebut juga dapat dipertanyakan mengapa polisi harus profesional? Dan bagaimana menjadikan polisi profesional? Masih banyak pertanyaan yang dapat dikembangkan untuk mempertanyakan keberadaan, dan fungsi polisi baik sebagai institusi, maupun sebagai petugas dalam melaksanakan pemolisiannya dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang modern untuk dapat bertahan hidup, tumbuh berkembang dituntut adanya produktivitas. Bagi yang tidak dapat melakukan produktivitas akan menjadi beban atau benalu bagi orang lain. Dan dalam proses produktivitas tersebut ada berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu, menghambat bahkan mematikan produktivitas tersebut. Untuk melindungi warga masyarakat dalam melaksanakan produktivitasnya diperlukan hukum, norma, aturan-aturan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat tersebut. Untuk menegakkannya dan mengajak warga masyarakat mentaatinya diperlukan institusi yang bertugas untuk menangani, salah satunya adalah polisi (lihat Friedman:1992, Bayley :1994, Suparlan: 1999, Rahardjo: 2002). Menurut Profesor Parsudi Suparlan (2004: 34):

“Dalam sebuah masyarakat yang otoriter maka fungsi polisi adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis yang modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi polisi adalah juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak maka polisi tidak hanya tidak akan berfungsi sebagaimana seharusnya tetapi bahkan tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata yang otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia”.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah suatu masalah yang kompleks dan saling terkait dan saling mendukung dalam suatu sistem (holistik dan sistemik). Salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah adanya rasa aman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Masalah keamanan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama Polisi atau petugas kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum. Yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram (Bachtiar 1994; 1, lihat Suparlan : 2000).

Konsep Profesional Dan Kepolisian

Profesionalisme Orang sering menyebut, baik dalam tulisan maupun pidato tentang profesionalisme Polri tanpa memahami hakiki makna dan aplikasinya dilapangan. Sehingga pengertian dasarnya kabur karena membentuk bentangan spektrum yang luas mulai dari pengertian yang ekstrim sulit sampai dengan yang sederhana saja. Untuk itu, kami akan mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian profesional agar dapat membantu dalam memahami makna serta penggunaan yang tepat dilapangan. Kata profesionalisme mempunyai ciri dan kriteria sebagai berikut: 1) Keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis, 2) Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuannya diakui oleh rekan sejawatnya, 3) Adanya “ Organisasi Profesi “ yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut, yaitu : ketaatan pada “ kode etik profesi”, 4) Adanya nilai khusus, harus diabadikan pada kemanusian.

Kata “polisi” dalam bahasa indonesia merupakan kata pinjaman dan jelas berasal dari kata belanda “politie”. Adapun kata Belanda “politie” didasarkan atas serangkain kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno “polis”.Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”. Atas dasar perkembangan itu maka kata “polis”, mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani kuno tersebut masuk kedalam bahasa Lain sebagai “poliyia” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar kata “police” (Inggris), “ politie” (Belanda), “polisi” (Indonesia).

Bilamana secara tepat kata “polisi” mendapat arti yang kini digunakan, sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagimana dicatat di inggris, yang dicatat penggunaan kata “police” sebagai kata kerja yang berarti “memerintah” dan “mengawasi” (sekitar tahun 1589). Selanjutnya sebagai kata benda diartikan “pengawasan”, yang kemudian meluas dan menunjukkan “organisasi yang menangani pengawasan dan pengamanan” (tahun 1716). Di Indonesia, istilah polisi ‘ digunakan dalam pengertian “organisasi pengamanan” pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari 1811 – 1817. wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin “bupati” masing-masing diserahi tugas pengamanan terib hukum dan polisi bertanggungjawab pada bupati setempat itu. Secara historis, posisi kelembagaan kepolisian sebagaimana dipaparkan oleh Harsja Bahtiar dalam bukunya Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang baru, bahwa pada masa penjajahan Hindia Belanda Kepolisian berada di bawah Procedur General (Jaksa Agung), baik itu Besturs Politie (Polisi Pamong Praja) maupun Algeneu Politie (polisi umum). Pada masa revolusi tanggal 19 agustus 1945, Kepolisian merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Kinerja Kepolisian dalam mencapai profesionalisme

Pandangan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Kinerja Polri dari hari ke hari telah menampakkan kemajuan yang berarti walaupun belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Polri dalam menemukan penjahat dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, juga masih banyak harapan masyarakat akan dapat ditangkapnya para koruptor besar yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap. Keberhasilan Polri melumpuhkan komplotan teroris di Batu-Malang (Jawa Timur) dan menewaskan Dr. Azahari sangat menggembirakan masyarakat. Juga ditemukannya sejumlah bahan peledak dan bom rakitan seperti di Ngebel-Ponorogo dan Bojonegoro, Jawa Timur (Kompas, 12-13 Nov. 2005). Polri pula yang berhasil membongkar dan menangkap produsen Narkoba. Dalam penggrebekannya di desa Cemplang-Serang (Banten) itu Polri menangkap 13 tersangka pelaku termasuk pemilik pabrik, serta menyita sejumlah barang bukti (Republika, 12 Nov. 2005). Konon, pabrik Narkoba itu merupakan terbesar ketiga di dunia dengan omset mencapai kurang lebih satu triliun rupiah setiap minggu (Pelita, 15 Nov. 2005). Keberhasilan-keberhasilan itu diakui oleh masyarakat sebagai prestasi Polri yang membanggakan dan pantas mendapat pujian.

Namun, harus diakui juga bahwa harapan masyarakat untuk memiliki polisi yang benar-benar baik dan bersih masih belum menjadi kenyataan. Masih banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran etika kepolisian, memeras, bahkan melakukan kejahatan Narkoba, penadah perampasan taksi seeperti belum lama berselang (Kompas, 17 Nov. 2005). Masih banyak lagi kejadian kejahatan yang melibatkan polisi dan sering dapat dibaca atau ditonton dalam berita di media massa. Masyarakat juga banyak bergonjing tentang adanya polisi yang menghentikan kendaraan truk terutama di luar kota di mana pengemudinya sudah menyiapkan kotak korek api untuk diberikan kepada oknum polisi itu. Tentu saja kotak itu tidak berisi korek api karena bukan itu yang diminta oleh polisi. Pengurusan Surat Ijin Mengemudi dan surat-surat lainnya pun menjadi “ladang” yang subur bagi pemasukan uang bagi polisi (Indo Pos, 15 Nov. 2005). Masih banyak lagi “ladang” lainnya yang dapat menjadi tempat korupsi polisi, tetapi bukan terhadap uang negara. Korupsi itu korupsi terhadap uang masyarakat secara perseorangan. Hal itu sulit dibuktikan, namun bagi masyarakat dianggapnya bukan rahasia lagi. Hal ini menyebabkan masyarakat belum merasa “menjadi satu” sebagai mitra polisi, pada hal perkara ini sangat penting dalam mendukung tugas polisi. Masyarakat masih takut atau segan berhubungan dengan polisi karena berbagai sebab yang pada umumnya takut “kehilangan” uang. Menjadi saksipun kalau bisa dihindari, demikian pula melaporkan kejadian kehilangan barangnya saja masih ada yang tidak merasa perlu karena pesimis akan manfaatnya, dan bisa jadi ujung-ujungnya akan “kehilangan” uang.

Perilaku menyimpang polisi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan yang mengakibatkan ingin menjalani gaya hidup hedonisme, gaji yang relatif kurang, sikap mental yang buruk, dan diberikannya kekuasaan polisi oleh hukum untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut “pertimbangan sendiri” atau disebut kekuasaan diskresi-fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum . Jadi, diskresi merupakan kebijakan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kabijakan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri atau suatau kebijakan berdasarkan keleluasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Oleh karena itu, diskresi tidak terlepas dari ketentuan hukum, artinya diskresi itu dilakukan dalam kerangka.

Dari pengertian di atas itulah, maka pribadi-pribadi polisi mendapat peran yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun, jika polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi-fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri yang tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan atau intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Untuk mencegah digunakannya kekuasaan diskresi-fungsional yang tidak proporsional, maka masalah peningkatan moral, etika dan berfungsinya hati nurani menjadi sangat penting. Moral dan etika akan menjadi pendorong untuk menjadi polisi yang baik, yang menuntun sikap, tindakan, dan perilaku polisi. Moralitas adalah norma atau standard tingkah laku manusia yang didasarkan atas pertimbangan benar-salah, dan baik-buruk. Etika merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah. Menghidupkan berfungsinya hati nuarani juga sangat penting karena sesungguhnya hati nurani tidak pernah bohong. Hati nurani yang sensitif (tidak tumpul) dapat mengarahkan pada hal-hal yang baik dan terpuji.

Pentingnya peningkatan moral dan etika serta mensensitifkan hati nurani itu juga berkaitan dengan prinsip bahwa “yang legal belum tentu bermoral.” Kalau berdasarkan legal saja maka seperti jawaban Eichman (Nazi Jerman) ketika dalam proses peradilan ditanya” mengapa dia tega membunuh puluhan ribu manusia” yang dengan entengnya dijawabnya “saya tidak bersalah karena saya taat”. Orang yang berpikir hanya berdasar legalitas saja akan cenderung seperti Machiavellis yang berprinsip “tujuan menghalalkan cara” yang menumpulkan hati nurani. Di samping itu, ada masalah keseharian polisi yaitu persoalan menggunakan hukum. Apabila hukum digunakan oleh polisi secara semestinya niscaya kedilan akan mendukung terwujudnya keadilan dan citra polisi akan membaik. Mungkin ada aturan hukum yang tidak sempurna, tetapi akan menciptakan kebaikan jika penegak hukumnya baik. Sebaliknya, hukum yang baik tidak menjamin akan terciptanya keadilan, keteriban atau kebaikan jika aparat penegak hukumnya buruk. Disini lagi menunjukkan pentingnya moral, etika dan hati nurani diketengahkan.

Sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Polri harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya. Anggota Polri juga harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya seperti dirumuskan dalam Kode Etiknya yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila (Kansil, 2003: 152-153). Kode Etik tersebut bukan hanya untuk dihafalkan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut tentunya perlu dukungan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum adalah sangat penting. Partisipasi itu bisa terwujud apabila masyarakat merasa memiliki dan mencintai Polri. Hal itu bisa terwujud jika Polri dapat merebut hati masyarakat, dekat dengan masyarakat dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pengungkapan masalah-masalah tersebut di atas mungkin dirasakan “pahit” bagi Polri, tetapi kebanyakan obat adalah pahit. Anggaplah itu sebagai obat yang pahit yang perlu bagi polisi untuk memperbaiki diri. Yang jelas pengungkapan ini tidak bermaksud memojokkan Polri, tetapi didasari oleh kecintaan pada Polri dan keinginan memiliki polisi sipil yang bersih, berwibawa, bermartabat dan bermoral, yang benar-benar dapat menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang baik. Di negara manapun, keinginan masyarakat adalah seperti itu.

Harapan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Harapan masyarakat sudah banyak disebutkan pada perbincangan sebelumnya, yang pada intinya masyarakat ingin agar Polri dapat mewujudkan tugas pokoknya dengan baik, yang dilandasi oleh moralitas, profesionalisme sebagai polisi sipil, dan memiliki kedekatan dengan rakyat yang positif. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan. Untuk itu, setiap anggota Polri juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1) Mengenal diri, artinya tahu dan paham, dan menghayati benar siapa dirinya (sebagai anggota polisi sipil), paham dan menghayati tugasnya dan bagaiman melakukan tugas dengan baik, serta memahami apa yang menjadi keharusan dan larangannya, 2) Integritas pribadi, artinya bersikap jujur, adil, dan amanah dalam melakukan tugas, 3) Pengendalian diri, yang berarti dapat menunda gratifikasi dan bertindak secara proporsional serta tidak emosional, 4) Komitmen dan konsistensi, artinya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi polisi yang baik sebagai pelindung, pengayom,dan pelayan masyarakat, 5)Kepercayaan diri, artinya dalam melaksanakan tugas tidak bersikap ragu-ragu, tegas tetapi tetap terukur dan tetap sopan santun, 6) Fleksibel, berarti tidak bersifat kaku dalam bertindak. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa masyarakat berharap Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak berpolitik praktis seperti ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara R.I. Jangan lagi karena kepentingan sesaat Polri terlibat dalam politik praktis seperti dalam kampanye dengan memobolisasi para purnawirawannya, karena jika hal itu terjadi akan merugikan Polri dan menjauhkan Polri dari masyarakat yang sangat majemuk dan bermacam paham politik.

Penutup

Daftar Pustaka

Harsja w. Bachtiar, Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994

Parsudi suparlan, Ilmu Kepolisian, Jakarta, YPKIK, 2008

Wik Djatmika, Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri, Jakarta, 2010

__________, Sejarah Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Mabes Polri, 1999

AL-FARRABI; Sang Bapak Filsafat

2012-09-12T20:04:00.001-07:00

Biografi Al-Farrabi

Setelah besar Al-Farabi dalam memulai karirnya pertama-tama beliau hijrah dari kota kelahirannya kekota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dia belajar disana selama kurang lebih dua puluh tahun. Ia menimba ilmu pengetahuan kapada : Ibnu Suraj untuk belajar tata bahasa Arab, Abu Bisyr Matta Ibn Yunus untuk belajar ilmu manthiq (logika). Nampaknya pertama datang di Baghdad, hanya sedikit bahasa Arab yang telah dikuasainya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia belajar ilmu nahwu

Dari situ Ia mencoba pergi ke Harran yang saat itu menjadi salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil. Disana ia berguru kepada Yohana Ibn Hailan, namun tak lama kemudian ia meninggalkan kota ini dan kembali ke Baghdad. Disini ia kembali memperdalam ilmu Filsafat, Ia juga mampu mencapai ahli dalam ilmu Manthiq (logika).[1]

Pemikiran Al-Farrabi

Al-Farabi mempunyai pengetahuan yang luas. Ia mendalami berbagai macam ilmu yang ada pada masanya termasuk filsafat. Ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada (Al-Ilmu Bil Maujudaat Baina Hia Al-Maujudat). Filsafatnya yang terkenal adalah filsafat emanasi. Dalam filsafat emanasi ini ia menerangkan bahwa segala yang ada memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah sepuluh.[2] Alam materi dikontrol oleh akal yang sepuluh itu. Ia juga membahas soal jiwa dan akal manusia. Akal menurutnya mempunyai tiga tingkat yaitu : Al-Hayulani (materi) Bi Al-Fiil (aktuil) dan Al-Mustafad (adeptus, aquired). Akal pada tingkat terakhir ini lah yang dapat menerima pancaran yang dikirimkan Tuhan melalui akal-akal tersebut.[3]

Al-Farabi banyak mengeluarkan pemikirannya dalam bidang filsafat. Misalnya Filsafatnya mengenai politk kenegaraaan yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari tiga macam tingaktan yaitu : Dunia seluruhnya, sebagian dunia atau suatu territorial dan masayarakat kecil yang terdiri satu kota. Dan masyrakat itu sendiri Ia bagi menjadi dua macam yaitu masyarakat sempurna dan tidak semprna. Masyarakat sempurna adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya. Sedangkan masyarakat tidak sempurna adalah masyarakat yang tidak lengkap unsur-unsurnya. Perkembangan dari tidak sempurna menjadi sempurna menurut Al-Farrabi bertingkat-tingkat. Mula-mula masyarakat manusia berupa masyarakat yang tersebar, lalu menjadi masyarakat desa dan kampong, kemudian menuju kemasyarakat kota yang sempurna berpemerintahan.Pokok filsafat politik kenegaraan Al-Farrabi ialah autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur Negara.[4]

Demikian usaha yan gdilakukan Al-Farrabi unutk mengkompromikan dua pendapat yan gmenurut anggapan banyak orang saling bertentangan. Banyak karangan yang ditinggalkan oleh Al-Farrabi, tetapi karangan-karangan tersebut tidak banya dikena seperti karanga–karangan Ibnu Sina. Boleh jadi karena karangankarangan Al-FArrabi hanya berupa risalah (karangan pendek), dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan karangannya telah hilang, dan yang masih tersisa hanya sekitar 30 buah saja yang ditulis dalam bahasa Arab.[5]

Pada abad pertengahan, Al-Farrabi menjadi sangat terkenal sehingga orang yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya. Banyak pula yang disalin kedalam bahas Ibrani. Sampai sekarang salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa, disamping salinan-salina dalam bahasa latin, baik yang langsung dari bahas Arab maupun dalam bahasa Ibarani.

Sebagian besar karangan Al-Farrabi terdiri atas ulasan dan penjelasan tehadap filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenus, dalam bidang-bidang logika, fisika etika dan metafisika. Meskipun banyak tokoh filsafat yang diulasnya, Ia lebih terkenal sebagai pengulas Aristoteles. Ibnu Sina pernah mempelajari buku Metafisika karangan Aristoteles lebih dari 40 kali, tetapi belum juga mengerti maksudnya. Setelah Ia membaca buku karangan Al-Farrabi yang berjudul Intisari Buku Metafisika, baru ia mengerti apa yang selama ini dirasakannya sukar.[6]

Daftar Pustaka

· Atjeh Abubakar, Sejarah Filsafat Islam, Semarang, 1970

· Umar Farukh, Tarikh Al-Fikr Al-Arabi, Beirut, A962. Halaman 225

· Filsafat Umum, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

· Mustofa A.H.Drs, Filsafat Islam, Pustaka Setia, Bandung, 1997.

· Ahmad Tafsir,Dr., Filsafat Umum, Rosdakarya, Bandung, 1990.

· Abu Hanifah, Rintisan Filsafat, Jakarta , 1950.

· Bakri Hasbullah,H., Sistematika Filsafat, Solo, 1961.

· Soemardi Soejabrata, Pengantar Filsafat, Yogyakarta, 1970.

[1] Mustofa A.H.Drs, Filsafat Islam, 1997.Pustaka Setia.

[2] Akal yang sepuluh terdiri atas intelegensi pertama dan sembilan intelegensi planet dan lingkungan yang semuanya berputar menelilingi intelegnsi yang pertama. Taip lingkungan mempunyai intelegensi dan ruh yang merupakan asal gerak yang diatur oleh intelegensi kesepuluh. Akal pertam adalah bumi. Akal kedua adalah langit pertama. Akal ketiga adalah langit kedua. Akal keempat adalah planet saturnus. Akal kelima adalah panet yupiter. Akal keenam adalah planet mars. Akal ketujuh adalah matahari. Akal kedelapan adalah plnet venus . akal kesembilan adalah planet merkurius. Akal kesepuluh adalah bulan.

[3] Filsafat Umum,1997, pustaka setia.

[4] H.Syadali Ahmad, Drs dan Mudzakir,Drs., Filsafat Umum untuk IAIN, STAIN, PTAIS.,Pustaka Setia, Bandung

[5] ibid

[6] ibid

AKUNTABILITAS POLRI

2012-09-11T21:13:00.004-07:00

PENDAHULUAN

‘Polisi itu melihat orang. Kalau kita mengerti hukum itu, kita tidak dipukuli. Kalau yang tidak mengerti, diperas habis, dipukuli”.(Ali, 24, ditangkap karena memiliki marijuana pada bulan Januari 2008)[1]

Sejak jatuhnya rezim otoriter Presiden Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah memulai serangkaian reformasi strategis penting, yang telah ikut menyumbang pada peningkatan norma hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik. Langkah-langkah ini mencerminkan meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM yang lebih baik pada tingkat nasional dan internasional. Namun masih ada celah besar antara kebijakan dan praktik. Undang-undang dan penerapannya masih belum bisa melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Amnesty International masih terus menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang terjadi di negara itu, termasuk yang dilakukan personel kepolisian.

Pengalaman Ali adalah ciri khas yang terjadi pada banyak tertuduh pidana di tangan polisi. Meskipun adanya proses reformasi dewasa ini dan upaya untuk membuat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) lebih profesional dan menghormati HAM, Amnesty International mengamati adanya pola pelanggaran polisi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Para tersangka kriminal yang hidup dalam komunitas yang miskin dan tersisihkan, terutama kaum perempuan dan pelaku pelanggaran berulang kali, menderita pelanggaran HAM secara tak proporsional termasuk penggunaan kekuatan berlebihan yang dalam sejumlah kasus menyebabkan terjadinya penembakan mematikan; penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya pada saat penangkapan, interogasi, dan penahanan; serta akses tak memadai terhadap perawatan medis pada saat berada dalam tahanan polisi.

Amnesty International mengakui banyaknya tantangan yang dihadapi polisi dalam pekerjaan mereka[2] sehari-hari. Namun, sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi.[3] Polisi di Indonesia memiliki kewajiban menghormati ketetapan yang tercantum dalam traktattraktat HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia[4] serta standar HAM lain yang telah diakui secara internasional yang membentuk customary international law (kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum).[5] Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundangundangan nasional.[6]

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat kemajuan penting dengan menjadi badan yang efektif dan independen sejak memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata satu dasawarsa lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemerintah-pemerintah berikutnya telah memberlakukan sejumlah reformasi legislatif dan struktural penting guna memperkuat efektivitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan; menjaga ketertiban umum; dan mempromosikan norma hukum. Lebih dari itu, sejumlah bagian dalam lembaga kepolisian telah mendapatkan pelatihan hukum serta standar HAM internasional. Prakarsa perpolisian masyarakat juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Walaupun adanya hal-hal positif tersebut, polisi di Indonesia dewasa ini masih dipandang sebagai lembaga yang sangat korup[7] dan tak dipercayai.[8] Meskipun petugas kepolisian bertugas mempromosikan norma hukum, dalam kenyataannya mereka sering kali berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum. Situasi ini ditunjang oleh tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif, baik secara internal maupun eksternal.

Amnesty International percaya bahwa pendekatan berbasis HAM dalam perpolisian bisa sangat meningkatkan profesionalisme polisi (lihatlah kolom mengenai perpolisian berbasis HAM, h15).[9] Perpolisian dan HAM sangat erat terkait karena peran polisi adalah untuk melindungi HAM.14 Dalam pendekatan semacam itu, HAM tidak bertentangan dengan perpolisian yang efektif, tapi malah mendukungnya. Sehubungan hal ini, Kode dan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perpolisian telah mengembangkan tiga prinsip dasar: 1) polisi perlu memastikan bahwa mereka menjalankan pekerjaan mereka secara responsif terhadap masyarakat yang mereka layani; 2) bahwa mereka merupakan perwakilan penduduk; 3) bahwa mereka bertanggung gugat atau berakuntabilitas dalam struktur mereka, dan secara eksternal sesuai dengan hukum serta standar HAM internasional.

AKUNTABILITAS OPERASIONAL POLRI

Akuntabilitas operasional Polri adalah akuntabilitas atas pelaksanaan tugas operasional kepolisian dilapangan secara langsung. Akuntabilitas Operasional Kepolisian dilakukan secara berjenjang secara internal organisasi Polri mulai dari anggota terdepan, pimpinan unit/tim, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, dan seterusnya hingga Kapolri. Disamping itu terdapat akuntabilitas Polri yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sistim Peradilan Pidana, KUHAP, dan berbagai peraturan lainnya mengatur akuntabilitas operasional Polri kepada Sistim Peradilan Pidana, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada tingkat Polda dan Polres, DPRD setempat maupun Kepala Daerah setempat dapat meminta Kapolda dan Kapolres setempat untuk menjelaskan berbagai hal dibidang pemolisian. Untuk lebih memperkuat akuntabilitas Polri di daerah Pemda perlu memberi kontribusi dukungan operasional kepolisian terutama terhadap berbagai prioritas daerah setempat.[10]

AKUNTABILITAS POLRI DIBIDANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Starling (1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.

“A good synonym for the term accountability is answerability. An organization must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible. Unfortunately a frequently heard charge is that government is faceless and that, consequently, affixing blame is difficult.”

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ferlie (1997:202-216) membedakan beberapa model akuntabilitas yakni: akuntabilitas ke atas (accountability upwards), akuntabilitas kepada staf (accountability to staff), akuntabilitas ke bawah (accountability downwards), akuntabilitas yang berbasis pasar (market-based forms of accountability) dan akuntabilitas kepada diri sendiri (self accountability). Wahyudi Kumorotomo (2005:4).Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana fungsi pemerintahan negara juga tidak luput dari tuntutan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Akuntabilitas Polisi menurut Loughlin (1988) merupakan ukuran bagaimana berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas Polisi tersebut dilakukan secara terbuka sehingga dapat diteliti dengan cermat oleh publik. Dari pendapat itu jelas bahwa akuntabilitas Polri dapat dipakai untuk menilai profesionalisme polisi dalam melakukan tugas-tugasnya dan dapat diukur secara terbuka oleh masyarakat. Akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan secara internal dalam tubuh Polri tetapi yang lebih penting adalah dilakukan secara eksternal kepada publik.

Pada hakekatnya tugas pokok Polri tersebut mengandung makna bahwa Polri adalah pelayan masyarakat. Pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat turut mempengaruhi citra atau image Polri di mata masyarakat. Diantara tugas pokok Polri yang banyak mendapat perhatian publik/ masyarakat adalah tugas penegakan hukum di bidang penyidikan tindak pidana. Dalam rangka penegakan hukum Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu oleh fungsi reserse kriminal maupun fungsi operasional Polri lain untuk melakukan penyidikan dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana sekaligus menegaskan eksistensi Polri sebagai penyidik utama. Pelaksanaan penyidikan itu menuntut adanya akuntabilitas publik, hal ini berkaitan dengan penggunaan dana publik dalam proses penyidikan sesuai Inpres No 7 tahun 1999.

Tuntutan akuntabilitas dalam proses penyidikan juga dipertegas oleh penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-undang RI No.28 tahun 1999 dimana penyidik dikategorikan sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, yang dimaksud disini adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme. Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum sebenarnya telah mengimplementasikan akuntabilitas di bidang penyidikan tindak pidana namun masih perlu adanya peningkatan seiring dengan perkembangan situasi yang dinamis ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas akuntabilitas pelayanan publik para aparatur penyelenggara negara. Implementasi akuntabilitas yang telah dilakukan Polri antara lain; Menindaklanjuti kasus-kasus Pidana yang dilaporkan masyarakat dan terpenuhi unsur-unsur pidananya ke Kejaksaan, menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban atau pelapor, memberikan keterangan pers terhadap kasus-kasus yang ditangani melalui media massa secara terbuka kepada masyarakat umum, menyajikan laporan kemajuan penanganan kasus ke kesatuan atas. Namun akuntabilitas publik tersebut dilakukan penyidik belum didasari sikap bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab atau sebagai wujud kewajiban. Padahal akuntabilitas penyidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menilai kinerja penyidik sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan penyidik serta sekaligus membuka peluang bagi publik untuk memberikan kontrol sosial berupa koreksi guna perbaikan kinerja Polri di bidang penyidikan tindak pidana.

Semenjak berlakunya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “centre figure” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan menjadi wewenang Kejaksaan dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Proses penyidikan diawali dari penyelidikan, penindakan, pemberkasan dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam rangka proses peradilan pidana Polri mempunyai sejumlah kewenangan antara lain melakukan: penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan dan lain sebagainya (Lihat Pasal 16 Ayat 1 huruf a s/d l UU No 2 Tahun 2002 ). Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut rentan terhadap Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta setiap wewenang tersebut diatas bila dilaksanakan secara tidak benar dan adil, serta wajar (reasonable) dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena petugas Kepolisian diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengekang sementara kemerdekaan seseorang. Untuk menjamin pelaksanaan tugas penyidikan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan rule of law maka penyidik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain untuk dapat memberikan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan memberikan akuntabilitas publik merupakan kewajiban penyidik Polri sebagai wujud pertanggungjawaban penyidik Undang Undang yang telah memberikan kewenangan kepadanya. Undang-undang dibuat oleh DPR yang notabene adalah perwakilan rakyat, jadi pertanggungjawaban penyidik kepada Undang Undang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada rakyat. Akuntabilitas penyidikan Polri juga dapat ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban keuangan publik sebagaimana dimaksud Inpres No 7 tahun 1999.Sementara itu penyidik sebagai salah satu pejabat penyelenggara negara harus berpedoman pada asas akuntabilitas yang bertujuan pada sikap dan perilaku penyidik yang bebas KKN.[11]

Dukungan berupa komitmen politik yang diberikan oleh Presiden SBY kepada kepolisian untuk mengungkap kasus pajak, dengan menempatkan kepolisian berada di garis depan, kelihatannya berhasil menghentikan tarik-menarik penanganan kasus korupsi yang melibatkan Gayus P Tambunan, tapi hanya untuk sejenak. Lantaran dukungan yang diberikan Istana, tidak digunakan secara baik oleh kepolisian untuk mengungkap tidak hanya mereka yang selama ini telah diseret ke meja hijau, tapi juga para penyuap. Desakan berbagai kalangan masyarakat agar kasus tersebut diambil alih oleh KPK, belakangan malah menguat.

Harapan bahwa dengan dukungan politik yang besar, dan penyelesaian kasus kakap, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kembali pupus. Muatan politis pada kasus pajak ini, ketidakseriusan penanganannya, dan polisi yang masih terpolitisasi dianggap sebagai penyebab kebuntuan bagi aparat penegak hukum untuk menyentuh semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam konteks reformasi Polri, kelemahan seperti ini menggambarkan harapan tentang hadirnya polisi yang professional dan akuntabel, masih jauh dari harapan publik. Masyarakat sipil bahkan mengungkapkan bahwa reformasi Polri kini mengalami stagnasi. Kredibilitas institusi ini tak henti-hentinya dipertanyakan oleh publik. Daripada menampilkan diri sebagai lembaga yang transparan, kepolisian menurut politisi Senayan adalah institusi publik yang dipenuhi ketertutupan, hingga menghambat pembersihan kepolisian dari penyelewengan. Hal ini selanjutnya mendorong meluasnya tuntutan agar polisi tidak menangani kasus korupsi. Sejumlah upaya yang sudah ditempuh, misalnya penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan pun belum bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap bobroknya penegakan hukum. Belum lagi polisi masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani berbagai masalah keamanan di masyarakat, makin mendiskreditkan posisi Polri di mata masyarakat. Bahkan dampak dari ketidakseriusan penanganan kasus-kasus di kepolisian kini meluas, telah mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Untuk membenahi kepolisian, peneliti IDSPS, Sri Yunanto mengatakan bisa menempuhnya dengan dua pendekatan. Sayangnya, karena pendekatan pertama yaitu pendekatan parsial; melakukan perubahan manajemen, prosedur dan ketentuan, yang digantungkan kepada efektivitas kepemimpinan di Polri, yang dinilai tidak terlalu berhasil. Untuk itu Polri seharusnya punya kemauan untuk melakukannya dengan pendekatan yang radikal; merombak struktur organisasi, mengubah sistem kepolisian yang saat ini langsung dibawah presiden, ke dalam organisasi kepolisian yang berada di salah satu departemen dan melakukan desentralisasi fungsi kepolisian[12]

Walau tampaknya beberapa tahun terakhir, tampak Polri juga berupaya untuk membuka ruang transparansi, komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat sipil yang selama ini melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri untuk mendorong pembenahan reformasi Polri. Hal ini tampak pada kegiatan yang dilakukan dalam merespon cita-cita pemolisian yang ideal, yaitu “Seminar Good Policing serta Lokakarya Penanganan Hate Speech dan Deradikalisasi”. Kegiatan ini di satu sisi bisa dimaknai bahwa Polri berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita reformasi Polri sesuai dengan standar universal akan pemolisian ideal. Di sisi lain kegiatan itu juga bisa dimaknai bahwa segala kinerja dan perilaku Polri baik di tingkatan personel individual maupun institusional akan dievaluasi lewat standar pemolisian ideal tersebut. Artinya tuntutan terhadap kinerja dan perilaku Polri yang ideal akan semakin besar. Selain itu, hal ini merupakan bentuk sensitivitas Polri dalam mendengarkan keluhan dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan kinerja Polri dalam menghadapi kekerasan yang berbasis pada suatu kebencian terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan. Namun demikian, komitmen para petinggi Polri ini akan sia-sia bila kegiatan tersebut hanya berhenti hanya sebagai forum diskusi dan tidak direalisasikan sebagai strategi mendisiplinkan dan memperkuat kapasitas personel Polri yang akan menghadapi tantangan serupa ke depan, khususnya tindakan penegakan hukum kepada kelompok kekerasan (vigilante). Selain itu ‘engagement’ Polri dengan masyarakat sipil harus diperluas hingga ke daerah-daerah pada semua level kepolisian sesuai dengan semangat doktrin ‘pemolisian masyarakat’ dan strategi partnership building.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Akuntabilitas Polri merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki Polri sehingga Polri dapat melaksanakan tugas yang diemban tanpa ada intervensi dari pihak manapu. Adanya suatu instansi yang membawahi kinerja polri hanyalah sebagai pengawas sehingga polri tidak melenceng dari tugas yang telah diamanatkan seperti adanya kompolnas. Adanya Kompolnas dan adanya warga independen sebagai anggota Kompolnas merupakan hal yang positif, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam tugas dan werwenang Kompolnas. Kehadiran Kompolnas diharapkan akan dapat menagwasi dan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Reformasi yang utuh dalam tubuh Polri tentu membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat dari Kapolri dan institusi Polri sendiri. Hal ini tentu juga harus didukung lewat komitmen politik Presiden, Pemerintah dan DPR untuk tidak mempolitisir insitusi ini untuk kepentingan praktis semata. Polri harus berani menolak intervensi dari berbagai pihak dan menunjukkan bahwa upaya pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat adalah hal yang utama. Hari Bhayangkara ini menjadi titik pijak bagi momentum pemajuan agenda akuntabilitas Polri yang lebih komprehensif dengan mendorong Kapolri agar :

Membuat terobosan kreatif (crative breakthrough) dengan membuat kebijakan tertulis yang aplikatif untuk tidak melakukan kekerasan atau penyiksaan kepada para tersangka di kantor polisi (seperti poster, banner, spanduk dll). Berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan sering terjadi karena ketidakmampuan penyelidik atau penyidik akan teknik investigasi yang memadai sehingga mereka mencari jalan pintas dalam mengumpulkan bukti dan kesaksian lewat praktik penyiksaan. Polri harus meningkatkan kapasitas personelnya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta tidak memaksimalkan pemberian penghukuman efektif dan efek jera kepada pelaku kekerasan.

Memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dengan membuat mekanisme pengawasan berkala dan berlapis hingga ke tingkat Polda, Polres dan Polsek. Polri juga harus menempatkan personel yang memiliki integritas sebagai penjaga nilai dan pengawas kinerja anggota Polri dan membuka sidang etik, disiplin dan pidana secara cepat dan terbuka. Itwasum dan Propam harus ditempatkan sebagai mekanisme kontrol yang independen di bawah Kapolri dan bekerja secara mandiri, termasuk bebas dari hak prerogatif Kapolri yang rawan intervensi.

Menyediakan ruang effective remedy sebagai sebuah mekanisme pertanggungjawaban pemulihan hak-hak para korban jika terjadi kesalahan tindakan anggota Polri yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Jaminan ini sejalan dengan semangat Perkap HAM No 8/2009. Jaminan ini harus diterapkan secara merata tanpa politik diskriminasi, khususnya pada minoritas. Ketertundukan Polri terhadap mekanisme criminal justice system, termasuk RUU KUHP menjadi ukuran atas komitmen penguatan effective remedy.

Melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan penyebaran kebencian (hate speech) yang menjadi bibit dari radikalisme. Jika perlu, Polri harus melakukan pendidikan HAM yang intensif sampai kepada anggota dalam lini terbawah, termasuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM, penghormatan kepada kelompok, agama dan ras yang berbeda dalam kerja keseharian anggota Polri.

Mengefektifkan dan membuka diri terhadap ruang kontrol pengawasan eksternal yang efektif, dengan mengefektifkan kerjasama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman. Keterbukaan dan dukungan ini harus juga menjadi komitmen bagi Polda, Polres dan Polsek di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi.

Membuka diri terhadap kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas. Pengawasan masyarakat sipil (civil society oversight) – termasuk media – dapat menjadi mitra strategis sebagai institusi pengawas dan kontrol dalam mendorong pengambilan keputusan dan kebijakan melalui sistem yang juga memenuhi prasyarat proses yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

1. “Memahami Perpolisian – Buku pegangan bagi para pegiat hak asasi manusia” Anneke Osse, Amnesty International Belanda, 2006,

2. “Apakah perpolisian berbasis HAM itu?”, h.15 dan Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR).

3. UUD Indonesia dan amendemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No39/1999),

4. Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

5. http://www.ti.or.id/en/publication/all/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3845/, diakses 23 Maret 2009.

6. The Jakarta Post, “The National Police: Between Idealism and Reality”, 1 Juli 2008.

7. Diskusi “MENYOAL KINERJA POLRI” oleh Ronny LIHAWA, 7 Agustus 2007. Diakses pada tanggal 29 Maret 2012 dari: http://ebookbrowse.com/akuntabilitas-politik-dan-profesional-polri-ronny-lihawa-pdf-d57549900

8. Akuntabilitas Polri dibidang Penyidikan Tindak Pidana diakses pada tanggal 15 Maret 2012 dari http://www.jalurberita.com/2011/12/akuntabilitas-polri-dibidang-penyidikan.html

9. Newsletter | Edisi VI/November/2010

[1] Bukan nama sebenarnya.

[2] “Memahami Perpolisian – Buku pegangan bagi para pegiat hak asasi manusia” Anneke Osse, Amnesty International Belanda, 2006,

[3] “Apakah perpolisian berbasis HAM itu?”, h.15 dan Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR).

[4] Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi PBB Menentang Penganiayaan dan Perlakuan Kejam Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Merendahkan (UNCAT), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC).

[5] Peraturan internasional yang berasal dari praktik-praktik yang dilakukan negara-negara secara konsisten menjadi peraturan yang mengikat atas negara-negara dengan mengabaikan apakah negara itu sudah meratifikasi atau belum traktat yang relevan.

[6] UUD Indonesia dan amendemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No39/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

[7] Transparency International, “Measuring Corruption in Indonesia: Indonesia Corruption Perception Index 2008 and Bribery Index”. Laporan ini mengatakan bahwa “Indeks penyuapan menunjukkan bahwa polisi masih dianggap yang paling rentan terhadap suap” h24. Tautan web: http://www.ti.or.id/en/publication/all/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3845/, diakses 23 Maret 2009. Indeks penyuapan berdasarkan pada persepsi terhadap polisi yang dimiliki mereka yang diwawancara . Survei ini dilakukan di 50 kota di Indonesia antara September dan Nopember 2008 dengan mewawancarai 3841 orang..

[8] The Jakarta Post, “The National Police: Between Idealism and Reality”, 1 Juli 2008. Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan surat kabar harian besar Kompas , 50.6% peserta menyatakan citra polisi masih buruk. Lebih dari 75% beranggapan bahwa polisi tidak menangani dengan benar kasus-kasus korupsi dan HAM. Bacalah juga survei Institut ProPatria, “Evaluasi Publik atas Keamanan Nasional”, dalam “Nasional Security Framework – Police Reform: Taking the Heart and Mind”, T Hari Prihatono dan Jessica Evangeline, Januari 2008, h250. Dalam survei internasional yang dilangsungkan bulan Mei 2007, 49,8% dari mereka yang diwawancarai menyimpulkan bahwa pekerjaan polisi tidak memuaskan.

[9] ‘Perpolisian berbasis HAM’dan perpolisian yang ‘profesional’ merupakan konsep yang bisa saling ditukarkan. Untuk tujuan laporan ini, Amnesty International dengan sengaja menggunakan kata-kata ‘perpolisian berbasis HAM’ untuk menunjukkan sampai sejauh mana hukum dan standar HAM nternasional merupakan kunci untuk melakukan reformasi kepolisian yang efektif dan mengembangkan profesionalisme polisi di Indonesia.

[10] Diskusi “MENYOAL KINERJA POLRI” oleh Ronny LIHAWA, 7 Agustus 2007. Diakses pada tanggal 29 Maret 2012 dari: http://ebookbrowse.com/akuntabilitas-politik-dan-profesional-polri-ronny-lihawa-pdf-d57549900

[11] Akuntabilitas Polri dibidang Penyidikan Tindak Pidana diakses pada tanggal 15 Maret 2012 dari http://www.jalurberita.com/2011/12/akuntabilitas-polri-dibidang-penyidikan.html

[12] Newsletter | Edisi VI/November/2010 | 1

KEJAHATAN KORPORASI DALAM BENCANA LUMPUR LAPINDO

2012-09-05T21:32:00.001-07:00

Pendahuluan

Secara konsep kebijakan pembangunan sudah memasukkan faktor kelestarian lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan, namun dalam implementasinya terjadi kekeliruan orientasi kebijakan yang tercermin melalui berbagai peraturan yang terkait dengan sumber daya alam. Peraturan yang dibuat cenderung mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal.[1]

Tidak adanya peraturan yang jelas terhadap para pemilik modal menimbulkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Dampak dari eksploitasi alam secara besar-besaran sebagai akibat kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan tersebut mulai dirasakan rakyat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berbagai bencana terjadi silih berganti, mulai dari bencana yang diakibatkan oleh dampak fenomena alam seperti Tsunami di Aceh, tanah longsor dan banjir di berbagai daerah sampai pada bencana yang diakibatkan adanya faktor kelalaian manusia dalam usaha mengeksploitasi alam tersebut seperti kasus Teluk Buyat di Sulawesi, Freeport di Papua sampai dengan yang sekarang menjadi bencana nasional yaitu kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur.

Tragedi Lumpur Lapindo dimulai pada tanggal 27 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.[2]

Dampak dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sejak 27 Mei 2006 ini telah mengakibatkan timbunan lumpur bercampur gas sebanyak 7 juta meter kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer, dan jumlah ini akan terus bertambah bila penanganan terhadap semburan lumpur tidak secara serius ditangani. Lumpur gas panas Lapindo selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat celcius juga bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur. Tulisan lingkungan fisik diatas adalah untuk membedakan lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatannya, dimana dalam kasus ini mengalami gangguan Daud Silalahi menganggap hal ini sebagai awal krisis lingkungan karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.[3]

Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal.[4]

Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran (menggunakan snubbing unit) dan (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal. Berdasarkan hal tersebut, “Apakah dalam kasus luapan lumpur panas Lapindo Brantas Inc. ini telah terjadi tindak pidana kejahatan korporasi?”. Untuk mendapatkan jawabannya maka dilakukan sebuah studi penelitian hukum normatif-kualitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa dilihat dari aturan-aturan hukum yang berlaku, Lapindo Brantas Inc. telah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana kejahatan korporasi. Diharapkan agar segera melakukan perbaikan kondisi lingkungan hidup dan aparat penegak hukum melakukan tindakan penegakkan hukum lingkungan.

Penyebab terjadinya lumpur lapindo

Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) sampai mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing ) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas tersebut:

Pertama, adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden cyclic shock) Yogya yang mengakibatkan kerusakan sedimen.[5]

Kedua, aspek ekonomis. Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur.[6] Dalam kasus semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, keputusan pemasangan casing berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan Lapindo. Medco, sebagai salah satu pemegang saham wilayah Blok Brantas, dalam surat bernomor MGT-088/JKT/06, telah memperingatkan Lapindo untuk memasang casing (selubung bor) sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas. Namun, entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi underground blow out, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.[7]

Ketiga, aspek politis. Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam.[8]

Poin inilah yang paling penting dalam kasus lumpur panas ini. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya. Alhasil, seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di rumah sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil.18 Yang terakhir, tepat 2 bulan setelah tragedi semburan lumpur Sidoarjo, sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran.

Penjualan aset-aset bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam perspektif Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah yang mendominasi.

Pengertian kejahatan korporasi

Kejahatan korporasi dalam pengertian gramatikal merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi juga dikemukakan dalam Black’s Law Dictionary, Any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime”. Bahwa kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh dan karenanya dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), dan kejahatan ini sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”.

Suatu tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal liability. Terkait dengan kejahatan korporasi, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability mengingat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan atau naturlijkee person. Selain daripada itu, KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab, apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurus korporasi tersebut.

Didalam KUHP memang hanya ditetapkan bahwa yang menjadi subyek tindak pidana adalah orang perseorangan. Meskipun seharusnya pembuat undang-undang dalam merumuskan delik juga harus memperhitungkan bahwa manusia juga melakukan suatu tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan oleh karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Dan berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, KUHP saat ini tidak dapat menjadi landasan untuk memperoleh pertanggungjawaban pidana dari sebuah korporasi, karena hanya dimungkinkan pertanggungjawabannya oleh pengurus korporasi.

Meskipun saat ini KUHP tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda mengenai arti “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, sebagaimana undang-undang yang disebutkan dibawah ini :

UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.
UU No. 5 Tahun 1999[9]

Di Indonesia sendiri, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat berdasarkan isi Pasal 46 Bab IX mengenai ketentuan pidana yang mengadopsi doktrin vicarious liability.

Terhadap hal-hal diatas baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, memang sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia sendiri, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan criminal liability terhadap korporasi, namun Pengadilan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia.[10]

Analisa

Melihat fakta-fakta dilapangan serta bila dihubungkan dengan unsur-unsur terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi, dimana dalam hal ini korporasi tersebut adalah Lapindo Brantas Inc sebagai pemegang kuasa pertambangan ekplorasi dan eksplotasi migas di Blok Brantas Kec. Porong Sidoarjo dari BP Migas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, baik melalui unsur kesengajaan atau pun kelalaian. Kedua unsur tersebut dapat digunakan untuk menjerat korporasi kedalam pembebanan tanggungjawab pidana. Dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat pasal yang menerangkan apabila dilakukan karena kelalaian korporasi tersebut dapat juga dijadikan pelaku dalam kejahatan lingkungan hidup.

Perbuatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode eksplotasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPLH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap sangkaan terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini menyebab dari semburan lumpur tersebut masih diselidiki oleh pihak yang berwenang, namun korban serta lingkungan yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kec. Porong dan sekitarnya. Yang sangat jelas terlihat saat ini adalah Lapindo Brantas/EMP sebagai pemegang hak eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 undangundang tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo, jika nantinya tidak dapat ditemukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo sebagai korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman. Dan hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilan akan terkoyak. Menurut Fredrik J. Pinakunary dalam tulisannya di Harian Koran Kompas, penerapan sistem tanggung jawab pidana mutlak dapat langsung menempatkan Lapindo sebagai pelaku kejahatan korporasi lingkungan.[11]

Berbeda dari sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dalam pembuktian sebuah perbuatan pidana, dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak, hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa, yang artinya adalah dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah mengetahui atau menyadari potensi hasil dari perbuatannya dapat merugikan pihak lain, maka keadaan ini telah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepadanya. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh hakim sebagai living interpretator yang dapat menangkap semangat keadilan yang hidup ditengahtengah masyarakat dan hakim juga dapat mematahkan kekakuan normatif prosedural undang-undang karena seiring dengan perkembangan hukum dan beradabnya negara-negara di seluruh dunia, hakim tidak lagi sekedar hanya mulut atau corong undang-undang

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, mustahil bahwa Lapindo sendiri tidak menyadari bahwa lingkungan sekitar daerah penggalian migas adalah merupakan pemukiman penduduk dan pabrik-pabrik kecil milik warga. Polisi sendiri, telah memeriksa setidaknya 6 orang tersangka yang berasal dari karyawan Lapindo sendiri dan karyawan dari PT. Medici Citra Nusa sebagai pemegang sub kontrak Drilling (pengeboran) dari pihak Lapindo, pihak berwenang mengatakan, para tersangka untuk saat ini diancam dengan Pasal 188 KUHP dan Pasal 41 dan Pasal 42 ayat 1e dan 2e UUPLH No.23 Tahun 1997126. Adapun isi dari Pasal 188 KUHP adalah sebagai berikut :

”Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karena timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”

Bahwa kasus luapan lumpur panas Lapindo Brantas Inc. Merupakan tindak pidana kejahatan korporasi, karena :

1. Penyebab luapan lumpur diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian Lapindo Brantas Inc. Dalam melakukan pengeboran. Dan juga karena telah melanggar peraturan mengenai tata ruang dan peraturan lingkungan hidup.

2. Dampak yang diakibatkan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas yang dilakukan di Blok Brantas oleh Lapindo Brantas Inc. Telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur. Dampak kerusakan tersebut telah mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik, lumpuhnya sector ekonomi pertanian dan industri, kerugian social dan budaya masyarakat, serta penurunan kualitas kehidupan masyarakat terdampak seperti yang selama ini kita lihat.

Penutup

Lumpur lapindo adalah sebuah kejadian yang patut kita cermati sebaik mungkin karena sudah banyak dampak kerugian yang dialami oleh masyarakt sekitarnya, serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak LAPINDO semakin menjadikan masyarakt berada dalam kesulitan yang disebabkan oleh Lumpur LAPINDO. Dengan demikian perlu adanya tindakan hukum yang jelas terhadap LAPINDO, baik secara persero maupun terhadap perorangan yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

Daftar Pustaka

1. Koesnadi Hardjasoemantri, Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2005

2. Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006

3. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni. 1996.

4. Kompas, 19 Juni 2006

5. Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog

6. Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS

7. Lumpur, Kesengajaan atau Kelalaian?” di ambil pada tanggal 15 Februari 2012 dari: http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060719_lumpur_li/

8. Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, diambil pada tanggal 13 Februari 2012 dari: http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060728_psclapindo_rep/

9. Kosparmono Irsan, “Kejahatan Korporasi; BAB IV”, Jakarta 2007

10. Kejahatan Korporasi, diambil pada tanggal 15 februari 2012 dari: http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan-korporasi/

Fredrik.J. Pinakunary, Advocates pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, Lapindo dan Pidana Mutlak, Koran Kompas, Des 2006.

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2005, Hal XVI.

[2] Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006

[3] Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni. 1996. Hal 9

[4] Kompas, 19 Juni 2006

[5] Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog

[6] Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS

[7]Lumpur, Kesengajaan atau Kelalaian?” di ambil pada tanggal 15 Februari 2012 dari: http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060719_lumpur_li/

[8] Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok Brantas, diambil pada tanggal 13 Februari 2012 dari: http://www.walhi.or.id/ kampanye/cemar/industri/060728_psclapindo_rep/

[9]Kosparmono Irsan, “Kejahatan Korporasi; BAB IV”, Jakarta 2007

[10]“ Kejahatan korporasi” diambil pada tanggal 15 februari 2012 dari: http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan-korporasi/

[11] Fredrik.J. Pinakunary, Advocates pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, Lapindo dan Pidana Mutlak, Koran Kompas, Des 2006.

ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

2012-05-01T20:39:00.001-07:00

Dalam membahas administrasi kepolisian sangat diperlukan untuk mengetahui tentang ilmu administrasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa ilmu administrasi lahir berkat Woodrow Wilson dalam Political Sciense Quarterly yng terbit tahun 1987 dengan judul The Study Of Administration. Istilah “administration” dan “management” sering diartikan berbeda oleh beberapa penulis dan pakar di bidang ilmu tersebut, tapi banyak juga yang mengartikan sama, ada yang beranggapan bahwa administration mencakupi organization dan management. Dengan demikian makna admisitration lebih luas cakupannya, namun ada pula yangmengartikan sebaliknya.

Secara sederhana, administration atau management berarti “to get things done through and with people”. Dari arti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya administration atau management sudah ada sejak zaman Yunani, Mesir kuno dan lain sebagainya, dan baru pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dibuat sistematis dan dipelajari secara ilmiah.

Bapak dari Scientific Management adalah Frederich Winslow Taylor dengan buku beliau yang terkenal dengan judul “the principales of scientific management” yang berfokus pada cara-cara terbaik untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Menurutnya, motivasi utama dari pekerja adalah imbalan ekonomi. Menurutnya cara terbaik dalam pelaksanaan tugas antara lain dengan “time and motion study” (one best way). Pada tahun 1916, Henry Fayol di Francis menulis buku dengan judul “administration general et industrialle” yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris menjadi “industrial and general management”. Taylor lebih menitik beratkan perhatiannya pada tingkat bawah dari organisasi, sedangkan Fayol memperhatikan organisasi dari tingkat atas.

Sosiolog terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi, yang mengatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Dimana biroksasi digambarkan sebagai cerminan bagaimana organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Pendapat weber sebagai berikut:

· a. Ada pembagian tugas berdarakan kemampuan tertentu

· b. Ada hirarki wewenang

· c. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama diseluruh organisasi

· d. Menjaga hubungan yang inpersonaal karena keputusan rasional hanya dapat dibuat secara obyektif tanpa emosi

· Pemilihan dan promosi pegawai berdasarkan pada kemampuan bukan pertimbangan lain.

Seluruh pendekatan diatas dikenal dengan pendekatan klasik. Pendekatan ini melahirkan prinsip-prinsip administrasi atau manajemen yang dianggap universal karena berdasarkan rasio, yang masih berpengaruh hingga saat ini.

Selain para pakar diatas, ada pula golongan yang human relations yang dipelopori oleh Elton Mayo dari Universitas Harvard yang terkenal dengan “Howthorne Experiment”, yaitu studi pada 10 perusahaan Western Electric company di Howthorne plant selama 10 tahun, yang menghasilkan pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat klasik karena menekankan pada prilaku manusia (behavioral approach), terutama para pekerja.

Roethliesberger dan Dickson menyatakan bahwa factor social juga mempengaruhi produktifitas dan kepuasan karyawan, seperti perhatian atasan dan sebagainya. Sumbangan penting dari studi teresebut adalah sebagai berikut:

· Tingkat produksi ditentukan oleh norma sosial, bukan karena kapasitas psikologis Reward dan sanksi non-ekonomi sangat mempengaruhi tingkah laku pekerja dan mengatasi pengaruh rencana insntif ekonomis. Kegiatan dan reaksi pekerja seringkali bukan sebagai pribadi tetapi sebagai anggota kelompok. Kepemimpinan dipandang penting dalam menentukan keputusan.

Pendekatan humans relation kemudian diikuti oleh pendekatan humans behaviour, pendekatan ini membahas prilaku manusia secara ilmiah untuk mendapatkan generalisai tentang prilaku. Pendekatan human behaviour juga mengkritik kelemaha-kelemahan pendekatan human relations. Pakar-pakar yang terkenal dalam pendekatan human behaviour antara lain adalah Malow dengan tingkat-tingkat kebutuhan manusia yaitu: physiological needs, safety needs, esteem needs dan self actualization. Juga Mc. Gregor dengan teori X dan teori Y.

Dalam prakteknya, ternyata tidak ada yang menggunakan pendekatan klasik maupun pendekatan human relations dan human behaviour secara ekstrim. Banyak penulis mencakupi kedua pendekatan tersebut diatas dengan penekanan yang berbeda tergantung dari latar belakang dan pengalaman penulisnya. Yang dari kedua pendekatan teresebut menghasilkan system theory dan contingency theory, dalam System theory semua bagian dari suatu system adalah saling terkait dan saling ketergantungan dan merupakan suatu kesatuan. Contingency theory menggunakan pendekatan sitem juga menekankan hubungan-hubungan yang penting, baik dalam organisasi ataupun dengan luar organisasi. Menurut contingency theory, hubungan-hubungan penting itu harus diperhitungkan dalam menyusun organisasi dan dalam praktek manajemen .

my angel

2011-04-06T19:39:00.001-07:00

AKU tidak bisa mengeluh
Hanyalah bisa merasa sedih
Yang kau lihat hanyalah rupaku
Tetapi bukan hatiku, sayang
Aku akan selalu mengingat
Saat yang kita lalui bersama
Setiap kali aku mengingatnya
Air mataku akan mengalir
Aku mencintaimu malaikatku
Aku tidak akan pernah melupakanmu
Aku mencintaimu my angel..

++++ "Maaf" ++++

2011-04-05T08:57:00.000-07:00

beratnya rasa dalam diri ini
melepaskan kasih dan cinta
namun semua harus terjadi
walau dalam hati terasa lara

masih terbayang senyum sedih dimatamu
membuat hati kian lara dan merana
bila ingat cintamu hanya untukku

terlalu banyak dosaku padamu
terlalu banyak aku menghianatimu
terlalu banyak aku melukaimu
terlalu banyak salahku padamu

mungkin ini yang terbaik
Tuhan berikan senyummu untuknya
maafkan aku yang bersalah padamu

"Dia Disini"

2011-03-26T21:19:00.000-07:00

aku merasa aneh terhadap diriku
karena aku mencintai dirinya
lama masa dan waktu terus kucari
ku tanya setiap orang yang berlalu
padahal ia bersanding bersama
mataku mencari-cari selalu
padahal ia ada dimana ia berada
hatiku dirundung rindu
ternyata ia ada di dalam hati

"pemilik cinta"

2011-03-19T20:25:00.001-07:00

keindahan diciptakan untuk dinikmati oleh pandangan dan diresap kedalam hati
cinta hanya dibuat untuk manusia berhati suci
kasih hanya dimiliki oleh seorang pecinta sejati
kebahagiaan dirasakan oleh yang pernah merasakan pahit cinta

Hamzah Fansuri

2011-01-15T20:42:00.001-08:00

Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawwuf, sastrawan, dan budayawan terkemuka yang hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai abad awal ke-17. (tanggal dan tahun yang tepat tidak ada yang tahu karena sesudah pada masa itu terjadi perselisihan dan banyak kitab-kitab karangan ahli wujudiyah yang dibakar). Nama gelaran atau takhallus [1]yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur.[2] Beliau hidup pada masa kegemilangan kota Barus dan menyaksikan pula maraknya perkembangan kerajaan Aceh Darussalam. Syehk Hamzah Fansuri bukan hanya seorang ulama tapi beliau juga seorang pembaharu pada masa itu. Beliau juga seorang sufi dan pengarang kitab keilmuan pertama dalam bahasa melayu.

Karangan Syekh Fansuri dalam tasawwuf adalah Zinat Al-Wahidin atau juga dikenal dengan Zinat Al-Muwahidin ( Hiasan Para Ahli Tasawwuf) yang ditulis pada akhir abad ke-16 ketika perdebatan sengit tentang filsafat wujudiyah (wahdat al-wujud) sedang berlangsung di Sumatra khususnya di aceh yang melibatkan ahli-ahli tasawwuf, ushuluddin dan ilmu fiqih terkemuka pada waktu itu. Perdebatan tentang faham wujudiyah ini lebih dikenal sebagai perdebatan tentang a’yan thabitah (esensi segala sesuatu) yang merupakan persoalan sentral didalam wujudiyah.

Banyak orang mengira bahwa ajaran wujudiyah yang berkembang di Indonesia sampai saat ini adalah ajaran martabat tutjuh.[3] pendapat ini tidak benar, sebab martabat tujuh baru berkembang pada abad ke-17. syekh hamzah fansuri , dan juga para wali dipulau jawa abad ke-16 seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, tidak pernah menjadi penganjur ajaran martabat tujuh. Memang ajran martabat tujuh termasuk ajaran wujudiyah namun telah menempuh perkembangan agak lain dan kedalamnya telah masuk pengaruh India.[4]

Sebagai seorang tasawwuf syekh hamzah fansuri langsung mengaitkan dirinya dengan ajaran para sufi Arab dan Persia sebelum abad ke-16, terutama Bayazid Bisthami, Mansur Al-Hallaj, Fariduddin, ‘Attar, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Ibn ‘Arabi, Rumi, Maghribi, Mahmud Ahbistari, ‘Iraqi Dan Jami.[5]

Inti ajaran wujudiyah adalah untuk menyatakan keesaan Tuhan (tauhid) tidak bertentangan dengan gagasan tentang penampakan pengetahiuan-Nya yang berbagai-bagai di alam fenomena (‘alam al-khalq). Tuhan sebagai Zat mutlak satu-satunya dan dalam keesaan-Nya memang tanpa sekutu dan bandingan, dan karenanya Tuhan adalah transenden (tanzih). Tetapi karena dia menampakkan wajah-Nya serta ayat-ayat-Nya diseluruh alam semesta dan didalam diri manusia, maka Dia memiliki kehadiran spiritual di alam kejadian, kalau tidak demikian maka Dia bukan Zat Yang Zahir dan Yang Batin, sebagaimana Al- Qur’an menyatakan,” dan kehampiran-Nya kepada kepada manusia tidak akan lebih dekat dari urat leher manusia sendiri”. Karena manifestasi pengatahuan-Nya berbagai-bagai dan memiliki penampakan Zahir dan Batin, maka disamping transenden Dia juga Immanen (tashbih).[6]

[1] Takhallus adalah sejenis gelaran yang biasanya diambil dari nama kota kelahiran atau negri asal seorang tokoh.

[2] Sebutan orang arab terhadap Barus. Sebuah kota kecil dipantai barat Sumatra yang terletak antara kota sibolga dan singkel.

[3]Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ‘alam al-arwah, ‘alam al-mitsal, ‘alam al-ajsam dan ‘alam al-insan.

[4]Hamzah Fansuri dan risalah tasawwuf dan puisinya hal-20

[5]Ibid hal-21

[6] Pengantar ilmu tasawwuf-proyek pembinaan perguruan tinggi Agama IAIN Sumatra Utara 1981/1982 hal : 189

Pelayanan Keagamaan Dalam Agama Buddha

2010-10-13T13:00:00.000-07:00

Kata pelayanan berasal dari kata layan, melayani, pelayanan yang berarti: membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang, sedangkan keberagamaan berarti perihal beragama. Jadi pelayanan keagamaan berarti mengurusi segala hal yang berhubungan dengan perihal keagamaan.
Sedangkan Pelayanan dalam agama Buddha memiliki beberapa arti tertentu, yang pertama yaitu karuna adalah sebuah kegiatan yang dimulai dalam rangka meringankan dari apa yang diderita seseorang sehingga orang tersebut dapat lepas dari penderitaan tersebut. Pelayanan adalah gerak hati yang didasarkan atas rasa ingin membantu tanpa ada pamrih terhadap apapun, ke dua adalah bantuan murni, dimana bantuan tersebut tanpa ada paksaan dan pamrih terhadap hal apapun, ketiga mudita atau senang melihat kebahagiaan orang lain, keempat pemberian yang ikhlas, dan kelima belas kasihan. Jadi dalam Agama Buddha pelayanan adalah bantuan yang tanpa pamrih berdasarkan belas kasihan karena senang melihat kebahagiaan orang lain.
Pelayanan keagamaan dalam agama Buddha adalah sebuah sebuah bantuan tanpa pamrih berdasarkan belas kasihan karena senang melihat orang lain bahagia di dalam bidang keagamaan. Segala hal yangberhubungan dengan masalah umat Buddha, baik itu ibadah maupun kebaktian seperti pernikahan dan lain sebagainya.
Pelayanan keagamaan dalam agama Buddha adalah bhikku/ni sebagai rohaniawan harus bisa melayani dan dilayani. Sebagai sebuah pelayanan para rohaniawan utuk umat, dimana umat membutuhkan bantuan rohaniawan untuk memperdalam ajaran satu dharma atau memberikan pengertian kepada umat bagaimana ajaran dari agama buddha itu yang sebenarnya. Jadi pelayanan keagamaan dalam agama buddha adalah sebuah keadaan atau sebuah situasi dimana umat membutuhkan bantuan dari rohaniawan maka para rohaniawan siap membantu untuk umat tersebut.
Bentuk nyata dari pelayanan keagamaan dalam agama Buddha yang banyak terjadi adalah sebagai tempat konsultasi bagi umat dalam menghadapi kehidupan nyata. Dengan adanya para bhikku/ni sebagai tempat konsultasi, mereka akan lebih bisa mendapatkan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya pelayanan dari para bhikku/ni mereka akan dapat menemukan tempat bagi mereka untuk mencurahkan segala maslah yang mereka hadapi. Dengan demikian mereka akan lebih bisa menghadapi keadaan dengan lebih tenang, sehingga mereka dapat memecahkan masalah tersebut lewat bimbingan para bhikku dan ajaran dharma yang mereka telah pahami dan mereka pelajari dari para bhikku/ni melalui kebaktian dan ceramah-ceramah serta pembacaan parita dan sutra-sutra dalam setiap kebaktian.