SINAR PENA

1431 KK di Dompu Belum Nikmati Listrik, Bupati Bambang Firdaus Kebut Program Lisdes ke Kementerian ESDM

2026-10-22T21:35:40.197+07:00

MATARAM, SINAR PENA.COM- Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, tidak tinggal diam melihat ribuan warganya masih hidup dalam kegelapan. Didampingi Kadis DPMPD Arif Hidayatullah, SE, Bupati hadir langsung dalam Sinkronisasi Usulan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) 2026-2029 bersama Kementerian ESDM RI di Kantor Gubernur NTB, Selasa-Rabu (20-21/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ini dihadiri Bupati Sumbawa, Kadis ESDM NTB, dan perwakilan Bupati/Walikota se-NTB.

Dalam forum tersebut, Bupati Bambang menegaskan listrik adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar.

"Tanpa listrik kita tidak bisa meningkatkan derajat kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, sosial dan berbagai bidang lainnya," tegas Bupati.

Fakta di Lapangan Dompu:

Berdasarkan data Pemkab Dompu, masih ada 1.431 titik/KK yang belum teraliri listrik secara layak, bahkan masih menumpang di rumah tetangga.

Hasil sinkronisasi Pemkab Dompu dengan Kementerian ESDM mencatat 3 poin penting:

1. Wilayah Blank Spot Listrik: Sejumlah lokasi sama sekali belum ada jaringan listrik, di antaranya Pasar Minggu Desa Pekat, Bukit Mente Desa Kadindi, Kampung Bali Desa Nanga Miro, Dusun Montong Desa Kadindi, dan Dam Mila Desa Bakajaya.

2. 1.431 KK Belum Punya KWh Meter: Ribuan keluarga belum memiliki sambungan KWh meter sendiri.

3. Usulan Diterima, Tunggu Verifikasi: Dua kelompok data tersebut untuk sementara diterima semua oleh Kementerian ESDM dan akan dilakukan verifikasi faktual di lapangan.

Bupati menegaskan, percepatan elektrifikasi tidak hanya soal jaringan, tapi juga instalasi dan perangkat pendukung yang standar. Pemkab Dompu menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Lisdes 2026-2029 melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM dan PLN.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, ST., menyebut keterlibatan aktif Pemda sangat penting agar pemetaan lokasi Lisdes benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan dan tepat sasaran.

"Kolaborasi antara Kementerian ESDM, Pemda dan PLN menjadi kunci agar target elektrifikasi dapat didorong optimal," jelasnya. (Ori)

Pimpin Upacara Hari Santri di Manggelewa, Wabup Syirajuddin: Santri Garda Depan Indonesia Emas

2026-10-22T21:26:59.036+07:00

DOMPU ,SINAR PENA.COM- Suasana Lapangan Lanci Jaya, Manggelewa, Kamis (22/10/2026) begitu khidmat dan berwibawa. Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, SH, bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Kedatangan Wabup bersama jajaran Forkopimda disambut meriah dengan tarian tradisional Wura Bongi Monca yang dibawakan siswi Ponpes Fadilatul Islamiyah. Perpaduan khidmat dan budaya itu menjadi pembuka yang apik untuk hari besar santri.

Hadir lengkap Kapolres Dompu, Kakankemenag Dompu, Dandim 1614/Dompu yang diwakili, Ketua MUI, Ketua PCNU, pimpinan OPD, Camat Manggelewa dan Kempo, Kades, guru, dan ratusan santri dari berbagai yayasan.

Dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Agama RI, Wabup Syirajuddin menegaskan Hari Santri bukan sekadar seremonial.

Ini momentum mengenang Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dimaklumatkan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy'ari, saat ulama dan santri berdiri paling depan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Tahun ini tema nasional “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” diusung sebagai penegasan peran baru santri.

"Jika dahulu santri berjuang angkat senjata, hari ini santri berjuang lewat ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan akhlak mulia," kata Wabup.

Menteri Agama dalam amanatnya juga menegaskan tiga fungsi utama pesantren yang tidak tergantikan:

1. Pendidikan: Melahirkan generasi berilmu dan berakhlak.

2. Dakwah: Memperkuat kerukunan dan persatuan.

3. Pemberdayaan: Mendorong kemandirian dan kesejahteraan umat.

Hari Santri adalah milik semua anak bangsa yang mencintai tanah air. Semangat Hubbul Wathan Minal Iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman, harus diwujudkan dengan gotong royong dan pengabdian nyata.

Peringatan Hari Santri di Dompu tahun ini menjadi momentum penguat sinergi antara Pemda, pesantren, dan masyarakat. Sejalan dengan cita-cita Dompu Maju yang berakar pada nilai agama, budaya, dan filosofi Nggahi Rawi Pahu, untuk bersama-sama mengantarkan Indonesia Emas 2045. (Ori)

H. Abdul Rahman Nawawi Mengucapkan Selamat HUT Golkar ke 62

2026-10-20T19:01:24.568+07:00

H. Abdul Rahman Nawawi

Mengucapkan

Selamat HUT Golkar ke 62.

(20 Oktober 1964- 20 Oktober 2026)

H. Abdul Rahman Nawawi

Penasehat Utama

SINAR PENA.COM

Bupati Dompu Bagikan 57 Rombong UMKM dan Bangun 2 Food Court Senilai Rp 2,9 Miliar

2026-10-17T11:47:23.653+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM- Komitmen Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, dalam menata ekonomi kerakyatan dibuktikan nyata. Tidak hanya janji, bupati progresif ini langsung tancap gas membangun ruang usaha yang layak dan bermartabat bagi rakyat kecil.

Jumat (16/10/2026), di halaman Kantor Pemda Cluster Dua, Bupati menyerahkan 57 unit rombong kepada pelaku UMKM Kecamatan Dompu dan Woja, sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Food Court Gajah Mada dan Food Court Bhayangkara.

Poin-poin penting kegiatan:

1. 57 Rombong untuk UMKM, Bukan Sekadar Bantuan

Bupati menegaskan rombong bukan hanya tempat jualan, tapi solusi penataan kota. Pedagang tidak lagi berjualan di atas trotoar, hak pejalan kaki terjaga, ekonomi tetap jalan. Rombong didesain rapi dan bisa dibawa pulang.

2. Anggaran Setengah Miliar dari DBH Cukai Tembakau

Bantuan rombong untuk 57 penerima manfaat dari Desa/Kelurahan di Dompu dan Woja ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) 2026. Total anggaran Rp 553.612.500 melalui Dinas Koperasi dan UKM.

3. Bangun Dua Food Court Senilai Rp 2,9 Miliar

Bersamaan, Bupati meletakkan batu pertama Food Court Bhayangkara dengan anggaran Rp 1.814.281.987 dan Food Court Gajah Mada Rp 1.140.259.470. Sumber dana APBD Dompu 2026. Tujuannya membangun ruang usaha yang bersih, tertib, nyaman, dan bermartabat.

4. Pesan Tegas Bupati: Jaga Kebersihan

"UMKM adalah pahlawan keluarga yang pantang menyerah," kata Bambang. Ia meminta seluruh pedagang wajib membawa alat kebersihan dan kantong sampah masing-masing.

5. Ekonomi Rakyat Jadi Prioritas

Menurut Bupati, kegigihan UMKM tidak hanya menghidupi keluarga dan pendidikan anak, tapi juga membuka lapangan kerja. Karena itu, Pemkab Dompu akan terus menghadirkan fasilitas agar warga dan tamu bisa menikmati kuliner Dompu dengan nyaman.

Acara dihadiri Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat Dompu dan Woja, serta para pelaku UMKM. (Ori)

Bupati Dompu Lantik 304 Pejabat dan Kepala Sekolah, Tekankan Jabatan Bukan Fasilitas Tapi Amanah

2026-10-16T12:45:24.179+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM – Sebanyak 304 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, CPNS, dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Samakai, Kamis (15/10/2026) pukul 14.00 Wita, dipimpin langsung Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE.

Hadir dalam pelantikan tersebut Pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, hingga Ketua TP PKK Kabupaten Dompu.

Dalam sambutannya, Bupati Bambang Firdaus menegaskan pelantikan bukan sekadar seremonial atau rotasi jabatan. Lebih dari itu, ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Jabatan yang saudara-saudara emban hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab besar, baik kepada organisasi, pemerintah daerah, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa," tegas Bambang.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan integritas, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab penuh.

Bupati mengingatkan agar jabatan tidak dipandang sebagai fasilitas atau kebanggaan pribadi, melainkan ruang pengabdian untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Dompu.

"Jangan hanya menjadi pejabat yang mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan keteladanan," pesannya.

Bambang juga mendorong para pejabat mampu menggerakkan organisasi, mengoordinasikan program, membangun kerja sama, serta memastikan target pembangunan tercapai secara efektif dan terukur.

Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada solusi, baik dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan, hingga masyarakat.

Terkait pelayanan publik, Bupati meminta birokrasi harus melayani, bukan dilayani.

"Laksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Hilangkan sikap lambat, rumit, dan berbelit-belit ketika berhadapan dengan masyarakat," ujarnya.

Di akhir sambutan, Bupati meminta pejabat baru segera memahami tupoksi, mempelajari persoalan di unit kerja masing-masing, dan menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bertindak. Jadilah pejabat yang mampu membaca persoalan, mencari solusi, dan mengambil langkah secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Ia menegaskan Pemkab Dompu membutuhkan aparatur yang kolaboratif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.(Ori)

Terungkap! Dugaan Transaksi Obat Terlarang Sistem COD di Mustika Jaya, IWO Indonesia Gandeng Polsek Bantargebang

2026-10-03T14:47:32.024+07:00

KOTA BEKASI, SINAR PENA.COM - Dugaan peredaran obat-obatan terlarang dengan modus Cash on Delivery (COD) terungkap di wilayah Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Temuan tersebut merupakan hasil investigasi yang dilakukan Kaperwil IWO Indonesia bersama Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi, Nio Helen, pada 2 September 2026 malam, di kawasan Jalan Mandor Demong, RT 02/RW 05, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Informasi dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dengan jajaran Polsek Bantargebang untuk dilakukan tindak lanjut. Dari proses penindakan tersebut, seorang terduga pelaku diamankan dan selanjutnya menjalani pemeriksaan guna mengungkap fakta serta memastikan unsur hukum dalam perkara tersebut.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencegah dugaan peredaran obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda.

Nio Helen: Jangan Beri Ruang bagi Peredaran Obat Terlarang

Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi Nio Helen menegaskan bahwa insan pers memiliki fungsi kontrol sosial dan dapat berkontribusi memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan aktivitas yang meresahkan masyarakat.

«“Kami tidak ingin wilayah Kota Bekasi menjadi ruang yang nyaman bagi peredaran obat-obatan terlarang. Ketika ada informasi dan temuan yang mengarah pada dugaan transaksi ilegal, tentu kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap dan mengkoordinasikannya dengan aparat penegak hukum,” tegas Nio Helen.»

Menurutnya, modus transaksi melalui sistem COD perlu mendapat perhatian serius karena transaksi dapat dilakukan secara berpindah-pindah dan berpotensi menyulitkan pengawasan apabila tidak ditindaklanjuti.

«“Kami mengapresiasi respons jajaran Polsek Bantargebang. Kolaborasi antara masyarakat, insan pers dan kepolisian sangat penting. Namun, kami tetap menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan barang bukti,” ujarnya.»

Nio Helen menambahkan, IWO Indonesia akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dengan tetap berpegang pada prinsip pemberitaan yang berimbang dan menghormati proses hukum.

«“Kami ingin pesan yang jelas: jangan bermain-main dengan obat-obatan terlarang. Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, proses sesuai aturan. Pers mengawal informasinya, sementara aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya,” tandasnya.»

Iptu Ahmad Harianto: Akan Ditindaklanjuti dan Diproses Sesuai Hukum

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bantargebang Iptu Ahmad Harianto mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi dan temuan tersebut melalui proses pemeriksaan sesuai prosedur hukum.

«“Kami akan menindaklanjuti informasi dan temuan tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya unsur tindak pidana dan didukung barang bukti yang cukup, tentunya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Iptu Ahmad Harianto.»

Ia menjelaskan, pemeriksaan dan pendalaman diperlukan untuk mengetahui secara jelas fakta kejadian, termasuk barang yang diamankan, mekanisme transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

«“Kami akan melakukan pendalaman secara profesional. Setiap temuan akan kami proses berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” tegasnya.»

IWO: Putus Mata Rantai Peredaran

IWO Indonesia menilai pemberantasan dugaan peredaran obat-obatan terlarang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Masyarakat yang memiliki informasi dapat menyampaikannya melalui jalur yang tepat, sementara aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kewenangan serta alat bukti.

Dalam kasus ini, terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangan dan status hukum selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

IWO Indonesia DPD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang faktual, berimbang dan bertanggung jawab.

Pers mengungkap informasi, aparat menindak berdasarkan hukum. Bersama, cegah peredaran obat terlarang sebelum semakin merusak masyarakat. (*)sapar.

KELUARGA BESAR SINAR PENA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN BUPATI DOMPU Ke 51

2026-10-03T09:57:50.740+07:00

Keluarga Besar

SINAR PENA.COM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun ke 51

Bapak H. Bambang Firdaus, SE

Bupati Kabupaten Dompu

3 Oktober 1975 - 3 Oktober 2026

Djamaluddin Pimpinan Redaksi

Sualim ( ORI ) Wakil Pimpinan Redaksi

Pj Sekda Dompu Hadiri Jumbara PMR, Ketua PMI Tekankan Jiwa Kemanusiaan dan Kekompakan Relawan

2026-10-02T18:35:06.535+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM- Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Dompu menggelar Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) di Lapangan Bola Karijawa, Kecamatan Dompu, Kamis (1/10/2026) sore.

Kegiatan yang mengusung tema "PMI Cerdas, Ceria dan Berkarakter" ini menjadi ajang pembinaan dan silaturahim bagi ratusan relawan PMR tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se-Kabupaten Dompu.

Pembukaan Jumbara dihadiri Pj Sekda Dompu H. Khairul Insyan, SE, MM, yang mewakili Bupati Dompu, Ketua PMI Cabang Dompu yang juga Wakil Ketua DPRD Dompu Kurnia Ramadhan, SE, ME, unsur Forkopimda, Direktur BLUD RSUD Dompu, perwakilan OPD, serta pengurus PMI.

Dalam sambutannya, Ketua PMI Dompu yang akrab disapa Bang Kurnia menjelaskan makna Jumbara, yakni Jumpa, Bhakti, dan Gembira.

Menurutnya, Jumpa menjadi wadah bagi relawan untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman kerelawanan. Sementara Bhakti untuk mengasah jiwa kemanusiaan agar relawan sigap menjadi penolong saat terjadi bencana seperti banjir, longsor, gempa, hingga gunung meletus.

"Kemudian Bergembira, bermakna aktivitas kerelawanan dilakukan bersama dalam suasana yang menyenangkan dan saling menguatkan," ujar legislator Partai Gerindra tersebut.

Untuk menyemarakkan kegiatan, panitia menggelar berbagai perlombaan dengan hadiah piala bagi para juara.

Bang Kurnia berpesan agar peserta memanfaatkan momentum Jumbara untuk membangun kolaborasi, komunikasi, dan support system antar relawan.

"Manfaatkan kegiatan ini dengan baik untuk saling mengenal dan berbagi, sehingga tugas dan fungsi kerelawanan ke depan bisa berjalan lebih baik," pintanya.

Ia menambahkan, Jumbara kali ini merupakan kegiatan perdana di masa kepemimpinannya sebagai Ketua PMI Dompu dan akan terus diagendakan secara berkelanjutan.

"Kami akan terus merencanakan kegiatan Jumbara agar relawan memiliki kesiapan dan kemantapan dalam menjalankan tugas kemanusiaan," tutupnya.

Acara pembukaan berlangsung aman, tertib, dan lancar, dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta peninjauan ke posko peserta yang disambut yel-yel penuh semangat. (Ori)

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Dompu Tegaskan Pancasila Pemersatu Bangsa

2026-10-02T18:17:31.457+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM - Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Beringin, Kamis (1/10/2026).

Upacara yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur" ini dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, selaku inspektur upacara.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat. Diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh Bupati Dompu yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun.

Selanjutnya, Pj Sekda Dompu H. Khairul Insyan, SE, MM, membacakan naskah Ikrar sebagai peneguhan komitmen untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Kapten Kav. M. Kasim, Pasi Ops Kodim 1614/Dompu, dan Perwira Upacara Lettu Inf. Laurence Elizar Manggoa, Pasi Pers Kodim 1614/Dompu.

Upacara turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, para camat, ASN lingkup Pemkab Dompu, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, serta pelajar.

Doa dipimpin Kepala Kemenag Dompu H. Najamuddin, S.Pd, M.Pd. Seluruh rangkaian upacara berlangsung tertib dan lancar.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan menjadi pengingat sejarah bangsa sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga persatuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Ori)

Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kota Bekasi Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

2026-10-02T08:04:43.908+07:00

Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kota Bekasi Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

Gratis dan Dapat Uang Saku, UPTD BLK Dompu Buka Pelatihan Listrik Bangunan Berstandar BNSP

2026-10-02T02:34:16.540+07:00

DOMPU, Sinar Pena.Com - Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Dompu resmi membuka pelatihan Vokasi Nasional Batch 5.

Pelatihan intensif selama 26 hari kerja ini dimulai pada 30 September hingga 4 November 2026, dipusatkan di UPTD BLK Dompu, Desa Matua, Kecamatan Woja.

Pada batch kali ini, UPTD BLK membuka program unggulan yakni pelatihan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana. Program ini diikuti 16 peserta terpilih yang telah lolos seleksi ketat.

Kepala UPTD BLK Kabupaten Dompu, Ardiansyah Maliq, ST, mengatakan program ini sengaja dibuka untuk menjawab tingginya kebutuhan tenaga teknis kelistrikan yang kompeten di sektor pembangunan.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Kami ingin memberi bekal terbaik untuk peserta, agar memiliki daya saing tinggi, siap diserap pasar kerja atau mandiri membuka jasa instalasi listrik," ujar Ardiansyah.

Menariknya, seluruh pelatihan ini 100 persen gratis tanpa dipungut biaya. Bahkan, peserta mendapat berbagai fasilitas lengkap, mulai dari modul dan seragam pelatihan, konsumsi berupa snack dan makan siang, uang saku, hingga jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Batch 5 didanai melalui DIPA BPVP Lombok Timur. UPTD BLK Dompu sendiri merupakan UPTD binaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, sehingga standar kurikulum, peralatan, dan instruktur telah berstandar nasional.

Tak hanya mendapat sertifikat pelatihan, para peserta juga akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berlambang Garuda yang diakui secara nasional oleh dunia industri. (Ori)

Sinergi Kemensos dan DPR RI, Dinas Sosial Dompu Salurkan 28 Paket Bantuan Atensi untuk Warga

2026-10-02T02:26:55.995+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM -Dinas Sosial Kabupaten Dompu menyalurkan 28 paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada masyarakat yang membutuhkan, Kamis (1/10/2026).

Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Paramita Mataram, berdasarkan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI, Magdalena.

Penyaluran ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mendorong kemandirian ekonomi warga penerima manfaat.

Sebanyak 28 paket yang disalurkan terdiri dari beberapa jenis sesuai kebutuhan, yakni alat bantu bagi penyandang disabilitas, paket sembako, paket nutrisi dan kebersihan diri, serta paket bantuan usaha warung kelontong.

Bantuan alat bantu disabilitas diberikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari agar lebih mandiri. Sedangkan paket sembako serta nutrisi dan kebersihan diri bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Tak hanya itu, bantuan paket usaha warung kelontong juga diberikan sebagai modal awal bagi penerima manfaat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif demi meningkatkan kemandirian keluarga.

Penyaluran bantuan ini merupakan hasil sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Kemensos RI melalui Sentra Paramita Mataram, dan Anggota DPR RI Magdalena.

Dinas Sosial Kabupaten Dompu berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat, baik untuk kebutuhan harian, mendukung aktivitas penyandang disabilitas, maupun untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha yang dirintis. (Ori)

Direktur RSUD Dompu Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

2026-10-01T20:09:52.390+07:00

Direktur RSUD Dompu dr. Fitratul Ramadhan,Sp.P,. Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

DPP IWO INDONESIA UCAPKAN SELAMAT KEPADA KAPOLRI BARU KOMJEN POL SUYUDI ARIO SETO

2026-10-01T14:52:54.751+07:00

JAKARTA – SINAR PENA.COM- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPP IWO Indonesia) menyampaikan ucapan selamat atas persetujuan pengangkatan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (1/10/2026), setelah sebelumnya Komisi III DPR RI menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.

Ketua Umum DPP IWO Indonesia, Dr. NR. Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd., menyampaikan ucapan selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas amanah baru tersebut.

“Atas nama keluarga besar DPP IWO Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa diberikan kekuatan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar Dr. NR. Icang Rahardian.

Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang harus disikapi dengan semangat menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap kepemimpinan Kapolri yang baru dapat semakin memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepolisian kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Harapan kami, di bawah kepemimpinan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Polri semakin profesional, humanis, responsif dan terbuka terhadap kritik maupun masukan masyarakat. Penegakan hukum harus terus mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” ungkapnya.

Dr. NR. Icang Rahardian juga berharap hubungan kemitraan antara Polri dan insan pers dapat terus diperkuat. Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjadi bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

“Pers dan Polri memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi memiliki kepentingan yang sama dalam membangun masyarakat yang aman, tertib dan mendapatkan informasi yang benar. Karena itu, kami berharap sinergi antara Polri dan insan pers semakin terbuka, konstruktif dan profesional,” katanya.

Ia menambahkan, DPP IWO Indonesia siap terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan institusi kepolisian dalam rangka mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat, profesional dan bertanggung jawab.

“Semoga Kapolri yang baru mampu membawa institusi Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin dipercaya, serta mampu menjawab berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum yang terus berkembang,” pungkasnya. (DPP IWO Indonesia)(red)

Pemerintah Kabupaten Dompu Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

2026-10-01T02:18:42.945+07:00

Pemerintah Kabupaten Dompu Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila,1 Oktober 2026

Bupati Dompu Bambang Firdaus,SE.

Wakil Bupati Dompu H. Syirajuddin,SH.

DPRD Dompu Sahkan APBD-P 2026, Bupati Bambang: Terima Kasih Sinergi Eksekutif-Legislatif

2026-09-30T06:41:30.382+07:00

DOMPU, SINAR PENA.COM- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan berlangsung dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dompu yang dipimpin Ketua DPRD Ir. Muttakun didampingi Wakil Ketua I Kurnia Ramadhan, SE., ME dan Wakil Ketua II Ismul Ramadhani, S.Pd.I, di Aula Sidang DPRD Dompu, Selasa (29/9/2026).

Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE dalam jawaban pemerintahnya menyampaikan, dengan disahkannya APBD-P 2026, komposisi pembiayaan mengalami penambahan.

Adapun komposisinya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 169,6 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,04 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 9,6 miliar, Belanja Daerah Rp 1,29 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 72,03 miliar, sementara Pengeluaran Pembiayaan nihil.

Bupati juga memaparkan proyeksi hingga akhir tahun 2026. Pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 ditargetkan Rp 1,22 triliun dan diproyeksikan terealisasi 100 persen bahkan lebih

Sementara dari sisi belanja, dengan sisa waktu pelaksanaan program, penyerapan di masing-masing DPA SKPD ditargetkan mencapai 90 persen.

Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Pemkab Dompu menargetkan sebesar Rp 30 miliar di tahun 2027.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Dompu, saya menyampaikan terima kasih atas pembahasan Raperda APBD-P 2026 hingga ditetapkan menjadi Perda," ujar Bupati Bambang.

Ia berharap ikhtiar bersama antara eksekutif dan legislatif mendapat ridho dan keberkahan untuk menjalankan amanah masyarakat Dompu.

Rapat paripurna turut dihadiri Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, Kabag Setda, Camat, pejabat eselon III, fungsional, dan pihak terkait lainnya. Sidang berlangsung aman, tertib, dan lancar, diawali pandangan fraksi dan diakhiri penandatanganan berita acara persetujuan. (Ori)

Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi Nio Helen: Jangan Sampai Beban Lingkungan Bertambah, Kompensasi Justru Berkurang

2026-09-27T12:09:54.893+07:00

KOTA BEKASI, SINAR PENA.COM- Menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang pada **30 Oktober 2026**, perhatian terhadap formula kompensasi bagi masyarakat terdampak kembali mencuat.

Ketua IWO Indonesia DPD Kota Bekasi, Nio Helen, menilai pembaruan PKS antara Jakarta dan Bekasi harus dilakukan secara terbuka, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan aktivitas pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

Menurut Nio Helen, persoalan yang perlu dibahas bukan hanya mengenai berapa banyak sampah yang dikirim ke Bantar Gebang, tetapi juga bagaimana dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat Kota Bekasi dihitung secara proporsional.

" Jangan sampai sampahnya masih menggunung, dampaknya masih dirasakan masyarakat, tetapi kompensasinya justru berkurang. Ini yang harus dibuka dan dijelaskan kepada publik," ujar Nio Helen.

Dikatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana formula kompensasi ditentukan, indikator apa yang digunakan, serta apakah perhitungan tersebut benar-benar mencerminkan dampak lingkungan yang terjadi di lapangan.

Bukan Sekadar Soal Uang

Selain itu Nio Helen juga menegaskan bahwa persoalan TPST Bantar Gebang tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan nominal kompensasi.

Menurutnya, terdapat aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, lalu lintas kendaraan pengangkut sampah, kualitas udara, serta kenyamanan warga yang harus menjadi bagian dari evaluasi.

" Ini bukan sekadar soal uang. Ada hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kalau ada dampak yang dirasakan warga, tentu harus ada formula yang transparan untuk menghitungnya,” ujarnya.

Ia juga menilai perubahan kebijakan mengenai jenis sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang perlu disertai data terbuka mengenai volume sampah, dampak lingkungan, dan konsekuensinya terhadap formula kompensasi.

" Jangan sampai istilah ‘residu’ membuat persoalan lingkungan dianggap otomatis selesai," ujarnya.

Bau Sampah Tidak Mengenal Batas Kecamatan

Menurut Nio Helen, pembahasan kompensasi juga perlu memperhatikan cakupan wilayah terdampak.

Dampak keberadaan TPST, kata dia, tidak hanya menjadi persoalan masyarakat yang tinggal persis di sekitar Bantar Gebang. Aktivitas kendaraan pengangkut sampah juga melewati sejumlah wilayah Kota Bekasi.

Bahkan, keluhan mengenai aroma sampah disebut dapat dirasakan hingga sejumlah kawasan lain.

" Kalau dampaknya dirasakan lebih luas, maka kajiannya juga harus lebih luas. Jangan sampai batas administratif digunakan untuk membatasi perhitungan dampak lingkungan,”kata Nio Helen.

Karena itu, IWO Indonesia DPD Kota Bekasi mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi masyarakat, aktivis lingkungan, akademisi, serta elemen lainnya sebelum PKS baru disepakati.

Jangan Teken Dulu, Dengarkan Warga

Nio Helen juga mendukung tuntutan sejumlah tokoh dan aktivis Kota Bekasi agar penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan sebelum pembaruan PKS ditandatangani.

Menurutnya, kebijakan publik yang menyangkut lingkungan hidup dalam jangka panjang semestinya tidak hanya dibicarakan di ruang pemerintahan.

" Warga Kota Bekasi bukan sekadar objek dari kebijakan pengelolaan sampah Jakarta. Mereka adalah masyarakat yang ikut menanggung dampaknya. Karena itu, suara mereka harus didengar,”tegasnya.

Ia meminta pemerintah menyampaikan kepada publik secara terbuka mengenai isi pokok PKS, mekanisme kompensasi, indikator dampak lingkungan, serta rencana pengelolaan TPST Bantar Gebang ke depan.

IWO Dorong Transparansi dan Pengawasan Publik

Sebagai organisasi kewartawanan, Nio Helen menegaskan IWO Indonesia DPD Kota Bekasi akan mendorong pemberitaan yang berimbang dan membuka ruang bagi pemerintah maupun seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

Menurutnya, isu TPST Bantar Gebang memiliki kepentingan publik yang sangat besar sehingga seluruh informasi mengenai pembaruan PKS perlu dapat diakses masyarakat.

" Kami tidak sedang mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kami dorong adalah keterbukaan. Kalau formulanya memang sudah adil, jelaskan kepada masyarakat. Kalau perlu dievaluasi, evaluasi secara terbuka," ujarnya.

Nio Helen menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan dalam pola pengelolaan sampah Jakarta tidak berdampak pada berkurangnya perlindungan terhadap masyarakat Kota Bekasi, untuk itu bagi warga Bekasi, persoalannya sederhana: sampah boleh datang, tetapi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat jangan ikut pergi.

Menjelang berakhirnya PKS pada 30 Oktober 2026, IWO Indonesia DPD Kota Bekasi berharap momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Jakarta dan Bekasi untuk menyusun kesepakatan yang lebih transparan, terukur, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Sampah Jakarta adalah persoalan pengelolaan.Tetapi lingkungan Kota Bekasi adalah hak masyarakat. (red) saparudin.

Kawal Program Pusat, Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Irjen KKP Ade Tajudin Sutiawarman Tinjau Langsung KNMP Desa Jala

2026-09-27T10:21:47.222+07:00

DOMPU, SINAR PENA .COM - Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Ade Tajudin Sutiawarman, SH meninjau langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kamis (25/9/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat pesisir penerima manfaat.

Setibanya di lokasi, rombongan tidak hanya melihat dari jauh. Bupati dan Irjen KKP menyisir setiap sudut kawasan, mulai dari progres fisik bangunan, lingkungan sekitar, hingga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Bagi Pemkab Dompu, kehadiran langsung jajaran KKP bersama pemerintah daerah menjadi bukti bahwa program pemerintah harus dikawal bersama. Keberhasilan tidak hanya ditentukan dari rancangan di atas kertas, tapi dari kuatnya pengawasan, koordinasi, dan kolaborasi.

"Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi energi penting agar program strategis yang hadir benar-benar berdampak bagi masyarakat," tegas Bupati Bambang Firdaus di lokasi.

Sementara Irjen KKP Ade Tajudin mengatakan, peninjauan langsung ini merupakan komitmen pengawasan agar pembangunan KNMP tetap berada di koridor yang ditetapkan, mencegah penyimpangan, dan menjaga kualitas.

KNMP Desa Jala diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Kawasan ini diarahkan menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan, penataan pesisir, dan penyediaan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

Di hamparan pesisir Desa Jala, pembangunan itu perlahan menemukan bentuknya. Bukan hanya tentang bangunan yang berdiri, tapi tentang harapan baru masyarakat pesisir akan kehidupan yang lebih tertata dan masa depan yang lebih baik. (Ori)

Presiden Prabowo Putuskan Bentuk BPGMN, Perkuat Pencegahan Karhutla dari Desa

2026-09-25T22:54:53.190+07:00

JAKARTA, SINAR PENA.COM -Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

Hal tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/09/2026).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut. Badan ini nantinya diarahkan untuk mengedepankan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.

“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.

Menhut menegaskan bahwa pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pencegahan, yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif. Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.

Menurut Menhut, BPGMN juga akan dilengkapi dengan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Raja Juli menyebut pembentukan badan tersebut sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari para ilmuwan.

"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam diskusi tersebut. Arif menuturkan bahwa dalam hal ini, BRIN bertugas untuk mendukung keberadaan dan peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot).

"BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.

Selain penguatan teknologi, Arif menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karena memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan sekitarnya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.

Arif menambahkan, diskusi juga membahas penguatan solusi teknologi dan ekonomi. Sejumlah teknologi yang dibahas antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman. Sementara itu, pada pertemuan tersebut juga membahas solusi dari sisi ekonomi antara lain pengembangan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan.

"Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," tuturnya.

"Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek," lanjut Kepala BRIN. (BPMI Setpres)

IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Pertanyakan Kegiatan Pengolahan Garam di Karangsentosa Diduga Beroperasi Tanpa Izin Resmi

2026-09-25T22:30:07.849+07:00

KABUPATEN BEKASI SINAR PENA.COM- Rasa prihatin disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia Kabupaten Bekasi yang mempertanyakan adanya kegiatan usaha pengolahan garam yang beroperasi di wilayah Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. (23/09/2026).

Diduga dalam menjalankan aktivitasnya usaha tersebut tanpa dilengkapi perizinan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, lokasi pengolahan garam yang aktif berproduksi dan mendistribusikan hasilnya ke pasaran hingga saat ini diduga belum memiliki dokumen perizinan usaha, izin lingkungan, maupun izin teknis lain yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

Kegiatan usaha tanpa izin bukan hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko nyata seperti mutu dan keamanan produk garam yang beredar tidak terjamin bagi kesehatan konsumen, ; belum adanya jaminan pengelolaan lingkungan yang baik yang dapat mengganggu ketertiban warga sekitar,; serta merugikan pendapatan daerah karena tidak adanya kewajiban pembayaran retribusi dan pajak yang seharusnya dipenuhi.

PERNYATAAN SIKAP

Pertama, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi meminta instansi terkait — Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi — untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan di Desa Sukatani guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Kedua, jika terbukti beroperasi tanpa perizinan yang sah, kami menuntut agar langkah penegakan hukum dan administrasi segera diambil. Pihak pengelola diminta menghentikan sementara kegiatan hingga memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku. Produk yang beredar juga harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan sebelum dikonsumsi masyarakat luas.

Ketiga, kami menegaskan bahwa setiap usaha wajib mematuhi aturan perizinan, menjamin keamanan produk, serta mengelola lingkungan dengan baik. Kepatuhan terhadap hukum adalah syarat mutlak demi melindungi masyarakat, konsumen, serta ketertiban umum di Kabupaten Bekasi.

Keempat, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi akan terus memantau perkembangan penanganan permasalahan ini dan mengawal hingga mendapatkan penyelesaian yang jelas dan transparan. Kami juga mengundang masyarakat untuk turut melaporkan setiap aktivitas usaha yang mencurigakan atau tidak memiliki izin kepada pihak berwenang.

Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera merespons dan bertindak tegas. Penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. (red)saparudin.

Pelayanan Jemput Bola di RW 02 Jatibening Disambut Antusias, Warga Bisa Urus IKD, KIA Hingga Bayar SPPT di Cafe Mecca

2026-09-25T20:34:51.074+07:00

KOTA BEKASI, SINAR PENA.COM- Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi kembali menunjukkan komitmen pelayanan prima melalui kegiatan jemput bola pelayanan kependudukan di wilayah RW 02, tepatnya di Cafe Mecca Jatibening.

Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Sekretaris Kelurahan Jatibening Timin Suratin, S.Ag dan Kepala Seksi Pemerintahan Ketertiban (Pemrantib) Kelurahan Jatibening M. Zainuddin, SE, M.A.

Turut hadir di lokasi Ketua RT 01 Angga, Ketua RW 02 Ipang, Petugas Pamor RW 02 Ibnu Fajar serta Operator Adminduk Fitri dibantu petugas lainnya yang melayani warga dengan ramah.

Dalam kegiatan ini, tidak hanya melayani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), namun juga membuka layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan menerima pembayaran SPPT PBB bagi warga yang ingin membayar.

Sekretaris Kelurahan Jatibening Timin Suratin, S.Ag mengatakan, jemput bola ini bertujuan untuk mempermudah warga agar tidak perlu jauh datang ke kantor kelurahan.

"Kita langsung datang ke lingkungan RW 02. Warga cukup datang ke Cafe Mecca bisa aktivasi IKD, buatkan KIA untuk anak, dan sekaligus bayar SPPT. Semua kita layani di satu titik," ujar Timin Suratin.

Sementara itu Kasi Pemrantib M. Zainuddin, SE, M.A menambahkan, antusiasme warga RW 02 sangat tinggi.

"Alhamdulillah warga menyambut baik. Petugas kita dari Pamor RW 02 saudara Ibnu Fajar dan operator Adminduk Fitri sigap melayani. Ini bukti pelayanan Jatibening hadir di tengah warga," ungkapnya.

Dengan pelayanan terpadu ini, diharapkan seluruh warga Jatibening tertib administrasi kependudukan dan taat pajak. (saparudin/DJ)

FBR Gardu 0410 Gagak Hitam Jatibening Pondok Gede Gelar Tawasulan Dan Maulid Nabi Muhamad SAW

2026-09-24T22:50:16.045+07:00

KOTA BEKASI, SINAR PENA.COM- Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0410 Gagak Hitam kelurahan Jatibening kecamatan Pondok Gede menggelar acara maulid Nabi Muhamad SAW dan Tawasulan.

Kegiatan dihadiri Pengurus dan seluruh anggota FBR Gardu 0410 termasuk Tokoh masyarakat yang juga sebagai pembina FBR Gardu 0410 Gagak Hitam, H. Abdul Rahman Nawawi.

Dalam sambutannya H. Abdul Rahman Nawawi menyampaikan pentingnya sebuah manajemen organisasi demi mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan anggota. Selain itu juga diminta kepada seluruh anggota untuk senantiasa dapat berkoordinasi dan menjaga nama baik keluarga besar FBR.

" Kedepan diharapkan penataan manajemen organisasi harus berjalan lebih baik lagi dan juga diarahkan untuk kesejahteraan anggota menjadi salah satu hal penting serta tetap menjaga nama baik organisasi FBR," ujar H. Abdul Rahman Nawawi.

Sementara itu Ketua Gardu 0410 Gagak Hitam Jatibening Sapta Aji mengajak semua anggota untuk introspeksi dan menjaga kerempugan dan aktif dalam berorganisasi.

" Saya berharap semua anggota ikut aktif mengikuti kegiatan kegiatan seperti pertemuan rapat dan konsolidasi agar kekompakan tetap terjalin," ujarnya.

Selain itu juga diingatkan agar semua anggota FBR khususnya digardu 0410 senantiasa berkontribusi dengan tetap menjaga kondisi yang kondusif, aman dan nyaman.

" Kita harus tetap menjaga kedamaian dan menciptakan kondisi yang kondusif aman serta berperan aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan,"ujarnya. (DJ/Saparudin)

Genjot Ekonomi Biru, Bupati Dompu Letak Batu Pertama 9 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II

2026-09-23T22:10:25.445+07:00

DOMPU NTB, SINAR PENA.COM - Setelah sukses membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I di Desa Jala, Kecamatan Hu'u pada 2025, Pemkab Dompu kembali tancap gas.

Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE melakukan peletakan batu pertama secara serentak pembangunan 9 desa KNMP tahap II yang dipusatkan di pesisir Desa Melaju, Kecamatan Kilo, Rabu (24/9/2026).

Bupati menegaskan, KNMP bukan sekadar membangun fisik. Program ini adalah wujud nyata pemerintah memuliakan profesi nelayan, meningkatkan kesejahteraan keluarga pesisir, sekaligus menjaga kelestarian laut.

"Ini adalah kebijakan ekonomi biru di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan sektor kelautan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Bambang.

Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini, kata dia, akan memutus rantai jual murah hasil tangkapan nelayan melalui sistem rantai dingin, pengolahan produk, hingga kemandirian ekonomi lewat koperasi desa sebagai agregator pemasaran.

"Jaga dan rawat fasilitas ini sebaik-baiknya. Gunakan untuk kepentingan bersama, bukan perorangan. Jadikan KNMP kebanggaan kita semua," pesannya kepada warga.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Amiruddin, S.Hut melaporkan, pada tahap II ini Dompu mendapat 9 lokasi: Desa Hu'u (Hu'u), Jambu (Pajo), Kwangko (Manggelewa), Melaju dan Karama (Kilo), Soro dan Tolokalo (Kempo), serta Pekat dan Nangamiro (Pekat).

Total anggaran tahap II mencapai Rp 27,85 miliar yang bersumber dari APBN melalui KKP. Satu lokasi rata-rata Rp 2-3 miliar.

Khusus Desa Melaju, Kecamatan Kilo, menjadi lokasi dengan pagu terbesar Rp 7,29 miliar dengan fasilitas paling lengkap, mulai dari rumah genset, perbengkelan nelayan, cool storage, dan sarana penunjang lainnya.

Turut hadir Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala BPN, Danlanal Mataram, Camat, Muspika, Kades, serta tokoh agama dan masyarakat. (Ori)

Bupati Dompu Bambang Firdaus SE, Sampaikan Nota Keuangan, Perubahan APBD 2026 Naik Jadi Rp 1,21 Triliun

2026-09-23T21:46:02.334+07:00

DOMPU NTB, SINAR PENA.COM-Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu untuk menyampaikan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ir. Muttakun didampingi Wakil Ketua I Kurnia Ramadhan, SE., ME., dan dihadiri 17 anggota DPRD, Pj. Sekda, serta pimpinan OPD.

Dalam pidatonya, Bupati menegaskan perubahan anggaran bukan sekadar angka, tapi penataan ulang agar tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat.

"Setiap pergeseran dan penambahan harus bermakna nyata bagi rakyat, tidak boleh ada anggaran yang terbuang sia-sia," tegas Bambang.

Adapun postur APBD Perubahan 2026 mengalami kenaikan.

Pendapatan daerah semula Rp 1,128 triliun menjadi Rp 1,218 triliun, naik Rp 90,07 miliar atau 7,5 persen. Sumber utama kenaikan dari tambahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 136,5 miliar, terdiri dari Kurang Bayar DBH Rp 74,8 miliar dan tambahan DAU Rp 62,01 miliar.

Sementara belanja daerah naik dari Rp 1,174 triliun menjadi Rp 1,290 triliun, atau naik Rp 115,61 miliar (9 persen).

Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan naik dari Rp 46,5 miliar menjadi Rp 72,03 miliar. Kenaikan Rp 25,53 miliar berasal dari SiLPA untuk menutup defisit dan kewajiban prioritas seperti pembayaran TPG dan kegiatan lanjutan.

Bupati menyebut fokus belanja diarahkan pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi, pemberdayaan UMKM, pertanian, pariwisata, perlindungan sosial, bonus atlet Porprov, serta penyelesaian kewajiban daerah.

Pemerintah bersama DPRD menargetkan Perda Perubahan APBD 2026 ditetapkan pada akhir September 2026.

Bupati berharap pembahasan berjalan lancar dengan semangat sinergi.

"Kita dorong efisiensi, hilangkan program tidak mendesak, alihkan ke prioritas yang lebih berdampak," pungkasnya. (Ori)

Siswi MTsN 1 Dompu Juara III MTQ Nasional, Bupati Siapkan Bonus Rp 50 Juta

2026-09-23T19:47:33.221+07:00

DOMPU NTB, SINAR PENA.COM -Prestasi membanggakan ditorehkan putri asal Dompu di kancah nasional. Nihla Hudiya Al-Naisa, siswi MTsN 1 Dompu, berhasil meraih Juara III cabang Tilawah Anak-Anak Putri pada MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

Capaian itu mendapat sambutan hangat dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, yang menerima langsung kedatangan Nihla di ruang kerja Bupati, Selasa (22/9/2026).

"Prestasi ini kebanggaan bagi kita semua. Selamat dan apresiasi untuk Nihla yang telah membawa nama Dompu hingga tingkat nasional," ujar Bupati Bambang.

MTQ Nasional XXXI berlangsung 11-20 September 2026. Tampil membawa nama NTB, lantunan ayat suci Nihla berhasil mengantarkannya ke posisi tiga nasional.

Bupati menyebut keberhasilan di bidang keagamaan adalah bagian penting membangun SDM Dompu yang berkarakter dan berakhlak Qur'ani.

Pemerintah daerah, kata dia, akan terus membina qori dan qoriah potensial agar mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.

Kabar baiknya, Pemkab Dompu menyiapkan bonus bagi duta daerah yang berlaga di MTQ Nasional.

Plt. Kabag Kesra Setda Dompu, Muhammad Susatio, ST, mengatakan Bupati menyiapkan bonus Rp 50 juta untuk peraih Juara III dan Rp 15 juta untuk masing-masing peserta asal Dompu lainnya. Bonus akan dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026.

"Iya, bonus akan disiapkan Bupati dalam APBD Perubahan tahun ini," tegas Susatio.

Prestasi Nihla diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Bumi Nggahi Rawi Pahu untuk terus berlatih dan mengukir prestasi di panggung nasional.(Ori)