Satker P2JN NTB

Galian Tak Berizin, Kita Harus Tegas.

2012-04-28T05:43:00.002-07:00

Ir. Tino Suriadi, MT.
(Kepala Seksi Perencanaan) BPJN VIII

Masih adanya pekerjaan yang belum dapat dituntaskan hal ini diakibatkan, Satker beserta jajarannya belum melakukan Crash Programe atau percepatan sesuai yang ditetapkan. Dampaknya, pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu akhirnya molor dan tak kunjung rampung. Tentu hal itu diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2012. Evaluasi kinerja tahun 2012 menjadi tolak ukur penyelesaian pekerjaan tahun 2012. Meski dituntuk bekerja cepat, namun jangan sampai melalaikan kualitas atau mutu pekerjaan. Hal itu ditegaskan Tino Suriadi, ST. MT kepada Mercusuar. Dijabarkan Tino, seluruh Satker harus bekerja sesuai aturan yang ditetapkan, mulai waktu pelaksanaan, pengerjaan samapi penyelsaian dengan hasil akhir memuaskan. "Kedua unsur yaitu percepatan dengan hasil akhir berupa mutu pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan harus berjalan seiring, Jangan sampai kita hanya mengejar cepat, tapi mengurangi mutu pekerjaan. Yang pasti, metode untuk percepatan penyelesaian pekerjaan itu harus dipikirkan dengan cermat, Itu sudah menjadi konsekuensi penyedia jasa yang telah menanda tangani kontrak kerja dan memenuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan kontrak..., "paparnya.

Terkait pekerjaan yang terindikasikan 'minus', Tino menjelaskan hal itu masih ada dan diupayakan agar di tahun 2012 ini dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Selaku Instansi yang menerima dan terbesar, tentunya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dituntut memberikan bukti kongkret. Masih ada penyerapan dana yang belum teralokasi dengan tepat sesuai peruntukannya, menurut Tino harus dilakukan koreksi dalam setiap pekerjaan yang ditangani. Ditanya seputar maraknya galian dibahu jalan yang dikeluhkan masyarakat, ia menjelaskan hal itu terjadi akibat kurangnya koordinasi antara Instansi terkait. Bahkan, sesuai peraturan Men PU Nomor 20/PRT/M/2010Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan penggalian telah menetapkan jaminan konstruksi kepada setiap pekerjaan galiandi bahu jalan. PerMen PU menegaskan setiap pekerjaan penggalian di bahu jalan harus berkoordinasi dengan Satker atau PPK setempat. Tak hanya itu, pihak yang melakukan pekerjaan galian untuk memasang utilitas wajib mengantongi surat ijin terlebih dahulu dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. "Bila Satker atau PPK melihat ada pekerjaan galian dan tidak mengantongi ijin pasti mereka 'teriak' dan melaporkan. Tapi kalau tidak ada laporan atau keberatan dari Satker atau PPK, artinya sudah ada koordinasi dengan kita..., "tegas Tino seraya mengingatkan kedapa Satker dan PPK untuk lebih tegas menindaklanjuti PerMen PU ini.

ada laporan atau keberatan dari Satker atau PPK, artinya sudah ada koordinasi dengan kita..., "tegas Tino seraya mengingatkan kedapa Satker dan PPK untuk lebih tegas menindaklanjuti PerMen PU ini.

Sumber : Majalah BPJN VIII "MERCUSUAR"

Si HITAM, Dimanakah Engkau Kini..?

2012-04-28T05:39:00.000-07:00

Ditjen Bina Marga telah melakukan kesepatakan atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pertamina pad tanggal 27 Januari 2012 lalu tentang penyediaan Aspal untuk penyelenggaraan jalan. Dalam MoU yang berlaku 10 tahun itu meliputi beberapa hal penting diantaranya; Menentukan dan menjamin kualitas Aspal, Standarisasi sarana pengangkut Aspal termasuk sistem pemanasan Aspal yang digunakan. Bahkan, ditindaklanjuti dengan kerjasama antara Pertamina selaku distributor Aspal dengan Satker, PPK dan Kontraktor sehari menjelang Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Tinur di Kupang (14-15 Maret 2012) Diakui pihak Pertamina, selama ini jalinan kerjasama antara Bina Marga dengan Pertamina belum terbina secara maksimal. Akibatnya, supply dan pasokan Aspal mengalami hambatan. Alhasil, dengan penandatanganan kesepakatan antara Bina Marga dengan Pertamina tahun ini terjalin hubungan harmonis antar dua instansi Pemerintah. Vice President Petrochemical Trading Pertamina, K.Denni Wisnuwardani kepada MERCUSUAR menjelaskan pihaknya masih terkendala dalam menyiapkan kebutuhan aspal untuk Bina Marga yang terus meningkat. Padahal, Pertamina sampai saat mengimpor aspal, namun masih saja kebutuhan aspal dalam Negeri khususnya untukproyek-proyek jalan belum mencukupi. "Walau tetap memproduksi aspal setiap bulannya, namun kebutuhan aspal yang memuncak pada akhir tahun, membuat kami kewalahan. Hal inilah akan dicarikan solusi dalam MoU kali ini agar kebutuhan aspal tetap terpenuhi..., "urai Denni yang didampingi Setditjen Bina Marga: Ir. Chaerul Taher, Msc, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Ir. Winarno,M.Eng,Sc. Ditambahkannya, MoU antara Bina Marga dengan Pertamina terselenggara atas inisiatif Dirjen Bina Marga dan Dirut Pertamina, dimana aspal Indonesia diharapkan menjadi tulang penggung utama pembangunan Indonesia.

Guna meminimalisasi kendala yang selama ini dihadapi Pertamina terkait terbatasnya pasokan serta ketersediaan aspal, Denni Wisnuwardani menjabarkan kepala Satker, PPK dan Kontraktor beberpa hal yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bina Marga dan Pertamina. Termasuk data-data dan penyediaan informasi terkait volume dan jadwal kebutuhan aspal Nasional dilakukan oleh Dirjen Bina Marga yang kemudian diserahkan kepada pihak Pertamina. Kerjasama dalam kajian, penelitian dan pengembangan penentuan kualitas aspal akan dilakukan bersama-sama. Selain itu, kerjasama antara Pertamina dan Direktorat Jenderal Bina Marga serta institusi terkait akan ditindaklanjuti dengan membangun Pusat Studi Aspal Nasional dan tentunya kerjasam dibidang aspal lainnya. Ia menegaskan, pihaknya telah melakukan upaya memenuhi kebutuhan aspal dalam Negeri dengan jaringan dan sarana distribusi yang dikelola di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, Pertamina mengakui didukung oleh 33 TAC agen yang tersebar di seluruh Indonesia, 2 supply point Pertamina di Cilacap dan Gresik, dengan total agent/dealer aspal curah sebanyak 64 perusahaan dan 53 agen aspal drum.

Untung Tak ada Demo Aspal.

Maraknya aksi-aksi penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat pihak Pertamina berhati-hati dalam melakukan pengiriman dan pemasokan BBM ke berbagai wilayah. Khusus Aspal, meski tak ada demo akibat terbatasnya stock aspal Nasional yang dikeluhkan pihak Bina Marga, Denni menegaskan bahwa Pertamina akan berupaya mencukupi kebutuhan secara Nasional. Meski harga aspal dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia yang saat ini tidak menentu, namun Pertamina berjanji akan menstabilkan harga aspal sesuai kebutuhan dalam Negeri. Pada awal Februari 2011 ketika terjadi krisi di timur tengah yang diikuti krisi di Libya dan bencana tsunami di Jepang, harga minyak mentah dunia terus meningkat. Lebih dari itu, diikuti oleh harga fuel oil yang mendorong kenaikan harga aspal. "Pertamina selaku distributor aspal Nasional akan berusaha meningkatkan volume dan kapasitas aspal lebih baik lagi tahun 2012 dan menyatakan siap untukmemenuhi kebutuhan aspal yang diperlukan Bina Marga...," yakni Denni kepada Insan Bina Marga yang hadir.

Meskipun mengaku pihaknya sanggup mencukupi kebutuhan Bina Marga yang mencapai 1,2 juta ton per tahun, ia tetap meminta kepada Bina Marga agar memastikan berapa kebutuhan Bina Marga. Malah, dirinya juga mengkritisi Bina Marga yang mengirimkan data kepada Pertamina belum valid alias masih membingungkan akibat jumlah permintaan aspal berubah-ubah. Tak hanya ketersediaan atau stok aspal dijamin, Pertamina pun menyatakan siap bertanggung jawab atas kualitas aspal yang dikelolanya. Untuk memastikan kebutuhan aspal Bina Marga, Denni menyarankan agar data-data kebutuhan aspal diserahkan lewat Ditjen Bina Marga untuk diserahkan kepada Pertamina di Jakarta. Sementara ini, Pertamina memproduksi 80.000 aspal/barrel setiap bulannya dengan kapasitas paling besar mencapai 145.000 barrel. Jumlah itu dirasakan belum mencukupi kebutuhan aspal dalam Negeri. Apabila, seiring dalam meningkatnya kinerja Ditjen Bina Marga dalam pembangunan infrastruktur jaan diseluruh Indonesia, tentunya kebutuhan aspal berkualitas dan terjaminnya ketersediaan aspal menjadi buah hal yang sangat penting. "Kami menjamin kebutuhan aspal Bina Marga dengan kualitas baik akan tersedia, asal data-data akan kebutuhan aspal dari Bina Marga benar-benar valid, sehingga kami selalu standby by...," ungkap Denni.

Sumber : Majalah BPJN VIII "MERCUSUAR"

Download Windows XP SP3 Original + SN

2012-04-28T05:36:00.001-07:00

Kali ini p2jn akan bagikan Windows XP SP3 Original gratisss. Temen-temen bisa download langsung Windows XP SP3 + Serial Number gratis via blog p2jn ini. Ukuran file Windows XP SP3 - 600 MB.

Link download Windows XP SP3 dari Mediafire. Mau ?

Bagi yang mau download Windows XP SP3 Original, silahkan klik link download dibawah ini !
Download Part-1
Download Part-2
Download Part-3
Download Part-4
Download Part-5
Download Part-6

Dan dibawah ini buat link download Serial Numbernya :
Download Serial Number WinXP SP3

Selamat mendownload Windows XP SP3 2011 Original + Serial Number gratis.., 100% tested n worked..!!!

NB :
Setelah KLIK "Download" lalu tunggu 5 detik sampai muncul "SKIP AD" di sudut kanan atas. Lalu klik "SKIP AD" untuk mendownload.

Umumkan Lelang Lewat E-Procurement

2012-04-28T05:36:00.000-07:00

Diberlakukannya Perpres No.54 Tahun 2010 bertujuan mempermudah segala sesuatu dalam mendukung proses transparansi dan menciptakan Good Govermance. Perpres ini sudah barang tentu lebih sederhana dalam mengatur proses pengadaan barang/jasa bagi penggunan maupun penyedia jasa. Selain itu, penerapanPerpres ini juga meminimalisir praktek KKN yang mungkin muncul seperti yang terjadi di banyak negara. Diharapkan Perpres No.54 Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik bila dilakukan dengan spirit dan komitmen tinggi. Hal itu ditegaskan Ir. Danis Sumadilaga selaku Kepala Pusat Data (Kapusdata) saat menjadi pembicara "Diseminasi Perpres No.54 Tahun 2010 dan Diseminasi Barang/Jasa Secara Elektronik" yang dihadiri Kepala BPJN VIII, para Satker, PPK, P2JJ SE-Bali, NTB, NTT beberapa waktu lalu.

Ditegaskan Ir. Danis Sumadilaga, pada Perpres-perpres sebelumnya tidak pernah ada aturan untuk menerapkan E-Procurement. E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun dalam penerapan Perpres No.54 tahun 2010 ini wajib diberlakukan secara bertahap. E-Procurement akan dilaksanakan pada tahun 2012 nanti. Ir. Danis Mengingatkan tentang titik kritis pelelangan ialah yang harus diketahui, khusunya para kontrakstor dapat melihat mulai dari rencana umum pengadaan sampai pengumuman hasil lelang dilakukan secara cepat dan tepat, "...jadi kontraktor/penyedia jasa gak perlu susah-susah mendapatkan informasi secara rinci sudah dipersiapkan dalam E-Procurement...," tambahnya. Sejak proses perencanaan dalam E-Procurement akan melanjutkan

INFO LELANG TAHUN ANGGARAN 2012

2011-11-17T21:45:00.000-08:00

No Paket	Paket / Nama Pekerjaan	Perkiraan Nilai HPS (Rp)
1	Pengawasan Teknik Jalan Rempung-Lbh. Lombok	684.026.000
2	Pengawasan Teknik Jalan Ds. Cermen-Rumak & Rumak-Bts. Kota Gerung	684.026.000
3	Pengawasan Teknik Jalan Kopang-Bts. Kota Praya & Jl. TGH. Lopan	684.026.000
4	Pengawasan Teknik Jalan Gatot Subroto 01 & Bts. Kota Gerung-Lembar	684.026.000
5	Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Sulin-Penujak	618.233.000
6	Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Pulau Lombok	796.020.000
7	Core Team Consultant Perencanaan dan Supervisi	1.676.094.000
8	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Jereweh	655.097.000
9	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Sp.Negara 01	655.097.000
10	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Taliwang-Sp.Negara 02	655.097.000
11	Pengawasan Teknik Pemel. Berkala Jalan Sp. Negara-Tano & Sp. Negara-Sumbawa Besar	686.446.000
12	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Pal. IV-Km. 70	815.257.000
13	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Km. 70 – Bts.Cabdin Dompu	816.797.000
14	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Bts. Cabdin Dompu - Banggo	655.097.000
15	Pengawasan Teknik Jalan Balibunga-Madaprama & Banggo-Bts.Kota Dompu	686.446.000
16	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Dompu-Sila & Dompu-Hu’u	686.446.000
17	Pengawasan Teknik Jalan Sonco Tengge-Kumbe & Jln. Soekarno Hatta (Bima)	618.219.000
18	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Sila-Talabiu	669.703.000
19	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Raba-Sape 01	655.097.000
20	Pengawasan Teknik Pelebaran Jalan Raba-Sape 02	655.097.000
21	Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Pulau Sumbawa	798.220.000
22	Pengawasan Teknik Pemel. Berkala Jalan Cakranegara-Mantang	684.026.000

Deadiine 2013, Under Pass Dewa Ruci RAMPUNG...!!!

2011-05-17T01:22:00.000-07:00

Bali sebagai tujuan wisata dunia akan segera memiliki jalan bebas hambatan bawah (under pass). Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah menentukan Deadline. Apalagi budget dan lokasi pembangunan jalan sudah ditentukan lewat APBN. Tak main-main, Blue Print rencana pembangunan sudah dipersiapkan secara cermat oleh Kementerian PU. Tujuan utama rencana pembangunan guna memecah kepadatan serta kesemrawutan lalulintas di kawasan Segitiga Emas (Golden Triangle) Sanur-Kuta-Nusa Dua di titik penumpukan kemacetan Simpang Siur, Kuta.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) VIII, Ir. Susalit Alius.CES kepada Mercusuar menjelaskan Gubernur Bali, Mangku Pastika menyepakati pentingnya pembangunan jalan bebas hambatan bawah (under pass) sebagai solusi memecahkan kemacetan di kawasan simpang-siur (DewaRuci) Kuta. Namun, sebelum mega proyek itu dimulai, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan. Apalagi, bila pembangunan jembatan dimulai, perlu dipikirkan secara serius perubahan arus atau jalan alternatif sehingga tidak terjadi penumpukan dan kemacetan baru akibat pelaksanaan proyek. “…seluruh pihak terkait harus duduk bersama untuk memikirkan dan memberikan input akses bagi penggguna jalan yang tentunya akan terganggu kenyamanan dan kelancaran untuk sementara waktu selama penggarapan proyek jalan…,”papar Susalit.

Tak bisa dihindari, semakin meningkat pertumbuhan kendaraan, tanpa diikuti penambahan ruas jalan, problem akan semakin kompleks. “…ketika jumlah kendaraan sudah begitu banyak, Kapasitas jalan masih segitu saja, ya…tetap akan memunculkan persoalan serta menciptakan permasalahan lalu lintas…,” ingatnya. Soal pembangunan Under Pass, Susalit menegaskan tidak akan mundur lagi. Bahkan target dan deadline penyelesaian proyek pembangunan telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu 24 bulan (2 tahun). Diharapkan pilot project Bali itu bakal rampung tahun 2013 mendatang. Apalagi hal itu sudah dicanangkan dan menjadi program pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Saatnya Bali memiliki jalan layaknya di kota metropolitan? Yang terpenting sosialisasi dan didahului berbagai kajian, re-search, serta analisa dampak lingkungan (AMDAL) secara tepat. Apalagi, teknologi untuk merealisasikan proyek besar di Bali itu sudah dipersiapkan.

Mega proyek pembangunan Under Pass tentunya telah melewati berbagai kajian, faktor teknis dan mempertimbangkan kelestarian adat, tradisi serta budaya Bali. Pengkajian dilakukan tim ahli dengan menentukan zona yang paling tepat. Faktor tata ruang dan dampak terhadap lingkungan atas pembangunan mega proyek ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Pembangunan jalan bebas hambatan bawah (under pass) merupakan solusi mengurai kemacetan serta memecah arus yang selama ini menjadi urat nadi di Segitiga Emas (simpang-Siur / Dewa Ruci).

Angkutan Umum

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Depertemen Perhubungan, Drs. Soeroyo Alimuso menegaskan solusi mencegah serta mengurangi masalah kemacetan yaitu memanfaatkan angkutan umum. Bahkan, pemerintah pusat (Dephub) telah mempersiapkan formula penyediaan sarana angkutan umum berbasis kerakyatan yang murah. Tentunya membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna mendukung kesiapan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Melihat tingkat kemacetan kawasan perkotaan yang terbilang parah, pemerintah sudah memikirkan solusinya. “…tentu disesuaikan dengan kemampuan tiap daerah untuk merealisasikan sarana transportasi angkutan kota sesuai kebutuhan masyarakat…,” ingat Soeroyo. Saat ini, kecenderungan warga perkotaan untuk menikmati angkutan umum masih tinggi. Sayangnya, keinginan warga itu tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan kota yang memadai. Ironisnya, pengelola angkutan umum kota kurang memperhatikan faktor kenyamanan pengguna.

Tanggapan Anda

Terkait rencana pembangunan pilot project mulai patung Ngurah Rai (Tuban) - kawasan Simpang Siur (dewa ruci) - Tanjung benoa, beragam komentar serta tanggapan dilontarkan warga. Triyono; “…melihat tingkat kemacetan yang parah dan semrawut di simpang-siur, sudah saatnya di Bali dibangun sarana jalan yang mampu mengurai kemacetan yang sudah sangat parah…,” anjur Triyono. Apalagi, jamjam sibuk kondisi seputar simpang-siur (Dewa Ruci) sangat padat sampai sulit untuk bergerak. Meski jalan sunset road telah diperlebar menjadi 3 lajur, toh penumpukan parah justru terjadi beberapa ratus meter mendekati traffic light simpang-siur. Artinya Anda setuju bila pemerintah membangun jalan bebas hambatan? Triyono memberikan dukungannya bahkan dirinya mengakui bila jalan bebas hambatan sudah dibangun, tentu akan mencairkan kesemrawutan yang selama ini semakin parah. Namun, ia berharap sebelum proyek dilakukan semestinya dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan yang tepat seputar pengalihan arus atau jalan alternatif selama proyek dikerjakan. “…secara langsung warga dapat merasakan dampak positif secara ekonomi bila pembangunan telah rampung…,” harapnya.

Ketua DPD. Organda Bali, Eddy Dharma Putra yakin dan optimis dibangunnya akses jalan bebas hambatan bawah (under pass) akan menjadi solusi masalah kemacetan yang tak pernah usai. “…kita harus melihat sisi positif dan kebutuhan masyarakat pengguna jalan. Bila salah satu solusinya yaitu harus dibangun ya…pasti pengguna jalan memberikan dukungan…,” tegas Eddy Dharma Putra. Pengusaha bus ini juga sepakat saatnya Bali memiliki sarana jalan dengan standar Internasional, seperti Under Pass. Apalagi, simpang-siur merupakan jalur utama pertemuan tiga kawasan wisata unggulan (Sanur – Kuta – Nusa dua) yang sangat vital bagi pendapatan asli Kabupaten Badung dan kota Denpasar. Kabarnya, pembangunan under pass akan mendapat rekomendasi beberapa Menteri yang akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Bersama (SK.MenBer). Namun Eddy Dharma mengingatkan agar pihak terkait melihat dampak pembangunan proyek khususnya dampak lingkungan dan hak-hak warga jangan sampai terabaikan. (*mercusuar)

Tenaga Honorer Masih Hangat Diperbincangkan

2011-05-08T13:48:00.000-07:00

Topik hangat yang masih diperbincangkan sampai saat ini adalah Tenaga Honorer. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan rombongan Komisi A DPRD Kota Payakumbuh dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan saat berkunjung ke BKN Pusat (20/04). Rombongan DPRD Kota Payakumbuh ini diterima perwakilan BKN Kabag Humas Tumpak Hutabarat dan Kasubag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono di Ruang Rapat Gedung II Lt. 2 BKN.

Dalam kunjungannya DPRD Kota Payakumbuh menanyakan kelanjutan nasib Data Tenaga Honorer kategori I dan kategori II yang telah masuk di BKN. Menanggapi pertanyaan ini Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN telah melakukan validasi dan verifikasi untuk tenaga honorer kategori I, selanjutnya menunggu Peraturan Pemerintah untuk hasil akhirnya yang selanjutnya akan diumumkan secara nasional. Mereka yang lolos akan diangkat CPNS namun harus melalui tahap pemberkasan dahulu. Sedangkan Tenaga honorer kategori II berdasarkan rencana pemerintah akan diadakan test sesama tenaga honorer kategori II. Pelaksanaanya setelah diumumkan tenaga honorer kategori I yang lolos validasi dan verifikasi.

Dalam kesempatan yang sama Tumpak Hutabarat juga berpesan agar DPRD Kota Payakumbuh harus saling koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau ataupun mengawasi dalam proses rekruitment CPNS Kota Payakumbuh. Dan berpesan agar lebih berhati hati terhadap penipuan pengangkatan CPNS yang semakin marak di Indonesia. (ayu)

Download Microsoft Office 2010 RTM Full

2011-04-28T22:13:00.000-07:00

Akhirnya, setelah lama di tunggu-tunggu oleh kita semua, Microsoft Office 2010 RTM (release to manufacturing) diluncurkan juga. Mirosoft Office 2010 merupakan request terbayak yang saya terima, sama halnya waktu di rilisnya Windows 7 Ultimate pertama kalinya. Stelah lama di tunggu-tunggu, ada apa aja yah yang baru di Microsoft Office 2010 RTM??

Dan ini adalah tampilan Isi Office 2010 yang ada di All Programs :

Office 2010 Applications :

Word 2010

Excel® 2010

PowerPoint® 2010

Outlook® 2010

OneNote® 2010

Publisher 2010

Access® 2010

InfoPath® 2010

Office Communicator 2007 R2

SharePoint Workspace 2010

Visio® 2010

Office Web Apps

Office Mobile

Tampilan word 2010 :

System Requirements :

Office 2010 akan tersedia dalam versi 32-bit dan 64-bit.

Office 2010 dapat berjalan di OS Windows XP SP3, Windows Vista, dan Windows 7

INFO : Mirosoft office yang saya coba dan gunakan bukan office dari link download di bawah. Saya membeli office 2010 di toko, dan saya bahas disini. Berhubung ukuran filenya gede banget, jadi saya tidak bisa menguploadnya.

Serial Number :

6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

Password : www.remo-xp.com

Download Activator Office 2010

Download Microsoft Office 2010 RTM Full 32bit

Download Microsoft Office 2010 RTM Full 64bit

CATATAN :

Setelah KLIK "Download" lalu tunggu 5 detik sampai muncul "SKIP AD" di sudut kanan atas. Lalu klik "SKIP AD" untuk mendownload

Cara Mendapatkan Domain Dot Com Gratis

2011-04-28T06:26:00.000-07:00

Domain .COM, .NET, .ORG bisa Anda dapatkan dengan cara percuma alias gratis. Cara dan syaratnya lumayan relatif mudah dan simple, Anda tinggal mendaftar dan promosikan Link yang diberikan oleh freepremiumdomain.com untuk Anda promosikan kembali sampai Anda mempunyai 9 (sembilan) pendatar melalui Anda untuk mendapatkan 1 (satu) Domain dan 16 (enam belas) pendaftar untuk 2 (dua) Domain gratis.

Cara mudahnya adalah :

1. Buka alamat FreePremiunDomain.com di browser Anda,

2. Masukan Email dan Password Anda, -> Centang pada kotak disamping I Agree dan klik Register

Seperti gambar berikut :

3. Setelah Register, Anda isikan form dan isi dengan benar. Dilanjutkan klik Register lagi

4. Setelah semuanya selesai, dan anda telah resmi terdaftar di FreePremiunDomain.com

5. Terakhir sekali, akan muncul gambar seperti di atas. Copy dan promosikan Link anda tersebut, Selesai!!

Gimana, pendaftaran nya gak ribet kan, bagi yang berniat bisa mendaftar melalui referal saya, disini Sesama Sobat Blogger harus saling membantu, Hehehehe (^_^)

DAFTAR DISINI

LONGSORAN DAN BANJIR ANCAM RUAS RABA - SAPE

2011-04-23T02:05:00.000-07:00

Banjir dan tanah longsor melanda Kecamatan Sape Kabupaten Bima (23/04/2011) dan Desa sekitarnya Pukul 12.00 WITA.

Pada kejadian ini menyebabkan longsoran baru pada Ruas Jalan Nasional Raba-Sape Km. RBA.35+00 sehingga menyebabkan arus lalu-lintas yang menghubungkan antara Kecamatan Sape dan Kota Bima terputus.

Sebelumnya juga terjadi longsoran di ruas yang sama pada Km.Rba. 24+900

rud-pyu

CEGAH "KONGKALINGKONG" TENDER PROYEK

2011-04-03T08:26:00.000-07:00

Soal Perpres No.54/2010 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengganti Kepres No.80/2003 gencar disosialisasikan dilingkungan Pejabat, Balai, Satker dan PPK Kementerian Pekerjaan Umum. Perpres ini harus segera dipersiapkan penerapannya dengan harapan 2011 dapat diterapkan dalam pelaksanaan proses tender terbuka. Sebelumnya, Kepres lama (80/2003) sudah diterapkan hampir tujuh tahun. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala akibat penafsiran berbeda. Padaal, maksud dan diaturnya pengadaan barang/jasa Pemerintah agar hasilnya berkualitas dengan mengacu prinsip-prinsip pengadaan harus efisien, efektif , transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pemberlakuan Kepres No.80/2003 memunculkan penyimpangan dan pemersalahan sampai tindak Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) mempengaruhi kualitas konstruksi proyek yang dikerjakan. Fakta itu dibuktikan dari penunjukan pemenang tender yang tidak profesional dan ironisnya mengabaikan kualitas pekerjaan. Istilah persekongkolan atau arisan dalam tender konstruksi, seringkali memicu sanggahan-sanggahan. Parahnya lagi, pemahaman dan pengertian penerapan Kepres No.80/2003 sangat minim. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya Perpres 54/2010 masalah sanggahan bahkan persoalan yang muncul dapat diminimalisir. Perpres ini sudah barang tentu sederhana dalam mengatur proses pengadaan barang/jasa bagi pengguna maupun penyedia jasa. Good Governance dan praktek KKN bisa dihilangkan seperti yang terjadi di banyak Negara, bila prinsip Good Governance dijalankan dengan spirit yang tinggi. Sebaliknya, Kepres No.80/2003 seringkali disalahartikan dengan melakukan pendekatan kepada pejabat penentu tender ketimbang memperbaiki manajemen dan efisiensi dalam menjalankan persaingan tender konstruksi. Alhasil praktek "kongkalingkong" sampai korupsi marak berlangsung. Hanya Komitmen dan tekad kuat diharapkan menjadi kunci utama menegakkan Perpres No.54/2010 kedepan.

Sementara, aparat yang akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengetahui betul aturan-aturan yang terkait. Secara substansi, aparat juga perlu mengetahui bidang-bidang penunjang bagi terselanggaranya Pemerintahan yang bersih. Dengan terbitnya Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perintah sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003, maka sosialisasi dan pelatihan menjadi sangat penting. Ini merupakan upaya penyebarluasan peraturan dan ketentuan tersebut. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan bagi aparat pelaksana dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, khusunya dilingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Pengadaan Barang dan Jasa sendiri merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Salah satu aturan yang ditetapkan mengharuskan panitia pengadaan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Sosialisasi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan arang/Jasa Pemerintah, serta peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pelatihan sebagai bentuk sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesamaan pola pikir, pemahaman, dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

sumber : ( mercusuar )

Hasil Pembukaan Penawaran Biaya

2011-03-30T05:23:00.000-07:00

PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional NTB

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN BIAYA

Nomor : 52/PAN/P2JJ NTB/2011

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas dengan mengambil tempat di Aula TELKOM NTB Jalan Pendidikan No. 23 Mataram NTB, Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi telah mengadakan Pembukaan Penawaran Biaya (Sampul II) dan Koreksi Aritmatik pada jam 09.10 WITA, untuk pekerjaan sebagai berikut :

Paket 02. Pengawasan Teknik Pemeliharaan Jalan Pulau Lombok 02
Paket 03. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Akses BIL 01
Paket 04. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Akses BIL 02
Paket 05. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Lombok
Paket 06. Pengawasan Teknik Pembangunan Jembatan Akses BIL 01
Paket 07. Pengawasan Teknik Pembangunan Jembatan Akses BIL 02
Paket 08. Pengawasan Teknik Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa 01
Paket 09. Pengawasan Teknik Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa 02
Paket 10. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Pulau Sumbawa 01
Paket 11. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Pulau Sumbawa 02
Paket 12. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Pulau Sumbawa 03
Paket 13. Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Pulau Sumbawa 04
Paket 14. Pengawasan Teknik Penggantian Jembatan Pulau Sumbawa
Paket 15. Pembentukan Core Team Consultant
Paket 16. Perencanaan Teknik Jembatan NTB
Paket 17. Perencanaan Teknik Jalan Pulau Lombok
Paket 18. Perencanaan Teknik Jalan Pulau Sumbawa 01
Paket 19. Perencanaan Teknik Jalan Pulau Sumbawa 02
Paket 20. Survey Leger Jalan NTB.

Laporan Hasil Pembukaan Penawaran Biaya (Sampul II) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 Maret 2011

Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi

SNVT P2JN NTB

T t d

KETUA PANITIA

Pengumuman Pelelangan.

2011-02-24T10:07:00.000-08:00

PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Tahun Anggaran 2011

Satminkal : Direktorat Jenderal Bina Marga

Lihat Selengkapnya : http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=0906

PERPRES 54/2010 PERLU ATURAN SISIPAN UNTUK LINDUNGI BADAN USAHA KECIL

2010-12-03T13:00:00.000-08:00

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Erie Heryadi berharap tetap diberlakukannya segmentasi pasar dalam Perpres No.54/2010 yang baru. Harapan itu diungkapkan sejalan dengan tujuan Inkindo DKI untuk melindungi perusahaan atau badan usaha (BU) Konsultan kecil agar tetap eksis sebagai penyedia jasa konstruksi ke depan.

Dikatakan, bagi badan usaha besar dengan tenaga ahli konsultan banyak, dimungkinkan mudah mendapatkan banyak tender. Sebaliknya usaha konsultan kecil ke depan sulit berkembang dan kemungkinan akan mati secara perlahan.

“Kami ingin segmen pasar tetap diberlakukan seperti dalam Keppres 80/2003. Usaha Konsultan kecil harus dilindungi. Mereka bisa hancur jika harus berhadapan dengan Konsultan besar,” tegas Erie disele-sela penyelenggaraan Sosialisasi Perpres 54/2010 yang digelar DPP Inkindo DKI Jakarta Rabu di Jakarta (1/12).

Erie, menilai, dalam Perpres No.54/2010 pengganti Kepres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, realisasi tender tidak ada segmentasi pasar dan tenaga ahli tetap juga diwajibkan. Oleh karena itu Inkindo berharap kepada pemerintah dibuatkan lampiran tambahan khusus yang menjelaskan tetap diberlakukannya segmentasi pasar, guna memungkinkan konsultan kecil bisa berkembang.

Anggota Inkindo DKI Jakarta, 60 – 70 persen tergolong berskala kecil. Dari 1.600 badan usaha (Konsultan), hanya 850 yang terbilang aktif. Disisi lain, prinsip Inkindo DKI adalah membudayakan bapak Konsultan asuh. Aratinya perusahaan konsultan besar dapat mengayomi (asuh) yang masih kecil agar ke depan kompetensi, manajemen dan sisi finansialnya dapat meningkat.

Menurutnya, jika sebelumnya ada pembagian yakni paket kecil dan non kecil. Namun saat ini tidak. Usaha besar dibenarkan rebutan paket tender yang seharusnya jatah usaha kecil. Seharusnya nilai paket lelang besar diperuntukkan untuk usaha yang besar saja. Tidak seperti Perpres yang baru (No.54/2010) tidak ada pembatasan. Ini jelas dapat mematikan badan usaha konsultan kecil, tegasnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkirakan, tender proyek konstruksi pemerintah sudah berlangsung bulan lalu. Meski penandatanganan kontraknya masih menunggu turunnya DIPA awal tahun ini. Dinilai, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagai langkah antisipasi terjadinya suatu kasus.

Perpres No.54/2010 menyebutkan, pengadaan barang/jasa yang digarap secara swakelola ke depan tidak mudah lagi. Untuk pekerjaan konstruksi seperti renovasi pemeliharaan gedung misalnya masih dapat dimungkinkan. Namun jika mengarah pada pembangunan proyek baru, maka hal ini tidak bisa dibenarkan.

“Yang pasti diterbitkannya Perpres No.54/2010 bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang sifatnya tender pura-pura,” ujar Emin Adi Muhaemin Kabag Perencanaan Program dan Anggaran LKPP saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Perpres 54/2010.

Nilai proyek konstruksi yang ditender dalam pengadaan langsung pada Perpres No.54/2010 jumlahnya naik dari Rp 50 juta hingga menjadi Rp 100 juta. Demikian pula untuk Jasa Konssultasi hingga Rp 50 juta. Hal ini dibuat karena semata-mata dikuatirkan tender proyek yang ada di Kabupaten/Kota dilakukan melalui pengadaan langsung. Adanya penambahan nilai proyek, diharapkan tidak akan ada lagi penunjukkan langsung khususnya bagi konsultan perencana.

Namun demikian pedoman Keppres 80/2003 khususnya terkait pengumuman lelang suatu proyek pemerintah melalui Surat Kabar masih berlaku hingga akhir Desember 2010. Sementara dalam Perpres 54/2010 pengumuman tender proyek mengharuskan dilakukan melalui website selain di papan pengumuman.

Lelang Pengadaan barang/jasa Pemerintah juga naik dari 1 M menjadi Rp 2,5 Miliar bagi usaha kecil. Menurut Emin, lelang melalui Surat Kabar batas waktunya diperpanjang sampai 8 Juli 2011. Setelah itu, dilakukan melalui website atau jaringan elektronik. (Sony)

Rud_pyu ( sumber :http://www.pu.go.id )

PROGRAM KEGIATAN NTB 2011

2010-11-16T13:20:00.000-08:00

Pembangunan tak bisa dilepaskan dari pembangunan jalan yang terus mengalami peningkatan. sampai saat ini lebih dari 90 persen perjalanan manuasia dan barang tergantung ketersediaan sarana transportasi.

Visi Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu terwujudnya sistim jaringan yang handal , terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Nasional.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menetapkan Program Kegiatan NTB 2011 sebagai berikut :

SATKER : DINAS KIMPRASWIL NTB

1. Pemeliharaan Berkalan Jalan Lingkar Kota Gerung sep. 1.78 Km

SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 NTB

1. Pemeliharaan Jalan Kopang - Batas Kota Praya Sep. 3.00 Km

2. Pembangunan Jalan Akses BIL (Sulin - Penujak II) sep. 5.24 Km

3. Pembangunan Jalan Akses BIL II ( Penujak - BIL) sep. 5.63 Km

4. Pembangunan Jembatan Akses BIL II ( Jembatan Penujak ) sep. 60.00 M

5. Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Sujono (Mataram) sep. 2.41 Km

6. Pemeliharaan Berkala Jalan TM. Rais (Mataram)

7. Pembangunan Jembatan Loang Balog sep. 20.00 M

8. Peningkatan Kapasitas Jalan Arya Banjar Getas sep. 0.50 Km

9. Pembangunan Jalan Akses BIL II ( Gerung - Sulin ) sep. 6.09 Km

10.Pembangunan Jembatan Akses BIL 1 ( Jembatan Karang Sulin ) sep. 60.00 M

11.Pembangunan Jembatan Akses BIL II ( Jembatan Karang Rumak ) sep. 40.00 M

12.Pembangunan Jembatan Akses BIL II ( Jembatan Karang Tumbuk ) sep. 40.00 M

SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 2 NTB

1. Peningkatan Struktur Jalan Taliwang - Jereweh sep. 2.50 Km

2. Penggantian Jembatan Sp. Negara - Taliwang sep. 15.00 M

3. Peningkatan Kapasitas Jalan Jereweh - Benete sep. 7.07 Km

4. Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Negara - Taliwang sep. 2.25 Km

5. Peningkatan Kapasitas Jalan Taliwang - Jereweh sep. 2.72 Km

6. Peningkatan Struktur Jalan KM.70 - Bts.cabdin dompu sep. 3.00 Km

SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 3 NTB

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Diponegoro (dompu) sep. 4.00 Km

2. Peningkatan Struktur Jalan Balibunga - Madaprama sep. 3.50 Km

3. Peningkatan Kapasitas Jalan Bts.Cabdin Dompu - Banggo sep. 5.60 Km

4. Peningkatan Kapasitas Jalan Bts. Kota Dompu - Sila sep. 9.54 Km

5. Peningkatan Kapasitas Jalan Sila - Talabiu sep. 5.82 Km

6. Peningkatan Kapasitas Jalan Talabiu - Bts. Kota Bima (Amahami) sep. 1.70 Km

7. Peningkatan Kapasitas Jalan Sultan Salahuddin (Amahami) sep. 0.30 Km

8. Peningkatan Kapasitas Jalan Raba - Sape sep. 6.90 Km

LOAN 2011

1. Peningkatan Kapasitas Jalan BTS.Cabdin Dompu - Banggo sep. 23.00 Km

2. Peningkatan Kapasitas Sbw Besar - Sering - Terminal (by Pass) sep. 9.03 Km

3. Peningkatan Kapasitas Jalan Pal. 4 - Km. 70 sep. 33.37 Km

4. Peningkatan Kapasitas Jalan Km. 70 - Bts.Cabdin Dompu sep. 14.20 Km

Mataram, Rud_pyu 2010

KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN

2010-11-15T22:45:00.000-08:00

Mencermati kondisi objektif dan permasalahan pembangunan di Propinsi NTB, maka strategi pembangunan daerah yang diterapkan adalah pertumbuhan melalui pemerataan yang di kemas dalam paket program strategis. Oleh karena itu, pembangunan transportasi subsektor jalan sebagai salah satu bagian dari paket sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan wilayah di propinsi NTB.

Pengembangan transportasi subsektor jalan di propinsi NTB harus sesuai dan mendukung visi dan misi pembangunan daerah yaitu :

VISI : "Terwujudnya Masyrakat NTB yang Beriman dan Berdaya Saing"

MISI :

Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender;
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
Menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan;
Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah.

Beberapa aspek dalam perencanaan pengembangan transportasi subsektor jalan propinsi NTB adalah : fungsi kabupaten yang dihubungkan, potensi sumber daya alam yang dimiliki, fungsi jaringan jalan eksisting (jalan nasional dan propinsi) yang sudah mantab, proyeksi lalulintas yang dilayani oleh jaringan jalan di propinsi NTB selama tahap pengembangan, Kondisi IRI (Kekasaran Permukaan Jalan) eksisting dan Nilai IRI yang akan dicapai dalam pentahapan pengembangan dan besarnya nilai pola distribusi investasi.

Sesuai hasil analisis, maka pengembangan transportasi subsektor jalan akan ditekankan pada pemerataan aksebilitasi dan peningkatan pelayanan jaringan jalan yang sudah ada dengan mempertimbangakan aspek aspek tersebut diatas. untuk pentahapan program pengembangan di tetapkan konsep Tujuan (goals), Sasaran (Objectives), Kebijakan (Policy) dan Strategi (Strategy).

Skenario dalam pengembangan jaringan jalan di NTB, dalam pelaksanaannya akan dilakukan dalam kondisi Un-constraint budget tetapi tetap memperhatikan besarnya nilai investasi dari tahun ke tahun sebelumnya. hal ini dilakukan agar pengembangan jalan yang direncanakan dapat diimplementasikan di lapangan.

sesuai dengan konsep pengembangan, pentahapan program pengembangan yang disusun harus dapat melayani indikasi perkembangan wilayah yang akan ditetapkan : (1). Jaringan jalan yang menghubungkan wilayah dengan indikasi kuat (menghubungkan PKN-PKN dan PKN-PKW) harus dilayani oleh fungs jalan yang sesuai yaitu fungsi jalan arteri primer (AP). (2). Jaringan jalan yang menghubungkan wilayah dengan indikasi sedang (menghubungkan PKW-PKW dan PKW-PKL) harus dilayani oleh fungsi jalan yang sesui yaitu fungsi jalan kolektor primer (AP). (3). jaringan jalan yang menghubungkan wilayah dengan indikasi kecil (menghubungkan PKL-PKL) harus dilayani oleh fungsi jalan yang sesuai yaitu fungsi jalan lokal primer (LP).

meriview hal diatas, maka perubahan fungsi jalan akan disesuikan dengan fungsi kota yang telah ditetapkan dengan RTRWN maupun RTRWP yang berlaku dalam jangka waktu 15-20 tahun kedepan.

pentahapan juga akan memperhatikan target2 pencapaian sebagai berikut :

Jangka Pendek (2010-2014). pada jangka pendek akan dilakukan pengembangan jaringan jalan untuk memantapkan lintas utama yang menghubungkan antar pusat - pusat kegiatan penting.
Jangka Panjang (2015-2028). pada jangka panjang akan dilakukan pemantapan dan peningkatan lebar jaringan jalan utama sekaligus memantapkan kondisi jaringan jalan melalui pemeliharaan dengan prioritas pada jaringan jalan utama dan pendukung (Arteri dan Kolektor) serta pada jaringan jalan yang melalui wilayah - wilayah yang berpotensi. selain itu juga akan dilakukan peningkatan lebar jaringan jalan utama (fungsi arteri) mengikuti pertumbuhan volume lalulintas serta memantapkan kondisi jaringan jalan yang belum mantap melalui pemeliharaan.

Rud_Pyu2010

Pagu Definitif Kementerian Lembaga TA 2011

2010-11-08T00:28:00.000-08:00

Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 plus lampiran Rekapitulasi Pagu Definitif per K/L TA 2011

(Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran)

Rud_pyu 2010

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN NTB

2010-11-06T10:53:00.000-07:00

Target Alokasi DIP, Realisasi Keuangan dan %Fisik Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Bina Marga

By : Rud_Pyu

Permasalahan Pembebasan Lahan

2010-11-05T15:21:00.000-07:00

Pembebasan tanah untuk pembangunan yang saat ini masih menjadi masalah serius yang menghambat kelancaran pembangunan jalan baru. Sementara dipastikan kemampuan kelembagaan yang ada (P2T), BPN, TPT, dan Investor), masih jauh di bawah target,

sehingga bila tidak ada langkah langkah pemecahannya dikhawatirkan target pembebasan tanah tidak dapat dicapai. Seperti telah di ketahui bersama permasalahan pendanaan yakni ketidak pastian waktu/ Investasi dan ketidakpastian biaya.

Mengenai ketidakpastian waktu/ Investasi, waktu penyelesaian pengadaan tanah dan tidak di pastikan karena hambatan procedural pengadaan tanah di lapangan. Maka di sarankan pemerintah menyediakan dana talangan (BLU). Apabila ada salah satu seksi telah bebas, badan usaha mengembalikan dana talangan dan kontruksi dapat dimulai .

Selain itu juga tentang adanya ketidakpastian biaya, seperti besarnya biaya pengadaan tanah tidak dapat dipastikan karena harga tanah dari waktu ke waktu sulit diprediksi, karena itu untuk mengatasinya pemerintah memberikan Land caping. Kemudian bila harga tanah naik melebihi yang di tetapkan, Badan Usaha hanya menanggung sampai batas tertentu, selebihnya di tanggung pemerintah.

Dari permasalahan ini Dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup untuk pengadaan tanah, baik untuk keperluan land capping, maupun ganti rugi tanah kepada ruas ruas jalan Terutama tol yang menjadi tanggungan pemerintah,perlu dukungan politik dari tingkat nasional dan daerah untuk percepatan proses pembebasan tanah, terutama pada lokasi yang ada penolakan atau yang ada di deadlock dalam musyawarah. Perlu peraturan khusus untuk kemudahan penggunaan tanah intansi pemerintah yang akan di pergunakan untuk kepentingan umum.

Dibutuhkan penegak hukum untuk menghindari aksi spekulan tanah dengan menetapkan ketentuan Land Freezing secara tegas dan efektif.

Rud_pyu 2010

Pemerintah Tunda Operasional BIL Hingga Desember 2010

2010-11-02T03:36:00.000-07:00

Jakarta. Pemerintah memutuskan menunda operasional Bandara Internasional Lombok hingga Desember mendatang atau sampai berbagai masalah terselesaikan yang diperkirakan akhir 2010.

Keputusan untuk menunda operasional Bandara Internasional Lombok (BIL) dari jadwal semula Juni atau Juli menjadi Desember 2010 itu dicapai dalam rapat koordinasi di Mataram, Jumat.

Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Tirta Hidayat dan Direktur Teknik Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Cahyono. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Bambang Darwoto yang didampingi Direktur Pembangunan BIL Slamet dan sejumlah pejabat PT Angkasa Pura I juga menghadiri rapat koordinasi itu.

Sedangkan dari daerah selain Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi, juga hadir pejabat terkait di jajaran pemerintah provinsi, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Deputi Bidang Ekonomi Setwapres Tirta Hidayat mengemukakan setelah berkali-kali menggelar rapat koordinasi baik di Jakarta maupun di Mataram, diketahui masih terdapat tiga masalah utama dalam pembangunan BIL.

Ketiga masalah itu yakni pembangunan infrastruktur utama BIL yang belum tuntas, secara keseluruhan memang sudah lebih dari 95 persen, sehingga diperkirakan akan rampung dalam dua bulan lebih. "Masalah kedua dan ketiga berupa infrastruktur jalan akses BIL yang belum tuntas, dan permasalahan sosial masyarakat di sekitar BIL," ujarnya.

Hidayat kemudian mempersilakan pihak-pihak terkait menjelaskan hal-hal yang melatari ketiga amasalah pokok dalam pembangunan BIL yang belum dapat dituntaskan itu. Menurut Dirut PT Angkasa Pura I Bambang Darwoto secara umum pekerjaan fisik BIL sudah mencapai 99,01 persen, atau masih ada bagian pekerjaan yang belum rampung seperti terminal yang mencapai 95,5 persen.

"Namun pekerjaan yang tersisa itu bisa dituntaskan akhir Juli 2010, yang berarti BIL sudah bisa beroperasi Agustus mendatang," ujarnya. Kendati demikian Darwoto meragukan dukungan infrastruktur jalan akses BIL jika bandara internasional itu dioperasionalkan Agustus 2010, sehingga disarankan untuk ditunda sampai infrastruktur jalan memadai.

Kasubdit Wilayah Timur Ditjen Bina Marga Prisna Setiawati mengatakan penataan infrastruktur jalan akses BIL dijadwalkan rampung Desember mendatang jika sesuai rencana. "Dengan demikian, dukungan infrastruktur jalan akses BIL baru akan rampung Desember nanti, sehingga disepakati untuk mengoperasikan BIL akhir Desember 2010," katanya.

Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi juga menyepakati BIL dioperasikan akhir Desember atau setelah semua masalah dituntaskan pihak terkait. "Saya setuju akhir Desember BIL dioperasikan atau setelah semua masalah, terutama infrastruktur jalan tertangani dengan baik," ujarnya.

BIL yang berlokasi di Dusun Slanglit, Desa Tana Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki landasan pacu yang panjangnya 1.750 meter dan lebar 40 meter. Bandara itu didukung lahan apron (tempat parkir pesawat udara) seluas 62.074 meter, terminal yang dilengkapi dua unit ruang eksekutif pada areal seluas 12 ribu meter dan kawasan parkir kendaraan seluas 17.500 meter.(Antara/Suara Karya)

DITJEN BINA MARGA

2010-10-29T04:19:00.000-07:00

Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, hari ini (22/10) membuka secara resmi Workshop “Penerapan Kontrak Pemborongan dengan Metode Rancang dan Bangun (Design and Build)” yang diadakan oleh Direktorat Bina Teknik, Dirjen Bina Marga Departemen PU. Acara workshop ini sendiri berlangsung selama 2 hari di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Marga menyampaikan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga perlu dilakukan identifikasi berbagai alternatif baik manajemen maupun teknologi. Saat ini kita dihadapkan pada kondisi bahwa perkembangan teknologi telah begitu pesat namun belum semuanya dapat terfasilitasi oleh sistem delivery yang ada. Sistem delivery yang dianggap dapat mengakomodasi hal tersebut yaitu teknologi kompleks/ high risk/ bernilai relatif besar adalah antara lain dengan menggunakan delivery system Design and Build.
Design and Build merupkan implementasi dari UU No.18 tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi pasal 16 ayat 3 yang menyebutkan bahwa layanan jasa desain, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran biaya pekerjaan, penggunaan teknologi canggih serta high risk. Selain itu, menurut PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4 menyebutkan bahwa pengadaan penyedia jasa/pelaksana konstruksi terintergrasi dilakukan dengan cara pelelangan terbatas.

Metode Design and Build (DB) berbeda dengan sistem Design-Bid-Build (DBB) karena tedapat suatu sinergi antara proses desain dan pelaksanaan. Dengan adanya Metode Design and Build diharapkan mampu mengatasi atau mencari solusi agar kegagalan konstruksi dapat dikurangi.

Untuk ke depan, Dirjen Bina Marga juga akan mengembangkan metode kontrak terintegrasi Performance Based Contract (PBC). Untuk langkah kedepan, Dirjen Bina Marga akan melakukan pilot study penerapan PBC di ruas jalan Semarang – Pekalongan.

Dalam implementasi sistem kontrak terintegrasi seperti DB atau PBC perlu dicari keseimbangan dan mengantisipasi kondisi Indonesia misal kapasitas konsultan dan kontraktor, material yang tersedia, teknologi yang telah dikuasai, dan iklim dari pelaksanaan pengadaaan serta kegiatan pelaksanaan proyek. Dalam implementasinya, sistem kontrak terintegrasi tidak menggantikan system tradisional yang ada saat ini (DBB).

Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan, Bina Marga terbuka untuk hal – hal yang sifatnya mencari upaya terutama untuk mencapai efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan jalan. Dari pelaksanaan kegiatan workshop ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang kongkret, praktis dan dapat diaplikasikan dalam pengadaan jasa pemborongan jalan dan jembatan yang bersifat kompleks tersebut. (bintek bm)

Pusat Komunikasi Publik

221009