SGBN

2016-08-19T15:09:00.002+07:00

Buruh Korea Fine Chemical Berjuang Lawan PHK dan Union Busting!

2016-08-19T15:09:00.001+07:00

Perusahaan yang tidak menginginkan kesejahteraan bagi buruh pasti akan takut jika buruhnya berserikat. Walau masih sedikit capaian yang mungkin berhasil didapatkan buruh dari perjuangannya, namun perusahaan tetap tidak rela memenuhi hak buruh yang seharusnya dipenuhi. Hingga pada akhirnya, perusahaan merespon balik dengan pukulan beruntun ke tubuh serikat buruh yang sedang berjuang. Itulah yang terjadi pada sebagian buruh dan serikat buruh di sebuah perusahaan bernama PT. Korea Fine Chemical (KFC) yang berlokasi di kawasan Milenium estate, Kabupaten Tangerang.
Awalnya, ratusan buruh perusahaan Korea Fine Chemical bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang dari seharusnya, upah yang lebih kecil dari UMK seharusnya, dan dengan sistem kerja yang melanggar peraturan. Walaupun produksi perusahaan berhubungan dengan produk bermerek Adidas yang terkenal, namun untuk aturan normatif saja perusahaan tersebut melanggarnya dengan berbagai jurus.

Baru pada Agustus 2015 lalu para buruh memberanikan diri untuk membangun serikat buruh, setelah beberapa bulan para inisiator bergerilya untuk meyakinkan satu demi satu buruh. Salah satu pengurus serikat buruh KFC mengatakan, tindakan gerilya itu umum dilakukan buruh yang ingin mendirikan serikat buruh dimana saja, karena PHK adalah ancaman nyata jika buruh ingin membangun serikat buruh, dan tidak banyak yang siap mendapat resiko itu.

Aksi massa pertama serikat buruh KFC sebenarnya berhasil mendesak perusahaan memenuhi beberapa tuntutan normatif. Yaitu berupa pemangkasan jam kerja sesuai peraturan, penaikan upah, dan pengangkatan 49 buruh menjadi buruh tetap. Namun buruh merasa masih menyisakan tugas bagi tuntutan lain. Masih terdapat puluhan buruh kontrak, dan puluhan lagi bekerja dengan sistem harian lepas. Namun sebelum melakukan perundingan tuntutan, pengusaha memulai konflik dengan melakukan PHK kepada buruh yang juga merupakan pengurus serikat. Mogok spontan atas dorongan solidaritas pun akhirnya dilakukan buruh untuk menyelamatkan buruh yang dipecat. Namun itu justru dibalas dengan pemecatan beruntun kepada 32 buruh yang hampir semua adalah anggota serikat buruh.

Tidak cukup itu. Perusahaan juga berupaya melakukan adu domba antara buruh yang di PHK dengan buruh yang masih bekerja, dengan memberikan alasan-alasan untuk memaklumi pemecatan dilakukan. Tujuan sebenarnya dari perusahaan bukan lah memecat buruh, melainkan melumpuhkan sarana buruh untuk berjuang, yakni serikat buruh.

Namun dalam kesempatan terakhir, salah seorang pengurus serikat buruh KFC menyatakan bahwa serikat telah kembali melakukan konsolidasi untuk melawan. Semakin banyak buruh yang masih bekerja menyadari bahwa nasib mereka sama-sama diujung tanduk dalam sistem kontrak dan harian lepas yang dijalankan perusahaan. Terlebih lagi, mereka menyadari itu melanggar peraturan.

Dalam waktu dekat, jajaran pengurus serikat buruh KFC akan kembali mengadakan rapat dan akan menentukan hari yang tepat untuk aksi dan mogok. Dalam aksi nanti dikatakan, buruh KFC tidak akan sendiri, melainkan juga akan melibatkan solidaritas dari sesama buruh. Dukung perjuangan buruh KFC! (iw)

Upah Buruh Indonesia Terendah Ketiga di ASEAN

2015-08-13T21:57:00.002+07:00

Tahukah Anda ?!?

Pendapatan atau gaji yang diterima setiap bulan masih menjadi tolak ukur kesejahateraan masyarakat. Pada 2014, rata-rata gaji pegawai di Indonesia tercatat sebesar Rp3,67 juta. Pada umumnya, seluruh pegawai di Indonesia menerima gaji di kisaran Rp2,5 juta - Rp5 juta per bulan.

Ironisnya, bila dibandingkan dengan 10 negara ASEAN, rata-rata gaji pegawai Indonesia berada di posisi 3 paling kecil. Jika dibandingkan dengan Singapura yang menududuki posisi paling atas, rata-rata gaji pegawai Indonesia berbeda puluhan juta Rupiah dengan rata-rata gaji pegawai Singapura.

Berikut data rata-rata gaji pegawai di negara ASEAN, seperti dikutip dari data Numbeo , Senin (29/6/2015).

1. Singapura Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD2.951 atau Rp35,8 juta

2. Brunei Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD1.339 atau Rp16,26 juta

3. Malaysia Rata-rata gaji pekerja per bulan USD979,2 atau Rp11,87 juta

4. Thailand Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD520,2 atau Rp6,31 juta

5. Myanmar Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD367,6 atau Rp4,5 juta

6. Filipina Rata-rata gaji pekerja per bulan USD351,88 atau Rp4,3 juta

7. Vietnam Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD305,16 atau Rp3,7 juta

8. Indonesia Rata-rata gaji pekerja per bulan: Rp3,67 juta

9. Kamboja Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD207,47 atau Rp 2,52 juta

10. Laos Rata-rata gaji pekerja per bulan: USD175 atau Rp 2,12 juta.

Ironis : Negeri Kaya & Rakyat Melarat

Ditengah kebesaran dan keberlimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia indonesia yang berada diatas negera - negara tersebut. Seharusnya sangat tidak pantas upah buruh diindonesia justeru menjadi ketiga terendah, dan hanya berada diatas Kamboja Dan laos.

Ini mencerminkan terdapat kesalahan dan kesesatan pasti atas pengelolaan negara kita nan kaya raya ini, kaum buruh indonesia sangat patut dan berhak atas upah yang mensejahterakan, dan indonesia sangat berkemampuan untuk itu.

Semestinya pula rakyat mayoritas dinegeri ini berkehidupan secara lebih layak dari keadaan saat ini.

Demikianlah negeri ini dikuasai oleh kekuasaan yang korup, pro modal, kapitalistik, yang sudah atasnya tidak dapat lagi dipertahankan kelanggengan kekuasaan yang demikian.

Rebut upah riil nasional & bergerak sejak sekarang, bangun kekuatan politik pasti kaum buruh indonesia tanpa kooptasi elit borjuasi.

Keadaan hanya berubah jika kitalah jua yang merubahnya, untuk kita, dan bukan bagi mereka.

( Dari berbagai sumber )

SGBN Banten Bergerak

2015-08-13T20:00:00.000+07:00

Perjuangan Upah & Politik Kaum Buruh

Pagi itu, Minggu 09 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB, sedikit berbeda ditangerang, banten, dijalur areal sekitar kawasan industri pasar kemis, dipinggir jalan telah berbaris ratusan massa buruh berseragam merah dengan mengibar - ngibarkan bendera merah bertuliskan SGBN dan simbol bintangnya didepannya terpampang spanduk bertuliskan Rebut Upah Riil Nasional dan seruan Bersatu, Bergerak :Upah, Aksi Dan Partai, serta beberapa orang buruh berpencar disisi jalan membagikan selebaran.

Massa buruh yang tergabung dalam Federasi PROGRESIP - SGBN Banten, rupanya tengah melakukan aksi massa, mereka memulainya dari depan salah satu pabrik tempat sebagian besar buruh yang turun ke jalan ini bekerja. Dikoordinir oleh salahs eorang pimpinan aksi, massa buruh diatur, diberikan arahan dan menerikan yel - yel.

Usai diberikan arahan dan mempersiapkan kelengkapan aksi dan penghimpunan massa, rombongan sejumlah ratusan buruh ini kemudian mengubah formasinya yang semula tanpa kendaraan kini telah menyusun formasi konvoi dengan kendaraan bermotornya. Menjulur panjang disisi jalan dan setelah dikomando oleh pimpinan aksi, konvoi motorpun bergerak, dengan iringan sirenen dari megaphone, klakson yang bersahutan, diwarnai kibaran bendera merah, menyedot perhatian khalayak disekitar dan disepanjang jalan yang dilalui.

Dari titik kumpul semula didepan pabrik dan setelah bergerak konvoi, massa aksi inipun kemudian kembali berhenti dan berhimpun menyusun kendaraan bermotornya dan membuat formasi massa persis dipinggir jalan didepan pintu gerbang utama kawasan industri pasar kemis. Aksi pun dilanjutkan dengan ditandai oleh lagu perjuangan “ internasionale yang dinyanyikan bersama.

“ Hidup Buruh !, Hari ini kita barisan massa buruh dibanten yang terhimpun didalam SGBN banten perlu mengabarkan kepada semua pihak, semua orang yang menyaksikan dan mendengarkan aksi kami, bahwa SGBN banten menyerukan kepada semua massa buruh khususnya yang ada dibanten untuk memulai bersiap, mulai bergerak untuk menjaga momentum upah tahunan, memperjuangkan upah 2016 bisa lebih baik dari tahun ini, karenanya mulai saat ini, kami mengajak, bergerak dan mengabarkan melalui aksi ini maupun selebaran yang kami bagikan, Hidup Buruh “. M Yahya, Korlap AKSI dalam seruannya mengawali aksi dipinggir jalan depan pintu utama kawasan pasar kemis ini.

Aksi diisi orasi - orasi dari setiap unsur yang turut serta dalam aksi, selain para petugas selebaran membagi - bagikan kesemua pengguna jalan dan publik yang berlalu lalang ramai disekitaran lokasi aksi ini. Ade Makaraw, selaku koordinator SGBN Banten pun menyampaikan orasinya “ kawan - kawan sekalian, masih semangat ?, masih ! ”, disambut sahutan serentak massa aksi, “ seperti telah dijelaskan oleh kawan Yahya barusan, mulai saat ini kita harus mulai menyerukan, untuk bergerak kepada semua kaum buruh diindonesia dan banten khususnya, untuk memulai persatuan riil menyiapkan perlawanan demi upah riil, melawan upah murah yangs elama ini diberikan oleh rezim anti buruh, jika kita lengah, apabila kita tidak mempersiapkan gerak dari sekarang, upah 2016 akan jauh lebih rendah dari yang kita mau, maka SGBN Banten saat ini memulainya “.

Orasi masih terus disuarakan oleh Ade Makaraw, koordinator SGBN Banten, diselingi yel - yel yang disahut dengan semangat oleh massa aksi. Sekitar hampir satu jam aksi berjalan, sempat ada hambatan dari pihak kepolisian yang berangsur - angsur berada dilokasi, mempermasalahan izin dan koordinasi aksi kepihak kepolisian, yang walalupun sesungguhnya pemberitahuan aksi telah dilakukan semestinya sejak beberapa hari sebelum aksi, tetapi massa ski tetap menerikan yel - yel aksi tanpa pengaruh, dan dengan sigap tim negosiator aksi dapat menetralisir pihak kepolisian dan aksipun tetap berjalan.

Sekitar dua jam aksi kampanye, membagikan selebaran didepan gerbang utama kawasan industri pasar kemis, hingga selebaran dalam jumlah banyak, ratusan ribu lembar terserap dan hampir habis. Aksipun bergeser dan dilanjutkan dengan konvoi kendaraan bermotor melintas didalam areal kawan industri pasar kemis, berputar kejalur sekitar dan melintas jalan cilongok, sempat berpapsan dengan rombongan bubar pengajian, dan menyedot perhatian disepanjang jalan yang dilalui.

Setelah sasaran aksi dan titik - titik target telah dilalui serta selebaran telah tersebar dan hampir habis, konvoi massa aksipun bergerak kearah taman puri, tangerang untuk kembali berhimpun, evaluasi dan konsolidasi sambil beristirahat.

Siang hari usai aksi, dikoordinir oleh koordinator aksi dan para simpul massa, evalusi dan konsolidasipun berjalan, dan diisi oleh delegasi dari Dewan Pengurus Nasional SGBN yang telah sejak awal aksi hingga pengakhiran terus ikut serta, dalam lingkaran massa, pendiskusian terjadi dan pembahasan atas beberapa hal termasuk sosialisasi agenda - agenda perjuangan organisasi dipaparkan.

Hampir pukul dua siang, rangkaian aksipun selesai dan sesuahnya dilanjut kumpulnya masing - masing massa basis disetiap kolektifnya yang dikoordinir oleh para pengurus tingkat pabrik.

Aksi kali ini selain mengkampanyekans eruan menyongong upah 2016, SGBN juga mengusung issue, Upah, Aksi dan Partai, sebagai suatu hal yang dianggap penting untuk dikumandangkan, sebagai tuntunan perjuangan kaum buruh dalam momentum upah yang sudah harus lebih maju dan mempunyai kesadaran politis, untuk dapat menyudahi ketertindasannya sejauh ini, mengakhir upah yang murah, dengan kaum buruh menjadi penentu, bukan lagi sekedar menitipkan nasibnya kepada penguasa yang justeru anti pada kaum buruh itu sendiri.

Hidup Buruh, Berjayalah kaum buruh indonesia,

Hidup Perstauan gerakan Buruh,

Hidup Buruh Yang Berkesadaran Klas,

Hidup SGBN !

Upah, Aksi Dan Partai

2015-08-11T22:57:00.000+07:00

Upah Dan Aksi

Masih sampai dengan saat ini kaum buruh, rakyat pekerja indonesia dihadapkan pada kenyataan yang masih menindas, menghimpit hidupnya yang belum berkesudahan.

Diseparuh terakhir tahun 2015 ini kembali memasuki waktu untuk penentuan upah tahunan bagi buruh di indonesia sebagaimana mekanisme yang berlaku. Khususnya dibulan November nanti upah (UMK/UMP) tahun 2016 akan ditetapkan dan berlaku per/1 Januari. Artinya, kondisi, nasib dan kesejehtaraan kaum buruh satu tahun kedepan akan kembali dipertaruhkan, ditentukan dalam waktu dekat ini.

Mengambil pelajaran dan pengalaman tahun - tahun sebelumnya, dimana kehendak modal dan pemerintah, kekuasaan anti buruh akan memberikan upah yang rendah, upah murah, bertolak belakang dengan harapan kaum buruh. Menelisik penentuan upah dari tahun ke tahun, sejatinya upah yang berlaku selama ini sebatas perubahan nominal, tidak ada kenaikan riil, tidak lebih dari sekedar perubahan angka - angka yang tidak pernah mampu mendongkrak taraf hidup kaum buruh menjadi lebih layak dari sebelumnya. Upah berubah, dikepung kenaikan harga kebutuhan lainnya yang niscaya ( karena harga - harga yang tidak konstan), ditengah negara tidak serta merta mencukupi kebutuhan social mendasar lainnya.

Sehingga untuk bisa memenangkan kesejahteraan, mendapatkan upah yang riil, kaum buruh tidak boleh lengah, sudah harus bersiap kembali bergerak untuk menyongsong penentuan upah tahunan ini dengan kesiapan yang lebih maju dari sebelumnya dan harus segera dimulai segera dengan bersama, dalam kekuatan persatuan perjuangan gerakan buruh yang lebih padu, beriringnya setiap massa buruh disemua tingkatan dan memformulasikan strategi berlawan yang meluas disemua tempat.

Pimpinan - pimpinan organisasi buruh pada level pusat, nasional harus berperan mendorong terjadinya pertemuan padu ditingkatan massa basis diberbagai tempat untuk bergerak dan berlawan berbareng, dan pimpinan - pimpinan organisasi harus belajar dan mengambil pengalaman riil untuk tidak menyandera interaksi dan persatuan massa buruh yang sejatinya menyimpan dan mempunyai daya, jauh lebih mumpuni ketibang kekuatan pikiran, kekuatan tenaga dan kekuatan keberanian pimpinan semata. Dari masifnya interaksi ditingkatan massa buruh disemua tempat dan kesempatan, dipimpin oleh persatuan demokratis organisasi buruh dan kekuatan rakyat pekerja yang berlawan untuk memuarakan perlawanan serentak nasional yang berkelanjutan hingga pada titik terjauh dari daya perlawanan ini, mencapai tuntutan yang dikehendaki bersama.

Pun pada momentum upah tahun ini kaum buruh sudah harus keluar dari pola pikir yang mekanis dan masih memandang perjuangan upah layak sebatas upah-ansih, yang telah memberikan pelajaran - pelajaran penting disetiap tahunnya. Kaum buruh indonesia, selain berkeharusan melipatgandakan tenaga, strategi dan taktik perjuangan menjadi semakin kuat dan hebat. Harus pula melekatkan upaya - upaya perjuangan upahnya dengan cara - cara pasti mempersiapkan senjata utamanya demi menyudahi upah murah, menyudahi kepedihannya dan utamanya menyudahi cengkeraman pemerintahan borjuasi, dari kungkungan KAPITALISME.

Dengan pendalaman pemahaman mendasar secara terus menerus dalam menganalisa upah dari pangkal hingga ujungnya, yang melatar belakangi keadaan buruk selama ini, untuk memperterang arah juang kita, menjadi tak tertawarkan dewasa ini untuk diinsyafi kaum buruh.

Upah: konsekuensi kapitalisme

Upah dikenal pertama kali sejak perkembangan masyarakat memasuki periode kapitalisme, yakni periode yang menggantikan jenis penghisapan hasil kerja oleh tuan tanah/kerajaan kepada kaum tani melalui tanah. Kapitalisme sendiri (sebagai sistem yang berdasar pada akumulasi modal dan eksploitasi nilai lebih) bermula saat produktivitas tanah mengalami kemunduran dan disaat yang sama perdagangan berkembang ke titik pertemuan nya dengan “tukang-tukang” yang mulai terkonsentrasi kedalam sebuah lokus produksi di kota-kota. Saat itu upah dikeluarkan oleh para pedagang untuk memberi imbalan atas kerja para tukang dalam menghasilkan barang-barang yang selanjutnya menjadi milik pedagang. Setelah mendapat imbalan atas kerja nya menghasilkan barang itu, para tukang sebenarnya telah resmi menjadi kelas pekerja/buruh.

Sehingga sejatinya upah merupakan nilai/harga yang diberikan pemilik alat-alat produksi (modal) terhadap “kerja” yang dimiliki buruh, sekaligus instrumen pembentuk ‘kelas’ buruh maupun kapitalisme itu sendiri. Namun dalam kapitalisme, nilai upah tidak datang dari berapa banyak nilai maupun keuntungan yang telah dihasilkan oleh kerja. Karena jika begitu, semua nilai ekonomi yang bertambah atau keuntungan yang didapat pemilik modal sudah seharusnya juga diberikan kepada buruh sebagai pemilik kerja, karena sudah tentu nilai itu berasal dari kerja. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Pemilik modal lah yang selalu mendapat keuntungan dari kerja walau dia sering tidak melakukan kerja apa-apa.

Nilai ini juga ternyata tidak datang dari kebutuhan sepantasnya tenaga kerja (buruh/pekerja) sebagai manusia, seperti di-ilusikan penguasa lewat upah berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kalau hal ini benar, tentu saja “layak” yang dimaksud bukan lah hasil dari komponen-komponen kebutuhan manusia yang sangat minimalis demi hanya hidup keesokan harinya untuk bekerja kembali. Ketika dihadapkan dengan konsep “layak”, pemilik modal pun segera membentuk standar ganda. Di satu sisi meninggikan kelayakan bagi dirinya (sehingga tidak sudi keuntungan nya dibatasi atau berkurang sedikit pun), sedangkan di sisi lain merendahkan kelayakan bagi buruh.

Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sendiri, walau merupakan produk perjuangan kelas, namun jika tanpa penerapan yang tegas dan ketat oleh negara, akhirnya masih menjadi salah satu cara yang dipakai negara untuk meperdaya buruh bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan buruh. Karena ketika KHL berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi, kapasitas industri dan produktivitas perusahaan, UMP menjadi sah-sah saja berada dibawah KHL. Disaat sebuah perusahaan ‘mengklaim’ tidak mampu membayar UMP, menjadi sah-sah saja pemberlakuan upah dibawah UMP. Dalam banyak pelanggaran normatif tentang upah, negara pun lebih banyak menghilang. Sehingga UMP yang ditetapkan oleh negara sendiri harus direalisasikan dibawah tekanan dan gempuran terus-menerus dari kaum buruh. Padahal, disaat buruh merelakan dirinya bekerja dibawah KHL sehingga harus mengurangi jatah makan dan jatah belanja nya atas alasan “pertumbuhan ekonomi” dll, apakah pemodal juga melakukannya? Tentu saja tidak. Konsep layak pun akhirnya berada dalam dua dunia, dimana pemodal memiliki kelayakan yang berbeda dari buruh dalam menjalankan kehidupan nya, walau sama-sama hidup sebagai manusia.

Dalam bengisnya sistem penindasan dan persaingan manusia atas manusia (oleh kapitalisme) yang menjadikan semuanya setara barang-dagangan, manusia sebagai pemilik kerja pada akhirnya tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran ini. Besar kecilnya nilai upah, suka tidak suka akhirnya dipengaruhi dua faktor paling alami: seberapa banyak terdapat alat produksi yang membutuhkan tenaga kerja (lapangan pekerjaan), dan seberapa banyak terdapat tenaga kerja yang menjual tenaga nya (angkatan kerja).

Tetapi faktor alami diatas tidak otomatis membentuk upah. Buruh sebagai satu-satunya faktor produksi yang bergerak selalu menjadi biaya produksi yang paling elastis/bergerak dihadapan para pemodal. Untuk itu, dalam kapitalisme, pengurangan biaya produksi demi pemaksimalan keuntungan terutama dijatuhkan pada buruh (bukan pada bahan mentah atau mesin-mesin yang masuk dalam biaya tetap). Demikian hal nya buruh, karena merupakan satu-satunya faktor yang hidup dan berpikir, merupakan satu-satunya faktor yang dapat menggerakkan produksi sekaligus mendapat kesadaran tertentu dari proses produksi. Dan inilah yang sejatinya membentuk upah buruh dari awal kemunculannya, yaitu nilai tawar antara buruh (yang memiliki kerja) dan pemodal (yang memiliki alat produksi). Sejatinya buruh sebagai poros yang paling inti dan menentukan sendi perekonomian yang akhirnya menentukan pri penghidupan, dan inilah yang mestinya menjadi tuntunan pikiran dan tindakan juang gerakan buruh indonesia saat ini.

Perjuangan Politik Kaum Buruh

Dalam momentum perjuangan upah tahun - tahun sebelumnya yang menunjukan kebangkitan kaum buruh yang pernah ada tidak boleh dibiarkan merosot ditahun ini dan selanjutnya, ditengah capaian kesadarannya telah menginsyafi kebutuhan perjuangan politiknya.

Dalam pengertian perjuangan untuk upah riil yang mensejahterakan sebagai tuntutan kaum buruh, berkait erat dengan sistem penghisapan/penindasan oleh negara, tidak terpisah dari kekuatan apa dan bagaimana kekuasaan yang bercokol dan mengatur hidup kaum buruh, rakyat pekerja indonesia.

Untuk itu, perjuangan upah riil sebaik-baiknya sudah menghantarkan pada manifestasi kekuatan politik riil, partai kaum buruh yang tidak dikooptasi oleh kekuatan borjuasi. Perjuangan upah riil bukan sebagai ujung dari momentum upah tahun ini, melainkan pembuka jalan menjadi lebih lapang, penguat fondasi untuk mulai mengarah pada pengakumulasian daya membangun partainya sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri yang selama ini dititipkan ditangan dan pundak para penghisap dan penindas kaum buruh.

Kaum buruh sudah harus lebih maju, tidak saja untuk mengerti peran dan posisi nya secara ekonomi, tetapi juga secara politik. Apa yang telah diciptakan nya bagi negara dan seluruh rakyat harus disimpulkan menjadi kewenangan nya terhadap kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib negara dan seluruh rakyat. Disini kaum buruh tidak lagi merengek-rengek untuk meminta sedikit dari apa yang telah dihasilkannya dalam ekonomi, melainkan merebut haknya untuk mengatur apa yang telah dihasilkannya, yakni merebut hak nya untuk mengatur negara.

Perjuangan dengan keras untuk mendapat upah yang setinggi - tingginya harus dikobarkan sehebatnya dengan pula memastikan perwujudan partainya kaum buruh bersama rakyat tertindas lainnya yang tidak boleh lagi berhenti pada jargon dan slogan semata. Tidak bisa lagi hanya menggantungkan pada gelintiran elit, pimpinan buruh yang hanya berorientasi pada karir dirinya semata, yang tidak percaya dengan kehendak dan daya massa buruh. Dimulai dengan pemahaman massa buruh atas upah dan kaitannya dengan politik, dengan kekuasaan melalui diskusi maupun pendidikan politik tingkatan massa, melancarkan serta menggencarkan propaganda poilitik bersama, membangun persatuan - persatuan politik kaum buruh disemua tempat seiring persatuan perjuangan upah riil pada level massa buruh. Disusul mobilisasi - mobilisasi seruan perwujudan partai politik kaum buruh dan rakyat tertindas dengan issue serta tuntutan rakyat pekerja secara umum dan mendasar, hingga pada suatu pemuaraan Deklarasi Akbar diberbagai tempat yang berisi persatuan - persatuan massa buruh ditambah bersama rakyat tertindas lainnya yang tersebar dan bukan deklarasi elit dan gelintir pimpinan semata yang terpusat.

Kita tidak ingin tahun ini masih berjuang mekanis yang telah kita tahu benar adanya, jika masih berjalan ditempat untuk upah yang tetap murah, dan tahun selanjutnya pun akan selalu sama, jika tidak dimulai sedari sekarang dengan bersama - sama dalam persatuan gerakan perjuangan politik rakyat pekerja yang bebas dari elit borjuasi manapun.

Maka SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL menyampaikan :

Pertama : bahwa kaum buruh indonesia sudah harus bergerak bersama dan berjuang bersama menyongsong upah riil nasional secara serentak dengan persatuan - persatuannya diberbagai tempat pada tingkat massa buruh, melancarkan aksi - aksi bersama untuk upah riil nasional yang mensejahterakan sejak sekarang dan selanjutnya ;

Kedua : karena sedemikian besar tugas politik kaum buruh dalam kapitalisme, maka perjuangan ini harus juga dibarengi dengan usaha membangun partai politik nya sendiri yang bebas dari kepentingan modal dalam rangka merebut kekuasaan negara : memproses perwujudan partai politik kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya lebih kongkrit, dengan pendalaman dan peningkatan kesadaran politik bersama - sama ditingkatan persatuan massa buruh dimanapun ;

Ketiga : Upah, Aksi dan Partai, sudah harus melekat dan menjadi kesadaran maupun tindakan perjuangan kaum buruh indonesia dalam menyongsong upah tahun 2016, bertopang pada persatuan perjuangan gerakan massa buruh diberbagai tempat ;

Upah, Aksi Dan Partai, demikian Pernyataan Sentral Gerakan Buruh Nasional dalam menyongsong perjuangan upah 2016.

“ Tidak lagi menitipkan, melainkan kita yang menentukan “

UPAH, AKSI DAN PARTAI

Jakarta, 06 Agustus 2015

DEWAN PENGURUS NASIONAL

SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL

( DPN SGBN )

AHMAD SARIPUDIN

Ketua Nasional

Sepanjang Rezim Borjuasi & Sistem Kapitalisme Masih Bercokol ! Pantang Berdiam, Terus Bergerak, Merangsek Rebut Demokrasi & Kesejahteraan

2015-06-17T21:21:00.001+07:00

SGBN Bersama FSP FARKES Bergerak Berbareng

Senin, 15 Juni 2015 dan tiga hari menjelang dimulainya hari pertama Bulan Ramadhan, Kamis, 18 Juni 2015. Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) bersama Federasi Serikat Pekerja - Farmasi Kesehatan ( FSP FARKES ) Reformasi bergerak, kembali turun ke jalan, mendesakan kepada pihak Kemenaker RI, menyambangi Kantor Pusat PT. Tempo Scan Pasific ( Tempo Scan Pasific Tower ) dibilangan Kuningan dan merangsek ke Mahkamah Agung RI.

Ratusan buruh PT. Tempo Scan Pasific, PUK F SP PARKES Reformasi, yang dalam dua bulan terkahir tengah mengalami Skorsing, tindakan sepihak dan semena - mena dari pengusahanya. Lantaran serikat pekerja menuntut kepada perusahaan agar segera menggulirkan pembaruan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ) yang sudah dalursa di PT. Tempo Sca Pasific - Cikarang, Bekasi. Dimana menyangkut PKB berhubungan langsung dengan faktor kesejahteraan para pekerja yang terbilang mempunyai masa kerja yang lama, dan seperti pengusaha pada umumnya, jika menyangkut kesejahteraan pekerja, bersiasat dengan segala kebusukannya untuk menahan agar tidak perlu ada penambahan - penambahan hak pekerja, dan berupaya memukul para pekerja dan serikat pekerja yang memperjuangkan hajat hidup para anggotanya dengan melakukan Skorsing serta menskorsing hingga mem PHK para pimpinannya.

Menyusul MOGOK kerja yang dilakukan oleh pekerja dan anggota PUK F SP FARKES PT. Tempo Scan Pasific, yang sebenarnya telah berlangsung legal, tapi dibalas dengan perbuatan penghancuran serikat buruh, serta skorsing yang dipaksakan. Hingga tulisan ini dibuat, para pekerja masih hadir dilokasi tempat kerja dan terus menunjukan kegigihannya berjuang.

Pada momentum dimana SGBN juga merencanakan aksinya, menyambangi Mahkamah Agung dan mendesakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Tenaga Kerja RI, atas nasib kaum buruh. Sejalan dengan niat para pekerja PT. Tempo Scan Pasific, anggota PUK FSP FARKES Reformasi untuk kembali memberikan tekanan kepada managemen pusat, sehingga aksi massa pun dilakukan berbareng dan bersama dengan sasaran yang disambangi dengan bersama - sama pula.

Senin pagi, pukul 10 massa aksi sudah berkumpul di titik kumpul, samping gedung BULOG, Jalan Gatot Subroto, dikoordinir oleh Akbar Tanjung, unsur DPN SGBN selaku Korlap, dilengkapi dengan M Yahya yang juga unsur DPN SGBN bersama perwakilan dari DPP Farkes Reformasi, Kawan Joko, aksi dipimpin dan lanjut mengarah pada gedung Kemenaker.

Delegasi diterima pihak kemenaker dan menyampaikan beberapa hal pokok yang perlu dikerjakan oleh Kemenaker, sedikitnya melakukan pemanggilan kepada pimpinan utama PT. Tempo Scan Pasific, dan dengan desakan, pihak Kemenaker pun menjanjikan akan melakukan pemanggilan ini.

Sekitar pukul 11.30 WIB siang massa aksi bergeser ke lokasi, Tempo Scan Pasific Tower, tak jauh dari gedung Kemenaker, sedikit melawan arus dan disambut dengan barisan polisi yang menjaga, dan kerumunan pekerja di Tempo Scan Pasific, aksi relatif mendapat perhatian dan mengejutkan pihak managemen pusat.

Orasi perjuangan dikemukakan dari setiap perwakilan organisasi, SGBN maupun FARKES, hingga sekitar pukul 13.30 WIB aksi di depan Tempo Scan Pasific usai, dan massa bersiap untuk menuju sasaran aksi selanjutnya, ke Mahkamah Agung RI.

Dengan perjalanan sekitar hampir 1 jam, massa aksi tiba di depan gedung Mahkamah Agung, seperti biasa, barisan polisi penjaga berikut pengamanan dalam gedung MA sudah berbaris menyambut kedatangan massa aksi.

Kekuasaan Dan Siapa Yang Berkuasa Menentukan Bagaimana Nasib Kaum Buruh

M Yahya bersama Akbar Tanjung, pimpinan aksi membuka dan memulai aksi dengan penjelasan dan orasi perjuangan, yang pada intinya menyatakan, bahwa pemerintah berikut lembaga yudikatifnya, seperti Mahkamah Agung RI, setali tiga uang, sama - sama tidak berpihak kepada kaum buruh, melainkan lebih condong kepada pemodal.

“ Hukum dinegeri ini milik yang berkuasa, ketika kekuasaan berada ditangan pemilik modal, maka hukum akan mengabdi dan tunduk kepadanya, pemilik modal “

“ Tak terbilang kasus perburuhan yang ada di indonesia, tak terbilang pula perkara kaum buruh dikalahkan, karena demikian memang keniscayaannya, hukum dinegeri pemodal, tetapi walalupun demikian, kita harus terus merangsek, agar kemenangan tetap ada pada kita, karenanya hari ini, kemarin atau nanti, kita akan terus bergerak, mendatangi semua lembaga, instansi dan setiap pihak yang berhubungan dengan nasib kaum buruh, menagih tanggung jawab dan merebut keadilan kita “, M Yahya berseru dengan Megaphone ditangan kanannya.

Disampaikan juga dalam paparan orasi politik dari para orator disetiap titik aksi tak terkecuali di depan Mahkamah Agung ini, bahwa kemerdekaan berserikat yang direnggut, seperti terjadi pada buruh Tempo Scan Pasific, dan banyak buruh yang juga mengalami hal sama di indonesia, juga kesejahteraan yang masih jauh dari seharusnya, harus dijawab dengan perlawanan gigih, persatuan perjuangan, hingga terwujudnya jaminan demokrasi yang sejatinya serta kesejahteraan yang membahagiakan.

Delegasi diterima pihak MA dan aksi masih bergulir dengan mengawal dan memperkuat perwakilan yang berada didalam untuk mengkonfirmasi beberapa kasus anggota SGBN yang berada di tingkat MA, agar ditangani dengan cepat serta diputuskan dengan seadil - adilnya.

Sekitar pukul 16.00 WIB delegasi selesai melaksanakan tugasnya menjumpai pihak MA, tak lama berselang, aksi pun di akhiri, dengan ceremoni kumandang lagu Internasionale, dan massa tak berarti langsung kembali ketempat masing - masing, melainkan berlanjut kumpul bersama di Pintu Monas Indosat, patung kuda untuk evaluasi singkat dan mendiskusikan beberapa hal pokok, terutama dihubungkan dengan proses aksi, rencana lanjut perjuangan ditengah bulan ramadhan nanti.

Persisnya hampir pukul 18.00 WIB keseluruhan rangkaian gerak bersama SGBN dan FSP FARKES Reformasi di cukupkan, dan massa kembali menuju asalnya masing - masing dengan semangat juang yang selalu membara dan bersiap bergerak pada arena dan kesempatan juang berikutnya.

SGBN dan FSP FARKES bergerak, tuntut jaminan hak demokrasi dan kesejahteraan kaum buruh.

Menegaskan kegagalan pada pemerintah, aparatnya, DPR dan partai - partai borjuasi yang ada selama ini, karena tidak mampu menegakan demokrasi sejatinya serta tidak pernah mensejahterakan kaum buruh.

Pada kesempatan aksi ini juga di nyatakan kepada massa luas, bahwa hanya jika kekuasaan ditangan kaum buruh dan rakyat lah, demokrasi sejati, kesejahteraan terwujud dengan baiknya.

Sehingga kaum buruh, disamping berjuang pada lapangan hak ekonomisnya, sudah tak bisa berlama lagi, harus segera membangun partai politiknya kaum buruh bersama rakyat, tanpa elit borjuasi.

Bergerak Bersama, berjuang Bersama

Bangun Persatuan Gerakan Buruh - Hancurkan KAPITALISME

Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera

Red Proletar

Perayaan HUT ke VIII GSBN-SGBN Sulawesi Selatan

2015-06-14T00:31:00.000+07:00

Hari minggu 14 juni 2015, sudah genap 8 tahun berdirinya organisai serikat buruh yaitu Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN). Perayaan HUT ke-VIII GSBN yang dihadiri beberapa perwakilan anggota GSBN tingkat pabrik berlangsung secara sederhana namun penuh dengan semngat di sekretariat GSBN di jalan Angkasa Raya IV Panaikang Makassar.

Perayaan ini bertepatan dengan penutupan sekolah advokasi untuk anggota GSBN dalam memajukan pengetahuan semua kader, khususnya pada persoalan pendampingan kasus-kasus perburuhan, dan juga penguatan secara ideologi politik organisasi serikat buruh, Dalam penutupan sekolah advokasi tersebut juga ada Pemberian secara simbolik piagam sekolah advokasi pertama GSBN oleh ketua umum GSBN.

Sambutan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) GSBN Asniati S.H, selaku Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Nusantara menyampaikan beberapa hal penting seperti penguatan organisasi “kekuatan organisasi serikat buruh itu tidak terletak pada pengurus pusat atau ketua saja, akan tetapi kekuatan organisasi serikat buruh itu terletak pada kawan-kawan semua” kerja kolektif yang dibutuhkan dalam organisasi serikat buruh ini, sambung ketua umum GSBN.

Setelah sambutan dari ketua umum GSBN, dilanjut dengan eksporasi sejarah perjalanan terbentuknya GSBN yang beberapa kali menuai hambatan seperti pembubaran paksa oleh oknum TNI pada saat kongres pertama GSBN, penghiantan beberapa anggota, sampai pada tekad GSBN dalam membangun afiliasi organisasi secara nasional bersama Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN).

Penghujung perayaan HUT GSBN ke VIII dilakukan seremonial tiup lilin secara bersama-sama seluruh anggota yang hadir.

PERINTAH TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM - KEPADA APARAT DISNAKER - BATU BARA

2015-06-09T21:37:00.002+07:00

No : 035/SK -DPN SGBN/Mar-2015

Hal : Penyegeraan Tindakan Penegakan Hukum

Kepada YTH,

Ka. Disnaker Batu Bara

( Up. Pengawasan )

Jl. Smelter Site Kuala Tanjung

Sei Suka - Batu Bara

Sumatra Utara

Dengan Hormat,

Kami selaku kepengurusan tingkat nasional dari organisasi buruh nasional, yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus Nasional - Sentral Gerakan Buruh Nasional, disingkat DPN SGBN. Dimana para pekerja, Sdr. Agus, dkk ( 4 orang ) yang terhimpun didalam Serikat Pekerja Multi Sektor ( SPMS ) Kebun Emha merupakan bagian dari anggota atau unsur organisasi yang menjadi bagian didalam SGBN.

Sehingga dengan demikian, setiap permasalahan, urusan terkait dengan nasibnya, adalah pula merupakan bagian dari permasalahan maupun menjadi urusan kami selaku bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan tubuh organisasi keseluruhan didalam SGBN.

Sehubungan dengan permasalahan PELANGGARAN HAK NORMATIF dan PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH yang menimpa para pekerja, sdr. Agus, dkk ( 4 orang) yang dilakukan oleh pihak Kebun EMHA serta perlunya segera tindakan penegakan hukum.

Dengan ini dapat kiranya disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap pekerja berhak atas kesejahteraan dan penghidupan yang layak, termasuk sekurang - kurangnya berhak mendapatkan hak upah minimum yang berlaku di kota/kabupaten atau provinsi. Hal ini telah terang dan tegas dinyatakan didalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ;

Pasal 90 ;

“ (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”

2. Bahwa oleh karena mendapatkan upah terendah atau upah minimum kota/kabupaten atau provinsi merupakan hak dasar bagi pekerja dan kewajiban perusahaan, sehingga bilamana hal ini tidak dilaksanakan dan / atau tidak dipenuhi dengan sebagaimana mestinya oleh pihak Kebun Emha, tentu ini menjadi kewajiban pihak Disnaker Kabupaten Batu Baru dalam hal ini pengawasan ketenagakerjaan untuk menindak lanjuti penegakan hukumnya ;

3. Bahwa terkait dengan PHK sepihak yang dilakukan pengusaha Kebun Emha terhadap pekerja, Sdr. Agus, dkk ( 4 orang ) disaat pekerja yang bersangkutan tengah memenuhi secara patut undangan pihak pemerintah dalam hal ini Disnaker Kabupaten Batu Bara, jelas dan terang benderang hal ini merupakan perbuatan ANTI TERHADAP SERIKAT BURUH dan telah merenggut hak asasi setiap pekerja sebagaimana dijamin oleh UU serta telah dengan tanpa hormat pihak Kebun Emha menginjak - injak kewibawaan ataupun kapasitas dan kewenangan pihak Disnaker Kabupaten Batu Bara selaku kepanjagan tangan pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan yang tengah melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Bahwa setiap pekerja berhak dan bebas berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin didalam ketentuan Pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang SP/SB ;

Pasal 28 ;

“ Siapapun dilarang menghalang - halangi atau atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

5. Bahwa atas perbuatan pelanggaran hak - hak dasar pekerja serta dugaan kuat dikerjakannya suatu perbuatan ANTI SERIKAT BURUH yang merenggut hak asasi setiap pekerja yang mengancam kemerdekaan hak orang lain. Hal ini wajib untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini pengawasan norma ketenagakerjaan pada Disnaker Kabupaten Batu Bara, untuk dan demi terciptanya keadilan bagi setiap pekerja dan perlindungan dari negara, pemerintah atas hak - hak pekerja seperti telah dijaminkan oleh perundang - undangan yang berlaku.

Tegaknya kaidah dan norma yang mempertegas hal demikian, apa yang telah menjadi hak harus dilindungi dan pelanggarnya harus mendapatkan konsekuensi, yang menjaminnya segala sesuatu yang telah diatur, agar terjaga, telah termaktub didalam aturan, kebijakan, perundang - undangan yang berlaku bahkan konstitusi negeri ini.

Sebagaimana laiknya negeri hukum, yang bermartabat dan mempunyai norma kesusilaan yang patut untuk menunjukan sebagai negeri dan bangsa, serta masyarakat yang beradab, berpri kemanusiaan dan berpri keadilan, pembeda dari peradaban yang bar - bar, terbelakang dan masih menggunakan hukum rimba laiknya manusia primitive yang masih dominan kebiadabannya serta jauh dari kemajuan dan peradabannya.

Pemerintah bertanggung jawab atas penegakan hukum dan atas terjaminnya suatu hak manusia lain tidak terlanggar dan sang pelanggar mendapatkan tindakan dengan sebenar - benarnya yang harus diterima sebagaimana ketentuan yang berlaku, jika tidak menghendaki dirugikannya hajat hidup pihak lainnya yang menjadi korban, dan berujung pada kehidupan para pekerja yang lebih tersusahkan dari yang sebelumnya sudah susah.

^{Maka
berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Dewan Pengurus Nasional -
Sentral Gerakan Buruh Nasional ( DPN SGBN ). Meminta kepada pemerintah
kabupaten Batu Bara, dan dalam hal ini khususnya kepada pihak Kepala Disnaker
Kabupaten Batu Bara, agar memerintahkan aparat pengawasannya untuk RESPONSIF, BERSEGERA BERTINDAK dan
melakukan UPAYA - UPAYA PENEGAKAN HUKUM
dan memberikan perlindungan terhadap pekerja Kebun Emha yang posisinya
dilemahkan, dalam bentuk :}

^1.^{Segera
mendesakan kepada pihak Kebun Emha untuk
membatalkan PHK nya dan mempekerjakan para pekerja yang di PHK sepihak, Sdr.
Agus, dkk (4 orang), dan ;}

^2.^{Bilamana
pihak Kebun Emha tidak mengindahkan hal ini, maka dapat segera kiranya pihak
pengawasan pada Disnaker Kabupaten Batu Bara untuk menindak lanjuti secara
responsif dan bersegera, (a) menyurati, (b) memanggil dan (c) memproses secara hukum
untuk penegakan hukum & norma serta kaidah ketenagakerjaan berdasarkan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku, dan termasuk menindak tegas :
PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH yang menimpa para pekerja dan keserikat
pekerjaannya ;}

^3.^{Memastikan,
menjamin dan mengawasi setiap hal terkait pemenuhan hak – hak pekerja dan
pelaksanaan atas ketentuan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;}

Demikian surat kami untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya. Segala hal yang diperlukan akan kami penuhi dan kami daya upayakan dengan sebaik - baiknya dan tidak akan berhenti, hingga permasalahan ini dapat ditindak lanjuti serta penegakan hukum dan keadilan bagi para pekerja dimaksud dapat terpastikan.

Atas perhatian serta kerja samanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2015

DEWAN PENGURUS NASIONAL

SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL

( DPN SGBN )

AHMAD SARIPUDIN SULTONI

Ketua Nasional Sekretaris Nasional

Tembusan kepada Yth :

1. Kepengurusan Pusat SPMS - SGBN

2. Para Pekerja Kebun Emha, Sdr. Agus, dkk ( 4 orang )

3. Federasi / Serikat - serikat Buruh Anggota SGBN

4. OMBUDSMAN RI

5. DPRD Provinsi Sumatra Utara ( Komisi Ketenagakerjaan )

6. Gubernur Sumatra Utara

7. DPRD Kabupaten Batu Bara ( komisi Ketenagakerjaan )

8. Bupati Batu Bara

9. Kadisnaker Provinsi Sumatra Utara

10. Menakertrans RI

11. Pihak lainnya yang dianggap perlu

12. Arsip

Pernyataan Kemenangan Atas Perjuangan Buruh Carefour - Trans Retail Indonesia

2015-06-09T20:36:00.000+07:00

Perlawanan Gigih M Yahya & SPCI - FSPRIN

Bekerja dengan benarnya, masuk dan pulang bekerja dengan displin, mengabdi tanpa cela, demikianlah umumnya kaum buruh dalam kesehariannya menghabiskan sebagian besar hidupnya ditempat - tempat kerja, tak terkecuali Saudara M yahya, pekerja Carefour - Mantan Ketua Umum Serikat Pekerja Carefour Indonesia ( SPCI, sekarang FSPRIN - SGBN ) yang berusaha disingkirkan oleh pengusahanya, Chaerul Tanjung si anak singkong.

Upaya penyingkiran M Yahya dari tempat kerja, terhubung erat dengan kapasitas dirinya selaku Ketua Umum SPCI dahulunya, sebagai serikat pekerja yang tidak pernah tertundukan oleh pengusaha dan terhitung kuat diukur dari kuantitas anggota maupun kegigihan perjuangannya dilingkungan perusahaan, sehingga semua simpul penggerak, pimpinan serikat pekerja carefour indonesia yang masih ada harus dibersihkan. Tak heran dengan dasar yang rapuh, mengada - ada sekalipun, pengusaha memaksakan kehendak, memberi sanksi M Yahya, yang men - SKORSING hingga pada target ujungnya, yakni PHK.

Pertarungan pun kembali menajam antara pengusaha dengan serikat pekerja carefour indonesia. Niat menyingkirkan dihadapi, gugatan di Pengadilan hubungan Industrial ( PHI ) pun dilayani M Yahya dan SPCI. Diikuti aksi - aksi dari para pekerja disebaran gerai dimana SPCI berada, sebagai penentangan atas penyingkiran unsur - unsur vital serikat pekerja , termasuk yang terkini menimpa M Yahya.

Artinya, siasat penghancuran habis - habisan dari pengusaha atas keberadaan SPCI hingga ke akarnya tidak pernah berhasil sampai sekarang, yang ada justeru, unsur - unsur SPCI yang masih ada semakin marah dan alhasil melipat gandakan perlawanan, penggiatan konsolidasi organisasi, merapatkan barisan juang dan kembali memperkokoh fondasi organisasi dengan lebih tangguhnya dalam artian telah melalui pengalaman tempaan juang yang panjang.

Upaya penyingkiran M Yahya, dijawab dengan memperkuat serikat buruh, menghimpun dan menata kembali kekuatan menjadi lebih kokoh. Untuk bisa lebih kuat menahan terpaan badai dan goncangan dari pengusaha yang tidak menginginkan serikat pekerja yang tidak pernah bisa ditundukan, kecuali mau memberikan keadilan dan kesejahteraan yang seadilnya serta kesejahteraan yang selayak - layaknya, tanpa membelenggu kemerdekaan berserikat setiap pekerja di carefour.

Kemenangan Sebagai Keniscayaan Dari Perjuangan Gigih Melawan Tindasan Pemodal

Setelah proses menyingkirkan diproses sesuai mekanisme perselisihan perburuhan, mulai dari tingkat Bipartit, Tripartit, M Yahya dan SPCI terus dengan tegaknya menghadapi, hingga terakhir ini, proses kasus sampai pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) di Jakarta.

Persidangan demi persidangan dijalankan dengan kesiapan dan kawalan aksi demi aksi dukungan terhadap M Yahya, hingga sampai pada muara persidangan, yakni, pembacaan putusan hasil persidangan perselisihan antara M Yahya, pekerja Carefour dan mantan ketua umum SPCI berhadapan dengan Carefour, yang pada akhirnya, MEMUTUSKAN bahwa :

“ M Yahya harus dipekerjakan kembali seperti sedia kala oleh Carefour Indonesia, karena dasar dan alasan menskorsing dan rencana mem PHK dari perusahaan, nya tidak dapat diterima “

Artinya, pihak pengusaha DIKALAHKAN, dan niat menyingkirkannya, KANDAS, karena tidak mempunyai dasar yang logis dan dapat diterima, sama dengan DIPAKSAKAN.

Kemenangan pada akhirnya tetap berada di tangan pekerja, M Yahya dan SPCI, dan kemenangan - kemenangan seperti ini akan tetap menjadi milik siapapun buruh yang gigih mempertahankan kebenaran dan keadilannya dalam menghadapi tindasan pengusaha.

Atas hal ini, pengusaha carefour atau Trans Retail Indonesia, harusnya mengakui dan mau mengaku kalah dan salah. Walaupun kita sadari benar, mereka para pemodal, akan bersikeras melakukan segala daya upaya bagi kepentingannya, menghabiskan segala penghambat jalannya, buruh dan serikat buruh yang tidak mau dikendalikan. Demikian pula kaum buruh, serikat buruh, SPCI dan M yahya, akan terus menerus tanpa gentar dan mundur selangkahpun, untuk menghadapi, jika keras kepala pengusaha masih memaksakan kehendak mem-PHK M Yahya.

Karena perlawanan terhadap Skorsing, PHK terhadap M Yahya, adalah berarti juga perlawanan kaum buruh atas kesewenangan, berarti pula sebagai perjuangan gerakan buruh menghadapi gilasan kaum modal yang ANTI BURUH YANG MELAWAN.

Maka dengan ini perlu dinyatakan dengan lugas ;

1. Bahwa Sdr. M Yahya selaku pekerja yang telah mengabdi dengan sebaik - baiknya sejauh ini ditempat kerja, berhak dipekerjakan kembali serta diperlakukan adil dan layak oleh perusahaan ;

2. Bahwa upaya men-SKORSING, mem-PHK M Yahya, berarti sama dengan pengusaha meneruskan jalannya menggilas keberadaan serikat buruh yang sejati diperusahaan, dalam hal ini SPCI atau FSPRIN, atau dapat disebut melakukan PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH;

3. Putusan Pengadilan hubungan Industrial ( PHI ) Jakarta, telah menegaskan kebenaran dan kemenangan bagi pekerja, bagi M Yahya dan SPCI, dan kemenangan ini, akan terus dimiliki oleh kaum buruh ;

4. Bahwa bilamana perusahaan tetap bersikeras tidak mengakui putusan PHI Jakarta yang mmeutuskan mempekerjakan kembali M Yahya, hal demikian kian menegaskan prilaku perusahaan yang berniat menyingkirkan M Yahya dengan berbagai cara, tanpa dasar yang logis dan dapat diterima sekalipun, dimana atas ini, akan dihadapi lebih serius oleh SPCI atau FSPRIN - SGBN hingga tercapainya keadilan bagi M Yahya dan segenap buruh Carefour, Trans Retail;

5. Menyerukan kepada segenap organisasi pekerja, serikat buruh dan gerakan rakyat pro demokrasi dan anti penindasan, untuk mendukung serta memperkuat perjuangan M Yahya, SPCI atau FSPRIN- SGBN dalam menghadapi pemodal Carefour atau Trans Retail Indonesia, sebagaimana melawan kekuatan ANTI BURUH ;

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dan kemenangan selalu bagi kaum buruh yang berlawan dan berjuang.

Jakarta, 10 Juni 2015

Dewan Pengurus Pusat

Federasi Serikat pekerja Trans retail Indonesia

Sentral Gerakan Buruh Nasional

( FSPRIN - SGBN )

Andreas O L Sukristiawan

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Pernyataan Sikap Menuju MAYDAY 2015

2015-04-28T19:43:00.002+07:00

“Buruh dan Rakyat Bangun Partai Sendiri Tanpa Elit”

Demokrasi Sebesar-besarnya Bagi Rakyat!

Pemerataan Distribusi Kekayaan Nasional Bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat!

Mayday Sebagai Hari Perjuangan Rakyat Tertindas

Diberlakukannya 1 Mei (Mayday) sebagai hari libur nasional boleh jadi suatu hal yang positif bagi pengurangan jam kerja hasil dari perjuangan buruh Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan diliburkannya 1 Mei, tidak berarti kaum buruh telah sejahtera dan perjuangan telah usai. Justru itu dapat berarti ditiadakannya hari perjuangan buruh internasional dan terlupakannya ribuan nyawa kaum buruh yang berkorban demi 8 jam kerja yang sekarang dinikmati kaum buruh. Jika kaum pemodal dan pemerintah berharap 1 Mei akan dilupakan sebagai hari perjuangan kaum buruh, maka itu tidak akan pernah terjadi selama buruh Indonesia masih belum sejahtera dan masih terus menyuarakan tuntutan-tuntutannya dalam setiap peringatan Mayday.

Namun bukan hanya buruh. Mayday di beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah menjadi hari perjuangan rakyat yang tertindas dan termiskinkan oleh sistem hari ini. Ketika kaum buruh secara sosial terhubungkan dengan rakyat dan mendapatkan kenyataan-kenyataan tentang penindasan dan penderitaan yang tak jauh berbeda dari rakyat pada umumnya, kaum buruh telah juga menarik berbagai lapisan rakyat untuk berbaris dan berjuang bersama sebagai elemen rakyat yang tertindas. Untuk hal itu kita juga menganggap Mayday telah menjadi hari perjuangan rakyat tertindas secara internasional.

Membangun Partai

Apa yang cukup berbeda dari Mayday kali ini adalah kenyataan bahwa semakin banyak kaum buruh yang merasakan pentingnya membangun suatu alat/partai politik. Beberapa hari yang lalu, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan organisasi-organisasi buruh telah menyatakan sikapnya untuk membangun partai politik. Hal ini tentu baik bagi kemajuan gerakan buruh, dimana perjuangan yang selama ini dilakukan kaum buruh selalu saja terbentur pada kebijakan-kebijakan politik yang hari ini masih dikuasai para pemilik modal. Berharap pada partai-partai politik yang ada saat ini telah terbukti hanya membuahkan kekecewaan. Dan bagi kami, perjuangan ekonomi kaum buruh pada kenyataannya memang selalu berhubungan dengan perjuangan politik. Oleh karenanya pula, kami mendukung upaya pembangunan partai tersebut bagi perjuangan politik kaum buruh.

Namun bagi kami Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI), ada yang perlu ditekankan dalam pembangunan partai tersebut. Pertama sekali, partai yang akan dibangun tersebut tidaklah cukup diumumkan dan dikonsolidasikan diantara para pemimpin organisasi serikat, melainkan harus merupakan pekerjaan organisasi secara keseluruhan, dari tingkat atas sampai ke bawah, dalam arti merupakan pekerjaan anggota-anggota serikat buruh yang menyepakatinya. Kedua, partai tersebut bukanlah hanya diperuntukkan bagi kaum buruh, melainkan juga bagi rakyat umum yang sama tertindasnya dengan kaum buruh. Kaum buruh harus mengajak serta kaum tani, nelayan, miskin kota, pelajar dan pemuda dalam pembangunan partai tersebut. Ketiga, partai tersebut harus terbebas dari kepentingan elit-elit politik pemodal yang justru akan memundurkan perjuangan politik kaum buruh pada bentuk-bentuk penghianatan.

Untuk poin ketiga itulah kami menolak dan mengkritik sebagian organisasi buruh yang masih memberi ruang dan panggung kepada elit-elit politik, semisal yang akan dilakukan di Gelora Bung Karno (GBK) pada saat Mayday nanti. Hal ini sangat penting kami tegaskan, karena tidak akan ada perbaikan apapun yang dapat dilakukan partai yang akan dibangun tersebut jika hubungan dengan elit politik masih terus dipelihara dengan mesra. Hal itu karena terdapat arah dan kepentingan yang berbeda dari kaum buruh dan elit-elit politik yang terbiasa menunggangi buruh dengan slogan-slogan kerakyatannya namun absen dengan bukti.

Menentukan Arah Perjuangan Kaum Buruh

Bagi kami, membangun partai adalah upaya menghapuskan penindasan. Penindasan bagi kaum buruh selama ini terwujud dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah murah, PHK semena-mena, dan kondisi kerja lain yang menyulitkan kaum buruh untuk hidup layaknya manusia. Akhir-akhir ini saja, pemerintah dan kaum pemodal sedang berusaha untuk menerapkan suatu sistem penetapan upah 2 hingga 5 tahun sekali agar kaum buruh tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Pemerintah juga masih terus mempertahankan bahkan memperparah sistem kerja kontrak dan outsourcing yang memudahkan PHK dimana-mana, memudahkan intimidasi dan pemberangusan serikat buruh, serta melepaskan tanggung jawab kaum pemodal dan pemerintah dalam perlindungan terhadap kaum buruh.

Apalagi, dengan terus dibukanya pasar bebas baik regional ASEAN (MEA) maupun dunia, kaum buruh akan semakin terabaikan perlindungannya, dan semakin banyak lagi buruh migran Indonesia yang tidak terlindungi keselamatan dan kelayakan hidupnya saat bekerja di luar negeri. Sebelum dibukanya kran pasar bebas saja, telah ribuan buruh migran Indonesia yang mengalami penyiksaan dan kematian. Salah satunya adalah Nuraeni, seorang buruh perempuan yang mengalami penyiksaan di Kuwait dan sampai saat ini tidak dipedulikan oleh negara.

Disaat yang sama rakyat juga mengalami nasib yang tidak kalah menderitanya dengan kaum buruh: pengangguran, perampasan tanah, penggusuran tanpa perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang mahal, air bersih yang mahal, serta bertambah tingginya biaya hidup rakyat oleh karena subsidi yang terus-menerus dicabut. Beban hidup yang semakin berat itu dilengkapi dengan semakin terbatasnya ruang demokrasi bagi rakyat; yaitu kekerasan aparat negara (dan preman) terhadap rakyat, pemberangusan serikat buruh, penghambatan kebebasan berpendapat dan berekspresi dari ruang nyata sampai ke ruang maya (media sosial), serta bentuk-bentuk pembatasan ruang-ruang berpolitik bagi rakyat melalui paket UU Politik.

Dalam situasi tersebut, perjuangan kaum buruh yang hendak membangun partai politiknya harus pula semakin memperjelas arahnya. Dalam arti, jika partai didirikan untuk berkuasa dan memerintah, maka partai tersebut haruslah memiliki visi dan program yang mampu melewati berbagai rintangan dan menjawab masalah-masalah yang sedang dialami kaum buruh dan rakyat, sehingga dapat menjadi alternatif bagi rakyat.

Bagi kami, program mendesak adalah merubah tingkat hidup kaum buruh dan rakyat, baik dari segi kesejahteraannya maupun dari segi demokrasi dan kebebasannya. Sebagai negara yang memiliki kekayaan yang melimpah dan pendapatan perkapita yang mencapai 4 juta/bulan, Indonesia memiliki modal yang sangat cukup untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Hal itu hanya mungkin jika seluruh kekayaan nasional, baik aset-aset nasional maupun tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dapat diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini juga berarti pemberantasan korupsi di setiap level aparatur negara dan penyitaan hasil-hasil korupsinya bagi kepentingan rakyat.

Bersamaan dengan itu, ruang demokrasi yang selama ini dikangkangi demi kepentingan para pemodal, harus diberikan sebesar-besarnya bagi rakyat. Semua larangan dan hambatan dalam berkumpul, berorganisasi dan berpendapat harus dicabut, agar kontrol rakyat terhadap negara dan aparaturnya semakin dapat terwujud.

Demikian pernyataan PPRI dalam Mayday kali ini, untuk terus menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat agar memperingati Mayday tahun ini dengan semangat perjuangan yang tak kenal lelah!

Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!

Jakarta, 27 April 2015

Salam JUANG,

Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia

( P P R I )

Pernyataan Sikap Aksi Prakondisi Mayday 2015

2015-04-11T01:09:00.000+07:00

Wujudkan UU Perlindungan Buruh

Bangun Partai Buruh Tanpa Elit Borjuasi

Bangun Konfederasi Persatuan Buruh

Dampak Pasar Bebas Bagi Buruh

Pemerintah Jokowi-Jk makin menegaskan keberpihakannya pada ekonomi politik pasar bebas. Melalui Masyarakat Ekonomi Asean dan Forum Ekonomi iIndonesia China makin membuka ruang bebas bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia termasuk semakin liberalnya perdagangan barang dan manusia. Skema pasar bebas yang sedang di jalankan oleh pemerintah Jokowi-JK tidak lain dari skenario dari Kapitalisme untuk semakin mengeksplotasi kekayaan alam Indonesia termasuk manusianya.

Pasar bebas merupakan modus penyelamatan krisis kapitalisme internasional. Salah cara yang dilakuakn adalah membuka pasar di negara-negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Di Asia Tenggara, modus pasar bebas di konkritkan melalui regionalisasi ASEAN, yaitu MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa merupakan arena utama dalam pasar bebas ASEAN. Pasar Bebas MEA mengharuskan adanya liberalisasi tenaga kerja. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia mayoritas adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menangah Pertama (SMP). Dapat dipastikan akan sulit bersaing dengan pekerja luar yang memiliki skill dan terlatih. Sehingga dampak dari pasar bebas MEA bagi kaum buruh Indonesia salah satunya adalah PHK massal.

Kemudian pertanyaannya, dimana peran dan fungsi Negara dalam memberikan perlindungan terhadap kaum buruh? Sejauh ini, peran dan fungsi Negara hanya untuk melindungi para pengusaha. Sementara buruhlah yang menggerakandan memajukan roda ekonomi suatu negara. Seharusnya Negara memiliki peran yang strategis dalam melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan kaum buruh.

Undang-Undang Perlindungan Buruh merupakan sebuah Master Plan yang harus dibuat oleh Negara. Dimana sub-sub dari master plan tersebut memuat tentang upah layak, Kepastian Kerja dan Hubungan Kerja Yang Manusiawi, Jaminan Sosial Yang ditanggung Negara, Perumahan Layak bagi Kaum Buruh, dan lain sebagainya.

Namun, tindakan secara cepat dalam memberi perlindungan terhadap kaum buruh yang ter-PHK, Negara (Menteri Ketenagakerjaan) segera membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) mengenai Upah Proses dan Mahkamah Agung meneluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang terkait Upah Proses. Dimana PERMENAKER dan SEMA tersebut memastikan terpenuhinya hak buruh mendapat upah selama proses PHK belum memiliki ketetapan hukum tetap oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Selain undang-undang perlindungan buruh dalam negeri, Undang-undang tersebut juga harus memuat aturan dan kepastian perlindungan bagi buruh migran. Selama ini, regulasi yang dibuat oleh pemerintah masih sangat lemah dalam memberikan perlindungan buruh migran. Masih sangat banyak buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami penyiksaan dari majikan, upah yang tidak dibayar, pelecehan seksual. Bahkan 200 lebih buruh migran yang terancam hukuman mati. Namun, pemerintah tidak ada upaya sedikit pun untuk menyelematkan nyawa rakyat Indonesia. Padahal, buruh migran selama ini menyumbangkan banyak jasa bagi perekonomian Indonesia. Sudah ribuan kasus TKI yang tidak mendapat tindakan serius dari pemerintah. Salah satunya adalah kasus Nuraeni. Nuraeni adalah pekerja perempuan yang kerja di Kuwait. Selama bekerja, dia mengalami penyiksaan dan gaji tidak dibayar majikan sampai saat ini. Dan negara tidak memberikan sedikit pun perlindungan dan kepastian pembelaan atas kekerasan yang dialaminya.

Perkuat Persatuan Kaum Buruh; Menuju Perwujudan Konfederasi Serikat Buruh Yang Sejati

Hanya dengan persatuanlah kaum buruh memiliki kekuatan. Semua ini kita buktikan baik di perusahaan tempat kerja kita, persatuan di kota-kota (dalam memperjuangkan kenaikan upah minimum) dan hingga nasional. Bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah proses menuju penyatuan yang memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan perjuangan kaum buruh baik dari levelan pabrik, daerah, hingga nasional. Dengan adanya kekuatan persatuan secara nasional kita memiliki daya untuk mendorong serikat-serikat buruh lain dapat menyatukan diri dalam perjuangan. Kita juga memiliki potensi untuk menyatukan kekuatan buruh lintas sektor.

Tanpa adanya konsolidasi nasional kita, pekerjaan ini pastilah sangat terbatas, baik sektor maupun daerahnya. Oleh karenanya kaum buruh dalam tahapannhya bharus selalu mengajak serikat dan kekuatan buruh lain untuk terus membangun persatuan perjuangan melawan kebijakan dan kekuatan musuh-musuh buruh dan rakyat. Tanpa persatuan gerakan buruh yang lebih solid baik secara ideologi, politik maupun organisasi maka akan sulit melakukan pertempuran dan perlawanan terhadap kebijakan pengusaha dan pemerintah yang selalu merugikan kaum buruh.

Bangun Partai Buruh dan Rakyat

Kelas pengusaha dan orang-orang kaya saat ini telah memiliki alat politiknya yaitu sebuah partai politik mereka. Mereka bertarung dan merebutkan kursi di parlemen dan bertarung memperebutkan kursi pemerintahan (Pemilu Presiden dan Pilkada). Dengan penguasaan ini, mereka bisa membuat undang-undang dan berbagai kebijakan peraturan yang menguntungkan kepentingan mereka. Oleh karenanya, kaum buruh dan rakyat harus juga membangun kekuatan politiknya sendiri. Dengan adanya kekuatan politiknya sendiri melalui partai politik, maka kita akan siap bertarung berhadapan dengan kekuatan mereka. Ingat, jumlah kita adalah mayoritas. Kita membutuhkan organisasi selain yang kita punya saat ini (serikat buruh), yaitu sebuah organisasi politik (partai) milik kita sendiri.

Serikat buruh, serikat tani, serikat nelayan dan organisasi massa rakyat lainnya, adalah basis awal untuk membangun sebuah alat tempur kita di bidang politik. Tanpa ini, parlemen dan pemerintahan dan kebijakannnya tidak akan pernah memihak kita. Dengan alat politik yang kita miliki, maka Slogan “Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!”, cita-cita mengangkat rakyat sejati menjadi penguasa di negeri dan mengganti sistem ekonomi penindasan dengan ekonomi berkeadilan bagi rakyat banyak semakin menjadi mungkin kita perjuangkan. Tanpa alat politik kita sendiri, seberapun rakyat tidak mendukung partai-partai politik koruptor, penindas rakyat (golput yang besar diatas 50% sekalipun) tidak akan ada artinya. Partai-partai politik yang ada saat ini juga telah mengamankan diri mereka dengan membuat Undang-Undang Pemilu yang teramat sulit bagi rakyat untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Ditambah lagi dalam UU Pemilu mensyaratkan ambang batas suara minimal 3% untuk dapat duduk di DPR/D. Inilah strategi partai-partai pemodal saat ini.

Harapannya, kekuasaan tidak akan berpindah ke tangan rakyat. Karena dengan ini hanya pemilik modallah yang mampu ikut pemilu. Rakyat boleh membenci mereka, tetapi kekuasaan akan tetap berada di tangan mereka, pindah dari satu partai pemodal ke partai pemodal yang lain.

Oleh sebab itu, dalam aksi prakondisi dan pemanasan menuju Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2015, kami dari KESATUAN BURUH INDONESIA menuntut:

Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing
Naikan Upah, turunkan harga (BBM, Sembako, Listrik, Transportasi dan kebutuhan rakyat lainnya)
Tolak revisi UU PHI No. 2 Tahun 2004, Bentuk Undang-Undang Pro buruh
Berikan perlindungan terhadap Buruh Migran
Tolak Perda Ketenagakerjaan Jawa Barat
Berikan Lapangan kerja
Hapus Undang-Undang Anti Demokrasi
Jaminan sosial tanpa syarat
Pendidikan dan kesehatan gratis serta bekualitas
Lawan Praktek-praktek Militerisme Pada Rakyat

Selain tuntutan rakyat di atas, kami juga memberikan solusi bagi persoalan rakyat:

Pemerataan Distribusi Kekayaan Nasional
Nasionalisasi Aset Vital di bawah Kontrol Rakyat
Bangun Industri Nasional yang Mandiri dan Kerakyatan
Tolak dan Hapus Hutang
Berantas Korupsi dan Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat

Kami juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat untuk menyambut Hari Buruh Sedunia dengan gegap gempita, dengan perlawanan turun ke jalan. Tanggal 1 Mei bukan Hari Libur Nasional tetapi Hari Perlawanan Nasional.

KESATUAN BURUH INDONESIA

SGBN, FPBI, GSPB, SBMI, FRONTJAK

Pernyataan Sikap KOMITE PERSATUAN PERJUANGAN INTERNATIONAL WOMENS DAY

2015-03-08T20:05:00.000+07:00

Komite Persatuan Perjuangan International Women Day

(KPP IWD : SGBN, FPBI, FSPASI, GSPB, SBMI, SBTPI, FBLP, PPI, KPO-PRP, PPR, FrontJak, Perempuan Mahardhika, SMI, Pembebasan, LMND, LBH Jakarta)

Perempuan Rakyat Menuntut : Kesetaraan dan Kesejahteraan !!!

Krisis perempuan Indonesia saat ini diciptakan oleh rezim neoliberal yang menata dunia melalui peraturan-peraturan (regulasi) untuk kepentingan perdagangan-investasi-pasar tenaga kerja secara bebas, dalam bentuk pemberlakuan labour market flexibility, penghapusan subsidi untuk kelangsungan hajat hidup masyarakat yang selama ini ditanggung kaum pekerja dan perempuan, privatisasi sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan peningkatan devisa negara melalui perdagangan buruh migran. Akhir Desember 2015, kita akan segera berhadapan dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), atau pasar bebas ASEAN yang sudah digagas oleh Negara-Negara anggota ASEAN sejak 1997. MEA hadir dengan gagasan hendak menjadikan Indonesia sebagai basis pasar dan basis produksi dengan menggantungkan pada melimpahnya jumlah populasi, tenaga kerja produktif dan murah, serta sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah.

Siapa yang harus bertanggungjawab ? Tentulah Rezim JOKOWI-JK yang saat ini berkuasa, dan telah membuktikan diri sebagai agen kaum modal yang membawa agenda-agenda liberalisasi dan privatisasi dibawah pondasi ekonomi politik kapitalisme di Indonesia.

Maka, dalam kesempatan memperingati Hari perempuan Internasional, 8 Maret 1910-8 Maret 2015, yaitu momentum untuk mengingat kembali perjuangan kaum buruh perempuan menuntut kesetaraan 8 jam kerja, gaji yang lebih layak, dan diberikan hak pilih dalam parlemen. Komite Persatuan Perjuangan IWD menggugat Rezim JOKOWI-JK yang menjadi budak Rezim Neoliberal, atas fakta-fakta di bawah ini :

Akibat Perdagangan dan Investasi. Tahun ini DPR telah menggodok revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menitikberatkan pada pasal yang mengatur tentang upah, sistem kerja kontrak-outsorching, dan hak mogok. Sistem penetapan upah akan diubah menjadi dua tahun sekali dan besaran kenaikannya bergantung pada besaran laba perusahaan. Kemudian aturan sistem kerja kontrak dan outsorching dibuat semakin longgar dengan dikeluarkannya Kepmen no 27 tahun 2014, yang memperbolehkan asosiasi pengusaha menentukan sendiri mana golongan yang termasuk produksi inti (core produksi) yang bisa di kontrak semau pengusaha. Lalu hak mogok yang selama ini menjadi hak kaum buruh akan diancam dengan represi karena dianggap menciptakan situasi tidak kondusif bagi kelancaran arus investasi.

Persaingan produksi perusahaan yang diserahkan pada mekanisme pasar akan mendorong perusahaan menghemat biaya produksi, memindahkan pabriknya ke daerah yang upahnya rendah, sehingga akan marak PHK massal dengan alasan efisiensi dan relokasi. Situasi ini akan mengakibatkan penutupan pabrik di kawasan industri –khususnya manufaktur-- dan akan berdampak pada kaum buruh yang mayoritas perempuan menjadi penganggur. Perusahaan dengan kelonggaran regulasi akan mem-PHK massal ribuan buruhnya, yang sebagian besar perempuan, tanpa memberikan gaji dan pesangon. Sebagai tenaga kerja outsourcing, buruh perempuan tidak akan mendapatkan tunjangan melahirkan, hak cuti haid, hak cuti hamil, tunjangan keguguran. Meskipun konvensu ILO no 183 dan UU Ketenagakerjaan no 13/2003 ada poin yang mengatur jaminan terhadap hak-hak maternitas buruh perempuan, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang melakukan kekerasan terhadap buruh perempuan serta tidak memberikan hak-hak tunjangan dan cuti reproduksi.

Akibat Penghapusan Subsidi. Sebagai upaya liberalisasi sektor public untuk mendukung swastanisasi dan privatisasi, dilakukan pencabutan subsidi terhadap pelayanan transportasi, pendidikan, dan energi (BBM, listrik, gas). Mulai Februari 2015, rezim JOKOWI-JK telah menetapkan harga energi mengacu pada harga pasar Internasional. Artinya, subsidi BBM, listrik dan gas berangsur-angsur dicabut sepenuhnya. Pencabutan subsidi akan memberikan efek domino terhadap naiknya harga bahan pokok pangan, perumahan dan biaya transportasi. Kenaikan ini tentu diikuti oleh harga susu formula untuk bayi, harga pakaian, biaya pendidikan melonjak tinggi. Padahal keseluruhan elemen ini merupakan kebutuhan dasar rakyat demi kelangsungan hidup masyarakat yang selalu dan pada akhirnya diurus dan ditanggung oleh perempuan (ibu rumah tangga).

Akibat Privatisasi. Dalam rangka liberalisasi perdagangan, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sekolah dan perguruan tinggi, PLN, perusahaan air, yakni sektor yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar diswastanisasi.

Privatisasi sektor pendidikan yang mengakibatkan tingginya biaya pendidikan dan penunjang pendidikan. Sehingga kesempatan anak- anak untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dari pendidikan dasar dan menengah menjadi sangat kecil, terutama anak-anak perempuan. Pada tahun 2014, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,9 juta orang. Bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru 18,4 %. Sementara sebanyak 81 % generasi muda terpaksa menjadi buruh upah rendah dan penganggur. Mekanisme otonomisasi pendidikan tinggi telah berimplikasi buruk terhadap aksesibilitas pendidikan, biaya pendidikan akan naik secara drastis akibat universitas dikelola dengan metode yang mendekati swasta, Majelis Wali Amanat bertindak layaknya dewan komisaris dan Rektor layaknya direktur eksekutif dalam sebuah perusahaan. Pendidikan di Indonesia secara hakikat telah bergeser sebagai lembaga pencetak akumulasi profit (bagi yayasan dan pengusaha pendidikan) serta sebagai pencetak tenaga kerja murah. Hal ini diperparah dengan aturan dalam Permendikbud no. 49/2014 tentang kurikulum nasional perguruan tinggi yang membatasi masa kuliah mahasiswa menjadi 5 tahun.

Akibat devisa bebas. Terutama sejak berlakunya Instruksi Presiden No 5 tahun 2003, yang dikenal dengan White Paper, jutaan perempuan didorong untuk menjadi buruh migran. Namun disisi lain, rezim tidak memberikan perlindungan secara layak. Ratusan buruh migran meninggal tanpa keterangan yang jelas dan puluhan lainnya terancam hukuman mati di negara asing tanpa dukungan dan perlindungan yang signifikan dari pemerintah Indonesia. UU nomor 39/tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memberi sepenuhnya jaminan perlindungan bagi buruh migran. UU ini lebih banyak mengatur penempatan buruh migran. UU ini hanya dibuat untuk kepentingan perusahaan jasa penyalur tenaga kerja, daripada melindungi buruh migran yang sebagian besar adalah perempuan. Seluruhnya ini mencitakan peningkatan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada tingginya angka gizi buruk pada anak-anak dan perempuan, tingginya angka korban perdagangan perempuan dan anak, serta timbulnya kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak dan perempuan karena stress dan depresi. Beban hidup perempuan semakin bertambah. Tidak hanya terbebani mengurus kebutuhan rumah tangga, tetapi juga terbebani harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Komite Persatuan Perjuangan IWD, menuntut :
1. Berikan Hak Demokrasi Ekonomi dan Politik yang Setara kepada Kaum Perempuan !
2. Berikan Jaminan Sosial Rumah Tangga tanpa Syarat (Teknologi rumah tangga murah, penitipan anak di tempat kerja, dll) !
3. Berikan Hak-Hak Maternitas Buruh Perempuan (cuti haid, cuti hamil, tunjangan melahirkan, tunjangan keguguran, dll) !
4. Berikan perlindungan buruh migrant dan tegakkan keadilan buruh migrant !
5. Berikan Upah yang setara dan pengurangan jam kerja bagi buruh perempuan yang bekerja shift malam !
6. Hentikan Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan !

Solusi:
1. Tolak Liberalisasi dan privatisasi Ekonomi (MEA)
2. Nasionalisasi Aset-Aset Strategis di Bawah Kontrol Rakyat
3. Bangun Industri Nasional di Bawah Kontrol Klas Buruh
4. Wujudkan Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Jakarta, 8 Maret 2015
Presidium KPP-IWD

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia - Bab V

2015-02-25T00:34:00.001+07:00

V. Perjuangan Buruh Era Reformasi (1998-sekarang)

Ø Reformasi dimulai dengan ditancapkannya kebijakan neoliberal lewat paket letter of intent (loi) sebagai akibat dari peminjaman hutang luar negeri yang sangat besar. Loi secara umum berisi kesepakatan tentang pengurangan subsidi, privatisasasi perusahaan negara, dan perdagangan bebas.

Ø Tak lama setelah reformasi, pemerintah meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) dengan Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998, yang kemudian dilanjutkan dengan kepmenaker No.05 tahun 1998. Pada akhir 1998 tercatat sudah terbentuk 14 SP setingkat federasi, termasuk didalamnya SPSI reformasi yang merupakan hasil perpecahan dari SPSI pasca reformasi.

Ø Perpecahan dan perubahan formasi dalam tubuh SPSI terjadi sedemikian massif pasca reformasi. Diantaranya SP-LEM (sektor logam, elektronika, mesin dalam tubuh SPSI reformasi) berubah menjadi FSPMI, lalu SP-TSK (sektor tekstil sandang kulit dalam tubuh SPSI reformasi) kemudian berubah menjadi SPN. Dalam perkembangan selanjutnya FSPMI dan SPN membangun suatu konfederasi baru bernama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menambah jumlah konfederasi setelah KSPSI dan KSBSI sebelumnya.

Ø Pada awal tahun 1999 terbentuk pula Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) yang digagas oleh beberapa aktivis KOBAR.

Ø Peringatan Mayday (Hari Buruh Internasional) yang semasa Orba dilarang, pertama kali digelar kembali pada 1 Mei 1999 oleh gabungan organisasi buruh yang membentuk Komite Aksi 1 Mei.

Ø Geliat perjuangan buruh kembali meninggi saat pemerintah mulai memberlakukan UU No.21 tahun 2000 tentang Kebebasan Berserikat, yang langsung disambut oleh aktivis buruh dengan pendirian ratusan serikat buruh hanya dalam jangka waktu setahun.

Ø Dengan lahirnya UU tentang kebebasan berserikat ini, selain membawa dampak positif bahwa semakin banyak serikat buruh yang lahir, tetapi sekaligus juga membawa dampak negatif yaitu semakin banyaknya pengkotakan serikat buruh berdasarkan kepentingan pragmatis, berdasarkan daerah, sektor usaha, dll, yang sering menyulitkan persatuan buruh.

Meluasnya aksi-aksi dan konsolidasi buruh

Ø Dengan bekal organisasi, tercatat perjuangan buruh mengalami peningkatan. Selama tahun 2000 misalnya, menurut catatan Depnaker saja (catatan paling konservatif) terdapat 173 kali aksi buruh. Sedangkan tahun 2001 terdapat 261 kali aksi buruh. Aksi-aksi tersebut umumnya dilakukan untuk menuntut kenaikan upah, menolak PHK, dan kejelasan/pengangkatan status kerja.

Ø Aksi-aksi tidak hanya dilakukan oleh buruh-buruh manufaktur (pabrik) seperti di jaman orde baru, tapi juga sudah meluas ke pekerja-pekerja pendidikan (guru), pekerja ritel (contoh: Hero) dan BUMN (contoh PT. Pos).

Ø Pada tahun 2001 juga terjadi gelombang aksi yang meluas dari berbagai serikat untuk menolak pemberlakuan Kepmen 78/2001 yang membatalkan hak-hak pesangon pekerja setelah diberhentikan atau mengundurkan diri.

Ø Selain bergerak menurut isu perburuhan yang sifatnya lebih ekonomis/normatif, buruh juga sudah mulai merespon isu-isu yang berada diluar dunia advokasi perburuhan, contohnya adalah aksi menolak kenaikan harga BBM hasil dari pengurangan subsidi pemerintah. Tahun 2001 contohnya, Forum Solidaritas Union (FSU) yang dibentuk antara lain oleh FNPBI dan SBSI melakukan aksi dengan gabungan isu menuntut kenaikan upah 100% dengan isu menolak kenaikan BBM. Dalam aksinya, buruh tidak lagi menyasar perusahaan semata, namun sudah mulai sering menyasar instansi-instansi pemerintahan seperti Depnaker, DPR dan Istana negara.

Ø Pada akhir tahun 2002 beberapa organisasi buruh lokal-independen berusaha membangun suatu konsolidasi untuk menembus pengkotakan. Jaringan Buruh Antar Kota (JBAK) yang diikuti oleh PBL-Lampung, FSBKU-Tangerang, SBN-Tangerang, SBJP-Bogor, SBI-Bogor, GSBI-Jakarta, SPBDI-Purwakarta, FPPB-Bandung, FSBSK-Solo, SERBUK-Wonosobo, FSBI-Semarang, KKBJ-Jombang, SBPD-Sidoarjo, SBK-Surabaya, SBDM-Malang.

Ø Pemerintah menetapkan pemberlakuan UU baru Ketenagakerjaan, yaitu UU No.13 tahun 2003 yang didalamnya sudah melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing, walaupun pada bidang dan aspek tertentu. Hal ini memicu reaksi gerakan buruh untuk melakukan penolakan, walau kemudian UU tersebut tetap diberlakukan.

Ø Maret 2003 JBAK membentuk Badan Kolektif Nasional (BKN) Komite Aksi Serikat Buruh Independen (KASBI). Sampai pada Juni 2004, keanggotaan KASBI bertambah lagi dengan masuknya GSBM-Jakarta, FSBIP-Jakarta, SPBI-Malang, dan SERBUK-Medan. Dibangunlah kemudian Komite Persiapan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KP KASBI) yang akhirnya melaksanakan kongres pertamanya pada Februari 2005. Dalam program perjuangannya, KASBI menekankan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang merupakan turunan dari strategi Labour Market Flexibility yang diterapkan rezim Kapitalisme Neoliberal. Setelah kongres kedua tahun 2008, beberapa organisasi juga menyatakan bergabung dengan KASBI, diantaranya Serikat Pekerja Carefour Indonesia (SPCI), Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (PROGRESIP), dan Serikat Buruh Jaya Readymix (SBJR), dll. Pada tahun 2008 KASBI juga telah mendeklarasikan dirinya sebagai konfederasi alternatif.

Ø Pada tahun 2006 pemerintah berencana merevisi UUK No.13 tahun 2003 yang kemudian disambut dengan respon penolakan dari berbagai elemen gerakan buruh. Atas besarnya tekanan aksi buruh, rencana revisi UUK akhirnya dibatalkan.

Ø Akhir tahun 2006 beberapa organisasi (seperti KASBI, FNPBI, FPBJ) menggagas sebuah konferensi nasional yang menjadikan terbentuknya Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Tidak seperti konsolidasi buruh lain yang masih sebatas konsolidasi perserikatan buruh yang mempunyai solusi-solusi normatif, ABM cukup maju dengan slogan/solusi yang lebih meningkat secara politik, yaitu: (1) Nasionalisasi perusahaan tambang dan aset-aset vital; (2) Tolak hutang luar negeri; (3) Bangun industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat; (4) Tangkap, adili, dan sita harta koruptor. ABM sering kali turun kejalan untuk merespon isu-isu non-perburuhan seperti pendidikan, kenaikan BBM, dll. Namun pada tahun 2009 terjadi perpecahan dalam tubuh ABM.

Sebuah persimpangan: pemberangusan atau pelipatgandaan perjuangan ?

Ø Sepanjang tahun 2006 sampai 2011, terdapat banyak sekali pemberangusan gerakan buruh yang salah satunya dilakukan dengan cara menghambat atau menghalangi keberadaan serikat-serikat buruh di perusahaan, khususnya yang berafiliasi dengan serikat buruh progresif/maju. Hal ini membuat jumlah buruh yang berserikat tidak pernah mengalami peningkatan yang pesat. Jumlah kaum buruh yang berserikat masihlah kecil, yaitu berada diantara 7-10% dari keseluruhan buruh di Indonesia yang jumlahnya sekitar 30 juta. Hal ini utamanya disebabkan mayoritas kaum buruh sudah bekerja dalam sistem kerja kontrak/outsourcing yang mana mempersulit buruh untuk masuk kedalam serikat.

Ø Namun dalam jumlah partisipasi yang masih kecil ini, terdapat kemajuan kesadaran buruh. Selain sudah mengangkat isu-isu diluar perburuhan, kaum buruh juga sudah sering bergabung dengan massa kaum tani dalam memperjuangkan hak atas tanah, dll. Disamping itu keterlibatan buruh dalam organisasi-organisasi politik progresif juga sudah mulai meningkat secara signifikan. Hal ini menandakan kesadaran buruh tidak lagi hanya sebatas kebutuhan ekonominya pribadi yang sifatnya jangka pendek, namun sudah maju pada kesadaran pada perubahan sistem/menyeluruh yang sifatnya jangka panjang.

Ø Gerakan buruh sejak tahun 2007 juga sudah mulai mengenal lagi suatu gerakan pendudukan pabrik-pabrik (yang sudah lama tidak dipakai sejak era nasionalisasi zaman kemerdekaan) yang tidak beroperasi lagi atau dinyatakan pailit/merugi. Bahkan di beberapa pabrik, buruh sudah mulai mengoperasikan mesin-mesin dalam pabrik dan menjalankan suatu usaha bersama dengan manajemen kolektif buruh. Contohnya adalah apa yang terjadi di PT. Istana Magnoliatama (basis KASBI) yang memulai pendudukan tahun 2008. Namun hal ini umumnya tidak bertahan lama. Gerakan pendudukan ini biasa dipicu oleh kebijakan penutupan pabrik dan PHK massal.

Ø Pada akhir tahun 2008, akibat dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di AS, pemerintah mengeluarkan SKB 4 Menteri yang berisikan larangan untuk menaikkan upah melebihi pertumbuhan nasional. Dengan demikian berarti kenaikan upah tahun 2009 tidak boleh melebihi dari 5%--pertumbuhan ekonomi saat itu. Hal ini kemudian menyulut aksi besar-besaran dimana-mana. Dengan tekanan yang sangat besar dan luas, pemerintah akhirnya merevisi SKB 4 menteri. Ini semakin membuktikan bahwa dalam sistem kapitalisme, krisis yang terjadi di luar negeri pasti akan berdampak ke Indonesia.

Ø Perpecahan kembali terjadi. Awal tahun 2011 beberapa federasi dalam KASBI memisahkan diri dari KASBI, dan menggabungkan diri dengan beberapa serikat pekerja BUMN, lalu membentuk Konfederasi Serikat Nasional (KSN). Sehingga, jika dihitung menurut klaim deklarasinya, telah terdapat 5 konfederasi serikat buruh di Indonesia saat ini.

Ø Akhir 2011 perjuangan untuk menaikkan upah minimum propinsi dan kota (UMP/UMK) mengalami peningkatan dalam jumlah massa aksi, tuntutan aksi, dan metode-metode aksi. Tuntutan ini umumnya dikaitkan dengan penolakan terhadap Permen 17 tahun 2005 yang menjadi acuan Dewan Pengupahan dalam menghitung komponen-komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Setiap daerah bergolak. Di Batam terjadi bentrok besar yang disusul penembakan terhadap buruh. Di Tangerang, Bekasi, Cimahi, dan kota lain juga terjadi aksi massa dengan pemblokiran jalan-jalan.

Ø Dalam momentum perjuangan upah tahun 2011 terdapat kemajuan juga dalam organisasi-organisasi buruh di kota-kota dengan membangun berbagai aliansi yang sudah semakin solid. Di Jabotabek sendiri sedang digagas suatu konsolidasi persatuan lewat Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh Jabotabek.

Sebagai penutup, kiranya kita dapat mempelajari faktor-faktor yang dapat memperkuat gerakan buruh dengan berbagai strategi dan taktik yang ditempuh dalam sejarahnya. Secara umum, saat ini terdapat banyak sekali organisasi-organisasi buruh (hasil dari pembangunan maupun perpecahan). Namun usaha membangun persatuan buruh juga tidak kalah banyaknya (khususnya di kota-kota). Dalam situasi dimana gerakan buruh sedang mengalami pukulan secara bertubi-tubi dan perlahan lewat pemberangusan serikat, sistem kerja kontrak/outsourcing, dan politik upah murah, maka menjadi tantangan bagi gerakan buruh saat ini untuk menyusun barisan persatuan.

Selesai.

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia - Bab IV

2015-02-25T00:28:00.003+07:00

IV. Penghancuran Gerakan Buruh oleh Orde Baru (1965-1998)

Ø Kenaikan orde baru membawa serta para imperialis untuk masuk kembali lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada modal asing, khususnya UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967.

Ø Untuk kepentingan atas modal itu, dimulailah penghancuran (depolitisasi) besar-besaran terhadap kekuatan buruh dan sejarah perjuangannya. Label “buruh” pun diganti dengan penggantian jabatan menteri perburuhan menjadi menteri tenaga kerja dan dipopulerkannya istilah karyawan (berasal dari golongan karya). Melanjutkan stigmatisasi di zaman kolonial, Orde Baru juga menggunakan hal yang sama. Setiap ada gejala pergerakan buruh langsung dituduh sebagai komunis.

Ø Pada tahun 1969, atas rancangan pemerintah, Sekber Buruh sempat membentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) sebagai wadah komunikasi sekaligus sebagai alat kontrol pemerintah.

Ø Pada tahun 1971 pemerintah melakukan perampingan terhadap partai-partai politik yang mengakibatkan serikat-serikat buruh yang tergabung dalam MPBI tidak lagi tergantung pada partai politik pendukungnya.

Ø Berdasarkan Keppres tanggal 29 November 1971 didirikan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), yang menghimpun seluruh pegawai sipil pemerintah dalam satu wadah. Serikat-serikat buruh yang semula ada di tiap-tiap kementrian kemudian tersingkir dengan adanya lembaga ini. Tekanan-tekanan dilakukan terhadap kegiatan serikat-serikat buruh yang tidak terkena pelarangan atau pembantaian.

Ø Tanggal 20 Februari 1973 pemerintah akhirnya mendirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai satu-satunya organisasi federasi buruh yang memasukkan seluruh organisasi yang ada dalam MPBI. FBSI dimpin oleh Agus Sudono (semula dari GASBIINDO) dengan sekjen Sukarno (dari OPSUS). Organisasi federatif ini beranggotakan Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP). Pengelompokan serikat buruh ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Sekalipun telah berada dalam pengawasan negara, SBLP ini masih berperan penting dalam kegiatan gerakan buruh. Kedudukan mereka yang otonom membuatnya sulit dikendalikan, oleh FBSI sekalipun.

Ø Tanggal pendirian FBSI kemudian ditetapkan menjadi Hari Pekerja Indonesia sebagai pengganti dari Hari Buruh Internasional (1 Mei) yang sebelumnya ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Ø Setelah berdiri selama 8 tahun, Agus Sudono mengklaim bahwa FBSI memiliki 21 SBLP, 26 DPD FBSI, 268 DPC, 8.210 basis SBLP. Kasus perselisihan buruh sementara itu semakin meningkat, dan rupanya FBSI tak sanggup menangani berbagai perkara.

Ø Setelah bertahan selama 12 tahun, pada tahun 1985 FBSI lalu diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menggunakan sistem unit-unit kerja.

Ø SPSI pada awalnya memiliki 9 Departemen, lalu setelah tahun 1994 setelah merubah bentuk menjadi federasi, kemudian melebarkan sayap dengan membentuk 13 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang ada sampai sekarang.

Ø Keadaan gerakan buruh di bawah SPSI hanya merupakan formalisasi dan ilusi adanya kebebasan berorganisasi. Dalam kenyataan, sentralisasi yang sangat ketat oleh negara menjadikan SPSI bukan organisasi yang memperjuangkan kepentingan buruh. Perubahan kata 'buruh' menjadi 'pekerja' menjadi simbol putusnya hubungan gerakan buruh dengan masa lampau.

Riak-riak Kebangkitan

Ø Tampaknya keresahan dan penderitaan buruh tidak dapat dihambat hanya dengan peraturan-peraturan yang melarang mogok dan intimidasi-intimidasi aparat. Pemogokan atau aksi secara spontan dan tanpa organisasi serikat terus terjadi sepanjang orde baru, dan mulai meningkat setelah tahun 1990. Gerakan pemogokan yang terjadi sepanjang 1990 sampai 1998 umumnya terjadi tanpa terlebih dahulu membentuk serikat pekerja secara formal (karena persyaratan yang sangat ketat oleh Orba).

Ø Pada April tahun 1992 beberapa kalangan ORNOP/NGO/LSM bertemu di Cipayung, Bogor dalam rangka “pertemuan buruh nasional” yang diikuti juga oleh Abdurachman Wahid (tokoh NU), Sabam Sirait (PDI Mega). Akhir pertemuan ini kemudian menyepakati pendirian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Namun pemerintah saat itu langsung bereaksi. Pimpinan SBSI diteror, buruh yang terlibat dikenai PHK sepihak, dan SBSI dilarang melakukan kongres ataupun pertemuan.

Ø Selanjutnya pada tahun 1994 lahir pula Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) sebagai organisasi yang untuk pertama kalinya (setelah orde baru) menggunakan simbol-simbol berwarna merah. Beberapa aktivis PPBI dan juga SBSI saat itu sering menjadi aktor-aktor dari pemogokan buruh di beberapa daerah.

Ø Pada tahun 1994 juga terjadi aksi besar-besaran di Medan, yang melibatkan puluhan ribu massa buruh. Pasca aksi ini beberapa aktivis buruh ditangkap.

Ø Pasca peristiwa 27 Juli 1996 (penyerbuan kantor PDI—yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan), terjadi penangkapan dan pelarangan besar-besaran terhadap aktivitas buruh.

Ø Namun kesadaran anti Orba yang sudah mulai meluas dikalangan rakyat tak membuat gerakan buruh lesu. Pada akhir 1997 dibentuk Komite Buruh Aksi Reformasi (KOBAR) di Jabotabek. Kobar terlibat dalam aksi-aksi konvoi dan pendudukan DPR/MPR sampai pada terjadinya Reformasi 1998.

Bersambung...

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia - Bab. III

2015-02-24T22:59:00.003+07:00

III. Kejayaan Gerakan Buruh Pasca Kolonial (1945-1965)

Ø Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pada tanggal 15 September 1945, sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut para wakil gerakan buruh sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat buruh yang ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI) yang mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Ø Dalam perjuangan fisik, kaum buruh bergabung dalam Laskar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan cepat didirikan di berbagai kota. Pada awalnya belum ada koordinasi yang jelas, sampai pada sebuah konperensi di Blitar pada bulan Desember 1945. Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai ketua badan pimpinan. LBI ini juga ditetapkan sebagai badan yang secara organisasi terlepas dari BBI dan tidak memiliki hubungan apa-apa.

Ø Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh Wanita yang diketuai oleh SK Trimurti (yang kemudian menjadi menteri perburuhan). Kegiatannya ditujukan untuk memberi pendidikan dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, dan terhadap perlunya persatuan.

Ø Dalam kongres pertama, BBI diusulkan untuk berubah menjadi Partai Boeroeh Indonesia (PBI). Walau kongres memutuskan BBI melebur kedalam PBI yang diketuai oleh Sjamsju Harja Udaja, namun karena timbul perdebatan, akhirnya konferensi PBI di Blitar menyetujui untuk menghidupkan kembali BBI.

Ø Dalam kegiatannya, PBI menyebarkan gagasan sindikalis; instalasi industri yang diambilalih oleh buruh harus tetap dipegang oleh buruh, dan bukan oleh pemerintah. Perusahaan harus dijalankan kembali oleh buruh-buruhnya. Sikap bertentangan ditunjukkan oleh Partai Sosialis yang menguasai kabinet (Sjahrir) dan akibatnya PBI tidak mendapat sambutan luas sebagaimana mereka harapkan sebelumnya. Kelas buruh (industri) pada masa itu masih merupakan bagian kecil saja dari penduduk dan belum terorganisir secara politik, sehingga terlalu kecil untuk menjadi basis politik yang benar-benar kuat.

Ø Pada periode-periode 1945-1947 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk, seperti Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya. Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh ini menjadi tokoh gerakan buruh pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda.

Ø Selain berdirinya banyak organisasi serikat buruh dan partai buruh, kebangkitan gerakan buruh juga ditandai dengan dimulainya perayaan hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei 1946, dan ditetapkannya hari tersebut sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Pendapat-pendapat buruh juga jarang diabaikan pemerintah, bahkan organisasi-organisasi buruh selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan.

Penyatuan dan Perpecahan

Ø Dengan banyaknya serikat buruh yang lahir, kembali muncul keperluan mendirikan sebuah federasi serikat buruh. Mengenai pembentukan federasi serikat buruh ini muncul perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 21 Mei 1946 didirikan Gaboengan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil peleburan BBI.

Ø Perubahan nama ini juga terlihat dalam perubahan bentuknya, karena hanya organisasi yang dibentuk berdasarkan lapangan kerja yang dapat bergabung di dalamnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh organisasi buruh vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan lainnya. Mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada bulan Juli 1946.

Ø Namun perpecahan ini tak berlangsung lama dan tanggal 29 November 1946 didirikan Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia (SOBSI), yang menggantikan kedua federasi sebelumnya. LBI yang semula berdiri sendiri pun kemudian masuk ke dalam SOBSI. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Harjono, Asrarudin, Njono dan Surjono. Organisasi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan politik seperti Partai Sosialis, PBI, Pesindo, Barisan Tani yang mendukung pemerintahan Sjahrir di masa itu. Dalam azas pendiriannya dinyatakan bahwa SOBSI bukan partai politik, tapi dalam perjuangannya akan bekerjasama dengan partai-partai politik. SOBSI pada dekade 1950 sampai 1960-an menjadi federasi serikat buruh terkuat di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun aktivitasnya.

Ø Perpecahan sesudah Perjanjian Renville tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan pendapat dalam garis politik. Golongan yang tidak setuju dengan pemerintahan Sjahrir akhirnya membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Revoloesioner Indonesia (GASBRI) yang kemudian menjadi SOBRI.

Peta Politik Gerakan Buruh

Ø Dalam situasi negara yang menentang imperialisme, organisasi-organisasi buruh terus bermunculan. Selain di Jawa, organisasi-organisasi buruh juga bermunculan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, baik dalam bentuk serikat buruh perusahaan, sektor usaha, maupun federasi.

Ø Disamping urusan pabrik yang mereka hadapi sehari-hari, kaum buruh juga terlibat dalam aktivitas politik. Contohnya protes yang mereka lakukan dalam kasus Irian Barat. Tidak kurang dari satu juta buruh turun melakukan protes pada akhir tahun 1957 sehubungan dengan masalah Irian Barat. Secara bertahap, organisasi-organisasi buruh akhirnya memiliki kecenderungan politik masing-masing, sebagai buah dari era kebebasan berpolitik pasca kemerdekaan.

Ø Buruh yang terlibat dalam organisasi di tahun 1950-an tercatat jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional.

Ø Kebesaran organisasi gerakan buruh saat itu turut menghasilkan perundang-undangan perburuhan yang amat berpihak pada kaum buruh, semisalnya UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan dan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang merupakan UU yang dikenal di Asia sebagai UU pro buruh.

Ø Federasi serikat buruh yang terbesar saat itu beserta kecenderungan politik didalamnya adalah :

1. SOBSI dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi administrasi. Seperti diketahui, federasi ini dibentuk ditahun 1946, ketika Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan. Kementerian Perburuhan di tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya juga yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Njono yang menjadi Sekretaris Umum SOBSI juga menjabat sebagai Wakil Presiden WFTU.

2. Kesatuan Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 . Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. KBSI memiliki hubungan dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat terbatas kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.

3. Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang disandang, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII ini memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions (ICFTU). Selain itu SBII juga mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

4. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (ditahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi internasional.

5. Himpunan Serikat Buruh Indonesia (HISBI) yang didirikan di tahun 1952. Organisasi ini didirikan oleh para aktivis gerakan buruh yang dekat dengan tokoh-tokoh partai buruh. Pada tahun 1955, anggotanya mencapai 413. 975 orang. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan keberhasilan KBKI dan SOBSI, jumlahnya terus menurun dan di tahun 1958 tercatat sekitar 50. 000 orang.

6. Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) yang menjadi gerakan buruh dari Partai Murba. Ketika dibentuk di tahun 1951, organisasi ini mengklaim anggotanya mencapai 469. 490 orang. Sama seperti HISBI, organisasi ini juga kalah bersaing dengan SOBSI dan KBKI, sehingga pada tahun 1958 tercatat anggota sebanyak 100. 000 orang. Sjamsu Haja Udaja yang pernah tercatat sebagai aktivis BBI menjadi salah satu pimpinan organisasi ini. SOBRI juga berafiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU).

7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) yang didirikan di bulan September 1949 oleh 19 serikat buruh, termasuk PGRI dan SBDA. GSBI yang semula bergabung di bawah KBSI, kemudian keluar dan tetap bertahan sendiri di bawah Rh. Koesnan. Tahun 1958 tercatat anggotanya sebanyak 36. 000 orang.

8. Selain federasi-federasi diatas, partai-partai politik pemilu 1955 juga banyak yang ikut mendirikan serikat-serikat buruh. Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mendirikan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) sebagai serikat buruh vertikal yang bernaung di bawah panji-panji NU. Golongan Katolik mendirikan Sentral Organisasi Buruh 'Pancasila''

Pengikisan Gerakan Buruh oleh Militer dan Birokrat

Ø Tahun 1956 sampai 1959 ada dua permasalahan besar yang saling berkaitan yang dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah perjuangan pembebasan Irian Barat yang selalu gagal diperjuangkan dalam PBB; dan kedua adalah permasalahan Nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik asing sebagai bagian dari arus tuntutan rakyat (khususnya buruh) sejak kemerdekaan. Pihak militer (khususnya Angkatan Darat) yang sejak tahun 1950 diuntungkan oleh kebijakan “Penguasa Perang Pusat” (Peperpu), mendapatkan ruang yang cukup besar semasa konflik Irian Barat.

Ø Dengan sudah meluasnya kekuatan buruh (yang didominasi oleh SOBSI) untuk menuntut adanya nasionalisasi, pihak militer sebagai “penguasa perang” ketika itu takut akan penguasaan buruh atas aset-aset perusahaan milik asing seperti yang sempat terjadi pasca kemerdekaan (yang dilakukan oleh BBI), walau akhirnya oleh pemerintah dikembalikan lagi kepada pihak asing.

Ø Untuk itu, pada tahun 1957 militer menginstruksikan untuk membentuk Badan Kerjasama Militer dengan elemen-elemen rakyat. Untuk kalangan buruh, SBII yang kemudian menjadi Gasbiindo (sebagai kekuatan yang anti terhadap SOBSI) menjadi corong bagi terbentuknya Badan Kerjasama Buruh-Militer (BKS Bu-Mil). Lewat BKS Bu-Mil ini, secara bertahap militer akhirnya mampu mendominasi perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dengan menempatkan banyak kalangan militer sebagai manajemen.

Ø Pihak militer langsung menerapkan peraturan larangan mogok di perusahaan-perusahaan yang sudah dinasionalisasi. Melihat dominasi militer itu, pemerintah atas desakan rakyat kemudian mengeluarkan PP No.23 tahun 1958 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi adalah dikuasai oleh pemerintah RI dan membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) pada tahun 1959. Namun secara kenyataan (de facto), pihak militer tidak menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan alasan teknis dan hanya melakukan kordinasi dengan Menteri Perdagangan.

Ø Ruang gerak federasi-federasi serikat buruh mulai mendapat tekanan dari pihak militer dengan dijalankannya kebijaksanaan BKS BUMIL. Hal ini pada masa sebelumnya belum pernah terjadi.

Ø Pada bulan Juli 1960, Menteri Perburuhan dan sekaligus ketua KBKI, Ahem Erningpraja mengajukan rancangan untuk membentuk Organisasi Persatuan Pekerdja Indonesia (OPPI) yang diharapkan dapat menyatukan gerakan buruh dan mengikutsertakan organisasi karyawan seperti Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN) yang baru terbentuk saat itu. Rancangan tersebut ditolak oleh SOBSI, walau kemudian tetap terbentuk di berbagai daerah dengan dukungan serikat-serikat buruh yang non-komunis dan perwira militer di daerah-daerah.

Ø Dalam rangka mendukung Trikora untuk pembebasan Irian Barat, tahun 1961 atas rancangan Menteri Perburuhan, dibentuklah Sekretariat Bersama Buruh (Sekber Buruh) yang terdiri dari KBKI, SOBSI, HISSBI, GASBIINDO, SOBRI, GOBSI Indonesia, SARBUMUSI, KESPEKRI, GSBI, dan Kubu Pancasila.

Ø Pada tahun 1962, organisasi PKPN yang mendapat dukungan penuh dari kalangan militer mengadakan kongres di Jakarta, dan mengubah nama menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Organisasi ini dipimpin oleh Jendral Suhardiman. SOKSI kemudian menjadi organisasi yang menyaingi keberadaan SOBSI dengan cara melemahkan gerakan buruh.

Ø Perkembangan Demokrasi Terpimpin dari Soekarno agaknya semakin menyulitkan gerakan buruh dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/ atau Penutupan (Lock Out), lalu Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 1963, tentang pelarangan pemogokan di sejumlah perusahaan.

G30S/? : Misteri yang Merugikan Gerakan Buruh

Ø Pemerintah sampai sekarang masih menganggap bahwa Peristiwa Gerakan 30 September merupakan aksi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Hal itu telah didaulat menjadi ajaran dalam buku-buku sejarah sekolah dan film-film tentang kekejian PKI yang setiap tahunnya diputar. Namun apakah benar PKI sebagai dalang? Kontroversi sejarah ini sedikit demi sedikit mulai terkuak pasca reformasi 98. Dalam beberapa penelitian sejarah, terdapat paling tidak 4 kemungkinan aktor utama yang telah melahirkan peristiwa tersebut. Pertama adalah Angkatan Darat dibawah komando A.H Nasution; Kedua adalah Soeharto; Ketiga adalah PKI; dan Keempat adalah CIA.

Ø Terlepas dari kontroversi ini, setelah militer mengumumkan di radio dan koran-koran bahwa G30S didalangi oleh PKI, (saat itu koran-koran lain dilarang beredar) maka terjadi penangkapan dan pembunuhan besar-besaran terhadap anggota PKI dan anggota organisasi-organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan PKI, termasuk SOBSI, yang dilakukan oleh militer dan beberapa organisasi pemuda. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa korban yang tewas dari tahun 1965 sampai 1967 sebanyak 1,5 juta jiwa. Saat itu mayat yang bergelimpangan di sungai-sungai menjadi pemandangan yang biasa. Selain itu ribuan orang juga dipenjara tanpa proses pengadilan.

Ø Saat itu SOKSI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sebagian besar organisasi buruh lain diluar SOBSI yang tergabung dalam Sekber Buruh kemudian bersama-sama militer membentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) dalam rangka mendukung Orde Baru.

Bersambung...

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia - Bab II

2015-02-24T22:40:00.003+07:00

II. Awal Mula Gerakan Buruh (Masa Kolonial)

Ø Gerakan buruh pertama kali muncul dalam bentuk yang sangat primitif (spontan dan tidak dalam bentuk organisasi) di perkebunan tebu dan pabrik gula pada tahun 1842. Awalnya buruh tanam dan buruh panen tebu (planter)—yang juga merupakan kaum tani ini—belum dilunasi upah tanam sebelumnya oleh pemerintah, karena dianggap belum melunasi pajak natura. Saat itu sekitar 600 planter (penanam tebu) dari 51 desa di Kabupaten Batang menolak membayar pajak natura, melainkan justru melakukan protes dengan cara mogok menanam untuk menuntut kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. Hal ini memicu solidaritas dari buruh pabrik gula di area perkebunan untuk ikut mogok bekerja dan menuntut hal yang sama. Tidak ada catatan tentang keberhasilan gerakan ini.

Ø Selanjutnya di wilayah Yogyakarta pada tahun 1882 terjadi pemogokan yang cukup terorganisir walau tanpa organisasi modern seperti serikat buruh. Pemogokan tersebut dilakukan secara bergelombang di pabrik-pabrik gula dan juga perkebunan. Gelombang pertama dimulai akhir Juli sampai awal Agustus di 4 pabrik gula. Gelombang kedua dimulai tanggal 5 Agustus sampai 22 Agustus di 5 pabrik gula ditambah juga buruh perkebunan sekitar. Dan gelombang ketiga dimulai 23 Agustus sampai pertengahan Oktober di 5 pabrik gula dan telah melibatkan buruh di 21 lokasi perkebunan. Isu atau tuntutan pemogokan yang bergelombang ini antara lain: (1) upah; (2) kerja gugur-gunung yang terlalu berat; (3) kerja jaga yang dilakukan 1 hari dalam setiap 7 hari; (4) upah tanam yang sering tidak dibayar; (5) pekerjaan-pekerjaan tidak wajib yang dikerjakan tanpa dibayar; (6) harga bambu yang dibeli pabrik dengan harga terlalu rendah; (7) kekerasan yang sering dilakukan oleh pengawas Belanda. Gerakan pemogokan ini terhitung cukup besar dalam cakupan massanya dan cukup maju dalam tuntutannya. Gerakan ini juga tidak tercatat keberhasilannya.

Kemunculan Gerakan Serikat Buruh

Ø Munculnya sebuah kelas baru yang bernama buruh tidak seketika menghadirkan gerakan buruh yang terorganisir lewat organisasi serikat. Sebelumnya (diatas) telah ada gerakan yang muncul tanpa keberadaan organisasi serikat. Gerakan buruh awalnya diorganisir menjadi pergerakan “modern” dalam bentuk organisasi-organisasi oleh buruh-buruh Belanda yang bekerja di Nusantara. Hal ini merupakan dampak dari meluasnya perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sejak tahun 1860-an.

Ø Sebenarnya organisasi perserikatan sudah muncul pada tahun 1897 lewat Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG) atau serikat pekerja guru Hindia-Belanda. Namun karena organisasi ini masih mencakup guru-guru Belanda yang jumlahnya terbatas, organisasi ini tidak berkembang.

Ø Selanjutnya didirikan serikat buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond) dan serikat buruh pos (Pos Bond) pada tahun 1905, lalu serikat buruh perkebunan (Cultuur Bond) dan serikat buruh gula (Zuiker Bond) pada tahun 1906. Organisasi-organisasi ini sudah mulai merekrut orang-orang pribumi menjadi anggota, walaupun kepengurusan organisasi sepenuhnya dipegang oleh orang Belanda, dan orang pribumi tidak memiliki hak suara/pilih. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi dalam SS Bond telah menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Namun karena orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi, serikat buruh ini berakhir pada tahun 1912.

Ø Pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan naman Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (VSTP) yang juga diinisiasi oleh orang Belanda. Namun serikat ini memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, karena melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini berkembang maju dan militan, terutama sejak tahun 1913, ketika untuk pertama kalinya kepengurusan serikat dipegang oleh orang pribumi, yaitu Semaun, yang dahulu sampai sekarang namanya sangat dikenal sebagai penggerak kaum buruh.

Ø Selanjutnya dibentuk Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912; kemudian Opium Regiebond, yang didirikan oleh buruh-buruh pabrik opium pada tahun 1915; Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) pada tahun 1916; Vereeniging Inlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken (VIP-BOW) pada tahun 1916, yang didirikan oleh buruh-buruh pribumi pada dinas pekerjaan umum (seperti PU sekarang); Personeel Fabriks Bond (PFB) pada tahun 1919; Sarekat Boeroeh Onderneming (SBO) pada tahun 1924 oleh buruh-buruh perkebunan; Serikat Sekerdja Pelaboehan dan Pelajaran, dan sejumlah serikat buruh lain dari bidang pertambangan, percetakan, listrik, industri minyak, sopir, penjahit, dan sebagainya. Pada tahun 1920 telah tercatat ada sekitar seratus serikat buruh dengan 100. 000 anggota.

Ø Dengan semakin meningkatnya jumlah anggota pribumi dalam serikat-serikat pekerja sejak 1905, dan semakin banyaknya jumlah pengurus serikat yang berasal dari pribumi, maka perlahan-lahan terjadi pergerseran karakter dari perjuangan buruh. Buruh-buruh pribumi yang umumnya memiliki kondisi kesejahteraan jauh dibawah buruh-buruh asing telah membuat perjuangan serikat buruh semakin berani dalam memperlihatkan tuntutannya dan semakin berani dalam mengadakan aksi-aksinya.

Ø Pada zaman ini, VSTP tetap menjadi serikat buruh yang memiliki anggota paling banyak, dan terhitung militan. Di bawah pimpinan Semaun, serikat buruh ini terus memperjuangkan kepentingan kaum buruh, seperti pembelaan hak-hak buruh, memperbaiki kondisi kerja dan sebagainya. Dalam usahanya itu, Semaun membuat sebuah artikel/buku panduan bagi para aktivis gerakan buruh di Hindia-Belanda yang berjudul “Penuntun Kaum Buruh”.

Awal Mula Hubungan Gerakan Buruh dengan Politik

Ø Sementara organisasi-organisasi buruh (yang hanya berjuang untuk hak-hak normatif) bermunculan, organisasi-organisasi lain yang lebih mempunyai pandangan-pandangan politik pun bermunculan. Memang juga banyak peristiwa dimana pandangan-pandangan politik sudah mulai ada membawa kecenderungan kepada gerakan buruh itu sendiri.

Ø Boedi Oetomo lahir tahun 1908 sebagai aspirasi dari pemuda-pemuda intelektual yang menginginkan adanya sebuah emansipasi bagi kaum pribumi. Selain itu, di negeri Belanda pada tahun yang sama, kaum pribumi yang belajar disana juga membentuk Indische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) sebagai suatu ekspresi keindonesiaan untuk berkumpul.

Ø Dilanjutkan dengan terbentuknya Serikat Dagang Islam pada tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1911 oleh pribumi keturunan Arab Syekh Ahmad dan Tirto adisiryo, yang bertujuan melawan monopoli dagang bangsa-bangsa Eropa dan Tionghoa dan emansipasi bagi kaum pribumi yang mayoritas beragama Islam. Ditahun 1912 juga dibentuk Indische Partij (Partai Indonesia) oleh Douwes Dekker, Cipto mangunkusumo, dan Soewardi Sorjaningrat yang sudah mencita-citakan kemerdekaan Indonesia.

Ø Pada tahun 1914 para pemimpin VSTP (serikat buruh kereta api termaju) ditambah sejumlah tokoh sosialis mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang berhaluan sosialis.

Ø Setiap organisasi yang berpandangan politik ini sedikit banyak menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi buruh, khususnya SI dan ISDV. Keterjalinan hubungan organisasi-organisasi buruh dengan organisasi politik ini utamanya adalah lewat surat kabar - surat kabar politik yang dikeluarkan oleh setiap organisasi politik. Penerbitan surat kabar ini menjadi faktor penting dari perluasan pergerakan kaum buruh saat itu.

Ø Salah satu organisasi buruh yang nyata lahir dari sumbangan organisasi politik adalah Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) pada tahun 1919, yang menjadi badan sentral organisasi buruh pribumi yang ada. Badan ini merupakan hasil dari konferensi buruh di Jawa yang juga merupakan gagasan dari kongres SI ke IV dan juga gagasan dari ISDV untuk mempersatukan kaum buruh pribumi. Organisasi ini kemudian dipimpin oleh Semaun sebagai ketua, Suryopranoto sebagai wakil, dan H. A. Salim sebagai Sekretaris. Organisasi ini terhitung sebagai federasi serikat buruh pertama di Hindia Belanda yang sudah memasukkan aspirasi dan ikhtiar kekuasaan dalam hasil kongresnya.

Perpecahan dan Persatuan

Ø Konflik di dalam PPKB antara golongan kiri dan Islam --atau lebih tepat antara SI dan ISDV tidak dapat dihindari dan terjadi perpecahan. Golongan kiri meninggalkan PPKB dan mendirikan Revolutionair Vakcentrale (RVC). Federasi serikat buruh ini terdiri dari 14 organisasi, termasuk VSTP. Serikat buruh lainnya seperti PPPB, PFB, dan VIP-BOW, tetap bergabung dalam PPKB.

Ø Perpecahan ini tidak berlangsung lama karena masing-masing pihak merasakan perlunya sebuah organisasi pusat yang kuat untuk membela kepentingan kaum buruh. Pada bulan September 1922, kedua federasi itu bergabung kembali di bawah naungan Persatoean Vakbonden Hindia (PVH). Pada tahun 1922, PVH menyatakan bahwa anggotanya terdiri atas 18 serikat buruh dengan 32.120 buruh.

Zaman Bergerak dan Represi Pemerintah (1920-1926)

Ø Pada tahun 1920 sampai 1926 adalah masa rentang yang dipenuhi oleh metode perlawanan kaum buruh yang paling khas yaitu mogok kerja.

Ø Pergerakan mogok kerja yang besar dimulai oleh Personeel Fabrik Bond (PFB) di pabrik-pabrik gula untuk menuntut kenaikan upah dan pengakuan keberadaan serikat. Pada bulan Agustus, PFB sudah mengumumkan bahwa akan terjadi pemogokan besar kepada pihak pengusaha. Walaupun mereka telah memberikan ultimatum, pihak pengusaha mengabaikan tuntutan mereka, sehingga pemogokan tetap berlangsung. Gubernur Jendral cepat mengambil tindakan, dengan melarang kegiatan pemogokan itu. Ia menuduh bahwa PFB melakukan pemogokan itu bukan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja, melainkan memiliki 'maksud-maksud politik'. Pemogokan ini berakhir tanpa terjadi perubahan berarti dalam kesepakatan.

Ø Sejak pertengahan 1921 terjadi resesi ekonomi di Hindia Belanda, dan hal itu ditanggapi oleh pihak pengusaha dengan menurunkan/pemotongan tingkat upah.

Ø Di Surabaya pada tahun 1921 terjadi pemogokan buruh-buruh pelabuhan. Mereka menuntut kenaikan upah yang dikurangi oleh pihak pengusaha. Buruh-buruh yang umumnya berasal dari Madura tidak mau bekerja sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Mereka hanya duduk di sepanjang Kali Mas sambil membicarakan pengurangan upah mereka. Pengusaha kemudian mencari alternatif untuk mengatasi persoalan, tidak dengan menaikkan upah yang dituntut oleh kaum buruh, melainkan mendatangkan tenaga kerja lain dari pedalaman. Buruh yang semula mogok, lalu terpecah dua. Sebagian akhirnya mau kembali bekerja dengan tingkat upah yang “disesuaikan”, sedangkan sebagian lainnya tetap tidak mau bekerja. Persoalan akhirnya tidak selesai secara tuntas, walaupun pihak pengusaha mengalami kerugian karena buruh-buruh yang baru didatangkan itu, tidak sekuat dan seterampil buruh-buruh Madura.

Ø Pada bulan Januari 1922 buruh-buruh pegadaian melakukan pemogokan. Ribuan buruh yang terlibat pemogokan ini tidak masuk kerja sebagai ungkapan protes mereka. Pemerintah Hindia Belanda tidak mempedulikan para buruh yang mogok ini, sehingga tidak ada penyelesaian. VSTP dan RVC sementara itu mendukung para pelaku aksi mogok ini dengan melakukan kampanye pengumpulan dana.

Ø Pada kongres PVH akhir Desember 1922, walau gerakan mogok telah menjadi pembicaraan serius dalam kongres, namun PVH kemudian lambat mengambil keputusan terkait pemogokan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Semaun dengan mengumumkan pemogokan VSTP pada tahun 1923. Pemogokan buruh kereta api pun terjadi, sehingga lalu lintas Jawa terhenti sama sekali. Pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan keras, dengan menangkap seluruh pemimpin pemogokan, serta melarang organisasi tersebut mengadakan pertemuan. Semua propaganda yang dilakukan aktivis buruh, dianggap sebagai tindakan kriminal.

Ø Setelah pemogokan VSTP, yaitu 10 Mei 1923, pemerintah menerbitkan peraturan larangan mogok dan menyamakan pemogokan dengan tindakan kriminal. Peraturan itu dikenal dengan artikel 161 bis.

Ø Namun peraturan itu tidak mampu menghentikan aksi-aksi buruh yang sudah terlanjur meluas. Pada tahun 1925 terjadi pemogokan-pemogokan dihampir semua intansi penting tingkat lokal. Pada bulan Agustus 1925 juga terjadi pemogokan di pelabuhan Semarang. Selama setahun penuh, SPPL telah mengorganisir buruh-buruh pelabuhan yang memiliki kondisi kerja yang buruk dan pemukiman yang sangat tidak memadai. Berbagai laporan pemerintah kolonial menunjukkan bahwa pemukiman menjadi salah satu persoalan utama, bukan hanya bagi buruh, tapi juga bagi perkembangan kota Semarang sendiri. Aksi pemogokan ini dilakukan oleh para pelaut dan buruh-buruh kapal lainnya. Di antara bidang-bidang pekerjaan yang berbeda ini, timbul semacam solidaritas. Misalnya, ketika para pelaut melakukan pemogokan, tidak seorangpun di antara buruh lainnya yang datang menggantikan, sekalipun sanggup, justru mereka memilih ikut mogok bersama. Reaksi pihak pengusaha cukup keras -- walaupun dalam pemogokan ini pihak buruh tidak melakukan perusakan atau sabotase. Perusahaan itu mengerahkan polisi untuk memeriksa perahu-perahu dan kapal yang biasa dijalankan oleh buruh.

Ø Pada tahun 1926 terjadi aksi-aksi perlawanan untuk menjatuhkan pemerintahan Hindia-Belanda di seluruh Jawa, dan bagian Barat Sumatra. Aksi-aksi itu mendapat dukungan terutama dari PKI dan organisasi-organisasi radikal lainnya. Pemerintah Hindia Belanda menumpas gerakan itu dengan kekerasan, dengan hasil ratusan orang terbunuh, dan ribuan lainnya ditangkap dan dibuang ke luar Jawa. Tempat pembuangan yang kemudian terkenal adalah Tanah Merah di Nieuw Guinea (Irian Jaya pada masa sekarang).

Ø Pasca penumpasan perlawanan buruh dan rakyat itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan yang memperkuat artikel 161 bis, yaitu artikel 151 bis dan 151 ter yang intinya berisi larangan untuk melakukan propaganda dan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Pemerintah Hindia-Belanda mengecam tindakan-tindakan pemogokan dan perlawanan yang selama ini ada dan menganggapnya sebagai 'aksi komunis'. Setelah peristiwa 1926 ini, organisasi seperti PVH, VSTP, PFB, dan lainnya tidak lagi terdengar.

Stigmatisasi Awal dan Kemunduran Gerakan Buruh (1926-1945)

Ø Hilangnya tokoh-tokoh gerakan buruh yang ditangkap dan dibuang sangat berpengaruh pada perkembangan gerakan buruh di Jawa. Walaupun organisasi-organisasi buruh masih bermunculan satu persatu, namun jumlah keanggotaannya lebih kecil dan karakternya lebih moderat ketimbang sebelumnya. Jika didapati melakukan mogok atau mengkritik pemerintah, langsung dituduh sebagai komunis.

Ø Pada bulan Juli 1927, buruh kereta api kembali mendirikan Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST) yang dalam beberapa bulan saja berhasil menghimpun sekitar 5.000 buruh. Sejumlah organisasi yang sudah ada sebelum 1926, kembali digerakkan secara bertahap, walaupun kekuatannya lebih lemah jika dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Ø Pada tanggal 8 Juli 1928, didirikan Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) di Surabaya, yang beranggotakan beberapa serikat buruh lokal. Organisasi yang diketuai Marsudi ini dengan cepat dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai komunis. Pada tanggal 1 April 1929 SKBI bergabung dalam Liga Menentang Kolonialisme dan Penindasan yang dikoordinir oleh Internasionale Ketiga (Komintern). Kecurigaan pemerintah memuncak, dan pada tahun 1929 mereka menggeledah kantor-kantor pusat organisasi ini dan menangkap semua pimpinannya, yang kemudian dibuang ke Boven Digoel tanpa pemeriksaan sebelumnya.

Ø Pada bulan April 1930 sejumlah serikat buruh yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah, kembali membuat federasi serikat buruh dengan nama Persatoean Vakbond Pegawai Negeri (PVPN). Sementara itu di perusahaan-perusahaan swasta kaum buruh kembali bergabung di bawah naungan Persatoean Sarekat Sekerdja Indonesia (PSSI), yang dibentuk beberapa bulan setelah PVPN. Kedua organisasi ini menjadi pimpinan gerakan buruh pada masa setelah 1926, dan tidak melakukan kegiatan atau aksi yang berarti. PVPN misalnya sama sekali tidak melakukan pembicaraan politik dan bergabung dengan federasi serikat buruh internasional pada tahun 1931. PSSI sendiri, walaupun memiliki organisasi yang baik, tidak melibatkan mayoritas buruh yang tidak memiliki organisasi.

Ø Kecurigaan pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung terhadap gerakan buruh ini, dan dengan mudah mereka dapat melakukan penangkapan tokoh-tokoh yang kemudian dibuang ke luar Jawa. Tidak ada catatan pasti berapa aktivis gerakan buruh yang ditangkap dan dibuang.

Ø Depresi ekonomi pada tahun 1929 membawa pengaruh yang cukup besar pada perkembangan gerakan buruh. Pemecatan terhadap buruh terjadi dimana-mana. Dalam kondisi tidak memiliki organisasi buruh yang besar dan kuat, kaum buruh pun tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga terjadi penurunan keanggotaan serikat buruh yang sangat tajam. Bahkan beberapa serikat buruh akhirnya hilang dengan sendirinya.

Ø Dalam kelesuan gerakan buruh itu, sempat ada inisiatif untuk membentuk partai politik buruh pada 7 Oktober tahun 1938 dengan nama Indische Partij van Werknemers (IPVW). Partai ini berkomitmen memberikan dukungan bagi gerakan buruh dan memberantas pengangguran. Namun partai ini hilang karena tidak mendapatkan respon dari gerakan buruh yang sedang lesu.

Ø Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang melarang semua kegiatan politik, kecuali beberapa lembaga yang didirikan secara khusus untuk kepentingan mereka. Gerakan buruh secara umum mengalami kemacetan. Hanya sejumlah tokoh yang tetap aktif, dan itu pun bukan dalam kegiatan serikat buruh, melainkan dalam kegiatan-kegiatan pergerakan bawah tanah.

Bersambung...

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia - Bab I

2015-02-24T22:29:00.003+07:00

SEJARAH GERAKAN BURUH INDONESIA

Pengantar

Mengapa bagi kita penting untuk mempelajari Sejarah Gerakan Buruh Indonesia? Atau sebelum kesana, terlebih dahulu, mengapa sejarah penting bagi kita?.

Sejarah menjadi penting karena manusia adalah mahluk yang berpikir (bukan insting semata), yang membuatnya semakin hari semakin maju dalam bertindak/produksi. Sejarah merupakan beban yang kita miliki saat pertama kali kita hidup di Bumi ini. Sejak lahir/ada, berkembang, sampai kemudian mati/menghilang, setiap material termasuk manusia, menyimpan suatu rangkaian peristiwa/kisah/cerita yang saling tersambung/terhubung oleh waktu (sebab-akibat), yang didalamnya terdapat sari-sari pelajaran bagi peristiwa/kisah/cerita berikutnya. Kronologis peristiwa kemudian menjadi penting sebagai bahan/pelajaran bagi perkembangan setiap material selanjutnya. Seorang bayi yang baru lahir contohnya, mungkin belum memiliki kesadaran akan alasan kelahirannya. Namun setelah dia (perlahan-lahan) menggunakan pikirannya, dia dapat semakin mengenal dari mana dan bagaimana dia lahir dan berkembang. Sejarah berarti merupakan pengetahuan terhadap latar belakang/akar dan proses perkembangan segala sesuatu, yang membuat manusia berkesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik kedepannya.

Jelas tak ada yang lepas dari sejarah. Termasuk gerakan buruh di Indonesia yang juga merupakan bagian dari material yang terus bergerak. Dari perspektif sejarah, gerakan buruh tidaklah sekonyong-konyong ada. Dia lahir, berkembang, lalu pasti akan mati dalam syarat-syarat dan situasi yang memungkinkannya. Gerakan buruh misalnya, tentu lahir dari kemunculan kaum yang disebut “buruh”, dan berelasi dengan kondisi buruh setiap harinya. Dalam perkembangannya, gerakan buruh tidak menampilkan bentuk dan bobot yang sama di setiap periode. Ini memang sangat dipengaruhi oleh kuasa ekonomi dan politik yang melingkupinya.

Tentu tak mudah mengambil kesimpulan dari rentetan peristiwa yang banyak, beragam, dan dihiasi oleh faktor-faktor (pokok/tidak pokok; penting/tidak penting) yang terkadang mengecohkan kita dalam mengambil sari dari pelajaran sejarah tersebut. Apalagi, sejarah hanya dapat direkonstruksi menjadi ilmiah hanya dengan keberadaan bukti-bukti dari sebuah peristiwa. Padahal kita tahu, dalam sebuah (konflik) peristiwa sejarah, terdapat suatu metode penghancuran bukti-bukti yang ada oleh para pemenang (kuasa). Sehingga tentu, pelajaran sejarah juga dituntut untuk memperbanyak bukti-bukti itu dalam kehidupan nyata hari ini. Gerakan buruh juga akan tercatat dalam sejarah, yakni sejarah yang akan membawanya berkuasa.

Materi ini bukanlah materi yang sempurna. Masih terbuka peluang besar untuk memperbaikinya kedepan. Selain tentang fakta sejarah, perihal pembabakan sejarah juga bisa dikritisi untuk periode selanjutnya. Namun disini, sejarah gerakan buruh akan diperiodesasikan menurut sistem kekuasaan yang melingkupinya beserta kekhususan-kekhususan perjuangan yang terjadi dalam setiap periodenya.

I. Kemunculan “kelas buruh” di Indonesia

Ø Awalnya Nusantara (istilah untuk wilayah Indonesia sekarang) dihuni oleh masyarakat bertani dan berburu yang diperintah (dihisap) oleh sistem kerajaan yang tersebar diseluruh pelosok nusantara.

Ø Sejak abad XIV Nusantara telah menjadi pusat perhatian dan menarik pedagang-pedagang luar negeri karena kekayaan rempah-rempah seperti lada, pala, ketumbar, kayu manis dsb, yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang dari India, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Untuk mendapatkan kepentingan ekonominya, pedagang-pedagang asing tersebut masuk ke wilayah nusantara, yang diawali dengan menjalin kerjasama dengan raja-raja.

Ø Pada tanggal 22 Juni 1596 armada Belanda berlabuh di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis Houtman di Banten. Pada tahun 1602 dibentuk perkumpulan dagang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) oleh pemerintahan Belanda, yang memiliki hak untuk membentuk tentara, mencetak uang, dan menyusun sistem pemerintahan. Lalu kemudian diangkatlah seorang Gubernur Jenderal pada tahun 1610 untuk mengatur perdagangan di wilayah Indonesia. Saat itu mulai dilancarkan peperangan, baik dengan menggunakan pertentangan-pertentangan antara raja-raja di Nusantara (politik adu domba), maupun langsung. Untuk menjalankan monopoli dan sistem pemerintahannya, VOC menggunakan tenaga budak yang didatangkan dari wilayah sulawesi, maluku, sampai ke negeri China.

Ø Semakin lama VOC mampu memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara (membeli komoditas dengan harga yang ditentukan sendiri untuk dijual di eropa). Namun perlawanan kaum tani yang merebak, ditambah korupsi yang terjadi di tubuh VOC membuat VOC kemudian dibubarkan oleh pemerintahan Belanda dan digantikan langsung oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1799, dengan nama pemerintahan Hindia-Belanda.

Ø Pada tahun 1830 Hindia-Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa, yang pada intinya adalah mengharuskan kaum tani untuk menanam “tanaman impor” pada sebagian tanah yang dikelolanya. Selain itu kaum tani juga harus membayar pajak natura atas tanah yang dikelolanya kepada pemerintah. Di beberapa daerah di Jawa, kaum tani sudah mulai bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda yang baru dibuka untuk mendapatkan upah. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah agar kaum tani dapat menutupi pajak natura yang tidak sanggup dibayar dengan cara mengelola tanah. Pada fase ini sebagian kaum tani sudah mulai bertransformasi menjadi kaum yang bekerja secara upahan, yang menjadi ciri pokok dari “kelas buruh”

Ø Pada abad 19 pertengahan (1850-an) di negeri Belanda terjadi desakan dari kaum liberal untuk meliberalisasi pasar. Hal itu kemudian berdampak ke Hindia-Belanda dengan diberlakukannya sistem penguasaan tanah yang baru (diperbolehkannya kepemilikan pribadi) dan sistem perdagangan yang memperbolehkan modal asing diluar Belanda untuk masuk, yaitu lewat UU Agraria dan UU Gula tahun 1870. Dengan diperbolehkannya modal asing, maka sistem monopoli yang dahulu diterapkan VOC kemudian beralih menjadi sistem persaingan bebas didalam negeri, walau yang bersaing secara bebas tetap merupakan pemodal-pemodal besar yang memonopoli perdagangan dan industri di Eropa.

Ø Dengan liberalisasi pasar, modal asing kemudian masuk dengan sangat massif ke Nusantara. Sektor yang pada awalnya mendominasi dimasuki modal asing adalah sektor perkebunan, pertambangan, dan pabrik gula. Untuk tenaga kerja perkebunan, pertambangan dan pabrik gula ini, pemodal mendatangkan tenaga kerja (yang dahulu disebut koeli) dengan menggunakan sistem kerja-upahan yang merupakan ciri pokok dari kelas buruh. Perkembangan di sektor perkebunan dan industri gula kemudian mengembangkan pula perluasan modal ke sektor transportasi.

Ø Pada akhir abad 19 (tahun 1895) terjadi krisis ekonomi dunia yang kemudian meruntuhkan banyak kapitalis-kapitalis kecil yang berasal dari Belanda. Sejak saat itu kapitalis besar yang tersisa mulai berkuasa penuh lewat penggabungan antara kapital industri, perdagangan, dan finansial (bank). Sejak saat itu perluasan mulai masuk ke berbagai sektor (bengkel, pabrik, percetakan, kerajinan tangan, kantor, sekolah, dll) dan memperbanyak tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kerja-upahan, yaitu Buruh. Sehingga dapat diketahui bahwa kelas buruh di Indonesia lahir pada zaman Imperialisme-Kolonialisme.

Bersambung...

Menyongsong Hari Perempuan Internasional - IWD : 8 Maret 2015

2015-02-24T22:05:00.001+07:00

Seruan Umum 24 Maret 2015

Kesetaraan, kesejahteraan Untuk Perempuan

Songsong Hari Perempuan Sedunia dengan persatuan perjuangan buruh & rakyat.
Bergerak Bersama, Berjuang Bersama Lawan & hancurkan kapitalisme - Partiarki.

Nasib kaum perempuan indonesia secara umum masih dilemahkan dan terpojok oleh negara yang anti pada kesetaraan, oleh pemerintahan pro modal dan korup.

Demikian juga halnya nasib kaum buruh perempuan dipabrik - pabrik, disetiap ruang sosialnya, masih dikungkung oleh pembelakangan terhadap perempuan - perempuan buruh.

Hak ekonominya terhisap dan di eksploitasi sebagaimana keniscayaan pemerintahan neoliberal memperlakukan buruh, dan tak berhenti disini, kaum buruh perempuan dan pada umumnya perempuan di indonesia didudukan sebagai lapis belakang atas hal - hal yang semestinya disetarakan hak ekonomi, sosial dan politiknya.

Maka Sentral Gerakan Buruh Nasional menyerukan kepada kaum buruh indonesia untuk bersegera mengkonsolidasikan diri, bergerak dan turun ke jalan pada Hari Perempuan Sedunia tahun ini.

Rajut persatuan : Rebut kesetaraan dan kesejahteraan bagi rakyat pekerja.

Bergerak bersama dan berjuang bersama dalam Hari perempuan Sedunia : 8 Maret 2015.

Tumbuh kembangkan kesadaran perjuangan perempuan untuk mewujudkan perempuan - perempuan sadar. Mensasar akar utama perkara yang menyebabkan petaka ; hancurkan Kapitalisme - Patriarki.

Tinggalkan Partai Korup & Pro Modal Dan Anti Kesetaraan

Bangun kekuatan politik perempuan & buruh, rakyat yang sadar untuk perubahan mendasar dengan perjuangan politiknya perempuan rakyat, perempuan pekerja & rakyat pekerja keseluruhan.

Jakarta, 24 Maret 2015

Dewan Pengurus Nasional

Sentral Gerakan Buruh Nasional

( DPN SGBN )

Ahmad Saripudin

Ketua Nasional

Meraih Keadilan Dengan Perlawanan

2015-02-16T01:34:00.002+07:00

SGBM, 12/02/2015 - Kabar ini sudah kali kesekian banyaknya diperdengarkan ditelinga kita sepanjang pemerintahan dan para pemangku jabatan petinggi negeri anti pada buruh, yakni tentang nasib kaum buruh yang selalu diabaikan dan terkorbankan oleh pengusaha beserta negara.

Lembaga peradilan yang harusnya mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya, hingga sejauh ini masih menghujamkan ketajamannya hanya bagi massa rakyat kecil, rakyat lapis bawah, sementara tumpul untuk kalangan atas, tepat analogi “ hukum di indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas “ dalam pengertian seperti kenyataan saat ini.

Massa buruh di PT. Yutu Leport Jaya anggota PTP Federasi PROGRESIP - SGBN Bekasi serta massa buruh PT. SPS di Bekasi, anggota FPBI. Kamis, 12 Februari 2015 untuk kali kesekiannya menyambangi Mahkamah Agung, konon katanya sebagai benteng terakhir peradilan dan keputusan hukum di negeri ini untuk diharap keadilannya.

Namun kenyataan tak sejalan dengan harapan, tidak cukup berbulan waktu, bahkan telah memakan tahunan proses dalam pencarian keadilan bagi para buruh ini, tetap saja masih harus membajakan kesabarannya untuk mencapai keadilan.

Untuk sampai ditingkat Mahkamah Agung dalam kasus perburuhan, kaum buruh harus dan sudah melalui berbagai rintangan dan keteguhan juang yang tiada terkira. Sebutlah kasus yang dialami buruh PT. Yutu Leports Jaya, perusahaan Garmen milik Korea yang melakukan PHK beruntun - runtun atas pendirian serikat buruh diperusahaan yang tidak dikehendaki pengusaha juga penolakan para buruh atas kemauan pengusaha menangguhkan upah.

Pikiran, tenaga, keringat dan pengorbanan juang lainnya telah dicurahkan untuk melawan kebiadaban pengusaha yang “didukung aparat dinas ketenagakerjaan dan aparat lainnya “ karena tidak bertindak tegas sebagai aparat pemerintahan, aparat negara.

Artinya “ ketangguhan dan konsistensi atas apa yang diyakininya “ yang ditunjukan oleh kaum buruh, patut jadi pelajaran berharga. Mereka semua yang masih berada digaris perjuangan, dengan tegarnya masih BERLAWAN. Sang pengusaha yang kongkalikong dengan aparat, tak mampu menghadang dan menghentikan daya juang yang mereka punyai. Atas keteguhan ini lah, pengusaha dan aparat bejad terus tertampar, terpukul oleh pelajaran perlawanan. Bahwa jangan pernah sewenang - wenang dan menganggap kaum buruh akan lemah lunglai, hancur dan rontok perlawanannya hanya karena proses waktu dan berbagai hantaman, kenyataannya, walaupun dipecat, dirampas haknya, berbulan, bertahun waktu yang terhampar, tidak membuat lekang perlawanan untuk suatu keyakinan perjuangan mewujudkan keadilan serta menggapai kemenangan atas suatu kebenaran yang seharusnya.

Tabik tak terhingga atas daya tahan perjuangan kaum buruh yang militan dan terpimpin, mencerminkan kekuatan perubahan dan kepantasan memimpin perubahan yang jauh lebih besar pada akhirnya.

Jika tidak diperjuangkan dengan keras dan ulet kondisi yang mengepung nasib rakyat pekerja ditengah negara yang pro modal saat ini. Akan semakin dalam nantinya kesusahan yang diciptakan para penindas, dan perlawanan - perlawanan yang dikerjakan oleh gerakan buruh akan menjadi kekuatan penekan dan akhirnya akan mampu melumpuhkan, menaklukan mereka para pemodal, dan kemenangan yang gilang gemilang akan diraih, sepadan atas daya upaya perjuangan yang telah dicurahkan selama ini.

Maka, atas aksi buruh PT. Yutu Leports Jaya, Buruh SPS, Buruh PT. Galva Kami Industry dan buruh diberbagai perusahaan lainnya yang membaja, militan dan tangguh. Itu semua akan menjadi tenaga besar perubah keadaan, dan doa serta dukungan penuh, bertabur rasa penghargaan akan mengiringi perjuangan hinga kemenangan yang pasti datang.

Teruslah bergerak, bergerak, berlawan, berlawan, karena dengan inilah kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan akan menjadi nyata.

Pengusaha PT. Yutu Leports Jaya saat ini harus menghadapi ancaman penghentian order dari buyernya sebelum perkara yang ada terselesaikan dengan baiknya, justeru tindakan menindas dahulu, berdampak menyusahkan pengusaha “ siapa menebar & akan menuainya”, penangguhan upah dahulu, ditolak oleh pengadilan dan gugatan para buruh berhasil dan mewajibkan pengusaha tetap membayar upah sesuai ketentuan.

Kepanikan pengusaha ditunjukan dengan upaya merayu, membujuk para buruh untuk menerima kompensasi agar menyelesaikan permasalahan.

Namun, atas tempaan juang yang semakin menguatkan, keterpojokan sang penindas, justeru menambah bahan bakar api perlawanan untuk semakin berkobar, dan tidak kompromi hingga di ujung nanti, kemenangan perjuangan, kemenangan keyakinan kaum buruh.

Tabik,

Red.

Kaum Buruh Melawan Korupsi

2015-02-13T08:32:00.000+07:00

SGBN - Dalam waktu belakangan ini rakyat Indonesia dihadapkan pada kecamuk persoalan, polemik korupsi dan koruptor. Calon KAPOLRI Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas prilaku korupnya, melakukan perlawanan dan didukung oleh kekuatan dibelakangnya, yang kemudian berbuntut panjang hingga mengancam keberlangsungan pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung.

Tanggal 12 Februari 2015, sekitar jam 3 sore, Sentral Gerakan Buruh Nasional menunjukan sikapnya atas polemik yang berkembang terkait pemberantasan korupsi dengan melakukan aksi masa di gedung KPK. Atas kesadaran bahwa salah satu faktor pemiskinan terhadap kaum buruh Indonesia disebabkan oleh perilaku korup yang umumnya dilakukan kalangan petinggi, pejabat yang sebagian besarnya berasal dari partai - partai borjuis.

“ Buruh indonesia hingga sampai saat ini terus termiskinkan, hanya sekedar menginginkan upah yang layak masih harus berjuang keras bahkan hingga mengorbankan nyawa karena dihadang berbagai rintangan, tetapi justeru disisi lain, para pejabat yang hidup sudah tidak berkekurangan, melakukan korup, masih menjadi maling dari hak rakyat, maling kekayaan negara yang mestinya untuk semua rakyat dan kaum buruh , karenanya kaum buruh merasa perlu mendukung setiap upaya memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan menghukum seberat - beratnya”. Dengan megaphone ditangannya Ahmad Saripudin, Ketua Nasional dari Dewan Pengurus Nasional SGBN lantang menyampaikan orasinya dalam aksi di KPK.

Puluhan buruh yang sebagian besarnya perempuan berseragam merah, berjejer sambil memegang poster yang bergambar wajah para pelaku korup yang diberi tanda silang dan memajang juga poster Buruh Melawan Korupsi.

Aksi dimulai dari pinggir jalan raya depan gedung KPK dengan menunjukan poster ke arah para pengendara di jalan raya dan sebagiannya menghadap ke gedung KPK. Tidak berapa lama massa aksi dipimpin oleh Fitri buruh perempuan anggota SGBN sebagai koordinator lapangan memimpin massa bergerak maju menuju halaman loby gedung KPK, walaupun sempat ditahan oleh petugas kemanan setempat dan polisi yang berjaga. Perangkat aksi melakukan komunikasi dan desakan kepada pihak keamanan dan akhirnya massa aksi berhasil menggeser posisi aksinya masuk hingga ke halaman depan loby gedung KPK.

Mengambil formasi di undakan anak tangga halaman loby gedung KPK aksi berlanjut, diselingi orasi - orasi perjuangan dari beberapa unsur pimpinan dan massa aksi SGBN. Tidak hanya itu, aksi inipun diwarnai dengan teatrikal yang menggambarkan kehendak pembersihan atau pemberantasan korupsi dari kaum buruh Indonesia.

Poster bergambar wajah para koruptor satu demi satu dirobek oleh peserta aksi yang memegang poster dan melemparnya, terus dilakukan susul menyusul. Hingga berserakan sampah robekan poster bergambar wajah pelaku korup. Diselingi lagu darah juang yang dinyanyikan bersama oleh massa aksi, lalu Mpo Nacah, seorang buruh perempuan dari pabrik garmen di bekasi memerankan buruh yang membersihkan koruptor atau sampah yang mengotori negeri ini. Mpo Nacah berangsur maju ke arah sobekan poster yang berserakan, sambil membawa sapu dan serokan sampah serta menyapu sampah yang menjadi simbol dari para koruptor negeri ini. Dibelakang Mpo Nacah berdiri beberapa buruh perempuan menagangkat poster bertuliskan Buruh Melawan Korupsi, dengan iringan lagu darah juang.

Usai teratrikal aksi masih berjalan dan kembali dilanjutkan dengan orasi perjuangan yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Setiap kelompok, kekuatan manapun yang menghadang upaya memberantas korupsi, akan berhadapan dengan kehendak rakyat dan kaum buruh. Selain itu juga dikemukakan pandangan bahwa pada umumnya pelaku korupsi dilakukan dan berhubungan dengan partai - partai elit yang bercokol dalam kekuasaan dan yang menentukan nasib bangsa. Sehingga tidak boleh ke depannya rakyat dan kaum buruh mempercayai mereka semua, termasuk terhadap Jokowi - JK yang tidak menunjukan keseriusannya atas pemberantasan korupsi serta anti rakyat, anti buruh.

Sekitar pukul lima sore aksi di akhiri ditandai kumandang lagu perjuangan kaum buruh sedunia Internasionale dan yel - yel : Korupsi !, Berantas Sekarang Juga!; Elit Politik , Gulingkan, Rakyat Berkuasa!; Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera!; Hidup Buruh, Hidup Rakyat!, Korlap berteriak lantang dan disahut massa dengan serentak menggemakan halaman depan loby gedung KPK yang sempat menjadi perhatian Media Maasa yang berada disekitarnya (Red)

Pernyaan Sikap SGBN 100 Hari Jokowi-JK

2015-01-29T10:45:00.001+07:00

Pernyataan Sikap
Sentral gerakan Buruh Nasional ( SGBN )

No. I/Pernyataan Sikap/28 Jan' 2015

Rapor Merah Pemerintahan Neoliberal Jokowi - Jusuf Kala
Dari Kaum Buruh Indonesia

100 Hari Memerintah: Kaum Buruh & Rakyat Semakin Menderita
Refresif, Anti Demokrasi, Anti Buruh & Anti Rakyat !
Gagal Melindungi & mensejahterakan Kaum Buruh & Rakyat !

Rabu 28 Januari 2015 genap 100 hari Joko Widodo - Jusuf Kalla memerintah negeri ini dengan segala keburukannya bagi kaum buruh dan rakyat indonesia. Presiden yang diawal di puja, didewakan oleh sebagian besar massa rakyat indonesia termasuk sebagian elit serikat buruh yang salah kaprah meletakan harapan serta kepercayaan pada Jokowo hingga mengilusi massa anggotanya.
　　　　
Kini terbukti, bahwa JOKOWI tetaplah merepresentasikan pemerintahan pro modal yang refresif, bengis, anti demokrasi. Masiv melancarkan kebijakan - kebijakan yang anti buruh, politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourching yang masih dipertahankan, tidak membentengi kaum buruh dengan perlindungan yang kokoh. Tetapi justeru proteksi yang kian menjadi atas kepentingan dan kehendak modal ataupun investasi.
* Jokowi sebagai pemerintahan refresif , bengis dan anti demokrasi
　　　　
Kaum buruh & rakyat tahu persis bagaimana Jokowi - JK melalui aparatnya memperlakukan buruh, mahasiswa dan elemen rakyat lainnya saat menentang kenaikan harga BBM yang menyusahkan. Dijawab dengan kebengisan , kekerasan hingga menelan korban jiwa dan konyolnya Jokowi - JK menganggap biasa. Kaum buruh pun mengalami hantaman refresifitas aparat ketika berjuang untuk upah layak, korban berjatuhan dan negara tetap membiarkan ini terjadi tanpa menunjukan keberpihakan terhadap kehendak kaum buruh.
　　　　
Hingga hari ini kemerdekaan berserikat, hak kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya masih terancam. PHK, kriminalisasi, kapanpun bisa dialami tanpa pembelaan sama sekali dari pemerintahan Jokowi,. Melawan, berarti pemecatan, berserikat berarti PHK, jaminan dan perlindungan atas hak demokrasi bagi kaum buruh “ ada dikantong sampah !, sedemikian miris nasib buruh indonesia.
* Politik upah murah , tenaga kerja lentur, pengabaian nasib buruh migran
dan UU Pro Modal masih di “PANGLIMA” kan Jokowi JK
　　　　
Roda perekonomian yang berada dipundak kaum buruh dibalas dengan upah murah untuk sekedar buruh bertahan hidup. Ketetapan upah satu tahunan yang masih boleh ditangguhkan, masih memiskinkan hidup kaum buruh, ditengah jaminan sosial bagi kaum buruh dan rakyat masih menjadi barang mahal. Kini akan ditambah lagi lebih menderita atas ide serakah kalangan pemodal yang diamini pemerintahan Jokowi untuk menjadikan ketetapan upah lima tahun sekali. Suatu gagasan yang harus dilawan habis - habisan sejak mulai dari pikiran dan wacananya.
Sistem kerja kontrak dan outsourching dari waktu ke waktu terus berkembang dengan segala kembangan variasinya, magang, borongan, informalisasi dan berbagai bentuk lainnya lagi. Dimana buruh diperlakukan tidak lebih dari komoditas semata, lentur, bisa dipecat setiap waktu, dilempar kemana dan kapanpun, dipakai jika dianggap produktif serta jika kelak dibuang tanpa perlu membayar apapun kepadanya, tidak ada proteksi, tidak ada jaminan keberlangsungan kerja.
　　　　
Nasib buruh migran indonesia yang terabaikan di negeri orang tanpa perhatian serius dan tanpa perlindungan, sebagai penyumbang devisa negara. Seolah hanya menjadi sapi perah bagi pemerintah dan elit yang menikmati income atas kerja keras buruh migran indonesia yang “terkondisikan, terpaksa” mencari penghidupan diluar negeri.
　　　　
Undang - undang yang melandasi praktik perlakuan atas keadaan nasib kaum buruh bersumber dari kehendak modal dan hambanya “ penguasa neoliberal - Jokowo & JK dan kaki tangannya. Semua jalan arus modal tidak boleh dirintangi oleh apapun yang akan mengganggu tumbuh kembangnya pelipat gandaan, pengakumulasian modal yang harus terus mengalir lancar dan ekspansif walau harus memeras, merampas hak hidup manusia lainnya.
　　　　
Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 yang anti buruh hadiah pemerintahan megawati dan pimpinan utama PDIP . Masih harus dibongkar, kandungan aturan didalamnya yang masih dianggap duri bagi modal harus dibuat lebih ramah lagi untuk kaum modal. Sehingga berkembang gagasan - gagasan tamak “ ketetapan upah lima tahun sekali, PHK tanpa pesangon, dan seterusnya”.
* Lapangan kerja yang sempit, Industri yang rapuh dan liberalisasi yang
masif
　　　　
Ditengah terus bertambahnya angkatan kerja dari setiap lulusan baru, semakin berlimpahnya tenaga kerja. Tanpa dijawab dengan ketersediaan industri nasional yang mampu menyerap. Membuat antrian panjang pencari kerja dan tak tertampung, sehingga melemparkannya menjadi pengangguran baru. Masuknya investasi tidak serta merta menjawab serapan tenaga kerja, data BKPM menunjukan indikator ini. Tercatat penaikan investasi pada triwulan III 2014, dari Rp116,2 triliun di triwulan II menjadi Rp119,9 triliun. Pada periode Januari - September 2014 investasi tercatat naik menjadi Rp342,7 triliun dari Rp293,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah serapan tenaga kerja menurun dari 350.803 pekerja di triwulan II menjadi 349.377 pekerja di triwulan II. Pada periode Januari-September 2014 penyerapan tenaga kerja turun menjadi 960.336 pekerja jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebanyak 1.399.843 pekerja.
(media Indonesia 45 http://www.mediaindonesia.com/…/Investasi-Naik-tanpa-Penyer… Kerja/2014/10/18 ).
　　　　
Bukannya membangun dan menguatkan industri nasional berbasis kerakyatan, Jokowi - JK justeru membuka semakin lebar pintu untuk investor. Menggenjot pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi habis - habisan sumber daya alam dan manusia indonesia. Dalam lawatannya keberbagai negara, Jokowi menjajakan indonesia. Disampaikan dalam forum forum di asia dan internasional seperti, APEC 2014, KTT ASEAN dan KTT G20.
“ Ayo berinvestasilah di Indonesia, akan kami berikan segalanya, kemudahan, keleluasaan menguras negeri kami”. Ini bermakna liberalisasi yang semakin dalam, upah murah, tenaga kerja yang lentur dan terkendali, tidak boleh ada gangguan - gangguan untuk SANG INVESTOR, tuan bagi Jokowi - JK, rezim penghamba modal
( Rubrik :http://www.dw.de/pidato-jokowi-di-forum-ktt-apec…/a-18055685,).
　　　　
Keadaan demikian sekaligus menunjukan kerapuhan industri dalam negeri yang bertumpu pada “bagaimana kondisi dan keberlanjutan modal, investasi, korporasi - korporasi internasional , maka jika suatu waktu hengkang dari Indonesia atau mengalami goncangan - goncangan, Industri dalam negeri akan runtuh , kolaps dan bergelimpangan tanpa daya tahan”. Alhasil buruh akan terPHK serta terlempar kembali menjadi penganggur dan kemiskinan semakin menggelayut dalam kehidupan rakyat pekerja.
　　　　
　　　　
* Jokowi “ hanya ‘ tunduk pada tuannya dan elit politik borjuasi. & Bukan
tunduk pada rakyat
　　　　
100 hari memerintah dan selama itu pula Jokowi - JK telah menjadi operator yang tunduk dan berguna bagi apa yang diinginkan “ tuan modal dan kehendak elit politik borjuasi negeri ini.” Akan demikian selanjutnya Jokowi - JK menjalankan kekuasaannya. Nawacita sebagai visi misi Jokowi - Jk sama sekali tidak mencerminkan keberpihakannya bagi kaum buruh dan rakyat indonesia dan tidak lebih justeru menjadi duka cita bagi kaum buruh dan rakyat indonesia.
　　　　
Beberapa waktu belakangan ini Jokowi - JK semakin memperterang ketertundukannya pada Partai, kroni dan elit borjuasi. Bagaimana kaum buruh dan rakyat dipertontonkan “keragu - raguan” Jokowi - JK atas semangat rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Bagaimana rakyat dibuat jijik oleh sikap dan pernyataan menteri nya yang melecehkan semangat rakyat. Mencerminkan isi kepala, cara berpikir dan bagaimana menjalankan pemerintahannya ‘ yang tidak jelas kedepannya”!.
* Bagaimana seharusnya Kaum Buruh Bersikap & Menentukan
Tindakannya
　　　　
Bertambah lagi pengalaman, pelajaran dan pembuktian bagi kaum buruh indonesia atas pemerintahan demi pemerintahan borjuasi dan yang berasal dari partai elit. Ajaran dari para pimpinan serikat buruh saat PILPRES lalu jelas - jelas menyesatkan. Baik terhadap giringan kepada Jokowi - JK maupun Prabowo - Hata, karena keduanya hanya berbeda JARGON &TOPENG, tetapi akan sama ketika berkuasa.
　　　　
Pemerintahan Jokowi - JK harus menjadi kesesatan yang terakhir dalam menyerahkan kedaulatan dan nasib kaum buruh serta rakyat indonesia , kepada seluruh partai elit. Bukan Jokowi - JK, bukan Prabowo - Hata dan bukan elit - elit politik lain, seharusnya pemerintahan dan nasib rakyat pekerja ditentukan. Melainkan oleh, dari dan untuk kaum buruh dan rakyat itu sendiri seharusnya yang menjadi PENENTU. Tidak boleh lagi kembali menyerahkan diri pada partai - partai borjuasi yang tidak didirikan oleh kaum buruh dan rakyat sendiri.
　　　　
Perjuangan - perjuangan kaum buruh yang terdekat : menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourching, upah layak dan Undang - undang perlindungan buruh : migran dan dalam negeri, jaminan sosial kesehataan dan pendidikan gratis tak bersyarat oleh negara, harus terus menerus diperjuangkan habis - habisan dengan persatuan riil kaum buruh sedari tingkatan massa dengan persatuan di kawasan - kawasan dan bukan sebatas mengekor pada elit pimpinan yang “ seringnya menggelincirkan”. Dengan tetap bergerak dan mensasar pada perjuangan utama “ penghancuran pada sendi - sendi utama penindasan, mempersiapkan alat politiknya kaum buruh dan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan memerintah sebagaimana yang dikehendaki kaum buruh serta rakyat indonesia.
　　　　
Maka bertepatan dengan 100 hari pemerintahan neoliberal Jokowi - JK : 28 Januari 2015, Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ), dengan keras menyampaikan :
* Raport merah dari kaum buruh Indonesia dan menuntut :
1. Dihapuskannya sistem kerja kontrak & Outsourching tanpa syarat ;
2. Upah Riil Bagi Kaum Buruh Indonesia ;
3. Perlindungan Bagi Buruh Migran Indonesia ;
4. Jaminan Sosial Bagi Rakyat & Ditanggung Oleh Negara ( Bukan BPJS): Pendidikan dan kesehatan Gratis;
5. Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu & sita Harta Koruptor ;
* Bangun Industri Nasional yang kuat ;
* Nasionalisasi aset Vital :
* Tolak Utang Luar Negeri :

Sentral gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) dengan ini juga menyerukan kepada kaum buruh indonesia, untuk :
1. Membangun persatuan - persatuan massa buruh, komite - komite kawasan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak - outsourching ( SKKO ) tanpa syarat, Upah Riil dan tolak upah 5 tahun sekali & Bentuk Undang - undang Perlindungan Buruh : Migran & Buruh Dalam Negeri;
2. Siapkan diri dan lakukan MOGOK NASIONAL KAUM BURUH INDONESIA di tandai saat MAYDAY 2015 selama 3 hari : Tanggal 2, 3 dan 4 Mei 2015 ;
3. Bangun Konfederasi Alternatif Buruh Indonesia ;
4. Tinggalkan partai Elit & Bangun Kekuatan Politik Kaum Buruh Indonesia & Rakyat.

Demikian pernyataan sikap kami dan berjaya lah kaum buruh indonesia.

Bergerak Bersama, Berjuang Bersama - Hancurkan kapitalisme !

Hidup Buruh, Hidup Rakyat

Buruh Bersatu, Pasti Menang

Jakarta, 28 Januari 2015

Dewan Pengurus Nasional

Sentral Gerakan Buruh Nasional

(DPN SGBN)

Ahmad Saripudin Sultoni
Ketua Nasional Sekretaris Nasional

SGBN Menyongsong Pertemuan Nasional III - Januari 2015

2014-12-22T17:35:00.002+07:00

Bekerja keras untuk alat perjuangan yang tangguh dan berpendirian KLAS

Setelah Pertemuan Nasional pertama dan kedua satu tahun terakhir dalam periode 6 bulanan. Sentral Gerakan Buruh Nasional atau di singkat SGBN terus melakukan pembenahan, evaluasi, perbaikan dan demikian seterusnya dalam rangka menaikan terus menerus kapasitas organisasi dan daya juangnya.

Kini SGBN sedang merencanakan Pertemuan nasional kali ketiganya yang akan di gelar di awal Januari 2015. Tidak sedikit pengalaman yang menjadi pembelajaran, dinamika yang menyertai, kemajuan yang sudah di raih. tapi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi buruh nasional yang mempunyai perspektif klas buruh. Alat perjuangan ini harus terus di tempa sehebatnya dengan berbagai uji di arena perjuangannya dalam mengarungi situasi indonesia yang kapitalistik. Dimana kaum buruh masih di kungkung dengan cengkeraman neoliberal yang menyusahkan.

SGBN dalam pertemuan nasional kali ketiganya nanti, menegaskan posisi bahwa penderitaan klas buruh sejauh ini di sebabkan oleh suatu sistem yang menjadi akar penyebabnya, yaitu kapitalisme. Sehingga harus di akhiri dan hanya bisa di sudahi dengan perjuangan yang berpikiran klas dan organisasi buruh yang berorientasi tidak hanya pada tataran perjuangan ekonomis, tetapi harus juga bergerak terus menerus mensasar dan merobohkan musuh utamanya dan harus bercita - cita membebaskan rakyat pekerja dari kebengisan kekuasaan yang pro modal, mengancurkan kapitalisme.

Sudah lebih dari 2 bulanan terakhir upaya persiapan menuju pelaksanaan Pertemuan Nasional ketiga SGBN terus di garap oleh unsur di dalamnya. Perumusan draf materi terkait dengan muatan di dalam pertemuan nasional yang harus di kualitaskan, di diskusikan mendalam hingga ke tingkat masa anggota. Sehingga di dalam pertemuan nasional nantinya dapat menghasilkan suatu keputusan, resolusi pernas yang terbaik sebagai tuntunan perjuangan SGBN mendatang.

SGBN membuka diri atas masukan semua organisasi buruh di indonesia dan SGBN sejauh ini masih merupakan komite persiapan yang akan semakin memperjelas dirinya dari pernas ke pernas, dalam pengertian, mewujud pada suatu organisasi buruh nasional yang progresif dan tidak terkooptasi oleh elit borjuasi serta mengabdikan diri dan perjuangannya bagi sebesarnya kepentingan kaum buruh indonesia.

Demikian SGBN menuju PERNAS III nya, doa dan dukungan semua kaum buruh indonesia akan berarti bagi gerakan dan kemajuan organisasi perjuangan buruh, milik kita bersama ini.

Salam Juang

Bangun persatuan gerakan Buruh Indoenesia.

Bergerak Bersama - Berjuang Bersama

Hancurkan KAPITALISME !

Jakarta, 22 Desember 2015

Tabik,

Badan Pekerja Nasional

Upah Minimum Provinsi / Kota / Kabupaten Tahun 2015 - Di Seluruh Indonesia

2014-12-22T16:46:00.005+07:00

1. Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.

2. Sumatera Utara (Sumut)

Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.

3. Sumatera Barat (Sumbar)

UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.

4. Riau

Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.

5. Kepulauan Riau

UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik 17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

6. Jambi

Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.

7. Sumatera Selatan (Sumsel)

Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1,974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.

8. Bangka Belitung (Babel)

UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.

9. Bengkulu

Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.

10. Lampung

UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.

11. Banten

Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.

12. Bali

UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.

13. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.

14. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.

15. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.

16. Kalimantan Barat (Kalbar)

UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.

17. Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.

18. Kalimantan Tengah (Kalteng)

Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.

19. Kalimantan Timur (Kaltim)

UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.

20. Gorontalo

Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.

21. Sulawesi Utara (Sulut)

UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.

22. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.

23. Sulawesi Tengah (Sulteng)

UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.

24. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.

25. Sulawesi Barat (Sulbar)

UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

26. Maluku

UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.

27. Maluku Utara

UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.

28. Papua

UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.

29. Papua Barat

UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.

30. UMK Jawa Tengah 2015

Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014 teranggal 20 November 2014 tentang UMK Jawa Tengah 2015 telah ditetapkan.

Berikut rincian UMK Jawa Tengah 2015:

1. Kota Semarang Rp 1.685.000
2. Kabupaten Demak Rp 1.535.000
3. Kabupaten Kendal Rp 1.383.000
4. Kabupaten Semarang Rp 1.419.000
5. Kota Salatiga Rp 1.287.000
6. Kabupaten Grobogan Rp 1.160.000
7. Kabupaten Blora Rp 1.180.000
8. Kabupaten Kudus Rp 1.380.000
9. Kabupaten Jepara Rp 1.150.000
10. Kabupaten Pati Rp 1.176.500
11. Kabupaten Rembang Rp 1.120.000
12. Kabupaten Boyolali Rp 1.197.800
13. Kota Surakarta Rp 1.222.400
14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.223.000
15. Kabupaten Sragen Rp 1.105.000
16. Kabupaten Karanganyar Rp 1.226.000
17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.101.000
18. Kabupaten Klaten Rp 1.170.000
19. Kota Magelang Rp 1.211.000
20. Kabupaten Magelang Rp 1.255.000
21. Kabupaten Purworejo Rp 1.165.000
22. Kabupaten Temanggung Rp 1.178.000
23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.166.000
24. Kabupaten Kebumen Rp 1.157.000
25. Kabupaten Banyumas Rp 1.100.000
26. Kabupaten Cilacap:
- Wilayah Kota Rp 1.287.000
- Wilayah Timur Rp 1.200.000
- Wilayah Barat Rp 1.100.000

27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500

28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.101.600

29. Kabupaten Batang Rp 1.270.000

30. Kota Pekalongan Rp 1.291.000

31. Kabupaten Pekalongan Rp 1.271.000

32. Kabupaten Pemalang Rp 1.193.400

33. Kota Tegal Rp 1.206.000

34. Kabupaten Tegal Rp 1.155.000

35. Kabupaten Brebes Rp 1.166.550

31. UMK Jawa Barat 2015

Dr. Ahmad Heryawan,Lc, MSc telah memutuskan besaran UMK 2015 seluruh kota dan kabupaten di Jabar yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

Adapun rincian besaran UMK Jawabarta 2015 adalah sbb:

1. Kota Bandung Rp 2.310.000
2. Kota Cimahi Rp 2.001.200
3. Kabupaten Bandung Rp 2.001.195
4. Kabupaten Bandung Barat Rp 2.004.637
5. Kabupaten Sumedang Rp 2.001.195
6. Kabupaten Subang Rp 1.900.000
7. Kabupaten Purwakarta Rp 2.600.000
8. Kabupaten Karawang Rp 2.957.450
9. Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000
10. Kota Bekasi Rp 2.954.031
11. Kota Depok Rp 2.705.000
12. Kabupaten Bogor Rp 2.590.000
13. Kota Bogor Rp 2.658.155
14. Kab Sukabumi Rp 1.940.000
15. Kota Sukabumi Rp 1.572.000
16. Kab Cianjur Rp 1.600.000
17. Kab Garut Rp 1.250.000
18. Kab Tasikmalaya Rp 1.435.000
19. Kota Tasikmalaya Rp 1.450.000
20. Kab Ciamis Rp 1.131.862
21. Kota Banjar Rp 1.168.000
22. Kab Majalengka Rp 1.245.000
23. Kab Cirebon Rp 1.400.000
24. Kota Cirebon Rp 1.415.000
25. Kab Kuningan Rp 1.206.000
26. Kab Indramayu Rp 1.465.000
27 Kab Pangandaran Rp 1.165.000

32. UMK Jawa Timur 2015

Gubernur Jatim Soekarwo telah mengeluarkan keputusan besaran UMK 2015 di Jatim yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2014.

Rincian UMK Kabupaten/kota Se-Jawa Timur tahun 2015 sbb :

1. Kota Surabaya sebesar Rp2.710.000

2. Kabupaten Gresik sebesar Rp2.707.500

3. Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp2.705.000

4. Kabupaten Pasuruan sebesar Rp2.700.000

5. Kabupaten Mojokerto sebesar Rp2.695.000

6. Kabupaten Malang sebesar Rp1.962.000

7. Kota Malang sebesar Rp1.882.250

8. Kota Batu Sebesar Rp1.877.000

9. Kabupaten Jombang Sebesar Rp1.725.000

10.Kabupaten Tuban Rp1.575.500

11. Kota Pasuruan Sebesar Rp1.575.000

12. Kabupaten Probolinggo Sebesar Rp1.556.800

13. Kabupaten Jember Sebesar Rp1.460.500

14. Kota Mojokerto Sebesar Rp1.437.500

15. Kota Probolinggo Sebesar Rp1.437.500

16. Kabupaten Banyuwangi Sebesar Rp1.426.000

17. Kabupaten Lamongan Sebesar Rp1.410.000

18. Kota Kediri sebesar Rp1.339.750

19. Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp1.311.000

20. Kabupaten Kediri sebesar Rp1.305.250

21. Kabupaten Lumajang sebesar Rp1.288.000

22. Kabupaten Tulungagung sebesar Rp1.273.050

23. Kabupaten Bondowoso sebesar Rp1.270.750

24. Kabupaten Bangkalan sebesar Rp1.267.300

25. Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.265.000

26. Kabupaten Blitar sebesar Rp1.260.000

27. Kabupaten Sumenep sebesar Rp1.253.500

28. Kota Madiun sebesar Rp1.250.000

29. Kota Blitar sebesar Rp1.243.200

30. Kabupaten Sampang sebesar Rp1.231.650

31. Kabupaten Situbondo sebesar Rp1.209.900

32. Kabupaten Pamekasan sebesar Rp1.201.750

33. Kabupaten Madiun sebesar Rp1.196.000

34. Kabupaten Ngawi Rp1.150.000

35. Kabupaten Ponorogo sebesar Rp1.150.000

36. Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.150.000

37. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1.150.000

38. Kabupaten Magetan sebesar Rp1.150.000.

33. UMK DI Jogjakarta 2015

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 252/Kep/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut rincian UMK Yogyakarta 2015 :

1. Kota Yogyakarta Rp 1.302.500
2. Kabupaten Sleman Rp 1.200.000
3. Kabupaten Bantul Rp 1.163.800
4. Kabupaten Kulon Progo Rp 1.138.000
5. Kabupaten Gunung Kidul Rp 1.108.249

Pernyataan Sikap SGBN: Mogok Senjata Mutakhir Kaum Buruh

2014-12-22T16:16:00.001+07:00

Mogok Senjata Mutakhir Kaum Buruh

Di Persiapkan Dari Bawah !

Bangun Persatuan - persatuan, Komite-Komite Mogok Kawasan, Kota dan Daerah, hingga Nasional !

Kenaikan harga BBM oleh Jokowi – JK memicu perlawanan dan kemarahan rakyat pekerja hingga saat ini. Membantah pelecehan JK yang menakar kemarahan rakyat, meremehkan perjuangan kaum buruh hanya dalam hitungan tidak lebih dari 2 minggu. Kaum buruh dan rakyat justeru menjawab dengan hantaman besar perlawanan. Aksi - aksi serentak berskala nasional terus terjadi dan membesar. SGBN yang menjadi bagian di dalam PPRI. Bersama organisasi buruh, mahasiswa dan rakyat lainnya bergerak serentak di tanggal 26 November 2014 lalu. Meskipun media mainstream, pembela - pembela elit dan pembela Jokowi masih memoles topeng dengan OMONG KOSONG nya agar JOKOWI tetap tampak “ pro buruh “ !.

Kaum buruh dan rakyat tidak bodoh untuk terus di perdayai dan karenanya terus melawan kebijakan rezim neolib anti rakyat. Buruh masih di upah murah, subsidi di cabut dan harga BBM di naikan untuk melayani modal. Kebutuhan sosial rakyat pekerja yang masih menjadi barang mahal, pendidikan, kesehatan, rumah tinggal serta harga - harga kebutuhan hidup yang ke semuanya kian mencekik leher buruh dan rakyat.

Sejak aksi serentak nasional PPRI 26 November dengan menyerukan MOGOK NASIONAL untuk menggagalkan kenaikan harga BBM dan menuntut upah riil, layak. Di sambut berikutnya oleh seruan 3 konfederasi srikat buruh ( KSPI, KSPSI & KSBSI) pada 28 November 2014 dan merencanakan MOGOK NASIONAL pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014 dengan beberapa tuntutannya.

Rencana penggunaan senjata mutakhir kaum buruh, MOGOK, di titik ini patut di hormati dan di junjung. Demi kemajuan perspektif dan daya juang kaum buruh secara ekonomi maupun politik. Namun dalam catatan utama sejarah mogok nasional yang telah terjadi sebanyak 2 kali, senjata ampuh kaum buruh ini senyatanya belum digunakan secara maksimal dan matang. MOGOK NASIONAL yang tidak maksimal dan mendalam penyiapannya, terbukti berkonsekuensi pada pukulan balik bagi kaum buruh yang mengakibatkan berbagai kemunduran: demoralisasi, perpecahan, penghianatan, dan sebagainya.

Ini dicatat dengan baik saat Mogok Nasional 2 dimana mogok bukan hanya gagal memenangkan tuntutan. Justru tidak sedikit korban dari kaum buruh yang berjuang dan menjadi tombak terdepan dari penggunaan senjata MOGOK. Terkena kekerasan saat mogok maupun yang terkena sanksi pengusaha dengan beragam bentuknya seusai mogok.

Anehnya lagi saat itu, ‘pemimpin tinggi’ (baca: elit) serikat buruh yang mendorong mogok, yakni KSPI. Justru MENCABUT laporan yang telah lengkap dan diserahkan pada Kejaksaan (P-21) oleh beberapa pihak yang secara sukarela mengadvokasi kasus kekerasan dalam mogok tersebut. Hal ini menjadi tanda Tanya besar dan patut di pertanyakan, jika para elit serikat buruh sebagai pemimpin mogok justru lebih rela ‘berdamai dengan musuh’, ( tanpa berembuk dalam pengambilan keputusannya bersama pimpinan serikat buruh lainnya) dibanding ‘memberi pelajaran’ bagi musuh-musuh kaum buruh.

Di susul lagi dengan tindakan SALAH KAPRAH berikutnya, elit serikat buruh pula yang menentukan sepihak intervensi keblinger dalam Pemilu 2014 lalu – dengan mendukung salah satu calon— dan menempatkan kepala kaum buruh pada pertaruhan yang hanya diketahuinya sebatas program diatas kertas.

Ini konsekuensi jika elit serikat buruh merasa bahwa pengetahuan perjuangan dan pengetahuan politik hanya milik para pimpinan serta takut jika massa (anggota) serikat buruh mendapat pengetahuan dan pendidikan politik yang sama dan setara dengannya.

Namun untungnya, dalam rencana dan niat mogok nasional jilid 3 yang telah diumumkan, para elit serikat buruh seakan tersadar, terkait belum matangnya persiapan sehingga menunda jadwal mogok bagi persiapan-persiapan menuju mogok.

Kita pun mengakui dari awal bahwa pengumuman mogok 10-11 Desember merupakan sesuatu yang premature. Namun keanehan baru tercipta disaat persiapan mogok oleh 3 konfederasi ‘besar’ justru dilakukan di tempat yang jauh dari pabrik-pabrik yang dihuni para buruh yang belum sadar pada esensi mogok dan belum pernah terlibat dalam mogok nasional. Ini penting untuk diluruskan.

2 kali Mogok Nasional Yang “ Tak Tersiapkan “ Dari Bawah - Harus Di Ubah !

Sejarah dapat berubah. Mogok nasional yang ‘kalah’ dapat diubah menjadi mogok nasional dengan kemenangan yang menentukan. Tetapi perubahan itu hanya mungkin terjadi jika ada syarat-syarat pula yang berubah dari sekedar mogok nasional yang dikobarkan di media massa oleh para pimpinan serikat buruh tanpa persiapan masiv di bawah, di tingkat pabrik dan kawasan.

Oleh karenanya, dalam rangka memaknai 10-11 Desember sebagai persiapan menuju mogok nasional, kita perlu dan harus mempersiapkan kesadaran kaum buruh dari tingkat pabrik, kawasan, perkampungan dan kota, yang utama BUKAN dengan memobilisasi massa ke pusat-pusat pemerintahan atau bahkan ke bunderan HI. Kaum buruh sadar kelas, penting menyebarkan pengetahuannya tentang kebutuhan mogok nasional melalui konvoi kawasan, selebaran massal, dan merangkul sebanyak-banyaknya kaum buruh yang telah berserikat maupun yang belum berserikat dari tiap pabrik dan kawasan bagi pembentukan komite-komite mogok serta perencanaan mogok nasional secara bersama. Tapi bukan berarti tanggal 10-11 Desember kaum buruh dilarang untuk mogok. Pabrik-pabrik yang dikunjungi atau menyatakan diri akan ikut dalam pemogokan nasional dapat membangun latihan-latihan mogok di tiap pabrik. Tiap pabrik yang buruhnya (baik berserikat ataupun tidak berserikat) bersepakat membangun komite mogok kawasan harus dicatat dan dikumpulkan dalam suatu pertemuan - pertemuan bersama, Rapat rapat Akbar. Dengan pra-kondisi tersebut, syarat mogok yang benar bagi kemenangan yang menentukan semakin mungkin dicapai.

Syarat itu meliputi beberapa hal yang (sengaja) diabaikan elit serikat buruh dalam 2 kali mogok nasional sebelumnya, yaitu :

Pertama, Mogok Nasional harus menjadi milik bersama kaum buruh dan rakyat Indonesia secara keseluruhan: ditentukan bersama, dirancang bersama, dipimpin bersama, dikawal bersama hingga diakhiri bersama. Yang dimaksud tentu saja bukan kebersamaan para elit pimpinan serikat semata, melainkan kebersamaan massa buruh dalam merencanakan mogok nasional. Sebagai formulasinya, di tiap-tiap kota/daerah dan kawasan-kawasan industri, harus dibangun komite-komite mogok yang mencakup unsur-unsur buruh dari tiap pabrik (baik yang berserikat maupun tidak) yang bersepakat untuk menggelar mogok nasional.

Pembangunan komite-komite mogok ini juga akan memetakan dan mengantisipasi dengan matang hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dari pengalaman mogok selama ini.

Kedua, Mogok Nasional harus melumpuhkan sebagian besar produksi dan distribusi barang khususnya yang penting dan menentukan dalam perekonomian. Keampuhan mogok nasional bagaimanapun sangat ditentukan oleh tekanan dari lumpuhnya produksi dan distribusi yang beroperasi mengakumulasikan modal para pemodal. Adanya komite-komite mogok dari tingkat kawasan akan mempermudah pencapaian hal tersebut.

Ketiga, Mogok Nasional harus dilakukan sampai menang. Bukan diukur dalam 1 hari, bukan 2 hari, bahkan bukan 1 minggu jika belum mendapat kemenangan. Senjata terampuh adalah untuk memenangkan tuntutan yang jelas dan tegas, bukan alat kampanye, apalagi kampanye dan loby para elit serikat buruh. Sehingga, tidak boleh ada satu pemimpin serikat buruh pun yang dengan seenaknya menghentikan mogok tanpa capaian kongkret yang telah disepakati secara bersama.

Untuk mencapai pemenuhan poin ketiga, penting merumuskan tuntutan tidak hanya secara umum, atau dalam kata lain tuntutan yang mudah dipertukarkan satu sama lain (baca: tukar-guling) oleh para pimpinan serikat, melainkan tuntutan minimal yang dijadikan desakan utama mogok diluar tuntutan lainnya. Dan bagi kita, pembatalan kenaikan harga BBM, revisi UMP/UMK, serta penghapusan outsourcing penting menjadi tuntutan yang utama bagi mogok nasional sampai menang. Keutamaannya dibentuk dari keterhubungan langsung tuntutan tersebut pada seluruh elemen buruh dan elemen rakyat lain diluar buruh, yang memungkinkan mogok nasional berkembang dan didukung oleh berbagai elemen rakyat; dalam arti tuntutan yang paling mungkin memaksimalkan kekuatan gerakan.

Di titik ini gerakan buruh harus meninggalkan egoisme sektoral-nya bagi masa depan kepemimpinan terhadap perjuangan seluruh rakyat.

Namun diluar itu, perlu juga menghadirkan tuntutan-tuntutan lain sebagai kampanye (dan perspektif pencapaian gerakan berikutnya) yang meliputi perubahan peraturan mengenai kompenen upah, pendidikan gratis, kesehatan gratis (tanpa iuran seperti BPJS), perumahan gratis, serta kebebasan dan demokrasi bagi rakyat dalam banyak segi.

Tentu saja perubahan dalam syarat-syarat mogok nasional diatas terutama bukan diemban oleh elit serikat buruh yang selalu gagal mendemokratiskan keputusan dari tingkat bawah, namun oleh kaum buruh sadar kelas, apapun pabriknya, apapun serikatnya.

Jika mempersiapkan mogok adalah mempersiapkan kesadaran, maka memenangkan tuntutan sama perlunya dengan kebutuhan menampilkan ekspresi kaum buruh sadar kelas yang tidak terkooptasi dan terilusi pada elit-elit politik pemodal yang sampai sekarang masih bertengkar mendapatkan jatah ekonomi-politiknya dalam negara sekaligus mencari muka pada rakyat. Maka dari itu, gerakan mogok nasional ke-3 perlu mengajukan slogan politik:

“Bukan Jokowi, Bukan Prabowo, Tapi Kekuasaan Kaum Buruh & Rakyat!”;

“Tidak pada Jokowi, Tidak pada Prabowo, Tapi pada Kekuatan Kaum Buruh & Rakyat!”

Pada kesempatan ini Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) menyerukan untuk :

BERGERAK SERENTAK - SENASIONAL pada tanggal 10 dan 11 Desember 2014.

Di kawasan - kawasan industri, di pusat - pusat buruh dan rakyat pekerja berada.

Bangun, siapkan dan konsolidaskan komite dan persatuan persatuan kawasan, kota dan wilayah.

Siapkan MOGOK NASIONAL yang sejatinya untuk mencapai kemenangan kaum buruh !.

Bangun Persatuan Buruh - Bangun Konfederasi Buruh Alternatif ;

Sentral Gerakan Buruh Nasional Menuntut :

Gagalkan Kenaikan Harga BBM ;
Upah Riil Nasional 4,5 Juta - Minimal Untuk Buruh Lajang ;
Hapus Sistem Kerja Kontrak & Outsourching ;
Pendidikan, Kesehatan & Perumahan Gratis ;
Perlindungan Untuk Buruh Migran ;
Undang - undang Perlindungan Buruh ;

Demikian sikap Sentral Gerakan Buruh Nasional ( SGBN ) jelang mogok nasional ke-3 yang ditugaskan mencapai kemenangan menentukan. Sekaligus mengangkat kepemimpinan kelas buruh terhadap gerakan rakyat keseluruhan. Sebagai salah satu syarat dari penghancuran sumber dari segala sumber masalah: kapitalisme.

Akhir kata, ingatlah selalu di setiap saat dan di setiap arena perjuangan kita: Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera !

Jakarta, 8 Desember 2014

Tertanda,

BADAN PEKERJA NASIONAL

SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL

( BPN SGBN )

S U L T O N I

Koordinator Nasional

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA :SGBN, SGMK & KPO PRP

2014-12-22T15:52:00.001+07:00

Presiden ANTI RAKYAT

Belum genap 100 hari kepemimpinan JOKOWI sebagai Presiden, rakyat dihadiahi kado spesial: KENAIKAN BBM. Terhitung sejak 17 November lalu, Jokowi mengumumkan kenaikan Premium menjadi Rp 8.500/liter (sebelumnya Rp 6.500) dan Solar menjadi Rp 7.500 (sebelumnya Rp 5.500). Tentu saja, kenaikan BBM ini dibarengi dengan upaya pemerintah merasionalisasikan alasan-alasan sedemikian rupa agar kenaikan BBM menjadi keputusan yang wajar dan dapat dimaklumi oleh rakyatnya.

Alasan pemerintah selalu sama di tiap kenaikan BBM. Defisit anggaran yang menyebabkan APBN jebol, pengalihan subsidi ke sector lain -pendidikan, kesehatan,infrastruktur-, penyesuaian harga minyak dunia, tidak cukupnya cadangan minyak Indonesia dan sederet alasan yang justru merupakan dalih pembenaran sehingga rakyat mau tak mau dipaksakan untuk menerima kondisi ini.

Kebohongan Pemerintahan Jokowi-JK; BBM Harus Naik, Upah Buruh Harus Murah!

Pengalihan subsidi BBM untuk membiayai pembangunan infrastruktur; bandara, rel kereta api, pelabuhan, jalan transdaerah, pembangkit listrik, tol laut, merupakan bagian dari program MP3EI. Ditegaskan oleh Jokowi pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) lalu, Jokowi mempresentasikan sektor-sektor ‘basah’ (transportasi, tambang, pertanian, kelautan,) yang ada di Indonesia untuk diobral kepada para investor asing. Jokowi menjamin kemudahan untuk para investor asing dalam hal perijinan, pembebasan lahan dan murahnya upah buruh. Hal ini membuktikan negara lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal asing (kapitalis internasional) daripada berpihak pada kesejahteraan rakyatnya.

Kenaikan BBM merupakan penyesuaian harga minyak dunia adalah bentuk kebohongan lain pemerintahan Jokowi-JK. Kenyataannya, harga minyak dunia saat ini turun seberas 43%, dari US$150 menjadi US$85. Pemerintahan Jokowi-JK lalu menuding rakyatnya sendiri dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia terlalu boros mengkonsumsi BBM, sementara di sisi lain mobil-mobil murah melonjak produksinya. Impor BBM pun tetap terjadi dengan alasan bahwa cadangan minyak kita tidak cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga lima puluh tahun ke depan. Produksi minyak mentah (lifting) kita memang terus mengalami penurunan hingga ada tahun 2012 tinggal 890.000 barel/hari. Lagi-lagi pemerintahan Jokowi-JK lebih memilih mengimpor minyak ketimbang menasionalisasi industri migas asing yang telah berpuluh-puluh tahun menghisap keuntungan dari eksploitasi lahan minyak di Indonesia.

Pengalihan subsidi BBM untuk sektor publik dengan menerbitkan KARTU SAKTI merupakan sogokan kepara rakyat kecil agar terkesan pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintahan yang pro rakyat. Namun, seperti halnya BLT dan BLSM, KARTU SAKTI ini tidak serta merta menutupi kebutuhan seluruh rakyat kecil.

Melalui proyek ‘tukar guling’ ini, rakyat diilusi bahwa subsidi pendidikan dan kesehatan lebih penting dibanding subsidi BBM. Padahal, hak rakyat untuk mendapatkan BBM murah adalah sama pentingnya dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Jika pemicu kenaikan BBM adalah jebolnya APBN sehingga anggaran harus dipangkas, mestinya pemerintah tidak memangkas anggaran-anggaran sektor publik. Masih banyak pos-pos anggaran yang layak untuk dipangkas. Biaya belanja birokrat dan aparatus negara seperti perjalanan dinas dan fasilitas mewah yang mencapai Rp 37 triliun dalam RABN 2015. Fakta lain, kenaikan BBM juga akan menambah beban 86,253 juta pengguna sepeda motor yang selama ini tidak bisa menikmati adanya transportasi massal sejak kenaikan BBM 10 tahun lalu.

Jika Jokowi-JK serius untuk melakukan pemangkasan biaya perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas, dll, maka negara bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 10 trilliun.

Di tengah-tengah kenaikan harga BBM, kaum buruh juga masih harus berjuang menuntut upah layak. Sebuah pukulan telak bagi kaum buruh di tengah-tengah perjuangan upah 2015, kenaikan upah bahkan tidak berpengaruh sama sekali karena kenaikan BBM pasti akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Nasib kaum buruh makin jauh dari kesejahteraan, begitu juga dengan nasib kaum petani yang akan diperhadapkan pada mahalnya biaya produksi dan pupuk, begitupun dengan nelayan dan kaum miskin kota. Secara langsung hal ini akan mematikan produksi para petani dan nelayan dan kaum miskin kota akan hidup semakin sengsara.

Tentunya, kenaikan upah yang sedang diperjuangkan intinya tidak terletak pada asumsi “kenaikan upah untuk mengatasi kenaikan BBM dan inflasi”. Namun intinya adalah bagaimana buruh bisa mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan kebutuhan buruh sebagai pekerja dan sebagai manusia. Perhitungan KHL sebagai penentu besaran upah tiap tahunnya hanya didasarkan pada perhitungan buruh perorangan/ lajang. Belum lagi dalam komponen KHL seperti misalnya biaya kamar kontrakan perbulan hanya Rp 721.000. Artinya buruh tidak bisa mengontrak bahkan mencicil rumah (apalagi jika telah bekeluarga) dari anggaran yang hanya Rp 721.000 tersebut.

Kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh akan selalu ditekan oleh pemerintah dan pengusaha. Upah yang didapat oleh buruh selama ini sangat jauh dari ‘layak’. Imbas kenaikan BBM pasti memicu inflasi sehingga kenaikan biaya produksi industri kecil dan menengah tidak dapat dihindarkan. Lalu pabrik-pabrik akan melakukan efisiensi/ penyesuaian yang menyebabkan PHK massal; pengangguran. Jadi, sudah terbebani oleh kenaikan harga, kaum buruh juga akan terbebani dari sisi upah dan PHK. Lagi-lagi buruh yang menjadi korban kebijakan pemerintah. Kenaikan upah tahun 2015 menjadi tidak berarti sama sekali selain hanya penyesuaian kenaikan angka dan tidak akan sebanding dengan laju inflasi yang pastinya akan terus meningkat setelah kenaikan harga BBM.

Perlawanan kaum buruh atas tuntutan kenaikan upah juga akan memicu pemberangusan serikat (union busting) di pabrik-pabrik. Buruh-buruh yang tergabung dalam serikat yang selalu bergerak memperjuangkan hak-hak buruh akan dihentikan masa kerjanya secara sepihak dengan tujuan mematikan perlawanan-perlawanan di tingkat pabrik. Kebebasan buruh berorganisasi dikebiri oleh pengusaha yang mengatasnamakan keamanan dan ketertiban yang juga tertuang dalam UU Ormas.

Tuntutan Rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

Penderitaan rakyat akan terus bertambah dari kekuasaan yang po pasar dan pro pemodal. Pemerintahan Jokowi-JK perlahan-lahan membuka kedoknya sebagai antek neoliberal. Kebijakan-kebijakan yang tidak menceerminkan keberpihakan pada rakyat dengan mengingkari janji-janji kampanye merupakan bukti nyata rakyat hanya dijadikan komoditi pemilu. Pun dengan kenaikan harga BBM dan penekanan kenaikan upah dirasakan langsung oleh rakyat, mengulang warisan rezim pendahulunya. Sementara, segelintir kaum dapat menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyatnya.

Jika nasionalisasi asset-aset vital dibawah kontrol rakyat dilakukan oleh Jokowi-JK, kenaikan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh yang sangat minim tidak perlu terjadi. Di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, Jokowi-JK terus aktif melakukan LIBERALISASI PASAR dengan berbagai kebijakan yang mengorbankan kepentingan orang banyak. Di tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan sehingga Indonesia bisa jadi tidak memiliki lagi hak pengelolaan nasional asset-aset vital negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tiada lain selain membangun kekuatan alternatif di tangan rakyat itu sendiri. Sudah tidak menitipkan nasib dan saatnya sadar dari ilusi partai-partai borjuasi yang tidak sedikitpun mewakili kepentingan rakyat. Perubahan tidak akan bisa terwujud di tangan mereka, tapi di tangan rakyat itu sendiri. Berhimpun dan menjadi bagian dari organisasi rakyat, bersatu padu dalam kekuatan politik rakyat untuk terus berjuang, karena KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT.

Oleh karena itu, maka kami menuntut:

1. Tolak Kenaikan Harga BBM, subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat!

2. Lawan Politik Upah Murah, Tolak Sistem Kontrak dan Outsourcing, Lawan Pemberangusan Serikat!

3. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara di Bawah Kontrol Rakyat, Pengelolaan sektor Migas dari Hulu ke Hilir untuk Kepentingan Rakyat !

4. Bangun Persatuan Buruh & Rakyat !

5. Bangun Partai Alternatif, Lawan Neoliberalisme!

Siapkan Perlawanan Rakyat Secara Bersama dan Serentak Pada abu, 26 November 2014 Menuju MOGOK UMUM NASIONAL

Jakarta, 24 November 2014

SGBN SGMK KPO PRP

Sultoni Daniel “ Pay”Halim Mika Darmawan