SEWORD.COM - Special World

Sidang PK, Massa Pendukung Serukan Ahok Bebas dan Tangkap Rizieq

2018-02-26T08:57:00.001-08:00

“Semoga hakim memberikan keadilan ke Pak Ahok kerena mereka tangan kanan Tuhan,” kata orator melalui mobil komando di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2).

Para pendukung yang tergabung dalam Komunitas Bangsa Bersatu dan Kami Indonesia Bangkit ini berkumpul di depan PN Jakarta Utara bertepatan dengan sidang perdana PK kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Terlihat mereka sedang sibuk berfoto-foto sembari meneriakkan “Ahok Bebas!” dan “Tangkap Rizieq!”

Baca juga: Ahok Ajukan PK: Ruhut Sitompul Setuju, Eggi Sudjana Curiga

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 mengajak masyarakat untuk ikut dalam aksi mengawal sidang PK Ahok itu. Mereka mendesak Majelis Hakim menolak PK tersebut.

“Mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok,” kata Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Muhammad Al Khaththath di gedung Joeang 45, Jakarta, Sabtu lalu.

Ormas Islam Turun ke Jalan

Tak hanya massa pendukung Ahok, beberapa elemen ormas islam pun turun ke jalan untuk mengkawal peroses persidangan. Juru bicara aksi Zulfi Syukur mengatakan aksi tak hanya melibatkan Persaudaraan Alumni 212, namun juga gabungan ormas yang menjadi bagian dari PA 212 yang dikoordinasikan oleh GNPF Ulama.

“Jadi aksi, kami tidak bisa prediksi (jumlah massa), bisa juga mencapai ribuan, tergantung masing-masing elemen peserta aksi ini,” kata Zulfi.

Baca juga: Bandingkan Ahok dan Rizieq, Faizal Assegaf Dicopot dari Presidium 212

Zulfi menyampaikan aksi digelar guna mengawal sidang PK yang diajukan oleh Ahok, dengan harapan majelis hakim akan menolak PK tersebut. Zulfi pun menjamin aksi akan berjalan damai.

“Kalau diterima kemudian sidang di MA, bisa saja diputus tidak bersalah, jadi ini kan luar biasa,” ujar Zulfi.

Sidang PK, Ahok Tidak Hadir

Sementara itu, melalui Kuasa hukum Ahok Fifi Lety Indra mengatakan, mantan Bupati Belitung tersebut tidak menghadiri sidang perdana PK pada hari ini.

“Sidang hari ini Ahok tidak bisa hadir, tapi kita doakan saja,” kata Fifi di ruang sidang PN Jakarta Utara, Senin (26/2).

Secara hukum kata Fifi, ketidakhadiran Ahok diperbolehkan, sehingga tidak akan menganggu jalannya persidangan. Ia menegaskan, ketidakhadirannya diwakili oleh sejumlah kuasa hukumnya yakni Fifi Lety, Josefina Agatha Syukur, dan Daniel.

Baca juga: Batal Pulang, Rizieq Shihab Komentari Upaya PK Ahok

Ahok resmi mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas putusan PN Jakarta Utara yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2 Februari lalu. Putusan atas Buni Yani yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian menjadi alasan yang mendasari Ahok mengajukan PK tersebut.

Sebelumnya Ahok telah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara terkait pernyataannya soal surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Perkara itu bermula dari laporan publik usai beredarnya cuplikan video yang diunggah Buni Yani melalui media sosial. Atas vonis yang dibacakan pada 9 Mei 2017 itu, Ahok tak mengajukan banding dan kini dipenjara di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.*

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

AHY Bakal Bertemu Megawati, Ini Yang Dibahas

2018-02-24T08:42:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhino (AHY), putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diagendakan bakal bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Beberapa agenda akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Kami akan mencari waktu yang tepat, setelah rakernas kami akan membahas implementasi dari seluruh keputusan dan rekomendasi rakernas. Dan kami akan berikan ruang untuk dialog dengan partai lain," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Denpasar, Sabtu (24/2/2018).

Kepada media, Hasto mengaku pertemuan antarkeduanya yaitu terkait dengan membangun kesepahaman serta membahas isu terbaru.

"Tidak harus kerja sama mengusung capres- cawapres, hal-hal realisitis lebih dulu. Memahami visi misinya, platformnya," jelasnya.

Hasto menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa.

"Secara tradisi politik hal (dialog) yang kami anggap penting karena politik tanpa dialog, tanpa gotong royong akan kehilangan makna politik itu sendiri," ucapnya.

Selain AHY, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga dikabarkan akan menemui Megawati. (ts)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Ada Yang Janggal, Yang Harus Diselidiki Siapa Dalang di Belakang Jokowi

2018-02-24T08:41:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Deklarasi dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden kelihatannya dalam beberapa hari ke depan masih akan menjadi bahan pembicaraan.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai ada yang janggal dalam deklarasi itu. Kejanggalan pertama terkait waktu. PDIP terlihat seperti tergesa-gesa, sementara biasanya partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu kerap bermain di saat injury time.

Kejanggalan kedua terkait dengan dukungan yang disampaikan dalam forum tertutup, dalam Rakernas PDIP di Bali.

Di sisi lain, aktivis Haris Moty menilai bahwa yang paling penting bukan mempersoalkan mengapa PDIP memberikan dukungan di "pagi hari", atau mengapa dukungan disampaikan di forum tertutup.

Haris Moty menduga adalah semacam konsorsium dalang yang selama ini berada di belakang Jokowi dan memanfaatkan dirinya.

"Jadi, yang harus diselidiki dan diungkap adalah siapa dalang dibalik Jokowi. Seret si dalang di depan panggung untuk mempertangungjawabkan agendannya besrsama Jokowi," kata Haris Moty dalam keterangan kepada redaksi.

Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi, dan semua proses pengambilan kebijakan harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Mantan aktivis anti Orde Baru ini menambahkan, bahkan Soeharto yang kerap dikatakan otoriter memberi ksempatan agar konsep pembangunannya didepat dan dibicarakan.

"Lha, ini Jokowi tidak jelas konsepnya. Parlemennya juga dipreteli fungsinya. Rakyat diadu domba pakai isu agama dan isu lainnya, agar kita tak bisa berpikir dan menilai konsep pembangunan Jokowi," ujarnya lagi.

"Konsepnya digenggam oleh si dalang sendiri, bahkan sebagai wayang Jokowi mungkin saja tidak mengerti," tegas Haris Moty lagi.

Dia meminta agar "konsorsium dalang" di belakang Jokowi tampil secara ksatria mempertanggungjawabkan konsep tentang pembangunan Indonesia.

"Kita mau debat sama si dalang. Tak ada gunan berdebat sama wayang," tutup Haris Moty.

Pernyataan Haris Moty ini tentu berseberangan dengan penilaian kelompok pendukung Jokowi, termasuk PDIP.

Politisi PDIP Ario Bima, misalnya, mengatakan bahwa pencalonan kembali Jokowi merupakan bentuk penghormatan PDIP terhadap aspirasi rakyat yang masih menginginkan Jokowi memimpin Indonesia. (rm)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Jokowi buka festival sholawat nusantara piala Presiden

2018-02-24T08:40:00.001-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka festival sholawat nusantara piala presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang, Cipambuan, Bogor, Sabtu (24/2). Pantauan merdeka.com, Jokowi tiba pukul 19.46 WIB. Presiden mengenakan jas lengkap dan sarung berwarna ungu.

Jokowi didamping Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Selain itu, ada juga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan inisiator festival sholawat nusantara piala presiden Nusron Wahid.

Festival Sholawat Nusantara adalah lomba berjenjang yang digelar di seluruh Indonesia. Lomba ini melantunkan pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ekspresi kecintaan kaum muslim kepada pribadi mulia. Lomba ini dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional. Peserta lomba terdiri dari pelajar, Santri, Komunitas Pesantren, Jamaah Pengajian, Majelis-majelis zikir di berbagai wilayah dari instansi termasuk PNS, TNI dan Polri.

Sebelumnya, Jokowi juga menghadiri Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pada Rabu, (21/2), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi mengajak para ulama dan umat Islam di seluruh Tanah Air untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Inilah tugas kita bersama, baik ulama, umaro, dan kita semuanya untuk menjaga agar negara kita tetap sejuk, aman, damai, tidak ada konflik-konflik sekecil apapun, sehingga pembangunan kesejahteraan, kemakmuran negara kita bisa terus ditingkatkan," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah perlu dijaga dan diperkuat menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung di Tanah Air dalam waktu dekat.

"Jangan sampai karena Pilkada, persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita, ukhuwah kita menjadi retak. Karena biasanya kalau sudah masuk ke Pilkada itu ada saja yang manas-manasi, ngompor-ngompori, membuat kabar yang tidak benar," ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berharap silaturahmi pemerintah dengan para ulama dapat terus ditingkatkan, mengingat pentingnya peran ulama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

"Bagi saya ulama juga penyalur suara dari masyarakat, suara dari rakyat, suara dari umat, suara dari santri, suara dari pondok pesantren-pondok pesantren di seluruh Tanah Air," ujarnya. mdk

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Kasus Makar, Al Khaththath Sebut Polisi Belum Kembalikan Barang Bukti Rp 17,5 juta

2018-02-24T08:38:00.004-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath hadir dalam deklarasi Kaukus Pembela Imam Besar Umat Islam Indonesia Rizieq Syihab. Dia datang untuk memberikan testimoni terkait kasus hukum yang menjeratnya.

Dalam testimoninya, Al Khaththath merasa lebih terkenal setelah mendekam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dia ditahan atas kasus dugaan makar yang dituduhkan sebelum aksi bela Islam 313. Sekarang, kata dia, banyak warga yang ingin foto dengannya setiap kali dia mengisi ceramah.

"Alhamdulillah setelah saya keluar dari Pesantren dalam tanda kutip, Alhamdulillah banyak berkahnya. Dimintain foto dengan Ustaz Al Khaththath itu berkat 'Pesantern'. Kalau Abdul Somad karena Youtube," guyon Al Khaththath di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Al Khaththath mulai membeberkan kasus tuduhan makar yang menjeratnya. Dia juga menyampaikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini belum mengembalikan barang bukti uang ratusan juta serta sejumlah handphone (HP).

"Lebih parah lagi Rp 17,5 juta itu jadi barang bukti tindakan makar, makar opo? Dan barang bukti itu sampai hari ini," ungkapnya.

Al Khaththath juga menyebut ada lima HP yang disita. HP itu dua unit milik dirinya, dua unit milik istrinya, serta satu unit milik sopir. Polisi juga mengambil satu unit laptop miliknya. laptop sang istri juga ikut disita dan tak kunjung dikembalikan.

"Nah, itu yang barang-barang bukti, sampai saya keluar dari Polda Metro," ucapnya.

Pria bernama asli Muhammad Gatot Saptono ini mengaku masih berstatus sebagai tersangka makar.

"Status saya sampai hari ini masih tersangka. Tapi belum diajukan ke pengadilan. Al Khaththath penahanannya telah ditangguhkan Polda Metro Jaya sejak 12 Juli 2017," ucapnya. (ma)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Rizal Ramli Heran Bulog Tak Mau Beli Beras Petani, Tapi Malah Impor

2018-02-24T08:38:00.001-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritik kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini.

Apalagi impor dilakukan padahal panen raya padi telah dilakukan petani di sejumlah wilayah lumbung beras.

"Kebijakan impor ini membuat petani makin sengsara," kata Menteri Koodirnator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu ketika dikonfirmasi, Jumat (21/2/2018).

Menurut Rizal Ramli, Bulog harusnya menyerap gabah petani atau membeli dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

"Untuk apa impor kalau beras di dalam negeri banyak," ujar Rizal Ramli.

Menurut mantan Kepala Bulog ini, ada beberapa hal yang tidak beres di balik kebijakan impor beras tersebut.

Beberapa diantaranya data yang dimiliki oleh pemerintah soal distribusi beras tidak dikelola dengan baik, adanya komisi besar bagi pejabat yang melakukan impor dan buruknya Bulog mengatur stok dan distrubusi beras.

"Atau apa ini sengaja merusak kehidupan petani?" ujar mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya itu. (tn)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Ini Alasan Elektabilitas Jokowi Turun Menurut Survei Median

2018-02-22T10:32:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan tipis dari bulan ke bulan menurut survei Media Survei Nasional (Median). Saat ini posisi elektabilitas Jokowi masih jauh dari 50,0 persen, yaitu 35,0 persen pada Februari 2018 dari 36,2 persen pada Oktober 2017.

Menurut Direktur Median Rico Marbun, berdasarkan hasil survei, masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan perekonomian di bawah kepempimpinan Jokowi. "Sebanyak 37,9 persen responden menilai Presiden Jokowi belum mampu mengatasi masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini yang paling meresahkan publik," ujar Rico Marbun kepada Republika.co.id, Kamis (22/2).

Mayoritas publik menilai kesenjangan ekonomi semakin tinggi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Harga- harga bahan pokok yang naik juga menjadi salah satu pertimbangan penilaian buruk publik kepada pemerintah.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi dan dominasi etnis Cina pada ekonomi Indonesia juga menjadi keresahan masyarakat. Selain dari sisi perekonomian, publik juga tidak menyetujui sikap pemerintah yang menangkap para ulama dan aktivis Islam yang melakukan Aksi Bela Islam di Jakarta. Di sisi lain, kunjungan Jokowi ke Afghanistan juga dinilai sebagai bentuk pencitraan, menurut 39,05 persen responden.

Selain Prabowo, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi penantang terdekat Jokowi. Anies Baswedan dinilai memiliki kepribadian baik serta kepemimpinan yang bagus.

Gatot Nurmantyo dipilih karena tegas, pembelaan terhadap umat Islam, serta diperlakukan tidak adil. Sementara AHY dipilih karena muda dan memiliki figur SBY. [rol]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Penyerangan Ulama Terkait Tahun Politik? Sutiyoso: Sudah Pasti

2018-02-22T09:54:00.000-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Penyerangan orang gila kepada ulama terjadi berulang kali. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso tak menyanggah keterkaitan teror tersebut tahun politik di 2018.

"Ya, sudah pasti lah. Aksi itu kan ada tujuannya," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini dalam sebuah perbincangan dengan detikcom, Kamis (22/2/2018).

Dia mengatakan peristiwa berulang yang terjadi ini tak dapat dipercaya begitu saja. Menurutnya, orang gila yang ditangkap atas kasus penyerangan tersebut harus dibuktikan secara pasti soal kondisi mentalnya.

Bang Yos mengatakan peristiwa berulang ini tak menutup kemungkinan adanya operator di belakang kasus-kasus yang sudah terjadi di beberapa daerah.

"Berulang kali terjadi kan? Masak kita tetap percaya saja. Kalau orang gila itu kan bisa diperiksa secara medis. Dan itu jadi bagian penting itu, memastikan dia gila betulan atau tidak. Karena berulangkali pasti itu ada operatornya," tuturnya.

"Artinya bisa seperti itu. Itu semua kan perlu pembuktian. Dan aparat, semuanya seperti di intelijen ada operasi penyelidikan. Itu kan bisa dilacak," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Soal pihak yang diuntungkan dari kasus-kasus ini, Bang Yos mengatakan hal itu mesti diurai dalam sebuah operasi. Tindakan teror seperti ini menurutnya ialah untuk menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat.

"Teror itu memang membuat panik, membuat orang tidak percaya kepada pemerintah, kepada aparat. Itu pasti tujuan teroris seperti itu," tuturnya. [dtk]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Jokowi Diminta Bicara dari 'Hati ke Hati' dengan Novel Baswedan

2018-02-22T09:44:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai hanya Presiden Joko Widodo yang dapat berkomunikasi dengan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Menurut Haris, komunikasi keduanya sangat penting untuk mencari solusi atas kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel yang hingga kini belum terungkap.

"Caranya adalah satu-satunya orang yang cocok manggil Novel hari ini adalah pak Presiden. Bicara hati ke hati, soal kualitas informasi yang Novel punya," ujar Haris di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2018).

Menurut Haris, komunikasi antara Novel dan Jokowi juga tidak hanya dibatasi tentang kasus penyerangan terhadap Novel.

Dirinya juga mengkritik pihak-pihak yang meminta Novel untuk diperiksa sebagai korban oleh polisi.

Kritik tersebut sempat dilayangkan oleh Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.

"Saya dengar ada Ombudsman, itu kan potensi juga minta panggil dia. Menurut saya bukan kaya gitu lah caranya menyelesaikan kasus Novel ini," tegas Haris.

Haris menilai dari pertemuan antara Jokowi dan Novel dapat mencetuskan ide membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF).

"Novelnya sudah datang nih, diketemuin dong. Tanya dong. Dari situ bisa dikonstruksikan kalau gak ngerti bisa bikin tim. Itulah namanya TGPF," tambah Haris.

Seperti diketahui, Novel kembali ke Indonesia setelah menjalani operasi tambahan untuk penyembuhan mata kirinya di Singapura.

Operasi tambahan pada mata kiri Novel dilakukan karena setelah dilakukan pemeriksaan dan konsultasi antara dokter ahli Singapura dan Inggris, terdapat kondisi belum maksimalnya pertumbuhan selaput mata kiri bagian tengah.

Novel telah menjalani sejumlah perawatan untuk mengembalikan penglihatannya di Singapura sejak sepuluh bulan terakhir.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari siapa pelaku yang menyiram air keras ke mata Novel tersebut.

Meski diketahui sejauh ini sejumlah saksi telah diperiksa oleh aparat kepolisian demi menemukan motif dan siapa dalang dibalik pelaku teror tersebut. [tn]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Kasus Habib Rizieq, Haji Lulung: Saya Bingung 'Mainan Orang Atas' Itu

2018-02-22T09:19:00.000-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Buronan Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi yang juga pentolan FPI, Rizieq Shihab, batal pulang ke Indonesia pada Rabu (21/2/2018) kemarin. Rizieq lebih memilih tetap berada di negara pelariannya, Arab Saudi.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menilai kasus yang menimpa Rizieq seperti teka-teki.

"Ya kalau saya lihatnya bagaimana ya. Kayak teka-teki sih, saya bingunglah. ‘Mainan’ orang di atas, jadi tak bisa komentar apa-apa," ujar Lulung saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/2/2018).

Menurut Lulung, Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga tidak bisa mencampuri persoalan hukum yang tengah menimpa Rizieq.

"Pak gubernur kalau ada persoalan hukum tak bisa ngapa-ngapain juga dong. Nggak bisalah. Kalau memang (nantinya) salah ya salah. Ini kan persoalannya benar nggak Habib Rizieq salah. Kan belum tentu Rizieq salah," kata Lulung.

"Kan yang tahu (kasus Rizieq) penegak hukum, apakah ini persoalan politik atau kriminal, kan kami nggak tahu," politikus PPP itu, menambahkan.

Sebelumnya, Pendiri Presidium Alumni 212 Faizal Assegaf menganggap Anies tidak bisa melindungi warganya dalam menciptakan kedamaian dan kenyamanan.

"Faktanya, Anies dan Sandi tampak membiarkan Rizieq digoreng oleh isu-isu SARA dan politik destruktif. Sikap demikian tidak elok, kacang lupa kulit. Padahal mereka punya otoritas untuk menertibkan dan melindungi warganya," kata Faizal, melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com Rabu (21/2/2018).

Padahal, kata Faizal, pentolan FPI itu memiliki kontribusi besar menjadikan Anies dan Sandiga Salahuddin Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2017-2022.

"Mestinya Anies menggunakan kewengannya untuk membujuk Rizieq agar kembali ke Indonesia dengan cara-cara yang damai dan bermartabat," kata Faizal. (sa)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Tanpa TGPF Kasus Novel Akan Berlalu Begitu Saja

2018-02-22T09:07:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta agar pimpinan KPK segera mengusulkan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari pelaku yang menyerang penyidik KPK Novel Baswedan.

"Kami minta pimpinan KPK segera mengusulkan ke Presiden Indonesia untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) karena saya sangat yakin dalam rentang waktu 10 bulan dan pelaku belum ditemukan, tidak ada jalan lain selain satu-satunya jalan mengungkap dan menemukan pelaku penyerangan Novel adalah dibentuk TGPF," kata Abraham di gedung KPK Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Novel Baswedan tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.05 WIB. Ia turun dari mobil didampingi oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang sudah menjemputnya di bandara Soekarno Hatta.

Selain Laode, para pegawai KPK dan aktivis antikorupsi juga menyambut Novel dengan kompak berpakaian putih, termasuk di dalamnya Abraham Samad juga mengenakan kemeja putih yang memberikan pelukan saat bertemu Novel.

"Karena saya yakin, bila tidak dibentuk (TGPF), kasus Novel akan berlalu begitu saja seperti yang dialami pegawai KPK lain dan aktivis antikorupsi lain, jadi harus sesegera mungkin pemerintah membentu TGPF karena ini satu-satunya cara untuk menemukan pelaku penyerangan Novel," jelas Abraham.

Senada dengan Abraham, pengacara Novel, Saor Siagian juga mengatakan bahwa hingga lebih dari 10 bulan, belum ada kemajuan berarti dari investigasi yang dilakukan pihak kepolisian.

"Saya katakan ke Kapolri, awalnya saya berpikir dia dikerjai anak buahnya, tapi sebagai pengacara Novel, setelah 10 bulan tidak ada `progress` maka kita minta kepada Kapolri agar kasus ini segera dituntaskan, kalau tidak martabat kita sebagai negara hukum dan martabat Kapolri akan dipertanyakan. Saya minta Kapolri ini utang bersama yang harus dituntaskan," kata Saor.

Pada kesempatan itu aktivis antikorupsi juga menyerahkan petisi yang didukung oleh 65 ribu orang orang yang meminta agar dibentuk TGPF untuk membongkar kasus penyerangan kepada Novel Baswedan.

Novel disiram air keras oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai shalat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Ia kemudian dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan di kedua matanya.

Selama Novel menjalani perawatan, polisi belum berhasil menangkap pelaku penyiraman. Beberapa orang sempat diamankan karena diduga sebagai pelaku, tapi mereka kemudian dilepaskan karena tidak ada bukti.

Polda Metro Jaya sudah merilis dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku, namun belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut. (ts)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Novel Baswedan: Saya Bukan Orang yang Suka Ditakut-takuti

2018-02-22T09:04:00.003-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Sudah 10 bulan sejak penyerangan air keras, kini Novel Baswedan akhirnya pulang ke kediamnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sempat menunaikan salat ashar berjamaah di Masjid Al-Ihsan sebelum ke kediamannya, tidak ada raut kecemasan yang tampak di wajah penyidik senior KPK tersebut.

"Pada dasarnya saya bukan orang yang suka ditakut-takuti ataupun takut. Jadi diancam-ancam seperi apa enggak terlalu penting bagi saya," ucap Novel di Masjid Al Ihsan, Jakarta Utara, Kamis (22/2/2018).

Ketika itu 11 April 2017, ia tengah berjalan kaki dari masjid menuju rumahnya.

Seketika ada dua orang yang mengendarai sepeda motor yang menyiramkan air keras ke wajah.

Dikawal oleh petugas, penyidik senior KPK menyampaikan jika dirinya hanya fokus kepada proses penyembuhan dirinya.

"Saya fokus ke pada penyembuhan. Selesai pengobatan saya bisa lebih baik saya akan lebih bersemangat," ujar Novel.[tn]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Ini Sebab 2 Sukhoi SU-35 Baru Tiba di Tanah Air Awal 2019

2018-02-21T07:34:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu mempertegas bahwa dari 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 yang dipesan pada Rusia akan datang di awal tahun 2019 mendatang.

“Jadi dibuat dulu. Bukan langsung-langsung. Dibuat dulu dong. Satu tahun bangsa dibuat, bertahap, bertahap, bertahap ya. Awal tahun depan sudah ada,” kata Ryamizard dusai acara Pinhantanas di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Penuturan Ryamizard menggugurkan beredarnya kabar bahwa 2 pesawat tempur Sukhoi SU-35 itu akan datang pada bulan Oktober 2018 nanti. Ia pun tak menampik jika pemerintah memiliki target untuk mendatangkan 11 pesawat tempur tersebut di tahun 2020 mendatang.

BACA:

“Ya awal tahun depan kan baru dua dulu ya. Baru berturut-turut ya. 2020 ya (dipunuhi),” tuturnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu mengatakan, dengan membeli 11 pesawat Sukhoi tersebut, pemerintah pun bisa menghemat uang negara sebesar Rp5 triliun. “Pembelian Sukhoi hemat Rp5 triliun karena kita (awalnya) beli 8, tapi sekarang 11. 50 persen. Murah, murah tuh 50 persen,” kata Ryamizard.

Seperti diketahui, penandatanganan kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 antara Indonesia dan Rusia sudah dilaksanakan pada 14 Februari 2018 lalu. Sebelumnya juga dikabarkan, Jakarta ingin membeli sepuluh jet tempur multirole Su-35 yang akan menggantikan pesawat Tiger F-5 yang sudah ketinggalan zaman dari pabrik AS, yang telah digunakan militer Indonesia sejak tahun 1980.

Su-35 adalah jet tempur multirole generasi 4 ++ yang sangat canggih dengan dilengkapi radar array bertahap on-board dan mesin kontrol vektor dorong (TVC). (Simak: Sukhoi Su-35 Bakal Perkuat Militer Indonesia)

Analis Pertahanan dan Alutsista TNI Jagarin Pane menilai kontrak seri pertama pembelian sedikitnya 10 jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia lengkap dengan persenjataannya adalah kabar baik. Jet tempur Sukhoi SU35 adalah sebuah pencapaian yang diidamkan tentara langit Indonesia dan akan menambah perbendaharaan kepemilikan Sukhoi Family menjadi 26 unit.

“Secara kuantitas pembelian 10 unit SU35 tentu belum memadai tetapi secara penguasaan teknologi tentu menggembirakan. Dan kita berharap paling tidak ada 1 skadron SU35 ikut mengawal dirgantara NKRI,” kata Jagarin seperti dilansir NUSANTARANEWS.CO, 5 Mei 2017 lalu.

Menurut Jagarin, kedatangan Flanker E, julukan NATO untuk si SU35 setidaknya akan memberikan menu baru bagi kegiatan operasional TNI AU. Menu itu tentu menggairahkan. “Sukhoi SU-35 adalah puncak kegairahan menu operasional TNI AU dan sekaligus mempertajam taring tentara langit Indonesia,” ujarnya.

Kepemilikan jet tempur superioritas udara Sukhoi SU35, sambung Jagarin, bukan untuk gagah-gagahan tetapi sebuah kepantasan untuk menjadi payung pertahanan teritori udara. Apalagi kiri kanan muka belakang negeri ini alutsistanya juga pada seram semua.

“Esensi penguatan militer seperti mendatangkan sejumlah jet tempur galak Sukhoi SU35 adalah untuk memastikan kekuatan kepercayaan diri dalam menjaga kewibawaan teritori NKRI. Negara yang memiliki militer dan persenjataan yang kuat tentu menjadi kekuatan bargaining dalam pola diplomasi antar negara,” jelas Jagarin.

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Insiden Pengusiran Anies, Ketua Braja Minta Jokowi Bedakan Kepentingan Politik dan Olahraga

2018-02-21T07:33:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Menanggapi insiden pengusiran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ketua Umum Brigade Anak Jakarta (Braja) Eki Pitung meminta presiden Jokowi beserta stafnya bisa membedakan antara kepentingan politik dan olahraga. Eki menilai sikap tak etis panitia Piala Presiden dengan mengusir Anies dinilai sebagai tindakan bodoh.

“Apa yang dilakukan panitia kejuaraan Piala Presiden kemarin kepada Bapak Gubernur yang melalui Paspampres adalah tindakan bodoh dan tidak beretika,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (19/2/2018).

Eki Pitung menambahkan bahwa yang dilakukan panitia sangat politis dan cenderung panik. “Yang mana Bapak Gubernur tidak diberikan ruang jalan untuk mendampingi Presiden RI,” sambungnya. Menurutnya sikap tersebut aneh, pasalnya Gubernur Anies pada kesempatan tersebut adalah sebagai tuan rumah pertandingan Piala Presiden.

Dalam UU RI No 9 tahun 2010 tentang protokoler pada Pasal 13 sudah jelas bahwa setiap momentum acara penyelenggaraan resmi kenegaraan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, tuan rumah harus selalu mendampingi.

“Gubernur Anis adalah bapak dari pemenang Piala Presiden yaitu Persija. Saya yakin the JAK supporter Persija tidak menyadari kalau Bapaknya diusir mentah-mentah oleh panitia. Jika tau pasti akan terjadi gemuruh keras di Stadion Utama. Karena kepala daerahnya dihina dan dilecehkan secara berlebihan oleh panitia,” ujar Eki.

Ia menilai sikap panitia Piala Presiden ia sebut sebagai mental pecundang sebagai musuh politik. Untungnya, kata dia Anies justru menanggapinya dengan tenang. “Kami sebagai warga Jakarta tersinggung berat bahkan bisa mengatakan panitia tidak beradab. Seharusnya Jokowi berserta staf yang hadir di pertandingan Persija versus Bali membedakan antara kepentingan politik dan olahraga,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada Maruar Sirait selaku Ketua Panitia Penyelenggara Piala Presiden 2018 meminta maaf dan mengklarifikasi kejadian tersebut.

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Rasio Utang Luar Negeri Masih Sangat Aman (?)

2018-02-21T07:32:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait membengkaknya utang negara, menuai berbagai tanggapan.

Aktivis Rumah Gerakan 98 Gerry Dereck mengungkapkan saat ini kondisi utang luar negeri Indonesia masih dalam batas aman. Menurutnya, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) keuangan negara, batas rasio utang pemerintah tidak boleh melebihi 60% dari PDB nasional.

“Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih kurang dari 30%. Ini masih sangat aman,” ujar Gerry kepada wartawan, Rabu (21/2/2018).

Baca: LBP Pastikan Utang Bank Dunia Segera Cair

Gerry menambahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara G-20, rasio utang Indonesia sangat kecil. “Saat era Soeharto, pemerintah bisa ugal-ugalan berutang ke luar negeri. Mungkin mas Tommy lupa, kebocoran utang luar negeri saat era Soeharto terbanyak dalam sejarah,” sindirnya.

“Di era presiden Soeharto, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB mencapai 57,7% dengan jumlah Rp 551,4 Triliun, dan lebih banyak bocornya daripada untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Gerry mengatakan, utang luar negeri era pemerintahan Jokowi lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. “Utang tersebut dipemerintahan saat ini tidak dialokasikan untuk subsidi energi, melainkan untuk sektor produktif seperti infrastruktur. Ini menguntungkan,” bebernya.

Sebelumnya, dalam acara silaturahmi Partai Berkarya di Jakarta, Senin lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo terkait utang luar negeri. Menurutnya kondisi Indonesia sudah mengkhawatirkan akibat utang negara yang mencapai USD 340 miliar.

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Fadli Zon Buka-bukaan Terkait Prabowo Pesaing Berat Jokowi di Pilpres 2019

2018-02-21T07:30:00.004-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA -

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyampaikan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemungkinan besar kembali akan maju sebagai Calon Presiden Gerindra pada Pemilu 2019. Menurut Fadli akan ada saatnya kapan Gerindra akan mendeklarasikan atau mengumumkan Probowo sebagai Capres.

“Tunggu saja, nanti pada waktunya Partai Gerindra akan mendeklarasikannya,” jawab Fadli tanggapi pertanyaan wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa kemarin.

“Partai Gerindra masih akan membicarakan dengan partai politik yang menjadi mitra koalisi,” imbuhnya.

BACA:

Wakil Ketua DPR RI itu menimpali adanya lembaga survei yang hasil survienya menyandingkan Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo.

“Prabowo Subianto tidak dapat disandingkan dengan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Prabowo dan Jokowi plarformnya berbeda sehingga tidak dapat disandingkan,” jelas Fadli.

Ia pun bercerita jika Prabowo saat ini sedang melakukan diet mengurangi makan nasi guna menjaga kesehatan dan penampilan. “Pak Prabowo sedang diet, biar nanti saat pemilu lebih segar,” tuturnya.

Semua orang juga harus diet, kata dia, jika ingin menjaga kesehatan dan penampilannya. Walaupun Fadli sendiri mengaku dirinya sulit diet dan bahkan kebanyakan makan nasi.

Fadli menambahkan, diet saja tak cukup jika untuk menjadi pemimpin nasional. Karena yang penting bukan penambilan fisik belaka, melainkan juga cisi dan misi yang mementingka rakyat.

“Calon pemimpin nasional, bukan sekadar penampilan fisik, tapi juga perlu memiliki visi dan misi yang pro rakyat,” kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah lembaga survie menunjukkan bahwa Prabowo Subiantomemang masih memiliki daya tarik tinggi sebagai Capres pada Pemilu mendatang. Bahkan posisi Prabowo dalam hasil survey tang ada menempati posisi pesaing Joko Widodo terkuat.

Sekadar diketahui, Poltracking Indonesia menyelenggarakan survei pada 27 Januari – 3 Februari 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sample dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat.

Hasilnya, tren elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengalami kenaikan cukup tinggi jika berkaca pada survei sebelumnya. Karena itu, kandidat Capres kuat hanya Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Survei ini diumumkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).

“Tren dan gap elektabilitas kedua figur ini juga tidak terlalu berbeda dengan survei Poltracking sebelumnya (November 2017), yaitu berjarak antara 20%-25% dengan elektabilitas Prabowo berkisar di angka 20%-33% dan elektabilitas Jokowi berkisar di angka 45%-57%,” kata Hanta Yuda.

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Menteri Puan Habiskan Rp3,5 M Hanya Untuk Rompi dan Topi, CBA: Terlalu!

2018-02-21T07:28:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) menegaskan di tahun 2016 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) disibukan dengan program Revolusi mental.

Bahkan, kata CBA, untuk Program ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani secara serius membentuk satuan kerja khusus bernama Revolusi Mental.

“Sebagai kepanjangan tangan dari Puan, ada banyak Program yang dilaksanakan Satuan kerja Revolusi Mental. Salah satu diantaranya berupa kegiatan pengadaan barang berupa perlengkapan Rompi dan Topi,” ungkap Koordinator Analisis CBA, Maghfira, kepada redaksi NUSANTARANEWS.CO melalui pesan elektroniknya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Kegiatan atau proyek pengadaan rompi dan topi ini, jelas Maghfira, nampaknya dianggap hal yang amat penting oleh menteri Puan, terlihat dari jumlah anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 3,5 miliar lebih.

“Bahkan jumlah rompi dan topi yang diborong menko PMK sebanyak 26.000 Pcs saking banyaknya lebih dari cukup jika dibagikan kepada Suporter Persija yang memenuhi Stadion GBK di piala presiden kemarin,” tegasnya.

Maghfira mengatakan, terkait program yang dijalankan Menko PMK khususnya satuan kerja revolusi mental, CBA sangat menyayangkan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sehebat nama Satuan kerjanya “Revolusi Mental”

Adapun catatan lainnya dari segi harga barang, lanjutnya, untuk pembelian Rompi dan Topi sebanyak 26.000 Pcs dengan nilai proyek senilai Rp3.510.000.000 terbilang fantastis.

“Selain mahal dan boros proses pengadaan rompi dan topi yang dijalankan Satuan kerja Revolusi Mental bisa dibilang riskan disalahgunakan karena dijalankan dengan cara metode lelang cepat,” ujarnya.

Berdasarkan catatan di atas, tegas Maghfira, CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terhadap program-program yang dijalankan Satuan Kerja Revolusi Mental Menko PMK khususnya pengadaan Rompi dan Topi.

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Rizieq Sentil Kasus Honggo Wendratno, Victor Laiskodat Sampai Ade Armando

2018-02-21T07:26:00.003-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Lewat rekaman suara yang diperdengarkan kepada pendukungnya di Masjid Baitul Amal, Cengkareng, pagi tadi (Rabu, 21/2), Rizieq Shihab mengutarakan banyak kekecewaannya atas penegakan hukum di Indonesia.

Secara pribadi, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu mengaku ingin segera pulang. Sebab, ia merasa hatinya sakit, teriris dan sedih sekali menyaksikan situasi dalam negeri Indonesia semakin semrawut sejak ia pergi ke Mekkah.

"Situasi negeri kita semakin semrawut, semakin kacau dan balau. Korupsi semakin menjadi-jadi, dan rakyat semakin melarat," kata Rizieq.

Ia mencontohkan kasus hukum seorang "naga merah" yang menggarong uang negara sebesar Rp 35 triliun, dan lari ke Singapura tapi sepi dari pemberitaan media massa. Bahkan, kata Rizeq, gambar DPO (daftar pencarian orang)-nya pun tidak beredar di tengah masyarakat. Sangat mungkin maksud Rizieq adalah Honggo Wendratno, mantan bos Trans Pacific Petrochemical Indotama (TTPI) yang berstatus tersangka korupsi kondensat dengan kerugian negara hingga Rp 35 triliun.

"Padahal yang bersangkutan adalah buronan kelas kakap merampok uang negara sebanyak Rp 35 tirliun sehingga membuat rakyat Indonesia semakin melarat dan menderita. Sementara tatkala saya hijarah dari Indonesia ke Mekkah, saya langsung diumumkan sebagai buronan, DPO, dan gambar saya disebar serta ditempel di mana-mana," ungkap Rizieq.

Dia juga mengecam apa yang ia sebut sebagai persekusi dan kriminalisasi ulama serta aktivis Islam. Kata dia, pasca aksi 212 di tahun 2016, tak satu pun ulama dan aktivis Islam yang diperkarakan mendapat surat penghentian penyidikan dari kepolisian. Hal ini kontras dengan proses hukum terhadap beberapa orang yang diduga menista agama Islam seperti politikus Partai Nasdem, Victor Laiskodat, dan akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando.

"Sementara kasus para penista agama yang sudah dilaporkan tak satupun diproses sebagaimana mestinya, seperti Victor Laiskodat yang telah menista ajaran Islam dan mengancam pembantaian umat Islam. Bahkan salah satu daripada para penista agama justru terang-terangan kasusnya di SP3-kan dan diumumkan secara terbuka di berbagai media, seperti kasus Ade Armando," kecam Rizieq.

Rizieq membatalkan kepulangannya ke Tanah Air dengan dalih masih mau memohon petunjuk Allah, walau diakui juga bahwa dirinya sudah menyiapkan tiket untuk pulang bersama keluarganya pada hari ini.

"Untuk jaga-jaga jika di menit terakhir ada isyarah atau bisyarah maka saya sekeluarga bisa segera pulang. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan isyarah yang bagus, apalagi bisyarah yang menggembirakan," ujar Rizieq.

"Jadi hari ini saya harus menunda dulu kepulangan saya menunggu bisyarah sehingga pulang di waktu yang tepat, dan saya akan tetap istikharah mohon petunjuk Allah SWT agar dapat bisyarah dan bisa pulang," sambungnya. (rmol)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Anies vs Jokowi 2019, "Pertarungan" Yang Ditunggu Dunia

2018-02-16T08:53:00.003-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan, penantang terkuat Jokowi. Itulah analisis hasil survey CSIS dan LSI. Elektabilitas Jokowi tak aman. Di bawah 50%. Dengan catatan, belum ada lawan. Jika muncul lawan yang kuat, elektabilitas Jokowi bisa ambruk.

Tiga faktor yang menjadi ancaman elektabilitas Jokowi (Survey LSI Denny JA). Pertama, memburuknya kondisi ekonomi. Harga kebutuhan pokok makin mahal (52,6%). Lapangan pekerjaan makin sulit (54%). Tingkat pengangguran bertambah (48%). Sepuluh juta tenaga kerja baru yang dijanjikan Jokowi saat kampanye 2014 belum juga terbukti.

Kedua, isu primordial. rakyat menganggap Jokowi berpihak. Isu kriminalisasi dan pencekalan ulama, dicurigai publik sebagai bagian dari sikap tidak fair kepada mereka yang berbeda politik dengan istana.

Ketiga, banjir pekerja Cina. 58,3% rakyat mempersoalkan banyaknya tenaga asing (tenaga kasar Cina) yang datang ke Indonesia. Kelonggaran ini dianggap oleh sejumlah pihak sebagai ancaman terhadap dasar dan prinsip kedaulatan negara. Pilihan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan Cina, bukan dengan Jepang atau Korea Selatan misalnya, menyisakan banyak pertanyaan. Ada apa? Tidakkah Cina dikenal kurang/tidak kredibel soal komitmen kerja dan integritas. Di aspek inilah tulisan berjudul “widodo”s smoke and mirrors hide hard truth” oleh wartawan senior Australia John Mcbeth menggoda dan ramai pembaca di Indonesia. Seolah tulisan itu telah mengkonfirmasi temuan survei itu.

Menurut LSI, tiga faktor di atas menjadi ancaman serius elektabilitas Jokowi. Jika ini tidak cepat dan cerdas diatasi, Jokowi besar peluangnya untuk dikalahkan. Siapa yang paling potensial mengalahkan Jokowi? Anies Rasyid Baswedan. Gubernur DKI ini diprediksi paling besar dan kuat peluangnya.

Anies adalah satu-satunya tokoh yang direkomendasikan CSIS untuk bertanding melawan Jokowi di pilpres 2019. Kenapa bukan Prabowo? Prabowo sudah selesai masanya. Ia adalah seorang negarawan yang sudah tidak waktunya lagi untuk turun langsung. Lebih pas dan cocok jadi ‘King Maker”. Layaknya dunia sepak bola, Prabowo adalah Maradona. Dia lebih layak menjadi pelatih di luar lapangan. Dan satu-satunya pemain, masih menurut CSIS, yang layak dipasang Prabowo adalah Anies Rasyid. Baswedan. Orang kepercayaan Prabowo.

Sebagai gubernur DKI, Anies punya panggung. Banyak momentum yang memberi keberuntungan kepada Anies untuk selalu diperhitungkan publik. Berbagai program DKI yang diljalankan Anies akan terus membayangi -dan menjadi ancaman terhadap- elektabilitas Jokowi. Terlebih jika setiap program dan kebijakan Anies dibully dan dikritik. Ini malah justru mendatangkan berkah bagi Anies. Makin dikritik, nama Anies makin naik (Tempo).

Jokowi vs Anies adalah pertarungan politik yang sudah ditunggu-tunggu. Tidak saja oleh rakyat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Ibarat tinju, ini pertarungan satu kelas. Selevel. Pertama, sama-sama tokoh nasional. Yang satu presiden, satunya lagi mantan menteri. Kedua, sama-sama pernah menjadi gubernur DKI. Ketiga, tingkat popularitasnya berimbang. Keempat, Jokowi lebih dekat dengan Cina, Anies lulusan Amerika. Sama-sama punya jaringan internasional.

Jika Anies vs Jokowi jadi digelar, keduanya akan menjadi rival yang seimbang. Pertarungannya akan sangat ketat. Lalu, siapa pasangan mereka?

Soal wakil, Jokowi bergerak lebih cepat. Bahkan sangat gesit. Sejumlah tokoh kabarnya sudah mulai dijajagi. Mulai dari Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar sampai Zulkifli Hasan diajak komunikasi. Ketiganya nampak bersemangat. Ada yang pasang baliho. Ada juga yang coba melakukan manuver untuk dapat simpati Jokowi. Ketiganya bersaing.

Selain ketiga tokoh di atas ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Romuharmuzy. Tokoh yang terakhir ini nampak mengikuti jejak Muhaimin. Terlihat sama-sama genit. Ikutan memasang sejumlah baliho “cawapres” di sejumlah sudut jalan.

J. Kristiadi, pentolan CSIS menyarankan Jokowi untuk tetap maju bersama Jusuf Kalla. Seorang negarawan dan dianggap merepresentasikan Islam moderat. Pilihan lain adalah Said Agil Siraj, Ma’ruf Amin atau Mustofa Bisri. Ketiga ulama ini dianggap merepresentasikan kelompok Islam moderat dan mampu manghadang isu primordial Jokowi.

Rekomendasi ini seolah menjelaskan pertama, faktor primordial dianggap sebagai ancaman serius. Kedua, sejumlah bakal cawapres dari unsur partai koalisi diasumsikan tidak mampu mengurai isu primordial yang sedang memblokade Jokowi.

Anehnya, J. Kristiadi tidak merekomendasikan Puan Maharani atau Budi Gunawan yang notabene “confirmed” bisa mendapatkan rekomendasi atau tiket dari PDIP. Partai terbesar saat ini dan memiliki mesin politik cukup baik. Di sini nampak bahwa hasil survey dan ekspektasi partai belum sejalan. Tetapi, peluang tak tertutup sebelum pasangan caores-cawapres itu didaftakan resmi di KPU.

Lalu, siapa yang cocok berpasangan dengan Anies? Ada sejumlah nama yang diperkirakan bisa memperkuat posisi elektabilitas Anies. Ini prediksi yang bisa dijadikan rekomendasi survey. Pertama, Gatot Nurmantyo. Unsur tentara dan antitesa Jokowi. Hadirnya Gatot bisa mengimbangi pengaruh lima jenderal purnawirawan AD yang mengelilingi istana.

Kedua, Kiyai Ma’ruf Amin. Tokoh NU dan ketua majlis ulama ini bisa diterima banyak pihak. Jika Anies berhasil digandengkan dengan Ma’ruf Amin, pasangan ini diprediksi akan mendapatkan dukungan dari mayoritas kekuatan Umat Islam. Tidak hanya kelompok ABJ (Asal Bukan Jokowi) dan kelompok Islam perkotaan, tapi juga Islam tradisional.

Ketiga, Tuan Guru Bajang (TGB). Luar jawa dan tokoh Islam moderat (NU). Anies yang nasionalis akan menguat jika didampingi TGB dari kelompok islamis.

Keempat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anak muda yang potensial mengambil suara dari kelompok milenial dan “kaum hawa”. Punya partai kelas menengah dan bisa mengambil pengaruh SBY.

Kelima, Ahmad Heryawan. Dua kali jadi gubernur dan mengakar jaringannya di Jawa Barat. Sebuah wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Dengan siapa capres akan berpasangan biasanya diputuskan injury time. Hasil survei dan lobi partai paling besar pengaruhnya dalam membuat keputusan. Di titik inilah “branding cawapres” sejumlah tokoh menemukan logikanya. Langkah ini akan mendorong survei elektabilitas dan bisa membuka peluang yang lebih besar untuk masuk nominasi cawapres. Kenapa tidak branding capres? Jawabnya: “mesti tahu diri”. Kendati sebagian tokoh ada yang melakukan branding capres, tapi tujuan sesungguhnya untuk membidik posisi cawapres.

Formasi bakal capres bisa berubah-rubah. Bisa dua, bisa juga tiga. Begitu pula dengan prediksi pasangan. Yang jelas, dengan siapa capres itu berpasangan, akan punya pengaruh suara yang signifikan. Inilah faktor yang mendorong “bursa cawapres” menjadi ramai menjelang 2019.

Jakarta, 14/2/2018

Oleh: Tony Rosyid

(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) [pid]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Ini Agenda Pertama Habib Rizieq Saat Sampai di Indonesia Menurut Novel

2018-02-16T08:52:00.003-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA -

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akan pulang ke tanah air pada 21 Februari 2018.

Kepastian tentang kepulangan Rizieq disampaikan pentolan Presidium Almuni 212, Novel Bamukmin.

Novel mengatakan setelah mendarat di Indonesia, Habib Rizieq akan terlebih dahulu berkunjung ke DPP FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Setelah itu Rizieq menuju kediamanannya di kawasan pesantren Alam dan Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Habib Rizieq akan seperti biasa langsung ke Petamburan dulu lalu ke pesantrennya di Megamendung," ujar Novel kepada wartawan, Kamis (15/2).

Kedatangan Habib Rizieq setelah sekian lama di Arab Saudi. Novel mengatakan akan ada penyambutan massa di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Guna memastikan kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air berjalan lancar, Alumni 212 telah membentuk susunan kepanitian menyambut kepulangannya. Panitia penyambutan kedatangan Habib Rizieq diketuai Eggi Sudjana. [rmol]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Politisi PDIP Sarankan Pemerintah Rangkul Habib Rizieq

2018-02-16T08:51:00.003-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Kabar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia disikapi beragam oleh banyak pihak. Sekelompok umat Islam pun telah membentuk susunan panitia penyambutan kepulangan Habib Rizieq ke tanah air.

Menanggapi beragamnya animo publik jelang kepulangan Habib Rizieq ini politisi PDI Perjuangan, Erwin Moeslimin Singajuru menilai, tidak perlu lagi konfrontatif dengan Habib Rizieq. Ada baiknya pemerintah dan PDIP sendiri menurutnya merangkul Habib Rizieq untuk menjaga suasana politik yang tidak semakin ruwet.

"Pemerintah jangan konfrontatiflah, dirangkul saja kenapa. Toh dia juga tidak buat makar seperti yang dituduhkan, sebagaimana tuduhan 212 akan membuat kerusuhan juga tidak terbukti hingga sekarang," kata Erwin kepada Republika.co.id, Kamis (15/2).

Kalau yang dipersoalkan soal politik identitas, ia menilai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, politik identitas, sebenarnya juga terjadi di pemilu era presiden Soekarno. Setelah pemilu dahulu pun, ungkap dia, masyarakat tetap bersatu tidak kemudian terbawa pada soal SARA.

"Jadi politik identitas ini bukan sesuatu yang baru," terangnya.

Diakui dia imbauan merangkul kelompok Habib Rizieq ini memang berbeda dengan sebagian besar suara di PDIP. Hal ini, lanjutnya, adalah pribadi usulannya kepada pimpinan di PDIP.

Alasan Erwin perlunya PDIP, yang juga partai pemerintah merangkul Habib Rizieq, demi menghentikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar bahwa PDIP memusuhi umat Islam.

Bagaimanapun menurutnya ada pihak-pihak yang senang dan memanfaatkan isu PDIP yang seolah memusuhi umat Islam ini, demi kepentingan politik. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak pernah begitu.

"Suasana seolah PDIP memusuhi umat Islam ini sengaja diciptakan, di antaranya dengan mengkonfrontasikan PDIP dengan Habib Rizieq," ungkap Anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Kepada presiden Jokowi, Erwin juga meminta pemerintah menghentikan konfrontasi yang tidak perlu terhadap pemimpin FPI ini. Bila memang ada kasus yang sedang disidik aparat, biarlah berjalan secara wajar.

Sebab, menurut dia, semakin pemerintah memilih konfrontatif maka akan semakin berhadapan dengan sebagian kelompok umat Islam. Isu pemerintah yang seolah anti Islam ini, kata dia, akan mudah menjadi alat politik oleh pihak-pihak yang tidak ingin kondisi politik di Indonesia stabil.

"Jalan tidak konfrontatif ini pernah dilakukan oleh Taufik Kiemas, mari belajar untuk merangkul," ujar Erwin.[rol]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Kekurangan Tenaga Ahli, Izin TKA Masuk ke Indonesia Akan Dipermudah

2018-02-16T08:51:00.000-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA -

Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mencari nafkah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku saat ini beleid tersebut sedang diproses. Aturan ini akan mempermudah tenaga ahli dari luar negeri yang hendak bekerja di Indonesia.

"Sekarang lagi diproses, kan gak kaya balik (telapak) tangan tapi segera," jelasnya di kantor Maritim, Jakarta, Rabu (14/2).

Luhut menjelaskan adanya beleid ini akan memberikan kemudahan bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Diakui Luhut, saat ini Indonesia khususnya di bidang teknologi masih kekurangan tenaga ahli sehingga harus didorong untuk mendidik generasi muda dari bawah.

"Kita kekurangan kok, apalagi di bidang teknologi tinggi misalnya saintis-saintis yang hebat-hebat yang kita butuh. Kita yang butuh dia (jangan) kita yang persulit dia," ujarnya.

Dengan adanya kemudahan TKA yang bekerja di Indonesia, Luhut menilai hal itu tidak akan menutup peluang bagi SDM dalam negeri. Lantaran, menurutnya saat ini justru Indonesia kekurangan SDM. Untuk itu, penggunaan TKA ini juga akan dikerjasamakan dengan universitas dalam negeri seperti IPB, ITS, UI dan lain-lain.

"Nanti kita marah kalau gak pakai orang lokal yang bisa kerja. Sekarang kamu cari tukang las aja susah. Sekarang kita buat cepat vokasional programming. Pelatihnya ya perlu dari luar juga, contoh di Makassar itu sekolah infrastruktur untuk pelayaran. Sekolah untuk infrastruktur saja cuma ada 10 orang, gimana mau jadi?," tuturnya.

Luhut menuturkan nantinya dalam aturan ini perusahaan yang melakukan kontrak dengan TKA harus melaporkan masa kontrak kepada pemerintah.

Apabila TKA bekerja di dalam negeri dengan kontrak dan visa tiga tahun, maka dia harus memperpanjang kontrak dan visanya apabila sudah habis masa berlakunya.

Nantinya, perusahaan yang mengontrak itu yang menentukan berapa tahun kontrak dengan TKA tersebut. Sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab juga untuk melaporkan kepada pemerintah Indonesia.

"Jadi sekarang perusahaan ini yang kita suruh mengamankan bahwa saya ternyata sebenernya dari kontrak harus diberikan ke pemerintah lalu pemerintah bisa mencabut visa atau kitasnya," jelasnya. [jpc]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Gerindra Pastikan Anies Tidak Pernah Berpikir Maju Capres

2018-02-16T08:50:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - artai Gerindra memastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah memikirkan namanya yang disebut-sebut bakal maju dalam Pilpres 2019.

"Beliau (Anies) masih fokus di Jakarta, pembicaraan pilpres belum ada," ujar Wakil Sekjen Gerindra Aryo Djojohadikusumo di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (15/2).

Dia mengakui telah bertemu dengan Anies beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan hanya membicarakan seputar program-program kerja membangun ibu kota.

"Kebetulan saya ketemu dengan Pak Anies belum lama ini, beliau membicarakan program selama di Jakarta sampai 2022. Artinya beliau masih memikirkan Jakarta," jelas Aryo.

Lanjutnya, ke depan, Anies bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno lebih memikirkan mencari solusi bencana banjir yang kembali merendam wilayah Jakarta.

"Kita kan baru saja dilanda kebanjiran. Beliau sudah mencari solusi untuk masalah banjir di Jakarta," imbuh Aryo. [rmol]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Fahri Hamzah dan Prof. Mahfud MD, Di Twitter Kerap "Twitwar" Ternyata Akrab Banget Kalau Ketemu

2018-02-16T08:49:00.002-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD di sosial media Twitter kerap terlibat perdebatan seru atau istilahnya "Twitwar", terutama kalau menyangkut tema KPK.

Sehingga sebagian warganet ada yang berasumsi menganggap Fahri dan Prof. Mahfud bermusuhan. Padahal mereka sangat akrab kalau bertemu.

Fahri menyebut Prof. Mahfud MD adalah gurunya.

Sedangkan Prof. Mahfud MD menyebut Fahri adalah teman lamanya.

Hal ini terungkap saat kedua Selebtwit ini "dikonfrontir" oleh Najwa Shihab.

"Orang awam pada umumnya menganggap saya dan Fahri seperti bermusuhan. Padahal ini teman lama, sejak sebelum Pak Harto jatuh dia pernah gundang saya ke kampus UI pengajian waktu mahasiswa UI," kata Prof. Mahfud.

Waahh.. mbak Najwa gagal dong, gak bisa "ngadu".

Selengkapnya berikut video.

[video]

[pid]

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO

Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq

2018-02-15T16:55:00.000-08:00

SEWORD SPECIAL WORD, JAKARTA - Panitia Penyambutan Imam Besar Habib Rizieq (PPIB 212) berharap Presiden Joko Widodo dapat ikut menyambut kepulangan tokoh Front Pembela Islam itu yang rencananya akan pulang pada 21 Februari 2018.

"Kalau tidak bisa di bandara, mungkin Presiden Joko Widodo bisa bertemu di Masjid Istiqlal, kami inginnya seperti itu," kata Ketua PPIB 212 Rizieq Shihab, Eggi Sudjana saat berbincang, Kamis (15/2).

Eggi belum dapat memastikan tentang kepulangan Rizieq dari Arab Saudi. Kata Eggi saat ini, panitia masih menunggu informasi dari Rizieq.

"Saat ini Habib Rizieq masih Istikharah, kalau istikharah ulang, ya pulang, tapi kalau menetap, kami juga belum tahu. Semua bergantung istikharah," kata Eggi.

Rizieq menetap di Arab Saudi sejak Mei 2017. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi, Rizieq terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Namun, hingga kini Rizieq belum pulang ke Indonesia.

"Kalau jadi pulang tanggal 21 beliau akan tiba di indonesia, dari sana tanggal 20," katanya.

Kerukunan Umat

Namun, selain menunggu istikharah Rizieq, Eggi mengatakan panitia juga meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada kasus Rizieq, yang katanya, demi kepentingan umat Islam.

"Kami berharap ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk menjaga keruknan umat beragama," katanya.

Eggi menceritakan utusan panitia telah bertemu pihak istana dan membahas tentang kasus yang menjerat Rizieq. Namun, Eggi tidak menjelaskan secara rinci tentang pertemuan utusan panitia dengan pihak istana itu.

"Yang jelas kami meminta kearifan Jokowi demi bangsa dan negeri, demi keselamatan bangsa," kata dia.

Sebab, menurut Eggi, bila permohonan agar polisi menghentikan perkara Rizieq tidak dipenuhi akan berdampak besar. "Misalkan nanti pulang dan Habib ditangkap polisi, maka pendukung akan mengamuk. Nah, daripada ribut alangkah baiknya Jokowi memberikan izin," kata Eggi.

Apalagi, menurut perkiraan Eggi, jumlah umat yang akan menyambut Rizieq di Bandara Soekarno Hatta mencapai jutaan orang. "Maksud saya agar semuanya jangan ribut, daripada ribut antar umat Islam,chaos, lebih baik presiden membrikan izin kepada Kapolri untuk mengeluarkan SP3," ujar Eggi.

Pemberian SP3 perkara Rizieq, menurut Eggi bukanlah suatu bentuk intervensi hukum. "Presiden jangan merasa bahwa dengan memberikan izin lewat kapolri dianggap mengintervensi hukum. Itu tidak mengintervensi karena Polri dan TNi berada di bawah presiden sebagai penguasa," katanya.

Eggi membandingkan, pemberiandeponeering kepada mantan pimpinan KPK, baik dalam kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah maupun Abraham Samad.

Deeponeering tersebut diberikan dengan alasan 'demi kepentingan umum'.

Menurut Eggi, perkara Rizieq lebih dari sebuah kepentingan umum ketimbang perkara mantan pimpinan KPK. "Bisa chaos, bayangkan bila Rizieq ditahan di bandara, bandara bisa stuck," kata Eggi. (IMC03)

SUMBER BERITA DARI GELORA.CO