SIAP KEMDIKBUD

Mekanisme Pengusulan Penerima Dana PIP Bagi Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KIP Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 14 Jun 2017 01:37:00 +0700

Siap Kemdikbud - Peserta didik yang tidak memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/SKB/PKBM/LKP atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017, dengan mekanisme sebagai berikut:

Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut:

Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;

Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.

Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman: data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.

Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah berkewajiban melaporkan data penerima PIP yang diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP ke dinas pendidikan provinsi setempat.

Peserta Didik yang Diusulkan oleh Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan dapat mengusulkan peserta didik calon penerima PIP ke direktorat teknis setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk keperluan verifikasi/validasi sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan.

Mekanisme untuk Mendapatkan KIP
Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal. Persyaratan mendapatkan KIP :

Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau;
Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.

Mekanisme Pengusulan Penerima Dana PIP Bagi Peserta Didik Yang Memiliki KIP Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 14 Jun 2017 01:24:00 +0700

Siap Kemdikbud - Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/ PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

Untuk peserta didik sekolah formal (SD, SMP, SMA dan SMK) dengan cara sebagai berikut:

Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah masing-masing, untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemilik KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom data berikut:

Nama Siswa
Tempat lahir
Tanggal lahir
Nama ibu kandung
Nomor KIP

Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis. Apabila sekolah menemukan peserta didik pemilik KIP yang tidak layak (kondisi ekonominya mampu/kaya), maka sekolah menandai status ketidaklayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara memberi tanda status Tidak Layak yang ada dalam aplikasi Dapodik.

Untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik dan mengentry nomor KIP ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.
Berdasarkan data usulan peserta didik layak PIP pada aplikasi Dapodik tersebut, direktorat teknis akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan PIP.

Bagi LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang ditunjuk Kemdikbud sebagai pengelola dana bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), sebagai berikut:

Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun yang mendaftar ke LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya dengan membawa KIP;
SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik calon penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota;
Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagi berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.

Untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik di luar Program PKK dan PKW, sebagai berikut:

Peserta didik usia 16 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
Dinas pendidikan kabupaten/kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEK/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP;
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK;
Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat Pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.

Untuk peserta didik Paket A, B, dan C mekanisme pengusulan sebagai berikut:

Peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2016 di SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang memiliki KIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya mengusulkan peserta didik pemilik KIP kepada dinas pendidikan kab/kota;
Dinas pendidikan kab/kota mengetahui dan meneruskan usulan SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi; (2) Kab/Kota; (3) Kecamatan; (4) NPSN/NILEM; (5) Nama Lembaga; (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik (8) Tanggal Lahir (9) Nama Ibu Kandung; dan (10) Nomor KIP
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan meneruskan SK Penetapan Penerima ke Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA.
Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA akan menerbitkan SK Penetapan Penerima PIP Dana/Manfaat untuk keperluan pencairan dana bantuan.

Ketentuan Pengisian Nilai Akhir Rapor Semester US dan USBN di Aplikasi Dapodik

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 14 Jun 2017 00:20:00 +0700

Siap Kemdikbud - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah telah mempublikasi Surat Edaran Nomor 08/D/KR/2017 tentang Pengisian Nilai Akhir Rapor, US dan USBN di Dapodik. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwasannya Kepala Sekolah untuk melakukan pengisian Nilai Akhir Rapor semester I (satu) sampai dengan 6 (enam), Nilai Ujian Sekolah (US), dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke dalam aplikasi Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai yang dientri ke dalam Aplikasi Dapodik, yaitu Nilai Akhir Rapor, US dan USBN.
Kolom yang harus diisi, yaitu KKM, Nilai dan Predikat.
Entri nilai dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran sesuai akses di Aplikasi Dapodik.
Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik versi 2017b.
Satuan Pendidikan SMA dan SMK dapat melakukan entri nilai pada aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, yaitu Aplikasi E-Rapor SMA untuk Satuan Pendidikan SMA, dan E-Rapor SMK untuk Satuan Pendidikan SMK.
Satuan Pendidikan SD dan SLB melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik versi terbaru.
Teknis entri nilai dapat dilihat di Panduan Aplikasi Dapodik versi 2017b, yang dapat diakses pada laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id.
Tenggat waktu pengisian nilai hingga tanggal 31 Mei 2017.

Sehubungan dengan masih rendahnya tingkat pengisian nilai rapor tersebut, bersama ini kami informasikan bahwa tenggat waktu pengisian nilai rapor akan dilanjutkan hingga tanggal 30 Juni 2017, sehingga semua sekolah dapat mengisi rapor.

Salam Satu Data,

Download :

Surat Edaran Perpanjangan Waktu Pengisian Nilai Rapor di Dapodik

Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 21 Mar 2017 00:58:00 +0700

Siap Kemdikbud - Tahun 2017, implementasi kurikulum 2013 (K-13) memasuki tahun ke-4. Di jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2016, K-13 telah dilaksanakan di 37.034 sekolah. Pada Tahun 2017/2018, Kemendikbud menargetkan sekolah yang mengimplementasikan K-13 sebanyak 35% sekolah sasaran baru atau sebanyak 52.572 sekolah, sehingga diharapkan sebanyak 60% dari seluruh SD telah menerapkan K-13.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad, mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi agenda atau fokus dalam implementasi K-13, yaitu :

Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak lepas dari program Nawa Cita yang menjadi visi Presiden Joko Widodo. Ada 5 nilai yang menjadi fokus PPK, yaitu nasionalis, integritas, mandiri, gotong rotong, dan religius. Penjabaran dari nasionalis seperti; cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebhinekaan. Penjabaran dari nilai integritas seperti; kejujuran, keteladanan, kesantunan, dan cinta pada kebenaran.

Penjabaran dari nilai mandiri seperti; kerja keras, disiplin, kreatif, berani, dan pembelajar. penjabaran dari nilai gotong royong seperti; kerjasama, solidaritas, saling menolong dan kekeluargaan. Adapun penjabaran dari nilai religius seperti; beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan. Orang tua, guru, masyarakat, dan para pemegang kebijakan tentunya dapat mengembangkan penjabaran nilai-nilai lainnya sepanjang relevan dengan lima nilai yang menjadi fokus PPK.

Penguatan Budaya Literasi

Selain Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pada kurikulum 2013 juga ditekankan tentang penguatan budaya literasi. Sebagaimana diketahui bahwa minat baca Indonesia masih rendah. Sebuah survei yang dilakukan Central Connecticut State University di New Britain yang bekerja sama dengan sejumlah peneliti sosial menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Survei dilakukan sejak 2003 hingga 2014. Indonesia hanya unggul dari Bostwana yang puas di posisi 61. Sedangkan Thailand berada satu tingkat di atas Indonesia, di posisi 59. (Media Indonesia, 30/8/2016).

Data statistik UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Menurut indeks pembangunan pendidikan UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Keprihatinan kita makin bertambah jika melihat data UNDP yang menyebutkan angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen. Sebagai pembanding, di Malaysia angka melek hurufnya 86,4 persen (Republika, 15/12/2014).

Pembelajaran Abad 21

Pada kurikulum 2013 diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad 21. Hal ini untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Adapun pembelajaran abad 21 mencerminkan empat hal.

Kemampuan berpikir kritis (critical thinking skill). Kegiatan pembelajaran dirancang untuk mewujudkan hal tersebut melalui penerapan pendekatan saintifik (5M), pembelajaran berbasis masalah, penyelesaian masalah, dan pembelajaran berbasis projek.

Kreativitas (creativity). Guru perlu membuka ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Kembangkan budaya apresiasi terhadap sekecil apapun peran atau prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Tentu kita ingat dengan Pak Tino Sidin, yang mengisi acara menggambar atau melukis di TVRI sekian tahun silam. Beliau selalu berkata “bagus” terhadap apapun kondisi hasil karya anak-anak didiknya. Hal tersebut perlu dicontoh oleh guru-guru masa kini agar siswa merasa dihargai.

Komunikasi (communication). Abad 21 adalah abad digital. Komunikasi dilakukan melewati batas wilayah negara dengan menggunakan perangkat teknologi yang semakin canggih. Internet sangat membantu manusia dalam berkomunikasi. Saat ini begitu banyak media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Melalui smartphone yang dimilikinya, dalam hitungan detik, manusia dapat dengan mudah terhubung ke seluruh dunia.

Sumber : http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Pedoman Pengisian Tabel Riwayat Karir Guru Pada Aplikasi Dapodik Versi 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 1 Feb 2017 10:26:00 +0700

Siap Kemdikbud - Tabel ini untuk mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru dan perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun masih aktif (misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah yang lain).

Riwayat Karir Guru:

Jenjang Pendidikan - Jenjang pendidikan yang diajar.
Jenis Lembaga - Lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru.
Status Kepegawaian - Status kepegawaian PTK saat menjadi guru pada lembaga terkait.
Jenis PTK - Jenis PTK sesuai SK pengangkatan guru pada lembaga terkait. Misalnya, diangkat sebagai guru Bimbingan dan Konseling, Guru Kelas, atau Guru Mata Pelajaran.
Lembaga Pengangkat - Nama lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru. Apabila lembaga adalah disdikbud kabupaten/kota, diisi dengan nama dinas terkait. Apabila lembaga adalah sekolah, diisi dengan nama sekolah terkait.
No SK Kerja - Nomor SK pengangkatan sebagai guru pada lembaga terkait.
Tgl SK Kerja - Tanggal SK pengangkatan sebagai guru pada lembaga terkait.
TMT Kerja - Tanggal mulai bertugas sebagai guru pada lembaga terkait.
TST Kerja - Tanggal akhir tugas sebagai guru pada lembaga terkait. Kosongkan apabila masih berlaku atau masih aktif sebagai guru pada lembaga tersebut.
Tempat Kerja - Nama kota/kabupaten tempat PTK sebagai guru pada lembaga terkait. Misalnya, Jakarta, Medan, Pontianak, Makassar, Jayapura, dan sejenisnya.
TTD SK Kerja - Nama pejabat yang menandatangani SK pengangkatan PTK sebagai guru pada lembaga terkait.
Mapel Diajarkan - Nama mata pelajaran yang diajarkan oleh PTK pada lembaga terkait.

Kegunaan Menu Baru Validasi Pusat Pada Aplikasi Dapodik Versi 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 31 Jan 2017 18:35:00 +0700

Siap Kemdikbud - Penambahan Menu baru Validasi Pusat yang berguna untuk merangkum semua data yang dianggap bermasalah oleh Pusat

Pada aplikasi versi 2017 terdapat beberapa penambahan menu pada sidebar, salah satunya adalah menu Validasi Pusat. Menu ini ditambahkan untuk memberikan informasi data-data yang masuk kedalam validasi pusat seperti: NUPTK tidak valid pada tabel GTK, NISN tidak valid pada tabel Peserta Didik, SK Izin Operasional yang belum terisi di tabel Sekolah dan lain-lain.

Seperti pada contoh diatas, pada menu validasi pusat terdapat beberapa data NUPTK Invalid di tabel GTK. Ketentuan yang perlu diketahui oleh pengguna yaitu:

Validasi Pusat adalah data yang terdeteksi tidak lengkap dan tidak wajar.
Data yang masuk kedalam rekap validasi pusat akan memiliki tanda warning (tanda seru berwarna kuning) pada kolom Vld di setiap tabulasi.
Peringatan tersebut akan membuka kuncian pada isian (field) yang invalid.
Ketika pengguna sudah memperbaiki data tersebut dan data yang dikirimkan telah memenuhi unsur kewajaran dan kelengkapan data, maka isian (field) yang dimaksud akan kembali terkunci.
Data yang masuk ke dalam rekap validasi pusat tidak akan mempengaruhi sinkronisasi.

Contoh kasus:

NUPTK tidak Valid

Data yang masuk ke dalam validasi pusat akan ditandai dengan status Vld yang bertanda seru kuning. Dengan adanya status validasi tersebut, maka isian yang bertanda invalid akan terbuka dan bisa diubah/diedit oleh pengguna pada aplikasi dapodik.

Isian yang sudah diubah oleh pengguna akan divalidasi kembali di server pusat dengan melihat kewajaran dan kelengkapan datanya. Ketika data tersebut dinyatakan sudah valid, maka isiannya akan kembali terkunci dan isian pada kolom Vld akan otomatis berubah menjadi centang hijau dan akan hilang dari rekap validasi pusat.

NISN Salah

Daftar Pembaruan dan Perbaikan Pada Aplikasi Dapodik Versi 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 31 Jan 2017 14:48:00 +0700

Siap Kemdikbud - Aplikasi Dapodik Versi 2017 merupakan pengembangan dari versi 2016. Dari sisi tampilan dan navigasi masih sama, sehingga diharapkan dapat mudah untuk digunakan. Dari sisi sitem terdapat pembaruan struktur database sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan data di tahun ini. Adapun di frontend aplikasi terdapat beberapa Pembaruan dan perbaikan Pada aplikasi versi 2017 yaitu:

[Pembaruan] Penambahan atribut Terima fisik kartu (KIP) pada entitas Peserta Didik
[Pembaruan] Penambahan fitur peran Peserta Didik dapat login ke aplikasi Dapodikdasmen
[Pembaruan] Penambahan fitur peran GTK dapat login ke aplikasi Dapodikdasmen
[Pembaruan] Penambahan kolom baru Sekolah Asal pada registrasi peserta didik
[Pembaruan] Penambahan JJM yang diakui pada tugas tambahan Pembina Pramuka sebanyak 2 jam
[Pembaruan] Penambahan aturan validasi untuk memperketat kewajaran dan kelengkapan data pada GTK
[Pembaruan] Penambahan persetujuan oleh Kepala Sekolah pada saat akan melakukan sinkronisasi
[Pembaruan] Penambahan fitur salin sarana dan buku/alat hanya untuk Prasarana yang telah hapus buku
[Pembaruan] Penambahan pemicu/trigger untuk mengecek Rwy.Sertifikasi dan Rwy.Pendidikan Formal pada saat penambahan Kompetensi pada rincian GTK
[Pembaruan] Penambahan unduhan profil detail khusus untuk SMK
[Pembaruan] Penambahan Menu baru Validasi Pusat yang berguna untuk merangkum semua data yang dianggap bermasalah oleh Pusat
[Pembaruan] Pemisahan antara Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
[Pembaruan] Penonaktifkan penulisan angka, copy/paste dan klik kanan mouse pada kolom pilihan mata pelajaran di pembelajaran
[Pembaruan] Penonaktifkan penulisan angka, copy/paste dan klik kanan mouse pada kolom pilihan kurikulum di rombongan belajar
[Pembaruan] Pengaktifan atribut data Peserta Didik berupa NISN/Nama/Tanggal Lahir/Nama Ibu Kandung pada entitas data Peserta Didik jika status validasi pada VervalPD(PDSPK) dinyatakan invalid (sesuai dengan field yang invalid)
[Pembaruan] Pengaktifan atribut data GTK berupa NUPTK/Nama/Tanggal Lahir/Nama Ibu Kandung pada entitas data GTK jika status validasi pada Vervalptk (PDSPK) dinyatakan invalid (sesuai dengan field yang invalid)
[pembaruan] Penambahan Referensi Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan perubahan label menjadai agama dan kepercayaan.
[Perbaikan] Validasi untuk NIK, NIK Ibu, NIK Ayah, NIK Wali pada entitas data PD dengan menggunakan vtype numberonly
[Perbaikan] Validasi untuk Nama, Nama Ibu Kandung, Nama Ayah, Nama Wali pada entitas data PD dengan menggunakan vtype namaspecialchar
[Perbaikan] Validasi untuk Nama dan Nama Ibu Kandung pada entitas data GTK dengan menggunakan vtype namaspecialchar
[Perbaikan] Perbaikan label Riwayat pekerjaan menjadi Riwayat Karir Guru pada rincian GTK
[Perbaikan] Perbaikan bugs security pada aplikasi
[Perbaikan] Perbaikan pada Formulir Sekolah
[Perbaikan] Perbaikan pada Formulir GTK
[Perbaikan] Perbaikan pada Formulir Peserta Didik
[Perbaikan] Perbaikan bugs ketika mengganti foto profil operator sekolah
[Perbaikan] Perbaikan bugs pada kurikulum SLB

Simulasi Upload e-SPT pada e-Filing

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Jan 2017 22:13:00 +0700

Isi dan buat file .CSV dari e-SPT 1770 Anda.

Aplikasi e-SPT dapat diunduh di http://www.pajak.go.id/e-spt

Buat SPT dan ikuti panduan yang ada. Pilih Upload SPT

Pilih file .CSV di komputer Anda yang akan di-upload dengan “+Browse file…csv”

Berikut tampilan ketika file .CSV sudah di-upload

Jika memiliki lampiran tambahan(seperti laporan keuangan, daftar omzet tempat-tempat usaha), Anda dapat melampirkan dalam SATU file bentuk .PDF dengan klik “Browse file…pdf”. Nama file .PDF harus sama dengan nama file .CSV yang di-upload.

Jika file yang akan di-upload telah dipilih semua, klik "Start Upload"

Jika e-SPT Anda berhasil di-upload, maka akan muncul notifikasi seperti ini

Klik “OK” untuk melanjutkan

Setelah upload, SPT Anda akan ditampilkan ringkasannya

Pastikan dalam baris Catatan tertulis “Lengkap: Siap Kirim”

Ambil kode verifikasi, lalu isikan, dan kirim

Setelah berhasil kirim SPT, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke email Wajib Pajak

Solusi Jika SPT Berstatus Lebih Bayar Simulasi e-Filing Lebih Bayar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Jan 2017 21:45:00 +0700

Tanya : Bagaimana jika SPT berstatus Lebih Bayar?
Jawab : Berikut solusinya dan Simulasi e-Filing Lebih Bayar

Jika muncul notifikasi seperti ini, maka SPT Anda statusnya adalah “LEBIH BAYAR”

Pastikan Anda telah mengisi SPT(seluruh penghasilan, pengurang, PTKP dan PPh yang dipotong pihak lain ) dengan benar dan lengkap.

Kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Siapkan SPT dan dokumen pendukung (seperti : bukti pemotongan).

Jika status SPT Tetap Lebih Bayar, Anda tidak dapat menyimpan dan mengirimkan SPT ini melalui DJPONLINE.

Solusi Jika SPT Berstatus Kurang Bayar Simulasi e-Filing Kurang Bayar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Jan 2017 21:26:00 +0700

Tanya : Bagaimana jika SPT berstatus kurang Bayar?
Jawab : Berikut solusinya dan Simulasi e-Filing Kurang Bayar

Dalam formulir 1770SS, akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID Billing di bawah BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN

Dalam formulir 1770S, akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID Billing di Langkah ke-16

Jika SUDAH MEMBAYAR, silakan pilih “SUDAH”, kemudian masukkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NPTN) dan tanggal setor yang tercetak dalam bukti pembayaran pajak Anda.

Jika BELUM MEMBAYAR, silakan pilih “BELUM”, kemudian pilih “BUAT KODE BILLING”

Silakan bayar Kode Billing tersebut di ATM/ Internet Banking/ EDC/ Bank Persepsi/ Kantor Pos Persepsi

Jika sudah membayar, buka dan edit kembali SPT Anda di menu "Submit SPT"
Input NTPN dan tanggal, lalu lanjutkan hingga tahap pengiriman SPT
Dalam hal "Buat Kode Biling" gagal dilakukan, maka akan muncul notifikasi seperti ini:

Silakan buat Kode Billing melalui menu Billing System pada halaman awal setelah login DJP Online

Kemudian pilih “Isi SSE”

Klik "Simpan" untuk melanjutkan
Klik “Ya” jika yakin data sudah benar

Info Rekaman SSP telah berhasil

Klik “Kode Billing” untuk menerbitkan ID Billing

Akan muncul notifikasi jika pembuatan ID Billing telah sukses
Ringkasan SSE dan Kode Billing akan ditampilkan oleh sistem. WP juga bias mencetak ID Billing tersebut

Tampilan cetakan ID Billing

Silakan bayar Kode Billing tersebut melalui ATM, Internet Banking, teller Bank Persepsi, Mesin Mini ATM, atau Kantor Pos.
Masukkan NTPN dari Bukti Penerimaan Negara(BPN) ke e-Filing

Simulasi Pengisian e-Filing Formulir 1770S

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 24 Jan 2017 19:26:00 +0700

Simulasi e-Filing 1770S

Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Keterangan:

Jika Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi Formulir 1770S dalam bentuk Formulir, silahkan pilih pengisian form “Dengan Bentuk Formulir”.
Jika Anda ingin dipandu dan dipermudah bentuk tampilan pengisiannya, silahkan pilih pengisian form “Dengan panduan”

Isi data formulir yang akan diisi

Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, tambahkan dalam langkah ke dua

Misal: Pemotongan Gaji PNS oleh Bendahara yang dituangkan dalam formulir 1721-A2, kita input ke dalam kotak dialog ini.

Setelah disimpan, akan tertampil dalam ringkasan pemotongan pajak di Langkah ke-2

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Masukkan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya, bila ada

Masukkan Penghasilan Luar Negeri, bila ada

Masukkan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada Misal: warisan sebesar Rp10.000.000

Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada Misal: Hadiah Undian senilai Rp20.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp5.000.000)

Tambahkan Harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-filing, Anda dapat menampilkan kembali dengan klik “Harta Pada SPT Tahun Lalu”

Tambahkan Utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih “Utang Pada SPT Tahun Lalu”

Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih “Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu”

Isilah dengan Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah

Isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika Anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. (MT/HB/PH)

Misal: WP adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja

Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan Luar Negeri, bila ada.

Isilah dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila ada.

Penghitungan Pajak Penghasilan

Penghitungan PPh Pasal 25, bila ada

Konfirmasi

Ringkasan SPT Anda dan Pengambilan Kode Verifikasi

SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim

Sumber: djponline.pajak.go.id

Tugas Komite Sekolah di Tahun 2017 Sebenarnya Bukan Hanya Menggalang Dana

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 18 Jan 2017 21:47:00 +0700

Siap Kemdikbud - Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan itu, Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana melalui upaya kreatif dan inovatif. Namun, tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Setidaknya ada empat tugas Komite Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

Termasuk juga pengawasan kinerja sekolah, serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat

Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, mengatakan, Komite Sekolah juga tidak boleh sembarangan didirikan. Pembentukan Komite Sekolah harus mengikuti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ada satu ketentuan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu anggota Komite Sekolah tidak boleh terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diterbitkan sekaligus untuk mencabut Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengakui, Surat Ketetapan (SK) tentang keanggotaan Komite Sekolah memang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Tetapi itu bukan berarti Komite Sekolah tidak bisa independen dan mandiri, karena persyaratan dan proses pemilihan keanggotaan Komite Sekolah tercantum di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Misalnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen; tokoh masyarakat paling banyak 30 persen; dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

Jadi kepala sekolah juga tidak boleh menolak menandatangani SK pembentukan Komite Sekolah karena prosesnya sudah jelas, mandiri, dan independen

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id

Daftar PTN PANLOK dan Prosedur Pendaftaran SBMPTN Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 16 Jan 2017 02:20:00 +0700

Siap Kemdikbud - Seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PTN melalui ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah dilakukan menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan, baik bagi peserta, PTN, maupun bagi kepentingan nasional. Bagi peserta, seleksi bersama menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme lintas wilayah.

Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan SBMPTN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan, maka pada tahun 2017 melaksanakan Ujian tertulis yang terdiri dari Paper-Based Testing (PBT) dan Computer-Based Testing (CBT), yang dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2015, 2016, dan 2017 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2015, 2016, dan 2017.

Ujian tertulis yang terdiri dari PBT dan CBT menggunakan soal-soal ujian yang dirancang mengikuti kaidah-kaidah akademik pengembangan tes. Ujian tertulis SBMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi, yakni kemampuan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan bidang studi dasar, bidang sains dan teknologi (saintek) dan/atau bidang sosial dan humaniora (soshum). Selain mengikuti ujian tertulis (PBT atau CBT), peserta yang memilih program studi Ilmu Seni dan/atau Keolahragaan diwajibkan mengikuti ujian keterampilan.

Prosedur Pendaftaran :

Pendaftaran SBMPTN 2017 dilakukan secara online. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id.
Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan dapat diunduh (download) dari laman http://download.sbmptn.ac.id mulai tanggal 4 April 2017.
Pendaftaran online Paper-Based Testing (PBT) dan Computer-Based Testing (CBT) dan dibuka dari tanggal 11 April 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan 5 Mei 2017 pukul 22.00 WIB. Pendaftaran online CBT akan ditutup apabila jumlah kuota pendaftar telah terpenuhi.

Persyaratan :

Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2015 dan 2016 harus memiliki ijazah.
Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2017 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah atau Ijasah Paket C. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.
Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
Peserta seleksi lulus pendidikan menengah, lulus SBMPTN 2017, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.

Daftar PTN dan PANLOK SBMPTN Tahun 2017 :

KODE	NAMA PTN DAN PANLAOK
11	UNIVERSITAS SYIAH KUALA (http://pmb.unsyiah.ac.id/)
12	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (http://pmb.unimal.ac.id/)
13	UNIVERSITAS TEUKU UMAR (http://www.utu.ac.id/)
14	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (http://www.unimed.ac.id)
15	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (http://www.usu.ac.id)
16	UNIVERSITAS SAMUDRA (http://www.unsam.ac.id/)
17	UNIVERSITAS NEGERI PADANG (http://unp.ac.id)
18	UNIVERSITAS ANDALAS (http://www.unand.ac.id)
19	UNIVERSITAS RIAU (http://www.unri.ac.id)
20	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM (http://www.uin-suska.ac.id)
21	UNIVERSITAS JAMBI (http://unja.ac.id)
22	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (http://www.umrah.ac.id)
23	UNIVERSITAS SRIWIJAYA (http://www.unsri.ac.id)
24	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (http://www.ubb.ac.id)
25	UNIVERSITAS BENGKULU (http://admisi.unib.ac.id)
26	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (http://www.itera.ac.id)
27	UNIVERSITAS LAMPUNG (http://simanila.unila.ac.id/)
28	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (http://www.radenfatah.ac.id)
29	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
30	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (http://www.unj.ac.id)
31	UNIVERSITAS INDONESIA (http://simak.ui.ac.id)
32	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA (http://www.uinjkt.ac.id)
33	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (http://admisi.ipb.ac.id)
34	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (http://upi.edu)
35	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (http://usm.itb.ac.id)
36	UNIVERSITAS PADJADJARAN (http://www.unpad.ac.id)
37	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI (http://www.uinsgd.ac.id)
38	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (http://www.untirta.ac.id)
39	UPN "VETERAN" JAKARTA (http://www.upnvj.ac.id/)
40	UNIVERSITAS SILIWANGI (http://unsil.ac.id/)
41	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (http://spmb.unsoed.ac.id/)
42	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (http://unnes.ac.id)
43	UNIVERSITAS DIPONEGORO (http://www.undip.ac.id)
44	UNIVERSITAS SEBELAS MARET (http://www.spmb.uns.ac.id)
45	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO (http://www.walisongo.ac.id/)
46	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (http://www.uny.ac.id)
47	UNIVERSITAS GADJAH MADA (http://um.ugm.ac.id)
48	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (http://www.uin-suka.ac.id)
49	UPN "VETERAN" YOGYAKARTA (http://www.upnyk.ac.id/)
50	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (http://www.unesa.ac.id)
51	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (http://smits.its.ac.id)
52	UNIVERSITAS AIRLANGGA (http://ppmb.unair.ac.id)
53	UNIVERSITAS TRUNOJOYO (http://pmb.trunojoyo.ac.id)
54	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA (http://www.uinsby.ac.id)
55	UNIVERSITAS NEGERI MALANG (http://um.ac.id)
56	UNIVERSITAS BRAWIJAYA (http://www.ub.ac.id)
57	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (http://www.uin-malang.ac.id)
58	UNIVERSITAS JEMBER (http://www.unej.ac.id)
59	UPN "VETERAN" JAWA TIMUR (http://www.upnjatim.ac.id/)
63	UNIVERSITAS UDAYANA (http://ujianmasuk.unud.ac.id)
64	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (http://www.undiksha.ac.id)
65	UNIVERSITAS MATARAM (http://www.unram.ac.id)
66	UNIVERSITAS NUSA CENDANA (http://www.undana.ac.id)
67	UNIVERSITAS TIMOR (http://www.unimor.ac.id/)
71	UNIVERSITAS TANJUNGPURA (http://www.scmb.untan.ac.id)
73	UNIVERSITAS PALANGKARAYA (http://www.upr.ac.id)
75	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (http://www.unlam.ac.id)
77	UNIVERSITAS MULAWARMAN (http://www.unmul.ac.id)
78	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (http://pmb.borneo.ac.id)
79	INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (http://www.itk.ac.id/)
80	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (http://www.unm.ac.id)
81	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (http://www.uin-alauddin.ac.id)
82	UNIVERSITAS HASANUDDIN (http://unhas.co.id)
83	UNIVERSITAS TADULAKO (http://untad.ac.id)
84	UNIVERSITAS HALUOLEO (http://www.uho.ac.id)
85	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (http://baak-psi.ung.ac.id)
86	UNIVERSITAS NEGERI MANADO (http://unima.ac.id/pmb)
87	UNIVERSITAS SAM RATULANGI (http://www.unsrat.ac.id)
88	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (http://www.unsulbar.ac.id/)
89	UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA (http://www.usn.ac.id/)
90	UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (http://www.unsika.ac.id/)
91	UNIVERSITAS TIDAR (http://www.untidar.ac.id/)
92	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (http://uinsu.ac.id/)
93	UNIVERSITAS PATTIMURA (http://www.unpatti.ac.id)
94	UNIVERSITAS CENDERAWASIH (http://www.unicen.ac.id/)
95	UNIVERSITAS KHAIRUN (http://snmptn.unkhair.ac.id)
96	UNIVERSITAS PAPUA (http://www.unipa.ac.id)
98	UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE (http://www.unmus.ac.id/pmb)

Laman Resmi dan Alamat Panitia Pusat :

http://www.sbmptn.ac.id
http://halo.sbmptn.ac.id
Gedung dr. Prakosa (Lt.2)
Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No 36A, Kentingan Surakarta 57126
Telp. 0271-7890329, Fax. 0271-636268
Email: panpus.snmptn.sbmptn@mail.uns.ac.id

Anak Yatim di Panti Asuhan Akan Terima KIP Pada Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 6 Jan 2017 23:49:00 +0700

Siap Kemdikbud - Mulai Januari 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulai proses distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim dan yatim-piatu, baik yang ada di panti asuhan maupun yang berada di luar panti asuhan. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Kemendikbud juga akan memastikan penerima KIP untuk kategori anak yatim dan yatim-piatu adalah mereka yang benar-benar berasal dari golongan tidak mampu dan Ia juga meminta pihak sekolah agar mengajak anak-anak usia sekolah di sekitar lingkungannya untuk kembali bersekolah. Apalagi, distribusi KIP akan dilakukan pihak sekolah langsung ke peserta didiknya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, mulai Januari 2017 Kemendikbud akan memulai proses distribusi KIP untuk anak yatim dan yatim-piatu. Saat ini, berdasarkan data yang dihimpun Kemendikbud dari data pokok pendidikan (dapodik) per Desember 2016, ada sekitar 896-ribu anak yatim dan yatim-piatu. Sementara itu, jumlah anak yatim dan yatim-piatu yang berada di panti asuhan mencapai sekitar 44-ribu anak.

Kemendikbud akan tetap menggunakan basis data terpadu yang kemudian dicek silang dengan dapodik dalam penyaluran KIP. Pada tahun 2017 ini, Kemendikbud menargetkan akan menyalurkan sekitar 16,4 juta KIP.

Sumber : Pengelola web kemdikbud

Batas Akhir Syncronisasi Aplikasi Dapodik untuk Data Siswa Calon Peserta UN TP 2016-2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 6 Jan 2017 23:37:00 +0700

Siap Kemdikbud - Pada Tanggal 1 Januari s/d 15 Januari 2017 server Dapodikdasmen akan down dan sekolah tidak diijinkan melakukan sinkronisasi. Dalam perkembangannya bahwasannya pada saat ini Puspendik sedang menyiapkan data Calon Peserta UN Tahun 2017, dimana secara teknis data tersebut bersumber dari Dapodikdasmen. Kondisi saat ini banyak sekolah yang melaporkan bahwa data siswa Calon Peserta UN sekolahnya belum seluruhnya valid dan harus dilakukan perbaikan melalui Aplikasi Dapodik.

Dengan pertimbangan tersebut maka saat ini server Dapodikdasmen telah kembali dibuka dan sekolah dapat melakukan sinkronisasi. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi sekolah yang data Calon Peserta UN nya belum valid, untuk segera melakukan perbaikan data dan selanjutnya disinkronisasi. Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan pengecekkan data khususnya data siswa kelas 6, 9 dan 12 pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat batas waktu perbaikan data di laman http://ubk.kemdikbud.go.id adalah tanggal 15 Januari 2017, maka pihak sekolah diharapkan melakukan cek ulang untuk data peserta didik dan jika ditemukan kesalahan untuk segera dilakukan perbaikan. Jika perbaikan sudah dilakukan, maka segera lakukan pengiriman data atau sinkronisasi di aplikasi Dapodik versi 2016 C. kami mohon informasi ini bisa disampaikan pada teman teman operator lainnya untuk bisa segera melakukan perbaikan data. Sinkronisasi akan di tutup kembali pada tanggal 16 Januari 2017 Jam 23.59 WIB.

Sumber : Admin Dapodikdasmen

Empat Butir Instruksi dalam Pendataan Penerima KIP yang Belum Terdaftar pada Satuan Pendidikan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 21 Dec 2016 00:43:00 +0700

Siap Kemdikbud - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 21/D/SE/2016 dan 1494/C.C1.1/KP/2016 tentang Pendataan Penerima KIP yang Belum Terdaftar pada Satuan Pendidikan. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, dan Kepala Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal seluruh Indonesia.

Ada empat butir instruksi dalam surat edaran tertanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

Kepala Sekolah agar lebih aktif menyisir peserta didik penerima KIP yang belum terdaftar di sekolah untuk segera dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepala lembaga satuan pendidikan non formal agar lebih akltif menyisir peserta didik penerima KIP yang belum terdaftar di satuan pendidikan non formal untuk segera dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota agar lebih aktif mendorong kepala sekolah dan kepala lembaga satuan pendidikan non formal agar semua penerima KIP terdaftar pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan agar lebih aktif mendorong penerima KIP yang putus sekolah agar kembali ke satuan pendidikan baik formal maupun non formal

Berdasarkan alur pemanfaatan Program Indonesia Pintar, Pemerintah menyalurkan KIP kepada keluarga penerima manfaat KIP. Selanjutnya, orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke sekolah (formal atau non formal) tempat anaknya menimba ilmu. Pihak sekolah (formal) kemudian memasukkan data siswa ke aplikasi Dapodik. Sementara sekolah non formal (SKB, PKBM/LKP) mengusulkan dan meminta pengesahan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tujuan PIP adalah mengupayakan semakin banyak anak usia sekolah memperoleh pendidikan, baik di jalur formal maupun informal. Tahun 2016 ini, sasaran PIP berjumlah 17, 9 juta siswa.

Download :

Sumber : http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

Jadwal Rilis Aplikasi Dapodik 2017 Akhir Januari 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 20 Dec 2016 00:25:00 +0700

Menindaklanjuti persiapan pemasangan infrastruktur server dan upgrade database Dapodik, Tim Dapodikdasmen akan melakukan pemeliharaan (maintenance) server dan perbaikan/penyesuaian aplikasi Dapodik. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah yaitu:

Sinkronisasi Aplikasi Dapodik versi 2016c dilakukan pada tanggal 20 s.d. 31 Desember 2016

Operator Sekolah yang masih menggunakan aplikasi Dapodik 2016b agar segera melakukan pembaruan aplikasi Dapodik ke versi Dapodik 2016c. Mengingat periode semester ganjil tahun 2016-2017 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kami berharap Operator Sekolah melakukan sinkronisasi sebelum tanggal 31 Desember 2016 pukul 23.59 WIB.

Informasi batas pengiriman data agar disampaikan kepada Operator Sekolah lain mengingat aplikasi terbaru tanpa rilis aplikasi “Updater” dan langsung menggunakan aplikasi “Installer” Dapodik 2017 Ditjen Dikdasmen.

Pemeliharaan Server pada tanggal 1 s.d. 15 Januari 2017
Pada tanggal tersebut, server Dapodikdasmen akan down dan dilakukan pemasangan server Baru dan upgrade database Dapodik Ditjen Dikdasmen. Sekolah TIDAK DIIZINKAN melakukan sinkronisasi.

Uji Coba Aplikasi Dapodik 2017 tanggal 16 s.d. 28 Januari 2017

Pengujian aplikasi secara terbatas ini dilakukan untuk memastikan Aplikasi Dapodik 2017 layak digunakan oleh Operator Sekolah, baik dari proses entri, pengiriman data, hingga manajemen Dapodik di server pusat.

Rilis Aplikasi Tanggal 29 Januari 2017

Setelah dilakukan uji coba, diharapkan aplikasi bisa rilis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Sumber : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Syarat Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru golongan ruang IV/b ke atas Tahun 2017

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 16 Dec 2016 01:22:00 +0700

SIAP KEMDIKBUD- Dalam rangka percepatan serta peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya, telah dibentuk Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Adapun LPMP yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran. LPMP dalam ha! ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan dokumen berkas usu! penilaian, merencanakan jadwal penilaian, dan menyelenggarakan penilaian. Dengan demikian mulai tahun anggaran 2017 pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas dilakukan oleh LPMP yang ditunjuk.

Syarat usulan kepada LPMP yang ditunjuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dikirim dan diterima oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui PO BOX masing-masing sesuai dengan satuan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2016 (Stempel Pos), tetap akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini penting agar Tim Penilai Pusat dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit. Berkas usul yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud setelah tanggal 1 Januari 2017 tidak akan dinilai.
Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit setelah tanggal 1 Januari 2017 agar diajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud u.p. Kepala LPMP yang ditunjuk selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP melalui PO BOX yang akan ditentukan kemudian. Berkas usu] barn dapat disampaikan kepada LPMP mulai tanggal 15 Januari 2017.
Pengajuan berkas usu] penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak 1 (satu) set terdiri atas:

DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang;
PAK terakhir;
Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
Karpeg/konversi NIP;
Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar.
Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta (bila ada).

Download :

Pengusulan Penilaian Angka Kredit Guru Golongan IV/B.pdf

Cara Pengisian Tabel Lintas Minat SMA Kurikulum 2013 di Aplikasi Dapodik 2016c

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 9 Dec 2016 01:56:00 +0700

Untuk pengisian kelompok mapel lintas minat, menggunakan rombongan belajar dengan jenis rombel “TEORI” dimana ketentuannya adalah sebagai berikut :

Pastikan aplikasi Dapodik yang digunakan adalah versi 2016.c
Rombel Teori khusus dipergunakan untuk pengisian pembelajaran kelompok jam LINTAS MINAT.
Pemilihan program pengajaran pada rombel teori berdasarkan MATA PELAJARAN lintas minat yang diajarkan pada rombel tersebut, bukan berdasarkan jurusan siswa anggota rombelnya.
Jumlah peserta didik anggota rombel Teori tidak boleh kurang dari 20 untuk rombel paralel (warning).
Jumlah jam belajar untuk siswa tidak boleh melebihi ketentuan (invalid)

Pada rombel teori mata pelajaran yang muncul di filter sesuai dengan kurikulum yang dipilih. Akan ada kondisi dimana siswa dari program IPS berada pada rombel Teori dengan kurikulum MIPA.

PENGISIAN ROMBONGAN BELAJAR

Pelajaran pelajaran lintas minat dikelompokkan pada rombel dengan jenis “teori”
1 Kelas Teori digunakan untuk 1 mapel lintas minat yang diajar oleh 1 Guru.
Kelas teori tidak memerlukan wali kelas
Mata pelajaran lintas minat adalah pilihan dari mata pelajaran peminatan lintas jurusan. Untuk kelas XI dan XII pilihan mata pelajaran dikurangi 1 mata pelajaran lintas minat dari pilihan waktu kelas X, dan mapel lintas minat yang digunakan melanjutkan dari pilihan kelas X

Contoh : Pada kelas X mengambil 2 Lintas minat, Sosiologi dan Ekonomi, maka kelas XI dan XII hanya tinggal Sosiologi saja atau Ekonomi saja.

Daftar mata pelajaran pada kelompok peminatan

Penambahan mapel pada kelas teori tekan tombol tambah kemudian pilih pada kelompok Mata Pelajaran peminatan.
Jika Jurusan kelas Lintas minat tidak ada, maka lakukan penambahan jurusan di tab sekolah – program pengajaran dilayani.

Contoh kasus :

Disekolah program pengajaran dilayani hanya ada, MIPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tetapi ada siswa memilih lintas minat bahasa. Maka tambahkan program bahasa di program pengajaran dilayani.

Jika ternyata sudah terlanjur melakukan entri pembelajaran dimana lintas minat dimasukkan ke dalam kelas utama dengan jenis rombel “KELAS”, maka harus dilakukan hapus mata pelajaran lintas minat tersebut pada rombel kelas. Dan lakukan dengan cara diatas.

Dengan langkah :
1. Pilih mapel lintas minat yang terlanjur di entri
2. Klik Hapus.

Mutasi Guru Pendidikan Agama Ke Sekolah Naungan Kemendikbud

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 6 Dec 2016 23:20:00 +0700

Siap Kemdikbud - Khusus untuk PTK yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama di sekolah naungan Kemendikbud, proses mutasi sekolah ke sekolah naungan Kemendikbud lainnya dapat langsung dilakukan tanpa proses persetujuan masuk maupun keluar oleh sistem (auto approval). Sehingga begitu PTK mengajukan mutasi melalui akun PTK nya, PTK secara otomatis langsung disetujui ajuan mutasi tersebut.

Berikut panduan Mutasi Sekolah Guru Pendidikan Agama :

Login sebagai PTK pada layanan http://padamu.siap.web.id/
Jika telah berhasil login, selanjutnya Pilih layanan PADAMU PTK.
Pada dasbor PTK, pilih menu Mutasi. Klik tombol Cetak Surat Ajuan.
Pada kotak dialog yang muncul. tentukan lokasi sekolah tujuan mutasi Anda. Jika telah sesuai klik Benar & Lanjut.
Selanjutnya, cari nama sekolah yang diinginkan. Gunakan fitur pencarian untuk mencari sekolah tujuan mutasi Anda. Jika sudah ditemukan, klik pada nama sekolah tersebut untuk memilih.
Cek ulang untuk mengkonfirmasi, jika telah sesuai klik Benar & Lanjut.
Pada kotak dialog yang muncul, Anda dapat mencetak surat mutasi tersebut dan menyimpannya sebagai tanda bukti ajuan mutasi Anda.
Sebagai informasi, saat ini ajuan mutasi tersebut tidak perlu dilakukan persetujuan di admin kota/kabupaten setempat karena ajuan mutasi PTK sudah langsung disetujui oleh sistem (auto approval).
Untuk melihat apakah Anda sudah berada (mutasi berhasil) di sekolah tujuan, silakan refresh halaman akun PTK Anda, lihat pada pojok kiri atas dan pastikan nama instansi sudah berubah menjadi sekolah tujuan mutasi Anda.

Cek Kepemilikan Data NISN Baru

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 6 Dec 2016 08:49:00 +0700

Pengertian

Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud.

Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN (http://nisn.data.kemdikbud.go.id./).

Tujuan dan Manfaat

Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit unit Kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional, PIP, SNMPTN.

Aturan dan Kebijakan
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 806
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Data Ketenagaan, Peserta Didik, dan Warisan Budaya Benda Pusat Data Dan Statistik Dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda;
pengumpulan dan pengolahan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda;
pelaksanaan validasi dan integrasi data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda; dan
penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data ketenagaan, peserta didik, dan warisan budaya benda.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 79 Tahun 2015 tentang Dapodik Pasal 11

PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin integrasi data pendidikan;
Data referensi merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas;
Kualifikasi sebagai acuan wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal;
Referensi nomor identitas
Penerbitan nomor identitas ditetapkan oleh PDSPK

Sumber : http://nisn.data.kemdikbud.go.id/

Pelaporan PTK Non Aktif di Padamu Negeri Kemdikbud

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 4 Dec 2016 00:26:00 +0700

Berikut di bawah ini merupakan panduan atau cara melakukan atau melaporkan PTK non aktif di situs Padamu Negeri Kemdikbud.

Pilih Login Sekolah sebagai Admin/Operator Sekolah.
Pilih menu Pendidik & Tenaga Kependidikan, kemudian pilih VerVal NUPTK.
Pilih Laporkan PTK Non Aktif.
Pilih PTK Non Aktif yang ingin dilaporkan.
Pilih alasan pemblokiran dan berikan keterangan alasan, lalu klik Simpan.

Keterangan :
Alasan Pemblokiran : pindah keluar, tidak aktif, diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun, studi lanjut, lain-lain.

Muncul form konfirmasi. Klik OK.
Berikutnya pada menu Pendidik & Tenaga Kependidikan, kemudian pilih VerVal NUPTK.
Pilih Daftar PTK Dilaporkan Non Aktif untuk melihat PTK non aktif.
Kemudian klik tanda segitiga terbalik pada bagian pojok kanan PTK untuk mengaktifkan kembali PTK.

Verval NRG Cara Cetak Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru S26b2

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 3 Dec 2016 01:15:00 +0700

NRG adalah Nomor Registrasi Guru, yaitu nomor unik yang dimiliki guru yang sudah bersertifikasi. Semua guru yang telah sertifikasi memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi (Verval) NRG melalui layanan SIMPATIKA KEMENAG. Apabila tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. Bagi guru yang belum memiliki NRG disediakan fitur untuk ajuan NRG Baru.

Proses Verval NRG dengan cara, guru login ke akun SIMPATIKA KEMENAG. Update kelengkapan data sertifikasi, unggah berkas pindai (scan) dokumen Piagam Sertifikasi Guru yang dimilikinya. Ajukan verval NRG melalui Kepala Sekolah ke Kantor Kemenag Kab/Kota. Jika disetujui oleh Kantor Kemenag Kab/Kota, guru akan menerima bukti verval NRG. Berikut alur Proses keaktifan PTK dan alur VerVal NRG PTK.

Berikut panduan VerVal NRG:

Akses http://simpatika.kemenag.go.id/ dan pilih Login PTK/Admin.
Pilih layanan SIMPATIKA PTK.
Pada Dasbor PTK, pilih menu VerVal NRG. Klik Ajukan VerVal. Sistem memeriksa apakah guru ber NUPTK, jika guru tidak berNUPTK maka system akan menolak dengan menampilkan notifikasi PTK tidak memiliki NUPTK (menu Verval tidak muncul).
Pada kotak dialog VerVal NRG PTK, pilih Jenis Ajuan, pilih Telah memiliki NRG bagi yang telah memiliki NRG dan isi nomor NRG serta Nomer Peserta yang tertera pada Piagam Sertifikasi Anda (Input klaim NRG harus memasukan NRG dan no peserta sertifikasi yang mana keduanya akan divalidasi di data arsip NRG). Klik Benar dan Lanjut.
Selanjutnya, isikan Data Sertifikasi Anda dengan benar (Pastikan Anda telah menyiapkan file scan sertifikasi / piagam dan ijazah terakhir Anda untuk diunggah, file yang dapat diunggah adalah file dengan tipe gif, png, atau jpeg dengan minimal ukuran file 200KB dan maksimal ukuran file 1MB), Klik Benar & Lanjut untuk menyimpan data.
Konfirmasi data sertifikasi yang telah Anda isikan, jika masih kurang sesuai, klik Edit Kembali. Jika telah sesuai klik Simpan.
Jika data berhasil diunggah, selanjutnya Cetak Surat Ajuan Anda.
Berikut SURAT AJUAN VERVAL NOMER REGISTRASI GURU (NRG) – (S26b2)

Ajukan Surat Ajuan Verval NRG (S26b) tersebut ke Kantor Kemenag Kab/Kota, Guru akan menerima Surat Tanda Terima Pengajuan/Verval NRG (S26C2).
Pantau status ajuan verval NRG Anda melalui menu Verval NRG pada akun PTK Anda.

Sumber: http://bantuan.siap-online.com/

Cara Cetak Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru S26a

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 3 Dec 2016 00:39:00 +0700

Berikut di bawah ini merupakan cara cetak Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) baru (S26a):

Akses http://simpatika.kemenag.go.id/ dan pilih Login PTK/Admin.
Pilih layanan SIMPATIKA PTK.
Pada Dasbor PTK, pilih menu VerVal NRG. Klik Ajukan VerVal. Sistem memeriksa apakah guru ber NUPTK, jika guru tidak berNUPTK maka system akan menolak dengan menampilkan notifikasi PTK tidak memiliki NUPTK (menu Verval tidak muncul).
Pilih opsi Belum, dan klik Benar & Lanjut.
Selanjutnya, isikan Data Sertifikasi Anda dengan benar, pastikan nomer peserta Anda sudah benar, nomer peserta sejumlah 14 digit yang didalamnya tertera 3 digit kode mata pelajara sertifikasi Anda (lihat disini untuk referensi kode mapel).

Perhatian !! Jika nomer peserta Anda kurang atau lebih dari 14 digit, silakan melapor ke Admin Kemenag Kota/Kabupaten setempat untuk mengajukan Nomer Peserta dahulu.

Catatan!! Jika mata pelajaran yang muncul pada pilihan mata pelajaran di kolom Langkah 1 : Isi Pelajaran sesuai Nomor Peserta tidak sesuai dengan mata pelajaran pada sertifikasi Anda, padahal nomer peserta yang Anda isikan sudah benar, maka silakan pilih Mata Pelajaran Lainnya pada kolom tersebut. Selanjutnya isikan mata pelajaran sesuai dengan yang tertulis pada sertifikasi Anda pada kolom Langkah 2 : Isi Mata Pelajaran sesuai yang tertulis di Piagam Sertifikasi Anda (perhatikan gambar dibawah ini).

Pastikan juga Anda telah menyiapkan file scan sertifikasi / piagam dan ijazah terakhir Anda untuk diunggah, file yang dapat diunggah adalah file dengan tipe gif, png, atau jpeg dengan maksimal ukuran file 1MB, Klik Benar & Lanjut untuk menyimpan data.

Konfirmasi data sertifikasi yang telah Anda isikan, jika masih kurang sesuai, klik Edit Kembali. Jika telah sesuai klik Simpan.
Jika data berhasil diunggah, selanjutnya Cetak Surat Ajuan Anda.
Ajukan Surat Pengajuan NRG Baru (S26a) tersebut ke Kantor Kemenag Kab/Kota, Guru akan menerima Surat Tanda Terima Pengajuan NRG Baru. Selanjutnya Kantor Kemenag Kab/Kota akan mengajukan ke Kanwil Provinsi untuk disetujui diterbitkan NRG. Jika sudah diterbitkan, NRG baru Anda akan tampil pada layanan SIMPATIKA PTK Anda.
Pantau status ajuan verval NRG Anda melalui menu Verval NRG pada akun PTK Anda.

Sumber: http://bantuan.siap-online.com/

Link Download Alternatif Aplikasi Dapodik versi 2016c

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 28 Nov 2016 10:58:00 +0700

Menindaklanjuti laporan ditemukannya beberapa bugs/kesalahan teknis pada Aplikasi Dapodik versi 2016b dan dalam rangka terus meningkatkan kualitas data maka senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi Dapodik. Maka saat ini kami telah merilis pembaruan Aplikasi Dapodik 2016 yaitu Versi 2016c. Adapun pembaruan dan perbaikan yang dilakukan pada Aplikasi Dapodik 2016c adalah sebagai berikut:

[Pembaruan] Penambahan fitur unduhan pembelajaran pada semester aktif
[Pembaruan] Pengaktifan atribut data PTK berupa NUPTK/Nama/Tanggal Lahir/Nama Ibu Kandung pada entitas data PTK jika status validasi pada VervalPTK (PDSPK) dinyatakan invalid (sesuai dengan field yang invalid)
[Pembaruan] Validasi untuk Kepala Bengkel yang dihitung dari paket keahlian yang diajarkan pada rombongan belajar dengan semester aktif
[Pembaruan] Validasi untuk Kepala Program Keahlian yang dihitung dari program keahlian yang diajarkan pada rombongan belajar dengan semester aktif
[Pembaruan] Penambahan kelompok mata pelalajaran Pendampingan (Produktif) untuk jenjang SMK
[Pembaruan] Jenis Rombel Kelas Teori hanya dapat diajarkan oleh 1 PTK saja
[Pembaruan] Jenis Rombel Kelas Teori dikhususkan untuk Lintas Minat
[Pembaruan] Filter kelompok mata pelalajaran Peminatan Bahasa hanya dapat memilih mata pelajaran Antropologi, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Cina, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, Bahasa Korea, Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis untuk jenjang SMA
[Pembaruan] Filter kelompok mata pelalajaran Peminatan IPS hanya dapat memilih mata pelajaran Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi untuk jenjang SMA
[Pembaruan] Filter kelompok mata pelalajaran Peminatan MIPA hanya dapat memilih mata pelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia untuk jenjang SMA
[Pembaruan] Filter kelompok mata pelalajaran Pendampingan (Produktif) tidak dapat dilakukan pada bidang keahlian Bisnis dan Manajemen dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk jenjang SMK
[Pembaruan] Filter kelompok mata pelalajaran Pendampingan (Produktif) hanya dapat ditambahkan ketika pada rombongan belajar tersebut sudah ada kelompok mata pelalajaran peminatan untuk jenjang SMK
[Pembaruan] Filter mata pelajaran yang tidak dapat ditambahkan kelompok mata pelalajaran Pendampingan (Produktif) sesuai kurikulum yang diterapkan untuk jenjang SMK
[Pembaruan] JJM yang ditambahkan pada kelompok mata pelalajaran Pendampingan (Produktif) disesuaikan dengan JJM kelompok mata pelalajaran peminatan pada rombongan belajar tersebut untuk jenjang SMK
[Pembaruan] Penambahan fitur untuk memfilter Jenis Rombel
[Pembaruan] Penambahan fitur google maps untuk mendapatkan lintang dan bujur pada data Relasi Dunia Usaha & Industri untuk jenjang SMK
[Pembaruan] Validasi MoU Kerjasama wajib diisi minimal 1 setiap Kompetensi Keahlian Dilayani untuk jenjang SMK
[Perbaikan] JJM Pendidikan Agama tetap menghitung maksimal dari ketentuan kurikulum yang diterapkan pada rombongan belajar
[Perbaikan] Validasi perhitungan akumulasi JJM yang diperoleh peserta didik untuk kelompok mata pelalajaran peminatan dan lintas minat untuk jenjang SMA dan SMK
[Perbaikan] Validasi perhitungan akumulasi JJM setiap rombongan belajar sesuai kurikulum dan tingkat pendidikan yang diterapkan
[Perbaikan] Bugs Program Keahlian pada pilihan Registrasi Peserta Didik untuk jenjang SMA dan SMK
[Perbaikan] Bugs ketika saat menyimpan data PTK jika status kepegawaian Non PNS

UPDATER Aplikasi Dapodik 2016c

Bagi sekolah yang masih menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2016, Versi 2016a dan Versi 2016b dapat melakukan pembaruan menjadi Versi 2016c dengan menggunakan Updater Aplikasi Dapodik 2016c, langkah-langkahnya sebagai berikut:

Download file UPDATER Aplikasi Dapodik 2016c pada :
Lakukan installasi sampai dengan selesai.
Lakukan refresh (Ctrl + F5).

Pembaruan Online
Bagi sekolah yang masih menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2016, Versi 2016a dan Versi 2016b juga dapat melakukan pembaruan menjadi Versi 2016c dengan cara pembaruan secara ON LINE, langkah-langkahnya sebagai berikut:

Pastikan komputer terkoneksi internet.
Silahkan login pada Aplikasi Dapodik Versi 2016, Versi 2016a dan Versi 2016b
Masuk pada menu Pengaturan, Cek Pembaruan Aplikasi, klik pada tombol “Cek Pembaruan”.
Maka ditampilkan keterangan bahwa Pembaruan Tersedia. Pembaruan Tersedia (Dapodik 2016c ) Apakah Anda ingin melanjutkan? Pastikan tidak menutup jendela browser sebelum proses pembaruan selesai!
Klik tombol “Lanjutkan”, maka sistem akan melakukan update pembaruan.
Setelah proses selesai, klik tombol “Muat ulang halaman sekarang”.

Bagi sekolah yang sudah menginstal Aplikasi PMP tidak perlu khawatir untuk menginstall Aplikasi Dapodik Versi 2016c, karena sudah melalui testing dan berjalan dengan baik saat mengakses Aplikasi PMP.

Link unduhan updater 2016c Download di sini