Signifikansi Prasaja

LEBIH DARI SEKADAR MINYAK

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 17 Apr 2011 06:21:00 +0000

Kawasan timur tengah menyimpan minyak bumi yang berlimpah di dalam tanahnya yang tandus. Ketergantungan manusia pada minyak bumi sebagai sumber energy mendorong negara-negara besar yang konsumsi minyaknya boros untuk mengawasi timur tengah agar tetap stabil. Tidak heran negara-negara barat begitu getol melakukan intervensi di kawasan ini untuk menjamin stabilitas pasokan minyak negara mereka. Bagi barat, timur tengah sangat krusial karena berbagai kepentingan strategis dipertaruhkan, terutama keamanan energi.

Sayangnya, kawasan timur tengah adalah kawasan yang rapuh dan beringas. Hampir semua negara di timur tengah, selain Palestina, Iran dan Israel, ialah negara otoriter. Para pemimpin negara ini berkuasa puluhan tahun, membungkam oposisi politik, mengendalikan media massa, dan memanipulasi pemilu. Dengan sistem otoriter, negara-negara di kawasan ini saling berperang tanpa henti.
Kondisi ini sangatlah ironis dengan doktrin perdamaian demokratik yang diusung oleh barat. Perdamaian demokratik mengandaikan untuk menciptakan kestabilan, keamanan global, dan perdamaian abadi, negara-negara demokrasi harus membentuk aliansi untuk memerangi negara-negara non-demokrasi. NATO adalah manifestasi konkret dari doktrin perdamaian demokratik, yakni sebagai aliansi keamanan kolektif. Tugas NATO mencegah agar negara-negara otoriter tidak menyerang negara lainnya, baik yang otoriter ataupun yang demokratis.

Timur tengah sebagai kawasan yang otoriter harusnya diserang oleh barat, jika benar NATO hendak menegakkan perdamaian dunia. Namun, kita saksikan selama puluhan tahun negara kerajaan seperti Arab Saudi malah dilindungi oleh Amerika. Hal ini harus dipahami sebagai politik AS untuk menjamin keamanan energi, yang masuk dalam prioritas keamanan nasional AS. Melindungi negara dengan kepentingan strategis, dan mengabaikan negara itu demokrasi atau otoriter adalah praktek wajar dalam politik internasional, khususnya bagi mazhab realisme yang meyakini bahwa dunia internasional anarkis.

Lantas, mengapa Libya perlu diintervensi oleh NATO? Pertama, untuk pertamakalinya selama puluhan tahun, masyarakat sipil di timur tengah bergolak. Perubahan sosial yang amat cepat ini ditunjang oleh peranan jejaring sosial yang mengabarkan penumbangan rezim otoriter di Tunisia dan Mesir oleh rakyat sipil secara damai. Demam revolusi politik di timur tengah, murni aspirasi rakyat, padahal sebelumnya revolusi politik di timur tengah selalu menonjolkan peranan seorang pemimpin besar. Inilah fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kedua, Libya bukanlah Irak yang harus diintervensi karena dalih minyak semata. Libya, seperti Irak, memang menyimpan cadangan minyak yang amat besar. Salah satu alasan utama yang membuat Irak diinvasi oleh AS pada tahun 2003, ialah perang mata uang yang dilancarkan oleh Saddam Hussein. Menurut Benjamin Cohen (2008), Saddam menjalankan taktik ekonomi-politik cerdik, yakni, Irak, menjual minyaknya menggunakan euro, bukan dollar AS. Taktik Irak ini menguras devisa AS mengingat ketergantungannya suplai minyak, termasuk pada Irak. Inilah salah satu alasan yang menyulut Perang Irak, agar AS bisa kembali menjamin suplai minyak, sekaligus menstabilkan neraca pembayaran mereka yang disedot oleh minyak Irak.

Ketiga, krisis kemanusiaan yang mencekam harus segera dicari solusi konkretnya. Resolusi PBB nomor 1970 dan 1973 perihal embargo ekonomi dan zona larangan terbang hanyalah macan kertas yang tidak berarti tanpa diiringi tindakan konkret. Kota-kota yang bergolak seperti di Benghazi harus segera menerima suplai bantuan makanan dan kesehatan. Jangan sampai genosida Rwanda tahun 1994 yang memakan korban sampai 800 ribu jiwa terulang. Tentara Libya telah bertindak beringas tidak hanya menyerang pemberontak, juga menangkap dan membunuh para jurnalis yang harusnya dilindungi. Tidak heran, wakil Libya untuk PBB, Muhammad Shalgham bahkan berani meninggalkan posisinya karena tidak mampu lagi membela kepentingan negaranya yang otoriter.

Terakhir, intervensi NATO terhadap Libya harus dimaknai sebagai sinyal bahaya bagi negara otoriter lain seperti Suriah dan Yaman, untuk berhenti melakukan kekerasan atas rakyatnya. Penggunaan cara-cara kekerasan dalam menangani oposisi harus dihindari karena kini seluruh dunia tengah mengawasai mereka. Kita harapkan, intervensi di Libya tidak perlu dilakukan bagi Suriah dan Yaman. Hendaknya jalan dialog dengan para demonstran dimanfaatkan untuk mencapai rekonsiliasi nasional yang memuaskan semua pihak.

LAMPU KUNING UNTUK LIBYA dan DUNIA ARAB

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 17 Apr 2011 06:18:00 +0000

Krisis Libya adalah refleksi dari pantulan cermin besar timur tengah di abad dua puluh satu. Revolusi dalam bidang IT berperan besar dalam interaksi sosial yang kian dinamis. Karakter sosial seperti facebook dan twitter bersifat transnasional, dimana orang-orang dari negara yang berbeda mampu berbagi pengalaman dan keresahannya, termasuk peristiwa politik besar seperti revolusi politik di Mesir dan Tunisia.

Kemampuan jejaring sosial terbukti efektif dalam menabur benih aksi kolektif, gerakan oposisi politik dan demonstrasi yang melintas batas negara, meski ada faktor lain yang perlu dicermati. Yakni, sistem sosial masyarakat di timur tengah yang berubah amat cepat satu dekade terakhir. Dimulai dengan lahirnya Al-Jazeera, media yang memberi suplai informasi dari sudut pandang orang dalam, serta tumbuhnya masyarakat sipil yang kritis dengan tingkat literasi tinggi
Dalam konteks dunia Arab yang tengah mengalami bergeser inilah, kita memandang krisis di Libya. Setelah Tunisia dan Mesir sanggup melengserkan presidennya yang telah berkuasa puluhan tahun, kini giliran Libya. Tuntutan demokratisasi yang berasal dari dalam negeri tentu ibarat durian runtuh bagi negara-negara barat, yang sejak lama menghendaki kawasan timur tengah menjadi wilayah yang demokratis dan stabil. Diharapkan, dengan sistem demokrasi, stabilitas regional bisa terwujud.

Selain itu, dengan adanya demokrasi di kawasan timur tengah, konflik bilateral antar negara-negara Arab bisa disudahi, agar barat tidak perlu terus-menerus melakukan intervensi. Intervensi terakhir Amerika Serikat (barat) untuk memaksakan demokrasi terjadi di Irak tahun 2003. Namun, kebijakan agresif ini dikritik karena motifnya yang ambigu. AS dituding juga punya motif lain selain demokrasi, menguasai minyak Irak.

Sayangnya, tidak seperti Tunisia dan Mesir yang relatif terbuka dalam sistem politiknya, Libya benar-benar negara yang dimiliki sang penguasa. Pemimpin Libya menerapkan sistem politik otoriter-diktatorial, tidak ada partai politik, tidak ada pemilu, bahkan tidak ada konstitusi. Kehidupan bernegara sepenuhnya didasarkan pada ideologi si pemimpin yang dituangkan dalam kitab suci Libya, buku hijau Muammar Qadaffi.

Demonstrasi damai oleh para demonstran Libya dibalas dengan hujan peluru. Bahkan seorang wartawan Al-Jazeera juga tewas di tangan pasukan Qadaffi. Tindakan represif Qadaffi sungguh tidak manusiawi. Ditambah lagi, ia bahkan menyewa milisi bayaran untuk turut membantai rakyatnya. Dengan Qadaffi sebagai penjaga tunggal tertib politik Libya yang mulai limbung, kondisi rakyat jelata jelas di ambang bahaya besar. Peperangan antara pasukan pemberontak dan pendukung pemerintahan telah menjatuhkan korban yang tidak sedikit. Sedang stok bahan makanan dan kebutuhan primer lainnya menipis.

Inilah pertimbangan utama bagi Dewan Keamanan PBB mencetuskan resolusi 1970 dan 1973 yang menerapkan sanksi embargo ekonomi dan zona dilarang terbang guna menekan Qadaffi agar menghentikan aksinya. Resolusi ini bersifat pasif dan belum tentu dipatuhi oleh Libya, hingga negara-negara NATO, dimotori Perancis dan Inggris berinisiatif melakukan intervensi terhadap Libya. Kedua negara ini menggandeng Amerika Serikat sebagai hegemon tunggal di dunia untuk mengintervensi Libya secara terbatas, yakni lewat serangan udara.

Lewat intervensi barat inilah, masa depan timur tengah dipertaruhkan. Sebagaimana komentar Mark Lynch (2011), bahwa keberhasilan intervensi di Libya akan menjadi pertaruhan bagi arus maju ataupun arus balik bagi proses demokratisasi di timur tengah. Jika Libya dibiarkan membantai warganya, maka negara-negara yang tengah bergolak seperti Suriah dan Yaman tidak akan ragu-ragu menghabisi oposisi. Sebaliknya, jika gerakan oposisi yang disokong sekutu ini berhasil, lampu kuning akan menyala di seluruh Arab. Sinyal yang sangat jelas bahwa sebagai kawasan penuh konflik tengah bersiap menghadapi keseimbangan baru. Untuk sementara, kita hanya bisa menunggu bara yang menyala segera padam.

”ANARKISME ABAD KE-21”

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Fri, 04 Feb 2011 14:07:00 +0000

Pengantar
Athena, ibukota negara Yunani, tenggelam dalam hiruk-pikuk. Suara tembakan gas air mata dari polisi menyibak kebisingan di kota itu. Di sudut lain, warga yang marah membalas dengan melemparkan batu, bom molotov, ke arah polisi. Tembok-tembok bangunan slogan-slogan anti-pemerintah tercetak jelas dengan warna hitam pekat. Bahkan, monumen Plato, sang singa pikiran dari Yunani yang mencetuskan perihal pemerintahan modern dalam bentuk republik, bernoda kelam. "Pemerintah buatanmu telah menghabisi nyawa warganya", tulisan itu menggantung di monumen Plato [1]
Kerusuhan di Yunani bukanlah sekedar huru-hara biasa.

Peristiwa ini berlangsung berhari-hari hingga menyebabkan kota Athena lumpuh. Akar masalahnya adalah tewasnya seorang remaja berusia 15 tahun, bernama Alexandros Grigoropoulos karena tembakan peluru panas dari Epamimondas Korkoneas, seorang opsir polisi di wilayah Exarchia, Athena, 6 Desember 2008. Gelombang protes dan kemarahan tiba-tiba merangsek dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda atau mahasiswa, para remaja ABG, ibu rumah tangga, bapak-bapak, juga kaum minoritas muslim turut serta turun ke jalan menentang pemerintahan [2].

Nah, ada kelompok yang mengklaim apa yang telah mereka lakukan sebagai kelompok anarkis. Kelompok ini melawan negara, pemerintah, politikus, birokrasi beserta segenap perangkat kekuasaan yang melekat pada negara. Polisi, sebagai instrumen negara jelas menjadi musuh kaum anarkis di Yunani. Tidak sekedar bertarung di jalanan secara fisik dengan polisi, kaum anarkis juga menyerang dan menghancurkan simbol-simbol fisik kekuasaan negara, seperti kantor pemerintahan, bank-bank yang hanya menguntungkan orang-orang kaya, pusat-pusat perbelanjaan yang mengabadikan kejayaan kelas kapitalis, perusahaan-perusahaan multinasional yang menghisap tenaga rakyat di negara berkembang yang terus berkubang dalam kemiskinan.

Makassar, 9 Desember 2009, sekelompok pemuda berpakaian hitam-hitam bergerak cepat memisahkan dari rombongan massa aksi demonstrasi yang tengah memperingati hari antikorupsi se-dunia. Di bawah terik matahari, serta pekikan orasi dari mahasiswa yang menuntut pembebasan dua anggota komisi pemberantasan korupsi (KPK), khalayak terkejut saat gerai KFC di Makassar Trade Center diserang oleh orang-orang tak dikenal. Para penyerang yang berpakaian hitam-hitam serta menutupi wajahnya tadi langsung melarikan diri dan menghilang di tengah-tengah keramaian sebelum sempat ditangkap oleh polisi [3].

Perusakan properti, penghancuran bangunan, penghinaan terhadap simbol-simbol negara dan kuasa modal dengan corat-coret, juga mencipta kerusuhan dengan beradu fisik dengan polisi langsung lekat dengan identitas kaum anarkis. Namun, benarkah kaum anarkis adalah gerakan politik yang berorientasi kekerasan? Lantas apa bedanya dengan terorisme? Sebenarnya, apa yang mereka lawan? Apa juga bedanya dengan marxisme jika sama-sama menentang supremasi digdaya kapital? Yang terpenting, apakah gerakan ini benar bercorak transnasionalis? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijawab perlahan-lahan melalui studi kepustakaan dari beberapa literatur yang reliabel dan valid.

Deskripsi
Anarkisme adalah bentuk paling murni dari demokrasi. Tentu, banyak yang akan mengerutkan dahi dan berteriak tidak setuju, bagaimana mungkin mereka yang gemar menghancurkan plus merusuh di jalanan menegakkan demokrasi, dari aspek apa bisa diklaim mereka tengah mempraktekkan demokrasi. Baradat bahkan menegaskan, selain sebagai bentuk sesungguhnya dari demokrasi, anarkisme sesungguhnya ialah manifestasi terdalam dari realisasi kebebasan individu manakala berpolitik. Karena anarkisme percaya bahwa individu yang bebas dari represi negara sesungguhnya akan mencipta harmoni sosial atau keteraturan organik secara alami [4].

Kembali ke pernyataan awal, anarkisme ialah salah satu ideologi dalam politik yang meyakini bahwa manusia secara asali dapat hidup teratur dan bahagia manakala pemerintah atau otoritas serupa negara yang mengklaim kekuasaan, lenyap. Dengan kata lain, kaum anarkis beranggapan bahwa negara sejatinya merampas kebebasan yang tadinya melekat pada diri manusia, lantas negara menetapkan aturan-aturan melalui birokrasi yang justru malah mengingkari kebebasan manusia [5].

Meski demikian, anarkisme sesungguhnya terjebak dalam dua karakter yang saling bertentangan, yakni ultraliberalisme ataupun ultrasosialisme. Hal ini disebabkan akibat anarkisme mengasalkan doktrin utamanya berasal dari hak asali (human nature) manusia, namun untuk mencapai tujuannya, maka tidak bisa tidak, kaum anarkis juga perlu mengumpulkan orang-orang yang percaya dengan kekuatan dan pentingnya pesan agar menjadi bagian dari anarkis dengan menolak otoritas negara. Dalam bahasa yang sedikit rumit, lantaran akar filosofis anarkisme berasal dari tradisi libertarian-individual namun di sisi lain juga menimba inspirasi dari komunitarian-sosialis, maka anarkisme dapat disebut sebagai titik persinggungan dimana dua kredo politik ini bermuara pada satu konklusi, mewujudkan masyarakat tanpa negara [6].

Beberapa karakter utama dari anarkisme ialah, yang paling utama, adalah menolak hadirnya negara, dalam segala bentuk. Memakai bahasa yang agak puitis, kaum anarkis berkehendak agar semua individu mampu menjadi negara itu sendiri. Kedua, dengan tiadanya negara, maka ketertiban sosial akan terbentuk secara alamiah. Mereka berdialog dengan teori kontrak sosial yang masyhur, dimana menurut kaum anarkis, tanpa perlu membentuk negara secara formal, manusia sejatinya sudah mampu mengatur dirinya sendiri (kaum konservatif menganggap gagasan kaum anarkis perihal ini sebagai mimpi utopia belaka).

Ketiga, meski tidak semua anarkis adalah atheis, para proponen anarkis adalah atheis. Mereka tepatnya membenci struktur hierarkis dalam agama, khususnya katolik, yang menempatkan adanya seorang pemimpin agama yang harus dipatuhi oleh semua pemeluk agama tersebut. Gagasan manusia dengan otoritas kuasa berlebih tidak lain seperti versi lain dari negara dengan kekuasaan politik yang digenggam oleh pemerintah, baik yang terpilih secara legal-demokratik ataupun tidak.
Terakhir, kaum anarkis mendukung "ekonomi-bebas", sebuah konsep ambigu yang nampaknya perlu dijabarkan dengan lebih seksama. Anarkis jelas membenci ekonomi kapitalis, lantaran karakter penindasan yang melekat pada sistem ini karena adanya stratifikasi kelas ekonomi marxian.

Anarkis memang dekat dengan sosialisme, namun tidak semuanya jatuh pada fatalisme dengan menolak hak milik (Proudhon jelas mengutuk adanya hak milik), dan bahkan mendukung kapitalisme kompetitif.
Perbedaan ini lagi-lagi dipicu oleh karena perbedaan dua tradisi dalam anarkisme, yakni anarkisme kolektif, dan anarkisme individualis. Anarkisme kolektif memandang bahwa intervensi negara dalam ekonomi hanya mendukung eksploitasi kelas tertindas, sedang anarki individualis malah melihat bahwasanya intervensi negara yang menghambat pasar yang kompetitif lantaran pasar malah sesak oleh kehadiran perusahaan negara dan swasta [7].

Anarkisme Kolektif dan Individualis
Kaum anarkis yang memang sejak awal menyimpang kontradiksi internal tadi, dapat dikata terpisah ke dalam dua tradisi, yakni anarkisme kolektivis, dan anarkisme individualis. Menurut hemat pribadi, pemisahan ini berdasarkan perihal spektrum kontinum ideologi yang dianut, dimana anarkisme kolektif condong ke arah kiri, sedang anarkisme individual sangat bercorak kanan-baru. Bisa juga kita menyebut dua tradisi anarkisme ini lahir karena latar geografis yang spesifik. Anarkisme kolektif berakar di Eropa semenjak abad ke-19, dengan tokoh-tokoh utama seperti Pierre Joseph-Proudhon, bapak anarkisme modern asal Perancis, Mikhail Bakunin, revolusioner Rusia yang mengusulkan agar kelas bawah dipersenjatai hingga ia dan Proudhon berselisih paham dengan Karl Marx saat Pertemuan Sosialis Internasional Pertama di London tahun 1864.

Ada nama seperti Kropotkin, seorang pengikut Bakunin yang menelurkan teori tentang Darwinisme sosial, dimana ia yakin bahwa dengan bekerjasama antar manusia, manusia akan jauh lebih mudah menggapai sukses.
Sedang tokoh-tokoh anarkisme individualis memang kebanyakan tinggal dan menyebarluaskan gagasan-gagasan anarkisnya di Amerika Serikat, seperti Henry David Thoreau, sampai Ayn Rand yang merupakan tokoh kontemporer anarkis dalam bidang ekonomi. Meski Max Stirner merupakan orang Jerman, namun kultur masyarakat Amerika yang mendukung liberalisme pada unit individu, menyuburkan gagasan anarkisme individualis cukup diterima di Amerika Serikat.

Sekarang, kedua konsep barusan perlu didefinisikan agar didapatkan deskripsi yang memadai. Kolektivisme, sesuai namanya, meyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial yang cocok untuk bekerjasama ketimbang berusaha mengejar kepentingan pribadinya sendiri. Karenanya, anarkisme kolektif meyakini bahwa kapasitas manusia dapat dioptimalkan melalui solidaritas sosial, lantaran manusia itu ramah, bersahabat, dan kooperatif. Relasi antar manusia menurut kelompok ini sejatinya ialah simpati, kasih sayang, dan harmoni. Manakala manusia telah terikat melalui kemanusiaan kebersamaan, maka tidak perlu lagi ada aturan. Bakunin menulis, ”solidaritas sosial adalah hukum pertama perihal manusia, kebebasan adalah hukum nomor dua” [8].

Sebaliknya, anarkisme individualis cenderung berlawanan dengan kelompok kolektivis terkait beberapa hal. Kultur Amerika Serikat yang mendukung mengenai ide-ide kebebasan, memperkuat atau bahkan mampu menstimulasi lahirnya anarkisme individual. Bisa dikatakan, bahwa anarkisme individual sejatinya hanya mendorong liberalisme hingga mencapai titik logis yang ekstrem, karena liberalisme menancapkan doktrin awalnya pada keyakinan akan keutamaan individu yang ditopang oleh kebebasan individu.

Kaum anarkis memandang bahwa individu semata sudah lebih dari cukup untuk dapat menjamin manusia mampu berperilaku jujur dan sanggup hidup harmonis tanpa perlunya pemerintah untuk mengawasi dan menghukum masyarakat. Manusia mampu bekerjasama lantaran mereka adalah makhluk rasional yang bermoral. Rasio manusia sanggup mengatur emosi manakala terjadi konflik, dimana penyelesaian dapat dicapai melalui peradilan atau perdebatan, bukannya dengan konflik kekerasan [9].

Metode Perjuangan
Sekarang sampailah kita pada bagian epistemologis, atau bisa juga kita sebut aspek metodologis untuk menggapai cita-cita menuju masyarakat anarkis, masyarakat tanpa otoritas negara, dimana salah satu gerakan transnasional Islam dengan bangga menyebutnya ”uslub”. Secara garis besar, metode kekerasan memang diakui oleh kaum anarkis untuk mencapai tujuannya. Namun, kekerasan bukanlah satu-satunya metode perjuangan yang diakui dan dipakai oleh kaum anarkis untuk mewujudkan mimpi perjuangannya. Ada beberapa metode lain yang perlu dipaparkan agar didapatkan gambaran utuh perihal anarkisme.

Metode pertama menuju anarki ialah dengan kekerasan revolusioner, yakni perjuangan bersenjata melalui gabungan antara terorisme dan kekerasan. Kekerasan klandestin atau perjuangan bawah tanah, menjadi salah satu ciri khas dari metode gerakan ini. Pembunuhan tokoh-tokoh politik seperti Tsar Alexander II, Raja Humbert dari Italia, Kaisar Elizabeth dari Austria, Presiden Carnot dari Perancis, serta Presiden MacKinley dari Amerika Serikat. Metode ini mencakup gerakan bersenjata secara individu maupun kelompok, seperti yang dicontohkan oleh kelompok Baader-Meinhof di Jerman, Red Brigade dari Italia, dan Angry Brigade dari Inggris. Namun kaum anarkis menganggap bahwa kekerasan bukanlah tujuan itu sendiri, kekerasan hanya berperan untuk menciptakan jalan menuju masyarakat anarkis. Kaum anarkis berpikiran bahwa kekerasan yang mereka lakukan hanyalah sebentuk retribusi atas kekerasan yang dilakukan oleh para politisi, pengusaha, dan hakim yang menindas kaum tertindas. Karenanya, kekerasan anarkis hanyalah sekedar cermin dari masyarakat dan ditujukan kepada mereka yang benar-benar bersalah [10].

Metode kedua, ialah aksi langsung, yakni sebuah metode melancarkan aksi yang melawan hukum ataupun konvensi legal-formal lainnya. Bisa berupa perlawanan pasif sampai terorisme terencana. Menurut kaum anarkis, aksi langsung punya dua keuntungan, yakni mereka sanggup menjaga jarak dari pemerintah serta birokrasi negara. Mereka juga tidak dapat begitu saja diklaim oleh para politisi yang genit dan gemar mencari perhatian media. Alasan kedua ialah aksi langsung dapat menjadi bentuk aktivisme politik secara populer yang dapat diorganisir secara partisipatif dan tanpa hierarki. Sebagaimana keyakinan kaum anarkis yang menolak membentuk partai atau lembaga politik formal lainnya, aksi langsung secara tidak langsung mendorong lahirnya beragam fenomena gerakan sosial baru [11].

Metode terakhir ialah pasifisme, metode yang akrab bagi aktivis perdamaian, namun mungkin juga agak menyengat bagi kaum anarkis yang cenderung pro-konfrontasi fisik. Dua tokoh terkenal yang dicintai dunia, Leo Tolstoy dan Mahatma Gandhi, dapat digolongkan sebagai penganjur pasifisme. Metode ini secara spesifik menolak penggunaan kekerasan, dimana sebagai gantinya mereka menggunakan metode-metode non-kekerasan namun tetap membangkang kepada otoritas negara. Tolstoy menggunakan doktrin Kristen dan hidup dalam kepapaan agar manusia sanggup melepaskan diri dari cengkeraman kuasa negara. Gandhi dengan gerakan satyagraha juga mirip, yakni menolak bekerja untuk pemerintah kolonial Inggris. Ia berkampanye agar orang India hidup sederhana dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Metode pasifisme memang jauh dari hingar-bingar kerusuhan di jalanan yang seringkali disorot media secara berlebihan, lantaran berfokus pada penciptaan model komunitas yang berlandaskan kerjasama dan saling menghormati. Diharapkan, ide-ide anarkis akan menyebar bukan lewat kampanye politik dan demonstrasi, namun dengan memperlihatkan perbedaan antara kedamaian dalam masyarakat anarkis [12].

Penutup
Dengan berbagai karakteristik yang melekat padanya, dapatkan anarkisme kita masukkan sebagai salah satu fenomena transnasionalisme dalam studi Hubungan Internasional? Jika menilik pada periode historisnya, jawabannya mungkin tidak, lantaran anarkisme bisa dikatakan telah hidup semenjak abad ke-19 di Eropa. Juga anarkisme telah kehilangan masa kejayaan dan pengaruhnya lantaran bangkitnya fasisme pada awal abad ke-20 di Eropa. Namun, seiring dengan tingginya interdependensi negara bangsa, yang diikuti oleh makin merosotnya kedaulatan negara-bangsa, anarkisme perlu diperhatikan kembali dengan cermat sebagai salah satu fenomena kontemporer (tapi lama) dalam studi HI.

Secara khusus, anarkisme memang menolak negara-bangsa secara eksplisit, dan mereka menganut solidaritas global, sebuah manifesto yang nampak sangat sesuai dengan tema kampanye global saat kerusuhan anti-WTO di Seattle terjadi pada awal abad ke-21. Kebetulan juga, semenjak peristiwa itu, kaum anarkis nampak mulai bergairah melancarkan aksi-aksinya lagi setelah sekian lama tiarap. Yang mutakhir tentu saja kerusuhan di Yunani akhir Desember 2008. Ditunjang oleh karakter gerakan kaum anarkis yang anti-hierarkis, nir-identitas, dan terjadi tanpa koordinasi otoriter seperti gerakan-gerakan sosial lama, anarkisme dapat menjadi objek studi yang menarik dalam kerangka fenomena transnasionalisme dalam HI.

Catatan Akhir
[1] “Anarchy in Greece- An Editorial”, diakses dari www.indybay.org/newsitems/2008/12/09/18554129.php pada 27 September 2010, pukul 14.05
[2] Ibid.
[3] ”Demo Antikorupsi Rusuh, Pertokoan di Makassar Sempat Tutup”, diakses dari detik.com/read/2009/12/172748/1257304/10, pada 27 September 2010 pukul 14.10
[4] Leon P. Baradat, 1997, Political Ideologis, 6th edition, New Jersey: Prentice Hall. Hal 151
[5] Baradat, hal. 153
[6] Andrew Heywood, 1998, Political Ideologies, 2nd edition, London: Macmillan Press. Hal. 188-191
[7] Heywood, hal. 195
[8] Heywood, hal. 198
[9] Heywood, hal. 196
[10] Heywood, hal. 203
[11] Heywood, hal. 208
[12] Heywood, hal. 210

THE ELECTIONS OR THAT’S ONLY YOUR BUSINESS

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 14 Jun 2009 11:16:00 +0000

THE ELECTIONS OR THAT’S ONLY YOUR BUSINESS

Indonesia since 1999 held five years special event that embarked the rule of democracy in Indonesia, called general election (Pemilihan Umum). Some of the political figure, as well as foreign observer called for appreciations for Indonesia achievement in democratising the country after ruled by authoritarian regime almost three decades long. After reformasi 1998, the general election has being held two times, in 1999 and 2004.

Specially noted, beside general elections, since 2004 Indonesia also experiencing the newly Pilkada (district election) in all of the regions in Indonesia, which is seeking to establish the democratic tradition with empowering the local government, rather centralised power in Jakarta. The series of pilkada that held since June 2005 until January 2009, has been highly praised as further step consolidating civilian rule in running the country. Despite some dispute, like in North Maluku, and newly East Java, the most crowded regions, seems like the order of law has been strongly established in Indonesia, thanks to Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) which is deeply respected by Indonesian politician. Entering the 2009, the enigma (Vedi Hadiz called it) of Indonesian democracy called for one more time approvement.

Whether Indonesia already moved into new direction, or just standing still in same oligarchic tradition, the contender from familiar face tells the whole story. The participant in Indonesia political fiesta 2009 remains in high numbers, with 42 political parties. In contrast, this is a backward step through institutionalist design who looking to limit the amount of political parties that competing in general elections, looking back that only 24 parties in 2004 ballot. As the fundamental problems of high numbers of parties, another fascinating issue has raised, eventually from the newly contender. Actually, the old face, retired military general who exercised great powers in Suharto era, back in terms with highly-polished performance. Wiranto, and Prabowo Subianto, two prominent members of soldiers in the last days of Soeharto, ten years ago, founded their own political vehicle. Wiranto using the name “Hati Nurani Rakyat”, while Prabowo who already divorced with Suharto daughters, called “Gerakan Indonesia Raya” as his jargon. Especially for Prabowo, who advertising sporadically in television, begin to capture attention from Indonesia audience.

Meanwhile, potential for rejecting the elections becoming major concern, just like “golput” in seventies, some people argued that “we all already sick about politics!”. The rampant corruption, sex scandals, proposed law that hurried, many absence in meeting, who publicized highly in media, making people indicate that they tired to expecting welfare to come. As the campaign period has begun since 2008, the figures now more dramatic; a lot of strange face appear in public sphere with no esthetics at all. The smiling face, silly face, heroic face, all called for people support to vote for him or her in the upcoming elections. Not surprisingly, many commentator argue this sporadic “face campaign” for legislative election is highly caused by decision from Constitutional Court, which firmly cancelled the deal in election law about elected legislative is based on number row (nomor urut), and agree that legislative candidate must win the seats because of the highest vote from voters (suara terbanyak).

This shocking decision seems ruined highly expectation candidate who thinks that sitting in top row will automatically granted they the seats in parliament. So, in a campaign period for legislative election 9 April 2009, city anywhere Indonesia is polluted by pamflet, billboard, banner from the legislative candidate. The manner of their strategic political marketing who didn’t give any respect to city layout, became a favorite jokes from public in many opportunities, dominated in television news, news website, even magazine and newspaper, giving their same concern, that “face campaign” making Indonesia more disorganized (semrawut) than ever before.

To conclude this article, Indonesia as a newly democratic countries, just aged 11 years after “Reformasi” who promote democratic ways to govern the nation, is choosing popular mandate will be the rather than representative democracy that practiced in Orde Baru (New Order) era. In wake of this, the rise of multiparty and legislative candidate newly introduced to Indonesian politics. Voters who didn’t have any experience choosing their representatives in Orde Baru, seemed in high nerve facing the new election system. Not only the voters, the candidate is awesomly been confused in this new election system. They simply don’t have any idea what is to be done to attract sympathy from potential voters, so they make quick decision, to waste the money as much as possible!

Make the shirt, billboard, banner, with their face and name on it. This dispute reality making most people seems annoyed, because democracy in their perception became complex mechanism and in every detail of it, the devil raise in very unsympathetic ways. This can be explained mainly as a unprepared candidate, that looked political seats in parliament as a stage for getting easy job and highly payed. In newly democratic country like Indonesia, with many social problem hardly resolved like the high unemployment rate, every chances to making money easily became favorites. In the legislative candidate, one of them even is a pengamen jalanan (singing beggar). Finally, this dull face of Indonesian politics probably leads us to tough argument, there is something isn’t working in Indonesian democracy, it is long, confusing, complex, and truly expensive ones.

DIALOG DENGAN RUPA-RUPA SOSIALISME: SUATU IKHTIAR AWAL

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 10 May 2009 07:47:00 +0000

DIALOG DENGAN RUPA-RUPA SOSIALISME: SUATU IKHTIAR AWAL
Sungguh berbahaya penguasaan terhadap bahasa, lantaran mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam linguistik mampu melakukan berbagai upaya sistematis guna mengaburkan makna yang dimaksud oleh bahasa tersebut. Dalam kajian kontemporer para pemikir “kiri”, kesadaran bahwa berbahayanya pembengkokan atas nama bahasa terbukti manjur menumpulkan telaah kritis, komprehensif, bahkan yang paling parah terjadi mistifikasi dan simplifikasi terhadap pemaknaan hendak dituju oleh pengguna bahasa yang menemukan istilah spesifik guna mencandra yang ia tetapkan dalam alam pikirnya. Pembongkaran terhadap kuasa sewenang-wenang otoritas terhadap bahasa dielaborasi lebih jauh oleh para filsuf kontemporer yang khawatir banyaknya kenyataan yang sejatinya tersingkap, namun terlanjur diselubungi berbagai mitos, ritus, dan ancaman-ancaman abstrak yang melekat tatkala kita mencoba mendekati beberapa termin yang “berbahaya” dan kontroversial. Saya tidak akan mengelaborasinya lebih jauh, mungkin kesempatan lain, karena saya akan berusaha mendekati “sosialisme”, sebuah lema, entri kata dalam kamus yang belum-belum disampaikan sudah membuat sebagian besar pendengar kata ini beranjak meninggalkan tempat diamannya lantaran berjibunnya hawa mistis yang berselubung dalam kata ini. Bertolak dari kekhawatiran akibat kemungkinan lebarnya rentang pembahasan yang dapat disajikan kepada para pembaca, maka saya berusaha agar tulisan ini menjadi pengantar yang berfokus kepada penjabaran komprehensif mengenai istilah-istilah, pemikiran-pemikiran yang terkandung daripada istilah dimaksud, praksis kelanjutannya, serta kontrovers yang secara natural mengikuti perdebatan yang tiada akhir diantara para penggagas bahasa, bahkan lebih-lebih para penafsir serta para pengikut, atau malah awam yang biasanya tunggang begitu mendengar sosialisme diucap oleh seorang pembicara. Karena saya sadar, akhirnya penguasaan terhadap bahasa yang egaliter diantara pengguna bahasa akan menabur benih-benih dialog komunikatif yang menjangkau pemahaman dalam usaha memperkuat basis bagi masyarakat demokratis, bukannya saling menuding, menyalahkan, apalagi menyesatkan seperti yang jamak disimak belakangan ini.
Termin, Sosialisme, Komunisme, Marxisme, Leninisme, Trotskyisme, Sosial-Demokratik, Anarkisme, satu sama lain
Melacak perkembangan istilah sosialisme memaksa kita mundur beberapa langkah menuju abad 18, dimana pergolakan dan kegilaan menggejala di Eropa daratan. Teriakan-teriakan parau, gusar, amarah terkepal dalam jilatan bayonet, sangitnya mesiu, berdentum seru di Perancis. Penyebabnya, apa lagi kalau bukan Revolusi Perancis, 1789, dimana semboyan Egalite, Liberte, dan Fraternite, (persamaan, kebebasan, dan persaudaraan) menjadi derap langkah gagah rakyat yang frustasi dengan perilaku raja matahari, Louis XIV, yang bergila-gila dengan hartanya, sementara rakyat dipaksa mengunyah tanah, lantaran seluruh hak kepemilikan, utamanya tanah berpulang kepada kuasa raja matahari tersebut. Kegaduhan tidak dapat dielakkan, rakyat berduyun-duyun yang kemudian menyebut dirinya “third estate” oleh negarawan Perancis, Abbe Sieyes, menyerbu benteng kepongahan kuasa raja, Penjara Bastille, 14 Juli 1789, setelah sebelumnya terjadi pertemuan ketiga estate, yakni para pemuka agama, pemilik tanah, dan rakyat jelata dalam Convene General 5 Mei, lalu serentak memukul balik pasukan kerajaan dengan senjata yang berhasil dirampas dari benteng Bastille. Kelanjutan dari kegilaan Revolusi Perancis, mengubah seluruh akal-pikir, konstelasi kekuasaan, hak pemilikan, termasuk cara berpikir manusia setelah kejadian berdarah tersebut tumpah pada bulan Juli, dimana salah seorang komentator berujar, revolusi Perancis cenderung memutar-mutar segalanya diatas kepala . Istilah “sosialisme” sendiri sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan karena ia tidak mutlak merujuk kepada sesuatu, juga menghadap tujuan tertentu, meski begitu, istilah sosialisme kerapkali ditujukan kepada Pierre Leroux yang pada tahun 1834 masih terbawa euforia besar Revolusi Perancis yang arah serangnya semakin tidak terkendali dan dikhawatirkan Perancis akan mengekspor Revolusinya ke negara-negara lain, terutama negara tetangga sekaligus musuh abadi, Jerman, dan Inggris. Menurut bahasa, secara etimologi sosialisme berasal dari bahasa Latin, yakni socious, yang berarti pertemanan atau persahabatan dalam bahasa Indonesia, sedang dalam bahasa Arab, sosialisme dipadankan dengan isytirakiyah, asal kata isytaraka berarti bekerjasama. Dalam telaah terminologi, sosialisme bermakna berbagai macam teori atau sistem organisasi sosial, yang disitu alat-alat produksi dan pembagian kekayaan dikelola secara kolektif atau melalui campurtangan pemerintah. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, sosialisme ditafsir sebagai madzhab yang bertujuan mengubah tata sosial dengan cara penguasaan bersama atas alat-alat produksi, dan membagi kekayaan kepada komunitas, membagi pekerjaan bersama, dan mengonsumsinya bersama-sama pula.
Meski begitu, seorang kolaborator utama Marx, Friedrich Engels yang dikenal sebagai sejarahwan terkemuka mengemukakan kebingungannya bagaimana mendefinisikan sosialisme, lantaran ia bersama Marx mengejek para pemikir awal sosialisme dari Perancis hanya memetakan sebuah utopia, karena mereka tidak mampu menemukan pintu dan membuka jalan partisipasi bagi upaya terjadinya perubahan sosialis, Engels menulis , “they do not claim to emancipate a particular class to begin with, but all humanity at once. Like them, they wish to bring in the kingdom of reason and eternal justice, but this kingdom, as they see it, is as far as Heaven from Earth, from that of the French philosophers” (mereka tidak berupaya agar mampu berpartisipasi dalam perjuangan kelas yang tertindas, tetapi hanya menganjurkan belas kasih saja. Orang-orang seperti mereka, bermimpi mendirikan kerajaan bagi adanya alasan dan keadilan abadi bagi semua, namun sebagaimana kita saksikan, mimpi itu sejauh jarak surga dari bumi, apalagi bagi para filsuf utopi Perancis itu). Siapakah para filsuf Perancis yang hanya mampu menganjur dan berbelas kasih tersebut? Sejatinya, ada seorang Inggris yang terselip diantara mereka yakni Robert Owen, pengusaha yang memiliki kepedulian besar dengan kesejahteraan para pekerjanya. Kembali kepada para penggagas awal sosialisme, selain Leroux, ada beberapa nama yang terus disebut dalam berbagai literatur sebagai perintis, yakni Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon.
Penelusuran mendetail ternyata membawa saya pada bercabangnya gagasan utama para pemikir awal sosialisme, dimana tiga filsuf diatas dikategorikan sebagai “sosialisme klasik demokratis”, dimana di seberang sana ada para tokoh yang dicap sebagai penganut “sosialisme totaliter revolusioner”, dimana tokoh utamanya antara lain Francois-Noel Babeuf, Louis Blanqui, Moses Hess memaparkan pandangan mereka secara eksplisit, “kami akan membuktikan bahwa tanah dan bumi bukan milik pribadi, tetapi milik kami semua. Kami akan membuktikan bahwa apa yang diambil dari padanya melebihi kebutuhan makannya merupakan pencurian terhadap masyarakat”. Dari tuntutan Babeuf yang dikutip di atas, kemudian hari berevolusi menjadi gema tuntutan inti dari komunisme yang mendahulukan pada beberapa aspek mendasar dalam kehidupan, yakni penguasaan alat-alat produksi oleh negara dan terwujudnya diktatorial proletariat. Dari pihak sosialisme klasik demokratis sendiri, kita melihat beberapa perbedaan mencolok lantaran berbedanya landasan pemikiran, latar belakang para penggagasnya, serta tujuan yang mereka maksud, tetapi secara umum, dapat dijalinkan sebagai “this particular strain of utopianism advocates changing society by adopting egalitarian lifestyles, and building cooperatives and communes which embody the good society and set an example for the rest of the world” (perhatian utama dari para utopian adalah mempelopori gagasan perlunya perubahan masyarakat dimana nilai-nilai egalitarian dan membangun kerjasama kooperatif diantara komune, akan menghasilkan masyarakat yang solid hingga mampu dicontoh oleh dunia). Sedangkan kaum sosialis klasik demokratis juga turut menghaturkan kegelisahan mereka, seperti Fourier meyakini “liberty, unless enjoyed by all, is unreal and illusory. . .to secure liberty a Social Order is necessary which shall (1) Discover and organize a system of industry; (2) Guarantee to every individual the equivalent of their natural rights; and (3) Associate the interests of rich and poor” (kebebasan, kecuali ia mampu dinikmati oleh semua orang, adalah tidak nyata dan ilusi semata, untuk mengamankan kebebasan, maka tertib sosial sangat diperlukan guna, mencari dan menyusun sistem industri, menjamin setiap orang hak-hak dasar yang setara, dan menghubungkan kepentingan antara yang kaya dan miskin). Tidak heran, Fourier lalu mengusulkan model ekonomi idealnya, yang dinamakan phalanxses, sistem ekonomi yang ditemukan dalam masyarakat Israel saat ini. Di sisi lain, Proudhon yang terkenal dengan berbagai slogan perlawanannya mengajukan pernyataan ekstrim “What is slavery? and I should answer in one word, It is murder, my meaning would be understood at once. No extended argument would be required to show that the power to take from a man his thought, his will, his personality, is a power of life and death; and that to enslave a man is to kill him. Property is robbery! . . . What a revolution in human ideas! Proprietor and robber have been at all times expressions as contradictory as the beings whom they designate are hostile; all languages have perpetuated this opposition. (Apakah itu perbudakan? Dan saya akan menjawabnya dengan satu kata, ia adalah pembunuhan, tentu maksud saya langsung dapat dipahami. Tidak diperlukan lagi pendapat tambahan untuk menegaskan kekuatan yang menghisap manusia dari gagasannya, keinginannya, kepribadiannya, adalah kekuatan dari kehidupan dan kematian, dan perbudakan seseorang adalah bermakna membunuhnya! Kepemilikan barang adalah perampokan! Betapa ide revolusioner yang lahir dari gagasan manusia, para pemilik barang dan perampok berulangkali menyatakan yang hal yang berlawanan dengan yang mereka lakukan, semua bahasa yang diujarkan mereka terlanjur menegaskan posisi ini)
Setelah jenuh dengan kemandegan para penganjur sosialisme utopian, Karl Heinrich Marx, si mbah jenggot yang wajahnya begitu menyeramkan seperti orang Maroko tatkala zaman Orde baru berkuasa di Indonesia, tengah dalam masa pelariannya dari kejaran otoritas negeri Jerman (kala itu Prussia, Jerman Timur), lantaran ia menerbitkan dan mengedit Rheinissche Zeitung, sebuah majalah oposisi yang berbasis di Koln, tahun 1842, dimana setahun setelahnya, ia terpaksa melarikan diri dan tinggal di Perancis, lagi-lagi untuk menerbitkan majalah yang membuat panas telinga otoritas negara, bertajuk Deutsche-Franzosische Jahrbucher, sebelum ia akhirnya berkenalan dengan Friedrick Engels tahun 1844, dimana mereka berdua bersama-sama merumuskan pamflet yang paling ditakuti oleh pemerintah manapun, yakni Komunis Manifesto tahun 1845. Marx berpindah-pindah dari Perancis, Belgia, kembali ke Jerman, sebelum akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di London kala menghasilkan magnum opus-nya, Das Kapital. Kontribusi utama Karl Marx dalam mengembangkan sosialisme hingga mencapai tahap ekstase yang begitu kompleks dan multi-disipliner, terutama sekali tatkala Marx mengklaim berhasil mencetak “sosialisme ilmiah”, yang secara sederhana dapat ditafsir menjadi “ dialectical materialist theory of history postulating that the nature of the technological and economic system of each society determines the power relations within that society, dividing society between those who own and control the means of production and those who are exploited. These classes struggle over resources, and when the technological and economic base of society changes, a new class develops to overthrow the previous ruling class.
The final stage of this dialectical process is the world-wide polarization between the industrial working class and the owners of industry; after the proletariat overthrows the bourgeoisie there will be no more class divisions and humanity will consciously control its own evolution. Social democratic reforms in the short-term, towards the replacement of capitalism (the private ownership of means of production) with "social ownership" (socialism). The democratic advancement of the masses' interests replaces the "dictatorship" of bourgeois democracy with the "dictatorship" of the working class under socialism. Finally, the idea of ownership itself will disappear, as will all vestiges of class divisions, and therefore the need for a State will disappear, which is the stage of communism (teori sejarah materialisme dialektik berargumen bahwasanya dasar dari sistem ekonomi dan teknologi dari masyarakat menentukan relasi kekuasaan didalam masyarakat, serta membaginya menjadi mereka yang menguasai sumber-sumber produksi, dan mereka yang dieksploitasi lantaran tidak memiliki sumber produksi. Akibatnya, perjuangan kelas untuk memperebutkan sumber daya, dan tatkala basis teknologi dan ekonomi berubah, maka kelas yang baru akan muncul guna mengusir kelas berkuasa sebelumnya, tahapan terakhir dari proses dialektika adalah terjadinya polarisasi di dunia antara kelas pekerja dan pemilik modal, dimana setelah para pekerja berhasil menggulingkan pemilik modal, maka tidak akan ada lagi pemisahan kelas dan kemanusiaan secara sadar akan mengendalikan proses perubahannya. Perubahan secara sosial demokratis ini akan berlangsung dalam jangka pendek, menuju tahapan penghapusan kapitalisme, dengan kepemilikan sosial, dimana perubahan akibat dari kepentingan massa akan meniadakan demokrasi kaum borjuasi dengan diktatorial proletariat dibawah sosialisme. Akhirnya, gagasan kepemilikan dengan sendirinya gugur, sebagaimana pula pemisahan kelas, diikuti musnahnya kebutuhan akan negara, berganti dengan perlunya komunisme). Dari upaya melintas jalan pemikiran Marx tersebut memang terdapat beberapa poin penting yang menarik untuk disimak, seperti gagasan komunisme sebagai paham menolak sistem negara bangsa, atau kebutuhan menjadi kosmpolit (warga dunia) yang sekarang tengah mewabah akibat globalisasi. Jangan dilupakan pula, Sebelas Thesis Marx terhadap Feuerbach yang termasyur, karena disinilah Marx merumuskan gagasannya secara filsafati dengan penuh, kontemplasi, terutama sekali kedua tesis terakhirnya “The standpoint of the old materialism is civil society; the standpoint of the new is human society, or social humanity, The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it “ (titik mula dari materialisme lawas adalah masyarakat sipil yang kapitalis, sedang awal mula masyarakat humanis yang baru, adalah masyarakat kemanusiaan sosial. Para filsuf hanya mampu mencoba memahami dunia daam berbagai cara, seharusnya mereka mampu mengubah dunia” Elaborasi Marx yang begitu luas dan brilian diantaran sosialisme Perancis, idealisme Jerman, serta gagasan ekonomi Inggris, menghasillkan julukan Marx sang Elaborator Ulung (The Great Synthesizer), yang sekaligus mengganjarnya dengan ilmuwan multidisipliner, yakni filsuf, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan sejarahwan terkemuka. Terlepas dari gagasan-gagasannya yang mungkin sudah ketinggalan zaman, Marx telah mendapatkan tempatnya sebagai seorang raksasa intelektual dalam sejarah manusia, sementara gagasannya yang diklaim sebagai Marxisme sendiri sampai sekarang masih menjadi perdebatan, lantaran apakah Marx, sang pendiri gagasan tersebut pernah menjadi Marxist? Bahkan Marx sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang Marxist. Varian berikutnya yang memiliki cukup banyak pengaruh setelah Marxisme adalah Leninisme, atau Marxist-Leninis, juga Bolshevisme, dimana pengaruh besar Revolusi Rusia 1917, dimana kaum Bolshevik berhasil meruntuhkan tahta kekuasaan Tsar, dimana nama besar Vladimir Ulyanaoch Lenin, mencorong karena keradikalannya dalam melawan represi ganas dari Tsar. Selain itu, yang menonjol dari keberhasilan Lenin adalah perlunya organisasi partai yang ketat sebagai jembatan emas menuju cita-cita terwujudnya masyarakat sosialisme yang didambakan oleh para pemikir sosialis sebelumnya. Lenin, sang orator ulung, kelahiran dari keluarga elite Rusia terkenal karena kebandelannya antara lain sebagai anggota organisasi bawah tanah yang menentang kesewenang-wenangan Tsar yang kejam dan tidak berkeperimanusiaan. Lenin yang sempat mengenyam pendidikan formal di bangku kuliah, tercatat sempat dipenjara akibat aktivitas politiknya yang radikal, Lenin juga diingat tidak pernah menghadiri kuliah formal dalam bidang hukum yang diambilnya, meski demikian, anehnya, Lenin mampu lulus dengan mudah, bahkan menjadi lulusan terbaik di almamaternya meski ia nyaris tidak pernah menghadiri kelas perkuliahan. Pemikiran Leninisme kira-kira dapat dihampir seperti ini “since workers can only achieve trade-union consciousness , they must be led by a vanguard party of Marxist-Leninist revolutionaries. This party must be governed by military discipline, and "democratic centralism" : party-membership is tightly controlled and all members must keep party discipline, not contradicting the party-line in public, but only through internal "democratic" debate. The party newspaper plays a central role. The party relies heavily on front-organizations, ostensibly independent but actually controlled by the Party” (lantaran buruh hanya mampu mencapai kesadaran kelas melalui perjuangan serikat pekerja, maka mereka perlu dipimpin oleh sebuah sistem kepartaian ketat yang mengusung gagasan revolusioner Marxist-Leninis. Partai ini harus diperintah dengan disiplin ala militer, dan tidak berlawanan dengan garis kebijakannya terhadap masyarakat, tidak hanya dalam debat internal yang demokratik. Harian partai menjadi instrumen utama, dimana partai bergantung kepada organisasi garda depan yang mandiri tetapi dapat dikendalikan oleh partai). Dari pemaparan diatas, dapat dihampir, bahwa Lenin, atau Leninisme, mencita-citakan perlunya organisasi partai yang solid, ketat, dimana kaderisasi harus dijalankan secara berjenjang dan sangat selektif saringan yang dilakukan, atau mudahnya Leninisme mengidamkan terbentuknya partai kader yang elitis agar cita-cita masyarakat sosialis dapat diwujudkan. Kontribusi utama Leninisme sebagaimana kita saksikan menekankan kepada perluasan sosialisme ilmiah, atau Marxisme yang tadinya baru sebatas buah pemikiran filosofis yang berusaha membumi, telah mendapat praksis nyatanya dalam kehidupan politik yang penuh tipu daya dan jerat. Disini perlu ditegaskan bahwasanya Leninisme mendukung gagasan demokrasi sejauh praktek demokrasi itu mampu diakses oleh kalangan proletar, termasuk buruh dan petani, bukannya melanggengkan demokrasi yang hanya dapat dinikmati oleh kaum borjuasi, karena itu, Lenin tetap kukuh pada perlunya pemimpin besar sebagaimana Marx, yakni diktator proletariat, “The dictatorship of the proletariat alone can emancipate humanity from the oppression of capital, from the lies, falsehood and hypocrisy of bourgeois democracy — democracy for the rich — and establish democracy for the poor, that is, make the blessings of democracy really accessible to the workers and poor peasants, whereas now (even in the most democratic — bourgeois — republic) the blessings of democracy are, in fact, inaccessible to the vast majority of working people” (diktator proletariat sendiri dapat melakukan upaya emansipasi kemanusiaan dari represi modal, kebohongan, kesalahan dan kemunafikan demokrasi borjuasi, demokrasi yang dimiliki oleh orang kaya, hinga mampu membangun demokrasi bagi orang miskin, terutama kaum pekerja dan petani miskin, tidak seperti sekarang, karena demokrasi hanya tidak dapat diakses oleh mayoritas rakyat pekerja). Dalam hal ini, lenin memperluas gagasan pertentangan antara kaum borjuasi dengan kelompok marginal menjadi perlunya suatu bentuk resistansi yang terorganisir rapi dan dipimpin oleh seorang pemimpin besar (vanguard) yang memiliki kewenangan besar dalam menyusun agenda perjuangan. gagasan lenin diretas lantaran marx tidak mengajukan sebuah rencana bagaimana cara mewujudkan keadaan masyarakat "tanpa kelas" yang dicita-citakan melalui gagasan komunisme. Selanjutnya kita akan membahas Trostkyisme, yakni sebuah gagasan yang dicetuskan oleh Leon Trotsky, salah seorang pemimpin utama gerakan Bolshevik bersama-sama dengan Lenin dan Stalin. Trotskyisme sendiri membahas perlunya revolusi proletarian berkelanjutan guna menggusur para birokrat yang mendominasi kehidupan di Rusia tatkala Stalin berkuasa menggantikan Lenin. Trotskyism meyakini perlunya konsolidasi kekuatan diantara organisasi kelas pekerja guna menghadang kekuatan mesin partai Stalin. Konteks kehadiran Trotsky, lagi-lagi tidak dapat dilepaskan dari praktik kekuasaan Stalin yang melakukan industrialisasi besar-besaran di Rusia, dan membuat Rusia menjadi negara kutub kekuatan dunia menandingi Amerika Serikat, tetapi sayangnya para buruh dan kaum pekerja tidak menikmati perbaikan pendapatan meski industrialisasi melanda Rusia, hingga sempat terjadi debat panas di Amerika antara Max Schactman pemimpin partai sosialis melawan Earl Browder, pemimpin partai komunis Amerika. Schactman dengan sinis berpendapat, “It’s plain: If you’re moving toward socialism, which is a complicated business, I know, which is difficult, which is beset by a million obstacles, most of them inherited from capitalism, with its rottenness, its corruption, its depravity, you can always tell, however – not every single day, but over periods – you can tell, are we moving toward socialism or away from socialism, by two simple criteria: One, is the standard of living of the workers going up? Two, is state coercion going down?” (hal ini terang, jika anda bergerak menuju sosialisme, yang merupakan urusan yang rumit, saya mafhum karena banyaknya rintangan yang merintanginya, ada berjuta halangan, karena mayoritas merupakan masalah warisan dari kapitalisme, dari kebusukannya, korupsinya, kebejadan moralnya, anda akan selalu dapat mengetataui apakah kita tengah bergerak menuju sosialisme dengan dua kriteria, yakni apakah kesejahteraan kaum pekerja membaik? Kedua, apakah koersi negara menurun?). Selanjutnya, kita akan beralih menuju anarkisme, varian lain dari sosialisme yang uniknya, kerapkali disebut sebagai sosialisme libertarian, dalam hal ini Kropotkin menjabarkannya dengan tenang, “anarchism (from the Gr. an and archos, contrary to authority), the name given to a principle or theory of life and conduct under which society is conceived without government - harmony in such a society being obtained, not by submission to law, or by obedience to any authority, but by free agreements concluded between the various groups, territorial and professional, freely constituted for the sake of production and consumption, as also for the satisfaction of the infinite variety of needs and aspirations of a civilized being” (anarkisme, dari bahasa yunani, an dan archos, yakni pembalikan dari kekuasaaan, adalah nama yang mendasarkan diri pada prinsip atau teori kehidupan dimana perilaku masyarakat dibebaskan dari adanya pemerintahan, harmoni antara masyarakat akan dicapai daripadanya, bukan dengan pembuatan undang-undang, kepatuhan terhadap otoritas tertentu, tetapi melalui kesepakatan bebas yang disimpulkan antara berbagai kelompok, daerah yang secara bebas mengatur masalah konsumsi dan produksi, sebagaimana pula kepuasan terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi mereka sebagai makhluk beradab). Kaum anarkis memandang bahwa semua bentuk dominasi, termasuk negara, keluarga, dan agama adalah kejahatan yang tidak dapat diterima, dimana berlawanan dengan keyakinan dasar kaum Marxist, kekuatan negara pada akhirnya akan berubah menjadi tirani. Adapula kaum anarko-sindikalis, yang mengkhususkan diri melalui adanya tujuan dan akhir dari perubahan sosial dapat dicapai melalui kekuatan rakyat lewat serikat pekerja, sebagai pengganti pemerintah yang mendominasi dengan federasi pekerja berbasis industri. Salah seorang penganjur awal anarkisme adalah Mikhail Bakunin, yang kemudian ide-idenya bergema luas di dunia melalui pemikiran para penganjur anarkisme lainnya. Varian terakhir yang saya paparkan adalah sosial-demokrat, dengan pertimbangan bahwa gagasan inilah yang sampai sekarang masih bertahan di tengah rontoknya gagasan-gagasan sosialisme seiring dengan kejatuhan Soviet tahun 1989. Gagasan sosial-demokrat menurut banyak kalangan adalah jalan tengah, serta kompromi rasional antara idealisme sosialis berhadapan dengan praktek politik demokrasi yang menolak munculnya tirani yang selama ini diidamkan oleh kaum sosialis. Kemunculan sosialis-demokrat awalnya adalah reaksi terhadap kemungkinan perjuangan mencapai sosialisme dapat dicapai melalui jalan konstitusional, terutama demokrasi parlementer. Ironisnya, gagasan ini bermula dari Jerman sendiri, tanah kelahiran sosialisme ilmiah, dimana pemikiran revisionisme Edward Bernstein yang memilih mengikuti pemilihan umum dan berpartisipasi dalam Diet di Jerman melalui jalur konstitusional, bersama-sama tokoh lainnya seperti Karl Kautsky dan Ferdinand Laselle. Perjuangan konstitusional ini bermula dari Jerman semenjak tahun 1893, dan perlahan-lahan gagasan sosial-demokrat berkembang luas di seluruh daratan Eropa. Meski kemudian kita ketahui bersama keberhasilan Revolusi Bolshevik 1917, membuat Lenin dan para penganjur sosialisme lainnya mencibir kaum sosialis demokrat karena menjalankan taktik kolaborasi dengan para kapitalis, dan mereka telah mengkhianati sosialisme itu sendiri. Meski begitu, kaum sosial-demokrat yang memutuskan memiliki otonomi politik sendiri-sendiri, lain halnya dengan kebijakan partai sosialis dan komunis yang diatur oleh Internationale dari Soviet, terbukti mampu mendudukkan para pemimpin partainya sebagai penguasa di beberapa negara besar di Eropa, seperi Tony Blair yang berasal dari partai Buruh Inggris dan menjadi perdana menteri, Francois Mitterand Presiden Perancis yang berkuasa selama dua periode juga dari partai sosialis, serta Kanselir Gerhard Schroeder yang berasal dari partai Sosial-Demokrat Jerman. Dengan otonomi yang dimilikinya, kaum sosial-demokrat berhasil mengkukuhkan diri sebagai kekuatan politik utama di negara-negara Eropa, dimana mereka menjadi pendorong perlunya intervensi negara dalam bidang ekonomi, proteksi aset-aset penting negara, serta jaminan berlangsungnya sistem welfare-state di negara-negara Eropa, meski mereka juga tidak menolak adanya mekanisme pasar sebagai penggerak perekonomian, perlu dicatat kaum sosial-demokrat adalah penentang utama gagasan neo-liberal dalam bidang ekonomi
Sebagai penutup, maka saya hanya ingin menegaskan kembali, bahwa secara ideologis, sosialisme sebagai sebuah sistem nilai, gagasan, bentuk negara, juga idealisme ekonomi telah punah seiring tumbangnya Soviet tahun 1989. Perlahan-lahan, para pengguna sosialisme mulai memikirkan alternatif agar kemandegan yang ternyata dihasilkan oleh sosialisme dapat diterjang, seperti Cina, yang tanpa disangka-sangka menjadi salah satu penganjur utama sistem ekonomi neo-liberal dibawah pimpinan Deng Xiaoping. Keterbukaan Cina kepada sistem ekonomi pasar, dan keberhasilannya mengejar ketertinggalan hingga menjadi salah satu negara yang diramal akan menjadi salah satu pilar ekonomi dunia di masa depan, membuat para penganjur sosialisme ilmiah, marxis-leninis terpaksa merenungkan kembali gagasan mereka yang sebelumnya pernah berjaya di awal abad 20. Namun, akhirnya para penganjur sosialis tidaklah perlu berkecil hati, karena esensi sosialisme yang mensyaratkan adanya egaliteranisme, berkurangnya diskrepansi sosial atau jarak sosial antara penduduk kaya dan miskin, perimbangan porsi pendapatan yang lebih berkeadilan secara praktik telah dijalankan oleh negara-negara Eropa yang memang menggunakan sistem ekonomi welfare-state, ataupun sosialisme pasar. Keyakinan telah tersampaikannya maksud dari para penganjur sosialisme utopa yang sebelumnya menjadi olok-olok para pendukung sosialisme ilmiah, malah menemui justifikasinya, karena toh masyarakat yan humanis ternyata mampu diiniasiasi tanpa harus melalui perjuangan berdarah-darah ala kaum revolusioner di Eropa. Meski di Amerika Latin bergema tuntutan untuk mempraktekkan sosialisme, tetapi pada dasarnya yang dipromosikan oleh Amerika Latin adalah populisme politik para pemimpinnya, seperti Chavez dengan ALBA-nya. Karena itu, revolusi yang dahulu menjadi kata suci perjuangan sosialisme, ternyata tidak melulu harus berhasil melalui pertumpahan darah, karena revolusi ternyata bukan untuk revolusi, melainkan guna membebaskan umat manusia dari ketertindasan dan ketidakadilan, nyatanya dapat dicapai melalui usaha-usaha demokratik.

PEMILU DAN GAGAPNYA DEMOKRASI KITA

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 10 May 2009 07:46:00 +0000

PEMILU DAN GAGAPNYA DEMOKRASI KITA

Pagelaran demokrasi lima tahunan bertitel pemilihan umum legislatif telah rampung dihelat pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Kekhawatiran akan terjadinya berbagai problematika teknis terkait keterlambatan pengiriman logistik ke berbagai daerah pemilihan, teryata berhasil diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan terhitung H-2 seluruh perlengkapan teknis termasuk logistik telah terpasok dengan ekstensif ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. Tidak heran, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary bahkan berani mengembangkan senyumnya atas kerja keras kolektif lembaga penyelenggara kenduri demokrasi lima tahunan tersebut. Pemerintah pun ikut-ikutan optimis lantaran kepercayaan diri lembaga independen yang dihuni para akademisi dan profesional non-partisan struktural, sampai Presiden Yudhoyono satu hari mendekati hari H juga mengangguk takzim, Pemilu legislatif siap dilaksanakan.

Pada hari pemungutan suara media massa menurunkan reportase yang menggambarkan Pemilu 2009 berjalan damai, aman, tertib serta yang paling penting, pemilih antusias menggunakan hak suaranya. Segera setelah waktu pemungutan suara berakhir pukul 12 siang, lembaga-lembaga survei mulai melakukan tabulasi hitung cepat yang menggunakan metode ilmiah hingga diklaim akurasi hasil quick count tidak akan meleset terlampau jauh dari penghitungan suara manual atau real count resmi dari KPU. Dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei politik, hasil yang diperoleh nyaris seragam, Partai Demokrat duduk di singgasana puncak dengan persentase suara sebesar 20%. Di tempat lain, dua partai “gajah”, yakni PDI-P dan Golkar ternyata berbagi suara imbang, yakni masing-masing mendapatkan 14% suara pemilih. Untuk sesaat, ketegangan yang sempat menyelimuti berbagai pihak atas kinerja KPU yang meragukan, mampu dipadamkan dengan prosesi pemungutan suara yang nyaris mulus tanpa kendala.

Namun, selang satu hari pasca pemilihan, suara-suara miring mulai bermunculan dari berbagai pihak. Ternyata pada saat hari H, berbagai elemen masyarakat yang tadinya memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat problema administratif, yakni tidak tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Tidak tanggung, dari kelompok pekerja kerah biru, pegawai kantoran, akademisi, bahkan seorang pejabat pemerintahan eselon satu sekelas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda tidak mendapatkan hak pilih lantaran namanya tidak tercantum dalam DPT. Kontan saja, berbagai pihak yang dirugikan meluapkan kegusarannya karena dipaksa golput secara administratif.
Pihak yang paling merasa dirugikan, yakni partai politik langsung berkumpul ramai-ramai menyatakan geram karena kinerja KPU yang diistilahkan “Pemilu terburuk yang pernah diselenggarakan pada masa demokratis di Indonesia”. Nyaris semua partai kelas menengah dan besar bersepakat mengutuki pemilu yang diselenggarakan dengan nominal nyaris 200 trilyun rupiah uang rakyat, meski pemilu diadakan untuk memilih dan menempatkan wakil-wakil partai politik tersebut dalam parlemen. Sementara Partai Demokrat dan Golkar yang masih berpijak sebagai incumbent menahan diri untuk tidak latah mengikuti langkah politis mereka dikenal sebagai “blok Teuku Umar”. Adapun partai-partai gurem sudah sedari dini menyadari kekalahannya dengan membentuk koalisi menolak hasil pemilu.

Mencermati fenomena yang terjadi di tataran suprastruktur (partai politik) melalui indikator gencarmya manuver politik mereka, tentu kita bertanya-tanya mengapa rakyat yang dirugikan hak pilihnya secara langsung tanpa perantara partai politik cenderung memilih diam ketimbang mendukung manuver partai-partai politik? Dapat disimpulkan masih menggejalanya krisis representasi antara parpol dengan rakyat belum jua membaik. Hal ini dikarenakan partai politik masih mengusung kepentingan pragmatisnya, sementara pemilihan umum yang harusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa malahan meminggirkannya dalam posisi marginal lantaran sistem yang berlaku menetapkan demikian. Jurang aspirasi antara parpol dan rakyat masih terlampau lebar. Pemilu di negara demokrasi modern sebagai instrumen representasi yang legitimate dan berpihak tampaknya memang masih ada dalam tahap idealita.

POLITIK PERJUDIAN CALON LEGISLATIF

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 10 May 2009 07:45:00 +0000

POLITIK PERJUDIAN CALON LEGISLATIF
Pagelaran demokrasi lima tahunan bertitel pemilihan umum legislatif telah rampung dihelat pada tanggal 9 April 2009 yang lalu. Kekhawatiran akan terjadinya berbagai problematika teknis terkait keterlambatan pengiriman logistik ke berbagai daerah pemilihan, teryata berhasil diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan terhitung H-2 seluruh perlengkapan teknis termasuk logistik telah terpasok dengan ekstensif ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. Tidak heran, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary bahkan berani mengembangkan senyumnya atas kerja keras kolektif lembaga penyelenggara kenduri demokrasi lima tahunan tersebut. Pemerintah pun ikut-ikutan optimis lantaran kepercayaan diri lembaga independen yang dihuni para akademisi dan profesional non-partisan struktural tersebut, sampai Presiden Yudhoyono satu hari menyongsong hari H juga mengangguk takzim, Pemilu legislatif siap dilaksanakan.
Pada hari pemungutan suara media massa menurunkan reportase yang menggambarkan Pemilu 2009 berjalan damai, aman, tertib serta yang paling penting, pemilih antusias menggunakan hak suaranya. Segera setelah waktu pemungutan suara berakhir pukul 12 siang, lembaga-lembaga survei mulai melakukan tabulasi hitung cepat (quick count) yang menggunakan metode ilmiah sehingga diklaim akurasi hasil quick count tidak akan meleset terlampau jauh dari penghitungan suara manual atau real count resmi dari KPU. Dari hasil hitung cepat berbagai lembaga surveii politik, hasil yang diperoleh nyaris seragam, Partai Demokrat duduk di singgasana puncak dengan persentase suara sebesar 20%. Di tempat lain, dua partai “gajah”, yakni PDI-P dan Golkar ternyata berbagi suara imbang, yakni masing-masing mendapatkan 14% suara pemilih. Untuk sesaat, ketegangan yang sempat menyelimuti berbagai pihak atas kinerja KPU yang meragukan, mampu dipadamkan lantaran prosesi pemungutan suara berjalan mulus.
Sialnya, sehari setelah tahapan prosesi pemungutan, terutama tatkala giliran penghitungan suara rakyat, sontak irasionalitas, mungkin juga kegilaan, menyergap sebagian besar penduduk Indonesia yang mengajukan diri sebagai wakilnya rakyat di parlemen. Tersembullah kisah-kisah memilukan, ada caleg yang menarik kembali bantuan karpet untuk musola, ada yang memblokir jalan masuk ke bangunan yang telah dihibahkan, ada pula yang dengan lantang menyumpahkan proklamasi asal-asalan di kantor KPUD. Oleh berbagai kalangan, para caleg yang berperilaku menyimpang dari keseharian manusia kebanyakan ini diberi label, caleg stres.
Kehadiran caleg stres sungguh tidak dapat dilepaskan dari berjalannya sistem demokrasi di Indonesia yang menghamba pada kuasa modal melulu. Akibatnya, jika menghendaki kursi parlemen maka bersiap-siaplah merogoh kocek dalam-dalam lantaran segala keperluan sosialisasi dan perkenalan diri kepada calon pemilih, mutlak dilakukan kalau hendak dilirik.
Paradigma berpikir ini justru membuat mayoritas caleg ternyata terperangkap dalam dua logika berpikir yang terbalik mengenai eksistensi dan esensi seorang legislator. Pertama, legislator hendaknya memiliki kompetensi dan kapabilitas pribadi yang mumpuni guna memahami, merumuskan, hingga kemudian memutuskan langkah-langkah strategis yang rasional untuk mengajukan koreksi kepada eksekutif yang berwenang membuat kebijakan. Kurangnya kemampuan profesional dan kompetensi yang rendah dari seorang legislator akan membuatnya buta dan akhirnya ia akan selalu gagal mendalami dinamika proses politik yang terjadi di lembaga pemerintahan dan legislatif. Kedua, esensi seorang legislator berbeda dengan para birokrat yang bekerja di pemerintahan. Legislator yang merupakan seorang politisi bukanlah pekerja kantoran ala birokrat yang wajib “ngantor” dari pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Sejatinya, legislator bekerja dalam rentang waktu tertentu yang spesifik, namun total dalam mengabdikan dirinya. Karena itu, di negara-negara yang mempraktekkan demokrasi substansial, legislator adalah politisi paruh waktu, dimana ia tidak wajib hadir setiap hari di gedung parlemen, tetapi ia diharamkan absen tatkala masa sidang parlemen yang dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadilah akhirnya politik di Indonesia sebagai arena pertaruhan sekelompok orang yang belum-belum sudah berkhayal sedemikian tinggi tentang ilusi kemakmuran mendadak dan mekanisasi pekerjaan tanpa keringat. Saya ingin menyebutnya sebagai politik perjudian yang ujungnya mengundi kegilaan bagi para pesertanya.

MENGEMBALIKAN MANDAT RAKYAT

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 10 May 2009 07:43:00 +0000

MENGEMBALIKAN MANDAT RAKYAT

Hingar-bingar pagelaran demokrasi di Indonesia yang mengambil lakon bernama Pemilu Legislatif 2009 mulai mereda. Tahapan penghitungan suara meski terus berlangsung hingga tulisan ini diturunkan, tampaknya tidak akan banyak merubah komposisi partai-partai yang telah menduduki deretan tangga sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih. Dalam 10 besar partai politik yang berhasil meraup suara, kita menyaksikan bersama betapa partai tengah mendominasi pemilihan legislatif tahun 2009.

Partai Demokrat, Golkar dan PDI-P, jika total jumlah suaranya digabungkan, akan mencapai persentase sekitar 50% suara, atau nyaris separuh dari jumlah pemilih yang angkanya sekitar 170 juta jiwa. Partai lainnya yang berasas dan bernafaskan Islam seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN memperoleh tidak lebih dari 10% untuk masing-masing partai. Sementara dua partai baru, Hanura dan Gerindra yang dianggap mampu menjadi kuda hitam, berhasil melewati batas parliamentary threshold sebesar 2,5 %, lantaran suaranya melampaui ambang minimum tersebut. PBB yang notabene partai kawakan dan punya basis massa fanatik, ternyata bernasib tragis lantaran jumlah suaranya tidak mencapai 2,5%. Demikian pula 24 partai politik nasional lain yang rentang perolehan suaranya antara 1,5-0,1% dari jumlah pemilih.

Sebagaimana diketahui, berdasar UU No 10 Tahun 2008, untuk menempatkan wakilnya di parlemen, maka partai politik wajib hukumnya melewati parliamentary threshold sebesar 2,5%. Sementara berdasar hasil tabulasi KPU, hanya ada 9 partai politik yang tampaknya berhasil lolos dari jeratan PT. Lantas bagaimana nasib 25 partai politik lainnya yang jumlah suara kumulatifnya jika digabung mencapai 20%? Tentunya kita semua berharap bahwa partai politik yang tersisih dari kompetisi menyadari bahwa fungsi utama partai politik sebagai wadah intermediasi kepentingan antara para elite dengan rakyat kebanyakan yang kehidupannya berjarak jauh dari hiruk-pikuk perpolitikan. Fungsi sebagai penghubung kepentingan yang terlanur terabaikan akibat usaha sistematis depolitisisasi Orde Baru memang memerlukan ketabahan hati beserta keuletan tekad dalam mempraktekkan demokrasi secara substansial.

Keistimewaan yang dinikmati oleh partai politik dan para anggotanya yang memperoleh subsidi dari negara sebesar 21 rupiah juta untuk satu kursi yang diperoleh tiap tahunnya janganlah dijadikan landasan bagi partai untuk terus menumbuhkan diri dalam kompetisi demokrasi pada periode mendatang. Pada tahun 2004-2009 saja, tercatat ada 16 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen, hingga negara harus mengeluarkan dana sebesar 11, 5 milyar rupiah saja bagi partai-partai tersebut. Padahal ada partai yang bahkan hanya menempatkan satu anggotanya saja dalam parlemen. Ilusi kesejahteraan semu lantaran berhasil memasuki gedung wakil rakyat yang terhormat di Senayan, sejatinya dipupus jauh-jauh. Motif ekonomi yang bertendensi pragmatis ini akan mengakibatkan semakin banyak orang di pemilu mendatang yang berlomba-lomba mendirikan partai guna mengejar kursi parlemen yang bernilai milyaran rupiah tersebut.

Karena itu, guna menguatkan sistem demokrasi dan juga sistem pemerintahan yang bersifat presidensial, maka pengerucutan jumlah partai politik perlu diterapkan dengan mekanisme yang tepat dan berkeadilan. Kebebasan berkumpul, berserikat, dan mendirikan partai politik sebagai sarana menyampaikan aspirasi politik secara formal tentu tidak perlu diberangus. Hanya saja, iming-iming gaji berlimpah, tunjangan berlipat-lipat, fasilitas serba komplet lantaran dijamin oleh negara harus segera dibersihkan dari angan-angan para sekelompok elite yang haus kekuasaan saja.

Politik dalam ranah demokrasi melalui instrumen partai politik perlu segera dikembalikan agar kembali kepada fungsi pokoknya sebagai penghubung aspirasi antara para elite dan pemilihnya. Akhirnya, jumlah partai politik yang makin mengerucut pada pemilu 2009 dapat dibaca sebagai adanya opini massa bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia dapat terwujud melalui instrumen yang konstitusional dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan sebagai wujud kembalinya mandat rakyat yang berdaulat atas negerinya.

BERSATU AGAR DIHORMATI DAN BERMARTABAT

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sun, 10 May 2009 07:41:00 +0000

BERSATU AGAR DIHORMATI DAN BERMARTABAT

Wajah muram ibu pertiwi jatuh semakin kelam. Untuk kesekiankalinya, tumpah darah Indonesia yang mengais nafkah guna menyambung hidup nun di seberang lautan, lagi-lagi terancam kehilangan hak hidupnya. Kasus deportasi para buruh migran telah terjadi berulangkali semenjak masa Orde Baru. Namun, jasa para pahlawan devisa yang jarang disebut namanya dalam berita media massa, seolah tidak mampu berdaya menghadapi penolakan ataupun pengusiran sewenang-wenang dari negara yang sebelumnnya telah bersepakat memberikan kesempatan kerja bagi mereka.

Kasus deportasi massal para buruh migran dari Malaysia yang terkenal sebagai peristiwa Nunukan, dimana 700 ribu manusia diusir oleh otoritas negeri jiran, mungkin sudah dilupa. Tapi, kasus pemukulan wasit karate Donald Kolopita, Nirmala Bonat, bunuh diri mahasiswa di Singapura serta segunung kasus kriminal lain yang melanda warga negara Indonesia tatkla mereka berada jauh dari negeri tercinta selalu menimbulkan pertanyaan besar bagi khalayak ramai. Terlebih lagi masalah buruh migran, meski pemerintah sudah berusaha menetapkan regulasi permanen melalui UU.No 39 Tahun 2004, beserta dibentuknya badan resmi perwakilan pemerintah, BNP2TKI, kasus pengusiran buruh migran tidak jua berhenti terjadi. Pemerintah meski telah mengklaim berhasil melakukan perbaikan layanan bagi TKI, juga menekan angka kejahatan dan pengusiran yang diderita oleh para pahlawan devisa, tetapi kasus-kasus elementer ini masih saja terus berulang seolah telah menjadi rutinitas harian bersama.

Mengurai akar permasalahan tentang TKI jelas bukan perkara sekali pukul, melainkan perlu upaya berkesinambungan serta rekonstruksi sistem holistik yang mampu berfungsi permanen, tidak hanya sekedar menjadi macan kertas semata. Tercerai-berainya para buruh migran yang bekerja sebagai pekerja kasar dan rumah tangga, menjadi salah satu faktor utama rentannya kelompok ini menerima perlakuan kasar dari pihak yang mempekerjakan.

Tidak seperti rekan-rekannya yang berada di pabrik ataupun perusahaan, para pekerja kasar dan rumah tangga kesulitan mengorganisisasi diri maupun berkomunikasi dengan badan perwakilan pemerintah, lantaran aksesibilitas komunikasi yang sangat terbatas. Dengan jumlah jam kerja diatas 12 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa ada jeda, bagaimana caranya para pekerja ini mendapatkan jaminan perlindungan tatkala mereka tidak sehat, sakit, atau ingin mengetahui kabar kampung halaman?
Persoalan jarak yang memisahkan para buruh migran hingga mereka terserak-serak di berbagai sektor pekerjaan dan tempat kerja, tidak dapat diatasi jika hanya mengandalkan belas kasih para majikan semata, pun wewenang lembaga pemerintah yang biasanya hanya mengurusi masalah administrasi.

Karena itu, para pekerja Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang berada pada posisi marginal, sejatinya perlu menumbuhkan inisiatif untuk membentuk wadah mandiri yang mampu menjadi sarana untuk menampung sekaligus menyalurkan aspirasi yang selama ini terhambat. Keberadaan organisasi penyambung aspirasi dapat menjadi solusi efektif bagi para pekerja yang mungkin kesulitan berinteraksi dengan para majikannya karena faktor bahasa, penghasilan, keberanian, atau faktor etis lainnya, hingga para majikan juga mampu memahami kebutuhan para pekerjanya yang belum terpenuhi.

Perlu disadari bahwa para pekerja dan majikan telah terikat kontrak kerja yang menyebabkan kedua belah pihak harus tunduk pada klausul-klausul yang termaktub di dalamnya, sehingga jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka secara legal dia telah melawan hukum yang berlaku berdasar perjanjian yang disepakati. Keberanian untuk menautkan berbagai kepentingan di dalam satu wadah memang bukan pekerjaan ringan, tetapi jika hambatan tersebut dapat diatasi maka kasus-kasus pengabaian hak-hak para pekerja Indonesia di luar negeri oleh para majikan dapat direduksi hingga tingkat minimum, sehingga tatkala para pahlawan devisa kembali menapakkan langkah di tanah kelahiran, mereka berani mengangkat kepala karena telah berhasil meningkatkan martabat rakyat Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan terhormat.

KEBOBROKAN AFIRMATIF

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:18:00 +0000

Beberapa masa yang telah silam, penulis berkesempatan untuk mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Dalam kunjungan selama seminggu tersebut, muncullah beberapa gejala latah berdemokrasi yang tampaknya sudah dimafhumi oleh khalayak mengenai iklan politik. Iklan politik, dalam beberapa macam bentuknya, pertama, adalah tayangan iklan politik di media massa yang berisi; perkenalan diri, visi-misi yang diusung, keberhasilan yang telah dicapai, dan program yang ditawarkan.

Selain bentuk model dalam media wacana, iklan politik juga mengambil wujud lain, yakni; penampakan alat peraga visual yang berisikan gagasan-gagasan politik dan pengenalan diri kandidat politik kepada masyarakat. Bentuk kedua adalah yang paling sering dijumpai oleh rakyat Indonesia beberapa bulan terakhir. Wajah-wajah manusia dengan beragam ekspresi, menyebar di penjuru wilayah-wilayah publik, mulai dari tiang listrik, rumah makan, terminal bis, kendaraan-kendaraan umum dan seterusnya. Singkat cerita, seluruh ruang publik yang tadinya senyap, tiba-tiba semarak dengan beragam atribut tersebut.

Dari dua model iklan politik ini, kemudian muncullah beberapa kekhawatiran yang menyeruak dari publik mengenai bentuk kampanye politik dengan model iklan. Alat peraga visual yang bertebaran serampangan di jalan-jalan dikeluhkan akibat berbagai sebab, lantaran hanya berisi wajah kandidat, lalu disertai nama yang diembel-embeli gelar religius atau intelektual sedapatnya, lalu slogan-slogan retoris yang tidak dalam maknanya. Selain itu, penempatan alat peraga visual juga sangat riskan membahayakan keselamatan masyarakat, karena tidak memiliki standar ukuran baku, ataupun spesifikasi standar yang memadai agar tidak mencederai sekaligus mempunyai potensi mencelakai orang yang berada di sekitarnya.

Dari segi pemaknaan, bentuk alat peraga visual juga dinilai tidak efektif lantaran hanya bersifat satu arah, dogmatis, dan akhirnya, dangkal. Jika dibandingkan dengan model iklan politik di media massa, efektivitas keberhasilan iklan, yakni tersampaikannya pesan dari pembuat iklan kepada penerima, jauh lebih baik lewat media massa, lantaran pesan lebih dinamis, komunikatif, dan mampu memuat lebih banyak substansi ketimbang bentuk alat peraga yang terperangkap pada simbol-simbol penanda visual.

Lebih jauh, pemaparan gagasan politik dalam ruang media, tampaknya dianggap lebih lumrah dan rasional oleh publik. Tentu saja, hal ini didukung fakta bahwasanya tugas utama media massa, adalah menyampaikan informasi kepada publik, terlepas informasinya bermutu atau tidak. Sedangkan ruang-ruang nyata publik, yakni jalan raya, gardu listrik, rumah makan, kendaraan umum, cenderung dilihat sebagai tempat-tempat yang tidak cukup pantas untuk dijejali dengan gagasan-gagasan politik yang sempit dan terbatas.

Kebobrokan serta kecarut-marutan penataan kota-kota di Indonesia yang seolah-olah tidak pernah mengenal estetika, terlihat sudah cukup diterima oleh masyarakat dengan berbesar hati. Kemacetan tiap hari, orang-orang yang berjubel di kendaraan umum, fasilitas publik yang menyedihkan keadaanya karena tidak dirawat, bangunan-bangunan yang ditata sembarangan, jalan-jalan rusak dan berlubang, proyek-proyek pembongkaran jalan dengan beragam alasan yang tidak jelas kapan dirampungkan, telah membuat tensi publik begitu tinggi akibat kesemrawutan. Sekarang, dengan alasan sosialisasi politik, pemandangan kota-kota yang bobrok akan semakin diramaikan oleh tetangga baru, yakni alat peraga kampanye politik.

Sebagai tetangga baru yang baik, maka ia juga harus ikut serta menjunjung tinggi kaedah dasar dalam menempatkan diri, yakni dipasang sembarangan, tanpa bentuk baku, standar keselamatan, apalagi jaminan gantirugi bagi mereka yang celaka akibat penempatan alat peraga yang serampangan tersebut. Demokrasi sejatinya mensyaratkan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga adanya pelibatan langsung rakyat, terutama terkait spesifikasi alat peraga visual yang aman dan mampu menyampaikan pesan politik secara optimal, perlu segera diinisiasi, agar mutu demokrasi kita semakin maju dan mampu menyumbangkan kemajuan bagi peradaban Indonesia.

MENGUJI BATAS NURANI

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:17:00 +0000

Perang itu telah dimulai. Ratusan wajah dengan beragam ekspresi berusaha meyakinkan publik bahwa mereka layak dipercaya. Ada yang berusaha sekuat tenaga, namun ada jua yang sekadar pasang nama. Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia akan diselenggarakan beberapa saat lagi. Riuh-rendah baliho, poster, dan spanduk membentang serampangan di sudut-sudut jalan. Mungkin wajah-wajah yang terpajang di pinggir jalan lupa, rakyat Indonesia tidaklah tidur dan melupakan segala masalah yang sedang mereka hadapi. Kelangkaan minyak tanah, BBM, harga-harga komoditas yang melonjak, adalah beberapa deret permasalahan elementer yang terus saja menyertai keseharian rakyat Indonesia. Masalah tersebut masih membayang tatkala hajatan istimewa lima tahunan, Pemilihan Umum semakin dekat. Partai politik tampil istimewa lantaran tiba-tiba merias jalan-jalan dengan publikasi yang belepotan, sedangkan pemerintah seolah tidak mau ketinggalan. Instruksi untuk memperketat persyaratan unjuk rasa semakin memanaskan Indonesia yang masih berbenah.
Unjuk rasa, yang dahulu adalah peristiwa sakral lantaran hanya berani dilakukan oleh sekelompok elite dalam masyarakat (baca: mahasiswa), saat ini mulai luntur daya magisnya. Orasi-orasi membakar semangat, mengkritisi pemerintah, adalah penyegar bagi kehidupan politik yang dahulu serba sempit lantaran dihegemoni oleh sekelompok orang. Namun, saat ini, mereka yang merasa tidak puas terhadap segala sesuatu bisa menyatakan perasaannya secara langsung, tanpa harus melalui perantaraan mahasiswa. Di tengah iklim kehidupan politik Indonesia yang menjunjung tinggi semangat demokrasi, aturan pemerintah untuk memperketat pelaksanaan unjuk rasa adalah sebuah anomali, laksana tetes air yang runtuh kala langit benderang. Keberhasilan pemerintah mengakomodasi beberapa tuntutan demonstran seperti menurunkan harga BBM, meneruskan perjuangan memberantas korupsi, dan menjamin ketersediaan bahan pangan seolah lenyap tatkala pemerintah menetapkan aturan tersebut.
Keputusan pengetatan persyaratan unjuk rasa menampakkan bahwa pemerintah berkuasa (incumbent) merasa masih belum memiliki cukup legitimasi serta persentase elektabilitas yang memadai dalam pemilihan umum mendatang. Kebijakan ini dapat segera dibaca sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan suara sekaligus kepercayaan pemilih, lantaran keberhasilan utama yang selama ini paling menonjol, yakni menjaga keamanan dan ketertiban dapat terus disodorkan kepada rakyat. Ironis, sekali lagi pemerintah berkuasa terlanjur terpikat dengan strategi politik pencitraan yang berlebihan. Meski rongga wajahnya berlubang-lubang, namun masih saja berkeras untuk menutupi kekurangan tersebut dengan perias wajah. Masalahnya, sampai kapan strategi mempermak wajah ini akan terus berhasil? Penulis yakin, rakyat Indonesia mengetahui sendiri jawabannya. Saat unjuk rasa menghebat pada bulan Mei dan Juni akibat kebijakan menaikkan harga BBM, rakyat yang dirugikan dengan besar hati menerima kebijakan tersebut dengan “terpaksa”. Kini, saat harusnya pemerintah menjadi pelopor utama integrasi seluruh masyarakat agar bersama-sama menyongsong pemilihan umum dengan cara damai, yang terjadi justru berusaha mengail di air keruh. Kekhawatiran berlebihan pemerintah terkait demonstrasi sungguh tidak beralasan, lantaran demokrasi substansial mensyaratkan agar kedaulatan berada di tangan rakyat. Kontrol berlebihan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk mengatur persyaratan demonstrasi, menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada dalam koridor prosedural, atau singkatnya, masih jalan di tempat.

KALA MAHASISWA MEMBERANGUS DEMOKRASI

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:16:00 +0000

Mungkin saya memang masih kanak-kanak saat tahun 1998, tetapi melalui layar kaca, seorang anak kecil yang tinggal di ujung timur Indonesia, mampu merasakan gelegak kemarahan anak-anak muda harapan bangsa yang memiliki nama spesial "mahasiswa".
Mei 1998, puncak dari konstelasi politik Indonesia, yang ditandai melalui kalimat ampuh "Turunkan Soeharto!". Anak-anak muda yang berlabel "mahasiswa" berulangkali disebut dalam liputan media, semuanya nyaris menuntut hal yang sama, terutama sekali diturunkannya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Penulis ingat betul foto Sang Jendral Besar yang sedang tersenyum hangat, dan menghiasi ruang-ruang publik di Indonesia selama puluhan tahun, dicoret-coret oleh mahasiswa, ditambahkan penutup mata, hingga Soeharto lebih mirip dengan Jack Sparrow si bajak laut sedeng.
Sepuluh tahun lalu, seluruh mahasiswa menuntut dipulihkannya demokrasi sipil serta menghapus dwifungsi ABRI. Mahasiswa akhirnya berhasil mencapai kedua tujuan ini, meski ada sekelompok kecil yang tidak puas, amanat besar Reformasi untuk memberlakukan pemerintahan yang demokratis, sekarang telah dijalankan.
Sekarang penulis telah menjadi bagian dari kelompok legendaris yang berulangkali merubah wajah Indonesia, sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Sebagai salah satu kampus yang terkenal menggulirkan Reformasi, yang terjadi saat ini sungguh sangat disesalkan.
Pada tanggal 15-17 Desember 2008, diadakan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) UGM, yang bertujuan memilih Presiden Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Dewan Perwakilan Fakultas. Pemira UGM dapat disebut sebagai salah satu pendiri awal tiang-tiang demokrasi di Indonesia, lantaran menggunakan jargon "Presiden" yang dulu pada masa Orba sangat disakralkan, serta menganut sistem multipartai bebas yang merupakan terobosan baru ketika Indonesia hanya boleh memiliki tiga partai politik.
Memang Pemira UGM selalu dicerca oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan seluruh mahasiswa Gadjah Mada sebagai pemilihan bohong-bohongan, lantaran partisipasi pemilih yang rendah (5-10% dari jumlah seluruh mahasiswa) yang menang hanya Partai mahasiswa tertentu yang berafiliasi dengan salah gerakan mahasiswa muslim, yang dituduh sebagai antek partai politik tertentu.
Pada hari kedua Pemira, penulis mendapati beberapa lembar kertas yang berbunyi, "Pemira=Pemilihan Rasa Orba", "Memilih=Berpartisipasi=BUNUH DIRI!", "Mampuslah Pemira!", "Ritual pengangkatan pimpinan sebuah organisasi mafia dan broker politik", "tanda impotensi mahasiswa karena gagal mengatur diri sendiri", dan sebagainya.
Penulis tidak peduli dengan berbagai jargon yang menghina intelektualitas kaum terpelajar diatas, tetapi lebih tergelitik ketika membaca bagian akhirnya,"Kami tak mengklaim apapun, tak minta apapun.(tapi) kami akan merebut dan menduduki!"
Sungguh tragis, tampaknya bangsa kita memang ditakdirkan untuk menjadi bangsa pelupa, yang hobinya gonta-ganti sistem, tanpa pernah berusaha maksimal untuk memaksa sistem tersebut bekerja optimal. Kita lebih suka jalan pintas (merebut dan menduduki), ketimbang berkontestasi secara sehat dalam demokrasi ala mahasiswa, yang membebaskan mahasiswa, bahkan dari jalur independen sekalipun untuk bersaing dengan kandidat-kandidat Presiden Mahasiswa yang berasal dari partai mahasiswa.
Mungkin sekali, inilah wajah Indonesia beberapa tahun ke depan, yaitu saat para pelopor perubahan malah mencerca perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dahulu menuntut demokrasi, sekarang malah ingin memberangus demokrasi yang (tragisnya) dibangun oleh darah para martir reformasi. Semoga mereka yang menuntut “perebutan dan pendudukan”, menyadari bahwa reformasi adalah buah perjuangan yang mereka lahirkan dari rahim para mahasiswa, dan sebagai orangtua (yang baik), adalah wajib hukumnya untuk merawat buah perjuangan yang baru berumur 10 tahun tersebut.

UJIAN SEBAGAI AWAL

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:15:00 +0000

“Tingkatan tertinggi dari pengetahuan adalah sintesis, atau penemuan baru”. Pernyataan ini saya dengarkan dari seorang pendidik dikenal disiplin oleh anak didiknya. Terlepas dari ketidaksukaan anak didiknya terhadap metode si guru yang serba ketat dalam membukakan jalan menuju padang pengetahuan yang tidak berhingga luasnya, tujuan utama si guru sebenarnya sangat sederhana, yakni membekali anak didiknya agar memiliki kerangka pijak yang kukuh sebelum mulai menjelajah rimba dimensi intelektual tak berhingga. Sebelum diijinkan untuk masuk hutan terlarang tersebut, maka diperlukan mekanisme untuk menguji kesiapan sang anak didik. Maka dirancanglah metode pengujian yang dianggap paling representatif untuk mengukur kemampuan anak didik.
Namun, pemaknaan yang keliru mulai menghinggapi setelah tiba di tahap pengujian, lantaran ujian malah dianggap sebagai “akhir dari perjalanan”, atau penghabisan dari rutinitas kegiatan perkuliahan. Paradigma ujian sebagai ajang penghabisan akhirnya malah menuntun para anak didik untuk tiba-tiba berlomba menjadi robot yang paling sempurna komponennya, yakni yang paling utuh hafalannya, paling lengkap catatannya, dan akhirnya menjadi makhluk yang paling patuh terhadap kehendak pengajar. Mekanisme ini dilanggengkan melalui beberapa model, yang paling jamak adalah model ujian tertulis. Di sebuah ruangan kelas yang hening, dengan beberapa pengawas, dan selembar kertas folio bergaris, anak didik berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam jangka waktu 120 menit.
Model tersebut sebenarnya tidaklah buruk, namun menjadi anomali ketika dikonfrontir dengan paradigma ujian sebagai “awal dari perjalanan baru”. Ujian tulis yang mendasarkan kekuasaannya kepada beberapa butir soal, yang kemudian jawaban dari peserta didik ditelaah oleh para pendidik, bukannya mengantarkan peserta didik menyongsong fajar gemilang, malahan menuntun ke arah kegelapan baru, lantaran, bisa dipastikan peserta didik tidak dapat mengingat secara rinci jawaban apa yang diberikan kala ujian tulis berlangsung.
Kemudian, setelah beberapa masa berselang, hasil pemikiran yang sejatinya menjadi pembuka gerbang baru, dikonversi menjadi deretan huruf nominal yang kaku di layar komputer. Apalah artinya mendapatkan nilai “A” jika tidak dapat menganalisis genealogi agresi Israel, tidak mampu mencari tahu mengapa partai politik mampu membentuk oligarki, atau tidak jua memahami mengapa Carrefour dapat terus melakukan ekspansi bisnis global. Karena itu, metode pengujian yang mengalienasi gagasan anak didik dengan cara ujian tulis (mahasiswa tidak dapat membaca kembali jawaban ujiannya), perlu direnungkan kembali, lantaran sintesis pengetahuan baru adalah sebuah tujuan yang maknanya universal dan bermaksud untuk menjaga agar khazanah intelektual tidak berhenti di ruang hampa kepongahan.
Sebagaimana telah disampaikan di awal tulisan ini, bahwa ujian adalah penghantar menuju alam intelektual yang tidak berhingga, sehingga penulis berpendapat, sebaiknya ujian adalah ajang penemuan ataupun pemaparan gagasan-gagasan baru yang kemudian tidak hanya menjadi sekedar ajang hegemoni wacana oleh pengajar, melainkan juga menjadi arena penemuan bersama antara pendidik dan peserta didik untuk melahirkan pemahaman baru mengenai subjek yang selama ini dipelajari di ruang kelas perkuliahan. Hingga di akhir kelas perkuliahan, dikotomi relasi antara pengajar dan anak didiknya, harusnya lenyap, lantaran kedua pihak telah memiliki gagasan yang setara tentang pemahaman masalah, dan yang menjadi subordinan justru permasalahan aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

KUNING

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:14:00 +0000

wajahmu kuning
membuncah penuh nada
direnda rona nyala
tersipu
Tatapmu lurus
detak waktu berdenyut
bersama peraduanmu

Seringaimu hening
menahan hari yang beranjak
tergesa dalam irama gumammu

Bisikmu ingatkan aku
esok lagi berarti

MENANTI HARI

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:13:00 +0000

membayang dalam jeratan singkap
terlelap hitam mengaduk sunyi, lagi
lenyap masa yang bertunas
kerdil jika diraup

derai mengalun berlamat
huni tinggal menatap
hari berlari-lari, tak berkaki

sekap berjengah ganti
lintang sukar menjenjang endus
terlipat kelam bertadah hampa
ingin kerik berkali

turun percik menyurut
sandar bukit peluhan
hitung melaju, enggan menderu
menapak langkah benalu

terang kemilau disangga
berukir 59 dirongganya
tapi tak jua ku-Indera
rabai, rasai, peluhi, jejaki
mendengus titik fanaan
sembunyi di tingkapan balai
menanti hari..

LIARAN

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:11:00 +0000

Dia yang keliaran
dia yang menyusur jalan
dengan derap berat nafas
buru ruang hiruk yang lengang

Dia yang keliaran
mencari jejak air mata
berlinang tumpah di tepi hari
menyedu hati yang penuh
irisan luka abadi bertanggal lahir

Dia yang keliaran
menghirup jejak hidup kesunyian
harap rengkuh barang nyawa
tertinggal di sengal bibir
mencumbu keheningan kelam dengan ganas
gelora enggan menyauh

Dia yang keliaran
gundah selalu masa
berpacu bersama-sama
terang tak diminta
gerus sabda sejati
luntak mengucur darah suram
tak rela tinggalkan kini

Dia yang keliaran
menangis sepi di tepi hari
bergumam pasti
"aku-akan-kembali-setiapkali-engkau-terlarut-nikmat!"

SAUH GEMURUH

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:09:00 +0000

Menyauh ujung deru gemuruh
senggulung tirus menatap liku
dalam buncah dengung
menghunus kelu jabat terlindap

Saling, beradu riuh henti mengerut
terakan jengah pula
pusaran sungkur bersungut-sungut jejak derapan

Gelung rima menjerit sunyi
tidak tandas sengau
meringkuk jeri senyapan
lelap hingga benaman

Turun seri
dipecah sangkar berhuni
celetuk sendi

AYUN

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Sat, 14 Feb 2009 05:08:00 +0000

hariku mengayun
tertatih-tatih menyusul waktu yang
menunggang lupa

pernah coba berlari
kecil-sambil tertawa berderai-menunduk laku
wajah tengadah dihempas
pukul angin yang
menyiul genit menggoda terik agar
mengambil sepi

lalu kudengar langgam-langgam merana
berpukul ulang mengejar
pilu yang sendiri
menyedu gelas bundar berhinggap
kicau sunyi memantul-mantul ujar
berdiri dengan kaki luruh hentakan

datanglah februari sendiri
menyeru peluit menalu-nalu
dan kami serentak mengayun
lewat jingkatan di pintu masuk
mengepal kelebat lalu menangis

Lebih Baik

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Wed, 21 Jan 2009 04:30:00 +0000

G n R- Better, dari album Chinese Democracy (2008)
No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

The hardest part
This troubled heart
Has ever yet been through now

Was heal the scars
That got their start
Inside someone like you now

For had I known
Or I'd been shown
Back when how long it'd take me

To break the charms
That brought me harm
And all but would erase me

I never would
Or thought I could
No matter what you'd pay me

Replay the part
You stole my heart
I should have known you're crazy

If all I knew
Was that with you
I'd want someone to save me

It'd be enough
But just my luck
I fell in love and maybe

All that I wanted was...

Now I know you better
You know I know better
Now I know you better

So bittersweet
This tragedy
Won't ask for absolution

This melody
Inside of me
Still searches for solution

A twist of fate
A change of heart
Cures my infatuation

A broken heart
Provides the spark
For my determination

No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

All that I wanted was...

Now I know you better
You know I know better
Now I know you better

I never wanted you to be so full of anger
I never wanted you to be somebody else
I never wanted you to be someone afraid to know themselves
I only wanted you to see things for yourself

All that I wanted was...

Now I know you better
Now we all know better

All that I wanted was...

If I were you
I'd manage to
Avoid the invitation

Of promised love
That can't keep up
With your adoration

Just use your head
And in the end
You'll find your inspiration

To choose your steps
And won't regret
This kind of aggravation

No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

No one ever told me when
I was alone
They just thought I'd know better,
better

Yang ini jelas masih hangat dan segar, album yang sudah dinanti-nantikan banyak penggemar tapi tidak jua dirilis, akhirnya jadi bahan olok-olok media. keputusan axl rose mengumumkan judul albumnya duluan, tetapi tidak menyertakan kapan album ini akan selesai dibuat, membuat para penggemar, pencinta musik dan media optimis bahwa album ini hanya akan jadi nama semata. formasi g-n-r yang teranyar di album hanya menyisakan axl sendirian sebagai personel asli band ini, sementara rekan-rekan seperjuangannya telah membentuk band sendiri, velvet revolver, dan mereka juga sudah merilis album sendiri yang bertajuk libertad. album chinese democracy yang akhirnya menjadi kenyataan, dipuji oleh para kritikus, dan saya juga sangat menyukai album ini karena kualitas artistiknya yang tinggi. g-n-r berhasil mempertahankan standar musik yang kredibel dengan pasukan tempur barunya. meski aroma-aroma klasik use your illusion dan appetite for destruction tidak dapat diendus lagi, saya sangat menyarankan mendengar album ini jika anda mencari kualitas, tidak sekedar tembang catchy yang bertahan satu minggu di tangga lagu. saya yakin kalau lagu-lagunya seperti ini, jelas tidak akan ada yang bertahan di tangga lagu, tetapi jika anda adalah penggemar g-n-r, memiliki album ini adalah kewajiban, karena, ternyata band ini masih sanggup terus meraung-sambil melenguh, meski sempat diragukan kemampuannya. kembali ke better, track nomor tiga dari album chinese democracy, dibuka dengan hook maut "no one ever told me when, i was alone, they just thought i'd know better, better". raungan klasik axl yang melenguh-lenguh masih kental di lagu ini, tidak ketinggalan hujaman melodi gitar yang mengiris-iris, meski bukan lagi mengandalkan sang satria bergitar, slash. lagu ini sangat heavy, tetapi melalui hook manis yang menyusup ke dalamnya, seperti minum kopi tubruk di siang hari, keras, tapi masih bisa dicerna oleh otak. tapi kalau mendengarkan album ini, jelas menghabiskan dua liter kopi pahit di tengah malam, dan setelahnya, kelam enggan beranjak dari pandangan kita. benar-benar heavy, komposisi yang artsy, dan jangan lupakan lenguhan axl yang masih birahi tanpa henti setelah sekiah puluh tahun berkarya!

Senandung Jam Tiga Pagi

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Wed, 21 Jan 2009 04:26:00 +0000

B.B. King-Three O'Clock Blues
Well now, it's three o'clock in the morning
And I can't even close my eyes.
Three o'clock in the morning
And I can't even close my eyes.
Can't find my baby
And I can't be satisfied.

I've looked all around me
And my baby, she can't be found.
I've looked all around me, people,
And my baby, she can't be found.
You know if I don't find my baby,
People, I'm going down to the golden ground.

Goodbye everybody,
I believe this is the end.
Oh, goodbye everybody,
I believe this is the end.
I want you to tell my baby,
Tell her please, please forgive me,
Forgive me for my sins.

Komentar:
Well, well, ini lagu umurnya mungkin lebih tua dari umur ayah saya. lagu ini aslinya milik lowell fusion (ga tau tahunnya), tapi lagu ini jualah yang mengantarkan b.b. pada kemasyhuran lantaran berhasil mendudukipuncak tangga lagu r n b pada tahun 1940-an. lagu tentang begadangan sangat cocok dengan situasi saya yang sedang dilanda demam tidak boleh dan tidak dapat tidur. lagu ini ternyata dimuat juga dalam album duet b.b dengan clapton Riding with the King tahun 2000. langsung saja saya nostlagia memamah lagu berdurasi hampir 9 menit yang isinya penuh dengan emosi bluesman.liriknya mungkin berkisar sekitar 3 menitan, nah lantas 9 menit isinya apa? tentu saja solo gitar b.b dengan tone mean and moody yang menyayat-nyayat kepiluan perasaan anak manusia yang tidak bisa tidur jam 3 pagi. selera saya sangat jadul, tidak peduli, karena begitu menyimak blues, saya langsung sadar bahwa inilah salah satu hal di dunia yang membuat hidup mampu menghidupi manusia.

Berkendara Bersama Raja

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Wed, 21 Jan 2009 04:25:00 +0000

Eric Clapton dan B.B. King - Riding With The King
I dreamed I had a good job and I got well paid.
I blew it all at the penny arcade.
A hundred dollars on a kewpie doll.
No pretty chick is gonna make me crawl.

Get on a TWA to the promised land.
Every woman, child and man
Gets a Cadillac and a great big diamond ring.
Don't you know you're riding with the king?

He's on a mission of mercy to the new frontier,
He's gonna check us all on out of here.
Up to that mansion on a hill
Where you can get your prescription filled.

Get on a TWA to the promised land.
Everybody clap your hands.
And don't you just love the way that he sings?
Don't you know we're riding with the king?
Riding with the king.
Don't you know we're riding with the king?

A tuxedo and shiny 335.
You can see it in his face, the blue never lie.
Tonight everybody's getting their angel wings.
And don't you know we're riding with the king?

I stepped out of Mississippi when I was ten years old
With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold.
I had a guitar hanging just about waist high
And I'm gonna play this thing until the day I die.

Don't you know we're riding with the king?
Don't you know we're riding with the king?
Riding, you're riding with the king.
You're riding, you're riding with the king
Judulnya saja, sebenarnya sudah menjelaskan maksudnya, berkendara dengan raja, bukan raja yang denotatif, tapi si B.B. King. Beberapa bagian lirik juga ditujukan buat si B.B. seperti "a tuxedo and shiny 335" maksudnya adalah penampinlan perlente dan gitar es-335, yang lebih dikenal dengan nama lucille karena penentengnya b.b. clapton di lagu ini memegang kendali penuh atas seksi ritem, lantaran bagian melodi semuanya jadi hak milik b.b., album ini dibuat tahun 2000, dan clapton masih membawa senjata andalannya, fender signature series dirinya sendiri. Karena hidup saya beberapa minggu ini menjadi sangat monoton, seorang kawan menganjurkan agar saya rehat sejenak, dan mendengarkan lagu-lagu kesukaan saya. setelah sempat menyimak beberapa lagu yang sedang in, tanpa diduga saya menemukan lagu ini di komputer. akhirnya, saya mungkin bisa menikmati segala macam jenis musik, namun ketika memamah blues, saya selalu ingat dengan siapa saya jatuh cinta.

MENCARI KHORA

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Wed, 21 Jan 2009 04:22:00 +0000

Dalam menjalani kehidupan, kita terkadang mendapati situasi dilematis yang tidak dapat dimasukkan menjadi kategori benar-salah, tepat-ngawur, cerdas-tolol, bagus-jelek, dan seterusnya yang memasukkan peristiwa kehidupan menjadi dua sisi mata dadu yang anakronis.

Seringkali, situasi dilematis muncul, yang membuat kita merasa saat melakukannya, tidak merasa bersalah, tetapi juga memahami bahwa hal tersebut bukanlah tindakan yang terbaik. Seperti saat menunggu jam mata kuliah yang hanya bersela sekitar 1-2 jam, kita memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya, entah pinjam laptop teman, pakai laptop sendiri, pergi ke warnet, ataupun pake komputer publik yang sekarang menyebar di kampus-kampus.

Tindakan ini tidak bisa dipersalahkan, ataupun diakui sebagai kebenaran, lantaran memiliki nilai relativitas yang takarannya bukan standar anakronis dua bilah mata dadu benar-salah. Menafsirkan kondisi ini dalam cakrawala filsafat, maka kita perlu memanggil bantuan sang singa pikiran dari Yunani, Platon, dan raja dekonstruksi (ini bukan merek pabrik konstruksi bangunan), dari Perancis keturunan Aljazair, Jacques Derrida.

Menggunakan metode dekonstruksi yang sinonim dengan Derrida, maka melalui pembacaan yang cermat, kita dapat menangkap tendensi posmodern dalam dialog-dialog Platon yang terekam lewat tulisan mengenai gurunya Socrates. Tetapi sebelum saya beranjak pada gagasan posmodern platon, alasan saya memaparkan wacana ini lantaran saya juga sedang mengalami kondisi ketiga, anomali dalam situasi langka, yang tidak bisa dihakimi dengan putusan bersalah-tidak bersalah.

Tepatnya, saat ini secara resmi ujian akhir semester telah berakhir di Universitas Gawe Melarat, khususnya di pakultas sok-sosial-politik. Tetapi, karena sesuatu hal yang bisa ditanyakan langsung kepada saya, maka saat ini saya masih berhutang ujian satu mata kuliah yang dikumpulkan pada masa yang disebut oleh kalender akademik sebagai liburan semester. Jadilah saya luntang-lantung berusaha agar dapat mengerjakan ujian terakhir ini dengan penuh konsentrasi dan keseriusan, tetapi apa daya mood ingin berlibur sudah begitu mengejar-ngejar dan menghantui saya dalam mimpi-mimpi kala saya terjaga.

Nah, apakah saya dapat dihakimi melakukan kesalahan, atau malah mempraktekkan kebenaran? Tampaknya, dari dua opsi tersebut tidak ada yang mampu menjelaskan secara memadai. Karena itu, setelah bertapa di bawah pohon bodi yang mistis dan keramat sambil membaca majalah Basis edisi terbaru, saya memetik ilham bahwasanya Platon yang hidup pada jaman sebelum masehi telah mengenal ide-ide posmodernisme yang lahir 22 abad setelah kematiannya!

Jika hendak memahami secara mendalam percikan pemikiran posmoden Platon, silakan beli majalah Basis edisi terbaru edisi Desember 2008 (wah, ngiklan, dibayar piro ki?) yang wajah sampulnya Platon sedang menatap wajah Anda para calon pembeli dengan tatapan dramatis, seolah-olah menghiba, “mbok aku dituku..le-le, ben uripmu isine ora takhayul wae (mohon saya dibeli nak, biar hidupmu isinya tidak diisi takhayul melulu)”, mungkin begitu ujar Platon, seandainya dia bisa ngomong secara fisik.

Kembali pada kondisi penolakan anakronis pemutusan dua sisi, Derrida (sekali lagi, iki gaweane/terjemahannya Derrida) membaca dialog antara Platon, dan Timaios mengenai asal-usul jagat raya (origin of universe), dan Derrida lalu menemukan makhluk asing yang menampakkan diri dalam dialog tersebut, sesuatu yang dipanggil Khora oleh Platon. Khora sangat sulit untuk dijelaskan, digambarkan, apalagi dihakimi benar-salah. Platon juga kesulitan untuk mendeskripsikan dengan gamblang substansi atau esensi dari Khora.

Istilah sederhananya, Khora adalah wadah, tempat untuk menampung yang abadi (paradigma) dan yang senantiasa berubah serta tidak kekal (fisik-inderawi). Kalau diibaratkan dalam wujud konkret, Platon mencontohkan tentang emas. Emas meski wujudnya dapat diindera lewat penalaran fisik, tetapi yang dapat kita jangkau hanyalah substansi yang kawin lari dengan perwadahannya (cincin, kalung, gelang, medali, piala, dsb.)

Kita dapat menyebut barang-barang tersebut “emas”, tetapi bagaimana kita mampu menafsir emas dalam kondisi awal-mula, apakah dia dapat diindera dalam bentuk konkret (tentu saja dapat, contoh emas sangat lemah, tapi saya berusaha memberi ilustrasi), dan jika tidak, kita hanya mampu menafsir serta merasai keberadaanya melalui wujud-wujud turunan yang tidak dapat disebut sebagai “sepenuhnya emas”.

Memang kalung tersebut, “kalung” saja atau “kalung emas”, atau malah “emas” saja? Nah, kategorisasi seperti inilah yang dimaksudkan dengan Khora, sehingga dalam pembacaan Derrida, Khora dimasukkan dalam kelompok diantaranya, yang berada jauh mendahului “menjadi” atau “tidak menjadi”. Khora dimasukkan sebagai genus ketiga (tritos genos), yang secara radikal dimaknai sebagai simbol perlawanan filsafat posmodern terhadap gagasan-gagasan besar yang mendominasi kehidupan modern.

Khora adalah penolakan terhadap kontradiksi biner filsafat (ya-tidak, bagus-jelek, benar-salah, tampan-jelek, dst., tambahkan saja sesuka anda). Khora berada di seberang kontradiksi biner filsafat, sehingga ia juga memiliki sifat dari dua kutub yang saling bertentangan (dalam dialog Timaios, digambarkan dengan kegagalan Demiourgos merayu Ananke). Pembacaan (atau penemuan ?) Khora secara cermat dari Derrida melalui metode dekonstruksi, memungkinkan kita mencapai obor penerangan yang mencerahkan kehidupan gagasan beberapa intelektual, yang sebelumnya terkungkung dalam penjara kontradiksi oposisi biner.

Mudahnya, keberadaan Khora dalam telisik lokal Goenawan Mohammad, disebutnya sebagai si liyan (the other), yakni keberadaan yang berada di seberang kontradiksi biner filsafat, yang memiliki gagasan keduanya, dan menjadi wadah bagi dua kutub ini. Lantas, kalau sudah menemukan Khora, keuntungan yang dapat diambil darinya?

Sejalan dengan penemuan Khora, maka sebenarnya kita tidak dapat memberikan simpulan mutlak, lantaran akibat keberadaan Khora mengakibatkan kebenaran (klaim salah satu kutub), tidak akan pernah menjadi mutlak, lantaran kebenaran juga bernaung dalam wadah Khora, yang wadahnya saja mengandung sifat-sifat Ananke, atau kekurangan.

Sehingga, teks seperti apapun akhirnya tidak dapat menyediakan simpulan akhir yang bulat dan menutup jurang-jurang kekurangan. Khora akhirnya menjadi semifinalitas, yakni pembacaan tanpa akhir terhadap pengakhiran dan kesimpulan. Ia adalah ketidakselesaian atau ketertundaan yang menolak penegasan, dan memang tidak menghendaki terjadinya penegasan.

Jadi, keadaan ketiga yang seringkali mengisi kehidupan kita dengan dilematis (mengisi waktu menunggu kuliah sambil berselancar di dunia maya, mengisi perut, bercanda dengan kawan sebaya, atau malah mengasah intelektualitas) semuanya sah saja, lantaran kegiatan tersebut tidak akan menghasilkan simpulan, melainkan semifinalitas yang tidak meminta vonis dari penjaga warnet, atau penjaga kantin yang kesal lantaran menanti kenapa anda tidak pergi-pergi jua dari kursi tersebut.

Sayapun tidak menimba kesalahan, pun menuang kegeraman lantaran keadaan ketiga meminta permakluman yang bulat dan utuh. Tapi, jika masa ujian telah selesai dan saya masih mengerjakan ujian jua, tidak menghabiskan waktu untuk berlibur, baru dapat dikatakan saya menyimpang dari oposisi biner.

GENEALOGI AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Mon, 05 Jan 2009 02:46:00 +0000

Puluhan ribu orang yang turun ke jalan mengenakan pakaian serba putih, disertai panji-panji berupa bendera Palestina, memenuhi Bundaran Hotel Indonesia, pada tanggal 2 Januari 2009 yang lalu. Seandainya, peristiwa tersebut tidak terjadi di Bundaran HI, maka kita pasti akan dibuat bingung lantaran lautan massa yang menyemut mengibar-ibarkan bendera negara yang sekarang sedang dibombardir Israel tanpa ampun. Namun, di sela-sela bendera Palestina, terselip Sang Saka Merah Putih, beserta lambang salah satu partai politik peserta Pemilu 2009, Partai Keadilan Sejahtera, sehingga kita berkesimpulan bahwa aksi unjuk rasa ini digelar oleh simpatisan PKS yang turut prihatin terhadap peristiwa agresi yang menimpa warga Palestina belakangan ini. Semenjak Israel menyerbu Palestina tanpa alasan yang jelas, akhir tahun 2008, tiba-tiba Indonesia bergolak, ribuan massa turun ke jalan meneriakkan kecerobohan Israel, lemahnya Amerika, menderitanya rakyat Palestina, dan menuntut adanya aksi konkret untuk meringankan beban rakyat Palestina. Beberapa alasan dibalik agresi Israel telah diungkapkan oleh beberapa media massa, seperti persoalan internal dalam negeri Israel yang dalam jangka waktu beberapa bulan lagi mengadakan Pemilu, hingga incumbent ingin menampilkan diri sebagai pihak yang tegas (berani melakukan invasi militer ke Palestina) dihadapan calon pemilihnya. Alasan tersebut memang diterima oleh akal sehat, namun muncul pertanyaan besar, yakni “Dari mana Israel mampu membiayai persenjataan militer, pesawat-pesawat tempur, pengebom-pengebom jarak jauh, radar untuk mendeteksi wilayah Palestina dan seterusnya?” “Serta sampai kapan Israel akan terus menyerbu secara membabi-buta Palestina tanpa target operasi spesifik, padahal sudah jelas serangan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia tingkat akut, yang sudah seharusnya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, lantaran mengakibatkan jatuhnya korban di pihak sipil, tepatnya wanita dan anak-anak?”. Jawaban yang berusaha saya paparkan tidak akan terlalu dogmatis dan mengawang-awang, apalagi sampai melebar ke sentimen-sentimen agama yang sensitif. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa fakta menarik seputar Agresi Israel ke Palestina yang menghebohkan dunia internasional ini. Pertama, saat ini dunia Internasional sedang dilanda krisis finansial global yang hebat akibat dari kredit perumahan macet di Amerika Serikat. Lantaran interdependensi negara-negara di masa globalisasi sekarang sangatlah tinggi tingkatannya, maka krisis segera menjalar layaknya wabah sampar yang menjangkiti penduduk desa. Semua negara, tanpa kecuali menderita kesulitan finansial yang akut, lantaran persedian dollar dunia ditarik kembali ke kantong Paman Sam dan beberapa negara maju lainnya. Akibatnya, kita rasakan bersama, sekarang kurs dollar di negara-negara dunia tiba-tiba melonjak tajam, sedangkan mata uang lokal malah melempem kehabisan nafas, tidak terkecuali rupiah yang sempat menyentuh level 12.000 rupiah per dollar. Di saat dunia sedang sibuk-sibuknya berhemat sampai (minimal) pertengahan tahun 2009, mengencangkan ikat pinggang dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), Israel tanpa rasa bersalah menghamburkan jutaan dollar yang entah darimana asalnya untuk membantai rakyat Palestina yang tidak paham apa-apa. Tindakan Israel yang nyaris mustahil ini dapat dirasionalisasikan dengan menilik persentase anggaran yang diberikan kepada pos militernya.

Negara
GDP (2006)
Persentase Anggaran Militer dari GDP (2003)
Jumlah Anggaran Militer
Qatar
42,5 milyar dollar
10%
4,25 juta dollar
Israel
140, 5 milyar dollar
9,5%
13, 35 juta dollar
Arab Saudi
349,1 milyar dollar
8,9%
31, 07 juta dollar
Vietnam
61 milyar dollar
7,4%
4, 51 juta dollar
Amerika Serikat
13,2 trilyun dollar
3,7%
48,84 milyar dollar
Brasil
1.067 milyar dollar
1,8%
19, 20 juta dollar
Indonesia
364,8 milyar dollar
3%
10, 95 juta dollar

Data: Diolah dari berbagai sumber.

Dari data diatas kita dapat melihat alasan kedua agresi Israel, lantaran alokasi dana yang dipersiapkan untuk berperang memang sedemikian banyaknya, atau Israel akan selalu siap berperang, memulai peperangan kapanpun dia mau, lantaran telah menyisihkan anggaran sedemikian besar. Tentu saja, nominal diatas 5% persentase dari GDP untuk anggaran militer adalah jumlah yang fantastis dan hanya sedikit sekali negara di dunia yang mengalokasikan anggarannya sebesar jumlah tersebut. Uniknya, negara yang mempunyai persentase anggaran sebesar itu, biasanya justru negara-negara miskin, negara-negara diktator, ataupun negara-negara yang rakyatnya malas bekerja lantaran sumber daya alamnya begitu melimpah hingga tidak perlu bekerja untuk memperoleh uang, cukup langsung menjual komoditas unggulan negaranya (khususnya negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak). Persenjataan yang dimiliki Israel adalah salah satu yang tercanggih di dunia, selain kuantitasnya yang memang melimpah, seperti 875 jet tempur, kapal perang 13 unit, dan pasukan darat sejumlah 176 ribu orang, jelas timpang sekali dengan Hamas yang hanya memiliki 10 ribu tentara gerilya, bahkan tidak memiliki kendaraan unit tempur apapun kecuali BRDM-2 yang sejenis panser. Sehingga, kita bisa berasumsi bahwa Israel memang negara yang memiliki nafsu berperang sangat besar, tidak seperti Indonesia yang memang konsep militernya sebagai alat pertahanan, bukan untuk ofensif (selain karena memang kekurangan dana). Ketiga, adanya gambaran bahwa Israel ingin menunjukkan dirinya sebagai negara super yang tidak terpengaruh krisis ekonomi yang sedang menjangkiti seluruh negara di dunia. Dengan bantuan dari negara-negara Sekutu dekatnya seperti Amerika Serikat yang sedang kehilangan darah akibat krisis ekonomi, maka Israel akan meneruskan agresi sampai dukungan finansial dari negara Sekutunya berkurang atau malah habis sama sekali. Selama kebijakan luar negeri negara Sekutunya adalah untuk mengacak-acak konfigurasi politik di Timur Tengah yang kaya minyak, supaya persediaan minyak bisa terus dialirkan ke negara-negara barat, maka konflik militer akan terus berkecamuk tanpa pernah menemui jalan damai. Alasan keempat tidak lain bahwa Israel sedang memanfaatkan situasi dunia yang memang sangat jarang terjadi; dunia sedang dilanda krisis global, banyak negara menghemat pengeluarannya, termasuk untuk anggaran militer, sementara si polisi dunia, Amerika Serikat sedang menjalani transisi pemerintahan dari George W. Bush ke tangan Presiden terpilih Barack Obama, sampai akhir Januari nanti. Jadi, bisa disimpulkan Israel menggunakan situasi kosongnya tata politik internasional dengan melakukan serangan ke Palestina yang semakin tidak berdaya, untuk membuktikan kedigdayaannnya kepada warga Israel bahwa partai berkuasa mampu diandalkan untuk bertindak tegas. Kondisi kekosongan tertib politik yang sempat disindir oleh Antonio Gramsci tatkala rezim fasis pimpinan Adolf Hitler menguasai Jerman, sebagai “bandarlog” atau manusia kera, lantaran mereka tidak sepenuhnya bertingkah layaknya manusia normal. Sementara itu, respon dari dunia Internasional, dalam hal ini Dewan Keamanan PBB,OKI dan Liga Arab, sangat lamban lantaran semuanya terlalu sibuk memegang kalkulator politik dan ekonomi jika mereka bertindak sesuatu terhadap Israel maupun mengenai Palestina, lantaran, simpel saja, agresi Israel tidak menguntungkan siapapun secara politis (kecuali Israel tentunya), apalagi ekonomis. Mungkin inilah penyebabnya banyak negara yang lamban bereaksi atas agresi Israel, mereka enggan menurunkan pasukan kemanusiaan, dan berhitung sangat cermat saat hendak menyalurkan bantuan, sehingga agresi ini seolah-olah menjadi persoalan domestik sehari-hari di jazirah Arab. Namun, seandainya kondisi perekonomian global dalam performa maksimum, bisa dipastikan konstelasi politknya akan berbalik seratus delapan puluh derajat.

SARASEHAN ANTI KORUPSI-Behind The Entropy (Bagian Pertama)

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Mon, 29 Dec 2008 08:09:00 +0000

Kegiatan besar yang harus saya gawangi bukan hanya di dua peristiwa akbar yang telah saya sebutkan pada kesempatan sebelumnya (Pemira dan Dies Natalis), melainkan juga tanggungjawab sebagai salah satu pengabdi setia di (nama resminya) Departemen Kastrat BEM KM UGM (rekan saya, saudara HaPe lebih suka memanggilnya “nGasTraT”). Meski resminya kegiatan terakhir departemen atau keluarga kastrat yang telah berbaik hati menaungi saya selama dua tahun saya mengerat ilmu di Bulaksumur adalah membuat buku yang berisikan tulisan pemikiran staf-staf yang mengabdi didalamnya, toh akibat perselingkuhan dengan lembaga yang bernama PuKaT dan seorang bujang yang kuliah di fakultas Hukum angkatan 2003, maka nGasTrat ketibanan gawean lagi. Karena tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari Anti Korupsi se-Dunia, maka Pukat sebagai lembaga pemantau korupsi di Indonesia yang sangat ditakuti gonggongannya (selain ICW tentunya), menanggung kewajiban untuk mengadakan acara untuk memperingati deklarasi global yang baru berumur jagung rontok. Jika dikomparasi dengan tahun lalu, jelas perbedaannya cukup kontras, lantaran tahun 2007 Pukat yang selingkuh dengan KM UGM hanya menyelenggarakan aksi simpatik di Taman Abubakar Ali, (terimakasih untuk saudara Danu “mengeja.wordpress.com” yang bersedia didandani seperti tikus dan mau dikejar-kejar oleh rekan-rekannya di Akspro di tengah jalan yang ramai macam di persimpangan jalan pusat kota, sambil diterangi oleh sinar mentari yang enggan mengedip) yang hanya diikuti oleh kelompok eksklusif yang tingkat normalitasnya ada di titik nadir. Sedangkan di tahun 2008, Pukat mengadakan beberapa acara menarik, seperti lomba orasi di fakultas hukum (berhadiah 1 juta rupiah bagi pemenang pertama), lantas dipukul gongnya oleh acara “Sarasehan Anti Korupsi” yang berlangsung di Bunderan UGM, tanggal 10 Desember, yang tanggungjawab pelaksanaannya dipegang oleh Kastrat. Kronologi keterkejutan yang seolah adalah bagian keseharian bagi organisasi mahasiswa dimana-mana, bermula pada tanggal 4 Desember, saat Menteri yang kami hormati mengirimkan pesan singkat ke beberapa stafnya (pengabdi) untuk mengadakan rapat terkait acara Sarasehan ini. Setelah dijelaskan mengenai beberapa konsep dan hal teknis, pembagian tugas segera dijalankan. Menteri, Laras, dan saya kedapatan jatah untuk menghubungi para pembicara yang terhormat. Wiwitta Brigitta seperti biasa mengurusi duit-menduit, konsumsi dan segala keturunannya. Tinggal masalah publikasi, lantaran tidak ada diantara staf yang hadir di sore itu kompeten mengurusi masalah desain, dan tetek-bengeknya, kita semua sempat kebingungan. Untunglah saudara Andy muncul, sehingga semua masalah sudah punya orangtua angkatnya masing-masing. Masalah tiba-tiba meruap ketika si Menteri berkata bahwa pria penghubung Pukat dengan KM meminta ekstra servis, yaitu adanya penampilan band di acara ini. Wah, kita semua kebingungan mencari referensi band yang bisa memainkan lagu-lagu yang bertemakan marginalitas ataupun perjuangan untuk pembebasan. Kalo band langgannya KM ada, namanya SPI (serikat pengamen Indonesia) tapi saya dan beberapa rekan menolak dengan alasan klise, “Bosan!”, SPI melulu. Akhirnya, setelah melalui tapabrata 5 menit kurang sedikit, dipilihlah band Pagihari, dengan alasan mereka memiliki hit single yang judulnya “Gugur Bunga”, lagu nasional yang sendu-mendayu dan menjerat hati supaya meringis.
Pekerjaan segera dilaksanakan, saya langsung menyambar ponsel kesayangan yang stiker mereknya sudah miring-miring, serta punya bodi yang ekstra tambun tersebut. Pembicara yang harus dihubungi adalah Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, lulusan Fakultas Ekonomi Gadjah Mada tahun…, sekaligus cucu dari seorang Arab revolusioner yang dikenang sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia, Abdul Rahman Baswedan. Setahu saya (dari Tempo edisi 15-21 Desember 2008), A.R. Baswedan ini keturunan bangsa Hadrami dari jazirah Arab sono. Status peranakan Arab, membuat kelompok keturunan Arab merasa lebih tinggi ketimbang para pribumi yang kulitnya sawo busuk dan tubuhnya pendek-pendek. Politik segregasi ras yang diterapkan Belanda di Indonesia secara aktif mengakibatkan orang-orang Arab ini merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pribumi Indonesia. Salah satu ilustrasi menggelitik adalah masalah pemakaian songkok di kalangan Arab, dimana mereka enggan memakai songkok atau peci orang Indonesia (lonjong warna hitam). Mereka memilih memakai tarbus merah ala Turki. Ketika barang-barang Italia dimusnahkan akibat kekejaman rezim fasis di Tripoli, Tarbus kesayangan orang Arab-Indonesia pun ikut dimusnahkan. Mereka pun kelimpungan mencari pengganti tarbus, lantaran peci orang Indonesia jelas mereka tolak mentah-mentah, apalagi kalau disuruh menggunakan blangkon. Mereka akhirnya memesan songkok dari Irak yang namanya sadarah, yang kalau dikenakan di kepala harus hati-hati supaya tidak melorot ke wajah. Saat itulah, A.R. Baswedan melawan arus ketika difoto menggunakan beskap beserta blangkon, sekaligus mendorong upaya integrasi warga keturunan Arab dengan pribumi Indonesia, sebagaimana kita mengetahui tokoh-tokoh agamawan yang wajahnya tampak bukan asli pribumi seperti keluarga Shihab, dan Baswedan. Meski begitu, siapa yang bisa menyangkal bahwa hubungan erat mereka dengan bangsa Arab membuahkan keuntungan yang signifikan, seperti keberhasilan A.R. Baswedan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Mesir (Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto). Cukup mengenai Baswedan generasi awal, kembali ke Anies Baswedan, yang ternyata tidak dapat menghadiri acara yang kami selenggarakan. Sebenarnya perhitungan kami, karena Pak Anies akan pulang ke Jogja pada Idul Adha tanggal 8 Desember kemarin, maka beliau punya waktu senggang beberapa saat di Jogja. Ternyata beliau sudah ada agenda lain, ya sutralah. Saya langsung mengabarkan berita tersebut kepada Laras dan Menteri, yang kemudian tampak kebingungan. Sejenak kemudian saya berdiskusi dengan Laras dan Mas Afifi, Ketua KPRM, mengenai pembicara pengganti. Mas Afifi lebih sreg dengan tokoh dari ICW, sementara saya berkehendak agar tokoh yang pernah digoda oleh korupsi sebagai pembicara. Laras, yang tampak resah lalu meminjam ponsel saya untuk meminta petunjuk dari guru besarnya, mas Uchenk tentang pembicara pengganti. Setelah ngobrol-ngobrol beberapa saat, mas Uchenk rupanya bertitah supaya Saldi Isra saja, sambil menegaskan dia tidak mau bertemu tokoh-tokoh dari dunia politik ketika membahas masalah korupsi. Saya sempat bingung, karena sepengetahuan saya Saldi Isra adalah dosen di Universitas Andalas, Padang, sehingga bagaimana kami bisa mendatangkan dia ke Jogja. Laras menjawab bahwasanya Pak Saldi sedang kuliah S3 di Hukum UGM, sehingga pasti mudah kalau mau mendatangkan dia. Akhirnya saya sepakat, dan berbekal nomor yang didapatkan dari mas Afifi, Laras menghubungi penerima Hatta Anti Corruption Award tahun 2004 ini. Laras lalu menjelaskan konsep acara serta arahan-arahan yang dikehendaki untuk membicarakan masalah korupsi pada Sarasehan ini. Dia lalu meminta agar TOR pembicara jangan lupa dikirimkan ke emailnya. Setelah masalah pembicara dibereskan, masalah band jadi problema berikutnya. Sekedar tambahan juga, saya sebenanrnya sedang dibebankan untuk mengerjakan tugas kelompok salah satu mata kuliah, sehingga saya sedapat mungkin harus pandai membagi waktu antara kuliah dan organisasi (saya minta maaf kepada kelompok saya lantaran tidak dapat sepenuh waktu mendampingi dalam mengerjakan proyek kelas kita, tetapi saya menyampaikan rasa salut saya kepada orang-orang ini, Iris, Emo, Agas, Hafiz dan Mita, karena meski tidak ada yang menonton proyek kelas kita dan kita tidak memenangkan penghargaan apapun dalam acara awarding tersebut, anda semua telah berhasil memenangkan hati saya). Mengenai acara pada hari H yang serba menggemaskan akan segera saya tuliskan di bagian kedua.

Alasan Absen Menulis

noreply@blogger.com (Hafid Rahardjo) — Mon, 29 Dec 2008 08:08:00 +0000

Saya mengakui bahwa beberapa waktu belakangan ini, saya tidak memiliki kelonggaran waktu untuk terus memperbarui isi blog ini. Kesibukan di organisasi politik intra kampus (saya menolak tuduhan sebagai antek-antek yang digunakan oleh fraithzone.blogspot.com, karena saya lebih suka menggunakan istilah fungsionaris) yang sedang menyelenggarakan berbagai aktivitas adalah biang keladi dari absennya saya di menulis di blog ini (juga dalam beberapa kali kesempatan kuliah). Tanggungjawanb saya sebagai seorang konseptor, pemikir, penggagas, pemimpin rapat, peserta rapat, pelaksana teknis, buruh outsourcing yang tidak digaji, penanggungwajab, dan lain-lain, menuntut banyak konsentrasi, keikhlasan, konsistensi, serta determinasi tinggi untuk melawan kejenuhan dan godaan untuk meninggalkan tanggungjawab. Dua perhelatan besar, yakni Pemilihan Raya Mahasiswa, Dies Natalis Gadjah Mada ke-59, datang dihadapan para fungsionaris BEM KM UGM yang jumlah orangnya malah menyusut menjelang akhir kepengurusan. Padahal, beban kerja yang ditanggung malah semakin banyak, dan hal ini diperparah beberapa pengurus harian yang mengundurkan diri akibat kepentingan politik mereka masing-masing, (Agung Baskoro mundur karena menjadi tim sukses salah satu calon Presiden Mahasiswa, Danang P.U juga mengundurkan diri karena alasan yang sama, Mas Aulia malah mengajukan diri sebagai kandidat Presiden, dan Mas Arif harus pulang kampung lantaran dibutuhkan oleh keluarganya). Dengan tenaga yang tinggal 40% kurang, BEM KM harus melaksanakan dan mengawal kedua agenda besar ini. Apakah mereka sanggup menjalankannya? Terus terang, saya tidak peduli hasil akhirnya, karena selama kita meyakini bahwa hasrat untuk berbuat baik selalu tumbuh dalam diri, cukuplah itu menjadi bensin yang menyalakan semangat militansi anak-anak muda yang percaya pada perubahan. Karena, perubahan itu abadi, selama ada penindasan, maka perlawanan akan terus bersemi, dan satu-satunya yang tetap dari perubahan adalah perubahan itu sendiri.